Epaper kpkpos senin edisi 3 juni 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

GRATIFIKASI SEKS DIJERAT UU TIPIKOR • DI HALAMAN

EDISI 254/ THN V 3 – 9 JUNI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

5

kolom REDAKSI

RAJA DAERAH TERKORUP

Terkait Kebocoran Dana BOS, BDB dan BDH MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara didesak agar segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST, terkait dugaan kebocoran anggaran di Pemprovsu yang berjumlah triliunan rupiah.

Dugaan kebocoran anggaran itu bersumber dari dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kita mendesak agar KPK dan Kejatisu segera periksa gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Ada dugaan anggaran dana BOS, BDB dan DBH di Sumut diselewengkan," ujar Koordinator aksi, M Fajar Daulay dalam orasinya.

Desakan agar KPK dan Kejatisu memeriksa Gatot disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Gerakan rakyat Daerah (Garda) Sumatera Utara, dalam aksinya pekan lalu. Hal senada juga disampaikan pegiat anti korupsi Sumut, yang mendesak agar KPK memeriksa Gatot Pujo Nugroho dan Sekda Pemprovsu Nurdin Lubis.

Sementara, seperti dikutip Starmedia Group, Direktur Biro Hukum Citra Keadilan Sumut Hamdani Harahap juga mendesak agar KPK segera • LANJUT KE HAL. 2

NISEL BANTAH JADI ANAK EMAS NIAS SELATAN menjadi penerima dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) terbesar dibanding empat daerah pemerintahan lainnya di Pulau Nias, seperti Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.

Namun demikian, Bupati » Idealisman Dachi Nias Selatan, Idealisman Dachi membantah hal ini karena adanya indikasi pemerintah provinsi memanjakan Nias Selatan.

"Bukan dimanjakan, ini tergantung

bagaimana kita menjual program.

Bagaimana keyakinan atasan program kita jalan atau tidak," katanya ketika ditemui di Hotel Grand Angkasa, Medan, Rabu.

Ia menyebutkan, penerimaan dana sebesar Rp52,1 miliar dari BDB tahun 2013 ini sepenuhnya menjadi amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kelak.

Menurutnya, besaran BDB yang diterima mereka tidak terlepas dari besarnya serapan anggaran di Nias Selatan pada tahun 2012 yang lalu.

Dimana serapan anggarannya mencapai 97 persen.

"Memang kita berdayakan semua, jadi saya kira ini tidak dimanjakan, jadi tergantung program," ujarnya.

MENGEJUTKAN, sebanyak 291 kepala daerah di Indonesia ternyata tersangkut kasus korupsi. Rasuah yang dulu hanya berada di lingkaran kekuasaan pusat, kini justru menjalar hingga ke daerah-daerah. Bisa jadi, korupsi juga sudah ada dari tingkat rukun tetangga. Duh gawat...

Seperti diutarakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ada 291 kepala daerah terlibat kasus korupsi sejak 2004 hingga Februari 2013. Selain itu, ada 1.221 aparatur negara yang ikut terlibat dalam berbagai kasus korupsi.

Korupsi kini sudah menjalar ke daerahdaerah. Dulu di zaman Orde Baru, korupsi hanya terendus di lingkungan pusat.

Sempat berharap dengan otonomi daerah agar kekuasaan tidak bertumpu di pusat, ujug-ujug malah nambah raja-raja daerah yang korup.

LANGGAR UU No. 17 TAHUN 2003 PENGAMAT Anggaran dan Anti Korupsi, Elfenda Ananda di Medan, Selasa, mengatakan penyaluran BDB ke Kab/Kota seSumut dinilai tidak berdasarkan keseimbangan fiskal serta tidak berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan. Gubsu sebagai pengawas penyaluran dana BDB dinilai melanggar UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.

Menurutnya, daerah yang mendapat BDB harusnya dilihat dari jumlah penduduk miskinnya,

luas willayah serta pendapatan daerahnya. Hal ini harus dilakukan agar terciptanya pemerataan prekonomian dan pembangunan.

Bukan sebaliknya seperti Nias Barat BDB nya tahun 2011 hanya Rp4 miliar tapi pada tahun 2013 bisa melonjak jadi Rp200 miliar.

"Di mana rasa keadilan dan kepatutan itu. Begitu juga Kabupaten Asahan Tahun 2011 BDB nya Rp15 miliar tiba-tiba pada • LANJUT KE HAL. 2

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Khairil Anwar (kiri) dan Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara mengenakan baju tahanan KPK desain terbaru usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/5).

KPK Periksa Sekda dan Anggota DPRD Madina

• LANJUT KE HAL. 2

bioFILE Nama Lengkap: H. Gatot Pujo Nugroho ST Agama: Islam Tempat Lahir: Magelang Tanggal Lahir: 11 Juni 1962 Istri: Sutiyas Handayani A.Md PENDIDIKAN SD Negeri di Magelang SMP Negeri 1 Magelang STM Negeri Magelang D3 Program Instruktur Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) Program Pasca Sarjana USU PEKERJAAN Gubernur Sumatera Utara (Sekarang) Komisaris PT Fasbiru (Sekarang) ORGANISASI Ketua DPW PKS SUmut (2006-2010) Dewan Penasehat FKPPI Sumut Dewan Penasehat DPW Pujakesuma Sumut

• LANJUT KE HAL. 2

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa beberapa orang saksi dalam dugaan kasus suap dana bantuan Bawahan Kabupaten Madina, Sumatra Utara.

KPK memeriksa dua ajudan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara yakni Irsal Fariadi dan Sahrul Harahap sebagai saksi "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar

Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu.

KPK juga menjadwalkan Ahmad Rifai Kabid Anggaran Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Daud Batubara Sekda Kabupaten Mandailing Natal, dan Khairul Anwar Daulay serta Muhamad Zein Anggota DPRD Kabupaten Madina.

• LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi BDB dan Kepentingan Politik DIREKTUR Biro Hukum Citra Keadilan Sumut Hamdani Harahap yang melaporkan dugaan proses penyimpangan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumut ke KPK, menegaskan, pihaknya mendesak agar KPK segera memproses dugaan penyimpangan pemberian dana Bantauan Daerah Bawahan (BDB) oleh Pemprov Sumut bagi 33 kabupaten/kota tersebut. ‘’Laporan kita sudah masuk dan dalam kasus dana Bantuan Daerah Bawahan (DBD) yang

kita laporkan tersebut ada ada dua motif penyimpangan, yang pertama motif mahar ada motif politik," kata Hamdani.

Dalam kasus tersebut KPK sudah menangkap satu orang, yakni Bupati Madina. "Kita sudah memiliki bukti permulaan yang cukup dan kuat. Sehingga KPK beralasan sekali jika memeriksa Gatot Puju Nugroho terkait hal ini," jelasnya.

Lanjut Hamdani, dalam pen• LANJUT KE HAL. 2

» Aktivis LSM Tuding

A

Proposal Pemko Dumai 'Bodong' DUMAI–Proposal Hilir prodak Pemerintah Kota (Pemko) Dumai terkait penyelesaian tanah hak pakai PT Caltex Pasifik Indonesia (CPI) yang disampaikan Pemko Dumai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dinilai "bodong".

» Kantor Walikota Dumai

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

KTIVIS LSM TPTMB2T Dumai menilai, apa yang diajukan Pemko Dumai ke Komnas HAM adalah proposal akalakalan, alias “Bodong”. Proposal hilir Pemko Dumai terdahulu ditolak Komnas HAM untuk dilakukan perbaikan atas materi yang disampaikan. Namun, lagilagi proposal bodong tersebut kembali di boyong Pemko Dumai ke Komnas HAM sebagai bahan untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian tanah hak pakai PT. CPI. "Sementara materi proposal hilir masih yang itu-itu juga tanpa ada perbaikan yang signifikan," ujar Chairuddin Sekretaris Umum LSM TPTMB2T Dumai, belum lama ini.

Proposal hilir Pemko Dumai dinilai sebagai pelecehan

terhadap lembaga negara dalam hal ini Komnas HAM RI. "Dua kali proposal yang sama belum juga bisa diterima Komnas HAM, karena materi proposal yang kedua masih juga kurang pas," katanya.

Menurut Chairuddin, proposal hilir yang dimaksud Komnas HAM sebagai bahan untuk proposal Hulu yang bakal disampaikan kepada Presiden RI. Proposal hilir yang dibuat Pemko Dumai itu, selain materinya kurang pas, tidak ada yang betanggungjawab. Tidak satupun pejabat Pemko Dumai yang berkompeten, membubuhi tanda tangan di dalam proposal hilir tersebut. Ada dugaan bahwa proposal yang disampaikan oleh Wakil Walikota Dumai dr Agus Widayat ke Komnas HAM bernuansa politik, karena tahun

2013 memasuki tahun Politik, Pilkada Gubri.

Agus Widayat balon Wagubri belum lama ini membuat pernyataan diberbagai media cetak, bahwa tanah Hak pakai CPI tidak lama lagi akan selesai.

Selain itu, Agus Widayat juga berwacana bahwa Pemko Dumai akan membangun rumah susun di Dumai. "Pernyataan yang disampaikan Agus Widayat boleh dibilang untuk “menina bobokkan” masyarakat," ujarnya.

Masih kata Chairuddin, masyarakat khususnya yang tinggal di lahan hak pakai CPI Dumai jangan dijadikan “tumbal” mencari simpati dalam Pilkada Gubri. Mentang-mentang ikut menjadi Balon Wagubri 20132018 lantas membuat pernyataan • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

SAMBUNGAN

KPK SEGERA PERIKSA GATOT.......

• DARI HALAMAN. 1 memproses dugaan penyimpangan pemberian dana Bantauan Daerah Bawahan (BDB) oleh Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota tersebut.

Secara rinci Forsu dan Garda menyebutkan, adapun dugaan kebocoran anggaran di Pemprovsu dari anggaran dana BOS senilai Rp14 miliar yang telah merugikan keuangan daerah dan telah menetapkan oknum Bendahara Kas Umum Pemprovsu sebagai tersangka.

"Kami menilai, masih banyak keterlibatan orang-orang di pemprovsu dalam kasus dana BOS tersebut. Seperti oknum Kepala Bendahara Pemprovsu dan oknum Sekertaris Daerah Provsu. Karena kami nilai saudara Ilyas dalam melakukan dugaan korupsi tidak sendiri," ungkapnya.

Sedang untuk dana BDB (Bantuan Dana Bawahan) senilai Rp1,8 triliun diduga sebagian tak disalurkan ke penerima Bantuan Dana Bawahan (BDB), yakni pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan sejumlah pembangunan di Kabupaten/Kota menjadi tersendat dan negara diduga mengalami kebocoran pada keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Kami menduga, kebocoran pada anggaran ini disinyalir melibatkan Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut," sebut massa.

Kebocoran juga diduga terjadi pada dana DBH (Dana Bagi Hasil) senilai Rp1,9 triliun. Massa menduga telah terjadi kompromi politik pada daerah kabupaten/kota tertentu. "Kami menilai ada nuansa KKN sehingga mengakibatkan kebocoran pada keuangan negara pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang lalu," papar massa.

Disamping itu, massa juga mengungkapkan adanya dugaan tindak korupsi pada Dinas Pertanian Sumut, pada APBD 2011.

Seperti diduga pada pengadaan note book untuk sarana Dinas Pertanian Sumut 8 unit sebesar Rp80.000.000, pengadaan AC Gedung perpustakaan 1 unit dan ruang kerja kantor, 3 unit senilai Rp120.000.000. Pengadaan Mesin genset 1 unit untuk senilai Rp250.

000.000.

Informasi yang diperoleh, pengadaan Mobil Micro Bus 1 unit sebesar Rp390.000.000 juga diduga terjadi kebocoran. Pengadaan mobil untuk Kepala Bagian dan Kepala UPT senilai Rp1.000.000.

000, pengadaan almari, komputer,

meja, kursi meja dan sofa sebesar Rp665.000.000. Pengadaan bibit jagung, padi, palawija, durian, pupuk organik non subsidi senilai Rp11.592.894.200.

Pembangunan jalan pada lingkungan Kantor Dinas Pertanian Sumut senilai Rp149.000.000.

Kemudian juga diungkapkan dugaan korupsi pada APBD 2012, seperti dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat Usaha Tani senilai Rp12,8 miliar diduga kuat telah dikorupsi Rp3 miliar lebih yang diduga melibatkan Kepala Bidang Pengolahan Lahan air dan Sarana yang disinyalir melakukan kolusi dan memonopoli pemenang pelaksana yang telah dikondisikan.

Begitu juga dengan dugaan proyek pengadaan jasa publikasi mencapai Rp1,2 miliar lebih diduga kuat telah dimanipulasi. Selain itu, proyek pembangunan dan peningkatan Jalan Pertanian di beberapa Kabupaten Kota di Sumut senilai Rp5,7 miliar diduga kuat telah merugikan negara mencapai Rp1,9 miliar.

Dugaan kebocoran anggaran juga diduga terjadi pada proyek pengadaan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat senilai Rp13,6 miliar. Pelaksanaan di lapangan juga diduga terjadi pengutipan dan pemotongan terhadap kelompok tani penerima yang bertentangan dengan UU. Kemudian, massa juga memaparkan dugaan korupsi di Dinas Tarukim Sumut pada APBD 2012.

Seperti pada kegiatan Pembangunan kawasan Pemukiman Kumuh, Poros jalan dan Drainase 13 (tiga belas) senilai Rp20.155.850.000, terdapat kelebihan anggaran setelah proses penawaran pemenang tender senilai Rp1.470.982.000 dengan rincian pagu, total pagu anggaran Rp 20.155.850.000.

Mengingat total Penawaran Rp18.

684.868.000, total sisa anggaran Rp1.470.982.000.

Untuk itu massa meminta kepada Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) untuk segera menindaklanjuti dugaan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara di Pemprovsu tersebut.

"Kami mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk komitmen dalam memberantas korupsi. Atau bapak (Kajatisu) lebih baik mundur karena kami nilai lamban dan tidak mampu dalam melakukan pembongkaran sindikat pencurian uang negara pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang kami nilai sudah sangat meng kawatirkan," tandas massa. (TIM)

NISEL BANTAH JADI ANAK EMAS......

• DARI HALAMAN. 1 Ia juga menampik, besaran BDB yang mereka terima tersebut karena adanya kontrak politik antara dirinya dengan Gatot Pujo Nugroho selaku gubernur incumbent dalam Pilgubsu 2013 lalu. Dimana, pasangan Gatot Pujo Nugroho yang berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi menang telak di Nias Selatan.

"Wah, pemberian BDB kan

setelah Pilgubsu, jadi tidak ada itu," pungkasnya.

Berdasarkan data, Nias Selatan menjadi penerima BDB terbesar dibanding empat daerah pemerintahan lainnya di Pulau Nias.

Dimana Nias Selatan menerima sebesar Rp52,1 miliar.

Kemudian Nias Utara sebesar Rp25,7 miliar, Pemko Gunung Sitoli sebesar Rp11,7 miliar, Nias sebesar Rp 2,9 miliar dan Nias Barat sebesar Rp1,3 miliar. (TIM)

RAJA DAERAH TERKORUP................

• DARI HALAMAN. 1 Target kesejahteraan yang merata di daerah meleset.

Perilaku korup --yang hanya bisa dilihat oleh orang daerah pas zaman Orde Baru-- kini juga ikut menjangkiti perilaku pemimpin daerah. Mereka, juga ingin merasakan bagaimana menikmati kursi empuk, mobil mewah dan fasilitas duniawi lainnya yang membuat para pemimpin di daerah mabuk kepayang. Sumpah setia dan janji untuk tidak menyimpang di awal jabatan, hanya tertulis di kertas dokumentasi.

Banyak kepala daerah yang korup juga karena dituntut keadaan. Mereka, secara tak tertulis diwajibkan untuk melakukan setoran kepada pimpinan pusat partai pengusung sebagai balas jasa telah diusung. Padahal, seharusnya yang benar adalah, loyalitas seorang politikus kepada partai berakhir ketika dia harus memulai menjadi pelayan bagi masyarakat. Tapi, inilah politik di Tanah Air. Semuanya harus

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

transaksional. Urusan rakyat, itu belakangan yang penting kantong partai tebal, syukur-syukur bisa merembes ke kantong pribadi.

Biaya politik tinggi yang berlaku di Tanah Air membuat kebutuhan partai politik akan pendanaan cukup mutlak. Ditambah lagi politik transaksional yang masih menjamur di negara ini. Hal itu semakin membuat kerakusan partai akan uang semakin bertambah. Tak heran kemudian, partai sekelas PKS juga harus terjerat dalam sistem perburuan dana politik.

Para pemimpin seharusnya sudah bisa memulai memikirkan jalan keluar dari lingkaran setan persoalan politik di Tanah Air, jika ingin meminimalisir korupsi. Usulan agar partai politik berbisnis sempat muncul untuk mencari alternatif pendanaan parpol. Pengawasan yang ketat tentu dibutuhkan agar bisnis parpol tidak semakin menambah ruwet persoalan. So, kalau mau berpolitik, ya sebaiknya banyak duit dulu lah. (***)

Djoko Kirmanto: Lahan Hambalang Tak Layak JAKARTA–Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan, lokasi pembangunan Stadion Hambalang merupakan lahan Budidaya 3, yang artinya tidak boleh digunakan untuk kegiatan massif. "Bisa digunakan, tapi dengan syarat-syarat tertentu," ujar Djoko di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat.

Data tersebut merupakan hasil temuan tim perwakilan Kementerian PU yang ikut dalam tim audit Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Djoko, tugas tim PU hanya melihat kondisi bangunan di sana dan menyusun matriks mengenai kelayakan bangunan-bangunan tersebut. "Kami ini sifatnya hanya memberikan technical advice," Djoko menjelaskan.

Tim dari Puslitbang PU harus meneliti 20 gedung yang sudah berdiri dari kontrak 22 gedung yang harusnya dibangun. "Dari 20 gedung tersebut, nanti akan disusun matriks apakah gedung ini sudah bagus atau tidak," kata dia. "Kalau tidak, apa yang harus dilakukan.

Atau misalnya dari sisi tanah, apakah tanahnya stabil atau tidak."

Menurut Djoko, saat ini ada dua gedung dan satu jalan yang sudah rusak, tapi belum diketahui penyebabnya. Djoko mengatakan BPK mengharapkan temuan dari tim PU bisa digunakan untuk menghitung indikasi kerugian negara dalam

pembangunan di Hambalang.

Namun, Djoko menekankan kemampuan PU hanya memberikan data-data teknis. "Kami tidak bisa disuruh menghitung kerugian," ujarnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pe-

kerjaan Umum, Graita Sutadi, mengatakan tanah di Hambalang tak bagus karena rentan terjadi pergerakan tanah. "Rekomendasinya sejauh ini harus dibuat saluran air agar tidak mengganggu lapisan tanah sehingga tidak ber-

gerak secara ekstrem," ujar Graita.

Graita menganggap kualitas bangunan Hambalang cukup bagus. "Kemarin sudah melewati musim hujan, tapi bangunannya tidak miring dan tidak retak. Cukup bagus secara kualitas," Graita menambahkan. (BBS)

Cara KPK Sindir Darin Mumtazah JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan, yang dimaksud dengan anak-anak dalam Undangundang perlindungan Anak adalah seseorang baik pria atau wanita yang belum 18 tahun. "Kalau sudah 18 tahun, tentu tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak," ujar Johan di kantornya, Selasa.

Saat ditanya wartawan, apakah yang dimaksud adalah saksi Darin Mumtazah, yang diduga sudah

berumur 18 tahun, untuk tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq, Johan enggan menanggapi. "Saya hanya menyampaikan apa yang dikemukakan undang-undang perlindungan anak," ujar dia.

Tapi soal pemeriksaan Darin, Johan menjelaskan bahwa KPK sudah menyampaikan surat pada siswi Sekolah Menengah Kejuruan ini sebanyak dua kali. "Kita juga koordinasi dengan RT setempat,"

katanya.

KPK, kata Johan, juga sudah mempertimbangkan untuk memeriksa Darin di rumahnya. "Apakah besok atau lusa, saya belum tahu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui bahwa pemberkasaan kasus dugaan kuota impor daging di Kementerian Pertanian mundur. Kemunduran disebabkan karena masalah teknis pember-

kasan. Hingga pemeriksaan seorang saksi yang belum dilakukan.

Selain itu, kata Abraham, juga soal pemeriksaan salah seorang saksi yang namanya kerap disebut media, Darin Mumtazah untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq.

Darin, siswi kelas tiga Sekolah Menengah Kejuruan ini ditengarai menerima aliran dana dari LHI dan hadiah-hadiah lainnya. Atas temuan ini, KPK sudah memanggil Darin sebanyak dua kali, tapi yang

bersangkutan belum pernah hadir.

KPK pun mempertimbangkan untuk memanggil paksa Darin bila diperlukan.

Tapi soal pemanggilan Darin menjadi polemik, karena umur saksi ini masih tergolong anakanak. Karena itu, Samad menyatakan bakal ada perlakuan yang berbeda pada Darin dan tersangka lainnya. Salah satunya, pemeriksaan bisa dilakukan di rumah saksi Darin.(BBS)

DUGAAN KORUPSI BDB DAN KEPENTINGAN POLITIK....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 cairan dana DBD ke kabupaten, Pemprov Sumut dinilai mengangkangi proses yang semestinya dilakukan yakni sidang paripurna.

"Inikan sudah pidana, belum lagi Bupati dan Walikota harus menyerahkan mahar sebesar 5 sampai 9 persen dari jumlah dana BDB yang akan dicairkan, itulah mekanisme yang menyalah tersebut. Ditambah lagi syarat dengan kepentingan Gatot yang akan maju dalam Pilgubsu," ujar Hamdani, seperti dikutip Star Media Group.

Sementara itu, Arif T, salah seorang aktivis anti korupsi Sumut, Rabu, menegaskan sejumlah elemen di Sumut sebelumnya melaporkan dugaan proses penyimpangan pemberian dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke-33 Kabupaten/ Kota yang jumlahnya miliaran rupiah tanpa proses paripurna DPRD Sumut. ‘’KPK harus berani mengusutnya," katanya.

Dia mengatakan bahwa pemberian dana tersebut diduga syarat kepentingan politik guna mengusung Gatot Pujo Nugroho untuk memenagkan Pilgubsu 2013."Soal

BDB ini menjadi momok bagi kepemimpinan Gatot, terlebih Bupati Manida telah tertangkap tangan dalam proyek BDB di Pemkab Madina . Ini menjadi fakta awal soal dugaan korupsi itu," kata Arif.

12 Pejabat Tersangka Sementara itu, hingga Juni mendatang, sedikitnya dua belas orang bakal dijadikan sebagai tersangka karena diduga kuat terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang kini ditangani penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

“Sampai Juni nanti, 12 orang

yang diduga kuat terlibat praktek korupsi di sejumlah daerah di Sumut akan kita tetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho belum lama ini.

Namun, Sadono enggan menyebutkan identitas para tersangka. Hal itu untuk mengantisipasi mereka kabur. "Nanti dulu. Bisa aja kabur kalau kita kasih tau sekarang.

Yang jelas, mereka akan kita periksa dulu, kemudian langsung kita tahan," sebut Sadono.

Berdasarkan informasi, ke-12

bakal tersangka tersebut disebutsebut terlibat dalam empat kasus yang tengah ditangani Subdit III/ Tipikor Polda Sumut.

"Para tersangka itu masingmasing ada yang terlibat kasus korupsi PDAM Tirtanadi, korupsi Dana BOS, korupsi Alkes Labuhan Batu dan korupsi pelepasan lahan PLTA III," bilang sumber.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya penyidik telah menahan Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Ir. Azzam Rizal MEng, dan Kuasa Anggaran Bag Keuangan Pemprovsu, M Ilyas.(TIM)

KPK PERIKSA SEKDA DAN ANGGOTA DPRD MADINA ......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Selain menjerat Bupati Mandailing, KPK juga turut menetapkan kontraktor Surung Panjaitan dan Plt Kepala Dinas (Kadis) PU Sumut Khairil Anwar menjadi

tersangka.

Untuk Surung, KPK menjeratnya dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2002 tentang pemberantasan

korupsi.

Sementara Khairil Anwar selaku PLT Kadis PU Kabupaten Madina diduga Pasal 12 a atau 11 Undang-Undang 31 Tahun 99 sebagaimana diubah UndangUndang 20 Tahun 2002.

KPK mencokok Khairil dan

Surung di depan kediaman Bupati Hidayat di Jalan C Asahan Nomor 76 Medan.

Keduanya diciduk petugas KPK setelah memberikan uang yang diduga suap sebesar Rp 1 milliar ke Hidayat.

Setelah menangkap keduanya,

tim dari KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Hidayat.

Di sana uang suap itu berhasil ditemukan KPK. Sehari setelahnya, KPK kemudian menangkap Bupati Hidayat Batubara.(BBS)

LANGGAR UU NO. 17 TAHUN 2003 .............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 2013 bisa melonjak menjadi Rp425 miliar. Jadi di sini tidak jelas apa kalkulasi yang diterapkan Pemprovsu," ucapnya seraya mengatakan termasuk Labusel, Labura, Labuhan Batu induk dan lainnya bantuan BDB terus melonjak pada 2013. Ia menduga terjadi adanya anggaran politik dan hal ini juga tak terlepas dari pengesahan oleh anggota DPRDSU. Lebih lanjut dikatakannya, seperti tertangkap tangannya Bupati Madina Hidayat Batubara

terkait kasus suap proyek BDB. Dia menilai adanya dugaan permainan anggaran, sehingga aparat hukum harus membongkar habis kasus tersebut. Mengingat indikatornya BDB tidak berdasarkan jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Ditambahkannya, daerah yang miskin seperti Dairi, Tobasa, Humbang Hasundutan dan daerah lainnya yang masih banyak berpenduduk miskin seharusnya dana BDB banyak digelontorkan ke daerah tersebut agar terciptanya keseimbangan fiskal dan

pemerataan ekonomi dan pembangunan. Namun praktiknya yang terjadi malah sebaliknya, daerah yang sedikit penduduk miskin banyak mendapat dana BDB. Begitu juga daerah yang banyak penduduk miskinnya sedikit mendapat BDB. Elfanda menilai, pembagian Dana BDB TA 2013 untuk 33 kabupaten/kota di Sumut dinilai diskriminatif, karena apa yang dilakukan Pemprovsu dalam pembagian dana BDB sangat melukai perasaan masyarakat di kabupaten/ kota yang mendapat porsi sangat

tidak wajar.

Seharusnya, dalam pembagian DBD, Pemprovsu tidak boleh diskriminatif. Melainkan harus mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. “Kan aneh, Deli Serdang yang pada tahun 2012 mendapat alokasi BDB sebesar Rp59 Miliar lebih untuk tahun 2013 hanya mendapat porsi Rp14,4 miliar lebih," ungkapnya.

Sementara beberapa kabupaten lain memperoleh BDB sangat signifikan seperti Asahan mencapai

Rp425 miliar lebih dan Labura Rp211 miliar lebih. Sementara ada beberapa kabupaten/kota lainnya sangat minim mendapatkan “kue” BDB dari Pemprovsu.

"Seharusnya, Pemprovsu dalam pembagian BDB harus mengacu kepada undang-undang keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan demi pemerataan perekonomian masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sumut, bukan diskriminatif," jelasnya. (TIM)

PROPOSAL PEMKO DUMAI 'BODONG'.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 menyejukkan. "Pernyataan Agus Widayat itu prematur," katanya.

Belum hilang dari ingatan masyarakat Dumai janji politik tahun 2010 lalu yang ditanda tangani Khairul Anwar Walikota Dumai dan Agus Widayat Wakil walikota Dumai bersama Ketua DPC Partai PDI Perjuangan bahwa tanah hak pakai CPI dalam 100 hari akan diselesaikan.

"Kenyataannya hingga saat ini, janji tersebut hanya pepesan kosong," ketus Chairuddin.

Jelang Pilkada Gubri janji

Agus Widayat menyelesaikan tanah hak pakai CPI kembali dikumandangkan. Genderang kampanye pun dimulai.

Masyarakat, khususnya masyarakat kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai Dumai menginginkan kenyataan bukan pernyataan ataupun janji-janji. Yang diinginkan masyarakat bukti, setidaknya alas hak lahan yang diduduki masyarakat diterbitkan Pemko Dumai.

Permintaan alas hak oleh masyarakat sangat beralasan karena HGU PT. CPI telah

berakhir sejak tahun 1989 lalu.

Hingga saat ini perpanjangan HGU CPI masih dalam proses.

Lambannya proses penerbitan dan pelepasan lahan hak pakai CPI disinyalir karena HGU PT. CPI masuk dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Dumai dan sebagian dikuasai masyarakat, yang bermukim sejak tahun 1970 han. "Pengelolaan lahan oleh masyarakat atas dasar surat yang diterbitkan Camat, dan kepala desa," ujarnya.

Masyarakat muak dengan janji-janji. Tiga tahun telah berlalu pemerintahaan Khairul Anwar

dan Agus Widayat belum bisa menyelesaikan tanah konsesi CPI. Status tanah yang dikuasai masyarakat di kawasan hak pakai CPI yang HGU nya telah habis masa berlakuknya, hingga saat ini masih juga abu-abu. Kesediaan Komnas HAM memediasi permasalahan lahan hak pakai CPI, karena adanya desakan masyarakat bersama LSM TPTMB2T sejak tahun 2009 lalu.

TPTMB2T bersama masyarakat menyampaikan surat ke Menteri ESDM Menteri Keuangan c.q Ditjen Kekayaan Negara.

Komnas HAM RI. BPN RI, dan

Komisi II DPR RI, PT.CPI. Kepala BP. Migas atas dasar pengaduan itu maka Komnas HAM mengundang instansi terkait. Sesuai surat Komnas HAM RI Nomor 1.317/K/PMT/ V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal, pertemuan lanjutan penyelesaian Tanah Konsesi PT CPI Dumai. Menteri ESDM. Menteri Kehutanan. Menteri Keuangan c.q Ditjen Kekayaan Negara. Kepala BPN - RI Gubernur Riau Walikota Dumai Ketua DPRD Kota Dumai.

Kepala SKK MIGAS dan PT.CPI katanya.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

KORUPSI

NASIONAL

KPK Mangkir Panggilan Timwas Century DPR JAKARTA - Sudah dua kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mangkir memenuhi undangan rapat Tim Pengawas (Timwas) Century DPR. Alasannya, tidak ingin berhadapan dengan pihak terperiksa dari Bank Indonesia. Juga, tidak ingin berbagi hasil keterangan Sri Mulyani dengan Timwas. Sebab, keterangan itu merupakan hasil penyidikan yang tidak bisa dipublikasikan.

"Kalau perkembangan secara umum, tentu kita sampaikan, kalau secara detail tidak bisa. Mengingat, perkara ini sudah naik penyidikan.

Kecuali kalau sudah persidangan yang sudah terbuka untuk umum," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di gedung DPR, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selain itu, tambah Zulkarnaen, untuk menjaga independensi KPK. Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tipikor yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Ditegaskan, selama penanangan kasus Centuri, KPK hingga kini telah memeriksa 35 orang dan penyidik masih terus mencari alat bukti guna penyelesaian kasus ini.

Jadi proses penyelidikan kasus Century masih terus berjalan.

Mengingat, jumlah penyidik yang dimiliki KPK sangat terbatas, penanganan kasus ini harus menunggu kasus-kasus lainnya selesai.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan KPK belum bisa mempublikasikan hasil dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam turunnya dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

"Jika sudah menyangkut pokok perkara dan hasil penyidikan pasti belum bisa dipublikasikan. KPK kelak akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di pengadilan bukan di tempat lainnya," tegas Bambang melalui pesan singkat.

