epaper kpkpos senin edisi 15 april 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

PENGUNDURAN DIRI IRHAM TAK BERETIKA

K R I M I N A L

EDISI 247/ THN V 15 – 21 APRIL 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 7

Proyek Siluman di Panai Hilir RANTAUPRAPAT - Proyek pengerasan jalan di Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dikwatirkan tak akan bertahan lama. Pasalnya, proyek ini dinilai dikerjakan asal jadi dan amburadul. Bahkan warga di sana menyebutnya sebagai proyek 'siluman'.

Pekerjaan yang tampak terkesan asal jadi dan serabutan itu, hingga sat ini masih dikerjakan. Smentara tidak diketahui proyek dari mana dan anggarannya berapa. Namun, dari penelusuran yang dilakukan LSM LPPN Labuhantu, proyek itu anggaran provinsi yang dikelola PU Sungai Barumun II. Menurut salah satu sumber anggarannya kisaran Rp4 miliar lebih.

Amatan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan pasir dan batu (sirtu) dan alat berat seperti Bomax serta Doser tampak masih bekerja. Akan tetapi para • LANJUT KE HAL. 2

Anggaran Pemilu Rp23,3 T JAKARTA - Pemilihan umum 2014 tinggal satu tahun lagi. Baik kontestan maupun penyelenggara pemilu, yakni partai politik dan KPU terus mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Lantas berapa anggaran yang telah disiapkan untuk proses penyelenggaraannya?

"2013 ada Rp7,3 triliun. Untuk 2014 Rp16 triliun," kata anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Ferry mengemukakan dana untuk tahun 2013 sudah bisa mereka gunakan. Dari dana sebanyak itu, katanya, 60 persen untuk pembayaran gaji. "Sisanya logistik, sosialisasi, dan teknis penyelenggaraan," jelasnya.

• LANJUT KE HAL. 2

Kriteria Kapolri versi Kompolnas JAKARTA–Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengajukan sejumlah nama calon Kapolri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kriteria jenderal bintang dua dan tiga, berpengalaman serta pernah menjabat Kapolda.

"Pernah menduduki jabatan sebagai Kapolda tipe A, cakap, dan memiliki pengalaman yang cukup," kata anggota Kompolnas, yang juga kriminolog Adrianus Meliala, di Jakarta, Jumat. Menurut Adrianus, saat ini Kompolnas tengah menggodok sejumlah nama calon Kapolri

u

TANAH PUTIH–Perjuangan masyarakat Bangko Kiri, terkait lahan masyarakat kelompok Mahidin Cs seluas 2.415 Hektar terletak di Desa Bangko Kiri, Kecamatan Bangko (sebelum pemekaran kabupaten-red) yang diserobot PT Tunggal Mitra Plantations (TMP) sejak tahun 1999 hingga saat ini, masih terkatung-katung.

Kendati berbagai kalangan sudah berupaya menyelesaikan lahan milik masyarakat tersebut, namun masih saja jalan ditempat.

Pengaduan masyarakat tidak digubris oleh pihak perusahaan perkebunan sawit TMP yang merupakan perusahaan berskala “raksasa” ini.

Pihak TMP terkesan memekakkan telinga, dan memicingkan mata. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Kebun karet masyarakat berumur 4-5 tahunan dibolduser sehingga rata dengan tanah

PT TMP Kantongi HGU SEKJEN LSM Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara (Perlahan), Sutejo Suprapto SH membenarkan, PT Tunggal Mitra Plantations mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 13.836 Hektar terletak di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, (sebelum pemekaran wilayah) berdasarkan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 24/HGU/

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Bibit Ikan Gurami ‘Dimainkan’ TANJUNGBALAI - Ada indikasi penggelembungan dana (mark up) proyek pengadaan 25 ribu bibit ikan gurami di keramba apung yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Tanjungbalai.

Selain itu, pelepasan ikan ke dalam keramba apung juga tidak

sesuai prosedur. Hal ini dikatakan mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Tanjungbalai, Ahmad Safii.

Menurutnya, seharusnya bibit ikan yang didatangkan rekanan CV Tiga Sekawan terlebih dahulu dimasukan ke dalam kolam buatan sebelum dilepas ke keramba terapung di

sungai Pulau Besusen. Setelah dilakukan pembesaran di kolam buatan, dan jika ikan mulai besar baru dilepas ke dalam kolam keramba apung. Itu harus dilakukan karena airnya di lokasi keramba apung deras.

Pakan ikan juga perlu diatur dan diawasi karena pakan ikan mudah tenggelam dan hanyut, membuat ikan tidak bisa makan -makanan yang disediakan dan tidak ada alasan pihak rekanan mengatakan air banjir penyebab matinya 25.000 ekor ikan.

Sementara Direktur CV Tiga

Sekawan, Umar Ali mengaku jika proyek pengadaan keramba jaring apung senilai Rp1,4 miliar di Diskanla itu dibelinya dari seseorang. Namun saat ditanya proyek itu dibeli dari siapa, Ali enggan untuk menjawabnya.

Ali menjelaskan, untuk mengerjakan proyek tersebut dirinya bekerja sama dengan dua orang rekannya yang tergabung di dalam CV Tiga Sekawan. Kendati dalam pencairan anggaran yang sudah dicairkan sebesar 100 persen, Ali mengaku yang bertanggung jawab atas matinya

ribuan ekor bibit ikan gurami itu ialah kelompok yang menerimanya.

“Ada sebanyak 5 kelompok sebagai penerima bibit ikan gurami itu.

Anggaran sebesar Rp70 juta untuk pengadaan bibit ikan gurami itu jika saya yang menggantinya itu bukanlah tanggung jawab saya. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur,” katanya. Ditanya soal masa perawatan, Ali yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Tanjungbalai ini • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Rapor Merah Penegakan Hukum SINYAL ini mesti diperhatikan pemerintah dan para penegak hukum.

Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan 56 persen masyarakat tak puas atas kondisi penegakan hukum di Indonesia. Tingkat ketidakpuasan menunjukkan tren meningkat dalam lima kali survei serupa yang digelar LSI sejak 2010.

Sebagai kunci penegakan hukum, pemerintah perlu menyimak hasil survei itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa berdalih tak mau mencampuri urusan hukum seperti yang sering diucapkannya. Garda depan penegakan hukum-kepolisian dan kejaksaan-jelas berada di bawah kendali Presiden.

Selebihnya, penegakan hukum bergantung pada para hakim yang masuk wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.

Dari 1.200 responden di 33 provinsi • LANJUT KE HAL. 2

» Ibu Guru SDN 363 Jadi Korban MADINA - Oknum Polsek Natal Brigpol OMH tidak propesional menjalankan tugas. Secara sepihak memvonis Erlina Liliswati Pasaribu SPd (28) bersalah pada saat pertengkaran yang berujung perkelahian sesama guru.

Peristiwa perkelahian sesama ibu guru itu terjadi pada 19 Maret 2013 di lokasi SDN No.363 Taluk Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Modus Pencabutan Pengaduan, Polisi meminta uang Rp3 juta kepada Erlina Pasaribu.

Makelar Kasus di Polsek Natal OKNUM Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu di Polsek Natal ini, menjumpai dan menyatakan Erlina Liliswati Pasaribu telah bersalah dan harus berdamai dengan pelapor, kalau tidak mau berdamai akan dipenjarakan.

“Polisi itu datang ke rumah kami sore harinya, dia bilang, Zeity (pihak pelapor) membuat laporan pengaduan ke Polisi, dan saya dinyatakan telah bersalah dan satu kosong. Jadi Polisi meminta supaya kami berdamai, kalau tidak mau berdamai, maka saya akan dipenjarakan,” ujar Erlina Liliswati kepada KPK Pos pada Kamis (28/3) di rumahnya desa Sikara-kara III Kec. Natal, seraya mengatakan, pembicaraan itu turut didengar oleh Ibu kandungnya R Br Panjaitan dan salah seorang tetangganya Br Simanjuntak.

Dikatakan Erlina Pasaribu didampingi ibu kandungnya R Br Panjaitan, setelah kedatangan oknum

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Polisi tersebut, mereka ketakutan dan takut dipenjara, sehingga mereka menuruti kemauan untuk berdamai dengan pihak pelapor.

Lebih lanjut diceritakan Erlina Pasaribu, pada Kamis (21/3), terjadilah perdamaian antara kedua

belah pihak (Erlina Liliswati Pasaribu dengan Zeity SPd) di sekolah SDN No.363 Taluk Sikara-kara Kec. Natal disaksikan Kepala Sekolah, Kepala Desa Taluk, Kepala Desa Sikara-kara, dan UPT Diknas Kecamatan Natal.

Sambung Erlina, isi perdamaian

yang kami nilai dengan terpaksa kami lakukan itu, ada beberapa poin yang harus dia tepati. Diantaranya, Erlina Liliswati selaku yang dipersalahkan harus membayar ganti rugi Rp5 juta untuk biaya perobatan kepada Zeity.

“Uang perdamaian yang Rp5 juta itu harus dibayar, namun uang kami tidak ada untuk membayar pada saat itu, maka mereka beri waktu satu minggu untuk melunasinya,” kata Erlina Pasaribu.

Setelah selesai berdamai, lanjut Erlina, sore harinya Kamis (21/3), dia bersama-sama dengan Ibu kandungnya beserta keluarga lainnya juga tetap berurusan ke Polsek Natal untuk pencabutan pengaduan. Polisi ketika itu meminta uang Rp5 juta kepada keluarga Erlina Pasaribu agar laporan pengaduan tersebut dicabut.

Uang Rp5 juta tidak mereka punya, maka terjadilah nego dan • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

Sungai Selayang Harus Dikeruk dan Dilebarkan MEDAN - Pemicu terjadinya banjir di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan akibat Sungai Selayang kini mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi itu menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras turun. Akibatnya air sungai meluap dan menggenangi rumah warga sekitarnya. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga akan melakukan pengerukan dan pelebaran sungai.

Rencana pengerukan dan pelebaran sungai disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman

Harahap MM ketika meninjau Sungai Selayang di Jalan Dr Mansyur Kelurahan PB Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kamis. Saat peninjauan berlangsung, sejumlah pekerja dari Dinas Bina Marga tengah melakukan pengorekan sungai.

Setelah melihat proses pengerukan, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan SKPD lingkungan Pemko Medan seperti Dinas Bina Marga Khairul Syahnan, Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Syampurno Pohan, Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP dan Camat Medan

ANGGARAN PEMILU RP23,3 T..........

• DARI HALAMAN. 1 Ferry menegaskan KPU akan terbuka dalam penggunaan uang negara. KPU juga siap mempertanggungjawabkan segala biaya yang telah mereka keluarkan untuk kepentingan pemilu. "Kami sangat transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Bahkan selalu siap

diaudit BPK," terangnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini, KPU telah membuka tahap pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk partai-partai politik. Meskipun demikian, belum ada satu pun partai politik yang menyerahkan DCS-nya. Rencananya, pendaftaran berakhir pada 22 April 2013 mendatang.(FR/BBS)

Selayang Zul F Ahmadi selanjutnya blusukan hilir sungai di tengah teriknya matahari dengan berjalan kaki.

Dari blusukan yang dilakukan, Wali Kota mendapati ada bangunan rumah milik warga yang ‘memakan’ badan sungai sehingga terjadinya penyempitan. “Bangunan rumah warga itu harus kita bebaskan agar tidak terjadi penyempitan. Jika itu tidak dilakukan, maka warga di sini akan terus mengalami kebanjiran jika hujan deras turun,” kata Wali Kota.

Selain membebaskan bangunan, jelas Wali Kota, upaya mengatasi banjir dengan melakukan pelebaran dan pengerukan sungai.

Untuk pengerukan harus dilakukan dari hilir sungai. Dengan pengerukan yang dilakukan, maka Sungai Selayang akan dalam kembali sehingga mampu menampung debit air ketika hujan deras turun.

“Kita harus melakukannya, sebab kawasan ini sering terjadi banjir.

Jadi kasihan warga di sini,” ungkapnya.(VIN)

NELAYAN– Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman secara simbolis melepas para nelayan kepada pihak keluarga usai tiba di Medan, Sumut, Jumat (12/4). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memulangkan enam nelayan asal Kabupaten Batubara, Sumut yang sempat ditahan kepolisian Malaysia dalam kasus pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan Malaysia.

PT TMP RAMPAS HAK HIDUP WARGA BANGKO..................................................................................

KRITERIA KAPOLRI VERSI KOMPOLNAS..........................................

Suprapto SH Sekjen LSM Peman- nyerobotan lahan yang dilakukan sisanya seluas 715 hektar meru- Pada saat dilakukan pengrusakan • DARI HALAMAN. 1 • DARI HALAMAN. 1 yang nantinya akan diserahkan ke Presiden SBY. Nantinya nama calon, akan dilengkapi dengan rekam jejak, kinerja, dan personality calon yang bersangkutan.

"Mengkrucut delapan atau sembilan nama-nama. Nanti kami listing rekam jejak, dan kami akan perkecil sehingga presiden bisa lebih mudah memilih sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan

Rakyat," ujarnya.

Seperti diketahui, memasuki masa pensiun Kapolri Jendral Timur Pradopo, Presiden SBY merencanakan pergantian jabatan Kapolri.

Beberapa nama pejabat di kepolisian pun kuat disebut-sebut menggantikan posisi Timur. Salah satunya Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, dan Mayjen Budi Gunawan, mantan Kapolda Jambi dan Bali (kini Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol).(FR/BBS)

PT TMP KANTONGI HGU...................

• DARI HALAMAN. 1 BPN/99. "Sekarang lokasi PT TMP berada di Desa Pematang Damar, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau (setelah pemekaran wilayah) lahan seluas 13.836 hektar tersebut termasuk di dalamnya lahan milik masyarakat yang diserobot PT TMP," sebut Sutejo.

Berdasarkan Surat Keputusan Mnteri Kehutanan Nomor : 793/ Kpts-II/1996 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Terletak di Sei.Bangko Sei.Titi Kayu Ara Daerah Bengkalis Provinsi Riau (sebelum pemekaran wilayah) seluas 13.370 hektar atas nama PT Tungal Mitra Plantations.

Diktum Kelima disebutkan, “Apabila di dalam kawasan hutan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah di duduki dan digarap oleh pihak ketiga,

maka lahan tersebut tidak termasuk yang dilepaskan”.

Pada diktum Keenam disebutkan “Apabila lahan tersebut pada diktum Kelima dikehendaki untuk dijadikan lahan perkebunan maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Tunggal Mitra Plantations dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaklu”.

Mengacu Kepmenhut No.793/Kpts-II/1996, mestinya Manejemen PT TMP sebelum melakukan aktivitas pembukaan kawasan perkebunan di daerah tersebut, terlebih dahulu menyelesaikan lahan milik masyarakat seluas 2.415 yang termasuk di dalam HGU PT TMP. "Namun Keputusan Kemenhut tersebut tidak diindahkan. Oleh karenanya LSM Perlahan membuat pengaduan ke Komnas HAM," ujar Sutejo.(PUR)

RAPOR MERAH PENEGAKAN HUKUM....................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang disurvei, hanya 29,8 persen yang menyatakan puas atas penegakan hukum. Responden yang tinggal di desa lebih banyak yang tidak puas dibanding responden yang tinggal di kota.

Dan, ini poin yang penting, ada 30 persen responden yang setuju atas tindakan menghukum sendiri pelaku kejahatan karena tak percaya proses hukum bakal adil.

Merosotnya wibawa hukum juga tergambar dari hasil survei itu. Sebagian besar responden, 57 persen, merasa bahwa aparat hukum mudah diintervensi oleh berbagai kepentingan luar. Uang dan kedekatan politik bermain di belakang dan di ruang sidang.

Pamor hukum juga dinilai anjlok gara-gara dirongrong pejabat dan politikus yang sibuk melakukan korupsi ketimbang mengurus rakyat. Sebagian menteri, bupati, anggota DPR, pemimpin partai, seolah tak berhenti bancakan uang negara.

Fenomena itu tidak bisa dibiarkan. Masyarakat yang berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan dengan akses informasi terbatas, merasa betul tumpulnya pedang hukum. Pada saat yang sama, kelompok ini rentan menjadi obyek premanisme dan korupsi. Jerami kering pun tersebar di mana-mana, gampang tersulut api. Tawuran dan konflik meletup dalam berbagai kadar,

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

seperti di Poso, Palopo, serta Makassar.

Lebih parah lagi, negara kerap absen dalam berbagai situasi yang menuntut kinerja aparat keamanan. Dalam perkara premanisme, umpamanya.

Kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, dipenuhi preman.

Padahal lokasi Senayan tak jauh dari kantor Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Terakhir, hal yang banyak dibicarakan belakangan ini adalah tragedi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta. Sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus TNI menyerbu penjara itu dan menembak mati empat tahanan.

Anehnya, tindakan main hakim sendiri ini justru dibenarkan oleh sebagian masyarakat karena keempat korban dianggap sebagai preman. Jelas ini sebuah contoh sesat pikir yang mungkin disebabkan tidak adanya jaminan keamanan bagi rakyat.

Data dan analisis yang lebih komprehensif tentang persoalan ini tentu dibutuhkan. Tapi hasil survei itu setidaknya menunjukkan upaya reformasi hukum selama ini belum membuahkan hasil. Publik masih berpandangan bahwa penegakan hukum belum sesuai dengan keinginan mereka atau belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rapor buruk ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah dan para penegak hukum. (***)

tanpa ada penyelesaian.

PT TMP tidak memperdulikan penderitaan masyarakat pemilik lahan, mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. "Masyarakat Bangko yang lahannya dirampas oleh PT TMP masih berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir turun tangan menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, duduk bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak menejemen PT TMP," ujar Sutejo

tau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara (Perlahan) selaku penerima kuasa Mahidin Cs, saat bincangbincang dengan awak KPK Pos di Kantor Perwakilan LSM Perlahan Rohil Bagansiapiapi belum lama ini.

Kasus penyerobotan lahan masyarakat oleh TMP tersebut kembali menguak. LSM Perlahan selaku penerima Kuasa Mahidin Cs akan mengadukan nasib masyarakat Bangko ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena permasalahan pe-

oleh PT TMP merupakan perampasan hak hidup masyarakat dan keluarganya. "Oleh karenanya pihaknya meminta Komnas HAM hadir di tengah -tengah masyarakat Bangko menyelesaikan penyerobotan lahan masyarakat tersebut," katanya.

Lahan milik masyarakat yang dirampas PT TMP sekitar seluas 2.415 hektar yang sudah dikerjakan dan dikuasai sejak tahun 1973.

Ditanami tanaman karet oleh masyarakat seluas 1.700 hektar tahun tanam 1985. Sementara

pakan lahan perladangan masyarakat. Masing-masing masyarakat telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan kepala Desa Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Tahun 1984-19851987 sebelum pemekaran wilayah.

Tanaman karet milik masyarakat seluas 1700 hektar di luluhlantakkan oleh PT TMP termasuk tanaman palawija milik masyarakat, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan.

tanaman rambung (karet) milik masyarakat, pihak PT TMP dikawal sejumlah oknum berseragam dilengkapi dengan senjata api, sehingga aktivitas PT TMP dalam melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat berjalan mulus.

"Masyarakat pemilik lahan ketika itu tidak bisa berbuat apaapa, melainkan hanya bisa mengelus dada, menyaksikan jalannya pengrusakan tanaman masyarakat yang dilakukan oleh PT TMP," beber Sutejo.(PUR)

PROYEK SILUMAN DI PANAI HILIR........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pekerja yang coba dikonfirmasi menghindar memberikan penjelasan. Tampak ukuran lebar jalan sekitar 5 meter. Sedangkan ketebalannya tampak sangat tipis dan bahu jalan beberapa titik telah longsor. Pembangunan jalan itu dikwatirkan tidak akan bertahan lama.

M. Dani Siahaan, Agustian

Malau dan Tarmuji dari Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Koordinator Daerah Wilayah III (tiga Kecamatan, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir) mengatakan, hasil temuan, pembangunan ini memang sungguh aneh.

Soalnya proyek tahun 2012 sudah berakhir tapi pekerjaan masih berjalan terus. "Proyek amburadul, pengawasan tidak ada. Kami telah menyurati

dinas yang disebut - sebut mengelolanya, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” ujar Dani diperkuat kedua temannya, Rabu (10/4).

Ironisnya lagi, kata mereka, di lapangan mereka menemukan ada pengerjaan Proyek Normalisasi atau disebut pencucian parit. "Saat ini, alat berat seperti escavator (beko) masih bekerja, itupun tidak diketahui proyek darimana dan

tidak ada keberadaan plank proyeknya," ungkap mereka.

Salah satu mandor yang dihubungi bernama Udin Manurung melalui handphone seluler mengaku dia hanya sebagai pekerja.

"Kalau untuk pengerasan tersebut jumpai aja ibu Uswatun yang bertempat tinggal di Negeri Lama.

Sedangkan untuk normalisasi itu masih kita kerjakan," ujarnya.

Keterangan yang dikumpulkan di lapangan, untuk pengerasan itu diperkirakan sepanjang 7 s/d 10 km. Sedangkan normalisasi tidak tahu berapa ukurannya. "Alat berat seperti excavator (beko) lebih kurang sekitar 9 unit di lapangan yang masih bekerja aktif. Pekerjaannya sudah hampir 2 bulan ini berjalan, tapi plank proyek tidak ada," jelas aktivis LSM ini.(HAH)

BIBIT IKAN GURAMI ‘DIMAINKAN’.......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mengaku, sesuai kontrak perjanjian antara CV Tiga Sekawan dengan Diskanla tidak ada perjanjian seperti itu. “Tidak ada dalam kontrak masa perawatan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, matinya ribuan bibit ikan gurami yang masuk dalam program pengadaan keramba jaring apung di Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjungbalai dibenarkan Direktur CV Tiga Sekawan Umar Ali, Minggu.

Namun pihak rekanan menolak bertanggung jawab atas matinya bibit ikan itu. Alasanya, yang bertanggung jawab atas kematian bibit ikan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjungbalai. Dikatakannya, bibit ikan gurami yang diadakannya itu berjumlah 25 ribu

ekor. Namun saat ditanya berapa jumlah bibit ikan yang mati itu dirinya menolak dengan alasan tidak mengetahui secara pasti.

Namun Umar mengatakan, matinya bibit itu bukanlah tanggung jawabnya melainkan dikembalikan pada Dinas Perikanaan dan Kelautan Kota Tanjungbalai. Sebab sebelum bibit ikan itu dimasukkan ke dalam keramba terlebih dahulu dirinya telah melakukan serah terima dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai.

“Saya juga ikut pada hari itu memasukkan bibit ikan gurami itu ke dalam keramba bersama pihak Dinas Perikanan dan Kelautan.

Namun sebelum bibit ikan yang saya beli itu dimasukkan, terlebih dahulu saya melakukan berita acara penyerahannya dengan PPTK nya,” katanya.

Bersamaan itu, Direktur CV Tiga Sekawan menjelaskan, untuk mencapai lokasi keramba ikan yang terdapat di pulau Bususen itu dirinya harus menggunakan transportasi air yang biasanya digunakan sebagai alat mengangkut nelayan untuk menyebarang ke kapal yang terapung di seberang sungai.

“Terpaksa saya carter boat itu untuk mengangkut bibit ikan gurami yang telah saya beli dari seorang kenalan saya di Medan.

Bibit ikan itu sebelum sampai dari Bandung terlebih dahulu dikarantinakan,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjungbalai diminta secepatnya mengganti ratusan benih ikan gurami, yang mati dalam penangkaran di keramba jaring apung Kecamatan Sei Tualang Raso beberapa waktu lalu. Permintaan

ini disampaikan Harun, Ketua kelompok Berdikari Bersama dari Kelurahan Muara Sentosa melalui rekannya, H.Ganti Panjaitan.

Menurut H.Ganti, proyek pembuat keramba beserta bibit dan pakan ikan diperkirakan biayanya mencapai Rp1 miliar lebih. Proyek tersebut, dimenangkan CV Tiga Sekawan dengan anggaran yang diperoleh dari dana Bantuan Daerah Bawah (DBD) tahun anggaran 2012.

Menurut Ganti, dalam praktiknya di lapangan, setiap kelompok penerima bantuan tersebut, terdiri dari 10, dengan total kelompok sebanyak 5. Artinya, jumlah warga yang harusnya dapat menikmati manfaat dari bantuan itu berjumlah 50 orang. Namun, harapan itu kini sirna, menyusul matinya benih ikan yang baru ditabur di keramba yang dinilai

tidak laik mutu tersebut.

Dipihak lain, Umar Ali selaku rekanan proyek keramba dan ternak ikan menyebutkan, matinya ikan dalam keramba yang ditempatkan di pinggiran Sungai Pulau Simardan akibat banjir besar melanda kawasan itu, sehingga membuat kandungan air menjadi terganggu, dan berujung pada matinya benih ikan tersebut.

“Kita akan bertanggungjawab tentang ikan-ikan yang mati itu.

Tapi yang jelas, persoalan ini juga tidak terlepas dari tanggungjawab instansi terkait,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perikanan Tanjungbalai Ir Nefri yang dihubungi mengaku, matinya ikan dalam keramba paktor banjir. Dia juga memastikan, karena masih dalam masaperawatan,pihaknyamemastikan seluruh benih itu akan diganti.(HER)

MAKELAR KASUS DI POLSEK NATAL......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 akhirnya jadilah Rp3 juta diberikan kepada oknum Polisi.

“Saya sendiri yang memberikan uang itu kepada OMH di ruangannya dengan disaksikan Kanit Reskrim Polsek Natal IPDA Nadiran.

“Yang jelas saya tidak pernah dimintai keterangan atau diperiksa secara resmi di Polsek Natal. Surat panggilan pemeriksaan pun tidak pernah saya terima. Saya tidak tahu bagaimana prosedur yang tepat apabila berurusan kepada polisi.

Yang ada dalam pikiranku ketika itu takut dipenjarakan, makanya dengan terpaksa kami maui apa yang diminta Polisi,” terang Erlina Liliswati Pasaribu, sembari meneteskan air mata.

Senada dikatakan Rusiani Panjaitan (55) selaku ibu kandung Erlina Pasaribu. Persoalan ini sebenarnya hanya masalah kecil, namun sangat disesalkan kenapa mesti berurusan dengan Polisi.

“Saya hanya takut anak saya dipenjara, seperti yang dibilang polisi itu, makanya kami mau berdamai dan mencabut

pengaduan dengan memberikan uang Rp3 juta kepada polisi,” kata Rusiani Panjaitan, seraya mengatakan, bahwa dia buta hukum.

Padahal, sambung Rusiani Panjaitan, ketika perkelahian antara sesama guru SDN No.363 Taluk Sikara-kara Kec. Natal tersebut, seharusnya Rusiani Panjaitan dan Erlina Pasaribu lah yang pantas membuat laporan pengaduan kepada Polisi, karena mereka yang dipukul duluan.

“Saya yang dipukul duluan ketika itu, sehingga terjadi jambak -menjambak. Begitu melihat kami berkelahi, anak saya datang dari ruang kelas dan berusaha melerai dan menarik lawan saya (Sahriana Siregar) dari belakang. Pada saat itulah, Zeity (teman Sahriana) langsung memukul kepala Erlina Pasaribu pakai Handphone. Ketika itu juga, antara mereka (Erlina Pasaribu dengan Zeity) berlangsung jambak menjambak, yang akhirnya anak saya pingsan dengan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 15 menit,” terang Rusiani Panjaitan.

Namun, lanjut Rusiani

Panjaitan, perkelahian itu tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena mereka kedua belah pihak sudah berdamai dan baikan.

“Kami sudah berdamai, dan sudah saling memaafkan. Kami tidak mau lagi berselisih dan bertengkar. Biarlah ini pelajaran berharga bagi kami untuk memperbaiki sikap kami masingmasing,” ujar wanita bersuamikan marga Pasaribu ini.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Natal IPDA Nadiran, ketika dimintai keterangan terkait ketidakpropesionalan Polisi dalam menangani kasus perkelahian yang diadukan oleh Zeity, dan oknum polisi OMH yang melakukan pengancaman terhadap Erlina Pasaribu, tidak sepengatahuannya.

“Saya tidak tahu ada pengancaman terhadap Erlina Pasaribu supaya dia dipenjarakan, yang saya tahu ada pengaduan masuk ke kami,” kata Nadiran, seraya mengatakan, yang menangani masalah itu adalah Obi Mesakh Hutasoit selaku anggotanya.

Kapolsek Natal AKP Antono ketika dikonfirmasi terkait

makelar kasus yang terjadi di Polsek tersebut, tidak mau mengangkat HP nya walaupun nada deringnya aktif, begitu juga ketika dicoba melalui Short Massage Service (SMS) Kapolsek juga tak mau membalas.

Kanit Reskrim yang baru sebulan bertugas di Polsek Natal juga mengira, bahwa penanganan kasus tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Yang menangani kasus itu memang saya serahkan kepada Obi Mesakh Hutasoit. Kukira sudah diproses kedua belah pihak, makanya pencabutan pengaduan itu saya setujui,” tandasnya.

Soal uang pencabutan pengaduan itu, sambung Nadiran, memang dia ketahui. Namun uang tersebut bukan dia yang menerima, melainkan Obi Mesakh Hutasoit. Sebelumnya memang uang tersebut mau diberikan oleh Erlina Pasaribu kepada Nadiran, namun dia tolak. “Udah kasih aja sama si Obi Mesakh, lalu Obi Mesakh menerimanya,” terang Nadiran mengulangi ucapannya ketika itu.

Lebih lanjut diucapkan

Nadiran, soal pencabutan pengaduan itu sebelumnya Kapolsek meminta Rp5 juta kepada Erlina Pasaribu, namun karena uang sebanyak itu tidak ada, dan hanya Rp3 juta yang ada dimiliki Erlina Pasaribu, maka ketika itu, Obi Mesakh Hutasoit membujuk Kapolsek agar uang itu diterima.

“Sudahlah pak, kita terima ajalah, karena familikunya ini, biar ajalah yang tiga juta itu,” ujar IPDA Nadiran menirukan ucapan Obi Mesakh ketika itu.

Maka, uang yang tiga juta tersebut akhirnya diberikan oleh Erlina Pasaribu kepada Obi Mesakh.

Kapolsek Natal AKP Antono ketika hendak dikonfirmasi pada Rabu (27/3) di kantornya terkait ketidakprofesionalannya, dan kenapa ada unsur pengancaman dan pencabutan pengaduan tanpa ada proses hukum diantara kedua belah, Kapolsek tidak berada ditempat.

Kapolsek tampak menghindar dan melarikan diri dari kantornya begitu tim wartawan dan keluarga terlapor tiba di kantor Polsek.(LIBERS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

NASIONAL

Skandal Century, KPK Belum Periksa Sri Mulyani JAKARTA–Bambang Soesatyo, anggota Timwas Century DPR memberikan keterangan mengejutkan. Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

"Pimpinan KPK perlu memperjelas lagi agenda pemeriksaan Sri Mulyani, karena ada kesan pemeriksaan Sri Mulyani tertunda karena pimpinan KPK disibukan oleh kasus pembocoran Sprindik.

Jadi, saya berharap pimpinan KPK lebih fokus menangani kasus Bank Century. Keputusan Komite Etik yang nyaris merusak karakter Abraham Samad diharapkan tidak mengurangi keberanian KPK menuntaskan proses hukum kasus Century," ungkap Bambang Soesatyo di gedung

DPR Jakarta, Senin pekan lalu.

Bambang melanjutkan, dibanding penanganan kasus besar lainnya, penanganan kasus Century nyaris tanpa progres. Berbeda dengan penanganan kasus Hambalang yang progresnya cukup signifikan.

Padahal sejak November 2012, KPK sudah menetapkan dua mantan pejabat Bank Indonesia sebagai tersangka kasus bailout Bank Century, yakni Siti Chalimah Fadjriah dan Budi Mulya, yang bersalah dalam pemberian fasilitas FPJP pada Bank Century serta menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tahun 2008 silam.

KPK juga mengemukakan rencana memeriksa Sri Mulyani di Washington DC, AS. Publik tentu ingin tahu kapan

rencana pemeriksaan ini akan dilaksanakan. "Menurut saya, untuk menghindari kontroversi, KPK sebaiknya memanggil Sri Mulyani untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta," tambahnya.

