Epaper kpkpos senin edisi 1 juli 2013 by media andalas

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 8

Mendagri akan Bubarkan PKS Jika...

Lima Petinggi PKS Terseret Kasus Impor Sapi

tidaklah sembarangan. Tercatat nama Presiden PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Gubernur Jawa

1 – 7 JULI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

K R I M I N A L

MHTI TOLAK PELAKSANAAN MISS WORLD 2013 DI INDONESIA KASUS suap daging impor menggelinding bak bola salju dan terus membesar dan menabrak sejumlah nama. Hal itu terungkap dalam dakwaan jaksa kepada eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah, pada persidangan kasus suap impor daging di pengadilan Tipikor Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta, awal pekan lalu. Dalam dakwaan jaksa sedikitnya terdapat 5 nama politikus PKS yang disebut. Ada yang diduga menerima pemberian, ada yang berhubungan bisnis, dan ada juga yang disebut dalam pengaturan suatu proyek. Para Politikus PKS yang disebut

EDISI 258/ THN VI

Barat Ahmad Heryawan, anggota Majelis • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut mendapat aliran dana dari hasil korupsi. Dalam persidangan kasus impor daging sapi, Presiden PKS Anis Matta

diduga menerima uang Rp1,9 miliar dari pengadaan benih kopi. Sedangkan, presiden partai sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq juga disebut mendapatkan miliaran rupiah dari pengurusan

kuota impor daging sapi. Dugaan tersebut diungkapkan dalam persidangan terdakwa Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Permintaan Maaf SBY HUTAN di Indonesia kerap dijuluki sebagai paru-paru dunia, karena kaya akan pepohonan. Namun, setiap tahunnya terutama dimusim kemarau seperti sekarang ini, kebakaran terus melanda hutan Indonesia. Sudah barang tentu kebakaran hutan ini berdampak negatif, terutama bagi negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Menurut data statistik, 90 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh manusia dan selebihnya adalah kehendak alam. Kebakaran yang sepekan ini melanda hutan Riau dan Sumatera, diduga disebabkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit baru. Akibatnya, asap dari sisa kebakaran terbawa angin dan menyelimuti wilayah Singapura dan Malaysia. Dua negara itu pun berteriak protes ke pemerintah Indonesia. Tak ingin disalahkan, Presiden Susilo Bambang Yudho-

• LANJUT KE HAL. 2

Polisi Disebut Peringkat Pertama Pelaku Kekerasan JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menyebut bahwa selama kurun waktu satu tahun yakni dari Juli 2012 hingga Juni 2013, aparat kepolisian adalah lembaga yang paling banyak melakukan tindak kekerasan dan penyiksaan. Koordinator Kontras Haris Azahar dalam keterangan persnya di kantor Kontras Jakarta, menyebut bahwa aparat kepolisian melakukan 55 kali tindakan penyiksaan. "Pelakunya masih polisi, ada 55 jumlah tindakan penyiksaan. Ada 149 korban luka dan lima di antaranya tewas, tiga adalah lainlainnya," jelas Haris, di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat. Pelaku kekerasan yang • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN–Sejumlah oknum yang mengatasnamakan tim sukses pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi (Gan-Teng) ketika maju sebagai cagub dan cawagub beberapa waktu lalu, kini mulai bergerilya untuk sesuatu keuntungan. Setelah dilantik secara resmi sebagai Gubsu dan Wagubsu terpilih, oknum yang mengatasna-

Baca Juga: Kebocoran APBD 2011 Terindikasi Korupsi, Gatot Harus Bertanggung Jawab "Demi Tuhan Tangkap Gatot" Sudah Dilapor ke KPK Puluhan Pengacara Ajukan Gugatan

Halaman 5 makan orang dekat, kerabat maupun keluarga Gubsu mulai 'gentayangan' di

jajaran Pemprovsu. Bahkan, orang-orang yang dituding sebagai 'makelar' jabatan itu sebenarnya sudah ada saat Gatot masih sebagai Wagubsu, Plt Gubsu dan tunggal menjadi Gubsu. Dari sekian nama salah satunya yang paling kesohor adalah FA. Disebutkan, FA sebenarnya berstatus PNS. Namun peran FA di jajaran Pemprovsu, diinformasikan sebagai pihak yang kerap memposisikan orang dekatnya Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan sangat berpengaruh bagi PNS maupun pejabat di Pemprovsu. “Kami taunya FA itu merupakan staf khusus Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Banyak orang yang berurusan langsung dengan FA. Baik itu soal proyek maupun penempatan beberapa jabatan di lingkungan Pemprovsu, khususnya pejabat eselon III dan II,” ujar salah seorang pegawai Pemprovsu yang minta namanya untuk tidak disebut. Konon kabarnya FA sebelumnya adalah kader PKS. Posisi FA di Pemprovsu berperan dalam mengurus segala kepentingan pribadi Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Peran FA layaknya seperti hubungan Ahmad Fathanah dengan mantan Presiden PKS • LANJUT KE HAL. 2

KPK Pantau Kasus BDB Sumut KPK akan terus mengusut hingga tuntas kasus dugaan korupsi penggunaan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang disalurkan Pemprovsu ke sejumlah kabupaten/kota. Jika dalam praktiknya terindikasi korupsi baik dari segi penerimaan ataupun penggunaan, KPK tidak akan tinggal diam.

Demikian penegasan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjayanto didampingi Humas KPK Djohan Budi, Direktur Gratifikasi dan Direktur Kerjasama International Sudjanarko menjawab wartawan terkait dugaan korupsi BDB di Sumut, Rabu, di Medan Seperti diberitakan, penyaluran • LANJUT KE HAL. 2

Camp perkebunan sawit diduga milik petinggi PTPN V.

Oknum Petinggi PTPN V Miliki Kebun Sawit Ratusan Hektar SIAK - Disinyalir sejumlah oknum petinggi PTPN V memiliki perkebunan sawit dengan luas mencapai ratusan hektar di wilayah di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kebun sawit diduga milik petinggi PTPN V tersebut seluas 580 Ha, patut dipertanyakan karena bibit sawit tersebut diinformasikan menggunakan bibit sawit PTPN V. Kepemilikan kebun sawit milik oknum petinggi PTPN V atas nama empat petinggi oknum PTPN V, baik yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun. Adanya ratusan hektar perkebunan sawit milik petinggi PTPN V itu diketahui awak media ini ketika • LANJUT KE HAL. 2

Penyelesaian Tanah Masyarakat Bangko

Untuk Ketiga Kalinya, DPRD Rohil Panggil PT TMP BANGKO PUSAKO Wakil Ketua Komisi I DPRD Rohil H.Bachid Madjid menegaskan, pihaknya tetap akan mengawal penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Bangko dengan PT.Tunggal Mitra Plantations (TMP), selaku anak perusahaan PT Minamas Gemilang (MG).

sengketa lahan antara masyarakat KOMISI I yang membidangi Bangko dengan PT.TMP pertanahan akan cukup jelas, karena melakukan didukung fakta, dan data pemanggilan terhadap di lapangan. Komisi I PT. TMP dan menangani permasalahan masyarakat Bangko sengketa tersebut untuk hearing di berdasarkan data dan DPRD Rohil. fakta yang dimiliki "PT.TMP akan kita masyarakat Bangko. panggil untuk yang Adanya penjelasan ketiga kalinya, terkait yang disampaikan kasus ini. Saya selaku PT.Minamas Gemilang wakil ketua komisi I selaku induk perusahaan berada di depan PT TMP, menurut Akib, mengawal kasus ini,” H BACHID MADJID itu hak mereka. ujar H.Akib, sapaan "Merupakan hak jawab, akrab H.Bachid boleh-boleh saja. Namun, Komisi I Madjid, Selasa pekan lalu. DPRD Rohil tetap akan mengawal Menurut Akib, fakta terkait

kasus ini," pungkasnya. Ditegaskannya, data yang ada di masyarakat dan surat-surat yang dimiliki masyarakat Bangko mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya kasus sengketa ini, tetap kita kawal sampai selesai. Menurut Akib, sebelum pemekaran wilayah sebagian HGU PT.TMP berada di dusun Pematang Damar Desa Bangko Kiri. Dan sekarang, setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Pematang Damar, Kecamatan Bagko Pusako. "Yang menjadi pertanyaan dalam jawapan PT.Minamas Gemilang, Desa Pematang Damar tidak • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

SAMBUNGAN

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

Sefti Sanustika: Itu Mercy Teman Saya JAKARTA - Sefti Sanustika, istri terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah, buka suara soal mobil Mercy merah menyala yang ditumpanginya, Jumat pagi. Menurut dia, mobil itu bukan miliknya, melainkan milik temannya. "Bukan. Itu punya temenku, temen gue. Temen duet, David," ujar Sefti saat keluar dari gedung

KPK, Jumat. Sebelumnya, Sefti yang datang ke KPK pukul 13.10 siang itu cukup mengagetkan awak media. Pasalnya, ia tidak berjalan kaki dari parkiran seperti biasanya, tapi turun dari mobil Mercedez Benz seri SLK 200 warna merah dengan nomor polisi B 151 HHH. Setelah mengantar Sefti, mobil Mercy sport merah menyala itu

ADA ‘FATHANAH’ DI SEKITAR GATOT......................................................... • DARI HALAMAN. 1 Lutfi Hasan Ishaq. Bisa dibilang, FA seperti 'Fathanah' yang mengurusi kepentingan dan fee yang masuk untuk bosnya. Kebenaran atas fakta itu sebenarnya ada, khususnya terkait penanganan kasus korupsi impor daging sapi yang saat ini ditangani KPK dengan tersangka Lufti Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Dari rekaman sambungan seluler yang didapat KPK, FA yang disebut orang dekat Gatot pernah berkomunikasi kepada kedua tersangka korupsi impor daging sapi tersebut. Dalam pembicaraan mereka, FA diduga memposisikan diri sebagai orangnya Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang berhasil mengurus beberapa pejabat eselon II di Pemprovsu dan ada yang sudah dilantik. Atas dukungan politik dari kedua tokoh itu, FA menjanjikan memberikan mahar untuk keduanya.

“Semua aliran dana yang didapat Gatot mengalir melalui FA. Baik itu fee proyek dari SKPD maupun fee dari bantuan dana BDB yang disalurkan ke 33 Kabupaten/ Kota se Sumut. Begitupun juga dengan jual beli jabatan, FA memiliki andil besar menentukan pejabat untuk menduduki jabatan tertentu,” ungkap Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat Arif Tampubolon kepada media beberapa waktu lalu. Guna mendapatkan klarifikasi soal tudingan itu, FA ketika ditemui di ruangan kerjanya di Lantai 10 Kantor Gubsu enggan menanggapinya. Lengkap dengan pakaian dinas PNS nya mengaku biasa saja adanya pemberitaan di media soal dirinya. “Saya no comment soal beritaberita itu. Namanya juga saat ini di era kebebasan pers dan reformasi. Biarlah berjalan apa adanya,” jawab Fajar singkat, seperti dikutip Starmedia Group.(TIM)

POLISI DISEBUT PERINGKAT PERTAMA PELAKU KEKERASAN... • DARI HALAMAN. 1 tertinggi kedua versi Kontras adalah sipir penjara. Haris menjelaskan, bahwa sipir penjara juga bisa melakukan tindak kekerasan. "Ada 35 tindak penyiksaan oleh sipir, 45 orang terluka dan delapan di antaranya meninggal dunia, tiga lainlainnya," tutur Haris. Peringkat ketiga ditempati TNI. Kontras mencatat TNI melakukan tindakan penyiksaan sebanyak 10 kali. Sepuluh mengalami luka-luka dan dua tewas. Kontras juga mencatat sejumlah daerah yang paling sering ditemukan tindak kekerasan. Sumatera Utara sebanyak 11 jumlah tindakan. Lalu Aceh tujuh tindakan kekerasan. Lampung dengan

empat tindakan kekerasan. Adapun Sumatera Barat dan Sumatera Selatan melaukan tindak kekerasan sebanyak tiga. Riau ada dua tindak kekerasan dan Kepulauan Riau (Kepri) serta Jambi hanya satu tindak kekerasan. Jawa Tengah diposisi tertinggi dengan 12 tindakan kekerasan. Lalu DKI Jakarta ada delapan tindak kekerasan. Berikutnya, Banten, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua diperoleh enam tindak kekerasan. Di Jawa Timur ada lima tindak kekerasan, kemudian Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara ada tiga. Maluku Utara dan Kalimantan Timur ada dua tindak kekerasan, dan NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara hanya satu tindak kekerasan. (FR/BBS)

MENDAGRI AKAN BUBARKAN PKS JIKA........................................................... • DARI HALAMAN. 1 Korupsi Jakarta, pekan lalu. Bahkan, Ahmad Fathanah, terdakwa kasus pengurusan kuota impor daging sapi, mengaku pernah menyumbang untuk kegiatan PKS. Pengakuan tersebut belum dibuktikan kebenarannya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya akan membubarkan partai yang terbukti menerima aliran dana dari hasil tindak kejahatan korupsi. Menurutnya, jika PKS terbukti menerima aliran dana

dari hasil korupsi sapi impor di pengadilan, maka secara otomatis Mendagri akan mengambil sikap tegas. "Kan belum ada partai yang korupsi dalam persidangan. Kita lihat nantilah, tentu ada keputusan pengadilan (persidangan korupsi sapi impor). Kita tunggu apapun hasilnya," kata Gamawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. Kata Gamawan, pihaknya taat kepada hukum sesuai hasil keputusan pengadilan. "Pokoknya saya taat hukum. Apapun itu, tentu putusan pengadilan, engga usahlah berandai-andai," ujarnya. (SF/BBS)

PERMINTAAN MAAF SBY...................... • DARI HALAMAN. 1 yono (SBY) melalui penasihatnya melontarkan tudingan bahwa kebakaran disebabkan lantaran sejumlah perusahaan asal Singapura dan Malaysia yang beroperasi di wilayah Sumatera, diyakini terlibat dalam kebakaran tersebut. Singapura membantah atas tudingan itu bahwa perusahaan Sinar Mas Agro Resources and Technology (Smart) dan Asia Pacific Resources International (April), tidak bersalah. Padahal, perusahaan ini diketahui memiliki perkebunan yang berada di wilayah titik api. Begitupun dengan perusahaan asal Malaysia yang juga kerap mendiami lahan yang rawan kebakaran. Ada lebih dari delapan perusahaan asal Malaysia yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Riau. Bila sudah begini, hutan Indonesia bakal menjadi rimba yang akan membunuh umat manusia, yang perlahan akan menghancurkan ekosistemnya. Lalu siapa yang patut dipersalahkan? Birokrat, penguasa, pengusaha atau LSM yang tidak jelas juntrungannya. Semua lini harus menyadari bahwa pemusnahan hutan secara

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

sistematis kerap dilakukan oleh otak-otak kotor penguasa yang diduga melibatkan tangan rakyat kecil, melalui kepanjangan tangan para pejabat. Kebakaran yang kerap menjadi sorotan dunia internasional ini pun membuat Presiden SBY mendadak harus meminta maaf kepada pemerintah Singapura dan Malaysia. Pakar Komunikasi Politik dan Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto menilai, sikap permintaan maaf SBY terkait kabut asap kepada Malaysia dan Singapura adalah bentuk pencitraan. Menurut Heri, citra dunia internasional lebih penting bagi SBY. Permohonan maaf SBY kepada Malaysia dan Singapura terkait kabut asap yang terjadi di kedua negara jiran tersebut, merupakan bentuk komunikasi pencitraan SBY di mata internasional. Padahal di depan hidung kita, hutan Indonesia rusak oleh sekelompok elit, pengusaha yang asalnya dari dua negera tetangga itu sendiri. Dimana pembalakan liar berlangsung mulus, seperti terkordinasi dengan baik demi memenuhi selera pengusaha yang haus materi. (***)

kemudian pergi melenggang meninggalkan istri Fathanah tersebut. Mobil itu tak kembali lagi. Hingga saat pulang dari gedung KPK, Sefti dijemput mobil lain, yakni Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 2322 AK. Sebelumnya, Fathanah, suami Sefti, disebut sering royal pada teman-teman perempuannya. Jumlah belanja Fathanah untuk para perempuan itu mencapai puluhan miliar rupiah. Informasi belanja Fathanah ini dibeberkan oleh jaksa penuntut umum KPK kemarin di pengadilan tindak pidana korupsi. Kini penyelidikan terhadap kasus yang melibatkan suami Sefti itu terus dilakukan KPK.(BBS)

Sefti Sanustika berada diruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK di Jakarta, Jumat (28/6). Istri terdakwa Ahmad Fathanah itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

KPK PANTAU KASUS BDB SUMUT............................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 dana BDB yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut terindikasi korupsi. Indikasi dugaan korupsi dana BDB tersebut sudah dilaporkan para penggiat korupsi di provinsi ini kepada KPK. Bahkan kasus teranyar adalah dugaan suap Bupati Madina, Hidayat Batubara. Dikesempatan itu, KPK juga

menegaskan kasus dugaan suap yang melibatkan Hidayat Batubara sama sekali tidak terkait dengan adanya pengucuran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Akan tetapi adanya keterlibatan oknum pengusaha yang memberikan sesuatu kepada Bupati Madina Hidayat Batubara untuk mendapatkan proyek di Kabupaten Madina. Menurut Djohan Budi, memang kasusnya masih berkaitan dengan penggunaan dana BDB, namun yang diproses

dalam penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah kasus suap untuk mendapatkan proyek pembangunan rumah sakit. Untuk kasus tersebut KPK telah memanggil dan memeriksa 10 orang termasuk pejabat Pemkab Madina. Sebelumnya, Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GETAR) Arief Tampubolon mengatakan, sejumlah anggaran terindikasi dikorup di Sumut sejak tahun 2011. Diantaranya adalah

penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke kabupaten/ kota, Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ’’Ini terus kita sorot karena, sudah kita laporkan ke KPK dengan Nomor Agenda: 2013-04-000302 dan Nomor Informasi: 60019," tegas Arief. Pada APBD tahun 2012, sambung Arief, kegiatan pada alokasi anggaran untuk BDB dan Bansos ternyata oleh TAPD

proses penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar peraturan. "Terbukti dengan notis KPK, kegiatan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sumut Rp83.842.900.000 dan delapan poin kegiatan di Dinas Perikanan Kelautan Sumut senilai Rp10.004.852.000 tidak melalui KUA dan PPAS dengan total keduanya Rp93.847. 752.000. Artinya kegiatan ini di APBD 2012 adalah penumpang gelap," sebut Arief.(TIM)

OKNUM PETINGGI PTPN V MILIKI KEBUN SAWIT RATUSAN HEKTAR.................................... • DARI HALAMAN. 1 bersama aktivis LSM GPKDR (Gerakan Penyelamat Kekayaan Daerah Riau) melakukan investigasi ke Desa Dayun, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, beberapa hari lalu. Pantauan di lapangan terlihat, 580 hektar kebun sawit milik oknum petinggi PTPN V tersebut telah berproduksi dengan kapasitas 200 ton hingga 250 ton per panen. Kebun sawit milik oknum petingi

PTPN V itu ditanam tahun tanam 2006-2007-2008, dengan menggunakan belasan tenaga kerja. Kebun sawit seluas 580 ha tersebut seluruhnya telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN Siak. Penerbitan sertifikat hak milik tersebut tahun 2006 atas nama 20 orang. Nama-nama di sertifikat itu semuanya keluarga dari petinggi PTPN V. "Masing - masing sertifikat tercantum luas lahan 20.000 M2 (2 ha)," ujar salah seorang warga

Dayun yang juga aktivis penggiat anti korupsi saat ditemui KPK Pos, seraya meminta agar namanya jangan dipublikasikan. Kebun sawit seluas 580 Ha tersebut oleh oknum petinggi PTPN V diinformasikan telah dijadikan sebagai jaminan pada salah satu bank di Riau. Diinformasikan, uang yang dipinjam oleh oknum petinggi PTPN V kepada salah satu bank di Riau itu jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dugaan kepemilikan 580 hek-

tar kebun sawit oknum petinggi PTPN V, media ini telah mengirimkan konfirmasi tertulis kepada 2 pejabat tinggi PTPN V yang masih aktif, untuk diklarifikasi. Surat klarifikasi itu diterima pihak PTPN V tanggal 25 Juni 2013 konfirmasi tersebut diberi waktu 5 hari, namun setelah ditunggu hingga Sabtu 29 Juni 2013 belum ada jawapan. Humas PTPN V Saragih ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini, tidak menafik

dugaan adanya oknum petinggi PTPN V memiliki kebun sawit di Desa Dayun Kecamatan Dayun. Saragih tidak merinci nama-nama oknum PTPN V yang memiliki kebun sawit tersebut. Ditambahkan Saragih bahwa lahan kebun sawit tersebut dibeli dari salah satu Koperasi yang ada di Dayun. “Saya juga pernah ditawarkan, namun saya tidak berminat,” kata Saragih yang menyarankan sebelum dipublikasikan dikonfirmasi terlebih dahulu secara tertulis.(PUR)

UNTUK KETIGA KALINYA, DPRD ROHIL PANGGIL PT TMP............................................................ • DARI HALAMAN. 1 disebutkan. Sedangkan areal HGU PT.TMP sebagian berada di desa Pematang Damar. Ini artinya, jawapan PT.Minamas Gemilang tersebut sengaja dikaburkan. Kita akan buktikan di lapangan," tantang Akib. Sementara ditempat terpisah, Sekretaris Tim Reformasi Bangko Arifin mengatakan, penjelasan Inasanti Susanto Head Corporate Communications PT. Minamas Gemilang di KPK Pos edisi 256 tangal 17 Juni 2013 pada halaman 10, asbun (asal bunyi) dan menyesatkan. "Apa yang dijelaskan Inasanti Susanto membuktikan ketidaktahuan dia (Inasanti-red) tentang kronologis lahan milik masyarakat Bangko yang diserobot secara paksa oleh PT.TMP," ketus Aripin melalui hubungan seluler, Jumat, seraya mengatakan jawapan PT.Minamas Gemilang juga telah dibantah

Tim Reformasi Bangko di Media Online yang disambut sedikitnya 1.400 pembaca. Penyerobotan lahan milik masyarakat Bangko yang dilakukan PT.Tunggal Mitra Plantation (TMP) anak perusahaan PT.Minamas Gemilang terhadap lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar dilakukan tahun 1996 lalu. Lokasi lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar, sebelum pemekaran berada di dusun Pematang Damar Desa Bangko Kiri, Kecamatan Rimbo Melintang, Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk). Setelah pemekaran wilayah Kabupaten, Kecamatan Rimbo Melintang masuk Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Rimbo Melintang oleh Pemkab Rokan Hilir dimekarkan menjadi 2 Kecamatan. Kecamatan Bangko Pusako, dan Kecamatan Rimbo Melintang (Kecamatan Induk). Sedangkan Desa Bangko Kiri

dimekarkan menjadi 3 Desa yakni, Dusun Pematang Damar di dalam desa ini terdapat kawasan PT.Tunggal Mitra Plantations. Dimekarkan menjadi Desa Pematang Damar, Dusun Pematang Ngibul dimekarkan menjadi Desa Pematang Ngibul dan Desa Bangko Kiri (Desa Induk), masuk dalam wilayah Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. "Inasanti Susanto kalau tidak mengetahui dengan jelas, tentang kronoligis dan letak tanah masyarakat Bangko, jangan asal ngomong. Penjelasan Inasanti Susanto menyesatkan masyarakat Bangko," sebut Aripin Menurut Aripin, peristiwa penyerobotan oleh PT.TMP terhadap lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar tersebut terjadi pada tahun 1996. Ketika itu masyarakat diusir, diintimidasi dan diancam. Perlakuan tidak manusiawi manajemen PT.TMP ketika itu,

dengan pengawalan ketat oknum TNI, Polri. Meski di atas lahan seluas 2.415 di dalamnya terdapat 1.700 hektar kebun karet masyarakat usia 3 - 4 tahun, sisanya tanaman palawija dan lahan kosong milik masyarakat. Ketika peristiwa itu terjadi, masyarakat melakukan perlawanan. Diperkirakan 4.000 orang warga masyarakat Bangko Kiri, Bangko Kanan mempertahankan kebun karetnya. Namun, tidak dipedulikan PT.TMP. Kebun karet masyarakat dan palawija rata dengan tanah dibolduser PT.TMP. Selama satu Minggu masyarakat melakukan protes mempertahankan haknya atas lahan seluas 2.415 hektar tersebut. Masyarakat memasang tenda, menginap di lahan tersebut. Oleh pihak PT.TMP dilakukan pendekatan dan diajak berunding. Dari pihak masyarakat (kala itu) diwakili

Busmidi. Kemudian pihak PT.TMP menawarkan kerjasama dengan pola KKPA. Tawaran tersebut disetujui masyarakat Bangko yang dituangkan dalam kesepakatan dan diketahui Bupati Bengkalis H. Fadlah Sulaiman. Sementara PT.TMP mengajukan sarat, masyarakat harus keluar dari lokasi dan tidak melakukan anarkis di lokasi lahan tersebut. Namun hingga saat ini, pola KKPA tersebut tidak direalisasikan PT.TMP, sehingga kasus sengketa lahan antara masyarakat Bangko dengah PT.TMP meski telah terhenti selama 17 tahun, muncul kembali karena masyarakat merasa telah dibohongi oleh PT.TMP. "Kasus sengketa ini akan terus berlanjut, dari generasi sekarang kegenerasi berikutnya. Masa berlaku HGU PT.TMP hanya 35 tahun, sudah berjalan 14 tahun, tinggal 21 tahun lagi. Kami akan terus berjuang hingga anak cucu kami," ujarnya Aripin.(PUR)

LIMA PETINGGI PKS TERSERET KASUS IMPOR SAPI...................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Syuro yang Mentan Suswono dan Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini muncul dalam dakwaan jaksa. Berikut lima nama politikus PKS yang disebut di surat dakwaan LHI & Fathanah: 1. Anis Matta Nama Presiden PKS Anis Matta masuk dalam dakwaan Luthfi Hasan Ishaaq. Nama Anis tercantum saat Luthfi meminta fee Rp1,75 miliar dari pengusaha Yudi Setiawan. Dalam sidang perdana itu, jaksa Guntur Feri Fahtar mengatakan, 19 September 2012 lalu, Ahmad Fathanah pernah memberitahu Yudi soal adanya proyek pengadaan laboratorium benih padi di Litbang Kementan 2013. Dengan anggaran Rp175 miliar, Fathanah meminta ada uang muka sebesar 1 persen dari anggaran. “Yudi Setiawan setuju untuk mengambil proyek tersebut,” kata Feri. Fathanah kemudian menelpon Luthfi, lantas HP miliknya diserahkan kepada Yudi. Di situ Luthfi menjanjikan Yudi untuk bisa segera berkomunikasi dengan Anis Matta. Namun dalam uraiannya, jaksa tidak merinci kenapa Luthfi menjanjikan Yudi bisa berkomunikasi dengan Anis. “Luthfi meminta

agar uang ijon diserahkan ke Fathanah,” lanjut Feri. Sesuai dengan permintaan, Yudi pun mentransfer melalui rekening pribadinya di KCP W Monginsidi sebanyak 34 kali ke rekening Fathanah. Transfer terjadi pada 20-21 September 2012. 2. Hilmi Aminuddin Ketua Majelis Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminudin masuk dalam dakwaan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq. Jaksa mendakwa Luthfi pernah membeli mobil dan tanah di Cipanas dari Hilmi. Jaksa Guntur Feri Fahtar mengatakan, di tahun 2007, Luthfi pernah membelanjakan Rp350 juta kepada Hilmi. Uang itu untuk membeli Nissan Frontier berwarna hitam dengan nopol B 9051 milik Hilmi. Untuk menyembunyikan asal mobil tersebut, Luthfi meminta Agus Triyono agar mengubah kepemilikan mobil tersebut dengan menggunakan nama asisten pribadinya, Rantala Patayo. “Dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul mobil tersebut,” kata Guntur Dalam kurun waktu Maret 2007-Desember 2008, Luthfi juga kembali membeli tanah dan rumah seluas 750 meter persegi di Loji Timur, Cipanas, Jawa Barat milik Hilmi.

Pembayarannya Rp1,5 miliar. “Dengan pembayaran 29 kali,” tandasnya. 3. Jazuli Juwaini Nama politisi PKS Jazuli Juwaini pun ikut-ikutan tercantum dalam dakwaan Luthfi. Jaksa mencantumkan nama Jazuli terkait perumahan di Batu Ampar IV No 16 RT 009/03, Jakarta Timur. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan untuk terdakwa Luthfi di kasus dugaan suap impor daging sapi saat dibacakan secara bergantian oleh jaksa di Pengadilan Tipikor. Saat itu, Luthfi didakwa menerima pemberian pembayaran cicilan atas Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Bank Muamalat dari Ahmad Zaky senilai Rp776,3 juta. Uang sebesar itu untuk pembelian dua unit cluster seharga Rp1,86 miliar. “November 2011, Luthfi bersama Suripto dan Zaky menemui Tanu Margono untuk membeli sebidang tanah seluas 2.162 meter persegi,” kata jaksa Wawan. Kemudian Luthfi dan Zaky membagi tanah tersebut ke dalam lima blok dalam satu cluster. Dua blok milik Luthfi, dan sisanya untuk Zaky, Budiyanto dan Jazuli Juwani. Untuk membayarnya, Luthfi mengajukan kredit dari Bank Muamalat Rp4,5 miliar dengan

menggunakan nama-nama pemilik blok. “Dengan data pendukung dari PT Sirat Inti Buana milik Luthfi,” sambung Wawan. 4. Ahmad Heryawan Nama Ahmad Heryawan muncul dalam dakwaan jaksa terkait penerimaan uang Fathanah dari Yudi Setiawan. Jaksa mencatat penerimaan itu terkait Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. “Pada tanggal 11 Juli 2012, terdakwa (Fathanah) menerima cek senilai Rp450 juta dari Yudi Setiawan,” kata jaksa Wawan Yunarwanto membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor. Uang dalam bentuk cek giro ini diberikan Yudi saat bertemu Fathanah di rumah makan Arab Alayerajes, Jakarta Pusat. “Untuk keperluan pencalonan Ahmad Heryawan pada Pilkada Gubernur Jabar,” papar jaksa. Dalam dakwaan disebutkan, Yudi menyerahkan cek giro tersebut ke Fathanah sesuai permintaan Luthfi Hasan Ishaaq. Sementtara Nama Suswono muncul saat jaksa KPK mengungkap rangkaian keterlibatan Luthfi Hasan Ishaaq dalam pengurusan tambahan kuota impor daging di Kementan. Luthfi pernah bertemu dengan Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, di Kuala Lumpur

Malaysia. Jaksa KPK Siswanto Karjono menyatakan, pada 20 Januari 2013, Luthfi terbang ke Malaysia. Dia tidak sendirian. “Terdakwa bersama Ahmad Fathanah, dan Elda melakukan pertemuan dengan Ridwan Hakim untuk membicarakan data dari Maria Elisabeth yang diserahkan ke Menteri Suswono,” ujar Siswanto membacakan surat dakwaan untuk Luthfi Hasan. Elda Devianne adalah Dirut PT Radina, perusahaan pengimpor benih yang kerap bermitra dengan Kementan. Sedangkan Maria Elisabeth adalah Dirut PT Indoguna, perusahaan importir daging. PT Indoguna mengajukan tambahan kuota impor daging sejumlah 8000 ton untuk semester 1 2013. Agar permohonan penambahan tersebut disetujui oleh Kementan, perusahaan tersebut melakukan upaya kongkalikong dengan Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan. Luthfi yang merupakan atasan dari Mentan Suswono di partai, diduga menggunakan pengaruhnya agar PT Indoguna bisa mendapatkan tambahan kuota impor daging. PT Indoguna sudah mengucurkan uang Rp1,3 miliar untuk Luthfi, yang diserahkan melalui Fathanah.