Terkait penyidikan kasus Century, KPK memang berulang kali mengatakan bahwa keterangan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mampu membongkar kasus dugaan korupsi terkait turunnya dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan keterangan yang disampaikan Sri Mulyani mampu membongkar skandal Bank Century.

Bahkan, tidak tanggung-tang-

gung, Abraham mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Sri Mulyani mampu membongkar aktor intelektual dari kasus Century.

Keterangan Sri Mulyani itu luar biasa bisa membongkar kasus century dan membongkar pelaku intelektualnya. Hanya saja, dengan catatan jika keterangan Sri Mulyani tersebut sejalan dengan keterangan tersangka Budi Mulya.

"Jika sudah periksa Budi Mulya dan keterangan Budi singkron dengan keterangan Sri Mulyani, baru kemudian KPK bisa tetapkan orang itu (aktor intelektual) sebagai tersangka," ujar Abraham.

Disesalkan Ketidakhadiran KPK memenuhi undangan Timwas Century sangat disesalkan. "Ya menyesal nggak hadir. Padahal Timwas hanya ingin mengtahui perkembangan penyidikan pascapemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," papar Anggota Timwas Century DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno.

Dikatakan, karena sudah dua kali tidak hadir, Timwas Century DPR mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan paksa KPK. Karena, menurut Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), "Kami bisa memanggil paksa, lho. Kami harus lihat suratnya KPK, apakah alasannya jelas atau tidak," ujar Hendrawan.

Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat Timwas, Sohibul Iman, mengatakan alasan ketidakhadiran yang disampaikan KPK masih sama, yakni tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik. Namun ia berpendapat, alasan KPK tersebut tidak masuk akal. Karena itu, pihaknya berjanji akan melayangkan kembali surat undangan kepada KPK untuk hadir pada 5 Juni 2013 mendatang.

"Dalam surat nantinya, kami akan menyampaikan dasar hukum terkait posisi DPR dan KPK. Sebagai lembaga yang saling menghormati, selayaknya KPK hadir.

Dalam pemanggilan nanti, kami akan tegaskan ada hal-hal yang bisa memaksa KPK ketika KPK terus tidak menghadiri undangan DPR. Kita menegakkan hukum jangan dengan melecehkan hukum," kata politisi PKS ini.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, surat undangan Timwas Century sudah diterima KPK pekan lalu. Namun pimpinan KPK tidak akan menghadiri rapat karena sejumlah alasan. Johan mengaku tidak mengetahui alasan pimpinan.

"Pimpinan hanya menyebutkan tidak bisa hadir," ujar Johan.(ENDY)

Eks Dirut Indosat Dituntut 10 Tahun Penjara JAKARTA - Kasus korupsi Frekwensi IM2, yang menyeret bekas Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) akhirnya memasuki tahap penuntutan. Indar Atmanto, bekas Dirut Indosat IM2 dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan sebanyak itu, kata Jaksa Fadil Zumhana, karena dianggap merugikan negara dengan menyalahgunakan jaringan 3G/ High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) milik PT Indosat Tbk. Tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh tim jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pekan lalu.

"Indar terbukti merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,3 triliun karena menggunakan frekuensi milik PT Indosat Tbk secara ilegal. PT Indosat Tbk, selaku pemegang alokasi frekuensi radio, tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah dipero-

lehnya kepada pihak lain, dalam hal ini IM2," tegas Jaksa.

Frekuensi 2,1 GHz dalam sistem 3G yang dikelola Indosat dan dipakai IM2 yang dipermasalahkan jaksa tersebut melanggar Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Menurut jaksa, penggunaan frekuensi untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 tersebut telah memperkaya PT IM2 dan PT Indosat sejak 2007 hingga 2011 dengan keuntungan sekitar Rp 1,4 triliun.

Usai tuntutan, Indar kecewa karena jaksa telah sewenangwenang. Ia merasa ada yang janggal dari susunan tuntutan yang disampaikan jaksa. Sidang ditunda selama sepekan untuk memberikan kesempatan terdakwa Indar Atmaonto mengajukan pembelaan terhadap tuntutan Jaksa.(ENDY)

Mendikbud M. Nuh (kiri) meninggalkan gedung KPK usai melakukan pertemuan, Jakarta, Rabu (29/5) malam.

Dugaan Korupsi di Kemendikbud, Sang Menteri Lapor ke KPK JAKARTA - Gerah karena di lingkungan kerja yang dipimpinnya ada dugaan korupsi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh melaporkan dugaan korupsi di lingkungan Wakil Mendikbud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Benar, Rabu malam pekan lalu. Pak Menteri melaporkan sendiri adanya dugaan korupsi di lingkungan Wamendikbud.

Laporan itu berdasarkan hasil pemeriksaan Irjen tentang ada dugaan penyimpangan di lingkungan Wamen," papar juru bicara KPK Johan Budi di kantor KPK Jakarta, Kamis pekan lalu.

Johan melanjutkan, Mendikbud meminta agar KPK segera melakukan hasil analisis serta klarifikasi dari inspektorat

jenderal pendidikan kepada KPK. Laporan tersebut dilaporkan untuk dipelajari lebih jauh apakah ada penyelewengan atau tidak.

Sayangnya, Johan tidak bisa menjelaskan secara rinci kasus korupsi apa yang dilaporkan juga lingkungan Wamen yang mana yang dilaporkan Sang Menteri.

Namun berdasarkan informasi yang dikumpulkan, laporan tersebut terkait dengan pembengkakan anggaran di Direktorat Kebudayaan.

Di tempat terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar menyatakan berdasarkan investigasi mendalam mengenai pelaksanaan Ujian Nasional, diduga telah terjadi kelalaian, dan pihaknya mencium ada indikasi korupsi dalam proses tender

pelaksanaan ujian nasional.

Dalam laporannya, Irjen Kemendikbud Haryono Umar yang juga mantan pimpinan KPK itu menyatakan bahwa investigasi menemukan ada tiga pejabat yang harus bertanggung jawab dan patut untuk diberhentikan dari jabatannya.

Mereka adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan panitia lelang.

Terkait dengan keterlambatan distribusi soal UN 2013, dalam hasil investigasi disebutkan beberapa peringatan dini yang diacuhkan oleh pihak pelaksana yakni sebelum adanya tanda tangan kontrak, masalah distribusi karena menggunakan pesawat komersial ada masalah

tonase, di mana ada kemungkinan potensi keterlambatan.

Belakangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Khairil Anwar Notodiputro pun mundur dari jabatannya.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang dugaan korupsi di instansi tersebut.

"Kalau ada laporan korupsi harus di-follow up, terutama dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN), terlepas nanti dalam penyelidikan itu ada korupsi atau tidak," kata Darmaningtyas yang

juga sebagai Dewan Penasihat Center for The Betterment of Education (CBE), di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ia pun mendorong peran Itjen Kemendikbud untuk mengusut kasus korupsi di dunia pendidikan, salah satunya seperti yang diungkap adalah dugaan korupsi dana ujian nasional (UN) 2013.

Pasalnya, Itjen merupakan garda depan pemberantasan korupsi di instansi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja. "Laporan hasil investigasi Itjen Kemendikbud tak boleh didiamkan, namun harus diusut hingga tuntas. Kalau didiamkan akan merusak dunia pendidikan," harapnya.(ENDY)

Pertama Kali, Gubernur Riau Rusli Zainal Diperiksa KPK JAKARTA - Untuk pertama kali, Gubernur Riau Rusli Zainal memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka dua kasus sekaligus, yakni tindak pidana korupsi sarana dan prasarana Pekan Olah Raga Nasional serta terkait alih fungsi hutan di Pelelawan, Riau.

Dengan murah senyum dan tak punya beban, Rusli Zaenal datang ke Kantor KPK Jakarta, Jumat pekan lalu sekitar pukul 09.50 WIB. "Belum tau dalam kasus apa dipinggil, nanti saya tanyakan ya," jawab Rusli Zaeinal santai.

Sebelumnya, Rusli hanya diperiksa sebagai saksi untuk kedua kasus tersebut.

Mengenai kemungkinan tentang penahanannya, Rusli enggan menjawab dan memilih untuk tersenyum saja.

Meski ditetapkan tersangka KPK belum menahan Gubernur Riau Rusli Zainal. KPK hanya

melayangkan 2 surat pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Rusli Zainal ke Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada 16 dan 20 Mei 2013 lalu.

Pencegahan mulai berlaku hingga 6 bulan ke depan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beralasan lembaganya belum menahan Rusli Zainal karena harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang kerugian negara akibat penyelewengan dana penyelenggaraan PON Riau. Itu sama seperti kasus dugaan korupsi Hambalang, penahanan keempat tersangkanya juga menunggu hasil audit BPK. "Bukan (terhambat). Sekarang masih kasus kehutanannya dan menunggu juga penghitungan kerugian negaranya (dari BPK)," kata Bambang melalui keterangan tertulis.

Karena itu, ia menambahkan, jika lembaganya sudah menerima

hasil audit BPK, maka Rusli Zainal akan langsung ditahan. "Kerugian negaranya belum dihitung. Dia (Rusli Zainal) pasti ditahan," tukas Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada informasi mengenai penahanan Rusli. "Belum ada informasi, sejauh ini informasi yang didapat RZ (Rusli Zainal) akan diperiksa sebagai tersangka," kata Johan.

Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi kehutanan oleh KPK sejak 8 Februari 2013. Pada kasus ini, Rusli dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi atas pengeluaran izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan sejumlah pejabat

setempat setelah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau. Mereka adalah Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks kepala dinas kehutanan Provinsi Riau 2005-2006.

Sementara untuk kasus suap terkait pembahasan peraturan daerah penyelenggaraan PON, nama Rusli disebut dalam persidangan oleh terdakwa Lukman Abas dan Rahmat Syahputra.

Rusli diduga terlibat dalam kasus suap penyelenggaraan PON Riau 2012, dengan menerima suap sekitar Rp500 jura dan turut memberikan persetujuan dalam memberikan suap kepada sejumlah anggota DPRD Riau. Rusli diduga menerima suap untuk meloloskan pembahasan Perda itu.

Rusli juga diduga terlibat kasus pembahasan Perda nomor 5 tahun 2010 soal PON Riau, yang berkaitan dengan dua tersangka dari anggota DPRD sebelumnya, yakni terpidana Faisal Aswan dan M Dunir. Rusli diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau, buat meloloskan pembahasan beleid itu.

Dalam kasus ini, KPK menahan 7 tersangka yang merupakan anggota DPRD Riau, 15 Januari 2013 lalu. Ketujuh orang itu merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PON. Mereka adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Siddik (Golkar), Tengku Muhazza (Demokrat), Zulfan Heri (Golkar), Syarif Hidayat (PPP), dan Muh Rum Zen (PPP), dan Turoechan Asyari (PDIP). Dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 untuk Dana PON Riau itu diduga sengaja digelembungkan dan dikorupsi.(ENDY)

Gitar Milik Gubernur Jokowi Disita KPK JAKARTA - Niat baik belum tentu baik. Niat Personel band Metallica, Robert Trujillo, memberikan gitar bass miliknya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memang baik. Bahkan Jokowi melaporkan pemberikan ke KPK juga baik. Sayangnya, niat baik itu belum tentu baik di mata KPK. Gitar bass pemberian musisi metal dunia itu, kini menjadi milik negara. Gitar berwarna merah marun itu disita KPK karena dinilai sebagai bentuk gratifikasi. "Gitar bas tersebut jadi milik negara," kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiyono di Balaikota, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Giri mengatakan, sesuai peraturan Kementerian Keuangan, gratifikasi adalah barang atau material yang bernilai di atas Rp 300 ribu. Gitar tersebut kini disimpan di kantor KPK untuk selanjutnya dilakukan penindakan.

"Jadi itu pemberian terkait jabatan dan diberikan oleh

Jonathan Liu sebagai promotor.

Dan Jonathan Liu-lah yang punya inisiatif untuk meminta temannya mengambil gitar dan meminta tanda tangan (Trujillo) untuk gitar tersebut. Jadi gitar itu atas permintaan tersebut untuk ditandatangani. Jadi ada unsur kepentingan," tegas Giri.

Selain itu, tambah Giri, dalam gitar tersebut terdapat dua tulisan dari tangan yang berbeda.

Tulisan 'Giving Back' di gitar itu juga menjadi dasar KPK menganggap pemberian tersebut adalah gratifikasi.

"Karena gitar itu ada tulisan 'Giving Back', dalam bahasa Indonesia bisa diartikan minta timbal jasa. Dan tulisan itu berbeda dengan tulisan yang lain.

Tanda tangan Trujillo yang beda dan itu orang lain yang tulis.

Orang lain yang nambahin," jelas

Giri.

Pada 3 Mei lalu, Jokowi menceritakan awal mula bagaimana bass bermerek Ibanez tersebut diberikan padanya.

"Awalnya teman saya bernama Jonathan Liu ke Amerika bertemu Trujillo untuk mengundangnya konser di Indonesia," tutur Jokowi.

Selain dihadiahi bass yang telah ditandatangani Trujillo, Jokowi juga mendapatkan CD asli band Metallica. Di hadapan para wartawan, Jokowi juga memamerkan foto Trujillo tampak bertopi dengan bass yang diberikan kepadanya. "Ini foto Trujillo sebelum gitarnya dikasih ke saya. Bagus kan," ujarnya.

Jokowi memang diketahui sangat menggandrungi musik beraliran cadas. Dia pun menyebutkan beberapa band metal era 80-an kesukaannya.

"Semua metal 80-an saya suka.

Di Metallica itu saya paling suka dengan drumer-nya Lars Ulrich dan vokalisnya juga James

Hetfield. Selain itu juga Led Zeppelin, Lamb of God, Judas Priest, Deep Purple, Napalm Death," papar Jokowi.

Jokowi pun tak masalah dengan keputusan KPK. "Pengennya dimuseumkan saja.

Karena kalau dilelang yang dapat yang punya duit," ujar Jokowi.

Meski demikian, lanjut Jokowi, jika harga lelang gitar hanya Rp 8 juta dia berniat membeli. Tapi kalau pun ada yang menawar lebih tinggi dari harga yang dia mau, Jokowi siap melepaskan. "Kalau harganya Rp 8 juta bisa beli. Kalau ada yang nawar, nunjuk jari Rp 8 miliar, saya gimana," kelakarnya.

Saat ditanya alasan KPK menahan gitar itu hanya karena ada tulisan giving back, Jokowi mengaku tak paham makna tulisan itu dan kategori gratifikasi dari KPK. "Ga tahu kalau terjemahan dari giving back itu ada timbal baliknya, wong saya ga ngerti," sambungnya sambil tersenyum.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

KORUPSI

SUMUT

Pembangunan Pelabuhan Panipahan Terindikasi Korupsi

Kacabjari Terindikasi Tutupi Kasus Korupsi di Labusel

ROHIL - Infrastruktur berupa pelabuhan yang terletak di Kepenghuluan Panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, kondisinya sangat buruk.Pelabuhan berusia lima tahun dan beranggaran sekitar Rp 1 miliar dari APBD Rohil ini sudah hancur bahkan nyaris tak bisa di pakai bangunannya.

Pelabuhan ini patah dan tak dapat dilalui, lantainya banyak yang ambruk dan berlubang tanpa di ketahui penyebabnya. Padahal menurut warga sekitar, jalan pelabuhan tidak pernah di lalui kendaraan roda empat.

Kondisi ini sudah menjadi bahan pemberitaan tapi belum ada pihak terkait menanggapinya. Sebagiann LSM menilai ada unsur korupsi di sini. Pasalnya, tidak ada transportasi berat melintasi pelabuhan namun pelabuhan tidak berfungsi.

Iranda Setiaji salah seorang pelancong yang melihat laut panipaha mengaku heran terhadap pelabuhan tersebut. "Sepertinya mobil tak ada yang melintas di sini tapi jalannya hancur," katanya.

Menurut Penghulu setempat, pembangunan pelabuhan ini proyek 2007 dan 2008. "Kalau ada dugaan korupsi, sudah selayaknya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Tipikor Polda Riau melakukan penyelidikan," katanya.(TIM)

KOTAPINANG - Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kotapinang Iwan Ginting SH MH terindikasi menerima sejumlah upeti berbagai kasus yang dilidiknya dari Pemkab Labusel sehingga dia terkesan tutup mata.

Ketika ditanya soal laporan dugaan korupsi yang dilakukan elemen masyarakat berdasarkan audit BPKP 2011 dan 2012, dia mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan para SKPD telah mengembalikan.

"Ibarat naik sepeda motor kalau di razia tidak semua di tilang," ujarnya pada Rabu pekan lalu.

Soal udit BPKP terkait pengaspalan ke Tanjung Medan

di 2011 dengan pagu Rp 1,15 miliar dan pengaspalan di Hutagodang menuju Sampean anggaran 2012 yang tidak mengerjakan pembuatan parit, LPB, LPA serta panjang dan lebarnya tidak sesuai. "Kita tidak ada menerima laporan dan pihak pemerintah Labuhanbatu Selatan telah memperbaiki dan mengembalikannya," ujar Iwan.

Banyak kasus yang mengendap dan datanya diberikan dan di tunjukkan ke Kacabjari. Dia mengatakan, "Tolonglah yang mana satu yang harus kami selidiki, tak cukup personil kami untuk menyelidikinya." Ucapannya itu terkesan menghindari pertanyaan wartawan.(HAH)

Penentuan Penerima Hibah Kapal Diduga Menyimpang TANJUNGBALAI - Seleksi penentuan calon penerima bantuan hibah kapal ukuran 5 GT sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 818 juta dan kapal ukuran 8 GT sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 2 miliar oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai di duga menyimpang dan tak sesuai aturan serta sarat dengan KKN. Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi A.Md, Rabu pekan lalu di sekretariat partai di Jalan Pahlawan.

Menurutnya,indikasi adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat di temukan dari salah satu calon penerima yaitu KUB Mina Bersama yang beralamat di Jalan Nangka, Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai.

“Sejak di notariskan pada 30 Januari 2012 lalu, KUB ini menjadi penerima bantuan kapal 8 GT sebanyak 1 unit. Menurut penilaian saya, KUB ini tidak memenuhi kriteria sebagai penerima,” katanya. Alasannya, dalam kepengurusan KUB Mina Bersama terlibat seorang Pegawai Negri Sipil

(PNS) berinitial MHN dengan posisi sekretaris. Begitu juga dengan adanya ibu rumah tangga dan beberapa orang anggotanya yang bukan berprofesi sebagai nelayan.

Menurut Rudi, pemberian bantuan kepada KUB Mina Bersama Diskanla Kota Tanjungbalai telah melanggar Permendagri No.32 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 4 dan Pasal 7 Ayat 2 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. “Bila mengacu soal kepengurusan atau keanggotan KUB, kami menilai Diskanla telah melanggar Permen Kelautan dan Perikanan RI No 2 /PERMEN-KP/ 2013 yang mengatur kriteria KUB calon penerima bantuan. Pengurus dan anggota bukan perangkat desa/ kelurahan, PNS, TNI /Polri dan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK),” katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Kota Tanjungbalai Ir Nefri Siregar tidak berhasil di temui dikantornya untuk dikonfirmasi. Menurut Norbit sekretarisnya, Kadis tidak masuk kantor. “Dari pagi hingga saat ini Kadiskanala belum masuk kantor,” katanya.

Diusut Sementara itu, penyidik dari

Polresta Tanjungbalai melakukan pengusutan terhadap proyek pemberian bantuan ini. Kapolres Tanjungbalai AKBP ML Hutagaol melalui Kasatserse AKP Aris Wibowo pada Selasa oekan lalu mengatakan, pihaknya tengah melakukan tahap pengumpulan bahan keterangan terkait proyek tersebut. Dugaan penyimpangan adalah proses penyaluran dan penerima bantuan yang bukan nelayan. ”Kami sudah memanggil dan meminta keterangan dari dua KUB dan penerima bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaa (PUMP). Dilanjutkan hingga semua KUB selesai diperiksa. Indikasi adanya penyimpangan sangat kuat, di lihat dari data penerima yang di duga bukan nelayan,” kata Aris.

Menurutnya, selain penyaluran tidak tepat, sasaran dugaan korupsi dalam pekerjaan pengadaan kapal Inka Mina juga akan dijadikan target. Pasalnya, kapal motor yang di danai APBN itu diduga dikerjakan asal jadi sehingga merugikan keuangan negara. Personil yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan dinilai tidak memiliki kapasitas dibidangnya. ”Sudah banyak indikasi penyimpangan dan dugaan korupsi yang ditemukan dari dua paket

proyek ini maka pemeriksaan akan terus dilanjutkan kepada KUB penerima bantuan. Bila tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya maka segera ditetapkan menjadi tersangka,” tegasnya.

Terkiat 15 KUB penerima PUMP, lanjutnya, bukan hal mustahil jika semuanya menjadi tersangka sebab KUB ini harus mampu membuktikan secara administrasi maupun kondisi di lapangan terhadap penggunaan dana bantuan. Apalagi jumlah anggaran yang dikucurkan cukup besar yakni Rp 1,5 miliar. ”Bila terbukti semua KUB dan penerima bantuan PUMP fiktif atau tidak sesuai ketentuan, maka akan ditetapkan menjadi tersangka, kita tunggu saja silahkan wartawan mengikuti perkembangannya,” tuturnya.

Keterangan lain yang diperoleh di lapangan, kasus dugaan korupsi di Diskanla Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2012 tentang pengadaan kapal motor dengan bobot 30 GT (grosstone) dan penyaluran dana PUMP dengan total biaya mencapai Rp 5 miliar.

Kepolisian baru-baru ini menerima laporan dari beberapa pihak terkait dugaan korupsinya.

Sedikitnya, ada dua paket proyek yang dinilai kuat telah terjadi penyimpangan yakni pengadaan kapal motor 30 GT dalam proyek Inka Mina atau pengadaan 1000 kapal untuk nelayan dari Kemenkanla tahun 2012 dengan total biaya sekitar Rp 3,5 miliar. Sedangkan paket kedua yakni kegiatan penyaluran dana PUMP kepada 15 kelompok usaha bersama nelayan senilai Rp 1,5 miliar pada tahun anggaran 2012.

Indikasi korupsi diarahkan kepada penetapan kelompok penerima bantuan yang di duga bukan dari kalangan nelayan serta pekerjaan pembuatan kapal tidak sesuai dengan bestek. Penerima bantuan, baik kapal motor 30 GT maupun dana PUMP disinyalir dari kalangan pengusaha perikanan.

Bahkan, ada di antaranya oknum PNS yang memiliki kedekatan dengan Kadiskanla. 15 KUB nelayan penerima dana PUMP Diskanla Tanjungbalai yakni Cahaya Bahari, Rezeki Nelayan, Sinar Bahari, Bahari Abadi, Bahari Makmur, Nelayan Abadi, Bahari Santosa, Bintang Anugrah, Rezeki Bersama, Fajar Harapan, Nelayan Cantik, Bahtera Nelayan, Bahari Rezeki, Sabar Menanti dan Harapan Laut.(HER)

BBI Binjai Berbohong Soal Bibit Ikan BINJAI - Pesta rakyat menyambut HUT Kota Binjai ke 141 yang di adakan Pemko Binjai di eks GOR Binjai pada Jum’at pekan lalu dengan menyajikan santapan ikan lele sebanyak tiga ton yang diklaim walikota Binjai sebagai hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI) Pemko Binjai ternyata palsu.

Puluhan ribu ekor ikan lele dari BBI ternyata ikan dari industri peternak yang sengaja di masukkan ke kolam milik BBI beberapa hari sebelum perayaan.

Wakil Sekretaris Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW)) Kota Binjai SA Aldiansyah di dampingi Biro Informasi dan Publikas I BCW Denton Siburian S.Sos usai melakukan investigasi di kantor BBI. Mereka mengatakan, seluruh

ikan yang di santap masyarakat saat HUT lalu adalah dari pihak ketiga dan luar Kota Binjai.

"Apa yang dikemukakan Walikota Binjai HM Idaham bahwa semua hasil produksi BBI yang di awali dengan gaya menangguk ikan di kolam seperti realase versi humas Pemko lengkap dengan foto walikota sedang menangguk ikan, itu jelas trik palsu atau walikota kena kibul BBI.

Kita sudah ketemu dengan pejabat di BBI, ribuan ikan lele memang dari luar. Tapi di tanya dari mana, pejabat itu mengaku lupa dan meminta waktu akan menghubungi Dinas Pertanian. Beberapa menit kemudian, pejabat tadi muncul mengaku Kadis belum tersambung dan meminta kami menemui pihak dinasm" ungkap Aldy.

Tidak hanya itu, dia juga mem-

pertanyakan sistem penyaluran benih terhadap sedikitnya 55 kelompok petani ternak ikan karena tidak sedikit petani ternak ikan yang gulung tikar. Malah industri ternak ikan yang tumbuh subur hingga Kota Binjai mampu memproduksi lele kisaran 20 ton per hari untuk di jual keluar daerah dan tidak diketahui bagaiamana pemasukan PAD-nya.

Soal lokasi pesta rakyat yang sebelumnya di laksanakan di lapangan segitiga Binjai dan kali ini dipindahkan ke eks GOR Binjai yang menurut walikota bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa nantinya tempat ini menjadi pusat jajanan (food court) yang sangat strategis dengan latar belakang Sungai Bingai.

Pembangunan kios-kios sudah

hampir rampung sehingga penempatan lokasi perayaan HUT Kota binjai sekaligus menjadi promosi atau sosialisasi. Eks GOR lama ini juga bakal menjadi tempat pemindahan pedagang kaki lima.

Menyikapi ungkapan walikota tersebut, Aldiansyah mengaku prihatin karena ungkapan itu tidak lebih sebagai ucapan klasik yang sulit di implementasikan. Jumlah kios tidak sesuai dengan jumlah pedagang kaki lima di Lapangan Merdeka dan nasib petani ternak lele terus tergilas dengan industri lele.

"Sesuatu yang tidak memiliki relivensi dengan apa yang di ungkap walikota. Sampai kapan walikota tidak terperangkap dengan ucapan palsunya?" tegas Aldy.

(BR)

Ketua LSM Perisai Indaonesia - Kabupaten Madina Taufik Nasution.

LSM Perisai Indonesia: Koruptor Harus Dimiskinkan PANYABUNGAN - Para pejabat di Indonesia yang melakukan korupsi harus di miskinkan agar membuat efek jera, dan di penjara dengan hukuman manimal 20 tahun.

"Jika di hadirkan ke persidangan, mereka mengenakan celana pendek, kaos oblong dan sandal jepit," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perisai Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Taufik Nasution kepada wartawan, Rabu pekan lalu di panyabungan.

Dengan cari ini, menurutnya, para koruptor dapat berpikir berkali- kali untuk mengkorupsi uang rakyat.

Petinggi-petinggi Kabupaten Mandailing Natal misalnya, sudah menjadi tersangka, ini pastinya ada yang tak beres dengan sistem hukum di negara kita. Saat ini bupati Madina sedang diperiksa KPK, dan Kadis PU Cipta Karya Madina

Khoirul Anwar juga sudah jadi tersangka penyuapan. Tapi hukum belum menjadi panglima di Madina karena hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," katanya.

"Ada pejabat di Madina yang sudah jelas- jelas korupsi tapi tidak pernah jadi terpidana.

Belum lagi masalah PT Sorik Masmining yang sudah habis kontrak rapi masih bisa berekspolorasi di Tor Sihayo Sambung.

Masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara telah melakukan aksi demo di lokasi PT SM, kantor bupati dan pemblokiran jalan lintas Sumatra, namun pemerintah tak menanggapinya.

"Tapi sebaliknya, masyarakat miskin tak tau apa-apa ditangkap Satpam PT SM. Soal bupati Madina di KPK, harus secepatnya adanya serah terima jabatan agar roda pemerintahan tetap stabil dan berjalan baik.(TH)

Siswa Methodist I Medan Lulus 100 Persen MEDAN - Kerja keras para siswa SMA Methodist I Medan membuahkan hasil yang baik dengan lulus 100 persen.Semua ini tidak terlepas dari kerja keras dan perjuangansemuapihak.

Kepala Sekolah SMA Methodist I, Drs Bintoni Simatupang mengatakan, awalnya ada juga kekhawatiran dengan adanya perubahan ujian nasional tahun ini.

Kendati demikian pihak sekolah tetap memotivasi siswa untuk tetap belajar.

"Selain pelajaran disekolah kami juga memberikan les dan try out kepada siswa dengan begitu mereka benar-benar siap menghadapi UN. Dan hasilnya 227 orang siswa kami lulus 100 persen

seperti tahun sebelumnya," kata Simatupang. Setelah ini tugas kami belum selesai lanjutnya, kami juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi seleksi untuk masuk ke peruruan tinggi negeri (PTN).

Semua siswa yang lulus UN tahun ini kami ikut sertakan melalui jalur undangan di PTN. Kerja keras guru dan siswa sekolah ini terlihat jelas dengan prestasi yang diraih setiap tahunnya dengan kelulusan 100 persen.

Kendati demikian, kata Simatupang, kepuasan ini akan diikuti denganmeningkatkanprestasisiswa dan akan terus membangun dan memperbaikipendidikandengan cara mengembangkan ekskul dan skill siswa.(FER)

Realisasi Gedung SD Bansos TA 2012 di Binjai Bermasalah BINJAI - Surat Pertanggungjawaban (SPJ) rehab 21 gedung Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di duga menuai masalah dan sudah menjadi pekerjaan rumah Unit Tipikor Polresta Binjai. Sejumlah kepala sekolah penerima bantuan berulangkali di kondisikan oleh oknum Dinas Pendidikan dan oknum kepala sekolah agar mengeluarkan uang pengamanan untuk meredam perkara tersebut namun gagal. Sementara sumber berkompeten di

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Tipikor membantah sinyalemen tersebut dan mengaku akan melidik informasi itu.

Wakil Sekretaris Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai SA Aldiansyah kepada wartawan Rabu pekan lalu mengatakan, kasus ini mencuat terkait realisasi dana Bansos rehab gedung SD yang sesuai data terdapat 26 sekolah dengan realisasi 21 sekolah dengan alokasi anggaran TA 2012 dari pemerintah pusat.

Pihak sekolah penerima dana

umumnya tidak mengerjakan rehab namun diharuskan membuat SPJ sementara oknum rekanan meraup keuntungan besar dan saat ini kembali membuat pendataan lapangan untuk TA 2013 yang diduga bekerjasama dengan oknum petinggi Dinas Pendidikan.

Menurut Aldy, SPJ pelaksanaan rehab 21 gedung hingga bergulir ke Tipikor Polres belum di selesaikan.

Keterlambatan SPJ di duga karena pihak ketiga mengaku

belum memberikan pertanggungjawaban keuangan karena yang mengerjakan bukan pihak sekolah. Selama ini mekanisme dilapangan ditentukan oleh pihak yang mengaku sebagai 'penjolok' proyek di pusat.

Salah satu oknum kepala sekolah yang tidakk ingin di sebut jati dirinya saat dikonfirmasi pada Sabtu pekan lalu membenarkan pihaknya ada memfasilitasi 21 SD untuk pengamanan proses hakim,

namun gagal karena tidak ada kesepakatan dan oknum pihak ketiga bersedia membantu menyiapkan SPJ dan PPn. Sebagaimana diketahui, pencairan anggaran pelaksanaan rehab 21 gedung ini masuk ke rekening kepala sekolah kemudian di cairkan dan di serahkan ke pihak ketiga berinisial Ar. Oleh Ar, uang tersebut dibagi ke rekanan yang dihunjuk untuk mengerjakan dan tidak diketahui berapa fee yang diterima kepala sekolah.