Diakuinya, memeriksa Sri Mulyani di Washington, jelas mempertaruhkan wibawa KPK. Ada kesan KPK mengalah pada Sri Mulyani yang berstatus WNI. "Padahal sebagai WNI, dia wajib memenuhi panggilan KPK, di mana pun dia berada. Jabatannya di Bank Dunia tidak boleh mengerdilkan KPK," pungkas Bambang Soesatyo.

Kerdilkan KPK Sementara Anggota Komisi III DPR RI Achmad Basarah menambahkan rencana KPK menyidik Sri MUlyani yang kini Direktur Pelaksana World Bank Sri Mulyani di Washington DC, sebagai tin-

dakan yang mengerdilkan KPK. "Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya tidak setuju terhadap rencana tersebut," kata Achmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa dua pekan lalu.

Padahal, tambah dia, sesuai konsitusi semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Karena itu sangat tidak patut dan mencederai amanat konstitusi dan rasa keadilan masyarakat jika untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi dugaan korupsi kasus Century saja KPK harus yang mendatangi Sri Mulyani ke Washington AS. Menurutnya, pengangkatan Sri Mulyani sebagai pejabat Bank Dunia di tengah dugaan keterlibatannya dalam kasus Century menimbulkan kecurigaan bahwa pihak asing terlibat dalam upaya penyelamatan Sri dari

Ketidakpuasan Publik Terhadap Penegakan Hukum pada Titik Nadir JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Networking Election Survey (INES) mengungkapkan masyarakat kini belum merasa puas dan tidak percaya terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, kepolisian maupun lembaga peradilan.

Hasil survei kepada 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia, ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum berada pada titik nadir. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya karena intervensi untuk kepentingan tertentu dan rendahnya efek jera.

Demikian hasil survei yang diumumkan secara resmi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Peneliti LSI Dewi Arum menilai ada empat faktor penyebab merosotnya kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, rendahnya kepercayaan publik terhadap tindakan aparat hukum sendiri untuk bertindak adil.

Sebanyak 42,2 persen publik percaya aparat hukum akan bertindak adil dalam mengusut dan mengadili sebuah perkara. Dan 46,7 persen tidak percaya aparat hukum akan bertindak adil. Mayoritas mereka cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat mudah diintervensi oleh kepentingan tertentu. Misalnya, kedekatan

kemungkinan jerat hukum kasus Century. "Jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS dapat diibaratkan sama dengan KPK sedang berburu kancil di kandang macan," ucapnya.

Basrah mengkhawatirkan penyidik akan merekayasa pemeriksaan Sri Mulyani di AS yang menguntungkan Sri Mulyani dan kroni-kroninya.

Juga bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP enggan berbicara banyak terkait hal ini. Ia pun tidak menjawab ketika ditanya apakah pemeriksaan saksi di Tokyo yang belum juga dilakukan ini akan ikut menunda pemeriksaan Sri Mulyani. "Pokoknya kalau nanti jadi diperiksa, akan disampaikan," ujar Johan di Jakarta, Kamis pekan lalu. (ENDY)

KASUS HAMBALANG– Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Managam Manurung tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4).

Managam Manurung kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK untuk memberikan kesaksian terkait kasus proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat sebagai saksi untuk tersangka Dedy Kusdinar, Andi Mallarangeng dan Teuku Bagus. dan kompensasi materi, jelas Dewi.

Kedua, publik marah karena banyak politikus yang korupsi daripada mengurusi rakyat. Ketiga, pembiaran penegak hukum atas amuk massa isu primordial. "Di Indonesia sering kali terjadi kasus kekerasan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain karena hanya perbedaan identitas atau keyakinan. Kesan ketidakberdayaan negara dalam menghadapi kekerasan komunal ini memunculkan pesimisme terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Keempat, lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Sikap inkonsisten pemimpin nasional juga menjadi penyebab merosotnya wibawa hukum. "Publik merasa tidak nyaman, sehingga wibawa hukum perlu ditegakkan kembali. Sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia," sambung Dewi.

LSI menyampaikan tiga rekomendasi untuk menegak-

kan kembali wibawa hukum di mata publik. Pertama, permasalahan profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum harus lebih diperhatikan. Kedua, penegakan hukum yang keras kepada politikus dan penegakan hukum bagi yang korup serta tidak melakukan pembiaran. Ketiga, pemimpin nasional harus lebih tegas dan punya waktu mengurusi negara. "Namun, persoalan ekonomi menurut saya yang paling mendasar," urainya.

Hasil survei LSI menunjukkan hanya 29,8 persen responden yang menyatakan puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Minimnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum itu berimplikasi pada tingginya masyarakat yang setuju aksi main hakim sendiri.

Ketidakpercayaan terhadap penegak hukum itu, mengakibatkan masyarakat lebih setuju menghukum sendiri pelaku kejahatan. Hasil survei menunjukkan, 30,6 persen responden setuju menghukum sendiri pelaku kejahatan lan-

taran tak percaya proses hukum yang adil.

Namun 46,3 persen responden menyetujui para pelaku kejahatan diproses hukum secara adil. Sisanya, 23,1 persen responden tak menjawab atau tak tahu. "Tak berlebihan dan mengherankan jika dikatakan maraknya kasus main hakim sendiri di beberapa wilayah di Indonesia merupakan refleksi dari ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan negara," ujar Dewi.

Efek Jera Indonesia Networking Election Survey (INES) menilai ketidakpuasan masyarakat tersebut dilatarbelakangi oleh lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi. Selain efek jera, integritas penegak hukum juga menjadi faktor terbesar dalam ketidakpuasan tersebut.

Survei menunjukkan, 72,3 persen rakyat Indonesia tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, polisi dan lembaga pera-

dilan," ungkap ujar Direktur Eksekutif INES, Sudrajat Sacawisastra, Praktik korupsi seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungutan liar, setoran, suap-menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap koruptor, menjadi alasan ketidakpuasan.

Bahkan, karena begitu korupnya penegakan hukum, maka berbagai kasus korupsi yang ditangani, tidak jarang berujung pada SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), kasus yang dipetieskan, atau bahkan berakhir damai, tambahnya.

Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah juga terjadi pada bidang ekonomi. Di bidang ini, 76 persen lebih masyarakat menilainya mengalami penurunan. Sedangkan 12,6 persen responden menganggap keadaan ekonomi biasa saja, 6,3 persen menilai sangat meningkat, 6,7 persen menganggap sangat meningkat, katanya.(ENDY)

» Kasus Hambalang

Andi Mallarangeng Ingin Cepat Terkuak JAKARTA - Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Mallarangeng sudah tidak tahan dengan penanganan kasus Hambalang, yang semakin molor dan tidak segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Saya ingin perkara korupsi Hambalang ini cepat selesai dan terkuak dengan jelas. Sehingga akan terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa pun yang salah harus bertanggung jawab secara hukum. Yang tidak salah, ya tidak salah," tegas Andi usai menjalani pemeriksaan selama enam jam di gedung KPK Jakarta, Selasa pekan lalu.

Tersangka perkara pembangunan proyek Hambalang mengaku siap ditahan KPK jika memang keputusan KPK seperti itu.

"Kami akan mengikuti prosedur yang dijalankan KPK. Jadi kami siap! Apa

pun kami serahkan ke KPK," kata Andi yang mengenakan baju batik warna hitamputih berlengan panjang.

Andi juga mengaku tak tahu kenapa KPK menetapkannya sebagai tersangka.

"Sampai sekarang saya tak tahu tuduhan atau kesalahan yang saya lakukan hingga jadi tersangka. Karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelasjelasnya agar kasus dugaan korupsi yang menjeratnya terkuak," tuturnya.

Penetapan sebagai tersangka sejak Desember tahun 2012. Andi diduga menyalahgunakan wewenangnya. Selain Andi, KPK telah menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen proyek Deddy Kusdinar, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Usai menjalani pemerik-

san dengan 17 pertanyaan, KPK belum menemukan alasan menahan Andi. "Saya tidak tahu kenapa penyidik tidak mengeluarkan permintaan penahanan terhadap Andi. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan seseorang tidak ditahan, walaupun sudah berstatus sebagai tersangka," ucap Johan Budi, juru bicara KPK. Biasanya kalau pemeriksaan tersangka itu, keterangan saksi-saksi sudah 50 persen. Kedua, penghitungan kerugian negara telah tuntas. Jika belum, maka belum bisa (ditahan), selain subjektivitas penyidik," tambah Johan.

Terkait tidak ditahannya Andi, Johan menduga karena kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Andi Mallarangeng belum tuntas dihitung oleh KPK. Ditambah lagi, penyidik belum menyatakan Andi

memenuhi syarat untuk dilakukan upaya penahanan.

Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anak Probosutedjo Dalam kasus Hambalang ini, KPK juga memeriksa anak Probosutedjo, Rita Ria Kurnianta ProbosutedjoDirektur Utama PT Buana Estate. "Yang bersangkutan (Rita) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Mallarangeng," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Pemeriksaan ini, bukan kali pertama untuk Rita.

Sebelumnya, KPK sudah pernah memeriksa Dirut PT Buana Estate tersebut. Rita dianggap tahu banyak

seputar lahan Hambalang.

Sebab, sebelum digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) lahan seluas 7.050 hektare di Desa Hambalang tersebut diketahui milik Probosutedjo melalui PT Buana Estate.

Bahkan, dikabarkan, awalnya Probosutedjo enggan menyerahkan lahan Hambalang itu kepada Kemenpora. Tetapi, Sekretaris Menpora (Sesmenpora) ketika itu, Wafid Muharam beberapa kali menyurati Probosutedjo agar membuat surat pernyataan.

Hingga akhirnya, pada November 2009, Probosutedjo mengeluarkan surat pernyataan yang isinya tidak keberatan jika lahan Hambalang digunakan Kemenpora. Dan mengatakan tidak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola bukan milik PT Buana Estate.(ENDY)

Rizal Ramli Diperiksa KPK JAKARTA - Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencuat saat krisis ekonomi tahun 1998, terus bergulir. Setelah Kwik Kian Gie, bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Megawati Soekarnoputri, kini giliran Rizal Ramli, bekas Menteri Keuangan era KH Abdurrahman Wahid diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sangat apresiasi langkah KPK membuka kembali kasus BLBI. Semoga KPK sungguh-sungguh membukanya, dan mencoba mendapatkan apa yang seharusnya masih milik negara ini," tegas Rizal di gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu.

Skandal BLBI, lanjut Rizal, membuat negara bayar bunga subsidi Rp60 triliun untuk 20 tahun ke depan. Padahal, Pemerintah kebingungan memberikan subsidi bahan bakar minyak. "Kok subsidi bunga BLBI masih terus berlanjut? Saya kira itu perlu diluruskan agar adil, jangan bankir kaya disubsidi sementara rakyat dipaksa menerima kenaikan harga BBM," tegasnya.

Rizal enggan berkomentar saat ditanya apakah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri perlu diperiksa dalam kasus ini. "Saya nggak jawab.

No comment, pertanyaannya nakal sekali," jawabnya yang datang ke KPK dengan mengenakan setelan jas, Rizal yang datang didampingi kerabatnya, juga enggan berkomentar saat disinggung siapa sebenarnya pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. "Kita akan lihat nanti," tegasnya.

Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan pemeriksaan Rizal Ramli hanya sebagai saksi kasus BLBI berkaitan dengan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK belum menetapkan tersangka. "Jadi penyelidikan ini, untuk melakukan apakah dalam prsoes penerimaan SKL ada dugaan menerima atau

tidak. Nah penyidikan itu tadi bisa berkesimpulan," jelasnya.

KPK memiliki wewenang melakukan penyelidikan kendati kasus BLBI mengemuka sebelum lembaga antikorupsi itu terbentuk. Mengingat terdapat beberapa pihak pengutang BLBI, yang membayar utangnya melalui mekanisme SKL diatas tahun 2004. "Ada yang diusut pidana, ada juga dilakukan melalui surat keterangan lunas, debitur BLBI mau membayar melalui SKL. Ini tahun 2000 ke atas jadi KPK berwenang menangani. Ini masih penyelidikan, berkaitan dengan siapa belum ditetapkan." ungkapnya.

Kasus ini, tambah dia, merupakan tindaklanjut saat kepemimpinan Antasari Azhar. Masa itu KPK menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung, namun penyelidikanya belum tuntas.

BLBI merupakan skema bantuan dari bank sentral yang diberikan pada bank-bank yang bermasalah saat krisis moneter 1997-1998 lalu. Total ada 48 bank yang diberikan bantuan sekitar Rp 140 triliun lebih. Aset bank-bank bermasalah diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebagian bank yang masih bisa diselamatkan kemudian disehatkan lembaga ini.

Sisanya dilikuidiasi dan dimerger. Total ada 16 bank yang dilikuidasi saat itu. Ketika bank sudah dianggap sehat menurut versi BPPN, maka bank itu pun dijual. Sayangnya, penjualan aset-aset bank tersebut kemudian hanya mampu menutupi 26 persen dari total utangnya.

Sehingga terbitlah daftar debiturdebitur BLBI yang bermasalah, yang belakangan sebagian dari mereka menjadi buron.

Bagi para debitur BLBI yang sudah lunas, pemerintah menerbitkan surat keterangan lunas (SKL). SKL saat itu diterbitkan di era Megawati Soekarnoputri dengan Menteri Keuangan Boediono. Informasi lain menyebut, selain SKL, juga ada program pemutihan di Kementerian Keuangan.(ENDY)

Ketangkap Tangan, KPK Tahan PPNS Pajak Pemeras JAKARTA - Pemeriksaan intensif selama 24 jam, terhadap lima orang yang ketangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa pekan lalu, akhirnya mendapatkan bukti permulaan yang cukup kuat. KPK menetapkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Pargono Riyadi (PR), sebagai tersangka pemerasan.

Keempat orang lainnya yang turut ditangkap, yakni Asep, Rukimin Tjahyanto, Wawan (manajer perusahaan Asep), dan Sudiarto, seorang konsultan dilepas dan diperbolehkan pulang. "Dari lima orang yang ditangkap, hanya Pargono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," tegas Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Hasil pemeriksaan, lanjut Johan, Pargono diduga melakukan pemerasan seolah-olah pembayaran pajak Asep bermasalah. “Tapi, tentu tidak hanya pengakuan. KPK juga melakukan verifikasi kepada pihak lain,” katanya.

Penyidik menyimpulkan uang yang diterima Pargono adalah hasil pemerasan setelah memeriksa hasil pajak yang dimiliki Asep. Selaku pemeriksa pajak, Pargono dianggap menyalahgunakan kewenangan dengan memeras wajib pajak.

Namun, penyidik menduga perbuatan tersebut tidak hanya sekali dilakukan Pragono.

Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan kemungkinan adanya wajib pajak lain yang menjadi korban pemerasan. "Juga mengembangkan kemungkinan pelaku lain dari pegawai maupun pejabat Pajak, terkait kasus ini," ucapnya.

Johan mengungkapkan, dalam operasi tangkap tangan di lorong Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa lalu, KPK menyita sebuah kantong kresek berisi uang Rp25 juta, dari rencana Rp 125 juta. Uang itu milik Asep Hendro, pengusaha muda pemilik usaha aksesori sepeda motor AHRS. Saat itu, KPK menangkap Pargono bersama seseorang

Rukimin Tjahjono, yang merupakan orang suruhan Asep yang dipaksa Pargono untuk menyerahkan uang yang merupakan bagian dari Rp 125 juta untuk pengurusan pajak-pajak perusahaannya.

Setelah menggelandang Pargono dan Rukimin ke gedung KPK, penyidik KPK juga mencokok Asep di kantornya di kawasan Jalan Tole Iskandar, Depok. Rabu dini hari, KPK juga membawa seorang pria berinisial Wawan, manajer di perusahaan milik Asep. Siang harinya, KPK juga memaksa Sudiarto, konsultan pajak Asep untuk dimintai keterangannya.

Tidak diketahui mengapa Asep enggan melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan Pargono. Selain itu, apabila merasa diperas, mengapa Asep tidak menolak, malah menyetujui pemberian uang kepada Pargono.

Apresiasi Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengapresiasi penangkapan oknum PPNS pajak oleh KPK." Pegawai pajak yang tidak tertib dan melakukan praktek korupsi, seharusnya ditindak secara hukum. KPK juga harus terus mengawasi dan tidak segansegan menindak oknum pegawai pajak yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Dari sisi administratif, Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pargono, serta melaporkan hasilnya kepada KPK," lanjutnya di Kantor Kemenkeu, Rabu (10/4), Diakuinya sistem pengawasan yang berlaku di Ditjen Pajak sudah berjalan baik.

“Sistemnya jalan, makanya oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji bisa ditangani dan ditangkap. Mereka yang cobacoba melakukan tindakan tidak terpuji nanti akan kami kenakan (sanksi),” tandasnya serius.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat Pargono Riyadi dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

SUMUT

Polda Gagal ”Acak-acak” Rumah Pengusaha MEDAN–Tiga orang oknum petugas mengaku dari Ditreskrimsus Ekonomi Polda Sumut yang dipimpin oleh Ipda MP Simanjuntak gagal 'mengacak-acak' rumah Rudi, seorang pengusaha pakaian dalam yang dituding telah menjiplak merk pakaian dalam ternama Arrow Apple, Jum'at kemarin.

Mulanya, tiga oknum polisi yang diduga telah 'disiram' oleh pengusaha berinisial Hendrik datang bersama pengacara Arrow Apple, Igor Renyana Perwadi hendak me-

nyita alat pencetak pakaian dalam milik Rudi. Karena tak mampu menunjukkan surat sita dari pengadilan, keluarga Rudi melakukan perlawanan.

"Mereka menuduh kami menjiplak merk pakaian dalam yang mereka buat. Merk mereka Arrow Apple, sedangkan kami Doble Apple. Karena sama-sama memiliki nama Apple, kami dituduhnya mencuri merk itu. Terus mereka minta uang sama kami ratusan juta," ungkap Kiki isteri Rudi.

Lanjut Kiki, karena per-

mintaan pihak Arrow Apple dianggap terlalu besar, kemudian mereka menolak permintaan berdalih perdamaian tersebut.

"Awalnya mereka minta damai uang Rp500 juta. Mana ada uang kami sebanyak itu.

Ya kami tolak lah. Kemudian tiba-tiba datang polisi mau menyita alat-alat kami. Kami kan bukan pengedar narkoba, kami menciptakan lapangan pekerjaan, kok mau main angkat aja mereka," ucap wanita beranak satu itu. Karena tak mampu menunjukkan

surat-surat resmi penyitaan, pihak Rudi kemudian menolak alat-alat produksi pakaian dalamnya diangkut petugas.

Saat itu, suasana sempat memanas lantaran isteri Rudi, Kiki terus berteriak dan menolak alat-alat produksinya diangkut. "Enak saja mau diangkat. Kami kan enggak salah. Darimana jalannya kami menjiplak merk mereka," kata Kiki. Karena situasi semakin gaduh, para tetangga yang bersebelahan dengan rumah Rudi, di kawa-

san Jalan Jati III, Gang Perbatasan II itupun kemudian langsung menyemut karena merasa penasaran.

Terpisah, pihak Penggugat yakni Arrow Apple yang diwakili oleh Igor Renyana Perwadi saat coba dikonfirmasi langsung lari meninggalkan kerumunan wartawan. Begitupula dengan pihak Ditreskrimsus Ekonomi Polda Sumut Ipda PM Simanjuntak.

Lelaki berkulit hitam ini bungkam saat ditanya prihal surat izin penggeledahan dan penyitaan.(FER)

”PLN Jangan Jadi Pembohong, Rakyat Butuh Pelayanan Maksimal” MEDAN - Masyarakat semakin letih dibohongi PLN. Alasan klasik, seperti mesin rusak, sudah tidak masuk akal lagi.

Sebaiknya PLN privatisasikan saja listrik, agar pelanggan tidak kecewa.

Hal itu dikatakan Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Kota Medan Rinaldi Amri SIP di sekretariatnya Jalan Taduan Medan, Kamis pekan lalu, usai melakukan rapat menindak lanjuti unjukrasa ke kantor wilayah PLN di Jalan Yos Sudarso Medan, yang sudah mereka lakukan, Senin pekan lalu.

Rinaldi mengatakan, pemerintah terus menerus memberi subsidi kepada PLN, tetapi hasilnya terus merugi sehingga pasokan listrik tidak memenuhi hak pelanggan.

Byar pet terus saja terjadi.

"Ada angka yang fantastis, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo menargetkan besaran subsidi energi listrik pertahun mencapai rata-rata Rp 110 triliun, minimal 100 triliun pada 2014 ini, dan mencapai 440 triliun hingga tahun 2017," katanya.

Mestinya, pelayanan lebih maksimal, tidak ada lagi listrik hidup dan padam yang terjadi secara mendadak dan tanpa pemberitahuan. "Kemana subsidi itu semuanya?" tanyanya.

Kalau dirunut ke belakang, besaran subsidi sejak tahun 2009, sebesar Rp 53,72 triliun, pada tahun 2010 mencapai Rp 58,10 triliun, tahun 2011 Rp 93,18 triliun, 2012 Rp 64,97 triliun (APBN-P), dan tahun 2013 sebesar Rp 78,63 triliun (RAPBN) atau Rp 93,52 triliun bila tarif tidak naik.Yang

mendapat subsidi pun hanya pelanggan yang menggunakan daya 450 VA dan 900 VA. Tapi mengapa, krisis listrik belum juga terkendali.

"Bahkan pelayanan PLN semakin tidak menentu, kita heran membayangkan, kemana sebenarnya semua dana-dana fantastis ini, belum lagi tagihan kepada pelanggan yang jumlahnya juga lumayan besar. Selama ini,

jika ada masalah listrik padam, PLN pasti memberi alasan kerusakan mesin pembangit maupun jaringan. Terus, kenapa kita di Indonesia saja yang begini, di luar negeri tidak,'' jelasnya.

Kita juga semakin bingung, mengapa pasokan listrik selalu defisit, kalau karena mesin rusak, mengapa PLN tidak membeli saja mesin yang lebih baik. Tokh dana

dari iuran pelanggan juga besar dan dapat dimanfaatkan untuk itu.

"Saya ragu PLN tidak mampu melakukan efisiensi dana sehingga menguap lebih besar ketimbang produktifitas,” kata Rinaldi, yang juga pengusaha muda yang berhasil ini.

Sebenarnya, kata Rinaldi, rencana menaikkan tariff dasar listrik (TDL) melalui

Permen ESDM no.30 tahun 2012 dimana tidak membebani pelanggan 450 VA dan 900 VA sebenarnya cukup logis apalagi ada rencana pengurangan subsidi hingga 20 persen.

Artinya, PLN sudah harus mampu mandiri dan meningkatkan hasil produktifitasnya.

Kalau tidak, ya bagus diprivatisasi saja.

"Meskipun kenaikan TDL dinilai wajar, mestinya, kenaikan itu diikuti dengan perubahan pelayanan yang lebih maksimal. Kalau membeli mesin baru, mestinya jangan yang second hand, belilah yang baru, walau lebih mahal, tapi efektif dan efisien,” ujarnya.

Rinaldi yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini menyadari sepenuhnya beban PLN cukup berat. Sebab itu, kalau memang tidak mampu, sebaiknya, PLN meningkatkan kemitraan dengan swasta sehingga pasokan listrik ke pelanggan tidak terganggu.

Selain itu, PLN, khususnya wilayah Sumatera Utara, juga harus merestrukturisasi system operasionalisasi dan manajemen sehingga mutu pelayanan dapat lebih optimal dan maksimal. PLN tidak perlu umbar janji, karena masyarakat tidak bodoh. Artinya, jangan hak masyarakat yang diminta, sementara kewajiban PLN tidak terlaksana dengan baik.

"Selaku pemuda, kami akan selalu menjadi social control bagi kinerja PLN. Bahkan kami akan mengulangi demo ke kantor-kantor PLN jika pelayanan terhadap masyarakat terabaikan,” ujar Rinaldi, yang juga Ketua HKTI Kota Medan ini.(MEI)

Dinas Bina Marga Sumut Diduga Sarang Koruptor MEDAN - Massa mengatasnamakan Aliansi Sapu Bersih Koruptor (ASBK) dalam aksinya di Dinas Bina Marga Sumut meminta tangung jawaban Kepala Dinas Ir H Muhammad Armand Effendy Pohan Msi atas dugaan korupsi di anggaran sekretariat, pengutipan liar UPTD dan proyek-proyek bermasalah.

Orasi yang di lakukan di tengah Jalan Sakti Lubis Medan selama satu jam lebih tidak mendapat tanggapan dari dinas tersebut. Koordinator lapangan Safarruddin Panjaitan mengatakan dinas ini terindikasi sarang koruptor kelas kakap yang bermain dalam proyek. Dia merasa kecewa atas diamnya Kadis, malah mendatangkan massa tandingan.

Ini mencerminkan arogansi pejabat terhadap tuntutan mahasiswa.

“Kami terkejut, puluhan massa lain datang menghampiri kami dengan mata merah dan siap

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

melukai,” kata Safaruddin.

Kelompok aksi lalu melanjutkan aspirasinya ke DPRD Sumut. Setelah berorasi, mereka di terima perwakilan Komisi A namun kembali kecewa atas tangapan dewan yang langsung meninggalkan massa. ASBK mengancam masuk ke ruangan Komisi D untuk dapat beraudensi tapi aparat keamanan langsung membentuk blokade dan tidak mengizinkan masuk.

Tidak berhasil menembus blokade, massa melakukan aksi diam. tak lama, mereka di terima Sekretaris Komisi E yang berjanji akan menyampaikan aspirasi ke Komisi D. “Saya Jhon Hugo Silalahi Seketaris Komisi E berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Sumut ke Komisi D dan secepatnya akan ditindaklanjuti,” ucapnya pada Kamis dua pekan lalu.

Tuntutan massa adalah; periksa Laporan Keuangan

Keseketariatan 2011 dan 2012 di duga banyak proyek telah dibagi-bagi oleh sekretaris dan Kabid dengan menggunakan perusahaan pinjaman.

Kemudian, pengerjaan di 2011; pengecetan kantor, pengadaan AC, rehap ruang Kadis dan sekretaris, rehap pagar, pembuatan plang nama proyek, angaran pengangkatan honorer mulai Januari 2011 sementara gaji di terima Juni 2011.

Pengerjaan pada 2012; pengaspalan halaman apel, rehab ruang Kadis, pembuatan lapanggan parkir, beberapa pengadaan seperti AC, soft ware, genset beserta kabel, baju dinas dan olah raga, pembuatan Simpeg DBM Sumut, rutin kantor dinas berkaitan dengan honorer harian lepas, pembuatan aplikasi STM, dan pengadaan Server Keperluan Aplikasi (SPA).

Dalam orasi juga di sebutkan, periksa pengangkatan honorer karena di duga tidak

terbuka untuk umum dan syarat dengan kepentingan pejabat tinggi di Sumut, tindaklanjuti pemberitaan media terkait kasus korupsi di Dinas Bina Marga untuk pemenangan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Periksa sekretaris serta para Kabid pasca pemutasian dan pengangkatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 15 kabupaten dan kota yang terindikasi terjadi pengutipan jabatan sebesar Rp 250 juta per UPTD. Periksa Kabid Bintek yang rangkap jabatan sebagai Kasi Panel. Periksa kembali proyek Lau Luhung yang di duga pembayarannya telah di lunasi 100 persen sebelum pengerjaan selesai.

"Periksa juga proyekproyek bermasalah di peningkatan jalan provinsi 2012. Seperti jalan SergeiTebing Tinggi, Kuta Rakyatperbatasan Langkat, Deli Tua–Simpang Patumbak– Tiga Johar, P Siantar–Tiga Rugu, P Rakyat–Bandar

Pulau–perbatasan Tobasa di Kabupaten Asahan.

Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Tapteng, peningkatan jalan Sorkam kiri–Barus, Barus–Batas Humbahas, dan perbatasan Simalungun–Kisaran.

Rudi Sagala selaku Ketua ASBK mengatakan sangat kecewa atas temuan dugaan korupsi tersebut. Menurutnya semua tuntutan mereka berasal dari pemberitaan media dan sudah menjadi kewajiban mereka sebagai agen perubahan (agen of change) aktif menyapu bersih koruptor.

“Hasil invetigasi kami, dugaan ini telah mengurita di dinas itu. DPRD Sumut seharusnya melakukan pengembangan dugaan korupsi yang terencana dan keterlibatan staf komputer yang bertugas mencari rekanan untuk menjalankan proyek yang telah dipatokpatokan pejabat di dinas tersebut. Juga melibatkan rekening salah seorang istri pegawai melakukan pungli,” kata Rudi.(TIM)

Kades Terindikasi Rekayasa Proyek Jalan PNPM–MP TANJUNG BALAI - Kejaksaan Negeri Tanjung Balai– Asahan di minta mengusut tuntas kegiatan proyek peningkatan jalan PNPM –MP 2012 di Dusun II dan III Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Tauhiddin.

Pengerjaan proyek pengerasan jalan sepanjang 1.800 meter x lebar 3 meter dengan tinggi 0,25 centimeter, ternyata di lapangan sepanjang 1.650 meter lebar 3 meter dan tinggi 0,20 centimeter.

Keterlibatan Kades dalam proyek ini menggantikan Ketua TPK Jon Rizal Sirait yang tidak sanggup menjalankan program. Dia menjabat ketua TPK baru tapi illegal dan leluasa mengerjakan proyek sesuai keahliannya, mengotak-atik anggaran yang ada untuk menguntungkan diri sendiri dan mengurangi volume yang ada. Seperti pengerasan jalan berbiaya Rp 274. 685.000.

Sementara dalam Surat Perjanjian Pemberian Ban-

tuan (SPPB) Nomor 004/ SPPB/PNPM-MP/TB/IV/ 2012 tanggal 31 juni 2012, Ismaliyanti Ketua Unit pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumut berdasarkan musyawarah antar desa pada 17 Desember 2011 bertindak atas nama forum telah menetapkan Jon Rizal Srt sebagai ketua TPK PNPM–MP Desa Asahan Mati berdasarkan kesepakatan musyawarah desa yang dilaksanakan pada 14 Februari 2011 di ketahui PJOK Kecamatan Tanjung Balai Idarma, Kades Asahan Mati Tauhiddin, serta Camat Tanjung Balai Riduan SH. Namun setelah berjalan lebih kurang sebulan, Kades Tauhiddin merekayasa semua kesepakatan dengan menggantikan Amir Rifana sebagai ketua TPK illegal agar dapat di kendalikan Kades untuk mencari keuntungan dari kegiatan proyek seperti biaya administrasi dan operasional TPK sebesar Rp 11.339.000.(HER)

Tangkap Perambah Hutan Mangrove di Desa Sei Sembilang TANJUNG BALAI - Husni Thamrin Sitorus alias Uneng warga Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan yang kini berdomisili di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan persis di depan pekuburan warga Tionghoa batu 9 di duga sebagai pelaku perambah hutan mangrove di pesisir pantai Desa Sei Sembilang.

Menurut sumber terpercaya yang tak mau di publikasikan namanya mengatakan, sebelum hutan mangrove di rambah Uneng Cs, beliau sengaja memanfaatkan warga dengan cara membentuk dua kelompok nelayan. Kelompok Nelayan I di ketuai Saidina Hamzah Panjaitan beranggotan lima belas orang, dan Kelompok Nelayan II di ketuai Darwin Damanik salah seorang aktivis LSM Forum Advokasi Pesisir Asahan, beliau beranggotan 40 orang yang siap melakukan perambahan hutan seluas–luasnya.

Selain modus ini, warga juga menyebut lahan yang di miliki dua kelompok terletak di dusun IV seluas 40 hektar namun perambahan yang dilakukan Uneng telah meluas dari mulai Dusun V sampai XIII Pertuntungan

sehingga hutan mangrove saat ini hampir gundul.

Uneng memberikan Darwin Damanik komisi sebesar Rp 500 per batang mangrove.

Setelah di tebang, kemudian ditumpuk sepanjang pinggir sungai kecil mulai permukaan laut menuju Dusun IX. Menurut warga, armada pengangkutan menggunakan kapal berkapasitas 15 ton untuk di kirim ke Malaysia. Ada juga di bawa ke Batu IX persis di depan rumah Uneng untuk di buat arang, kini gudang arang berada di lokasi kelompok nelayan sebagai tameng.

