E Paper Kpk Pos Edisi 200 / 14 Mei 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

COPOT KAJARI GUNUNGSITOLI I

HAL

EDISI 200 / THN IV 14 - 20 MEI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

10

SEJAK 1963

Warga Perjuangkan Hak Atas Lahan Di PTPN III Janji TANAH PUTIH - Akibat serakah, ingin cepat kaya, segala cara dihalalkan. Meski apa yang dilakukan jelas melanggar peraturan, yang penting cepat jadi uang. Cara inilah ditempuh Hend (46) warga Kelurahan Bantu Hampar Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

RANTAUPRAPAT – Sengketa tanah di Labuhanbatu telah memicu suasana kurang kondusif daerah tersebut. Faktanya masih banyak sengketa tanah belum pernah terselesaikan secara tuntas. Seperti tuntutan Kelompok Tani Sitampiras Janji Baru dengan PTPN III Janji sudah puluhan tahun belum diselesaikan.

Hal itu terungkap saat sejumlah massa menggelar aksi unjukrasa ke PTPN III Janji dan Kantor Bupati Labuhanbatu baru-baru ini.

Sengketa tanah Sitampiras Janji Baru telah ada sejak 1963, sampai saat ini belum ada penyelesaian dari PTPN III Janji.

Bupati Labuhanbatu saat itu alm Idris Hasibuan sudah menetapkan daerah Janji Baru dipersiapkan menjadi Desa pemekaran dari Desa Janji. Sehingga status lahan untuk areal Desa itu telah diubah menjadi lahan masyaraka sesuai kesepakatan landform.

Artinya BPN, Pemerintah dan masyarakat sepakat lahan 2000 ha dikeluarkan dari HGU PTPN III Janji.

Perjuangan pembebasan lahan dari garapan PTPN III Janji mulai 1963 dimotori Sulong Bahsan, saat itu Kepala Desa Janji. Sampai ia meninggal dunia terus berjuang dan me-

warga sedang melakukan demo

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Petinggi DPRD Binjai Beli Mobil Dinas BINJAI - Sembilan orang petinggi DPRD Binjai akan membeli mobil dinas baru.

Bahkan, pengajuan untuk pembelian mobil dinas jenis Avanza tersebut sudah selesai dilakukan. Kini, mobil dinas yang dibeli dengan anggaran APBD sebesar Rp 1 miliar lebih itu hanya tinggal menunggu realiasinya.

Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan), Kumar Tanjung, saat dikonfirmasi Kamis pekan lalu menyebutkan, pembelian mobil dinas milik petinggi DPRD Binjai tersebut memang benar. Dan, pengadaan mobil itu dilakukan oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemerintah Kota (Pemko) Binjai.

Di akui Sekwan, pembelian mobil tersebut memang ada yang mengusulkan.

"Tapi kalau mau lebih jelas soal pembelian mobil dinas ini. Tanya langsung dengan Kabag Umum Pemko Binjai. Sebab, mereka yang akan mengadakan mobil dinas tersebut,â&#x20AC;? ujar Kumar Tanjung di ruang kerjanya.

Disinggung alasan pembelian, Kumar <<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Selasa (8/5) kemarin, belum menyelesaikan kisruh di internal Partai Golkar. Bom waktu akan meledak setiap saat.

Pertemuan tiga jam lebih antara DPP Partai Golkar dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar tak menghasilkan keputusan yang signifikan. Silang pendapat antara Abu-

rizal Bakrie dengan Akbar Tandjung soal pencapresan dari Partai Golkar tidak menemukan titik temu. DPP Partai Golkar menginginkan Rapimnas Khusus Partai Golkar Juni mendatang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Capres dari Partai Golkar, sedangkan Dewan Pertimbangan Partai Golkar menginginkan agar mekanisme pencalonan terlebih dahulu dibahas sebagaimana tercantum dalam surat yang <<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Simpulkan Anas Terlibat Hambalang JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan informasi anggota Komisi II DPR RI Ignatius Mulyono menjadi pintu masuk keterkaitan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang.