Diduga banyak terjadi kebocoran anggaran karena ada beberapa pos yang harus dibagibagi sehingga kondisi fisik bangunan sangat tidak seimbang dengan anggaran. Dan plafon 26 SD hanya 21 SD yang terealisasi dan 5 lagi perlu menjadi perhatian.

Kedatangan sejumlah kepala sekolah penerima Bansos ke Unit Tipikor Polres menjadi perhatian sebab mereka tidak lebih sebagai kambing hitam selaku penerima anggaran namun

tidak berdaya untuk mengerjakan.

"Selaku elemen sosial kontrol, kita akan membantu Polres Binjai memberi data atau masukan untuk kepentingan penyidikan agar kepala sekolah yang menjadi tumbal oknum pihak ketiga tidak terjerat hukum. Setidaknya mata hukum harus mengarah kepada siapa yang mengarahkan dan siapa yang menerima duit, dialah yang patut bertanggung jawabkan secara hukum," tegasnya.(BR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

Beberapa perkara suap yang ditangani penegak hukum terungkap ada pemberian hadiah (gratifikasi) layanan seks. Mengacu UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, gratifikasi dapat dipidana sepanjang mempengaruhi penyelenggara negara yang menerima untuk menympangi wewenang.

KORUPSI

LIPSUS

GRATIFIKASI SEKS

DIJERAT UU TIPIKOR

D

EMIKIAN pandangan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi dalam sebuah diskusi di DPR, Kamis (30/5). “Gratifikasi dapat dipidana melalui UU Pemberantasan Tipikor,” ujarnya.

Akhiar menguraikan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tipikor diatur secara gamblang dalam Pasal 12B. Menurutnya, gratifikasi masuk dalam kategori suap.

Pertanyaannya kemudian, pemberian jasa seks kepada penyelenggara negara dapat dikategorikan gratifikasi?

Akhiar berpandangan, definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. Gratifikasi seks boleh jadi merupakan pemberian agar seseorang terkait jabatannya tidak melakukan atau melakukan tugas dan kewajibannya. “Kalau itu limitatif, memang tidak ada kata seks. Tapi ada pengertian pemberian barang. Jadi ada dua definisi gratifikasi dalam arti luas,” ujarnya.

Ia melanjutkan, setiap pemberian kepada penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sesuatu sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhiar berpandangan gratifikasi seks masuk dalam pasal 12B. Menurutnya, penerima gratifikasi seks dapat dipidana sepanjang dalam kurun waktu 30 hari tidak melapor ke aparat penegak hukum, KPK misalnya.

Sebaliknya, jika melapor dimungkinkan lepas dari jeratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12C. Kendati demikian, Ahkiar berpandangan pembuktiannya memang terkesan sulit. Jika merujuk pada Pasal 12B ayat (1), penerima gratifikasi diatas Rp10 juta wajib membuktikan.

Sedangkan di bawah Rp10 juta beban pembuktian terdapat di penuntut umum.

Meski sulit, bukan berarti tak dapat dibuktikan. Pasalnya sepanjang perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara lantaran penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan tugas dan kewajibannya, penuntut umum dapat menelisik pidana asal.

“Pembuktian ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa,” tandasnya.

Pada tempat yang sama, anggota Komisi III Ahmad Yani tak sependapat dengan Akhiar.

Menurutnya gratifikasi seks sulit dibuktikan. Lagi pula, hal itu justru merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Berbeda dengan menerapkan asas pengakuan, boleh jadi dapat dibuktikan. Hanya saja, tetap sulit pula penerapannya dalam hukum positif. Menurutnya, UU Pemberansatasan Tipikor sudah cukup baik. Hanya saja moral penyelenggara negara yang perlu diperbaiki.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu lebih jauh berpandangan dalam arti sempit gratifikasi seks tidak dikenal.

Namun dalam KUHP pelaku dapat dijerat dengan pasal perzinahan. “Definisi seks tidak bisa dikategorikan barang, kalau sudah dipersamakan dengan barang itu merendahkan perempuan. Kemudian bagaimana dengan pembuktiannya.

Makanya saya mendukung bisa dijerat dengan delik perzinahan,” ujarnya.

Sementara praktisi hukum Farhat Abbas menambahkan pasal gratifikasi ada baiknya dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Begitu pula UU Pemberantasan Tipikor harus memperjelas bahwa pemberian jasa seks kepada penyelenggara negara merupakan suap. “Pasal gratifikasi seks ini layak masuk RUU KUHP dan UU Pemberantasan Tipikor.

Kalau untuk pemuas kemudian disodorkan untuk pejabat itu sama saja korupsi,” pungkasnya.

(HUKUMONLINE.COM)

NIKMAT TAPI TAK BISA DIJERAT

SAMA DENGAN KORUPSI PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi menjelaskan masalah gratifikasi seks sebenarnya dalam aturan hukum di Indonesia sudah lengkap, hanya pelaksanaannya yang belum optimal.

“Indonesia ini paling lengkap, sudah diatur mengenai permainan uang dan seks. Bahwa yang namanya gratifikasi itu termasuk suap, meski masih ada tafsir lain karena dalam UU secara tertulis tidak disebut. Sanksinya pun jelas, ada seumur hidup, hukuman sementara dengan penjara selama 5 sampai 10 tahun, dan denda pokok Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar,” ujar Ahkiar Salmi dalam diskusi menakar sanksi gratifikasi seks bersama anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, dan praktisi hukum Farhat Abbas di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sedangkan Achmad Yani mengatakan istilah gratifikasi seks dalam hukum kita belum dikenal.

“Kalau pun bisa dimasukkan, bisa masuk ke delik perzinaan,” katanya.

Praktisi hukum Farhad Abbas menilai perempuan yang disodorkan sebagai pemuas seks kepada pejabat dalam rangka mempengaruhi sebuah keputusan tertentu, itu sama dengan korupsi, suap dan gratifikasi.

Dikatakan, itu terjadi sejak kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar dengan Rani, dan sekarang ini perempuanperempuan Fathanah terkait impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan lain-lain.

Terbukti selain mempengaruhi kebijakan, perempuan-perempuan itu dengan sendirinya menggerogoti uang negara, melalui korupsi yang dilakukan pejabat.

“Jadi, perempuan itu sebagai sarana sangat berbahaya untuk gerogoti uang negara melalui korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Karena itu, KPK nantinya diharapkan memiliki pelacak selain untuk menangkap koruptor, dan selingkuhannya,” kata Farhat Abbas.

(TRIBUNNEWS.COM)

MAHARANY BUKA-BUKAAN MAHARANY atau yang akrab disapa Rani berbicara perihal keberadaannya di Hotel Le Meridien dan bertemu dengan tersangka impor sapi, Ahmad Fathanah. Di hotel tersebut, melalui kuasa hukumnya, Wisnu Wardhana, Rani mengaku hanya berniat makan malam saja.

"Hanya makan malam, bukan yang lain," tegas Wisnu saat bertemu dengan wartawan di Hotel Nalendra, Jakarta Timur, Selasa lalu.

"Tidak ada yang namanya Rani berkenalan dan berjabat tangan," ujarnya lagi.

Menurut Wisnu, saat itu Rani hanya sebatas berbincang dan mengobrol saja dengan tersangka. "Tidak ada niat mengambil keuntungan dari situ," tuturnya.

Maharani yang tampil dalam jumpa pers malam tadi, tampil berbeda. Ia mengenakan kerudung berwarna oranye. Wajahnya tertunduk lesu, terkadang hanya bisa menjawab pertanyaan dengan suara yang lemah. "Saya meminta maaf kepada keluarga dan lingkungan," tutur mahasiswi Universitas Moestopo tersebut dengan terbata-bata. "Saya sangat terpukul, jujur saya tidak kuat," ujarnya lagi.

"Rani minta maaf ke pihak kampus, rakyat Indonesia

apabila berpikir negatif," imbuhnya.

Perempuan berparas ayu itu berharap, permohonan maaf dapat membuat namanya tidak lagi tercoreng dengan pemberitaan yang beredar.

Seperti yang sudah diberitakan, Maharany atau yang akrab disapa Rani, ikut digelandang ke kantor KPK dalam sebuah drama penangkapan tersangka impor sapi, Ahmad Fathanah. Rani kemudian dilepaskan karena tidak terbukti terlibat kasus tersebut.

Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang Rp 10 juta dari Rani dalam operasi yang berlangsung 29 Januari tersebut. Uang tersebut santer diberitakan sebagai bayaran rani terkait dugaan gratifikasi seks dalam kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Uang itu hanya hadiah dari perkenalan dan keinginan Ahmad mengenal Rani. Jadi bukan uang pembayaran seperti yang santer diberitakan," bantah Wisnu.

"Rani hanya mengetahui uang tersebut sebagai hadiah dari orang yang ingin mengenal dirinya yang dianggap wajar dan normalnormal saja. Rani sendiri tidak

mengetahu jumlah pasti uang tersebut. Ia hanya ingin mengetahui uang tersebut asli atau tidak," terang Wisnu lebih lanjut.

Sulit Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai gratifikasi seks tidak bisa dikategorikan dalam delik pidana karena sulit melakukan pembuktiannya.

"Saya berpandangan gratifikasi seks sulit dipidanakan," kata Ahmad Yani pada diskusi "Dialektika: Menakar Sanksi Gratifikasi Seks" di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis pekan lalu. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah praktisi hukum Farhat Abbas dan pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Akhiar Salmi.

Menurut Ahmad Yani, ada banyak persoalan jika ingin memasukan gratifikasi seks sebagai bagian dari gratisikasi yang masuk dalam delik pidana, seperti halnya penerima gratifikasi jika mengembalikan barang yang diterimanya dalam waktu sebelum 30 hari, maka tidak bisa dipidanakan.

"Jika gratifikasi yang diberikan dalam bentuk seks, maka barang apa yang mesti dikembalikan oleh si penerima," katanya.(NET)

GRATIFIKASI seks hangat dibicarakan karena menjadi salah satu modus yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan strategis. Meski begitu, penegak hukum tak dapat mengambil tindakan karena belum memiliki payung hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji pemberian sanksi terhadap penerima gratifikasi seks.

Pengkajian gratifikasi seks itu merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku banyak menerima laporan mengenai gratifikasi seksual.

Menurutnya, banyak pihak yang tak menerima gratifikasi berupa uang, namun menerima gratifikasi berbentuk layanan esek-esek.

Menurutnya, sejak dahulu laporan gratifikasi seksual sering terdapat pada pemeriksaan pada instansi keuangan. Apalagi sekarang ini kebijakan bisa terbentuk oleh perempuan cantik.

"Dulu zaman Orde Baru itu kalau ada pemeriksaan ke daerah, itu yang disediakan sajian seksual, kalau ada misalnya dulu pemeriksaan keuangan," ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, mengenai undang undang yang mengatur soal gratifikasi seksual masih terus dirumuskan. Dan kontrol yang bisa menghukum pelaku dalam menerima gratifikasi tersebut.

"Undang-undang (UU) belum tahu nanti biar dipikirkan. Iya kan sudah ada sendiri, sudah seharusnya kalau kontrol-kontrol seperti itu, tapi sulit dibuktikan juga ya," katanya.

Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja menyatakan pembahasan sanksi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika hal itu dapat dijadikan ukuran rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada, kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah.

"Yang diatur itu ada batasanbatasan rupiahnya. Kalau bisa

dijadikan ukuran rupiah, itu menarik. Sayangnya aturan kita masih seperti itu. Merujuk pada UNCAC memang masih harus disempurnakan. Beberapa instansi ragu apakah itu termasuk gratifikasi," ujar Adnan.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengatakan tidak menutup kemungkinan ada gratifikasi seks.

Menurutnya, dalam UU menyatakan yang tergolong gratifikasi tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itu lah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi seks.

"Ada kemungkinan. UU kita mengatakan tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan berupa kesenangan. Memang pembuktiannya tidak harus lapor tapi ini jatuhnya ke case building karena itu harus dibuktikan," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai praktik gratifikasi atau pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pejabat negara, sudah lazim dilakukan sejak zaman kerajaan.

Gede Pasek menilai usulan KPK yang meminta gratifikasi seks dimasukkan dalam Undangundang sebagai upaya berlebihan.

Banyak Pejabat Ditawari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kasus gratifikasi seksual yang diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono tidak hanya terjadi di kalangan hakim. Pejabat negara lain juga banyak ditawari gratifikasi seks. Maksud gratifikasi seks ini tentu saja untuk menyukseskan kepentingan pemberi gratifikasi yang membutuhkan jabatan para pejabat tersebut.

"Banyak pejabat yang ditawari gratifikasi seksual. Bahkan, ada pejabat yang takut menindak suatu hal ketika ia ditelepon perempuan nakal yang berelasi dengan dirinya, semacam teror," kata Mahfud seusai menjadi pembicara pada acara Indonesia Broadcastin Expo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis bulan lalu.(BBS)

KPK POS

6

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

NAD SUMUT

POLITIK

Wakil Walikota Buka Musdakoh HMI LANGSA–Wakil Wali Kota Langsa, Drs. Marzuki Hamid, MM membuka Musyawarah Daerah ke XI dan Musyawarah Daerah Korps HMI-Wati (Musdakoh) ke X Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh, bertempat di aula SMK Negeri 3 Langsa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRK Langsa, Syahyuzar,AKA, Ketua KAHMI Kota

Langsa, Khairurradi Ibrahim, S.Pd, Ketua Badko HMI Aceh, Zainal Fikri, Ketua HMI Cabang Langsa, Ramadhani, Ketua KNPI Kota Langsa, M.Nasir, Ketua KNPI Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky, Presidum KAHMI Aceh, Gunawan Adnan, Kajari Langsa, Raden Miftahol Arifin SH, Asisten II Aceh Timur, Ikhsan Ahyat, S.STP. Ketua panitia, Rahmad Purna-

ma, menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan selama tiga hari yakni sejak 28 hingga 30 Mei 2013, danmudah-mudahandengandilaksanakan Musda ini dapat melahirkan pemimpin yang berkarakter dan mampu meningkatkan hubungan silaturahmi antara sesama kader HMI. Ketua Badko HMI Aceh, Zainal Fikri, mengatakan, bahwa Himpunan Mahasiswa Islam merupakan

sebuah organisasi kaderisasi dan proses kaderisasi ini agar dapat terus berjalan di HMI hingga akhir zaman. Dan, mudah-mudahan jalinan komunikasi dan silaturahmi ini tidak hanya dalam Musda ini saja akan tetapi dapat berjalan di masa yang akan datang.

Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada

Badko HMI Aceh yang telah mengambil atau lokasi Musda ini di Kota Langsa. Dan, acara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kota Langsa sehingga Langsa yang dikenal sebagai kota jasa bisa berkembang dimasa yang akan datang.

Dirinya mengharapkan Musda yang digelar ini berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Dan semu-

anya harus diberikan porsi yang sama sehingga Musda dan program HMI ke depan dapat berkualitas.

Selain itu, HMI harus berdiri di depan dalam penegakan syariat islam dengan organisasi lain. Karenanya, mari kita sama-sama berdakwah dan pengurus HMI harus menjadi pelopor dakwah di gampong tempat tinggalnya masingmasing.

Lanjutnya, kehadiran HMI jangan menjadi beban bagi pemerintah, akan tetapi harus memberikan masukan-masukan dan dukungan yang positif bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan pemerintah," Berilah kontribusi yang positif karena yang menjadi pengurus HMI merupakan intelek-intelektual yang mempunyai SDM yang dapat di handalkan," harapnya.(YAN)

Bupati Sergai Sampaikan Nota Pengantar LKPD

Dukungan Untuk Adi Rozal Terus Mengalir KERINCI – Dukungan terhadap Adi Rozal terus mengalir dari berbagai kalangan. Dukungan itu terkait pencalonan Adi Rojal pada Pemilukada Kerinci 8 september 2013 mendatang. Masyarakat sangat mengharapkan terjadinya perubahan Kerinci dibawah kepemimpinan Adi Rojal.

Adi Rojal dikenal memiliki sifat merakyat, ramah dan kepemimpinannya sudah terbukti saat menjadi Wakil Walikota di Padang Panjang Sumatera Barat. Seperti diketahui, paling tidak Adi Rojal punya empat sifat kepemimpinan yang layak ditiru. Pertama ia memiliki visi ke-Islaman yang kuat, kedua komitmen pengabdian

dan pelayanan sudah teruji, ketiga bergaul tidak berdasarkan kelompok, dan keempat pengorbanan dan kepedulian terhadap masyarat.

Dengan empat sifat kepemimpinan itu, diharapkan ke depan Kerinci akan lebih baik lagi.

Karena itu masyarakat ‘Kerinci Tigo Luhah Tanah Sekudung’ minta beliau maju pada pemilukada mendatang. Dukungan dari Partai Politik terahdap Adi Rojal datang dari Partai Geridra, PKPB dan PMB. Atas berbagai dukungan yang diberikan masyarakat, Adi Rojal ketika dihubungi mengungkapkan, dukungan partai yang sudah jelas baru dari PKB dan PDI P.(BOY)

Pemko Tanjungbalai Sosialisasikan Aset TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (PPKA) mensosialisasikan tentang pengembangan aset dan barang tahun 2013 di aula-I Pemko setempat, Selasa (28/5).

Sosialisasi yang dihadiri 100 orang peserta dari seluruh satuan kerja perangkat daerah dan unsur pejabat terkait, dibuka Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe menghadirkan tiga narasumber auditor madya dari BPKP Sumut di antaranya, Koordinator Asahan, Labuhanbatu dan Tanjungbalai Dra Farida Erawati, Auditor Medan Tubagus Syahputra SE dan Al Akbar SE. Kepala Dinas PPKA diwakili Kabid Aset H Jamaluddin Marpaung melaporkan, sosialisasi pengembangan aset dan barang didasari SK Kepala Dinas PPKA Tanjungbalai No 050/10/K/DPPKA/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Aset dan Barang Daerah.

Sedangkan maksud kegiatan tersebut dilaksanakan agar peserta sosialisasi dapat memahami secara

benar tentang pengelolaan barang milik daerah secara signifikan dan universal, dan untuk mewujudkan aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus dikelola dengan baik, efisien ,efektif, transparan dan akuntabel." paparnya.

Walikota dalam arahannya mengatakan, sebagaimana ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat carry over, artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada.

Kewajiban penyusunan neraca pemerintah tidak hanya sebatas pada level Pemda akan tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca SKPD. Maka dengan demikian manajemen aset juga berkaitan erat dengan akuntansi keuangan daerah." katanya.

Walikota menegaskan, jika manajemen atau penatausahaan aset daerah tidak tertib, maka aset yang dilaporkan dalam neraca menjadi tidak valid yang mengakibatkan neraca tidak mencemrinkan nilai aset yang sewajarnya.(HER)

Walikota Desak Tender Proyek Dimulai TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe MHum mendesak tender proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah Tahun Anggaran 2013, segera dimulai. Ia mengatakan, tender seharusnya disegerakan guna menghindari keterlambatan pekerjaan seperti tahun sebelumnya.

Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane, MM,Senin (27/5) mengatakan, desakan agar kegiatan tender (lelang) proyek pengadan barang dan jasa pemerintah TA 2013 segera dilakukan, sudah disampaikan.Bahkan, jauh hari Walikota sudah mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jangan menunda penyelenggaraan tender kegiatan proyek baik bersifat pengadaan barang maupun konstruksi.

Dijelaskannya, terkendalanya proses lelang proyek ini akibat belum siapnya ULP (Unit Layanan Pelelangan). Kini ULP tersebut sudah selesai dan tentunya untuk melakukan kegiatan lelang, pihak ULP akan membentuk kelompok kerja (Pokja).

Kemudian, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan dilelang disiarkan langsung melalui LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) Pemko Tanjungbalai. Dijelaskannya, kegiatan yang nilai anggarannya di bawah Rp200 juta merupakan kebijakan SKPD terkait.

Seharusnya kegiatan itu sudah dapat dilaksanakan dengan menunjuk rekanan tertentu yang dipercaya mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Sedangkan kegiatan dengan nilai di atas Rp200 juta baik bersifat pengadaan maupun konstruksi harus ditenderkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Erwin.

Menurut Erwin, lambannya proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab dana yang digulirkan pemerintah untuk kegiatan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik merupakan salah satu sektor untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah Tanjungbalai.(HER)

Bupati Sergai menyerahkan sertifikat tanda tamat belajar dan akte kelahiran gratis kepada anak-anak Kelompok Bermain PAUD Terpadu se-Kabupaten Sergai.

1900 Anak Didik PAUD Sergai Diwisuda SERGAI - Sebanyak 1900 anakanak Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu (KBPT) tahun 2012-2013 dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diwisuda massal sekaligus diberikan akte kelahiran gratis oleh Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si bertempat di open stage kawasan wisata Theme Park Pantai Cermin, Rabu (29/5).

Hadir pada acara wisuda pelepasan anak didik PAUD dan lomba kreativitas anak didik PAUD dalam rangka Hari Anak Nasional seKabupaten Sergai tahun ajaran 2012-2013 ini Ketua Forum PAUD sekaligus Bunda PAUD Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kepala BP2AKB Hj. Irwani Jamilah SH, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Ketua HIMPAUDI Ser-

gai Ny. Dr. Hj. Nora Violita Bakri Tanjung Nasution, para ketua TP PKK Kecamatan, para tutor PAUD dan ribuan orang tua wisudawan PAUD. Selain menggelar perayaan wisuda sekaligus melepas anakanak yang akan memasuki usia Sekolah Dasar (SD), juga dirangkaikan dengan lomba kreativitas anak sebagai persiapan menyambut Hari Anak Nasional (HAN) antara lain lomba hembus balon, estafet bola dan petualangan bendera.

Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dalam arahannya mengatakan bahwa pendidikan merupakan basic needs (kebutuhan dasar) bagi masyarakat.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar memberikan layanan pendidikan sedini mungkin bagi anak sebagai generasi penerus estafet pembangunan.

Mengingat usia dini merupakan masa emas untuk meletakkan dasar bagi tumbuh kembang anak secara optimal sehingga menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Pemkab Sergai mengapreasiasi masyarakat daerah ini atas sambutan yg baik atas keberadaan PAUD khususnya di pedesaan.

Melalui prakarsa dan inisiatif ibu-ibu dari Forum PAUD, masyarakat yang berdomisili di desa dapat menyekolahkan anaknya sejak usia dini tanpa harus menempuh jarak jauh keluar dari desanya, ungkap Bupati.

Semoga dengan kerjasama semua elemen termasuk Camat selaku pembina Forum PAUD Kecamatan, kegiatan belajar dan bermain di PAUD dapat terus terlaksana dan dikembangkan demi menciptakan generasi yang ter-

didik sejak dini dan siap memasuki jenjang pendidikan dasar, harap Bupati.

Sebelumnya Ketua Forum PAUD Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry sekaligus selaku Bunda PAUD menyampaikan bahwa sampai tahun ajaran 2012, Sergai telah memiliki 77 Kelompok Bermain PAUD Terpadu (KBPT) yang berlokasi di 79 desa di 17 kecamatan dengan jumlah anak didik sebanyak 2800 orang.

Dengan adanya KBPT ini tidak hanya mendidik anak melalui guru/ tutor, akan tetapi orang tua juga mendapatkan pembinaan untuk dapat merangsang tumbuh kembang anak melalui kelompok bina keluarga balita.

Selain itu diadakan pelayanan kesehatan melalui Posyandu untuk penimbangan, pemeriksaan gigi, imunisasi dan lainnya, jelas Evi Diana.(ARM)

150 PNS Pemko Langsa Ikuti Ujian Sertifikasi LANGSA - Kabag Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Pemko, Ir. Adnan, MM, selaku panitia pelaksana bimtek dan ujian sertifikasi ini, menyebutkan, jumlah peserta sebanyak 150 dari seluruh PNS lingkungan Pemko, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (28-29/5) dan sehari ujian sertifikasi pada Kamis (30/5).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Karena sosok PNS memiliki standar kompetensi dan profesionalisme yang diharapkan.

Jadi, untuk membentuk PNS

sebagaimana diharapkan pemerintah perlu melaksanakan pembinaan melalui jalur bimbingan teknis (Bimtek) yang mengarah kepada upaya peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, pelaksanaan tugas berkualitas, serta semangat pengabdian pada kepentingan masyarakat, bangsa negara dan tanah air.

Hal tersebut disampaikan Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE pada acara pembukaan Bimtek serta ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar di aula Pemko setempat, Selasa (28/5).

Walikota yang akrab disapa Toke Seum, mengatakan, pelaksanaan bimtek dan ujian sertifikasi ini sangatlah penting karena sesuai

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Perpres RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 yaitu sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalime aparatur pemerintah terutama mengenai mekanisme dan tatacara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, dalam mendukung reformasi birokrasi PNS dituntut untuk memiliki integritas moral dan disiplin tinggi, kemampuan mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap maupun prilaku tidak melakukan perbuatan yang mengarah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Ne-

potisme (KKN).

"Artinya, sesuai dengan Perpres ini para pelaku pembangunan diwajibkan untuk menguasai dan memahami terlebih lagi aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan pengelolaan barang/jasa baik dibiayai APBD, APBN, pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) maupun melalui sumber dana lainnya yang resmi,"ujarnya.

Diharapkan, kepada para peserta bimtek dapat lulus dengan baik dan memperoleh sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.(YAN)

SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H T Erry Nuradi, M.Si pada Rabu (29/5), menyampaikan nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sergai dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sergai Kecamatan Sei Rampah.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sergai H. Yuli Azmi Sitorus, SH, M, SP turut dihadiri Wakil Ketua DPRD MY. Basrun, Drs. Sayuti Nur, M.Pd, Drs. Abdul Rahim, Sekdakab Drs. H Haris Padillah, M.Si, seluruh anggota DPRD, para Staf Ahli Bupati serta Kepala SKPD dan Camat seSergai.

Dalam nota pengantar LKPD, Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si menyampaikan Pemkab Sergai Tahun Anggaran (TA) 2012 merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi mempedomani PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian sesuai UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendanaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan sumber pendapatan daerah dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan ketiga lain-lain pendapatan yang sah.

Secara keseluruhan capaian target PAD TA 2012 sebesar Rp. 875.700.482.094,20 dari target sebesar Rp. 892.485.583.221 atau 98,12 % berasal dari PAD Rp39.274.

569.799,20 dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.134.354.309 atau sebesar 90,97%,. Pendapatan transfer sebesar Rp760.447.204.

295 dari target sebesar Rp773.

040.520.912 atau 98,37%. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75.978.708.000 dari target Rp76.270.708.000 atau 99,62%,.

Selanjutnya pembiayaan daerah TA 2012 dalam laporan realisasi APBD TA 2012 anggaran dan realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah ditargetkan Rp11.937.

978.113,98 dengan realisasi 100 %.

Target pembiayaan daerah sebesar Rp.32.857.399.261 dan realisasinya Rp 31.359.082.725 atau sebesar 95,44%.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggara (LRA) Pemkab Sergai TA 2012, realisasi pendapatan sebesar Rp. 875.700.482.094,20 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 833.559.067.726,80 sehingga diperoleh surplus sebesar Rp. 42.141.414.367,40.

Kemudian untuk posisi keuangan berdasarkan neraca Pemkab Sergai per tanggal 31 Desember 2012 dilaporkan bahwa jumlah aset sebesar Rp.989.376.046.201,27, jumlah kewajiban sebesar Rp. 10.069.373.239,39 dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp.979.306.672.961,88, kata Erry Nuradi.

Sedangkan berdasarkan laporan arus kas Pemkab Sergai TA 2012, dapat kami sampaikan selama TA 2012 terdapat kenaikan kas Rp10.827.861.226,40, bersumber dari aktivitas operasi Rp190.853.995.640,40 dari aktivitas investasi non keuangan Rp148.712.581.273. Dari aktivitas pembiayaan Rp. 31.359.082.725, dari aktivitas non anggaran Rp.45.529.584 sehingga saldo kas per 31 Desember 2012, berjumlah Rp.22.720.309.756,38.(ARM)

Pemilukada Datang PNS Bimbang KERINCI - Menjelang Pemilukada Kabupaten Kerinci, nasib para PNS bagai buah simalakama. Pasalnya pemimpin Kab Kerinci saat ini masih maju menjadi calon incumbent pada pemilukada mendatang. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran, akan ada tenakan dari calon incumbent.

Apalagi bagi PNS yang saat ini memegang jabatan tertentu, gambaran untuk dimutasi

menjadi momok dalam setiap melakukan aktivitasnya.

Meskipun sebenarnya peraturan perundangan-undangan sudah secara tegas melarang PNS terlibat dalam politik praktis.

Namun itu hanya terlaksana di atas kertas. “Orde boleh berubah, namun sistem tidak berubah,” kata Ketua LSM Pemuda Anti Korupsi, Boy Bunyamin, menyikapi situasi pekembangan politik saat ini di Kerinci, terutama menyangkan

para PNS. Dikatakan Bunyamin, di era reformasi sekarang ini, kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan dilindungan peraturan perundang-undangan. Namun kebijakan itu sepertinya tidak akan terlaksana di Kerinci terkait pemilukada yang akan dilaksanan dalam beberapa bulan lagi.

Fakta dan informasi yang ditemukan, belakangan ini, sudah terjadi pergantian pejabat secara

mendadak. Baik pindah tugas atau bahkan turun jabatan.

Informasi berkembang menyebutkan jika ada pejabat PNS yang terindikasi tidak mendukung calon incumbent maka harus siap-siap meletakkan jabatannya.

Seperti diungkapkan salah seorang PNS yang meminta namanya tidak ditulis, menilai sudah terjadi intimidasi, kebebasan berpendapat, memang dikekang. “Saya pernah

bercerita tentang kandidat di luar calon Incumbent dengan teman saya. Keesokan harinya, saya ditelpon seorang pejabat mempertanyakan posisi saya dalam pemilukada Kerinci.

Pejabat itu menegaskan siap memindahkan saya, jika tidak memilih calon incumbent.

Situasi ini membuat PNS bimbang dan merasa serba salah.

Untuk bertegus sapapun jadi saling curiga.(BOY)

KPK POS

7

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

POLITIK

Kebun Silau Dunia Tanggap & Peduli SERGAI - Kebun Silau Dunia yang selama ini tetap konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar terus menunjukkan kepekaannya. Perhatian,tanggap dan peduli akan kondisi desa yang ada disekelilingnya semakin terasa kuat di kepemimpinan Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian sejak menginjakkan kakinya di Kebun yang memiliki tujuh afdeling.

Baru-baru ini warga Desa Kampung Kristen yang merasakan sentuhan tangan sang manajer.

Badan jalan yang selalu becek dan tidak memiliki drainase kini sedikit lebih baik setelah satu unit excavator selama beberapa hari memperbesar drainase didua sisi badan jalan adalah prakarsa Budi Hotman Simanjuntak dan Torang Manik melakukan pendekatan ke perkebunan dan hasilnya sang manajer memberikan bantuan pengerahan alat berat. Saranggiting Kahan juga termasuk yang mendapat manfaat dari pengerukan saluran parit.