Darwin ketika di hubungi wartawan mengatakan perambahan bukan mereka yang melakukan, tapi warga Labuhan Batu yang sengaja datang ke lokasi. Sementara TR Nainggolan Polisi Kehutanan Asahan ketika di hubungi pada Jum’at pekan lalu mengatakan, soal izin tolong konfirmasi Dengan Pak Topik.

"Tapi kalau ada perambahan hutan di luar dari izin, kita siap menangkap pelakunya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saya janji dan bersedia mengukur ulang kembali luas lahan yang memiliki izin. Dalam waktu dekat saya akan turun ke lokasi," tegasnya. (HER)

Mantan Kadisdik Tobasa Ditetapkan Sebagai Tersangka BALIGE - Kejaksaan Negeri Balige menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Tobasa HS (Hulman Sitorus) sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun anggaran 2009. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Balige, Polmen Butarbutar kepada wartawan , Selasa (9/4) di ruangannya.

Menurut Polmen Butarbutar, pihaknya menemukan adanya indikasi dugaan pemotongan dana DAK yang dikucurkan ke setiap sekolah penerima DAK 2009. “Pemotongan dana DAK itu dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan Tobasa,” terangnya.

Lanjut Polmen Butarbutar, total anggaran DAK 2009 senilai Rp.16.083.299.

163 (enam belas milyar delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sem-

bilan seratus enam puluh tiga rupiah) itu diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di Tobasa.

“Masing-masing Dana DAK itu masuk ke rekening kepala sekolah, lalu kepala sekolah memberikan uang ke Dinas Pendidikan,” ujar Polmen Butarbutar tanpa menyebutkan berapa jumlah yang diberikan masingmasing kepala sekolah tersebut.

Dikatakan Polmen Butarbutar, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan, dan keterangan dari saksi-saksi, maka Kejari Balige menetapkan HS (Hulman Sitorus) sebagai tersangka. “Sampai saat ini hanya satu yang masih kita jadikan sebagai tersangka, dan tidak tertutup kemungkinan yang lainnya juga terlibat, namun hal itu tergantung hasil penyidikan,” tegasnya.(LIBERS)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

LIPSUS

KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PETIKAN P U T U S A N NOMOR: 01/KE-KPK/4/2013 KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pelanggaran Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Kode Etik Pimpinan KPK) memutus dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK terkait bocornya Rancangan Surat Perintah Penyidikan (selanjutnya disebut Dokumen Sprin Dik) atas nama Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh: I. IDENTITAS TERPERIKSA 1. N a m a : Abraham Samad Umur : 47 Tahun Jabatan : Ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa I 2. N a m a : Adnan Pandu Praja Umur : 53 Tahun Jabatan : Wakil ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa II Membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK; Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan ahli; Memeriksa dan mendengar keterangan Terperiksa I dan Terperiksa II; Memeriksa dan mempelajari semua dokumen terkait bocornya Sprin Dik Anas Urbaningrum.

Petikan Putusan Komite Etik 2013 II. DUDUK PERKARA [2.1] Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK yang dilakukan oleh jajaran Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat tanggal 26 Februari 2013 telah disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut: a. Analisis perbandingan antara gambar Sprin Dik Anas Urbaningrum yang beredar

di media massa dengan hasil scan Sprin Dik Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa dokumen yang beredar, identik dengan dokumen hasil scan pada halaman empat file di laptop yang dikuasai Wiwin Suwandi; b. Analisis forensik atas aktivitas printer yang dikuasai Sekretaris Ketua KPK - Wiwin Suwandi menunjukkan adanya kegiatan pencetakan dokumen tersebut pada tanggal 7 Februari 2003, pukul 21.46 WIB; c. Analisis forensik atas alat komunikasi Wiwin Suwandi menunjukkan adanya upaya menghubungi Tri Suharman pada tanggal 8 Februari 2013 pukul 21.43 WIB; d. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 21.46 WIB mengambil foto setidaknya dua gambar dari dokumen yang dicetak dari file tersebut yang merupakan potongan dari dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum, dan kemudian dikirim kepada Tri Suharman melalui BBM; e. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 malam, menyerahkan satu lembar hasil cetak dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum berwarna kepada Tri Suharman dan Rudy Polycarpus di Setiabudi Building, yang sebelumnya telah dicetak berwarna pada tanggal 7 Februari 2013 pukul 21.46 WIB dengan menggunakan printer Fujixerox Docuprint CM205F serial number 002850 yang dikuasai Wiwin Suwandi.

[2.1.2] Informasi lain yang ditemukan: a. Terdapat indikasi bahwa wartawan dari beberapa media mendapatkan informasi mengenai kasus/perkara yang melibatkan Anas Urbaningrum dari sumber lain selain dari Wiwin Suwandi; b Proses pengajuan Konsep Sprin Dik dengan tersangka Anas Urbaningrum tidak dilakukan sebagaimana diatur Prosedur Operasi Baku bidang Penindakan meng enai

proses pelaporan hasil penyelidikan dan Unit Sekretariat Pimpinan KPK dalam proses penandatanganan Surat Perintah Penyidikan; c. Proses tata kelola dokumen pada tingkat Pimpinan belum diatur secara rinci untuk menjamin Pengamanan data/ informasi secara optimal.

[2.1.3] Rekomendasi a. Meneruskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Wiwin Suwandi kepada Dewan Pertimbangan Pegawai untuk pemeriksaan lebih lanjut; b. Mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menelusuri dugaan adanya pelaku lain selain Wiwin Suwandi yang menyampaikan informasi dan/atau dokumen konsep SPRINDIK Anas Urbaningrum, antara lain mempertimbangkan pembentukan forum yang lebih tinggi dari kewenangan Direktorat Pengawasan Internal; c. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas penyempurnaan dan pelaksanaan Prosedur Operasi Baku yang sudah ditetapkan terutama dengan teknis dan administrasi penanganan kasus/perkara; d. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola dokumen/informasi untuk menjamin tidak terulangnya kebocoran informasi/dokumen yang dirahasiakan.

[2.2] Bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktorat Pengawasan Internal KPK butir [2.1.2] huruf b di atas, Pimpinan KPK melalui Keputusan No. KEP-158/01-55/02/20/2013 bertanggal 22 Februari 2013 telah membentuk Komite Etik untuk Memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Diduga Melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk: a. Menentukan/mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan

Kode Etik yang dilakukan oleh Abraham Samad; b. Melakukan pemeriksaan terhadap Abraham Samad yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik Pimpinan KPK terkait dengan adanya kebocoran Sprin Dik atas nama Anas Urbaningrum yang beredar di media massa; c. Memutuskan Abraham Samad tidak bersalah atau bersalah karena melanggar Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-06/ P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; d. Menetapkan sanksi yang akan dijatuh kan sesuai tingkat kesalahannya.

[2.3] Bahwa dari hasil pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Komite Etik) secara nyata ditemukan pula dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan yang lain, oleh karena itu Komite Etik meminta kepada Pimpinan KPK untuk diberikan tugas dan wewenang tambahan memeriksa Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa dan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 225/01-55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa.

[2.4] Bahwa Direktorat Pengawasan Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyampaian dokumen yang di duga Sprin Dik terkait Anas Urbaningrum kepada pihak yang tidak berkepentingan sepanjang yang berhubungan dengan terbuktinya Wiwin Suwandi sebagai pelaku pembocoran Sprin Dik, sepenuhnya diambil oleh Komite Etik dan dimasukkan dalam pertimbangan dalam Putusan perkara ini.

[2.5] Bahwa Komite Etik telah

memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah saksi-saksi dan/atau sumber informasi, baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal KPK yaitu : 1. Saksi Eko Marjono, Direktur Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 2. Saksi Dwi Anggia, Presenter; 3. Saksi Herry Muryanto, Ketua Satgas Penyelidikan Kasus Hambalang dan Kasus Anas Urbaningrum pada Kedeputian Penindakan KPK; 4. Saksi Arry Widiatmoko, Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK; 5. Saksi M. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK; 6. Saksi Zulkarnain, Wakil Ketua KPK; 7. Saksi Warih Sadono, Deputi Penindakan pada KPK; 8. Saksi Irmanputra Sidin; 9. Saksi Syarif Hasan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat; 10. Saksi Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK; 11. Saksi Bhakti Suhendrawan, Penyidik pada Kedeputian Penindakan KPK; 12. Saksi Handoyo Sudradjat, Deputi PIPM pada KPK; 13. Saksi Anna Devi Tamala, Penelaah Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 14. Saksi Elly Kusumastuty, Penuntut Umum pada KPK; 15. Saksi Bambang Sukoco, Ketua Satgas Penyidikan Kasus Anas Urbaningrum ; 16. Saksi Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK; 17. Saksi Andi Abdul Rahman Rahim, anggota Tim Pengawas Internal KPK; 18. Saksi Johan Budi SP, Juru Bicara KPK; 19.Saksi Wiwin Suwandi, Sekretaris Ketua KPK.

6. Bahwa benar Wiwin Suwandi melakukan scanning kedua atas dokumen Sprin Dik yang memberikan ciri hasil scanning yang berbeda dengan hasil scanning pertama (posisi garis scanner yang berbeda; 7. Bahwa benar Wiwin Suwandi melakukan pemotretan atas dokumen Sprin Dik dengan menggunakan HP Blackberry dan dikirimkan hasilnya kepada Tri Suharman sebelum Wiwin Suwandi menyerahkan print hasil scanning kedua kepada dua orang wartawan yang dikenalnya bernama Tri Suharman dan Rudy Polycarpus di Gedung Setiabudi One Jakarta; 8. Bahwa benar masuknya Wiwin Suwandi sebagai Pegawai Tidak Tetap pada KPK adalah atas permintaan Terperiksa I Abraham Samad yang kemudian di lakukan proses seleksi dan ditugasi sebagai staf administrasi Terperiksa I Abraham Samad sejak awal tahun 2012 yang kemudian menggantikan posisi Sekretaris KPK sebelumnya; 9. Bahwa benar Wiwin Suwandi tinggal satu rumah dengan Terperiksa I Abraham Samad sejak Wiwin Suwandi pindah ke Jakarta dan bekerja di KPK hingga saat ini; 10. Bahwa benar Tri Suharman adalah Wartawan yang pernah bertugas di Makassar dan kini bertugas di Jakarta; 11. Bahwa benar Terperiksa I Abraham Samad mengenal baik Tri Suharman dan mengetahui hubungan baik Wiwin Suwandi dengan Tri Suharman; 12. Bahwa benar Wiwin Suwandi telah membocorkan informasi kepada Tri Suharman yang menyangkut perkara-perkara lainnya yang ditangani KPK, antara lain: kasus Buol, kasus Koorlantas, dan kasus suap Kuota Daging Sapi, yang dalam pemberitaan media selalu dinyatakan sebagai berasal dari sumber internal KPK yang dapat dipercaya; 13. Bahwa benar hasil cloning HP

Blackberry milik Wiwin Suwandi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pukul 08.17 WIB Wiwin Suwandi berinisiatif mengabarkan status tersangka Anas Urbaningrum kepada Irmanputra Sidin yang dalam komunikasi bbm tersebut Wiwin Suwandi mengutip kata-kata dalam bbm Terperiksa I Abraham Samad kepada Tri Suharman yang bunyinya : "Jgnmi sebut Namaku dullu Soalx sy yg ambil alih kasus ini spy bisa jalan, sy pake kekerasan sdikit,makax sy tdk mau tambah runyam". Kata-kata tersebut diakui oleh Terperiksa I Abraham Samad sebagai kata-katanya sendiri; 14. Bahwa benar Terperiksa I Abraham Samad tidak bersedia menyerahkan BB miliknya kepada Komite Etik untuk dilakukan proses cloning agar dapat diketahui komunikasi lengkap antara Terperiksa I Abraham Samad dan Tri Suharman; 15. Bahwa benar berdasarkan hasil cloning BB milik Wiwin Suwandi diketahui bahwa Wiwin Suwandi pernah berkomunikasi dengan wartawati bernama Dwi Anggia pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pukul 14.22 WIB yang dalam komunikasi bbm menyangkut status tersangka Anas Urbaningrum terdapat kata-kata Dwi Anggia: "Iya, valid sekali, Daeng bbm ak td :d"; 16. Bahwa benar Dwi Anggia sering berkomunikasi dengan Terperiksa I Abraham Samad dan Wiwin Suwandi, untuk komunikasi BB dengan Terperiksa I Abraham Samad, Dwi Anggia menyapa Terperiksa I Abraham Samad dengan panggilan "Daeng"; 17. Bahwa benar pada hasil cloning BB milik Dwi Anggia, data komunikasi Dwi Anggia dengan Wiwin Suwandi dan Dwi Anggia dengan Terperiksa I Abraham Samad di tahun 2013 hilang / tidak ditemukan kembali, sedangkan data sampai dengan akhir 2012 masih ada; namun hal ini tidak terjadi pada komunikasi BB antara Dwi Anggia dengan Johan Budi SP;

18. Bahwa benar sebelum konsep Sprin Dik dibuat, Deputi Penindakan (Warih Sadono) dan Direktur Penyelidikan (Arry Widiatmoko) menghadap Terperiksa I Abraham Samad untuk menyampaikan informasi bahwa telah dilakukan ekspose Tim Kecil Penindakan kasus Anas Urbaningrum dan telah disepakati bahwa kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan; 19. Bahwa benar pada saat Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan menghadap Terperiksa I Abraham Samad tersebut, Deputi Penindakan menanyakan apakah hasil ekspose Tim Kecil Penindakan tersebut perlu disampaikan kepada masing-masing Pimpinan, yang dijawab oleh terperiksa Abraham Samad bahwa hal tersebut akan disampaikan sendiri oleh Terperiksa I Abraham Samad; 20. Bahwa benar Terperiksa I Abraham Samad tidak pernah menyampaikan kepada Pimpinan yang l ain mengenai hasil ekspose Tim Kecil Kedeputian Penindakan tersebut; 21. Bahwa benar dokumen Sprin Dik telah ditandatangani oleh Terperiksa I Abraham Samad dan diparaf atau disetujui dalam Lembar Disposisi Pimpinan oleh dua orang Pimpinan yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja; 22. Bahwa benar Terperiksa I Abraham Samad waktu menandatangani Dokumen Sprin.Dik tersebut tidak berusaha terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi atau menanyakan kepada M. Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto yang kebetulan tidak berada di Jakarta, sebagaimana yang dijanjikan kepada Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan; 23. Bahwa benar Sprin Dik masih dalam proses, belum diberi nomor, tanggal, dan stempel KPK, dan belum diumumkan; 24. Bahwa benar pada hari Kamis malam tanggal 7 Februari 2013 sudah

ada informasi di media tentang penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan penulis Tri Suharman dan Rudy Polycarpus; 25. Bahwa benar setelah ada pemberitaan tentang terjadinya kebocoran Sprin Dik sejak hari Jumat 8 Februari 2013 hingga keberangkatannya ke New Zealand pada hari Minggu malam tanggal 10 Februari 2013, Terperiksa I Abraham Samad tidak berusaha untuk mengumpulkan Pimpinan KPK dan jajaran struktural KPK lainnya untuk merespon dan mengambl langkah-langkah tertentu; 26. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 pagi hari Terperiksa II Adnan Pandu Praja mencabut paraf persetujuan atas Sprin Dik yang pada tanggal 7 Februari 2013 telah disetujuinya; 27. Bahwa benar Terperiksa II Adnan Pandu Praja pada tanggal 13 Februari 2013 telah memberi keterangan pers tentang pencabutan parafnya atas persetujuan Sprin Dik beserta alasannya bahwa belum dilakukan ekspose kepada Pimpinan dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja juga menyampaikan pendapat bahwa kasus penerimaan mobil Harrier oleh Anas Urbaningrum yang harganya kurang dari satu milyar bukanlah level KPK; 28. Bahwa benar proses penetapan status tersangka Anas Urbaningrum telah melalui proses penyelidikan sejak Juli 2012 dan berulang kali dilakukan ekspose, antara lain tanggal 31 Oktober 2012, 23 November 2012, keduanya di hadapan pimpinan KPK, tanggal 7 Februari 2013 (hanya di hadapan Tim Kecil Penindakan yang bocor konsep Sprin Dik nya), dan akhirnya pada tanggal 22 Februari 2013 dengan ekspose di depan Pimpinan dan sudah diumumkan ; 29. Bahwa benar komunikasi di antara para Pimpinan KPK terkait proses pembuatan konsep Sprin.Dik tidak berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

• HABIS

[2.6] Bahwa Komite Etik telah memeriksa dan meminta keterangan Terperiksa I Abraham Samad [2.7] Bahwa Komite Etik telah memeriksa dan meminta keterangan Terperiksa II Adnan Pandu Praja III. PERTIMBANGAN KOMITE ETIK KPK [3.1] Menimbang bahwa KPK membawa amanah rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi oleh karenanya KPK harus bisa menjaga standar moral yang tinggi. Pimpinan, Penasihat dan Pegawai KPK harus disiplin dalam mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku di tubuh KPK. Kredibilitas dan reputasi KPK dalam memberantas korupsi dijaga lewat ketaatan tiap individu - yang telah secara sukarela memilih untuk mendharma - baktikan dirinya - dalam memerangi korupsi melalui KPK. Ketaatan pada standar etika dan moral yang tinggi inilah yang bisa melindungi KPK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas Komite Etik adalah memastikan prinsip yang tinggi itu dijaga dengan baik.

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas putusan yang akan dijatuhkan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK yang dilakukan oleh Ter periksa I Abraham Samad dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja, Komite Etik KPK terlebih dahulu akan mengungkapkan fakta temuan dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan ahli, keterangan Terperiksa I dan Terperiksa II, serta alat alat-alat bukti dokumen terkait bocornya Sprindik, kemudian merumuskan perbuatan Terperiksa I dan Terperiksa II yang dihubungkan dengan ketentuan Kode Etik Pimpinan KPK, menganalisis dan memberikan simpulan, sebagai berikut: [3.2] Fakta Temuan: 1. Bahwa benar telah terjadi pembocoran Sprin Dik yang ditandatangani oleh Terperiksa I Abraham Samad yang belum diberi nomor dan cap KPK ; 2. Bahwa benar Sprin Dik yang dibocorkan tersebut beredar di beberapa media, yang bermula dari Koran Tempo dan Media Indonesia; 3. Bahwa benar pelaku pembocoran adalah Wiwin Suwandi yang tugasnya adalah sebagai Sekretaris Ketua KPK; 4. Bahwa benar Wiwin Suwandi diperintahkan oleh Terperiksa I Abraham Samad untuk membuat copyan Sprin Dik (yang merupakan hasil print scanning pertama) dan menyerahkan satu eksemplar hasilnya kepada Terperiksa I Abraham Samad; 5. Bahwa benar copy-an dokumen Sprin Dik tersebut disimpan oleh Terperiksa I Abraham Samad dan waktu Terperiksa I Abraham Samad diminta oleh Pemeriksa Pengawasan Internal KPK, Terperiksa I Abraham Samad meminta waktu untuk menemukan dokumen dimaksud dan baru diserahkan satu hari kemudian dalam keadaan terlipat;

KPK POS

6

Guru Penentu Nasib Bangsa Dan Generasi Muda SUBULUSSALAM - Guru adalah salah satu penentu kualitas generasi muda, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Tanpa guru, generasi muda tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu ditingkatkan, sehingga generasi muda dapat meraih cita-citanya.

“Pondasi pendidikan dimulai dari SD dan itu merupakan kunci utama,”kata Kepala SDN Dasan Raja Kec. Penanggalan Adi Suryo, S.Pd kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Dikatakannya, masa SD,

murid itu masih seperti lembaran kertas putih, karena itu peran guru dalam membentuk karakter dan kepribadian murid SD yang strategis.

Tentu pengetahun yang ditimba selama di bangku SD, merupakan modal bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Seiring dengan itu, saya sebagai Kepala Sekolah kata Suryo berusaha maksimal untuk memberikan arahan kepada para guru, agar benar– benar menanamkan etika yang luhur kepada para murid sewaktu mengajar .

SDN Dasan Raja memili-

Kepala Sekolah SDN Dasan Raja Kec. Penanggalan Adi Suryo, S.Pd saat ditemui di ruang kerjanya ki 139 anak didik dengan tenaga pendidik 10 orang. Nilai kelulusannya pada 2012 mencapai 100 persen. “Prestasi itu akan dipertahankan pada tahun ini,”ungkapnya.

Pantauan wartawan koran ini pada saat itu jam belajar

Walikota Pilih Putra Penanggalan Pegang Jabatan Penting SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mengatakan telah memilih putra Penanggalan untuk menduduki jabatan Kepala Dinas dan Kabag. Kebijakan itu bukti cinta Walikota terhadap warga Penanggalan.

Pernyataan itu disampaikan Walikota pada acara peletakan batu pertama Pembangunan Mesjid Al-Amin Cepu Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Selasa (9/4).

Pada kesempatan itu Walikota mengkua terharu atas kemurahan dan kedermawanan anak-anak alm H.Ranap Bancin karena menghibahkan tanahnya seluas 40X70 meter untuk pembangunan Mesjid Al-Amin.“Kalau dihitung dari nilai jualnya, harga tanah ini mencapai miliaran rupiah,”

terang Sakti.

Diungkapkan Walikota, di kecamatan Sultan Daulat sedang kita programkan pembangunan mesjid, tapi sementara masih dilakukan secara gotong royong.

Menyangkut persoalan pilkada yang berkembang saat ini, Walikota meminta masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang beredar. Karena yang berhak untuk menentukan itu adalah Komisi Independen pemilihan (KIP).

Sakti mengingatkan agar jangan bertengkar gara-gara pilihan berbeda, karena masyarakat telah tahu siapa yang terbaik memimpin Kota Subulussalam ini. “Saya tidak memaksakan untuk memilih saya, tetapi pilihlah pemimpin yang mampu membawa Subu-

lussalam lebih baik ke depan.

Ketua panitia pembangunan Mesjid Al-Amin Desa Cepu Kec Penanggalan Muliadi Cibro SH mengucapkan trimakasih kepada keluarga alm Ranap Bancin. Ia juga menyampaikan bantuan yang telah diterima sampai, 8 April 2013 sebanyak 585 zak semen dan Rp12 juta lebih. Sementara itu, Walikota Subulussalam pada acara itu menyerahkan bantuan dari Pemko sebesar Rp40 juta. Ditambah bantuan keluarganya Rp10 juta.

Sementara Wakil Ketua DPRK Karlinus memberikan bantuan Rp50 juta.

Pada kesempatan itu Walikota berharap pembangunan masjid Al-Amin ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.(KAR)

Final Futsal SLTA Se-Aceh Timur ACEH TIMUR - Pertandingan derby antara SMAN 1 Idi Rayeuk terjadi dipartai final turnamen futsal antar pelajar se-Kabupaten Aceh Timur.

Pada ajang tersebut, SMAN 1 Idi menurunkan dua tim yakni SMAN 1 A dan SMAN 1 B, pertandingan ketet terjadi di partai terakhir dimana sebelumnya SMAN 1 A telah unggul atas SMAN 1 B dengan Skor 6-2.

Namun menjelang akhir pertandingan SMAN 1 B mampu menyamakan skror menjadi 6-6 dan mengharuskan kedua tim saling adu tostosan lewat adu pinalti. Pada akhirnya SMAN 1 Idi A menang dengan skor 6 (5)-6 (4) dan keluar sebagai juara I. Setelah disuguhi partai final Bupati Aceh Timur melalui Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Adlinsyah, S.Sos, didamping Kabag Humas dan Protokol, T. Amran, SE berkesempatan menutup secara resmi turnamen tersebut, Sabtu (6/4) di JS Futsal Kota Idi. Pada kesempatannya Bupati mengatakan sangat puas dengan pelaksanaan turnamen ini karena telah berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan jadwal yang ditentukan pihak panitia, “Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan panitia

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

yang telah bekerja maksimal sehingga turnamen ini dapat berjalan tanpa menemui kendala apapun yang dapat menghambat pelaksanaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi dikatakan Bupati pada prinsipnya pemerintah daerah mendukung semua kegiatan sesuai kemampuan anggaran. Untuk itu ia mengajak para pihak yang bersedia menjadi sponsorship bersama-sama membangun Aceh Timur. Selain itu juga dia berharap Turnamen Futsal Antar Pelajar Tingkat SLTA Se-Kabupaten Aceh Timur ini dapat terlaksana pada tahun-tahun mendatang Ketua Panitia Turnamen Futsal tersebut, Luki Zulkarnaini, ST mengatakan sebelum partai final tersaji, ter-

lebih dulu digelar pertandingan eksebisi antar pemain hasil seleksi melawan juara antar pelajar se-Kota Lhokseumawe.

Kegembiraan tim SMAN 1 Idi tidak hanya sebatas menjadi juara I pada turnamen tersebut. Namun bertambah saat salah seorang pemainnya Wahyu Ramadhan tampil sebagai pencetak gol terbanyak. Pemenang tim terbaik yang diambil dari hasil poling SMS diraih tim Madrasah Aliyah Swasta Darun Naza, Keude Gerubak.

Juara I berhak mendapat piala bergilir, trophy juara, uang pembinaan Rp1.500.000 dan medali. Juara II mendapatkan trophy juara, uang pembinaan Rp1.000.000 dan medali. (BSO)

Asisten Pemerintahan didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur menyerahkan Trophy Juara I Kepada tim SMAN 1 Idi A.

Delapan Tahun Perundingan Damai Belum Ada Langkah Kongkrit LANGSA - Tgk. Syekhy Jubir ASNLF mengatakan sudah lebih 8 tahun perundingan damai antara pemerintah RI vs GAM belum ada langkah kongkrit dalam menyelesaikan konflik antara RI vs GAM. Tidak ada upaya Indonesia melanjutkan pembicaraan perundingan fase-fase berikutnya.

Kami atas nama GAM Australia mewakili pemerintah GAM seluruh dunia yang tetap konsisten dalam perjuangan GAM dan yang tetap menganggap perjuangan Aceh belum berakhir, apalagi jika GAM dianggap sudah bergabung dengan NKRI, tentu tidak benar.

Kami mendesak pemerintah Indonesia agar tidak menganggap perdamain Helsinky

sudah final. Pemerintah ZIKIR sangat Otoriter melebihi Rezim Soeharto, karena sejak ZIKIR menjadi pemimpin, rakyat Aceh terpecah belah, demokrasi terbelunggu serta sektor ekonomi rakyat mandeg. Politik di Aceh amburadul karena PA dan ZIKIR tidak mewakili perjuangan GAM. ZIKIR memimpin Aceh dengan cara-cara otoriter tentu ini melebihi rezim Suharto dan tentu ini sangat merugikan perjuangan GAM untuk memisakan diri dengan NKRI .Qanun Wali, pengibaran Bendera Bintang Bulan jelas sarat kepentingan politik kepentingan kelompok PA/Pemerintahan ZIKIR, bukan kepentingan untuk melanjutkan perjuangan AM/ Rakyat. Ini justru berpotensi Aceh kembali dalam konflik yang lebih dasyat bila pembicaraan damai fase-fase berikutnya tidak segera diagendakan, tentu ini sangat berbahaya. (BSO)

di masing – masing kelas sangat tertib para murid sangat serius mengikuti serta pada saat istirahat pun semua anak – anaka berada dalam lingkungan sekolah tidak ada yang keluar dari pagar seperti sekolah lain.(KAR)

Bantuan Belum Diterima, Tiga Wartawan Temui Sekda SUBULUSSALAM - Tiga wadah wartawan Kota Subulussalam menghadap Sekda, Rabu (10/4). Jaulim Saraan dari Lembaga Komunikasi Wartawan Kota Subulussalam (LKWKS) mengaku kecewa kepada Pemko karena tidak menganggarkan dana pembinaan terhadap tiga wadah wartawan yang telah berdiri selama ini.

Dijelaskannya, beberapa tahun belakangan ini lembaga wartawan sudah menerima bantuan dana hibah tetapi pada 2013 dihapuskan. Sedangkan PWI Subulussalam/ Singkil baru Desember 2012 dilantik sudah dianggarkan Rp75 juta. Sesuai Peraturan Walikota (Perwal) wadah yang belum 2 tahun lamanya berdiri tidak berhak menerima bantuan hibah apapun.

Ketua Lembaga Komunikasi Wartawan Kota subulussalam Kartolin Tumangger mengaku, Pemko melecehkan wadah yang dipimpinnya. Selain sudah lama berdiri, dan sudah berbadan hukum tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan PWI belum kita ketahui legelitasnya sudah diberikan bantuan.

Dibagian lain Pundeh Sinaga dari wartawan Panji Demokerasi mengaku kecewa karena Pemko Subulussalam pilih kasih terhadap lembaga wartawan yang ada. Khalidin wartawan Serambi sekaligus Sekretaris PWI Subulussalam/Singkil mengaku terkejut atas pemberitahuan tiga wadah wartawan tersebut yang tidak dianggarkan dana pembinaan pada 2013 ini.

Khalidin mengatakan kepada Sekda Sulubussalam Dhamhuri Bancin, tidak akan mengambil dana bantuan PWI sebelum ada kepastian tiga wadah lokal mendapat dana bantuan dari Pemko.

Sekda Kota Subulussalam mengaku tiga wadah wartawan pada 2013 tidak ada dianggarkan. Tetapi menurutnya, kondisi itu sedang dibahas dalam rangka mengalokasikan anggaran untuk ketiga wadah wartawan tersebut.(KAR)

Camat Diminta Tingkatkan Koordinasi ACEH TAMIANG - Seluruh Camat di Kabupaten Aceh Timur diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dengan jajaran muspika dan muspika plus serta atasan mereka dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan yang mereka emban.

Situasi dan kondisi yang terjadi dewasa ini di wilayah Aceh Timur dan kecamatan masing masing juga harus terus diwaspadai dan disikapi secara bijkasana.

Demikian harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur Drs Bahrumsyah MM saat memimpin Rapat Koordinasi dengan seluruh Camat dalam Kabupaten Aceh Timur, Rabu(10/4) di Aua Serbaguna Setdakab Idi. Hadir juga dalam Rakor ini Asisten I Pemerintahan Setdakab Aceh Timur Adlinsyah

Bupati Tinjau Kerajinan Masyarakat Terpencil ACEH TIMUR - Pembangunan ekonomi Indonesia telah menimbulkan dampak serius, yaitu antara lain kesenjangan pembangunan antara sektor perkotaan dan perdesaan atau sektor modern dengan sektor tradisional (sektor-sektor kerakyatan).

Untuk mengatasi maslaah ini, harus diprioritaskan upaya-upaya untuk memperkuat sektor-sektor tradisional dan kerakyatan dan pemerintah menjadi fasilitator penggeraknya. Sektorsektor ini harus terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kesempatan-kesempatan domestik dan global.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan pedesaan) harus menjadi kuat; dan untuk itu sangatlah dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Hal ini berarti pemerintah perlu menyusun rencana yang rasional, dan mempunyai daya gerak fasilitatif yang kuat untuk pelaksanaannya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan situasi stabil yang dinamis untuk berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap awal campur tangan pe-

merintah cukup besar sehingga terlihat seperti otoriter. Tetapi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, negara akan menjadi semakin lebih demokratis. Keadaan semacam ini memang diperlukan karena proses transformasi dalam kondisi proses globalisasi tidak dapat hanya didasarkan pada kebijaksanaan mekanisme pasar saja. Hal tersebut diatakan oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib ketika meninjau usaha kerajinan kursi rotan masyarakat daerah tepencil, yakni Gampong Rantau Panjang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur belum lama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, sektor kerajinan masyarakat ini harus terus mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah guna menunjang hasil usaha masyarakat yang bermuara pada peningkatan taraf perekonomian dan pendapatan daerah “jadi hal ini harus benar-benar kita dukung sepenuhnya karena kita lihat sendiri bahwa hasil dari kerajinan masyarakat ini mutu dan kualitasnya sangat baik dan tidak kalah dengan buatan daerah lain” ujar bupati.

Sementara itu, Geuchik Gampong Rantau Panjang Kecamatan Simpang Jernih, Zainuddin mengatakan selama ini kendala yang dihadapi oleh pengrajin adalah mengenai pemasaran dan pengangkutan hasil usaha, hal ini dikarenakan lokasi desa yang merupakan daerah terpencil di pedalamanan aceh timur sarana jalan masih sangat tidak mendukung sehingga untuk mengangkut hasil dari produksi menjadi kendala yang sangat besar yang dihadapi saat ini sehingga membuat pengrajin kurang efektif membuat hasil kerajinan ini meskipun bahan baku seperti kayu dan rotan di daerah ini persediaannya sangat melimpah namun hasil dari pada kerajinan ini sangat sulit dipasarkan ke daerah luar.

