Epaper kpk Senin 30 Januari 2012 edisi 185

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 185 / THN IV 30 JAN - 5 FEB 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

KUNJUNGI WEBSITE www.kpkpos.com

Bupati Rohil Tantang KPK

Tuntaskan Korupsi Palas MEDAN - Praktisi hukum Zulheri Sinaga SH meminta agar Poldasu lebih serius mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis. Dia meminta Polda segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang turut menetapkan Kadis PU Palas Chairul Harahap sebagai tersangka dan sejumlah pejabat Palas lainnya.

Menanggapi penjelasan aparat penegak hukum yang mengaku kesulitan memeriksa Basyrah dengan alasan surat izin presiden sulit didapat, dengan tegas Zulheri mengatakan, bila presiden tidak

mengeluarkan izin pemeriksaan, itu berarti SBY tidak mendukung proses penegakan hukum. “Jika tidak dikeluarkannya izin pemeriksaan, itu berarti presiden tidak mendukung proses penegakan hukum yang ada,�

Kata Zulheri ketika dihubungi, kemarin.

Namun begitu, Zulheri mengatakan, penyidik Poldasu tetap bisa melanjutkan pemeriksaan meski tidak disertai surat izin pemeriksaan dari presiden. â&#x20AC;&#x153;Setelah 60 hari semenjak permohonan <<< selanjutnya baca Hal. 2

BUPATI DAN LIMA PEJABAT PALAS TERSANGKA KORUPSI

Tangkap dan Adili Basyrah Lubis MEDAN - Tangkap dan adili bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis dan kronikroninya yang kini dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mendagri juga didesak agar segera memberhentikan Basyrah Lubis dari jabatannya sebagai Bupati Palas.

Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Sosa Sekitarnya dan Gerakan Mahasiswa Padang Lawas serta Aliansi Msyarakarat Peduli Pembaharuan (AMPP) itu juga menuntut agar Kejatisu segera menangkap dan memenjarakan pelaku illegal logging di Kabupaten Palas.

Desakan ini disampaikan penggiat anti korupsi di Medan, saat unjuk rasa di kantor

gubernur Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan, kemarin. "Kami mendesak segera tangkap dan penjarakan Basyrah Lubis dan kroni-kroninya," tegas Arifin Hasibuan, sekalu Ketua Ikatan Mahasiswa Sosa dan Sekitarnya.

Seperti diketahui, Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis bersama lima peja-

POSTER - Seorang anak yatim membentangkan poster mengenai korupsi saat memperingati Hari Anak Yatim, belum lama ini. <<< selanjutnya baca Hal. 2

(ILUSTRASI)

Perawat Jual Obat Dalam Ruangan RS

RUANG RS - Gedung rawat inap Mawar RSUD Sidikalang. (KPK POS/NDK)

SIDIKALANG - Walaupun sering menjadi sorotan dan disiarkan sejumlah media massa, terkait dengan banyaknya pungutan yang tidak resmi oleh oknum perawat terhadap sejumlah pasien yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidi-

kalang, Kabupaten Dairi, namun hingga saat ini pihak manajemen rumah sakit umum milik Pemkab Dairi itu, dinilai belum mampu menertibkan oknum-oknum perawat yang melakukan pungutan tersebut.

Seperti yang dialami salah seorang keluarga pasien

peserta Jaminan Persalinan (jampersal) yang harus mengeluarkan sejumlah uang, saat istrinya menjalani operasi melahirkan di RSUD Sidikalang, Sabtu lalu. Padahal istrinya peserta Jampersal. <<< selanjutnya baca Hal. 2

BAGANSIAPIAPI Isu miring yang dialamatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terkait penggunaan dana APBD Rohil dalam pelaksanaan proyek diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku, kerap menjadi sorotan penggiat anti korupsi di daerah ini. Dan dugaan korupsi <<< selanjutnya baca Hal. 2

Lima Tahun Buron, Koruptor Kim Leng Ditangkap JAKARTA - Rustam Efendi alias Kim Leng, tersangka kasus korupsi ganti rugi tanah Bandar Sri Laksamana (BSL) tahun 2007 di Riau, yang menjadi buronan selama 5 tahun, akhirnya tertangkap di Klenteng Lokasari Mangga Besar, Jakarta, Selasa (24/1) sekitar pukul 17.00 WIB, atas bantuan Kejari Jakarta Pusat.

"Penangkapan buronan korupsi itu atas permintaan Kejaksaan Tinggi Riau, karena kasusnya ada di Riau maka tersangka su-

dah dikirim ke Riau esok harinya," ungkap Kapuspenkum Kejakgung Noor Rachmad di Kejakgung Jakarta, Kamis.

Rustam Efendi ditetapkan, sebagai tersangka dugaan korupsi ganti rugi tanah BSL sejak tahun 2007. Saat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bengakalis, Rustam Efendi tidak kunjung datang, menghilang dan sudah dicari di rumahnya tidak pernah ada. Diduga <<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi APBD Nias Utara NIAS UTARA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara, Ibelala Waruwu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran (TA) 2010 sesuai hasil audit BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. 422.C/S/XVIII.MDN/ 10/2011 tanggal 7 Oktober 2011 untuk neraca per 31 Desember 2011.

Dikatakan, semenjak BPK-RI mengaudit dana APBD Kabupaten Nias

Utara dan menemukan beberapa kasus yang dinilai terjadi korupsi, maka Pemkab Nias Utara sebaiknya menindaklanjuti hasil temuan tersebut dalam teng<<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

NARKOTIKA MUSUH BERSAMA

Rakyat Usir CV Air Mas Dari Sibosur

NARKOTIKA kembali menelan korban. Kali ini justru bukan pengguna yang tewas karena over dosis, tetapi pengguna jalan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan barang haram tersebut. Adalah Afriyani Susanti, sopir mobil maut yang menabrak 12 orang sekaligus di Jalan Ridwan Rais, Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Sebanyak lima orang tewas seketika, empat lainnya meninggal di rumah sakit, dan tiga korban lainnya menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Sebagian besar korban adalah anak-anak yang baru pulang bermain futsal dan sebuah keluarga yang berwisata di Monas.

Kecelakaan maut itu terjadi karena Afriyani berada dalam kondisi mabuk (fly) saat menyetir mobil tersebut, <<< selanjutnya baca Hal. 2

AKSI DAMAI - Warga Desa Tornagodang, kabupaten Tobasamosir melakukan aksi demo menuntut lahan mereka supaya dikembalikan. (KPK POS/JULIBER SILITONGA)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

TOBASA - Ratusan warga Desa Tornagodang, kabupaten Tobasamosir berunjuk rasa menuntut agar lahan seluas 1.250 hektar yang kini dikelola PTPN 4 dikembalikan kepada warga setempat, karena selama ini BMUN itu dituding telah merampas hak rakyat di sana.

Aksi damai itu dilakukan warga dengan membawa sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan, "Kembalikan Tanah Rakyat Desa Tornagodang". Unjuk rasa itu dilakukan, pekan lalu, di areal perkebunan Teh Sibosur yang dikelola PTPN 4 yang berada di Desa Sibosur, Kecamatan Habinsaran, Tobasamosir.

Para pengujukrasa melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh masyarakat, agama, dan tak

luput juga dukungan dari anak rantau daerah itu. Massa bergerak mulai pintu masuk kawasan PTPN 4 menuju pabrik dan kantor CV. Air Mas, dengan menggunakan berbagai jenis kenderaan.

Dalam aksinya, rakyat juga menolak keberadaan CV. Air Mas di Desa Sibosur. Dalam kesempatan itu, masyarakat pengunjuk rasa meneriakkan CV. Air Mas sebagai perusahaan siluman. "Air Mas secepatnya harus meninggalkan Sibosur," teriak warga.

Ir. Jhonson Panjaitan sebagai ketua Forum Masyarakat Peduli desa Tornagodang dalam orasinya menyatakan, masyarakat desa <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

TUNTASKAN KORUPSI PALAS ........................................................dari hal 1 surat izin pemeriksaan dari presiden dilayangkan, tapi tidak ada jawaban, proses tetap berlanjut, dan tersangka bisa dipanggil untuk dimintai keterangannya,” kata Zulheri.

Intinya, tegas Zulheri, Polda harus serius. Bila izin dari presiden tak juga turun setelah 60 hari, maka langsung periksa Bupati Palas Basyrah Lubis. "Jangan diperlama lagi, tunjukkan kepada masyarakat kinerja polisi itu,” tegas Zulheri. (TIM)

LIMA TAHUN BURON, KORUPTOR KIM ..................dari hal 1 Rustam kabur ke Malaysia dan Singapura.

Karena itu Kejari Bengkalis menetapkan Kim Leng masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sedangkan para tersangka yang lain, bahkan sudah ada yang statusnya berubah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Mereka yaitu, Aman Tobi (PPTK) dan Yahya Eko mantan Kepala Dinas Pertanahan (BPN) Kabupaten Bengkalis yang juga selaku pengguna anggaran (PA).

Berdasarkan hasil temuan audit BPK RI itu jelas terindikasi pihak Dinas Pertanahan Kabupaten Bengkalis melakukan penyimpangan dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp9,6 miliar.

Vonis terdakwa H Ishak dalam perkara yang sama yakni dugaan korupsi perluasan areal pelabuban BSL menyebabkan kerugian negara mencapai Rp9,6 miliar. H Ishak tetap 4 tahun, 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta, serta dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp1,32 miliar. (ENDY)

BUPATI ROHIL TANTANG KPK ................................................dari hal 1 di bumi Rohil itu kerap dipublikasikan media cetak, termasuk koran ini, tampaknya membuat gerah Bupati Rohil.

Bupati Rohil H.Annas Maamun, Rabu lalu, di depan para peserta seminar dengan tegas menyatakan, pihaknya akan meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk turun ke lapangan memeriksa setiap proyek yang dibiayai APBD Rohil.

"Kalau memang ada temuan tindak pidana korupsi KPK diminta menangkap dan memproses secara hukum. Siapa saja yang terlibat tindak pidana korupsi dalam penggunaan keuangan negara, harus diproses secara hukum,” tegas Bupati, dalam seminar sehari dengan mengambil thema; “Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara” bertempat di auditorium YP. Wahidin Bagansiapiapi.

"Hukum harus ditegakkan, kita lakukan semua ini dengan niat baik dan tulus, agar kedepan Kabupaten Rokan Hilir terbebas dari korupsi, sehingga pembangunan yang kita laksanakan sesuai harapan masyarakat," lanjut Annas Maamun.

Bupati menyambut baik digelarnya acara seminar sehari ini dan memang sengaja dilakukan dengan mengundang nara sumber dari KPK Pusat.

Kegiatan ini, lanjut Bupati, bisa membawa dampak yang positif dalam pengelolaan keuangan negara, agar mereka yang berkaitan langsung dengan persoalan pengelolaan keuangan negara, mana saja yang harus dikerjakan dan masuk dalam tidak pidana korupsi.

“Kita sengaja mengundang KPK melalui Badan Inspektorat Rohil dengan maksud memberikan pemahaman kepada PNS yang ada di Kabupaten Rohil yang memegang keuangan negara untuk bekerja sesuai aturan,” ujar Bupati, seraya menegaskan, bagi PNS yang coba-coba bermain dengan melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak tegas sesuai aturan.

Seminar sehari ini juga akan memberikan pembelajaran bagi PNS untuk dapat bekerja dengan jujur. "Kalau memang masih juga ada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi kita akan nonjobkan dan kita minta KPK untuk memprosesnya secara hukum," ucap Bupati.

Hadir dalam acara seminar sehari tersebut seluruh Kepala Dinas dan jajaran Muspida Rokan Hilir diantaranya Sekdakab Rohil H.Wan Amir Firdaus, Kepala Bappeda Rohil, M Job Kurniawan, Pj.BKD Roy Azlan, Kadis Pasar Suwandi SSos, Ketua DPRD Rohil H. Nasrudin. Sementara anggota KPK yang hadir dalam seminar sehari itu M. Rofie Hardiyanto anggota KPK bidang Pendidikan Pelayanan Masyarakat. (PUR)

NARKOTIKA MUSUH BERSAMA ..........dari hal 1 setelah sebelumnya bersama tiga rekannya semobil mengonsumsi narkoba dan menenggak minuman beralkohol di sebuah diskotek.

Bagi kita, kejadian ini menambah panjang daftar korban penggunaan narkotika, obat-obat berbahaya, dan zat psikotropika lainnya. Dampak penyalahgunaan narkotika memang sangat dahsyat. Narkotika tidak hanya menjerat pemakai, tetapi juga berdampak negatif bagi orang lain yang sama sekali tak menggunakannya.

Nyawa orang yang tak berhubungan dengan barang laknat itu pun terancam. Ada seribu satu contoh dampak negatif narkotika. Salah satu dari puncak bahaya narkoba adalah kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Tugu Tani, Minggu lalu.

Pada kecelakaan tersebut, tersangka bakal dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika, di samping pasal-pasal tentang pelanggaran lalu lintas dan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menurut keterangan polisi, pelaku menenggak minuman beralkohol dan mengonsumsi narkoba, sebelum mengendarai mobil tersebut.

Bisa dipastikan mereka bukanlah satu-satunya atau sekawanan pengguna narkoba. Masih banyak orang yang berpesta narkoba pada malam yang sama di seantero negeri. Ulah mereka tak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi warga lainnya.

Ya, penyalahgunaan narkotika terjadi hampir setiap hari dan seolah menjadi pemandangan yang wajar, terutama di kota besar seperti Jakarta. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

TANGKAP DAN ADILI BASYRAH LUBIS .......................................................................................dari hal bat 1 teras di kabupaten itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Walau sudah ditetapkan menjadi tersangka, baik bupati dan lima pejabatnya, hingga berita ini naik cetak, masih belum ditahan.

Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Polda Sumut, Rabu pekan lalu, melakukan gelar perkara kasus korupsi di Kabupaten Palas.

Dalam gelar perkara itu, ditetapkan lima orang yang menjadi tersangka. Salah satunya Basyrah Lubis. Gelar perkara yang berlangsung dari siang hari hingga pukul 18.00 WIB tersebut telah menetapkan lima orang dari sembilan orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi anggaran Pembangunan Kabupaten Palas (Padang Lawas).

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang ditemui di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, mengaku nantinya kasus korupsi tersebut akan ditangani Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. “Yang jelas Kadis PU Palas dan Bupatinya. Dari

sembilan sudah lima yang kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Sadono.

Namun, Sadono mengatakan nantinya kasus ini akan lambat karena menurut prosedur hukum yang berlaku dalam setiap memeriksa kepala daerah harus ada izin presiden.“Tapi, untuk memberantas korupsi, waktu tidak penting. Yang penting terungkap kasus korupsinya,” ucap Sadono.

Jadilah Agen Kebaikan Dari Palas diterima laporan, walau sudah ditetapkan sebagai tersangka Basyrah Lubis masih tetap bekerja seperti biasa. Bahkan pekan lalu, dia masih melantik sejumlah pejabat setingkat Kadis dan Asisten di Pemkab Palas.

Terkait tentang status hukumnya yang kini dinyatakan sebagai tersangka, Basyrah Lubis menyatakan, dia adalah bupati yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Negara.

Dia meminta kepada semua pihak, terutama di wilayah Padang Lawas, jadilah menjadi agen-agen kebaikan dan mengawal pembangunan yang sedang dilaksanakan dan bergerak dinamis.

"Tanpa kebersamaan serta dukungan semua pihak, kita tidak bisa mempercepat pembangunan daerah yang kita cintai ini," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang pejabat eselon II, Ulil Fadil, yang ditemui wartawan setelah usai upacara pelantikan mengaku, sangat tau persis tentang kepemimpinan Bupati Basyrah Lubis.

"Di tengah-tengah gonjang-ganjing politik yang terkesan kurang menguntungkan bagi proses percepatan pembangunan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati yang sah, pemerintah dihadapkan dengan berbagai isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat," ucap pejabat itu.

Namun dimata saya, tambah Ulil, beliau (Basyrah Lubis - red)pemimpin yang terus bekerja keras untuk pembangunan daerah, Kita semua memiliki tanggungjawab yang sama dalam mengawal pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur danlainnya.

"Jika kita biarkan pondasi-pondasi pembangunan yang sudah ada rusak akibat

kelalaian kita semua, tentu kita sendiri yang akan merasakan ketertinggalan dan keterbelakangan di era globalisasi saat ini. Untuk itu, seperti yang disampaikan Bupati Basyrah Lubis tadi, kita harus bergandengan tangan demi kemajuan dan pembangunan daerah," harap Ulil Fadil.

Pemalsuan Data Seperti diberitakan, Basyrah Lubis dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus pemalsuan data autentik, mengubah fungsi hutan marga satwa di daerah Kecamatan Barumun sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Camat Kecamatan Barumun Kabupaten Tapsel (sebelum dimekarkan). Dalam putusan MA dengan nomor: 1021k/Pid/ 2009 Basyrah Lubis dinyatakan bersalah, karena mengeluarkan surat akte tanah, sementara yang bersangkutan tidak pernah dilantik atau menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Terkait persoalan putusan MA tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Prof Dr H Djohermasyah Djohan

MA telah menyurati Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan nomor surat 131.12/5301/ Otda tertanggal 8 November 2011 perihal minta penjelasan dan klarifikasi terkait permasalahan kasus yang menimpa Bupati Palas.

Oleh Plt Gubsu langsung menyurati Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan tertanggal 5 Desember 2011 dengan nomor 132/13368 dengan isi untuk meminta klarifikasi terkait Putusan MA tersebut.

PN Padangsidimpuan membalas surat dari Plt Gubernur dan menegaskan dalam surat tersebut bahwa putusan Mahkamah Agung RI terkait kasus Basyrah Lubis SH telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah mendapat penjelasan dari PN Padangsidimpuan melalui surat resmi berikut berkas yang dileges PN Sidimpuan, Plt Gubsu kembali membuat surat untuk membalas surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal status Basyrah Lubis SH. Selain itu, Bupati Palas diduga melakukan korupsi beberapa ratus miliar rupiah. (GARI)

PERAWAT JUAL OBAT DALAM RUANGAN RS ...................................................................dari hal 1 “Saat istri saya menjalani operasi melahirkan di RSUD Sidikalang, terus terang saya merasa kecewa dan tidak puas dengan layanan yang ada di RSUD Sidikalang, khususnya dengan oknumoknum perawat yang bertugas di ruang VK dan Mawar, yang menurut saya sombong dan angkuh, terutama saat kami hendak pulang ke rumah, karena kemampuan saya hanya dapat memberikan Rp50 ribu kepada oknum

perawat sebagai ucapan terima kasih, untuk menyiapkan kursi roda sajapun, mereka tidak bersedia sebab saya tidak mampu memenuhi permintaan mereka untuk menambah uang itu,” ungkap salah seorang keluaga pasien Jampersal kepada KPK Pos, yang namanya minta dirahasiakan, Kamis (26/1).

Selain itu, ayah yang baru memiliki anak satu ini, juga mengeluh dengan banyaknya uang pengeluaran yang

langsung dibayarkan kepada oknum perawat. Seperti halnya, uang benang cantik sebanyak Rp1,5 juta tanpa kwitansi, pembelian obat di dalam ruangan kepada perawat yang bertugas, termasuk menebus resep obat yang harus dibeli ke Apotik, serta biaya pembuatan surat kenal lahir dan surat cuti.

Pihak Manajemen RSUD Sidikalang, melalui Kabid pelayanan, dr. Halim Purba yang dihubungi melalui selu-

lernya menegaskan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan para perawat untuk tidak menjual obat kepada pasien.

“Kita sudah berulang kali mengingatkannya, agar tidak menggunakan fasilitas Negara untuk keuntungan pribadi.

Yang jelas kita sudah melakukan himbauan baik lisan maupun tulisan atau selebaran yang ditempel di sejumlah sudut Rumah Sakit

yakni, tidak diperkenankan melakukan pungutan biaya pelayanan, selain Kasir RSUD,” tegas dr.Halim.

Untuk itu, dr. Halim berjanji akan menindak lanjuti keluhan pasien Jampersal itu, dan akan memanggil seluruh oknum perawat yang diduga telah melakukan pungutan terhadap pasien, maupun yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dunia medis itu.

(NDK)

KPK DIMINTA USUT DUGAAN KORUPSI APBD NIAS UTARA ..........................dari hal 1 gat waktu 60 hari. "Namun pengamatan kami justru sebaliknya beberapa SKPD membiarkan hasil temuan itu tanpa ada niat baik untuk memperbaiki kesalahan itu," ujarnya.

Ketika ditanya KPK Pos tentang apa penyebab dana APBD Kabupaten Nias Utara TA 2010 tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, menurut Ibelala Waruwu hal itu terjadi karena beberapa SKPD yang ditempatkan Bupati Nias Utara tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dibidangnya masing-masing.

Kemudian, adanya indikasi penyalahgunaan keuangan negara yang diduga kuat terjadi manipulasi data dan pemalsuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada penggunaan dana di masingmasing SKPD. Lebih lanjut Ibelala menegaskan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Utara, Haogosokhi Hulu sela-

ku ketua Tim anggaran pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana APBD Nias Utara TA 2010. "Bahkan dengan terjadinya kasus ini, Bupati Nias Utara sudah saatnya mencopot Sekda Nias Utara karena dinilai “ tidak layak” lagi menduduki jabatan itu," katanya.

Selanjutnya, dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi APBD Nias Utara TA 2010 ke publik maka hal ini dapat merembes dan berdampak terhadap rencana pembentukan provinsi Kepulauan Nias ke depan. "Karena apabila kasus KKN tumbuh subur maka pemekaran provinsi Kepulauan Nias bisa terhambat," ujarnya.

Bupati Nias Utara, Edward Zega BSc ketika hendak dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya, Selasa(24/1) tidak berhasil dan menurut ajudannya Imran Zega, pak bupati lagi sibuk melayani kepala SKPD dan atas petunjuk bupati, KPK Pos

diarahkan menemui Sekda.

Kemudian, sesuai petunjuk bupati, KPK Pos menemui ajudan Sekda bernama Heppy Zega (keponakan Sekda Nias Utara-red) memberitahukan bahwa pak bupati mengarahkan kami untuk konfirmasi kepada Sekda. Namun Heppy Zega yang masih CPNS formasi 2011 tersebut dengan sombong menjawab langsung bahwa Sekda sedang memimpin rapat. Padahal rapat tidak ada di dalam ruang kerja Sekda dan terbukti hanya staf yang mondar mandir masuk di ruang kerja Sekda.

Ketua LPM Garansi Kabupaten Nias Utara Yunius Eli Juni Rahmat Zega kepada KPK Pos, Rabu (25/1) mengatakan, kasus korupsi di kabupaten Nias Utara sudah mulai 'parah', makanya para pejabat Nias Utara alergi kalau ingin ditemui wartawan.

Menurutnya, temuan BPKRI TA 2010 hanya salah satu sampel dugaan korupsi yang

baru terungkap, karena tidak mungkin BPK-RI mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nias Utara tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atau kepatuhan menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemkab Nias Utara.

Seperti yang diberitakan KPK Pos sebelumnya, (KPK POS, Edisi 184), bahwa BPKRI Provinsi Sumatera Utara menemukan sejumlah penyimpangan seperti pada realisasi biaya langsung personil pada kontrak jasa konsultasi sebesar Rp688.755.500,00 tidak sesuai ketentuan dan pembebanan biaya langsung non personil sehingga merugikan keuangan Negara Rp24.405.090,91. Selanjutnya, realisasi belanja hibah dan bantuan sosial kurang disajikan sebesar Rp407.000.000,00 dan sebesar

Rp7.352.820.230,00 tidak disertai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana.

Pengadaan alat angkutan pada sekretariat daerah belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp60.260.167,50. Kelebihan pembayaran beberapa paket pekerjaan senilai Rp148.771.580,86 berindikasi merugikan keuangan daerah dan sebesar Rp823.282.214,95 belum dimanfaatkan. Perhitungan harga satuan pekerjaan pengecatan pada kontrak kerja pembangunan kantor dinas pendidikan dan gedung instalasi gudang farmasi berindikasi kerugian daerah sebesar Rp64.634.214,64.

Pemahalan harga satuan besi beton pada kontrak kerja pada pembangunan kantor dinas pendidikan,kantor Bappeda serta pembangunan gedang instalasi gudung farmasi berindikasi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp188.189.921,68.

(YaGi/NZ/OM)

RAKYAT USIR CV AIR MAS DARI SIBOSUR .............................................................................dari hal 1 Tornagodang sejak tahun 1984 menyerahkan lahan tanah tersebut kepada Pemkab Tapanuli Utara yang dulunya, dan sekarang Pemkab Tobasamosir. Kemudian lahan itu dikelola oleh PTPN 4. Diakui, sejak dikelola PTPN 4, tidak lagi memberikan dampak positif atau memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat desa Tornagodang.

Bahkan, katanya, PTPN 4 kebun teh Sibosur mengalami kerugian dan memutasikan seluruh karyawan/ pegawai dan memindahkan sebagian besar aset perusahaan tersebut, yang tinggal hanya bangunan kosong.

Sementara sistim PIR sebagai isi perjanjian awal dengan masyarakat Desa Tornagodang tidak berjalan sesuai degan harapan masyarakat Desa Tornagodang .

Selanjutnya PTPN 4 tanpa sepengetahuan masyara-

kat Desa Tornagodang dipindah tangankan ke CV. Air Mas dan kehadiran perusahaan tersebut justru semakin membuat masyarakat Desa Tornagodang terlecehkan dan merasa kehilangan hak atas tanah Sibosur.

Sesuai dengan surat perjanjian penyerahan tanah Sibosur oleh masyarakat Desa Tornagodang kepada Pemkab Taput, jika tidak lagi dipergunakan oleh Pemkab Taput sebagi perkebunan teh dengan sistim PIR, maka hak atas tanah tersebut dengan sendirinya kembali kerpada Warga Desa Tornagodang.

Lebih lanjut Panjaitan mengatakan, karena tidak ada lagi manfaatnya bagi rakyat setempat, maka masyarakat Desa Tornagodang menyatakan sikap dan menuntut dengan tegas, tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat desa Tornagodang.

Pernyataan sikap lainnya

menyatakan, menolak kehadiran dan keberadaan CV. Air Mas di tanah Sibosur. Warga juga meminta untuk menghentikan segala bentuk kegiatan CV. Air Mas di Sibosur.

Ditegaska, CV Air Mas agar meninggalkan Sibosur selambat-lambatnya akhir Januari 2012. Jika keputusan ini tidak diindahkan maka warga Desa Tornagodang akan mengambil tindakan tegas.

Dikatakan, warga sudah dua kali menyurati pihakpihak terkait, Bupati (Pemkab Tobasa), dan tembusan ke DPRD Tobasa, BPN, Direktur PTPN 4, DIrektur CV. Air Mas, supaya diadakan pertemuan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, namun tidak pernah digubris.

Sementara anggota DPRD Tobasa dari komisi C, Sakkan Siahaan mengatakan, pihaknya akan segera

menindaklanjuti dan mengadakan pertemuan dengan pihak PTPN 4 di Medan.

Menurut Giman Purba pengawas CV. Air Mas kepada wartawan koran ini, pihaknya telah diperintahkan atasannya, untuk menyetop jalannya operasi pabrik menunggu adanya penyelesaian.

Namun dia tidak merinci sejauh mana pelaksanaan perintah atasanya tersebut.

Bupati Tobasamosir Kas-

min Simanjuntak yang diwakili Camat Habinsaran, Drs. Sawarman Nadeak, mengatakan, Pemkab Tobasamosir merasa bingung dan tidak jelas mengetahui keberadaan CV. Air Mas yang saat ini mengelola perkebunan teh Sibosur. Camat mengatakan pihaknya tidak tahu tentang pajak dan retibusi lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Tobasamosir. (JUSI)

BERKUMPUL - Rakyat Desa Tornagodang berkumpul menuntut agar CV Air Mas keluar dari kebun teh Sibosur. (KPK POS/JULIBER SILITONGA)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

KORUPSI

NASIONAL

Miranda Goeltom Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA–Pro kontra status Miranda Swaray Goeltom, terkait kasus suap cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004, akhirnya berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior BI sebagai tersangka.

Tersangka karena memberi suap kepada penyelenggara negara yakni kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004, sesuai pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 56. Miranda terancam pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta.

"Selain ditetapkan sebagai tersangka, Miranda sudah dila-

kukan pencekelan," tegas Ketua KPK Abraham Samad gedung KPK di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Berdasarkan hasil ekspose dan telaah yang mendalam atas kasus cek pelawat, kata Abraham, penyidik KPK meningkatkan statusnya Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dari saksi menjadi tersangka. Penetapan status itu, karena sudah memiliki dua alat bukti yang cukup.

Bahkan, KPK tidak punya ke-

wenangan, tidak bisa menghentikan proses penyidikan, juga tidak bisa mengeluarkan SP3, sambungnya. Apakah mantan Deputi Gubernur Senior BI ini akan ditahan?

"Jika penyidikan membutuhkan yang bersangkutan ditahan, maka akan dilakukan. Tapi, ada tradisi KPK biasanya kalau seseorang itu tersangka dan akan dilimpahkan ke penuntutan, maka yang bersangkutan harus ditahan. Untuk memudahkan proses persidangan," jelasnya.

Abraham menambahkan KPK tidak mengulur waktu lagi untuk menetapkan Miranda sebagai tersangka. Memang untuk meningkatkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan tidak mudah,

seperti membalikkan telapak tangan.

Di tempat terpisah, Miranda mengaku terkejut dengan penetapannya sebagai tersangka suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia oleh KPK. "Seperti apa, ya sebagai manusia saya terkejut, selama ini saya merasa saya benar-benar sudah kooperatif dan saya percaya KPK tetap akan melaksanakan sesuai dengan amanat UUD-nya," kata Miranda di kediamannya Jalan Sriwijaya Raya 14, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Meski terkejut, bagi Miranda sudah merasa lega dengan kasus yang kini membelitnya. "Saya harapkan semua masalah ini bisa cepat selesai dan terang," terangnya.

Korupsi, Bubarkan Partai Demokrat JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat, kian luntur.

Lunturnya karena sejak partai ini berkuasa, dengan menanamkan kader-kadernya duduk di tempat basah. Korupsi pun merajalela. Bahkan dituding paling banyak kasus korupsi muncul, ketimbang partai berkuasa sebelumnya.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono didesak secepatnya untuk membubarkan partainya. Keputusan tersebut harus segera diambil presiden asal Pacitan, Jawa Timur itu sebelum rakyat yang membubarkannya. Alasannya, PD terlibat skandal korupsi.