Selain kedua desa tersebut, Desa Saranggiting Hulu yang dipimpin Ronly Siapayung juga merasakan sentuhan kepedulian Junior Siagian.Kamis (30/5) pekan lalu alat berat perkebunan sangat membantu apa yang selama ini

membuat warga resah atas tersumbatnya drainase yang dibangun lewat dana PNPM oleh pasir.Air juga menjadi tergenang dan melimpah kebandan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan itu sendiri.Semua itu akibat buruknya drainase,ujar Ronly kepada KPK Pos.Karena saya tahu Kebun Silau Dunia sangat peduli dengan lingkungan,Selasa lalu saya menemui manajer ke kantornya untuk menyampaikan semua permasalahan yang dirasakan desa. Saat itu manajer langsung menghubungi Asisten Afdeling V Benar Sembiring dan Kamis alat berat langsung diturunkan.

Dihadapan Asisten Tehnik Jayus dan Asisten Afdeling V,Kepala Desa Saranggiting Hulu Ronly Sipayung menyampaikan terima kasih atas kepedulian pihak perkebunan yang dinilai sangat sangat tanggap dan respon atas kondisi sekitar.

Selain bantuan pemaritan,desa juga sebelumnya telah mendapat bantuan bahan kayu untuk pembuatan kantor Kepala Desa Saranggiting Hulu.Kita sangat berharap dengan kepedulian perusahaan,komunikasi akan tetap terjalin dan ada kerjasama yang baik.(ARM)

DPRD Panggil Kadiskanla Tanjungbalai TANJUNGBALAI – Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai memanggil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Ir Nefri Siregar, Selasa (28/5). Pemanggilan itu terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan Kapal 5 GT dan 8 GT yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Anggota Komisi B mencecar Kepala Diskanla Kota Tanjungbalai Ir Nefri Siregar, Selasa (28/5).

Hadir dalam pertemuan itu Leiden Butar-Butar SH, Hj Zainab Hadi Lc, H Hamdayani, Hj Artati SE dan Hj Roslina Dewi Sirait. Sedangkan dari KUB dihadiri oleh Ketua KUB Tanjung Berjaya Barlen Siagian dan Ketua DPC SBSI Kota Tanjungbalai Drs Saut Sitorus selaku penerima kuasa.

Dalam rapat itu terungkap satu unit Kapal 8 GT yang disalurkan Diskanla telah raib dibawa kabur penasehat KUB berinitial MS. Bahkan sejak penyerahan secara simbolis oleh Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe MHum, Kapal 8 GT itu tidak pernah dimanfaatkan KUB Tanjung Berjaya.

Itu dikatakan Ketua KUB Tanjung Berjaya Barlen Siagian yang beralamat di Jalan Gang Sukun, Lingkungan VII, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjungbalai.

“Semula untuk memeroleh bantuan kapal 8 GT itu saya terlebih dahulu didatangi oleh seseorang yang berinitial MS. Setelah keterangan diperoleh maka tak lama kemudian aku bersama teman-teman sesama nelayan membentuk KUB yang namanya Tanjung Berjaya.

Setelah KUB itu terbentuk, bantuan satu unit Kapal 8 GT berupa kunci telah kami terima

secara simbolis yang diserahkan oleh Walikota Tanjungbalai. Namun setelah Kapal 8 GT itu kami bawa di tengah jalan, MS selaku penasehat KUB menyarankan agar kapal ditambatkan di belakang rumahnya.

Barlen mengakui, dalam penyerahan kapal 8 GT Diskanla juga menyalurkan berikut alat tangkap berupa jaring gembung mata 500 sebanyak 20 utas, 2 unit batrai basah, satelit, jangkar, piber ikan isi 500 Kilogram, tangki minyak dan 4 helai baju renang. Namun sejak diterimanya bantuan tersebut dirinya tidak pernah mengoperasikannya.

Sedangkan Kadiskanla Kota Tanjungbalai Ir Nefri Siregar yang diberondong pertanyaan oleh anggota DPRD dari Komisi B DPRD Tanjungbalai berkelit serta melemparkan persoalan itu kepada tim veripikasi.“Kegiatan pengadaan Kapal 5 GT dan 8 GT itu dananya bersumber dari Bantuan Dana Bawahan (BDB). Sebelum kapal itu diperuntukkan kepada kelompok nelayan terlebih dahulu dibentuk tim verifikasi dan oleh tim ini sebelum mentetapkan kelompok nelayan itu sebagai calon penerima bantuan itu. Maka ada 11 poin kriteria yang diajukan oleh tim itu. Selain provosal yang diajukan oleh KUB, salah satunya penerima bantuan kapal itu harus memiliki ijin usaha dibidang perikanan,” katanya.

Mendengar pengakuan yang dilontarkan oleh Nefri Siregar, anggota DPRD Tanjungbalai Leiden Butar-Butar kembali melontarkan pertanyaan. Kami memeroleh informasi bantuan kapal yang disalurkan itu alat tangkapnya tidak lengkap. Misalkan jaringnya tidak sesuai.(HER)

Puluhan Pekerja PT.SSKA Di PHK Tanpa Pesangon DELI SERDANG - Puluhan pekerja PT.SSKA (Sinar Surya Kencana Abadi) mendapat tindakan PHK sepihak dari pihak perusahaan, bahkan para pekerja tersebut semenjak di PHK beberapa bulan lalu, hingga saat ini mereka belum mendapat uang pesangon, padahal para pekerja itu rata-rata telah bekerja di PT. SSKA selama lebih 5 tahun.

Hal itu diketahui saat 13 orang eks pekerja PT.SSKA melaporkan masalah tersebut kepada sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) Kab.Deli Serdang di Tanjung Morawa, Kamis (30/05).

Seorang eks pekerja PT. SSKA, Yana Maulana Purba (28), mengungkapkan, ada sekitar 40 pekerja yang di PHK pihak PT. SSKA pada bulan Oktober 2012 lalu dan tanpa diberi pesangon, dan sampai saat ini kami bersama serikat pekerja KSBSI Deli Serdang di bawah pimpinan Antonius sudah berupaya memperjuangkan hak-hak kami yang belum terpenuhi itu, tapi belum juga berhasil. “sebenarnya, upaya kami terkendala di tingkat Disnakertrans Deli Serdang, karena, ada sejumlah data atau nota yang belum juga dikeluarkan pihak Disnaker tentang masalah kami ini, sehingga upaya untuk melanjutkan tuntutan menjadi terkendala”, ujar Yana.

Menanggapi hal itu, ketua LSM PHP Deli Serdang Dedy Irawan Ziliwu, SH mengatakan, “semua

hak-hak para pekerja telah dilindungi dalam Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, maka setiap perusahaan tidak bisa berbuat semena-mena, dan bagi instansi terkait mestinya memberi perlindungan kepada para pekerja yang hak nya telah terabaikan itu, dan jangan sebaliknya, malah memperhambat upaya penyelesaian”. “menanggapi adanya laporan para pekerja ini, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat bersama DPC FKUI SBSI Deli Serdang akan turut memperjuangkan hakhak eks pekerja PT.SSKA”, tegas Dedy.

Diwaktu yang sama, ketua DPC FKUI SBSI Deli Serdang, Antonius Tampubolon berharap, dengan adanya kerjasama dari pihak LSM PHP Deli Serdang, semoga tuntutan para pekerja itu dapat segera terealisasi, sehingga harkat dan martabat para pekerja ini terlindungi, dengan dipenuhinya segala hak-hak mereka, sebut Antonius.

Sementara itu, pihak perusahaan PT.SSKA yang coba dikomfirmasi KPKPos, dengan mendatangi lokasi perusahaan di Dusun-I Desa Dalu Sepuluh-A Kec.Tg. Morawa, Kab.Deli Serdang, Kamis (30/05), melalui seorang security perusahaan mengatakan, bahwa Manager perusahaan bernama Gabe/Panggabean lagi keluar kota, dan personalia perusahaan saat ini tidak ada di kantor, sebutnya.(DIZ)

SUMUT

PT Atmindo Didemo Lagi DELI SERDANG - Puluhan warga Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang Senin pagi (27/05) melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang PT.Atmindo sebagai bentuk protes warga terhadap kebisingan yang selalu ditimbulkan perusahaan perakit mesin kelapa sawit tersebut.

Aksi warga yang sudah kesekian kalinya itu, kemarin, dimulai kembali dari pukul 07.00Wib, dengan berkumpul di depan gerbang PT.Atmindo dan menghalangi para pekerja yang ingin masuk, akibatnya aktivitas perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu menjadi lumpuh hingga beberapa jam.

Seorang masyarakat saat diwawancarai KPK Pos di lapangan, Leni (39), mengatakan, kami sudah tidak tahan mendengar kebisingan yang sering timbul dari dalam perusahaan ini hinggga larut malam, kami minta pihak PT. Atmindo untuk tidak lagi mengeluarkan kebisingan.

Hal senada juga disampaikan Ulis (50), “semenjak PT.Atmindo ini berdiri selama satu tahun di Desa ini, bila saat hujan lebat, kami sering mengalami kebanjiran karena kiriman air besar dari dalam perusahaan itu, dan setidaknya adalah perhatian secara khusus dari pihak perusahaan itu, kepada kami, yang sering mengalami kebanjiran”, sebutnya.

Puluhan warga yang kebanyakan dari kaum ibu-ibu dan para pemuda ini, akhirnya mendapat respon dari Kepala Desa Dagang Kelambir H. Alfian, SH, “aksi ini saya yakin ada pihak ke-tiga yang menunggangi, ngapailah kalian demo-demo, orang yang ingin

Ratusan karyawan PT.Atmindo terlihat terhalang masuk saat aksi demo warga Desa Dagang Kelambir berlangsung di depan gerbang perusahaan. bekerja menjadi terganggu”, celoteh H. Alfian di depam masyarakatnya.

Menanggapi hal itu, masyarakat membantah, bahwa aksi demo ini tidak ada ditunggangi pihak ketiga, “aksi ini murni tuntutan masyarakat, adapun pihak yang kami

minta tolong adalah sebatas membantu karena kami tidak mengetahui jalur bagaimana menggapai tuntutan kami, dan justru yang kami curigakan adalah pihak pemerintahan Desa yang seakan ada menerima uang bulanan dari PT. Atmindo, sehingga selama ini

keluhan masyarakat tidak pernah ditanggapi”, jelas Ulis lagi.

Aksi warga ini akhirnya ditanggapi oleh pihak perusahaan, kemudian mempersilahkan sejumlah perwakilan warga, maupun pemerintahan Desa, serta pihak kepolisian untuk masuk ke dalam

perusahaan membicarakan solusi tuntutan masyarakat tersebut.

Usai pertemuan itu, wargapun membubarkan diri sekira pukul 10.00Wib, setelah akhirnya pihak perusahaan menjanjikan akan memberikan keputusan pada hari Senin ini.(DIZ)

Bupati Sergai Syukuran Di Kecamatan Dolok Masihul SERGAI - Kemajuan pembangunan disertai keberhasilan ekonomi yang dirasakan masyarakat tanah bertuah negeri atas kepemimpinan Bupati dan Wabup Serdang Bedagai (Sergai) ErrySoekirman, membawa nama Sergai sebagai salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia. Ini bukti keseriusan pimpinan daerah mengemban amanah mewujudkan masyarakat maju dan berkembang di segala bidang.

Sambutan ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si didampingi Wabup Ir. H. Soekirman pada acara syukuran bersama dengan jajaran pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi, di halaman Kantor Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi. Pada hari yang sama, Bupati Erry juga mengadakan syukuran di Kantor Camat Dolok Masihul, Selasa (28/5).

Syukuran di dua kecamatan ini wujud atas suksesnya pelaksanaan Pilgubsu Maret lalu dan terpilihnya Bupati Sergai Ir. HT. Erry Nuradi M.Si menjadi Wagubsu periode 2013-2018.

Acara ini turut dihadiri Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Camat Tebing Tinggi Drs. Ramadhan Purba, Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Manager Perkebunan dari dua kecamatan, pengurus TP. PKK Kecamatan Tebing Tinggi

POLITIK

Bupati Sergai bersama Wabup menyaksikan Ketua TP. PKK Ny. Hj. Evi Diana Erry didampingi Camat Dolok Masihul menggunting pita tanda diresmikannya pelaksanaan program PATEN di kecamatan tersebut. dan Dolok Masihul dan Forum Pimpinan Kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat dari dua kecamatan.

Dijelaskan Erry sebagai aparatur pemerintahan, senantiasa terus meningkatkan tugas dan fungsinya. Baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemkab Sergai terus membenahi dan melaju dalam inovasi pelayanan. Begitu

pula dibidang pendidikan, dengan pembangunan sarana pendidikan sekolah SD hingga SMA/SMK, yang kini telah ada pada di masingmasing Kecamatan.

Untuk itu Bupati menghimbau seluruh elemen masyarakat Sergai, rasa memiliki dan mencintai (sense of belonging) terhadap daerah ini perlu dikembangkan.

Sehingga setiap elemen masyarakat, pemerintah dan swasta, saling bahu membahu mensuk-

seskan pembangunan daerah. Pada gulirannya Sergai dapat melaju pesat dalam aspek pembangunannya. Untuk itu Bupati berharap kebersamaan dan koordinasi kinerja terus ditingkatkan, khususnya dalam menciptakan kondisi kondusif dan nyaman bagi masyarakat.

Erry Nuradi juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dan masukan berbagai elemen masyarakat selama ini serta permo-

menyukuri keberhasilan ini, sebab didaerah lain masih ada anak didiknya yang tidak mendapat kelulusan.

Peserta SMA sederajat yang mengikuti UN di Kabupaten Asahan, sebanyak 8.917 siswa.

Untuk SMK 3240, MA 1492 dan SMA 4185 masing-masing meraih kelulusan 100 persen.(IN)

pakan peraturan penyempurnaan PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Hal ini sangat berguna untuk memberikan ketentuan yang jelas agar disiplin PNS lebih baik. Disiplin yang semakin membaik akan mampu memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi MSi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Ir. H. Soekirman saat membuka Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Rabu (29/5).

Kegiatan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi seluruh aparatur pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan dan akan sangat berguna untuk peningkatan performa dalam memberikan pelayanan publik, ungkap Wabup.(ARM)

honan maaf kepada seluruh masyarakat atas segala khilaf dan kekurangan selama memimpin daerah ini.

Atas pencapaian yang telah diraih Erry-Soekirman, tokoh masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi dan Dolok Masihul mengucapkan terimakasih. Selain itu masyarakat di dua wilayah kecamatan sangat bangga atas terpilihnya Bupati Erry Nuradi sebagai Wagubsu mendampingi H. Gatot Pudjo Nugroho ST. Setelah dilantik jadi Wagubsu, kiranya jalinan silahturahmi terus terjalin.

Peresmian PATEN Dolok Masihul Dirangkai dengan kegiatan itu, Bupati Sergai juga secara resmi melaunching program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Dolok Masihul. Program ini sudah dilakukan sejak 2012 lalu dengan menetapkan enam kecamatan sebagai tahap awal pelaksanaan program PATEN ini. Sedangkan 11 kecamatan lainnya pelaksanaannya diprogramkan pada tahun ini.

Dikemukakan Bupati ini dilakukan untuk mempermudah penyelesaian urusan kemasyarakatan secara cepat dan sinegis terutama di daerah wilayah Kecamatan.

Pemkab Sergai secara kontiniu melaksanakan inovasi baru seperti program PATEN yang secara periodik dilaksanakan di semua Kecamatan di Sergai.(ARM)

SEPEKAN

575 PNS Naik Pangkat TANJUNGBALAI- Sebanyak 575 orang pegawai negeri sipil (PNS) golongan II sampai dengan IV di jajaran Pemko Tanjungbalai menerima SK kenaikan pangkat.

SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan langsung Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum didampingi Wakil Walikota Rolel Harahap dan sekdakot Ir H Erwin Syahrul Pane MM pada puncak acara peringatan Harkitnas yang dipusatkan di lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Senin (20/5).

Walikota Thamrin Munthe berpesan, kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi para PNS yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,di samping penghargaan atas loyalitas dan kesetiaan, sehingga dinilai patut mendapatkan reward.(HER)

Di Asahan, Kelulusan UN 100 Persen KISARAN - Tingkat kelulusan Ujian Nasional Tahun 2013 di Kabupaten Asahan meraih 100 persen.Hal ini diketahui setelah

pengumuman kelulusan peserta UN SMA sederajat diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Asahan. “ Alhamdulillah, anak didik kita tahun ini mencapai kelulusan 100 persen, prestasi ini cukup membahagiakan dunia pendidikan di Asahan, “ demikian kata, Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Drs Ismail, Sabtu, 25 Mei 2013 di Rumah Dinas Bupati Asahan.

Kepala Dinas Pendidikan yang juga didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mempertahankan prestasi kelulusan yang diraih tersebut. Dan kedepan pola pendidikan akan terus ditingkatan supaya dapat meraih prestasi lebih baik lagi tingkat nasional serta mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan yakni Asahan yang Cerdas.

Hasil UN yang diterima tersebut, kata Kadis Pendidikan pihaknya memberikan penghargaan tinggi serta mengucapakan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi mensukseskan UN serta pihak yang telah mendokan kelulusan anak didik. “ Berkart dukungan semua pihak hari ini kita dapat memtik hasilnya dan hasilnya yang sangat memuaskan,“ kata Kadis Pendidikan, seraya mengajak kembali semua pihak untuk

Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 SERGAI - Disiplin menjadi kata kunci agar kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi lebih baik. Disiplin menjadi sangat sukar untuk diterapkan jika orang yang bersangkutan memang tidak berkenan untuk tetap konsisten serta patuh dan taat terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kesiap-sediaan memenuhi aturan yang berlaku merupakan bukti konkret dari suatu bentuk displin. Oleh karena itu disiplin bermula dari diri sendiri. Sepanjang diri sendiri tidak dapat berubah dalam mengikuti peraturan yang berlaku maka disiplin merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang meru-

2012 LHP LKPD Asahan Dapat WDP KISARAN - Tahun 2012, Pemkab

Asahan mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Asahan.

Penilaian tersebut langsung disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada Bupati Asahan, Drs Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Ketua DPRD Asahan, Dahrun Hutagaol SE di gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara lantai III kemarin.

“Pemkab Asahan tahun ini masih menadapat WDP atas laporan keuangannya. Namun begitu Pemkab mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang terus memberikan bimbingannya. Semoga kedepan LKPD Asahan lebih baik lagi dan dapat meningkat, “ demikian kata, Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin SE, Senin, (27/5) di Kantor Bupati Asahan.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan ini menyebutkan bahwa Pemkab Asahan kedepan akan terus mengejar penilaian atau opini yang baik. Mengenai persoalan yang masih harus dibenahi, Pemkab Asahan akan terus berusaha menyelesaikannya tentunya tetap berkoordinasi dengen pihak BPK.(IN)

KPK POS

13

E D I S I 254 3 – 9 JUNI 2013

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bisa membuka penyelidikan baru dugaan pengadaan simulator kemudi R2 dan R4 di Korlantas Polri. Penyelidikan itu terkait dugaan aliran dana Rp4 miliar yang diterima sejumlah anggota DPR dalam rangka pembahasan anggaran kegiatan Polri yang berasal dari dana pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

2. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut dugaan korupsi di lingkungan Wakil Mendikbud, Wiendu Nuryanti.

Dugaan korupsi yang merupakan hasil investigasi Itjen Kemendikbud itu langsung dilaporkan Mendikbud M Nuh. 3. KPK periksa Dada sebagai saksi dan menduga Wali Kota Bandung ini juga mengenal 'Sang Penyuap' Toto Hutagalung.

4. KPK kembali menyita sebidang tanah milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Desa Barengkok, Bogor, Jawa Barat. Luas tanah itu sekitar 5,9 hektare dengan taksiran harga mencapai Rp 3,5 miliar. Selain itu, KPK juga menyita sebuah tanah dan bangunan di Desa Cipanas, Pacet, Cianjur.

Rumah ini merupakan rumah Hilmi Aminuddin, yang kemudian dibeli oleh Luthfi, pada tahun 2006.

5. KPK masih terus menunggu hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di Hambalang dari BPK. Sebab, hasilnya itu akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka di surat dakwaan.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan anggaran dalam pengadaan Alquran dan IT Laboratorium di MTs pada Kementerian Agama (Kemenag).

Selain menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam proyeknya di Kementerian Agama, KPK juga tengah mencari alat bukti keterlibatan petinggi Golkar, Priyo Budi Santoso.

Abraham Samad Lantik Penasihat, Direktur Litbang, dan Kepala Biro Hukum PROSES seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 20132017 akhirnya tuntas. Pimpinan KPK pun telah menunjuk dua penasihat baru menggantikan Said Zainal Abidin dan Abdullah Hehamahua yang habis masa jabatannya pada April 2013. Penasihat baru KPK itu adalah Muhammad Mutashim Billah dan Suwarsono. Prosesi seleksi tersebut diakhiri dengan pelantikan dan pengambilan sumpah keduanya yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad, Senin (27/5), di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

Sebelum menjabat sebagai Penasihat KPK, MM. Billah yang lahir di Salatiga, 21 Juli 1945, merupakan mantan Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007. Saat ini Bapak dari dua orang anak ini menjadi kandidat Doktor Sosiologi pada Universitas Indonesia. Sementara Suwarsono yang lahir di Bojonegoro, 25 Mei 1957, merupakan akademisi lulusan magister University Of Hawaaii, Honolulu, Amerika Serikat (1997). Di dunia kampus, bapak dari tiga orang anak ini aktif mengajar, di antaranya Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Pascasarjana UII, dan IPMI Jakarta.

“Kepada penasihat, harapan ditujukan untuk dapat memberikan pemikiran dan pertimbangan yang berhubungan dengan kepakarannya diminta atau tidak diminta kepada KPK, membantu membina dan melak-

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (kiri) berbincang dengan Penasehat KPK yang baru Mohammad Mu'thasim Billah (kedua kanan) dan Suwarsono (kanan) yang baru dilantika di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/5). sanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain,” ujar Abraham.

Berbarengan dengan pelantikan MM. Billah dan Suwarsono sebagai Penasihat KPK, Abraham Samad juga melantik dan mengambil sumpah dua orang pejabat struktural KPK, yakni Roni Dwi Susanto sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Chatarina Muliana Girsang sebagai Kepala Biro Hukum.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Litbang KPK, Roni yang lahir di Malang, 8 Desember 1967, menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), pada 2008-2011. Bapak dari dua orang anak dan pernah mendapatkan dua kali

penghargaan Satya Lancana Karya Satya ini menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Ekonomi Pertanian pada Institut Pertanian Bogor (2012).

Sementara itu, Chatarina Muliana Girsang yang lahir pada 19 November 1972, sebelum menjadi Kepala Biro Hukum merupakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum KPK. Chatarina juga pernah bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penuntutan pada Direktorat Penuntutan KPK. Sebelum bertugas di KPK, lulusan S-2 Hukum pada Universitas Padjajajaran Bandung ini merupakan Kepala Sub Seksi Ekonomi Moneter, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2001-2005.

Dalam sambutannya, Abraham mengatakan bahwa

KPK akan melakukan pencegahan secara terintegrasi dalam satu “Paket Pencegahan KPK”, yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase. “Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap peraturan atau prosedur yang potensial terjadi korupsi.

Selanjutnya akan diberikan rekomendasi atau saran perbaikan, yang merupakan salah satu fungsi dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan,” tandasnya.

Sementara itu, Abraham menggantungkan harapan kepada Kepala Biro Hukum agar dapat melaksanakan tugas sebagai pendukung bekerjanya seluruh unit kerja di KPK dan pengakselerasi terintegrasinya pencegahan

dan penindakan sesuai dengan Road Map KPK yang telah ditetapkan pimpinan.

Menurutnya, kedudukan Biro Hukum memiliki peranan yang sangat strategis, baik dalam penyusunan peraturan internal maupun pemberian pendapat hukum dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja, Biro hukum juga memiliki peranan yang cukup penting untuk mewakili organisasi dalam menghadapi perlawanan hukum di muka persidangan maupun menghadapi perlawanan lain dari para koruptor (f (corruptor fight back). “Oleh sebab, itu tidak berlebihan kiranya, kalau Saudara dan Saudari untuk menduduki jabatan penasihat, Direktur Litbang dan Karo Hukum, harus melalui seleksi yang sedemikian ketat, dengan standar kompetensi yang tinggi serta melibatkan konsultan independen”, urai Abraham.

Menutup pidatonya, Abraham menuturkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dari semua stakeholder.

Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada sinergitas kementerian/lembaga, dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

“Sejumlah aksi nyata dan hasil kinerja sangat ditunggu dan diharapkan kepada para pejabat baru, sehingga dapat mampu mengikuti perkembangan zaman dalam mengelola organisasi KPK, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tandasnya. (HUMAS)

Dokumen Rekayasa Skandal Century Diserahkan KPK

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kiri) bersama Sekjen KPK Anis Said Basalamah (kanan) menghadiri rapat anggaran dengan mitra kerja di Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5). Selain dihadiri KPK, pembahasan APBNP 2013 itu juga dihadiri Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemerintah Sediakan Rp40,8 Miliar Untuk Bantuan Hukum PEMERINTAH, melalui Kementerian Hukum dan HAM, menyediakan anggaran sebesar Rp40,8 miliar yang akan dipergunakan sebagai dana bantuan hukum untuk tahun anggaran 2013. Setiap warga miskin pencari keadilan berhak mendapatkan bantuan melalui lembaga-lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Jumlah anggaran dana itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi di sela seminar nasional ‘Bantuan Hukum: Bukan Hak yang Diberi’, di Jakarta, Kamis (30/5). Hadir dalam acara itu perwakilan lembaga-lembaga bantuan hukum dan jaringan YLBHI, serta sejumlah staf biro hukum pemerintah.

Dijelaskan Wicipto, sebagian besar dana bantuan hukum dalam APBN 2013 itu akan digunakan untuk program litigasi. Hanya 1,8 miliar yang akan dipakai untuk evaluasi dan capacity building. Sisanya, 39 miliar rupiah disalurkan untuk warga miskin pencari keadilan. “Betul-betul dipergunakan untuk warga miskin,” kata Wicipto.

Satu perkara litigasi akan mendapatkan bantuan dana 5-6 juta hingga perkara berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan non-litigasi, misalnya penyuluhan hukum warga miskin dan mediasi, jumlah dana yang bisa diperoleh bervariasi.

Ia berharap setelah semua infrastrukturnya selesai, dana bantuan hukum bisa disalurkan per Juli mendatang. Pemerintah baru saja menerbitkan

Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Infrastruktur lain yang ditunggu adalah hasil verifikasi dan akreditasi PBH. Wicipto memastikan tak semua PBH bisa mendapatkan dana bantuan hukum dan dipergunakan untuk mengadvokasi warga miskin. Hanya PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi yang bisa meminta bantuan dana.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, pemerintah sudah melaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap 593 PBH. Pekan ini, Pemerintah akan mengumumkan PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai sudah semestinya anggaran bantuan hukum disediakan Pemerintah. Pada saat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Buyung pernah mengusulkan agar Pemerintah mengalokasikan dana bantuan hukum setiap tahun. Sebab, sudah menjadi program pemerintah membantu masyarakat miskin.

Persoalan yang mungkin dihadapi adalah pertanggungjawaban penggunaan dana. Dalam hal ini, Wicipto meminta para aktivis LBH dan masyarakat ikut memantau.

Jika ada penyimpangan, segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

“Awasi kami, tegur kami,” ujar mantan Dirjen Peraturan Perundangundangan itu.

(HUKUMONLINE.COM)

JAKARTA - Nasib penanganan kasus bailout Skandal Bank Century, kian meredup.

Setelah dua kali KPK menolak datang memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) skandal Bank Century DPR RI, kini malah sebaliknya. Timwas yang datang ke KPK guna menyerahkan data baru, yang diharapkan ada reponse positif juga ada kepedulian dari lembaga anti korupsi untuk menangani kasus Century yang merugikan uang negara Rp6,7 triliun.

Bambang Soesatyo, anggota Timwas dari Fraksi Golkar menyambangi kantor KPK, Jakarta dengan rekanrekannya yang dulu pernah duduk di Timwas Century, yakni Lili Wahid, Akbar Faisal dan Misbakhun. Kini mereka membentuk Tim Sembilan untuk menangani kasus Century. "Kami hadir ke KPK untuk menyerahkan data baru atas kasus Century, yang nggak tuntas-tuntas penanganan hukumnya," papar Bambang di kantor KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tim Sembilan ini merupakan anggota DPR yang mengusulkan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.

Sayang dalam perjalanan selalu dihambat oleh penguasa. "Dokumen baru ini hasil

rapat, juga dokumen rekayasa pada saat perhitungan sistemik," lanjut politisi Partai Golkar.

Bambang pernah mengklaim mendapatkan salinan surat kuasa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, untuk penandatangan akte kredit terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century.

"Kami sudah meminta surat kuasa Boediono kepada pejabat BI. Pak Darmin juga melampirkan surat kuasa untuk menandatangani akte kredit mengenai FPJP," kata Bambang juga anggota Komisi III DPR. Memang, sambung Bambang, ada kejanggalan dalam surat tersebut, yaitu selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono memberikan surat kuasa padahal syarat tidak terpenuhi. Juga ada kejanggalan dalam penandatanganan akte, yakni ditandatangani jam 02.00 WIB. Tetapi, di akte ditulis jam 13.00 WIB. Dan pencairan dilakukan jam 08.00 WIB Akbar Faisal, mantan anggota Timwas menambahkan disinyalir ada upaya menyelematkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Wakil Presiden Boediono. Hal ini terdapat dalam dokumen yang menunjukkan adanya rapat

Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang telah mempersiapkan adanya skenario dampak sistemis yang menjadi alasan pengucuran dana bail out ke Bank Century.

Skenario itu disusun sebelum ada hitungan nyata mengenai dampak sistemis Bank Century apabila tidak mendapatkan bail out.

Di dalam rapat-rapat BI, dewan gubernur BI berperan dalam skenario adanya dampak sistemis Bank Century apabila tak mendapat bail out. Rapat itu disebutkan dipimpin Boediono yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur BI. KPK saat ini masih menangani kasus bailout Century itu, jelasnya.

Anggota Timwas dari FPPP Ahmad Yani menambahkan kasus ini sengaja direduksi, karena ada orang yang ingin melindungi Gubernur BI yang dulu. Juga ada motif lain, dan ada upaya untuk mengulur-ulur kasus ini.

Hingga tidak berkembang ke arah yang sudah di jalurnya.

KPK sudah dua kali tidak memenuhi undangan tim pengawas kasus Century.

"Kasus ini sudah terang benderang, KPK juga sudah menetapkan tersangka (Budi Mulya dan Siti Fadjrijah). Ini

kok mau mundur lagi. Soal orang Gubernur BI yang dulu tidak usah saya sebut semua orang sudah tahu," tandas anggota Komisi III DPR RI. Terus terang, tambah Ahmad Yani, pihaknya sangat menyesalkan sikap KPK yang tidak pernah hadir dalam rapat Timwas. Baginya, alasan KPK tidak hadir, sangat tidak masuk akal.

"Kita selali mengatakan, bagaimana progesnya. Kita hanya mau nanya progres report, ngapain kok dia (KPK) bilang akan masuk ke substansi pemeriksaan.

Datang saja belum kok sudah mengira-ngira kami akan masuk ke substansi pemeriksaan," jelas Yani.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan bekas Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012.

Juga, mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas Oktober 2008. Manajemen Bank Century lalu berkirim surat ke BI pada tanggal 30 Oktober

KELUARGA BESAR KORAN KPK POS Turut berdukacita atas meninggalnya :

HASAN BASRI Tutup usia 63 tahun

(Ayahanda Taufik Hidayat, Wartawan KPK POS di Kab. Mandailing Natal) Pada hari Senin, 27 Mei 2013 pukul 04.00 Wib di Jalan Madrasah Kec. Panyabungan.