Dalam kesempatan ini, kabag humas setdakab aceh timur, T. Amran mengatakan kemungkinan besar dalam tahun anggaran ini peningkatan jalan daerah terpencil akan segera dibangun guna mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat, bukan hanya perajin, petani dan yang lainnya juga akan berimbas perekonomian mereka.(BSO)

Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib ketika meninjau usaha kerajinan kursi rotan masyarakat daerah tepencil.

PNS Harus Miliki Tanggungjawab ACEH TIMUR - Kepala Sekolah dan guru dan PNS di jajaran Aceh Timur diharapkan untuk memunyai rasa memiliki Aceh Timur ini, sehingga melahirkan rasa ikhlas dalam bekerja demi kemajuan Aceh Timur kedepan.

Hal itu dikatakan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H jajaran Dinas Pendidikan Aceh Timur di Gedung Magnet School Dama Tutong Peureulak, Kamis (11/4) pagi.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan jangan ada pungutan liar di institusi lainya seperti BKPP

S.Sos MAP,Kabag Pemerintahan Umum ,M Amin SE dan para Kabag serta Kasubbag dilingkungan Setdakab.

Dalam kesempatan tersebut, sekda juga meminta agar seluruh Camat yang sudah memiliki rumah dinas camat untuk menempatinya dan berdomisili di Kecamatan masing masing ,ini juga sebutnya sesuai dengan instruksi Bupati Aceh Timur.

Sudah sepantasnya para camat berdomisili di kecamatan bersama warganya sebut, sekda.Camat juga diharapkan agar peka dengan situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi di daerahnya. "Ini penting karena situasi yang berkembang saat ini perlu kewaspadaan kita bersama,sebutnya. (BSO)

Tim Srikandi B2W Tiba di Kota Langsa KOTA LANGSA - Tim Srikandi bike to work (B2W) Indonesia yang berjumlah 21 perempuan tiba di Kota Langsa, Selasa (8/4). Tim yang

saat penerimaan PNS, " kita mengharapkab kepada seluruh PNS Aceh Timur untuk bekerja secara Ikhlas dalam membangun Aceh Timur saat ini dan kedepan, " ucapnya.

Lanjut Bupati mengatakan setiap PNS Aceh Timur harus mempunyai sikap rasa memiliki terhadap Aceh Timur dan bekerja penuh tanggungjawab, "Karena Aceh Timur ini adalah milik kita bersama. apalagi jajaran Dinas Pendidikan untuk Senantiasa Mendidik genarasi Aceh Timur agar menjadi generasi yang handal.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih

dilepas pada 5 April 2013 di ibukota Provinsi Aceh tersebut tiba di Kota Langsa dalam keadaan sehat walfiat, walau telah menempuh perjalanan panjang melewati pesisir timur Aceh selama 3 hari.

Kartini mewakili teman-teman dihadapan wartawan mengatakan Para perempuan pesepeda ini dipanggil dengan Tim Srikandi yang merupakan inspirasi Bagi Negeri, sebuah kegiatan yang digagas oleh beberapa perempuan yang tergabung dalam komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia.

Lanjutnya, tujuan awal kegiatan ini, yaitu untuk meningkatkan jumlah pesepeda perempuan yang saat itu dirasa sangat minim dengan cara melakukan kampanye bersepeda dalam sebuah perjalanan jarak jauh.

Kata Kartini, guna lebih menonjolkan unsur perempuan, maka dipilihlah momen hari Kartini pada tanggal 21 April untuk pelaksanaannya.

Pada tanggal tersebut para perempuan tersebut direncanakan tiba di Padang Misi yang dibawa oleh tim Srikandi dari

kepada seluruh PNS yang telah bekerja keras untuk kepentingan Aceh Timur, " demikian kata Bupati. Sebelumnya, Kadis Pendidkan Abdul Munir dalam laporanya, mengatakan Dinas Pendidkan Aceh Timur siap untuk menjadikan Gedung Magnet School untuk dijadikan SMA Unggul, "Untuk merehab Gedung Magnet school butuh anggaran Rp 2Milyar itu hanya untuk pemasangan listrik," jelas Abdul Munir seraya mengatakan bahwa Dinas pendidikan di Aceh Timur komit memajukan dunia pendidikan di wilayah Aceh Timur.( BSO)

Aceh menuju Padang juga akan mengeksplorasi tujuan wisata berpotensi yang belum popular di sepanjang rute yang dilalui oleh 21 Srikandi. Para srikandi ini akan mengkampanyekan kegiatan bersepeda menjadi salah satu olah raga wisata, karena dengan bersepeda, beberapa objek wisata dapat di jangkau lebih mendetail.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid dalam sambutannya pada acara pelepasan keberangkatan Tim Srikandi B2W Indonesia menuju Padang Sumatera barat mengucapkan selamat datang di Kota Langsa dan semoga perjalanan menuju padang semoga berjalan lancar.

“Semoga Tim Srikandi Bike to work selalu dalam keadaat fit, sehingga tiba di padang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan” ujar marzuki Hamid.

Lanjutnya, perempuan juga harus kuat dan diberdayakan dalam kehidupan di masyarakat.

“Perempuan Indonesia harus lebih kreatif dan inovatif dalam upaya membangun kemandirian masyarakat” ujar Wakil Walikota.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

TP PKK Sumut Gelar Supervisi di Sergai SEI RAMPAH – Di era reformasi bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keharusan untuk ikutserta dalam arus globalisasi. Maka PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam perkembangannya harus memperhatikan kondisi kearifan lokal, keluarga, sosial, budaya dan ekonomi.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. HT. Erry Nuradi M.Si pada acara kunjungan kerja tim supervisi TP PKK Provsu tentang lima desa percontohan PKK 2013. Acara dilaksanakan di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (11/4).

Turut hadir Ketua PKK Provsu Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho beserta Tim Supervisi Provsu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas) Salman Ginting, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman dan Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kepala SKPD, Ketua TP PKK Kecamatan serta para kader PKK se-Sergai .

Lebih lanjut Bupati HT Erry Nuradi mengatakan dengan berlakunya otonomi daerah maka sifat kegiatan PKK adalah lokal, tetapi pemikiran bersifat global.

Hal ini mengharuskan TP PKK senantiasa meningkatkan mutu kinerja dan profesionalisme sehingga PKK berhasil mengembangkan kemampuan dan kepribadi-

an perempuan serta anak.

Kepada warga desa binaan, Bupati Sergai menghimbau agar kegiatan desa percontohan PKK diharapkan dapat meningkatkan kemampuan di bidang pengetahuan ketrampilan, perekonomian dan bidang kesehatan. Hal ini akan terealisasi apabila kegiatan desa percontohan PKK tersebut mendapat dukungan dari berbagai instansi sektoral terkait, ujar Erry Nuradi.

Dikesempatan yang sama Ketua TP PKK Provsu Ny. Hj. Sutias Hadayani Gatot Pujo Nugroho mengemukakan pembinaan desa tersebut lima prioritas kegiatan. Antara lain lomba desa tertib administrasi PKK. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Pemanfaatan tanah pekarangan hatinya PKK, pemanfaatan hasil Tanaman Obat Keluarga (Toga) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2W-KSS).

Sebelumnya Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim supervisi yang berkenan hadir di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dan mengharapkan dapat memberikan pembinaan dan pembekalan agar pengurus TP PKK Desa terpilih agar lebih meningkatkan kinerja dan menjalan program PKK secara maksimal. (ARM)

Walikota Gunungsitoli Buka Musrenbang GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Marthinus Lase membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang dilaksanakan di Ruangan Samaeri Lantai 2 kantor Walikota Gunungsitoli,kemarin.

Musyawarah tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato, Unsur Muspida Kota Gunungsitoli, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Gunungsitoli, Firman Harefa, staf ahli / asisten dan para pimpinan SKPD Pemko Gunungsitoli, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal,serta undangan lainnya.

Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengatakan esensi pembangunan pada hakekatnya mengandung makna sebagai perubahan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik di masa mendatang, hal ini berimplikasi bahwa pembangunan pada umumnya merupakan suatu proses rekayasa

sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dinamika pembangunan mencerminkan upaya yang konstruktif (bersifat membangun) dan produktif terutama pada sisi peran pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia karena pembangunan membutuhkan suatu tata rencana yang tepat dan realistis untuk mengarahkan perubahan dalam masyarakat menuju pencapaian tujuan yang diharapkan.

Ditambahkan, musrenbang Kota Gunungsitoli Tahun 2013 merupakan forum strategis antar pelaku pembangunan yang diharapkan akan menjaga konsistensi usulan prioritas pembangunan sebagaimana yang disepakati bersama dalam berbagai forum penjaringan aspirasi masyarakat selama ini. Dan, prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2014 sebagaimana disampaikan dalam konsultasi publik rancangan awal RKPD maupun pada saat pelaksanaan forum SKPD bebrapa waktu yang lalu.(YAGI)

Subhan Musisi Cilik dari SDN 064979 MEDAN – Penampilan murid-murid SD Negeri 064979 di Paviliun Pemerintah Kota Medan pada perhelatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) tahun ini, sangat memukau. Hal itu terlihat saat mereka mendapat kesempatan menampilkan kepiawaian berpuisi, menari dan terkhusus di tarik suara dan musikal.

Saat tampil pada Rabu, 10 April kemarin, salah satu personil dari SDN 064979, yakni Subhan Hadi Al Habsy (foto), tampil apik mengiringi rekan-rekannya menyuguhkan lagu some one like you.

Subhan yang masih berusia 9 tahun ternyata sangat mahir memainkan alat musik piano atau organ tunggal.

Apa yang ditampilkan Subhan, tidak saja membanggakan bagi kawan dan guru-guru sekolahnya, tapi juga orangtuanya. Suhban merupakan buah cinta dari pernikahan Syahbudi dengan Hayati, yang saat ini tinggal di Jalan Mistar Medan.

Menurut penurutan guru

sekolah Subhan, Ernawati Lubis kepada wartawan, bahwa Subhan memang memiliki keahlian memainkan alat musik.

Tidak itu saja, kata Ernawati, Subhan juga pandai bernyanyi.

Sementara itu, ayahand Subhan, Syahbudi menyebutkan, sebenarnya agak susah menyuruh Subhan untuk berlatih. Itu mungkin disebabkan karena mentalnya sebagai musisi belum terasah dan belum matang. “Subhan memang punya bakat menjadi musisi, tapi saat ini harus diarahkan dan di support, teruma dalam membentuk mentalnya,”ujar Budi.

Lebih lanjut Budi menyampaikan, ia tidak pernah memaksanakan putra untuk menjadi sesuatu yang diinginkannya. Tapi lebih mengarahkan dan memberi dukungan terhadap minat dan bakat yang dimiliki Subhan.

“Persoalan mau jadi apa Subhan kelak, itu sudah ada ketentuan dari Tuhan. Apakah mau jadi artis atau lainnya,”ujarnya.(MH)

SUMUT

Pengunduran Diri Irham Tak Beretika

MEDAN - Pengunduruan diri Irham Buana selaku ketua KPU Sumut secara undangundang normative tidak menyalahi aturan. Kalau pun benar Irham mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif (caleg), Irham harus mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Sumut.

Pernyataan itu disampaikan pengamat politik muda Dedi Iskandar Batubara, S.Sos. SH, MAP, kepada KPK Pos baru-baru ini.

Menurut Dedi panggilan akrab Dedi yang saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Pendidikan Sumut, mengatakan walaupun dibenarkan dalam undang-undang, seyogyanya sebagai ketua KPU Sumut sangatlah tidak etis, ketika proses pilgubsu belum selesai. Jadi pengunduruan diri Irham kesannya ingin meninggalkan tanggungjawab.

“Sangat tidak beretika Irham mundur di tengah gugatan ESJA masih berlangsung di M a h k a m a h Konstitusi,”tegasnya.

Pengunduran Irham pun dipastikan Dedi, tidak ada kaitannya dengan rendahnya partisifasi pemilih saat pilgubsu berlangsung. Pengunduran Irham dikarenakan kepentingan pribadinya yang ingin menjadi anggota DPR RI. Rendahnya partisifasi pemilih pada saat pilgubsu 2013 berlangsung ada beberapa indikator. Dimana KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggungjawab penuh dengan partisifasi masyarakat yang rendah tersebut.

Kedua, ada kejenuhan ditengah masyarakat karena terlalu sering dilakukannya pilkada. ketiga, calon-calon yang lahir tidak mampu memberikan manfaat yang diinginkan masyarakat. “Segitu pesimisnya masyarakat karena tidak ada yang kongkrit yang bermanfaat dari mereka para calon,”ujarnya.

Meskipun secara akademisi para calon tersebut patenpaten sampai ada yang bergelar S2. Tapi persoalannya ketika mereka terpilih masyarakat tidak merasakan ada pengaruh di kehidupan mereka.

“Masyarakat kehilangan tokoh-tokoh pemimpin dan keteladanan,”ujarnya.

Saat disinggung tentang sanksi sosial apa yang diterima Irham karena pengunduran dirinya. Dedi menyerahkannya kepada masyarakat, karena menurutnya masya-

rakat sudah cerdas untuk hal itu.

Praktisi hukum HMK Aldian Pinem SH MH mengatakan pengunduruan diri Irham sebagai Ketua KPU Sumut merupakan hak Irham untuk mengundurkan diri.

Dan Irham pun tidak mangkir dari tugasnya sebagai ketua KPU Sumut karena Indonesia menjunjung tinggi hak azasi setiap orang. Tidak itu saja, Irham juga tidak menyalahi aturan yang ada di KPU itu.

Aldian pun menambahkan,

kalau MK memenangkan gugatan ESJA dan memutuskan Pilkada ulang. Maka silahkan saja Pilkada ulang tanpa melibatkan Irham selaku mantan ketua KPU Sumut. “Yang digugatkan instansinya bukan perorangnya,”ujarnya.

Menurut Aldian KPU sendiri bukan merupakan tanggungjawab pripat tetapi merupakan tanggungjawab kolektif. Jadi KPU pusat bisa menunjuk siapa PJS (Pejabat Sementara) setelah rapat pleno di KPU Sumut.

Mangkir Dari Tugas Irham Buana mengatakan pengunduran dirinya sebagai ketua KPU Sumut bertujuan untuk mencari peluang politik yang lebih besar lagi demi menuju kemajuan politik kita sekarang ini. Tidak hanya itu, Irham mengaku KPU sendiri sudah terbatas hanya melaksanakan pemilu saja. Dan Irham pun mengaku masa jabatannya yang sudah mencapai 10 tahun dirasakannya sudah cukup untuk dirinya mengabdi sebagai ketua KPU Sumut.

“Saya sudah 10 tahun menjabat sebagai ketua KPU Sumut. Untuk itu KPU Sumut perlu kader baru untuk memimpin KPU Sumut,” ujarnya.

Saat disinggung tentang tanggungjawabnya terkait pilkada yang belum selesai.

Irham menjawab KPU sebagai sebuah lembaga bukan bertumpuh kepada individual, tetapi bersifat kolektif dan kolegial. Jadi dengan pengunduran dirinya masih ada anggota KPU lainnya yang bisa melanjutkan proses pilkada tersebut.

Walaupun secara kelembagaan Irham tidak lagi bertanggungjawab terhadap Pilkada tersebut. Namun Irham mengaku masih merasa ada tanggungjawab moril terhadap proses pilkada yang belum selesai itu.

Irham pun masih terus memonitoring proses pilkada tersebut dan proses gugatan ESJA secara tidak langsung.

Dan Irham mengaku tidak lagi menghadirin siding gugatan ESJA di MK karena kapasitasnya yang tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU Sumut. “Saya tidak lagi menghadiri gugatan ESJA dan saya juga tidak mendapatkan anggaran lagi dari KPU Sumut karena saya sudah tidak menjabat sebagai ketua KPU Sumut,”tegasnya.

Saat disinggung tentang pencalonannya di Pilek Irham belum bisa menjawabnya secara gamblang dan masih terkesan malu-malu.

Hanya saja Irham mengatakan “Kita lihat saja nanti pada saat proses pencalonan berlangsung apakah saja terdaftar atau tidak sebagai calek,”ujarnya.

Ditempat terpisah, pengamat politik Rafdinal S.sos mengatakan secara hak Irham boleh mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Sumut.

Tetapi secara etika agak

kurang pas mundur sementara proses gugatan masih berlangsung. Harusnya Irham menyelesaikan gugatan MK tersebut karena tahapan Pilgub belum selesai. Dimana pelantikan dan penentapan menang belum terlaksana.

Dengan pengunduran diri Irham penting untuk menjadi catatan dalam pilgubsu. Apa lagi tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah.

Rafdinal mengatakan, alasan pengunduran diri Irham disebabkan karena ingin mencalonkan sebagai calek itu merupakan haknya. Tetapi sebenarnya ketika aiarham menjadi ketua KPU Sumut, Irham harus menyelesaikan tahapan-tahapan pilgubsu dulu barulah setelah tahapantahapan itu selesai Irham boleh mengundurkan diri dari jabatanya.

Pengunduran dirinya sudah pasti ada kepentingan pribadi dan menjadi anggota KPU. Karena aturan KPU sebenarnya aturan yang merugikan mereka. Sebaiknya kalau sudah di KPU tidak usah maju lagi dilegislatif.

Karena pengunduran diri Irham Buana dapat berdampak kepada menurunnya frekuensi KPU Sumut. Irham mundur harusnya setelah tahapan-tahapan Pilkada sudah selesai. Karena jika MK memutuskan Pilkada ulang, maka bagaimana penyelenggaraannya. Sementara komisioner KPU Sumut sendiri telah terganti.

Tidak itu saja, penyelengaraan Pemilu sekarang ini bisa tertanggu karena belum selesainya tahapan tersebut. Harusnya, tahapan Pemilu diselesaikan dan dituntaskan barulah Irham mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Sumut.

Dengan pengunduran Irham pada saat proses Pemilu belum selesai, ini merupakan pelajaran penting bagi KPU Sumut. Dan evaluasi kinerja KPU Sumut untuk pilek mendatang.

Saat ditanya apakah Irham dapat disebut mangkir dari tugasnya sebagai ketua KPU Sumut. Rafdinal mengatakan inilah yang dijaga, jangan sampai ada tuduhan dari masyarakat bahwa Ketua KPU Sumut mangkir dari tugasnya.

“Karena banyak yang harus disiapkan oleh Irham selaku ketua KPU Sumut diantaranya gugatan MK dan pilek mendatang,”ujarnya. (VIN/RUD)

Pemkab Serahkan DP4 Pemilukada Ke KPU STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas nama pemerintah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014–2019.

PD4 yang diserahkan berjumlah 917.789 jiwa dalam bentuk Compact Disc (CD) kepada Ketua KPU Langkat H. Margono Jumintoro, SH di ruang Pola atas Kantor Bupati Kamis, (11/4).

Penyerahan DP4 diawali penandatangan naskah berita acara, disaksikan Ketua Panwaslu Langkat Rismandianto Karo-karo Spdi, MM, Kapolres Langkat AKBP. L. Eric

Bhismo, SIK, SH, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono, Asisten Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim, MAP, Camat, Kadis Dukpil Ruswin, SH, KUPT Dinas Dukpil dan Penyelenggara Pemilukada PPK dan KPPS sekabupaten Langkat.

Bupati H. Ngogesa pada kesempatan itu mengatakan penyerahan DP4 merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilukada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan Oktober 2013.

Selain itu DP4 merupakan

bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan pemutahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Oleh karena itu, Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil telah berupaya secara sungguh-sungguh mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, merupakan perwujudan akuntabilitas dan aktualitas dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah untuk berperan dalam memperbaiki

kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu kewaktu secara konsenten yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman Demokrasi.

Dalam kersempatan itu juga Haji Ngogesa mengaharapkan dukungan teman-teman insan pers untuk tetap memelihara dan menjaga suasana kondusif melalui pemberitaan yang yang positif memberikan kesejukan dan kedewasaan bagi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya yang dilindungi oleh undang-undang.

Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan

Sipil Ruswin ,SH melaporkan bahwa penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPU merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.

Lebih lanjut dikatakan Ruswin bahwa DP4 merupakan Pemilihan dari data Base kependudukan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil akibat terjadinya Lahir, Mati, Pindah dan Datang ( LAMPIN) yang tercatat dalam data Base kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.(JUL)

» Pengangkatan Honor jadi CPNS

Rolel Harahap Jamin Tak Ada Sogok Menyogok TANJUNGBALAI-Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap menjamin tidak akan ada istilah sogokmenyogok pada pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS).

Itu dikatakan Rolel, Sabtu sore (6/4) pada acara forum terbuka dialog publik di aula Hotel Tresya Tanjungbalai.

Menurut Rolel, pengangkatan honorer menjadi CPNS, sesuai mekanisme yang telah diatur pemerintah melalui

Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Rolel menambahkan, para honorer yang diangkat jadi PNS jangan termakan isu mengenai adanya pungutan.

“Saya jamin tidak ada sogok-menyogok dalam pengangkatan honorer jadi CPNS. Semuanya murni sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah

pusat,” kata Rolel.

Sementara itu peserta dialog Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi mengatakan, bukan hal aneh, honorer yang akan diangkat sebagai CPNS harus membayar kepada pejabat. Itu belum lagi PNS yang akan diangkat untuk menempati jabatan tertentu. Jadi wajar saja ada anggapan jika pengangkatan honorer sebagai CPNS para honorer

itu harus membayar jutaan rupiah.

Mendengar pertanyaan dari Rudi, Rolel Harahap langsung menanggapinya.

Menurut Rolel, mengganti pejabat adalah upaya penyegaran. Di Pemko Tanjungbalai pelaksanaan itu tidak ada dikutip upeti dari pejabat yang diangkat.

“Silahkan tunjukan buktinya,saya bersama Walikota akan menindaknya,” kata Rolel.

Sementara Ade Agustami Lubis SH Ketua Peradin Tanjungbalai dalam dialog mengatakan, persoalan gonta ganti pejabat di Pemko Tanjungbalai tidak perlu diperdebatkan, karena itu gaweannya Walikota.

Walikota punya hak untuk itu. Jika ada PNS merasa dirugikan, Ade mempersilahkan membuat pengaduannya melalui Lembaga Hukum yang dipimpinnya.(HER)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 247 15 – 21 APRIL 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus pemerasan yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak Pargono Riyadi terhadap wajib pajak.

2. KPK memang belum berhenti menetapkan tersangka kasus Hambalang pada empat orang. Ada dua alat bukti yang ditemukan penyidik sehingga KPK bisa menetapkan tersangka baru.

3. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dirut PT Buana Estate, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo, sebagai saksi untuk tiga tersangka sekaligus, yakni Deddy Kusdinar, Andi Mallarangeng, dan Teuku Bagus Muhammad Noor

Rumuskan Pedoman Korsup Pencegahan 2013, KPK Selenggarakan Workshop DALAM upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan program koordinasi supervisi (korsup) pencegahan KPK. Fokus dan pedoman korsup pencegahan KPK 2013 akan dirumuskan dalam ’Workshop Koordinasi Supervisi Pencegahan 2013’ yang diselenggarakan KPK hari ini, Senin hingga Rabu, 8 – 10 April 2013 bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan paparan oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar; Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Danang Girindrawardana; Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Adnan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan korsup pencegahan KPK pada 2012. Selama 3 hari workshop, para peserta akan merancang dan merumuskan pedoman Korsup Pencegahan tahun 2013.

“Fokus korsup 2013 meliputi verifikasi atas rencana tindak lanjut hasil pengamatan tahun 2012, pendalaman pengamatan APBD-P tahun 2012 dan pengamatan di bidang Pertambangan, Ketahanan

Pangan dan bidang Pendapatan,” terang Adnan.

Melalui kegiatan korsup pencegahan ini, tambah Adnan, KPK mengharapkan komitmen tinggi kementerian/ lembaga untuk bersama-sama melakukan upaya perbaikan sistem dan peraturan guna menurunkan potensi korupsi pada sektor pelayanan publik, pengelolaan APBD-P, pertambangan, ketahanan pangan dan sektor penerimaan. “Harapannya, peningkatan akuntabilitas proses, dan kualitas pelayanan serta transparanasi pada sektor-sektor tersebut akan berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Selama 2012, KPK telah bekerja sama dengan BPKP melaksanakan kegiatan korsup pencegahan pada sektor pelayanan publik, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa di 33 provinsi dan 33 ibukota provinsi di seluruh Indonesia serta pelayanan publik di instansi vertikal, khususnya di kantor pertanahan dan imigrasi di 33 Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara KPK dan BPKP memperlihatkan dampak yang cukup efektif dalam mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas di ketiga sektor tersebut. Potensi masalah yang diidentifikasi di lapangan dalam kegiatan pengamatan kemudian dituangkan dalam rencana tindak dan menjadi salah satu fokus korsup pencegahan 2013.(HUMAS)

S Y A M S U L SAMSUL Arifin lahir di Medan pada 25 September 1952.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara yaitu sebagai Bupati Langkat periode 2000-2007, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

2000-2007 SAMSUL Arifin bersama-sama dengan Buyung Ritonga, Surya Djahisa, Aswan Sufri dan Taufik, sekitar pada bulan Februari 2000 sampai Desember 2007, bertempat di kantor Bupati Langkat dan di rumah Dinas Bupati Langkat, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melalui pengeluaran-pengeluaran sebagian dana dari kas Daerah Kabupaten Langkat selama periode tahun 2000 s/d 2007, yang anggarannya tidak tersedia dalam APBD maupun APBD-Perubahan Kabupaten Langkat. Atas perbuatannya itu, menyebabkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 98,7 Miliar.

Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat periode 2000 s/d 2007 yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P. Syamsul Arifin selaku Bupati Langkat pada setiap tahun anggaran sejak bulan Februari 2000 meminta Buyung Ritonga (Pemegang Kas Daerah

Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2006 dan selaku Kuasa BUD tahun 2007 s/d 2008), atau melalui Surya Djahisa ( Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2003 dan Plh. Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 1998 s/d 2004), dan melalui Aswan Sufri (Plt. Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2004 s/d 2005 dan Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2006 s/d 2007) atau melalui Taufik (Kabag Keuangan Kabupaten Langkat tahun 2007 s/d 2008), agar mengeluarkan sebagian dana APBD dan APBD-P Kabupaten Langkat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga serta pemberian kepada pihak lain sesuai dengan keinginannya, padahal dana yang diminta tidak tersedia anggarannya di dalam APBD dan APBD-P Kabupaten Langkat. Ia bersama dengan Buyung Ritonga melakukan pengeluaran uang kas daerah tanpa melakukan pencatatan melainkan hanya dicatat dalam buku agenda pribadi Buyung Ritonga. Dan keseluruhan pengeluaran uang kas daerah sejak bulan Februari 2000 sampai dengan Desember 2007 mencapai Rp. 52 Miliar.

Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat Tahun 2002 s/d 2003 untuk pembelian 43 unit mobil pribadi anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Syamsul Arifin sekitar bulan Maret 2002 bertempat di Rumah Dinas Bupati menerima laporan dari Surya Djahisa dan Amirudin Hamzah tentang permintaan pengadaan mobil

ANTASARI KE MK–Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (kiri) mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (10/4). Antasari Azhar sebagai pemohon mengajukan uji materi Pasal 268 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui uji materi tersebut, Antasari berharap ada ketentuan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali, menyusul adanya bukti baru atau novum.

Rencana Pembangunan Gedung Baru, KPK Lakukan Pengosongan Lahan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengosongan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan gedung baru KPK yang berlokasi di Jl. Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pengosongan atas lahan seluas 8.294 m2 tersebut akan dilakukan pada Selasa (9/4) pagi dengan dibantu oleh satuan dari Pemkot Jakarta selatan. “Selama ini lahan tersebut dikuasai atau dihuni oleh sekitar 81 kepala keluarga (KK) yang tidak berhak,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Anies Said Basalamah di gedung KPK, Senin pekan lalu.

Anies menegaskan, tindakan pengosongan tersebut tidak dilakukan secara tibatiba. Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian langkah dan upaya terkait pengosongan lahan ini, yaitu sejak Maret 2011. “Tanggal 14 Maret 2011, KPK mengirimkan surat kepada Lurah Guntur perihal permohonan bantuan pembersihan lahan KPK. Pihak Kelurahan pun menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat imbauan kepada penghuni lahan untuk mengosongkan lahan tersebut

pada 18 April 2011 dan 17 Juni 2011,”paparnya.

Kemudian, lanjut Anies, penghuni lahan melalui perwakilannya mengirimkan surat tertanggal 22 Juni 2011 mengenai permohonan penundaan pelaksanaan pengosongan sampai dengan usai Idul Fitri 2011. “Namun, setelah Idul Fitri penghuni mengingkari dan menolak untuk mengosongkan lahan,” ucapnya.

Pihak kelurahan pun kembali mengirimkan surat kepada penghuni lahan pada 25 Agustus 2011 dengan imbauan untuk membongkar sendiri bangunannya. Surat tersebut ditanggapi penghuni de-

ngan menginginkan adanya sosialisasi. “Dalam kurun September-Oktober 2011 telah dilakukan dua kali sosialisasi yang bertempat di aula Kelurahan Guntur dan gedung KPK. Penghuni pun tetap menolak untuk mengosongkan dan mengadukan hal ini ke Komnas HAM,” lanjut Anies.

Menurutnya, dalam pertemuan mediasi KPK dengan Komnas HAM, Dinas Perumahan, dan Dinas Sosial DKI, terdapat kesepakatan tentang program rusunawa dan program dari Dinas Sosial DKI sebagai alternatif solusi yang ditawarkan. Komnas HAM menindaklanjuti deng-

an mengirimkan surat kepada Gubernur DKI tertanggal 16 Januari 2013. Bahkan, KPK terlibat langsung untuk mengupayakan program rusunawa tersebut bagi para penghuni lahan dengan menyurati Menteri Perumahan Rakyat.

Namun sayangnya, setelah KPK berhasil mendapatkan program rusunawa pada Januari 2013, hanya 13 KK (dari 19 KK yang semula setuju dari total 81 KK) yang bersedia mengikuti program rusunawa tersebut. Sedangkan program Dinas Sosial tidak ada satupun penghuni yang menginginkan.

“Penghuni sempat meminta diberikan uang kerohi-

Modal PDAM Tirta Wampu dan Bank Sumut, atas permintaan tersebut Taufik memerintahkan Junaidi (Bendahara Pembantu) danYantini Syafriani (Bendaharawan Sekretariat) untuk menyiapkan administrasi pencairan dana penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah dari anggaran PDAM Tirta Wampu sejumlah Rp 3 Miliar dan dari anggaran BPD Sumut sejumlah Rp. 2 Miliar.

Perbuatan Syamsul Arifin yang telah menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sejumlah Rp. 98,7 Miliar. Perbuatan Syamsul Arifin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana.

Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebear Rp. 200 juta subsidair pidana kurungan selama 2 bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran yang pengganti sebesar Rp. 8,5 Miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ia tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

man. Namun, KPK tidak dapat memenuhi karena tidak tercantum dalam APBN pembangunan gedung. Pimpinan KPK pun bahkan secara sukarela mengeluarkan uang pribadi untuk membantu biaya transportasi penghuni lahan yang akan pindah,” papar Anies.

Namun, karena sebagian besar penghuni tidak bersedia memanfaatkan solusi yang ditawarkan, KPK kembali menyurati dan berkoordinasi kepada Komnas HAM dan Gubernur DKI Jakarta serta Wali Kota Jakarta Selatan.

Disepakati pelaksanaan penertiban bangunan liar di lahan KPK akan dilaksanakan pada Selasa (9/4), setelah sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Selatan mengirimkan surat peringatan pertama yang dilanjutkan dengan surat peringatan kedua kepada penghuni tertanggal 22 Maret 2013 dan 1 April 2013.