"Kalau SBY memiliki martabat, dia harus bubarin partainya. Dia harus tahu diri, partai yang dibentuknya sekarang ini sudah hancur lebur dengan skandal korupsi yang dilakukan mayoritas kadernya. Selama bertahun-tahun berkuasa, PD cuma menghisap duit rakyat," kata pengamat politik UI Prof Dr Iberamsjah, Selasa pekan lalu.

Menurutnya, hampir semua pengurus teras Partai Demokrat saat ini disebutsebut tersangkut kasus korupsi. Mulai dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, Wakil Ketua Umum Jhonny Allen Marbun dan Max Sopa-cua, Sekretaris Dewan Pembina Andi Alfian Mallarangeng, Bendahara M Nazaruddin, Wakil Sekjen Angelina Sondakh, Wakil Bendahara Umum Nirwan Amir, dan Ketua Departemen Perekonomian Sutan Bhatoegana.

Amrun Daulay, politisi Partai Demokrat terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial, dengan modus memerintahkan anak buahnya menunjuk langsung rekanan dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor tahun 2004 silam. Amrun juga mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Departemen Sosial (Depsos) Amrun Daulay dihukum 17 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Kasus korupsi itu, bukan hanya merebak di Jakarta namun juga di daerah-daerah yang dilakukan Bupati, Walikota maupun Gubernur dari Partai Demokrat. Pejabat daerah sudah kena virus untuk melakukan perbuatan serupa, korupsi.

Sejarah PD yang menjadi partai penguasa dalam waktu singkat diduga menjadi penyebab utamanya. Banyak orang di dalam tubuh Demokrat terkena culture shock, yang tiba-tiba dengan latar biasa saja ditempatkan di kebun yang melimpah dengan buah, ucapnya.

Menurut Iberamsjah, kader PD saat ini berada di tempat memungkinkan untuk mencari uang dengan mudah dan kesempatan yang sangat terbuka. Ia menyebut politisi semacam ini adalah politisi kagetan, yang memberdayakan segala macam kesempatan.

Dicontohkan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang merupakan mantan aktivis dengan tiba-tiba menjadi seorang ketua dari partai terbesar di Indonesia.

Pasti dia kaget, termasuk kader-kader yang lain. Buktinya banyak sekali kasus ini pasti ada saja nama dari Demokrat.

Budayawan Ridwan Saidi mengaku setuju Partai Demokrat dibubarkan.

Sebab, kalau dibiarkan, akan membahayakan bangsa dan negara. Indikator Partai Demokrat harus dibubarkan adalah banyaknya kader atau petingginya yang terlibat korupsi.

Dari catatan KPK ada sekitar 30 kasus di lima Kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Kasus-kasus tersebut nilai proyeknya lebih dari Rp 6 triliun.

Nazaruddin bisa dengan gampang merambah departemen dan institusi pemerintah guna memburu proyek.

Kasus yang melibatkan Nazaruddin antara lain, kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, kasus proyek pembangunan pusat latihan atlet di Hambalang, Citeureup, Bogor oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga tahun 2011.

Kasus korupsi itu, bukan hanya merebak di Jakarta namun juga di daerah-daerah yang dilakukan Bupati, Walikota maupun Gubernur dari Partai Demokrat. Mereka, Agusrin M Najamuddin adalah Gubernur terpilih Bengkulu untuk periode kedua, yang diusung oleh Partai Demokrat dan sekaligus Ketua DPP Demokrat Bengkulu melakukan korupsi penyaluran dan penggunaan bagi hasil BB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),2006.(ENDY)

Lega karena, kata dia, kasus ini bergulir sejak tahun 2008. Sehingga masalah ini hingga kini menjadi opini publik sedemikian rupa. "Saya merasa berkepentingan kok, supaya selesai terang benderang. Semua akan saya jalani sesuai dengan warga negara yang baik, gitu ya," paparnya polos.

KPK menemukan 580 lembar cek pelawat mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 saat pemilihan DGS BI tahun 2004.

Saat itu, Miranda terpilih sebagai DGS BI. Cek pelawat ini diduga terkait dengan pemenangan Miranda dalam pemilihan tersebut.

Ada bukti-bukti yang memperkuat dari pernyataan Agus Condro, mantan terpidana kasus suap cek

pelawat dan mantan anggota dewan, menyakini 480 cek pelawat senilai Rp 24 miliar dari Miranda.

Bukti lainnya, kesaksian Ketua Komisi IX DPR RI periode 19992004 Zederik Emir Moeis di persidangan Tipikor Jakarta.

Bukti lainnya, Nunun Nurbaetie membeberkan peran Miranda dalam pemberian cek pelawat. Kepada penyidik KPK, Nunun mengaku bertemu Miranda beberapa hari menjelang pemilihan. Dalam pertemuan itu, Miranda pernah meminta bantuan untuk memenangkan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Hasilnya, Miranda pun terpilih sebagai pemenang.(ENDY)

Ungkap Tersangka Baru Skandal Century

DIPERIKSA KPK– Tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun Nurbaeti (tengah) dikawal ketat usai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (24/1).

Dalam pemeriksaan sebeumnya diduga, 480 lembar cek perjalanan yang diberikan Nunun kepada sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 itu terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) 2004.

JAKARTA - Masyarakat kian gusar dan jenuh melihat sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Abraham Samad. Masalahnya, hingga saat ini belum ada satupun tersangka baru dalam berbagai kasus korupsi, termasuk Mega Skandal Korupsi Century yang menyebabkan kerugian negara Rp 6,7 triliun.

"Janji akan ada tersangka baru dalam kasus Bank Century tinggal menghitung hari untuk ditingkatkan ke penyidikan. Janji KPK akan memproses siapa pun, tidak terkecuali ketua partai politik.

Janji-janji KPK awalnya memang merdu terdengar, tetapi kian hari semakin sumbang dan bosan untuk didengar," kata pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswardi Rauf, di Jakarta, Selasa ahad lalu.

Rauf menilai skandal Century sengaja dilupakan oleh KPK dan sengaja diabaikan oleh DPR. Terbukti diletupkan kasus-kasus korupsi baru yang nilai kerugiannya tak sebanding dengan bail out Century. Tujuannya agar masyarakat melupakan Century, yang sebelumnya menjerat bekas Gubernur BI Boediono dan eks Menku Sri Mulyani.

Jika kasus Century dibiarkan mengambang dan jalan di tempat, lanjut dia, Abraham dan kawan-kawan gagal pimpin KPK. Kasus Century memang beraroma politis karena melibatkan pejabat di pusaran kekuasaan. Karena itu, jika penanganan kasus ini, masih saja jalan di tempat, publik patut menduga ada intervensi kekuasaan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan untuk kasus Bank Century, KPK seolah tuli dan berjalan di tempat. Memang,

saat ini terjadi pengalihan Century secara serentak.

"Jika kita tak peduli dengan Century lagi, ya hilang lah uang negara triliun rupiah itu. Tak jelas siapa pelakunya, tak jelas penanganannya, tak jelas kasusnya. Ini tugas KPK untuk membongkar lagi," sarannya.

Mustar Bona Ventura, juru bicara LSM Bendera menegaskan dana bailout Century Rp 6.7 triliun, terbukti 'dirujak' dulu oleh circle Partai Demokrat, sebelum dikucurkan atau sengaja tidak pernah dikucurkan seperti pengakuan Hisyam.

"Tak ada jalan bagi SBY buat mengelak karena diduga dana juga mengalir ke ipar istrinya (kini anggota DPR Fraksi Demokrat). Sulit buat Ramadan Pohan dan Samsudin Chasey menghindar dari jerat hukum karena koran Jurnas diduga menerima kucuran," kata Mustar. Bahkan dana Century juga mengucur ke sistem Cikeas terbukti, juga ke Partai Demokrat.

Partai Demokrat, baik via Century maupun rupa-rupa kasus yang mengait pimpinannya antara lain Nazarudin, Angelina Sondajh dan Anas Urbaningrum, telah melakukan tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan negara karenanya harus dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang yang terus menerus," tulis Mustar dalam pernyataannya.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami temuan-temuan baru yang terungkap dalam hasil audit forensik terhadap dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tentu akan kita dalami,

kita dalami, semua ini kan butuh proses. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Komisi hingga kini masih menyelidiki dugaan korupsi dalam pencairan dan penggunaan dana Century," katanya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor tertinggi negara menyampaikan hasil akhir audit forensik kasus kucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century, yang oleh DPR dan sebagian kalangan dianggap sebagai skandal kebijakan. Audit forensik yang diperkirakan akan membuka lebih jelas skandal melalui penelusuran aliran dana itu, ternyata tidak mengungkap banyak hal.

Banyak pihak kecewa terhadap hasil audit forensik, yang ternyata tidak berbeda dengan audit investigasi sebelumnya yang menjadi dasar keputusan politik Pansus Century oleh DPR. BPK menemui kesulitan mengonfirmasi tokoh-tokoh kunci Century dan dokumen yang sedang berada di tangan penyidik. Apalagi tokoh kunci sudah kabur ke luar negeri.

Dalam audit investigasi BPK, menemukan delapan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Juga audit forensik ditemukan 13 indikasi, yang menurut sejumlah anggota DPR tidak signifikan. Kendati demikian, sebuah langkah lanjut dimulai dan dibuka.

Ada 13 temuan baru yang diungkap dalam audit forensic bailout Bank Century.

Diantaranya, muncul beberapa nama, sayang cuma inisial yang melakukan transaksi tidak wajar. Misalnya inisial HEW, ada juga temuan aliran dana sebesar Rp 100,99 Miliar dari rekening BS dan SS ke PT MNP, salah satu perusahaan penerbitan koran yang berafiliasi ke partai berkuasa.(ENDY)

Presdir Indosat Diduga Korupsi JAKARTA - Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Presiden Direktur Indosat IM2 Indar Atmanto, sebagai tersangka kasus Korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik PT Indosat Tbk, juga disita sejumlah dokumen kasus korupsi PT Indosat Mega Media (IM2).

Penyitaan dilakukan setelah tim gabungan Kejakgung dan Kejati Jawa Barat menggeledah kantor pusat PT Indosat Mega Media (IM2) di Jalan Kebagusan Raya Nomor 21, Jakarta Selatan.

"Dalam penggeledahan berhasil disita dokumendokumen sebanyak 24 items, terdiri dari dokumen laporan keuangan, perijinan dan aktaakta lain," ujar Kapuspenkum Kejakgung Noor Rachmad di Kejakgung, Rabu pekan lalu.

Noor menjelaskan penggeledahan merupakan tindaklanjut proses penyidikan perkara penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 GHZ/Generasi tiga (3G) oleh IM2. Kasus tersebut diduga merugikan negara Rp 3,8 triliun. Penggeledahan telah sesuai aturan dengan adanya izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam kasus tersebut penyidik menetapkan Dirut PT IM2 Indar Atmanto sebagai

tersangka. Indar Atmanto juga dicegah bepergian ke luar negeri sejak Jumat minggu lalu, oleh pihak Imigrasi setelah diajukan Jamintel Kejakgung.

Selain penggeledahan, penyidik pada Kamis (2/2) mendatang akan memeriksa empat petinggi Indosat sebagai saksi. Dari hasil ekspos, disimpulkan dan diputuskan hasil penyelidikan mengenai dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G PT Indosat Mega Media (IM2) telah ditingkatkan ke penyidikan, tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-04/F.2/Fd.1/01/ 2012 tanggal 18 Januari 2012.

Dalam surat perintah penyidikan, disebutkan tersangka kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik Indosat berinisial IA atau Indar Atmanto.

Presiden Direktur IM2 yang menduduki jabatannya sejak 30 Mei 2006, sebelumnya Indar pernah menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary di Indosat.

Kapuspenkum menjelaskan Indar diduga melakukan

penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2.

Padahal, IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara Indosat dengan IM2. IM2 sendiri adalah anak perusahaan dari Indosat.

Dengan demikian, tanpa izin pemerintah, IM2 telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan bergerak seluler frekuensi 3G. “Tidak tahu (apakah Indosat) mensubkontrakan atau meritailkan, akhirnya dia kerja sama dengan IM2 yang notabene tidak punya hak untuk memanfaatkan jalur itu karena tidak pernah ikut lelang dan membayar kewajibannya,” ucapnya.

Akibat penyalahgunaan ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp 3,8 triliun. Untuk itu, Indar dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman selama 20 tahun dan paling tinggi seumur hidup.

Kasusnya, ketika PT Indosat

Mega Media (IM-2) tidak pernah mengikuti seleksi/ pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM-2 pada pita frekuensi Ghz/Generasi ketiga (3G), tapi Indosat Mega Media telah menggunakan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 Ghz melalui kerjasama antara PT IM-2 dengan PT IndosatTbk. Padahal, yang memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2.1 Ghz/Generasi ketiga (3G). Ternyata PT IM-2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi diduga telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 Ghz, dengan cara menggunakan jaringan bergerak tanpa izin dari pemerintah.

Modusnya, menjual internet broadband yang menggunakan jariangan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 Ghz/ Generasi ketiga (3G), yang diakui oleh PT IM-2 sebagai produk PT IM-2, seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM-2 dan tertera dalam kemasan dimana tertulis sebagai produk IM-2 Broadband 3 G. Lalu memiliki Acces Point Name (APN), yakni Indosatnet pada pita frekuensi 2,1 Ghz, yang dapat dilihat pada

waktu mengaktifkan pengunaan broadband, yang dijual Im-2 kepada masyarakat.

Serta memiliki data pelanggan pengguna 3G sendiri, terpisah dari data pelanggan PT Indosat Tbk. Dari data-data dimaksud, PT IM-2 sebagai penyelenggara negara jasa telah bertindak selaku penyelenggara jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 GHZ/Generasi ketiga (3G) tanpa izin pemerintah, seperti diatur oleh undang-undang.

Bahwa PT IM-2 hanya memiliki izin sebagai internet service provider turut serta menggunakan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 Ghz/Generasi ketiga (3G), maka seharusnya mereka membayar biaya-biaya yang diwjibkan kepada penyelenggara jaringan bergerak pita frekuensi 2,1 GHZ/Generasi ketiga (3G), seperti ketentuan UU, sebagai Penerimaa Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi peemrintah/Keminfo, Divisi Hubungan Masyarakat Indosat, Diah saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Padahal Indosat sebagai perusaah publik yang tercatat di bursa Indonesia (IDX) dan Amerika Serikat (New York Stock Exchange), harus memberikan keterangan secara transparan. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

KORUPSI

SUMUT

Bupati Tegas Lawan Korupsi TANAH PUTIH–Sikap tegas Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Annas Maamun tentang penegakan hukum pemberantasan korupsi patut mendapat acungan jempol. Anas menantang KPK turun kelapangan untuk mengecek secara langsung pelaksanaan proyek di Rohil pada acara seminar sehari bertemakan 'Pencegahan Penyalahgunaan Keuangah Negara', Kamis pekan lalu.

Bupati juga menegaskan akan menonjobkan PNS yang nakal dalam pengelolaan keuangan negara. Hendaknya direspon positif Oleh para PNS yang memegang keuangan negara sehingga apa yang diharapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Sayangnya, inspektorat selaku penggagas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara tidak melibatkan penggiat anti korupsi di daerah. "Padahal sosilisasi tersebut sangat penting untuk menambah perbendaharaan tentang penegakan tindak pidana korupsi," ujar aktifis LSM IPSPK3-RI Rohil Anirzam, Jumat pekan lalu.

Anirzam yang juga Ketua Partai Gerindra Kecamatan Tanah Putih menyatakan pihaknya secara sukarela siap mendampingi KPK untuk menelusuri proyek diduga bermasalah di Rohil. Pernyataan yang disampaikan bupati merupakan peringatan keras bagi PNS untuk berlaku jujur dalam melaksanakan tugas.

Sikap tegas tersebut telah dibuktikan dengan adanya rotasi jabatan secara besar-besaran ditingkat Eselon II,III, dan IV belum lama ini. Salah satu diantaranya adalah jabatan Kadis Bina Marga Pengairan (Dinas BMP) Ibus Kasri ST, digantikan Nasri ST. Mutasi tersebut terindikasi kebobrokan kinerja dinas dibawah kepemimpinan Ibus Kasri.

Pantauan dilapangan, pelaksanaan proyek tahun anggaran 2010-2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kubu, dan Bangko Pusako, di Dinas BMP dan CKTR diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Proyek tidak sesuai kontrak dan dikerjakan asal jadi sehingga hasilnyapun tidak sesuai harapan. Seperti peningkatan jalan lintas Kubu senilai Rp 16,4 miliar

dengan volume 6000 meter panjang X lebar 6 meter jenis pekerjaan pengerasan tahun anggaran 2011 kontraktor pelaksana PT RBSF. Selain itu proyek Jalan Poros depan Polsek Bangko Pusako volume 2000 meter dua jalur dan median jalan senilai Rp 7,2 miliar kontraktor pelaksana PT Oka Lintas Muara, Jalan Lingkar Lancang Kuning

Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah jenis pekerjaan pengerasan (Hotmik) dan median jalan dengan nilai kontrak untuk TA 2010-2011 mencapai Rp 40 miliar miliar lebih.

Di Dinas CKTR juga disinyalir bermasalah terkait renovasi bekas perkantoran Pemkab di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, yakni gedung baru DPRD, kejaksaan, pengadilan, perumahan pimpinan DPRD, dan perumahan Sekwan, perumahan kejaksaan yang dibiayai APBD Rohil.

Sambung Anirzam, gedung bekas perkantoran yang merupakan aset Pemkab telah dihibahkan oleh Bupati Annas Maamun pada September 2009 lalu namun renovasi gedung masih saja mendapat kucuran dana APBD. Untuk tahun 2012 dikabarkan Pemkab melalui Dinas CKTR mengalokasikan dana lanjutan renovasi dan pembangunan gapura IPDN. "Renovasi menggunakan dana APBD harus ditolak. Jika renovasi menggunakan dana APBN kami mendukung.

Kemendagri keenakan, sudah dikasi tanah beserta gedung masih juga mengharapkan dana APBD untuk biaya renovasi. Mestinya Mendagri sejak diterima hibah tersebut menolak renovasi menggunakan APBD," gerutunya.

Dari berbagai keterangan yang dihimpun menyebutkan penghibahan tanah seluas 50 hektar berikut gedung bekas perkantoran Pemkab dan Gedung DPRD tersebut kepada Mendagri disinyalir tidak melalui persetujuan fraksi-fraksi yang ada di DPRD melainkan kebijakan bupati saja.

Anirzam mendesak DPRD agar membatalkan biaya renovasi yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2012 ini. “Sebaiknya dibatalkan saja biaya renovasi gedung IPDN tersebut. Biaya dialihkan ke hal lain yang lebih penting bagi masyarakat seperti pembangunan rumah layak huni yang masih banyak dibutuhkan atau untuk pembukaan perkebunan rakyat miskin," pungkasnya. (PUR)

Kadis PU Terkesan Tutup Mata NIAS BARAT- Pelaksanaan proyek Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 terindikasi KKN. Meskipun telah berakhir TA 2011 tetapi masih terlihat beberapa paket proyek terus dikerjakan hingga saat ini.

Ferdinand Ndraha selaku Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara (Perlahan) mengatakan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan timnya menemukan beberapa proyek yang tidak selesai dikerjakan oleh rekanan namun tidak dilakukan pemutusan kontrak malah atas

kebijakan Kadis PU melakukan pemblokiran dana.

Hal ini diketahui dari berita acara serah terima proyek 100 persen yang dilakukan pada Desember 2011, Padahal Kadis sudah mengetahui bahwa pada saat itu progres ratarata paket pekerjaan bermasalah masih 40-60 persen.

Kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai 100 persen kepada kontraktor sementara pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi. "Akibat tindakannya tersebut terjadi kerugian negara yang tidak sedikit," ujarnya.

Demikian juga tindakan

melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial AD yang dalam pengajuan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen mengajukan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa seluruhnya padahal PPK yang bersangkutan tahu bahwa pekerjaan tersebut belum selesai.

Seperti proyek pengerasan jalan ruas Sihare’o Lolomboli melalui Ononamolo I Kecamatan Mandrehe Utara senilai Rp 774.852.000, masih belum selesai dikerjakan namun dibayarkan 100 persen dikerjakan CV Usaha Belajar

Mandiri. Selanjutnya, proyek pemeliharaan jalan ruas Mandrehe-Lawelu Kecamatan Ulu Moro’o dengan nilai kontrak Rp 505.602.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 dikerjakan CV Semangat Baru dan PPK berinisial FH. Paket-paket pekerjaan bermasalah Dinas PUD ini secara resmi telah dilaporkan Perlahan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sesuai suratnya Nomor : 042/DPD/PK& PHN/ KU/I/N/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan surat Nomor : 043/ DPD/PK&PHN/KU/I/N/2012 tanggal 16 Januari 2012.

Dalam pelaksanaannya sarat kepentingan sehingga kwalitas pekerjaan tidak sesuai speksifikasi dan terjadi penggelembungan harga. Ketika LSM Perlahan mencoba mengkonfirmasi hasil temuan kepada Kadis PU Nias Barat, Atozisokhi Daeli terkesan arogan bahkan setengah mengancam anggota tim. Bupati diminta menindak Kadis PU dan Kejari mengusut kasus ini. "Bila kasus ini dibiarkan, kami akan menurunkan massa sebagai protes atas penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan keuangan negara di Nias Barat," katanya pada Senin pekan lalu. (YAGI)

Dinas PUD Dilaporkan ke Kejagung NIAS UTARA – Pelaksanaan proyek pembukaan jalan baru ruas Fadoro Fulolo menuju Baho yang dikelola Dinas PUD Kabupaten Nias Utara TA 2011 yang ditaksir senilai Rp 8 miliar diduga sarat KKN dan mark up. Meskipun tahun anggaran 2011 sudah berakhir per 31 Desember 2011, kegiatan pengerjaan proyek dilapangan masih jalan terus, terindikasi belum ada pemutusan kontrak.

Proyek tersebut dialokasikan untuk biaya pembukaan badan jalan di Dusun I Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, sebesar Rp 3.692.000.000.

Sebesar Rp 4,2 miliar dialokasikan untuk pembukaan badan jalan ruas Fadoro Fulolo menuju Baho Kecamatan Lotu.

Ketua LSM Perlahan Kepulauan Nias, Ferdinand Ndraha kepada mengatakan proyek ini diduga sarat KKN, bahkan diketahui pada akhir Januari 2012 progres ajuan pekerjaan ini diperkirakan masih 3040 persen. "Namun dilakukan serah terima pekerjaan 100 persen atau progres lebih tinggi dari nilai kemajuan pekerjaan lapangan," katanya, Jumat pekan lalu.

Masih katanya, akibat kecurangan ini konsultan pengawasan, direksi dan pengguna anggaran

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Dinas PUD harus bertanggungjawab. Pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar sesuai progres rekayasa pekerjaan di paket tersebut, berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa yang diajukan PPK dan bendahara pengeluaran Dinas PUD. Manipulasi administrasi keuangan ini dilakukan untuk memuluskan pencairan tagihan rekanan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga kebijakan

itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian, pada perencanaan kegiatan paket tersebut ditemukan indikasi mark up rata-rata anggara biaya pembukaan badan jalan per meter kubik atau 1 meter maju pekerjaan sebesar Rp 2.146.000.

Setelah dilakukan perbandingan anggaran pembukaan badan jalan di Kabupaten Nias, di dapatkan anggaran pembukaan badan jalan per meter kubik atau 1 meter maju

pekerjaan lengkap dengan bangunan pendukung hanya rata-rata Rp 1 juta.

Kesalahan ini terletak pada konsultan perencanaan dan PPK Dinas PUD yang mau menerima hasil perencanaan tersebut. Diduga akibat perencanaan anggaran pada kedua paket pekerjaan ini kerugian negara mencapai Rp 4.214.988.000.

Membengkaknya anggaran dalam perencanaan paket tersebut dikarenakan volume lebar pembukaan badan jalan ada 16 meter.

Maka sungguh luar biasa perencanaan pembukaan badan jalan ini yang lebarnya mencapai 16 meter padahal lebar jalan kabupaten standarnya maksimal hanya 8 meter. Sehingga terkesan perencanaan ini bertujuan hanya untuk menghabiskan dana DPPID senilai Rp 8 miliar.

Apalagi jalan selebar 16 meter di Lotu tidak perlu karena jalan itu tidak pernah dilalui tank meliter atau kendaraan darat sebesar kapal turbo. "Kita sudah melaporkan PT Bangkit Jaya Mulia Abadi sebagai kontraktor pelaksana kepada Kejaksaan Agung RI di Jakarta sesuai surat kami Nomor : 044/DPD/ PK&PHN/KU/I/N/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal penyimpangan dan dugaan penyelewengan dana tersebut," ucap Ferdinand. (IZ)

Pemkab Bantah Suap Oknum Kejagung BATUBARA - Pemerintah Kabupaten Batubara membantah telah memberikan uang untuk menyuap oknum Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp 15 miliard dalam upaya untuk mengamankan kasus hilangnya dana kas Pemkab Batubara yang didepositokan di Bank Mega Cabang JababekaBekasi sebesar Rp 80 miliar.

"Tidak ada oknum PNS Pemkab Batubara memberikan uang sebesar itu di hotel Cambridge Medan," kata Asisten II H Iskandar Lubis di dampingi Kabag SDA Jhon Viktor Nababan, dan

Kabag Humas Rudiansyah F Lubis diruang kerjanya di Lima Puluh, Selasa pekan lalu.

Ditegaskan Jhon pihaknya sangat menyesalkan pemberitaan media yang menyebutkan seolah-olah dirinya ikut terlibat melakukan pemberian uang tersebut. "Saya tidak pernah dikonfirmasi secara langsung maupun via seluler. Ini fitnah dan telah merusak nama baik saya serta Pemkab. Kami akan melakukan tindakan hukum sesuai prosedural. Saya tidak pernah memberikan uang kepada oknum Kejagung," tegasnya. (SAH)

Perkebunan di Mukomuko Tak Berizin Ditertibkan MUKOMUKO – Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Mukomuko, Aman Jaya menyatakan akan menggelar penertiban perkebunan yang tak memiliki perizinan.

Berdasarkan data yang dimiliki, sangat sedikit perkebunan di kabuapten ini, telah mengantongi Surat Tanda Daftar Perkebunan (STDP).

Sesuai sesuai Permentan nomor 26/ UT.140/2/2007, maka tiap perkebunan de-

ngan luas minimal 25 hektar harus dilengkapi STPD. “ Bagi masyakat dan pengusaha belum memiliki STDP akan ditertibkan dalam waktu dekat. Bagi yang tidak mengantonggi izin akan dikenakan sanksi sesuai Permentan nomor 26/ UT.140/2/2007, “ kata Aman Jaya. Aman Jaya mengimbau kepada pemilik perkebunan segera mengurus STPD. “Pengurusan STPD tidak ada pungutan,” jelas Aman jaya. (DONI)

Jalan Rusak Picu Pemekaran KERINCI - Puluhan tahun jalan provinsi Kabupaten Kerinci via Kabupaten Merangin rusak parah. Jarak 180 kilo meter Kerinci-Jambi ditempuh selama 12 jam.

Walau telah terjadi pemotongan tebing dan pelebaran di beberapa tempat jarak tempuh tersebut belum juga berkurang karena kondisi jalan tidak layak tempuh bagi kendaraan roda empat apalagi kendaraan roda dua.

Elite politik dan pejabat berkompeten tidak gusar dengan kondisi yang sangat merugikan masyarakat hingga tercetus keinginan Kabupaten Kerinci akan memisahkan diri dari Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Hasan

Basri Agus diminta segera memperhatikan masalah ini sebab disamping tingginya kerusakan terhadap kendaraan juga sering terjadi kecelakan akibat jalan di penuhi lubang dan licin bekas pemotongan tebing dan pembelahan bukit pada 2007 lalu oleh PT PPK.(DONI)

Terkait Selebaran Dugaan Penyimpangan Diknas

LSM Kecam Oknum Tak Bertanggungjawab PALAS – Adanya selebaran email Lembaga Swadaya Masyarakat Republik Corruption Watch (LSM RCW) Palas tentang dugaan penyimpangan salah satu SKPD Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab, aktivis LSM Perintis Palas mengecam keras sikap tersebut dan meminta masyarakat cermat dan tidak terpancing isuisu terindikasi bermuatan politik yang tidak menguntungkan sektor pendidikan.

Ketua LSM Perintis Gurdiman Sakti di dampingi Sekjennya Dewa Arlub mengutuk keras tindakan oknum yang telah memanfaatkan data RCW serta melakukan formulasi isu untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.

Hal ini merupakan upaya mencoreng dunia pendidikan dan gerakan sosial yang dilakukan lembagalembaga independen untuk menghapus praktek KKN. "Kami sangat mengetahui karakter Ketua LSM RCW, A Nasution yang memiliki visi jelas untuk menjalankan fungsi sosial kontrol lembaga, dan kami yakin beliau sangat profesional dalam menyikapi setiap masalah yang sedang di

advokasi," ujar Gurdiman pada Jumat pekan lalu.

Menurutnya, advokasi yang dilakukan LSM RCW terhadap salah satu SKPD tentang temuan dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran bersumber dari APBD 2010 yang sudah mendapat klarifikasi dari Aslamiyah selaku Kabiddas Diknas serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang berbeda, Kadis Pendidikan Palas Ali Irfan Hasibuan menjelaskan, sangat kecewa terhadap oknum-oknum yang telah berupaya mencoreng institusi yang dipimpinnya dan meminta masyarakat tidak terpancing dalam menyikapi informasi yang dikembangkan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

"Saya sudah mendengar informasi tentang konfirmasi yang dilakukan Ketua LSM RCW kepada salah satu Kabid di instansi ini terkait data tembusan email copy ke lembaga tersebut tentang penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2010. Sudah dijawab Kabid yang bersangkutan dengan jelas dan masalah itu sudah selesai dan dipahami masing-masing pihak," tegasnya. (GARI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ingati Zega, Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Serah Purba (Sergai); Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ahmad Gozali (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

KORUPSI

LIPSUS

Belum Berkualitas dan Kuantitas

Masyarakat Kota Medan tak terima jika perusahaan air ini kembali mendapat dana penyertaan modal. Pasalnya, selain kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi yang terus-terusan mengecewakan masyarakat, anggaran tahun 2012 sebesar Rp 200 miliar tersebut digunakan hanya untuk membangun reservoir dan menyambung pipa saluran air yang bukan program kerja PDAM Tirtanadi.

TANPA perencanaan kerja yang jelas namun berjudul untuk meningkatkan produksi dan kualitas, program ini cenderung terindikasi sebagai lahan bisnis pribadi atau kepentingan yang menuju terciptanya celah tindak pidana korupsi.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2009 yang menjadi landasan hukum PDAM Tirtanadi untuk meminta anggaran harus dicabut, dan Pemprovsu, DPRD Sumut seharusnya menolak penyertaan modal ini bukan malah diam saja.