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 258 1 â&#x20AC;&#x201C; 7 JULI 2013

Dana Bansos Kemendagri Rp9 Triliun Menguap JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) memiliki tujuan yang mulai. Tujuannya memberikan bantuan berupa uang maupun barang dari Pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya, dana bansos tahun 2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), diduga kuat tak jelas penggunaannya alias menguap ke kantong pribadi. "Catatan kami, dana Bansos tahun 2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendragi) sebesar Rp 8,8 Triliun, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 60,9 Miliar. Hingga kini tak jelas penggunannya," ungkap Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kepada wartawan di Jakarta, Rabu pekan lalu. Uchok memaparkan, dana Bansos 2012 yang diselewengkan itu, berdasarkan temuan audit BPK. Pelanggaran penggunaan anggaran itu disebabkan pertama, di Kemendagri, pelanggaran pengunaan anggaran sebesar Rp 8,8 trilun disebabkan belanja sosial dipergunakan untuk belanja barang sebesar Rp 900 juta, dan bansos dipergunakan untuk belanja modal sebesar Rp 6,8 miliar. Lalu untuk belanja yang direalisasikan oleh Kemendagri, ternyata ada kriteria penerima Bansos tidak jelas sehingga ada pe-

langgaran penggunaan sampai sebesar Rp 8,8 triliun. Kedua, di Kementerian PDT, ada dana bansos digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 50,6 miliar, serta ditemukan kelemahaan dalam sistem pelaksanan belanja Bansos dalam hal kekurangaan volume pekerjaan sebesar Rp 1 miliar. Ketiga, ada kelemahaan dalam sistem pelaksanan Belanja Bansos dalam hal denda keterlambatan pekerjaan dan belum dipungut sebesar Rp 3,7 miliar. Ada juga dana bansos belum dipertanggungjawaban penerima dan dibiarkan oleh Kementerian sebesar Rp 5,5 miliar, papar Uchok. Menurutnya pelanggaran penggunaan bansos ini selalu terjadi, dan hanya membuat APBN merugi. Tapi selama ini, selalu tidak ada sanksi yang tegas bagi kementerian yang merealisasi belanja bansos, sehingga setiap tahun selalu terjadi pelanggaran. Karena itu, FITRA mendesak DPR untuk segera meminta pertanggungjawaban politik kepada pihak Kemendagri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), terkait temuan dugaan pelanggaran atas dana Bantuan Sosial (Bansos) yang totalnya nilainya Rp 9 triliun. Rencananya FITRA akan menyampaikan secara langsung ke DPR juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan pengusutan.(ENDY)

NASIONAL

Ngaku Disadap KPK, Anggota DPR Marah JAKARTA - Penyadapan terhadap orang-orang yang dicurigai berbuat korupsi, terus terjadi. Kini giliran Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengaku tengah disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan sikap emosi, politisi PPP sempat mendatangi KPK, namun tak ada jawaban yang memuaskan. "Saya dapat informasi telepon saya disadap. Apa salah saya, kok disadap? Apa saya melakukan korupsi?," papar Yani saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bidang hukum dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyadapan itu, lanjut politisi yang berani mengungkap ketidakbenaran, jelas mengganggu kehidupan pribadinya juga mengganggu aktifitasnya dalam membela kebenaran. "Kalau saya korupsi silahkan menyadap. Saya

tidak pernah memakan uang negara kok diperlakukan kayak begini. KPK telah melanggar hak privacy seseorang," tandasnya dengan nada tinggi. Wakil ketua Fraksi PPP DPR mengaku hak-haknya sudah terampas sedemikian rupa, kebebasan sebagai warga negara dimatai-mati dengan tudingan korupsi. Juga sejauh mana pengawasan yang dilakukan pimpinan KPK? "Untung saya enggak banyak istri, serius betul ini penyadapan ini, kok saya disebut-sebut, apa salah saya? Apa saya menjadi musuh besar KPK? Ranking Ahmad Yani sudah turun sekarang rankingnya Fahri (Hamzah) naik, ini memberantas korupsi atau membidik orang per orang?" tegas anggota Timwas Century DPR serius. Hal senada juga diutarakan anggota Fraksi PKS Fahri Hamzah

yang mengkritik keras KPK. "Kesannya semua politisi itu jahat. Politisi itu pada dasarnya jahat. Ini masalahnya sistem, bukan kejahatan moral. Sebenernya ini KPK keliru (pemikiran) atau bagaimana? Melakukan penyadapan seenaknya," kata Fahri. Wakil Sekjen PKS melanjutkan KPK sengaja menciptakan gambaran partai politik yang buruk. Padahal, partai politik adalah tumpuan bangsa Indonesia. Terkait pemberantasan korupsi melalui cara penyadapan. KPK melakukan jalan pintas, asal-asalan. "Saya minta KPK berfikir ulang. Kalau perlu saya jadi konsultan KPK secara gratis," paparnya. Perbuatan penyadapan itu, lanjut Fahri, dosa besar karena penyadapan yang dilakukan KPK kepada beberapa target operasinya bagian yang dilarang oleh agama

Islam. Di dalam ayat Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12 perbuatan itu dosa besar. "Jangan pikir saya nggak bisa baca alquran, saya bacakan, saja lebih fasih baca Alquran daripada orang arab," tutur Fahri. Inti dari ayat tersebut yakni sebagai berikut: "Wahai orangorang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan kerena sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat), sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Pene-

rima taubat, lagi Maha mengasihani," ungkap Fahri dalam mengartikan ayat tersebut dengan bahasa Indonesia, saat membaca itu, sontak aksi Fahri ini pun mengundang tepuk tangan dari anggota Komisi III lainnya. Ketua KPK Abraham Samad, membantah melakukan penyadapan secara diam-diam kepada sejumlah orang. KPK melakukan penyadapan bertujuan dalam rangka pemberantasan korupsi. "Selama ini KPK melakukan penyadapan secara prosedural, sesuai UU yang ada," bantahnya. Penyadapan yang dilakukan KPK, sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan. "Jika KPK melakukan penyadapan secara liar, maka itu KPK bisa dituntut secara hukum. Tapi, kita kan tidak melakukan penyadapan secara liar," jelasnya dengan nada enteng. (ENDY)

Kasus Century, KPK Obrak-abrik BI JAKARTAâ&#x20AC;&#x201C;Kasus Century belum berhenti. Kini giliran gedung Bank Indonesia (BI) diobrak-abrik Tim Satuan Tugas (Satgas) Century Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeladahan pada Selasa pekan lalu membutuhkan waktu yang terlama, 20 jam. "Penggeledahan ini, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga dikucurkan dana talangan mencapai Rp 6,7 triliun," papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jakarta, Rabu pekan lalu. Sebagai Pimpinan KPK, lanjut Bambang, perlu memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Satgas Kasus Century KPK dan seluruh tim yang melakukan penggeledahan di BI secara amanah dan profesional. Penggeledahan lebih dari 20 jam. Setelah briefing Selasa pukul 07.30 WIB, Tim berangkat dan mulai kerja di BI jam 09.00 WIB. Proses pengumpulan bukti dan dokumen baru selesai, Rabu dini hari sekitar jam 05.30 WIB. Hasil penggeledahan sangat berguna bagi kualitas proses penyidikan, yang tengah berlangsung guna mengungkap lebih utuh kasus Century. "Tapi kami belum bisa membeberkan apa saja yang diperoleh KPK dari hasil

penggeledahan di kantor BI," sambungnya. Bambang memastikan proses penyidikan kasus korupsi Century akan dilakukan secara profesional, transpran dan akuntabel. Serta, tanpa tekanan dari pihak manapun atas dasar alasan apapun. Dalam kasus Century, KPK telah menetapkan eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya sebagai tersangka. Sedangkan, eks Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti sebagai orang yang dianggap bertanggungjawab atas turunnya dana talangan ke Bank Century. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada tahun 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal. Dalam rangka penyidikan kasus Century, KPK diketahui telah memeriksa eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mantan Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI Wimboh Santoso di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian, tim penyidik KPK juga telah memeriksa mantan staf Deputi Gubernur Bank Indonesia, Galoeh Andita Widorni di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra, Australia.(ENDY)

Korupsi Frekuensi, Dirut Indosat Diperiksa JAKARTA - Dugaan kasus korupsi korporasi penggunaan jaringan frekuensi internet 3G yang dilakukan Indosat serta anak perusahaannya, Indosat Mega Media (IM2), terus menggelinding. Direktur Utama PT Indosat Tbk Alexander Rusli, Selasa pekan lalu giliran diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung). "Pemeriksaan Dirut Indosat Alexander adalah salah satu langkah penyidik untuk menguatkan sangkaan karena Alexander merupakan penanggung jawab perusahaan telekomunikasi milik asing ini," papar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin pekan lalu. Dalam kasus yang sama, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung juga menjadwalkan memeriksa Dirut IM2 Ridwan F Karsa. Namun karena ada acara penting, Ridwan hanya sesaat datang ke gedung bundar Pidsus kemudian pergi kembali. "Pemeriksaan Dirut IM2 kita jadwal ulang," kata Untung. Alexander usai diperiksa mengatakan langkah Kejakgung menetapkan mantan Dirut IM2 Indar Atmanto dan mantan Dirut Indosat Jhonny Swandi Sjam serta IndosatIM2 sebagai tersangka telah mengganggu kenyamanan investor berinvestasi, bahkan malah menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia. Apalagi, berbagai pihak mulai dari Kementerian Informasi dan Telematika (Kominfo), DPR, Komunitas Industri Telekomunikasi, ditambah pakar telekomunikasi dan hukum menyatakan menyatakan model kerjasama IndosatIM2 tidak menyalahi aturan. "Tetapi Kejaksaan masih saja ngotot,"

katanya. Kominfo bahkan merilis data bahwa sektor industri telekomunikasi telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 13 persen terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, untuk tahun 2011, sektor ini tumbuh 20 persen atau senilai Rp 360 triliun. Atau lebih dua kali lipat dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebesar 6,5 persen. Sebagai pembina dan pengawas sektor telekomunikasi, lanjut Alexander, Kominfo bahkan telah mengeluarkan surat kepastian hukum yang menyebut kerjasama Indosat-IM2 sesuai ketentuan yang berlaku. "Kewajiban kepada negara sudah ditunaikan baik oleh Indosat dan IM2 sesuai ketentuan," tambah Alex. Fakta lain, model kerjasama sewa menyewa jaringan internet antara Indosat-IM2 juga diterapkan oleh seluruh penyelenggaran jasa telekomunikasi. Karena sudah sesuai aturan, Alexander mengaku prihatin jika Kejaksaan terus memaksakan kasus IM2. Karena itu, dia berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta bersikap bijaksana dengan menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan perjanjian kerjasama antara Indosat-IM2. Selain itu, ia berharap terdakwa Indar Atmanto dibebaskan dari segala tuntutan. Jaksa menuntut Indar 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dari Rp 1,358 triliun yang dianggap jaksa merupakan kerugian negara. Sisa dari nilai kerugian negara tersebut ditanggungkan kepada pihak korporasi Indosat dan IM2. (ENDY)

Penasehat Komnas Pengendalian Tembakau Arifin Panigoro menjawab pertanyaan wartawan,di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6). Arifin Panigoro melaporkan dugaan korupsi terkait pembahasan RUU tembakau di DPR.

KPK Dituding Tak Bernyali Seret Aktor Intelektual Century JAKARTA - Kasus Century hingga kini belum ada titik penyelesaian. Meski KPK memiliki niat dan etika baik untuk berusaha menuntaskan kasus bailout Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun, Sayangnya, aktor intelektual skandal Century sampai saat ini belum tersentuh hukum. "Memang publik berharap KPK punya nyali untuk menyeret aktor intelektual kasus tersebut ke pengadilan. Kalau selama ini tak punya nyali, maka saat ini harus muncul," harap anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bidang hukum dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sebenarnya, lanjut Politikus PKS, penanganan kasus Century tidak kejar target. Kalau orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal tercapai). Namun kalau tetap alon-alon, masyarakat menjadi lupa dengan kasus. Sehingga perlu segera dituntaskan. "Juga pelan tapi pasti KPK bisa menuntaskan kasus Bank Century dan mengungkap aktor intelektual korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk bank itu," sambungnya. Menyinggung penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia pada Senin 24 Juni, Aboe menilai sebagai satu langkah kemajuan. "Saya kira itu langkah

positif, meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dari dulu-dulu dilakukan. Memang banyak yang mengkritik ini sebagai langkah lambat," tutur politisi yang mengaku sering disadap KPK itu. Ketua KPK, Abraham Samad menilai KPK masih akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menyimpulkan keterlibatan mantan Gubernur BI, Boediono. "Dari penggeledahan itu, lalu hasil pemeriksaan Budi Mulia (tersangka kasus Century), barulah KPK dapat simpulkan keterlibatan Gubernur BI (pada saat itu) atau tidak," tegas Abraham. Penggeledahan kantor Bank Indonesia juga merupakan pengembangan hasil pemeriksaan terhadap mantan Menkeu Sri Mulyani di Washington beserta dua pejabat Bank Indonesia yang bertugas di ibu kota AS itu, Wimboh Santoso dan Galouh AW. Dikatakan, penggeledahan kantor BI membuktikan keseriusan KPK menuntaskan kasus Bank Century. Penggeledahan itu adalah salah satu bukti bahwa KPK serius menjalani kasus Century. Bahkan KPK tidak terlambat menggedah

kantor BI. "Setelah kita memeriksa semua keterangan ternyata memberi petunjuk untuk dikonkretkan data yang dibutuhkan, makanya kita geledah," ucapnya. Hasilnya KPK menemukan sejumlah bukti-bukti penting, termasuk rekaman CCTV di gudang BI yang berkaitan dengan perkara Bank Century. Tim penyidik masih melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang disita KPK di kantor Bank Indonesia. "Kita dapat bukti macam-macam yang selama ini bisa sebenarnya kita kategorikan jika data itu tidak didapat akan sulit membuka kasus Century lebih terang. Tapi dengan adanya penggeledahan alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa terungkap. Karena itu, saya optimistis kasus Century masuk ke pengadilan tahun ini juga," paparnya serius. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dia mengaku optimistis penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century menjadi lebih utuh setelah KPK mendapatkan banyak dokumen dari hasil penggeledahan Bank Indonesia. Dari hasil penggeledahan di kantor

BI penyidik KPK berhasil membawa cukup banyak dokumen dalam bentuk cetak maupun fail. Dokumen sekitar 20 kardus yang dibawa tim penyidik dengan menggunakan tiga unit mobil. Namun, dia mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang dibawa oleh tim penyidik itu. "Saya menduga, dokumen-dokumen itu akan memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga proses penyelidikan jadi lebih utuh. Pemahaman kami terhadap konstruksi kasus Bank Century juga jadi lebih utuh," katanya. Menurut Bambang, penggeledahan kantor Bank Indonesia dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede. "Hasil penggeledahan itu sendiri bisa makin mengungkap peran Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu. Sebab, dengan terungkapnya peran Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, upaya mengungkap peran Boediono dalam penyelamatan Bank Century menjadi lebih mudah," katanya. (ENDY)

Kasus BLBI, Mantan Menperindag Tak Banyak Bicara JAKARTA - Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) era Presiden Megawati Soekarnoputi, Rini MS Soewandi diperiksa KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Komisaris Aora TV ini, diperiksa sebagai saksi. Usai diperiksa selama 7,5 jam, sejak pukul 10.00, pengamat ekonomi tak banyak bicara. 'Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), saya dimintai keterangan soal BLBI. Sisanya tanya KPK saja," ucap Rini usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa pekan lalu. Bagaimana hasil pemeriksaan?, tanya wartawan, "No comment tanya saja ke KPK ya," jawabnya singkat sambil menuju mobil BMW X5, yang diparkir di depan pelataran gedung KPK. Lulusan Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini mendapat pengawalan ekstra

ketat. Bahkan sempat terjadi insiden saat menuju mobilnya, pengawal Rini menghalangi wartawan yang ingin mengambil gambar Rini. Pengawal langusng mendorong. Wartawan pun membalas. Mobil Rini sempat tertahan di KPK dan wartawan mengejar pengawal itu hingga ke dalam mobil. Terkait kasus BLBI, KPK telah meminta keterangan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 20012004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Selain itu, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 20002001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000, dan mantan Kepala Bappenas 2001-

2004 Kwik Kian Gie. Tahun 2008, KPK membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI, yang sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung. Salah satu tim bertugas untuk menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim, mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan pengusutan pemberian SKL pada kasus BLBI ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut, di samping pengusutan tindak pidana kasus ini dan perihal pengembalian aset. "Ini beberapa hal yang diselidiki oleh KPK adalah berkaitan dengan kewajiban si penerima SKL itu," ujar Johan. Menurut penyidik KPK, ada beberapa perihal yang perlu diselidiki terutama perihal

kewajiban penerima SKL sudah sesuai atau belum, sehingga perlu diselidiki karena dicurigai ada dugaan tindak pidana korupsi. "Namun belum ada kesimpulan sampai ke situ," jelas Johan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar. Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Alasannya menolak penerbi-

tan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI, sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004. Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard Charter, padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat. Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara, namun baru 16 orang yang diproses ke pengadilan. Dari 16 orang tersebut, tiga terdakwa dibebaskan pengadilan, 13 orang yang yang telah divonis hanya satu koruptor yang dijebloskan ke penjara, dua terdakwa lain tidak langsung masuk ke penjara, dan sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri.(ENDY)

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

SUMUT

Usut Dugaan Korupsi di Disnakertrans Paluta PALUTA - Mahasiswa Paluta Bersatu menduga terjadi korupsi di lingkungan Pemerintahan KabupatenPadang Lawas Utara lewat program padat karya anggaran 2012 dan 2013 yang dikelola Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Pada anggaran 2012 ada 40 titik dengan biaya Rp 115 juta per titik dan total Rp 4,6 miliar. Namun yang di salurkan per

titik hanya Rp 40 juta sehingga terjadi dugaan penyelewengan sebesar Rp 3 miliar. Pelaksanahan proyek juga tak sedikit yang diduga fiktif seperti di Desa Gunung Tua Tonga, 3 titik yang ditargetkan tapi hanya 2 titik yang dikerjakan, dan jalan yang sudah ada di tengah perkampungan masuk ke dalam laporan. Begitu juga di Desa Sipaho,

Kecamatan Halongonan terdaftar 3 titik namun yang dikerjakan hanya 2 titik. Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak Julu terdaftar 2 titik kenyataannya nihil. Desa Sialang, Kecamatan Dolok terdaftar 2 titik dan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis. Malahan terindikasi dana sebanyak Rp 17 Juta di terima kepala desa untuk 2 titik tersebut melalui pihak

Disnakertrans berinisial J.D. Untuk 2013 sangat bertentangan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaann Informasi Publik dan PP No.61 Tahun 2010. Banyak pengerjaan tidak sesuai Juklak dan Juknis sehingga pihak Disnakertrans tidak berani memberitahukan titik-titik lokasi desa yang mendapat bantuan padahal sudah pernah di konfirmasi

satu lembaga masyarakat. Hendra Ibrahim Siregar dan Borahim Harahap dari massa yang menyuarakan dugaan korupsi sebesar 5,2 miliar meminta agar Kadisnakertrans Drs Julpeddy diperiksa penegak hukum, Jumat dua pekan lalu. Aspirasi mereka berujung intimidasi dan nyaris bentrok oleh orang-orang yang di duga pihak bupati.(DATUK S)

Kasus Perbudakan UD SMS Luput dari Perhatian Pemkab TANJUNG MORAWA - Kasus perbudakan di usaha produksi makanan ringan UD Saudara Mitra Sukses (SMS) yang marak di beritakan media massa masih luput dari perhatian pemerintah kabupaten. Hingga Sabtu dua pekan lalu, sekitar 103 buruh yang bekerja di dalamnya masih mengalami pengekangan dan perampasan hak oleh pihak pengusaha. Keterangan sejumlah pekerja, pengusaha bersikeras memberi waktu wajib kerja kepada mereka lebih dari delapan jam, pekerja di larang berserikat serta tidak di daftarkan ke Jamsostek. Bagi wanita hamil dan haid tetap tidak di bayar dan terancam dipecat, para pekerja juga diberi gaji yang tidak sesuai serta sering di paksa kerja lembur hingga malam hari, plus di cerca dan di maki. “Dari keluhan-keluhan kami selama ini, baru satu yang di turuti pihak pengusaha yaitu waktu istirahat untuk shalat Jum’at. Baru kemarin di sesuaikan setelah ada berita yang menyoroti UD SMS ini," ungkap seorang pekerja yang enggan di tulis namanya sepulang bekerja di depan UD SMS di Jalan Sei Blumei Hilir, Dusun III Desa Dagang Kelambir, KecamatanTanjung Morawa, Deliserdang. Sumber menambahkan, hak-hak normatif mereka akan terabaikan selagi masih bekerja disitu. Menurut informasinya, personalia perusahaan ini memiliki hubungan darah dengan kepala Dinas Tenaga Kerja Deliserdang. "Jadi mustahil hak-hak kami di perhatikan mereka," kata sumber. Sebelumnya, personalia UD SMS Agus Salim Siregar dengan arogan dan seakan menantang mempersilahkan para buruh mau mengadu kemana. “Silahkan mau ke mana pekerja itu mengadu, kalau mau mengadu ke Dinas Tenaga Kerja silahkan, adu aja," katanya. Tindakan semena-mena ini menjadi harapan para pekerja agar semua pihak memperhatikan nasib mereka.DIZ

Bapedalda Deliserdang Diminta Periksa PT Charoen Pokphand TANJUNG MORAWA - Masyarakat dua desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang mengalami serangan hama lalat yang luar biasa banyaknya. Amatan di lapangan pada Minggu pekan lalu, hama lalat menyerang sejumlah warga di Desa Dalu Sepuluh - A dan Desa Dagang Kelambir dan tidak ada tindakan dari pihak yang bertanggung jawab. Lalat ini bersumber dari perusahaan ternak ayam PT Charoen Pokphand Jaya Farm yang berada di Dusun I, Desa Dagang Kelambir. 21 kandang ayam di perusahaan

ini akan di rubah ke sistem baterai sehingga perubahan inilah yang di duga menjadi penyebab munculnya hama lalat. Pengakuan manejemen PT Charoen Pokphand, pihaknya telah berupaya melakukan penyemprotan anti lalat di rumah-rumah warga yang terserang hama namun warga menganggap tidak maksimal, bahkan penyemprotan dapat mengancam kesehatan warga. Menanggapi hal ini, Ketua LSM Perjuangan Hukum dan Politik Deli Serdang, Dedy Irawan Ziliwu SH mengatakan, perubahan sistem kerja perternakan mestinya men-

dapat izin dari pihak terkait karena harus ada kajian ulang AMDAL sesuai UU No.32 Tahun 2009. "Keresahan masyarakat ini menunjukkan ada indikasi perubahan sistem kerja itu tidak memenuhi prosedur," katanya. Lanjutnya, Bapedalda harus segera melakukan pemeriksaan, bila ditemukan pelanggaran agar diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. "Harapannya masalah hama lalat ini tidak lagi menyerang lingkungan warga," tegasnya. DIZ

Kadisdik Klaim Pungli Pengambilan SKHU Legal TANJUNGBALAI – Enam Lembaga Swadaya Masyarakat bergabung dalam Koalisi Aksi Damai (KAD) pada Selasa pekan lalu mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai. Mereka memprotes pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap orangtua murid saat pengambilan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). Ketua LSM Grakindo Rudi Rinaldi selaku koordianator aksi dalam orasinya mengatakanm, masyarakat khususnya orang tua siswa resah dan merasa keberatan

terhadap kutipan saat pengambilan SKHU anaknya. Rudi menilai, kutipan yang dilakukan pihak sekolah bersama komite sekolah tersebut sebagai bentuk konspirasi untuk meraup keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri sehingga mencoreng citra dunia pendidikan. “Karena meresahkan dan sangat membebani para orangtua murid, Kadisdik Tanjungbalai di minta untuk menindak tegas oknum Kepsek yang melakukan pengutipan tanpa dasar hukum itu,” katanya.

Aksi damai diterima Kadisdik Drs H Hamlet Sinambela M.Pd melalui Sekretaris Disdik Kota Tanjungbalai Hamdani SE. Dijelaskannya, sesuai ketentuan pihak sekolah maupun komite sekolah dibenarkan untuk melakukan kutipan kepada murid. ”Ketentuan tersebut diatur dalan peraturan tentang komite sekolah,” katanya. ”Jadi pungutan saat pengambilan SKHU itu legal dan tidak melanggar hukum. Bapak Kadis pun sudah mengetahui hal tersebut,” kata pejabat eselon III itu.(HER)

Vegeta, Solusi Kesehatan Pencernaan Keluarga MEDAN - Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Puslitbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia menunjukan bahwa konsumsi serat masyarakat Indonesia rata-rata hanya 10,5 gram per hari. Angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan standar minimal konsumsi serat yang dianjurkan oleh Badan POM RI sebesar 30 gram per harinya. Kepentingan mengonsumsi makanan berserat hampir sering dilupakan. Padahal serat makanan mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Berangkat dari hal tersebut, Vegeta mengajak keterlibatan kader Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara untuk bersama mengajak masyarakat Medan memperhatikan asupan serat dalam menu harian keluarga. Serat makanan (diatery fiber) adalah satu bagian makanan yang tidak dapat dihancurkan oleh enzim pencernaan manusia. Kepentingan serat makanan bagi tubuh manusia hampir sering dilupakan. Padahal serat makanan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia. Diantara manfaat serat yang paling sering dirasakan adalah melancarkan buang air besar (BAB). Konsumsi makanan berserat yang rutin setiap harinya terbukti

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

mampu mencegah sembelit/ wasir, menurunkan kadar kolesterol, mencegah obesitas, mengurangi resiko penyakit jantung dan potensi kanker usus. “Sumber makanan berserat sebenarnya sangat mudah didapatkan di Medan, bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia”, ungkap Masrul Lubis Sp.PD-KGEH (Divisi Gastro Entero Hepatologi RSUP Adam Malik Medan) dalam pemaparannya sebagai narasumber kegiatan seminar & jumpa pers “Solusi Tepat Kesehatan Keluarga” pada Kamis pekan lalu. Menurutnya, sumber makanan kaya serat seperti sayur mayur, buah-buahan, kacangkacangan serta sumber makanan alternatif seperti olahan gandum merupakan sumber makanan berserat yang dapat diperoleh dengan mudah di Indonesia. Memasukan unsur sayur mayur, buah-buahan serta kacangkacangan dalam menu makanan setiap hari mampu membantu memenuhi standar 30 gram konsumsi serat ideal setiap hari. Sayanganya meskipun sumber makanan kaya serat tersebut sangat mudah didapatkan, berdasarkan data yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2011 menunjukan bahwa tingkat konsumsi sayuran

masyarakat Indonesia hanya 35 Kg per kapita per tahun, masih sangat jauh dari standari 75 Kg per kapita per tahun. Sedangkan tingkat konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia tergolong paling rendah di Asia Tenggara, jauh tertinggal di bawah Singapura, Myanmar, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Melihat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan kaya serat, dalam kesempatan yang sama Ibu Hj. Sutias Handayani (Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara) mengajak partisipasi segenap elemen masyarakat untuk kembali pada pola hidup 4 sehat 5 sempurna yang menekankan pada keseimbangan nutrisi dalam makanan yang kita konsumsi. “Pola hidup yang sehat dengan menghadirkan unsur sayur dan buah dalam menu makan harian keluarga merupakan kebiasaan yang dapat dibangun oleh Ibu sebagai agen kesehatan di lingkungan keluarga," jelasnya di hadapan kader PKK Provinsi Sumatera Utara. Mengubah perilaku masyarakat untuk mulai mengonsumsi makanan kaya serat memang bukanlah perkara yang mudah. Faktor kebiasaan, lingkungan, dan gaya hidup merupakan tantangan terbesar untuk mulai membiasakan pola

konsumsi makanan berserat setiap harinya. Dampak yang paling dapat dirasakan akibat kurangnya konsumsi makanan berserat adalah konstipasi yang dapat dideskripsikan sebagai suatu kondisi dimana intensitas buang air besar kurang dari tiga kali seminggu, feses keras, kering dan tidak tuntas disertai mengejan saat BAB. Angka prevalensi (tingkat kejadian) konstipasi di Indonesia sebesar 3.857.327 jiwa berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007 berkorelasi dengan pola hidup masyarakat Indonesia yang masih minim mengonsumsi sumber makanan kaya serat. Dr. Masrul Lubis menjelaskan bahwa alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan serat saat ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen serat. Namun banyaknya suplemen serat yang ada di pasaran pun harus diperhatikan keberadaannya. Suplemen serat alami yang menggabungkan unsur serat larut dan serat tidak larut lah yang menurutnya aman dikonsumsi setiap hari karena kandungannya yang memang diperlukan oleh tubuh. Dukungan lintas sektor dengan menggandeng partisipasi elemen masyarakat untuk

memberikan sosialisasi atas informasi yang tepat mengenai pentingnya memasukan unsur serat ke dalam menu makanan harian keluarga saat ini sangat diperlukan. Dwianto Arif Wibowo (Marketing Communication Manager PT Sari Enesis Indah) menegaskan bahwa dukungan Vegeta sebagai brand yang konsisten mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi serat untuk menunjang kesehatan dilakukan dengan mengajak keterlibatan PKK Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan mampu menyebarluaskan muatan pesan positif yang disampaikan oleh para narasumber. Membangun kesadaran masyarakat untuk mulai memperhatikan asupan serat sebagai unsur yang penting dalam menu makanan harian tidak dapat dilakukan dalam tempo sekejap. Diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait untuk menyosialisasikan pentingnya unsur serat bagi kesehatan keluarga. Dukungan lintas sektor dari Vegeta, TP PKK Provinsi Sumatera Utara dan hadirnya kalangan ahli diharapkan mampu memberikan edukasi yang tepat kepada kalangan Ibu sebagai agen kesehatan di lingkungan keluarga. (MEI)

DPD Satgas Inti Mahasakti Karya IPK Sumut beserta Pengurus LSPI Langkat bersama Wakajati Sumut M Sinaga usai menyerahkan berkas pengaduan korupsi APBD Langkat.