Namun, penjelasan KPK tersebut justru tak dimengerti oleh Ignatius sendiri. Menurut dia, aneh bila informasi yang ia sampaikan di KPK menjadi alat bukti bagi KPK. "Kalau hanya berdasar menyuruh saya tanya ke BPN, saya pikir itu bukan kategori bukti. Masak itu

bukti terlibat untuk kasus yang besar seperti Hambalang? Kalau cuma bertanya tapi disalahkan ya tidak pas," kata Ignatius melalui saluran <<< selanjutnya baca Hal. 2

OTK 'Dodos' Sawit Masyarakat, Nunun Hanya Pemain Polisi Jadi Penonton Figuran

TANAH PUTIH - Masyarakat Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir emilik kebun sawit RT 13 Dusun Cempedakrahuk, Kelurahan Banjar XII, dikejutkan dengan datangnya segerombolan Orang tak Dikenal (OTK) yang melakukan aktifitas pendodosan tandan buah

sawit (TBS) dikebun sawit milik masyarakat.

M Said (47) warga Banjar XII pemilk kebun sawit, memperkirakan sekira 16 OTK melakukan pendodosan TBS dikebun sawit masyarakat tersebut. "Mereka kabarnya di datangkan dari Balam, Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir, dan mengaku suruhan DS pe-

Jalan Masuk ke Lokasi Kebun Sawit Milik Masyarakat RT-13 Cempedak Rahuk Ditutup DS (Foto Dok KPK Pos PUR)

kolom redaksi

ngurus yayasan. Anehnya, pendodosan itu dikawal oknum polisi inisial RB dan And. Kehadiran mereka menurut RB menjaga jangan sampai bentrok antara masyarakat petani dengan pihak yayasan," ujar Said menirukan ucapan RB, Kamis pekan lalu.

Padahal masyarakat pemilik kebun tidak ada melapor sehingga masyarakat kebingungan, pemilik kebun tak bisa berbuat banyak.

"Jika dilakukan perlawanan takut dituduh anarkis makanya kejadian tersebut masyarakat melapor ke Mapolres Rokan Hilir, namun laporan masyarakat tidak di gubris, masyarakat disuruh menggugat ke pengadilan padahal kasus yang dilaporkan tentang penjarahan.

Karena tidak ditanggapi, masyarakat mengadu ke bupati," kata Said.

JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Nunun Nurbaeti, tak menyurutkan KPK untuk terus menelusuri aktor utama kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

"Saya minta KPK, sesudah Nunun apakah dia mau menunjukan siapa aktor utamanya sebelum kasus cek pelawat ini ditutup," ujar Martin di Gedung DPR, Senayan, Rabu (9/5).

Menurutnya, selama ini Nunun hanya sebagai pemain figuran

dalam kasus korupsi berupa cek perjalanan ke anggota Komisi IX periode 1999-2004. Sehingga masih ada aktor utama dibalik kasus korupsi besar ini.

"Ini menunjukan bahwa ini hanya figuran. Harapan rakyat sangat tinggi bahwa kasus cek pelawat ini akan terbongkar. Tapi selama peradilan, harapan itu tidak terlihat. Yang dipertontonkan adalan pemain figuran yang dimainkan Nunun," imbuhnya.

Martin mengatakan, dengan dasar itu, KPK harus terus menelusuri siapa orang yang ada di balik Nunun itu. Sebab selama ini KPK belum pernah menyeret or<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Ditemukan Di Kaki Gunung Salak

MERETAS PRIMORDIALISME, MUNGKINKAH? ISU primordialisme tak bisa dipisahkan dari dunia perpolitikan. Bukan hanya di negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga di negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat.

Primordialisme merupakan salah satu jurus ampuh untuk memenangkan seseorang menjadi presiden. Namun, primordialisme juga jurus ampuh untuk menggagalkan seseorang menuju tampuk kekuasaan.

Di Indonesia, lantaran mayoritas penduduk Indonesia bersuku Jawa, maka lima dari enam presiden berdarah Jawa, yaitu Sukarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ical - Akbar Kompromi Setengah Hati

Hanya BJ Habibie tokoh non-Jawa berdarah Bugis yang berhasil menjadi presiden, itu pun karena 'kecelakaan' politik lengsernya Soeharto pada 1998.