Banyak kepentingan masyarakat ain yang lebih mendesak untuk dilaksanakan dengan anggaran tersebut ketimbang menghamburkannya untuk perusahaan yang tak pernah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini.

Sebelummnya, massa yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Kota Medan melakukan aksi demo di kantor gubernur menolak rencana Pemprovsu yang akan memberikan penyertaan modal kepada

PDAM Tirtanadi.

"Penambahan modal ini berpotensi menimbulkan tindakan korupsi. Anggaran tersebut akan lebih bermanfaat dan dinikmati masyarakat jika diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan hal lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat," tegas Koordinator Aksi Fadli Hamsi.

Massa meminta agar dilakukan audit mendalam terhadap kinerja PDAM Tirtanadi secara transparan.

Massa menuding, PDAM saat ini seperti perusahaan bisnis yang mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

"Harusnya Pemprovsu mempertimbangkan seluruh aspek terkait penyertaan modal itu. Sayangnya, Pemprovsu terkesan mengalirkan dana saja ke perusahaan yang tak mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dan mendapat persetujuan wakil rakyat," lanjutnya.

Ketua Komisi C Marasal Hutasoit membenarkan

penyertaan modal tersebut sudah disetujui DPRD Sumut dan Pemprovsu. Modal itu diperuntukan penyediaan pasokan air sampai tahun 2015, Tirtanadi akan menyediakan pasokan air 800 liter per detiknya.

Menurutnya, dalam 1 liter air hanya untuk 70 konsumen. Jadi kalikan saja jumlah pasokan air dengan jumlah konsumen yang ada di Kota Medan ini. “Apa cukup pasokan air yang hanya 800 liter per detik untuk penduduk Kota Medan yang mencapai belasan juta jiwa,” ujarnya. (VIN, FER)

Rentan Tipikor

Sesuai Perda Dikomplain Masyarakat KABAG Humas PDAM Tirtanadi Jumirin SE AK M menyambut baik penyertaan modal yang dilakukan Pemprovsu. Menurutnya, penyertaan modal sudah sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2009 tentang PDAM Tirtanadi dan dikuatkan dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007. “Penyertaan modal itu diatur Perda, kami hanya mengikuti Perda itulah,” katanya.

Isi Perda tersebutlah yang menjadi landasan hukum Pemprovsu mengucurkan dana kepada PDAM Tirtanadi sebesar Rp 400 miliar. Tertera di Bab III Pasal 3 yang sudah disahkan oleh anggota dewan dan Pemprovsu. “Sudah amanah sesuai Perda, dimana peraturan yang dibuat pemerintah. PDAM Tirtanadi hanya pelaksana peraturan pemerintah itu,” kata Jumirin.

Lanjutnya, saat ini pengalian sumur yang dilakukan Tirtanadi sudah selesai dua sumur. Semetara delapan sumur lagi masih dalam pengerjaan. Dan rencananya akan dibangun sepuluh semur lagi. Pengerjaan sumur tersebut Tirtanadi juga mendapat bantuan dana dari Pemko Medan.

Penyertaan modal merupakan modal dasar yang memenuhi akumulasi dan saat ini Tirtanadi baru menerima Rp 126 miliar dari Rp 400 miliar yang sudah dianggarkan. Rp 400 miliar itu untuk modal infentasi dalam penambahan debit air dan untuk menambah produksi, istalansi pengolahan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Nomor 690, sejak tahun 2010 sampai saat ini Tirtanadi tidak lagi membayar PAD. Karena isi dari surat edaran itu, jika pelayanan Tirtanadi belum mencapai 80 persen maka Tirtanadi tidak dikenakan PAD yang disetorkan ke Pemprovsu. Saat ini pelayanan Tirtanadi masih 78 persen. Tetapi pada tahun 2002 sampai 2009 Tirtanadi

PAKAI SUMUR SAJA ERWIN Asmadi, salah satu warga Perumnas Mandala mengaku sejak menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dirinya dan keluarganya tidak pernah mengeluh dengan pelayanan yang diberikan perusahaan BUMN itu. “Sejak saya menjadi pelangan PDAM Tirtanadi sampai saat ini air dirumah saya lancar dan tidak ada keluhan apa-apa,” ujarnya.

Erwin mengaku saat air mati, tiga hari sebelum Tirtanadi melakukan pemberitahuan di media masa. Sehingga kami masyarakat tahu akan ada perbaikan yang mengakibatkan air tidak hidup.

Sementara ditempat terpisah, Sidik

masih membayar PAD ke Pemprovsu. PAD tersebut merupakan hasil audit kinerja BPKP. Jumirin mengaku pihaknya merugi dalam tarif air. Karena dalam 1 liter per detik biaya yang dikeluarkan kurang lebih Rp 100 juta.

Dengan adanya penyertaan modal direncanakan menambah pasokan air dalam 1 hari 500 liter per detik dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 50 miliar.

Saat disinggung tentang minimnya pelayanan yang diberikan PDAM Tirtanadi.

Jumirin mengakui hal ini terjadi karena tarif air yang rendah sementara biaya air lebih besar. Sumut merupakan tarif nomor dua terendah di Indonesia.

Sementara Permendagri Nomor 23 tahun 2006 mengatakan bahwa dua tahun sekali tarif air wajib naik. Sejak tahun 2006 Tirtanadi tidak pernah menaiki tarif air.

“Bagaimana kita tidak rugi sementara lebih mahal harga air dari pada harga jualnya,” ujar Jumirin.

Menurut dia, penyertaan modal dapat menopang kerugian tersebut dan biaya pemasangan baru dapat

mengaku geram dengan pelayanan yang diberikan PDAM Tirtanadi. Pasalnya, air yang ada di kantor tempat Sidik bekerja sangat tidak layak untuk dijadikan air minum. Itu disebabkan karena air yang keluar dari kran berwarna keruh dan berbau. Tidak hanya itu, terkadang terdapat lumut dan pasir di dalamnya.

Tirtanadi seakan m e l e n g k a p i kekesalan yang dirasakan Sidik dan teman-teman kantornya dengan mematikan air disaat mereka asyik beraktifitas. “Mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam air di kantor kami mati. Kami harus mengunakan

DIREKTOR Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wadji SH mengatakan saat ini pihaknya fokus kepada pendekatan kebijakan yang dilakukan PDAM Tirtanadi. Harus dipahami Tirtanadi soal utang bank dunia yang dilakukannya. Soal sumber mata air dan soal tarif yang masih di debatkan saat ini. Menurutnya, soal utang, kesulitan sumber mata air dan tarif seharusnya tidak mengganggu kinerja PDAM Tirtanadi secara umum.

Pelayanan yang diberikan haruslah berkuantitas dan berkualitas. Sementara saat ini untuk mendapatkan air bersih sangat terbatas dan rendah. “Karena 30 persen pelanggan belum mendapatkan pelayanan PDAM Tirtanadi yang berkuantitas dan berkualitas,” jelasnya.

Menurut Farid dalam konteks dana yang diberikan Pemprovsu kepada Tirtanadi harus dilihat manfaatnya. Harusnya dengan adanya penyertaan modal dapat digunakan sebagai suntikan dana segar. Tidak hanya itu, keuangan manajemen perusahaan dan pelayanan publik harus sehat dan Pemprovsu sebagai pemegang modal harus ikut mendorong dengan cara mengurangi kepentingan-kepentingan politik dan transaksi politik yang mendukung lancarnya tindak pidana korupsi.

Untuk itu, Pemprovsu harus punya konsepsi untuk melakukan pengawasan dari atas ke bawah.

Artinya semua kelompok harus mengawasi semua pengeluaran yang dilakukan PDAM Tirtanadi terkait dana penyertaan modal. Farid menjelaskan, porsi untuk menjadi lebih sehat bukan hanya tugas manajemen perusahaan atau pemerintah tetapi juga DPRD Sumut dan masyarakat.

Konsumen bisa melaporkan keluhan-keluhan selama mengunakan pelayanan PDAM. Untuk menguji itu, Tirtanadi harus menyediakan media komplain. Ini untuk benar-benar mencari sebayakbanyaknya keluhan yang disampaikan konsumen.

“Jangan hanya ada call center saja yang hanya menampung pengaduan-pengadunan yang tidak pernah dilayani. Tetapi juga harus ada media komplain untuk konsumen menyuarakan komentarnya selama menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi,” ujarnya.

Sementara tugas dewan harus memastikan ada konsekuensi dan kolerasi positif dalam pengucuran dana itu dengan meminta PDAM memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Konsumen akan menerima pelayanan dengan baik jika dewan bisa menjadi mediator antara konsumen dengan Tirtanadi.

Dengan dana yang cukup besar, dekan fakultas hukum UMSU ini mengharapkan Pemprovsu dan DPRD Sumut harus bisa mengawasi dan mengarahkan Tirtanadi untuk siknifikasi kuantitas dan kualitas pelayanan.(VIN)

menjadi pemasukan modal.

Tirtanadi juga belum murni bisnis orientit tetapi masih kepada ariental arientit.

“Tidak berimbangnya harga air dengan tarif air merupakan salah satu penyebab pelayanan Tirtanadi buruk.”

Saat ini pihaknya sedang membangun 10 sumur yang dikerjakan mulai tahun 2011 sampai saat ini belum selesai.

Seperti pengerjaan sumur di Jalan Kalpataru ditargetkan akhir bulan November 2011 selesai tapi nyatanya sampai saat ini belum juga rampung.

Saat ditanya kenapa pengerjaan sumur tersebut belum juga selesai. Jumirin mengaku warga sekitar lokasi pengalian sumur menentang dilakukannya pengalian di tempat tersebut.

Sehingga proses pengalian sumur itu tertunda cukup lama.

pompa air untuk menarik air. Setelah jam 8 malam air deras, kami sudah selesai beraktifitas dan tidak memerlukan air lagi,” jelasnya.

Sidik mengaku, Tirtanadi sangat merugikan masyarakat karena pelayanan yang sangat buruk. Masyarakat harus mengunakan pompa air agar air bisa jalan dan ini menambah biaya. Tidak itu saja, walaupun air sering tidak berfungsi tapi tagihan tetap wajib dibayar. Kalau telat saja membayar langsung dapat surat peringatan pemutusan. Dan parahnya air yang keluar selalu jorok dan berlumpur. “Gara-gara kondisi air yang jorok, bak mandi di kantor saya wajib dua kali seminggu dicuci,” kesalnya.

Dengan kinerja PDAM Tirtanadi yang sangat buruk, Sidik menyarankan PDAM Tirtanadi itu ditutup saja. “Biar masyarakat mengunakan sumur saja,” sa-

Sementara pengakuan dari pengawas lapangan yang tidak mau disebutkan namanya mengaku terhambatnya penyelesaian proyek pengalian sumur di Jalan Kalpataru karena material yang dibutuhkan seperti pipa proses pemasokannya cukup lama oleh pihak PDAM Tirtanadi.

Lelaki berbadan gempal itu mengaku dalam proses pengalian sumur pihaknya tidak menemui masalah dengan warga setempat.

Artinya, warga setempat tidak ada yang keberatan proses pegalian sumur tersebut dilakukan di lokasi tersebut.

Indikasi adanya pembohongan publik dilakukan PDAM Tirtanadi.

Alasan keterlambatan proses penyelesaian sumur yang diberikan Jumirin tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. (VIN, FER)

rannya. (VIN)

TAK LAYAK KONSUMSI DRA IVAN Elisabeth Purba M Kes mengatakan air yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada konsumen sangat tidak layak. Ini dapat kita lihat dari warna air yang sering keruh dan beraroma tidak sedap serta sering terdapat pasir.

Terus terang masyarakat banyak yang mengeluh airnya tidak bersih. Belum lagi airnya mengecil. Mungkin PDAM Tirtanadi memerlukan waktu, dana dan pikiran untuk menyelesaikan masalah ini dengan masyarakat.

Direktur STIKES Sari Mutiara ini bilang jika air yang diberikan Tirtanadi

PRAKTISI hukum Mahmud Irsad Lubis SH mengatakan dalam kajian administrasi, negara sebagai pelayan masyarakat harus mampu melayani masyarakat. Ada proses-proses yang harus disinergi oleh pemerintah. Dana-dana penyertaan modal yang masuk ke kas PDAM Tirtanadi sangat rentan dengan tindak pidana korupsi. Akibatnya pelayanan tidak maksimal dan masyarakat yang dirugikan.

Mahmud bilang, PDAM Tirtanadi belum memberikan pelayanan yang baik dan maksimal.

Karena konsumen masih minum air yang tidak sehat, masih minum air yang penuh pasir.

Menyikapi sikap PDAM Tirtanadi yang terkesan membohongi publik. Menurut Mahmud, jangan tender pengalian sumur itu menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Dengan waktu tender yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu menandakan pengalian sumur sangat perpotensi korupsi. Untuk itu, pihak kejaksaan harus turun melakukan penyelidikan karena proyek tidak sesuai dengan tender.

Penyertaan modal harus benar-benar dipikirkan.

Kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat memerlukan itu maka penyertaan modal sah-sah saja. Dan sebaliknya jika tidak dibutuhkan dan tidak untuk masyarakat maka hal itu tidak layak dilakukan.

Pemerintah harus memikirkan hal-hal yang sensitif, harus lebih peka kepada kepentingan masyarakat. Kalau dari segi masyarakat dana yang begitu besar tidak layak untuk diberikan kepada PDAM Tirtanadi. “Tetapi jika untuk memperbaiki fungsi jangan menyakiti hati nurani rakyat,” tegasnya.

Mahmud mengharapkan kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dalam penyertaan modal tersebut. Jangan dengan adanya penyertaan modal kepentingan masyarakat dikorbankan. “Dan jika PDAM Tirtanadi mengaku rugi maka lebih baik PDAM Tirtanadi diswastakan saja."(VIN)

KATA MEREKA

layak untuk dikonsumsi maka tidak mungkin depot air isi ulang marak beredar. Itu apa sebabnya? Ini tidak terlepas dari air yang tidak layak yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada konsumen.

Wanita aktif ini mempertanyakan apa fungsi dan kepanjangan dari PDAM itu apa? Menurutnya kepanjangan dari PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum yang layak untuk dikonsumsi. “Sementara saat ini yang terjadi apa?,” tanyanya. Saat ini tidak ada lagi air bersih yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada konsumen karena air yang

keluar tidak layak untuk dikonsumsi. Itu artinya fungsi PDAM Tirtanadi tidak berjalan sebagai perusahaan daerah air minum.

Ibu tiga anak ini menyarankan agar kepanjangan dari PDAM itu diganti saja.

Karena sudah tidak sesuai dengan fungsi dan kualitasnya. “Atau diganti saja namanya menjadi perusahaan daerah air mandi bukan air minum lagi,” ujarnya sembari tertawa kecil.

Untuk penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu, Ivan mengharapkan ada kebijakan Pemprovsu mengawasi dan menyarankan dengan baik Tirtanadi agar modal digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak. “Karena Pemprovsu sebagai pemerintah harus mendengar suara rakyat dan Tirtanadi harus bisa mengunakan modal itu dengan baik dalam melayani masyarakat,” harapnya. (VER)

KPK POS

6

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

N A D JAMBI RIAU SUMUT

POLITIK

Organisasi Wanita Diharapkan Berperan Aktif

Februari, RSIA Akan Dioperasikan SUBULUSSALAM–Plh. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam Dr.Asman Tinambunan mengatakan kepada wartawan koran ini, Rabu (18/1) di ruang kerjanya, Februari RSIA akan dioperasikan. ”Hampir seluruh fasilitas telah rampung,” terangnya.

Asman jugu membantah tudingan yang menyebutkan ada alokasi annggaran untuk dana operasional sebesar Rp.400 juta pada P-APBK 2011 lalu. Tudingan itu disampaikan Ketua komisi B Netap Ginting di beberapa media, namun dana tersebut biaya kegiatan untuk menunjang pengoperasian RSIA pada 2012 ini.

Apalagi tentang pengakuan Netap ginting, seluruh fasilitas telah siap dioperasikan. Menurut Asman masih banyak kekurangan, seperti pembangunan ruang ICU dan serbaguna. ”Beginilah situasi RSIA ini,” terangnya.

Karena itu Asman sangat menyanyangkan tudingan DPRK yang tidak berdasarkan fakta. Ia berharap dalam mengkritisi harus berdasarkan data akurat apalagi seorang wakil rakyat.

Menurutnya, dana untuk kebutuhan operasional RSIA sudah diplotkan pada APBK 2012 senilai Rp3,4 miliar lebih. Dana tersebut merupakan akumulasi ber-

Bangunan ruangan ICU sedang dalam tahap pengerjaan, sebelumnya dilaporkan salah seorang anggota DPR bahwa pembangunan dan perlengkapan RSIA telah rampung. bagai pembiayaan dan kebutuhan termasuk membayar gaji tujuh dokter spesialis.

Pernyataan yang paling aneh dari Netap, kalau tidak mampu mundur aja dari Dir RSIA, karena masih ada yang bisa menggantinya. Kan kurang baik bahasa seperti itu disampaikan seorang anggota dewan yang terhormat.

Apalagi lanjut Asman, ia menerima jabatan Direktur RSIA semata-mata mengikuti perintah atasan. Sebab ia tidak pernah meminta jabatan tersebut. ”Sebagai Direktur, saya tidak mendapatkan tunjangan atau intensif atas jabatan tersebut,” ungkapnya.

Walikota Subulussalam Merah

sakti SH telah menekankan agar Februari dapat dioperasikan agar harapan masyarakat terwujud. Insya Allah februari telah kita sediakan empat Dr spesialis dan perlengkapan lainnya.

Ketua LSM berkah Syahril T sangat menyayangkan sikap Netap Ginting yang membuat pernyataan tidak sesuai fakta di

lapangan. Sebab statemen itu telah merugikan pihak RSIA. Syahril yang juga ketua DPD PAN Subulussalam ini mengharapkan semua pihak, terutama para wakil rakyat jangan membingungkan rakyat.

Dalam menyampaikan statemen harus sesuai fakta dengan data.

(KAR)

Saatnya Aktualisasikan 10 Program PKK

Tertibkan Dum Truk Melebihi Tonase PANYABUNGAN - Jalan Lintas Pantai barat yang selalu dilalui kenderaan melebihi Tonase segera ditertibkan. Selama ini kekuatan jalan tonase delapan ton, namun dilalui Dum truk kelebihan Tonase, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

Demikian disampaikan Kadis Perhubungan Mandailing Natal, Harlan Batubara pada wartawan, Rabu kemarin.

Penertiban ini merupakan desakan masyarakat pantai barat juga berdasarkan hasil rapat Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Polda Sumut, Polres Mandailing Natal, Bupati Madina serta Dinas Perhubungan Madina.

Sesuai hasil rapat mulai Januari Februari 2012 akan dilakukan sosialisasi, dengan membuat sejumlah spanduk dan membagikan brosur serta pemasangan rambu.

Setelah itu Maret dilakukan Penindakan tanpa sanksi, namun setelah itu tidak akan keringanan. ”Bila masih melebihi tonase pasti ditindak,” kata Harlan.

Lebih lanjut Harlan menyebutkan, persoalan jalan lintas pantai barat selalu dikeluhkan masyarakat. Namun kita dari Dinas Perhubungan Madina tidak dapat memberikan tindakan karena di luar dari wewenang.

Sopir angkutan umum yang konfirmasi terkait akan ditertibkanya dum truk yang melwati lintas pantai barat mengatakan harusnya penertiban jangan diperlambat. Jika bisa setelah rapat di provinsi lansung dilakukan penindakan.

Hal yang sama di sampaikan Asroi Warga Kec. Batang Natal. Ia mengatakan, setiap dum truk melewati jalan lintas pantai barat, kita yang tinggal di pinggiran jalan merasakan getaran kuat dari Kenderaan tersebut. ”Saya sangat setuju dilakukanya penertiban kenderaan melebihi tonase yang mempercepat rusaknya jalan,”kata Asroi.(TH)

RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengajak seluruh kader, pengurus dan anggota tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) mengaktualisasikan kegiatan 10 program pokok PKK. “Saatnya kita aktualisasikan 10 Program Pokok PKK,” ajak Tigor ketika membuka pembekalan pengelola program, di aula kantor PKK Labuhanbatu, jalan WR Supratman – Rantauprapat, Rabu (25/1).

Acara yang diawali penandatanganan prasasti pemakaian gedung PKK ini dihadiri Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Ketua TP PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Ahmad Muflih SH, Kadis Kesehatan dr H Alwi Mujahit Hasibuan MKes, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Helli Fenida SKM MKes dan Kaban Kesbang Linmas Hasnul Bahri S Sos. Tigor menambahkan, salah satu program pokok PKK adalah kesehatan. Oleh sebab itu, kader PKK harus dapat menjalankan program ini di pedesaan dengan melaksanakan pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Kegiatan posyandu sangat tergantung kader posyandu.

Keberadaan kader di dibutuh-

Kadis Pertanian Madina Tinjau Jeruk Keprok Maga

ARAHAN - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD didampingi Wakil Bupati Suhari Pane SIP (kiri) dan Ketua TP PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT ketika memberikan arahan pada kegiatan pembekalan terhadap PKK, Rabu (25/1-12). kan sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar.

Kader merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang merupakan perpanjangantangan Puskesmas.

Tigor meminta Camat, Kepala Desa dan Lurah dapat mengembangkan kegiatan Posyandu di wilayahnya masingmasing. “Mari kita gerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegaiatan Posyandu

ini,” kata Tigor.

Ketua TP PKK Hj Fitra Laila TP Siregar mengatakan, program kerja TP PKK Labuhanbatu 2012-2013 memprioritaskan pembinaan dua desa/ kelurahan per kecamatan. Tentu tidak kami laksanakan sendiri, jelas Fitra Laila, tanpa dukungan dewan penyantun.

Ketua panitia penyelenggara pembekalan Ny Hj Khairani Ali Usman Harahap dalam laporannya mengatakan,

tujuan program ini untuk menyatukan gerak langkah sebagai mitra kerja antara TP PKK dan pemerintah di semua tingkat.

Peserta pembekalan, adalah ketua dan sekretaris TP PKK kecamatan, kepala desa, ketua DPD, ketua LKMD, ketua dan sekretatrs TP PKK desa/kelurahan dan para ketua Pokja serta Kader Posyandu berjumlah 180 orang.

(ATR)

Dana HPN Adalah Hibah, PWI Tak Punya Modal JAMBI - Hari Pers Nasional yang akan diadakan di Provinsi Jambi pada 9 Febuari 2012 mulai nampak diantara para rekan jurnalis di Provinsi Jambi mulai buka suara.

Menurut Hendri Dunant salah satu wartawan media harian di Jambi mengatakan acara HPN merupakan simbol

untuk menghabiskan dana yang entah dari sumbernya.

Para anggota dari PWI terkait HPN jarang ikut rapat.

Kesimpulannya, hanya bersifat memperingati hari jadi PWI, bukannya merangkul para jurnalis yang ada di Provinsi Jambi maupun seluruh nusantara.

Sementara bagi Pemerintah Provinsi Jambi, peringatan HPN ini merupakan momen untuk memperkenalkan program Samisake, visi dan misi Jambi Emas, serta menyediakan sarana dan prasana.

Paling ironis, PWI tidak mempunyai modal untuk menyelenggarakan HPN, hanya

SUNGAI PENUH - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sungai Penuh periode 2011-2016, Selasa (17/1) secara resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilaksanakan Walikota Sungai Penuh diwakili Wakil Walikota Ardinal Salim SE, di kantor Walikota Sungai Penuh. Hadir pada acara itu unsur Muspida serta para pejabat di lingkup Pemko Sungai Penuh.

Dalam sambutannya Wakil Walikota meminta agar GOW lebih berperan aktif dalam mencermati, mengidentifikasi dan ikut memecahkan berbagai masalah yang dihadapi kaum perempuan di Kota Sungai Penuh khususnya, dan Provinsi Jambi umumnya.

GOW juga diharapkan berperan dalam upaya penyelesaian masalah kesenjangan laki-laki dan perempuan. "Yang tak kalah pentingnya, GOW harus bisa membangun kerjasama dan sinergi dengan jajaran pemerintah, TP PKK, dunia usaha/swasta dan semua pihak terkait dalam menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan kedepan dalam upaya pemberdayaan perempuan," papar Wakil Walikota, Ardinal Salim.

Dengan demikian, peran serta perempuan secara aktif dalam segala aktifitas pembangunan lebih optimal. Serta memberikan sumbangsih yang sebesar-besarnya, baik terhadap keluarga, masyarakat, maupun kepada bangsa dan negara.

Selain itu, kata Wakil Walikota, diperlukan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibidang politik, terutama menyiapkan kepemimpinan perempuan baik dalam birokrasi dan organisasi.

Sebagai ketua umum GOW Kota Sungai Penuh, Drg Vina Ardinal, Sekretaris Umum Yunike Bustami dan bendahara umum Yuliza Elvianti Musa.(DONI)

meminta bantuan para donatur. Kemudian terkait sekolah jurnalistik, PWI terkesan hanya mementingkan organisasinya sendiri, dan enggan mengajak organisasi kewartawan yang lain. Bahkan wartawan di Jambi tidak dirangkul untuk memperdalami ilmu kewartawanan.(INRO)

PANYABUNGAN–Pemkab Madina melalui Dinas Pertanian menanam ribuan batang jeruk keprok maga diatas 50 Ha Desa Huta Tinggi-Huta Namale Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal Natal (Madina) setelah puluhan tahun menghilang akibat dari serangan virus CVPD. Jeruk Keprok Maga harum wanginya dan manis rasanya menjadi buah unggulan Nasional sesuai keputusan Menteri Pertanian Tahun 2003, kini hanya tinggal nama. Di sejumlah pasar dan pemukiman yang jadi produsen jeruk tersebut sudah punah dan tinggal sejarah. ”Melihat kondisi alam saat ini sudah mulai aman dari virus CVPD, kita kembali mengembangkan jeruk tersebut,” Kata Kadis Pertanian Madina, Taufik Zulhendra Ritonga didampingi Sekretarisnya Jhon Amriadi di Huta Tinggi belum lama ini, saat meninjau lahan warga di Desa Huta Namale Kec Puncak Sorik Marapi.

Dikatakannya, Jeruk Keprok Maga ini pernah menjadi sebuah penghasilan warga kecamatan Puncak Sorik Merapi puluhan tahun lalu, karena dari hasil tersebut banyak anak-anak mereka yang pendidikannya sampai keperguruan tinggi bahkan dari hasil penen jeruk keprok maga tersebut kecamatan Puncak Sorik Merapi menjadi salah satu daerah penyumbang calon jemaah haji setiap tahun dimasa jayanya jeruk keprok.

Kata Taufik, dari sejarah dan wilayah Desa Huta Tinggi dan Huta Namale tempat berbuahnya jeruk keprok normal barada 700 meter diatas permukaan laut. ini harus dikembangkan kembali agar tidak sampai hilang karena prospeknya luar biasa dan dapat meningkatkan taraf kehidupan warga.

Kita berharap, program pemerintah ini dapat dikembangkan oleh dua kelompok tani yang ada di dua desa tersebut setelah merasakan manisnya pendapatan jeruk keprok dimasa jayanya pada tahun 1980-an.

Darmin Pulungan salah seorang anggota kelompok tani Jeruk Keprok Maga mengatakan, kerinduan menikmati kembali rasa dan hasil buah asli daerah bisa cepat tercapai.(TH)

Putusan MK: Pemungutan Suara Paling Lambat 9 April MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara pemilukada Aceh dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dapat menyesuaikan tahapan pemilukada Aceh sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan. Perundangundangan yang berlaku.

Demikian bunyi amar putusan MK dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan Menteri Dalam Negeri dengan termohon KPU dan KIP Aceh, yang

dibacakan Ketua Majelis Hakim Mahfud MD didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (27/1).

Putusan tersebut menguatkan putusan sela yang diterbitkan MK pada 16 Januari silam, yang memerintah KIP Aceh untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah dalam pemilukada Aceh.

MK menilai adanya kendala teknis dan hukum apabila pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 16 Februari 2012.

Kesulitan teknis tersebut

sebelumnya disampaikan panjang lebar oleh Waklil Ketua KIP Ilham Syahputra.

"KIP tidak cukup waktu melaksanakan verifikasi dan hal-hal teknis lainnya kalau tetap dilaksanakan 16 Februari," kata Ilham Syahputra.

Karenanya Ilham merasa lega saat MK mempertimbangkan usulan KIP yuang memberi kelonggaran waktu sampai April untuk melaksanakan pemungutan suara.

"Saya kira kami sudah punya cukup waktu dengan adanya putusan MK ini," kata Ilham Syahputra yang

hadir di MK bersama komisioner KIP Lainnya, Robby Syaputra, Yerwin Adidarma, Akmal Abzal, didampingi kuasa hukum KIP Imran Mahfudi,SH. Dirjen Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan menyambut positif putusan MK tersebut, meski MK tidak mengabulkan permohonan Kemendsagri untuk diberi kewenangan menunda prmilukada Aceh..

"Meski legal standing kita ditolak, tapi putusan itu mengabulkan sebagian permohonan kita dan diharapkan memberi

dampak positif bagi Aceh," katanya.

Menjawab pertanyaan apakah putusan MK itu akan memberi jaminan keamanan, Djohermansyah mengatakan, faktanya, saat MK mengeluarkan putusan sela membuka kembali pendaftaran calon disambut baik oleh masyarakat.

"Kita tentu keadaan aman dan damai ini terus berlanjut," kata Djohermansyah.

Kuasa hukum Irwandi Yusuf, Sayuti Abubakar menilai seharusnya MK tidak perlu lagi

mempertimbangkan hal-hal lain, apalagi menyangkut pelaksanaan tahapan pemilukada, yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu Mendagri meminta kewenangan melakukan penundaan pemilukada.

"Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, seharusnya hal-hal lain tidak boleh dipertimbangkan apalagi hal menyangkut pelaksanaan pemilukada," kata Sayuti.

Sidang lanjutan pemilukada Aceh awalnya dibuka pukul 08.30 WIB dengan

agenda mendengarkan pandangan KIP Aceh dan kuasa hukum Irwandi Yusuf.

Sidang lalu diskor selama 2 jam 20 menit.

Sesaat setelah sidang kembali dibuka Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, langsung menyatakan MK akan langsung mengeluarkan putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Mahfud MD, Hamdan Zoelva dan Akil Mochtar.