“KPK mengimbau segenap pihak untuk mendukung proses pengosongan lahan agar berjalan kondusif dan mengimbau penghuni agar dapat memanfaatkan alternatif solusi yang telah diberikan,” tandas Anies. (HUMAS)

A R I F I N pribadi untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Untuk memenuhi permintaan anggota DPRD tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan Mahsin selaku Direktur CV. Ansor Bintang Sembilan dan membuat kesepakatan pembelian 43 unit mobil dengan pembayaran secara kredit. Padahal pembelian mobil tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Langkat.

Ia bersama Buyung Ritonga kemudian menandatangani sejumlah cek atas Rekening Kas Daerah di Bank Sumut senilai Rp. 10,2 Miliar yang diperuntukkan sebagaipembayaran mobil pribadi anggota DPRD Kabupaten Langkat merk Isuzu Panther tanpa melalui mekanisme penerbitan SPM dan SP2D. Ia dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya berupaya menutupi sebagian pengeluaran dana kas daerah atas pembeian mobil tersebut sehingga bersepakat dengan Buyung Ritonga untuk melakukan pemotongan anggaran dari beberapa SKPD selama periode 2002 s/d 2003. Jumlah pemotongan seluruhnya Rp 4,54 Miliar. Penggunaan dana kas daerah Kabupaten LangkatTahun 2003 s/d 2006 untuk pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak pernah dikembalikan.

Syamsul Arifin menyalahgunakan kewenangan dalam periode 2003 s/d 2006 dengan meminta Buyung Ritonga untuk mengeluarkan uang kas daerah untuk diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman. Atas permintaan tersebut Buyung Ritonga mengeluarkan uang

dari kas daerah secara bertahap hingga jumlahnya mencapai Rp. 1 Miliar dan kemudian diserahkan ke beberapa pihak ketiga.

Keseluruhan uang tersebut sebagai pinjaman dan tidak pernah dilunasi oleh pihak ketiga yang melakukan pinjaman.

Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat sebagai pembayaran pinjaman CV Ansor Bintang Sembilan pada Bank Syariah mandiri tahun 2004 s/d 2007 yang digunakan oleh Syamsul Arifin.

Syamsul Arifin pada 21 November 2003 mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 500 Juta di Bank Mandiri Syariah menggunakan nama CV Ansor Bintang Sembilan milik Mahsin dengan menjaminkan 5 BKPB mobil Panther milik anggota DPRD yang sebelumnya dibeli dengan uang kas daerah. Pada 11 Maret 2004 kembali ia mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 2,5 Miliar dengan menambah 36 BPKB mobil panther, selanjutnya seluruh pinjaman dimasukkan ke rekening atas nama CV Ansor Bintang Sembilan dan kemudian secara bertahap dilakukan penarikan tunai dan diserahkan kepada Syamsul Arifin.

Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat dari Anggaran Penyertaan Modal Pemda Langkat pada PDAMTirta Wampu dan BPD SUmut tahun 2007 untuk kepentingan pribadi.

Pada November 2007, Syamsul Arifin meminta Taufik (Kabag Keuangan) untuk meminjam uang dari kas daerah sejumlah Rp. 5 Miliar melalui Pos Anggaran Penyertaan

2011 PENGADILAN Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2011 menyatakan bahwa Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebear Rp. 150 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 November 2011 menyatakan bahwa Syamsul

2012 TANGGAL 3 Mei 2012, MA menyatakan Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 88,2 Miliar dikurangi dengan yang yang telah dikembalikan ke negara sejumlah Rp 80,1 Miliar, sehingga uang pengganti yang masih menjadi kewajiban terdakwa adalah sejumlah Rp 8,2 Miliar dengan ketentuanapabiladalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ia tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara 3 tahun.

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

Geuchik Merandeh Dayah Langsa Lama Di Kecam Warga LANGSA - Geuchik (Kepala Desa) Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langa Zulkarnain dikecam warganya. Karena tidak transparan dalam perektrutan calon anggota PPS dalam wilayah Kota Langsa pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 18 Februari 2013 dalam rekrutmen anggota PPS, KPU Kota Langsa membuka penerimaan melalui Geuchik.

Namun Geuchik Desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Zulkarnain tidak transparan terhadap warganya melainkan yang dicalonkan oleh geuchik sebagai anggota PPS adalah orang-orang dekatnya.

Disinyalir Zulkarnain selaku geuchik dengan sengaja menempelkan pengumuman dari KPU tentang rekrutmen calon PPS tersebut satu hari sebelum penutupan berakhir, sehingga warga lain yang berminat menjadi anggota PPS untuk desa merandeh dayah terganjal waktu yang terbatas. Hanya satu hari untuk melengkapi berkas persyaratan yang tidak mungkin terkejar. Padahal

pengumuman tersebut sudah hampir satu bulan diterima Zulkarnain dari kecamatan langsa lama.

Disinyalir akal licik sang kepala desa zulkarnain yang merekrut orang-orang dekatnya sebagai calon anggota PPS mengandung unsure politik guna untuk memenangkan seorang calon anggota dewan dari Dapil langsa lama 2014 mendatang. Demikian beberapa pemuka masyarakat di desa tersebut mengatakan kepada wartawan sumber lain yang layak dipercaya menyebutkan bahwa Geuchik Zulkarnain pada bulan Januari 2013 masa peralihan kepala dusun. Yang lama telah mengundurkan diri sedangkan kepala dusun yang baru terpilih belum dikeluarkan Sknya.

Namun Zulkarnain selaku Kepala desa tetap mengambil honor ketiga kepala dusun tersebut dikantor Kecamatan Langsa Lama dengan alasan uang tersebut untuk kas Desa.

Padahal menurut prosedur uang tersebut harus dikembalikan ke kas kecamatan bukan untuk kas Desa. Demikian diungkap sumber KPK Pos di desa tersebut. (TIM)

Syawaluddin Marpaung Ketua SP-Bun Kebun Silau Dunia SERGAI - Syawaluddin Marpaung terpilih menjadi Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun), Basis Kebun Silau Dunia pada Musyawarah Serikat Pekerja Tingkat Basis SPBun (Muserjatis-IV) PTPN-3,Senin (8/4) lalu.

Hadir dalam acara tersebut Manajer Kebun Silau Dunia Ir. Junior Siagian, Askep Rayon A/B Ir.Ahmad Efendi Nasution,APK Batara Oloan Lubis,SH,MH,para asisten,dan 81 peserta muserjatis ke-IV yang terdiri dari Afdeling-I 10 peserta,Afd-II (6),Afd-III (5),Afd-IV (6),AfdV (10),Afd-VI (8),Afd-VII (5),Bagian Personalia (12),Bagian Tata Usaha (10),dan Bagian Tehnik (9).

Muserjatis dipimpin Ketua Presidium M.Musis dibantu Sekretaris Kahono, Azis Saidin,Yakub, dan Rino Priawan Toni (anggota) berjalan lan-

car. Sebagaiman kesepakatan peserta pemilihan ketua melalui proses penjaringan bakal calon yang langsung dipilih 81 peserta. Dengan ketentuan jika salah satu balon mendapat suara 50 % lebih satu dari peserta maka secara otomatis terpilih menjadi ketua.

Hasilnya, Syawaluddin Marpaung berhasil memperoleh 48 suara,Hotma Simorangkir (23), Paten Damanik (5), Hj.Runiati Saragih (2), Rino Priawan Toni (1), Suriyanto Purba (1), dan M.Musis (1).

Usai terpilih Syawaluddin

SAMBUTAN - Syawaluddin Marpaung memberikan sambutan usai terpilih.(ARM) bercita-cita memperjuangkan hak-hak karyawan termasuk mengenai upah. Salah satu peserta kepada KPK Pos menyebutkan, terpilihnya Syawaluddin sudah diprediksikan. Pemilik hak suara menaruh harapan Syawalud-

MEDAN - Pinjaman daerah Pemko Medan senilai Rp167,4 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan pasar tradisional, dinilai Anggota DPRD Medan tidak tepat sasaran. Itu terungkap dalam usulan Rancangan Peraturan Dae_rah (Ranperda) Kota Medan.

Dalam Ranperda itu disebutkan dana itu dialokasikan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rp77,4 miliar, untuk pembangunan pasar tradisional dan Rp90 miliar untuk RSU dr Pirngadi Medan dinilai kurang tepat sasaran untuk kedua instansi di Pemko Medan itu.

Penilaian itu disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD tentang Ranperda Pinjaman Daerah, Rabu (10/4) dengan agenda pemandangan umum fraksi yang dipimpin Ketua DPRD, Drs H Amiruddin.

Fraksi Partai Demokrat melalui jurubicaranya, Drs Herri Zulkarnaen MSi, mempertanyakan penggunaan alokasi pinjaman ke PD Pasaran karena pemasukan ke perusahaan tersebut sejauh ini masih kurang. “Dengan pinjaman itu, apa mungkin untuk mendorong PD Pasar dalam peningkatan PAD,” kata Herri.

Sedangkan pinjaman ke RSU Pirngadi, FPD menilai tidak tepat karena pelayanan kesehatan yang diberikan RS milik Pemko Medan itu masih menjadi permasalahan disebabkan kurangnya SDM maupun kompetensinya.

Karenanya, Pemko Medan diingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman daerah, sehingga nantinya tidak menjadi permasalahan baru yang akhirnya berdampak kepada masyarakat.

"Sebaiknya pinjaman yang dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif," himbaunya.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, CP Nainggolan, menilai pinjaman yang dialokasikan ke PD Pasar tidak maksimal, karena peruntukannya hanya untuk pembangunan tiga pasar tradisional, yakni Pasar Marelan, Pasar Jawa di Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Kampung Lalang.

“Apa yang menjadi dasar alasan Pemko Medan mengalokasikan pinjaman ini? Sementara disisi lain sejumlah pasar tradisional lainnya berada dalam kondisi yang tidak baik dan butuh penanganan serius,” tanya CP Nainggolan.

Begitu juga dengan alokasi pinjaman ke RSU dr Pirngadi Medan untuk pembangunan private wings yang dinilai tidak tepat karena hingga kini pelayanan kesehatan rumah sakit itu masih sangat kurang, bahkan di bawah standar.

“Seperti kondisi kamar dan kebersihan serta fasilitas yang banyak tidak dapat digunakan. Lebih baik pinjaman itu digunakan untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan fasilitas dan kamar rumah sakit,” terang Wakil Ketua Fraksi Golkar ini. (MH/SBC)

din bisa memimpin dengan baik dan memperjuangkan hak karyawan. “Syawaluddin itu orangnya keras dan tegas,”ujar peserta.

Atas terpilihnya Syawaluddin,Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian ke-

pada KPK Pos mengatakan, baik…kalau sudah terpilih berarti yang terbaik,ujar Junior singkat. Sementara itu Sucipto dan Robinson Girsang terpilih menjadi sekretaris dan Bendahara.

(ARM)

Pemko Medan Tandatangani Kesepakatan Penetapan Kinerja MEDAN - Guna mengembangkan manajemen pemerintahan yang semakin melayani, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI, telah mengeluarkan Permenpan Nomor 29/2010, tentang pedoman penyusunan penetapatan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Melalui ketentuan itu pemerintah memfasilitasi pemerintah daerah mengeluarkan pedoman penyusunan pengukuran kinerja, sehingga semakin objektif, menyeluruh dan efektif.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Wakil Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin SMSi, Sekda Ir Syaiful Bahri saat Penandatanganan Kesepakatan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2013 antara para Pimpinan SKPD dan para Camat jajaran Pemerintah Kota Medan dengan Walikota Medan, Kamis (11/4) di balai Kota Medan.

Dikatakannya, didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selalau dihadapkan pada tiga isu pokok yakni,

Keterbukaan, Partisipasi dan Akuntabilitas publik, sebagai konsekuensinya kita senanatiasa perlu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah khsususnya melalui sistem perencanaan keuangan dan penganggaran, serta pengendalian keuangan daerah yang semakin efektif, terukur dan tepat sasaran.

Walikota Medan mengingatkan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh semua pimpinan SKDP, yakni harus memiliki komitmen kuat untuk menyelenggarakan tupoksi yang sudah

Walikota Terima Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti

Dewan Nilai Pinjaman Daerah Tak Tepat Sasaran

SUMUT

MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Asisten Kesmasy Erwin lubis SH, Kepala Dinas Kominfo Drs Darussalam Pohan, Kabag Kesra Drs Ahmad Raja Nasution, dan Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, Kamis (11/4) di Balai Kota Medan menerima audensi Panitia Pelaksana dialog Menatap Indonesia dalam Perspektif Budaya, dan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak Medan.

Panitia Perspektif Budaya terdiri dari penanggung jawab kegiatan H A Sulben Siagian di dampingi Penasehat kegiatan Sanggam S Bakara SH, Zaidan BS serta unsure panitia lainnya, Choking Susilo, Khairiza Putra, Adi Wasgo, menjelaskan pihaknya akan menggelar acara menatap Indonesia dalam perspektif Budaya yakni refleksi moralitas kepimpinan Indonesia masa depan, yang akan digelar pada 17 April

di Hotel Polonia Medan.

“Indonesia saat ini krisis pemimpin, untuk itu kita menggelar acara Menatap Indonesia Dalam Perspektif Budaya,” ujar Sulben Siagian.

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam kesempatan itu menyambut digelarnya kegiatan tersebut, dan berjanji akan menghadiri acara tersebut, sekaligus membacakan bait-bait puisinya, dan berharap agar kegiatan menatap Indonesia dalam perspektif Budaya ini berjalan lancar dan sukses.

Sementara itu Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan anak Medan terdiri dari ketua Forum Rafdinal S.Sos didampingi Pena-

sehat Forum Dr Tuahman Purba dan anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH meminta kepada Walikota Medan agar sidang lapangan pengurusan akte kelahiran selain digelar di sekolah-sekolah juga diminta agar digelar dipanti-panti Asuhan, mengingat anak-anak panti tidak memilikji akte kelahiran dan orang tuanyapun juga tidak jelas.

Di Kota Medan ada 35 panti Asuhan dimana problem yang dihadapi adalah anak-anak panti Asuhan sama sekali tidak memiliki akte kelahiran, dia juga berfikir pada sidang akte lapangan di sekolahsekolah hanya anak Panti Asuhan yang tidak diikutkan.

Walikota Medan menilai penjelasan dan paparan ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Kota Medan, dimana persidangan lapangan akte kelahiran ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. (VIN)

ditetapkan secara efektif, komitmen ini hanya bisa diimplementasikan, apabila para pimpinan SKPD dan seluruh jajarannya memiliki integritas dan dedikasi yang dapat diandalkan, selanjutnya, setiap SKPD harus mampu menetapkan sasaran strategis dan prioritas program yang ingin dicapai secara berkelanjutan sebagai bagian dari tupoksi yang dijalankan, dan yang ketiga, SKPD harus bisa menetapkan indikator kinerja utama sebagai instrumen atau media untuk menilai tingkat

keberhasilan dan atau kekurangan yang masih ada pada saat dilakukan evaluasi.

Menurutnya, dokumen penetapan kinerja merupakan salah satu instrumen pokok dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu khusus kepada inspektur dan Tim anggaran pemerinmtah daerah secara khusus diminta untuk melakukan evaluasi dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD sebagai mana yang telah ditanda tangani bersama-sama secara priodik. (VIN)

13 Anggota DPRK Aceh Tenggara Harus Mundur KUTACANE – Masa jabatan anggota dewan Kabupaten Aceh Tenggara tinggal bebrapa bulan lagi. Hal itu seiring akan digelarnya Pemilu legislative 2014 mendatang. Atas situasi itu, para anggota dewan tampk mulai kasak kusuk, ke sana kemari untuk menyusun strategi perebutan kursi dewan terhormat.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan umum, tahapan masa pendaftara Calon Legislatif sudah dimulai pada 09 April 2013. Masyarakat sangat berharap para calon anggota dewan yang mendaftar adalah merela yang mampu menampung aspirasi rakyat, bermatabat serta jadi panutan rakyat.

Sebanyak 25 orang anggota dewan di Kabupaten Aceh Tenggara, 13 orang di antaranya harus mengundurkan diri, jika ingin kembali maju pada pemilu legislative 2014.

Hal itu diungkapkan Dedi Muliadi Selian, ST selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara kepada Koran ini, Rabu (10/4) di ruang kerjanya.

Dari 25 anggota dewan itu hanya Partai Golkar, PKS, Hanura, PKPI, PAN, Gerindra dan PBB yang aman dalam pencalonannya. Berdasarkan data dari KIP, beberapa anggota dewan harus pindah partai serta mengundurkan diri dari partainya. Yakni, Saidi dan Rasidin dari PPD, M. Fakhrial dan Agustamin Sianturi dari PDP, Nazarudin dan Roy Darwan Tarigaan dari PNI-M, Hj. Samsiar dari Partai Patriot, Tgk, Appan Husni JS dari PKNU, Marhusin Beruh dari PDK, Rino Andika dari PNBK, M. Munir dan Regen Sugandi dari PPPI serta M. Sofian Desky dari PSI. Lebih lanjut Dedi menjelaskan, ke-13 anggota dewan tersebut dinyatakan partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014. Justru itu mereka harus mencari partai yang menjadi peserta pemilu agar bisa mencalonkan kembali pada pemilu legislative 2014 nanti. (HAM)

Wakil Wali Kota Dukung Puskesmas Online MEDAN - Dinas Kesehatan Kota Medan bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan membangun sistem kesehatan online. Dengan sistem ini seluruh Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online.

Demikian salah satu isi pertemuan yang terungkap ketika Wakil Wali Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi menerima audiensi Manager Bussiness Service Regional I Sumatera Divisi Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nanggore Aceh Darusalam (NAD) Sumut Wildan Sabirin bersama beberapa anggotanya di Balai Kota Medan, Jumat (12/4).

Kepada Wakil Wali Kota

yang didampingi Kadis Kesehatan drg Usma Polita dan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Darusalam Pohan, Wildan menjelaskan pihaknya ingin membangun kesehatan online bersama Kadis Kesehatan Kota Medan. Sasaran kesehatan online ini adalah puskesmas-puskesmas .

Selain itu, lanjut Wildan, pihaknya juga akan mendukung Pemko Medan untuk meraih kembali penghargaan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) dari Menteri Kominfo Republik Indonesia. pihaknya akan membangun akses internet di sekolah-sekolah dengan biaya Rp.1000 perhari.

“Yang membangun server dan instalasinya adalah PT

Telkom sehingga tidak membebani Pemko Medan.

Cuma masyarakat atau siswa yang mengakses akan dikenakan biaya 1.000 perhari,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita .

Dikatakannya kerjasama yang dilakukan dengan PT Telkom ini dalam rangka persiapan puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara online. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengakses langsung sistem pelayanan dan manajemen dari setiap puskesmas.

Wakil Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi sangat mendukung penuh kerjasama untuk membangun sistem puskesmas online ini. Sebab, masalah

kesehatan merupakan salah satu program prioritas utama yang harus dapat dirasakan masyarakat dalam masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. “Sejak dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, saya bersama Bapak Wali Kota telah bertekad untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Kota Medan. Dari warga yang sehat tentunya akan lahir generasigenaraasi yang sehat sebagai penerus pembangunan di Kota Medan,” kata Wakil Wali Kota.

Untuk itu Wakil Wali Kota minta kedapa Dinas Kesehatan, termasuk seluruh instansi trkait agar mendukung kerjasama ini

sehingga sistem pelayanan puskesmas secara online secepatnya terealisaasi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kehadiran puskesmas online ini tentunya sangat membantu sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi,” ungkapnya.

Terkait dengan permintaan izin penggalian, Wakil Wali Kota berjanji akan segera menyampaikannya kepada Wali Kota. Dijelaskannya, larangan penggalian dilakukan Wali Kota karena selama ini penggalian yang dilakukan tidak diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan terhadap jalan maupun tempat yang digali. (VIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

Terima Kunjungan Persekutuan Guru Melayu Negara Brunai MEDAN - Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota MedanDrs Ramlan Tarigan, Ketua PGRI Sumut Dra HJ Yustini Amnah Lubis, Sekretaris PGRI Medan Drs Abdul Rahman Siregar, menerima kunjungan Persekutuan Guru-Guru Melayu negara Brunai Darussalam, Selasa (26/3) dibalai Kota Medan.

Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesemapatan itu mengucapkan selamat dtang di Kota Medan, dia juga berharap agar dalam kunjungan ini di Kota Medan para guruguru Melayu Brunai Darussalam merasa betah dan nyaman, dan juga mempersilahkan untuk menikmati suasana Kota Medan yang memiliki sejumlah wisata, baik itu wisata kuliner maupuin wisata gedung tua seperti Istana Maimon dan lainnya.

Dikatakannya, semoga nantinya musyaray kerja para guru-guru melayu di Medan ini nantinya dapat memilih kepengurusan Persekutuan para Guru-Guru dan dapat menyususn program kerjanya kedepan, selain itu juga dengan kunjungan ini, menjadi wadah bertukar ilmu dan pengalaman dengan para guru yang ada di Kota Medan khsusunya dibidang pendidikan dan proses mengjar dan belajar.

“Salah satu fopkus pembangunannya Pemko Medan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itulah didalam upaya peningkatan

pendidikan ini juga diiringi dengan peningkatan SDM para gur-guru dan pemberain kesejahteraan para guruguru, “ ujar Dzulmi Eldin.

Presiden Persekutuan Guru-guru Melayu negara Brunai Darussalam H Antin Bin Ahad mengatakan, kunjungan ke Kota Medan adalah selain ,elakukan musywarat pemilihan ketua baru, juga melakukan silaturahmi dengan para pengurus guru dan para guru di Kota Medan, untuk saling bertukar pengalaman.

Rombongan Persekutua Guru-guru Melayu neghara Brunai Darussalam terdiri dari dari 55 orang, dimana Persekutuan ini merupakan organisasi terbesar terdiri dari dari 45.000 anggota meliputi tiga PSM (perserikatan) yang membawahi, perserikatan para Pedagang, Perserikatan Pemuda dan Pemudi serta perserikatan para gugu-guru.

“Indonesia merupakan negara besar yang cukup luas dari Sabang sampai Marauke yang didalamn ya terdiri dari gugusan pulau, dan kita semua ini merupakan negara serumpun dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu,“ ujar Antin Bin Ahad.

Ketua PGRI Kota Medan Drs Ramlan Tarigan menjelaskan, kunjungan para guruguru Melayu negara Brunai Darussalam ini dari 23 sampai 27 Maret 2013, selain melakukan musyawarat, juga melakukan city tour, kunjungan ke gubernuran dan melakukan kunjungan ke SMAN-I Jalan Cik Ditiro untuk melakukan silaturahmi dengan para guru disana dan melihat proses belajar dan mengajar. (VIN)

FKUB Nias Dikukuhkan NIAS - Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung kerukunan beragama adalah dengan adanya regulasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya pada acara pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nias periode 2013-2018 yang dilaksanakan di ruang oval lantai 3 kantor Bupati Nias, Selasa kemarin.

Menurut bupati Nias, dalam peraturan bersama ini telah diatur tugas dan kewajiban para kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, yakni memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan.

Kemudian,saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama. membina dan mengkoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah.

Selanjutnya,salah satu upaya untuk memberhasilkan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama tersebut adalah melalui pembentukan FKUB, yaitu forum yang dibentuk

oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Kerukunan umat beragama dapat diwujudkan melalui hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara, ujar bupati.

Keadaan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nias sampai saat sekarang ini,kata bupati tetap stabil dan terpelihara dengan baik, yang didasari pada sikap kekeluargaan dan toleransi yang cukup tinggi, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. Sejauh pengamatan yang ada, tidak ditemukan adanya gangguan yang menghambat kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Nias. Akan tetapi, kita harus tetap waspada, kerukunan yang telah terbina dan terjalin dengan baik selama ini supaya tetap dipertahankan dan ditingkatkan, yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara pemerintah dengan umat beragama.

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Meteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, tugas pengurus FKUB ada lima hal, yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati dalam melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan dibidang keagamaan. (YAGI)

SUMUT

DPRD Bentuk Pansus LKPj Walikota 2012 TANJUNGBALAI – DPRD Kota Tanjungbalai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2012. Pembentukan itu dilakukan setelah Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe,MHum dalam rapat paripurna, Senin (1/4).

Akan tetapi, sejal 2-4 April, seluruh pejabat dan petinggi SKPD Pemko Tanjungbalai langsung menghilang. Akibatnya, Pansus LKPj yang dibentuk DPRD tersebut terpaksa menunda jadwal kerja untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja dari masing-masing SKPD. Karena para pejabat maupun pimpinan SKPD tak bisa ditemui. Pansus DPRD yang hanya diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap LKPj paling lama satu bulan itu terpaksa me-

nunda jadwal tugasnya.

Rencanannya,Kamis (11/4) Pansus sudah akan melakukan acara dengar pendapat dengan beberapa pimpinan SKPD Pemko Tanjung balai seputar realisasi dari kinerja mereka selama tahun 2012 lalu. Akan tetapi karena tidak satupun dari pimpinan SKPD tersebut berada di tempat, maka acara dengar pendapat tersebut terpaksa dimundurkan.

"Kabarnya, seluruh pejabat dan pimpinan SKPD di jajaran Pemko Tanjungbalai telah berangkat ke

Medan untuk mengikuti acara Musrenbang Provinsi Sumatera Utara,” kata Hakim Tjoa Kien Lie, Wakil Ketua Pansus DPRD terhadap LKPj Walikota tahun 2012.

Terpisah Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane,MM saat dihubungi melalui telepon selularnya mengatakan, hampir semua pimpinan SKPD Pemko Tanjungbalai hadir di Hotel Santika Medan untuk mengikuti Musrenbang Provinsi Sumatera Utara.(HER)

Bupati Langkat Terima Berbagai Elemen Masyarakat STABAT – Sebanyak 14 lintas etnis yang ada di Kabupaten Langkat akan mengadakan kerja besar melalui kegiatan silaturahim yang akan dihadiri 1.400 orang dari berbagai Etnis direncanakan pelaksanaannya pada bulan Mei 2013 di laksanakan di Alun-alun T.Amir Hamzah Stabat, ini terungkap ketika para ketua berbagai etnis diterima Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH , dirumah Dinas Bupati Jumat ( 5/4).

Ngogesa Sitepu menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dan berharap agar perkejaan yang besar tersebut dapat menjalin kerukunan diantara lintas Etnis lebih erat lagi, mari kita pelihara situasi yang kondusif ini. Jangan ada saling pitnah dan hasut diantara kita.

“Saya tidak dapat berbuat apaapa tanpa dukungan dan kerja sama dari semua etnis, saya juga siap menerima kritikan yang sifatnya membangun,” ujar H.Ngogesa.

Sebelumnya H.Imam Fauzi mewakili dari 14 lintas etnis yang ada diantaranya Melayu, Aceh, Jawa, Tiong Hoa, Simalungun, Marga Silima, Hikba, Dairi, Nias, Bali dan Hikma, mengatakan bahwa visi kerja besar tersebut akan membuat pernyataan kebulatan tekad semua lintas etnis guna mendukung dan memangkan H. Ngogesa Sitepu, SH menjadi Bupati Langkat untuk priode 2014 – 2019 sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan bhakti sosial serta digelar pagelaran seni dari berbagai lintas etnis yang ada di Kabupaten langkat.

Pada waktu yang sama Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menerima Panitia Fesparawi dan kegiatan Paskah Oikumene diketuai oleh Sedar Sembiring yang akan

AUDIENSI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menerima audiensi 14 Ketua Etnis yang ada di Kabupaten Langkat. menyelenggarakan Fesparawi (Festival Paduan Suara Gerejawi) yang akan dilaksanakan puncak acaranya pada tanggal 3 Mei 2013 di Gedung Serba Guna Stabat dengan mengundang 2.900 orang sekaligus dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan memberikan bantuan dan bingkisan pada kegiatan dimaksud.

Selain itu Bupati juga menerima Panitia Paskah Bersama GBKP Klasis Kuala Langkat 2013 yang diketuai oleh Edi Radia Sinuraya dan menyampaikan akan membantu secara pribadi untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan dimaksud sembari mengharapkan agar kegiatan yang dilaksanakan Panitia dapat berdampak positif dan menyentuh masyarakat.

Setelah itu Bupati menerima Pengurus Karang Taruna Kab.

Langkat dan Kecamatan seKabupaten Langkat. Ketua Karang Taruna Kab. Langkat Ibrahim, SPd melaporkan bahwa dalam rangka menyambut bulan bhakti Karang Taruna tahun 2013 akan mengadakan kegiatan perbaikan rumah kepada warga kurang mampu yang diberi nama program ADIL ( Atap atau Dinding atau Lantai), juga kegiatan Bhakti Sosial lainnya.

Haji Ngogesa Sitepu juga menerima perwakilan masyarakat Kec. Tanjung pura yang di wakili oleh Mahmudtar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati langkat yang telah membantu masyarakat Desa Pantai Cermin dan sekitarnya memperbaiki jembatan yang selama ini kondisinya rusak parah, jembatan tersebut merupakan arus tranfortasi vital masyartakat Desa

Pantai Cermin dan sekitarnya. ”Dana perbaikan jembatan yang memakan biaya 13 Milyar tersebut sudah ada, tinggal menunggu proses tender. Insya Allah pelaksanaan fisiknya dijadwalkan 2013 sudah selesai, mohon disampaikan dan dijelaskan secara transfaran kepada masyarakat agar sabar menunggu proses yang sedang berjalan” ujar Bupati Langkat yang bergelar Datuk Setia Negeri tersebut.

Himpunan Wanita Karya Propinsi Sumatera Utara dalam waktu yang sama juga diterima Bupati Langkat dan melaporkan akan merencanakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Kartini di Kabupaten Langkat diantaranya mengadakan pembinaan dan mencari solusi pemasaran bagi pengusaha kecil terhadap produk kerajinan yang dihasilkan.(JUL)

Dinas Pendidikan Asahan Selenggarakan OSN KISARAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Sabtu (23/3) melaksanakan kegiatan OSN tingkat Sekolah Dasar.Kegiatan di buka oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Asahan Drs.Ismail bertempat di SDN 010086 Selawan dan Kegiatan yang sama juga di laksanakan serentak di kabupaten/ kota Di seluruh IndonesiaDalam kata sambutannya kepala Dinas pendidikan kabupaten Asahan meminta agar masing-masing peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, percaya diri dan kompetitif. Peserta dengan pringkat terbaik dari kegiatan ini akan diikut sertakan dalam Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan HERLIS SPd menjelaskan bahwa OSN merupakan salah satu wahana bagi siswa guna menumbuh kembangkan semangat kompetisi

akademik untuk mendorong keberanian bersaing secara sehat sekaligus meningkatkan kemampuan dalam bidang MIPA serta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Mata Lomba yang diperlombakan pada OSN ada 2 (Dua) mata pelajaran yaitu : Matematika dan IPA.Peserta OSN kabupaten Asahan tahun 2013 berjumlah 150 siswa SD Negeri / Swasta dari 25 kecamatan dengan naskah soal berasal dari Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas. Pengawas ruang OSN berasal dari unsur pengawas menengah dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.Adapun dana Dana kegiatan penyeleksian Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD tahun 2013 bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan TA. 2013. \Sebelumnya pada tanggal 9

Maret 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan OSN untuk tingkat SMP yang di laksanakan di SMPN 6 Kisaran dengan Jumlah peserta 376 siswa dengan 4 (empat) bidang mata Lomba. Untuk ringkat SMP ini team pengawas dan pengkoreksi berasal dari Pengawas/panitia Provinsi sumatera Utara.

Pengumuman hasil seleksi oleh panitia OSN tingkat SD kabupaten Asahan setelah pengkoreksian lembar jawaban selesai untuk mata lomba Matematika Juara 1: Rotua Netania Marpaung dari SDN 014 610 sei Renggas, kecamatan Kisaran Barat,juara 2:Ardian Chandra dari SD swasta Diponegoro Kecamatan Kisaran Barat dan juara 3:Aulia Ariza Panjaitan dari SDN 010027 simpang Empat Kecamatan simpang Empat.

Untuk Mata lomba IPA juara

1:Muhammmad Farhan dari SD Swasta Alwasliyah kisaran-Kisaran Barat.Juara 2;Kitri Srirejeki dari SDN 017973 Kisaran, kecamatan Kisaran Barat,juara 3:Rahmad Ariza Panjaitan dari SDN 015917 sipaku Area Kecamatan Simpang Empat.Masing-masing peserta mendapat uang pembinaan dari panitia sebesar Rp.700.000, Rp.500.000,dan Rp.300.000, masing-masing tingkatan juara.