Dugaan Korupsi APBD Langkat Dilapor ke Kejati Sumut MEDAN - Lembaga Studi Pengadaan Indonesia (LSPI) beserta Dewan Pengurus Daerah (DPD) Satgas Inti Mahasakti Karya Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumatera Utara pada Rabu pekan lalu mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Jalan Abdul Haris Nasution Medan. Mereka melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah di Kabupaten Langkat. Tiga berkas laporan diterima Wakil Kepala Kejati Sumut Mangihut Sinaga SH MH di ruang kerja Kasi Pidum Kejatisu Fachruddin Siregar SH. “Kita serahkan tiga berkas, saya harap dengan dampingan kawan-kawan dari IPK dapat memotivasi keseriusan dan komitmen penyidik untuk mengungkap kasus ini," Kata Direktur LSPI Kabupaten Langkat, Syahrial. Dijelaskannya, berkas yang diserahkan memuat sejumlah data penyelewengan dan indikasi korupsi yang terjadi dilingkungan Pemkab Langkat. Salah satu kasus yang dilaporkan, pihaknya telah melakukan analisis dan pendalaman selama lebih satu tahun. Dia berharap penyidik serius melakukan pengembangan dan jika perlu menurunkan tim dari BPKP. Saat ditanya mengenai substansi dan materi apa saja yang dilaporkan, Syahrial sepertinya masih merahasiakan. “Kalau itu nanti dulu, ini masih sebatas bukti awal, kita tunggu saja sampai ke tahap penyidikan, nanti pelakunya bisa melakukan persiapanlah," katanya. Sementara itu, Ketua DPD Satgas Inti Mahasakti Karya IPK Sumut, Edwin Ginting mengatakan, pihaknya selalu siap

membuka pintu untuk bekerjasama dan membangun sinergi bersama elemen masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi. “Jadi apa yang dilakukan LSPI Langkat merupakan langkah strategis yang harus di dukung oleh semua pihak termasuk kami,” ucapnya. Edwin yang di dampingi sejumlah pengurus di antaranya, Gerald Siahaan SE SH MM (Ketua I), Chairul Basri Lubis dan Irsan Panggabean (masingmasing wakil ketua) menegaskan organisasinya akan terus mendorong kinerja aparat kejaksaan dalam menuntaskan berbagai pelanggaran hukum terutama korupsi. Sebab korupsi merupakan dinamika dan fenomena sosial yang saat ini telah meruntuhkan tatanan pemerintahan serta perekonomian masyarakat khususnya di Sumut. “Sebagai organisasi dengan paradigma baru, kami sangat mendukung dan percaya terhadap kinerja pihak kejaksaan, kami akan menjadi garda terdepan mendorong dan mengawal kasus ini hingga tuntas," pungkas Edwin. Menanggapi hal tersebut, Wakajati Sumut Mangihut Sinaga memberikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran massa. Dia mengatakan, peran pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mangihut juga berjanji akan mempelajari berkas pengaduan yang disampaikan secara profesional sesuai kewenangannya. “Kalau pengaduan ini cukup bukti dan memenuhi unsur, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memproses," katanya.(JUL)

Masyarakat Diminta Memantau Penyelidikan Dugaan Korupsi di Dinas PU TANJUNGBALAI - Bagian Tipikor Satreskrim Polresta Tanjungbalai sedang mendalami kasus dugaan korupsi pengaspalan jalan dengan konstruksi hotmix di sejumlah jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 berdasarkan pengaduan dari elemen masyarakat. ”Setelah laporan diterima, kita langsung melakukan pengumpulan data dan keterangan serta melakukan uji materil terhadap 8 titik objek proyek yang dilaksanakan mengundang tenaga ahli independen dari Politeknik Negeri Medan. Dari hasil uji materil yang dilakukan tenaga ahli tersebut diketahui, kegiatan pengaspalan yang menelan biaya Rp 7 miliar lebih itu terindikasi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar lebih,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Aris Wibowo, Jumat pekan lalu. Namun dalam pengusutannya, polisi terkesan lamban dan belakangan seperti lesu darah. Informasi yang beredar rekanan pelaksana proyek berinisial HR akan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek yang dikerjakannya tidak sesuai bestek tersebut. “Kalau kerugian negara dikembalikan bukan berarti menghilangkan unsur pidananya,” kata pengamat hukum Hariansyah Damanik SH MH via

seluler pada Kamis pekan lalu. Menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kisaran itu, dalam kasus pidana murni seperti korupsi tindakan pengembalian kerugian negara tidak dapat menghentikan proses hukumnya. ”Hanya menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis kepada terdakwa,” kata alumni Pasca Sarjana UII Yogyakarta ini. Dalam pengerjaan tersebut, ada tiga pejabat di Dinas PU yang bertindak sebagai pengawas proyek yang mengaku tidak menandatangani berita acara pekerjaan untuk proses pencairan dana. Karenanya penyidik di minta untuk mengembangkan pengakuan tersebut dengan mengusut mengapa pencairan dana 100 persen bisa terealisasi dengan segera memeriksa Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai, Sumiran SH. “Masyarakat dan LSM harus memantau perkembangan pengusutan kasus ini, yang krusial apakah penyidik memang telah menyurati BPKP Perwakilan Sumut untuk melakukan audit proyek? Karena hasil audit apakah ada kerugian negara merupakan pintu masuk ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka,” ucapa akademisi muda tersebut. (HER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

LIPSUS

"Demi Tuhan Tangkap Gatot"

KEBOCORAN APBD 2011 TERINDIKASI KORUPSI

GATOT HARUS BERTANGGUNGJAWAB Meski tidak bersentuhan langsung dengan penggunaan anggaran, tetapi Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebocoran APBD sejak 2011 lalu. Kebocoran tersebut diketahui meliputi sejumlah alokasi anggaran yang sebenarnya memiliki nilai strategis dan ekonomis terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan Gatot tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. "Jadi, kebocoran APBD Propinsi Sumut sejak 2011, yang terindikasi korupsi menjadi tanggung jawab penuh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara," kata Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon. Menurutnya, sejumlah anggaran yang terindikasi dikorupsi di antaranya adalah penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke kabupaten/ kota, Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Tindak pidana korupsi yang terjadi dan dilakukan Gatot pada sejumlah alokasi anggaran di duga digunakannya untuk kepentingan pribadi memenangkan pemilihan kepala daerah, dan kepentingan kelompoknya. Dan ini sudah kita laporakan ke KPK dengan Nomor Agenda: 2013-04000302, dan Nomor Informasi: 60019," tegasnya. Salah satu contoh dugaan tindak pidana korupsi adalah penyertaan modal ke PT Bank Sumut, tahun 2011 senilai Rp 81.192.368.779. "Pada penyertaan modal 2011, Pemprop Sumut memberikan anggaran Rp 537.740.888.779 kepada PT Bank Sumut, namun faktanya PT Bank Sumut hanya menerima sebesar Rp 456.548.520.000. Artinya, ada sekira Rp 81.192.368.779 selisih anggaran yang di duga dikorupsi," kata Arief. Kemudian, dugaan korupsi dana BOS 2012 sebesar Rp 14.921.702.750 yang seharusnya digunakan pada triwulan III dan IV ternyata tidak dicairkan melainkan di alihkan ke kegiatan lain pada medio Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian atasnama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo

Nugroho dengan nomor surat: 906/470/2013 tertanggal 22 januari 2013. Anehnya, dugaan korupsi yang dilakukan Gatot terhadap APBD Sumut, sepertinya mendapat dukungan dari Panitia Anggran (Panggar) dan pimpinan DPRD Sumut, serta Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pemprop Sumut yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Nurdin Lubis, Wakil Ketua TAPD Riadil Akhir Lubis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, dan Sekretaris TAPD Baharuddin Siagian, Kepala Biro Keuangan Propinsi Sumatera Utara. Pada APBD 2012, kegiatan pada alokasi anggaran untuk BDB dan Bansos ternyata oleh TAPD proses penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar peraturan. "Terbukti dengan notis KPK, kegiatan pengadaan alat

kesehatan pada Dinas Kesehatan Sumut Rp 83.842.900.000 dan delapan poin kegiatan di Dinas Perikanan Kelautan Sumut senilai Rp 10.004.852.000 tidak melalui KUA dan PPAS dengan total keduanya Rp 93.847.752.000. Artinya kegiatan ini di APBD 2012 adalah penumpang gelap," sebut Arief. Tidak itu saja, penyusunan anggaran belanja hibah dan Bansos 2012 sebesar Rp 2.172.530.902.000 telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan klasifikasi yaitu belanja hibah total sebesar Rp 2.058.111.202.000 dan Bansos sebesar Rp 87.419.700.000. "Dengan adanya Permendagri No.32 tahun 2012, Gatot juga mengeluarkan Pergub No.76 tahun 2012 tentang belanja hibah dan Bansos untuk diserahkan kepada penerimanya melalui

masing-masing SKPD, dan di evaluasi sebelum dicairkan. Namun faktanya, pencairan belanja hibah dan Bansos tidak melalui proses evaluasi SKPD," katanya lagi. Sementara untuk alokasi BDB kepada 33 kabupaten/kota yang terindikasi di korupsi dan kepentingan Gatot untuk memenangkan Pilkada Sumut 7 Maret 2013 lalu, sangat signifikan perolehannya, antara 2012-2013 BDB pada sejumlah kabupaten/ kota. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi Pemprov dan DPRD Sumut, serta pengusulan BDB dari kabupaten/kota ternyata harus mengeluarkan fee hingga 7 sampai 8 persen kepada pihak Pemprov Sumut. Berikut ini daftar BDB 20122013; Medan 2012-2013 Rp 34.665.100.000 - Rp 10.728.800.000,- Binjai 20122013 Rp 88.318.035.661 - Rp 92.929.440.000,- Tebingtinggi 2012-2013 Rp 37.148.438.000 -

Rp 90.734.044.000,- Siantar 2012-2013 Rp 55.268.780.000 Rp 36.420.440.000,- Sibolga 2012-2013 Rp 28.037.460.000 Rp 50.781.230.000,- Tanjungbalai 2012-2013 Rp 74.921.588.000 Rp 85.534.909.625,Padangsidimpuan 2012-2013 Rp 39.047.816.000 - Rp 58.204.048.000. Deliserdang 2012-2013 Rp 61.720.725.000 - Rp 14.427.836.000,- Langkat 20122013 Rp 49.178.924.000 - Rp 100.689.462.000,- Sergai 20122013 Rp 76.270.709.000 - Rp 101.343.604.000,- Labuhanbatu 2012-2013 Rp 37.470.782.800 Rp 91.523.560.000,- Dairi 20122013 Rp 12.894.188.000 - Rp 21.068.344.000,- Asahan 20122013 Rp 143.842.940.000 - Rp 425.662.350.000. Pakpak Barat 2012-2013 Rp 10.075.440.000 - Rp 19.867.720.000,- Simalungun 2012-2013 Rp 169.589.928.000 Rp 70.493.714.000,- Taput 20122013 Rp 425.416.488.000 - Rp 78.252.244.000,- Tapteng 20122013 Rp 109.334.145.000 - Rp 197.339.350.000,- Tapsel 20122013 Rp 65.776.476.000 - Rp 89.291.238.000,- Madina 20122013 Rp 54.974.152.000 - Rp 79.975.772.609,- Nisel 20122013 Rp 31.164.308.000 - Rp 52.120.904.000,- Karo 20122013 Rp 20.015.336.000 - Rp 76.374.868.000. Nias 2012-2013 Rp 20.122.796.000- Rp 2.986.398.000,- Tobasa 20122013 Rp 109.470.922.000 - Rp 167.846.586.000,- Samosir 20122013 Rp 14.312.620.000 - Rp 3.673.810.000 - Humbang Hasudutan 2012-2013 Rp 41.080.328.000 - Rp 45.328.664.000,- Batubara 20122013 Rp 55.713.236.000 - RP 151.851.502.000,- Palas 20122013 Rp 36.807.264.000 - Rp 55.811.132.000. Paluta 2012-2013 Rp 121.536.412.000 - Rp 169.888.206.000,- Labura 2012-

2013 Rp 124.926.140.000 - Rp 211.838.370.000,- Labusel 20122013 Rp 40.768.480.000 - Rp 61.284.240.000,- Nias Utara 2012-2013 Rp 3.557.916.000-Rp 25.716.458.000,- Nias Barat 2012-2013 Rp 2.093.788.000 Rp 1.321.894.000,- Gunung Sitoli 2012-2013 Rp 14.287.423.000 Rp 11.693.716.000. Selanjutnya, yang ikut juga dilaporkan ke KPK yaitu APBD 2012 Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp 4 miliar dengan kegiatan pengadaan obat paten senilai Rp 1,7 miliar fiktif dilaksanakan dengan modus bayar hutang pihak ke tiga, meminjam perusahaan PT Basnita. "Semuanya sudah kita laporkan ke KPK, termasuk daftar BDB 2012-2013 ke 33 kabupaten/kota," bebernya. Dari keseluruhan dugaan korupsi yang melibatkan Gatot, dilakukannya dengan menggunakan tangan-tangan orang kepercayaannya. Artinya, Gatot tidak bersentuhan langsung dengan tindak pidana korupsi baik itu dari APBD maupun dari jual beli jabatan. Diantara orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Gatot untuk mendapatkan uang korupsi adalah Fajar Arifianto. Pola kerja Fajar Arifianto tidak jauh beda dengan Ahmad Fathanah yang menjadi orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishak (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Semua aliran dana yang di dapat Gatot mengalir melalui Fajar Arifianto, baik itu fee proyek dari SKPD maupun dari fee BDB yang disalurkan ke 33 kabupaten/kota. Begitu juga dengan jual beli jabatan, Fajar memiliki andil besar menentukan oknum yang ditunjuk untuk menduduki jabatan eselon II dan eselon III. Artinya fungsi Baperjakat Pemprop Sumut dikendalikan Gatot melalui Fajar dan Sekda Nurdin Lubis," pungkas Arief Tampubolon.(MEI)

PULUHAN PENGACARA AJUKAN GUGATAN PULUHAN pengacara mensinyalir Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan persekongkolan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho, terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Persekongkolan itu diungkapkan puluhan pengacara saat mengajukan gugatan class action terhadap Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Saat mendaftarkan gugatan itu, pengacara yang berjumlah 23 orang tersebut mengharapkan, pengadilan mengeluarkan perintah terhadap aparat untuk menuntaskan keterkaitan Gatot. Gugatan itu diterima PN Medan dengan nomor perkara 309/Pdt.6/2013/PN.MDN. Selain

mengajukan gugatan, puluhan pengacara terkemuka di daerah ini juga melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, lembaga antikorupsi itu dinilai mampu menuntaskan kasus tersebut. "Banyak fakta yang menjadi dasar gugatan dan mengarah kepada Gatot dalam kasus dugaan korupsi itu. Sebab, berbagai kesaksian terdakwa dalam proses penyidikan oleh aparat saat mengusut kasus dugaan korupsi itu, sampai ke tingkat persidangan di pengadilan, kasus yang mengakibatkan negara mengalami kerugian tidak sedikit itu, semuanya mengarah kepada Gatot," ujar Ketua Tim Advokasi Penggugat, Hamdani Harahap. Hamdani sangat menyesalkan sikap aparat penyidik Polda Sumut dan Kejati Sumut yang sama sekali tidak memproses

kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di daerah itu. Padahal, banyak fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mengusut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 43.A/LHP/XVIII.MDN/ 06/2012. "Berdasarkan hasil audit BPK ada ditemukan proyek fiktif dan pengusulan proposal tidak melalui biro terkait sebanyak 1.631 proposal. Bahkan, dalam persidangan, terdakwa Aminuddin yang merupakan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Rutin Biro Umum Setda Pemprov Sumut, membuka nama - nama penerima aliran dana Bansos dan Biro Umum," katanya. Selain Aminuddin, Ridwan Panjaitan yang merupakan ajudan pribadi Gatot Pujo Nugroho telah diadili sekarang, tidak mungkin

berani mengambil dana dari bagian keuangan tanpa perintah dan persetujuan pimpinanannya. Selain itu, terdakwa Aidil Agus dan Imom Saleh Ritonga, dalam keterangannya mengungkapkan adanya aliran dana ke sejumlah anggota DPRD Sumut dan Gubernur Sumut. "Sayangnya, yang ditangkap dan diproses oleh Polda Sumut dan Kejati Sumut hanya PNS bawahan saja. Kelas kakapnya, yaitu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah anggota DPRD Sumut yang terlibat namun tidak diproses. Kasus ini bisa melebar kemana mana bila KPK menangani korupsi itu. Aparat pun bisa diproses jika terbukti terlibat persekongkolan," tegasnya. Adi Mansar selaku penggugat lainnya menyampaikan, banyak bukti dugaan korupsi yang melibatkan Gatot. Misalnya, realisasi dana BOS dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar

yang bersumber dari APBN untuk Sumut. Dana BOS itu justru dialihkan untuk dana Bansos dan BDB ke 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Penyidik Polda Sumut hanya menetapkan M Ilyas Hasibuan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) menjadi tersangka. "Di sini ada keanehan lagi, yaitu hanya pejabat KBUD saja yang ditahan. Logika hukumnya, pejabat setingkat KBUD tidak mungkin kerja sendiri merubah peruntukan dana Rp17 miliar tanpa ada perintah dari atasannya dalam hal Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam ABPD Sumut sejak 2010, 2011 dan 2012 untuk sektor pendidikan, anggarannya diperkecil menjadi 3,5 persen saja atau tidak sampai 20 persen dari total APBD," ungkapnya. Ditambahkan, sesuai aturan yang berlaku pada pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945

disebutkan, untuk sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 20 persen dari total APBD. Sementara dalam tahun-tahun ini juga, sektor dana Bansos dan BDB melonjak tinggi secara signifikan mencapai 80 persen dari tahun sebelumnya 2009. Dimana pada tahun 2009 anggaran dana Bansos hanya Rp190 miliar, sejak tahun 2010 menjadi 1,6 triliun bahkan lebih. Adi menduga, tingginya dana Bansos dan BDB ini, dipergunakan Gatot Pujo Nugroho untuk menarik simpatik masyarakat, saat Pemilihan Gubernur. Dana Bansos dan BDB itu sengaja ditabur menjelang Pemilihan Gubernur supaya muncul simpatik warga Sumut kepada pemenang Pilgubsu tersebut. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pun belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan itu. (SUARA PEMBAHARUAN)

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dibawah pimpinan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho terus digoyang dengan aksi demonstrasi. Kali ini, giliran puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan menggelar aksi di Kantor Gubsu. Dalam aksi itu, mahasiswa berteriak 'Demi Tuhan Tangkap Gatot’ seperti yang disebutkan Adi Wiguna kepada Eyang Subur. ‘’Kita minta periksa segera Gatot bersama kroninya karena diduga telah menghianati masyarakat Sumut," teriak massa. Presiden UNIVA, Azrul Hasibuan dalam orasinya mendesak Kapoldasu dan Kejatisu untuk menangani dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 2012 yang disinyalir terjadinya penyimpangan dan transaksi jual beli. "Kami minta KPK mengembangkan kasus ini dan memeriksa seluruh Bupati/Walikota yang menerima dana BDB yang besarnya tidak rasional serta ada indikasi yang kuat penyaluran dana BDB tersebut ke rekening pribadi para kepala daerah tersebut diatas," ujarnya. Selain itu massa ini juga menesak DPRDSU untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Gatot Pujonugroho mengenai persoalan BDB yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat Sumut. Sementara itu Presiden IAIN SU Ahmad Riduan Hasibuan mengatakan banyaknya permasalahan dugaan korupsi di Pemprovsu. Mahasiswa juga mengancam akan menggagalkan pelantikan Gubsu pada 17 Juni ini. Aksi ini nyaris ricuh dan mahasiswa juga melempari Baliho Gatot dengan menggunakan air mineral secara bergantian sambil berjalan meninggalkan Kantor Gubsu. Namun pelemparan itu hanya Baliho Gatot sedangkan Baliho Sekdaprovsu luput dari lemparan massa. Mereka menyampaikan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Karena mereka menilai bahwa permasalahan dugaan korupsi di Sumatera Utara seperti Dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) merupakan tanggung jawab Gatot Pujo Nugroho.“Tangkap dan adili Gatot Pujo Nugroho,” teriak mahasiswa.(HARIAN ANDALAS)

Sudah Dilapor ke KPK LEMBAGA Swadaya Masyarakat Serikat Kerakyatan Indonesia (LSM SAKTI) Sumatera Utara mengungkapkan, Gatot Pujo Nugroho berada di balik aliran dana kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut tahun anggaran 2010 dan 2011. Imbas dari kebijakan pencairan anggaran yang disinyalir tidak sesuai aturan dan prosedur keuangan. “Sejak 19 Januari 2010 hingga 24 Agustus 2011 terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran di Biro Umum Setdaprovsu. Hal ini terlihat dari pengambilan dana untuk kebutuhan Wagubsu terkesan sangat janggal dan tidak wajar. Pada sejumlah lembaran kwitansi pengeluaran uang dari Biro Umum Pemprovsu selama periode itu tercantum kalimat keperluan pengeluaran untuk “panjar untuk keperluan Bapak Wagubsu," kata Ketua LSM SAKTI Tongam Fredi Siregar. Selama periode 29 Januari 2010 hingga Juli 2011 terjadi sedikitnya 37 kali pembayaran yang dikeluarkan Biro Umum untuk Wagubsu dengan rincian total, di antaranya sebesar Rp 1.512.650.000 dari APBD 2010 dan Rp 407.500.000 yang bersumber dari APBD 2011. Lembaran kwitansi yang dikeluarkan Biro Umum tersebut di tandatangani Ridwan Panjaitan yang berstatus staf sekretaris pribadi Gatot dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Setdaprov Sumut Aminuddin. Saat itu, Kepala Biro Umum di jabat Rajali S.Sos. Penyalahgunaan anggaran di Biro Umum Setdaprovsu juga kembali terjadi saat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pimpim Hj Nurlela SH yang merangkap kuasa pengguna anggaran.(MAN)

KPK POS

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

NAD SUMUT

POLITIK

Puluhan Kepala Desa Takut Salurkan Kartu BSLM

Lubang 'laut’ Mengancam Warga Pengguna Jalan LANGSA - Hasil pantauan KPK POS terdapat Lubang maut ternganga lebar di Perempatan Melati Jln. Iskandar Muda Kota Langsa, tepatnya 300 meter dari pusat kantor Pemko Langsa. Jalan ini sering dilalui mahasiswa Universitas Negeri Samudera Langsa dan pejabat kota Langsa seperti Walikota dan Wakil Walikota Langsa. Anehnya lubang itu dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan untuk menyelamatkan para pengendara mobil dan sepeda motor disana. Uwak Jep penjual kopi menjelaskan ia sengaja memasang tanda di jalan yang berlubang, setelah seorang warga separuh baya terperosok ke lubang karena menghindari mobil yang berpapasan. “Karena tidak ada perhatian pemerintah saya pasang ban bekas agar warga tidak terperosok lagi,” katanya

Ketika ditanya wartawan beritalima.com, Uwak Jep justru mengatakan, tak usah diberitakan karena sudah sering, tapi dasar pemerintah tidak melihat mana yang penting. “Tak jauh dari 2 Lubang maut menganga, rombongan anak-anak naik sepeda BMX juga jatuh di lubang dan mengalami luka-luka,”imbuh Wak Jeb. Nasruddin selaku Ketua Umum Forum Peduli Rakyat Miskin Kota Langsa (FPRM) juga mengatakan jalur yang padat lalulintas, hendaknya menjadi fokus utama dan harus sigap untuk cepat bertindak agar jangan sampai jatuh korban.”Apalagi itu dekat kampus fakultas ekonomi UNSAM Langsa dan masyarakat yang berlalu lalang, kata Nasdin. “Walikota harus tegur dinas terkait dan bila perlu diberi sanksi tegas jika tak terselesaikan,” tambah Nasdin geram.(BSO)

TP. PKK Aceh Timur Juara Festival Kuliner ACEH TIMUR - Tim Penggerak Peemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Aceh Timur ambil bagian dalam Festival Kuliner Aceh, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisatan Aceh dalam rangka untuk mengisi Visit Aceh Year 2013. Hal ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE melalui siaran persnya yang dikirim kepada rekan-rekan wartawan, jum’at (21/ 6). Ketua TP. PKK Aceh Timur, Ny. Fitriani Binti Darwis melalui Ketua Pokja III, Ny. Nuraini, SP dalam siaran pers itu juga mengatakan tujuan keikutsertaan TP. PKK Aceh Timur untuk memperkenalkan makanan dan kue khas dari Kabupaten Aceh Timur. Menurut Ketua Pelaksana, Ny. Dra. Farida Hanum, M.Si Festival Kuliner dikasanakan dari tanggal 17–21 mei bertempat di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan dan keragaman kuliner Aceh. Festival Kuliner ini selain memperlombakan masakan tradisional Aceh, juga menggelar Bazar/Pameran dan seminar masakan sehat yang menghadirkan nara sumber dari Jakarta. TP. PKK Aceh Timur dalam Festival itu menyajikan kue khasnya seperti,

Boh Keutapang, Keukarah, peyek kacang ijo, rubek, dodoi, boh husein, pret, pro’ut, halua, wajek manisan dan nyab. Pada sesi I perlombaan memasak TP. PKK Aceh Timur menyuguhkan menu makanan engkot sembilang peuaweuh, udeng gala asam keueng, paye engkot gembong oen meuling, boh manok tededah, kuah narieb. Sedangkan pada sesi kedua menyuguhkan kanji rumbi, cicah oen pegagah, keu chara, ie bandrek dan pisang gureng. Dari 23 TP.PKK Kabupaten/ Kota Se Aceh serta unsur swasta yang ikut dalam festival ini, TP. PKK Kabupaten Aceh Timur keluar sebagai Harapan I, sementara Juara I diraih oleh Aceh Barat, Juara II Aceh Selatan, Juara III Aceh Singkil sedangkan Aceh Besar dan Kota Langsa harus puas berada pada Harapan II dan III, para pemenang berhak menerima trophy dan uang pembinaan. Terkait hasil lomba tersebut Ketua TP. PKK Kabupaten Aceh Timur, Ny. Fitriani Binti Darwis saat dihubungi via ponsel, jum’at (21/6) mengatakan puas dengan hasil yang dicapai, “kita telah memberikan yang terbaik dan saya puas dengan hasil yang dicapai pada festival kuliner ini, namun demikian kedepannya kita akan terus berupaya memberikan yang terbaik”, ujarnya. (BSO)

Wagub Ziarahi Makam Hamzah Fansyuri SUBULUSSALAM - Wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf, minggu (23/6) pagi berziarah ke syekh Hamzah Fansyuri ulama dan penyair terkenal di dunia. Sementara siang kemaren, wagub melepas peserta pawai ta”aruf di pendopo walikota subulussalam dan sore nya membuka pameran di kompleks perkantoran kota subulussalam. Karo Humas Pemerintah Aceh, H Nurdin F Joes, dari subulussalam kemrin, saat berziarah kemakan Hamzah Fansyuri di kampung oboh kecamatan runding, wagub antara lain didampingi walikota subulussalam Merah sakti dan seluruh kepala SKPA. Menurut wagub,makam ulama dan penyair terkenal didunia itu, dijadikan sebagai salah satu obyek wisata islami.Wagub mengatakan pemerintah Aceh akan membantu dana untuk pemugaran makam itu.Wagub meminta wali kota Merah sakit untuk membebaskan lahan seputar makam yang diperlukan untuk dibangun berbagai fasilitas pendukung bagi wisatawan. Wagub juga meminta pihak pengelola makam menyampaikan proposal pembangunan sehingga kebutuhan dana yang disalurkan pembangunan menjadi terukur. Dalam ziarah ke makam itu, wagub menyampaikan do’a bersama walikota dan pengunjung lain dalam kompleks makam Hamzah Fansyuri.(KAR)

Aceh Tamiang Siap Pertahankan Juara umum

ACEH TAMIANG - Sebanyak 36 datok penghulu (kades) di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, Selasa Pekan lalu, menolak untuk membagikan kartu BSLM mereka khawatir diserang warganya. Protes diperkirakan bakal muncul, karena banyak penduduk setempat yang tak layak menerima BSLM, tapi mendapatkan kartunya. Penolakan tersebut diuangkapkan para kades saat melakukan pertemuan dengan Camat Manyak Payed, Ahmad Yani. Camat mengundang para kades, setelah sebelumnya petugas

kantor Pos membagikan kartu BSLM untuk empat desa. Dampak dari pembagian itu, kepala desa diprotes warga karena penerima yang dinilai mampu secara ekonomi tapi mendapatkan kartu BSLM, sementara yang tidak mampu malah tak kebahagian. Disisi lain, ada kesan pembagian kartu BSLM dilakukan diam-diam oleh pihak kantor pos dilapangan. Cara ini tak disukai para datok, sehingga mereka mengadu ke camat. “Karena rawan konflik di desa, saya berinisitif mengundang para pihak. Kemudian, saya minta agar data penerima BSLM yang

ada dikantor pos dicocokan dengan data penerima raskin di kecamatan. Kalau bukan data raskin, data lain apa yang digunakan sehingga tidak timbul masalah?” ujar Camat Ahmad Yani. Kades (datok Penghulu) Tualang Baru, Edi Syahputra mengatakan, kartu BSLM yang diberikan pemerintah pusat kali ini berkurang 50 persen dari total orang tidak mampu yang layak menerima BSLM didesanya. Kawan-kawan baru mau menerima tanggung jawab untuk membagikan kartu BSLM itu apabila dilaukan pendataan kembali para penerima

BSLM di setiap desa. Sementara itu di kota langsa pun terjadi aksi pengembalian kartu BSLM, sebelumya dinamai Kartu Perlindungan Sosial (KPS, ke kantor pos setempat. Sumbersumber KPK pos disekretariat asosiasi pemerintahan Gampong kota langsa (apgala) menyebutkan sebanyak 19 desa dalam wilayah Kota Langsa mengembalikan KPS ke Kantor Pos Langsa. “Ini dilakukan demi menghindari konflik, karena dari data yang mereka himpun banyak warga dibawah garis kemiskinan justru tidak menerima jatah BSLM dimaksud.(YAN)

Mualem dan Cerita Peci Hitam SUBULUSSALAM Menurut Wakil Gubernur Muzakir manaf bercerita tentang peci hitam sebelum mengukuhkan 84 dewan hakim MTQ ke-31 di kota subulussalam, kemaren. Selama ini Wagub terlihat jarang mengenakan peci hitam. Saat membuka acara MTQ ke- 31 Wagub menggunakan stelan kemeja berwarna biru tua dan tampil tanpa peci. Namun diakhir sambutannya, ia tiba-tiba mengenakan peci. Tentu tingkah sang Wagub sontak mengherankan pengunjung. “Mungkin bapak-bapak heran, semua pakai peci hitam dan hanya saya tidak. Padahal peci merupakan sakral di Aceh dan simbol pemersatu. Wagub kemudian mengisahkan peci hitam. Dimulai dari sejarah bersatunya Aceh dengan Republik Indonesia. Ketika Soekarno mengajak tokoh Aceh, Tengku Daud Beureueh bergabung dengaan kompensasi pemerintah memberikan Aceh status daerah istimewa. Saat itu, kata muzakir,sosok Bung Karno mengenakan peci hitam sehingga terpikir oleh Tengku Daud Beureueh, sosok Bung Karno guru dan alim. “ ‘oh iya juga, dia pake peci berarti guru,’ ujar Muzakir mengisahkan sembari menegaskan peci hitam adalah simbol pemersatu bangsa ini.(KAR)

ACEH TAMIANG - Kafilah Aceh Tamiang siap mempertahankan juara umum pada MTQ ke 31 Provinsi Aceh di Kota Subulussalam. Kafilah Tamiang mengikuti semua cabang yang diperlombakan pada MTQ tersebut. Sekda Aceh Tamiang, Razuardi kepada wartawan Sabtu (22/6) mengatakan, pada MTQ yang lalu Aceh Tamiang mampu meraih juara umum. Ia berharap piala bergilir pada MTQ kali ini juga tetap berada di Aceh Tamiang. Harapan kita kafilah Aceh Tamiang di Kota Subulussalam akan tampil maksimal dan meraih hasil yang memuaskan. Walaupun demikian, pihaknya memahami harapan menjadi yang terbaik jangan jadi beban qariqariah, sehingga tidak terganggu kosentrasi saat tampil.“Berjuanglah dengan objektif dan optimis. Saya percaya LPTQ telah menggembleng para peserta sekian lama,” ujar Sekda. Sekda juga mengingatkan kepada para peserta asal Tamiang, di Kota Subulussalam, kafilah agar menghindari hal-hal yang tidak perlu, sehingga tetap fit saat mengikuti lomba. “Kita harus mampu memberikan yang terbaik bagi Aceh Tamiang,” katanya penuh harap. Rombongan Aceh Tamiang sebanyak 85 orang, terdiri dari 45 peserta, offisial empat orang, pelatih enam belas orang dan pendamping delapan orang, sisanya panitia dari pemerintah daerah. Aceh Tamiang mengikuti semua cabang MTQ yang diperlombakan, tilawah, qiraah sab’ah, cacat netra, syarhil quran, fahmil quran, hifdhil quran, khatil quran, M2Iq, tafsir quran. Secara terpisah, Wakil Ketua LPTQ Aceh Tamiang, Mustafa MY Tiba optimis kafilah Aceh Tamiang mampu mempertahankan juara umum. Karena untuk menghadapai kafilah

Anggota DPR RI sedang memberi kata sambutan dan gambaran pada silaturrahmi kepada seluruh Geuchik dan Tuha Peut beserta Pers di Cafee Rangkang Kupi Kota Langsa.