Pembacaan putusan berlangsung sekitar 15 menit. Ini merupakan sidang yang ke tiga dan termasuk yang cukup cepat.(SER)

KPK POS

7

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

POLITIK

Bupati: PNS Abdi Negara bukan Jabatan Politik

Disdik Nisel Rekrut GBD NIAS SELATAN–Pemkab Nias Selatan (Nisel) membuka lowongan perekrutan tenaga Guru Bantu Daerah (GBD), khususnya tenaga pengajar di SMA dan SMK yang ada di Nisel..

Perekrutan dilakukan melalui Dinas Pendidikan Nisel ditangani langsung Kabid Dikmenti, Hayudin Zamili S.Pd, dan Kabid Dikdas, Philianus Telaumbanua, S.Pd. ”Pendaftaran dimulai 20 Januari dan berakhir 20 Februari 2012,” ungkap Kabid PPTK Disdik Firman Telaumbanua S.Pd kepada wartawaan di kantornya Jln Balaho, baru-baru ini.

Perekrutan GBD sambung, Firman bertujuan untuk peningkatan mutu dan kwalitas pendidikan, kemudian mensukseskan program pembebasan biaya pendidikan yang saat ini sedang berlangsung.

Kuota yang dibutuhkan hanya 800 orang, Persaratannya, harus memiliki izajah S1. Ini bertujuan agar tidak ada lagi GBD yang berpendidikan SMA atau sederajat sebagai tenaga pengajar di SMA dan SMK. Selanjutnya yang melakukan testing adalah perguruan tinggi dari luar. ”Saat ini ibu Kadis Pendidikan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA, didampngi Kabid Dikmenti dan Kabid Dikdas sedang mencari perguruan tinggi yang bisa bekerjasama dengan Disdik Nisel di Medan,” papar Firman.

Pantauan KPKPos di kantor Disdik Nisel, tampak dipadati ribuan para pendaftar calon GBD, hingga terjadi desak – desakan untuk memperoleh informasi dari petugas.

Membludaknya calon GBD tersebut, menurut Ketua Pengurus Haria GM Nisel Sadar Halawa, dikhwatirkan menjadi ajang kepentingan sekelompok orang.

Seperti seleksi yang pernah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap mahasiswa biaya baerah ke Perguruan Tinggi luar daerah yakni, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta dan Perguruan Methodist Medan. ”Terindikasi hanya dinikmati segelintir orang yang memiliki koneksi dengan oknum pejabat,”beber Sadar. ”Kita berharap agar tidak terjadi lagi sambung Sadar, agar program yang dirancang pimpinan daerah tidak menjadi alat bagi sekelompok orang untuk mencari kesempatan memperkaya diri,” harapnya.(AM)

Bahas Ranperda, DPRD Bentuk Tim Pansus BATUBARA – Guna membahas enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif, DPRD Batubara membentuk tiga tim panitia khusus (Pansus).

Pembentukan pansus melalui rapat paripurna di gedung DPRD BatubaraLima Puluh, dipimpin ketua DPRD Selamat Arifin M.Si. Juga dihadiri anggota DPRD, Sekretaris Daerah T.Erwin SE, Muspida, serta pejabat di jajaran Pemkab Batubara dan Camat se-Batubara.

Wakil ketua DPRD Batubara Drs Suwarsono mengumumkan nama-nama tim pansus. Pansus A membahas tentang pemekaran kecamatan dan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dipimpin ketua Al-Asyari Msi, Sekretaris Rizky Aryetta SST, anggota Nafiar MSi, Aminudin, H.sutan Sitompul,Ahmad Muhktas, Usman, Benipius Sianturi S.Kom, Syahrianto Damanik, Hamonangan Simatupang Amd. Pansus B membahas alih fungsi lahan, zona tangkap dan pengelolaan air tanah.

Dipimpin Suharto BA, wakil Buyung dan anggota Ahmad Badri, Mora Muda Harahap, H.Darius SH.MH, Efendi Tanjung, Gomal Rajaguguk ST, Panahatan Pandiangan, Sahlan SH, Ir Edy Nor, H. Nurzannah.

Pansus C membahas pembentukan rumah sakit umum Batubara dipimpin ketua Suryono ST, wakil ketua Paijan MS, Ir Kristian Manurung, H.Sabarudin Lc, Poltak Saragih SH, H.Dazanul Fadli SH, Drs Syahroni, Ahmad Darwin ST, Suryadi.

Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi menegaskan agar tim pansus bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat Batubara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berjaya.(SAH)

SUMUT

PALAS–Bupati Padang Lawas (Palas) melantik tiga pejabat setingkat eselon II dilingkungan Pemkab Palas. Pelantikan itu dilaksanakan belum lama ini dikantor Bupati. Pelantikan dihadiri seluruh SKPD, Muspida dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, bupati mengingatkan PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan serta terus proaktif mendukung pembangunan daerah yang saat ini bergerak dinamis.

Basyrah mengingatkan seluruh PNS terhadap Tugas Pokok dan fungsinya sebagai abdi negara. “PNS adalah abdi negara dan bukan jabatan politik. Saya minta jangan ikut-ikutan dalam berpolitik, teruslah berkreatif

LANTIK–Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis sedang melantik pejabat eselon II/b Drs. Ramal Guspati Pasaribu, Ir. Ulil Fadil Nasution, MM dan Sahmardan Pulungan, SE di ruang lobi Kantor Bupati Kab. Palas. dan meningkatkan kinerja di lingkungan masing-masing. Saat ini kita sedang berpacu pem-

bangunan mengejar ketertinggalan dari daerah lain,”tegas Basyrah.

Selanjutnya Bupati berpesan kepada PNS yang berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan.

Bersama Dalam Kemajemukan Modal Kuat Membangun STABAT - Semangat kebersamaan menuju kejayaan sebagaimana motto daerah Bersatu Sekata Berpadu Berjaya, telah ditunjukkan dan dikuatkan melalui momentum Peringatan Hari Jadi Langkat ke 262 tahun ini.

Oleh karenanya suasana hubungan harmonis ini diharapkan terus terjaga dan terpelihara. ”Kita patut bersyukur, karena mampu bersatu dalam kemajemukan,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menutup Malam Pagelaran Budaya Etnis dan Pameran Hari Jadi Langkat di Open Stage Alun –alun T. Amir Hamzah Stabat, Jum’at (20/1) lalu. Ditambahkannya kebersamaan dalam kemajemukan merupakan landasan modal yang kuat untuk membangun.

Kepada seluruh pengetua Adat, Bupati melalui Sekda Surya Djahisa menyampaikan penghormatan mendalam dan terima kasih karena mampu berswadaya menam-

Ahmad Basri Hasibuhan:

Bubarkan Pengurus SPSI PT Socfindo Aek Pamienke

PENUTUPAN–Atraksi budaya si-singaan dari etnis Banten yang menghiasi malam penutupan Pagelaran Budaya Etnis dan Pameran Hari Jadi Langkat. pilkan pagelaran budaya.

Bupati tak lupa menyampaikan permohonan maaf kelemahan dan kesalahan dan berjanji akan menjadi bahan evaluasi. ”Kami tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan yang ada selama kegiat-

an ini berlangsung, tentu kedepan akan jadi perhatian,” kata Ngogesa.

Pada malam penutupan itu, Sekda didampingi Staf Ahli Bupati dan sejumlah Kepala SKPD didaulat menari bersama oleh setiap etnis yang tampil. ”Kami siap

mendukung kepemimpinan Pak Bupati Langkat. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” kata Sunewing Daily Ketua Persatuan Warga Banten Langkat itu didampingi para Pengetua Etnis yang hadir.

(JUL)

Pil-Kepling Di Tebing Tinggi

Dilarang Money Politic, dan Harus Siap Kalah TEBINGTINGGI - Pemilihan Kepala Lingkungan (PilKepling) Se-kota Tebingtinggi akan digelar akhir Januari 2012. Sebanyak 296 calon Kepling sudah terdaftar guna bersaing memperoleh kursi Kepling.

Dalam pengarahannya, Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuah menegaskan agar tidak melakukan politik uang (money politic).

Penengasakn itu disampaikan baru-baru ini di Balai Kartini. Acara juga dihadiri Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi.

Pil- Kepling yang digelar di lima Kecamatan Kota Tebingtinggi tersebut, 73 calon terdaftar di Kecama-

”Proaktiflah mendukung pembangunan daerah di tengahtengah tensi politik daerah yang sedang perang dingin,”katanya.

Adapun pejabat eselon II/b yang dilantik adalah Drs. Ramal Guspati Pasaribu menjadi Pj. Asisten I Bidang Pemerintahan, Ir. Ulil Fadil Nasution, MM menjadi Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi serta Sahmardan Pulungan, SE menjadi Pj. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Palas.

Acara pelantikan berlangsung lebih kurang 3 jam serta cukup sederahana dan sukses, memberikan arti dan kesan tersendiri bagi pejabat yang dilantik. Sehingga acara yang dihadiri istri masing-masing pejabat yang dilantik terlihat haru saat Bupati Basyrah Lubis mengucapkan selamat bagi pejabat yang baru dilantik.(GARI)

tan Padang Hulu, 46 di Kecamatan Padang Hilir, 31 di Kecamatan Rambutan, 70 di Kecamatan Bajenis serta sebanyak 74 di Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Pelaksanaan Pil-Kepling yang berdasarkan Peraturan Walikota No 20/2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling serta Perwa No 43/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Jabatan Badan Kesbang dan Limas Kota Tebingtinggi, Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengakui Pil-Kepling yang digelar di Kota Tebingtinggi mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat atas digelarnya secara demokrasi pengang-

katan Kepala Lingkungan (Kepling).

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan stabilitas keamanan suatu negara dan daerah adalah harga mati. Karena hal itu di atas tujuan pembangunan yang adil dan sejahtera,”ujar Umar usai diterima Presiden beberapa waktu lalu di Jakarta.

Diharapkannya, pemilihan Kepling yang digelar itu agar tidak terjadi Politik Uang karena posisi Kepling hanya sebagai juru bicara dan penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya sebagai moderator warga kepada pemerintah.

Dari 296 calon kepling, walikota menjelaskan seba-

nyak 60 lingkungan terdapat hanya satu calon tunggal, tetapi pelaksanaan tetap dilakukan dengan menggunakan dua kotak suara, satu nama calon dan satu lagi kotak suara kosong. “ Jika banyak yang memasukan kartu memilih di kotak suara kosong, maka calon kepling tunggal dinyatakan tidak terpilih,”ujar Walikota.

Sementara itu Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian SIK, juga mengingatkan calon Kepling agar tidak bermain politik uang, dan harus siap kalah. ”Janganlah melakukan kecurangan, jika ada ditemukan pihak kepolisian akan memprosesnya secara hukum,” ujar Kapolres.(RS)

AEK NATAS – Semenjak adanya perkebunan PT. Socfindo Aek Pamienke, Desa Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), kantor Seketariat SPSI di perusahaan milik Belgia itu, tidak pernah ada. Namun pengutipan uang SPSI terhadap karyawan setiap gajian besar terus berjalan.

Pengutipan sebesar Rp 10.000 pertanggungjawaban kepada karyawan tidak ada dilakukan para pengurus SPSI. Demikian juga ketika karyawan mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak perusahaan SPSI tidak pernah bertindak.

Hal ini disampaikan Ahmad Basri Hasibuhan, seorang Satpam di perkebunan tersebut kepada KPK Pos baru-baru ini.

Lebih jauh Ahmad menuturkan akibat tidak adanya tanggungjawab pengurus, saya mengundurkan diri dari anggota SPSI. Apalagi sekitar 90% karyawan tidak punya Kartu Tanda Anggota (KTA), mobil ambulance, Taman Kanak-Kanak (TK), bus anak sekolah tidak ada. ”Premi mati saya perbulan Rp288.000 dipotong sebesar Rp72.000 oleh Asisten Afd IV melalui Krani Afdeling,” ungkapnya. ”Masalah ini sudah berulangkali dilaporkan kepada pengurus SPSI, namun tidak ada respon, karena itu pengurus SPSI lebih baik dibubarkan,”kata Ahmad.

Ahmad lebih lanjut mengungkapkan ia dan delapan orang rekannya sesama Satpam di lokasi kantor besar Perkebunan PT. Socfindo Aek Pamienke, sesuai hasil kesepakatan bersama bahwa Premi mati Satpam tidak ada pemotongan terkecuali menggunakan lembur. Saat mengambil kesepakatan itu dihadiri Tehniker 1, Pak Tampubolon, pengurus SPSI. Namun kesepakatan itu dilanggar Asisten Afd. IV. St. Saut Siburian Ketua DPD LSM PAB Kabupaten Labura, ketika dimintai komentarnya di Aek Kanopan, Rabu (25/1), mengatakan di Perusahaan Perkebunan PT. Socfindo Aek Pamienke tidak ada kesejahteraan karyawan. Pemotongan uang lembur karyawan maupun premi mati satpam terus terjadi.

Selain itu biaya pengobatan laka lantas seperti dialami Anggiat Tarida Sitorus karyawan pabrik tidak ditanggung. Alasannya kejadian di luar jam kerja.

Dari seluruh permasalah itu, sudah sewajarnya DPRD Provsu, Dinas Tenaga Kerja Provsu, Bupati Labura, Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemkab Labura, DPRD Labura secepatnya turun tangan menanggapi para keluhan karyawan di perusahaan perkebunan PT. Socfindo Aek Pamienke.

Upaya ini perlu dilakkan agar tidak terjadi tindakan anarkis atau brutal dari karyawan, akibat aspirasi mereka tidak ditanggapi pengurus SPSI dan pimpinan perusahaan.(JAR)

Antisipasi Flu Burung

Alasan Lain Di Balik Pengunduran Diri Eka MEDAN - Kepala Badan Ketahanan Pangan Eka R Yanti Danil mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Pengunduran dirinya disinyalir karena dirinya tidak dapat berkomusikasi dengan atasanya dalam hal ini Walikota Medan Rahudman Harahap.Alasan pengunduran diri Eka jelas mengundang tanya. Bagaimana bisa pejabat Daerah mundur dari jabatan yang sudah diamanatkan oleh atasanya.

Hal ini membuat pengamat politik Rafdinal S.sos angkat bicara. Menurutnya alasan pengunduran diri yang dilakukan Eka merupakan alasan yang bisa dimaklumi secara umum artinya itu alasan yang normatif. Akan tetapi alasan tersebut perlu penjelasan apa penyebab dirinya mundur. Bisa dipahami publik jika para pejabat mundur dari jabatannya karena tidak cocok dengan atasanya.

Bukan semata-mata

komunikasi, tetapi tidak mempunyai visi dan konsep yang sama. Bisa saja beberapa kebijakan Kota tidak sesuai dengan visi Eka di SKPD nya."Jika ditelusuri ada alasan lain mundurnya Eka dari jabatannya," ujarnya.

Menurut Rafdinal, tidak menutup kemungkinan mundurnya Eka dari jabatannya karena adanya tuntutan-tuntutan atau setoran yang diminta dari atasanya yang tidak mampu dipenuhi Eka. Suatu etika yang baik pejabat mundur

dari jabatanya jika dinilai dari kejujurannya. Dan publik pun sangat paham alasan mengapa Eka mundur.

Dengan adanya hal ini diharapkan pemerintah betul-betul memperhatikan publik. Sehingga pejabat pemerintah bisa menjalankkan tugas dengan baik. Perlu ada efaluasi kepada Pemko Medan mengenai pejabat yang mundur sebagai cambuk untuk lebih memperhatikan posisi yang akan diduduki

pejabatnya. Jangan sampai posisi yang diduduki oleh pejabat menjadi momok bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. "Pengunduran diri disebabkan karena takut tidak menyangupi keinginan dari atasanya,"ujarnya.

Tidak hanya itu, sebuah indikasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menguntungkan rakyat banyak. Apalagi Badan pertahanan pangan terkait dengan rakyat kecil.

"Sehingga pengunduran diri

merupakan jalan terbaik yang dipilih oleh Eka," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur LBH Medan Nuriyono SH. Menurutnya, pengunduran diri yang dilakukan Eka menunjukkan bahwa Eka selaku Pejabat Daerah tidak mampu menjalani tugasnya untuk mengabdikan diri kepada rakyat dan negara. Artinya Eka tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bagian sehingga beliau lebih memilih untuk mundurdari

jabatannya dengan alasan tidak bisa berkomunikasi dengan atasanya.

Tidak itu saja, tidak menutup kemungkinan pengunduran diri Eka karena adanya tekanantekanan dari atasanya yang membuat Eka tidak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bagian.

"Tidak menutup kemungkinan adanya setoran yang harus dibayar Eka kepada atasanya terkait jebatan yang disandangnya sebagai Kepala Bagian,"ujarnya.(VIN)

KPK POS

8

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

POLITIK

Terkait Pemindahan SDN 1, Orangtua Siswa Keberatan

DPRD Minta Pembangunan Jalan dan Gorong-gorong BATUBARA - Pembangunan jalan dengan pengerasan maupun pengaspalan sangat perlu dilaksanakan didesa Pasir Permit-Lima Puluh demi kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Batubara Aminudin di ruangan kerjanya di Lima Puluh, Jum’at (20/1). Kondisi jalan utama desa saat ini cukup parah, dibeberapa titik berlubang pada musim hujan sangat sulit dilalui warga, sedang musim panas jalan berdebu. Masyarakat merasa kesulitan mengeluarkan hasil pertanian baik kelapa sawit, kelapa bulat, coklat, padi disebabkan jalan berlubang.

Sementara warga beberapa desa mengusulkan pembangunan pengaspalan jalan desa BarungBarung, pengerasan jalan dusun I Gunung Bandung dengan volume 3X 1000 M. Pembangunan lening di desa Lubuk Cuik sepanjang 800 M, Pembangunan jembatan beton menghubungkan dusun II dan III Desa Bulan-Bulan untuk mempermudah arus penyeberangan. ”Usulan masyarakat ini hendaknya dapat dilaksanakan pembangunannya agar rasa keadilan dirasakan masyarakat,”ucap politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).(SAH)

DAERAH

NIAS SELATAN–Program pemerintah daerah terkait pembongkaran dua unit Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 dan 2, yang terletak di Jalan Diponegoro Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nisel. Orangtua siswa, Erwinus Laia, S.Sos, MH, MM, keberatan atas kebijakan tersebut. ”Pemindahan gedung sekolah itu untuk kemudian dibangun Ruko merupakan pemborosan anggaran,” kata Erwinus kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini di Teluk Dalam.

Terkait keberatan itu sambung Erwinus Laia, telah disampaikan kepada Ketua DPRD Nisel tertanggal 17 Januari 2012, Periha

Keberatan atas pemindahan lokasi belajar dan Rencana Pembangunan ruko.

Dalam laporan itu disampaikan, sehubungan surat Kepala Sekolah SD Negeri 1 No.071098 Teluk Dalam, nomor: 421 1/120-DS/ 21012 tanggal 9 Januari 2012, Perihala lokasi belajar, setelah kami cermati ternyata peminda-

han lokasi belajar disebabkan rencana Pemkab Nisel membangun Ruko dalam rangka penataan kota.

Kami sebagai orangtua siswa sangat berkeberatan, dengan alasan keselamatan siswa terancam dan proses belajar mengajar terganggu. Kemudian soal pemindahan lokasi belajar tidak pernah dibicarakan atau disampaikan pihak sekolah kepada Komite Sekolah.

Pada poin ketiga, mengingatkan bangunan gedung SDN 1 dan 2 merupakan bangunan monu-

mental yang mempunyai nilai sejarah. Dua unit gedung sekolah itu, merupakan bantuan America pasca bencana alam tahun 2005 silam,dan langsung dikerjakan Tentara America dan Tentara Indonesia.

Selajutnya Erwinus, menyarankan agar anggaran pembangunan dua unit SD dan anggaran pembangunan ruko dialihkan membangun infranstruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat Nisel.

Masih Erwinus, menghancurkan gedung SDN 1 dan 2 akan menimbulkan masalah baru, yak-

Taufan Gama Bantu Rumah Jompo Tionghoa

PAKS Kabupaten dan Kecamatan Adakan Silahturrahmi PEMATANG SIANTAR - Pengurus Pangajian Akbar Keluarga Sakinah (PAKS) Kabupaten Simalungun mengadakan silahturahmi dengan para pengurus tahun 2012. Acara itu dilaksanakan di rumah dinas Wakil Bupati Simalungun Jl. Suri-Suri Pematangsiantar, Kamis, (26/01).

Acara diawali menyanyikan Mars PAKS dipimpin Masniar Saragih, dilanjutkan penyampaian laporan kegiatan PAKS selama 2011 oleh Sekretaris Arbiah Purba S.Ag. Dalam laporannya, Arbiah mengatakan sejak terbentuk, PAKS telah melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya perwiridan akbar di kecamatan-kecamatan secara bergantian tiga bulan sekali.

Ketua Umum PAKS Kabupaten Simalungun Hj Nuriaty Damanik SH mengatakan PAKS di Simalungun terbentuk berdasarkan pancasila dan kegiatannya sesuai ajaran Islam. “PAKS tidak tertutup, karena PAKS adalah organisasi sosial, untuk menyatukan kaum ibu di daerah ini yang bergariskan Islam”, katanya.

Nuriaty mengajak kaum ibu senantiasa melakukan kebaikan dengan keikhlasan dan menerapkan semboyan Habonaron Do Bona. “Mari sama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Nuriaty menghimbau seluruh anggota PAKS meningkatkan kerjasama melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Dia mencontohkan, untuk membantu pembangunan mesjid misalnya dapat dilakukan dengan menabung Rp1.000/anggota.

“Seperti dilakukan PAKS Kecamatan Raya Kahean melalui gerakan menabung Rp1.000/anggota, mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp3,4 juta untuk membantu pembangunan mesjid Agung Al-Munawwaroh,” ungkapnya.

Nuriaty juga menyampaikan beberapa masuk untuk program kerja PAKS 2012. Di antaranya untuk daerah Simalungun atas dilakukan penataan anggota PAKS dan pengurus, peningkatan SDM serta menggalakkan gerakan menabung Rp 1.000.(JES)

ni kepemilikan tanah dan pemanfaatan ruko yang tidak jelas.

Contoh kasus, tapak tanah eks gedung serba gTeluk Dalam yang runtuh pasca gempa tsunami 2005 silam, hingga saat ini telah dikuasai oknum tertentu.

Ia juga mengatakan pembangunan Ruko bukanlah kewenangan Pemkab, namun domainnya swasta atau investor. Ketua DPRD Nisel Effendi ketika dikonfirmasi via pesan singkat (SMS), Effendi menjawab, nanti aja, saya sedang berada di Medan,” balas via SMS kepada KPKPos.(AM)

Unsur pengurus GP Sergai dan Pengurus DPD Gardu Prabowo Sumut foto bersama.

”Gerindra Menang, Prabowo Menang” SERGAI - Semua kader Gardu Prabowo mari rapatkan barisan, bulatkan tekad mendukung Prabowo Subianto menjadi RI1. Sekali Gardu Prabowo tetap Gardu Prabowo.

Gardu Prabowo ada karena Gerindra, Gerindra ada karena Prabowo, jadi jangan merasa minder. ”Partai dan sayap partai harus saling dukung dan menopang,”ujar Ketua DPC Gardu Prabowo (GP) Sergai

Purwono dihadapan pengurus Gardu Prabowo pada acara konsolidasi DPD Gardu Prabowo Sumut baru-baru ini di Desa Pulau Gambar Kec.Serba Jadi.

Purwono mengingatkan, sebagai kader GP wajib memegang konsekuensi sekali gardu tetap gardu. Tahun 2014, harga mati yang tak bisa ditawartawar untuk mendudukkan Prabowo menjadi RI-1. ”Prabowo harus menang, Gerindra

harus menang,”seru Purwono dengan tegas.

Dewan Penasehat GP Sergai Sopyan P Tobing mengakui, awalnya ia sangat tidak berkenan dengan ormas ataupun partai. Belakangan, dilihat dari perkembangan Gerindra yang solid dan berpihak pada rakyat ia mengaku merasa terpanggil. ”Saya terpanggil untuk terlibat didalam mendukung Parbowo Subianto karena sosok-

nya berwibawa dan tegas dalam memimpin bangsa ini kelak,” ujar Sopyan.

Dirinya juga mengaku salut dan bangga dengan kekompakan pengurus, diharapkan membawa hal positif. ”Berikan kesan positif kepada masyarakat untuk mengenal dan mencintai Prabowo, karena tahun 2014 hanya Prabowo figur yang pas meminpin bangsa ini,”ujar Sopyan.(ARM)

Walikota Rancang Gerakan Terpalu Kelurahan dan Lingkungan MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM secara tegas melarang seluruh pejabat di jajaran Pemko Medan bepergian keluar kota. Larangan itu disampaikan melalui Sekdako Ir Syaiful Bahri.

Dijelaskan langkah itu diambil Walikota dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh pejabat dan pelayana kepada masyarakat.

“Mulai saat ini, seluruh pejabat yang tak berhubungan dengan tugas, tidak boleh pergi keluar kota. Kita harus mengurangi pejabat berpergian ke luar kota demi efisiensi,” kata Walikota dalam acara Coffee Morning dengan wartawan unit Pemko Medan di Arya Duta Hotel Medan, Rabu pagi lalu.

Untuk mengefektifkan lara-

ngan itu, Walikota pun telah memerintahkan kepada Sekda gar lebih selektif memberikan izin bagi para pejabat. Artinya, izin diberikan jika kepergian itu benar-benar urgensi dan memiliki manfaat. “Jika tak, jangan izinkan pejabat ke luar kota,” tegasnya.

Menurut Walikota, sebelum keluar kota, pejabat terlebih dahulu melihat manfaat yang akan diperoleh. Juga harus disesuaikan dengan visi dan misi Kota Medan. “Walikota saja jarang berpergian ke luar kota jika tidak penting,” ungkapnya.

Selanjutnya, Walikota menyampaikan kepada para wartawan tentang keinginannya membuat gerakan terpadu. Gerakan ini diharapka menjadi salah satu lembaga yang men-

dorong pembangunan di tingkat lingkungan maupun kelurahan. Lembaga ini akan melibatkan tokoh-tokoh yang peduli dengan kemajuan kelurahannya.

“Kita segera melaunching gerakan terpadu. Ini akan menjadi gerakan yang sangat luar biasa, sebab menyangkut berbagai bidang seperti kebersihan, kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur. Saya yakin banyak tokoh-tokoh masyarakat yang ingin membangun kelurahannya tetapi mereka tidak pernah dilibatkan. Karenanya, melalui gerakan terpadu ini kita akan melibatkan orangorang yang peduli pada perubahan dan kemajuan lingkungan maupun kelurahannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kabag Humasy

Pemko Medan Budi Hariono STTP MAP dalam laporannya menjelaskan, Coffe Morning ini digelar sebagai wujud apresiasi dan penghargaan Pemko Medan kepada wartawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di samping itu dalam kegiatan ini diisi dengan ekpose program dari SKPD yang diawali Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Kegiatan ini juga menjadi salah satu cara untuk mendukung berkembangnya iklim jurnalisme pembangunan di kota yang kita cintai ini. Keterbukaan Pemko Medan disambut dengan kebebasan pers yang bermoral akan menciptakan pembangunan kota yang sehat,” ujar Budi.(VIN)

KISARAN - Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama keluarga membantu rumah panti jompo warga Tionghoa yang dikelola Yayasan Sinar Kasih Abadi (YSKA) Kisaran.

Taufan yang merupakan Bupati Asahan mengatakan bantuan yang diberikan tersebut merupakan tradisi keluarga untuk berbagi kasih dengan orang-orang tua dipanti Jompo. Hal itu disampaikannya Taufan pekan lalu, kepada wartawan.

Taufan yang didampingi istri, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang bersama kelima anaknya meyebutkan kepada penghuni panti, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang saling menyanyangi, menghormati, menghargai dan mengasihi. Bila itu selalu dilakukan, rezeki selalu datang. ”Berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita.

Bahkan kebaikan kita akan diperhatikan Tuhan Yang Maha Esa, “ Kata Taufan.

Dihadapan pengurus YSKA, Taufan berjanji akan membantu panti jompo warga Tionghoa, berupa pengaspalan jalan masuk menuju panti dan akan membicarakan kondisi gedung yang hampir tumbang di daerah aliran sungai (DAS) kepada pihak Provsu.

“Semoga kehadiran keluarga kami ini, dapat menambah kebahagiaan di hari Imlek tahun ini,” kata Taufan.

Pengurus Panti Jompo YSKA Kisaran, Arifin Widjaja mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan serta keluarga. “ Kami mendoakan Bupati Asahan murah rezeki dan selalu diberikan kekuatan menjalankan roda pemeritahan yang lebih baik lagi,” kata Arifin.(IN)

Langkat Terima Dana BOS Rp97 M LANGKAT- Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di Langkat bertambah Rp26 miliyar pada tahun 2012. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat pada 2012 menerima dana BOS sebesar Rp97 miliar. Sementara 2011 lalu hanya Rp71 miliar.

“Kita akan terima dana BOS, namun penyaluran dan pencairannya akan dilakukan pemerintah provinsi,” kata Manajer BOS Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat Sugirin di Stabat, baru-baru ini. Ia mengatakan, dana BOS 2012 ini lebih besar dibanding 2011. ”Penambahan dana BOS ini terkait adanya sejumlah sekolah baru dan siswa,” kata Sugirin.

Yang menerima dana BOS untuk tingkat SD, tercatat 615 sekolah, SMP 152 sekolah, total 767 sekolah. Sugirin juga menjelaskan setiap siswa SD menerima Rp580.000 per tahun, siswa SMP sebesar Rp710.000 per tahun.

Terkait penyaluran dana BOS triwulan keempat di Langkat, ia mengatakan semua dananya sudah disalurkan. “Sudah kita salurkan kepada seluruh sekolah penerima melalui Bank Sumut,” katanya.(JUL)

Antisipasi Flu Burung

Pemko Sterilisasi Pusat Perdagangan Unggas MEDAN - Upaya pencegahan penyebaran flu burung, Pemko Medan perlu mengambil langkah antisipasi penyebaran flu burung. Oleh sebab itu, Kamis lalu, Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM bersama jajaran Dinas Pertanian dan Kelautan

(Kadistanla), mendesinfektan pusat-pusat peradagangan unggas dan burung yang ada di Medan.

Hari pertama dilakukan sterilisasi di pusat jual beli burung yang berlokasi di Jalan Bintang Medan. “Ini langkah pencegahan sekaligus himbauan kepada

masyarakat terutama pedagang. Pemko siap jika ada laporan dari masyarakat,” kata Walikota.

Dalam peninjauan itu Rahudman menilai pedagang telah menerapkan kebersihan yang baik. “Ternyata mereka menerapkan prinsip kebersihan, mulai dari

membersihkan kandang sampai pemberian makanannya,” katanya.