Dikebumikan pada hari yang sama.

Semoga amal ibadah Almarhum diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah.

PIMPINAN UMUM

2008 untuk meminta fasilitas repo aset sebesar Rp1 triliun.

Century tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar terus-menerus. Rasio kecukupan modal (CAR) Century juga tidak mencukupi, atau 2,02 persen. Padahal, kata dia, syarat mendapat bantuan adalah CAR harus 8 persen.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan Bank Indonesia tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular itu karena diduga mengotak- atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR delapan persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan itu hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 ada di atas delapan persen-10,39 hingga 476,34 persen--, dengan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8 persen, yaitu Century.

BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI. Namun, belakangan BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century Rp689 miliar.

Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53, bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya, BPK menilai BI melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.

Selain itu, jaminan FPJP Century hanya Rp467,99 miliar atau hanya 83 persen dan ini melanggar PBI No 10/ 30/PBI/2008 mengenai jaminan kredit. Sayang hingga kini kasusnya mandeg, meski KPK sudah berusaha meminta sejumlah keterangan hingga ke Amerika Serikat untuk menemui Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan namun kasus ini masih melayang-layang.(ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

Lurah dan Seklur Ikuti Pelatihan Pembuatan Laporan T. TINGGI - Dari 35 Kelurahan yang ada di kota Tebingtinggi, sebanyak 32 Kelurahan telah dikunjungi tim Jumling (Jumat Keliling) Pemko Tebingtinggi. Jumat (24/5) Walikota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM beserta sejumlah SKPD, seperti Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Bappeda, Kepala BPMK, Kadis PU, Kadis Kesehatan, Kepala DKP dan Kadis Sosnaker mengunjungi kantor Kelurahan Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota Turut hadir Camat Tebing Tinggi Kota, Sri Imbang Jaya Putra, AP, MSP, Kepala Kelurahan Bandar Utama, Abdussalam, SH, Ketua LPM Kel. Bandar Utama, Kepling, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan ratusan warga kelurahan Bandar Utama serta undangan lainnya.

Dalam kunjungan itu, kepala Kelurahan Abdussalam, SH memaparkan kelurahan Bandar Utama memiliki luas wilayan 0,98 Km2 dengan jumlah penduduk 4.205 jiwa. Program pemerintahan kelurahan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk sarana pendidikan formal TK, SD dan SLTA mencapai 22 persen, serta SLTA mencapai 34 persen.

Pembangunan Aladin (atap, lantai dan dinding) warga kurang mampu dari bantuan APBD sejak 2009

-2012, sebanyak 21 unit.

Renovasi rumah BKM dana PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 16 unit.

Dari Dinas Tarukim Provsu tahun 2013 sebanyak 21 unit. Juga tentang pembuatan e-KTP dan akte kelahiran, pembuatan parit dan jalan lingkungan di kel. Bandar Utama. Lalu permasalahan di kel. Bandar Utama sampai saat ini adalah banjir.

Terkait eskpos Kepala Kelurahan Bandar Utama itu, Walikota mengingatkan soal e-KTP akurasi data penduduk kelurahan perlu diperhatikan.

“Jangan pernah buat laporan yang berbeda,” tegas Walikota. Ia juga meminta Asisten I Bidang Pemerintahan agar dicatat dan tahun depan diadakan training untuk lurah dan sekretaris lurah (Seklur) dalam pembuatan laporan.

Walikota menjelaskan, tugas pemerintahan di kelurahan ada empat. Yakni bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan,dan keamanan.

Bidang pemerintah yang utama pembuatan e-KTP. Pembuatan e-KTP gratis masa sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2013, kata Walikota.

Soal banjir, Pemko telah berkomitmen mengatasinya dengan membangun tanggul di bantaran sungai dan membangun dam bergerak Bajayu. (RS)

BPD Siahap Terpilih Sesuai Aturan SERGAI - Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siahap, Kecamatan Bintang Bayu yang terpilih baru-baru ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Terpilihnya Sugimin sebagai Ketua BPD dan empat anggota lainnya berdasarkan hasil pemilihan langsung dari perwakilan-perwakilan dusun yang hadir.

Komentari ini disampaikan warta menyikapi adanya pemberitaan miring terkait pelaksanaan pemilihan BPD yang disebut-sebut dipaksakan, dikondisikan dan asal comot.

Parahnya lagi Kepala Desa Siahap Sarimin diberitakan sudah mengatur dan mengkondisikan siapa yang bakal menjadi anggota BPD. Pemberitaan tersebut membuat sejumlah warga dan tokoh masyarakat kesal. “Ini fitnah dan pembusukan kepada Kepala Desa,”ujar warga.

Sutrisno Ketua LKMD Siahap kepada KPK Pos Rabu (29/5) sangat menyesalkan adanya komentar salah satu warga di media yang terkesan menyudutkan dan menuding Kepala Desa telah terlibat dalam pemilihan seolah-olah sudah mengatur siapa yang bakal jadi anggota BPD. Saat itu Kepala Desa posisinya hanya memfasilitasi. Tidak ada keterlibatan beliau. Semua diserahkan kepada kami masya-

rakat untuk melaksanakan jalannya pemilihan. “Pak Kades lebih banyak berdiam diri,”ujar Sutrisno.

Hal yang sama disampaikan Beny Azhar Sipayung. Dikatakannya, pemilihan sudah sesuai ketentuan dan berjalan secara demokrasi. Semua perwakilan dari tiga dusun hadir dan memilih sesuai hati nurani, tidak ada pemaksaan apalagi dikondisikan.

Di tempat terpisah, Sugimin Ketua terpilih dengan tegas mengatakan, tidak ada pemilihan BPD dipaksakan atau dikondisikan.

Saya mendapat undangan dari panitia dan terpilih.

Jauh sebelumnya, tidak pernah Kepala Desa menemui saya melakukan lobyloby. Untuk diketahui, saya juga warga Siahap memili ki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lain.

Sebelumnya Mukti Ali Sipayung selaku panitia mengatakan, proses pemilihan BPD berjalan sesuai aturan. Setiap perwakilan dusun kita undang, bahkan dari Dusun 1 warga yang hadir sampai 17 orang sesuai kuota.

Secara logika kalau dilihat dari kehadiran warga Dusun 1, harusnya yang terpilih adalah dari dusun 1, bukan Sugimin yang berasal dari Dusun 3. Ini artinya pemilihan berlangsung demokrasi, bukan asal comot. (ARM)

332 PNS Lingkup Pemkab Nias Terima SK NIAS - Salah satu upaya reformasi birokrasi dalam aspek kepegawaian adalah penerapan reward and punishment (penghargaan dan sanksi). Bagi seluruh PNS kenaikan pagkat merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari pemerintah kepada PNS yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian kepada pemerintah serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS sebanyak 332 orang PNS golongan I, II, III dan IV periode 1 April 2013 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias termasuk

SK Pengangkatan kepada 6 orang CPNS Kabupaten Nias formasi 2012 yang diangkat dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi validasi oleh BKN dan BPKP. Acara tersebut berlangsung di Ruang Ovall Lantai III kantor Bupati Nias, kamis kemarin. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, Sekda Nias, O’ozatulo Ndraha, Asisten dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Nias.

Bupati Nias, mengucapkan selamat kepada para PNS periode 01 April yang menerima SK kenaikan pangkat, kiranya menjadi motivasi kerja sehingga berdampak positif bagi peningkatan kinerja (YAGI)

SUMUT

Lagi, Walikota Binjai M. Idaham Senang Pejabat Impor BINJAI - Kehadiran mantan Sekda Kabupaten Labura AM di Sekretariat PEMKO BINJAI sejak beberapa minggu lalu, telah menjadi buah bibir sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Binjai.

Disebut-sebut, AM akan diplot menduduki jabatan empuk. Sebagaimana diketahui setiap terjadi putaran mutasi, posisi strategis selalu diberikan kepada pejabat impor atau pejabat dari luar Kota Binjai.

A.M yang diketahui memiliki pangkat/golongan cukup tinggi Pembina IV/d, mengincar kursi Sekdako Binjai yang baru dipegang H.Elyuzar Siregar,SH. Isu berkembang, setidaknya akan menjadi stap ahli eselon II/b, sebab jika tidak

maka karier A.M akan memasuki masa pensiun.

Ketika diminta tanggapannya, Kamis pekan lalu, Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy dengan gamblang mengaku ini sudah menjadi hal yang rutin diera Idaham-Timbas yang

kerab mengimpor pejabat yang akan memasuki masa pensiun di daerah lain sehingga dengan masuknya ke Pemko Binjai pada umumnya pejabat impor tersebut bisa memperpanjang nafas doposisi eselon II. Jadi oknum mantan Sekda Pemko Binja jelas mengincer jabatan sesuai dengan juru selamat yang diberikan oleh oknum Penguasa Binjai.

Kita telah mendapat info jika Agustus mendatang oknum itu tidak mendapat jabatan Eselon II maka tamatlah karier PNSnya dan akan pensiun tahun depan dan intinya siapa yang akan tercampak dengan misi impor Idaham kali ini ? mung-

kin kah Sekda yang harus hengkang? Atau Staf Ahli ? padahal masih banyak PNSPNS senior dilingkungan Pemko Binjai masih mampu bekerja,ujar Gito Ditanya soal peran dan fungsi baperjakat, Gito menaruh sikap prihatin sebab sepanjang waktu peran baperjakat di Kota Binjai seperti mati suri tidak berdaya menegakkan Peraturan dan lebih cendrung mengedepankan kepentingan oknum perngimpor pejabat.

Dan kita bisa lihat dari kondisi terakhir pada pelantikan baru baru ini adik mantan Gubernur Sumut terpidana korupsi yang masih memiliki pangkat/golo-

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Langkat Disahkan LANGKAT - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat digelar dalam rangka membahas dan pengambilan keputusan atas 6 ranperda diantaranya 4 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah yang dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD Langkat Senin, (20/5).

Sepanjang dalam periode 2009 – 2014 DPRD Langkat kali ini baru menerbitkan 4 Perda Inisiatif DPRD yaitu : 1. Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2. Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, 3. Tentang Pengaturan Pengelolaan Menara Telekomunikasi, dan 4. Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam laporan tertulisnya ketua Pansus II DPRD Langkat Drs.Effendi mengungkapkan bahwa untuk melahirkan

4 Perda Inisiatif DPRD ini melalui proses yang cukup panjang sejak senin tgl.10 Desember 2012 melalui rapat paripurna DPRD menyampaikan 4 (empat) butir ranperda inisiatif tersebut, dan saat itu juga Bupati memberi tanggapan yang pada prinsipnya menerima dan mendukung serta memberikan masukan-masukan.

Tiap-tiap subtansi masingmasing materi dari 4 perda inisiatif tersebut yang telah disepakati dalam rapat kerja antara Pansus II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat seperti perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ada tertuang 10 butir ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani mejadi peraturan. Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan memiliki 14 butir ke-

tentuan-ketentuan untuk dapat dipedomani. Dan Perda tentang Pengaturan Pengelolaan Menara Telekomunikasi memuat 9 butir ketentuanketentuan.

Sedangkan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga memiliki 8 butir ketentuan-ketentuan yang telah disepakati menjadi suatu peraturan untuk dipedomani.

Sidang yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Langkat Drs.H.Abdul Khair MM, yang didampingi oleh wakil ketua Surialam SE, dan Suhardi Surbakti berjalan lancar.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Langkat yang diwakili oleh Asisten III Sura Ukur, para muspida, SKPD, Camat sekabupaten Langkat, Wartawan, Ormas dan para undangan lainnya.(Jul/A)

JABAT TANGAN - Ketua Pansus II DPRD Langkat berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPRD usai menyampaikan laporan hasil pembahasan 4 ranperda inisiatif DPRD menjadi peraturan daerah di ruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Senin. (KPK POS/JUL)

ngan Pembina IV/a yang saat diimpor menduduki jabatan eselon III saat ini sudah menongkrongi jabatan eselon I/b sebagai Pj. Inspektur Disusul dengan anak Ketua DPRD Sumut yang masih memiliki pangkat/gol Penata Tk.I Gol.III/d diposisikan sebagai Plt eselon II/b sudah hampior setahun padahal untuk mendapat pangkat/gol Pembina IV/a masih jauh karena tersandung dengan jabatan yang masih pada jenjang eselon III/b selaku Kepala Bidang.

Ya inilah era Idaham-Timbas yang tidak beda dengan pasca Ali Umri,”cecar Gito.(SBR)

332 PNS Lingkup Pemkab Nias Terima SK NIAS - Salah satu upaya reformasi birokrasi dalam aspek kepegawaian adalah penerapan reward and punishment (penghargaan dan sanksi). Bagi seluruh PNS kenaikan pagkat merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari pemerintah kepada PNS yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdian kepada pemerintah serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Denikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat bagi PNS sebanyak 332 orang PNS golongan I, II, III dan IV periode 1 April 2013 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias termasuk SK Pengangkatan kepada 6 orang CPNS Kabupaten Nias formasi 2012 yang diangkat dari tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus verifikasi validasi oleh BKN dan BPKP. Acara tersebut berlangsung di Ruang Ovall Lantai III kantor Bupati Nias, kamis kemarin. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, Sekda Nias, O’ozatulo Ndraha, Asisten dan para kepala SKPD lingkup Pemkab Nias.

Bupati Nias, mengucapkan selamat kepada para PNS periode 01 April yang menerima SK kenaikan pangkat, kiranya menjadi motivasi kerja sehingga berdampak positif bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Nias sehingga pada gilirannya akan menjadi modal dasar sumber daya manusia untuk melaksanakan roda pemerintahan.

Dikatakan, sejak otonomi daerah digulirkan, gagasan dan ide tentang reformasi birokrasi seolah menjadi istilah tren yang kerap didengar di manamana, birokrasi sebagai sebuah organisasi publik yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat terus melakukan pembenahan yang bertujuan untuk memperbaiki citra dan kinerjanya melayani masyarakat, ujar bupati.

Bupati Nias mengharapkan agar PNS yang telah menerima SK kenaikan pangkat kiranya dalam melaksanakan tugas harus mengedepankan upaya kerja keras, disiplin, jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, juga dituntut untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. (YAGI)

Pemko Gunungsitoli Sosialisasikan Pilkades GUNUNGSITOLI – Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu dikatakan Walikota Gunungsitoli, Martionus Lase pada acara sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Kota Gunungsitoli yang berlangsung di aula Samaeri lantai II kantor Walikota, kemarin. Menurutnya, pertemuan ini merupakan awal pelaksanaan tahapan dalam proses demokrasi di desa yang akan berlangsung selama 2(dua) bulan dan berakhir dengan terpilihnya kepala pemerintahan dalam lini terdepan yang akan mengabdi dan melayani masyarakat selama 6 tahun, ujarnya.

Untuk mengendalikan roda pemerintahan di Desa, maka desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang tugas utamanya menyelenggarakan urusan Pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan

kemasyarakatan dengan masa jabatan seorang Kepala Desa selama 6 tahun, dan bagi desa yang kepala desanya telah berakhir masa jabatannya akan dilaksanakan Pilkades untuk memilih kepala desa yang baru,katanya.

Dijelaskan, pergantian kepemimpinan di desa adalah hal yang lumrah karena merupakan bagian dari sebuah proses demikrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat wajar, sebagai bentuk dinamika dan kesadaran masyarakat untuk mempergunakan hak pilihnya, hal tersebut juga merupakan salah satu konsekuensi dari sebuah perhelatan demokrasi di tingkat desa.

Dan,berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hal ini merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk membangun pe-

merintahan desa dan menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan bermoral. Sedangkan Pilkades tahun ini merupakan kegiatan yang telah kita laksanakan 3 tahun berturut-turut sejak terbentuknya Kota Gunungsitoli.

Pemko Gunungsitoli tahun 2013 akan menyelenggarakan Pilkades untuk 9 desa yang tersebar di 4 kecamatan dengan tahapan pembentukan panitia oleh BPD dan pemilihan yang melibatkan seluruh warga masyarakat desa.

Selanjutnya kami menghimbau bagi kepala desa yang telah berakhir masa jabatan dan belum menjadi lokasi Pilkades untuk tahun 2013 ini dan atau bagi kepala desa yang telah mengundurkan diri dan telah diberhentikan dari jabatan kepala desa karena mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif, diharapkan kepada saudara Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan musyawarah BPD untuk mengangkat penjabat kepala desa dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan itu Wali-

kota menghimbau kepada seluruh perangkat desa yang telah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di wilayah Kota Gunungsitoli agar camat setempat segera memproses pemberhentian mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Walikota mengharapkan kepada kepala BPM,PP,KB dan Pemdes Kota Gunungsitoli diharapkan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pilkades Se-Kota Gunungsitoli.

Dan, kepada Camat Gunungsitoli, Camat Gunungsitoli Idanoi, Camat Gunungsitoli Utara, dan Camat Gunungsitoli Selatan agar memberikan bimbingan di lapangan dalam proses pembentukan panitia Pilkades, sehingga panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab penuh dalam memberhasilkan pelaksanaan Pilkades, memantau setiap tahapan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul sehingga Pilkades dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Sedangkan kepada kepala desa dan perangkat desa supaya memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Pil-

kades di desa masing-masing baik di dalam rapat musyawarah desa, maupun dalam ketersediaan administrasi yang dibutuhkan serta bekerjasama dengan BPD dan Panitia dalam memberhasilkan Pilkades, dan kepada pengurus dan anggota BPD, agar menjalankan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, membentuk Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkada, menghindari permasalahan yang melanggar tugas dan fungsi BPD yang dapat mencederai demokrasi di tingkat desa, ciptakan suasana kondusif dan sukseskan Pilkades dengan baik, sukses penyelenggaraan dan juga sukses administrasi.

Dan, kepada panitia Pilkades dan panitia pengawas Pilkades yang ditetapkan nantinya agar netral dalam melaksanakan Pilkades, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Diharapkan Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkades dapat bekerja secara transparan, jujur dan dipercaya dalam menetapkan dan menentukan daftar pemilih tetap serta Bakal Calon Kepala Desa yang akan dipilih nantinya. (YAGI)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

TNP2K Review Program Pengentasan Kemiskinan di Sergai SERGAI - Masalah pengentasan kemiskinan tetap menjadi trend topik pembicaraan baik di skala nasional maupun di daerah. Sebagaimana program regional yakni MDG's yang salah satu target capaiannya adalah penurunan angka kemiskinan di negaranegara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia.

Untuk itu telah disusun langkah-langkah maupun strategi dalam pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan dalam pelaksanaannya dikoordinasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat nasional dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat daerah. Di Kabupaten Sergai sendiri sebagai daerah yang komitmen untuk terus memerangi kemiskinan, telah lama terbentuk TKPKD yang bertugas mengintegrasi dan mengkoordinasi program-program penanggulanan kemiskinan di daerah tanah bertuah negeri beradat ini.

Sebagai bentuk koordinasi vertikal, TNP2K melakukan diskusi dalam rangka mereview kembali langkah-langkah yang sudah ditempuh sekaligus mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini dalam menyambut desentralisasi PNPM yang akan segera diluncurkan oleh Kemenkokesra melalui deputi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Ir. H. Soekirman selaku Ketua TKPKD Sergai ini dihadiri oleh Fakhrulsyah Mega dari Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) yakni tim penanggulanan kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) RI, Alexander Irwan dari Ford Foundation, Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi Gul Bakhri Siregar, Sekretaris Bappeda Ir. H. Kaharuddin, Korda SAPA Sergai Kominta Purba, Kabid BPMD Deny R. Suganda S.Sos dan Satker PNMP Samsul Sijabat.

Dalam pertemuan diskusi ini dibahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi seputar program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang berjalan seperti PNPM

Mandiri Pedesaan yang didalamnya terdapat program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), penggalanan program Corporate Social Responsibilty (CSR) dari pihak swasta maupun bantuan dari Non Government Organization (NGO) atau LSM lainnya.

Wabup Soekirman dalam kesempatan ini mengemukakan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah dituangkan melalui pro poor budged (anggaran yang memihak masyarakat miskin) dalam penyusunan program kerja masing-masing SKPD. Selain itu program PNPMMP juga sudah diintegrasikan dengan program pembangunan pemerintah daerah melalui musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai ke musrembang kabupaten.

Sementara untuk penggalangan program CSR yang telah disalurkan bagi kepentingan masyarakat sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 mencapai angka 21,2 Milyar.

Fakhrulsyah Mega dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa identifikasi masalahmasalah yang ada di daerah dan pendataan jumlah penduduk miskin secara akurat akan sangat diperlukan sebagai input perumusan mekanisme desentralisasi PNPM yang akan dibicarakan oleh TNP2K di tingkat pusat pada Juni mendatang di Makasar.

Dalam peluncuran program desentralisasi PNMP ini menurut Fakhulsyah Mega, telah dipilih 32 Kabupaten/kota se-Indonesia yang akan dijadikan sebagai pilot proyeknya diantaranya adalah Kabupaten Sergai, Batubara dan Kota Tebing Tinggi di Sumut. Oleh karenanya akan segera diadakan diskusi lanjutan untuk tiga daerah ini setelah melakukan pemutakhiran data warga masyarakat kurang mampu sebagai dasar kajian dan diskusi lanjutan, jelas Fakhrulsyah Mega.

Alexander Irwan dalam kesempatan yang sama menyampaikan kepada Wabup Soekirman bahwa Ford Foundation berbeda dengan lembaga donor lainnya, karna Ford Foundation tidak memiliki program khusus untuk diaplikasikan di daerah tujuannya. Tetapi Ford Foundation lebih menyesuaikan kepada kebutuhan daerah yang dituju. Oleh karenanya setiap daerah perlu mengidentifikasikan halhal yang diperlukan untuk dapat ditindaklanjuti.(ARM)

SUMUT

Tarif Air Bersih PDAM Tirta Umbu Bakal Naik NIAS –Biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu yang berada di Jalan Tirta Kota Gunungsitoli yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Nias, tidak tertutupi lagi sehingga menggerogoti dana APBD Kabupaten Nias setiap tahun.

Akibatnya Pemkab Nias dalam keadaan terpaksa harus menaikkan tarif air bersih terhadap para pelanggan setelah melalui kajian dan studi banding diberbagai perusahaan di luar derah Nias.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara temu pers tentang program pemerintah Kabupaten Nias yang dilaksanakan di lantai I kantor Bupati Nias pada Jum’at kemarin. Hadir pada acara tersebut,Sekda Nias, O’ozatulo Ndraha, Asisten I dan II, Kabag Humas dan Keprotokolan setda Nias, Manotona Harefa, Kadis Pendidikan, Firman Yanus Larosa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dalisati Zebua, Kabag di lingkup Sekda Nias, dan para wartawan media cetak dan elektronik.

Pada kesempatan itu Bupati memaparkan lima skala prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu membangun dan menyiapkan SDM melalui pendidikan yang

berkualitas, dan kita mengharapkan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah pusat untuk memperhatikan pembangunan gedung sekolah guna menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Nias seperti sarana pembangunan, USB, pembangunan RKB dan mobiler.

Kemudian, pembangunan ruang perpustakaan yang langsung di tangani oleh Pemkab Nias, persiapan pemkab dalam penentuan Ibukota Kabupaten Nias, pengelolaan dan pemanfaatan asset pemkab Nias di wilayah daerah otonom baru, pengelolaan dan pemanfaatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Nias, mekanisme dan pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias.

Muhammad Nasir Terpilih Kades Desa Purba Baru PANYABUNGAN - Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal yang digelar di Sekolah Madrasah Purba Baru telah selesai dan berlangsung secara demokratis, aman, lancar dan kondusif.

Hali ini membuktikan kesadaran masyarakat Desa Purba Baru akan makna dan pentingnya berdemokrasi yang baik. Terpantau dilapangan, kegiatan ini juga mendapat antusiasme warga masyarakat yang turut hadir dan andil dalam melaksanakan serta menyaksikan jalannya proses pemungutan suara hingga penghitungan suara.

Dalam perhelatan pesta demokrasi tingkat des, Desa Purba Baru diramaikan oleh dua kandidat calon yakni nomor urut 1 Muhammad Miswar dan nomor urut 2

Muhammad Nasir.

Rapat pemungutan suara yang dimulai Pukul 08.00 ditutup secara resmi sekitar pukul 13.00 WIB. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan kartu suara oleh panitia dan disaksikan saksi dari masing – masing calon.

Dalam penghitungan suara Calon Kepala Desa Purba Baru, Muhammad Nasir dengan nomor urut 2 berhasil mengungguli dengan meraup 450 suara sah. Sementara no urut 1 meraup suara 250, Sementara total suara sah yaitu 700, suara tidak sah/rusak sebanyak 100 suara, dan jumlah total suara seluruhnya yakni 800.

Dengan hasil tersebut maka Muhammad Nasir yang merupakan calon dengan nomor urut 2 ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik

Merapi masa bakti 20132018 menggantikan Kepala Desa sebelumnya yakni Alm Hasan Basri di karnakan meninggal dunia dan teriring masa jabatan yang sudah habis. Harapan Besar warga Purba Baru ditumpukan kepada Kepala Desa terpilih.

Kepala Desa terpilih Purba Baru diharapkan menjadi pemimpin yang mampu mengayomi dan menjadi pelopor pembangunan ditingkat desa.

Tidak hanya itu, Kades bersama perangkat desa dan masyarakat diharapkan bisa menjadi bagian terpenting dalam rangka optimalisasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah ditingkat desa sehingga mampu meningkatkan dan melaksanakan program yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya (TH)

Atasi Banjir, Pemerintah Pusat Alokasikan 250 M T.TINGGI - Pemerintah pusat melalui anggaran APBN akan mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar untuk mengatasi banjir di Kota Tebingtinggi.

Proyek multi years untuk membangun Bendungan Buka Tutup Elektrik di perbatasan Tebingtinggi - Sergai di Desa Paya Pasir Kabupaten Sergai itu akan dimulai tahun 2013 ini dan direncanakan selesai selama 3 tahun.

Demikian disampaikan Kepala Balai Sungai Wilayah II Sumut Ir Pardomuan Gultom saat meninjau beronjong Payalombang dan lokasi pembangunan Bendungan (Dam) Buka Tutup Bajayu di Desa Paya Pasir (perbatasan Tebingtinggi - Sergai) bersama Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MH dan mewakili Kementerian PU Ir Zunaidi serta mewakili Pemkab Sergai A Damanaik dan Kepala Bappeda Tebingtinggi, Gul Bakhri Siregar SIP MSi, Senin (27/5).

Menurut Gultom, proyek multi years yang saat ini dalam proses tender tersebut merupakan upaya kegigihan Walikota Umar Zunaidi Hasi-

buan dalam melakukan lobby ke pusat.

Disebutkannya, salah satu faktor penyebab banjir di Kota Tebingtinggi diakibatkan posisi beronjong Payalombang yang dibangun untuk mengairi lebih kurang 13 ribu Hektar persawahan di Kabupaten Sergai tidak bisa buka tutup.“Beronjong tersebut dibangun untuk sementara saja, namun hingga saat ini tetap dibiarkan”, sebutnya.

Untuk mengatasi banjir di Kota Tebingtinggi, pemerintah katanya, akan membangun bendungan buka tutup yang digerakkan secara otomatis di hilir Sungai Padang atau 2,5 Km dari jarak beronjong Payalombang yang ada saat ini.

“Setelah bendungan buka tutup selesai dibuat, maka beronjong Payalombang akan dibongkar”, jelas Kepala Balai Sungai Wilayah II Sumut Pardomuan Gultom.

Sedangkan Walikota Tebingtinggi mengatakan, banjir di Kota Tebingtinggi diakibatkan kondisi dan letak Sungai Padang serta Bahilang yang membelah Kota Tebingtinggi.

“Jika Sungai Padang banjir otomatis air Sungai Bahilang akan naik dan air meluap

sehingga membuat Kota Tebingtinggi banjir”, ungkap Umar Zunaidi. Untuk itu, Pemko Tebingtinggi 100 persen siap membantu dan segera membebaskan lahannya.

“Kita bekerjasama dengan Pemkab Sergai akan mendukung program pembangunan bendungan dan pembebasan lahan. Dengan terwujudnya pembangunan bendungan itu, masalah banjir di Kota Tebingtinggi teratasi dan pengairan sawah di wilayah Kabupaten Sergai bisa lancer”,sebut Umar Zunaidi.

Walikota juga meminta agar anggota DPR RI Parlindungan Purba mendukung dan tetap mengawal proyek tersebut jangan sampai gantung.

Sementara Anggota DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, banjir yang selalu menimpa Kota Tebingtinggi menjadi masalah serius. “DPD RI asal Sumut akan mengundang pihak terkait dan menteri untuk membahas masalah penanganan banjir di Kota Tebingtinggi,” tegas Parlindungan.

Mewakili Kementerian PU, Ir Zunaidi juga mengakui pemerintah pusat akan membangun bendungan. (RS)

Khawatir Ganggu Amanah, Surya Mundur Dari Sekda Langkat STABAT – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Surya Djahisa mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu, terkait proses hukum yang dijalani saat ini dalam kasus dugaan korupsi pajak penghitungan penghasilan pegawai (PPh21) jajaran Pemkab TA 2001-2002. Pengunduran dilakukan Surya berdasarkan kesadaran penuh, mengingat permasalahan dihadapi saat ini membutuhkan konsentrasi dan khawatir mengganggu amanah atau tugas negara yang diemban.

Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gunawan Gultom AP menjelaskan perihal tersebut kepada wartawan di ruang kerjanyasetelah beberapa saat sebelumnya menerima penjelasan resmi dari Sekda. “Ya, pengunduran diri disampaikan pak Surya berlaku sejak hari ini, Kamis (23/ 5). Dari penjelasan yang kita terima tadi langsung dari beliau, pak Surya menyatakan sudah menyerahkan surat resmi pengunduran tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat,” kata Kabag

Humas.

Lebih lanjut disebut Rizal, ketika dipanggil Sekda terkait permasalahan itu juga disampaikan bahwa proses hukum sedang dihadapi sekarang sudah masuk tahap persidangan dan berlangsung dua kali. Karena itu, Sekda memilih untuk mengundurkan diri dengan pertimbangan roda pemerintahan utamanya pelayanan terhadap publik tidak terganggu.

“Jadi begitulah keterangan yang kita terima dari beliau, mengingat persidangan dijalani

sudah dua kali meskipun belum ada perintah penahanan terhadap dirinya namun karena beliau tidak menginginkan pelayanan publik sekaligus jalannya roda pemerintahan terganggu maka diambil keputusan itu,” urai Rizal.

Disinggung tentang siapa pejabat dihunjuk menggantikan posisi Sekda, Rizal menjelaskan, “Bupati masih melakukan proses pertimbangan siapa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) guna tetap terjaganya tugas pelayanan pemerintahan,” ucap juru bicara Pemkab Langkat tersebut.(JUL)

Bupati Nias mengharapkan kepada wartawan agar senantiasa memantau berbagai kegiatan pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya supaya tidak segansegan memberikan informasi jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab karena penyimpangan yang dilakukan dalam kerja pasti ditindak dan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku, katanya.

Bupati Nias juga menyatakan siap menerima kritik dan saran dari para wartawan selaku mitra pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Nias. Apa benar, pak bupati siap di kritik pers ? (Yagi)

Bupati Lepas SSB Bakrie Asahan Ikuti Piala Danone Nations Cup KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melepas SSB Bakrie Asahan yang akan mengikuti pertandingan festival sepakbola U12 Danone Nations Cup (DNC) tahun 2013 di Jakarta, Kamis, 23 Mei 2013 di Aula Mawar, Pemkab Asahan.