Marzuki Daud: Prioritaskan Pengangkatan Guru Bhakti di Aceh LANGSA - Temu ramah dan silaturrahmi anggota DPR RI Drs.Marzuki Daud dari Partai Golkar dengan masyarakat Kota Langsa diwakili para Geuchik, Tuha Peut, Kepala Dusun dan Imam (perangkat Desa) serta wartawan, dilaksanakan di Rangkang Kupi berlangsung penuh keakraban, Senin (24/6). Marzuki merupakan salah seorang putra Aceh yang terpilih menjadi salah seorang anggota DPR RI dan menjadi tim pemantau Otsus Aceh dan selalu memperjuangkan anggaran untuk Aceh, seperti pembangunan rumah di Pusong sebanyak 200 unit. Di minta kepada Gubernur Aceh agar membuat rekomendasi kepada Menteri Perumahan dan BPBD Pusat untuk pembangunan rumah di Pusong Kec. Langsa Barat. Pembangunan ini diakibatkan di Pusong terkena bencana (abrasi). Kemudian akan di buat perumahan Dhuafa 600 unit di Profinsi Aceh yang bersumber dari dana APBN. Semua ini akan di perjuangkan dan kebetulan saya duduk di badan Anggaran DPR RI. Tambahnya, saya akan memper-

daerah lainnya, pihaknya sudah membekali peserta sejak Januari-Mei dengan menghadirkan pelatih MTQ dari provinsi, lokal dan terakhir qari nasional Muammar ZA. (BSO)

BLSM Tak Tepat Sasaran, Bupati Hentikan Pembagian KPS ACEH TIMUR - Pasca dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut. Namun patut disayangkan BLSM yang seyogyanya diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu namun dalam pelaksanaannya dinilai tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya warga kurang mampu tidak menerima bantuan dari program pemerintah itu sebaliknya ada warga yang tergolong mampu menerima BLSM tersebut. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Timur, lebih dari 70% BLSM di daerah tersebut tidak tepat sasaran, sehingga Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib mengambil kebijakan untuk menghentikan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) didaerahnya.“Kita sudah minta kepada pihak PT. Pos (Persero) diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur untuk menghentikan pembagian KPS,” ujar Bupati Aceh Timur, disela-sela kunjungannya di Kantor POS Idi Rayeuk, Rabu (26/6). Kebijakan tersebut diambil Bupati menyusul laporan masyarakat disejumlah kecamatan seperti Kecamatan Darul Ihsan dan Idi Rayeuk serta beberapa kecamatan lain di wilayah barat. “Banyak penerima KPS ini merupakan kalangan mampu, seperti toke boat dan orang-orang yang tak berhak, orang

juangkan rencana pembangunan Pabrik minyak goreng di Kota Langsa dan Subulussalam, yang penting ada tanah yang siap untuk di bangun pabrik minyak goreng. Sedangkan pembangunan Instalasi Air (PDAM) Kemuning Langsa siap pada tahun ini dan pada tahun 2014 akan lengkap semua instalasi air (PDAM) di Kota Langsa. Pada sesi Tanya jawab dengan Marzuki Daud beberapa masyarakat salah seorang mewakili dari Gechik Kuala Alisudin mengeluhkan tentang distribusi air PDAM yang tidak lancar kedaerahnya, masyarakat harus membeli air perdrum dengan harga Rp 5.000. sehingga masyarakat sangat kesulitan. Husaini dari Desa seneubok Antara meminta agar di buka lapangan kerja sedangkan Abubakar mewakili Kepala dusun asal Desa sungai Pauh mengusulkan agar pemberian bantuan bagi nelayan di tingkatkan seperti pemberian sampan yang berbahan kayu diganti kepada sampan berbahan Piber. Menjawap pertanyaan masyarakat Marzuki berpendapat bahwa masalah air PDAM yang di salurkan ke Desa Kuala Langsa akan di usahakan lancer

miskin, tidak mendapatkan. Jika kita biarkan, maka imbasnya juga ke Pemkab Aceh Timur yaitu ke Bupati,” terangnya. Untuk itu beliau akan menyurati secara resmi ke seluruh Kantor PT Pos (Persero) dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur untuk segera menarik seluruh KPS yang sudah dibagi ke masyarakat.“Tidak ada alasan, pembagian KPS harus dihentikan dan yang sudah terlanjur dibagi harus ditarik ulang. Kita akan telusuri data warga miskin yang keliru tersebut, karena tidak sedikit calon penerima sudah meninggal dunia,” tegasnya. Kepala Kantor PT. Pos (Persero) Idi Rayeuk, Khalifuddin dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya telah menyalurkan lebih kurang 1.000 KPS. Namun sekitar 100 KPS dikembalikan dari Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk. “Tanoh Anoe mengembalikan, karena calon penerima BLSM ini dinilai tak layak oleh aparatur desa, dan akan segera menarik KPS yang sudah beredar ke masyarakat sesuai dengan kebijakan bupati,” katanya. PT. POS (Persero) Idi Rayeuk sendiri menerima sebanyak 3.026 KPS untuk empat kecamatan yakni Darul Ihsan, Idi Timur, Peudawa dan Kecamatan Idi Rayeuk.“Kita menerima KPS ini pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM” katanya seluruh KPS ini dikirim Kementerian Dalam Negeri. (BSO)

Kerajinan Aceh Timur Masuk Nominasi Dekranas Award ACEH TIMUR - Sebanyak 20 perajin asal Aceh Timur mendapatkan pendidikan pelatihan diverfikasi mutu produk anyaman pandan pada kegiatan fasilitasi pengembangan industri kerajinan daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Aceh. Pada tahun ini Dekranas Aceh melaksanakan

pada tahun ini juga, karena sekarang masih dalam tahap pengerjaannya hingga akhir oktober tahun 2014. Sedangkan masalah nelayan nantinya akan diusahakan melalui Menteri Kelautan, namun tidak serta merta secepatnya di berikan, semua butuh proses. Berbicara tentang wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe, saya sebagai Tim Pemantau otonami Khusus Aceh meminta kepada Presiden supaya mengaktifkan Arun sebagai terminal Gas dengan biaya pembangunannya mencapai Rp 4 trilyun dan sudah di mulai pembangunannya. Pemasangan pipa dari Arun sampai ke medan sedang berjalan. Nantinya akan ada industry-industri kecil di sepanjang jalan di Aceh seperti industri pangan, rumah tangga maupun lainnya. Kerja sama Pertamina dan Pemerintah Aceh mengenai masalah pengelolaan terminal gas , Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah memerintahkan kepada Dirut Pertamina pada tanggal 19 Maret untuk pembangunan Kilang Minyak Arun.(BSO)

pelatihan di dua Kabupaten yakni Aceh Timur dan Pidie. Pelatihan ini sendiri dilaksanakan selama lima hari (19-24 Juni 2013) bertempat di Kantor Sekretariat Dekranasda Kabupaten Aceh Timur. Saat ditanya mengapa perajin asal Aceh Timur yang terpilih menerima pelatihan ini, Ketua Bidang pengembangan produk Dekranas Aceh, Ny.Herawati mengatakan bahwa produk kerajinan Aceh Timur telah terpilih dalam Dekranas Award. Dia juga menambahkan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta menambah pengetahuan dan keterampilan para perajin sehingga nantinya kerajinan Aceh Timur dapat terpilih sebagai yang terbaik dalam Dekranas Award. Adapun pelatihan yang dilaksanakan meliput pewarnaan (zat kimia dan bahan alami), motif dan berbagai aneka diversifikasi produk. Sementara itu Wakil Ketua Dekranasda Aceh Timur, Ny. Mariani, A.md, Kep Binti Sulaiman saat berkesempatan memberikan sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekranas Aceh yang telah bersedia melaksanakan pelatihan di daerahnya. “Kami ucapkan terima kasih kepada Dekranas Aceh yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan hasil selama mengikuti pelatihan ini dapat diterapkan dan dikembangkan oleh para perajin sehingga kualitas dan keaneka ragaman produk kerajinan Aceh Timur dapat lebih meningkat dimasa mendatang”, jabarnya. Pengurus Dekranas Aceh dan Tutor asal Yogyakarta sepakat memberikan saran khususnya kepada Pemerintah Daerah, agar kerajinan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai cindera mata bagi setiap tamu yang berkunjung. (BSO)

Bupati Aceh Timur Hadiri Haul

KIP Beri Waktu 13 Hari Untuk Penambahan Caleg BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh menyatakan, pengajuan penambahan calon anggota legislative (caleg) hingga memenuhi 120 persen di setiap daerah pemilihan akan dimulai tangal 5 hingga 18 juli 2013. Para caleg tambahan ini juga harus melewati tahapan pemeriksaan berkas administrasi dan uji mampu baca Alqur’an. KIP tidak lagi memberikan masa perbaikan bagi caleg yang tidak cukup syarat atau gugur dalam tes baca Alqur’an. Demikian disampaikan komisioner KIP Aceh yang mengetuai Pokja Pencalonan Anggota DPR Aceh, Junaidi, dalam acara sosialisasi keputusan KIP Aceh nomor 7 tahun 2013 kepada 15 partai politik peserta Pemilu 2014 di aula Kantor KIP Aceh, senin pekan lalu. Keputusan KIP yang disosialisasikan ini berisi tentang petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengajuan penambahan kuota bakal calon anggota DPRA dan DPRK maksimal 120 persen dari alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Sosialisasi serupa, juga sudah dilakukan kepada 23 KIP Kabupaten/Kota. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri seluruh partai politik (15 parpol) berbasis nasional maupun lokal itu, membahas tentang tata cara dan teknis pengajuan penambahan caleg serta jadwalnya. “Kita sudah sampaikan semua hal terkait teknis pelaksanaan serta jadwal dan tahapan bagi partai yang ingin mengajukan penambahan kuota calegnya, caleg yang diajukan setiap partai politik juga harus melewati tahapan pemeriksaan berkas administrasi dan uji mampu baca Alquran. Namun pengajuan penambahan caleg ini hanya dilakukan seklai dan tidak ada masa perbaikan sebagaimana tahapan dan jadwal yang dilakukan KIP Aceh sebelumnya. Oleh karena itu, semua parpol diharapkan dapat mempersiaplan berkas calegnya secara lengkap. “KIP membuka ruang bagi partai yang ingin berkonsultasi mengenai teknis pengajuan penambahan calon. Kita juga minta kepada KIP Kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama yaitu member arahan dan informasi teknis kepada partai tentang pengajuan penambahan calon,”. Tanda Junaidi.(YAN)

Darussaa’dah Ke-45 ACEH TIMUR - Belakangan ini di Aceh banyak di temui percobaan untuk mendangkalkan aqidah umat bahkan sampai ada yang mencoba mengalihkan aqidah seseorang ke agama lain, oleh karenanya diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu membentengi diri dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab melalui peningkatan dan pemahaman ilmu, iman dan amal. Hal ini disampaikan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib pada sambutannya di acara Haul Dayah Darussaa’dah Tepin Raya Ke45, selasa (25/6) di gampong Seunebok Aceh Kecamatan Darul Aman. Dayah Darussaa’dah, Tengku Muhammad Ali Irsyad atau yang akrab disapa Abu Lampoh Pala dalam menyebarkan islam dan menjunjung tinggi nilai-nialai kemanusian serta keadilan. Bupati juga berkesempatan menceritakan sejarah singkat tentang riwayat Abu Lampoh Pala yang merupakan salah satu ulama besar di Aceh. Dayah Darussaa’dah pertama kali didirikan oleh Abu Lampoh Pala digampong Teupin Raya Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie kini telah banyak melahirkan banyak santri, ulama dan cendikiawan muslim, saat ini Dayah tersebut telah memiliki 115 baik cabang maupun ranting yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Pada momentum Haul Darussaa’adah tersebut Bupati mengajak seluruh lapisan untuk meningkatkan kualitas pendidikan islam. Pada kesempatan tersebut juga turut dihadiri oleh Perwakilan YPI Darussaa’dah Teupin Raya Aceh, Tgk. H. Said Abdullah, Pimpinan Dayah Darussaa’dah Idi Cut,Tgk. Saiful Anwar, Unsur Muspida plus, Sekretaris Daerah, Kepala SKPK, Kepala Kementerian Agama, Ulama Kabupaten Aceh Timur serta tokoh masyarakat setempat. (BSO)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

DPRD Tanjungbalai Gelar RDP Bahas Penyaluran BLSM TANJUNGBALAI-Menindak lanjuti banyaknya keluhan masyarakat tentang pendistribusian kartu kendali Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Komisi C DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemkot Tanjungbalai dan Kepala BPS, Kamis (27/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi C, H.Marelelo Siregar, dihadiri anggotanya, Hakim Tjoa Kian Lie, Encen Sitorus, Danil Karo Karo, Hj.Nesi Ariyani, dan Afrizal Zulkaranain. Turut hadir Asisten-II Pemkot Tanjungbalai, H.Husinuddin dan Kepala BPS, Aulia Mufridah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, Aulia Mufridah menjelaskan pada tahun 2011 BPS Kabupaten/Kota se Indonesia melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam lembar quisoner berdasarkan petunjuk teknis BPS Pusat.Hasil pendataan

disampaikan kepada BPS Pusat untuk diteruskan kepada Tim Nasional Penyelenggara Penanggulan Kemiskinan (TNP2K). Dengan metodelogi tersendiri TNP2K mengolah data tersebut untuk menentukan masyarakat penerima BLSM. Menurut Asisten-II Pemkot Tanjungbalai, H.Husinuddin, karena data penerima diterbitkan TNP2K, pengalihan BLSM dari keluarga yang tidak pantas kepada yang dianggap berhak sebagaimana desakan Komisi C, harus melalui mekanisme, yaitu musyawarah Kelurahan sesuai instruksi Mendagri Nomor 541/3150/SJ, tahun 2013. Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua Komisi C, H.Maralelo menghimbau agar Pemkot Tanjungbalai mencarikan solusi terbaik mengatasi gejolak di tengahtengah masyarakat, terutama keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.(HER)

Pemko Tanjungbalai Data PMKS TANJUNGBALAI- Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Soial melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 31 Kelurahan, dengan melibatkan 187 orang kepala lingkungan sebagai petugas pendata. Sebelum diterjunkan ke lapangan, petugas mengikuti orientasi pembekalan tata cara pengisian formulir pendataan, berlangsung di gedung MUI jalan Gaharu, dihadiri Wali Kota Tanjungbalai, H. Thamrin Munthe, Kamis (27/6). Wali Kota menghimbau agar petugas pendata benar-benar menjalankan tugas yang diamanahkan, karena data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah kota dalam rangka mewujudkan pelayanan publik bidang sosial kemasyarakatan.

SUMUT

Pimpin Paluta 2013-2018

Syah-Unggul Perhatikan Nasib Kesenian Masyarakat Jawa PALUTA - Calon Bupati Paluta 2013-2018 Drs H Syahrul Harahap MAP menegaskan jika dirinya menjadi Bupati Paluta 2013-2018 akan memperhatikan nasib kesenian jawa seperti kesenian kuda kepang yang sudah sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat di Sumut ini. "Tidak hanya kesenian saja yang akan kami perhatikan dan lestarikan nasib masyarakat jawa yang selama ini sudah ikut membantu pembangunan di Paluta juga akan kita akomodir dengan sebaikbaiknya ," kata Syahrul ketika memberikan sambutan Kamis (27/ 6) pada acara kesenian Kuda Kepang "Maju Jaya" Kecamatan

Halongonan di Hutaimbaru Paluta. Syahrul juga menegaskan bahwa Masyarakat Jawa di Paluta khususnya di daerah perkebunan dan Trans sudah sangat banyak membantu menggerakan hasil perkebunan di Paluta ini sehingga perkebunan di Paluta bisa meningkatkan tingkat kesejahtraan masyarakat . "Mengapa tidak kalau ada generasi muda Pujakesuma di Paluta yang berpotensi untuk diangkat menjadi PNS di Pemkab Paluta," sebut Syahrul. Oleh karena itu sebut Syahrul bagi masyarakat Jawa di Paluta pada Pilkada 14 Agutus 2013 harus

menggunakan hak suaranya memilih Nomor 2 untuk perubahan Paluta yang lebih baik . Para sesepuh Pujakesuma Halongonan yang hadir pada acara kesenian tersebut menegaskan sangat terharu atas kehadiran Calon Bupati Paluta Drs H Syahrul Harahap MAP." Pak Syahrul satusatunya Calon Bupati Paluta yang datang melihat kesenian Kuda Kepang ini ,dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami masyarakat Jawa yang ada di Halongonan khususnya dan Paluta umumnya .Semoga apa yang bapak cita-citakan untuk menjadi Bupati Paluta 2013-2018 bisa tercapai

.Kami segenap masyarakat jawas siap memenangkan pasagan SyahUnggul pada Pilkada 14 Agustus 2013," sebut para sesepuh masyarakat jawa yang tergabung dalam Pujakesuma Halongonan secara bergantian . Usai memberikan sambuatan Drs Syahrul Harahap MAP diberikan kesempatan untuk memainkan alat kesenian yang mengiringi kesenian Kuda Kepang tersebut . Para pemain musik kuda kepang itupun antusian bermain musik bersama Calon Bupati Paluta Drs H Syahrul Harahap MAP.(DATUK/ MH)

Menurut Kadis Sosial, H.Abdul Hayyi, masalah kesejahteraan sosial adalah persoalan yang sangat rentan di masyarakat. Seperti balita dan anak terlantar, anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum. Kemudian, anak jalanan, anak dengan kedistabilitas, anak korban tindak kekerasan, dan anak-anak memerlukan perlindungan khusus akibat kondisi rumah tangga yang berantakan, sehingga mentalnya terganggu. Lebih lanjut Hayyi mengatakan,lansia terlantar, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, eks narapidana, korban penyahgunaan narkoba, korban trafiling, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah tergolong dalam PMKS dimaksud.(HER)

Pemimpin, menurut pensyar dari Aceh timur, juga harus mempunyai visi hidup terarah serta menjadikan Al-qur’an sebagai solusi untuk menghadapi berbagai problem kehidupan. Sedangkan kafilah Aceh Besar mengupas tentang islam dan keragaman dalam kehidupan Rakyat Indonesia. Menurutnya, keragaman suku, bahasa, budaya yang dimiliki indonesia kalau ditata kelola dengan baik, maka dapat menjadi kekuatan. Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin. “penuduk muslim, mari amalkan ajaran kita dengan baik. Sedangkan kepada nonmuslim tunjukkan toleransi sebagai sebuah bangsa agar indonesia tetap kokoh, “katanya. Tim Syarhil Qur’an Aceh Selatan mengajak pemuda menyingsingkan lengan baju bekerja keras memajukan banga. Islam, sebutnya, sangat membutuhkan pemuda visioner, kuat dan mantap pemikirannya. Sedangkan kafilah langsa menjelaskan bahwa membangun kepribadian tanpa agama tidak akan benar. Pensyarah dari kota penghasil terasi dan kecap ini juga mengajak umat islam menanamkan nilai-nilai qurani dalam dirinya. Yakni, menjadi umat islam di indonesia yang kuat dan bermartabat, dengan terus menciptakan generasi qurani.(KAR)

Ramadhan Kakilima Fair Digelar MEDAN - Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Medan akan menggelar acara Ramadhan Kalilima Fair, di Lapangan Pertiwi Jalan Bilal Kecamatan Medan Barat. Acara Ramadhan Kakilima Fair ini merupakan yang kedua kalinya digelar, dan kegiatan ini meruapakan program kerja strategis APKLI. Hal ini disampaikan pengrus APKLI Kota Medan ketika Sekda Medan Ir Syaiful Bahri MM menerima audensi DPD APKLI Kota Medan, Selasa (25/6) di balai Kota Medan. Sekda Medan Ir Syaiful Bahri MM didampingi Asisten Pemerintahan Drs Musadad, Kepala Dinas Koperasi H Tunggar, Kepala Disperindag H Sfarizal SH MM, Kasatpol PP M Sofyan S Sos, sementara dari DPD APKLI Kota Medan terdiri dari ketua Aulia Rahman ST,Wakil Ketua Syamsul Bahri Manday,Sekretaris Andika Pane SE, dan bendahara Dewi Wulandari. Ketua DPD APKLI Kota Medan Aulia Rahman ST mengatakan, Ramadhan Kakilima Fair ini nantinya akan diikuti sebanyak 70 pedagang kakilima ini yang ada di Kota Medan, kegiatan

TANJUNGBALAI- Wali Kota Tanjungbalai melalui Kabag Sosial, M. Yunan mengatakan, kafilah Kota Tanjungbalai berhasil meraih ranking lll pada Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Sumut, pada 1-7 Juni 2013 lalu.“Dari 11 orang anggota kafilah yang dikirim, 5 orang berhasil menjadi pemenang, sehingga kafilah Tanjungbalai menjadi ranking lll, setelah Kota Medan dan Kab.Asahan”, katanya,Rabu (26/6). Menurut Yunan, 5 orang yang menjadi juara adalah, Arsal Sinaga, Cab Lomba Tilawah anakanak, Arsil Sinaga, Cab. Lomba Tahfizul Qur’an 1 juz (putra), Irmansyah Sitorus, 10 juz (putra), Azrai Sitorus, 20 juz (putra), dan Ilham Efendi, Cab. Lomba Tilawah, dewasa putra.Lebih lanjut, mereka yang menang akan menjadi duta Sumatera Utara (Sumut) pada STQ yang akan dilaksanakan Pempropsu pada tanggal 24-27 bulan ini, di Asrama Haji, Medan. “Apabila berhasil sebagai pemenang, maka akan menjadi utusan Pemprovsu untuk mengikuti STQ Nasional, di Bangka Belitung pada awal Juli 2013?, ujar Yunan, diruang kerjanya.Dia berharap, mereka yang telah menjadi duta Sumut utusan ‘kota kerang’ Tanjungbalai, berhasil dalam pelaksanaan STQ tingkat Sumatera Utara. Keberhasilan tersebut tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkot dan seluruh masyarakat Tanjungbalai.(HER)

Pemko T Balai Gelar Workshop SOP dan SP

Peserta MTQ Sindir Pejabat Korup SUBULUSSALAM – Para pejabat korup yang tidak peduli rakyat harus minggir dari negeri ini!’’ Putri Arifa meneriakkan kalimat itu saat menjadi pensyarah mewakili kafilah Aceh Barat Daya (Abdya) dalam lomba Syarhil Qur’an MTQ ke-31 Aceh, Selasa kemarin. Tampil bersama Ulfa Maylisa dan Aulia Rahmah Putri yang masih remaja mengulas materi tentang, zakat, solusi pemberantasan kemiskinan. Menurut Putri, zakat yang seharusnya merupakan kekuatan dahsyat umat Islam menuju kesejahteraan, belum tergarap optimal. Andai potensi ekonomi umat ini terkelola dengan baik, tidak mustahil bangsa ini akan jaya. Jika semua umat muslim menunaikan zakat dan disalurkan secara benar, Indonesia akan menjadi negara makmur, baldatun thayibatun warabun ghafur (negeri yang subur, makmur,adil dan aman). Sejumlah regu syarhil Qur’an tampil memukau. Sebagian pensyarah menyindir para pejabat di Indonesia, termasuk di Aceh, yang kerap melakukan tindakan pidana korupsi. Selain regu Abdya, pensyarah dari Aceh Timur juga bersuara sama. Malah mereka secara tegas meminta kepada pemimpin Aceh agar memperbaiki karakternya.

Kafilah T Balai Rangking III STQ Sumut 2013

KUDA KEPANG–Calon Bupati Paluta 2013-2014 Drs Syahrul Harahap MAP memainka kesenian jawa pada acara kesenian kuda kepang , Kamis (27/6) Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongan Paluta.

MTQ Bangkitkan Semangat Keislaman

Wagub Launching Gerakan Maghrib Mengaji SUBULUSSALAM – Wagub Aceh, Muzakir Manaf didampingi Walikota Subulussalam, Merah Sakti selaku Ketua Umum Panitia MTQ ke-31, mengatakan MTQ merupakan momen yang sangat tepat membangkitkan kembali semangat keislaman rakyat Bumoe Seuramoe Mekkah. MTQ hendaknya menjadi sarana penguatan nilai-nilai Islam terhadap generasi Aceh, sekaligus ajang penggemblengan bagi duta-duta Aceh yang akan berjuang di tingkat nasional, pada Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN) 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya mengikuti MTQN 2014 di Provinsi Kepulauan Riau. Itu disampaikan Wagub saat membuka secara resmi pelaksanaan MTQ ke-31 yang di pusatkan di Lapangan Sada Kata, Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam, kemarin.

ini adalah salah satu program strategis APKLI yakni pembinaan para pedagang kakilima, dan kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya sebelumnya tahun lalu juga digelar ditempat yang sama. Sekda Medan Ir Syaiful Bahri MM dalam arahannya, mendukung dan mensuport kegiatan Ramadhan Kakilima Fair yang di gelar APKLI ini, dia juga meminta agar kegiatan ini harus lebih baik lagi dari tahun yang lalu, selai itu juga APKLI haru menjadi relawan diodalam melalkukan pembinaan kepada para pedagang kakilima, karena kerja ini adalah berat, harus memiliki kesabaran dan ketabahan.(VIN)

Seminar Penanganan Orang Asing dan Pengungsi MEDAN - Seiring berjalannya waktu dan terus meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak bisa lagi menutup mata. Pemrintah harus mulai memberikan perhatian lebih dan memper-

Lebih lanjut Muzakir mengatakan fenomena sosial keagamaan di daerah ini perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, maraknya pembangunan masjid. Data per Desember 2009, jumlah masjid di Aceh sebanyak 3.773 unit. Jumlah itu dipastikan terus bertambah. “Ini tentu merupakan perkembangan yang sangat baik. Namun, sangat disayangkan, jumlah jamaah yang shalat terkesan sedikit. Fenomena kedua, terkait kecintaan pada Alquran. Dulu sewaktu magrib, sering terdengar anakanak dan anggota keluarga mengaji. Kearifan lokal ini perlahan mulai tercabut dari akar budaya Aceh. Aktivitas mengaji ba’da magrib sudah tergantikan nonton tivi dan duduk di warung kopi. Akibatnya, banyak generasi muda buta huruf Alquran. Wagub mengatakan, beberapa waktu lalu, Lembaga Survei

siapkan langkah-langkah penanganannya secara lebih komprehensif,terintegrasi dan manusiawi. Hal ini disampaikan Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi saat membuka seminar penanganan orang-orang asing dan pengungsi di kota Medan, Kamis (27/6) di grand Swiss bel Hotel Medan Jl.S Parman. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada diantara 2 samudera dan 2 benua, memposisikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang senantiasa berhadapan dengan permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, termasuk kota Medan,“ ucapnya. Katanya, dalam beberap tahun terakhir ini , sesuai dengan data yang diberikan lembaga PBB untuk pengungsi, Indonesia termasuk kota Medan ,telah menerima banyak pengungsi asing. Kehadiran Imigran illegal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu timbulnya dampak di bidang idieologi, politik,ekonomi,sosial budaya, keamanan nasional dan kerawanan keimigrasian. (VIN)

Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Goethe Institute dan The Friedrich Naumann Foundation for Freedom melakukan survei terhadap 1.496 kaum muda muslim berusia 15 hingga 25 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Salah satu hasil penelitian, hanya 28,7 persen dari 1.496 kaum muda muslim yang mengaku selalu melaksanakan shalat lima waktu. Kemudian, lanjut Muzakir, masih berdasarkan hasil survei yang sama, menunjukkan hanya 10,8 persen yang selalu membaca Alquran dan 59,6 persen menjalani ibadah puasa bulan Ramadhan. “Fakta tersebut amat memprihatinkan, karena itu, dalam kapasitas sebagai Pimpinan Pemerintah Aceh, saya sangat mendukung program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (M3) yang digerakkan oleh Kementerian Agama RI. Saya yakin, dengan gerakan ini

kita akan dapat menangkal pengaruh negatif dari perkembangan zaman yang semakin mengkhawatirkan,” demikian Wagub Aceh. Dengan dibukanya MTQ ke-31 tersebut, sebanyak 862 qari, qariah, hafiz dan hafizah se-Provinsi Aceh sudah siap berkompetisi dalam tujuh cabang yang diperlombakan hingga delapan hari ke depan. Cabang-cabang yang diperlombakan meliputi tilawatil Quran, tahfiz Quran, Tafsir Quran, fahmil Quran, syarhil Quran, khattil Quran, dan musabaqah makalah ilmiah Quran (M21Q). Perlombaan berlangsung di tujuh lokasi berbeda yang telah ditetapkan panitia dengan melibatkan 84 orang anggota dewan hakim. Pada MTQ ke-31 tahun ini, hanya dua kabupaten/kota yang lengkap mengirimkan utusan, yaitu Aceh Utara dan Kota Banda Aceh masing-masing 45 peserta.(KAR)

Tata Boga Tambahan Penghasilan Keluarga

diharapkan kepada seluruh peserta dapat mengembangkannya sebagai home industry dalam keluarga. (VIN)

MEDAN - Dinas Koperasi UMKM Kota Medan melakukan pelatihan kepada 40 orang ibu-ibu binaan PKK dari 4 Kecamatan, yakni Medan Baru, Medan Johor,Timur dan Medan Deli.“Ini dilakukan dalam rangka penanggulanagan kemiskinan,” ungkap Kepala Dinas Koperasi UMKM kota Medan Tunggar SH pada saat Membuka pelatihan Tata Boga, Senin (24/6) di Gedung Yayasan LPP Srikandi Jl.Pintu Air Kualabekala Medan Tuntungan. Untuk membantu kebutuhan rumah tangga keluarga yang kurang mampu, Dinas Koperasi UMKM memberikan pelatihan sebagai salah jalan keluarnya. "Saya berharap pada peserta agar jangan menyia-nyiakan ini. Selama pelatihan tata boga ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Risnata Sugiaty T,SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UMK Dinas Koperasi Kota Medan, dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan dari kegiatan pelatihan Tata Boga ini untuk memberikan pemahaman tentang masak-memasak, termasuk pembuatan kue-kue kering. Hasil dan manfaat dari pelatihan ini,

16 Regu Masuk Semifinal Fahmil Qur’an 16 Regu Masuk Semifinal Fahmil Qur’anSebanyak 16 regu akan tampil di babak semifinal cabang Fahmil Qur’an, Kamis (27/6). Aara berlangsung di ruang sidang utama DPRK Subulussalam, kawasan Lae Oram. Regu yang masuk semifinal terbagi dalam kategori putra dan putri. Untuk putri delapan regu, yaitu kafilah Pidie, Bireun, Banda Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Besar dan Kota Langsa. Kategori putra yaitu, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Subulussalam, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tengah.“PelaksanaanpenyisihanFahmilQur’anputra danputritelahselesai,”kataKamaruddinKetuaBidang Fahmil, kepada KPK Pos Rabu (26/6). Zainal Abdin unsur panitia cabang fahmil mengatakan, sesuai hasil undian, kategori putri sesi pertama, pidie (regu A), Bireun (regu B), Banda Aceh (regu C), dan Nagan Raya (regu D). Sesikedua,AcehBarat(reguA),AcehTimur(reguB), Aceh besar (regu C), dan Langsa (regu D).

TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Bagian Organisasi Tatalaksana (ORTA) berupaya meningkatkan sumber daya aparatur dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). Langkah tersebut dilakukan melalui workshop yang dibuka Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe di aula pemko setempat, Senin (24/6). Workshop SOP dan SP yang diselenggarakan kali ini diikuti sebanyak 50 peserta, dihadiri Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM, para asisten, Kepala Bagian ORTA Ferri Siagian S Sos MSi dan nara sumber, Kepala Bidang Pemantauan dan Analisis Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Muhammad Hanan Rahmasdi. Keterangan yang dihimpun, workshop SOP dan SP diselenggarakan dua hari berisi materi pemaparan kebijakan pelayanan publik, kebijakan indeks kepuasan masyarakat (IKM), kebijakan SOP administrasi pemerintah dan konsep standar prosedur SOP. Walikota Thamrin Munthe mengatakan, workshop penyusunan SOP dan SP berguna bagi Pemko Tanjungbalai untuk menyentuh pelayanan yang sangat mendasar yaitu, diperoleh dari setiap warga negara secara minimal. Adanya kriteria merupakan faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian.(HER)

Kemudian putra, sesi pertama Aceh Tamiang (regu A), Langsa (regu B),Aceh Tengah (regu C), dan aceh utara (regu D). Selanjutnya, sesi kedua, Aceh Timur (regu A), Banda Aceh (regu B), Aceh Besar (regu C), Subulussalam sebagai tuan rumah (regu D).(KAR)

T.Balai Lakukan Perekaman e-KTP untuk Siswa SMA TANJUNGBALAI- Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemko Tanjungbalai mengunjungi 19 sekolah setingkat lanjutan atas (SLTA) untuk melakukan perekaman data wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) usia 16 tahun.Sebab, data kependudukan wajib KTP di Tanjungbalai dalam dua tahun terakhir mengalami penambahan sebanyak 15.000 jiwa. “Kami terpaksa harus menjemput bola untuk mengumpulkan warga yang belum melakukan perekaman untuk program e-KTP dan anak usia 16 tahun di 19 SLTA dinilai jadi target utama untuk direkam sebelum menjadi warga pemegang KTP di usia 17 tahun,”ungkap Kadisdukcapil Tanjungbalai Drs Walman Riadi P Girsang saat melakukan rekam data e-KTP di SMAN 1,Selasa (25/6).(her)

KPK POS

Rubrik KPK

E D I S I 258 1 – 7 JULI 2013

KPK Dorong Pebisnis Cegah Suap dan Gratifikasi

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyiapkan draf tentang aturan yang dipergunakan untuk menjerat pejabat negara asing yang terlibat dalam kasus penyuapan dan pemberian uang pelicin di Indonesia. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan berbagai informasi baru terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century setelah menggeledah Bank Indonesia selama lebih dari 20 jam.

DIDASARI semangat untuk mencegah praktik suap, gratifikasi dan uang pelicin di kalangan pemerintahan dan bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Civil Society Organization (CSO) menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Demikian disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad dalam lokakarya (work-

shop) internasional hasil kerja sama antara KPK dan Transparency International Indonesia bertajuk “Memperkuat Integritas melalui Kemitraan antara Sektor Publik dan Swasta dalam Mencegah Uang Pelicin dan Gratifikasi”, 24 Juni 2013 di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan. Peserta workshop terdiri atas anggota APEC ekonomi, penyel-

enggara negara, para CEO dari perusahaan multinasional, nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akademisi, CSO, praktisi hukum dan narasumber pakar dari organisasi internasional maupun praktisi lainnya. Workshop ini menjadi rangkaian agenda Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) 2013 yang berlangsung pada

24 - 26 Juni 2013, di tempat yang sama. Dalam kesempatan tersebut Abraham juga mengatakan bahwa workshop ini merupakan langkah awal KPK menyentuh sektor swasta untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, para pegawai negeri/ penyelenggara negara terikat pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pembe-

3. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak sektor swasta dan badan usaha milik negara melarang pemberian suap, mulai dari gratifikasi hingga uang pelicin, dalam berbisnis. Indonesia memiliki perangkat hukum yang melarang penyelenggara negara menerima suap, gratifikasi, ataupun uang pelicin. Namun, kalangan swasta dan BUMN belum memiliki aturan mengenai larangan pemberian uang pelicin yang substansi sebenarnya adalah suap.