Kadistanla Kota Medan Ir Wahid mengatakan jajarannya secara teratur memantau pusat-pusat perdagangan burung dan unggas. Sebagai langkah pencegahan berikutnya,

Distanla membagi-bagikan cairan desinfektan gratis disetiap kecamatan. Setiap kecamatan mendapatkan jatah satu liter desinfektan dengan rasio penggunaan untuk penyemprotan lima mili liter per satu liter air.

Peralihan cuaca dari musim hujan menuju

kemarau perlu diwaspadai.

Saat peralihan ini, peluang penyebaran virus flu burung semakin besar. Untuk memperkecil resiko sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus dilakukan penyemprotan desinfektan.

Sebagai komitmen terhadap upaya pencegahan,

Distanla Medan membentuk satuan tugas (satgas) atau tim pemantau flu burung. ”Tim ini dinamakan Participant disease Surveilance Disease (PDSR),” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Kabid Keswan) Distanla, drh Dewi Nainggolan.(VIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

SUMUT

UISU-Pemkab Labuhanbatu Tandatangani MoU RANTAUPRAPAT - Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melakukan nota kesepahaman atau Memory of Understanding (MoU) dengan Pemkab Labuhanbatu. Acara dilaksanakan di ruang data dan karya kantor bupati, Kamis (26/1).

Penandatanganan masing-masing dilakukan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dan Rektor UISU Dr Ir Muhammad Asaad Msi. MoU berisi kerjasama bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian sumber daya manusia dan lainnya serta kesepakatan pelaksanaan pendidikan kelas diskusi mandiri Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi UISU, Medan di Labuhan-

batu.

Tigor menegaskan, baginya pendidikan seumur hidup (long life education).

“Kalau dalam agama Islam diajarkan, menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan sampai liang lahat”, tegasnya.

Program Magister Manajemen ini, kata Tigor, pada umumnya diikuti merekamereka yang berusia diatas 45 tahun. Dalam usia lanjut manusia rentan dengan kepikunan. Hasil penelitian, manusia tidak bisa menghindari pikun, tetapi dapat menundanya lebih lama. “ Ada 4 cara menunda kepikunan, yakni berjalan (walking), membaca (reading), senyum (smiling) dan memaafkan (forgiving).

Tigor juga mengatakan,

dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan perlu dilakukan dengan manajemen yang baik. Untuk itu perlu didukung personil yang memiliki skill baik, pengetahuan (knowledge) tinggi dan sikap kepribadian (attitude) mulia.

Rektor UISU, Dr Ir Muhammad Asaad MSi, mengatakan, program magister manajemen yang dimiliki UISU merupakan program tertua di luar pulau Jawa.

Asaad menjelaskan, persoalan hukum keabsahan UISU sudah jelas dan tegas.

“Semua keputusan hukum tentang UISU yang sah sudah dimiliki, dikuatkan Surat Mendiknas RI dan Surat Kopertis Wil I Sumut-NAD”, jelasnya. (HAH)

LANTIK - Bupati Labuhanbatu melantik 71 kepala sekolah.Tampak Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP dan Kadis Pendidikan Drs Iskandar, Kabag Humas Abdurrahman Hsb dan Sekretaris Diknas Hobol Zulkifli Rangkuti turut mendampingi. (KPK POS/HAH)

TIGOR: Setiap Pejabat Pasti Dievaluasi RANTAUPRAPAT - Kepala sekolah (Kepsek) harus memiliki manajerial yang baik dalam mengelola sekolah.

Sebagian besar manajerial itu harus diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan disamping pengelolaan operasional sekolah itu sendiri.

Hal itu disampaikan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika melantik 71 orang kepala, pengawas dan penilik sekolah di jajaran Dinas Pendidikan Labuhanbatu di Aula SMK Negeri 2 Rantau Utara, Jum’at (27/1). Ditegaskan, salah satu misi TigorSuhari adalah jangan bodoh.

Jangan bodoh ini tentunya

diawali dari sekolah. “Oleh sebab itu merupakan tugas seorang kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dia pimpin”, kata Tigor.

Dikatakannya, selain upaya peningkatan mutu pendidikan, Kepsek juga harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman. “Saya tidak mau ada WC jorok. Apabila ini terjadi, saya akan beri tindakan tegas kepada Kepsek bersangkutan,” tegas Tigor.

Memberikan arahan berperilaku hidup sehat kepada anak-anak sejak dini sangat penting, seperti mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada

tempatnya. Terlihat sederhana dan manfaatnya baru terasa 20 tahun mendatang.

Sebab itu sejak dini kita ajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sejak diluncurkannya program PHBS oleh Dinas Kesehatan, kata Tigor, prosentase anak terkena diare dan cacingan menurun sampai 70 %..

Tigor kembali menegaskan, jabatan bukanlah hak, tetapi amanah. Saya selaku bupati setiap tahun memberikan laporan kepada rakyat melalui DPRD, demikian juga amanah yang diberikan berupa jabatan akan dilakukan evaluasi setiap saat.

Ditambahkannya, mutasi wajar terjadi dalam suatu

organisasi. Karena mutasi rangkaian kegiatan pembinaan melalui berbagai alasan dan pertimbangan. “Mutasi dan promosi bukanlah kegiatan akhir, tetapi akan mengalami proses sepanjang waktu.

Mutasi harus diterima dengan baik, dan jadikan siklus (perputaran) jabatan sebagai sarana peningkatan kualitas kinerja,” jelas Tigor.

Hadir pada acara itu Kepala BKD Aswad Suregar SE MAP, Kadis Pendidikan Drs Iskandar, Kabag Humas Abdurrahman Hasibuan, Sekretaris Dinas Pendidikan Hobol Zulkifli Rangkuti, Kabid SMA Diknas Saiful Azam Siregar, para KUPT dan insan pers.(HAH).

Hj. Nuraida: Jadilah Wanita Sadar Pembangunan LANGKAT - Kaum wanita merupakan pondasi kekuatan bangsa, yang harus menunjukkan keberpihakkannya. Karena wanita, pendidik utama dan pertama dalam keluarga untuk selanjutnya membentuk karakter seorang anak.

“Saya mengajak kaum perempuan untuk menjadi wanita yang sadar pembangunan,” kata Hj. Nuraida Ngogesa Sitepu kepada wartawan usai dilantik sebagai Pengurus Wilayah Wanita Pujakesuma (PW. Wanita Pujakesuma) Sumut di Asrama Haji Medan Ketum Pusat Pujakesuma Komjen Pol. Oegroseno, SH, Minggu (22/1) sore didampingi Sekretaris Ny. Hj Sri Madonna dan Bendahara Fitri Syam Sumarno.

Sebagai wanita pembangunan, kaum wanita tetap mematuhi kodratnya sebagai ibu dan isteri. Wanita tidak semata menjadi objek pembangunan, akan tetapi harus sanggup tampil men-

jadi subjek, baik fisik maupun non fisik. Kesadaran sebagai wanita pembangunan akan menjadi modal kekuatan bangsa berikutnya.

Rendahnya moralitas dan budi pekerti di kalangan remaja, minimnya keterampilan remaja putri, serta rendahnya perhatian dan

komunikasi orang tua, merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. Sebab itu memberi dampak negatif bagi marwah kaum wanita. “ Wanita karir sekalipun jangan pernah mengabaikan perhatiannya terhadap hal tersebut “, ujar Nuraida yang dikaruniai 3 orang anak itu.

Menyinggung program kerja, isteri Bupati Langkat ini mengungkapkan tidak muluk-muluk. “Untuk program kita akan lebih dahulu duduk bersama dengan pengurus, dan tentu apa yang baik pada kepengurusan lalu tetap akan kita teruskan,” ujarnya. (JUL)

MoU - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dan Rektor UISU ketika menandatangani piagam MoU kerjasama bidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian SDM.(KPK POS/HAH)

Program Pendidikan Gratis Efektif Juli 2012 RANTAUPRAPAT - Program pendidikan gratis yang merupakan janji politik Tigor-Suhari akan berlaku efektif Juni 2012.

Demikian dikatakan Kadis Pendidikan Labuhanbatu melalui Sekretaris Hobol Zulkifli Rangkuti di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Pernyataan itu sekaligus membantah tudingan yang mengatakan janji pendidikan gratis terancam gagal. Pernyataan itu disampaikan anggota Banggar DPRD Labuhanbatu, Irwansyah. Ia mengatakan anggaran pendidikan gratis tidak dibahas di Banggar DPRD saat pembahasan RAPBD TA 2012.

Menurut Hobol, anggaran pendidikan gratis diba-

has di Banggar, tetapi mata anggarannya bukan pendidikan gratis, melainkan Bantuan Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan yang akan diberlakukan Juni 2012 untuk siswa baru.

Disebutkannya, awalnya Dinas Pendidikan menganggarkan sebesar Rp7 milyar lebih, karena efektif Juni 2012, anggaran dipotong menjadi Rp3 milyar lebih.

Kabag Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu, Abdurrahman, mengatakan, pendidikan gratis diberikan untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Pendidikan gratis kita berikan bukan untuk memenuhi kebutuhan perlengka-

pan siswa, tetapi peningkatan mutu pendidikan. Seperti biaya les tambahan dan pengadaan computer, bahan peraga dan peralatan laboratorium,” jelasnya.

Ketika ditanya program pendidikan gratis TigorSuhari merupakan program nasional, Rahman membantahnya.

Program pendidikan gratis secara nasional diberlakukan 2014, sementara program yang kita laksanakan efektif berlaku 2012 ini.

“Setahu saya program nasional pendidikan gratis untuk siswa SLTA akan dilaksanakan 2014, bukan tahun ini”, kata Rahman.

(HAH).

Bupati tak Pernah Singgung Moral Nelayan

DIABADIKAN - Ketua PW. Wanita Pujakesuma Sumut Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dan unsur pengurus, diabadikan bersama Ketum Pusat Pujakesuma Komjen Pol. Oegroseno, SH usai pelantikan di Asrama Haji Medan. (JUL)

Bupati Pimpin Rapat Koordinator Tim Imtaq KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memimpin langsung rapat koordinasi tim Iman dan Taqwa (Imtaq) Kec. Kelurahan/Desa se-Kabupaten Asahan, Kamis lalu di Aula Melati Pemkab Asahan.

Bupati didampingi wakil Bupati H Surya BSc, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Asahan, Drs H Sofyan MM, Ketua Tim Imtaq Asahan, Ahmad Kosim Marpaung S.Ag memaparkan program imtaq dilaksanakan dalam rangka mewujudan Asahan Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri. Keberhasilan program ini sangat tergantung dengan tim Imtaq.

Di tahun 2012, kata Bupati ada beberapa kegiatan utama program imtaq diantarnya pengajian rutin setiap dua minggu di desa/kelurahan secara bergantian, gerakan maghrib mengaji yang dipusatkan di dua desa/ kelurahan untuk setiap kecamatan,

penambahan jam pelajara untuk tingkat SD sampai SMA dengan penekanan praktikum ilmu agama.

Juga akan dilaksanakan pensertifikatan tanah dan bangunan mesjid/mushollah dan rumah ibadah lainnya.

Tujuan program tersebut diharapkan kepada masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan nilai–nilai agama dalam menjalani kehidupannya serta menularkannya kepada keluarga.

Melalui kegiatan magrib mengaji, generasi buta aksara khususnya alquran dapat diperhalus bacaanyaa.

Kemudian penambahan mata pelajaran praktikum ilmu agama di sekolah sebagai filter dan beteng bagi anak – anak dalam mengahadapi tantangan global.

Inilah pesan dan harapan serta ajakan saya untuk kita bersama– sama menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan

tapi mulia. Laksanakan dengan niat ikhlas semata – mata mengharap ridho Allah SWT. ”Kalau Allah menilai kita baik, niscaya dia akan menolong dan memberikan kekuatan mensukseskan program ini, “ papar Taufan dihadapan ratusan orang yang tergabung di tim Imtaq.

Selain itu Bupati juga menjelaskan program penyaluran dana bergulir Dinas Koperasi dan UKM, Bedah Rumah dan Kesehatan untuk menunjang terwujudnya visi dan misi Pemkab Asahan.

Bupati Asahan memberikan layanan pengaduan secara langsung kepada seluruh tim Imtaq Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan program dapat diketahui dan diawasi. Layanan yang diberikan Bupati Asahan berupa nomor handphone (HP) miliki Wakil Bupati Asahan, Kepala Bagian Sosisal dan ajudan Bupati Asahan. (IN)

RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu tidak pernah mengucapkan kata-kata tentang moral nelayan ketika menyerahkan bantuan 10 unit kapal di Sungai Berombang, Kec Panai Hilir, baru-baru ini.

Demikian disampaikan Kabag Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu, Abdurrahman Hasibuan, kepada wartawan di ruang kerjanya, menyikapi pemberitaan menyangkut ucapan bupati tentang moral nelayan.

Rahman mengatakan, pada saat menyampaikan sambutan, bupati tidak pernah menyinggung moral nelayan. Bupati hanya me-

ngatakan yang berhak menerima bantuan kapal haruslah benar-benar nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Bukan orang-orang mengaku nelayan tapi kerjanya duduk-duduk di kedai kopi.

Terkait banyaknya oknum-oknum mengaku nelayan akhir-akhir ini di Panai Hilir, Rahman mengatakan, itu bisa-bisa saja. Untuk menentukan keabsahan KUB, harus melalui rekomendasi dari kepala desa/lurah.“Tentu kepala desa atau lurah tahu pasti warganya berprofesi apa,” tegasnya.

Kepala Desa Sungai Baru, Kecamatan Panai Hilir,

Tarmijo, kepada wartawan mengaku, pihaknya banyak didatangi oknum-oknum yang ingin mendapatkan pengesahan KUB, tetapi ditolak.

“Saya tegas menolak mengeluarkan surat rekomendasi, karena saya tahu pengurus dan anggota yang ada di kelompok itu, tidak seluruhnya nelayan,” kata Tarmijo. Ia menjelaskan ketua dan bendahara dari KUB merupakan guru berstatus PNS dan nakhoda kapal penumpang jurusan Labuhanbatu – Tanjung Balai. “Saya tegaskan tidak ada nelayan yang mengecam pidato bupati,” kata Tarmijo.(HAH).

Pemkab Asahan Kembangkan Potensi Wisata KISARAN – Pemkab Asahan tahun 2012 berencana mengembangkan poteni wisata di daerah ini. Lokasi –lokasi wisata di Asahan perlu perhatain serius, karena memang menawarkan sejuta pesona bahari, keindahan mata memandang air terjun dan pasir sungai yang luas.

Kabag Humas Setdakab Asahan, Rahman Halim AP menyebutkan keindahan alam Asahan dapat memberikan sumbangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Rahalim, upaya

yang akan dilakukan adalah membagun sarana prasarana pendukung, baik fasilitas maupun infrastruktur. “Kalau jalan menuju wisata lebih dekat dan bagus, tentu masyarakat akan berbondong-bondong menuju lokasi, “ kata nya kepada wartawan barubaru ini.

Rahalim menyebutkan beberapa lokasi wisata yang membutuhkan pemenuhan sarana dan fasilitas adalah wisata pasiran di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.“ Selama ini akses menuju wisata pasiran ha-

nya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan jarak cukup jauh. Kondisi ini tentu membuat warga malas mengujunginya, sehingga kita perlu membangun fasilitasnya, “ jelasnya.

Selain itu, kata Rahalim, Bupati Asahan berharap dinas yang mengelola pariwisata dapat lebih berkreasi dan berinovasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhataian masyarakat agar dapat mengujungi lokasi wisata di Kabupaten Asahan.

(IN)

KPK POS

10

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Wali Kota Subulussalam, Marah Sakti dihadapan warga Kecamatan Sultan Daulat berjanji siap mati memperjuangkan tuntutan warga.

Wali Kota Subulussalam Siap Mati Melawan PT APL SUBULUSSALAM–Pertemuan penyelesaian sengketa lahan PT Asdal Prima Lestari (PT APL) dengan warga Kecamatan Sultan Daulat, gagal.

Wali Kota Subulussalam, Marah Sakti kecewa denga ketidak hadiran, Edison, penanggungjawab PT APL. Pihak bersengketa sejak awal telah memasuki ruang Serbaguna di Setdako Subulussalam, Kamis pekan lalu. Beberapa lama ditunggu, utusan PT APL tak kunjung hadir. Ketidak hadiran ini memancing emosi Wali Kota Subulussalam.

Ketidakhadiran Edison, ditu-

ding Marah Sakti sebagai skenario licik yang dijalankan perusahaan perkebunan itu. “Edison ini (orang) sangat licik,” kata Marah Sakti.

Dengan ketidak hadiran utusan perusahaan, PT APL, guna penyelesaian sengketa, perbuatan pelecehan. “Edison telah melecehkan saya selaku walikota, juga DPRK

Merasa Ditipu, Kades Polisikan LBH MC MUKOMUKO – Lembaga Bantuan Hukum Mukomuko Centre (LBH MC) dilaporkan ke polisi. Laporan Kepala Desa beserta Sekretaris Desa Pondok Kopi, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, merasa ditipu dengan nilai Rp 12 juta oleh lembaga itu.

Pemberian uang kepada LBH MC diserahkan Sekretaris Desa Pondok Kopi, Sukri.

Tujuannya, agar LBH MC mendapati aparat desa yang digugat dalam dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) 2009. Sebagai pendamping, LBH MC, berjanji akan menyelesaikan dan membungkam perkara dugaan korupsi itu.

Sekdes Pondok Kopi, Sukri enggan memberikan keterangan soal laporan ke polisi.

Sementara kuasa hukum Sukri, Karim Batubara membenarkan laporan itu. Dikatakannya, laporan didasari dugaan penipuan. “Pasal nya,

kades dan sekdes merasa telah di tipu oleh pihak LBH sejumlah uang Rp 12 juta untuk menghilangkan kasus dugaan penyelewengan ADD tahun 2009,” kata Karim.

Direktur eksekutif LBHMC, Gustia menyayangkan laporan oleh Kades dan Sekde Pondok Kopi. “Pengaduan tersebut tidak mendasar.

LBH-MC tidak pernah menjanjikan menyelesaikan dan menghapuskan perkara, namun hanya sebatas pendamping,” katanya.

Namun Gustia mengakui penerimaan uang tersebut.

Uang itu, katanya, sebagai biaya administrasi. “Itu sesuai kesepakatan yang di tandatanggani pada 18 juli 2011.

Tapi, kades dan sekdes tidak pernah berkoordinasi dengan kami. Malah mereka mencari pengacara lain tanpa sepengetahuan LBH-MC, “ kata Gustia.(DONI)

Kebakaran di Kampung Pasiran Nyaris Merenggut Korban ACEHTAMIANG - Kebakaran salah satu rumah warga di Kampung Pasiran, Kecamatan Seruwai, Kabupaten Aceh Tamian, Senin lalu, nyaris merenggut korban.

Kebakaran melanda rumah yang dihuni Kamal.

Api yang membesar, mengagagetkan Kamal dan putranya. Mengetahui api berkobar, mereka berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat dimanfaatkan. Kobaran api makin membesar.

Usaha memadamkan api

itu pun nyaris merenggut nyawa putra Kamal. Bersama ayahnya, si anak terus berupaya memadamkan api.

Jilatan api nyaris membakar tubuh sang anak. Kamal mengatakan, putranya hanya menderita sedikit luka bakar.

Akibat peristiwa itu, sebut Kamal, mereka mengalami kerugian puluhan juta rupiah, dan uang tunai Rp 6 juta, yang disimpan di rumah turut terbakar. Sementara Kapolsek Seruwai, Iptu Darkasih menyebutkan, sumber api berasal dari arus pendek listrik. (YANTO)

Pemilihan Ketua SPBUN PTPN I Sarat Money Politic LANGSA – Keterpilihan Ir. Alfian sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nasional (SPBUN) PTPN I, diberitakan berunsur pembagian uang, money politic. Media massa memberitakan dugaan pembagian uang pada Musda IV SPBUN PTPN I. Pada Musda ke IV, terpilih Ir Alfian sebagai Ketua SPBUN PTPN I untuk masa periode 2012-2016.

Wartawan yang menurunkan tulisan itu mendapat bujukan dari Ir Alfian. Bukannya menyanggah, Alfian malah merayu Handoyo, wartawan yang menulis agar membocorkan sumber anonimnya.

Tak mempan rayuan, Alfian membujuk dengan mengimingi uang kepada Handoyo.

Kepada KPK Pos, Han-

doyo menuturkan, tawaran itu disampaikan Alfian dalam pertemuan mereka, Jumat pekan lalu, di salah satu kafe di Kota Langsa. Di kesempatan itu, sebut Handoyo, Alfian meminta dirinya untuk mengungkapkan identitas sumber yang menyebutkan, terpilihnya Alfian karena adanya pembagian uang.

Seperti diberitakan, Musda ke IV SPBUN PTPN I, diwarnai aksi pembagian uang untuk pemilik suara, dengan nominal Rp 10 juta.

Selain membujuk, Ir.Alfian juga berusaha menyuap Handoyo. “Tolong kasih tahu nama sumber berita itu, kalau diberitahu berapun uang yang Anda minta akan saya siapkan,” tutur Handoyo.(YANTO)

Subulussalam. Kita telah sepakat dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan surat tertulis tetapi sampai saat ini tidak terealisasi,” kata wali kota.

Tak sampai di situ saja emosi Marah Sakti. Kepada warga Kecamatan Sultan Daulat, Sakti berjanji akan turut berjuang bersama warga dalam penyelesaian itu. “Saya siap di depan memperjuangkan masalah sengketa lahan ini,” katanya.

Pernyataan itu mendapat ap-

laus dari warga. Menurut Marah Sakti, dirinya memasang badan dalam penyelesaian itu, sebagai bukti kepada warga bahwa ia tidak pernah bermain mata dengan perusahaan. “Saya tidak pernah meminta segelas “kopi” dari Edison,” tegas Marah Sakti.

Tak dipungkirinya, selama ini banyak tudingan ditujukan kepadanya menerima sogokan.

“Karena selama ini banyak tudingan warga kepada saya telah menerima sogokan dari perusahaan Asdal. Perlu saya

tegaskan bahwa selama saya menjadi wali kota tidak pernah menerima apapun dari Edison maka saya siap mempertarungkan nyawa demi kepentingan masyarakat,” ujar Marah Sakti.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi B DPRK Subulussalam, Netap Ginting. “Saya siap melakukan apapun demi kepentingan rakyat,” katanya.

Perwakilan warga, Satri Tumangger memastikan aksi unjuk rasa tidak akan berhenti sampai perusahaan merealisasikan janji

mereka dalam pertemuan lalu di DPRK Subulussalam.

Pertemuan penyelesaian sengketa lahan merupakan kesepakatan yang ditempuh pihak bersengketa dengan pemerintah.

Pertemuan disepakati setelah ratusan warga melakukan aksi unjukrasa di depan perusahaan diwarnai aksi pemblokiran. Dalam pertemuan itu, 9 poin kesepakatan telah disiapkan untuk ditandatangani masing-masing pihak bersengketa.

(KARTOLIN)

Limbah PTPN VI Ajamu Resahkan Warga RANTAUPRAPAT – Warga Dusun Raja Melawan, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Sungai Barumun, Kabupaten Labuhan Batu, resah dengan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) PTPN IV Ajamu. Limbah PKS dituding sebagai penyebab polusi di seluruh Dusun Raja Melawan, terdiri dari 10 dusun.

Keresahan warga disampaikan Kepala Desa Sei Sentosa, Afifuddin kepada Ketua DPRD Labuhan Batu, Elia Rosa, Kamis pekan lalu. Dalam pertemuan itu juga diikuti anggota DPRD Labuhan Batu lainnya, Irwansyah Ritonga , David Siregar, Dahlan Bukhari,H.Jakfar, Iwan Sakti dan Maya

Sofa Tanjung, Afifuddin menjelaskan, limbah cair dari PKS PTPN VI itu kini mengaliri sepuluh dusun di Desa Sei Sentosa.

Selain bau menyengat, di saat air sungai pasang, cairan limbah memasuki rumah penduduk. “Seharusnya Perusahaan membenteng parit-parit aliran limbah,” kata Afifuddin. Afifuddin bersama warga juga melaporkan kalau limbah itu sangat berbahaya.

Hal ini didasari pengamatan warga terhadap pengelolaan alat limbah di perusahaan berplat merah itu tidak berfungsi.

“Setahu kami, mesin basculator alat kincir di kolam limbah milik perusahaan telah lama rusak,” kata mereka.

Menyikapi keluhan warga, Ketua DPRD Labuhan Batu, meminta perusahaan melakukan pengorekan kolam limbah, 6 bulan sekali.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Romiduk Sitompul mengatakan bahwa persoalan di PTPN VI masalah limbah sudah dari dahulu diberi peringatan. Namun, kata dia, pihak perusahaan sepertinya tidak mengindahkan peringatan KLH. KDT PTPN VI Ajamu, Juluddin mengatakan kolam penampungan limbah milik perusahaan ada 10 unit. Namun, untuk biaya mesin basculator yang rusak dan kolam yang belum dikeruk dikarenakan ketiadaan biaya yang dianggarkan.(HAH)

LIRA Desak Pengusutan Tekenan Palsu

Surat Mutasi PNS Kerabat Sekda Madina Bermasalah PANYABUNGAN – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak pengusutan pemalsuan tandatangan Bupati Labura, Khairuddin Syah pada surat mutasi PNS Idris Batubara ke Pemkab Madina. Koordinator Wilayah 7 LIRA, Abdul Musi Pulungan mendesak pengusutan tandatangan palsu pada mutasi PNS. “Kami mendesak Bupati Mandailing Natal, H M Hidayat Batubara dan Sekda Madina M Daud Batubara untuk secepatnya mengusut tuntas siapa pelaku dugaan pemalsuan tandatangan tersebut. Ini sudah jelas-jelas melanggar peratuan yang ada,” kata Muis kepada Wartawan di Panyabungan, Kamis pekan lalu. Muis mengatakan, meskipun PNS yang bersang-

kutan merupakan keluarga dekat (diektahui abang dari Sekda Pemkab Madina), tindakan pemalsuan adalah ranah hukum.

“Kita sudah sepakat untuk memperbaiki Mandailing Natal ini, untuk itu walaupun itu keluarga dekat harus diusut tuntas, karena apabila memang ini tidak segera dituntaskan maka nama baik Kabupaten Mandailing Natal ini akan tercemar,” kata dia. Menurut Muis, Bupati Labura Khairuddin Syah menegaskan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi mutasi Mhd Idris Batubara ke Pemkab Mandailing Natal, serta yang bersangkutan belum pernah mengajukan permohonan pindah.

“Pernyataan Kabag Humas Pemkab Labura tersebut sudah jelas bahwa

Drs. Mhd Idris Batubara belum mempunyai surat pindah dari Kabupaten Labura. Ini sudah bisa dijadikan bukti untuk mengusutnya siapa pelaku pemalsuan surat tersebut,” katan Muis.

Tidak Pernah Dikeluarkan Kabag Humasy Pemkab Labuhan Batu Utara, Sahrul Adnan Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan, membantah adanya rekomendasi pemutasian.

Dikatakan Sahrul, bahwa H.Mhd Idris Batubara PNS Pemkab Labuhan Batu Utara sesuai dengan keputusan dari Gubernur Sumatera Utara nomor 824.3/2521/2009 tertanggal 4 September 2009. ”Namun sejak adanya surat keputusan Gubsu tersebut yang bersangkutan tidak pernah aktif menjalankan tugas,” kata Sahrul. (TH)

Pelajar SMP Kurir Sabu PERBAUNGAN - Sangat miris dan disayangkan sekali apa yang dilakukan pelajar SMP Negeri 1 Perbaungan ini.

Pendidikannya terancam putus gara-gara narkoba. IGB (15) pelajar yang saat ini duduk dibangku kelas 3 ditangkap petugas Polsek Perbaungan dengan barang bukti di tangan.

Ia ditangkap di Gang Desa Melati Kecamatan Perbaungan-Sergai, Kamis pekan lalu. Kepada Kanit Reskrim Polsek Perbaungan IPDA LB. Sihombing, IGB mengakui sebagai kurir sabu-sabu. Darinya, polisi menyita satu paket sabu seharga Rp 100 ribu.

Kanit Reskrim menyebutkan, penangkapan tersangka berkat informasi yang diperoleh.

Jurtul Togel Sementara itu, tergiur dengan imbalan, seorang kakek diciduk dalam kasus peredaran judi kupon. Hasim (57), warga Dusun 2, Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai, diketahui sebagai juru tulis judi kupon, jenis KIM. Ia diciduk saat menulis nomor pesanan petaruh, pekan lalu.

Informasi diperoleh, tersangka ditangkap petugas patroli di rumah kosong. Pimpinan Patroli, Kanit Judi Aiptu Subono bersama anak buahnya.(ARM)

Hindari Bentrokan Aksi Demo, Polisi Periksa Humas PT APL SUBULUSSALAM - Konflik warga Sultan Daulat dengan PT Asdal Prima Lestari (PT APL), kian memanas. Sejak keberadaan perusahaan perkebunan ini, sengketa lahan mulai mencul.

Selain persoalan tanah, persoalan lainnya turut memanaskan konflik lahan. Diantaranya, persoalan upah minimum karyawan, akomodir warga sekitar sebagai tenaga kerja, pengelolaan dan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR).

Khusus sengketa lahan, meski telah dimediasi Komisi B DPRK Subulussalam tapi ersoalan itu tak kunjung selesai hingga kini. Tak kunjung selesainya persoalan, Selasa pekan lalu, ratusan warga Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, kembali melakukan aksi. Aksi turun ke jalan tersebut mendapat kawalan ketat dari ratusan personel kepolisian dan TNI. Demonstrasi ke areal Perkebunan PT APL berada di Desa Lae Langge didampingi Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik (Lepasp). Aksi menuntut realisasi janji pemilik perusahaan menyerahkan lahan kepada warga.

Pantauan di lokasi aksi, massa memasang tenda di pintu masuk perusahaan. Aksi tersebut mulai memanas. Guna menghindri bentrokan, aparat keamanan

Ratusan warga Kecamatan Sultan Daulat melakukan aksi unjuk rasa dan pemblokiran di depan perusahaan, PT APL. juta. Uang dimaksud untuk mengamankan Humas PT APL, Johan. Johan diamankan dinilai akan memicu konflik fisik. Ia dituding melakukan pemukulan kepada salah satu massa.

Usut Pungli Johan Selain itu, warga mendesak kepolisian melakukan pengusutan pungutan liar yang diduga dilakukan Johan. Koordinator lapangan, Satria Tumangger mengharapkan kepolisian mengusut tindak pemukulan yang dilakukan Johan. Mereka juga mendesak kepolisian mengusut dugaan penipuan oleh Humas PT APL, yakni pengutipan uang terhdap warga, terkumpul Rp 70

pengaspalan jalan, hingga kini pengaspalan tak kunjung terwujud.