Bupati didampingi, Asisten II Pemkab Asahan, Zainal Arifin Sinaga dan Kepala Disporabudpar Asahan, Erwis Edi Pauja Lubis meminta kepada anakanak SSB Bakrie untuk selalu disiplin, sebab disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam pertandingan.

Dan yang sangat perlu untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. “Saya minta SSB Bakrie ini harus menang, “ demikian kata Bupati dihadapan 13 pemain SSB Bakrie berserta orang tua dan pelatih.

SSB Bakrie Asahan dinyatakan sebagai mewakili Sumatera Utara (Sumut) dan Kepri yang akan bertemu 15 tim sepakbola seluruh Indonesia yang sebelumnya telah mengalahkan lawan-lawannya sehingga dari pengalaman diharapkan dapat membawa nama baik Asahan menjadi juara. “ Kalau kita disiplin pasti kemenangan itu akan datang. Dan jangan lupa jaga kondisi dan kesehatan,” ucap Bupati.

Pembina SSB Bakrie Asahan, Sumantri mengatakan bahwa keberhasilan yang hingga kini diraih SSB Bakrie adalah hasil perjuangan maksimal pemain, pelatih, dan dukungan orangtua. Prestasi ini cukup membanggakan, apalagi SSB Bakrie sukses melaju kebabak berikutnya mewakili Sumut dan Kepri.

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Asahan, Efi Irwansyah Pane didampingi pengurus, Anda Suhendra Rambe, indra Sikoembang, Haris dan Dodi mengatakan bahwa pihaknya tetap memberikan dukungan penuh kepada SBB Bakrie, bahkan KONI juga memberikan dukungan dana pembinaan. “Kita sangat bangga, SSB Bakrie bisa mengukir prestasi terbaik untuk Asahan. Sebab itu, kita berharap kepada pemain dan pelatih meningkatkan kemampuan tim hingga nantinya bisa berprestasi di tingkat nasional, “ kata sekretaris KONI. (IN)

1.725 Warga Kurang Mampu Sudah Terima Bantuan Aladin TEBINGTINGGI - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemko Tebingtinggi memberikan bantuan atap, lantai dan dinding (Aladin) kepada 75 warga tidak mampu.

Bantuan rehabilitasi rumah itu masing-masing bernilai Rp12 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp3 juta untuk upah tukang.

Sosialisasi bantuan itu dilaksanakan Dinsosnaker, Selasa (28/5), di aula TC Sosial Jalan Pendidikan.

Hadir dalam sosialisasi Wali Kota Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Drs. Hasanuddin Siregar serta puluhan warga penerima Aladin.

Kadisosnaker Drs. Hasanuddin Siregar, melaporkan hingga 2012, rumah tangga miskin (RTM) yang berhasil direhabilitasi sebanyak 1.725 unit, tersebar di lima kecamatan. Artinya, sejak program Aladin terlaksana, rehabilitasi rumah tangga miskin mencapai 20 persen dari total RTM yang ada mencapai 8.292 unit.

Disampaikan, rehabilitasi melalui pendanaan APBD 2009hingga 2012 sebanyak 1.438 unit ditambah bantuan Kementerian Sosial RI 100 unit.

Kemudian, bantuan dari Dinas Tarukim Provsu sebanyak 187 unit. “Pada 2013 bantuan yang diberikan mencapai 75 unit, yang dilaksanakan dalam dua tahap, yakni 45 unit tahap I dan 30 unit tahap II,” terang Hasanuddin.

Walikota dalam arahannya mengatakan Pemko Tebingtinggi menjadikan program Aladin sebagai program utama dalam mengentaskan kemiskinan di kota Tebingtinggi. “Kita sedang melakukan kontak dengan Menteri Perumahan Rakyat untuk mendapatkan bantuan 1.000 RTM. Tahun ini Insyaallah terkabul,” ujar Wali Kota.

Kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni, Wali Kota berpesan, bantuan sebesar Rp15 juta tidaklah cukup untuk perbaikan total. Dana itu hanya stimulus, agar warga berupaya membangun rumah mereka melalui upaya mandiri. “Pemko Tebingtinggi hanya membantu, penerima harus melanjutkannya,” himbau Walikota. (RS)

10

KPK POS E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Tanah Kuburan Diperjualbelikan LANGKAT - Praktek jual beli tanah wakaf (kuburan) kembali terjadi. Kali ini sebanyak 14 makam yang berada di Jalan Perniagaan, Lingk V, Kec.Stabat, Langkat, terancam bakal kena gusur.

Pasalnya, areal seluas 7 x 7 meter milik peninggalan Alm.Ahmad Panjang yang juga dimakamkan di lokasi tersebut telah diperjualbelikan oleh Berodat (85) adik Alm Ahmad Panjang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari beberapa ahli waris lainnya. Padahal, tanah tersebut dulunya sudah diwakafkan oleh Alm.Ahmad Panjang untuk areal perkuburan keluarga besarnya.

"Baru dua bulan ini kami taunya kalau tanah kuburan tempat para leluhur kami sudah dijual tanpa sepengetahuan dan izin kami para ahli warisnya. Nah yang buat kami sakit hati, cobalah tengok sendiri bagaimana kondisi kuburan di sini yang secara sengaja ditimpahi sama pelepah daun kelapa sawit. Inikan namanya sudah penghinaan dan kami jelas tidak terima dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib," kata H.Ibnu Hajar (72) salah seorang keluarga dari Alm.Ahmad Panjang baru-baru ini di lokasi kuburan.

Hal itu juga diamini Ba-

haruddin (65) keluarga dari Alm.Ahmad Panjang yang kini menetap di Palembang.

Dijelaskannya, kalau areal tersebut memang merupakan tanah wakaf kuburan, sehingga dirinya sangat menyayangkan kinerja pihak aparat pemerintah setempat yang sudah berani menerbitkan surat tanah tersebut untuk diperjual belikan.

"Atas dasar apa pihak pemerintah Kelurahan setempat berani mengeluarkan surat tanah kepemilikan untuk diperjualbelikan. Sedangkan dulunya tanah ini memang sudah diwakafkan oleh leluhur kami untuk ar-

eal perkuburan dan tidak punya surat apapun," kata ahli waris.

Dikatakan, pihak keluarga Alm.Ahmad Panjang siap menghadirkan saksi yang membenarkan kalau memang ini tanah wakaf. Jadi atas dasar apa mereka bisa memperjualbelikan tanah wakaf ini.

"Tadi kami sudah jumpai lurahnya dan kata dia kalau dirinya berani mengeluarkan surat tanah tersebut atas dasar pengakuan dari makcik kami (Berodat-red) yang mengaku kalau tanah itu milik dia. Masakan atas dasar karena pengakuan saja pihak kelurahan berani mengeluarkan surat tanah ini untuk diperjualbelikan.

Lucu kali alasannya, udah gitu dia cuma mengandalkan Kepling setempat untuk membenarkan kalau tanah itu milik makcik kami," kata Baharuddin.

Dijelaskannya, selama ini pihak keluarga tidak pernah dilibatkan sama sekali terkait persoalan jual beli tanah kuburan tersebut.

Berikut daftar beberapa

leluhur yang dimakamkan di lokasi tersebut. Alm.Abdul, Juleha, Rafeah, Ahmad Panjang, Bainah, Ramli, Hasan, Eli, keleng, Kencit dan beberapa bayi yang meninggal baru dilahirkan.

Oleh sebab itu pihak keluarga meminta keseriusan aparat pemerintah setempat menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Kami atas nama H.Ibnu Hajar, Baharuddin, Syafi'i dan Syamri meminta agar aparat pemerintah supaya segera menindak lanjuti persoalan ini, karena apapun alasannya kami tidak terima tanah kuburan leluhur kami dijual belikan," ucap H.Ibnu Hajar.

Saat ditemui di rumahnya, Lurah Stabat Baru, Jhony, mengaku kalau persoalan ini akan segera diselesaikan secara kekeluargaan pada Jum' at mendatang. Disinggung tentang apa dasar pihak kelurahan berani mengeluarkan surat tanah wakaf untuk dijualbelikan, Jhony justru mencak-mencak dan meminta supaya awak koran ini tidak memberitakan yang bukan-bukan. (JUL)

Antisipasi Terorisme, Pemko Medan Bertemu Tokoh Masyarakat dan Agama MEDAN - Pemko Medan menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda di Balai Kota Medan, Senin.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan para tokoh untuk bersama-sama ikut membantu dan membangun kerukunan hidup di tengah masyarakat, terutana antisipasi terorisme dan pergerakannya di Kota Medan. Dengan demikian masyarakat cepat melakukan tindak antisipasi apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan di lokasi tempat tinggalnya masing-masing.

Pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda ini, dihadiri Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin, Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Kapolresta Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto, Dandim 0201/ BS Letkol Inf Hendriyadi, Danlanud Soewondo Medan Letkol PNb SM Handoko, Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin, Kajari Medan Bambang Riawan Pribadi SH, Danyon Marhanlan I Belawan Letkol Mar Agung Setyawan, pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan, kapolsek, koramil dan camat.

Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi mengungkapkan Kota Medan memiliki ciri khas yang cukup unik dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia yaitu tingkat pluralism etnis, buda-

ya dan agamanya yang tinggi sehingga Kota Medan seringkali disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Keberagaman yang ada tersebut disikapi dengan baik oleh masyarakat ditandai dengan minimnya kemunculan konflik dengan latar belakang etnis maupun agama.

“Kota Medan memiliki peranan penting dan sering menjadi model dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kondisi ini dapat tercipta berkat kiprah para tokoh baik itu tokoh agama, masyarakat, adat serta pemuda yang telah berupaya keras dan bekerjasama dalam menjaga situasi dan kondisi kota ini tetpa dalam keadaan kondusif. “Ini merupakan prestasi yang hendaknya terus kita pelihara dan tingkatkan bersama, sebab hakikatnya kerukunan merupakan bagian dari kesejahteraan hidup,” kata Eldin.

Untuk itulah, kata Eldin, Pemko Medan berkomitmen untuk selalu menjaga, memelihara dan mengayomi kerukunan hidup masyarakat se-

bagaimana tercermin dalam salah satu misi pembangunan Kota Medan yaitu peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, aman dan damai. Komitmen ini ditambah lagi dengan peran para tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda yang akan menjadi kekuatan besar untuk kemajuan kota.

Atas dasar itulah Eldin menilai, pertemuan ini dinilainya sangat penting dalam menyamakan persepsi bersama untuk memelihara ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya antisipasi terhadap terorisme.“Jadi pemahaman akan keberagaman perlu ditingkatkan melalui para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh adat serta tokoh pemuda yang memiliki peran penting untuk dapat melihat, menjernihkan dan memperkecil berbagai potensi terhadap gangguan kerukunan dan ketentraman yang muncul di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang memberikan pemaparan terkait antisipasi terorisme di Kota Medan. Sebelum menjelaskan lebih jauh, Kapolresta lebih dulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan terorisme dan tujuannya.

Upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan dan penaggulangan terorisme, Kapolresta mengajak masyarakat untuk giat dalam antisipasi gangguan kamtibmas maupun terorisme. Diantaranya, mencegah maraknya aksi teror di tengah kehidupan masyarakat melalui sosialisasi nilai-nilai kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk seluruh Kapolsek, saya berpesan agar menampung seluruh informasi yang disampaikan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti. Sebab, informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat berarti sekali. Jadi jangan pernah sekecil apapun informasi dari masyarakat tidak ditindaklanjuti,” tegasnya mengingatkan.

Pertemuan ini juga diisi dengan dialog dan tanya jawab terkait dengan dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk antisipasi terorisme. Termasuk, permintaan melakukan pendataan terhadap warga negara asing (WNA) yang kini banyak tersebar di Kota Medan bukan sebagai tenaga kerja sehingga statusnya tidak terdaftar. Serta usul dibentuknya RT dan RW untuk lebih memudahkan pendeteksian teroris. (VIN)

RM Putra Jaya Dieksekusi MEDAN - Pelaksanaan eksekusi yang berlangsung di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan, nyaris ricuh.

Saat petugas pengadilan hendak melakukan eksekusi, sejumlah pria melakukan penghadangan. Namun personil dari Polsekta Medan Kota, langsung melakukan pengamanan dan mengamankan satu orang pria yang diduga sebagai provokator.

Tak lama berselang setelah itu, eksekusi dapat dilaksanakan. Akibat pelaksanaan eksekusi, terjadi kemacatan lalin yang cukup panjang.

Pantauan awak Koran ini, kemacatan sempat terjadi, terutama di kawasan Jalan

Brigjen Katamso, Sisingamangaraja, Amaliun, Puri, Laksana dan Rahmatsyah hingga Jalan Sutomo.

Sebelum dilakukan eksekusi, pihak termohon eksekusi, Azmi Chatib sempat melakukan perlawanan dengan alasan bahwa pihak pemohon dalam hal ini Ny Hj Djanatun belum membayar ganti rugi dan masih ada proses hukum lainnya.

Namun, pihak Pengadilan Negeri Medan melalui juru sita Abdul Rahman menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan satu bangunan permanen yang diguna-

kan untuk rumah makan dengan merk Putra Jaya, seluas 370M2, SHM No.395/Kota Matsum III di kawasan Jalan Sisingamangaraja No.29/47,

terdaftar atas nama Almarhum H Amiruddin Tanjung, warga kelurahan Kotamatsum III Kecamatan Medan Kota. (VIN)

DEMO - Mahasiswa dan ibu-ibu demo di kantor bupati Sergai. (KPK POS/ARM)

Pemkab Sergai Diminta Perbaiki Pelayanan SERGAI - Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi Rakyat (Pemapar) dan sejumlah omak-omak (ibu-ibu), Kamis melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Sergai, menuntut tranparansi pelayanan publik dan penggunaan APBD. Aksi yang berjalan damai mendapat pengawalan 56 anggota personil Polres Sergai.

Sebelumnya para pendemo melakukan long march dan orasi terbuka di Lapangan Bola Kaki Firdaus dan selanjutnya bergerak ke Kantor Bupati.

Pengunjuk rasa yang diperkirakan sebanyak 70 orang yang terdiri dari, Mahasiswa 10 orang dan kaum ibu 60.

Mereka menuntut Pemkab Sergai untuk memperbaiki pelayanan publik.

Imam Syahputra (mahasiswa), dalam orasinya mengatakan perilaku pelayanan publik Pemkab Sergai masih sangat buruk dan perlu pembenahan. Jangan ada lagi penolakan bila ada warga yang mau beraudensi. Imam juga mengkritisi ketertutupan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara M Ridho juga mahasiswa meminta Pemkab Serdang Bedagai untuk transparan dalam masalah pengunaan anggaran APBD. Lain lagi Zulpa Suda pendemo dari kaum ibu ini

menilai Pemkab Sergai selalu menolak organisasi perempuan yang akan melakukan audensi.

Kami sangat kecewa atas penolakan tersebut. Senada dengan Zulpa, Rika Ayu menambahkan kalau Pemkab Sergai tidak pernah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi. "Makanya kami berunjuk rasa," ujar Rika.

Suara lantang kembali dilontarkan Masri Ahmad dari mahasiswa mengatakan, bapak tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap rakyat kecil dan apa kemauannya.

Tolong bapak-bapak turun kelapangan untuk memperhatikan rakyat dan mendengar aspirasinya.Rakyat butuh pelayanan yang baik.

Kepala Staf Ahli Hukum Pemkab Sergai Hotman Hutajulu SH yang menerima pendemo mengatakan, siapa bilang Pemkab Sergai tidak turun ke lapangan. Hampir setiap hari Wakil Bupati Soekirman turun ke desa untuk temu ramah dengan warga dan aparatur desa.

"Sampaikan kepada kami pelayanan buruk mana yang dimaksud dan keterbukaan mana yang diminta. Hal ini akan segera kami laporkan kepada bapak Bupati," ujar Hotman.(ARM)

Akiang, Mafia Perambah Hutan Resmi Tersangka STABAT - Polres Langkat akhirnya menetapkan Wagimun alias Akiang (69) warga Jalan Jend. Sudirman Lingkungan II Kelurahan Perdamaian StabatLangkat tersangka perambah hutan konservasi di Desa Selotong Kecamatan Secanggang seluas empat hektar.

Kapolres Langkat, AKBP L Eric Bhismo, melalui Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto menjelaskan kepada wartawan, Kamis petang, penetapan tersebut berdasarkan surat panggilan dilayangkan penyidik kepada Akiang dengan status sebagai tersangka.

“Setelah melalui pemeriksaan dilakukan penyidik, akhirnya kita menetapkan Akiang sebagai tersangka perambah hutan masuk wilayah

konservasi di Desa Selotong Kecamatan Secanggang-Langkat dengan luasan sekitar empat hektar. Surat panggilan sebagai tersangka juga sudah kita layangkan tadi,” kata Rosyid.

Selanjutnya Kasat Reskrim menyatakan, diharapkan tersangka berlaku kooperatif guna memudahkan proses selanjutnya. Terhadap pelanggaran pasal dilakukan tersangka, Pasal 19 (1) Yo 40 (1) UU No.5/1990 subs Pasal 78 (2) No.41/1999 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

“Sementara itu dulu ya. Keseluruhannya luas lahan ada 120 hektar.

Namun didapati empat hektar diantaranya merambah atau masuk wilayah hutan konservasi,” tuntas Rosyid. (JUL)

Polsek Delitua Gagalkan Pencurian Sepeda Motor DELITUA - Polsekta Delitua berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor dan menangkap pelakunya pada tempat yang berbeda. Pelaku yang ditangkap, Sumartono (20) warga Jalan Turio , simpang Bekala Medan, Kamis lalu.

Informasi diperoleh, pada kejadian Ageng memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah. Saat korban ke luar rumah, tiba-tiba dia melihat Sumartono mendorong sepeda motornya ke luar.

Ketika melihat kejadian itu, Ageng langsung berteriak. Saat bersamaan melintas Patroli Polisi Delitua. Sumartono pun diciduk.

Hasil pengembangan tersangka mengaku sebelumnya pernah mencuri

sepeda motor milik bibinya dan kemudian digadaikan.

Pada hari yang sama petugas Polsek Delitua juga berhasil menciduk dua tersangka pencuri sepeda motor.

Keduanya adalah Haris Saputra (28) warga Jalan Karya Jaya GangKarya Citra Medan Johor. Sedang satu lagi, Dani Tanjung (28) warga Jalan Karya Jaya Gang Sentosa. Ketiga tersangka pencuri sepeda motor tersebut kini ditahan di Mapolsek Delitua.

Kapolsek Delitua AKP B Marpaung didampingi Kanit Reskrim Martulesi Sitepu membenarkan penangkapan tersebut. Kini barang bukti dan tersangka diamankan. (CERIA)

Mobil Avanza Dibakar Massa MEDAN – Hati-hati jika mengemudi.

Kini massa tak segan-segan main hakim sendiri, jika terjadi tabrakan. Buktinya, mobil Avanza yang dikemudikan Aditya (28) warga Jalan Pancing Komplek IAIN Kecamatan Medan Tembung, musnah dibakar massa.

Pasalnya, Avanza yang dikemudikan Aditya tabrakan saat meluncur kencang di Jalan KL.Yos Sudarso. Dia dari arah Medan menuju Belawan. Begitu terjadi tabkaran, massa marah dan langsung membakar mobil Avanza tersebut.

Saksi mata di lokasi kejadian, Kamis, menyebutkan, semula tanpa disangka mendadak mobil avanza tersebut menubruk dan menyeret kereta Revo BK 3127 IZ yang dikendarai Subekti (53) bersama istrinya Nurlela (35) warga Jalan Aluimunium Tj.Mulia.

Pasutri ini terseret lebih kurang 1 kilo meter.

Saat menyeret kereta Revo tersebut, mobil Avanza oleng dan mengerem tiba-tiba, sehingga membuat kereta Jupiter MX BK 4408 ABT di belakangnya yang dikendarai Bowo (26) warga Asrama Polisi Pulo Brayan Medan, tak terkendali dan menabrak bagian belakang mobil.

Melihat banyak orang yang mengejarnya, Aditya pun tancap gas tanpa memperdulikan kereta Revo milik Subekti yang masih lengket di bagian samping kiri mobil.

Tanpa dikomandoi massa langsung main hakim sendiri. Mobil dibakar, sementara Aditya lari bersembunyi menyelamatkan diri guna menghindari amukan massa. (FR)

11

KPK POS E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

KRIMINAL

Rumah Bandar Sabu Digrebek R.PRAPAT - Untuk ketiga kalinya, tim Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskoba Poldasu) melakukan penggrebekan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Target penggerebekan kali ini, rumah seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu inisial CD (35), warga Jalan Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Rabu malam.

Penggeledah dilakukan sekira pukul 22.00 WIB hingga pukul 01.00 Wib. Hasil pengembangan yang dilakukan pihak Ditreskoba Poldasu, turut diamankan tiga anggota yang bertugas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Pantauan di lokasi penggrebekan, yang dilakukan selama hampir 4 jam oleh sejumlah personil berpakaian preman dan tampak menggeledah rumah bandar sabu tersebut. Dari dalam rumah semi permanen itu, akhirnya polisi menggelandang seorang pria berinisial CD (35), pemilik rumah yang diduga sebagai bandar sabu, ke Mapolres Labuhanbatu.

Informasi yang diperoleh, dari rumah CD, tim Ditreskoba Poldasu berhasil mengamankan barang bukti (BB) narkoba jenis sabu-sabu yang belum diketahui beratnya, selinting ganja, sepucuk senjata jenis air softgun dan satu unit mobil Kijang Inova warna silver dengan nomor polisi BK 1174 R serta satu unit sepeda motor RX King bernomor polisi B 011ENG, yang diduga plat palsu.

Penggrebekan menjadi tontonan ratusan warga sekitar dan pengendara yang melintas. Akibatnya, arus lalulintas di lokasi penggrebekan tersebut macet total selama hampir 4 jam.

Sejumlah warga mengaku sengaja bertahan di lokasi penggrebekan karena penasaran dan ingin menyaksikan langsung aksi penangkapan bandar sabu tersebut.

Ratusan warga tampak memadati rumah CD. Ditambah lagi, puluhan sepeda motor yang terparkir sembarang di badan jalan hingga membuat kemacetan. Massa baru membubarkan diri setelah tersangka CD di gelandang ke Mapolres Labuhanbatu. (HAH)

Polres Labuhanbatu kebobolan SETELAH berhasil membekuk CD (35), bandar sabu yang digrebek di rumahnya Jalan Sirandorung, Kamis dini hari, tim Ditreskoba Poldasu langsung melakukan pengembangan.

Dari hasil pengembangan tersebut, Direskoba Poldasu mengamankan tiga orang personil polisi bertugas di Mapolres Labuhanbatu yang seorang diantaranya baru pindah tugas ke Mapolres Humbahas.

Informasi yang dihimpun, ketiga oknum polisi tersebut yakni Brigadir FS, anggota Sabhara Polres Labuhanbatu, Brigadir TF, anggota Satlantas Polres Labuhanbatu bertugas di kantor pelayanan Samsat Kota Pinang dan Bripka SWN, mantan anggota Polres Labuhanbatu yang baru pindah tugas ke Mapolsek Humbahas.

“Dua diantaranya ditangkap di kamar hotel Permata Land dan satu lagi ditangkap di kompleks perumahan Puri, Kampung Baru, Rantauprapat,” kata sumber di Mapolres Labuhanbatu yang tidak ingin namanya dipublikasikan.

Dari tangan ketiga oknum polisi tersebut kata sumber lagi, juga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabusabu yang belum diketahui pasti berapa jumlahnya.

“Yang pasti barang bukti sabu ada ditemukan dari tangan dua polisi itu, tapi belum tahu berapa beratnya,” ungkapnya.

Kebobolan Sebelumnya untuk yang ketiga kalinya Polres Labuhanbatu kebobolan. Data yang dihimpun tim Ditreskoba Poldasu pada Mei 2013 ini telah tiga

kali melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Pertama, penangkapan tersangka Azwansyah dan istrinya Roslina alias Lina yang disebut-sebut sebagai pasangan Raja dan Ratu sabu-sabu Labuhanbatu Utara. Pasangan suami istri ini, dibekuk di rumahnya di Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Rabu (1/5) sekira pukul 03.30 WIB, bersama keenam rekannya.

Untuk kedua kalinya, tepatnya pada Minggu (5/5) sekira pukul 14.30 WIB, tim Ditreskoba Poldasu kembali berhasil mengamankan seorang wanita yang dikenal "Ratu Narkoba" berinisial Her alias Lin (38), ketika sedang pesta sabu di rumahnya di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu. Her sedang bersama seorang oknum juru periksa Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, berinisial Brigadir HL (32) dan 9 orang tersangka lainnya.

Dan yang ketiga kalinya, penggrebekan rumah milik CD (35), seorang pria bandar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Rabu (22/4) malam, sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah dilakukan pengembangan, tiga personil Polres Labuhanbatu turut diamankan.

"Melihat kejadian ini, besar dugaan keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba, maka sewajarnya dilakukan tes urine secara berkala kepada aparat," tutur Boy yang melihat penggrebekan. (HAH)

Pemko Tanjungbalai Awasi Bangunan Tanpa Izin TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai, melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap seluruh bangunan yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Kepala KPPT Tanjungbalai Drs H Rasyidin mengungkapkan hal itu diruang kerjanya, Rabu.

Dijelaskannya, dari hasil pengawasan yang dilakukan, kali ini tercatat sekitar 35 rumah penduduk yang ditemukan tidak memiliki izin. Hal seperti itu disebabkan cukup banyak kalangan warga masyarakat yang belum mengerti perizinan. Sebagian

lagi dikarenakan kurangnya kesadaran untuk mengurus izin, sebab dinilai tidak memiliki kepentingan usaha terahadap rumah yang dibangun.

Untuk mengatisipasi keadaan tersebut, dalam waktu dekat ini pihak KPPT bekerjasama dengan Satpol-PP dan Dinas Tata Kota akan melakukan razia resmi terhadap bangunan yang tidak memiliki SIMB. "Jika ditemukan ada bangunan tanpa izin, akan dihentikan sebelum pemiliknya mengurus SIMB kepada KPPT. Bahkan, jelas Rasyidin, warga masyarakat yang tidak memiliki izin ketika mendirikan rumah atau

bangunan lainnya, ketika mengurus izin untuk melengkapi administrasi baik kepada pihak bank maupun usaha yang lain, akan dikenakan denda sebesar 100%. Ketentuan itu ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012.

Mantan Kakan Infokom Setdakot Tanjungbalai itu mengatakan, izin yang paling banyak diterbitkan pihak KPPT saat ini diataranya HO, SIUP, TDP."IMB kelihatannya masih kurang," katanya. Ia menghimbau agar masyarakat segera mengurus izin baik mendirikan bangunan maupun lainnya.(HER)

Keseringan ML Siswi SMK Hamil 2 Bulan STABAT - Istilah anak zaman sekarang kalau 'nggak berzina nggak cinta' sepertinya memang benar adanya.

Sejak masih duduk di bangku kelas satu SMP, Wulan (nama samaran) warga Dusun V Selipit, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Langkat mengaku telah diperawani oleh sepupunya sendiri Dedi (22) warga Desa Paya Kangkung, Kec.Secanggang, Langkat.

Saking seringnya 'ML' kini tubuh siswi SMK kelas 1 tersebut tengah berbadan dua. Meski usia kandungannya sudah masuk dua bulan, namun kekasihnya itu bukan malah bertanggung jawab, tapi justru kabur meninggalkan siswi cantik yang masih berusia 17 tahun tersebut.

Tak terima, Rabu, Juminah (33) ibu kandung korban langsung mendatangi Mapolres Langkat untuk membuat laporan pengaduan.

Informasi berhasil dipero-

leh, perbuatan terlarang itu pertama kalinya mereka lakukan sekitar empat tahun yang lalu disebuah lokasi dekat persawahan di Desa Mangga, Kec.Stabat, Langkat. Malam itu, usai jalanjalan berboncengan naik sepeda motor keduanya memilih untuk memadu kasih di lokasi yang gelap dan sunyi tersebut.

Awalnya korban sudah menolak tapi karena terus dibujuk rayu oleh pelaku, akhirnya korban pasrah saat celana panjangnya dipelorotkan oleh pelaku. Hingga akhirnya korban perawannya direnggut oleh pelaku.

Singkat cerita, entah ada masalah apa di rumah, Minggu, sekira pukul 16.00 Wib sore korban tiba-tiba mendadak kabur dari rumahnya dan ikut bersama kekasihnya yang pergi merantau bekerja di Pekan Baru.

Kepergian korban secara

diam-diam dari rumahnya tersebut membuat seluruh keluarganya jadi kelimpungan mencari kemana-mana. Hingga akhirnya keluarga korban mendapat informasi kalau anaknya pergi kabur bersama pelaku ke Pekan Baru.

Setelah itu, entah bagaimana caranya korban berhasil dibujuk pulang kembali ke rumah dan dua minggu kemudian korban akhirnya pulang kembali ke rumahnya.

Keluarga korban yang sudah curiga langsung berusaha menanyakan tentang hubungan korban dengan pelaku.

"Dia ngaku sudah lama pacarannya dan juga sudah sering digituin sama cowoknya itu yang tak lain masih sepupuan sama dia, kamipun nggak nyangka kok dia (pelaku-red) tega merusak anak saya karena sebelum ini saya pernah nasehatin dia sebagai abangan supaya sesekali

mau nasehatin anak saya ini supaya dia mau sekolah lagi, eh nggak taunya dia sudah merusak anak saya, makanya saya jadi kesal," kata Juminah ibu kandung korban.

Dijelaskan ibu korban, pasca kehamilan anaknya keluarga korban sudah berniat hendak menyelesaikan persoalan ini secara baikbaik. Setelah saling bertemu, kedua belah pihak keluarga akhirnya sepakat untuk menikahkan keduanya. Tapi entah bagaimana tiba-tiba pelaku justru kabur dan terkesan seperti tidak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya keluarga korban terpaksa membawa persoalan ini ke kantor polisi.

"Iya sudah kami terima laporan pengaduannya dan akan kita tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata Kanit PPA Polres Langkat, Aiptu Agus Ginting. (JUL)

SUMUT

Pemko Tanjungbalai Ultimatum Pemilik Kafe TANJUNGBALAI – Pemko Tanjungbalai mengultimatum seluruh pemilik warung dan kafe di Jalan Alteri dan Jati untuk membongkar kafenya. Para pemiliki kafe diberi waktu 3 x 24 jam untuk membongkar kafenya setelah dikeluarkanya surat perintah penertiban kafe oleh Pemko Tanjungbalai yang ditandatangani Sekdako Ir Erwin S Pane.

Erwin mengatakan, penertiban terhadap kafe dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 lalu.

Menurut Erwin surat itu sudah disampaikan kepada seluruh pemilik warung dan kafe yang berlokasi mulai dari simpang Jalan FL Tobing hingga simpang Jalan Sudirman, Tanjungbalai. Dalam surat tertulisnya itu juga dinyatakan, bahwa keberadaan warung dan kafe di Jalan Arteri dan Jalan Jati tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjung Balai nomor 22 Tahun 1998 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah (Perda) Kota Tanjungbalai nomor 15 Tahun 2001 tentang izin mendirikan bangunan, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diminta kepada pedagang, pemilik warung, kafe untuk segera membongkar sendiri warung dan kafe dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung sejak tanggal diperbuatnya surat tersebut.