Pemenang kegiatan ini akan mewakili kabupaten Asahan untuk OSN tingkat Provinsi pada tanggal 8 April 2013 Panitia mengharapkan Melalui lomba ini terpilihnya siswa - siswa terbaik yang menguasai bidang ilmu dasar Matematika dan IPA pada jenjang SD, sebagai embrio untuk dipersiapkan menjadi calon peserta olimpiade tingkat internasional.(BAL)

Nurmaulina Tokoh Perempuan Desa Panombean Caleg 2014 SERGAI - Atas dasar niat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kaum perempuan yang ada di daerah pemilihan (Dapil-V) yang terdiri dari Kecamatan Bintang Bayu, Dolok Masihul, Kotarih, Serba Jadi, Silinda, dan Sipis-Pis, mendorong perempauan dari Kec. Bintang Bayu ini. Nurmaulina Lubis, S.Ag (fhoto) yang saat ini masih menjabat Kepala Desa Panombean ikut bertarung maju menjadi calon anggota DPRD Sergai pada Pemilu Legislatif 2014.

Keinginan maju menjadi calon anggota DPRD Sergai disampaikan Nurmaulina baru-baru ini pasca resmi mendaftar melalui Partai Persatuan Pembangunan(PPP).

Dengan Bismillah, saya sudah pasang niat untuk mencalonkan diri.

Lina panggilan akrab Nurmaulina secara khusus mengatakan, Kec. Bintang Bayu hingga saat ini belum menempatkan wakilnya di DPRD Sergai. Pada Pilleg 2009 lalu Kec. Bintang Bayu gagal mengusung putra/ putri terbaiknya untuk duduk di dewan. Hal ini disebabkan banyaknya calon yang maju, belum lagi calon dari kecamatan lain.

Kepala Desa Panombean yang juga menantu dari Chairuddin (Ketua PWI Serdang Bedagai ) ini berharap, untuk Pilleg 2014, Bintang Bayu akan terwakili. Visi dan

misi saya tidak muluk-muluk, berjuang untuk kepentingan masyarakat dan mengupayakan pemerataan pembangunan di setiap kecamatan. “Untuk itu kita sangat mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat,”ujarnya.

Beberapa Kepala Desa saat diminta tanggapannya terkait keikut sertaan Kepala Desa Panombean maju menjadi caleg turut mendukung. Kepala Desa Bandar Negeri Apriadi Syahputra dengan semangat mengatakan, kita akan dukung Nurmaulina, agar ada caleg dari Bintang Bayu dan kelak duduk menjadi anggota DPRD Sergai.

Lain lagi Ronly Sipayung (Kades Sarang Giting Hulu),ia mengatakan ini langkah awal baik untuk kecamatan ini. Tak ada rotan akar pun jadi,ujar Ronly. Di tempat lain, Kades Gudang Garam Purwono mengatakan, mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi niat kita semua. “Dengan upaya yang ada kita akan upayakan,”ujar Purwono diamini Kades Bandar Magodang Burhanuddin.

Sementara itu Kades Kampung Kristen Robert Simanjuntak juga menyampaikan hal yang sama.Kalau ada dari kita buat apa mendukung yang lain dan sudah kita kenal.(ARM)

10

KPK POS E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

Polisi 'Tutup mata', Judi Togel Merajalela di Sei Kepayang

Berantas Judi Togel di Aceh Tamiang

SEI KEPAYANG - Permainan judi toto gelap (togel) ditiga Kecamatan yakni Sei Kepayang, Sei Kepayang Barat dan Sei Kepayang Timur, kabupaten Asahan semakin merajalela. Dibeberapa warung kopi tampak sejumlah pembeli togel terang -terangan dan tanpa rasa takut melakukan transaksi pembelian nomor undian.

Ironisnya, aparat kepolisian di daerah itu dalam hal ini Polsek Sei Kepayang seakan "tutup mata" dan tak dapat berbuat apa-apa. Seorang warga Desa Sei Serindan bernama Zulham Effendi mengaku sangat kecewa dengan nihilnya sikap dan tindakan tegas kepolisian.

Pasalnya sudah banyak warga yang memberikan informasi kepada kepolisian setempat bahwa ada seorang warga yang diduga sebagai bandar togel di daerah itu. Orang yang diduga sebagai bandar

togel itu dikenal dengan nama Sangkot 03 dan sudah menggeluti profesi haram itu selama bertahuntahun.

Amatan kru koran ini, Kamis (11/4), rumah Sangkot yang berada tak jauh dari Kantor Kepala Desa Sei Jawi-jawi itu berdiri cukup mentereng dalam balutan warna hijau.

Dibanding rumah-rumah di sekitarnya rumah berlantai dua itu terlihat paling megah dan mewah. Dari cerita yang berkembang di kalangan warga sekitar, Sangkot membangun

rumahnya diduga kuat hasil dari bisnis haramnya sebagai bandar judi togel selama ini.

Terpisah, Joni warga Desa Sei Jawi-jawi juga membenarkan adanya judi togel tersebut. ”Saya sering melihat di sejumlah warung kopi orang membeli nomor

togel. Biasanya dibeli melalui SMS. Jadi, nanti tukang rekapnya tinggal memungut uangnya ke warung itu,” ujar Joni yang enggan menyebutkan nama lengkapnya itu menerangkan.

Sementara Kapolsek Sei Kepayang AKP E.Pardosi

belum berhasil dikonfirmasi terkait maraknya judi togel di wilayah hukumnya tersebut. "Patut dipertanyakan latar belakang sikap apatis dan tutup mata aparat kepolisian tersebut," ujar Zulham dan Joni sepaham.

(HER)

Sekretaris BKD dan Diklat Tg.Balai Bantah Selingkuh TANJUNGBALAI - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Latihan (BKD dan Diklat ) Kota Tanjungbalai Husni SSos mem bantah tudingan berselingkuh dengan bawahannya berinisial Ru. Tudingan yang mengarah kepada fitnah itu dua pekan terakhir santer diberitakan dibeberapa media dan menjadi objek perbincangan di kalangan PNS di jajaran Pemko Tanjungbalai.

Karenanya, Husni mengaku akan mengklarifikasi permasalahan itu kepada Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum dan Kepala BKD Bastian SSos selaku atasannya. “Saya tidak terima dituduh seperti itu. Faktanya apa?,” tanya alumni STPDN Jatinangor itu.

"Akibat pemberitaan tentang fitnah itu keharmonisan rumah tangga saya rusak dan kinerja sayapun ikut terganggu,” katanya dengan nada kesal, Kamis (11/4).

Menurut Husni, segala hal terlebih yang bersifat tuduhan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau

unsur pembuktian itu tidak terpenuhi bermakna tuduhan atau tudingan tersebut hanyalah isu murahan dan menjadi fitnah.

Diberitakan sebelumnya, Herimas mantan Kabag Pembangunan Setdako Tanjungbalai dan Feri, mantan supir Kepala BKD dan Diklat membeberkan perselingkuhan yang dilakukan Husni dengan stafnya Ru kepada awak media.

Kata Herimas, Februari 2012 lalu anak mereka di Medan hendak melahirkan. Karenanya Herimas dan istrinya pulang ke Medan. Sedangkan rumah mereka di Jalan Mahoni Tanjungbalai dalam keadaan kosong. ”Istri saya kenal dengan Ru dan Husni. Mereka meminjam kunci rumah saya dengan alasan untuk kumpul-kumpul sekaligus rapat internal dengan kalangan PNS di BKD dan Diklat,” kata Herimas.

Tiga bulan kemudian, Herimas dan istrinya kembali kembali ke rumahnya di Jalan Mahoni Tanjungabalai. Mereka melihat isi rumah berserakan. Beberapa te-

tangga melaporkan rumah tersebut dijadikan tempat perselingkuhan Husni dan Ru. Lantas Herimas bersama istrinya menanyakan kebenaran cerita warga itu kepada rekan mereka di BKD yang sering kumpul di rumahnya. Ternyata tidak ada yang membantah adanya hubungan khusus Husni dan Ru. Begitupun mantan supir Kepala BKD dan Diklat bernama Feri. Feri membenarkan adanya hubungan khusus antara Husni dengan Ru tersebut. “Saya berani mengatakan ini, karena kami di BKD banyak yang dipindahkannya,” kata Feri.

Sementara pemerhati sosial kemasyarakatan di Tanjungbalai Rudi Rinaldi menilai seorang pejabat publik tindak tanduknya memang kerap menjadi sorotan. Dan hal itu kerap menjadi “sasaran tembak” pihak-pihak yang kurang atau tidak menyukai sang pejabat publik itu.

Dengan adanya isu perselingkuhan tanpa bukti yang menimpa Sekretaris BKD dan Diklat Kota Tanjungbalai Husni SSos itu, katanya, bisa saja berlatarbelakang persaingan

jabatan dan unsur sentimenisme.

“Realitanya tudingan itu tidak dilaporkan secara resmi kepada atasan Husni dan hanya diumbar di koran.Tanpa bukti hal itu jelas menjadi fitnah dan mencederai harkat dan martabat Husni,” ujar Rudi prihatin.

Rudi mensinyalir isu itu sengaja ditiupkan oleh orang-orang yang mungkin pernah sakit hati terhadap Husni. Karenanya Rudi menyarankan Husni untuk membawa masalah itu ke ranah hkum. ”Penyebar fitnah itu dapat dijerat pasal 310 dan 311 KUH Pidana,”tegas Rudi yang juga seorang aktivis LSM mengakhiri.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungbalai Ir.H. Erwin S Pane MM mengaku memang ada mendengar isu perselingkuhan itu. ”Namun kita belum ada menerima laporan resmi mengenai kasus tersebut. Kalaupun ada harus disertai bukti dan saksi. Jika memang benar terbukti pasti akan ada sanksi yang kita berikan,” katanya saat dikonfirmasi via seluler, Kamis sore.(HER)

PENGADILAN NEGERI UKUR TANAH SENGKETA SUBULUSSALAM - Tim dari pengadian Negeri Aceh Singkil/Subulussalam dipimpin Toni SH turun ke lokasi tanah sengketa di kampong Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk mengukur tanah sengketa, Senin pekan lalu.

Tanah berlokasi di jalan umum kampong Suka Makmur digugat oleh keluarga Mahadi Bancin seluas 2 Ha (ukuran tanah 200 M x 200 M).

Di areal tanah ini ada lapangan bola kaki, kantor/kebun karet milik Disbun dan rumah masyarakat.

Menurut Mahadi, tanah tersebut adalah hak miliknya sesuai dengan fakta dan surat yang dimiliki.

Pada saat pengukuran berlangsung, terjadi ketegangan dengan masyarakat. Mereka menghalangi karena tanah tersebut sudah dimiliki puluhan tahun dan mempunyai surat berbadan hukum seperti akta/ sertifikat. Akibatnya, Tim pengukur pun memilih mundur, karena takut ancaman dari pihak masyarakat.

Alamuddin Bancin abang penggugat mengatakan, tanah di areal kampong Suka Makmur, milik H. Yasin Bancin orang tuanya (alm).

Sebagai kepala kampong saat itu, orang tua mereka membuka hutan dan diberikan kepada penduduk

pendatang hanya sebagai pinjaman bukan jadi hak milik. "Setelah H.Yasin Bancin meninggal dunia yang menggantikannya saya sendiri.

Jadi saya mengetahui semuanya surat - surat tanah tersebut ada sama saya semua," kata Alamuddin.

Sementara itu kepala kampong Suka Makmur H.Abdul Hamid

Padang mengatakan, masalah tanah di areal kampong Suka Makmur seperti lapangan bola kaki, kantor/ kebun Disbun sudah mulai dibangun tahun 1997. "Kenapa baru sekarang digugat, kenapa tidak dari dulu," kata Padang.

Hal senada juga disampaikan masyarakat setempat. Apalagi

mereka (sipenggugat) selama ini tinggal di Suka Makmur. Sudah barang tentu mereka tau bahwa tanah yang diklaim sebagai miliknya sudah ditanami pihak lain, kenapa didiami," pungkas warga setempat, sekaligus mengharapkan kepada penegak hukum untuk memutuskan perkara harus benar - benar adil. (KAR)

DIUKUR - Tim Pengadilan Negeri Aceh Singkil/Subulussalam bersama pengacara penggugat dan tergugat sebelum diadakan pengukuran lahan. (KPK POS/KAR)

ACEH TAMIANG - Praktik judi toto gelap (Togel), di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, kian-marak. Bahkan saking maraknya judi togel tersebut, membuat aparat penegak hukum sepertinya tak berdaya untuk melakukan pemberantasan. Sehingga Aceh merupakan simbol Kota Serambi Mekkah, dipastikan akan mengalami krisis moral akibat maraknya permainan haram itu.

Sumber di daerah itu tak bersedia ditulis namanya mengatakan, peredaran judi togel hampir melanda seluruh Kecamatan di Aceh Tamiang. Bahkan bandar menguasai judi togel, disebut-sebut warga keturunan dari Kota Langsa.

Gebrakan terus dilaku-

kan bandar judi togel guna menguasai Aceh Tamiang.

Hampir 80 persen agen togel menyetor omset ke bandar, seseorang pedatang dari Langsa, yang diinformasikan seseorang etnis Tionghoa.

Anehnya, bisnis haram itu keberadaarnya kian eksis dan nyaris tak terjamak hukum. Bahkan hasil pendapatan (omset) dari bisnis haram itu diduga ikut dinikmati sejumlah oknum penegak hukum.

Kapolres Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani dikonfirmasi via selular mengatakan, pemberantasan judi togel di wilayah hukumnya merupakan salah satu agenda serius dilakukan jajarannya. (BSO)

Main Judi dan Bawa Sabu, Abang Becak Diciduk T. MENGKUDU - Adaada saja ulah tukang becak yang satu ini. Sudah main judi leng bawa sabu pula. Akhirnya Syaiful Bahri Lubis (29) warga Dusun Ladang Lama, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Rabu (10/4), diciduk petugas yang menyamar di Dusun Darul Aman Teluk Mangkudu.

Dari tangan tersangka polisi menemukan barang bukti satu paket sabu yang dikemas dalam plastik tembus pandang dan uang tunai Rp2.000.

Rokok kretek milik pelaku juga turut disita.

Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman SIK melalui Kasubbag Humas AKP ZN Siregar menjelaskan kronologis penangkapan Syaiful berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Kasat Narkoba AKP Hendra tentang acara pesta sabu yang akan digelar tersangka dan kawankawannya.

Mendapat informasi

tersebut Kasat Narkoba langsung memerintahkan Kaur Bin Ops narkoba IPDA Haidir Harahap SSos dan busernya melakukan pengintaian.

Petugas melakukan penyamaran untuk memantau tindak tanduk pelaku, dan setelah akurat langsung dilakukan penyergapan. Dari TKP tiga pelaku ditangkap dua diantaranya pelaku judi dan Syaiful didapati membawa narkoba.

Karena situsai mulai ramai para pelaku langsung digelandang ke Mapolres Sergai. ZN Siregar menambahkan bahwa tersangka Syaiful sudah terlibat narkoba sejak tahun 2008. Kepadanya dikenakan Pasal Narkotika Pasal 114 Ayat 1 Subs Pasal 112 Ayat 1 UU-RI No 35 Tahun 2009 diancam pidana kurungan minimal 5 tahun maksimal 9 tahun. Atas penangkapan tersebut, Kapolres dengan tegas mengatakan akan menindak setiap upaya pelanggaran hukum baik judi maupun narkoba.(ARM)

Masyarakat Gunung Tua Julu Madina Kesulitan Air Bersih PANYABUNGAN- Masyarakat Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hingga saat ini masih kesulitan air bersih, khususnya untuk keperluan sehari-hari.

“Untuk mendapatkan air bersih, warga harus rela mengambil air dari Desa Gunung Tua Tonga,” ujar seorang warga Gunung Tua Julu, Fendi, Jumat (12/4).

Fendi mengaku, dirinya sengaja ke Desa Gunung Tua Tonga hanya untuk mengambil air bersih guna keperluan komsumsi.

“Karena sumur di daerah kita kering akibat rusaknya bondar padang yang belum berfungsi dengan sempurna, sehingga asupan air untuk sumur-

sumur tidak ada,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan seorang ibu rumah tangga Aminah (32). Dia mengambil air di sumur terkadang sampai 3 kali dalam sehari sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. “Air yang kita ambil hanya untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum dan memasak. Kalau untuk MCK, kami tetap mempergunakan air dari Sungai Rantopuran meski masih keruh,” sebutnya.

Karenanya, warga berharap kiranya pemerintah dapat memperhatikan keluhan segera memperbaiki saluran irigasi-irigasi sungai yang rusak, sehingga asupan air untuk sumur-sumur warga terpenuhi. (STARBERITA)

Dinas TRTB Bongkar Bangunan Rumah Dijadikan Restoran MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar satu unit bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Gereja Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kamis (11/4). Pembongkaran ini dilakukan karena pemiliknya terbukti merehab rumah tersebut menjadi restoran tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Ketika pembongkaran hendak dilakukan, salah

seorang pria yang diduga sebagai pengawas langsung mendatangi Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi. Pria itu minta kepada Ali Tohar agar pembongkaran tidak dilakukan, dia berjanji segera mengurus SIMB atas perubahan peruntukan yang dilakukan.

Namun permintaan itu langsung ditolak Ali Tohar.

Sebab, sebelumnya Ali Tohar mengatakan pihaknya sudah

tiga kali memberi surat peringatan kepada pemilik bangunan terkait dengan penyimpangan yang dilakukan.

Akan tetapi surat peringatan tidak ditanggapi. “Jadi kami hari ini datang untuk melakukan pembongkaran,” tegas Ali Tohar.

Melihat ketegasan Ali Tohar, pria itu pun hanya bisa pasrah.

Dengan berat hati ia pun melihat bangunan yang sudah rampung 50 persen dibongkar puluhan pegawai Dinas TRTB dibantu sejumlah pegawai

instansi terkait yang diawasi langsung beberapa petugas dari Polsekta dan Koramil setempat. Dengan menggunakan martil besar, mereka pun membongkar dinding samping dan kusen jendela serta pintu bagian depan.

Usai melakukan pembongkaran, Ali Tohar minta kepada pengawas bangunan itu segera mengurus perubahan peruntukan dari rumah tempat tinggal menjadi restoran.

Selama perubahan peruntukan

belum keluar, maka bangunan dinyatakan stanvast. Artinya, seluruh proses pembangunan harus dihentikan.

Sehari sebelumnya, Rabu (10/4), Dinas TRTB juga membongkar bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Denai Medan. Pembongkaran dilakukan karena pemilik ruko terbukti melakukan penyimpangan SIMB. Adapun penyimpangan yang dilakukan yakni pelanggaran roilen.

Walaupun pemilik bangunan telah diingatkan atas

penyimpangan yang dilakukan namun tidak ditanggapi.

Karenanya, Dinas TRTB pun melakukan pembongkaran.

Dua hari sebelumnya, Senin (8/4), Dinas TRTB untuk ketiga kalinya membongkar bangunan tower di Jalan Bakti Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.

Pembongkaran ini dilakukan karena bangunan tower milik salah satu provider telepon seluler ini dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). (VIN)

11

KPK POS E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

PT.M3 Lakukan Pembalakan Liar PANYABUNGAN - Pemerintah melarang melakukan penebangan kayu tanpa izin.

Namun Perusahaan PT.M3 (PT Madinah Madani Mining) yang berada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu tidak mengindahkan larangan ini. Bahkan, hingga saat ini pembangunan rumah karyawan diambil dari hasil hutan dan tidak pernah membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penebangan kayu saat ini masih terus terjadi di kawasan hutan Masyarakat Kelurahan Tapus, dengan modus PT M3 menyuruh sejumlah masyarakat agar melakukan penebangan kayu dan menjual kayu tersebut kepada PT M3. Namun sebagian kayu tersebut ditebang oleh PT M3 guna pembangunan rumah karyawan. Demikian informasi yang diterima dari warga Tapus yang tidak mau diulis namanya.

Diminta pada penegak hukum agar turun lansung ke lapangan guna melihat keganjilan hutan yang sudah gundul dibabat oleh perusahaan tanpa adanya izin dari Dinas Kehutanan. Sementara diketahui selama ini masyarakat yang menebang kayu untuk perumahan ditangkap, mengapa perusahaan tambang emas tersebut tidak diproses apakah itu tidak melanggar aturan hukum, ungkap

DITANGKAP - Dua nelayan yang ditangkap, Indra dan Johan. (KPK POS/ARM)

Dua Nelayan Ditangkap Sat Pol Air Polres Sergai

ILUSTRASI - Pembalakan yang terjadi di hutan negara. sumber.

Diminta sangat kepada Dinas Kehutanan agar lansung turun guna menyaksikan kegundulan hutan di wilayah kerja PT.M3 tersebut. Sebelum datangnya PT.M3 di kawasan tersebut,hutan di sana masih terpelihara dengan baik. Namun setelah PT M3 hadir di sana, hutan menjadi gundul.

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Madina Mara Ondak Harahap yang dikonfirmasi KPK Pos melalui Kabid Hutan Faisal mengatakan, Dinas Kehutan telah melaksanakan monotoring ke lokasi, dan benar saat ini PT.M3 tidak ada

mengantongi izin untuk melakukan penebangan kayu dan PT.M3 tidak pernah berkordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait penebangan kayu tersebut.

Dikatakan saat ini Tim dari Dinas Kehutanan dan Perrkebunan Madina telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan penghitungan guna diketahui nantinya berapa banyak kerugian negara akibat penebangan kayu di wilayah kerja PT.M3 tersebut. "Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum pernah dibayarkan PT.M3," ungkap Faisal. (TH)

Persoalan Warga Naga Juang Tak Kunjung Selesai PANYABUNGAN - Ribuan masyarakat Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, kembali melakukan aksi memblokir jalan lintasan Sumatara hingga terjadi kemacetan total. Aksi ini berlangsung di desa siramram Kecamatan Panyabungan Utara, Senin.

Ribuan masyarakat tersebut menuntut pemerintah agar secepatnya mengusir PT SM dari Kabupaten Mandailing Natal, karena warga mengklaim lahan yang dikelola PT Sorikmas Mining merupakan lahan warga.

Aksi ini dilakukan warga karena persoalan lahan yang tak kunjung diselesaikan pihak perusahaan dan pemerintah. Warga menuntut agar Pemkab Madina membebaskan lahan masyarakat yang telah diklaim oleh perusahan PT. SM yang berada di lokasi tambang Sihayo Sambung.

Menanggapi hal tersebut Taupik salah satu pemerhati masyarakat menengah ke bawah mengatakan, jika Bupati Madina Hidayat Batubara tidak menanggapi secepatnya persoalaan yang dituntut masyarakat Naga Juang tersebut mungkin besok-besok masyarakat Naga Juang akan terus melakukan hal yang sama dan akan membawa massa yang lebih banyak lagi.

Taupik melanjutkan, Bupati Madina tidak becus dalam menjalankan tugasnya.

"Saya melihat persoalan PT. SM dengan masyarakat Kec. Naga Juang sudah berlarut-

BLOKIR - Masyarakat Kecamatan Naga Juang sedang memblokir jalan di desa Siramram kecamatan Panyabungan Utara yang mengakibatkan jalan lintas Sumatra macet total. (KPK POS/TH) larut, tetapi sampai sekarang belum bisa diselesaikan," tegas Taupik.

Terkait persoalaan tanah ulayat masyarakat Naga Juang dengan perusahaan PT. SM, Bupati Madina seolah-olah tutup mata dan lebih mementingkan perusahaan orang asing tersebut dibandingkan masyarakatnya sendiri.

"Ada apa Bupati Madina dengan PT. SM, apakah ada udang di balik batu ?,“ tanya Taupik.

Sesuai visi-misi Bupati Madina membuka lapangan kerja baru, berarti Bupati Madina telah mengangkangi visi-misinya sendiri. Bukannya memperjuangkan dan membebaskan lahan yang telah dikuasai oleh PT. SM

untuk ditambangi masyarakat, agar mengurangi pengangguran di Kab. Madina, tetapi hanya mementingkan perusahaan asing tersebut.

"Kalau Bupati Madina tidak mampu menanggapi dengan secepatnya persoalan tersebut, diminta Hidayat Batubara segera mengundurkan diri dari jabatannya," tegas Taupik.(TH)

917.619 Warga Medan Belum Perekaman e-KTP MEDAN - Tercatat sekitar 917.619 orang warga Kota Medan yang wajib KTP sampai saat ini belum melakukan perekaman elektronik KTP (e-KTP). Kebanyakan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP ini umumnya bermukim di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Dari 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Medan Denai paling besar. Sejauh ini sebanyak 78.116 orang warganya belum melakukan perekaman e-KTP. Hal ini terungkap dalam rapat Evaluasi Penduduk Wajib KTP yang Belum Melakukan Perekaman e-KTP dipimpin Asisten Pemerintahan (Aspem) Drs Musadad Nasution didampingi Kadis Kependudukan dan Catatan

Sipil (Disduk Capil) Kota Medan Muslim Harahap di Balai Kota Medan, Rabu.

Dijelaskan Muslim, warga yang belum melakukan perekaman e-KTP ini umumnya yang bermukim di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang seperti Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Tuntungan serta Kecamatan Medan Tembung.

“Kita sinyalir warga yang belum melakukan perekaman e-KTP ini merupakan warga Deli Serdang yang ber-KTP Medan. Jadi ketika kita caripun nanti di Kota Medan, mereka tidak akan

ditemukan. Meski demikian identitas kependudukan mereka masih aktif. Artinya aktif dalam pengertian mereka-mereka itu masih melakukan perpanjangan KTP maupun mengurus surat jika terjadi pertambahan keluarga,” kata Muslim.

Hanya saja, jelas Muslim, kepala lingkungan (kepling) kesulitan menemukan mereka untuk melakukan pendataan guna perekaman eKTP. Selain itu, tambahnya, warga yang belum melakukan perekaman ini ditengarainya kemungkinan berusia diatas 60 tahun ke atas dan telah memiliki KTP seumur hidup. “Jadi mereka merasa seolah-olah tidak perlu melakukan perekamanan karena telah memiliki KTP seumur hidup.

Padahal mereka diwajibkan melakukan perekaman agar identitas dirinya tidak hilang dalam data kependudukan,” paparnya.

Untuk itulah dalam rapat ini Muslim berharap kepada seluruh peserta rapat yang hadir mewakili seluruh camat di Kota Medan agar menginstruksikan kepada lurah maupun kepling supaya melakukan verifikasi kembali.

Di rapat evaluasi itu, Muslim mengungkapkan saat ini warga wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 1.314.476 orang. Dari jumlah itu e-KTP yang telah siap dan disalurkan kepada warga berdasarkan rekapitulasi pengiriman dan pendistribusian sampai 8 April 2013 sebanyak 1.121.549 kartu. (VIN)

PANTAI CERMIN - Dua nelayan asal Pematang Guntung dan Pekan Sialang Buah, Senin pekan lalu, ditangkap Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai karena mengambil ikan tanpa izin (ilegal) di perairan Pematang Gunung, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai. Ikan itu ditangkap tepatnya pada posisi 03 derajat 38 menit 00 detik lintang utara dan 99 derajat 04 menit 00 BT atau lebih kurang 1,5 mil laut sebelah utara.

Kedua nelayan dimaksud adalah Indra alias Edo (27) warga Dusun IV dan Johan (35) warga dusun IV Kecamatan Teluk Mengkudu.

Dari mereka disita barang bukti berupa satu unit kapal motor penangkap ikan KN

Jaya Baru XII GT No 2856/DPKI/S.5 bermesin dompeng 35 PK dan satu unit kapal motor tanpa nomor selar.

Kasat Pol Air Sergai AKP Bahdaruddin SH menyebutkan, bersama anak buahnya melakukan patroli dan mendapati nelayan menagambil ikan dengan alat tangkap pukat tuamang atau pukat tarik yang dilarang.

"Mereka jelas melanggar hukum, melanggar Pasal 26 (1) Subsider Pasal 92 dan atau Pasal 27 (1) Subsider Pasal 93 (1) dan atau Pasal 9 (1) Subsider Pasal 85 UU-RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan," terang Kasat.(ARM)

Tower Bikin Masyarakat Resah RANTAUPRAPAT - Tower yang berada di Jalan Meraton Kelurahan Siringo-Ringo, kabupaten Labuhanbatu sudah berdiri selama kurang lebih 16 tahun. Namun, izin gangguan (HO) nya sudah tida aktif lagi selama kurang lebih12 tahun. Sementara tower milik perusahaan seluler itu tetap aktif.

Masyarakat Jalan Meraton Kelurahan Siringo-Ringo, mengaku resah mengetahui

tower tersebut masih terus beroperasi walau tak memiliki izin. Keresahan masyarakat di sana, karena belakangan ini cuaca tak menentu. Angin kencang bisa datang seketika dan dikhawatirkan akan menumbangkan tower terebut. "Kalau ini sampai terjadi, celakalah kami," tutur warga di sana.

Masyarakat memohon kepada Bupati Tigor agar segera menindak tower yang tak memiliki izin HO tersebut. (HS)

Sungai Berderah Alami Penyempitan Luar Biasa MEDAN - Pemko Medan akan membebaskan lahan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Sungai Berderah. Pembebasan dilakukan dalam upaya melakukan pelebaran akibat sungai itu saat ini mengalami penyempitan dan pengkalan. Akibatnya setiap hujan deras turun, sungai tak mampu menampung debit air sehingga meluap dan menggenangi rumah warga.

Rencana pembebasan lahan ini disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi ketika melakukan peninjauan DAS Sungai Berderah di Jalan Amal Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Senin. “Pembebasan lahan akan kita lakukan tahun ini,” kata Wali Kota.

Ketika meninjau Sungai Berderah tersebut, Wali Kota terkejut karena Sungai Berderah kini tak ubahnya seperti aliran parit. Itu sebabnya Wali Kota yang sebelumnya hanya melihat dari atas jembatan langsung turun dan menyusuri DAS. Dari penyusuran yang dilakukan, orang nomor satu di Pemko Medan itu mendapati Sungai Berderah telah mengalami penyempitan dan pendangkalan yang luar biasa.

Kondisi ini terjadi akibat banyaknya bangunan di sepanjang Sungai Berderah.

Untuk melihat sejauh mana penyempitan yang dilakukan, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota terus menyusuri DAS Sungai Berderah dengan berjalan kaki.

Di Jalan Belibis Wali Kota melihat Sungai Berderah semakin menyempit akibat adanya bangunan tembok maupun rumah penduduk. Penyelusuran dilanjutkan kembali sampai Jalan Pungguk sejauh lebih kurang 1 kilometer. Pemandangan yang sama juga ditemui di tempat tersebut, Sungai Berderah semakin menyempit.

Untuk itulah Wali Kota minta sepanjang DAS agar dibebaskan guna melebarkan kembali Sungai Berderah. Pembebasan lahan akan dilakukan mulai DAS di Jalan Amal sampai depan Kodam I/BB di Jalan Gatot Subroto akan dilebarkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembetonan di sisi kiri dan kanan ruas sungai. Dengan pelebaran yang dilakukan ini diharapkan mampu mengatasi masalah banjir yang selama ini terjadi, terutama di hulu Sungai Berderah.

“Terus terang saya sangat prihatin sekali melihat kondisi Sungai Berderah ini. Sudah mengalami penyempitan, juga mengalami pendangkalan karena sendimen lumpurnya sangat tebal. Karena itu harus dilakukan pelebaran sampai depan masjid persis di depan Kodam I/BB dan akan tembus sampai daerah Helvetia. ungkapnya. (VIN)

Semoga Keadilan Dirasakan Masyarakat BATUBARA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Dr Noor Rahmad SH MH meresmikan gedung kejaksaan negeri Lima Puluh di Labuhan Ruku, Rabu, yang dihadiri Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM, Kepala Kejari Kisaran Antoni Tarigan SH, Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi, Dandim 0208 Asahan Letkol Muhammad Ali, Wabup Asahan H.Surya BSc, Muspida dan unsur Muspika se Batubara.

Kajatisu Noor Rahmad mengharapkan, walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana Kejari Lima Puluh dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Hukum dapat berjalan dengan baik apabila struktur, subtansi dan budaya di masyarakat berjalan secara baik. Kejari Lima Puluh dapat meningkatkan prestasi kerja sehingga dapat sejajar dengan Kejari daerah lain yang lebih dahulu berada.