Mencairkan suasana yang mulai panas, kepolisian memboyong Johan ke markas Kepolisian Sektor Sultan Daulat.

Sesuai hasil sidang dengar pendapat di Komisi B, disepakati penyelesaian sengketa. Yakni, melakukan pengukuran ulang lahan yang bersengketa, memberikan upah sesuai dengan UMP dan UMR pada tahun 2012, pembangunan jalan 3,5 km yang belum selesai.

Ironisnya, kata Satri Tumangger, pada tahun 1999 masyarakat telah memberikan Rp 70 juta kepada

perusahaan untuk pembangunan jalan tersebut. “Tetapi pembangunan tersebut belum selesai sesuai dengan kesepakatan,” kata dia.

Jadinya, semua kesepakatan itu bagaikan mimpi di siang bolong karena yang dilakukan oleh pihak PT APL tak mampu dituntaskan dan diusut penegak hukum. “Maka kami dari elemen masyarakat mendesak kepada PT Asdal agar mengembalikan uang yang telah diterima karena pekerjaannya tidak selesai. Dan juga mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan Pihak PT Asdal kepada masyarakat Sultan Daulat seperti penganianyaan kepada warga Lae Langge, yang dilakukan oleh Humas PT Asdal, Johan,” kata Satria.

Dalam aksi, massa mendesak dipertemukan dengan pimpinan perusahaan. Mereka mengklaim pertemuan itu sebagai solusi akhir untuk mendapatkan penjelasan mengenai sengketa yang terjadi.

“Pimpinan perusahan PT Asdal agar bisa segera melakukan kesepakatan,” ujar Rasumin, korlap lainnya. Massa juga sempat menahan satu truk bermuatan sawit yang menuju perusahaan.

Akhirnya delegasi dari massa diterima peruhasaan yang difasilitasi oleh Wali Kota dan DPRK Subulussalam. (KARTOLIN)

11

KPK POS E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

Tuntaskan Penyerobotan 2.899,29 Hektar Oleh PT Wonorejo Perdana TAPSEL – Kepolisian Daerah Sumatera Utara didesak segera menyelesaikan pengusutan penyerobotan PT Wonorejo Perdana seluas 2.899, 29 hektar dari warga.

Lahan yang berada di Desa Simangambat Jae, Simangambat Julu, dan Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, itu diklaim milik warga setempat.

Penyerobotan dilakukan perusahaan tanpa memberikan ganti rugi keada 347 warga yang mendiami dan menguasai areal. Menurut

warga, lahan tersebut mulai dikelola sejak tahun 2000.

Namun, ketenangan terusik sejak masuknya PT Wonorejo Perdana, pada Juni 2009.

Anehnya, menilik areal di Hak Guna Usaha (HGU) PT Wonorejo Perdana hanya membayar pajak separuh dari jumlah HGU, 6.364,5 hektar.

Ketua DPP LSM PAB, Halder Sinurat menegaskan, kasus tersebut harus dituntaskan melalui jalur hukum dan pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Halder menjanjikan akan meneliti luas areal sah yang dimiliki perusahaan itu. (JAR)

Pelaku Pencuri BPKB Masih Berkeliaran BATUBARA – Penduduk Dusun V Merbo, Desa Karang Baru, Kecamatan Talawi, mendesak Polres Asahan menangkap pelaku pencuri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP). Boimin mengaku kehilangan BPKB kendaraan miliknya, Yamaha Vixion. BPKB, diakui Boimin atas nama Wardini.

Peristiwa kehilangan BPKB itu, menurut Boimin, BPKB miliknya hilang saat berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Kisaran. Diceritakannya, sepulang dari rumah keluarganya, di Sentang, ia dan istrinya (Sumiati) bermaksud kembali ke rumah mereka.

HGU PTPN 2 ini. Maka, akan kami proses secara hukum,” kata Musa.

Dalam pertemuan itu Musa menegaskan dirinya dan lembaga yang dipimpinnya akan berada di garis netral.

“Saya tidak pernah tergiur dengan setiap tawaran yang ada. Jadi saya sarankan, kelompok tani lebih baik berjuang dari jalur hukum.

Kalau sudah ada putusan dari pengadilan maka, tidak ada lagi yang ingin mengganggu putusan itu,” kata dia.

Sementara, Ketua Kelompok Tani Tunggurono, Mahmud Karim menyetujui saran kepolisian. Namun, Mahmud mengingatkan agar kepolisian tidak berpihak.

“Jangan ada pilih kasih dalam menegakan hukum. Kalau PTPN 2 sudah melanggar peraturan, tolong berikan tindakan,” kata Mahmud Karim. (SBR)

Polisi Tembak Dahi Polisi JAKARTA - Gara-gara suka bercanda sambil bermain pistol, Bripda H, anggota Ditpolair Baharkam Polri, menembak mati rekannya, Bripda F. Penembakan itu terjadi di rumah kontrakan, di Jalan Enim No. 132, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Rabu 25 Januari 2012.

"Korban penembakan sempat dibawa ke Rumah Sakit Puri Medika, kemudian dibawa lagi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati. Kondisi terakhir diketahui dia meninggal," papar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dijelaskan, kejadian itu bermula dari berkumpulnya Bripda F, Bripda H dan Briptu G. Saat itu Briptu G sedang mandi dan Bripda H mengambil senjata dinas milik G, peluru di dalam pistol tersebut kemudian dikeluarkan. Bripda H sudah melepaskan tembakan ke arah lantai, namun tak ada peluru yang keluar.

Dari situlah muncal candaan, Bripda H mengarahkan pistol tersebut ke dahi Briptu F. Namun, naas, mendadak pistol itu mengeluarkan pelu-

SUMUT

MTs Al Falah Simangalam Dituding Tilap Dana BSM AEKKANOPAN- Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di MTs Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tak pernah disalurkan.

Tak kunjung pernah digelontorkannya dana bantun itu menuai protes dan kekesalan para wali murid. Seorang wali murid menyebutkan, sejak digulirkannya program BSM, para siswa di MTs Simangalam tak pernah mendapatkan bantuan pemerintah itu.

Kepala MTs Simangalam, Drs. Jul Hasby hingga kini tak mau berkomentar. Nomor telepon selular miliknya yang dihubungi KPK Pos, tak direspon. Tidak adanya penjelasan penggelontoran dana BSM hingga

kini tak diketahui para wali murid.

Sementara tokoh pendidik dan masyarakat di Kabupaten Labura, menyesalkan sikap sekolah yang tak menyalurkan anggaran BSM. “Kalau masalah dana BSM itu kami pertanyakan kepada Kepala MTs. Al. Falah Simangalam Drs. Jul Hasby dan Ketua Komite Surya maupun kepada Ketua Yayasan Junaidi, mereka mengatakan dana BSM untuk sekolah MTs. Al. Falah Simangalam tidak ada,” kata para wali murid yang ditemui. Mereka

berdalih, dana BSM tidak diterima sekolah karena sudah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Para wali murid tak mempercayai alasan pihak sekolah, komoite dan yayasan. “Yang kami ketahui, dana BSM adalah bantuan kepada para murid yang miskin,” tegasnya.

Dana BOS dan BSM, berbeda.

Disamping itu, pihak sekolah masih mengutip biaya kepada murid untuk suatu kegiatan. “Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut sering terjadi pengutipan liar,” aku para wali murid, minta namanya tak ditulis.

Kepada wartawan, para wali murid dan tokoh masyarakat mendesak Pemkab Labura menindaklanjuti tuntutan para wali murid.

ru. Saat ditujukan ke dahi F dan dilepaskan ternyata peluru meletus dan F terkapar.

Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Puri Medika, namun kondisinya semakin parah korban dibawa lagi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, dalam perjalanan sudah menghembuskan nafas terakhirnya.

Bripda H, lanjut Rikwanto, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena aksi main-mainnya tersebut.

Ia pun diancaman dengan hukumannya pemecatan.

"Akan diperiksa dulu lebih lanjut, nanti akan diproses di Propam," kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto, Briptu H dan Briptu F sendiri tidak mempunyai senjata api. "Mereka adalah anggota dari satuan Baharkam Polri. Mereka juga sudah diserahkan ke Bid Provos Mabes Polri."

Bripda H bisa dikenakan pasal tindak pidana bila yang bersangkutan terbukti melakukan kelalaian. "H juga bisa dikenakan pasal pidana, lihat hasil pemeriksaan soal pidananya itu, kalau ada pidana ya itu bisa dikenakan juga," kata Rikwanto. (ENDY)

Lantaran, tak kunjung dikucurkannya dana BSM, menimbulkan tudingan, dana BSM ditilap oleh pihak sekolah.

Ketua DPD LSM P3N Labura, Timbul Sinaga menegaskan bahwa dana BSM untuk tiap sekolah dan tingkatan mendapatkannya. “Jadi jangan ada dikatakan di sekolah MTs. Al. Falah Simangalam tidak mendapatkan dana BSM,” kata dia.

Sekolah yang tidak mendapatkan bantuan itu, diakui Timbul, sekolah yang tidak mengajukan BSM kepada pemerintah. “Terkecuali kepala sekolahnya tidak mengajukan kepada pemerintah ada murid d isekolah tersebut kategori miskin,” jelas Timbul, juga mantan pengajar. (JAR)

Nelayan Jebol Tanggul Kebun Sawit UD Sejahtera Sawita Brandan Barat

Sebelum pulang, Boimin dan istrinya melakukan pembayaran pajak kendaraan. Setelah itu, mereka melaju menuju pulang.

Perjalanan pada September 2011, itu berbuntut kesialan. Di tengah perjalanan, di Jalan Imam Bonjol, mereka berhenti sebentar guna menemui temannya. BPKB yang disimpan dalam tas, raib bersama tas yang berada di atas sepeda motor.

“Di dalam tas juga ada STNK dan KTP atas nama Wardini warga desa Karang Baru-Talawi-Batubara. Kami berharap pelaku pencurinya segera ditangkap,” kata Boimin. (SAHREL)

Kapolresta Binjai Sarankan Poktan Berjuang di Jalur Hukum BINJAI – Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai, Musa Tampubolon menyarankan kelompok tani berjuang memperoleh lahan mereka melalui jalur hukum. Hal itu disampaikan Kapolresta Binjai dalam pertemuan kelompok tani, PTPN 2, BPN dan juga diikuti instansi lainnya, pada Jumat pekan lalu, digelar di Lapangan Kancil Mas, Jalan Bejomuna, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

AKBP Musa Tampubolon juga mengungkapkan banyak dari masyarakat atau kelompok tani yang benarbenar memiliki hak, sudah memperjual belikan lahan ini.

“Meski, masalah lahan ini belum ada penyelesaian yang jelas dari menteri atau intansi terkait. Persoalan ini rawan dengan bentrok dan tindakan anarkis. Jadi, kalau ada tindakan anarkis atau bentrok di atas lahan eks

KRIMINAL

DILALAP - 13 rumah warga di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil habis dilalap si jago merah, tanpa ada korban jiwa. (KPKPos/ AZT )

13 Rumah Musnah Dilalap Api SINGKIL - 13 rumah warga di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Senin dinihari pekan lalu, musnah dilalap api.

Peristiwa kebakaran itu berlangsung sekitar dua jam tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian dari peristiwa itru mencapai miliaran rupiah.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi, api bersumber dari H.Sa'adun, rumah dengan material kayu. Kobaran api makin membesar dan menjalar ke rumah lainnya, berdempetan dengan rumah Sa’adun.

Guna memadamkan api, tiga unit mobil Dinas Pencegah dan Pemadan Kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kobaran api tetap membesar.

"Sulitnya memadamkan api bukan saja akibat bangunan kayu tapi ada yang jualan bensin di situ," jelas Fahrijal warga

setempat.

Kapolsek Simpang Kanan AKP Haryono menyatakan sumber api masih diselidiki. "Kami masih melakukan olah TKP, namun temuan awal ada kemungkinan kebakaran ini bersumber dari hubungan arus pendek listrik," kata Haryono.

Sementar itu di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dua rumah di Desa Suka Ramai Lama, Kecamatan Kualuh Hulu, musnah dilalap api.

Kebakaran yang melanda rumah Darma dan Ijuk Tambunan berlangsung, pada Kamis dinihari pekan lalu.

Darma mengatakan, saat api berkobar dirinya tengah tertidur. Suara teriak minta tolong dari tetangganya, Ijuk membangunkan Darma dari tidurnya. Api berhasil dipadamkan oleh warga.

Sementara akibat kebakaran itu, Darma dan Ijuk Tambunan mengaku mengalami kerugian

jutaan rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan kebakaran itu.

Api juga berkobar di Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat pekan lalu.

Gudang penyimpanan bahan bangunan milik Toko Jaya Makmur di Jalan Lintas Sumatera, Sei Rampah, ludes dilalap api.

Pemilik toko, Parman begiru mengetahui kebakaran tak mampu medamkan api.

Upayanya menyemprotkan racun api ke kobaran si jago merah tak menuai hasil. Api terus berkobar membakar barang dagangan miliknya.

“Saya berusaha memadamkan api dengan racun api. Istri saya, Erawati menyelamatkan anak-anak kami,” kata Parman. Akibat peristiwa itu, Parman mengalami kerugian mencapai Rp 500 juta. Diduga, sumber api dari arus pendek listrik.

(AZT/STJG/ARM)

LANGKAT - 300-an nelayan dari Kecamatan Sei Lepan, Pangkalansusu dan Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Minggu pekan lalu, menjebol tanggul pembatas air laut yang dibangun UD Sejahtera Sawita di kawasan hutan jalur hijau Register 8/ LA Dusun I dan II Sei Babalan Desa Lubuk Kertang. Aksi itu merupakan yang ke tiga kalinya mereka lakukan.

Sebelumnya, para nelayan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumut Nopember 2011.

Namun, tanggul yang dijebol tetap ditimbun kembali oleh Sutrisno alias Akam, Direktur UD Sejahtera Sawita. Perusahaan perkebunan sawit itu memiliki berani membangun kembali tanggul lantaran dilindungi perwira Polri.

Aksi dilakukan untuk menentang alih fungsi hutan bakau (Mangrove) yang sudah disulap menjadi kebun kelapa sawit.

Tanggul itu menghambat aktivitas nelayan. Padahal, 4 tahun lalu Dinas Kehutanan Sumut telah menangkap 7 unit eksavator dan menghentikan alih fungsi lahan itu. Bupati Langkat juga telah memberikan surat teguran beberapa kali untuk menghentikan aktivitas UD Sejahtera Sawita merambah hutan mangrove jadi hamparan perkebunan.

Menurut nelayan, Agustus 2011 lalu, masyarakat Lubuk Kertang Brandan Barat juga telah mengadukan pengrusakan hutan mangrove register 8/LA itu ke Polisi Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). “Saya bersama para saksi dari masyarakat Lubuk Kertang telah mengadukan hal pengrusakan hutan register

8/LA Desa Lubuk Kertang yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh terlapor Suterisno alias Akam selaku Direktur UD Sawita ke Polda Sumut”.Dengan nomor pol : TBL/460/VII/ 2011/SPKT III tanggal 13 Juli 2011 dan diterima Kompol Ramlianas Sitinjak SH selaku Ka Siaga SPKT III Polda Sumut,” kata Abdul Zalil. Laporan itu, sebut dia, direspon Polda Sumatera Utara. Namun, hingga kini hasil penyidikan Polda Sumut, tak jelas.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat, Ir Supandi Tarigan menegaskan, aktivitas UD Sejahtera Sawita telah diperingatkan. “Surat peringatan keras itu isinya ditujukan kepada pengusaha kebun sawit Dian/Aan di Dusun III Kwala Serapuh Tanjungpura, Bastami/ Aling di Pulau Sembilan Pangkalansusu, Ali Candra dan Aliang di Desa Pasar Rawa Gebang, Jhony/Rudi dan Aliang di Desa Selotong Secanggang, Albert/ Tan Dju Huat dan Joni di Securai Selatan Babalan, Abien di Teluk Meku Babalan, H Soleh Bangun Ketua DPRD Sumut di Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat, Direktur PT Pelita Nusantara Sejahtera (PNS) dan Sutopo/Sutrisno alias Akam di Desa Lubuk Kertang Brandan Barat,” kata Supandi.

Selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, surat peringatan juga dilayangkan Bupati Langkat. Namun, para pemilik perkebunan tetap membandel. Warga nelayan bertekad akan terus melakukan perlawanan.

Sebab, sejak dibangunnya tanggul, aktivitas para nelayan terganggu dan hasil penangkapan berkurang. (JUL)

PA Tebing Tinggi Eksekusi Ruko SEIBAMBAN - Juru sita Pengadilan Agama Tebing Tinggi (PA-TT), Rabu pekan lalu, mengeksekusi rumah toko berlantai dua seluas 140 meter persegi, di Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban. Juru sita PA TT, Muhamad Syarif bersama saksi Handayani serta H Zainal Abidin, terlebih dulu membacakan putusan eksekusi bernomor 100/Pdt.G/2009/ PATTD jo PA Medan Nomor 120/ Pdt.G/2009 PTA Medan tahun 2009 serta putusan MA Nomor 294K/AG/2010 tahun 2010. Dan salinan risalah kantor pelelangan kekayaan Negara dan lelang Medan Nomor 656/2011 tanggal 6 September 2011 (KPKNL).

Setelahnya, eksekusipun dilakukan. Pelaksanaan eksekusi mendapat halangan dari ahli waris tergugat, Supianto alias

Usup Bin Kasman (45) dan istrinya Sri Ningsih (38). Usup menuding pihak pengadilan melakukan eksekusi tampa pemberitahuan. Ia juga menuding pengadilan telah disuap.

Sengketa muncul, setelah ahli waris berjumlah 13 bersaudara menjual objek perkara kepada Andy Halim Putra. Dengan kesepakan harga ruko yang memiliki dua tingkat itu dijual seharga Rp 300 juta, pada tahun 2009. Kendati jual beli telah dilakukan, pihak ahli waris tak berkenan meninggalkan objek perkara.

Pantauan di lokasi, proses eksekusi ruko di Jalinsum Sei Bamban-Tebing Tinggi sempat memacetkan arus lalulintas.

Eksekusi akhirnya berjalan dengan kawalan personel kepolisian. (ARM)

EKSEKUSI - Petugas dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengeluarkan barang milik ahli waris. Eksekusi sempat mendapatkan perlawanan dari ahli waris. (KPKPOS/ARM)

12

KPK POS E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

LIPSUS

CEGAH TANGKAL KRIMINALITAS MALAM

KEJAHATAN bisa terjadi di mana pun dan kapan pun. Tapi kejahatan akan berhenti bila ruang aksi itu diminimalisir.

Upaya penekanan ruang gerak kejahatan tak hanya pada pundak Kepolisian. Peran serta masyarakat penopang penting di lingkungan mencegah dan menangkal kejahatan, terutama di malam hari.

Berdasarkan statistic kejahatan di 2011, menunjukkan tren kenaikan di banding tahun sebelumnya. Kenaikkan indeks kejahatan cukup mencengangkan, 16,3 persen.

Pada 2010 gangguan Kamtibmas mencapai 37.668 kasus, maka pada 2011 meningkat jadi 43.844 kasus.

Dari data tersebut, lima kasus menonjol dan harus diwaspadai yakni pencurian dengan pemberatan (curat) atau

pencurian/perampokan di malam hari dan dilakukan lebih dari satu orang mencapai 7.325 kasus meningkat 13,37 persen dibanding 2010 dengan 6.461 kejadian. Berikutnya pencurian kenderaan bermotor (6.537), penganiayaan dengan pemberatan (3.514), perjudian (3.947) dan narkoba (2.607).

Dari data peningkatan tindak kejahatan Kamtibmas tahun 2011 itu setidaknya membuktikan bahwa Sumatera Utara, hingga saat ini rawan atas tindak kejahatan sehingga jajaran kepolisian di masa-masa mendatang diingatkan agar lebih sigap dan pro aktif dalam menyikapi sekecil apapun gangguan Kamtibmas.

Kesigapan jajaran kepolisian itu tentunya ditandai aksi di lapangan antara lain seperti melalui peningkatan patroli dan

keberadaan aparat kepolisian di sejumlah kawasan rawan tindak kejahatan.

Kanit Reskrim Percut Sei Tuan AKP Faidir mengatakan telah mengoptimalkan pengamanan di daerah-daerah rawan.

Khususnya daerah perbatasan jalur tembus menuju arah Batangkuis. “Dan diawal tahun 2012 kami telah menerima laporan dari masyarakat untuk kasus curanmor. Dan sudah kami tindak lanjuti,” kata Faidir.

Untuk menekan tindak kejahatan di sektornya, kata Faidir, unit Reskrim telah melakukan kriminal survey.

Ditiap-tiap desa telah dibentuk reserse untuk mengantisipasi tindak kejahatan khususnya pada malam hari.

Dia menyebutkan, kriminal survei dilakukan pihaknya bukan hanya untuk mengantisipasi

kejahatan pada malam hari saja.

Pelaksanaannya juga dilakukan 24 jam. Selain itu, sambungnya lagi, “kami juga telah membentuk tim patroli di daerah-daerah yang rawan dan juga telah mengoptimalkan polisi masyarakat (polmas).”

Kendati demikian, kata Faidir, pihak kepolisian tidak bisa bekerja dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pihaknya juga mengharapkan kerjasama masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih proaktif memberikan informasi.

"Sekecil apapun informasinya, kami akan langsung menindaklanjutinya," kata Faidir.

Namun untuk saat ini di tahun 2012, Faidir belum bisa memprediksi tingkat kriminalitas di Sumut khususnya di Kota Medan. (FER)

KATA MEREKA Jangan Hanya Menilai Kinerja Kepolisian DIREKTUR STIKes Sarimutiara Dra.Ivan Elisabeth Purba. MKes, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kejahatan pada malam hari seharusnya masyarakat jangan selalu mengandalkan aparat kepolisian. Mereka jugakan punya keterbatasan.

Dan kita juga maklum jika ada tindakan kejahatan yang tidak langsung tuntas dikerjakan. Karena mereka kan punya keterbatasan kemampuan.

"Masyarakat juga harus ikut

membantu kerja kepolisian jangan hanya menunggu dan menilai buruk kinerjanya. Masyarakat juga masih banyak yang belum mentaati peraturan. Padahal peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditegakkan bukan untuk dilanggar," katanya sembari memberi contoh kecil tentang ketidak taatannya masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat pemerintah di persimpangan lampu merah.

Menurutnya, sampai sejauh ini, jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang

telah dibuat pimpinan, pihak kepolisian sudah memberikan yang terbaik.

"Mereka sudah berupaya memberikan pelayanan.

Dan kalau masih saja terjadi tindak kejahatan itu wajar.

Alasannya, karena masih ada segelintir oknum-oknum yang berusaha untuk melanggar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat.”

Meningkatnya tindak kejahatan, menurut Ivan, bukan disebabkan kinerja aparat hukum yang lamban.

Penyebabnya, karena

masih banyak orang yang belum taat pada peraturan.

"Peraturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk dijadikan sebagai hiasan," ujarnya.

"Kita tidak bisa menilai kepolisian itu jelek karena mereka sudah bekerja maksimal. Hanya yang perlu diperbaiki adalah moral sipelakunya. Jika kita sadar dan taat pada peraturan niscaya tingkat kriminalitas bisa ditekan. Jangan memancing orang untuk melakukan kejahatan," paparnya.

Kota Medan dapat memperhatikan lampu-lampu jalan yang sudah mati dan rusak agar masyarakat pengguna jalan tidak kegelapan. Selama ini sudah banyak yang mengadu tapi tidak pernah diperhatikan.

Pemko Medan harus dapat mengambil sikap tegas terhadap SKPD yang tidak peduli dengan fasilitas umum,” ujarnya.

Herman menilai, Pemda dan Pemkot belum saling mendukung dan perlu lagi dibuat kebijakan-kebijakan.

Sudah saatnya dibentuk lagi poskamling di lingkungan warga. Dan untuk

membentuk poskamling ini jangan hanya mengharapkan tenaga masyarakat.

Tapi juga harus didukung dengan pembiayaan.

Pos-pos polisi yang dibuat dipersimpangan jalan, menurut Herman suatu hal yang baik, namun pos polisi tersebut hanya dijaga pada siang hari saja. Dan pada malam harinya, pos polisi tersebut kosong dan tidak ada yang menjaganya.

Padahal menurutnya, tindakan kejahatan sering terjadi pada malam hari.

"Untuk apa pos polisi dibuat kalau hanya jadi hiasan," tukasnya. (FER)

(FER)

Pos Polisi Hanya Jadi Hiasan BANYAK faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas. Di antaranya, faktor sosiologis, faktor ekonomi dan faktor moral. Selain itu kecanggihan teknologi saat ini juga bisa membuat moral seseorang menjadi baik dan buruk. “Apalagi negara kita adalah negara yang sedang berkembang yang riskan dengan tindakan kejahatan”.

Demikian dikatakan Pudek I Teknik Industri, ITM, Ir.Hermansyah Alam MT. Menurutnya, pihak kepolisian sudah bekerja maksimal namun

belum didukung sepenuhnya oleh aparat pemerintah.

“Kita masih melihat banyaknya lampu jalan yang mati dan belum terpasang di ruas-ruas jalan. Khususnya diderah terpencil masih belum seluruhnya terpasang lampu jalan. Di lokasi yang redup dan gelap seperti inilah biasanya sering terjadi perampokan,” sebutnya.

Banyaknya lampu jalan yang mati sangat tidak wajar, disinyalir Dinas Pertamanan cuma mau mengambil untung saja, tapi tidak ada langkah memperbaiki. “Kita berharap agar Dinas Pertamanan

Kinerja Kepolisian Belum Memuaskan Mengapa tindak kriminalitas terus meningkat? Menurut praktisi hukum Mahmud Irsad Lubis SH, berdasarkan hasil survei di Lapas dan Rutan, dapat dilihat meningkatnya tindak kriminalitas.

“Mengapa?," tanyanya.

Dia menyebutkan, ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor rendahnya kontrol dari pengawasan juga adanya faktor peselingkuhan antara pejabat-pejabat tertentu. Inilah yang menjadi barometer meningkatnya angka

kriminalitas.

Contohnya, sambungnya lagi, kenapa orang merampok, mencuri, menipu? Modusnya hanya satu karena faktor ekonomi. Kenapa orang membunuh? penyebabnya karena pengaruh psikologis si pelaku yang terganggu. Kenapa orang melakukan tindakantindakan lain? Karena adanya perselingkuhan hukum dengan sesama pejabat.

"Yang rendah diangkat sedangkan yang tinggi dibiarkan," tukasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa stigma hukum di Indonesia menganut sistem,

makin tinggi derajat sosial seseorang maka akan semakin jarang berurusan dengan hukum. Akan tetapi jika makin rendah derajat sosial seseorang maka akan semakin seringlah berurusan dengan hukum. Dan ini masih berlaku dominan di negara kita, ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurutnya, perbaiki sistem hukum dan perangkat hukum yang ada.

Dan ini harus dilakukan semua pihak termasuk juga sistem hukumnya. "Jangan lagi ada manipulasi hukum," sebutnya.

Saat disinggung tentang kinerja kepolisian, Irsad hanya tersenyum. Menurutnya, kinerja kepolisian belum bisa sampai pada tingkat kepuasan.

Kepolisian belum mampu menjadi alat pemuas bagi masyarakat. Aparat kepolisian masih bekerja berdasarkan sistem borongan. Kalau ada yang layak baru dikerjakan tapi kalau tak layak mereka tidak mau mengerjakannya.

Bagaimana bisa tercipta keamanan jika aparat kepolisian tidak menjalankan fungsinya.

(FER)

BERITA MEDAN-JAMBI-NIAS

14 Unit Bangunan Perumahan Elit Dibongkar MEDAN - 14 unit bangunan berlantai dua di Jalan Jangka, Kelurahan Sei Putih Barat I, Kecamatan Medan Petisah dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Rabu pekan lalu. Pembongkaran dilakukan karena bangunan yang akan dijadikan perumahan elit itu terbukti melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Menurut Kabid Pemanfataan dan Tata Ruang Drs Ali Tohar Msi didampingi Kasi Pengawasan Darwin, pelanggaran ini terungkap setelah salah seorang warga N Br Pangaribuan, tetangga sebelah bangunan perumahan itu melayangkan pengaduan ke Dinas TRTB. Dalam pengaduannya, ungkapnya, si pelapor keberatan karena bangunan perumahan itu dibangun persis di sebelah rumahnya dan tidak menyisakan jarak sedikit pun. Berdasarkan pengaduan itu, Ali Tohar pun menurunkan anggota untuk memastikan kebenarannya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, bangunan perumahan itu terbukti melanggar GSB sekitar 1,5 meter dari batas tanah dengan panjang lebih kurang 100 meter. Setelah itu kita surati pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar peraturan tersebut,” kata Ali Tohar.

Meski sudah tiga kali diberi surat peringatan, lanjutnya, namun pemilik bangunan tak juga mengindahkannya. Itu sebabnya, Ali Tohar bersama anggotanya membongkar langsung bangunan yang terbukti melanggar GSB dibantu petugas sejumlah petugas Satpol PP, Polsekta dan Koramil setempat.

Begitu tiba di lokasi, Ali Tohar lebih dulu memerintahkan beberapa anggotanya untuk melakukan pengukuran ulang sebelum dilakukan pembongkaran. Bersamaan itu seorang pria yang mengaku pe-

ngawasan bangunan minta kepada Ali Tohar maupun Darwin untuk menunda pembongkaran.

Dia berjanji akan membongkar sendiri bangunan yang melanggar GSB tersebut.

Akan tetapi permintaannya langsung ditolak. “Kami hari ini melaksanakan tugas untuk melakukan pembongkaran. Sebab, kita sudah tiga kali memberi surat peringatan namun tidak ditanggapi. Jadi permintaaan saudara tidak dapat kami penuhi,” tegas Ali Tohar.

Meski ditolak namun pria itu tetap saja bersikukuh menolak dilakukannya pembongkaran dengan alasan baru saja menerima surat peringatan dari Dinas TRTB tersebut. Ali Tohar tetap dengan pendiriannya, dia menginstruksikan puluhan anggotanya untuk melakukan pembongkaran.

Pria yang mengaku pengawas itu hanya bisa pasrah menyaksikan bangunannya yang bersebelahan dengan rumah Br Pangaribuan dirubuhkan, baik di lantai pertama maupun lantai kedua. Menghindari terjadinya kerusakan rumah milik Br Pangaribuan yang ditimbulkan akibat pembongkaran, Ali Tohar pun menyisakan bangunan yang belum dibongkar pemilik bangunan sendiri.