Ada juga Presiden Darurat RI Sjafruddin Prawiranegara pada 1948, namun tokoh Sunda ini tak diakui sebagai presiden resmi RI. Sejarah perjalanan Indonesia mencatat, sejumlah tokoh non-Jawa mampu mencapai kedudukan sebagai wakil presiden seperti Mohammad Hatta (Minang), Adam Malik Batubara (Batak Melayu), Umar Wirahadikusumah (Sunda) dan Hamzah Haz (Melayu-Ketapang). <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

Sukhoi Superjet 100 Hancur Berkeping JAKARTA â&#x20AC;&#x201C;Serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 telah ditemukan di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Awalnya, tim SAR akan memprioritaskan evakuasi jalur udara dan evakuasi jalur darat menjadi pilihan terakhir. Namun situasi cuaca di sekitar lereng gunung Salak, membuat pilihan evakuasi melalui jalur darat kembali menjadi prioritas.

"Evakuasi pakai heli tidak memungkinkan jadi kita lewat darat," ujar Koordinator tim evakuasi, Kolonel Anto Mukti Putranto kepada wartawan di Balai Embrio Ternak, Kampung Pasir Manggis, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/ 5).

Anto mengatakan lokasi <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

ICAL - AKBAR KOMPROMI SETENGAH HATI .............dari hal 1 dikirim ke DPP Partai Golkar awal April lalu.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Mahadi Sinambela mengungkapkan dalam pertemuan konsultasi antara DPP Partai Golkar dan Wantim Partai Golkar memang terjadi perbedaan pandangan antara Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung. "Pasti terjadi perbedaan pandangan antara Ical dan Akbar. Tapi bagaimana mempertemukan keduanya," ujar Mahadi kepada wartawan melalui telepon di Jakarta, Rabu (9/5).

Dia menyebutkan dalam pertemuan tersebut terdapat titik temu antara DPP Partai Golkar dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar. "Titik temunya, kedua belah pihak sama-sama membuat Partai Golkar menang dan presiden dari Partai Golkar," kata Mahadi.

Hanya saja, kata Mahadi, pelaksanaan Pemilu Presiden masih lama sekitar 2,5 tahun lagi. Ical, kata Mahadi, harus mempersiapkan secara serius dan tetap melihat survei.

"Masih banyak persiapan. Termasuk sejauhmana dukungan publik ke Ical," kata Mahadi.

Dia juga menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menyarankan untuk mempertimbangkan posisi DPD II Partai Golkar. "Mereka (DPP PG) menyebutkan melibatkan DPD II. Nanti kita lihat prosesnya, apa betul dukungan riil? Poin kita, Partai Golkar agar benar-benar siap," tegas Mahadi.(INT)

NUNUN HANYA PEMAIN FIGURAN ............................................dari hal 1 ang yang menyediakan dana kepada Nunun. "Vonis 2,6 tahun itu membuktikan bahwa Nunun hanya figuran dalam sinetron cek pelawat," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa Nunun Nurbaeti untuk menentukan apakah akan mengajukan banding atau menerima. Putusan itu ditegaskan KPK sangat penting untuk penyidikan perkara tersangka Miranda Swaray Goeltom.

"Vonis ini sangat berarti bagi KPK dalam penyidikan Miranda, karena hampir sama posisinya," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta.

Johan mengatakan, pihaknya masih akan berpikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya mengingat vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim masih lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebelumnya yang meminta Nunun dihukum empat tahun penjara. Terdakwa pemberi suap ke anggota dewan Komisi IX DPR RI periode 19992004 itu hanya divonis dua tahun dan enam bulan penjara.

Tak hanya terhadap penyidikan Miranda sendiri, sambung Johan, vonis terhadap Nunun itu sendiri akan bermanfaat untuk pengembangan yang lebih luas kasus pemberian cek perjalanan dalam pemilihan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 itu. (BBS)

MERETAS PRIMORDIALISME, MUNGKINKAH? ....................dari hal 1 Pada masa sistem pemerintah parlementer, beberapa tokoh nonJawa berhasil menjadi perdana menteri (PM), misalnya Sutan Sjahrir (Minang), Amir Sjarifoeddin (Batak Melayu), Abdul Halim (Minang), Mohammad Natsir (Minang) dan Djoeanda Kartawidjaja (Sunda).

Selain itu, beberapa tokoh non-Jawa juga pernah dipercaya menduduki jabatan wakil perdana menteri (waperdam), yaitu Adnan Kapau Gani (Minang), Sjafruddin Prawiranegara (Sunda), Zainul Arifin Pohan (Batak Melayu), Idham Chalid (Banjar), Johanner Leimena (Ambon) dan Chaerul Saleh (Minang).