Jika tidak melaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu tersebut, maka Tim Ketertiban Umum Terpadu Kota Tanjungbalai akan melaksanakan pembongkaran tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Segala akibat yang timbul dari pembongkaran tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tim Ketertiban Umum Terpadu Kota Tanjungbalai. ”Baru-baru ini sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemilik warung maupun kafe, yang menyatakan bahwa seluruh warung maupun kafe yang beroperasi di kawasan Jalan Arteri dan Jalan Jati tidak akan mengusik ketentraman warga, termasuk di antaranya batasan untuk menghidupkan musik hanya sampai pukul 23.00 WIB. Setelah adanya kesepakatan tersebut, tiba-tiba muncul surat dari Pemko Tanjungbalai yang memerintahkan pemilik warung dan kafe untuk membongkar lokasinya tanpa ada melakukan koordinasi dengan pemilik warung maupun kafe di kawasan ini. (HER)

Karyawan SPBU Aniaya Temannya MEDAN - Marta (22) wara Jalan Pelopor Pasar Merah Medan, dianiaya temannya bernama Tato (30) warga Jalan Bajak, lingkungan V Kelurahan Harjojak Medan Amplas. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di SPBU Jalan Tritura Medan, Senin siang.

Informasi diperoleh menyebutkan, siang itu pada saat jam istirahat Marta digantikan Tato. Disaat Marta kembali

dari istirahat dan ingin kembali bekerja, tiba-tiba saja tanpa diketahui sebabnya, Tato langsung memukul Marta.

Akibat penganiayaan ini, Marta menderita luka bagian muka. Sore itu juga Marta membuat pengaduan ke Polsek Deli Tua. Kapolsek AKP B Marpaung membenarkan pengaduan itu, dan kasusnya sedang dalam proses.

(CERIA)

Tipu PNS 400 Juta, Oknum Anggota DPRD Langkat Dilaporkan Kepolisi STABAT - Sunarto, SE, MM (50) PNS, warga Lingkungan I Kwala Bingai Kecamatan Stabat, melaporkan seorang oknum anggota DPRD Langkat yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke Polres Langkat, Selasa lalu.

Pengaduan yang dilakukan salah seorang PNS yang bertugas di Dinkes Langkat terhadap oknum anggota legeslatif berinisial Ris (35) warga Lingkungan I Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atas kasus penipuan sebesar Rp400 juta.

Keterangan yang diperoleh, pada Bulan Desember 2008 sekira pukul 14.00.WIB, korban menyerahkan uang sebesar Rp400 juta di Bank Syariah Mandiri di Jalan KH Zainul Arifin Kecamatan Stabat, dalam urusan kerjasama rumah karyawan Type G 6 sebanyak 20 unit.

Rencananya rumah tersebut akan dibangun di Divisi II Katari Agro Estate (KAE) di Kalimantan. Beberapa bulan kemudian, korban menemui pelaku untuk menanyakan hasil kerjasama mereka tersebut. Namun pelaku mengatakan kalau usaha mereka tadi mengalami kerugian alias tumpur.

Sebagai bukti tumpurnya kerjaan tersebut, pelaku lalu menyerahkan surat perintah kerja (SPK) bernomor surat No.186-PGN/Wil-KAE-JKT-VI-2008 tgl 10 Juni 2008 yang berasal dari saksi Prianto PS bagian regional kontroler PT Bumi Tama Gana Jaya Argo Grup yang berkedudukan di Jalan Melawe Raya,

Jakarta Selatan.

Tak mau percaya begitu saja, korban lalu menanyakan kebenaran SPK itu kepada Prianto. Bukan main terkejutnya korban setelah diperiksakan mendapat penjelasan dari Prianto yang mengatakan kalau dirinya tidak ada menerbitkan atau menandatangi SPK ini. Ditegaskan Prianto lagi, kalau SPK yang ada ditangan korban diduga palsu.

Mendengar pengakuan tersebut, korban kemudian menemui pelaku guna membicarakan masalah ini secara baikbaik. Sayangnya itikad baik korban tak disambut baik pula oleh pelaku. Buktinya, sampai hari ini pelaku tak menyelesaikan masalah ini dengan korban hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Langkat.

Kapolres Langkat AKBP Leonardus Eric Bhismo SIK SH melalui Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto SIK SH ketika dikonfirmasi, membenarkan ada anggota DPRD Langkat yang dilaporkan ke Polres Langkat. “ Iya, benar, memang ada anggota dewan yang dilaporkan ke kita, kalau saya tidak salah, selain di Polres Langkat, anggota DPRD itu juga dilaporkan di Polresta Medan, sebab saya ada dihubungi petugas dari Polresta Medan, mereka menanyakan apakah benar ada anggota DPRD yang berinisial itu,“ ujar Kasat Reskrim seraya menambahkan bahwa kasusnya masih dalam penyelidikan pihaknya.(JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

GENG MOTOR kembali menjadi sorotan beberapa pekan terakhir. Berbagai aksi kriminalitas baik penganiayaan, perampokan, tawuran, dan pengrusakan menjadi sederet catatan kelam mereka.

Berdasarkan data Indonesia Police Watch, setiap tahun lebih dari 60 orang tewas karena ulah geng motor. Bahkan, tahun lalu mencapai angka 65 orang tewas.

Kini, masalah geng motor sudah berubah.

Pada awalnya hanya kejahatan jalanan dalam mengenderai sepeda motor, tapi kini sudah berubah menjadi kelompok perampok, penjarah dan penganiaya.

Berawal dari Jakarta dan Bandung, kini geng motor sudah merambah dihampir seluruh pelosok nusantara. Bahkan di Pekanbaru, beberapa waktu lalu, kelompok geng motor yang dipimpin Kelewang dengan tega memperkosa seorang wanita di sana.

Para geng motor dikenal gemar berkelahi, merusak milik orang dan saling memperebutkan kekuasaan. Belakangan, mereka secara beramai-ramai merampok, menjambret, membongkar toko, merampas kenderaan di berbagai kota.

Karena kejahatannya semakin meningkat, sudah saatnya kelompok geng motor dibasmi.

Apalagi kelompok geng motor banyak melibatkan anak di bawah umur.

Bicara geng motor tentu kita ingat langkah Kepolisian Bandung. Saking merepotkan, Kepolisian Resor Bandung membu-

KEBERADAAN geng motor makin merisaukan masyarakat. Baru-baru ini, Pentolan geng motor Exalt to Coitus (XTC) Pekan Baru, Riau, Mardijo alias Klewang, ditangkap petugas satuan reserse kriminal Polresta Pekanbaru.

Geng motor XTC pimpinan Klewang mengendalikan enam geng motor lain di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Yaitu, ARC, JRC, Street Demon, Atiet Abang, PK (Penjahat Kelamin), dan Sinchan (Sindikat Hantu Nekat).

Klewang selaku panglima besar seluruh geng motor dikenal sadis dalam menjalankan aksinya. Tak hanya merampok, ia juga kerap melakukan penganiayaan dan memperkosa.

Tahukah Anda, komplotan Klewang ternyata juga sama kejamnya dengan geng sepeda motor yang ada di berbagai belahan dunia. Namun yang beda dari geng Klewang, geng motor ini menggunakan motor dengan mesin berkapasitas besar, bukan bebek atau matik. Ini dia daftar geng motor paling ditakuti di dunia seperti dilansir Visordown, Autoevolution dan sumber lainnya:

1. Outlaws Geng motor ini merupakan yang paling tua di AS. Lahir pada tahun 1935 di Bar Matilda di Route tua 66 di McCook. Geng motor berlambang tengkorak dengan silang Pistons, kerap melakukan aksi kriminal dan tindakan ilegal seperti transaksi narkoba secara terbuka, perdagangan senjata, pemerasan, pembunahan, serta prostitusi.

2. Hells Angels Geng motor terbesar di Amerika Serikat ini dibentuk pada 1948 di Kota Fontana, Negara Bagian California, AS. Dengan lambang tengkorak bersayap, mereka terkenal sering melakukan tindakan kriminal. Mulai dari peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang, perkelahian, hingga menjarah sejumlah mini market.

3. Mongols Geng motor Mongols dibentuk pada 1969 di Kota Montebello, Los Angeles, Negara Bagian California, AS. Geng ini merupakan barisan sakit hati, karena mereka kecewa dan ditolak masuk oleh Hell's Angels yang rasis terhadap ras mereka.

Geng ini mengusung lambang seorang pria mengendarai sepeda motor yang mengenakan rompi dan kacamata hitam sambil mengusung pedang. Sama dengan geng lainnya, Mongols juga melakukan kegiatan kriminal di antaranya peredaran obat-obatan terlarang, pencucian uang, perampokan, pemerasan, pembunuhan, penyerangan dan intimidasi.

4. Solo Angeles Club De Motocicletas Geng motor yang dibentuk pada 1959 di Kota Tijuana, Meksiko menyebar sampai ke barat daya Amerika Serikat. Kegiatan kriminal dilakukan geng motor Solo Angeles, adalah peredaran obatobatan terlarang, penyelundupan manusia, pembunuhan, pemerasan, dan prostitusi.

5. Warlocks Geng motor ini terkenal rasis, dan eksklusif karena anggotanya harus berkulit putih. Geng yang didirikan veteran perang AS pada 1967 di Philadephia memiliki lambang menyerupai simbol mitologi Yunani kuno, Harpy, yang dilengkapi dengan sayap.

Biasanya mereka menyerang geng yang beranggotakan warga keturunan Afrika atau Mongol. Mereka juga memiliki slogan “Untuk menemukan kami kalian harus hebat, untuk mengejar kami kalian harus cepat, untuk mengalahkan kami kalian pasti bercanda".

Warlocks terlibat dalam berbagai aksi kejahatan,

mulai dari narkoba, pencucian uang dan prostitusi.

6. The Rebels Tak hanya di Amerika, di Australia juga terdapat geng motor yang kejam, seperti halnya geng motor The Rebels. Geng ini lahir pada 1969 di Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland.

Data terakhir, sedikitnya 2.000 anggota The Rebels MC yang tersebar di 70 wilayah di Australia.

The Rebels kerap dikaitkan dengan berbagai eksekusi pembunuhan. Selain itu, ada juga bebeberapa dugaan kasus kekerasan, narkoba, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penganiayaan, hingga pencucian uang.

7. Bandidos Dibentuk di San Leon, Texas, Amerika Serikat.

Sejak 1960 geng yang bercirikan pria bersenjata yang memakai topi khas Meksiko, banyak melakukan tindak kejahatan. Mulai dari mendistribusikan dan memproduksi narkoba, kasus senjata ilegal, pencucian uang, dan pembunuhan.

Saat ini, Bandidos diperkirakan memiliki anggota sebanyak 2.500 orang yang tersebar di 14 negara dan 4 benua. Mereka adalah musuh bebuyutan geng Hells Angels.

8. Pagans Geng motor ini juga memiliki musuh yang sama, yaitu Hell’s Angels. Pagans terbentang antara New York dan Miami. Pada Februari 2002, sebanyak 73 anggota Club Motor Pagans ditangkap di Long Island, NY, lantaran terlibat peperangan dengan The Hell Angels MC yang mengakibatkan 10 orang terluka dan satu anggota Pagans terbunuh.

Selang tiga tahun, anggota dari Pagans diduga menembak dan membunuh Wakil Presiden kelompok Hell’s Angels Motorcycle wilayah Philadelphia. Mereka juga melakukan aksi kejahatan seperti peredaran narkoba dan senjata ilegal.

9. Abutre's Moto Clube Geng motor terbesar di Brasil terbentuk pada 10 September 1989. Mereka memiliki sejumlah anggota di 27 negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Portugal, dan Spanyol.

Sama seperti yang lainnya, geng motor ini juga melakukan kegiatan kriminal mulai dari peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang, pembunuhan, dan prostitusi. (TIM)

LIPSUS

barkan empat geng besar, XTC, Brigezz, GBR dan Moonraker.

Keempat kelompok ini membubarkan diri dalam deklarasi di Lapangan Tegallega, Bandung. Mereka berubah menjadi organisasi kemasyarakatan dan klub otomotif resmi.

Di lapangan ternyata memiliki cerita lain.

XTC, geng terbesar masih sulit dibubarkan.

Mei 2011 anggotanya di Bogor ditangkap karena menyerang dan merusak. *** Belum lama ini dua remaja yang sedang mengenderai sepeda motor jenis Matic, dijambret kelompok geng motor di Jalan Kelambir Lima. Kedua remaja itu, sebut Ani dan Ita, berusaha mengejar geng motor yang juga masih muda usia.

Entah bagaimana, sang kelompok geng motor yang melakukan penjambretan terpojok. Remaja wanita yang berada di boncengan menendang dengan kaki kiri kelompok geng motor itu, dan langsung jatuh.

Saat itu, kedua wanita remaja tersebut berteriak "rampok". Massa yang ada di sekitar kejadian menangkap kedua geng motor. Dan kedua geng motor pun babak belur. Kemudian, kasusnya ditangani Polsek Hamparan Perak. Katanya, kasusnya didamaikan.

Memang, aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor masih belum hilang. Tindakan seperti itu kadang kala dilakukan secara spontan dan diawali dengan nongkrong atau berkeliling bersama.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, aksi spontan yang dilakukan oleh anggota geng motor ini sering kali melenceng dari tujuan semula, yakni berkumpul bersama anggota lain. Mereka umumnya berkumpul di lokasi yang kerap menjadi arena balap liar. Misalnya dekat Taman Mini Indonesia Indah dan Kemayoran. Kelompok pengguna motor yang melakukan balap liar ini bisa jadi berubah

perilaku menjadi negatif sehingga secara spontan memunculkan ide untuk melakukan aksi kejahatan.

"Karena efeknya kadang berubah dari tujuannya, seperti berkumpul, show-nya menjadi menganiaya orang, menjambret atau mencuri roda dua. Beberapa kasus tadinya remaja-remaja sudah melakukan perampokan terhadap kendaraan roda dua. Hal itu diilhami rasa ingin memiliki," kata Rikwanto.

Untuk mengatasi hal ini, kata Rikwanto, polisi melakukan tiga upaya dan langkahlangkah antisipasi terhadap keberadaan geng motor atau balap liar yang dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar patroli dan razia, seperti operasi Cipta Kondisi dan operasi Simpati.

"Kita menjaga daerah-daerah yang menjadi sasaran mereka untuk kebut-kebutan liar dan menjadi daerah black area tengah malam," ujar Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, potensi pelanggaran hukum dimungkinkan muncul, misalnya, karena rasa ingin memiliki sepeda motor dari anggota geng motor terhadap korban sehingga melakukan aksi pembegalan. "Jadi, satu ingin memiliki, dua ingin dipreteli suku cadangnya," kata Rikwanto.

Rikwanto menyebutkan, tidak semua kelompok perkumpulan motor berlaku negatif. Menurutnya, banyak komunitas perkumpulan motor yang punya nilai positif.

Bahkan, ada juga anggota kepolisian yang ikut pada komunitas motor untuk berkegiatan positif.

Dikatakan, geng motor atau aksi balap liar adalah kelompok yang cenderung melakukan aksi negatif dan melanggar hukum. Awalnya mereka bertemu janjian pada suatu lokasi dan menghabiskan waktu dengan nongkrong hingga malam atau berputar-putar mengelilingi jalan. (TIM)

KLEWANG, Panglima Geng Motor Paling Sadis WALAU usianya sudah tua, namun bagi para anggota geng motor, Mardijo alias Klewang merupakan sosok yang ditakuti.

Bagi anggotanya, Klewang dikenal mempunyai ilmu tahan bacok.

"Iya, Pak Klewang katanya punya ilmu kebal. Itu yang membuat temanteman takut padanya. Kami menyebutnya Raja Besar," kata Ang (16), salah satu anggota geng motor binaan Klewang yang ditangkap, Jumat.

Menurut para anggota geng motor, Klewang juga pernah mempertotankan ilmu kebalnya dengan cara membacok tubuhnya dengan golok, tetapi tidak mempan.

Perihal ilmu kebal yang dipunyai Klewang, pihak Polresta Pekanbaru tidak membantahnya. Bahkan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Adang Ginanjar mengaku telah menyita benda dari tangan Klewang yang diduga berkaitan dengan ilmu hitam.

"Jimatnya itu disimpan Klewang di dompetnya. Kini jimatnya sudah kita sita. Ada saatnya Klewang tidak kebal lagi," sebut Adang.

Untuk melumpuhkan kelompok geng motor di Pekanbaru, Polisi kembali menangkap kawanan geng motor yang selama ini diburu. Rafi Eka Putra (24) yang merupakan salah satu panglima geng motor XTC binaan Klewang ditangkap polisi.

Rafi ditangkap di Jalan Utama,

Pekanbaru, saat sedang asyik bermain kartu domino dengan temannya.

Dari catatan polisi, Rafi dikenal dengan berbagai tindak kejahatan dari penganiyaan, perampasan dan perusakan.

"Tersangka Rafi yang kami tangkap merupakan panglima geng motor yang paling sadis terhadap korbannya. Dia sering melakukan aksi kekerasan dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Dalam beraksi dia selalu bawa senjata tajam," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Arief Fajar.

Dengan penangkapan Rafi, polisi sampai hari ini telah meringkus 18 kawanan geng motor termasuk rajanya, Klewang.

Berdasarkan data polisi, masih ada sekira 30 orang yang menjadi komplotan geng motor di Pekanbaru masih berkeliaran. (TIM)

Polisi Tolak Permintaan Komnas PA KOMISI Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta polisi membebaskan anak-anak yang terlibat geng motor di Pekanbaru, Riau. Namun polisi menolaknya, dengan alasan agar hal itu menjadi efek jera bagi para pelaku.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Adang Ginanjar mengatakan, mereka yang boleh diberikan pembebasan yang terlibat kejahatan geng motor adalah anak di bawah usia 14 tahun. Sementara pelakunya yang ditangkap oleh polisi adalah berusia diatas 14 tahun.

"Kita sepakat bila yang direstorasi adalah anak yang masih dibawah 14 tahun. Kita kembalikan kepada keluarga.

Tetapi inikan usia sudah lebih dari itu," kata Adang Ginanjar, di Pekanbaru.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi terhadap geng motor sudah sesuai dengan undang - undang. Apalagi aksi kriminal geng motor di Pekanbaru sudah sangat meresahkan warga. Ada masyarakat yang diperkosa, dianiaya, dirampok.

"Ini juga seharusnya menjadi pertimbangan Komnas PA. Bagaimana perasaan keluarga korban kejahatan geng motor kalau dibebaskan," imbuhnya.

Untuk kasus geng motor sendiri, polisi sebenarnya sudah melakukan restorasi dengan memulangkan puluhan orang yang tidak terlibat geng motor. Para remaja ini dibina kemudian dipulangkan ke pihak keluarga.

"Sementara yang sudah kita tetapkan tersangka yang usianya memang di atas 14 tahun kasusnya tetap kita proses. Biar nanti pengadilan yang menentukan," tegasnya.

Sebelumnya, Komnas PA bersama LSM anak dan anggota dewan mendatangi anak geng motor di Mapolresta Pekanbaru. Menurut Ketua Komnas PA, polisi diminta membebaskan anak geng motor yang masih dibawah umur. Dia beralasan, permintaan restorasi agar anak-anak dibawah umur yang berstatus pelajar itu bisa melanjutkan sekolah. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

Kerajinan Bordir Diharap Tingkatkan Pendapatan Warga TEBINGTINGGI - Menyahuti salah satu visi misi Walikota Tebingtinggi dalam hal peningkatan sektor perekonomian rakyat, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) Kota Tebingtinggi menggelar pelatihan bordir dan pembinaan kepada puluhan pengrajin/pengusaha border di kota itu.

“Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Kouperindag berharap melalui pelatihan kerajinan border ini pendapatan ekonomi masyarakat bisa lebih ditingkatkan,” demikian harap Kadis Kouperindag Tebingtinggi HM Yunus Matondang SE di dampingi Sekdis Ir Iboy Hutapea kepada wartawan, Selasa, terkait pelaksanaan Pelatihan Kerajinan Bordir Angkatan ke II Tahun 2013 di gedung Pusat Jajanan dan Sovenir Khas Tebingtinggi di Jalan KL Yos Sudarso kota setempat.

Dijelaskan oleh Yunus, bahwa kegiatan pelatihan

Kerajinan Bordir yang diikuti oleh 20 orang peserta itu merupakan kerjasama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebingtinggi dengan Kementrian Perindustrian melalui Balai Diklat Industri Regional I Sumatera Utara, sedangkan instruktur pelatihan berasal dari pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Tebingtinggi, Nur Aida Purba.

Menurut Yunus, kegiatan pelatihan kerajinan bordir tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha IKM border di Kota Tebingtinggi. “Kegiatan pelatihan ini merupakan lanjutan dari program peningkatan usaha sector industri kecil menengah sebelumnya, dimana para pelaku IKM kita telah diberi pembinaan dan bantuan peralatan sehingga dengan pelatihan saat ini, cikal bakal industri border dikota ini bisa lebih maju dan berkembang di kemudian hari,” jelasnya.(RS)

Kementerian PU Prioritaskan Tiga Masalah di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Wakil Menteri Departemen Pekerjaan Umum Dr Ir Hermanto Dardak Msc yang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara menyempatkan mengunjungi Kota Tebingtinggi, Selasa sore.

Kunjungan itu disambut Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM di rumah Dinas Walikota Jalan Sutomo kota setempat.

Dalam agenda kunjungan Wamen PU ke Kota Tebingtinggi itu terkait sejumlah masalah pembangunan di daerah seperti melihat kondisi beberapa ruas jalan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, mulai dari Perbaungan sampai menuju Kota Tebingtinggi.

Hermanto menilai, jalan menuju Medan dari Kota Tebingtinggi bisa memakan waktu antara 3 hingga 4 jam, sehingga perlu ada pelebaran jalan untuk memperkecil

waktu jarak tempuh menuju Kota Medan.

Selain itu, Wamen juga memberitahukan tentang pembangunan jalan tol yang pada saat ini sudah masuk dalam tahap lelang, serta proses pembebasan lahan di sepanjang jalan untuk pembangunan tol sudah tidak ada masalah bagi masyarakat pengguna jalan tol.

“Untuk Pembangunan jalan tol ini sedang dilakukan pemancangan-pemancangan artinya fisiknya sudah mulai, nah jalan tol akses ke Kualanamu sebetulnya bagian dari jalan tol Medan - Tebingtinggi, jadi nanti pemerintah memberikan dukungan jalan dari Medan ke Kualanamo. Jalan tol Medan - Tebingtinggi ini sekarang sedang proses tender, jadi kita berharap bahwa pembangunan jalan tol ini bisa segera dimulai karena pembebasan tanah sudah berjalan,” terang Hermanto.. (RS)

Gedung SD Segera Dibangun di Sikara- Kara IV PANYABUNGAN - Sekolah Dasar yang belajar di gereja tepatnya di Sikara-kara 4 sudah dipindahkan, karena tidak layak rumah ibadah dijadikan sarana belajar dan dapat menggangu orang yang ingin beribadah. Oleh sebab itu para siswa-siswi yang selama ini belajar di gereja telah dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan baik.

Demikian disampaikan Kadis Pendidikan Imron SPd MM di ruangan kerjanya, Rabu. Dijelaskannya, semenjak Dinas Pendidikan mengetahui siswa/siswi yang belajar di gereja melalui media, maka diintruksikan agar segera dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman dan layak. Mengingat gereja merupakan tempat ibadah.

Kita mengharapkan agar

kepala sekolah melakukan rapat dengan komite sekolah untuk menyiapkan lahan pertapakan agar diupayakan pembangunanya pada tahun 2013 ini melalui Blok gren.

Supaya para anak didik dapat belajar dengan tenang kedepanya. Dan diminta pada kepsek agar tidak lagi menjadikan gereja tersebut menjadi sarana belajar para siswa.

Anggota DPRD Madina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ali Nafiah mengatakan, Dinas Pendidikan dalam hal ini harus mengupayakan pertapakan lahan untuk pembangunan Gedung SD Sikara-kara 4 tersebut. Karena kita melihat belajar di gereja tersebut sangat tidak layak, apalagi siswanya ada yang beragama Islam. (TH)

Wakil Menteri PU Berjanji Bangun Madina PANYABUNGAN - Wakil Mentri Pekerjaan umum Dr. A Hermanto Dardak dalam perjalananya dari Sumatera Utara Menuju Sumatar Barat singgah sebentar di Kabupaten Madina untuk melihat kondisi infrastruktur yang ada, sehingga nantinya anggaran pembangunan dari Pusat dapat diberikan untuk kab.Madina.

Dalam kunjungan singkatnya wakil Menteri Pekerjaan Umum disambut wakil Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution di jalan Lintas Timur Panyabungan, tepatnya di rumah makan Paranginan II, Rabu.

Dalam pertemuan singkat dengan Wabup Madina, Menteri berjanji akan membantu

anggaran pembangunan untuk Kabupaten Madina.

Wakil Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution mengatakan, Wakil Menteri PU menjanjikan siap untuk membantu Kab. Madina dalam percepatan pembangunan infrastruktur, karena hingga saat ini sudah banyak Infrastruktur yang rusah parah, bahkan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan.

Hal ini telah kita sampaikan pada Wakil Menteri PU sewaktu singgah singkat sekaligus mencicipi kuliner asli Madina di rumah makan Paranginan. Persoalan pembangunan di Mandailing Natal sering dikeluhkan pada wakil menteri dan beliau berjanji bersedia untuk datang kembali dan menginap (TH)

SUMUT / ACEH

Eldin Jangan Takut Copot Kepala SKPD MEDAN - Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, segera mengevaluasi kinerja kepala SKPD jajaran Pemko Medan. Bahkan, Eldin diminta tidak sungkan mencopot kepala SKPD yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Juliandi Siregar, menegaskan hal ini menanggapi adanya SKPD Kota Medan yang perlu dievaluasi kinerjanya.

“Kalau memang tidak bisa diajak kerjasama dan tidak paham tupoksi, lebih baik Eldin mencopot semuanya. Tidak perlu takut dan sungkan melakukan itu. Kalau itu memang untuk kemajuan Kota Medan kedepan,” tegas Juliandi Siregar, Selasa.

Menurutnya, hal itu tidak ada masalah, dan Gubsu juga pasti mengerti. Sebab, itu merupakan

Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, kebijakan strategis yang diambil untuk kepentingan perbaikan kinerja. Sebab, apabila dibiarkan tentunya akan mengganggu pro-

gram kerjanya.

“Kalau pembangunan tidak berjalan, apa harus dipertahankan.

Sudah saatnya Eldin menujukkan

kemampuannya membangun Kota Medan. Saya yakin Eldin punya kemampuan sangat baik dalam hal itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini banyak kepala SKPD dinilai tidak taat. Loyalitasnya mulai diragukan. Padahal, kepala SKPD itu dituntut menujukkan loyalitas.

Mulai tidak loyalnya SKPD ini dilihat tidak adanya kinerja ditunjukkan.Pembangunan belum berjalan, padahal APBD Kota Medan 2013 disahkan November 2012 lalu.

Jarak waktu antara pengesahan dengan pengerjaan cukup jauh.

“Lihat saja, tidak ada pengerjaan drainase, pengerjaan perbaikan jalan lebar enam meter lebih, perbaikan jalan setapak. Parahnya lagi, proyek yang pengerjaannya terhenti tidak dilanjutkan. Untuk anggaran tidak masalah. Mereka sendiri mengatakan, kas daerah tidak pernah kosong atau tekor.

Semua sudah disusun sebaik mungkin. Jadi, apalagi alasan tidak dikerjakan. Berarti mereka tidak loyal,” pungkasnya.(VIN)

Minimnya RTH di Medan Kesalahan Masa Lalu MEDAN - Berdasarkan pembahasan Rancangan Detail Tata Ruang Wilayah Kota Medan oleh DPRD Medan, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh kecamatan di Kota Medan tidak mencapai 20 persen dari luas wilayah kecamatan itu. Bahkan, lahan kosong yang ada saat ini tidak mencukupi menutupi kekurangan itu.

RTH di kecamatan yang ada saat ini hanya 10 persen sampai 15 persen. Sedangkan menurut aturan, RTH di setiap kecamatan harus 20 persen dari luas wilayah kecamatan tersebut. Bahkan, kawasan Medan Utara sendiri yang masih banyak tersedia lahan kosong tetap saja masih kurang. Termasuk hutan bakau yang ada di kawasan Medan Utara tetap tidak mencukupi.

“RTH di kecamatan masih kurang saat ini. Lahan kosong yang ada bila dibeli atau dibebaskan juga belum mampu menutupi kekurangan itu,” jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Medan Juliandi Sire-

gar kepada wartawan di Medan.

Dia mengungkapkan, saat ini dilakukan beberapa cara sebagai solusi mengatasi persoalan itu. Namun, tetap saja ada persoalan atas solusi tersebut. Cara yang dilaku-

kan mengatasi kekurangan itu yakni, mengganti rugi bangunan yang tidak terpakai dan menjadikannya taman atau RTH. Namun, butuh anggaran besar untuk melakukan itu.

“Anggarannya cukup besar. Bisa-bisa APBD hanya untuk itu.

Apalagi lahan kosong tersedia jumlahnya semakin sedikit sebab, pembangunan terus dilakukan.

Pembelian lahan setiap tahun untuk dijadikan RTH yang digaungkan Pemko Medan sampai saat ini juga tidak berjalan,” katanya.

Solusi lain yang diajukan adalah membuat taman di atas rumah atau komplek perumahan. Hal ini dinilai masuk akal. Namun, apakah masyarakat pemilik bangunan mau atap rumahnya dijadikan taman. Selain itu, siapa yang mengelola dan taman itu milik siapa. Apa kontribusi didapat pemilik bangunan. Hal itu harus diatur sedemikian rupa. “Siapa pemiliknya tidak ada masalah. Asal ada aturan jelas mengatur itu,” katanya.

Minimnya RTH saat ini merupakan kesalahan masa lalu. Dimana, terlalu gampangnya dilakukan perubahan peruntukan dari jalur hijau menjadi bangunan.(VIN)

Petani Diminta Pertahankan Lahan Pertanian TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan para petani agar benar-benar memanfaatkan serta mempertahankan lahan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan kaum petani.

Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan petani demi kelangsungan dan kesejahteraan petani di kota itu.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi pada acara Silaturrahmi Antar Kelompok Tani (Poktan) se Kecamatan Rambutan dan

Bajenis dengan stake holder Pemerintahan Kota yang digelar Dinas Pertanian setempat, Kamis, di Balai Benih Ikan (BBI) Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.

Kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD H Syahrial Malik, Asisten II H Zainul Halim, Kepala Bappeda Drs H GulBahkri Siregar MSi, Kadis PU Ir HM Nurdin, Kadis Pertanian Syaiful Fahri Hasibuan SP, Camat Rambutan M Wahyudi S.STP dan Camat Bajenis diwakili Sekcam Hermanto dan para lurah

itu di isi dengan penyerahan bantuan peralatan pertanian serta bibit ikan dan obat-obatan pertanian.

Lebih lanjut walikota mengatakan, bahwa petani adalah pahlawan pangan bagi bangsa ini, sebab sumber makanan yang merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak yang diperoleh dari hasil pertanian. “Kaum petani adalah pahlawan yang telah menyediakan sumber pangan demi kelangsungan hidup manusia, untuk itu, Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan

pertanian baik sarana dan prasarana maupun kebutuhan lainnya. Tetaplah pertahankan lahan pertanian yang ada saat ini,” imbuh walikota.