Untuk itu kepada pria yang mengaku pengawas bangunan itu, Ali Tohar minta dibuatkan surat pernyataan untuk membongkar sendiri bangunannya dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat pernyataan di atas materai itu ditandatanganinya. Selain itu bangunan yang sudah dibongkar tidak diperkenankan dibangun kembali.

“Kita akan terus mengawasinya. Jika surat pernyataan itu tak dilaksanakan dan bangunan yang kita bongkar dibangun kembali, kita pasti datang untuk melakukan pembongkaran kembali,” tegasnya.

(VIN)

Orang Tua Keluhkan Biaya Pemondokan Pemkab Nias di Jogja NIASSELATAN - Orang tua mahasiswa di Jogjakarta, asal Nias Selatan, mengeluh tingginya biaya pemondokan bagi putra-putri mereka yang tengah menimba ilmu di Kota Pendidikan itu. Salah seorang orang tua kepada KPK Pos, menuturkan, biaya tersebut meroket dari biaya pemondokan atau kos lainnya di kota itu.

Ironisnya, untuk peralatan dan kebutuhan tidur, seperti kasur, mahasiswa asal Nias Selatan diwajibkan membeli perangkat melalui Alpius Sarumaha.

Sebenarnya tak menjadi persoalan kasur dibeli dari Alpius. Namun masalah timbul lantaran harga kasur yang dijual Alpius kepada mahsiswa, dan bersifat wajib, harganya di atas harga pasaran.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendiri Gerakan Mahasiswa Nias Selatan ( GM Nisel ) Eddy G. Zebua didampingi Ketua DPH, Sadar Halawa, mendesak Pemkab Nias Selatan melakukan pengecekan.

“Jangan dibiarkan Para orang tua murid jadi korban para oknum calo – calo yang muaranya hanya untuk mencari keuntungan. Kasihan jika mahasiswa tersebut jadi lahan empuk para calo,” tegas Eddy.

Alpius Sarumaha saat dihubungi terkait itu melalui seluler, Selasa pekan lalu, menjawab bahwa sifatnya membantu. “Saya di minta bantu oleh Pak RG. Telaumbanua untuk mencarikan kos,” katanya. Kendati begitu jelasnya, selama ini para orang tua mahasiswa menurutnya, masih belum ada yang keberatan terkait itu. (AM)

Kuasa Hukum Zumi Zola Bantah Perzinahan JAMBI — Keluarga artis Zumi Zola membantah adanya perzinahan, Zumi dengan Peni Farnita, istri dari Benaldi.

Dugaan perzinahan dilaporkan Benaldi ke Polda Metro Jaya.

Zumi Zola yang juga Bupati Tanjung Jabung Timur, Provionsi Jambi, digugat dengan tuduhan perzinahan, berselingkuh dengan istri orang.

Kuasa hukum keluarga, Selamat Sibagaring dan Fahrin Efendi, Rabu pekan lalu, di Jambi membantah tuduhan itu.

Menurut Fahrin, laporan perzinahan itu merupakan fitnah dan bentuk penzoliman terhadap Zumi Zola. “Tidak benar itu. Klien kami (Zumi Zola) sama sekali tidak melakukan perbuatan zina. Itu fitnah,” tegas pengacara muda ini didampingi Selamat Sibagaring.

Fahrin menjelaskan, hubungan Zumi Zola dengan istri pelapor hanya sebatas teman.

“Zumi Zola sudah bertahun-

tahun mengenal Peni Farnita Saputeri. Wanita tersebut adalah temannya ketika samasama kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB),” katanya.

Menurut dia, saat pelantikan Zumi Zola, Peni datang bersama ibunya. “Saat itu pelapor menyetujui istrinya datang ke Jambi,” ujarnya.

Fahrin dan Selamat Sibagaring juga tidak menampik Zumi Zola pernah melakukan komunikasi dengan Peni Pernita Saputeri melalui BlackBerry Messengger (BBM), seperti yang diungkapkan Benaldi saat melapor. Namun, kata dia, komunikasi itu dilakukan atas inisiatif Peni.

“Jadi kami memandang laporan saudara Bernaldi Kadir Djemat itu sangat tidak berdasar. Karena tidak tergambar bukti awal atas tindak pidana yang dilaporkan,” katanya.

(INRO)

KPK POS

13

E D I S I 185 30 JANUARI – 5 FEBRUARI 2012

SUARA KPK

The Invisible Hands DALAM masyarakat ideal versi timur, semua keluhan dicoba ditekan dan ditelan dalam rasa kesal dan marah pribadi, kalaupun akhirnya tak tertahankan maka keluhan tadi diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat. Itu pelajaran awal waktu saya belajar hukum di FHUI tahun 1973-1977, seperti yang disampaikan oleh Prof Hazairin dalam pelajaran hukum adat.

Hukum, dalam arti penerapan sanksi-sanksi, hanya bekerja manakala terjadi pelanggaran ekstrim yang tidak bisa ditolerir oleh nilai-nilai yang diadopsi masyarakat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara tadi. Nilai-nilai yang sama banyak dianut di Jepang, Korea, dan negara-negara Asia lainnya, walaupun secara teknologi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan ekonomi, industri dan perdagangan mereka sudah jauh lebih maju dari kita.

Itu juga yang saya pelajari dari almarhum Prof Dan Fenno Henderson (tahun 1983-1984 di University of Washington), salah satu ahli hukum Jepang, dan satu dari sedikit lawyer Amerika yang mendapat lisensi untuk berpraktik hukum di Jepang, dan juga salah satu penerjemah Jendral Mac Arthur pada proses menyerahnya Jepang kepada bala tentara sekutu. Masyarakat Asia bukan masyarakat yang “litigious”, dan tidak biasa menggugat tetangga, anggota masyarakat dimana dia hidup dan “saudara-saudaranya sendiri”.

Sayangnya kita tidak lagi hidup dalam tatanan masyarakat yang mengidamkan harmoni yang terjaga. Secara politik kita sudah hampir berhasil mengadopsi sistem demokrasi, dimana kebijakan publik ditentukan oleh sedikit orang yang kita pilih melalui pemilihan umum langsung, yang duduk di parlemen dan eksekutif.

Sekali mereka bersepakat untuk nilai yang harus kita taati dan junjung, seketika itu kita terikat dengan nilai-nilai tadi. Sekali kita melanggar nilai tadi, tersedia lembaga peradilan yang tugasnya meluruskan tabiat melenceng kita dengan hukuman, dari sekedar denda sampai dihilangkannya nyawa kita.

Dalam masyarakat adat, dimana kebijakan ditentukan oleh tradisi lama dan dijaga oleh tetua-tetua kita, unsur keadilan hanya bisa diperoleh dari kitabkitab tua atau cerita yang turun menurun diwariskan dan seberapa bijak tetua-tetua kita menerapkannya. Tetua-tetua itu menafsirkan nilai-nilai tua, dan menghukum berdasarkan nilainilai tadi. Dalam masyarakat modern, keadilan juga ditentukan oleh kitab-kitab, tetapi kitab-kitab yang selalu dapat diperbaharui, kapan saja legislatif mau mengubahnya berdasarkan living values yang berlaku di masyarakat waktu itu. Begitu juga, keadilan didapat dari bagaimana badan peradilan menafsirkan nilainilai dalam kitab-kitab tadi.

Dalam sistem yang lebih mendasarkan ditegakkannya keadilan pada “court precedence”, maka peran hakim akan lebih menonjol. Hakim, katanya, akan menyerap rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan menerapkannya dalam keputusannya. Dalam sistem “common law”, untuk perkara tertentu mereka akan membentuk tim juri, yang juga akan merepresentasikan rasa keadilan masyarakat, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen hukum yang mereka saksikan dalam persidangan.

Apapun sistem yang dianut, setiap sistem akan mampu menyelesaikan permasalahan masyarakatnya sendiri. Tentu tidak ada hasil yang sempurna, untuk itulah legislatif seharusnya akan dengan rajin dan cermat membentuk kebijakan publik baru yang lebih adil dan mewakili kepentingan anggota masyarakat terbanyak. Juga begitu halnya dengan badan peradilan. Hakim akan selalu mencari nilai-nilai mana dalam masyarakat yang layak diterapkan sebagai acuan dalam memutus perkara.

Kalau begitu, kehidupan kita ini pada dasarnya diatur oleh sedikit orang dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kita

bertingkah laku sesuai dengan nilai yang saat ini dianggap baik oleh legislatif, dan kita bertingkah laku sesuai dengan kebijakan operasional yang diatur dan dilaksanakan oleh eksekutif, dan kita ditentukan nasibnya oleh yudikatif manakala kita terlibat sengketa tentang nilai-nilai tadi. Begitu sederhana. Tidak juga.

Kenapa tidak sederhana?

Tentu, karena 500-an orangorang yang terpilih dari 250 juta rakyat Indonesia itu menentukan nilai-nilai tadi.

Nilai-nilai tadi termasuk bagaimana demokrasi dikembangkan, lembaga negara dibangun dengan integritas tinggi, korupsi ditekan dan bahkan dihapuskan, hak asasi manusia ditegakkan, pluralisme dijaga, kesempatan kerja dan berusaha dibangun setara, sistem pendidikan dikembangkan sehingga kita bisa kompetitif dengan bangsa-bangsa lain manapun, sistem pelayanan kesehatan diberikan secara layak kepada setiap warga negara, infrastruktur, sistem transportasi dan pelayanan umum disejajarkan dengan apa yang tersedia di negara-negara maju, pengelolaan dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dilakukan, perlindungan konsumen diberikan, hak menyatakan pendapat dan kebebasan pers dilindungi, perlindungan kepada buruh, tani, nelayan dan pengusaha kecil diberikan, kredit secara adil diberikan kepada usaha kecil dan menengah, perlindungan kepada anak dan wanita diberikan, dan bagaimana ribuan urusan kehidupan kita lainnya diatur.

Begitu pentingnya semua masalah tadi, dan begitu masifnya, meliputi semua urusan hidup kita di dunia. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita dapat mempercayai keputusan atas semua hal penting tadi kepada 500-an orang anggota parlemen.

Selain itu, kita juga mempercayakan mereka untuk begitu banyak muatan yang terkandung didalamnya.

Keputusan-keputusan tadi sangat dipengaruhi oleh antara lain: (a) kepentingan politik dan posisi tawar setiap anggota parlemen dan partai politik, (b) kemampuan substantif dan teknis anggota parlemen dan parlemen merumuskan kebijakan publik yang terbaik dan mewakili kepentingan mayoritas warga negara, (c) kemampuan luar biasa pihakpihak di luar parlemen untuk mempengaruhi perumusan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka, termasuk kepentingan politik, dunia usaha, maupun kelompok penekan lain, (d) kemampuan eksekutif untuk ikut mempengaruhi arah kebijakan karena dampaknya terhadap mereka sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai bagian dari parpol pemenang pemilu, (e) sejumlah petualangan dari kalangan tertentu anggota parlemen, terlepas dari kebijakan parpolnya dalam proses perumusan kebijakan publik, baik untuk kepentingan uang, posisi politik maupun kepentingan lain apapun, (f) kompleksitas yang luar biasa dari masalah yang akan diatur dalam kebijakan publik tadi, yang kadang-kadang berada di luar jangkauan wajar pengetahuan dan kemampuan ratarata anggota parlemen, (g) tekanan dari para pemangku kepentingan yang seringkali tidak bisa dihindari oleh parlemen, apalagi bila menyangkut kebijakan yang sifatnya populis, (h) ketidaksiapan dari infrastruktur, kelembagaan, dan perangkat-perangkat serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk bisa melaksanakan kebijakan publik tersebut secara efektif, (i) kerancuan yang ditimbulkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kebijakan baru belum tentu bisa efektif karena bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan lain yang bisa jadi dianggap juga sebagai lex specialist, (j) lain-lain.

Sebab-sebab di atas bisa berdiri sendiri, dan bisa juga kumulatif, sehingga menjadikan kita banyak bertanya seberapa efektif parlemen kita bisa mewakili kepentingan konstituennya, atau pertanyaan lebih besarnya, seberapa efektif parlemen bisa membawa bangsa

ini ke arah, tujuan dan posisi yang lebih baik. Terus terang yang akan kita dapati adalah pesimisme tinggi dari sebagian besar publik kita mengingat struktur politik, kemampuan parlemen dan anggota parlemen, dan niat baik dari sejumlah besar mereka untuk memperbaiki bangsa ini.

Masalahnya menjadi semakin tidak sederhana, bahkan rumit dan mengkhawatirkan, bila kita bayangkan, dan ini sudah terjadi dalam berbagai macam skala, yaitu manakala kebijakan publik yang serba bermasalah tersebut diterjemahkan, ditafsirkan dan digunakan dengan kaca-mata yang lain lagi oleh hakim dalam proses peradilan. Sebagaimana kita sadar penuh, judikatif juga tidak kalah bermasalahnya dengan parlemen.

Permasalahannya hampir sama, bahkan beberapa diantaranya saling terkait. Hakim tidak lepas dari pengaruh dan tekanan politik. Hakim juga banyak bergerak memberikan keputusannya karena pengaruh uang, kekuasaan, dan permufakatan jahat lainnya.

Belum lagi, pengaruh mafia hukum yang banyak didorong oleh kerakusan sejumlah advokat kita. Hakim masih bekerja dalam institusi dan sistem yang belum selesai melakukan reformasi, masih korup dan belum terlihat niatannya untuk berubah total.

Sistem rekrutmen, pendidikan, pelatihan, penempatan dan penghargaan atas kinerja baik masih cukup buruk sehinga tidak menjamin diberikannya keputusan yang paham substansi, tehnik, proses, penghargaan atas hukum dan rasa keadilan yang berlaku bagi semua. Kompleksnya transaksi komersial dan keuangan internasional yang dilakukan di, atau menyangkut Indonesia, menambah kerumitan tersebut, karena transaksi-transaksi tersebut cenderung menggunakan hukum asing dan cara penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan atau arbitrasi asing. Hakimhakim yang menerima kasuskasus tersebut seringkali tergoda, karena merasa mempunyai yurisdiksi atau karena pengaruh uang, mengadilinya dengan mengesampingkan pilihanpilihan hukum dan yurisdiksi yang dilakukan para pihak.

Belum lagi, mengenai pemahaman atas substansi.

Keterbatasan bahasa asing, dan kompleksnya struktur transaksi dan hubungan antar pihak, seringkali tidak dimengerti oleh para hakim yang tidak mendapat latihan dan keterampilan khusus bidangbidang tersebut dalam sistem pendidikannya. Alhasil, para pihak tidak mendapatkan keputusan berdasarkan intensi yang pernah mereka capai dalam transaksi-transaksi tersebut. Ini bisa soal kecil, tetapi juga bisa melibatkan transaksi besar yang berjumlah milyaran dolar, atau bahkan bisa berakibat hengkangnya investasi sekelompok usaha tertentu, atau bahkan negara tertentu, yang bisa bergulir menjadi bola salju yang membesar, yang menjadikan Indonesia sebagai tempat yang buruk untuk investasi.

Kalau hal seperti ini terjadi, apa pedulinya para hakim? Apa pedulinya mereka kalau Indonesia bukan tandingan, dan menjauh dari kelompok negaranegara BRIC atau G-20. Saya sangat meragukan empati para hakim kita atas posisi ekonomi Indonesia dimata investor dan pelaku bisnis asing. Dan kalau kerusakan pada sistem pembuatan kebijakan publik tadi ditambah dengan kerusakan pada sistem judisial kita, maka lengkaplah, dari ujung awal sampai ujung akhir proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik kita ternyata masih melakukan perusakanperusakan yang masif bagi terbentuknya negara hukum dan berkeadilan. Kerja keras untuk menyelesaikan masalahmasalah tadi masih sangat dibutuhkan. Kalau ada siapa saja yang mengatakan kita sudah berada di posisi yang baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik yang baik, yang dijaga dengan governance yang baik pula, maka sudah pasti ia masih bermimpi. Nasib kita masih diatur oleh the invisible hands tadi.(ATS/HO)

Mengupas Perencanaan & Pelaksanaan Proyek e-KTP RENCANA pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik.

Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undangundang.

Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku.

Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.

Idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki grand-design kependudukan.

Dalam ketentuan UU 23/2006, instansi pelaksana (pemkab/ pemkot, pemprov dan kemendtrian dalam negeri) seharusnya sudah memiliki grand-design SIAK yang terpadu dan terintegrasi. Setiap daerah secara inisiatif melakukan pemutakhiran data kependudukan dibawah koordinasi kementrian dalam negeri.

Faktanya, beberapa daerah membangun sistem admnistrasi kependudukan yang tidak terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh kemendtrian dalam negeri. DKI Jakarta dan Kabupaten Jembrana bisa dijadikan sebagai contoh. DKI jakarta sudah menargetkan kartu Tanda Penduduk (KTP) di DKI seluruhnya telah dilengkapi dengan identitas sidik jari atau finger scan sebelum tahun 2009.

Jembrana, membangun sistem adminitrasi kependudukan tersendiri yang dikenal dengan SIAK Jembrana. Berdasarkan hasil pemnatauan yang dikaukan ICW, sistem ini sudah menggunakan teknologi finger print dan update database kependudukan dilakukan secara online (kecamatan-kabupaten).

Namun, pasca berlakunya e-KTP yang berskala nasional (KTP Masal), sistem informasi kependudukan yang sudah dibangun tersebut menjadi tidak terpakai. investasi pemerintah daerah terhadap sistem informasi menjadi sia-sia.

Masalah lain dalam proses perencanaan adalah proyek eKTP tidak menjadikan belajar pada pelaksanaan uji petik di 6 wilayah. Padahal Dalam proses implementasi uji petik banyak mengalami kendala dan hambatan secara teknis maupun non teknis. Diantaranya, teknologi, data dan informasi, proses, dan organisasi Pelaksana.

Bahkan, proyek ini sudah berstatus penyiudikan di Kejaksaan Agung.

Pada bulan Juni 2010, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus menetapkan Plt Dirjen, dkk ditetapkan ditetapkan sebagi tersangka dalam Peyidikan Perkara Pengadaan Perangkat Keras, perangkat lunak, system dan blanko KTP pada Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri TA 2009 (Paket P.11).

Dalam kasus ini pun terindikasikan terjadinya kerugian negara, Kejaksaan Agung sudah meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Sampai saat ini Kejaksan Agung sudah mengimkan 3 surat

kepada BPKP, Surat no; B -2876/ F.2/Fd.1/12/2010 tgl 27 Desembr 2010, Surat no: B-048/F.2/Fd.1/ 01/2011 tgl 7 januari 2011, Surat No : B-1286/F.2/Fd.1/06/2011 tgl 13 Juni 2011 Perihal sama ketiga surat tersebut yaitu : Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidikan Perkara Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat lunak, sistem dan Blangko KTP pada Dirjen Administrasi Kependudukkan Depdagri TA 2009.

Namun, sudah genap setahun, BPKP belum memberikan hasil perhitungan kerugian negaranya pada Kejaksaan Agung.

Masalah proses tender Terdapat dua hal utama yang disasar dalam pelaksanaan tender e-KTP ini. Pertama, tersedianya barang dan jasa, perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk berasis NIK secara nasional yang terangkai sebagai sebuah system yang terpadu. Dan Kedua, untuk melakukan pelayanan perekaman data kependudukan dan identifikasi ketunggalan identitas seseorang sehingga terbangunnya data base Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya Database Kependudukan Nasional yang akurat dan terbitnya KTP yang tunggal dan otentik.

Berdasarkan tujuan tersebut tergambar bahwa pelaksanaan eKTP ternyata salah satunya untuk membangun database kependudukan nasional. Itu artinya, database yang merupakan perintah UU23/2006 belum dijalakan, database belum terbentuk.

Dalam pelaksanaannya, tender-KTP, pemerintah tidak menjalankan rekomendasi KPK dan LKPP, selain itu dalam pelaksanaanya diduga ada pelangaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Seperti, post bidding, penandatangan kontrak dimasa sanggah banding dan persaingan usaha tidak sehat.

Post-biding Berdasarkan keterangan surat dari LKPP nomor B-3376/LKPP /DIV.2/07/2011. Perihal pengaduan proses tender pekerjaan KTP berbasis Nomor Induk kependudukan Secara Nasional.

Panitia dianggap melakukan perubahan terhadap spesifikasi signature pad, berupa penambahan persyaratan fungsi fitur “urutan titik (x,y, and time coordinat)” untuk forensic tandatangan, bahwa berdasarkan penjelasan panitia, spesifikasi signatur pad berupa data conversion rate yang dimaksud dalam dokumen oengadaan adalah terkait dengan output format yang dihasilkan berupa urutan titik-titik berasarkan fungsi dari waktu (x,y, and time coordinat). Jika demikian persyaratan tersebut bukan ketentuan atau persyaratan baru dalam proses evaluasi.

Berdasarkan keterangan tersebut panitia diduga melanggar Perpres 54 tahun 2010 Pasal 79 ayat (2) dalam evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan penyedia barang/ jasa dilarang melakukan tindakan post-biding. Tindakan postbiding adalah tindakan

mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

2. Penandatanan kontrak pada masa sanggah banding Berdasarkan surat nomor B/ 866/LKPP/SES/04/2011. Ada beberapa hal yang disampaikan yang disampaikan oleh LKPP kepada mendagri. Ada 2 hal utama yang disampaikan oleh LKPP. Pertama, Tim LKPP menyarankan kepada panitia pengadaan untuk menunda pemberian berita acara aanwijzing/addendum dokumen pemilihan dan bilamana dianggap perlu memberikan kesempatan untuk aanwijzing, namun rekomendasi ini tidak di dengarkan. Kedua, sapia dengan 18 april 2011, pihak LKPP tidak pernah mendapat agenda kelanjutan proses pendampingan.

Dengan demikian LKPP, sejak saat itu tidak lagi dilibatkan dalam proses tendKementrian dalam negeri juga diduga melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Dimana kementrian melakukan penandatangan kontrak dalam masa sanggah banding. Seperti diketahui bersama, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan selaku pejabat pembuat komitmener melakukan penandatangan kontrak bersama Konsorsium PNRI untuk pekerjaan penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) pada tanggal 1 juli 2011. Penandatanganan ini dilakukan pada saat masa sanggah banding. Seperti diketahui bersama, bahwa dalam kurun waktu tersebut masih terjadi proses sanggah banding.

Kemendagri menerima dua surat sanggah banding dari konsorsium Telkom dan konsorsium lintas bumi lestari. Konsorsium Telkom menyampaikan surat sanggah banding pada pada tanggal 5 juli 2011 dilengkapi jaminan sanggah banding sebesar Rp 50.000.000,- dengan menggunakan jaminan bank Negara Indonesia No:2011/GBR/ 065/5377. Sedangkan konsorsium lintas bumi lestari juga menyampaikan surat sanggah banding ditanggal yang sama.

Artinya, penandatangan kontrak yang dilakukan melanggar ketentuan perpres 54 tahun 2010 pasal 82. Bahwa sanggahan banding menghentikan proses lelang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan; Kejaksaan untuk mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi proyek uji petik e-KTP 2009 BPKP segera menyelesaikan hasil perhitungan kerugian dalam kasus dugaan korupsi proyek uji petik e-KTP 2009, mengingat kasus tersebut sudahberulang tahun di kejaksaan Kemendagri lakukan pemeriksaan ulang terhadap proyek e-KTP, untuk memastikan dugaan pelanggaran dalam proses tender KPPU untuk melakukan kajian terhadap dugaan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (ICW)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

Rektor USU Kukuhkan Dua Profesor Baru MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc(CTM) SpA(K) baru-baru ini mengukuhkan dua orang Guru Besar Tetap (Profesor) baru bagi universitas tersebut, di Gelanggang Mahasiswa kampus USU Padang Bulan Medan. Dengan dikukuhkannya ke dua orang guru besar yang baru ini, maka saat ini USU telah memiliki sebanyak 167 profesor.

Kedua Profesor baru tersebut masing-masing Prof Dr dr Delfitri Munir SpTHTKL(K) yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Telinga Hidung Tenggorok Kepala Leher pada Fakultas Kedokteran USU dan Prof Dr Dra Irnawati Marsaulina Simatupang MS yang dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc(CTM) SpA(K) dalam sambutannnya menyebutkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa Guru Besar atau Profesor adalah Jabatan Fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi atau dalam hal ini adalah universitas.

“Sebagai jabatan akademik tertinggi, profesor mempunyai kewenangan dan kewajiban khusus yaitu membimbing calon Doktor, menulis buku dan karya ilmiah, serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat,” kata rektor.

Rektor juga mengingatkan tugas tersebut juga masih ditambah lagi dengan beban kerja dosen yang mencakup beberapa kegiatan pokok yang diantaranya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

“Tentunya dengan tugas berat ini, telah pula mendapat perhatian pemerintah dengan diberikannya reward dalam bentuk Tunjangan Kehormatan kepada para profesor yang diangkat, dengan nilai tunjangan kehormatan setara dengan dua kali gaji pokok pada tingkat,

masa kerja dan kualifikasi yang sama,” imbuh rektor.

Selanjutnya Rektor Prof Syahril Pasaribu mengingatkan kepada kedua profesor yang baru dikukuhkan, agar memiliki pemahaman atau persepsi, bahwa dengan dikukuhkannya saudara menjadi guru besar, diharapakan akan menghasilkan karya yang besar.

Sementara itu Prof Dr dr Delfitri Munir SpTHT-KL(K) dalam pidato pengukuhannya berjudul “UPAYA DETEKSI DINI KANKER NASOFARING DI SUMATERA UTARA” memaparkan bahwa Kanker Nasofaring (KNF) adalah tumor ganas karsinoma yang berasal dari epitel belakang hidung (nasofaring) yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

Penyakit ini menduduki urutan keempat dari seluruh penyakit kanker setelah kanker mulut rahim, payudara dan kulit. Penyebab pasti KNF sampai saat ini masih belum diketahui. Beberapa penelitian mendukung peran virus Epstein-Barr (VEB) sebagai faktor etiologi utama. Individu yang mempunyai alal gen HLA-DRB1*08 mempunyai resiko menderita KNF 4 kali dibanding individu yang tidak mempunyai alal gen tersebut (p<0,05). Memberdayakan petugas kesehatan di basis terdepan pelayanan kesehatan seperti dokter di Puskesmas dan Bidan desa sangat diperlukan untuk dapat berperan mendiagnosis KNF lebih dini.

Sedangkan Prof Dr Dra Irnawati Marsaulina Simatupang MS dalam pidato Pengukuhannya yang berjudul “Pengendalian Malaria di Indonesia Dulu dan Yang Akan Datang”, memaparkan kalau malaria juga merupakan salah satu faktor penting penyebab tingginya angka kematian bayi dan anakanak. “Infeksi malaria selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran, kematian prakelahiran, dan berat bayi lahir rendah,” ujarnya.

Menurut Prof Irnawati pengendalian malaria yang berhasil adalah dengan menempatkan program pengendalian ke dalam bagian integral pembangunan kesehatan nasional dan di dukung oleh kerjasama lintas sektoral pada semua tingkat, melibatkan peran serta anggota masyarakat dan orang-orang yang berkerja di bidang pendidikan, pertanian, lingkungan, sanitasi dan pembangunan masyarakat.(FeR)

Tak Ada SIMB, Bangunan Gudang Diratakan MEDAN - Satu unit bangunan gudang yang selesai dibangun dan dioperasikan di Jalan Bersama, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung diratakan dengan tanah oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Rabu. Hal itu dilakukan karena gudang tersebut terbukti dibangun tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Menurut Kabid Pemberdayaan dan Tata Ruang Drs Ali Tohar MSi, pihaknya langsung mengingatkan pemiliknya untuk segera melakukan pembongkaran sendiri setelah gudang itu

diketahui dibangun tanpa SIMB. Meski sudah tiga kali dilayangkan surat peringatan, namun pemilik gudang tidak menggubrisnya.

Atas dasar itulah Ali Tohar memutuskan dilakukan pembongkaran. Dengan membawa puluhan anggotanya dan dibantu pegawai dari sejumlah instansi terkait serta petugas Polsekta maupun Koramil setempat, Ali Tohar mendatangi lokasi.

Dia kemudian memerintahkan sejumlah peralatan kantor untuk dipindahkan ke lokasi yang aman guna menghindari kerusakan pada saat pembongkaran dilakukan. (VIN)

SUMUT

RUMAH PUPUK KOMPOS KELOMPOK TANI DIRESMIKAN

WABUP: PBB Sumber Dana Terbesar Untuk Pembangunan PEGAJAHAN - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman meresmikan Griya Kompos Kelompok Tani Sari Karya sekaligus dirangkaikan dengan acara temu kangen bedah budaya Paguyuban Pujakesuma Kabupaten Sergai di Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan, Selasa sore.

Hadir dalam acara tersebut Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis Pertanian dan Peternakan Setyarno, SP, Kabag Humas Sergai Drs. H. Mariyono SP, Camat Pegajahan Misran SE, Kepala Desa Suka Sari Kartimin, tokoh masyarakat, Aliansi Pemuda Indonesia (API), para pengurus dan anggota Paguyuban Pujakesuma dari 17 kecamatan seKabupaten Sergai.

Rumah pupuk kompos kelompok Sari Karya tersebut merupakan tanah milik Kartimin yang telah dihibahkan kepada kelompok tani dan kemudian dibangun rumah pupuk kompos oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Sergai dengan luas tanah keseluruhan 15x20 meter dan bangunan seluas 8x10 meter.

Dalam sambutan yang disampaikan sambil mendalang Wabup H. Soekirman menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat

GUNTING PITA - Wakil Bupati Sergai Soekirman didampingi Ketua GOPTKI Sergai Ny.Hj.Marliah Soekirman, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, Camat Pegajahan Misran SE dan Kepala Desa Suka Sari Kartimin menggunting pita pada acara peresmian Griya Kompos Kelompok Sari Karya di Desa Suka Sari Kecamatan Pegajahan, Selasa sore. (KPK POS/ARM) membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk pembangunan adalah dari hasil pajak. "Apabila kita dapat mematuhi kewajiban membayar pajak maka akan semakin besar hasil pembangunan yang dapat dinikmati bersama hingga ke anak cucu kita nantinya," ucapnya.

Lebih lanjut Wabup menga-

takan, dengan taat membayar pajak diharapkan pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga ke desa-desa terpencil.

Apalagi saat ini desa bukan lagi sebagai bagian bawahan karena telah memiliki hak atas Anggaran Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk pembangunan desa seperti pembangunan jalan, saluran sanitasi desa dan saluran

irigasi untuk pertanian.