Apabila anda dapat bekerja dengan baik secara otomatis mendapat reward," ucapnya.

Bupati Batubara OK Arya mengucapkan selamat bertugas kepada Kajari Lima Puluh Riski Septa Tarigan SH MHum. Kejari Lima Puluh mempunyai daerah hukum di wilayah Kabupaten Batubara.

Selama ini telah terjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak eksekutif dan yudikatif, khususnya pihak kejaksaan negeri Kisaran dengan Pemkab Batubara.

"Oleh karenanya kami harapkan hubungan yang telah terjalin dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal ini Kejari Lima Puluh yang baru dibentuk.

Dengan dibentuknya Kejari Lima Puluh dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batubara demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berjaya," pungkasnya. (SAHREL)

CENDERAMATA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr Noor Rahmad SH MH menerima cenderamata berupa kain songket Batubara dari Bupati Batubara OK Arya. (KPK POS/SAHREL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

DARI tahun ke tahun, kekerasan terus saja meningkat di negeri ini.

Kekerasan tidak hanya terjadi di kalangan warga sipil, tapi juga sudah melibatkan aparat.

Oknum aparat melakukan kekerasan terhadap warga sipil, hanya gara-gara persoalan sepele.

Belakangan sesama oknum aparat juga terlibat kekerasan. Sungguh memprihatinkan. Berbagai bentuk kekerasan terjadi. Seperti Konflik Tarakan, konflik antara kelompok massa di Jalan Ampera Jakarta, Penusukan di Ciketing, perusakan dan pembakaran rumah dan tempat

ibadah di Bogor, perampokan dengan di sertai pembunuhan di Sumatera Utara semakin menambah panjang daftar kekerasan di negeri ini.

Kekerasan ini terkait dengan maskulinisme sebuah ideologi yang menjadikan kekerasan sebagai alat untuk membangun superioritas laki-laki serta hegemonic masculinity sebuah konsep kelelakian yang menuntut dominasi dan kapatuhan dari kelompok lain serta menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mendapatkan dominasi dan kepatuhan tersebut.

Pada saat yang sama, Negara

terlihat tak berdaya bahkan mungkin abai atas situasi ini.

Ketika Negara abai dan tak berdaya masyarakat sipil harus bergerak menyuarakan anti kekerasan serta menggugat Negara untuk menjalankan mandatnya menjamin hak masyarakat untuk terbebas dari rasa takut dan kekerasan. Atas situasi ini, dinilai Indonesia Darurat Kekerasan.

Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) menilai Indonesia saat ini sudah sampai pada darurat kekerasan. "Kekerasan terorganisir yang dilakukan

LIPSUS

spontan, premanisme semakin meningkat," kata Komisioner Komnasham, Nur Kholis di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.

Menurutnya, pengupasan kasus kekerasan dan premanisme selama ini cenderung dilakukan di permukaan dan kasus per kasus saja. Tidak ada upaya pengusutan mendalam.

Akibatnya, insiden kekerasan dan premanisme terus berulang bahkan lebih masif dari masa ke masa.

Penyelesaian kasus kekerasan dan tindakan premanisme, lanjut Nur, harus dilihat sampai ke belakang. Diperlukan penyelidikan

mengenai struktur sosial dan aspek lain yang membuat insiden kekerasan terus terjadi. Harus dilakukan pemetaan pada setiap kasus gangguan keamanan itu.

Misalnya, kasus yang terjadi di pedesaan. Cenderung dilatarbelakangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Akan berbeda latarnya, bila kasus kekerasan terjadi di daerah perkotaan. "Jangan hanya dilihat dari aspek yang existing saja. Harus dilihat terpisah agar kekerasan dan premanisme ini benar-benar bisa ditekan," ungkapnya. (TIM)

Darurat Kekerasan Seksual dan ESKA ANAK - anak ketakutan, trauma, dan terancam kehilangan masa depan.

Tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk bermain, bahkan belajar sekalipun. Tumbuh kembang anak terganggu. Tidak ada jaminan keselamatan buat anak, meski berada dekat orang-orang terdekat. Kekerasan seksual terjadi dimana-mana, mengintai anak-anak yang lugu tak berdosa.

Hasrat dan penyimpangan seksual disalurkan pada anak. Dalam aksinya, pelaku menjerat korbannya dibumbui dengan bujukan, rayuan, iming-iming dan janji-janji manis. Tidak mempan dengan rayuan, tipu muslihat, paksaan, bahkan kekerasan pun dilakukan.

Pelaku datang dari kalangan apa saja dan usia berapa saja. Dari bau kencur sampai bau tanah. Dari belia sampai usia tua renta. Bahkan orangorang yang mesti ikut melindungi, juga ikut ”mencicipi”.

Penjahat kelamin semakin meluas, aksinya dipermudah oleh situasi dan keadaan lingkungan yang permisif terhadap anak. Maka muncullah oknum-oknum yang memanfaatkan keluguan anak seperti oknum guru, oknum aparat, oknum pejabat, dan lainnya.

Dunia kita saat ini bagai neraka bagi anak. Neraka yang ciptakan para orang-orang dan lingkungan yang tidak peduli anak. Tubuhnya direngguh paksa, mahkotanya direnggut pula. Anak-anak menjadi generasi yang layu sebelum berkembang. Banyaknya kekerasan seksual pada anak belakangan ini membuat aktivis perlindungan anak prihatin. Kekerasan seksual terhadap anak sudah sampai pada titik lampu merah, sebagai tanda bahaya. Mereka menyebut kondisi saat ini sebagai masa darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagai bentuk kepedulian dan untuk menggalang aksi solidaritas, aktivis perlindungan anak dan pihak-pihak yang peduli turun ke jalan di Jakarta.

Mereka menyuarakan tanda bahaya kekerasan seksual tersebut. Tujuannya agar negara bisa lewat aparat penegak hukum bisa mengambil langkah dan kebijakan untuk mengurangi korbankorban yang terus berjatuhan. Bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli dan mawas diri agar anak mereka tidak ikut jadi korban.

Kasus Terbanyak Kondisi memprihatinkan tersebut tidak saja bergaung di pusat dan terjadi di daerah lain. Di Provinsi Kepri, kekhawatiran serupa juga terjadi. Kasus pencabulan, kekerasan seksual dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan kasus terbanyak yang diterima dilaporkan dan ditangani Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sejak lembaga ini ada di Kepri.

Sepanjang tahun 2012, KPPAD Kepri menerima pengaduan sebanyak 152 kasus dan mendampingi sebanyak 213 anak. Kasus pencabulan merupakan yang terbanyak, yaitu 55 kasus. Dari 55 kasus pencabulan dan ESKA tersebut, pelaku dewasa sebanyak 49 orang dewasa dan 6 pelaku yang masih berusia anak.

Jumlah kasus dan korban pencabulan tersebut baru yang diadukan ke

ERRY SYAHRIAL SPd MPdI Komisioner KPPAD Kepri KPPAD Kepri, belum lagi kasus-kasus pencabulan yang tidak diadukan ke KPPAD Kepri, tidak dilaporkan ke polisi dan yang belum terungkap.

Kasus pencabulan, kekerasan seksual dan ESKA ibarat fenomena gunung es. Yang kelihatan hanya bagian puncak saja, sementara fakta yang sebenarnya di tengah masyarakat lebih banyak lagi dan mengejutkan.

Meningkatnya kasus pencabulan yang terjadi di Kepri terutama di Batam juga membuat kalangan dokter terkejut dan risau. Seperti kerisauan yang disampaikan salah seorang dokter kandungan/kebidanan yang hampir tiap hari melakukan visum terhadap anak-anak korban pencabulan. Katanya, jumlah korban pencabulan yang divisum belakangan ini meningkat tajam, mengalahkan permintaan visum kasus KDRT. Tidak saja dari sisi jumlah korban yang divisum yang membuat sang dokter terkejut, tapi juga dari hasil visum yang dilakukan. Kebanyakan hasil visum menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencabulan yang dialami korban, pelajar SMP dan SMA, bukan terjadi sekali atau beberapa kali dalam hitungan jari, tapi sudang sering kali.

Setelah menjadi korban pencabulan, anak memanfaatkan kehilangan perawannya itu untuk mendapatkan uang dengan melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Baik dilakukan sendiri atau terlibat dalam jaringan yang mengeksploitasi anak secara seksual. Pada titik ini anak bisa dikatakan sebagai korban ESKA. Seperti yang dialami dua remaja Batam yang baru-baru ini terjerat sindikat trafiking di Singapura.

Melihat kecendrungan yang terjadi, diprediksi jumlah kasus pencabulan dan kekerasan seksual pada anak terus merangkak naik pada tahun 2013 ini dan tahun-tahun ke depan. Ini terjadi karena lingkungan atau dunia anak belum bertambah baik dan belum nyaman. Berbagai faktor menjadi penyebab anak rentan menjadi korban pencabulan, kekerasan seksual dan ESKA. Pengaruh lingkungan dan teknologi informasi sangat berdampak pada anak. Dibandingkan orang dewasa, anak

terutama pada usia remaja sangat IBU KORBAN mengandrungi teknologi informasi terutama ponsel sebagai bagian dari tuntutan pergaulan dan gaya hidup.

Teknologi informasi dan fitur-fitur yang melekat padanya seperti BBM, jejaring sosial dan lainnya semakin mendekatkan korban dengan pelaku dalam berinteraksi. Tanpa disadari akhirnya anak terperangkap di dalamnya bila bertemu dengan orang yang salah dan berniat jahat. Kebanyakan anak dan para orangtua baru sadar ketika anaknya sudah menjadi korban.

Kegeraman salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Batam yang menyidangkan kasus pencabulan terhadap siswi SMP baru-baru ini perlu menjadi renungan bagi kita. Di persidangan, ia mengungkapkan bahwa selama sebulan ia bisa menyidangkan lebih dari 6 kasus pencabulan anak.

Rata-rata korban adalah pelajar SMP. Katanya, umumnya korban kenal dan terperangkap dalam jebakan pelaku via BBM (BlackBerry Massanger). Yang bikin miris, korban sangat mudah terpedaya ajakan pelaku tanpa berpikir panjang akan akibat dan resikonya.

Dari assesment yang dilakukan KPPAD terhadap korban pencabulan selama ini, di antara kasus pencabulan yang dialami pelajar, beberapa kasus pencabulan terjadi di awal-awal pertemuan dengan pelakunya, bahkan ada yang terjadi pada pertemuan pertama.

Korban tidak menyadari risiko yang bakal dihadapinya seperti dampak kehilangan perawaan bagi masa depannya, hamil di usia dini, terlibat masalah hukum, terancam putus sekolah, dan sebagainya. Kurangnya pemahaman dan ada temen-teman yang melakukan hal serupa sehingga kehilangan perawan dianggap hal yang biasa.

Belum Ada Efek Jera Merangkak naiknya kasus pencabulan dan ESKA disebabkan bererapa faktor. Salah satu faktor yang ikut memicu meningkatnya kasus pencabulan tersebut adalah lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku pencabulan dan ESKA. Pelaku belum mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. Lantaran hukuman yang diberikan selama ini kepada pelaku pencabulan dan ESKA belumlah maksimal.

Dari pengawasan yang dilakukan KPPAD Kepri, sampai saat ini belum ada pelaku pencabulan yang dihukum berat, di atas 10 tahun. Rata-rata hukuman yang diberikan sangat rendah.

Padahal ancaman hukuman pencabulan terhadap anak yang tertera pada pasal-pasal UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat berat, bisa sampai 15 tahun.

Bila diberikan hukuman maksimal mungkin para pelaku bisa kapok dan orang-orang yang berniat serupa mengurungkan niatnya.

Lemahnya penegakkan hukum ini juga terlihat dari adanya upaya perdamaian dan menghentikan kasus pencabulan di tengah jalan. Upaya perdamaian dan mengalihkan penyelesaian kasusnya keluar dari sistem peradilan memang bisa dilakukan. (batampos.co.id)

ADNAN GAYO

KASUS kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia jumlahnya tak sedikit. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 2012 saja menerima sekitar 1.634 kasus kekerasan seksual pada anak. Dan insiden paling baru menimpa R (11 tahun), bocah yang meninggal dunia karena dugaan perkosaan. Kejadian itu membuat Komnas PA melihat Indonesia dalam Darurat Kekerasan Seksual pada Anak.

"Dengan Darurat Kekerasan Seksual pada Anak, kita ajak masyarakat mendesak pemerintah memberikan jaminan perlindungan pada anakanak dari kekerasan seksual," kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait.

Menurut Arist, Darurat Kekerasan Seksual itu menjadi ancaman di Indonesia. Dari data yang dimiliki, pada 2012 saja Komnas PA mendapat

2.637 laporan. Dan 62 persen merupakan kasus kekerasan seksual pada anak-anak.

"62 Persen merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat korban. Dan jumlahnya meningkat 10 persen dari tahun 2011," tambahnya.

Pada 2011, dari laporan Komnas PA yang diterima sebanyak 52 persen merupakan kasus kekerasan seksual pada anak-anak. Dan dari laporan itu, belum ada korban yang hingga tewas.

Kebanyakan korban mengalami lukaluka berat, vaginanya mengalami kerusakan, dan korban anak-anak itu menjadi stres dan depresi.

Kasus R menjadi pertama kalinya dan terjadi di awal 2013 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan ini membuat Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Bocah R nyawanya tidak terselamatkan setelah koma selama 4 hari.

Bocah yang diduga korban perkosaan itu mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu 6 Desember pukul 06.00 WIB di RSUP Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur.

R merupakan putri bungsu dari enam bersaudara pasangan suamiistri Sunoto (54) dan Asri (50). Sang bunda, pada Kamis 3 Januari mengatakan kondisi putrinya menurun drastis sejak dua bulan terakhir. Ia mengalami kejang dan penurunan suhu tubuh.

Pada 29 Desember 2012 lalu, R dibawa ke Intensive Care Unit (ICU) RSUP Persahabatan. Saat dokter melakukan penanganan pertama, ditemukan luka lama tak tertangani pada area kemaluan bocah malang tersebut. (FR/BBS)

Orangtua Harus Lebih Berhati-hati BANYAKNYA persoalan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak, belakangan ini kian meresahkan.

Salahsatunya, seperti kasus pelecehan seksual yang dialami gadis berusia 15 tahun warga Jalan Pulau Buru Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi oleh seorang pria beristri, IM (34).

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Sumut menilai, tindakan yang belakangan marak terjadi terhadap anak di bawah umur sudah dalam kondisi darurat.

“Tindakan pria beristri yang merenggut kegadisan anak di bawah umur merupakan tindakan kekerasan.

Banyaknya kasus demikian itulah yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak berada di kondisi darurat,” kata Anggota KPAID Sumut Muslim Harahap, beberapa waktu lalu.

Muslim mengungkapkan, dari data yang dihimpun KPAID, setiap hari hampir terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah.

Untuk itu KPAID meminta aparat penegak hukum harus bertindak tegas dengan memberikan saksi sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungaan

Anak. “Pelakunya agar dijerat dengan UU Perlindungan Anak,” tegas Muslim Haharap.

Menurutnya, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau mengancam anak melakukan hubungan intim dapat dipenjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun serta didenda Rp300 juta.

“Selain itu pelaku juga bisa dijerat dengan KUHP,” tegas Muslim. Dia menambahkan, dengan adanya pasal ini, penegak hukum hendaknya serius menuntaskan terjadinya tindak pidana perenggutan kegadisan bocah yang masih berusia 15 tahun.

Untuk pemulihan mental anak yang mengalami tindakan kekerasan itu, diharapkan Pemko Tebingtinggi bisa turuntangan dengan menyediakan bantuan hukum dan psikolog untuk memulihkan kondisi mental anak.

Dalam kasus ini, Muslim Harahap juga mengingatkan orangtua senantiasa lebih berhati-hati lagi mengawasi dan menjaga putra-putri mereka.

“Orangtua agar lebih berhati-hati lagi di dalam menjaga anak mereka,” imbau Muslim Harahap. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

SUMUT / ACEH

Kesuksesan Sensus Pertanian Tentukan Arah Pembangunan DIALOG - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, saat menerima kehadiran pengurus PWI perwakilan Langkat di Rumah Dinas Bupati, Selasa. (KPK POS/JUL)

HPN Langkat Diwarnai Berbagai Kegiatan STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, secara pribadi akan memberikan 2 paket Umroh yang diperuntukan bagi masyarakat umum dan anggota PWI serta 1 Unit sepeda motor untuk hadiah utama lucky draw jalan santai pada rangkaian puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI ke 67 tingkat Sumatera Utara yang akan dipusatkan di Stabat, 27 April mendatang.

Hal tersebut terungkap ketika beberapa pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Langkat yang dikomandoi Ketua H. Ibnu Kasir beserta sejumlah anggota diantaranya Hasan Basri, SAg, Abdul Malik Ariadi, M. Arfan, Alimuddin Lubis, Darwis Sinulingga, Herry Putra Ginting, Selamat SPd diterima Bupati di rumah Dinas, Selasa.

“Mari bersama kita sukseskan rangkaian acara demi acara,” ajak Bupati yang didampingi Asisten Adm. Umum Sura Ukur dan Kabag Humas Rizal Gultom. Bupati berharap berbagai acara dapat berjalan lancar, sukses dan memberikan kesan baik bagi berbagai kalangan.

Ketua PWI Langkat H. Ibnu Kasir mewakili rekanrekannya menyampaikan terima kasih dan rasa kebanggaan terhadap Bupati Langkat yang sangat mendukung agar kegiatan agenda tahunan pers tersebut dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

“Terima kasih Pak Bupati, sekuat tenaga kami akan

berupaya mensukseskan acara ini,” ujar sesepuh wartawan di Langkat itu seraya meminta kepada rekan-rekannya yang lain untuk terus mendukung dan berkerja demi suksesi penyelenggaraan sejumlah rengkaian kegiatan HPN. Secara terpisah Kabag Humas Rizal Gultom dan Koordinator acara Hasan Basri menjelaskan, rangkaian acara akan dimulai dengan kegiatan Penghijauan pada, Kamis (18/4). Kemudian Sunat Masal di 2 tempat di Stabat pada hari yang sama dan Salapian (19/4), dilanjutkan Seminar Sehari di Gedung PKK pada Selasa (23/4), Tabligh Akbar di Masjid Raya Stabat, Kamis (25/ 4) dan Pameran yang direncanaklan berlangsung selama ± 5 hari yang akan diisi dengan satu diantaranya Donor Darah serta Puncak Acara Gerak Jalan Santai dengan lucky draw hadiah-hadiah yang menarik pada Sabtu (27/ 4).

Secara terpisah Ketua PWI Sumut Drs M Syahrir didampingi Sekretaris Edward Thahir SSos, mengemukakan kegiatan ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa peran pers tidak dapat dipisahkan dari setiap sendi kehidupan masyarakat. ”Karena itu, tema sentral HPN dan HUT ke-67 PWI tingkat Sumut tahun 2013 mengusung semangat Pers bermutu bangsa maju, dan PWI untuk masyarakat,” jelasnya. (JUL)

GALIAN C DI LAHAN PTPN 2

Masyarakat Kecewa, Pemkab dan Polres Tidak Bertindak TAMORA - Kejenuhan masyarakat terhadap suatu persoalan yang tak kunjung ditindak oleh aparat pemerintahan dan kepolisian merupakan suatu bukti bahwa masyarakat sudah hampir tidak percaya lagi kepada pemerintah dan lembaga kepolisian.

Satu persoalan yang tak kunjung ditindak tegas dan diproses secara hukum, salahsatunya aktivitas galian C ilegal yang dilakukan sejumlah oknum di atas lahan PTPN-II Afdeling-I kebun Bandar Kllipa. Tepatnya di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Seorang tokoh masyarakat M. Yunan Rangkuti kepada wartawan Kamis (11/4) malam mengatakan, masyarakat sangat kecewa terhadap pemerintahan dan kepolisian. Seharusnya aktivitas galian C di atas lahan PTPNII tersebut segera ditindak sesuai hukum. "Apa lagi

warga telah diresahkan dengan keluar masuknya truck tronton pengangkut tanah galian itu,” terangnya.

Masyarakat Desa Bangun Sari Baru sampai saat ini tidak ada memberi tanda tangan persetujuan terhadap aktivitas galian C ilegal untuk beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat. "Dan masyarakat hanya membolehkan jalan dilintasi akan tetapi jangan ada operasi galian C," katanya.

Lanjutnya, pemerintah daerah dan aparat kepolisian seakan berdiam diri, terutama yang nomor satu adalah kepolisian yang tak tegas menindak para pelaku galian C ilegal tersebut. "Apalagi, menurut informasi, aktivitas galian C ilegal itu telah dilaporankan pihak Manager Kebun PTPN-II ke Polres Deli Serdang," kata Yunan Rangkuti yang sudah lama berdomisili di Desa Bangun Sari Baru.

(TIM)

Gerak Jalan Sehat Bersama Penyelenggara Pemilu STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melepas gerak jalan sehat yang dilaksanakan penyelenggara Pemilihan Umum yang diikuti PPK dan KPPS seKabupaten Langkat serta anggota Parpol peserta pemilu 2014, di Kantor KPU Langkat, Minggu.

Bupati atas nama pemerintah menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program Komisi Pemilihan Umum, yang pada hari ini melaksanakan tahap awal melaunching gerak jalan sehat menuju Pemilu jujur dan Adil, dalam rangka menyongsong Pemilu Legeslatif 2014 yang dilaksanakan serentak secara Nasional.

Haji Ngogesa Sitepu,SH

yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kab.Langkat mengatakan bahwa partai Golkar siap, untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu legeslatif tahun 2014 yang akan datang. Semoga berjalan dengan tertib dan aman.

H. Ngogesa Sitepu didampingi ketua KPU Langkat Margono Zumintoro, SH dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Syahrial Harahap, Wakil Ketua DPRD Langkat Surialam, Anggota DPRD Kangkat, M. Syahrul, Kadis Pora Langkat T.M. Auzai, Kados Catpil Ruswin dan pengurus Porpol lainnya serta ratusan penyelenggara Pemilu mengikuti acara gerak jalan sehat .(JUL)

BATUBARA - Mendapatkan data statistik usaha pertanian secara lengkap dan akurat yang dipergunakan sebagai bahan memperbaiki kualitas perencanaan agar memudahkan sistem monitoring maupun evaluasi atas hasil-hasil pembangunan sektor pertanian salah satunya melalui sensus pertanian.

Pemerintah Kabupaten Batubara dan Badan Pusat Statistik mengadakan kegiatan Sosialisasi Sensus Pertanian (ST 2013) tingkat Kabupaten Batubara, Selasa, di aula Bupati Batubara, Lima Puluh.

Sosialisasi dibuka secara resmi Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM melalui asisten II H.Helman Herdadi SH MAP dihadiri pimpinan SKPD, Camat, gabu-

ngan kelompok tani dan nelayan se Batubara.

Helman Herdadi mengatakan, sesuai dengan amanat Undangundang RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik yang mengatur bahwa sensus pertanian diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali sejak tahun 1963.

Di Kabupaten Batubara merupakan sensus pertanian yang pertama kali dilaksanakan dan cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian (ST 2013) berdasarkan sejumlah rekomendasi dari salah satu badan PBB, yaitu Food dan Agriculuture Organization (FAO).

Rangkaian pelaksanaan sensus pertanian dimulai dengan pencacahan lengkap (listing) dan data yang diperoleh selama sensus pertanian mencakup pemuktahi-

ran data dari seluruh pelaku usaha pertanian di subsektor pangan, hortikultura, bidang perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta rumah tangga pertanian.

Sensus pertanian merupakan kegiatan besar, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan beberapa tahapan baik dari tahapan persiapan sampai pelaksanaannya, karena kesuksesan sensus pertanian akan menentukan arah pembangunan sektor pertanian. Data tersebut sebagai bahan rekomendasi penting bagi pembangunan sektor pertanian sepuluh tahun kedepan.

"Untuk itu diminta kepada semua stakehoders dan badan terkait berpartisipasi dan mendukungnya serta petani sebagai sumber informasi," ujarnya.

Sensus Pertanian akan dilakukan pada tanggal 1 – 30 Mei 2013 secara serentak di seluruh Indonesia mencakup 33 provinsi, 497 Kabupaten/Kota dan 77.114 Desa/

Kelurahan dengan mengambil tema; “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik”, dengan metode pendataan melalui kuisioner kepada pelaku usaha pertanian.

Hasil ST 2013 akan digunakan untuk perencanaan implementasi kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian pada kementrian lembaga terkait. Pencacahan ST 2013 mencakup seluruh usaha pertanian, baik pada rumah tangga biasa, perusahaan berbadan hukum, maupun selain rumah tangga biasa dan perusahaan berbadan hukum.

"Kepada para Camat agar membantu BPS dalam melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan sesnsus pertanian 2013 di wilayah masing-masing," pungkasnya.

(SAHREL)

Sektor Pertanian Berperan Penting SEI RAMPAH - Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mendapatkan data statistik usaha pertanian secara lengkap dan akurat yang dipergunakan sebagai bahan memperbaiki kualitas perencanaan agar memudahkan sistem monitoring maupun evaluasi atas hasil-hasil pembangunan sektor pertanian salah satunya melalui sensus pertanian.

Untuk mendukung gerakan sensus pertanian, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS Provsu) mengadakan kegiatan Sosialisasi Sensus Pertanian (ST 2013) tingkat Kabupaten Sergai.

Sensus Pertanian akan dilakukan pada tanggal 1 – 30 Mei 2013 secara serentak di seluruh Indonesia mencakup 33 provinsi, 497 Kabupaten/Kota dan 77.114 Desa/ Kelurahan dengan mengambil tema “Menyediakan Informasi

untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik” dengan metode pendataan melalui kuisioner kepada pelaku usaha pertanian.

Sosialisasi yang diselenggarakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin, dibuka secara resmi Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Anggota DPRD Sergai Rasdiaman Damanik, Asisten Admum H. Rapotan Siregar SH, MAP, Staf Ahli Bupati, Perwakilan BPS Provsu, para Kepala SKPD dan Camat seSergai, Kepala BPS Sergai Ir. Ida Suswati M.Si, para Kepala UPTD dan Kelompok Usaha Pertanian seKabupaten Sergai dan undangan.

Dalam sambutannya Wabup Soekirman mengatakan sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik yang menga-

FOTO BERSAMA - Wabup Sergai Soekirman didampingi Sekdakab Haris Fadillah, foto bersama dengan Perwakilan BPS Provsu dan Ketua BPS Sergai Ir. Ida Suswati M.Si, usai membuka acara Sosialisasi Sensus Pertanian (ST 2013) tingkat Kabupaten Sergai. (KPK POS/ARM) tur bahwa sensus pertanian diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali sejak tahun 1963. Dan untuk tahun sensus pertanian merupakan sensus yang keenam kalinya yang dilaksanakan secara nasional.

Untuk Kabupaten Sergai jelaskan Wabup Soekirman, merupakan

sensus pertanian yang pertama kali dilaksanakan dan cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian (ST 2013) berdasarkan sejumlah rekomendasi dari salah satu badan PBB, yaitu Food dan Agriculuture Organization (FAO).

(ARM)

Ngogesa Bantu 11.398 Siswa Peserta UN STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, secara pribadi memberikan bantuan seperangkat alat kelengkapan Ujian Nasional (UN) bagi 11.398 siswa-siswi SMA, SMK, MA peserta UN se-Kabupaten Langkat tahun 2013.

Alat kelengkapan yang berisikan antara lain pinsil 2B, penghapus, pengraut pinsil, kotak pinsil dan alas papan ujian diserahkan Bupati secara simbolis langsung kepada para siswa-siswi di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Senin.

Bupati mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan UN tidak saja diukur dari pelaksanaannya yang berlangsung tertib, lancar dan aman, akan tetapi kesuksesan juga ditunjukkan dengan peningkatan standar nilai kelulusan yang dicapai para pelajar secara jujur dan

bertanggung jawab.

“Serius dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri, serta tak lupa selalu menjaga kesehatan dan berdo’a agar meraih prestasi,” pesan Bupati kepada para pelajar seraya mengingatkan andaipun diri sudah sarat prestasi tetapi moral dan akhlak jangan abaikan.

Sebelumnya Kadis Dikjar H. Sujarno SSos MSi melaporkan, pada tahun ini para peserta UN tingkat SLTA yang akan melaksanakan ujian sebanyak 11.398 orang dengan rincian SMA 61 sekolah dengan jumlah siswa 4.940, MA 43 sekolah jumlah siswa 1.655 siswa dan SMK 44 sekolah dengan siswa 4.803 siswa.

Para peserta UN akan diberikan 30 paket soal yang berbeda-beda pada setiap siswa sehingga tidak dapat saling mencontoh satu sama

lain, dijelaskannya juga bahwa pembuatan soal dan pendistribusiannya nanti akan dikawal langsung oleh pihak Mabes Polri, Polda, Polres sampai dengan ang-

gota Polsek pada saat didistribusikan ke sekolah-sekolah demi keamanan dan kelancaran proses pelaksanaan UN. (JUL)

ALAT TULIS - Bupati Langkat Haji Ngogesa serahkan paket alat tulis untuk kelengkapan ujian bagi peserta UN se-Kabupaten Langkat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

MDA Bustanur Rohmah Diresmikan BINTANG BAYU - Manajer Kebun Silau Dunia, Ir Junior Siagian didampingi Istri, Rabu sore pekan lalu, meresmikan pengoperasian Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Bustanur Rohmah Desa Bandar Negeri, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai. Hadir pada acara tersebut Camat Bintang Bayu diwakili Usman Siregar SSos (Sekcam), Askep Rayon-A Hadi Syahputra SP, Askep Rayon-B Ir.Ahmad Efendi Nasution, Kepala Desa Bandar Negeri Apriadi Syahputra, para asisten, Ketua SPBun Syawaluddin Marpaung, pengurus BKAI/IKBI serta para guru dan murid.

Ketua BKAI Sugianto SP selaku penanggung jawab, dihadapan Manajer melaporkan bahwa meski kegiatan dilakukan secara sederhana namun diharapkan bisa memberikan makna tersendiri. Dikatakannya, untuk rencana kerja BKAI selanjutnya ialah pembuatan pagar masjid Afdeling-II yang saat ini masih terkendala. Berikutnya berlanjut pada pembangunan MDA Afdeling IV. Selain itu kegiatan pengajian bulanan tetap dilakukan dengan melibatkan pengurus IKBI. Terkait peresmian MDA Bustanur Rohmah, Sugianto

meminta para guru untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas untuk mengimbangi fasilitas yang telah disediakan.

Sementara itu Manajer Kabun Silau Dunia, Ir.Junior Siagian menggambarkan, bahwa peresmian MDA adalah awal dari cikal bakal pembentukan manusiamanusia yang berkarakter.

Pendidikan agama adalah modal untuk membentengi diri dari halhal yang negatif. "Manajemen

Kebun Silau Dunia sangat mendukung apa saja program BKAI yang sifatnya untuk pembangunan mental para siswa," ucap Junior.

Ditempat yang sama, ketua pelaksana pembangunan Hermansyah SPd secara khusus kepada KPK Pos memaparkan, jumlah ruang kegiatan belajar ada tiga ditambah satu kantor guru plus dua kamar mandi. Dari PKBL Kebun Silau Dunia diterima

bantuan berupa bahan bangunan sekitar 70 %, dari BKAI Rp25 juta, dan swadaya masyarakat Rp5 juta. Secara keseluruhan bagunan ini menghabiskan dana Rp195 juta dan rampung dikerjakan sekitar 3,5 bulan.

"Awalnya ada saja kendala, namun berkat kerjasama semua pihak pengerjaan MDA ini rampung dikerjakan. Hitunghitung amal lah pak Manik," ujar Herman.(ARM)

GUNTING PITA - Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian disaksikan para Karpim melakukan gunting pita tanda peresmian MDA Bustanur Rohmah.

(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

Budaya Musyawarah Harus Terus Dikembangkan PERBAUNGAN - Budaya bermusyawarah dan gotong royong harus terus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam merencanakan, mengidentifikasi masalah-masalah pertanian serta mengembangkan usahausaha pengelolaan usaha tani dan sumber daya pendukungnya.