Tak bisa dinafikan, faktor kesukuan masih tetap berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia. Seolah secerdas dan sebrilian apapun, jika dia bukan orang Jawa, sulit menjadi presiden. Contoh paling terkini adalah Jusuf Kalla.

Tak ada yang meragukan kepiawaian dan kemampuan kepemimpinan JK baik saat menjadi menteri ataupun wakil presiden.

Namun, fakta membuktikan, pada Pemilihan Presiden 2009, JK hanya menempati urutan ketiga di bawah SBY dan Megawati.

Ada yang mengatakan, ketika itu JK kalah karena berpasangan dengan Wiranto yang dianggap warisan Orde Baru dan dituduh terlibat pelanggaran HAM. Namun lebih banyak yang meyakini, JK kalah karena bukan berasal dari suku Jawa.

Hal itu sudah disadari JK sejak awal, dalam berbagai kesempatan dia selalu bertanya kepada pers dan publik apakah rakyat Indonesia berdarah Jawa mau dipimpin oleh bukan tokoh suku Jawa. Kalangan elite dan cendikia ketika itu dengan mudahnya menjawab bersedia, namun pada realitanya rakyat tidak bersedia.

Lantaran JK tak dipilih lagi oleh SBY untuk menjadi wakil presiden, lalu demi marwah Partai Golkar, JK pun mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Wiranto sebagai calon wakil presiden.

Mungkin ketika itu, JK sudah menyadari tak akan memenangkan pertarungan, dan benar saja mayoritas rakyat memilih kembali SBY yang berdarah Jawa dan berpasangan dengan Boediono yang juga berasal dari suku Jawa.

Setelah 69 tahun Indonesia merdeka, pada Pilpres 2014, rakyat Indonesia yang mayoritas bersuku Jawa mungkin masih menjadikan faktor kesukuan sebagai syarat utama seorang presiden. Namun, alangkah indahnya jika tokoh non-Jawa diberi kesempatan menjadi pemimpin republik ini.

Jika itu terjadi, maka bukan hanya JK yang berdarah Bugis saja yang jalannya kian terbuka untuk menjadi presiden, melainkan juga Aburizal Bakrie yang bersuku Lampung dan Hatta Rajasa yang berasal dari Sumatra Selatan. Andai ketiganya berdarah Jawa, mungkin tak diragukan lagi, salah satu dari mereka bisa jadi kelak akan menjadi presiden karena tak perlu bersusah payah mematahkan isu primordialisme Jawa.

Namun realita politik kadang tak seindah harapan, kenyataannya, masalah primordialisme menjadi kendala bagi JK, Ical dan Hatta.

Namun demikian, meski masih banyak yang meragukan tokoh nonJawa akan diberi kesempatan menjadi presiden, adalah sebuah keniscayaan presiden Republik Indonesia kelak berdarah Bugis, Palembang, Lampung, Sunda, Minang atau suku lainnya.

Seperti Amerika Serikat (AS) yang pada akhirnya memiliki presiden kulit hitam bernama Barack Obama, yang kebetulan pernah bersekolah Indonesia di masa kecilnya. Memang butuh waktu lama bagi AS untuk menerima warga kulit hitam sebagai presiden, namun itulah keniscayaan demokrasi.

Keniscayaan itu juga yang akan terjadi di Indonesia, entah Pilpres 2014, 2019 atau 2024. Cepat atau lambat, pasti Indonesia akan kembali memiliki presiden yang bukan dari suku Jawa, entah siapa dia.

Wallahu'alam. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

WARGA PERJUANGKAN HAK ATAS LAHAN DI PTPN III JANJI ..................dari hal 1 wariskan surat-surat tanah kepada anaknya.

Kelompok Tani Sitampiras Janji baru yang demo berjumlah 200-an orang, awalnya jiarah ke makam para pendahulu mereka yang terletak di Kebun PTPN. III Kebun Merbau Selatan Dalam aksi demo tersebut hampir terjadi, ketika salah seorang oknum karyawan memancing kemarahan warga dengan menggeber sepeda motornya di depan warga.

Oknum karyawan itu hampir

dihakimi massa, namun berhasil diamankan pihak kepolisian yang mengamankan demo tersebut.