Saat ini adalah era kebangkitan masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama membangun bangsa ini khususnya Kabupaten Sergai. "Proses pembangunan ini dapat diibaratkan seperti memasak kue bolu yang membutuhkan keseimbangan panas saat memanggangnya agar hasil yang diinginkan dapat maksimal," ungkap Wabup.

Sebelumnya Wabup juga menghadiri acara temu kangen bedah budaya Paguyuban Pujakesuma.

Membaurnya warga dari Mabmi dan suku Batak pada acara temu kangen bedah budaya khususnya budaya Jawa tersebut menandakan bahwa persatuan dan kesatuan di Sergai sangat baik.

Generasi muda juga harus berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan bangsa ini khususnya budaya jawa tanpa memandang lembaga ataupun organisasi yang menaunginya. Kebudayaan tak ubahnya seperti kekayaan yang dimiliki suatu bangsa yang harus dilestarikan dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena bangsa tanpa budaya sama saja tidak memiliki karakter, ujar H. Soekirman.(ARM)

Turnamen Sepakbola Antar Dusun

BINGKISAN - Bupati Sergai bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sergai didampingi Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry dan Sekdakab Haris Fadillah, menyerahkan bingkisan dan cenderamata kepada warga etnis Tionghoa yang telah berjasa terhadap pembangunan di Kabupaten Sergai. (KPK POS/ARM)

Perayaan Imlek Sebagai Wadah Pemersatu SEI RAMPAH - Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 yang dilaksanakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) bersama Yayasan dan Serikat Tolong Menolong (STM) Serdang Bedagai (Sergai) sekaligus dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu antara Pemkab Sergai dengan masyarakat etnis Tionghoa, sehingga diharapkan dapat memberikan motivasi serta warna tersendiri terhadap semangat dan jiwa persatuan dalam membangun Kabupaten Sergai ini.

Hal ini diungkapkan Bupati Ir. H.T Erry Nuradi MSi dalam sambutannya pada acara Malam Temu Ramah Imlek 2563 dengan para tokoh agama, pemuda dan masyarakat yang digelar di aula Hian Thien Sang Tie kompleks Vihara Hut Chou di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, Jumat malam.

Acara yang berlangsung sangat meriah dihadiri Konjen RRT untuk Sumut Ny. Yang Ling Zhu, Ketua INTI

Sumut Dr. Indra Wahidin, Ketua Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Sumut Peduli Sosial dan Pendidikan Fadjar Suhendra, Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH MSp, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Sayutinur MPd, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK. MH, Ketua TP PKK Sergai yang juga anggota DPRD Sumut Ny. Hj. Evi Diana Erry, Sekdakab Sergai Drs. Haris Fadillah MSi, para Anggota DPRD Sergai, Assisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Kepala SKPD, Ketua INTI Sergai Budy SE, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta ribuan undangan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Erry Nuradi mengharapkan agar perhimpunan INTI ini dapat mengajak seluruh warga Tionghoa di tanah bertuah negeri beradat ini untuk turut berperan serta dan memberi dukungan sepenuhnya terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah ini.

Sebelumnya Konjen RRT Ny. Yang Ling Zhu memberikan apresiasi serta merasa bangga bisa hadir di Kabupaten Sergai dalam rangka merayakan Imlek 2563 yang bertepatan dengan tahun Naga Air yakni tahun yang merupakan simbol kekuatan.

Ny. Yang Ling Zhu berharap perekonomian Sergai dapat berkembang dengan cepat dan tambah kuat, terlebih dengan dibangunnya akses jalan tol dan beroperasinya bandara Kuala Namu untuk mendukung ekspor dan impor yang bertujuan agar produk Sergai dapat dipasarkan ke RRT pada masa mendatang.

Acara tersebut juga dimeriahkan dengan pagelaran seni seperti Barongsai, Jaran Kepang, Seni Tari dan Band serta diwarnai dengan pemberian penghargaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Erry Nuradi kepada 17 tokoh Tionghoa dari STM dan Yayasan Tionghoa seSergai.

(ARM)

DOLOK MASIHUL - Ditandai dengan tendangan kehormatan, Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto, Jumat pekan lalu, resmi membuka turnamen bola kaki antar dusun Desa Partambatan Kecamatan Dolok Masihul-Sergai, di lapangan Divisi-III Kebun Socfindo Bangun Bandar.

Hadir dalam pembukaan, Kades Partambatan M.Nawawi, Kades Kerapuh Suyanto, Agus Salim mewakili Manajer Kebun Silau Dunia, Papam Kebun Silau Dunia, mewakili Dan Ramil-16 Dolok Masihul dan sejumlah undangan lainnya.

Dimas memberikan apresiasi tinggi terhadap Kades Partambatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan turnamen bola kaki ditambah catur dengan mengandalkan swadaya.

Sebagaimana Bupati Sergai mengatakan, buatlah acara sedemikian rupa untuk menghibur masyarakat dalam rangkaian HUT Sergai yang ke-8.

Ini sebuah atensi yang tinggi dari Pemerintahan Desa Partambatan juga Desa Kerapuh yang mengadakan hiburan rakyat dengan organ tunggalnya. Camat juga mengatakan, selain itu di desa Kota Tengah dan Tegal Sari hiburan-hiburan serupa juga telah dilaksanakan.

Sementara itu, Kades M.Nawawi didampingi Kades Kerapuh Suyanto kepada KPK Pos mengungkapkan, turnamen ini berawal dari besarnya antusiasme warga terhadap olahraga ini. "Warga yang meminta agar turnamen bola kaki ini dibuat, saya juga hobi pada olahraga ini jadi klop lah,"ujar Nawawi.

Nawawi menyebutkan ada 7 tim yang bertanding yakni Dusun Partambatan-A, PartambatanB, Bandar Pamah-A, Bandar Pamah-B, Batu Hobot, Silau Bandar dan Kota Melayu. Sementara untuk pertandingan catur diikuti 12 orang termasuk dari Desa Kerapuh. (ARM)

ANTAR DUSUN - Kades Partambatan (3 dari kanan), menyaksikan Camat Dolok Masihul melakukan tendangan kehormatan dimulainya turnamen antar dusun. (KPK POS/ARM)

SAMBUT IMLEK, BUDI SE BERI BANTUAN

BHAKTI SOSIAL - Budi SE didampingi orang tua dan saudaranya, Ketua DPD Patai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ramses, Simbolon, Kepala Kantor BPBD dan Ketua MPI Sergai Bung Sudanta. (KPK POS/ARM)

SEI RAMPAH - Budi SE (Alhiang) yang juga Anggota DPRD Sergai dari Partai Gerindra dalam menyambut hari raya Imlek 2563 memberi bantuan kepada Nazir Masjid, Penggali Kubur, Anak Yatim dan Siswa-Siswa yang berprestasi di kediaman orang tuanya, Rabu lalu, di Dusun IV Desa Cepedak Lobang, Kecamatan Budi Sei Rampah, Sergai.

Acara dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Ir. Ramses Simbolon, Asisiten I Rudi Sitorus, Kepala Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sergai Drs. Joni Walker Manik, Ketua MPI Sergai Bung Sudanta, PAC Gerindra se-Kabupaten Serdang

Bedagai, tokoh masyarakat, pemuda, para warga.

Panitia pelaksana Dedi Irwansyah SPdI melaporkan, bhakti sosial Budi SE setiap tahun dilakukan. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian terhadap masyarakat dan berbagi rasa dengan warga. Walau Budi SE (Alhiang) ethnis Tionghoa, dia tidak pernah membedakan antara sesama suku. "Setiap Hari Raya Idul Fitri, atau tahun baru, bhakti sosial selalu digelarnya," ujar Dedi.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara Ir. Ramses Simbolon, dalam sambutannya mengatakan, sikap Budi SE patut ditauladani. "Kita salut atas kinerjanya baik membesarkan partai

maupun kepada masyarakat dia selalu berbagi. Tidak pernah membedakan antara sesama suku. Kedepannya Budi dapat mengayomi warganya di Dapil III," ucap Ramses.

Sementara Ibu Nur, mantan guru SD Budi, pada kesempatan tersebut mengatakan, dia sangat bangga kepada mantan muridnya itu. "Budi adalah anak desa. Dia dilahirkan di Desa Cepedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah. Walau sudah menjadi anggota legislatif, Budi tidak sombong," ujar Bu Nur, seraya menambahkan, Budi termasuk anak pintar ketika masih duduk di SD. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Atlit Karate Kala Hitam Tobasa Ikuti Gashuku Nasional TOBASA - Kegiatan Gashuku Nasional dan Perayaan HUT ke-40 sekaligus Ujian Kenaikan Tingkat/sabuk Perguruan Karate kala Hitam Indonesia yang dilaksanakan, Sabtu/Minggu (21/ 22) di Jambur Berastagi Kabupaten Karo diketuai oleh Sensei Herman Susilo DAN-VI selaku Ketua Dewan Sabuk Hitam Perguruan Karate Kala Hitam Indonesia.

Pembukaan acara Gashuku Nasional, Perayaan HUT ke-40 sekaligus Ujian Kenaikan Tingkat/Sabuk Perguruan Karate Kala Hitam Indonesia ini Sabtu (21/01) dihadiri langsung Kadispora Sumut Ristanto sekaligus mewakili Gubsu dan membacakan sambutan Gatot Pujo Nugroho ST. Latihan gabungan dan ujian kenaikan tingkat/ sabuk sekaligus perguruan Karate kala Hitam Indonesia aliran Full Body Con-

tack (Kyokushinkaikan Honbu Japan) diikuti seluruh cabang Perguruan Karate Kala Hitam Indonesia yang ada di Indonesia.

Salah satunya cabang Kab.Tobasa dengan peserta anggota 55 orang dari 3 dojo cabang yaitu : Dojo Cabang Kabupaten Toba Samosir yaitu Balige di Pimpin oleh Maraden Sihombing DAN-V dan Marimbun Marpaung DAN-IV dengan Asisten pelatih Fernando Harahap DAN-II, Josep Santoso DAN-II, Hasiholan Simanjuntak DANI, Pasatu Sihombing DAN-I dan Manggeleng Togatorop DAN-II. Sedangkan untuk Dojo Uluan dilatih Harianto Butarbutar DAN-III dan dojo Bonatualunasi dilatih Hasudungan Manurung DAN-I. Perguruan Karate Kala Hitam Indonesia yang didirikan Kancho Winta Karna DAN-IX (almarhum) ini

tergabung dalam organisasi Karate Dunia Iternational IKOK (International Karate Organization Kyokushinkaikhan) yang didirikan oleh Guru Besar Sosai Masutatsu Oyama DAN-X (almarhum) di Jepang dan kini telah tersebar di 157 Negara di Benua Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

Dari 55 orang atlit Karate Kala Hitam Cabang Toba Samosir 30 orang yang mengikuti ujian kenaikan tingkat/sabuk. Semua peserta ujian lulus dengan predikat nilai sangat memuaskan. Peserta ujian kenaikan tingkat/sabuk dari cabang Kab.Tobasa yaitu : sabuk biru Kyu-VIII 15 orang, sabuk Kuning Kyu-VI 3 orang, sabuk Hijau Kyu-IV 9 orang, Sabuk Coklat Kyu-II 2 orang dan Sabuk Hitam DAN-I 1 orang atas nama Sander Simangunsong siswa SMK Neg.1 Soposurung Balige. (JUSI)

AUDENSI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Asisten Adm. Pemerintahan Abdul Karim dan Asisten Adm. Umum Sura Ukur diabadikan bersama kelima mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Langkat (AMAL) di ruang kerjanya, Stabat, Kamis. (KPK POS/JUL)

Sampaikan Aspirasi Secara Bermartabat STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menerima 5 orang perwakilan Aliansi Mahasiswa Langkat yang akrab disebut AMAL beraudiensi di ruang kerjanya, Stabat, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut para mahasiswa menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan pembangunan Kabupaten Langkat dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah.

“Terima kasih, ini merupakan kontrol sosial yang baik,” kata Bupati Ngogesa saat memberikan penjelasan kepada kelima orang perwakilan mahasiswa tersebut.

Bupati Ngogesa merasa se-

nang karena para mahasiswa yang merupakan generasi penerus bagi pembangunan bangsa peduli terhadap segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah.

Ngogesa yang didampingi Asisten Pemerintahan Abdul Karim dan Asisten Umum Sura Ukur, juga mengatakan bahwa kritisi-kritisi yang telah disampaikan merupakan alat monitoring bagi kinerja Pemerintah agar dapat lebih maksimal dalam

membangun bumi Langkat tercinta. “Audiensi merupakan hal yang tepat dalam menyampaikan aspirasi secara bermartabat,” katanya.

Selanjutnya Bupati berpesan dan berharap dalam mengkritisi sesuatu hal diharapkan mampu juga memberikan solusi kepada para mahasiswa sembari memberikan masukan.

Sebagai kaum intelektual mahasiswa juga diharapkan memberikan sumbang saran, bahkan bila perlu terlibat langsung dalam pengelolaan berbagai potensi besar daerah dalam rangka memupuk jiwa enterprenuership Pada bagian akhir M. Syarif ketua aliansi mahasiswa ter-

sebut mewakili rekan-rekannya menyampaikan rasa kegembiraan karena kedatangan mereka telah diterima langsung dengan sambutan yang hangat oleh Bupati yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dan signifikan terhadap Bumi Langkat yang sama-sama kita cintai ini sembari memohon ijin untuk kembali.

“Kritik kami sematamata bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Bapak agar tetap dicintai rakyat,” katanya yang diamini keempat rekannya. Audiensi diakhiri dengan melakukan foto bersama.

(JUL)

Diluncurkan Website Walikota Medan

LATIHAN GABUNGAN - Para pelatih/asisiten pelatih Perguruaan Karate Kala Hitam Indonesia Cabang Toba Samosir dari Kiri ke Kanan Ronny Bie Tamba DAN-I (asisten pelatih), Maraden Sihombing BE SE DAN-V (Pincab Tobasa), Kadispora Sumut Ristanto, Marimbun Marpaung DAN-IV, Harianto Butarbutar DAN-II, Manggeleng Togatorop DAN-II dan Hasudungan Manurung DAN-I.(KPK POS/JUSI)

Bupati Buka Raimuna Cabang II BINTANG BAYU - Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuradi MSi, Jum'at pekan lalu, di halaman SMA Negeri 1 Bintang Bayu secara resmi membuka Kegiatan Raimuna 2012 Kwartir Cabang Pramuka Sergai yang dihadiri ribuan massa.

Turut hadir Kajari Sei Rampah Erwin Harahap SH MHum, Dandim 0204/ DS Letkol Arh Wawik Dwinanto SSos, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK, Kadis Pendidikan Drs H Rivai Bakri Tanjung MAP, Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Kapolsek Kotarih AKP M.Robianto, Danramil-17 Kapt (Inf) K.Manik, para Kacabdis, Kepsek, guru-guru dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sergai mengatakan, dengan kegiatan pramuka kita sangat banyak mempelajari berbagai hal seperti pendidikan akhlak, beretika bahkan sebagai wadah gerakan derajat moral. Pramuka dan kegiatan Raimuna yang merupakan pertemuan antara penegak dengan pandega dalam bentuk perkemahan besar yang

diselenggarakan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sergai menurut Bupati mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperjuangkan generasi muda yang siap bersaing pada setiap sisi perubahan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, revitalisasi gerakan Pramuka sebagai bagian sistem pendidikan nasional menjadi pemicu dalam upaya memperbaiki kualitas manusia Indonesia masa depan harus kita dukung bersama.

Serdang Bedagai sebagai kawasan Pramuka akan berhasil pada setiap agendanya apabila seluruh keluarga besar Pramuka dapat menjalankan revitalisasi tersebut.

Adik-adik sekalian, ujar Bupati, jadikan Raimuna ini bertujuan untuk menghindari krisis moral. Jadikan sebagai wadah untuk berkarya dan lebih besar dihari depan tanpa melupakan ajaran-ajaran agama. Jadikan kegiatan ini sebagai pembuktian kepada masyarakat kalau Pramuka juga mampu berbuat yang lebih baik. Tunjukkan kalau

Pramuka jauh dari kesan hura-hura, narkoba dan lain sebagainya. "Sebagai pembina, saya minta untuk meningkatkan kreativitas dan mental agar kelak menjadi kader-kader yang baik dan menjadi calon pemimpin masyarakat dimasa mendatang," ujar bupati.

Sebelumnya Kadis Pendidikan Sergai selaku Ketua Kwarcab Pramuka dalam laporannya mengatakan, peserta yang ikut lebih dari 300 orang. Menurutnya kegiatan ini merupakan moment mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan tersebut Bupati, Kajari Sei Rampah, Dandim 0204/DS dan Kapolres juga menyempatkan menanam pohon bagian dari program Go Green.

Bahkan Bupati serta unsur Forpimda berfoto bersama dengan masing-masing peserta Raimuna dari berbagai Kwartir Ranting.

Penampilan Drum Band siswa SMA Negeri 1 Bintang Bayu juga mengisi rangkaian acara pembukaan Raimuna.

(ARM)

DIABADIKAN - Bupati Sergai, Kajari, Dandim 0204/DS, Kapolres dan Kadisdik diabadikan bersama Camat Bintang Bayu (belakang pakai peci) dan Kwaran Pramuka B.Bayu (KPK POS/ARM)

MEDAN - Seluruh warga Kota Medan, mulai kemarin, dapat mengakses Website Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Cukup dengan mengklik www.rahudmanharahap.com, warga sudah dapat melihat dengan dekat sosok orang nomor satu di Pemko Medan ini, termasuk segala aktifitas yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan di ibukota provinsi Sumatera Utara.

Hal ini terungkap dalam peluncuran website www.rahudmanharahap.com

di Balai Kota Medan, Selasa. Selain Walikota, peluncuran ini turut dihadiri Wakil Walikota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Asisten serta sejumlah pimpinan SKPD. Peluncuran website www.rahudmanharahap.com digagas komunitas Ayo Sekolah sebagai hadiah ulang tahun Walikota ke-53.

Menurut Fitri dari Ayo Sekolah, website ini akan membantu masyarakat untuk mengenal lebih dekat dengan Walikota. “Dalam

website ini terangkum seluruh info mengenai Walikota,” kata Fitri.

Di samping itu, lanjutnya, website ini juga dapat menerima pesan dari masyarakat baik mengenai masukan maupun kritikan terhadap jalannya roda pemerintahan maupun pembangunan yang sifatnya membangun. Karenanya, masyarakat dapat menyampaikan langsung keluhannya melalui website ini.

Walikota Medan Drs H Rahudman Hararahap MM sangat menyambut baik diluncurkannya website ini.

Ini sebagai salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara jelas apa saja yang telah dilakukan dalam rangka membangun kota ini.

“Saya sangat menyambut baik dan menyatakan apresiasi atas diluncurkannya website ini.

Semoga website ini dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang semua kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membangun Kota Medan,” ungkap Walikota. (VIN)

Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar Mama Dedeh SUNGAIPENUH - Ribuan Warga dari berbagai penjuru Kota Sungai Penuh dan kawasan sekitarnya, Minggu lalu, memadati lapangan Merdeka Sungai Penuh. Ribuan warga tersebut menghadiri tabligh akbar bersama Mama Dedeh yang digelar oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TP PKK Kota Sungai Penuh dibawah pimpinan Hj Emizola Asafri SAg MHum, dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad 1433 H/2012 M. Massa yang hadir mengikuti secara khidmat acara tausiyah yang disampaikan Mama Dedeh yang ngetop di stasiun televisi swasta tersebut.

Acara Tabligh akbar diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran, dilanjutkan dengan sambutan Walikota Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA, pembacaan doa dan selanjutnya tausiyah oleh Mama Dedeh.

Dalam sambutan singkatnya, Walikota Sungai Penuh Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA, menyebutkan, acara tabligh akbar bersama Mama Dedeh dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad 1433 H/2012 M. Walikota mengharapkan warga masyarakat yang hadir bisa mengikuti dan menyimak dengan baik tausiyah yang disampaikan Mama Dedeh.

"Rencananya tabligh akbar ini akan kita laksanakan bulan Februari nanti, namun, karena padatnya jadwal Mama Dedeh, terpaksa kita majukan menjadi sekarang

ini," terang Walikota dihadapan ribuan warga masyarakat.

Mama Dedeh membuka Tausiyah dengan melempar pujian kepada Walikota dan Ibu Hj Emizola Asafri SAg M Hum. "Walikota Sungai Penuh dan Ibu itu adalah orang ilmuwan yang agamis.

Saya percaya beliau akan memimpin Kota Sungai Penuh dengan baik dan mengikuti ajaran agama. Mudahmudahan Kota Sungai Penuh ini menjadi Kota yang luar biasa," papar Mama Dedeh.

Mengawali tausiyahnya Mama Dedeh mempersilahkan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dan menentukan tema tausiyah, yang akhirnya mengambil tema Iman dan Taqwa ke-

pada Allah SWT. Dalam tausiyahnya Mama Dedeh mengatakan, orang yang berbahagia menurut Allah SWT adalah : orang yang Shalatnya khusuk, orang yang tidak pernah berkata dan berbuat hal yang tidak berguna, orang yang selalu mengeluarkan zakat dan orang yang tidak pernah berselingkuh.

Mama Dedeh juga mengatakan agar manusia menjalani kehidupan secara berimbang, dunia dan akhirat.

Ketika diberikan kesempatan tanya jawab secara langsung pada bagian akhir tausiyah, massa yang didominasi kaum ibu itu antusias mengacungkan tangan dan menyampaikan berbagai pertanyaan kepada Mama Dedeh, yang dijawab dengan lu-

TAUSIYAH - Mama Dedeh saat menyampaikan tausiyahnya. (KPK POSA/DOK)

gas diselingi guyonan-guyonan segar.

Berbagai pertanyaan disampaikan para ibu-ibu, ada yang menanyakan soal bagaimana bersikap saat tertimpa musibah. Apakah dibolehkan shalat Tahajud berjamaah. Apa hukumnya sogok menyogok. Ada yang menyampaikan aspirasi agar pemerintah memperhatikan para guru ngaji dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Acara Tabligh akbar dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan selesai sekitar 10.15 WIB. Usai acara Mama Dedeh meninggalkan lokasi dengan dikawal aparat satpol PP karena banyaknya massa yang ingin melihat Mama Dedeh lebih dekat.

(DONI)

E D I S I 185 30 JANUARI - 5 FEBRUARI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Neneng Sangat Berkuasa di Perusahaan Nazaruddin JAKARTA - Peran Neneng Sriwahyuni dalam perusahaan-perusahaan milik M Nazaruddin akhirnya terkuak dalam p e r sidangan kasus suap proyek wisma atlet SEA Games, di Jakarta, Jumat.

Istri M Nazaruddin itu memiliki kewenangan besar dalam mengatur kelangsungan roda Permai Grup, induk dari 10 lebih perusahaan milik Nazaruddin.

Kewenangan Neneng di antaranya mengangkat karyawan di seluruh perusahaan milik Nazaruddin.

"Yang angkat (jabatan) itu ibu Neneng," ujar mantan staf keuangan Permai Grup Oktarina Furi ketika memberi kesaksian, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jumat.

Oktarina mengatakan, Neneng berwenang menentukan jabatan hingga menempatkan seseorang pada posisi komisaris di semua perusahaan Nazaruddin. Bahkan, untuk pelanggaran tertentu, Neneng berhak menentukan sanksi, hingga pemotongan gaji.

Oktarina menambahkan, bentuk perintah pengangkatan jabatan dilakukan secara lisan sehingga tidak ada catatannya. "Saya dipaksa ibu Neneng (untuk menerima jabatan)," kata Oktarina.

Sebelumnya, pada persidangan dengan saksi Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis, disebutkan pula bahwa Oktarina sempat dipaksa untuk menduduki posisi sebagai direktur perusahaan money changer, juga perusahaan milik Nazaruddin.

Dalam perusahaan tersebut juga berlaku kebijakan bagi pegawai untuk mengumpulkan KTP. Dengan KTP itu, Nazaruddin membuat akta perusahaan atas nama pemegang KTP itu, bukan atas nama Nazaruddin maupun Neneng. (IC)

KPK

Jalan Rusak, Warga Ancam 'Serbu' Kantor Bupati

Bupati Kampar Ditahan KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kampar Burhanudin Husin atas dugaan korupsi penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) di Kabupaten Pelelawan, Riau.

"Penahanan terhadap Bupati Kampar setelah melakukan proses pemeriksaan yang panjang, dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi," ungkap

Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Selasa.

Dikatakan, bekas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau periode 2005 hingga 2006, yang kini masih men-

jabat sebagai Bupati Kampar, diduga menyalahgunakan wewenang dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp470 miliar.

Perbuatannya itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Uundang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Burhanudin Husin dititipkan oleh KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes

Polri, setelah menjalani pemeriksaan yang selesai sekitar pukul 16.30 WIB. Burhanudin telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak tahun 2008, namun baru kali ini dilakukan penahanan.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau ini menjadi tersangka sejak Juni 2008 bersama dengan mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau lainnya Syuhada Tasman dan Asrar Rahman, serta Bupati Siak Arwin AS. (ENDY)

KARYAWAN DAN STAF

PT. ASIA CITRA TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN ROKAN HILIR Mengucapkan

Komisi Pemberantasan Korupsi

SELAMAT DAN SUKSES

LAPOR KE KPK

Atas Pelantikan

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

SEI RAMPAH - Masyarakat bersama DPC MPI Sei Rampah menanam pohon pisang, sawit, keladi dan sekaligus menabur bibit ikan Lele Jumbo di badan Jalan Pasar Rodi yang belubang. Soalnya, diperkirakan lima tahun belakangan ini pemerintah setempat tidak peduli dengan kondisi jalan di Pasar Rodi yang rusak parah dan berlubang-lubang hingga kedalaman mencapai 50-60Cm. Jika tidak ada perhatian Pemkab Sergai warga dan massa MPI mengancam akan mendatangi kantor Bupati, DPRD dan Dinas Bina Marga (PU). Hal tersebut diungkapkan Ketua MPI Sei Rampah didampingi Ketua MPI Sei Bamban Bung Jon kepada sejumlah media, Jumat lalu.

Lain halnya dengan Ketua MPI Sei Bamban. Dia mengaku heran dengan Pemkab Sergai, antara jalan Pasar Rodi dengan Kantor Bupati hanya berjarak 5 Km tidak mendapat perhatian serius. "Bagaimana dengan jalan-jalan yang jauh di sana," ujar Bung Jon. Jalan Pasar Rodi itu menghubungi 3 Kecamatan antaranya Kecamatan Sei Rampah, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin. Bisa dikatakan jalan tersebut adalah Jalan Pintas untuk 3 Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Jika Pemkab Sergai tidak juga memperhatikannya,i ni sangat mengecewakan masyarakat yang ratarata kehidupannya bertani.

Mantan Kepala Desa Pematang Pelintahan HM Ramli Lubis (70) mengatakan, Jumat, bahwa jalan tersebut adalah jalan bersejerah.

"Sejak saya menjadi Kepala Desa berakhir 1994, dulunya masyarakat selalu bergotong royong agar jalan itu dapat dilalui masyarakat dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, tapi saat ini untuk roda empat sulit melalui jalan tersebut," kata Ramli, seraya menambahkan, kenderaan roda empat sangat diperlukan untuk mengangkut hasil pertanian.

Diakui Ramli, lima tahun belakangan ini Pemkab Sergai tidak peduli dengan kondisi jalan tersebut. Memang Pemkab Sergai pernah memperbaiki tapi akhir-akhir ini jalan yang diperkirakan sepanjang 5 Km itu belum juga mendapat perhatian. (ARM)

H FIRDAUS, ST, MT W A L I K O T A

P E K A N B A R U

Dan

AYAT CAHYADI,S.SI WAKIL WALIKOTA PEKANBARU

PERIODE 2012-2017 Dilantik Oleh :

GUBERNUR RIAU HM Rusli Zainal,SE,MP Di Hotel Ibis Pekanbaru Kamis, 26 Januari 2012 â&#x20AC;&#x153;Semoga dapat Menjalankan Amanah Masyarakat dan Kota Pekanbaru Bisa Menjadi Kota Metropolitan Madaniâ&#x20AC;?

Tertanda

Menejemen

TANAM POHON - Masyarakat Jalan Pasar Rodi sedang menanam pohon pisang dan menabur bibit ikan lele, di tengah badan jalan yang berlubang. (KPK POS/ARM)

Bupati Minta Jaga Kekompakan BAGANSIAPIAPI - Tradisi pesta kembang api di malam Tahun Baru Imlek sudah tak terpisahkan lagi bagi warga Tionghoa di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, seperti perayaan Imlek 2563, tahun 2012, tepatnya pukul 00.00 WIB. Kehadiran ribuan kembang api dan petasan yang sengaja disiapkan untuk lebih menyemarakkan penyambutan tahun Naga Air dipusatkan di depan Kelenteng Ing Hok King, pusat kota Bagansiapiapi atau yang akrab disebut Kota Ikan itu.

Bagi warga Tionghoa setempat, tak lengkap rasanya bila malam Imlek tanpa kemeriahan di langit dengan dentuman petasan serta kembang api yang menghiasinya tepat pukul 00.00 WIB di malam pergantian tahun itu.

Ribuan warga Tionghoa tumpah bersama warga lainnya yang bermukim di Kota Ikan itu menyambut tahun baru Imlek.

Kemeriahan pun dihadiri para tokoh suku adat dan tokoh masyarakat Tionghoa bersama Bupati Rohil H Annas Maamun dan Kapolres Rohil AKBP Auliansyah Lubis yang turut berbaur dengan masyarakat.

Selain warga Tionghoa, penyambutan tahun baru Imlek ini juga dihadiri oleh warga-warga dari suku lainya di Bagansiapiapi yang menandakan kekompakan warga setempat tanpa peduli suku, agama, seperti warga Melayu dan warga lainya. Hal itu demi meramaikan dan melihat indahnya kembang api yang dinyalakan tepat pukul 00.00 WIB saat itu. Sebelum malam tahun baru Imlek. Suasana mulai diramaikan pada pukul 18.00 WIB, warga yang tumpah diseluruh sudut kota Bagansiapiapi penuh sesak.

Bupati Rohil, H Annas Maamun ketika dimintai komentarnya terkait perayaan tahun baru Imlek yang jatuh pada Senin lalu, menyebutkan dirinya menghimbau agar seluruh masyarakat khususnya di Bagansiapiapi dan seluruh warga Rohil lainnya untuk saling menjaga kekompakan dalam menjaga kerukunan ummat beragama dan menjauhkan segala bentuk perbedaan Agama, Suku, Bahasa dan Ras. (AK/HER)

MENEMPEL - Ka