Rekanan PLN Didakwa Korupsi Rp 46,1 Miliar JAKARTA–Mantan Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek outsourcing roll out customer information system-rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) di PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 2004-2006. Akibatnya, negara dianggap mengalami kerugian sekitar Rp 46,1 miliar. Menurut tim jaksa KPK, Gani telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek CIS-RISI yang telah memperkaya Gani, PT Netway Utama, dan sejumlah pihak lainnya. Perbuatan korupsi tersebut, menurut jaksa, dilakukan bersama-sama Eddie Widiono Suwondho, Margo Santoso, dan Fahmi Mochtar. Eddie merupakan mantan Direktur Utama PT PLN yang divonis lima tahun penjara dalam kasus ini. "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melaksanakan pengadaan CIS-RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma Ansyari. Menurut jaksa, Eddie selaku Dirut PT PLN melakukan penunjukan langsung kepada PT Netway sebagai rekanan proyek CIS RISI. Penunjukan langsung dilakukan setelah ada kesepakatan antara Gani dan Eddie. Jaksa Risma mengatakan, proyek yang sudah berjalan di PT PLN Disjaya dan Tangerang sejak tahun 1994 ini dihidupkan kembali pada sekitar tahun 2000. Eddie meminta Gani untuk mengajukan proposal dan melakukan presentasi untuk proyek tersebut. Gani pun mengajukan proposal pengadaan proyek dengan asumsi anggaran sebesar Rp 905,6 miliar. "Terdakwa atas kesepakatan tersebut mempersiapkan proposal kegiatan CIS-RISI pada PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama lima tahun dengan biaya Rp 905 miliar," ujar jaksa. Tim jaksa KPK juga menilai, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan proyek CIS-RISI tersebut. Dari proyek ini, PT Netway Utama mendapatkan pembayaran senilai total Rp 92 miliar, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan proyek tersebut adalah Rp 46,089 miliar. Oleh karena itu, selisihnya sebesar Rp 46,189 miliar telah memperkaya Gani atau PT Netway, dan sejumlah pihak lainnya. Selain proyek CIS RISI, Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan atau customer management system (CMS) berbasis teknologi di PT PLN Disjatim. "Secara melawan hukum telah melakukan pengadaan CMS tahun 2008 dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma. Kali ini terdakwa Gani berkongkalikong dengan eks Manajer Utama PT PLN Disjatim, Hariadi Sadono, untuk memuluskan penunjukan langsung perusahaannya sebagai rekanan proyek CMS. Proyek CMS di PLN Disjatim dilakukan pada tahun 2004-2008.(NET)

Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/6). Toto Hutagalung mengatakan tidak tahu apa-apa seputar suap hakim PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

rantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang penyuapan dan gratifikasi. Namun, di sisi lain belum ada regulasi yang mengatur tentang uang pelicin atau yang dikenal dalam istilah bisnis sebagai facilitation payment. “Penyuapan dan gratifikasi merupakan delik yang muncul atas asas supply and demand. Pengusaha ingin urusannya lancar dan cepat, sementara di sisi lain, pegawai negeri atau penyelenggara negara masih terkendala dengan rendahnya penghasilan dan kurangnya integritas,” jelas Abraham. Karena itu, tambah Abraham, peran swasta sangat penting dalam pencegahan korupsi. Bagaimana sebuah korporasi membangun tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab perusahaan (corporate liability) dalam pencegahan korupsi. Minimal ada tiga hal krusial di dalamnya, yakni bagaimana tanggung jawab atasan untuk tidak menyuruh bawahan melakukan perbuatan korupsi. Kedua, tanggung jawab atasan untuk tidak membiarkan bawahan melakukan korupsi dan ketiga bagaimana perusahaan membangun sistem pencegahan korupsi dengan menerapkan program pengendalian internal, membuat aturan dan kode etik. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan dan akuntabel. Sebab, korupsi dan penyuapan mendorong praktik persaingan yang tidak adil dan berdampak pada aspek perekonomian suatu bangsa. “Melalui workshop ini, diharapkan peserta memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi, pengalaman, best practices, tantangan dan strategi, pengaturan gratifikasi serta uang pelicin,” tandas Abraham.(HUMAS)

KPK: Tak Ada Tempat Steril TIDAK ada lagi tempat di Indonesia yang steril dari virus korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik korupsi di Indonesia sudah demikian kompleks dan mengakar hingga memenuhi hampir semua sendi kehidupan. Jawaban itu dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kamis (27/6), menjawab pertanyaan anggota Komisi III soal strategi optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan 2014, pelaksanaan sistem integritas nasional, dan fraud control system. Dalam rapat kerja itu, Samad menjelaskan bahwa kesimpulan soal tidak ada tempat yang steril dari korupsi berdasarkan roadmap yang dibuat terintegrasi antara program pencegahan dan penindakan yang dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama. Oleh sebab itu, KPK lantas menyusun roadmap secara sistematis, integratif, dan fokus. Tujuannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan berke-

sinambungan dan tetap berada pada jalurnya. "Insya Allah KPK tetap on the track," ujarnya menambahkan. Dengan roadmap, KPK berharap tidak ada lagi program setengah jalan, fokus berubah-berubah, dan prioritas tidak jelas. "Roadmap ini merupakan ikhtiar agar kinerja KPK fokus ke sektor-sektor strategis dan kasuskasus yang menjadi skala prioritas, sembari menyesuaikan dengan jumlah sumber daya KPK yang terbatas. Saat ini jumlah penyidik KPK hanya sekitar 50 orang," katanya. Di awal kepemimpinan KPK periode 2011-2015, mereka telah menyusun roadmap jangka panjang hingga 2023. Roadmap itu terbagi dalam 3 tahap. Tahap I dimulai 2011-2015, tahap II 20152019, dan tahap III 2019-2023. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kesempatan yang sama membeberkan kinerja lembaganya dalam memberantas korupsi. Hingga kini, KPK mensupervisi 36 kasus tindak pidana

korupsi yang sedang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan pada Januari hingga Mei 2013. "Kegiatan dan koordinasi penanganan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan KPK, di antaranya tukar menukar informasi, bantuan fasilitasi ahli, saksi, serta pemeriksaan dan pengujian fisik. Kemudian bantuan fasilitasi perekaman persidangan dan bantuan fasilitasi daftar pencarian orang," ujar Busyro. Bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan koordinasi adalah fasilitasi pelatihan bersama, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pihak terkait. Pada Februari 2013 lalu, KPK telah menyelenggarakan program serpa di Medan dengan 235 peserta. Kemudian pada Maret 2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang diikuti 154 orang. Pada Mei 2013 di Papua, diikuti 180 orang. Pada Juni 2013 di Yogyakarta, diikuti 135 orang. Total peserta yang sudah mengikuti program ini sebanyak 694 orang.

Busyro mengakui, berdasakan hasil pemetaan, KPK belum menemukan permasalahan korupsi yang dilakukan secara individu. Termasuk lemahnya sistem yang ada di sebuah lembaga dan budaya koruptif yang berkembang di masyarakat. "Atas dasar ini, program pencegahan (korupsi) diarahkan menyasar perilaku berintegritas, sistem yang membuat peluang korupsi, dan budaya membentuk budaya integritas," ujarnya lebih lanjut. Sesuai rencana strategis pemberantasan korupsi KPK 20122015, program dan kegiatan korupsi terfokus pada perbaikan sistem terkait kepentingan nasional. Yaitu, sesuai ketahanan pangan, ketahanan energi dan lingkungan, pendapatan negara, dan infrastruktur. "Pembangunan fondasi sistem integritas nasional dilakukan dengan penguatan politik yang berintegritas, dan dukungan penanganan grand corruption, dan penguatan aparat penegakan hukum," katanya.

Namun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat meminta KPK menyelidiki pengadaan 15 unit pesawat MA-60 yang dioperasikan PT Merpati Nusantara Airlines. Martin yakin proyek tersebut sarat kepentingan pihak tertentu. "Banyak pihak selama ini mempersoalkan pengadaan pesawat MA-60 dari China yang dipakai Merpati. Banyak pihak mensinyalir pengadaannya tidak clear dan sarat kepentingan orang tertentu yang dekat dengan seorang Menteri," ujar Martin. Yang perlu disoroti, menurut dia, bukan hanya sistem keselamatannya yang mengkhawatirkan, tapi pengadaannya juga sejak awal sudah penuh kontroversi. "Saya berharap KPK aktif juga menyelidiki atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan pesawat MA-60 dari China tersebut. Ini guna memberi kepastian pada masyarakat ada tidaknya potensi kerugian negara dalam pengadaan pesawat itu," katanya. (SUARA KARYA/28613)

Luthfi Cari Proyek Untuk Partai TAK hanya dakwaan menerima suap dalam pengurusan impor daging sapi yang dituduhkan pada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Penuntut umum pada KPK juga mendakwa anggota nonaktif Komisi I DPR itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Tim penuntut umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif. Luthfi dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk pencucian uang setelah tahun 2010, Luthfi didakwa melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut umum Wawan Yunarwanto menguraikan, selama periode Maret 2011Agustus 2012, Luthfi menerima aliran dana Rp1,84 miliar dan membeli beberapa unit mobil. Mobil dibeli dengan menggunakan nama orang lain, termasuk Mitsubishi Grandis yang diserahkan Luthfi kepada Darin. Selain itu, Luthfi membeli rumah di Jl Kebagusan Dalam 1 No 44 seharga Rp2,6 miliar yang seolah-olah disewa dari Ahmad Zaky, serta membeli rumah di Jl H Samali, Pasar Minggu seharga Rp5,1 miliar. Salah satu transfer diterima Luthfi dari sekretaris pribadinya,

Zaky yang hanya membantu Luthfi di DPP PKS. Orang kepercayaan terdakwa ini juga menerima penempatan kekayaan mencapai Rp7,4 miliar periode 27 Juli 2011-2012. Zaky kemudian dipercaya Luthfi sebagai perantara proyek di Kementan. Luthfi juga memiliki orang kepercayaan, yaitu Ahmad Fathanah. Mereka sempat mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (AJS), dimana Luthfi menjadi komisaris dan Fathanah menjadi direktur. PT AJS tidak efektif semenjak Fathanah dipidana atas tindak pidana penipuan dan dihukum karena terlibat dalam penyelundupan orang di Australia. Wawan mengungkapkan, sejak 2011, Luthfi sering didampingi Fathanah dalam berbagai kegiatan. “Ahmad Fathanah dikenal sebagai orang kepercayaan terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaanperusahaan untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah, antara lain di Kementan,” ujarnya. Sekitar 2011, Luthfi diperkenalkan Fathanah, Deni Pramudia Adiningrat, dan Elda kepada Yudi Setiawan selaku pemilik PT Cipta Inti Parmindo, PT Cipta Terang Abadi, PT Cipta Kelola Bersama, dan CV Visi Nara Utama. Awal tahun 2012September 2012, Luthfi bersama

Fathanah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Yudi. Pertemuan membahas rencana lelang tahun 2012 dan 2013 di Kementan. Antara lain proyek pengadaan benih jagung hibrida, bibit kopi, bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi, proyek bantuan bio komposer, pupuk NPK, serta proyek bantuan sarana light trap, pengadaan hand tractor dan kuota daging sapi. “Disepakati proyek-proyek di Kementan akan di-ijon oleh terdakwa dan pelaksanaan pekerjaannya pada Yudi Setiawan dengan komisi sebesar satu persen dari nilai pagu anggaran. Yang mana, pengurusan komisi dipercayakan kepada Ahmad Fathanah,” tutur Wawan. Wawan melanjutkan, pada 12 Juli 2012, ketiga orang tersebut kembali membahas rencana konsolidasi perolehan dana Rp2 triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014. Perolehan sumber dana diprediksi dari beberapa proyek di Kementan, Kominfo, dan Kemensos, karena menterinya adalah kader PKS. Luthfi menyepakati mengawal proses melalui relasi di kalangan partai, kementerian, dan DPR. Sedangkan, Fathanah bertugas menjadi penghubung, mengawal proses lelang, serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek-proyek itu.

Zaky bersama Fathanah memiliki akses ke pejabat-pejabat di lingkungan Kementan. Setelah pertemuan, Luthfi menerima uang dari Yudi secara langsung maupun melalui Fathanah. Yudi memberikan Rp250 juta kepada Luthfi sebagai uang perkenalan, Rp165 juta untuk pembayaran jas milik Luthfi dengan menggunakan dolar Singapura, dan Rp500 juta terkait proyek ijon benih kopi di Kementan. Yudi mentransfer uang ke rekening giro CV Aneka Pustaka Ilmu dan mencatatkan keterangan “Ustadz ke II kopi” pada slip pengiriman. Pada 11 Juli 2012, Yudi memberikan cek senilai Rp450 juta untuk pengadaan dan pendistribusian benih kopi di 12 provinsi TA 2012. Cek dititipkan ke Fathanah dan pencairannya diserahkan ke Luthfi. Luthfi lalu menerima uang tunai Rp2 miliar dari Yudi untuk kepentingan paket Lebaran. Pada 18 September 2012, Luthfi melalui Fathanah menerima Rp1,9 miliar dari Yudi terkait uang muka biaya ijon proyek pengadaan bibit kopi tahun 2013. Demi meyakinkan Yudi, Fathanah sempat menelepon Anis Matta dan memberikannya kepada Yudi. Fathanah kembali menagih uang muka untuk pengadaan laboratorium benih padi di Litbang Kementan 2013 dengan

pagu anggaran Rp175 miliar. Fathanah meminta Yudi menyetor uang muka satu persen dari pagu anggaran. Untuk meyakinkan Yudi, Fathanah menelepon Luthfi yang berjanji membantu komunikasi dengan Anis Matta. Selanjutnya, pada 24 September 2012, Luthfi bersama Fathanah menemui Yudi meminta uang Rp1 miliar untuk kegiatan perjalanan ke Istanbul Turki dengan menjanjikan proyek yang diurus Fathanah. Sehari kemudian, Fathanah menemui Yudi untuk menyampaikan proyek kontigensi di Kementan yang akan dilaksanakan pada 2013. Dari total pagu anggaran Rp452,607 miliar, Yudi diminta memberikan uang muka satu persen, Rp4,526 miliar. Fathanah menyampaikan kepada Yudi bahwa Luthfi menyetujui untuk mengijon proyek tersebut. Dengan uang hasil proyek, Luthfi meminta Fathanah membelikan Toyota FJ Cruiser untuk safari dakwah PKS dan Mazda CX-9. TPPU Sebelum 2010 Saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dan 20092014, Luthfi juga didakwa mencuci uang sehingga penuntut umum mendakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU No 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TPPU jo UU No

25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan pencucian uang dilandasi oleh harta kekayaan yang dilaporkan Luthfi tidak sesuai profil. Sekalipun LHKPN terdakwa yang dilaporkan ke KPK sudah diperbaharui. Tercatat, kekayaan terdakwa Rp2,518 miliar pada Mei 2013. Gaji dan tunjangan per tahun sebagai anggota DPR Rp707,512 juta. Ditambah dana operasional dari DPP PKS Rp20 juta per bulan. Tanpa mencantumkan penghasilan lain. Tak hanya kaya harta. Luthfi juga memiliki tiga istri, Sutiana Astika, Lusi Tiarani Agustine, dan Darin Mumtazah. Serta 12 orang anak dari Sutiana dan tiga orang anak dari Lusi. Untuk biaya kebutuhan keluarga, Luthfi mengeluarkan Rp764 juta per tahun. Luthfi juga tak melaporkan rekening lain dalam LHKPN. “Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan rekening koran BCA pada LHKPN. Terdakwa menempatkan Rp4,859 miliar melalui beberapa kali transaksi,” kata penuntut umum Rini Triningsih. Yaitu, periode Maret 2007Desember 2008, Luthfi membayarkan Rp350 juta dan Rp1,5 miliar kepada Hilmi Aminudin untuk pembelian

Nissan Frontier dan rumah di Jalan Loji Timur No 24, Cipanas, Pacet, Cianjur. Luthfi kembali membelanjakan Rp3,5 miliar untuk pembelian lima bidang tanah di Desa Leuwimekar, Leuwiliang, Bogor. Pada 2009, Luthfi menerima transfer Rp1,787 miliar dan hibah Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp445 juta dari Ahmad Maulana. Menerima penempatan Rp1,84 miliar dan membelanjakan Rp10,308 miliar untuk sejumlah kendaraan bermotor dan properti, seperti mobil Mazda CX-9, Volvo XC 60 T6 AWD, dan Toyota Alphard. Atas dakwaan penuntut umum, Luthfi dan pengacaranya akan mengajukan nota keberatan. Seusai sidang, Luthfi membantah telah menerima uang maupun komitmen fee dari Elizabeth. Pembicaraan Luthfi dengan Elizabeth hanya bersifat makro mengenai krisis daging dan tidak ada pembicaraan penambahan kuota untuk PT Indoguna. Luthfi juga membantah telah melakukan pencucian uang dengan menerima penempatan dan menyamarkan asal muasal uang hasil tindak pidana. Menurutnya, dakwaan penuntut umum akan terbantahkan dengan bukti-bukti yang dimilikinya. “Saya serahkan kepada pengacara untuk membuktikannya di persidangan,” tandasnya. (Hukumonline.com)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

Kakan Pos dan Disdik Dumai Tertutup Bagi Wartawan dan LSM DUMAI - Mengherankan di era keterbukaan masih saja ada pejabat menutup-nutupi program pemerintah yang seharusnya diketahui publik, seperti yang dilakukan Kepala Kantor (Kakan) Pos Dumai, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Dumai Yusmanidar. Dua Instansi yang berbeda ini, berwewenang penuh dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) namun ketika dikonfirmasi, pimpinan dan bawahan dua Instansi tersebut saling lempar tanggung jawab. Kakan Pos Dumai dan Sekretaris Disdik Dumai menolak memberikan keterangan. Menurut Kakan Pos Dumai untuk mendapat data penerima BSM harus seizin Kantor Pos Pusat di Jakarta. LSM dan Wartawan jika menginginkan data yang falid tentang penyaluran dana BSM harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Pos pusat melalui kantor Pos Dumai. ujar Kakan Pos Dumai Rabu pekan lalu melalui hubungan seluler. Kakan Pos Dumai dan Humas Kantor Pos Irma saat diupayakan untuk konfirmasi diruang kerjanya terkesan “Pimpong” wartawan, penolakan Kakan Pos Dumai dan Humas terhadap LSM dan wartawan diduga ada yang dirahasiakan, terkait pelaksanaan pembayaran dana BSM tersebut. Penjelasan yang disampaikan Irma tidak transparan. Menurut Irma data tentang penyaluran BSM yang lebih mengetahui Disdik Dumai “tanyakan saja ke Dinas Pendidikan” ujar Irma. Diinformasikan penerimaan dana BSM pada jenjang pendidikan SD dan SMP tahun 2013 khususnya di Kota Dumai, disinyalir belum sesuai harapan masyarakat. Belum lama ini, KPK Pos bekerjasama dengan LSM Bakti Nusantara Dumai Samuel Samosir melakukan penelusuran kebeberapa sekolah SD dan SMP. Bahwa BSM tahun

angaran 2012 untuk tingkat SD diduga terjadi penyimpangan, dalam pelaksanan pembayaran BSM tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Dumai Yusmanidar ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Selasa pekan lalu terkait pelaksanaan pembayaran BSM tahun 2013 menolak memberikan penjelasan masalah BSM ada petugas yang menangani tanyakan saja ke Nefri dia lebih tau ujar Yusmanidar singkat Nefri petugas Disdik Dumai yang membidangi pelaksanaan BSM tersebut, saat dikonfirmasi secara terpisah melalui hubungan seluler Rabu pekan lalu mengaku tidak tahu menahu soal data, besaran, dan jumlah penerima BSM tingkat SD dan SMP kota Dumai. “Pelaksanaan penyaluran dana BSM dan jumlah murid penerima, semuanya ada di Kantor Pos. Dinas Pendidikan Dumai tidak punya data, tanyakan saja ke Kantor Pos Dumai,” ujar Nefri mengakhiri percakapan. Sesuai data yang dirangkum KPK Pos terkait penyaluran dana subsidi siswa miskin Sekolah Dasar (SD) Kota Dumai tahun 2012 diperkirakan 33 SD terdiri dari ratusan siswa miskin, per siswa menerima bantuan sebesar Rp.360. 000,- Sementara itu ada sejumlah SD yang tidak menerima dana bantuan siswa miskin tersebut, sesuai keterangan Kabag Humas Kantor Pos Irma bantuan yang tidak diambil oleh sekolah atau murid yang bersangkutan maka dana BSM tersebut dikembalikan ke Kas Negara ujarnya Informasi yang dirangkum KPK Pos BSM untuk SD tahun 2013, per anak pertahun dari Rp.360.000,pertahun, akan naik menjadi Rp.560.000.- per anak pertahun. BSM untuk SMP dari Rp.570.000 per anak pertahun akan naik menjadi Rp.750.000,- pertahun, sedangkan untuk SMK/ SMA Rp.1000.000,- per anak pertahun. (PUR)

MHTI Sumut Tolak Pelaksanaan Miss World 2013 di Indonesia MEDAN - DPD I Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumut, menolak pelaksanaan kontes kecantikan dunia atau miss world yang akan digelar September mendatang di Indonesia. Penolakan itu disampaikan saat conferensi pers, kemarin di Medan. Juru bicara MHTI Sumut Horiani mengemukakan sebagai organisasi masyarakat yang serius mengupayakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih, MHTI menyatakan tidak ada manfaat dari ajang Miss World. Justru yang ada hanya kemudhoratan, oleh kerena itu ajang ini harus ditolak. MHTI juga mengemukakan alasan penolakan mereka, diantaranya alasan ideology, liberasisasi budaya, ekonomi dan asas kemanfaatan buat Indonesia. Termasuk menurut MHTI ajang miss word adalah upaya penyesatan dan menjadi bukti Indonesia tunduk pada korporasi. Horiani menambahkan penolakan tesebut dalam rangka menyelamatkan moral masa yang saat ini tergerus dan dirusak budaya barat. "Sungguh aneh,

jika ada kelompok muslim yang mendukung ajang maksiat ini. Sebab Islam menempatkan perempuan pada posisi mulia, sebagai kohormatan keluarga bahkan Negara. Perempuan harus dihargai, bukan dieksploitasi," tegasnya. Sementara DPD I MHTI Sri Cahyo Wahyuni menyebutkan akan mendatangi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan miss world untuk menyampaikan penolakan mereka. "DPD MHTI akan menggalang potensi ummat Islam, untuk melakukan penolakan. “Kami akan menemui istri Bupati Bogor, Gubernur dan Mentri Pemberdayaan Perempuan," tegas Sri kepada KPK Pos, Minggu (23/6). Ia juga mengungkapkan kekecewaan pada penyelengara, yang menurut MHTI sedang melakukan kam-

panye penyesatan kepada masyarakat. Baik roadshow ke tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan pesantren guna mendapatkan dukungan. Pada kesempatan itu, Sri berharap agar umat islam

pati, Kadis, badan, kantor, bagian, satuan, Camat seBatubara. Para pejabat yang dilantik Drs TM Syafii MSi menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Prayetno SH (Kadis Kebudayaan ,Pariwisata Pemuda Olah Raga), Drs Darwis MPd (Kadis Pendidikan). Maslinda Wansari M.Kes (staf ahli), Hanafi SH (Sekretaris Dinas Perindagkop UMKM), Fahkri Harahap (Sekretaris Dinas Perhubungan), Riyadi SPd MPd (Kabid Dikdas), Ainul Safni MSi (Kabid PLS), Yandi Iswandi SPd (Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan), Abdullah (Kabid Rehabilitasi Bencana Alam Daerah), Andre Perbawa SSTP (Kasie ketenteraman di Satpol PP). Kepada pejabat yang baru dilantik agar menguasai tugas dan fungsi saudara dengan baik, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab. Pedomani ketentuan yang berlaku, ikuti prosedur serta buatlah kebijakan dengan pikiran jernih serta penuh kearifan. “Karena kerja keras saudara akan menentukan kelanjutan pembangunan Batubara,”ujarnya. Tingkatkan terus pelayanan dan kepekaan kepada masyarakat, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Amanah yang saudara emban merupakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain amanah rakyat, berusaSH.MM menyematkan pin eselon II halah agar masyarakat kepada Drs Darwis MPd yang dilantik yang saudara layani tidak menjadi Kadias Pendidikan. (SAH) kecewa. (SAH)

tidak terbutakan dengan alasan bahwa Indonesia akan mendapat manfaat di bidang pariwisata dan citra bangsa di dunia internasional. Itu hanya propaganda picik sebab acara miss word merupakan salah satu

Bupati: Sukses Bukan Kebetulan Tapi Hasil Kerja Keras LANGKAT - Usai meraih prestasi ketujuh kalinya piala Adipura untuk kota Stabat, pasukan kuning Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Langkat dicanangkan menerima tambahan honor kembali sebagai atensi Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH. Sebelumnya, pekerja kebersihan menerima kenaikan upah Rp200.000 hingga menerima Rp 1 juta. Selain itu, penghargaan diraih tidak terlepas dari kerja keras pasukan kuning menjaga keramahan lingkungan, sehingga prestasi terbilang prestise Nasional kembali mampu diraih Kabupaten Langkat.

Kadis Kebersihan dan Pertamanan, H Syahmadi, menjelaskan hal itu ketika dilangsungkan syukuran atas diraihnya Adipura untuk ketujuh kalinya serta sekaligus acara sambut Ramadhan di kantor dinas tersebut Jalan Proklamasi Stabat, Senin (24/6). “Atas nama seluruh petugas kebersihan yang berjumlah 382, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati karena telah menaikkan honor pekerja tahun ini dan sekaligus berencana tahun berikutnya. Agenda ini bukannya untuk memperlihatkan ego sektoral, karena keberhasilan meraihnya berkat kerja sama antar instansi dan kepedulian

Bupati Batubara Lantik Pejabat Eselon II,III Dan IV BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Pengangkatan seorang PNS untuk menduduki suatu jabatan bukan hadiah atau warisan yang harus dipertahankan. Setiap pejabat harus menyadari dan memahami kepercayaan itu harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melaksanakan tugas serta dapat meningkatkan prestasi kerja. Meningkatnya kinerja akan meningkatkan karir PNS yang selanjutnya membawa konsekewensi promosi. Pernyataan ini disampaikan Bupati saat pelantikan eselon II,III dan IV dilingkungan Pemkab Batubara di aula kantor Bupati Batubara,Lima Puluh, Kamis kemarin. Hadir Sekdakab T.Erwin SE, asisten,staf ahli Bu-

SUMUT

Bupati Langkat H. Ngogesa saat memberikan santunan di Kantor Dinas Kebersihan Langkat pada acara syukuran dan sambut ramadhan di Jalan Proklamasi Stabat, Senin (24/6).

masyarakat,” kata Sahmadi. Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu SH yang hadir bersama Ketua Tim TP-PKK Ny Hj Nuraida Ngogesa dan beberapa pimpinan SKPD menyebutkan, bersilaturrahim merupakan suatu hal yang indah dalam kebersamaan. Karenanya, tanpa bantuan orang lain dalam kebersamaan itu sehebat apapun kemampuan seseorang tidak ada gunanya sebab semua saling membutuhkan dalam rangkaian sistem. H. Ngogesa mengingatkan prestasi bukanlah tujuan akhir, namun memberikan terbaik dari kemampuan dimiliki dan tidak harus berpuas diri. Secara pribadi maupun keluarga dan kedinasan disampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan dan masih dalam momen sama puluhan anak yatim mendapat santunan begitu juga segenap pasukan kuning menerima paket beras masing-masing 5 Kg dari kocek H. Ngogesa. Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan sepeda motor pengangkut sampah yang diberikan PT Pertamina P. Brandan. Acara diakhiri dengan tausyiah disampaikan Al Ustadz H Irfan Yusuf, setelah sebelumnya dibuka dengan do’a oleh Ketua MUI Langkat, Buya H. Achmad Mahfuz. (JUL)

bentuk pelecehan terhadap umat Islam Indonesia. "Selagi kita mempunyai kesempatan dan kemampuan, mari gunakan untuk menyelamatkan Indonesia dari kaum liberalis,” tegasnya.(RUD)

Keterbatasan Kemampuan Hambatan Pembangunan T.TINGGI – Sekda Kota Tebingtinggi H Johan Samose Harahap mengatakan, sejumlah hambatan dan tantangan dihadapi Pemko Tebingtinggi dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, disebabkan terbatasnya kemampuan dalam mendukung pengadaan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. “Keterbatasan kemampuan pembangunan oleh pemerintah daerah merupakan hambatan dalam membangun Kota Tebingtinggi, terutama dalam mengatasi lapangan pekerjaan”, kata Sekda dalam siaran pers disampaikan Kabag Humasy Pemko kepada wartawan, Sabtu (22/6) terkait kegiatan pertemuan dengan Ormas, OKP dan LSM se Kota Tebingtinggi menyambut Hari Jadi ke 96 Kota Tebingtinggi. Dijelaskan, jumlah penduduk Kota Tebingtinggi yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 98.645 orang terdiri dari 66.394 orang angkatan kerja, ”Dari seluruh angkatan kerja, penduduk yang bekerja berjumlah 60.845 orang, sedangkan yang mencari kerja mencapai 5.549 orang”, papar Johan Samose. Tahun 2011, tercatat ada sebanyak 227 mencari pekerjan dengan status pendidikan, 132 orang tamatan SLTA, 42 orang tamatan SLTP dan 53 orang Diploma keatas. “Sementara pencari kerja yang sudah ditempatkan berjumlah 49 orang dengan status pendidikan 28 orang tamatan SLTA dan 21 orang tamatan SLTP. Sedangkan 178 orang pencari kerja lainnya belum ditempatkan”, bebernya. Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Amas Muda SH menyampaikan, kegiatan pembinaan/pertemuan Ormas, OKP dan LSM se Kota Tebingtinggi bertujuan untuk memberikan pencerahan dalam mendukung pembangunan Kota Tebingtiggi ke depan. Sedangkan nara sumber menghadirkan Sekdako dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK. (RS)

Pasangan Alwi–Supran Daftar Ke KPU PALAS - Tahapan Pilkada Padang Lawas (Palas) telah memasuki tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati. Diketahui pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU sebanyak enam pasangan calon. Salah satunya pasangan Alwi Mujahid-Supran atau disingkat PALAS, mendaftar 24 Juni 2013 yang langsung Atas Siregar dan komisioner lainnya. Calon bupati dr H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes yang juga mantan Kadis Kesehatan Labuhanbatu ini mengatakan, pihaknya tidak melakukan konvoi saat mendaftar ke KPU, karena ingin mencitrakan diri sebagai pasangan calon yang elegan, tertib dan bermartabat. “Kita harus menjadi calon elegan dan bermartabat serta mengikuti ritme permainan mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya singkat. Pasangan ini menghindari

terjadinya gesekan dengan massa calon lainnya yang juga mendaftar di hari yang sama, seperti pasangan Ali Sutan Hrp- Dr.g Ahmad Zarnawi Pasaribu di dukung Demokrat dan PAN. Beberapa hari sebelumnya telah mendaftar tiga pasangan calon, yaitu Rustam Efendi Hasibuan - Tongku Khalid Hasibuan dari Independen. Rahmad P. Hasibuan-Andi Ismail Nst dan Sarmadan Hasibuan - Paisal Hasibuan. Pers Apresiasi Pasangan PALAS Setelah resmi mendaftar ke KPU, pasangan Alwi Mujahid-Supran mendapat ucapan selamat dari para insan pers, karena telah dinyatakan lolos sebagai pasangan calon independen dengan dukungan 18.599. Dalam pertemuan itu sang dokter dikenal banyak berperan aktif diberbagai organisasi mulai di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan sekarang aktif di KAHMI (Korps

Alumni HMI), NU, MUI, PMI dan organisasi lainnya. Alwi menyampaikan ucapan syukur dan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam pencalonan diri menjadi Calon Bupati dari jalur Independen. Dengan banyaknya dukungan, kita yakin dapat mewujudkan PALAS yang Santun, bermartabat dan sejahtera sesuai program prioritas “PALAS” dengan makna P = Perbaiki kualitas pendidikan. A = Atasi masalah kesehatan masyarakat, L = Laksanakan perbaikan infrastruktur, A = Angkat potensi ekonomi kerakyatan, S = Sempurnakan tata kelola pemerintahan. Ketika ditanya kekuatan pasangan lain, Alwi menjelaskan semua calon tidak ada yang kuat. Kekuatan ada pada rakyat atas izin yang kuasa. Bila ingin daerah ini maju, pilihlah pemimpin amanah yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat.(HAH)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

KAHMI Tebingtinggi Gelar Seminar Nasional Pendidikan TEBINGTINGGI - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Kota Tebingtinggi menggelar Seminar Nasional Pendidikan bertajuk ‘Persiapan Kurikulum 2013’ dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Rabu (26/6) di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol kota setempat. Seminar Nasional Pendidikan bertajuk ‘Strategi, implementasi dan kerangka pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter’ yang di ikuti ratusan guru di kota itu menghadirkan narasumber, Pembantu Rektor Unimed Prof Dr Khairil Ansyari M.Pd diwakili kandidat Doktor Manajemen Drs Zulkifli Simatupang M.Pd dan Kepala LPMP Sumut, Drs Bambang Winarji M.Pd dengan moderator Muhammad Fadly M.Pd yang juga Kepala Laboratorium Terpadu Kota Tebingtinggi. Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, penyusunan kurikulum pendidikan ibarat menjahit sepotong baju.