H. Abdul Aziz dalam orasinya mengatakan kelompok tani Sitampiras Janji Baru meminta pihak perusahaan mengembalikan tanah mereka seluas 519 ha.

Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan sengketa tanah demi kelangsungan hidup anak cucu mereka kelak.

“Janganlah kami seperti

orang terusir dari kampong sendiri,” teriaknya.

Semetara Mulkan Hasibuan menurutkan orangtuanya saksi hidup bersama Sulong Bahsan membuka areal di Dusun Janji baru. Ia juga mengungkapkan sudah bertemu penasehat PTPN III di Medan, dan menurutnya mereka mendukung perjuangan warga.

Saksi Hidup Saksi hidup terkait Dusun Janji Baru, yaitu Kasat Nasution (85), Maksum Hasibuan

(88), Baharuddin Munthe (78), Lindung Pasaribu, Bahrum Nasution dan H. Abdul Aziz, meski susah payah juga ikut melakukan aksi demo.

Mereka meminta pihak perusahaan dan pemerintah memperhatikan nasib mereka yang tergusur dari kampong halamannya.

Setelah demo di kantor PTPN III, massa bergerak ke kantor Bupati Labuhanbatu dan diterima langsung Asisten I, Karlos Siahaan di ruangannya. Saat itu bupati

KPK SIMPULKAN ANAS TERLIBAT HAMBALANG telepon di Jakarta, baru-baru ini.

Berikut wawancara lengkapnya: Apa sebenarnya posisi Anda dalam kasus Hambalang?

Saya anggota Fraksi Partai Demokrat, saya anggota Komisi II. Pasangan kerja Komisi II adalah salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Waktu saya rapat dengan Komisi II, saya diundang ke ruang Anas yang baru menjadi ketua fraksi.

Saya dipanggil awal Desember. Saya datang ke ruangannya, di situ sudah ada Nazaruddin. Di ruangan itu, hanya Anas dan Nazaruddin.

Saya ditanyain, bapak di komisi II, bapak kan pasangan dengan BPN ya, tolong ditanyakan ke BPN kenapa

tanah Menpora kok belum selesai-selesai, itu saja. Oke pak saya tanyakan, saya keluar ruangan.

Saya langsung telepon Pak Joyo Winoto, tapi tidak bisa berhubungan dengan beliau, tapi saya komunikasi dengan Sestama. Saya tanyakan, mengapa tanah Menpora kok belum selesai, dijawab beliau masih proses.

Nantilah kalau sudah selesai, akan saya lapor ke Anda.

Lalu, bagaimana selanjutnya?

Sebulan berikutnya awal Januari 2010, saya ditelepon sama Sestama, "Mas ini sudah selesai, tapi ada staf Menpora dan DPP mau mengambil surat dari DPR." Saya bilang, terserah sampeyan. Tapi dia bilang, ke sampeyan, saya ambil dan

langsung saya serahkan ke Pak Anas, di situ ada Nazaruddin. Itu saja. Jadi tidak bicara sertifikat, saya juga tidak membaca sertifikatnya. Surat itu untuk Menpora yang ditempatkan di map.

Saya tidak ke BPN, tidak mengurus ke BPN. Saya menelpon saja. Bukan kami yang urus ke BPN. Perasaan saya, kalau sertifikat bentuknya khusus, ada gambarnya bola dunia, itu bukan sertifikat. Hanya surat keputusan.

Bagaimana dengan pernyataan KPK, Anas terindikasi terlibat dalam kasus Hambalang berkat keterangan Anda di KPK? Tidak. Kenapa kok KPK bisa langsung menyimpulkan karena permintaan tolong Anas. Menurut saya, Menpora

menjelaskan bahwa mobil itu akan dipakai untuk kunjungan ke setiap kelurahan yang ada. “Mobil itu ya tentunya dipakai mereka untuk bekerja. Paling tidak saat kunjungan ke setiap kelurahan dan lainnya,” katanya.

Diungkapkannya, bahwa sembilan petinggi DPRD Binjai itu yakni, 6 mobil dinas untuk ketua fraksi, dan 3 unit untuk ketua komisi. “Anggaran pembelian sembilan mobil dinas ini diambi dari APBD Binjai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Umum Pemko Binjai, Irwansyah mengatakan pembelian mobil dilaksanakan dengan

cara penunjukan langsung berdasarkan Kepres nomor 54 tahun 2010. “Dalam pengadaan mobil dinas ini, kita tidak ada menunjuk pihak ketiga. Sebab, hal itu sudah dibenarkan dan diatur dalam Kepres 54 tahun 2010,” ujar Irwansyah.