Kelompok tani dengan bantuan tenaga penyuluh pertanian secara kreatif dapat menjajaki tanaman budidaya yang memiliki nilai jual tinggi.

Seperti bawang merah dan bawang putih untuk dapat dikembangkan di daerah ini.

Dengan demikian diharapkan akan muncul ide-ide dan kreativitas baru dalam mengembangkan sektor pertanian.

Hal ini diungkapkan Wabup Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutan dan arahannya pada acara peresmian Saung Tani dan masa turun tanam tahun 2013 Gapoktan Melati Jaya di Dusun Tontong II Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, Jumat lalu.

Acara peresmian saung tani di Desa Melati II ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wabup Soekirman didampingi Ketua DPC GOPTKI Ny. Marliah Soekir-

SAUNG TANI - Wabup Sergai Soekirman didampingi Ketua DPC GOPTKI Ny. Marliah Soekirman, Kepala BP2KP Sergai Setiyarno SP, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala dan Camat Perbaungan Drs. Akmal menggunting pita sebagai pertanda diresmikannya Saung Tani dan dimulainya masa turun tanam tahun 2013 Gapoktan Melati Jaya Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. (KPK POS/ARM) man, Kepala BP2KP Sergai Setiyarno SP, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala dan Camat Perbaungan Drs. Akmal.

Lebih lanjut Wabup Soekirman minta kepada para anggota Gapoktan Melati Jaya secara khusus agar saung tani yang dibangun dari dana APBD Provinsi Sumut tahun 2012 ini dapat diberdayakan secara optimal.

Digunakan sebagai tempat berkumpul, berembug dan bermusyawarah seluruh anggota kelompok tani dalam merencanakan, menyusun

dan membahas permasalahan serta mencari solusi yang tepat guna mencapai tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kepada kepala desa diinstruksikan agar mencari para petani-petani pintar yang sudah berinovasi dan berhasil mengembangkan suatu budidaya agar menjadi penyuluh swadaya sekaligus motivator bagi para petani lainnya.

Sebelumnya Ketua Gapoktan Melati Jaya Mustariono mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sergai

khususnya pemerintah desa yang mengizinkan pembangunan saung di atas tanah desa. Semoga keberadaan saung ini akan menunjang kemajuan pertanian di desa ini, harapnya.

Kades Melati II Supardi dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih atas pembangunan irigasi yang telah dilaksanakan di tahun 2012 untuk 4 dusun di desa ini. Supardi berharap pada tahun 2013 ini Pemkab Sergai akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian di desa ini. (ARM)

SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dengan kebaikan orang-orang yang telah memfasilitasi kegiatan Dzikir ini berarti telah memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga setiap kebaikan yang dilakukan oleh fasilitator akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, Amin.

Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mengharapkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang baik, yaitu masyarakat yang memahami serta menjalankan agamanya dengan benar.

Memiliki watak yang religius, dan senantiasa mengembangkan intelektualnya. Hal ini sesuai dan sejalan dengan tujuan program

Imtaq yang menjadi salah satu program penting di Kabupaten Asahan guna mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu Terwujudnya Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan upaya mempersiapan generasi muda agar mampu memiliki kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa mendatang. Dan keberhasilan dibidang pendidikan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pengeloaan potensi SDM sehingga program bidang pendidikan yang telah digariskan dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan penuh kesungguhan.

“Selain usaha belajar, kita juga harus terus berdoa dan

berdzikir dan diakhir UN mari kita bersyukur. Jangan diakhir UN nantinya seluruh pelajar coret-coret baju, tapi lakukan hal yang positif seperti sholat berjemaah atas usainya UN “ kata Bupati dihadapan ribuan pelajar asal Air Joman, Silo Laut dan Tanjung Balai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Drs H Ismail menjelaskan bahwa kegiatan dzikir dan doa ini dilakukan selama empat hari dimasing-masing Kecamatan, diantaranya di Kisaran Barat lokasi di Gedung Olah Raga Kisaran dan Kisaran Timur lokasi di SMAN I Kisaran, Kecamatan Air Joman, Silo Laut dan Tanjung Balai dzikirnya digabungkan. (IN)

TP.PKK Berperan Dalam Pembangunan Masyarakat BATUBARA - TP.PKK menggelar pelatihan keterampilan di aula Bupati Batubara, Lima Puluh, Selasa. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah program kerja penggerak PKK Kabupaten Batubara program kerja membidangi tentang sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga.

Kegiatan ini dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE serta dihadiri Ketua Dharma Wanita Kabupaten Batubara Ny Siti Aida Erwin.

Batubara Tuan Rumah Gladi Posko Sumut 2013 BATUBARA - Kabupaten Batubara ditunjuk sebagai tuan rumah gladi Posko tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sekaligus membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana yang melibatkan berbagai unsur terdiri tokoh adat/ masyarakat, pemuda dan pelajar sebagaimana arahan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu, DR Asrin Nasution beserta Kepala BPBD Batubara Achmadan Chair SSos MAP, Kepala Diskanla, Ir Rinaldi dan staf, Jum'at.

"Ini suatu kepercayaan bagi Batubara yang siap menjalankan petunjuk sebagai-

mana diarahkan demi kesuksesan acara," sebut Arya.

Sedangkan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas perikanan dan kelautan diharapkan bersinergi baik mensosialisasikan Ranperda mengatur masalah tambak apung salah satu program Pemkab Batubara dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, di luar sebagai nelayan menangkap ikan, demi mewujudkan sejahtera dan berjaya sebagaimana harapan.Terkait Gladi Posko Sumut Tahun 2013 sebagaimana dijelaskan Kepala BPBD, DR Asrin Nasution akan memfasilitasi segala sesuatun yang diperlukan.termasuk dana dianggarkan melalui APBN untuk dikucurkan ke Pemkab Batubara. (SAHREL)

KIP Sumut Gelar Dialog Publik

Sambut UN, Ribuan Pelajar Asahan Gelar Doa dan Dzikir KISARAN - Menyambut kedatanag Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Asahan tahun 2013, ribuan pelajar terdiri dari SMA dan SMP dan sederajat melakukan acara doa dan dzikir akbar secara bersama-sama.

Acara dzikir yang dilaksanakan di Desa Lubuk Palas, Rabu, langsung dihadiri Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Ismail serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tim Iman dan Taqwa (Imatq).

Dalam arahan Bupati Asahan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi Dzikir Akbar tersebut. Berdasarkan Hadist Rasulullah

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE menyampaikan, kegiatan pelatihan ini sangat baik untuk meningkatkan kemampuan para kaum perempuan dalam membangun rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. “Seringkali, PKK dianggap tidak memiliki peran penting dan seringkali diabaikan oleh masyarakat. Padahal, PKK mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan di mas-

yarakat. Salah satunya membina ibu-ibu rumah tangga baik di Kabupaten maupun di pedesaan untuk mengembangkan keterampilannya serta pengetahuannya,” ujarnya.

Para kaum ibu berlomba untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Salah satunya memanfaatkan faktor-faktor produksi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada disekitarnya yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

"Saya berharap, agar peser-

ta dapat mengembangkan ilmu pada pelatihan ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan keluarga dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas,’’ tuturnya.

Penyelenggara kegiatan Ny Elizar SH menjelaskan pelatihan yang berlangsung sehari penuh dengan nara sumber Ny Lidya, Rina Alia Gani. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari pengurus dan anggota PKK dan Darma Wanita se Batubara.(SAHREL)

Bupati: Seni Nasyid Benteng Masuknya Budaya Asing KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara resmi membuka acara Festival Nasyid tingkat Kabupaten Asahan di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Selasa Malam.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan mengatakan Festival Nasyid tingkat Kabupaten Asahan ini merupakan salah satu upaya dan sarana untuk meningkatkan pembinaan kesenian dan kebudayaan di kabupaten Asahan, juga seni nasyid dengan segala syair dan liriknya mengandung nilai-nilai moral religius dan edukatif.

Kemudian sentuhan kata dalam syair nasyid dapat menggugah nurani insaniah, sehingga mampu mempengaruhi manusia untuk melakukan perbaikan dari perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Disamping itu, seni nasyid juga dapat menjadi benteng masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan moral.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan saya menyambut baik penyelenggaraan festival nasyid ini, semoga festival ini dapat menjadi hiburan bagi masyarakat dan semakin mendekatkan

kita kepada seni budaya Islam,“ kata Bupati Asahan.

Selain itu, Bupati juga mengatakan kejuaraan festival nasyid bukanlah tujuan akhir, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana seni nasyid dapat berkembang luas di tengahtengah masyarakat Asahan, tidak hanya di kalangan orang-orang tua tetapi juga generasi muda, tidak hanya di kalangan anak-anak yang berpendidikan Agama tetapi juga di kalangan anak gaul, tidak hanya diperdengarkan dalam kegiatan festival atau perayaan hari-hari besar Islam tetapi juga pada acara resmi lainnya.

“Inilah tujuan yang sebenarnya dari pelaksanaan festival nasyid, bagaimana agar seni nasyid dapat diminati secara luas dan menjadi gaya hidup di tengah masyarakat,“ kata Bupati, seraya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan festival nasyid ini sebagai momentum untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Apabila kita bersatu maka kita akan kuat dan tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan secara bersama.

Dari kegiatan festival nasyid,

Bupati Asahan mengharapkan akan melahirkan peserta yang berkulitas untuk mengikuti festival tingkat provinsi atau nasional. Untuk duta nasyid Asahan yang nantinya Pemkab Asahan akan merekrut dari beberapa peserta festival.

“Yang juara bukan secara otomatis akan mewakili ketingkat berikutnya, namun beberapa peserta akan dicampur sesuai kualitas yang dilihat dewan juri. Sehingga Asahan nantinya akan melahirkan tim nasyid yang solid dan sempurna mengatasnamakan Asahan dengan harapan akan keluar sebagai juara nantinya,“ kata Taufan.

Panitia Penyelenggara Festival Nasyid, Zainal Aripin Sinaga mengatakan festival nasyid merupakan salah satu program Pemkab Asahan dalam rangka meningkatkan seni kearifan lokal yang sejak dulu telah ada di Bumi Asahan.

Festival nasyid diikuti 25 Kecamatan dengan golongan Putra dan Putri, untuk peserta putra sebanyak 21 tim, putri sebanyak 25 tim. “Peserta yang terbaik nantinya akan diberi piagam penghargaan, tropy dan uang tunai,“ kata Zainal seraya mengatakan kegiatan dilakukan mulai 9 hingga 12 April 2013. (IN)

KISARAN - Komisi Informasi Publik Sumatera Utara (Sumut) mengelar acara dialog tentang implementasi undangundang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik kepada sejumlah elemen masyarakat Asahan di Aula Melati Pemerintah Kabupaten Asahan, Senin.

Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Asisten III Pemkab Asahan Khadir Afrin mengatakan, seiring bergulirnya informasi dalam Negara yang ditandai dengan perubahan system pemerintahan Negara yang terjadi sebagai munculnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka perlu system akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan public.

Sehingga informasi sudah barang tentu merupakan hak mutlak sebagai kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

“Pemkab Asahan sangat menyambut baik pelaksanaan dialog publik ini, tentunya harapan kegiatan ini akan semakin memperkokoh terjadinya perubahan dalam menyebarluaskan informasi publi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU. Saya minta semua peserta dapat mengikuti rangkain acara ini dengan baik,“ kata Asisten III Pemkab Asahan.

Dialog tersebut diikuti sejumlah elemen masyarakat, diantaranya lembaga swadaya masyarakat (LSM), Jurnalis, SKPD serta pimpinan lembaga public. Kegiatan dialog ini menghadiri sejumlah nara sumber dari pihak KIP Sumut, yakni Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah, Wakil Ketua Mayjen Simanungkalit dan pengurus KIP lainya. (IN)

Pemkab Asahan Dukung Sensus Pertanian 2013 KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara resmi membuka acara sensus pertanian tahun 2013 di hotel Sabty Garden, Senin.

Dalam amanatnya, Bupati Asahan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan sangat mendukung kegiatan sensus pertanian yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Bahkan sensus pertanian tersebut disambut antusias oleh Bupati Asahan, sebab sensus selain mendukung program pemerintah, juga membantu program pertanian di daerah Kabupaten Asahan.“Saya sangat senang sensus pertanian ini dilaksanakan, karena secara tidak langsung saya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan program pertanian di Asahan,“ demikian kata Bupati Asahan .

Bupati Asahan menjelaskan melalui sensus pertanian, Pemkab Asahan dapat

mengetahui secara akurat kondisi pertanian di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga kedepan program pertanian dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan. Diharapkan petugas sensus nantinya diminta jangan melalukan kolusi terhadap hasil data sensus yang dilakukan. “Lakukan secara jujur dan benar, “ kata Bupati Asahan dihadapan para peserta sosialisasi.

Sementara itu, Kepala BPS Kisaran, Tuti Hidayati menjelaskan bahwa tujuan sensus pertanian 2013 adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat sebagai gambaran struktur pertanian di Indonesia.

Sensus ini dilakukan mulai 1 hingga 31 Mei 2013. ”Harapan kami berikanlah jawaban yang benar kepada petugas, karena jawaban tersebut akan membantu keberhasilan pembangunan dibidang pertanian,“ kata Kepala BPS Kisaran. (IN)

Parbetor Diberi Izin Dirikan Bangunan DELITUA - Penjaga sekolah Pahotton Parsaoran Sihotang (40) warga Jalan Nogio Delitua, akhirnya diberi izin mendirikan bangunan. Pihak yayasan mengeluarkan surat izin mendirikan banguna kepada Sihotang dengan nomor 09 / YPK – GBKP.DT/2012.

Dalam surat izin mendirikan bangunan tersebut, ditentukan bahwa tempat (lokasi) mendirikan ditentukan oleh pihak yayasan/pihak sekolah. Ketentuan lain, Sihotang harus menjaga nama baik sekolah dan tidak memprovokasi murid, orangtua murid dan masyarakat. Apalagi menjelek-jelekan nama baik sekolah.

Apabila terjadi hal tersebut, maka pihak sekolah segera mencabut izin mendirikan bangunan ini dan Sihotang tidak diizinkan lagi mendirikan bangunan di komplek sekolah Masehi.

Jika ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi, maka pihak sekolah mencabut izin mendirikan bangunan dan tidak diperkenankan lagi mendirikan bangunan di komplek sekolah. Demikian surat keterangan izin mendirikan ini diberikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Surat izin sudah diterima Pahotton. Dia dan istrinya Pea beru Ginting siap mentaati ketentuan yang dibuat. (CERIA)

Musholla Kantor Camat Rantau Selatan Diresmikan RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar, Kamis lalu, berkenan meresmikan Musholla Kantor Camat Rantau Selatan. Acara ini dihadiri sejumlah SKPD di Labuhanbatu.

Peresmian Musholla ini ditandai penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.

Camat Rantau Selatan Drs H Ikramsyah Putra Nasution mengatakan, modal

dasar pembangunan Musholla Kantor Camat Rantau Selatan berasal dari Bupati Labuhanbatu. Bangunan dan sumur bor bernilai Rp100 juta.

Camat menganjurkan, para pegawai diwajibkan melaksanakan saat sholat zuhur berjamaah dan dalam dua minggu sekali akan dilakukan siraman rohani atau pengajian yang dilaksanakan oleh AlUstadz Bapak Munir. (SIRAIT)

Musholla yang baru diresmikan.

E D I S I 247 15 - 21 APRIL 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Pilihan 2014 Cuma Mega, Prabowo dan Ical JAKARTA - Pengamat Politik dari UIN Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, setidaknya ada tiga perubahan yang menjadi syarat untuk mengakomodasi calon presiden alternatif. Ia menyebutkan, jika tidak ada perubahan - perubahan tersebut, maka peta politik sudah terprediksi. “Hanya akan ada tiga pasang capres -cawapres,” kata dia.

Gun Gun menyebutkan tiga calon tersebut adalah Abu Rizal Bakrie dari Partai Golkar, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra

dan Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Saya tidak menyebut Demokrat karena belum ada figur kuat selain SBY,” kata dia.

Syarat pertama, menurut Gun Gun adalah perubahan ambang batas syarat pencalonan presiden. Saat ini, partai-partai kecil berharap penghapusan presidential treshold agar dapat mengajukan capres alternatif.

“Tapi tidak mungkin ambang batas dihilangkan,” kata Gun Gun. Ia mengatakan, ambang

batas tersebut masih mungkin untuk diturunkan men-

jadi angka moderat yang diinginkan partai mene-

ngah, yaitu sebesar 15 persen. Dengan ambang batas

Persadaan Marga Silima Harus Mampu Ciptakan Iklim Kondusif STABAT - Didasari semangat Bhineka Tunggal Ika, Kabupaten Langkat yang dihuni multi etnis sampai saat ini dalam keadaan kondusif. Hal ini disampaikan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH ketika membuka Musda Persadaan Marga Silima di Jambur Marga Silima, kemarin.

Lebih lanjut Ngogesa mengatakan suasana kondusif hanya akan tercipta, bila seluruh elemen masyarakat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Keluarga besar Marga Silima kiranya tetap mampu memberikan iklim kondusif, sebagai contoh tauladan terdepan, karena adat masyarakat karo adalah hidup dalam kebersamaan, persaudaraan dan saling menguatkan.

Selanjutnya Ngogesa mengucapkan selamat bermusyawarah untuk memilih pengurus baru. Lakukan musyawarah dan mufakat sesuai dengan mekanisme organisai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. “Jaga marwah Organisasi jangan timbulkan perpecahan, kita semua merupakan keluarga besar Marga Silima,” kata Ngogesa.

Kepada Pengurus lama Ngogesa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang telah dilakukan selama ini, bagi kebangkitan dan kecintaan masyarakat Karo untuk tumbuh dan besar di Bumi

MUSDA - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH memberikan arahan pada pembukaan musda persadaan marga Silima di Jambur Marga Silima.

Langkat, semoga hal ini tetap dilanjutkan oleh kepengurusan yang akan terpilih.

Anggota DPRD Langkat Jiman Tarigan, ST dalam kesempatan ini mengatakan bahwa momen yang sangat berharga ini hendaknya dapat dijadikan sebagai ajang penyerap aspirasi anggota, terutama untuk memberikan pendapat atau ide-ide yang cemerlang, yang akan dituangkan melalui musda ini.

Ketua Persadaan Marga Silima H. M. Yamin Sembiring mengatakan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah,

karena Persadaan Marga Silima melaksanakan Musda untuk memilih pengurus yang baru periode 2013-2018, dan kita patut berbangga karena putra terbaik Karo telah menjadi Bupati Langkat. Mari kita besarkan suku Karo yang ada di Kabupaten langkat.

Lebih lanjut H. M. Yamin Sembiring dalam kesempatan ini memohon maaf kepada seluruh pengurus serta anggota atas segala kekurangan dan kelebihan selama memimpin Persadaan Marga Silima.

Seberlumnya H. Kasim Surbakti ketua panitia mengata-

kan bahwa Haji Ngogesa Sitepu sebagai Pembina Persadaan Marga Silima sudah hapir 5 tahun menjadi Bupati Langkat mari kita bersatu untuk mengusung dan memenangkan putra tarbaik Karo untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi Bupati Langkat untuk ke dua periode.

Hadir dalam acara tersubut Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono, Wakapolres Kompol Safwan Khayat, Ketua Pengadilan Negeri Stabat Ahmad Yasin, SKPD , Tokohtokoh etnis dan undangan lainnya. (JUL)

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Siap Laksanakan UN NIAS - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Drs F.Yanus Larosa MAP mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias telah siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) tahun ini, dan termasuk tim monitoring sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan UN dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian dikatakan Kadis Pendidikan Kabupaten Nias kepada KPK Pos di ruang kerjanya, Jumat (12/3). Menurutnya, pada tahun ini siswa yang akan mengikuti UN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias masing-masing untuk tingkat SD sebanyak 3785 orang, SMP 2288 orang, SMA 411 orang dan

siswa SMK sebanyak 648 orang.

Untuk mensukseskan kegiatan ini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, melaksanakan sosialisasi kepada semua kepala sekolah baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK tentang prosedur operasional standar/pos pelaksanaan UN yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melaksanakan pelatihan kepada guru yang mengasuh bidang studi/mata pelajaran yang di UN-kan mulai dari tingkat SD sampai SMA/ MA/SMK. "Kemudian menghimbau kepada masing-masing sekolah agar melaksanakan bimbingan test kepada siswa yang

akan mengikuti UN," ujar Drs F.Yanus Larosa MAP. Dijelaskan, Ujian Akhir Sekolah (UAS) tingkat SMA/MA dan SMK telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 18 Maret 2013, demikian juga UAS untuk tingkat SMP/MTs dilaksanakan tanggal 18 – 22 Maret 2013, dan UAS tingkat SD/MI dilaksanakan tanggal 8 – 12 April 2013 dengan lancar dan sukses.

Sedangkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dimulai tanggal 15 – 18 April 2013, kemudian UN tingkat SMK dilaksanakan tanggal 15 – 17 April 2013, UN tingkat SMP/MTs tanggal 22 – 25 April 2013, dan UN tingkat SD/MI dilaksanakan tanggal 6 – 8 Mei 2013. Menurut kadis, sistem soal UN yang diterap-

kan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana pada tahun ini soal UN tingkat SD terdapat 5 paket, SMP sampai SMA sebanyak 20 paket.

Dikatakan, pengumuman hasil UN tingkat SMA/MA/ SMK tanggal 24 Mei 2013, pengumuman hasil UN tingkat SMP/MTs tanggal 1 Juni 2013 sedangkan pengumuman hasil UN tingkat SD/MI tanggal 8 Juni 2013.

"Standar nilai kelulusan bagi siswa SMA/MA/SMK adalah 5,5, SMP/MTs 5,5 dengan ketentuan tidak boleh ada nilai di masing-masing bidang studi yang di UN-kan di bawah rata-rata 4, sedangkan nilai kelulusan siswa tingkat SD/ MI ditentukan oleh sekolah masing-masing," katanya. (YAGI)

Pemkab Tobasa Akan Perbaiki 10 Unit Rumah Tak Layak Huni TOBASA - Tahun ini Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memiliki program memperbaiki rumah tak layak huni untuk 10 unit, yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan tahun 2012 lalu Pemkab Tobasa telah melaksanakan program memperbaiki rumah tak layak huni sebanyak 8 unit yang tersebar di enam kecamatan.

Demikian Kepala Dinas Sosial Pemkab Tobasa, Dr Pontas Batubara, Senin di Kantornya.

Pontas mengatakan, program bedah rumah tak layak huni untuk warga yang tak mampu ini bertujuan untuk membantu warga Tobasa agar rumah yang ditempatinya layak huni dan sehat.

“Kita hanya membantu mereka dengan memberikan material bangunan saja, yakni seng, pasir dan semen, sedangkan upah tukangnya

ditanggung oleh pemilik rumah yang dibedah,” kata Pontas Batubara, seraya mengatakan seluruh bahan material bangunan diantar langsung ke lokasi.

Total anggaran yang ditampung per unit, sambung Pontas, berkisar Rp27 juta.

Untuk standar bangunan rumah yang dibedah, adalah bervariasi atau tidak sama, melihat kondisi rumahnya, karena rumah yang dibedah tidak sama kebutuhannya.

“Mungkin ada yang kamar mandinya yang diperbaiki, atau ruang kamar tidur maupun ruang tamu,” tandasnya.

Yang menangani program bedah rumah tak layak huni tersebut diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan.

“Pihak rekanan lah semua yang menangani program ini, rekanan sendiri lah yang membeli bahan material bangunannya dan mengantar ke lokasi yang dibedah,”

katanya.

Adapun lokasi bedah rumah tak layak huni ini, kata Pontas Batubara, tersebar di enam kecamatan, yakni, Kecamatan Uluan 1 unit, Kecamatan Porsea 3 unit, Kecamatan Ajibata 1 unit, Kecamatan Borbor 1 unit, Kecamatan Silaen 1 unit, dan Kecamatan Lumbanjulu 1 unit.

Ketika ditanya keterkaitan Dinas Soial Pemkab Tobasa mengenai program bedah rumah yang ditangani oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Utara yang dialokasikan ke Kabupaten Tobasa, Dolok Saribu mengakui bahwa keterkaitan mereka hanya sebatas koordinasi dengan pihak propinsi.

“Yang menangani program bedah rumah tak layak huni di Tobasa tahun 2012 lalu yang sumber dananya dari APBD Propinsi itu langsung ditangani pihak propinsi.

Keterkaitan kami di sini hanya sebatas mengetahui penerimanya,” ujar Pontas.

Program bedah rumah tak layak huni yang sumber dananya dari APBD Propinsi tersebut, berada di Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan Borbor. Seluruhnya berjumlah 80 unit. “Anggaran per unit nya kami tidak tahu,” sebut Pontas Batubara.

Terkait adanya komplain dan ketidak puasan dari masyarakat yang rumahnya dibedah karena ketidak cocokan dan kekurangan bahan material bangunan yang diberikan, Dinas Sosial Pemkab Tobasa belum mengetahuinya.

“Sejauh ini, belum ada kami terima keluhan warga mengenai kekurangan dan kelebihan yang rumahnya dibedah. Ada baiknya mereka langsung menyampaikannya kepada kami, agar kami bisa menindak lanjutinya,” kata Pontas. (LIBERS)

tersebut, maka akan ada 4 pasangan capres-cawapres.

Alternatif lain untuk memperoleh 5 pasangan calon capres-cawapres, presidential treshold disamakan dengan parlemen treshold, pada angka 3,5 persen.

Syarat selanjutnya yang disebut Gun Gun adalah terjadinya perubahan figur di partai-partai besar. Gun Gun saat ini melihat kecenderungan Megawati masih gamang untuk maju kembali menjadi calon.

“Penilaian publik akan buruk untuk kegagalan

yang berturut-turut,” kata Gun Gun. Jika terjadi perubahan figur, maka nama-nama alternatif seperti Dahlan Iskan, Mahfud Md dan Jusuf Kalla dapat mengisi slot capres.

Kemungkinan terakhir, menurut Gun Gun adalah konsolidasi partai-partai menengah yang membentuk kubu tersendiri di luar partai besar.

Konsolidasi tersebut bisa saja memunculkan tokoh baru sebagai calon presiden.

(FR/BBS)

Loyalis Anas Berguguran JAKARTA - Kekuatan politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum benar-benar di ambang kelumpuhan.

Loyalis yang selama ini menjadi benteng di internal Partai Demokrat justru mundur tertib dari Partai Demokrat. Tak ada lagi harapan perlawanan dari kubu Anas Urbaningrum.

Para loyalis Anas yang selama ini dikenal sebagai "die hard" bekas Ketua Umum Partai Demokrat satu per satu berguguran. Momentum penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrat menjadi titik awal bergugurannya para loyalis Anas.

Sedikitnya dua tokoh yang dikenal loyalis Anas Urbaningrum mundur dari pencalegan Partai Demokrat. Mereka adalah Gede Pasek Suardika dan Sudewo. Di era kepengurusan Anas Urbaningrum, masing-masing menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Gede Pasek Suardika menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika sedangkan Sudewo Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK).

Gede Pasek Suardika berdalih, hingga saat ini belum sempat mengurus formulir pencalegan Partai Demokrat. Alasannya, Ibundanya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit.

Namun, alasan lainnya yang cenderung argumentatif terkait dengan posisi politik Pasek saat ini.

Menurut Pasek, dirinya bukan pilihan utama caleg dari Partai Demokrat. Kader senior, kata Pasek, akan lebih dipilih oleh partai.

"Kita kan hanya cheerleaders saja. Jadi juru sorak biar ramai dan meriah saja. Tidak begitu berarti.

Yang senior-senior itu kan banyak sekali. Mereka para politisi tangguh, senior, profesional, demokrat sejati," sindir Pasek di Jakarta, Senin.

Lain lagi dengan Sudewo. Meski telah memastikan akan keluar dari Partai Demokrat dan hijrah ke Partai Gerindra, namun tak ada alasan pasti mengapa dirinya pindah ke Partai Gerindra. "Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan menyampaikan pengunduran diri saya sebagai kader Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI," ujar Sudewo akhir pekan lalu.

Nama Sudewo awal 2012 lalu

sempat mencuat. Dia pernah dipanggil Komisi Pengawas Partai Demokrat. Bahkan ia pernah diberi sanksi oleh Komisi Pengawas untuk tidak lagi menjabat sebagai Ketua Bidang OKK DPP Partai Demokrat.

Meski, direkomendasikan dicopot dari DPP, nama Sudewo kembali masuk di DPP Partai Demokrat.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai sejumlah kader Partai Demokrat yang tidak maju dalam Pemilu 2014 mendatang dikarenakan gelisah dengan dirinya sendiri. "Mereka gelisah karena tingkah laku mereka sendiri, mereka dekat dengan Anas," kata Ruhut.

Lebih lanjut Ruhut mengatakan, sejak Anas Urbaningrum menjadi tersangka para loyalisnya mundur tertib. "Saat ini hanya menyisakan Tri Dianto. Itulah logika politik," cetus Ruhut.

Pasca-KLB Partai Demokrat posisi politik Anas Urbaningrum kian kehilangan posisi tawar politik hadapan SBY. Apalagi termutakhir, SBY justru berkomunikasi intensif dengan Yenny Wahid yang merupakan representasi NU dan Gus Dur. Sebagaimana diketahui, Anas juga dikenal sebagai kader NU. Kini, yang tersisa, Anas secara politik kian lumpuh dan sejumlah loyalisnya pun berguguran. (SF/BBS)

Asyari: Warga Sinaboi Bukan Gerombolan SINABOI - Kepala Desa Darusalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Asyari menegaskan, kedatangan masyarakat Sinaboi yang dituding bertujuan menguasai Lahan warga Dusun Mekar Sari Kelurahan Batu Teritib, Kecamatan Sei.Sembilan Kota Dumai dibantah Asyari.

“Saya keberatan masyarakat Sinaboi disebut sebagai gerombolan.

Kalimat gerombolan identik dengan pemberontak,” tegasnya.

Asyari menyikapi pemberitaan disalah satu koran harian lokal, terkait lahan yang dipermasalahkan oleh warga Mekar Sari terlalu berlebihan. Warga Sinaboi yang datang ke lokasi lahan bukan gerombolan.

Mereka warga negara Indonesia.

Kebetulan lahan mereka berdampingan dengan Dusun Mekar Sari.

Kedatangan warga Sinaboi ke lokasi lahan tersebut, sebagai bentuk kebersamaan sesama warga melakukan gotong royong untuk membersihkan lahan milik masyarakat Sinaboi. “Memang mereka (warga Sinaboi red) punya lahan di daerah itu. Mereka datang untuk membersihkan lahan mereka,” ujar Asyari dalam percakapan sambungan seluler dengan KPK Pos, Kamis pekan lalu.

Diakui Asyari bahwa masyarakat Sinaboi yang datang ke lokasi lahan membawa parang babat, arit, cangkul, bukan untuk anarkis. Yang namanya

ke ladang, tentu membawa peralatan kerja, seperti parang, parang babat dan cangkul. "Peralatan itu untuk alat kerja, jangan diasumsikan ke yang negatif. Disebut - sebut Dusun Mekar Sari mencekam, berita itu juga berlebihan. Pondok yang dibangun warga Sinaboi untuk mereka berteduh. Mereka membangun pondok di atas lahan mereka," ujarnya.

Menurut Asyari, yang menjadi pemicu permasalahan saling klaim lahan dalam 1 tahun belakangan ini, asalah masalah perbatasan. Perbatasan dijadikan klaim - mengklaim bahwa lahan di daerah tersebut sebagai milik warga Mekar Sari, karena masuk dalam wilayah Dusun Mekar Sari.

Sementara hingga saat ini, masalah tapal batas belum juga tuntas. Tapal batas jangan dijadikan alasan, orang luar tidak boleh memilki lahan di daerah itu. “Masalah kepemilikan lahan di Dusun Mekar Sari, apakah harus warga Mekar Sari, warga dari daerah lain tidak boleh. Banyak warga dari luar memiliki lahan di Desa Darusalam memang mereka punya lahan apa itu tidak boleh..?" ujarnya balik bertanya.

Karena letaknya diperbatasan dan belum jelasnya status kepemilikan serta tidak adanya tanda tapal batas, akibatnya daerah tersebut menjadi klaim dua daerah bertetangga paling ujung Rokan Hilir dan Dumai. (PUR)