Pada kurikulum sebelumnya berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dijahit sepotongsepotong. Sebelumnya, Ketua Majelis Daerah Kahmi Kota Tebingtinggi, H Agussul Khair S.Ag mengatakan, seminar nasional pendidikan yang digelar tersebut adalah salah satu program Kahmi Kota Tebingtinggi. “Kahmi Tebingtinggi merasa ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota ini, salah satunya dengan menggelar seminar pendidikan,” sebutnya. Drs Zulkifli Simatupang M.Pd dalam makalah berjudul ‘Mendidik generasi Kota Tebingtinggi untuk lebih kreatif, inovatif dan produktif dengan implementasi kurikulum 2013’ memaparkan bahwa, perbaikan mutu pendidikan seperti apapun bentuknya sesungguhnya tergantung pada kualitas guru dan budaya sekolah dimana peserta mengalaminya sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari, bukan sekedar menjelang ujian-ujian. (RS)

Ketua Aklindo Tak Terima Perlakuan Dinkes Binjai BINJAI - Program kerja Dinas Kesehatan Kota Binjai 2013, menjadikan Puskesmas dan Pustu rawat inab. Sehingga puskesmas di 37 kelurahan membutuhkan tambahan daya listrik, agar alat-alat kesehatan dapat dipergunakan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan mengajukan anggaran di APBD 2013. Pengajuan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Binjai. Kemudian untuk merealisasikan program tersebut Dinas Kesehatan bekerjasama dengan salah satu Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), yang ada di Binjai. Pantauan koran ini, Ketua AKLINDO Cabang Binjai Ir.pandapotan didampinggi Polmen Sihotang, Kamis pekan lalu mendatanggi Fraksi Golkar DPRD Kota Binjai. Mereka meminta keadilan atas sikap Dinas Kesehatan terhadap AKLINDO Kota Binjai. Kedatangan Ketua AKLINDO diterima ketua Fraksi Golkar H.M.Noor Sri Syah Alam Putra ST bersama Sekretaris Partai Golkar kota binjai.

Menurut M.Noor Syah Putra ketua AKLINDO meminta keadilan terkait pekerjaan proyek penambahan daya berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan Plt.Dr. Melyani Bangun di bulan Februari tahun 2013, nomor. 671-572 untuk 23 puskesmas di lima kecamatan. Namun yang diberikan hanya 2 proyek saja. Menyikapi pengaduan Ketua AKLINDO, Ketua Fraksi Golkar langsung menemui Kadis Kesehatan Kota Binjai untuk klarifikasi. Namun menurut penjelasan Kadis Kesehatan Dr. Melyani membenarkan adanya kerjasama dengan AKLINDO dalam pengerjaan proyek penambahan daya listik di Puskesmas dan Pustu. Tapi perlu dipahami bahwa surat kuasa tidak berkaitan dengan pekerjaan, meskipun kami telah memberikan dua proyek kepada AKLINDO. “Kan masih banyak lagi kawankawan kita yang harus dibagi,” tandasnya. Di tempat terpisah Ketua Fraksi Golkar berjanji akan menindaklanjuti dengan menyurati Komisi B, termasuk Dinas Kesehatan agar trasnparan dalam setiap pengerjaan proyek.(SBR)

SUMUT

Bupati Langkat : Jabatan Adalah Pengabdian LANGKAT - Kepala Desa (Kades) sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan harus mampu dan memiliki wawasan yang luas, guna menghadapi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

tidak ada pekerjaan yang berat. Kuncinya ada pada niat dan kemauan,” ujar H.Ngogesa. Lebih lanjut Ngogesa berpesan lima hal sebagai bekal sukses para Kades mengemban amanah. Yaitu lakukan konsolidasi internal di jajaran pemerintah desa dengan memaksimalkan fungsi Sekretaris Desa dan perangkat kelembagaan desa, BPD dan LPMD. Pahami tugas pokok dan kewenangan. Tidak arogan atau emosional, tapi arif dalam menyikapi persoalan. Tanggap dan responsif terhadap berbagai program pemerintah dan tingkatkan komunikasi dengan Camat agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Drs.H. Syahruddin membacakan nama-nama Kades yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Langkat No. 141-27/K/2013 tentang pengesahan pengangkatan 31 Kepala Desa

Demikian disampaikan Bupatai Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH saat melantik 31 orang Kades terpilih preode 2013-2019 berlangsung di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Kamis ( 27/6). Selain itu, Kades dituntut untuk mampu melakukan hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat guna menggerakan potensi yang ada di desa. “Kerja berat telah menanti bapak/ibu. Jika seluruhnya dilakukan secara ikhlas, maka

terpilih preode 2013-2014, yaitu : Ngasupken Kades Simp.Pulo Rambung Kec.Bahorok, Amru Kades Timbang Lawan Kec.Bahorok, Rusli Sitepu Kades Pamah Tambunan Kec.Salapian, Tegoh Sembiring Kades Kutambaru Kec. Kutambaru, Wagimin Kades Sido Makmur Kec. Kuala, Bengis Sembiring Kades Besadi Kec.Kuala. Suranta Sitepu Kades Telagah Kec. Sei Bingai, Nastor Kades Gunung Tinggi Kec.Sirapit, Sariono Kades Sidorejo Kec.Sirapit, Suparni, Spd Kades Kwala Begumit Kec. Stabat, Mukhtamar Laia Kades Jaring Halus Kec. Secanggang, Sukurdi Kades Telaga Jernih kec. Secanggang, Sarmin Kades Perkotaan Kec. Secanggang, T.Firmasyah Kades Stabat lama Kec. Wampu, Solekan Kades Cempa Kec.Hinai, H.Abdul Malik Kades Paya Rengas Kec.Hinai, Marwan KadesSerapuh ABC Kec. Padang Tualang, Ibnu Nasyith Kades Besilam Kec. Padang Tualang, Drs.

M.Kasim Kades Pematang Cengal Barat Kec. Tg. Pura, Selanjutnya Ismail Kades Air Hitam Kec.Gebang, Jatiman Sianturi Kades Bukit Mengkirai Kec Gebang, Wisnu Handoyo Kades Securai Utara Kec. Babalan, Hasan Kades Securai Selatan Kec. Babalan, Wakijo Kades Lama Baru Kec.Sei Lepan, Lewi Tarigan Kades harapan maju kec.Sei Lepan, Sujono Kades Telaga Said Kec.Sei Lepan, Suwito Kades Mekar makmur kec.Sei Lepan, Junaidi Salim Kades Perlis Kec. Brandan Rarat, Supardi Kades Paya Tampak Kec.PKL.Susu, Efendi Tarigan Kades Bukit Selamat Kec.Besitang dan Olham Bakti Kades PIR ADB Kec.Besitang. Hadir dalam acara tersebut Kapolres Langkat AKBP. L. Eric Bhismo SIK, SH, Ketua Pengadilan Negeri Ahmad Yasin, SH, MH, Ketua TP.PKK Ny.Hj.Nuraida Ngogesa, sejumlah SKPD, Para Camat dan undangan lainnya.(JUL)

Tarif Pajak Hotel dan Restoran Maksimal 10 Persen Dari kiri ke kanan Aiptu M Turnip mewakili Polsek Siborongborong, Aipda B Simanungkalit mewakili Danramil Siborongborong, Camat Pagaran Abdippuan Hutabarat, SIP., L Manik, S.Pd. Ka UPT Pendidikan sekaligus Ketua DPC GOPTKI Pagaran beserta J br Sitanggang staf Camat Pagaran.

Seminar Mendongeng Meriahkan HUT GOPTKI Pagaran TAPUT - Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) ke 68 ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya adalah seminar mendongeng yang diadakan di Kantor Camat Pagaran Senin 24 Juni 2013. Dalam sambutan tertulis Camat Pagaran Abdippuan Hutabarat, SIP dibacakan J br Sitanggang mengatakan pengembangan dan peningkatan SDM melalui kelembagaan di Taman Kanak-kanak (TK) sudah harus ada, mengingat pendidikan di TK sangat penting. Lebih lanjut dikatakannya,

selain TK, ada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Khusus untuk PAUD ini diharapkan guru dapat memberi pelajaran yang mengarah kepada pembentukan karakter. Apakah lagu atau menyanyi, mendongeng sambil belajar sehingga sasaran pendidikannya akan bisa mengena. Karenanya mendidik anak usia dini dibutuhkan keahlian tersendiri di samping panggilan hati nurani yang tulus dari para pendidik. “Mendongeng adalah seni budaya yang harus kita jaga kelestariannya, karena seni dan budaya merupakan nasionalisme dan dapat membangkitkan potensi perekonomian,” imbuhnya

Ketua DPC GOPTKI Pagaran L Manik S.Pd. memberikan apresiasi yang tinggi kepada guru yang ikhlas berkorban memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu dihimbau kepada peserta terdiri dari guru TK se Kecamatan Pagaran agar mengikuti seminar ini dengan sungguh-sungguh, untuk kemudian menyebarluaskan pengetahuan kepada orang lain, khususnya anak-anak didik. Acara ini dihadiri oleh Aiptu M Turnip yang mewakili Polsek Siborongborong dan juga Aipda B Simanungkalit anggota Danramil Siborongborong yang turut memberikan sumbang saran dalam seminar tersebut. (SLBT)

TEBING TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menegaskan pemungutan tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan maksimal sebesar 10 persen. “Supaya tidak terjadi protes pelanggan, kepada pengusaha hotel dan restoran diminta agar langsung membuatkan dibon faktur pajak retribusi 10 persen kepada subjek pembayarannya”, pesan Walikota dalam sosialisasi dan silaturahmi bersama pengusaha hotel dan restoran, digelar Dinas Pendapatan Daerah, di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo T. Tinggi. Menurut Walikota, untuk memperjelas pungutan pajak retribusi hotel dan restoran itu, telah dibuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. “Agar pelaksanaannya berjalan baik, maka diatur lagi dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Daerah”, paparnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jefry Sembiring SE MM menjelaskan pengusaha perlu mengetahui dan mempelajari serta memahami persoalan pajak yang diberlakukan kepada hotel dan restoran atau rumah makan agar ketika instansi yang berkaitan memungut pajaknya, tidak perlu dipersoalkan lagi oleh pemilik hotel dan restoran. (RS)

Sunatan Massal IKAPDA Sumut Sukses MEDAN – Dalam rangka memperingati isra’ mi’raj Nabi Muhammad Saw dan menyambut bulan suci ramadhan, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Darul Arafah (IKAPDA) Sumatera Utara, melaksanakan sunatan massal. Acara ini terselenggara berkat kerjasama IKAPDA Sumut dengan BKM Al Ikhlas, Remaja Masjid al Ikhlas serta Pemuda Pancasila. Acara dilaksanakan di pelataran masjid al Ikhlas, dihadiri para pengurus IKAPDA Sumut, Remaja Masjid, Kepala Kelurahan Sunggal dan undangan lainnya. Ketua IKAPDA Sumut H. Faisal Amri S.Ag kepada wartawan menjelaskan, bahwa kegiatan sosial sunatan massal, merupakan bagian dari sumbangsih para alumni Pondok Pesantren Darul Arafah kepada masyarakat. Dijelaskan Faisal, saat ini alumni Darul Arafah saat ini ada dimanamana, baik di pemerintahan dan

swasta, dan akademisi. Selain meningkat kepedulian kepada ummat Islam, kegiatan ini adalah wadah untuk menjalin silaturrahim sesama alumni. “Sejak menimba ilmu di pondok, kepada kita telah ditanamkan jiwa peduli kepada sesama, dan ini adalah realisasinya,”jelasnya. Faisal juga menjelaskan bahwa, dana kegiatan ini sebagian besar berasal dari bantuan para alumni Darul Arafah. Pengurus IKAPDA mengambil posisi sebagai fasilitator para alumni untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang banyak bermanfaat kepada masyarakat. “Ke depan kita akan terus berusaha melakukan berbagai kegiatan sosial, terutama yang sangat dibutuhkan masyarakat,”ucapnya. Terkait pelaksanaan peringatan isra’ mi’raj, Faisal mengatakan sebagai ummat Muhammad Saw, momentum ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah Swt. “Inti dari isra’ mi’raj adalah kewajiban shalat lima waktu sehari semalam. Dengan peringatan ini, ummat Islam diharapkan menjadikan ibadah shalat tidak hanya sebatas kewajiban, tapi kebutuhan. Saya yakin jika seluruh ummat Islam benar-benar menegakkan shalat, maka masyarakat akan tumbuh dan berkembang semakin baik pula,”terangnya. Termasuk kegiatan menyambut bulan suci ramadhan, juga bagian dari upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Ramadhan adalah bulan yang penuh mahgfirah dan rahmad, justru itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Nabi berpesan kita harus bergembira menyambut bulan suci ramadhan,”ucap Faisal. Pada kesempatan itu, Faisal juga menyampaikan, selain beberapa kegiatan tersebut, IKAPDA Sumut juga berbagi dengan kaum duafa dengan melaksanakan santunan

anak yatim. “Peserta sunatan massal sebanyak 55 orang, demikian juga jumlah penerima santunan anak yatim,”ujar Faisal. Sementara itu Kepala Kelurahan Sunggal, menyatakan mendukung program yang dilakukan IKAPDA Sumut yang bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. “Ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai aparatur pemerintahan, tentu kami sangat mendukung dan berharap semakin banyak elemen masyarakat yang berperan serta menciptakan masyarakat yang lebih baik,”katanya. Hadir pada acara tersebut, candidat doctor Zulham, S.Hi, M.Hum, Junaidi Idris SM, DR. Rahmadsyah Rangkuti, TM Iqbal, Donimufitrah, SEI, H. Fakhrudin Lubis, Ketua Jemaah Haji IPMA 2012 H Abdul Haris, pengurus Remaja Masjid, Pemuda Pancasila dan undangan lainnya. (MH)

H.OK Arya:Sebagai Pemimpin Harus Mau Dikritik

Sejumlah petugas membongkar atribut kampanye calon bupati Garut yang melanggar ketertiban di Bunderan Jalan Tarogong,Garut,Jawa Barat,Jumat (28/6).Puluhan spanduk, baliho atau berbagai atribut partai politik serta berbagai produk yang melanggar peraturan daerah ditertibkan Satpol PP wilayah perkotaan Garut.

BATUBARA - Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM diwakili asisten I H.Sakti Alam Siregar SH mengatakan, peran media sangat besar dalam program pembangunan daerah, salah satunya jadi motivasi. Sehingga ke depan prorgam yang dilakukan semakin baik dan berkualitasnya. “Untuk itu Pemkab Batubara memberi apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada insan pers yang melaksanakan tugasnya di Batubara,” ujarnya saat acara

temu ramah di aula hotel TaresoSei Balai, kemarin. Sesuai Undang Undang Pokok Pers, para wartawan diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Karenanya tidak dipermasalahkan, meski di antara media ada yang melakukan sosial kontrol dan kritik membangun. Sosial kontrol dan kritik yang disajikan akan dijadikan bahan memperbaiki kondisi ke depan. Tidak ada manausia yang sempurna. Karenanya wartawan juga

diminta untuk ikut serta memperbaiki kondisi daerah agar lebih cepat berkembang dan maju, krtik,saran dan masukan menjadi motivasi bagi saya untuk secepatnya mewujudkan masyarakat Batubara yang sejahtera dan berjaya sesuai cita-cita kita bersama saat menjadikan Kabupaten Batubara,tandasnya. Pada acara coffe morning diselingi tanya jawab, juga memaparkan berbagai program pembangunan. Termasuk proyek nasional Masterplan Percepatan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni, pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai industri hilir dari PT Inaum dan pembangunan jalan kereta api Bandar Tinggi Simalungun menuju Kuala Tanjung sepanjang 22 KM. Kesemuanya untuk meningkatkan perekonomian warga yang pada akhirnya diharapkan meraih sukses menjadikan Batubara Sejahtera Berjaya sesuai visi dan misi.(SAH)

KPK POS E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Ketua IPK Sumut Tewas Kecelakaan

MOU - Bupati Langkat Ngogesa menanda tangani MOU implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada acara Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di halaman Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten, Stabat, Rabu. (KPK POS/JUL)

Pemkab Langkat Siap Dukung BNN STABAT - Memerangi kejahatan narkoba tidak dapat dihadapi hanya oleh aparat penegak hukum saja. Diperlukan sinergitas seluruh pihak maupun komponen masyarakat. Makanya Pemkab Langkat menggodok sekaligus merumuskan dan telah diterbitkan rencana aksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) sejak 2011 hingga 2015 sesuai instruksi Bupati Langkat nomor 354-01/INS/2012. Demikian dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Langkat yang berlangsung di halaman Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Stabat, Rabu. “Kewajiban kita untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap masa depan generasi muda agar menjauhi bahaya narkoba yang sangat mungkin melumpuhkan sendi-sendi kehidupan,” ujar Bupati Langkat. Dirinya mengajak dan berharap semua masyarakat memiliki komitmen yang kuat perang terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan, kepada pers diakuinya siap membantu segala fasilitas yang dibutuhkan BNN Kab.

Langkat mendukung program Indonesia bebas narkoba 2015, tidak hanya itu, BNN Langkat dipersilahkan melakukan tes urine kepada jajaran PNS sebagai bentuk keseriusan perang terhadap narkoba. H. Ngogesa juga sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada para pelajar seputaran penyalahgunaan dan bahaya serta pencegahan narkoba, kemudian sejumlah siswa-siswi yang berhasil menjawab dengan benar diberikan hadiah langsung olehnya. Adlin Mukhtar Tambunan hadir mewakili Ka. BNN Sumut menyampaikan, penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian serius semua negara di Dunia, karena adanya kecenderungan terjadi peningkatan produksi sindikat jaringan penyalahgunaan dan korban jiwa serta

kerugian materi yang ditimbulkan dari permasalahan narkoba setiap tahun. Dijelaskan dia, di Indonesia P4GN sudah sangat memperihatinkan, dari 4 juta kasus narkoba hanya 18.000 (0,47%) yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi. Saat ini pendekatan hukum masih menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba. Pengguna narkoba masih sering dianggap sebagai pelaku tindak kriminal yang seharusnya dapat dianggap sebagai korban yang harus direhabilitasi. Sebelumnya Ka. BNN Kab. Langkat Kompol Suyoso menjelaskan peringatan HANI tahun 2013 ditandai dengan menggelar berbagai kegiatan positif bagi masyarakat khususnya generasi muda diantaranya lomba tari melayu kreasi, cerdas cermat, karya tulis dan paduan suara serta jalan sehat pada puncak acara yang sekaligus sebagai kampanye P4GN. Suyoso mengakui perlunya kerja keras dan intensif dalam memerangi peredaran gelap narkoba di Langkat karena daerah itu merupakan satu diantara jalur lintas

peredaran gelap narkoba yang menghubungkan antara 2 provinsi, untuk itu pihaknya berharap partisipasi aktif dan peran serta masyarakat semua dalam mengkampanyekan dan turut memberantas narkoba. “Jika masyarakat mengetahui ada peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba, kami telah membuka posko pengaduan, jangan ragu untuk melaporkan karena bagi pengguna akan kami fasilitasi untuk rehabilitasi,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penanda tanganan MOU antara Pemkab Langkat dan BNN tentang implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan pemberian hadiah kepada para pemenang dalam rangkaian peringatan HANI tahun 2013 serta pengundian lucky draw gerak jalan sehat. Hadir juga Kapolres Langkat AKBP L. Eric Bhismo, SIK, Ketua PN Stabat Ahmad Yasin, Kajari Stabat Henderi, Plh. Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, sejumlah kepala SKPD dijajaran Pemkab Langkat, Pelajar SD, SMP, SMA, Organisasi Pemuda dan undangan lainnya. (JUL)

Perlu Kesiapsiagaan Atasi Kebakaran NIAS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias melaksanakan Pelatihan Manajemen Sistem Penanganan Kebakaran di Kabupaten Nias di Hotel Tinca Jalan Yosudarso No. 152 Gunungsitoli pada, Selasa (25/6). Hadir pada acara tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias, Ogamota Telaumbanua,SH, Dan Pos AL, Letda Laut (P) Tribudi Gunawan, Kepala Pos SAR Nias, Arotama Telaumbanua, mewakili Kapolres Nias Kasat Pol Air, Aiptu E.Lase, Pegawai Dinas Kesehatan Kab Nias, staf BPBD Kab Nias dan peserta dari kecamatan se Kabupaten Nias. Kepala BPBD Kabupaten Nias dalam sambutannya mengatakan daerah kita selama ini dicintai bencana, baik bencana alam, non alam dan bencana sosial. "Sehingga pemerintah mempunyai beban kepada rakyatnya bahkan pemerintah wajib memikirkan bagaimana masyarakat bisa aman dan sejahtera," katanya. Dikatakan, dalam menghadapi bencana di Indonesia maka pemerintah bersama DPR telah membuat undang-undang Nomor 24/ 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan, pada UU dimaksud pemerintah di setiap daerah diharuskannya membentuk BPBD dan secara teknis pembentukan BPBD yang diatur dengan Permendagri Nomor 46/2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD. Dijelaskan, pada pelatihan ini peserta dibekali untuk menanggulangi bencana ke-

bakaran karena bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan hal ini banyak terjadi akibat kelalaian manusia yang mengakibatkan kerugian harta benda. Kerugian karta benda berdampak pada terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. "Kita menyadari bahwa untuk menanggulangi bencana kebakaran maka sangat penting kesiap-siagaan sehingga BPBD Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan untuk Petihan Manajemen suatu penangan kebakaran," ujarnya. Dan Pos AL, Letda Laut (P) Tribudi Gunawan dalam sajiannya mengatakan kebakaran merupakan peristiwa yang disebabkan kelalaian manusia dan tidak bisa dikendalikan sehingga menimbulkan kerugian baik

korban jiwa maupun harta benda. Dikatakan, salah satu langkah dalam mengatasi penanggulangan kebakaran yakni dilakukan pelatihan, penyuluhan dan pendidikan. Sementara itu Kepala Pos SAR Nias, Arotama Telaumbanua mengatakan untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran kecil maka dilakukan sistem isolasi yakni tempat yang terbakar di tutup dengan karung basah, menimbun tanah, pasir atau lumpur. Sedangkan sitem pendingin dilakukan penyiraman dengan air, menimbun dengan daun, batang pohon yang mengandung air. "Namun, regu penyelamat perlu juga memperhatikan keselamatan diri yakni dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang

lengkap dan anti terbakar," ujarnya. Peserta pelatihan Manajemen Sistem Penanganan Kebakaran di Kabupaten Nias tahun 2013 berasal dari masyarakat desa di wilayah Kabupaten Nias yakni dari Kecamatan Gido 8 orang, Kecamatan Sogaeadu 8 orang, Kecamatan Idanogawo 8 orang, Kecamatan Bawolato 8 orang, Kecamatan Ulugawo 4 orang, Kecamatan Somolo-molo 4 orang, Kecamatan Mau 4 orang, Kecamatan Hiliserangkai 8 orang, Kecamatan Botomuzoi 5 orang, dan Kecamatan Hiliduho 8 orang. Usai acara pelatihan, para penyaji melaksanakan simulai penanganan bencana kebakaran yang dilaksanakan di lapangan pramuka jalan Yos Sudarso Gunungsitoli, dan simulai tersebut berjalan lancar. (YAGI)

SIMULASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias melaksanakan simulasi kebakaran pada Pelatihan Manajemen Sistem Penanganan Kebakaran (YAGI)

MEDAN - Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumut, Nerson Diapari Simanjuntak alias Echon, tewas setelah mobil honda jazz warna hitam BK 233 TR yang dikemudikannya menabrak pohon mahoni yang berada di Kawasan Jalan Putri Hijau Medan Barat, Kamis dini hari. Sebelum kecelakaan yang membawa maut itu, Nerson Diapari Simanjuntak alias Echon, baru saja nongkrong di warkop ternama di Kota Medan. "Baru dari warkop, tapi saya tidak tahu warkop mana," kata Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol Budi Hendrawan, Kamis (27/6) sore. Sebelum tewas, pria yang dikenal ramah kepada semua orang ini, sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia, Jalan Listrik Medan. Namun karena lukanya cukup serius, nyawa pria berdarah batak itu tidak

terselamatkan. Data yang diperoleh, Echon mengemudikan mobil dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan KL Yos Sudarso. Tepatnya di depan Rumah Sakit Kesdam, Ketua OKP yang saat itu hanya sendiri di mobil menabrak pohon mahoni. Masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian itu dengan cepat menolong Echon dan melarikan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat kabar pun langsung turun ke lokasi. Dugaan sementara, Echon mengendarai mobil dalam kondisi mengantuk. "Dugaan sementara ngantuk," ungkapnya. Saat ini polisi masih mendalami kecelakaan tunggal itu dan masih mencari saksi-saksi di lapangan. "Belum ada saksi, masih kita cari siapa yang melihat langsung," tambah Kasat.(FR)

Anak SD Pengguna Narkoba di Jambi JAMBI - Narkoba sudah semakin parah. Penggunanya juga sudah merambah kesetiap golongan dan usia. Bahkan terakhir diperoleh kabar, anak Sekolah Dasar yang masih berusia sangat muda (anakanak) menjadi pengguna barang haram itu. Seperti diungkapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, pengguna narkoba di Kota Jambi saat ini melibatkan semua kalangan. Mulai dari anakanak hingga dewasa. Bahkan, pengguna narkoba di kota Jambi ada yang masih duduk di bangku SD. AKBP Tri Setiadi, Kepala BNN Kota Jambi, kemarin mengatakan, hal itu diketahui dari tes yang dilakukan secara random di beberapa sekolah yang ada di Kota Jambi. Untuk di Kota Jambi, lanjutnya, pihak BNN sudah melihat indikasi dari rentang waktu 2012 hingga 2013, pengguna narkoba berjumlah 30 orang. “Itu mulai dari pelajar hingga karyawan. Kita uji secara random. Sementara di Provinsi Jambi kini tercatat 54 ribu pengguna narkoba,” katanya. Namun secara keseluruhan, BNN Kota Jambi belum mendapatkan data pengguna narkoba di Kota Jambi secara keseluruhan. Faktor keluarga, lingkungan, hubungan backstreet, merupakan faktor penyebab seseorang mencoba menggunakan narkoba. Dan saat ini, faktor ekonomi tidaklah menjadi faktor utama seseorang bisa menggunakan narkoba. Tri Setiadi mengatakan tidak hanya orang-orang yang memiliki uang yang bisa menggunakan narkoba. “Kemarin supir angkot kita dapatkan

positif narkoba,” katanya. Bagi pengguna narkoba dengan perekonomian menengah ke bawah, biasanya menggunakan sabu-sabu.”Mereka itu patungan belinya, pake rame-rame,” katanya. Sementara bagi pengguna narkoba yang masih duduk di bangku SD, biasanya berasal dari kebiasaan menghisap bau lem. “Awalnya memang ngelem,” katanya. Kasus narkoba ini sendiri menurut Tri Setiadi seperti fenomena gunung es. Hanya beberapa saja yang terlihat, namun yang tak terdeteksi lebih banyak lagi. Di kalangan pelajar sendiri semenjak Agustus 2012 hingga Mei 2013 berjumlah 6 orang. “Itu kita pilih pengujian sekolah secara random,” katanya. Sementara di kalangan pekerja, 13 orang positif narkoba merupakan pegawai pemerintahan, dan 1 orang meruakan karyawan swasta. Menurutnya, dengan penemuan kasus tersebut, BNN menganjurkan kepada instansi tempat pengguna Narkoba itu bernaung untuk melakukan pembinaan. “Kalau mereka tidak sanggup, kita siap lakukan rehap,” katanya. Rehap sendiri dilakukan di Lido, Jawa Barat, karena Kota Jambi sendiri hingga saat ini belum memiliki panti rehabilitasi untuk penyalah guna ataupun pecandu narkoba. Dia juga mengatakan, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu pencegahan penyalah gunaan narkoba ini.“Kalau dari BNN juga melaksanakan penyuluhan serta pembentukan kader penyuluh anti narkoba. Sementara peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan,” tandasnya.(BBS)

Mobil Dinas BPBD Pemko Gunungsitoli Rengkut Jiwa Manusia GUNUNG SITOLI - Mobil Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor polisi BK 9051 YY yang dikemudikan Ariston Lombu alias Ama Sely mengalami kecelakaan beruntun hingga merenggut korban jiwa dan melukai 8 orang warga, Rabu (26/6), sekitar pukul 13.00 WIB pada dua TKP di Kota Gunungsitoli. Menurut saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, kecelakaan beruntun ini hampir seperti kejadian beberapa waktu lalu di Tugu Tani Jakarta. Menurut sumber, kejadian berawal di jalan pendidikan Kota Gunungsitoli. Kala itu, mobil dinas BPBD Kota Gunungsitoli yang dikemudian Ariston Lombu dan didalam mobil ada seorang ibu PNS, saat melintas di Jalan Pendidikan Gunungsitoli sempat menyenggol 2 orang warga. Selanjutnya, supir Kepala BPBD Kota Gunungsitoli tersebut diduga berniat hendak menghilangkan jejak, lalu mengemudikan mobil di atas rata-rata, sehingga kecelakaan kembali terjadi di Kampung Baru, Kelurahan Ilir Gunungsitoli, berjarak sekitar 200 meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang pertama. Supir yang sudah panik itu tanpa kendali langsung memotong jalan dan menabrak 5 orang pengendara motor yang sedang melintas (korban masih kritis dan sedang di rawat di RSU Gunungsitoli). Lalu mobil tidak terhenti di situ malah menggilas Faigisokhi Harefa alias Ama Jeli Pegawai SMP Negeri 1 Gunungsitoli yang sedang makan bakso di kedai Kamidin Sikumbang. Bahkan, mobil masuk ke dalam rumah Yusman Polem dan melukai anaknya Irwandi Selayang dan Nabi Fael anak Yusman Polem (korban masih dirawat di RSUD Gunungsitoli-red) yang sedang berada di dalam rumah. Ketika KPK Pos hendak menemui dokter di RSUD Gunungsitoli untuk memperoleh kepastian tentang kondisi para korban tidak berkomentar. Sedangkan supir, Ariston Lombu masih terbaring tak sadarkan diri RSUD Gunungsitoli, dan korban lainnya sedang ditangani serius di bagian penyakit dalam RSUD Gunungsitoli. Kepala BPBD Kota Gunungsitoli Sozisokhi Lombu ketika hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat dan masih berada di Jakarta.