Irwansyah menambahkan, pembelian mobil langsung dilakukan kontrak dengan Auto 2000. “Untuk harga satu unit mobil Avanza yang akan kita beli sebesar Rp 171 juta,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pembelian mobil dinas atau kontrak dengan Auto 2000. Dilakukan karena perusahaan

itu pemilik Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

“ATPM Toyota adalah Auto 2000. Makanya, kita membeli mobil dinas itu di Auto 2000 dan kalau kita mau beli mobil jenis Honda, kita harus membelinya di Honda,” ucap Irwan.

Bukan itu saja, Irwansyah menyatakan, setiap harga mobil sudah diatur oleh Auto 2000. “Saya tidak tahu Avanza yang akan dibeli ini tipe apa. Kebetulan, yang memegang datanya anggota saya, dan saat ini dia lagi di luar.

Yang jelas, Avanza yang akan dibeli ini tipe baru untuk tahun 2012. Pun begitu, har-

(HAH)

.....................................................dari hal 1

Andi Mallarangeng kan dari Partai Demokrat, Anas Ketua Fraksi PD, jadi ada link juga. Bisa saja Andi minta tolong, itu normal, bukan sesuatu yang luar biasa. Saya diminta tolong menanyakan ke BPN. Kalau menurut saya, kalau tidak ada bukti-bukti lain yang memberikan penguatan terhadap posisi Anas Urbaningrum, kalau hanya berdasar menyuruh tanya saya ke BPN, saya piikir itu bukan kategori bukti. Masak itu bukti terlibat untuk kasus yang besar seperti Hambalang. Kalau cuma bertanya tapi disalahkan ya tidak pas. Jadi perlu ada bukti lain yang mengaitkan Anas.

Sebagai Ketua Fraksi, Anas bertanya kepada anak

PETINGGI DPRD BINJAI BELI MOBIL DINAS

sedang tidak berada di tempat.

Katanya Pemkab sudah mempelajari berkas Kelompok Tani Sitampiras Janji Baru dan mendukungnya.

Kami akan rapat internal di pemerintahan melibatkan PTPN III dan BPN. Oleh karena itu Karlon meminta warga melengkapi berkas tanah yang disengketakan. “Yakinlah Pemkab pasti akan membantu”, ujar Karlos

buahnya, saya pikir tidak bisa dalam posisi terlibat.

Kecuali KPK punya bukti lain yang menguatkan Anas dinilai memiliki keterlibatan. Kalau hanya minta tolong tanya, apa salah? menurut saya tidak salah. Saya ini satu-satunya anggota PD terlama di Komisi II sejak 2004.

Lalu mengapa KPK menyebut informasi Anda penting terkait keterkaitan Anas dalam kasus Hambalang?

Informasi itu hanya saya disuruh, kalau yang dipakai bukti hanya sekadar menanyakan, tidak bisa dijadikan salah satu bukti. Apa orang bertanya kok disalahkan.

Kecuali KPK punya buktibukti lain. Itu saya tidak tahu.

(INC)

.....................................................................dari hal 1 ganya harus disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucapnya.

Disinggung kapan mobil dinas tersebut akan teraliasi, Irwansyah mengaku kalau mobil itu akan teraliasi dalam bulan Mei 2012 ini.

“Kita sudah layangkan surat kontrak ke Auto 2000. Setelah itu, kita memberikan waktu kepada pihak auto agar dapat merealiasikan mobil tersebut selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari ini mobil tidak teraliasi juga. Sehingga kontrak yang sudah kita buat akan batal.

Tapi yang jelas, dalam bulan Mei 2012 ini, mobil dinas

milik sembilan petinggi DPRD Binjai itu sudah teralisasi,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, KPK Pos mencoba mencari pendapat dari masyarakat tentang pembelian mobil tersebut. Menurut M.Sialoho masyarakat Kecamatan Binjai Barat, pembelihan tersebut hanya menghabiskan anggaran saja karena hampir seluruh anggota DPRD Binjai sudah memiliki mobil.