Kadis Pertanian Syaiful Fahri Hasibuan SP dalam laporannya menyampaikan, pertemuan silaturrahim antara pemerintah kota dengan para kelompok tani dan stake holder tersebut adalah untuk menyampaikan secara umum hal-hal yang telah, Sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi khususnya dalam pembangunan bidang pertanian. (RS)

Rahudman Berikan Bantuan Pada Arya MEDAN - Drs H Rahudman Harahap MM, mengapresiasi Arya Dilla Prawinsyah, yang menggagalkan aksi perampokan. Apresiasi itu dilakukan dengan memberikan bantuan dana keperluan sekolah dan sepeda kepada bocah 10 tahun

itu di kediamannya Jalan M Idris/ Pasundan, Kecamatan Medan Petisah, Rabu.

Rahudman mengatakan, hadiah yang diberikan bukan berarti membenarkan tindakan, Arya, yang mengendarai sepeda motor

milik orang tuanya tanpa izin.

"Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya menggagalkan aksi perampokan terhadap dirinya agar dapat dijadikan contoh bagi anak-anak lainnya," katanya.

Diketahui pada, Senin (27/5) lalu, Arya, menjadi korban perampokan saat dirinya mengend a r a i s e p e d a m o t o r. B e r k a t kebera niannya, dua pelaku perampokan berhasil dibekuk aparat. (VIN)

Pendidikan Terbaik Bagi Anak Melalui Kasih Sayang KUALA - Ketua TP-PKK Kab Langkat Hj. Nuraida Ngogesa mengatakan, peran ibu dalam rumah tangga merupakan pintu ketauladanan terdepan bagi anak-anak.

Oleh karenanya pengawasan terbaik bagi anak bukan lewat kekerasan, tetapi lewat ketauladanan.

Pendidikan terbaik bukan pada tingginya sekolah yang dicapai, melainkan melalui pematangan kasih sayang yang didapat anak dari orang tuanya.

Hal tersebut disampaikannya pada pengajian akbar Al Hidayah se-Kecamatan Kuala di Aula PT Ukindo Blangkahan Estate, Senin.

Hj. Nuraida yang juga merupakan penasehat Al Hidayah Kabupaten Langkat berharap kiranya pengajian yang dilaksanakan dapat memberi bekal kekuatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga menjadi perlindungan bagi diri maupun keluarga agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

Sebelumnya Camat Kuala Romarlan Harahap SH menyampaikan bahwa program pengajian Al Hidayah rutin dilaksanakan sebagai bagian konsistensi untuk men-

sukseskan visi religius Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Al Ustadz H Irfan Yusuf SPdI pada tausiahnya peran ibu sangat penting dalam mendidik dan membekali anak melalui perhatian dan

kasih sayang sehingga membentuk pribadi anak yang kelak dapat menjadi panutan dimanapun mereka berada.

Pengajian dihadiri oleh unsur pengurus Al Hidayah Kab Lang-

kat, ibu-ibu pengajian Al Hidayah se-Kecamatan Kuala, Ka.KUA Kec. Kuala, Kades/Lurah se-Kec. Kuala serta jajarannya, tokoh agama, pemuka masyarakat, BKPRMI se-Kec Kuala dan.(JUL)

PENGAJIAN - Penasehat Al Hidayah Kab Langkat Hj. Nuraida Ngogesa menyampaikan sambutannya pada pengajian akbar Al Hidayah se-Kecamatan Kuala di Aula PT Ukindo Blangkahan Estate, Senin. (KPK POS/JUL)

KPK POS

15

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

Pasca Putusan MK, Pembuat Akta Kelahiran Meningkat SINGKIL - Suasana di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Singkil,dalam dua pekan ini mulai diramaikan oleh ratusan warga yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran.

Informasi yang diterima KPKPos, tingginya minat warga dalam mengurus akta kelahiran tersebut, adalah dampak dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2012 tertanggal 30 April 2013 lalu. MK, dalam putusannya mencabut Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan yang sebelumnya mengharuskan setiap warga berusia di atas 1 tahun harus melalui pengesahan dari Pengadilan Negeri (PN) untuk mendapatkan akta kelahiran. Kepala Dinas Dukcapil Aceh Singkil, H Suwan SPd, melalui Sekretarisnya Nasir ST kepada KPK Pos, Senin pekan lalu, mengaku, keluarnya putusan MK Nomor 18 Tahun 2013 tersebut sangat berdampak terhadap kinerja pada lingkup Disducapil setempat, terutama pada sektor pelayanan public.

"Luar biasa, kita juga sudah menduga

kalau undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini sangat memberatkan warga.

Pantas saja setelah MK mencabut pasal tersebut, ternyata minat warga untuk mengurus akta kelahiran sangat tinggi," kata Nasir.

Ia juga menambahkan, akan melakukan sosialisasi terhadap putusan MK tersebut dalam waktu dekat. "Tidak semua warga mengetahui putusan MK ini. Itu sebabnya dalam waktu dekat kita upayakan untuk melakukan sosialisasi," lanjutnya.

Sekedar catatan, sebelum keluarnya putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2012 tersebut, UU Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang pembuatan akta kelahiran ini, sempat memunculkan kontroversi.

Pasalnya, selain tidak sesuai dengan UUD-1945, pasal ini juga dinilai sangat memberatkan khususnya bagi warga yang kurang mampu.

Itu pula sebabnya khususnya Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 diajukan ke MK untuk diuji (Judicial Review) baru-baru ini yang berujung lahirnya putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2012 pada tanggal 30 April-2013 lalu. (AZT)

PELEBARAN - Pelaksanaan proyek pelebaran jalan dari Simpang Soposurung menuju Simpang Aek Bolon, Kecamatan Balige. (KPK POS/LIBERS)

Jalan Simpang Soposurung Aek Bolon Diperlebar TOBASA - Berbagai upaya untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah Pemkab Toba Samosir, baru – baru ini melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), merealisasikan peningkatan pelebaran jalan dari simpang Soposurung menuju Simpang Aek Bolon Kecamatan Balige.

Menurut program Dinas PU Toba Samosir melalui Kabid Jalan dan Jembatan Hendro H.Halomoan ST ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, mengatakan, Tahun Anggaran 2013 ini, Pemkab Tobasa melalui Dinas PU, sedang melaksana-

kan pembangunan pelebaran jalan sepanjang 110 meter dan 60 meter, pada ruas jalan dari simpang Soposurung menuju simpang Aek Bolon.

Terkait pembangunan pelebaran jalan tersebut, dana yang dialokasikan Dinas PU bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2013 senilai Rp197.500.000.

Dijelaskannya, dana yang terbatas tersebut digunakan untuk, pelebaran jalan, pembuatan puritan dan pembuatan dick penahan longsor.

Hendro H. Halomoan ST mengakuai, dalam hal pelaksana pembagunan jalan tersebut, pihaknya banyak rintangan dari pihak pemilik lahan sekitar. Tapi pihaknya tetap melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada warga pemilik lahan.

Ditambahkanya, tanpa dukungan dari masyarakat, pembagunan ini tidak akan lancar pelaksanaannya, karena masyarakat rela menghibahkan lahan miliknya untuk pelebaran jalan tersebut. “Pelepasan lahan tersebut merupakan suatu kendala, namun bisa diatasi,"ujarnya.

Diakui, inilah membuat percepatan pelebaran jalan tersebut terlambat direalisasikan. Pihaknya berharap, agar masyarakat pemilik lahan mendukung dan berpartisipasi untuk kelancaran pelaksanaan pembagunan jalan tersebut.

Disinggung tentang lamanya tahap penyelesaian, ia mengatakan, bahwa tahap penyelesaian selama 120 hari kerja kalender, dan rekanan yang melaksanakan

adalah perusahaan MRS. "Tujuan pembangunan tersebut untuk memperlancar transportasi alternatif di wilayah Kecamatan Balige," katanya.

Warga masyarakat J. Sianipar, pengguna jalan mengatakan, bahwa dengan dibangunnya jalan tersebut, ia berharap pihak pemerintah melalui Dinas PU, agar dalam melaksanakan pembangunan pelebaran jalan, mengacu pada acuan RAB dan tepat waktu.

Dia menanbahkan, sebelumnya sepanjang ruas jalan dari simpang Soposurung menuju Simpang Aek Bolon rentan dengan longsor dan rawan kecelakaan. "Pasalnya, ruas jalan terlalu sempit dan banyak tikungan," katanya.(Libers-Tetty)

Enam Desa di Gido Terima DBPM NIAS - Sebanyak enam desa di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 menerima Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp50 juta setiap desa.

Keenam desa tersebut yakni Desa Lasara Idanoi, Lolozasai, Soewo, Ladea, Sisobahili dan Lahemo.

Menurut Kasi PMD Kecamatan Gido, Yaaro Zega bahwa bantuan pemberdayaan tersebut dimanfaatkan pada

kegiatan fisik untuk pembangunan sarana prasarana seperti, pembukaan dan perkerasan jalan desa, balai pertemuan dan lainnya sebesar Rp37.500.000 (75 persen), usaha ekonomi produktif kelompok perempuan/kaum PKK desa dalam bentuk usaha simpan pinjam (dana bergilir) sebesar Rp7.500.000 (15 persen) dan untuk administrasi operasional pengelola sebesar Rp5.000.000 (10 persen).

Menurutnya, pengelolaan

ini mulai tingkat desa terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab, Ketua LPM selaku Ketua, Sekretaris ditangani Sekdes dan bendahara desa menjadi bendahara dibantu beberapa orang anggota tim sesuai kebutuhan, katanya.

Dalam kegiatan ini pihak kecamatan hanya memfasilitasi mekanisme dan prosedur pencairan dana dari Pemprovsu yang akan ditransfer langsung ke rekening desa penerima.

Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai petunjuk, para kepala desa penerima bantuan telah mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten dan provinsi beberapa waktu yang lalu.

Disebutkan, BPMD/K Kabupaten Nias sebelumnya telah memfasilitasi pengelola tingkat desa dalam hal pembuatan dan penyusunan proposal/usulan kegiatan masing-masing desa penerima, katanya. (YAGI)

UPTD Kubu Minta SMP Dibangun di Teluk Piyai Pesisir KUBU - Kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kecamatan Kubu, Sahril SPd menyarankan agar di Teluk Piyai Pesisir dibangun sekolah menengah tingkat pertama (SMP), karena sudah mencukupi target dibangunnya sekolah lanjutan tingkat pertama di daerah ini.

Demikian Kepala UPTD

Kecamatan Kubu pada acara perpisahan murid-murid sekolah dasar di SDN 029 di Teluk Piyai Pesisir yang dihadiri para wali murid, Kepala Sekolah SDN 029, guruguru, Dewan Pengawas Kecamatan, Penghulu, serta dihadiri dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari

Fraksi Demokrat dan PKB "Saya minta kepada bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir memenuhi undangan kami ini, kami bermohon kepada dewan untuk memperjuangkan di kepenghuluan ini dibangun 1 SMP. Karena SDN Sungai Agas, serta SDN Sungai Jer-

mal telah meluluskan kurang lebih 60 murid SD dalam masa setahun," kata Sahril SPd. Menanggapi pernyataan UPTD Kubu tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat Juanda SH menyatakan usulan pihak yang ada di kecamatan ditanggapi," ujarnya. (ULIL)

15 Geuchik Terima Batuan Sepeda Motor LANGSA - Sebanyak 15 geuchik dalam wilayah pemko Langsa, menerima bantuan operasional sepedamotor dinas untuk menunjang kinerja selama menjadi geuchik di gampongnya masingmasing. Penyerahan bantuan operasional langsung diserahkan oleh wakil walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM di halaman sekretariat pemko setempat, Senin.

Marzuki Hamid mengatakan, dengan adanya kenderaan dinas ini para geuchik nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong terutama dalam melayani masyarakat.

Karena geuchik merupakan sosok perpanjang tangan Pemko yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik.

Peran geuchik sangatlah penting dalam mensukseskan program pemerintah disetiap gampong dalam wilayah Pemko. Sosok geuchik lah yang sepenuhnya mengetahui dan memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Baik dari segi kehidupan, kesenjangan sosial maupun pembangunan, terutama sarana dan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri dalam

URUS AKTE - Suasana mengurus akte kelahiran. (ILUSTRASI)

Tim Penilai Gampong Provinsi Kunjungi Asam Peutik LANGSA - Tim Penilai Gampong terbaik Tingkat provinsi Aceh kunjungi Desa Asam Peutik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Gampong Asam Peutik yang terpilih sebagai Gampong terbaik tingkat Kota Langsa Tahun 2013 mendapat penilaian dari Tim yang berada ditingkat Priovinsi, Kamis.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh Drs. Zulkifli Hs MM melalui Ketua Tim Penilai Wilayah Timur, Utara dan Tengah Anzumar SE mengatakan, adapun tujuan penilaian gampong ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di Gampong. Hal ini guna mengetahui pendekatan dan metode yang dimiliki sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat dan juga untuk mengetahui faktorfaktor pendukung dan penghambat serta upaya pemecahannya yang dilakukan oleh pemerintah.

Mekanisme dan tahapan penilaian perlombaan gampong tingkat provinsi terdapat tiga tahap.

Yakni : Pertama, Seleksi dokumen administrasi juara Kabupaten/Kota pada tanggal 08 s.d 13 Mei 2013. Kedua, melaksanakan klarifikasi dan observasi lapangan dan tingkat keberhasilan program, inisiatif serta kreatif, kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggara pemerintah gampong, serta kinerja Camat dan Geuchik serta perangkatnya, dilanjutkan dengan hasil klarifikasi dan observasi lapangan ditetapkan 6 besar.

Ketiga, Presentasi dan wawancara diikuti oleh 6 Gampong juara yang masuk keenam besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Juni 2013 di Banda

Aceh.

Kata Anzumar, aspek penilaian perlombaan Gampong se Aceh Tahun 2013 berdasarkan kriteria penilaian atas tingkat perkembangan Gampong merupakan tingkatan status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan keberhasilan masyarakat, pemerintahan gampong serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan social kemasyarakatan di Gampong dengan menggunakan 8 indikator plus yang meliputi : Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga plus pelaksanaan syariat Islam.

Sementara itu Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah SE mengharapkan dengan adanya perlombaan gampong ini agar setiap komponen pemeerintahan gampong dapat lebih professional lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Usman Abdullah juga berharap kepada Camat, Imum Mukim dan para geuchik serta seluruh perangkat gampong untuk lebih memperhatikan persatuan dan kesatuan serta menanamkan solidaritas, kekeluargaan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari terjangkitnya penyakit DBD serta menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan berem jalan/trotoar sebagai tempat usaha, karena dapat menggangu kelancaran arus lalu lintas serta menghindari terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. (YANTO)

Pemko Tanjungbalai Salurkan Raskin Madani

BANTUAN - Wakil Walikota Langsa,Drs Marzuki Hamid MM saat menyerahkan bantuan kepada 15 geuchik.(KPK POS/YANTO) menunjang perekonomiannya.

"Jadi, dengan adanya kenderaan dinas ini nantinya segala aktifitas geuchik dalam menjalan roda pemerintah yang baik terutama ditingkat gampong dapat berjalan sesuai keinginan kita bersama. Maka, diminta para geuchik untuk dapat merawat kenderaan dinas ini seperti miliknya sendiri, sehingga dapat dipergunakan selama menjadi geuchik," ujarnya.

Ke 15 geuchik yang menerima

sepeda motor (sepmor) yakni Gampong Sukajadi, Meurandeh Tengah, Meurandeh Dayah, Meurandeh Aceh, Batee Puteh, dan gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama. Gampong Lengkong, Sukajadi Makmur, dan Gampong Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, serta Gampong Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus, Sungai Pauh Tanjung dan Gampong Serambi Indah Kecamatan Langsa Barat. (YANTO)

TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melaui Dinas Sosial (Dinsos) pekan ini menyalurkan beras miskin (raskin) madani kepada warga masyarakat di 31 kelurahan dan 6 kecamatan se- Kota Kerang.

"Seharusnya penyaluran raskin madani ini dilakukan April lalu, akan tetapi disebabkan adanya kendala dan proses pencairan anggaran yang dialokasikan melalui APBD TA 2013 mengakibatkan tertundanya program tersebut," ujarnya.

Keterangan yang berhasil dihimpun di lapangan, Senin, raskin madani yang akan disalurkan Pemko Tanjungbalai ini untuk menampung warga masyarakat yang tidak mendapatkan raskin pemerintah pusat. Tercatat sekitar 2000-an kepala keluarga (KK) lebih yang dicoret namanya sebagai penerima raskin sebelumnya.

Mengatasi persoalan itu, Pemko Tanjungbalai bersama legislatif menjalin kesepakatan dengan menyetujui anggaran pem-

belian beras yang tujuannya menampung warga masyarakat yang dicoret dari data penerima raskin pusat. Kendati demikian, upaya Pemko Tanjungbalai dalam menanggulangi penyaluran raskin kepada warga mayarakat tampaknya belum sesuai harapan, dan tidak tertutup kemungkinan masih ada kalangan warga masyarakat yang dinilai layak sebagai penerima raskin tidak mendapatkan jatah seperti warga miskin lainnya.

Kepala Dinas Sosial Tanjungbalai Drs H Abdul Hayyi Nasution yang ditemui mengatakan, pihaknya berencana pekan ini akan menyalurkan raskin madani kepada warga masyarakat di 31 kelurahan dan 6 kecamatan. Raskin yang disalurkan ini sesuai dengan data yang resmi tercatat di Dinsos setempat dan dikhususkan kepada warga masyarakat yang dinilai layak sebagai penerima raskin madani," katanya. (HER)

E D I S I 254 3 - 9 JUNI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

UANG DIBUNGKUS DALAM 4 KARDUS

AKBP Teddy: Djoko Perintahkan Kirim Rp4 Miliar ke DPR JAKARTA - Mantan Ketua Panitia Lelang proyek Simulator SIM, AKBP Teddy Rusmawan, Senin 28 Mei 2013 mengaku pernah diperintahkan atasannya, Irjen Djoko Susilo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota DPR. "Isinya Rp4 miliar. Saya yang hitung," kata Teddy Rusmawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Teddy mengatakan, uang yang dibungkus dalam kardus itu diserahkan kepada anggota Badan Anggaran DPR yang dikoordinir anggota Komisi III DPR, Muhammad Nazaruddin. Saat itu, Nazaruddin menawarkan bantuan dana anggaran Rp600 miliar kepada Korlantas.

"Waktu itu dia (Nazaruddin) menyampaikan Rp600 miliar itu masuk dalam pendidikan dan bisa dicairkan ke

polisi untuk pendidikan ke Diklantas," ujar Teddy.

Uang tersebut lanjut dia, diserahkan di Restoran Basara kepada Nazaruddin yang merupakan koordinator kelompok Banggar.

Namun, selain Nazaruddin, Teddy mengaku juga bertemu dengan sejumlah politikus Senayan, di antaranya Bambang Soesatyo, Aziz Syam-

suddin, Desmon Mahesa, dan Herman Heri. "Penggunaannya saya tidak tahu, saya hanya menyerahkan. Itu saja," kata Teddy.

Dia menegaskan, penyerahan uang itu tidak terkait dengan proyek Simulator SIM, namun anggaran secara umum merupakan urusan pimpinan.

Sebelumnya, tiga anggota

DPR yang disebut Teddy sudah membantah terlibat dalam kasus simulator SIM ini.

Mereka adalah Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Herman Heri.

Mereka menegaskan, pengadaan simulator SIM sama sekali tidak dibahas di DPR, baik di Badan Anggaran maupun Komisi III. (IT/BBS)

Bambang Soesatyo Bantah Terima 4 Kardus Duit JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengaku tidak terkejut, saat namanya disebut menerima sejumlah uang dari tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM Irjen Djoko Susilo.

"Itu kan bukan hal baru. Pernah diberitakan, dan semua sudah saya bantah di hadapan penyidik saat menjadi saksi di KPK, beberapa waktu yang lalu," kata Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Bahkan Anggota Fraksi Partai Golkar ini menantang untuk membuktikan bahwa dirinya terlibat dalam kasus tersebut. Bambang sendiri sebelumnya pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

terkait kasus itu.

"Untuk pembuktianya gampang. Pertemuan di Kafe Plaza Senayan yang saya tidak pernah hadiri itu kan banyak CCTV. Diputar saja. Nanti akan tampak jelas.

Ada atau tidak saya di sana," tegasnya.

Sebelumnya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan dalam kesaksian terkait kasus pengadaan simulator SIM Korlantas di Pengadilan Tipikor, mengaku pernah diperintah Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk menyerahkan empat kardus yang penuh berisi uang kepada anggota DPR. Teddy mengatakan, uang itu diserahkan ke kelompok Badan Anggaran yang dipimpin Muhammad Nazaruddin,

pria yang kini meringkuk di tahanan akibat kasus suap Wisma Atlet SEA Games.

Menurut Teddy, kardus-kardus itu diserah-

kan ke Bambang Soesatyo, Azis Syamsuddin, Desmon, dan Herman.

Teddy mengaku tidak tahu pasti jumlah uang yang diserahkan ke me-

reka. Teddy menyatakan uang itu diserahkan terkait Rp600 miliar yang dijanjikan bakal diturunkan untuk pendidikan polisi. (IT/BBS)

Komite I DPD RI Bahas RUU Peradilan Keagrariaan MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Komite I daerah Pemilihan Sumatera Utara, DR.H.Rahmat Shah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara diterima Sekretaris Daerah Provinsi H. Nurdin Lubis SH MM, Asisten I Pemerintahan, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Bagian serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara di ruang kerja Sekda Provsu Lantai 9 Kantor Gubernur, Rabu.

Kedatangan Rahmat Shah dimaksudkan guna menghimpun informasi terkait adanya rencana DPD RI untuk menyusun RUU Peradilan Keagrariaan serta melakukan pengawasan terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, khususnya terkait tentang desa.

“Kami dari Komite I ditugaskan untuk menyerap aspirasi dari daerah pemilihan terkait dengan rencana penyusunan RUU Peradilan Keagrariaan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya tentang desa," ucapnya.

Seperti diketahui, konflik agraria terjadi di mana-mana sebagai akibat dari kualitas lembaga penyelesaian konflik yang kurang memiliki kapasitas dalam memediasi persoalan.

Juga administrasi pertanahan yang lalai dilakukan oleh pemerintah daerah. Serta ”kematian” institusi-institusi masyarakat lokal beserta pranata hukum yang hidup bersama masyarakat tersebut, menimbulkan wacana menghidupkan kembali peradilan keagrariaan sebagaimana

yang pernah dilakukan di era tahun enam puluhan.

Dari pertemuan tersebut, banyak masukan penting dari Pemprov, khususnya BPN. Di mana pada dasarnya pihak BPN mendukung sekali rencana ini, dan tentunya diperlukan kajian-kajian.

"Untuk itu peserta pertemuan sepakat akan dilakukan seminar yang difasilitasi oleh Pemprovsu bekerjasama dengan USU dan DPD RI menyelenggarakan seminar untuk Peradilan Keagrariaan terkait juga hubungannya dengan permasalahan desa,” ungkap Rahmat yang juga

sebagai Ketua Timja RUU HakHak Atas Tanah.

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Provinsi melalui Sekda Provsu, menyampaikan persoalan yang dihadapi terkait terjadinya permintaan pemekaran desa dan kecamatan oleh beberapa kabupaten/kota di Sumut. “Melalui kesempatan ini, kami meminta dukungan dari DPD RI, agar kiranya UU Desa yang akan disahkan dapat secepatnya direalisasikan, agar ada payung hukum yang jelas dengan kriteria-kriteria yang jelas pula termasuk dalam hal batas-batas wilayah yang ditangani oleh

BPN,” ujar Nurdin Lubis.

“Merespon keinginan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, DPD RI siap untuk mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang, apalagi setelah keluarnya putusan Mahakamah Konstitusi RI, dimana dalam program legislasi nasional kini DPD RI, DPR RI dan Pemerintah harus bersama-sama.

Harapan kita semua pihak bisa membuka diri dan mendukung upaya-upaya solusi yang terbaik bagi daerah yang muaranya adalah menyejahterakan masyarakat,” pungkas Ketua PMI Sumatera Utara ini. (FR)

BAHAS - Anggota DPD RI dari Komite I daerah Pemilihan Sumatera Utara, DR.H.Rahmat Shah foto bersama Sekretaris Daerah Provinsi H.Nurdin Lubis SH MM dan staf usai pertemuan. (KPK POS/IST)

Enam Orang Pemalak di Jalinsum Diringkus RANTAU PRAPAT - Polres Labuhanbatu berhasil meringkus enam orang pemalak di jalinsum, dengan modus menjual minuman mineral kepada para supir secara paksa dengan cara menyetop mobil atau kendaraan khususnya truck yang melintas di Jalinsum Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, Kamis (30/5) sekira pukul 01.00 Wib dini hari.

“Kita tangkap keenam orang itu, saat melaksanakan kegiatan Operasi Rutin yang ditingkatkan,” jelas Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK didampingi Wakapolres Kompol Arbain Panggabean SH, Kabag Ops Kompol E Hutagaol, Kasat Reskrim AKP Wahyudi SIK, Kamis.

Kapolres juga mengatakan, dari Operasi Rutin yang ditingkatkan itu berhasil diringkus enam orang yang mengganggu ketertiban umum dengan modus menjual minuman mineral yakni, SN alias Ucok (33), JP (35), IS (36), JP (26) keempatnya penduduk Dusun VIII, Kampung Durian, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Labura. Dan PA alias Poji (28), KH (43) mereka penduduk Dusun II Siamporik, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Labura.

Dari mereka berhasil diamankan barang bukti tujuh botol minuman mineral ukuran 1.500 ml, 45 botol minuman mineral ukuran 600 ml,

uang sebesar Rp 1.013.000, dua buah meja kayu, tujuh unit sepeda motor, satu buah kelewang, dan satu buah pisau.

“Supir yang tidak mau berhenti membeli minuman mineral itu, dikejar dengan menggunakan sepeda motor dan dipaksa harus membeli,” ujar Kapolres.

Modus yang dilakukan keenam orang tersebut dengan cara menyetop mobil atau kendaraan truck yang melintas dari daerah tersebut dengan berdiri di tengah jalan.

Selanjutnya, mereka menyuruh pengendara mobil untuk membeli minuman mineral dengan harga Rp5.000 satu botol ukuran 600 ml dan untuk satu botol ukuran 1.500 ml dengan harga Rp10.000.

Pengakuan keenam orang tersebut, lanjut Kasat, mereka melakukan aksi tersebut atas perintah dan suruhan dari RS penduduk Dusun II, Desa Siamporik. Penjualan yang diperoleh tiap harinya sebesar Rp1.600.000, dan dari hasil penjualan tersebut tiap orang mendapat bagian sebesar kurang lebih sekitar Rp50.000 perharinya.

Keenam orang tersebut, kini diamankan dikomando untuk proses lebih lanjut, dan tindak pidana yang dipersangkakan telah terjadi perbuatan mengganggu ketertiban umum pengguna jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 dari KUHPidana, tambah Kasat.(HAH)

Megawati Masih Misteri di 2014 JAKARTA - Maju tidaknya Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden 2014, masih misteri.

Hanya ada dua kemungkinan dalam soal ini: Mega maju jadi capres 2014 atau justru memilih jadi ''King Maker'' sebagai sosok bijak bestari bagi kader muda dari internal partai atau dari luar partainya.

"Ibu Mega berkeinginan kaderisasi dan regenerasi," jelas Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Puan membantah bahwa Megawati Soekarnoputri tidak akan maju sebagai capres di Pemilu 2014. Menurutnya, ia tidak pernah menyatakan demikian.

Puan menjelaskan, sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Bandung akhir tahun 2011, sudah diputuskan secara musyawarah oleh semua pimpinan PDI Perjuangan dari pusat dan daerah untuk menyerahkan kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri guna membuat keputusan tentang calon presiden-calon wakil presiden 2014 yang akan diusung oleh PDI Perjuangan.

Dalam berbagai survei, nama Ketua Umum DPP PDIP ini tetap menjadi favorit. Megawati berada di posisi tertinggi di survei beriringan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Megawati tetap diperhitungkan, terutama karena memiliki pendukung yang menetap. Sebanyak 20 juta suara yang diperoleh pada Pemilu Presiden 2009 tak akan banyak berkurang pada 2014.

Karena itu, sebagai calon presiden, Megawati memiliki kepastian lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Kemungkinan peluang bagi kader PDIP yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju capres dari PDIP sangat sulit.

Mengapa? Pengamat politik Fachry Ali menilai, skenario ini tentu bermasalah.

Megawati dan putrinya, Puan Maharani, mungkin tidak rela Jokowi menyabet kesempatan langka ini. Maka, ada skenario kedua, membujuk Megawati sendiri untuk maju. Tentu, melihat pengalaman lalu, bobot Megawati tidaklah sekuat Pilpres 2004, dan itu berarti, Mega bisa kalah lagi.

Namun Fachry Ali melihat, dari pengalaman lalu, bobot Megawati sudah menurun dan ia butuh pasangan yang bisa menopang kekuatannya. Dan Fachry Ali melihat alternatif pasangan bagi Mega adalah, Megawati-Aburizal Bakrie, Megawati-Jusuf Kalla, MegawatiSurya Paloh, atau Megawati-Hatta Rajasa atau bisa juga MegawatiJokowi atau Megawati-Prabowo jika Prabowo tidak meraih kendaraan politik untuk nyapres 2014.

Sekali lagi, Megawati sangat mungkin maju lagi.

Yang pasti, menuju pilpres 2014, Megawati punya berbagai alternatif karena perolehan suara PDIP dalam pemilu 2014 sudah pasti ‘bertaji’. Oleh sebab itu, fenomena Megawati menuju 2014 tetap misteri. (BBS)

Farhat Abbas Harus Diberi Pelajaran JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Anton Medan mendesak supaya tersangka Farhat Abbas ditahan untuk pembelajaran agar tidak sembarang berbicara menyinggung masyarakat.

"Saya ingin ada proses pembelajaran agar masyarakat kalau bicara hati-hati, ada koridor yang harus dijaga. Ini tidak dilakukan oleh Farhat, siapa pun dia kritik," kata Anton di Mapolda Metro Jaya, Selasa.

Dikatakan oleh Anton, memang kritik itu merupakan hak seseorang namun untuk Farhat seharusnya tidak melakukan hal seperti itu yang berbicara bisa menyakitkan orang lain.

"Ya harus dijaga, saya ingin masyarakat memahami bahwa ada yang menyebar menyinggung kebencian. Ini yang menimbulkan kebencian etnis dan segala macam, Farhat kan praktisi hukum jadi itu yang saya salahkan," jelasnya.

Anton berharap kepada saudara

Farhat supaya berubah jangan sering menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapannya, dan untuk menghindari hal ini terjadi lagi perlu dilakukan penahanan terhadap pengacara muda tersebut.

"Ditahan supaya gak ngoceh sembarangan, selama diperiksa 23 kali dia singgung perasaan orang.

LHI disebut 11-12, dia (Farhat) kaya gitu ya kalau engga lagi tumbuh gigi ya, autis," ujarnya.

Anton menambahkan, memang Farhat pernah menyampaikan permintaan maaf, namun bukan berarti proses hukum harus dihentikan.

"Kalau saya posisi ulama dari awal sudah saya maafin, kalau dirugikan kembalikan barangnya, ketiga proses hukum harus tetap bertahan," tandasnya.

Farhat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus laporan penghinaan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, melalui akun twitter @farhatabbas. (FR/BBS)