Sumber dari Sat Lantas Polres Nias menyebutkan kejadian ini sangat memprihatinkan, dan meminta kepada masyarakat agar patuh dan taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Sumber menyebutkan, mobil BPBD Kota Gunungsitoli merupakan salah satu dari 33 mobil dinas milik Pemko Gunungsitoli yang disebut-sebut tidak ada suratsurat alias ilegal sejak pembelian tahun anggaran 2011. Meskipun mobil dinas tersebut pernah ditilang oleh Polres Nias tahun 2012 yang lalu dan sempat dikarantinakan sekitar seminggu di depan aula Kamtibmas Polres Nias, tetapi dilepaskan kembali. Sumber mengharapkan agar Polres Nias segera menertibkan mobil dinas Pemko Gunungsitoli yang belum lengkap surat-surat supaya hukum itu benar-benar ditegakkan. "Hukum bukan hanya kepada masyarakat kecil tetapi diberlakukan juga kepada siapa saja tanpa pandang bulu," ucap sumber. (YAGI)

RINGSEK - Mobil Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Gunungsitoli ringsek akibat kecelakaan beruntun. (KPK POS/YAGI)

KPK POS E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Kepsek NI Sei Segajah Diduga Keluarkan Ijazah Palsu ROHIL - Penerbitan ijazah nomor : MTS 103/04,11/PP,01,1/012/ 2010 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Perguruan Madrasah Tsanawiah NI Sungai Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau atas nama siswi Siti Rahmadani Matondang, diduga palsu. Hal ini diketahui Siti Rahmadani saat mengikuti ujian nasional pada jenjang pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Saat itu Siti Rahmadani tidak dapat mengikuti ujian nasional, karena menurut keterangan Kepala Sekolah SLTA tempat ia belajar, Ijazah SLTP yang dimilikinya tidak dapat mengantarnya untuk mengikuti ujian nasional di SLTA

tersebut. Padahal dia (Siti Rahmadani) telah mengikuti proses belajar selama kurun waktu tiga tahun. Karena kesal Siti Rahmadani mencoba untuk mencari solusi dengan menemui kepala sekolah SLTP yang telah mengeluarkan Ijazahnya. Namun sampai saat ini siswi atas nama Siti Rahmadani Matondang belum mendapat penyelesaian atas permasalahan yang dihadapinya. Siti Rahmadani berharap kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, H. Surya Arfan maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membantu dirinya terkait ijazah miliknya yang diduga palsu. Kepala Sekolah Perguruan NI Ramli M Yus SPdi saat di konfirmasi KPK Pos bersama Usman Hasibuan terkait dugaan ijazah palsu yang dikeluarkannya, oknum Kepala sekolah membenarkan ijazah atas nama Siti Rahmadani adalah ijazah yang berasal dari sekolahnya.

Ijazah yang diduga palsu

Namun saat NCW Usman Hasibuan selaku kuasa hukum menyarankan sang kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun pihak kepala sekolah dan pengurus sekolah belum memberikan jawaban. Bahkan pengurus sekolah yang juga anak sang kepala sekolah tiba-tiba datang dan terkesan menantang. "Siapa yang bilang palsu, buat pernyataan tertulis bahwa ijazah tersebut palsu," sebutnya emosi. Padahal jelas - jelas ijazah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah NI tidak bisa menghantarkan siswi pemilik ijazah tersebut mengikuti ujian nasional di sekolahnya. Usman Hasibuan sebagai kuasa hukum akan melanjutkan permasalahan ini ke Dinas Pendidikan, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan apabila oknun kepala sekolah belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami siswi Siti Rahmadani Matondang. (ULIL)

Penimbun Minyak Ditangkap Jajaran Polres Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Anggota Satresmob Polres Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang me_nangkap empat pedagang atas dugaan menimbun bahan bakar minyak (BBM) menjelang kenaikan harga, Jumat (21/6). Dari keempat tersangka disita 2.596 liter BBM yang sebagian besarnya adalah premium. Keempat tersangka penimbun BBM tersebut masingmasing AZ, Ab, Sur, dan Is yang tercatat semuanya warga Desa Tenggulun, Aceh Tamiang. Salah seorang tersangka, yaitu Is kini diamankan di Mapolres Aceh Tamiang atas tuduhan melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman enam tahun kurungan. Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani SIK MH melalui Kasat Reskrim Iptu Benny Cahyadi SH didampingi Kanit Resmob, Ipda Ferdian Chandra kepada wartawan, Minggu, menga-

takan, keempatnya terjaring operasi menjelang kenaikan harga BBM. Menurut keterangan polisi, AZ menjual bensin hingga ke Serdang Jaya, Sumatera Utara. Sedangkan Abdullah menjual bensin untuk pedagang eceran. Padahal dia tidak memiliki izin menjual kepada pedagang lainnya. Sedangkan Sur menimbun minyak solar hingga satu drum dengan alasan digunakan untuk truk pribadinya. BBM tersebut dibeli di SPBU Dua Dara, Kecamatan Minyak Payed. Sementara itu, Is diamankan, Jumat, saat sedang mengangkut 44 jerigen BBM menggunakan mobil Suzuki Carry di jalan Medanâ&#x20AC;&#x201C;Banda Aceh, Desa Pahlawan, tanpa menggunakan dokumen yang sah. Is sendiri pedagang eceran minyak di Tenggulun dan membeli minyak di SPBU Sungai Lung, Kota Langsa, namun minyak tersebut diduga akan ditimbun men-

yang disimpannya di dalam mobil dinas. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang meminta menghukum terdakwa tujuh bulan penjara. Materi itu tertuang dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis hakim Said Hasan bergiliran dengan dua hakim anggota, M Jamil

DIAMANKAN - Penimbunan minyak yang diamankan di Mapolres Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang. (KPK POS/BSO) jelang kenaikan harga. gang eceran yang lain semen- dagang,â&#x20AC;? kata Ipda Ferdian. â&#x20AC;&#x153;Rencananya ia menjual tara ia tidak memiliki izin Total BB yang disita polisi lagi minyak kepada peda- menjual minyak kepada pe- mencapai 2.596 liter. (BSO)

dan Deny Syahputra SH pada sidang di PN setempat, Senin pekan lalu. Sidang itu dihadiri Panitia M Nasir A Gani SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rista Zullibrar SH. Sementara terdawkwa hadir ke persidangan tanpa didampingi pengacaranya. Dalam putusannya, hakim

antara lain menguraikan kronologis kejadian ditemukannya satu paket kecil ganja kering dalam mobil dinas jenis Avanza setelah terdakwa mengalami kecelakaan. aat mendengar putusan itu, terdakwa hanya menuduk di kursi pesakitan. Zulkarnain dijadikan ter-

sangka karena aparat Satlantas Polres Lhokseumawe pada 18 Maret 2013 menemukan satu paket ganja dalam mobil dinas kepala Satpol PP dan WH Lhokseumawe, Zulkarnain, setelah mobil itu menabrak pohon dan pagar beton di Jalan Merdeka Barat Lhokseumawe (YANTO)

Tiga Minggu Organ Tunggal Disita Polres Binjai BINJAI - Antoni Sitepu (35), pemilik organ tunggal yang digrebek dalam razia gabungan Polres Binjai pada awal Juni lalu, mempertanyakan kebijakan Kapolres yang melakukan penyitaan organ tunggal (keyboard-red). Organ tunggal ini diketahui biasa main di Kampung Genjer Binjai. "Oke lah dilakukan penggerebekan dan membubarkan keyboard kami. Tapi kenapa, sudah tiga

minggu ini organ milik saya masih juga ditahan," ucap Antoni, kepada KPK POS saat di temui di Jalan Gunung Sibayak, Kecamatan Binjai Selatan, Rabu pekan lalu. Menurut pengakuan Antoni, akibat penahanan organ miliknya selama tiga minggu, dirinya merugi sampai Rp20 juta. Selain akibat penahan organ, dirinya hampir dipukuli oleh orang yang sudah memberikan panjar hiburan

RESAH - Pertunjukan organ tunggal yang sering meresahkan warga. (ILUSTRASI)

MEDAN - Polsek Delitua meringkus pengedar ganja pada tempat berbeda, Selasa. Di Jalan Pancasila Medan, tersangka yang diciduk bernama Suria Darma (15) Warga Jalan Pancasila Desa Bandar Kalipa Tembung. Informasi dihimpun koran ini, Suria pada saat itu sedang bertransaksi di tempat kejadian perkara. Polisi berhasil menangkap Suria berikut barang bukti 2 bungkus narkoba jenis sabu dan 10 plastik klip kosong. Dari hasil pengembangan, Suria menjelaskan bahwa ada orang lain yang sering bertransaksi di tem-

pat tersebut. Sementara keesokan harinya, Polsek Delitua, kembali berhasil mengamankan dua tersangka bernama Prabudi Batubara dan Julio Prima Adina Lubis. Dari kedua tersangka barang bukti disita 1 bungkus plastik sabu dan 1 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 1 ons. Kapolsek Delitua AKP B Marpaung didampingi Kanit Martulesi Sitepu saat dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ketiga tersangka kini ditahan dan menjalani pemeriksan di Polsek Delitua dan akan dikembangkan siapa bandarnya. (CERIA)

Curi Motor di Depan Warnet, Bonyok Dimassa MEDAN - Ari Setiawan alias Wawan Sembiring (19) warga Jalan Bustaman Pasar X Bandar Kalipa Percut Sei Tuan dihajar massa hingga babak belur karena kedapatan mencuri sepeda motor di Jalan HM Yamin, Rabu. Menurut informasi, Ari sudah sering beraksi mencuri sepeda motor dibeberapa Wilayah Kota Medan. Namun kali ini saat akan melarikan sepeda motor Yamaha Mio J BK 5569 ADC milik Jalaluddin Sibarani (29) aksinya dipergoki oleh warga sehigga tidak berkutik lagi. "Pelaku ini sudah sering beraksi di Wilayah Kota Medan. Tapi kali ini dia ditangkap warga," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Timur Iptu Jama Purba. Aksi itu sendiri dilaku-

kannya saat melihat motor korban terparkir di depan warnet itu. Saat ingin melarikan sepeda motor curiannya tersebut, sejumlah pengunjung warnet yang melihat langsung menangkapnya dan menghajar hingga babak belur. "Korban baru saja datang ke warnet. Begitu masuk tidak berapa lama pelaku datang dan mencuri sepeda motor tapi beberapa pengunjung warnet ada yang melihat dan langsung ditangkap," ungkap Jama. Untungnya, Petugas Polsek Medan Timur yang sedang berpatroli dengan cepat mengamankan pelaku serta barang bukti. "Anggota kita yang berpatroli datang dan mengamankan Ari. Kemudian dibawa ke kantor untuk menjalani pemeriksaan," tambah dia. (FR)

Sangaji Jual Sabu ke Brimob

Simpan Ganja Dalam Mobis Dinas,Kasat Pol PP Dihukum 5 Bulan LHOKSEUMAWE - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe memvonis Zulkarnain, mantan kepala satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah (kasatpol PP dan WH) Lhokseumawe lima bulan penjara. Zulkarnain dihadapan ke PN Lhokseumawe dalam kasus kepemilikan ganja

Tiga Pengedar Ganja Diciduk

organ tunggal miliknya untuk memenuhi hiburan dalam acara pernikahan. "Yang buat saya kesal, sudah banyak yang panjar saya untuk hiburan organ tunggal, namun karena organnya masih ditahan, terpaksa ngak jadi dan saya harus mengganti dua kali lipat. Parahnya lagi aku hampir dibacok orang karena, tak menepati janji untuk lakukan hiburan organ tunggal," ucapnya. Diakui, Antoni sudah mempertanyakan kenapa organnya masih ditahan. Namun anehnya, ketika ditanya alasan mereka tidak melepas organnya karena saat ini sedang melakukan penangkapan di Batam. "Apa pula hubungannya, menangkap di Batam sama organ punya ku, cukup mereka membubarkan hiburan, tapi kenapa organ ku ini masih ditahan juga sampai berminggu-minggu. Aneh kali ku lihat Kapolres Binjai ini, lambat kali kerjanya," ucapnya. Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon, saat dikonfirmasi mengenai penahanan organ tunggal itu mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses hukum terkait penahan organ milik Antoni Sitepu. "Tidak dikeluar-

kannya organ miliknya karena saat ini masih dilakukan proses persidangan di PN Binjai. Hal tersebut sudah kita daftarkan ke PN," ucap AKBP Musa Tampubolon, sembari mengakui pembubaran tersebut dikarena pemilik organ tunggal tidak memiliki ijin. Sebelumnya pada awal Juni lalu, Polres Binjai membubarkan dan mengamankan enam orang biduan organ tunggal Diva yang sudah meresahkan warga Binjai di Jalan Samanhudi, Batu Gajah, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Dibubarkannya hiburan organ tunggal tersebut karena sering dijadikannya lapak judi. Selain itu, hiburan organ tunggal juga tidak mengantongi izin keramaian dari Polres Binjai. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Revi Nurvelani, membenarkan kalau pihaknya menghentikan hiburan keyboard tersebut. "Kita lakukan karena hiburan itu sudah melewati batas waktu dan tidak memiliki izin. Untuk sementara, pemilik keyboard kita berikan teguran dan pembinaan. Kalau mengulangi lagi, kita akan menindaknya. Sebab, hiburan ini dinilai sangat meresahkan masyarakat," tegasnya. (SBR)

TEBINGTINGGI Sangaji Maulana alias Ajau (26) warga Jalan Nelayan Pajak Lama, Desa Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap Resmob Brimobdasu Detasemen B Tebingtinggi, karena menjual sabu kepada petugas Resmob, Rabu dini hari. Dirinya tak menyangka kalau pria yang baru dikenal tersangka meminta belikan sabu yang ternyata seorang petugas Resmob Brimobdasu Detasemen B Tebingtinggi yang sedang menyamar. Alhasil, pria lajang pengangguran ini ditangkap bersama barang bukti satu paket kecil sabu dan 5 amp ganja. Penangkapan pemuda yang telah ditinggal mati kedua orang tuanya sejak lama itu dilakukan di depan SPBU, tepatnya di samping Hotel Top In, Jalan Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Rampah, Kabubaten Sergai. Awalnya, petugas mendapat informasi kalau tersangka kerap menjual ganja dan sabu di sekitar tempat tinggalnya. Lalu petugas Resmob datang kepada tersangka dengan berpura-pura sebagai pembeli. Karena tersangka tak menyadari kalau yang datang sebagai pembeli itu adalah petugas, tersangka pun menerima permohonan itu. "Ada yang datang minta belikan sabu paket kecil seharga Rp100 ribu. Rupanya yang datang itu petugas," ucap tersangka ketika diperiksa di Sat Brimobdasu Detasemen B Kota Tebingtinggi. Ketika bersedia

membelikan sabu, tersangka pun menerima komisi. Komisi tersebut sebesar Rp25 ribu. Tersangka pun langsung pergi ke Kampung Baru, Desa Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai menemui temannya Ifan (belum tertangkap) membeli satu paket sabu seharga Rp100 ribu. Selesai menemui Ifan, di lokasi yang tak terlalu jauh, dirinya kembali menemui Udin (belum tertangkap) membeli ganja. "Uang komisi yang kuterima sebesar Rp25 ribu tadi kubelikan 5 amp ganja pak. Rencananya ganja itu mau kupakai sendiri," bilang pria yang hanya mengecap pendidikan hingga kelas 5 SD itu. Sepulang dari membeli sabu, tersangka kembali menemui petugas yang menyamar sebagai pembeli di samping Hotel Top In, tepatnya di depan SPBU. Tak pelak, ketika sabu diserahkan tersangka, bersama itu pula dirinya langsung ditangkap. Ketika digeledah, dari kantong celana tersangka juga ditemukan 5 amp ganja. Tersangka dan barang bukti itu pun digiring petugas ke Mako Brimobdasu Detasemen B, Jalan Ahmad Yani, Kota Tebingtinggi. Guna pemeriksaan lanjutan, tersangka dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai. " Karena TKP nya di wilayah hukum Polres Sergai, tersangka kita serahkan ke sana," ujar Koordinator Resmob Brimobdasu Detasemen B Tebingtinggi, Iptu Zulham SH. (FER/DNA)

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

LIPSUS

AKAL PARA bedebah memang tidak ada habisnya. Berbagai cara ditempuh untuk mencuri. Seperti halnya yang terjadi dalam pencurian sepeda motor (curanmor). Banyak yang menggunakan kunci T yang sudah lazim dan kuno. Belakangan ini banyak cara dilakukan maling motor, untuk menguasai hak orang lain. Di antaranya menggunakan wanita PSK (pekerja seks komersial) dan menggunakan racun yang sering disebut dengan 'cairan setan'. Dan yang paling canggih dan mutakhir adalah melalui facebook. Seperti diungkapkan, belakangan ini di kalangan para pemetik alias pencuri motor, telah beredar 'cairan setan'. Disebut cairan setan karena lebih memudahkan niat setan mereka untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Yang naga-naganya melibas peranan kunci T. Cairan ini digunakan untuk menggantikan kunci T buat membongkar kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu mobil. "Betul, saya juga sudah mendengar soal peredaran cairan kimia ini," tutur Neta S Pane, Presidium Indonesian Police Watch (IPW). Menurut Pane yang pernah berbincang dengan pelaku curanmor, kalau memakai cairan itu bisa lebih cepat ketimbang dengan kunci T. Modusnya juga cukup sederhana. Cairan kimia itu sudah dimasukkan dalam jarum suntik, lalu disuntikkan dalam celah kunci kontak sepeda motor. Cairan setan terdiri dari dua unsur kimia yang sangat reaktif dan dapat dan dapat merusak berbagai bahan logam termasuk juga emas dan platina. Gas yang ditimbulkannya pun bersifat merusak dan beracun. "Cara kerja cairan ini memang bereaksi sangat cepat dan sangat keras. Kunci kontak yang biasanya terbuat dari besi dan baja merupakan makanan empuk. Disemprotkan atau disuntikkan tiga kali saja sudah pasti bisa merusak struktur dan komponen baja yang ada dalam kunci kontak," jelas Prof. Dr. Ir. Bambang Suharno, Ketua Departement Metalurgi dan Material Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Oleh karena itu, lanjut Bambang, pengerjaan yang melibatkan cairan ini harus dilakukan di ruang khusus dan mengikuti aturan yang ketat. Pengemasan cairan sebagai cairan pencuci harus dilakukan dengan cermat termasuk penyimpanannya. Perbandingan volume ini dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan. Meski menurut Prof. Bambang, cairan ini sangat mungkin dipakai untuk kejahatan, termasuk modus baru pencurian motor, tapi tidak mudah dan tidak sembarangan bisa dibeli. "Mestinya, tidak mudah membelinya secara eceran. Biasanya, kalau untuk kepentingan penelitian, harus ada surat pengantar dari instansi kampus dan sejenisnya," lanjut Bambang. Selain itu, cairan ini juga sangat efektif untuk membersihkan permukaan logam dan juga dapat melarutkan hampir semua zat. Caranya, basahi secukupnya bagian alat gelas yang kotor lakukan dalam ruang asam/terbuka, biarkan beberapa menit, encerkan dengan air keran, buang bersama aliran air pada bak cuci. Bambang menyarankan hati-hati dengan cairan ini. Kalau ingin melakukan pencampuran ini di ruang terbuka (ruang asam), dapat merusak kulit, uap sangat beracun. Larutan ini bersifat sangat korosif, dapat merusak kulit dan pakaian. Maka itu jika habis dipakai tampung pada botol khusus (ke dalam botolnya semula). Selain 'cairan setan', kini juga ada cara lain yang dianggap paling canggih dalam curanmor. Yakni melalui jejaring sosial Facebook. Seperti yang terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Seorang pencuri sepeda motor dibekuk polisi. Modus yang digunakan adalah berkenalan dengan korban melalui jejaring sosial Facebook, kemudian mengajak bertemu. Saat bertemu itulah sepeda motor korban dibawa kabur. (TIM)

Dari Wanita Cantik Sampai Razia Gadungan MALING motor kini kian pintar. Tidak hanya dilakukan oleh kaum pria yang bermodal kunci T atau masuk rumah malam hari. Sebaliknya, dilakukan oleh wanitawanita berparas cantik. Seperti dialami Sar (35), yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek beberapa waktu lalu. Pria tersebut harus rela kehilangan motor kesayangannya, akibat diperdaya seorang wanita muda, yang tidak lain adalah penumpang ojek yang ditungganginya. Seperti biasa, Sar menghampiri calon penumpang yang baru turun dari angkutan umum. Kebetulan yang turun itu seorang wanita. Dia minta diantar ke alamat yang dimintanya. Setelah tawar menawar, ongkos ojek disepakati, Sar buru-buru menghidupkan mesin motornya dan membonceng wanita muda tersebut. Sampai di tempat sepi, wanita berparas ayu itu minta turun, katanya matanya kemasukan debu. Setelah sepeda motor berhenti, wanita itu membersihkan debu di matanya. Dia meraih

bagian bawah kaosnya untuk membersihkan matanya. Pada saat bersamaan, si tukang ojek melihat bagian sensitif si wanita. Berawal dari peristiwa tersebut, terjadilah percintaan kilat, sehingga pada akhirnya si pengojek tidak sadarkan diri, karena telah dibius oleh si wanita. Dalam kondisi tak sadarkan diri, si wanita membawa kabur sepeda motor dan barang berharga lainnya milik si pengojek. Itu hanya satu dari berbagai modus yang dilakukan maling pintar saat ini. Kita memang harus lebih waspada dan mengetahui beberapa modus Curanmor. Wanita Cantik Modusnya lainnya yang belakangan ini sering terjadi adalah, wanita berparas ayu berdiri di pinggir jalan dan menghentikan para cowok dengan alasan minta tumpangan. Selama di perjalanan, sang pencuri ini memprovokasi calon korban dengan merangsangnya. Sang korban yang tidak kuat iman segera mencari lokasi sepi. Maklum, sang wanita ogah diajak

ke hotel. Si maling pun buka baju dan memberikan bagian dadanya. Sesaat setelah berkencan, korban merasa pusing dan tak sadarkan diri. Karena pada bagian dada si wanita sudah diolesi cairan mengandung bius. Razia Gadungan Ada lagi yang dilakukan oleh dua sampai tiga orang sekaligus. Memakai baju dinas polisi lengkap dengan tanda pangkat. Razia kerap dilakukan malam hari di lokasi sepi dan lolos dari pantauan polisi. Misalnya di perkampungan dekat komplek perumahan. Di lokasi seperti ini jarang sekali pengendara pakai helm. Apapun salahnya pasti berimbas motor harus ditinggal. Tidak pakai helm, harus pulang ambil helm. Apalagi tidak bawa STNK atau SIM, pasti disuruh pulang. Saat korban meninggalkan lokasi razia, motor segera diangkut. Melibatkan PSK CERITA lain datang dari Bandung, bagaimana para pelaku pencurian sepada motor (curanmor) mengelabuhi korbannya.

Seperti yang dilakukan oleh Merry Harianja (43) dan kekasihnya Cipto yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sepasang kekasih itu mengelabuhi korbannya dengan modus mengajak kencan, dan minumminuman keras di sebuah kamar losmen esek-esek. Kapolsekta Bojong Loa Kidul, Kompol Herryanto, menjelaskan, modus Merry, yang sehari-hari bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), diajak kencan oleh calon korbannya. Setelah berada di dalam kamar, Merry lantas pesta miras dengan korban. Setelah mabuk berat, Merry menggeledah celana dan barang bawaan korban untuk mencari kunci sepeda motor. “Di saat korban mabuk berat dan tertidur, tersangka langsung mencari kunci motor. Setelah didapat, tersangka langsung membawa kabur motor milik korban,” jelas Kerryanto. Penjaga losmen yang curiga sempat menanyai tersangka, namun berkilah sepeda motor terse-

Mengakungaku Sebagai Kenalan

dian itu menimpa salah seorang gadis sebut saja namanya Melati, pada hari Senin malam. Ceritanya, Siang sekitar jam 1, lelaki yang mengaku bernama Reza yang berwajah cukup ganteng ditambah dandanan klimis ini, menemui Melati di tempat kerjanya. Dalam obrolannya Reza secara meyakinkan mengaku bahwa dia kakak kelas satu tingkat di atasnya. Lantas ia menyebutkan teman-teman Melati satu angkatan satu persatu. Dan itu pun benar semua. Ini menambah keyakinan Melati bahwa Reza benar-benar kakak kelasnya di Lembaga Pendidikan Komputer tersebut. Ditunggui sampai usai jam kerja sekitar jam 4 sore, Reza diajak mampir ke rumah Melati. Di sinilah, di rumah Melati jurusjurus tipuan semakin meningkat. Dengan gaya bicara yang mena-

rik Reza mengaku kepada Melati dan ibunya bahwa saat ini dia tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai Asisten Sutradara di sebuah Pruduction House yang cukup terkenal. Begitu kelihatan sudah dipercaya segala omongonnya. Melati lalu diminta menemaninya untuk berkeliling kota dan nantinya juga akan ditraktir makan-makan. Denga rasa bangga Melati setuju saja dan menyanggupi tawaran itu. Karena tidak mempunyai sepeda motor sendiri Melati pun berusaha mencari pinjaman dan mendapatkannya. Sebelumnya Reza ini masih sempat juga meminjam HP Melati, dengan alasan dia tak membawa HP sendiri karena ia akan dikontak oleh bos dari Jakarta. Lalu kartu HP Melati diganti dengan nomor HP Reza. Lebih jauh demikian cerita Melati kepada

penulis. Setelah diajak makan-makan, itupun ternyata yang membayar makanan adalah Melati sendiri, perjalanan berkeliling-keliling kota dilanjutkan sampai ke arah luar kota. Di tengah perjalanan, operasi pencurian sepeda motor ini mulai dijalankan. Pada saat itu kurang lebih sudah jam 9 malam. Keadaan sepi dan pas di tengah sawah mendadak motor berhenti seperti mogok. Maka Reza menyuruh Melati turun dulu. Begitu Melati turun dari sepeda motor, Reza langsung tancap gas melaju dengan kencang. Melatipun ditinggalkan sendirian di tengah sawah yang sepi. Jauh dari perumahan penduduk dan dalam keadaan bingung. Untung saja masih ada orang yang melintas di jalan itu. Pada akhirnya Melati mendapat perto-

longan dan ia dibawa ke Polsek. Singkat cerita, karena kehendak Tuhan, Reza dengan sepeda motor curiannya mengalami kecelakaan. Akhirnya karena kecelakaan itulah dia tertangkap. Ia kemudian diinterogasi oleh polisi. Dalam pengakuannya ia mengenal semua tentang diri Melati sang korban dari sebuah buku memori. Dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa komplotan curanmor model baru ini bermarkas di kota Jombang. Sedang gadis Melati ini menurut pengakuan pelakunya adalah korban yang ke-25. Maka sekali lagi masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap orang yang tiba-tiba datang dan mengaku sudah mengenal diri kita. Mengaku sebagai kawan lama padahal kita sama sekali belum mengenalnya. (TIM)

nita muda dan cantik. Dia meminta diantar ke Malioboro. Karena Arie pemuda yang ramah, langsung menyanggupi dan membonceng wanita muda bertubuh bahenol dan berparas ayu itu, menuju Malioboro. Namun di tengah perjalanan yang sepi, wanita tersebut meminta berhenti dan turun sejenak. Katanya matanya kelilipan kena debu. Setelah sepeda motor berhenti, si cewek berusia sekitar 23 tahunan itu memang terlihat sedang membersihkan debu di matanya. Dia meraih bagian bawah kaosnya untuk melap matanya. Pada saat bersamaan, Arie melihat puting payudara wanita tersebut. "Mbakyu maaf, itu susu nya kelihatan. Kok enggak pakai bra

ya?” ujar Arie. Si cewek itu bukannya malu saat ditegur, malah menawari kalau mau silahkan. Tanpa pikir panjang lagi, Arie langsung mengemut (nenen) payudara wanita itu. Namun apalah daya. Sesudah mengemut payudara yang sudah diolesi oleh obat bius itu, Arie mendadak pingsan. Dalam kondisi tak sadarkan diri, wanita tersebut membawa kabur sepeda motor Arie. Begitu sadar, Arie hanya bisa diam membisu, mengenang kejadian yang baru saja dialaminya. Kejadian ini merupakan pengalaman yang amat beharga. Jangan asal nenen. Sikapi dengan pikiran positif. Jangan nenen sembarangan ingat waspadalah, (TIM)

Menukar Nomor Polisi

motor yang diincar letaknya jauh dari loket pembayaran parkir. Setelah menemukan motor yang sesuai, pelaku akan menukar plat nomor yang terpasang dengan plat nomor yang dibawanya. Setelah terpasang maka pelaku akan aman saat keluar dari loket parkir, karena motor yang ditumpanginya telah sesuai dengan STNK. Sementara tiket parkir yang diminta akan dibilang hilang. Atas hilangnya tiket parkir, pelaku hanya akan dikenakan denda terbesar Rp50.000. Tentu saja cara ini memerlukan waktu dan persiapan yang matang. Untuk menghindarinya, parkirlah di tempat yang terawasi oleh petugas parkir dan gunakanlah kunci ganda. (TIM)

WASPADALAH !!!, terhadap orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya yang tiba-tiba mengaku sebagai teman satu angkatan alumni. Atau ia mengaku sebagai kakak kelas dan bersikap sok akrab dengan kita; sepertinya dia memang benar-benar sudah sangat mengenal diri kita. Karena, ujung-ujungnya dia malah menipu lalu mencuri sepeda motor dan dibawa lari. Keja-

Nenen Bius ADA CERITA lain tentang curanmor yang patut diwaspadai. Kisahnya, seperti berikut ini. Nasib apes menimpa pengusaha warnet di Jogjakarta. Usai ngemut (nenen) payudara wanita, dia langsung pingsan. Sepeda motornya dibawa kabur. Arie, demikian sapaan korban, pada malam hari hendak pulang seusai main basket. Tiba-tiba dia dihampiri seseorang yang baru turun dari angkutan umum. Kebetulan yang turun itu seorang wa-

MODUS kejahatan curanmor lainnya adalah dengan menukar nomor polisi. Modus ini digunakan untuk para pencuri sepeda motor di mall yang dijaga oleh jasa parkir. Pelaku datang ke mall dengan membawa plat nomor berikut STNK asli. Pelaku akan mencari sepeda motor bertipe sama dengan yang tertera di STNK. Biasanya sepeda

but hanya digunakan ke pasar tak jauh dari losmen. Selanjutnya sepeda motor curian itu diserahkan dan dibawa kabur Cipto yang menunggu tak jauh dari losmen. Sementara itu, korban yang baru terbangun dan melihat sepeda motornya raib langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. “Tidak berselang lama, kami melakukan pencarian tersangka dan menangkapnya di tempat biasa mangkal,” katanya. “Saya kira ini modus baru. Tersangka diduga bukan kali ini saja melakukan aksi seperti ini, mungkin sudah beberapa kali. Kasus ini masih kami dalami,” terangnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Merry dititipkan di ruang tahanan wanita Satreskrim Polrestabes Bandung. “Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHPidana mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman lima tahun penjara. Sementara kekasihnya, Cipto masih buron,” tegasnya. (TIM)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

SUMUT / ACEH

Pemko Medan Siapkan 151 Titik Pasar Murah MEDAN - Pemko Medan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4 miliar lebih untuk subsidi pasar murah yang akan digelar di 151 titik di Kota Medan.

Tim Bandar Magodang-A

Tim Voli Bandar Magodang-A Gunduli Panombean BINTANG BAYU - Tim Bola Voli Bandar Magodang-A yang dimotori Heri Ramadhani menggunduli Tim Panombean 3-0 (tiga set langsung) pada turnamen Bola Voli Ramadhan Cup-1 yang diprakarsai Pemerintahan Desa Bandar Magodang. Sementara pertandingan sebelumnya Kongsi-6 menjadi juara ketiga usai mengalahkan Marihat Dolok. Usai pertandingan dan penyerahan hadiah para pemenang, Kades Bandar Magodang Burhanuddin ST didampingi Ketua Panitia Joni Asmara kepada KPK Pos mengatakan, turnamen digelar sejak 9 sampai 23 Juni lalu. Ada delapan tim yang turut ambil bagian dan dibagi dalam dua grup

dengan system jumpa. Kedelapan tim adalah, Bandar Magodang-A, Bandar Magodang-B, Gudang Garam, Kongsi-6, Marihat Dolok, Huta Durian, dan Pergajahan Kahan. Selain tropy, kepada pemenang pertama hingga ke empat panitia memberikan sedikit uang pembinaan sebesar Rp600 Ribu sampai Rp200 Ribu. "Dana kita peroleh dari berbagai pihak yang peduli dengan kegiatan ini. Kita sangat berharap hendaknya ada orang atau pihak yang peduli dengan remaja terlebih bidang olahraga. Apalagi Calon Legislatif, jangan menunjukkan kepedulian saat mau Pilleg saja, tunjukkan jauh sebelumnya," ujar Burhanuddin ST. (ARM)

Siswa Kaputama Binjai Terima Asuransi Kematian BINJAI - Bumida PT Asuransi Umum yang merupakan anak perusahaan Bumiputera memberikan klaim asuransi kepada mahasiswa Kaputama Binjai yang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan roda dua sekitar sebulan lalu di kawasan Kwala Begumit, Langkat. Bantuan kecelakaan yang diserahkan pihak Bumida diterima oleh Ketua STMIK Kaputama Devi Yendrianov SCom MSi, dan selanjutnya diserahkan kepada Waspada orang tua Sudrajad (21) korban laka lantas dan disaksikan Koordinator Bumida Cabang Binjai Heni Ramawati dan Puket III Kaputama Ediaman Manik di ruang Ketua STMIK Kaputama Binjai, Senin lalu. Ketua STMIK Kaputama Binjai Devi Yendrianov mengatakan pihaknya sejak sepuluh tahun bekerja-

sama dengan asuransi Bumida sudah memberikan santuan kepada 5 mahasiswa yang meninggal dunia, dan puluhan orang yang menjalani perobatan di rumah sakit. "Keanggotaan mahasiswa Kaputama di asuransi Bumida tidak membayar cicilan, semua ditanggung STMIK Kaputama yang diambil dari uang kuliah. Asuransi merupakan fasilitas mahasiswa yang disediakan pihak kampus," ujar Devi. Koordinator Asuransi Bumida cabang Binjai Heni Ramawati menjelaskan, kantor perwakilan Bumida berada di Jalan HM Yamin No. 216 Medan dan berdiri tahun 1969. Pembayaran atau klaim kepada Sudrajat seluruhnya sebesar Rp5,5 juta. "Dengan rincian Rp5 juta untuk asuransi kecelakaan dan Rp500 Ribu untuk pemakamannya," ujar Heni. (SBR)

Alwi, Juara Festival Layang-layang Sergai SEI RAMPAH - Kekayaan objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terutama keindahan alam baharinya sangat potensial mengundang minat para investor baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di tanah bertuah negeri beradat ini. Berbicara objek wisata bahari, wilayah Pantai Cermin sebagai kawasan pantai yang sudah cukup terkenal di Provinsi Sumut dari dahulu hingga sekarang, untuk itu kepada stakeholders dan pihak yang terkait agar terus menjaga kebersihan, pelayanan dan keamanannya demi memberi rasa nyaman dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di daerah ini. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Erry Nuradi, yang didampingi Plh. Bupati Sergai Soekirman saat membuka secara resmi Festival Layang-Layang Tingkat Kabupaten Sergai yang ditandai dengan penaikkan layangan, yang dilaksanakan di obyek wisata bahari Pantai Pondok Permai Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Minggu. Turut hadir dalam acara itu, jajaran Unsur FKPD

Sergai, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua GOPTKI Hj Marliah Soekirman, para Kepala SKPD dan Camat Pantai Cermin, pengurus ICMI Pusat Marwah Daud Ibrahim dan pengusaha Pondok Permai Asom serta ratusan masyarakat sekitar. Wagubsu Erry Nuradi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya event tersebut. Sejak tahun 2005 silam festival layang-layang sudah menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sergai. Dalam kesempatan yang sama Plh. Bupati Sergai Soekirman menjelaskan bahwa di sejumlah daerah maupun negara lain, seperti di provinsi Bali permainan layang-layang sudah menjadi simbol kebanggaan. Sementara Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM melaporkan, bahwa tujuan festival layang-layang ini untuk melestarikan budaya membuat dan bermain, event ini juga sengaja digelar dengan tujuan agar memotivasi lagi para pengrajin layanglayang untuk berkreasi kembali dan diharapkan memancing hasrat wisatawan untuk berekreasi disini, jelas Joni Walker. (ARM)

Subdisi ini diberikan guna membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu untuk membeli bahan kebutuhan pokok dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1434 H. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga menyusul kenaikan harga

BBM. ''Pasar murah ini rencananya kita buka pada 1 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, bertepatan Hari Jadi ke-423 Kota Medan,'' kata Plt Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi. Didampingi Asisten Ekbang Ir Qamarul Fattah, Asisten Umum Ikhwan Habibi

Daulay SH, Kadis Kominfo Darusalam Pohan, Kadisperindag Syahrizal Arif, Kadis Koperasi dan UMKM Tunggar Harahap, Kadis Bina Marga Khairul Syahnan, Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP dan Camat Medan Baru Mopul S, Eldin menjelaskan pasar murah ini merupakan program rutin Pemko Medan yang digelar untuk membantu masyarakat dalam menyambut datangnya hari besar keagamaan. ''Kebetulan menjelang

datangnya bulan suci Ramadhan, pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan ini tentunya akan berimbas dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Jadi kita berharap dengan kehadiran pasar murah ini, masyarakat dapat terbantu untul membeli bahan kebutuhan pokok. Sebab, bahan kebutuhan yang dijual di pasar murah telah kita subsidi sehingga harganya jauh lebih murah dari pasaran,'' ungkapnya.

Di samping itu, tambah Eldin, penyaluran beras miskin (raskin) untuk tahun ini dilakukan 15 kali, biasanya hanya 12 kali dalam setahun. Eldin merencanakan, penyaluran raskin jelang Hari Raya Idul Fitri akan dilakukan 2 kali sehingga sangat membantu masyarakat. Kemudian, lanjutnya, instansi terkait juga akan mengawasi pasokan bahan kebutuhan pokok sehingga para pedagang tidak sesukanya menaikkan harga. (VIN)

Plh. Bupati Sergai Resmikan Masjid AL Baroqah Besar II Terjun

Polres Sergai Adakan Khitanan Massal SERGAI - Dalam kaitan menyambut HUT Bhayangkara ke 67 Polres Sergai melaksanakan kegiatan Bakti Kepolisian khitanan massal yang dilaksanakan, Selasa (25/6), dengan jumlah peserta 198 orang anak laki laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lina Sari (10) dari Kec.Pantai Cermin. Ketua panitia HUT ke 67 Bhayangkara Kabag Ops Polres Sergai Kompol Moch Risya Mustario SH S.IK dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang

KHITANAN - Menyambut HUT Bhayangkara, Polres Sergai melaksanakan khitanan massal. (KPK POS/ARM)

membantu pelaksanaan khitanan massal tersebut. Sementara Paimin mewakili orang tua peserta khitaan massal mengatakan, apa yang dilakukan merupakan contoh kepedulian moral Kapolres Sergai

AKBP Arif Budiman. Sedang Kapolres mengatakan khitanan massal yang dilakukan jajaran Polres Sergai merupakan yang ketiga kalinya. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut. (ARM)

BKM Al Hasanah Gelar Khitan Massal dan Donor Darah TEBINGTINGGI - Badan Kenaziran Mesjid (BKM) Al Hasanah Jalan Kartini Kelurahan Tebingtinggi Lama Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi menggelar kegiatan bakti sosial khitanan (sunat) massal bagi warga kurang mampu dan donor darah, Minggu, di Jalan Basuki Kelurahan Tebingtiggi Lama. Kegiatan yang merupakan rangkaian Hari Jadi ke 96 Kota Tebingtinggi itu dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dihadiri Camat Padang Hilir, Ferry Fernando Lubis SSTP M.Si, Lurah Tebingtinggi Lama H Amir Hasan BA, tokoh masyarakat H Amril Harahap, Ketua PWI Perwakilan Tebingtinggi Azman MS Harahap dan undangan lainnya. Walikota Tebingtinggi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BKM Al Hasanah Kelurahan Tebingtinggi Lama yang telah melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal terhadap warga kurang mampu dan donor darah. ”Saya

atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Tebingtinggi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BKM Al-Hasanah yang bersedia untuk melaksanakan bakti sosial yakni mengkhitankan massal bagi warga kurang mampu dan melaksanakan donor darah dalam memperingati Isra’ Mi’raj dan menyambut Bulan Suci Ramdahan 1434 H”, kata Umar. Dikatakan, bahwa sunat (khitan) itu hukumnya wajib bagi umat Islam laki-laki, karena sunat itu tujuannya adalah untuk kebersihan dan kesehatan bagi umat islam itu sendiri. Sehingga banyak umat di luar Islam yang juga melakukannya. Tokoh masyarakat Kelurahan Tebingtinggi Lama, H Amril Harahap dalam sambutanya mengajak masyarakat Tebingtinggi untuk lebih peduli terhadap ummat terutama bagi warga kurang mampu. Untuk itu diharapkannya kegiatan bakti social seperti sunat massal dan donor darah yang dilaksanakan BKM Al Hasanah kedepannya

dapat lebih ditingkatkan. Sebelumnya, Ketua Panpel Fahruddin Siregar SH menyampaikan, kegiatan bakti sosial khitanan massal dan donor darah digelar dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj 1434 H sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan serta peringatan Milad (hari jadi) Kota Tebingtinggi ke- 96. Sedangkan jumlah warga kurang mampu yang dikhitan massal-kan sebanyak 55 orang terdiri dari warga Kelurahan Tebingtinggi Lama, Satria, Tambangan dan Kelurahan Bagelen. Untuk donor darah pesertanya sebanyak 30 orang. Acara ditandai dengan pemberian bingkisan kepada pantia Madrasah Nur Hasanah oleh BRI Kantor Cabang Tebingtinggi kepada BKM Al Hasanah berupa kitab suci Al-Quran yang diserahkan oleh Sekdako H Johan Samose Harahap SH MSP dan pemberian tali asih kepada peserta sunat massal secara simbolis yang diserahkan Walikota Tebingtinggi. (RS)

SERGAI - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyambut baik pembangunan tempat ibadah seperti Masjid. Masjid merupakan rumah ibadah bagi umat muslim yang dapat menciptakan suasana sejuk dan sebagai sarana pemersatu dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu juga dapat menambah serta mendorong masyarakatnya untuk beribadah dengan mendirikan sholat berjamaah, mengadakan pengajian majelis taklim dan pengajian al-Qur’an. Demikian dikatakan Plh. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman disaksikan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kepala BKD Drs. Ahmad Zaki MAP, Kabag Kessos Ikhsan AP, Camat Pantai Cermin A.Yasir Nasution SSos, para Kades, Tokoh agama, Ibu-ibu pengajian dan perwiritan, ormas serta seluruh elemen masyarakat pada peresmian Masjid Al-Baroqah yang dirangkaikan dengan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Dusun VI Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu. Lahan beserta bangunan masjid yang sudah diwakafkan oleh Hj Salmah, Dra. Hj Khairita SH dan Drs. H Khairul Sani tersebut untuk masyarakat muslim khususnya Desa Besar II Terjun umumnya Kabupaten Sergai agar dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya dan hendaknya juga dapat difungsikan secara luas sehingga mencakup semua aspek kehidupan yang bernuansa Islam, kata Soekirman. Dalam kesempatan yang sama yang mewakili para pewakaf H. Erwin Pelos menjelaskan bahwa nama Al-Baroqah bagi masjid yang baru diresmikan ini khusus dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat Dusun VI Besar II Terjun. Untuk kedepan harus dijaga, dirawat dan dimakmurkan, sebab ini merupakan tanggung jawab bersama bagi kita umat Islam. (ARM)

TERIMA BALE - Plh. Bupati Sergai Soekirman menerima bale dari Hj Salmah, Dra Hj Khairita SH dan Drs H Khairul Sani pada acara peresmian Masjid Al-Baroqah. (KPK POS/ARM)

Kontes Kicau Burung Meriahkan Hari Jadi Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Sejumlah daerah diantaranya, Tebingtinggi, Medan, Siantar, Kisaran, Deli Serdang, Sergai, Binjai dan Aceh ikut memeriahkan Hari Jadi Kota Tebingtinggi ke 96 melalui Kontes Kicau Burung yang digelar, Minggu, di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi. Acara ini dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM. Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, untuk mengurus dan merawat burung yang berkualitas dan memiliki nilai jual bukanlah pekerjaan mudah, karena harus memiliki kesabaran terutama dalam memberikan makanaan dan sangkarnya sehingga burung tersebut tetap memiliki suara kicauan yang indah. “Orang-orang yang ikut dalam komunitas burung berkicau adalah orang-orang yang tidak mudah emosional dan memiliki jiwa kesaba-

ran,” kata Umar Zunaidi. Dengan adanya pameran/ kontes burung berkicau, kata Umar Zunaidi, ini membuktikan bahwa kota Tebingtinggi cinta terhadap lingkungan dan cinta terhadap keindahan. Untuk itu wali-

kota berharap agar kegiatan ini tetap berlanjut untuk tahun depan dan lebih meriah. Sebelumnya, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK mengucapkan terima kasih kepada panitia

yang telah menyelanggarakan kontes burung berkicau dalam menyambut Hari Jadi ke 96 Kota Tebingtinggi dan HUT Bhayangkara ke 67 tahun 2013. “Meskipun kegiatan kontes burung berkicau digelar

secara terburu-terburu oleh pantia penyelenggara, tapi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Hal itu terbukti tingginya peserta komunitas burung berkicau untuk mengikuti pameran/ kontes burung berkicau yang digelar di Kota Tebingtinggi ini,” kata Kapolres. Pantauan di lapangan, pameran/kontes burung berkicau yang digelar di kota Tebingtinggi diantaranya adalah burung Murai Batu, burung kacer dan burung Love bird. Sedangkan untuk lomba kontes kelas utama burung murai batu juara I dan II diraih peserta dari Medan atas nama Amin Prima dan Adek, serta Juara III dari Siantar atas nama pemilik burung, Rizki. Sedangkan kontes untuk burung Kacer, Juara I dan II dari kota Medan dengan pemilik burung Amrizal dan Ivan Pane, serta juara III atas pemilik burung Dedi. (RS)

KPK POS

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

Gampong Kuala Peudawa Puntong Terancam Tenggelam ACEH TIMUR - Sedikitnya 23 unit rumah warga rusak akibat hantaman ombak besar imbas dari cuaca ekstrim yang belakangan melanda pantai Idi, di Gampong Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Lima diantaranya mengalami rusak berat dan terpaksa menginap di tenda darurat yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Keuchik Kuala Peudawa Puntong, Saifuddin saat ditemui, Selasa mengharapkan, agar Pemerintah Daerah segera mengantisipasi hal seperti ini yang kerap terjadi. Karena kalau dibiarkan terus terjadi, gampong itu akan

tenggelam. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dalam waktu dekat Gampong Kuala Peudawa Puntong yang notabenya kawasan pesisir akan tenggelam. Apalagi badan jalan antara desa juga sudah mula dikikis,” ujarnya. Dia juga menambahkan, hendaknya pemerintah segera membangunan tanggul pemecah ombak sepanjang 3 kilometer sepanjang pesisir Gampong Kuala Peudawa Puntong. Pasalnya, setiap pasang purnama tiba warga terus mengungsi. Bahkan terkadang tengah malam harus mengangkut segala peralatan dan perabotan rumah ke rumah tetangga. “Tanggul pemecah ombak sebelumnya memang ada namun sekarang sudah rubuh, karena rancangan awal kurang sesuai dengan kebutuhan di pesisir,” terang Saifuddin.

Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib didampingi Plt. Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Timur, T. Amran menjelaskan, pihaknya segera melakukan rehabilitasi rumah yang rusak dan permohonan ke pusat. ”Kita berupaya melakukan rehabilitasi rumah warga yang rusak secepatnya dengan menggunakan APBN tahun 2013. Untuk pembangunan tanggul pemecah ombak yang akan menjadi benteng dari ancaman abrasi pantai yang lebih luas, kita akan mengusulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Negara (BPBN) di Jakarta,” katanya. Bupati berkomitmen akan membangun tanggul pemecah ombak sepanjang 3 kilometer. Hal tersebut dinilai mendesak mengingat badan jalan juga sudah mulai amblas disejumlah titik. Kondisi tersebut dinilai membaha-

yakan pengguna jalan, terutama pada malam hari. “Pemkab Aceh Timur tidak akan tinggal diam, namun masyarakat juga harus memahami bahwa untuk melakukan pembangunan membutuhkan waktu dan tenaga,” terangnya. Adapun rumah yang rusak berat akibat pasang purnama diantaranya milik Usman Basyah, Muhammad Faisal dan Nurdin M. Daud. Ketiga Kepala Keluarga (KK) ini sudah mengungsi ke tenda yang disediakan berjarak sekitar 30 meter dari bibir pantai. “Total rumah yang rusak akibat pasang purnama ini 23 unit, dengan rincian 10 unit di Dusun Barat, 8 unit di Dusun Timur dan 5 unit di Dusun Tengah, Gampong Kuala Peudawa Puntong,” kata Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Idi Rayeuk, Rahmad Hidayat. (BSO)

Penutupan Turnamen Perisai Cup II Meriah RANTAUPRAPAT - Turnamen sepak bola U 21 Perisai Cup II di meriahkan oleh Keybord Suarsair tampak meriah serta penuh keakraban di antara para kawula muda dalam penyerahan hadiah pemenang pada Sabtu malam di Lapangan bola kaki Perisai. Turnamen Perisar Cup II yang disponsori masyarakat setempat diikuti 20 tim dari seputaran kota Rantauprapat. Turnamen ini dimenangkan tim Garuda FC dari gabungan Kelurahan Padang Matinggi dan Air Paing. Pemenang ke dua SR Fc (Sigambal Ranto), Pemenang ketiga Simpang Mangga Kelurahan Bakaranbatu, Top Score diraih oleh Romi dari Garuda FC. Pada pertandingan final, Kamis, antara Garuda FC vs SR FC dimenangkan Garuda FC dengan skor 2-0. Penyerahaan piala dilakukan tokoh masyarakat Hasanuddin Hasibuan dan H. Togu Siregar mewakili para donatur warga Rantauprapat mengatakan, turnamen Perisai Cup dilaksanakan untuk

Tingkatkan Ketaqwaan Melalui Sholat BATUBARA - Pemerintah Kabupaten Batubara

menjalin keakraban antara masyarakat dan membina para generasi muda untuk meningkatkan prestasi sepakbola. "Para anak muda diharapkan tampil dimasa yang akan datang membawa ha-

rum nama daerah dan diharapkan bisa maju ditingkat nasional," ujar Hasanuddin Hasibuan. Ketua Panitia Mulia Tambunan dan Sekretaris Radi Alamsyah, mengucapkan terimakasih pada donatur dan

seluruh masyarakat dan semua tim yang bermain fair dan terlaksana dengan aman dan tertib. "Kiranya di masa yang akan datang dapat dilaksanakan lebih baik dan lebih meriah," ujar Radi Alamsyah. (HAH)

memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di lapangan sepakbola desa Siajam Sei Balai. Acara dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi, ketua Majelis Ulama Indonesia Batubara H.Ghozali Yusuf Lc, ketua IPHI H.Sabarudin Lc, tokoh agama, pemuda, masyarakat se Batubara. Isra Miraj merupakan

suatu mujizat yang harus disyukuri. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menjalankan wajib Shalat lima waktu. Drs Syahrizal Anas Lubis MA dalam tausyiahnya mengatakan, Sholat inilah yang menyalamatkan kita diahirat. Maka, sudah seharusnya kita bersyukur atas mukjizat yang diberikan Allah SWT. Isra Miraj merupakan peristiwa

paling bersejarah bagi umat Islam di dunia. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan sudah saatnya kita juga memahami apa yang dimaksudkan dengan sholat wajib lima waktu. "Tegakkan sholat karena sesungguhnya Sholat merupakan tameng untuk menghindarai segala perbuatan keji dan mungkar,” pungkasnya. (SAHREL)

PTPN I Laksanakan Operasi Katarak Gratis yang sama Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid mengatakan, Pemerintah Kota Langsa memberikan apresiasi yang besar atas pelaksanaan program operasi katarak gratis kepada masyarakat. Operasi Katarak Gratis Menurutnya ada tiga hal penting dalam kehidupan manusia. “Pertama hidup sehat. Kedua, pendidikan dan ketiga sejahtera secara ekonomi.” Untuk itu Marzuki berharap peran

BATUBARA - Ciri khas masakan daerah Batubara harus dilestarikan. Saat ini masih banyak masakan tradisionil yang ada di daerah pesisir ini sulit didapatkan seperti gulai kelongkong, anyang kepah, kue dangai, pelito daun, lempeng torak, karas-karas dan berbagai makanan lain. Ini menjadi pekerjaan kita secara bersama untuk menggali kembali potensi masakan dari warisan nenek moyang kita. Ada rezeki istimewa dari Allah SWT dalam menjelang dan memasuki bulan Ramadhan. Oleh karenanya manfaatkan momentum ini secara bersama. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM saat membuka acara pesta tapai dan ramadhan pesisir fair didesa Dahari Selebar-Talawi, yang dihadiri unsur Muspida, ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dan anggota,

asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat, tokoh agama,masyarakat se Batubara. Panitia penyelenggara H.Prayetno SH MAP yang juga kadisbudparpora menjelaskan, bahwa kegiatan tradisonil yang sudah secara turun temurun dilaksanakan ini akan berakhir menjelang Idul Fitri. Di mana pada 2 hari menjelang bulan suci Ramadhan diadakan kegiatan "memegang"atau memotong kerbau. Hampir 300 meja kios ditambah beberapa kantin berjualan memanfaatkan suasana ini. Kegiatan ini sekaligus menggali potensi pengrajin makanan tradisionil untuk pengembangan wisata kuliner dan peningkatan perekonomian rakyat menuju kesejahteraan. "Dalam bulan Ramadhan kami mempersiapkan acara berbuka puasa secara bersama," pungkasnya. (SAHREL)

Wirit Akbar Raya Kahean Lancar SIMALUNGUN - Pengajian Akbar Keluarga Sakinah (PAKS) Kecamatan Raya Kahean mengadakan wirit akbar dan sekaligus memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW yang diadakan di Nagori Amborokan Panei Raya, persisnya di lapangan SD Negeri 091715 Pani Raya, Minggu, berlangsung aman dan lancar. Hadir pada acara tersebut antara lain Nurhayaty Damanik Wakil Bupati Simalungun, Sahmidun Saragih SSos Calon Anggota DPRD Sumut yang juga pembina PAKS Simalungun berserta rombongan dan sekcam Raya Kahean Zainal Arifin Damanik SAg, Pangulu Nagori Amborokan Panei Raya Aliasmen Purba dan juga ketua PHBI Kecamatan serta tokoh masyarakat dan undangan. Zainal Arifin Damanik mewakili Camat Raya Kahean dalam sambutannya mengatakan, melalui pengajian ini tentu dapat meningkatkan ukhuwah Islam di kecamatan ini dan Simalungun umumnya. Sementara Wakil Bupati Simalungun Nurhayaty Damanik mengatakan, merasa kagum atas kekompakan perwiritan yang ada di kecamatan Raya Kahean. Sewaktu pertemuan di Parapat rombongan dari Raya Kahean juga hadir dengan jumlah yang banyak. Sedangkan Sahmidun Saragih selaku pembina PAKS mengingatkan, agar para remaja meningkatkan iman dan taqwa karena maju mundurnya suatu negara itu adalah di tangan remajanya. Sementara itu, sebelumnya bertempat

WISUDA - Ibu Bupati saat mewisuda tammatan PAUD. (KPK POS/JES)

di lapangan SD 091715 Panei Raya Nagori Amborokan Panei Raya dilaksanakan pelepasan PAUD se Kecamatan Raya Kahean yang terdiri dari 15 PAUD dari 14 Nagori. Sebanyak 270 muri PAUD se Kecamatan Raya Kahean dilepas Bunda PAUD Kabupaten Simalungun Ny Erunita RJR Saragih. (JES)

SMAN 1 Tigalingga Peroleh Piala Education Award 2013

HADIAH - Penyerahan hadiah kepada para pemenang turnamen sepak bola U 21 Perisai Cup II. (KPK POS/HAH)

LANGSA - PT Perkebunan Nusantara I melaksanakan bakti sosial operasi katarak yang kegiatannya dipusatkan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Langsa, Sabtu. Untuk mensukseskan kegiatan operasi katarak PTPN I bekerjasama dengan dokter mata dari Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Umum Langsa. Ramadhan Ismail, Direktur SDM & Umum PTPN I mengatakan, operasi katarak gratis ini merupakan kepedulian terhadap masyarakat melalui Program BUMN Peduli Kesehatan. Dikatakannya, calon pasien peserta operasi katarak telah direkrut oleh tim dokter beserta staf dan tim PTPN I beberapa waktu lalu dengan cara mendatangi desa-desa dan puskesmas di Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. “Sebanyak 55 orang penderita katarak dari Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang hari ini akan dioperasi oleh tim dokter. Pasien dari Aceh Timur terdiri dari desa Paya Bili, Desa Alue Gadeng, Desa Keude Birem. Pasien dari Langsa terdiri dari Desa Sungai Pauh, Desa Simpang Lhee, Desa Matang Seulimeng, Desa Payabujok Seulemak. Sedangkan dari Aceh Tamiang terdiri dari Desa Tanjung Seumantoh, Desa Pandan Sari,” Ramadhan Ismail menguraikan. Sementara itu pada kesempatan

Ciri Khas Masakan Daerah Harus Dilestarikan

serta PTPN I yang lebih besar lagi. Hendaknya penyaluran dana CSR kedepan dapat diverifikasi pada bidang lainnya seperti pendidikan dan sosial kemasayarakatan, ekonomi dan sebagainya. Turut hadir pada acara ini Manajer Kebun Baru, Manajer Kebun Lama Dandim Aceh Kepala Dinas Kesehatan Langsa, Askes serta Kepala Kampung yang warganya menjalani operasi katarak. (YANTO)

KATARAK - PTPN 1 melaksanakan operasi katarak gratis bagi masyarakat Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. (KPK POS/ YANTO)

SIDIKALANG - SMAN Tigalingga mendapatkan piala dan piagam bertaraf International yakni dalam hal sekolah berprestasi (Education Award 2013). Perasaan gembira dan bangga juga bersyukur kepala SMA N 1 Tigalingga diungkapkan karena tidak menyangka akan mendapatkan beberapa piala dan piagam juga medali ke sekolah yang dipimpinnya. Demikian ungkapan awal kepala sekolah ini saat diwawancarai di ruang kerjanya.Drs Budiman Tambunan selaku Kepala Sekolah mengatakan, 8 Juni 2013 sekolahnya mendapatkan piala International Human Resources Development Program (IHRDP) yang merupakan piala bertaraf internasional dalam bidang pendidikan. Sebagai kepala sekolah dirinya juga mendapatkan Piala beserta piagam untuk kepala sekolah berprestasi yakni piala dan piagam In Appreciatian Of Dedication The Best And Leader. Mengenai penilaian, dikatakannya, pihak sekolah tidak mengetahui pada saat kapan datangnya. Namun pihaknya yakin penilai utusan UNESCO yang berada di Indonesia telah menilai dengan cara mereka,yang jelas mereka sudah professional, ujarnya. Pada saat bersamaan dikatakannya, dua orang siswa SMAN 1 Tigalingga juga mendapatkan piala dan medali yang diberikan oleh Perguruan Tinggi UGM. "Hal ini sangat membantu bagi para siswa yang ingin melanjutkan keperguruan tinggi karena terlihat adanya jalur pintu masuk siswa kita," tambahnya. Dijelaskannya, saat ini lulusan SMAN

1 Tigalingga yang masuk Perguruan Tinggi sebanyak 42 orang, Bidik misi 5 orang dan Telkom 12 orang. Budiman Tambunan mengatakan, keberhasilan sekolah ini meraih prestasi hal ini tidak terlepas dari peran serta para guru, siswa juga orang tua siswa. "Kita patut bangga dengan penghargaan yang kita terima begitu juga dengan jumlah siswa yang masuk ke perguruan tinggi saat ini," tambahnya. Kepala sekolah ini juga mengharapkan agar para pelaku pendidikan di sekolahnya dapat melaksanakan tugas sebagai tang gung jawab dengan secara sadar dalam mengembangkan dalam melaksanakan perannya didunia pendidikan, untuk menjadikan anak didik menjadi anak yang berprestasi dan kelak berguna bagi Nusa dan Bangsa.(NDK)

Drs Budiman Tambunan Kepsek SMAN 1 Tigalingga

Peserta UN SD Kecamatan Hilimegai Lulus Seratus Persen NISEL – Sebanyak 8 Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2013 lulus seratus persen. Kepala SD Negeri 078551 Soledua, Foliaro Giawa yang dihubungi KPK Pos di ruang kerjanya kemarin mengatakan, di bawah kepemimpinan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai, Fo’arota Waruwu, S.Pd mutu pendidikan mulai meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Terbukti pada tahun pelajaran 2012/ 2013 seluruh siswa SD dil ingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai berhasil. "Salah satunya adalah SD Negeri 078551 Soledua yang mana

murid kelas VI berjumlah 21 orang lulus seluruhnya," ujar Foliaro. Foliaro Giawa mengakui bahwa belum lama ini telah ada bantuan dari pusat untuk penambahan ruang belajar murid melalui dana Bock Grand sebanyak 3 lokal dan 1 gedung perpustakaan dan telah terlaksana dengan baik. Tetapi SDN Soledua masih belum bisa menampung siswa yang berjumlah 230 orang, sehingga dalam proses belajar mengajar terpaksa murid-murid belajar secara bergantian. "Kami di SDN Soledua sangat mengharapkan perhatian atasannya agar SDN Soledua dapat diprioritaskan untuk dialokasikan penambahan ruang belajar sebanyak 3 lokal termasuk pembangunan kantor kepala sekolah dan kantor guru," ujarnya. (YAGI/DERIS)

E D I S I 258 1 - 7 JULI 2013

KPKPOS Keluarga Besar

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN PENYELAMATAN KEKAYAAN DAERAH RIAU (LSM-GPKDR) Kabupaten Rokan Hilir

DAR I

AN I R ZA M KETUA GPKDR KAB.ROHIL

Keluarga besar

Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelamat Asset Daerah Riau (LSM-PADR)

Dari

CHAIRUDDIN Ketua Umum LSM-PAD Riau

Dari :

HIBURAN HALAWA,ST,M.Eng

BUALA ZEGA

KABID SUMBER DAYA AIR DINAS PU KAB. NIAS

DIRUT. PT MASA KARYA ABADI

SIMEON BOY ZANDROTO

DOLVIN KURNIAWAN

DIREKTUR CV HELEN

DIR. CV KURNIA UTAMA

HALAMAN 16

PLN Dumai Cuekin Keluhan Pelanggan DUMAI - Puluhan warga RT 09 Komplek Perumahan BTN Asri Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat yang merupakan pelanggan PLN Dumai belakangan ini mengeluh, dikarenakan sering terjadi turun naik arus listrik/spanning di perumahan BTN tersebut. Permasalahan turun naiknya arus listrik telah berlangsung dua bulan lamanya. Keluhan warga BTN, telah tiga kali dilaporkan melalui pelayanan teknik PLN Ibu Yuli. Namun laporan warga BTN tersebut ter-

kesan dicuekin oleh PLN. Pasalnya hingga saat ini arus listrik di komplek BTN Asri belum juga normal seperti biasanya. Petugas PLN saat ditemui KPK Pos di ruangan pelayanan teknik belum lama ini, membenarkan adanya kerusakan, pada trafo PLN di Jln. Meranti sehingga terjadi gangguan di komplek BTN Asri. Kerusakan trafo tersebut diinformasikan telah dilaporkan PLN Dumai ke kantor PLN Pekanbaru untuk mendapatkan pergantian trafo orijinel, namun hingga saat ini trafo yang dimaksudkan tak kunjung terealisasi. Untuk mengatasi gangguan menunggu mendapatkan perggantian trafo yang baru, petugas PLN menggunakan trafo mobil. Trafo mobil ini, sifatnya sementara, namun tidak menjamin tidak terjadi spaning, buktinya hingga saat ini kejadian spaning di komplek BTN Asri masih berlangsung. Akibat turun naik arus listrik di BTN Asri, sejumlah alat elektronik milik warga BTN seperti AC, Kulkas, Kipas Angin, rusak. "Kejadian spaning arus listrik di BTN dari pagi hingga malam hari," ujar Yayak warga BTN Asri belum lama ini. Menurut Yayak akibat sering terjadi spaning alat elektronik berupa kipas angin yang baru dibelinya 2 bulan lalu itu rusak. "Padahal arus listrik di rumah tempat tinggalnya tersebut berkapasitas 1300 watt, namun tidak mampu melayani alat penerangan dan kipas angin," ujarnya Yayak dan warga BTN akan mengumpulkan tan-da tangan untuk membuat pengaduan kepada PLN Pusat dan Kementerian ESDM agar Kepala Cabang PLN Dumai dan kroni-kroninya dicopot dari jabatannya, dikarenakan tidak adanya kepedulian terkait seringnya kejadian turun naiknya arus listrik di komplek BTN Asri, ujarnya Selain turun naik arus listrik, di Komplek BTN Asri juga kerab terjadi pemadaman, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Sementara jika pelanggan terlambat membayar, atau menunggak 1 bulan membayar, meski keterlambatan membayar rekening listrik itu dilaporkan, tanpa peringatan petugas PLN langsung mengambil tindakan melakukan pemutusan. "Yang jelas PLN mau menang sendiri,â&#x20AC;? katanya.(PUR)

PENGUMUMAN Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah, Swasta, TNI dan Polri bahwa yang tersebut dibawah ini : Nam a : JONY HARIANTO MRP Alamat : Tanjung Balai Bukan wartawan KPK POS. Yang bersangkutan telah memalsukan tanda tangan Pemimpin Redaksi dan stempel KPK POS untuk kepentingan pribadi. Serta menggunakan kartu pers KPK POS palsu. Dengan demikian segala tindak tanduknya diluar, tidak menjadi tanggungjawab kami. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar para relasi dan mitra kerja kami mengetahuinya. PIMPINAN