"Lebih bagus dewan beli dua unit mobil ukuran 3/4 untuk dipergunakan bersama dalam keperluan perjalanan kerja dan bisa menghemat anggaran," ujarnya. (SBR)

OTK 'DODOS' SAWIT MASYARAKAT, POLISI JADI PENONTON ........................dari hal 1 Menurut Said, penjarahan sawit masyarakat berlangsung sejak Maret hingga saat ini. Sudah dua bulan warga tidak bisa memanen sawit, diperkirakan sawit warga yang dipanen OTK dan DS per dua minggu sekitar 60 ton. Kebun sawit masyarakat yang dijarah sekitar 150 hektar. Masyarakat pemilik kebun tidak dibenarkan melakukan pemanenan. Jalan masuk ke kebun sawit, DS mendirikan pos dan ampang-ampang. 13 KK yang bermukim di areal kebun tersebut diusir oleh DS dengan mengatakan bahwa rumah tersebut milik yayasan.

Diakui Said dulunya areal adalah lahan kosong yang dikelola Yayasan Dianul

Amaliah dengan Ketua Yayasan Almarhum Ramlan Simatupang. Pembukaan hutan untuk dijadikan kebun sawit bekerjasama dengan masyarakat tempatan, luas lahan yang dicadangkan sekitar 500 hektar. Yayasan dijadikan bapak angkat dengan pembagian 70 : 30, pembukaan hutan sekitar tahun 1996 lalu.

Lahan yang dibuka oleh almarhum sekitar 100 hektar, tahun 2000 lalu areal yang rencananya akan dijadikan kebun sawit oleh almarhum diserahkan kepada Kelompok Tani Sido Tani Banjar XII, oleh kelompok tani melanjutkan pembukaan kebun sawit tersebut.

Himas tumbang dilanjutkan masyarakat artinya masya-

rakat yang dijadikan anggota sekitar 100 KK lebih melanjutkan pembukaan kebun boleh dikatakan mulai dari awal.

Belakangan ini justru DS mengaku-ngaku sebagai pengurus yayasan, satupun anggota kelompok tani tidak ada yang mengenal DS. Selain itu dasar DS hanya akte pendirian yayasan dari notaris, sementara masyarakat telah memiliki surat yang diterbitkan lurah dan camat.

Said bersama petani lain yang memiliki kebun sawit bertekad jika tidak ada penyelesaian di daerah, pihaknya akan melaporkan penjarahan yang dilakukan DS Cs ke Kapolri, Propam Mabes Polri, Irswasum Mabes Polri Jalan Trunojoyo

Jakarta, Komisi II – III DPRRI, Komisi Hak Asasi Manusia di Jakarta dan Kapolda Riau, Propam Mapolda Riau.

"Nampaknya di Rohil sulit menyelesaikan kasus penjarahan tersebut, kami sudah dirugikan ratusan juta. Jenjang aparat penegak hukum diatas Rokan Hilir masih ada, tidak mempan di daerah kami ke pusat. Saya akan buktikan kearoganan pihak DS," katanya lagi.

Ucapan senada juga disampaikan Pauji (30) pemilik kebun sawit yang ikut kena jarah. Kejadian pencurian sawit masyartakat tersebut dilapor ke Mapolres Rokan Hilir pada Kamis 15 Maret 2012 lalu namun masyarakat disuruh menggugat ke pengadilan. Kasus-

nya sudah jelas pidana, disuruh menggugat dengan alasan karena sama-sama memiliki surat. Yayasan memiliki akte pendirian bukan surat kepemilikan lahan, dan Yayasan sudah lama hengkang dari RT 13 sementara masyarakat memiliki surat tanah yang diterbitkan lurah dan camat.

“Saya berkebun sudah sepuluh tahun tidak ada yang ribut. Kenapa sekarang ada yayasan mengakungaku memiliki kebun sawit dilahan milik saya. Akibat penjarahan tersebut kami kehilangan mata pencaharian padahal satu-satunya andalan masyarakat untuk menghidupi keluarga dari berkebun sawit ini," tegas Pauji. (PUR)

SUKHOI SUPERJET 100 HANCUR BERKEPING jatuhnya pesawat di bawah tebing gunung dengan kemiringan 85 derajat, sehingga tim evakuasi harus turun sekitar 258 meter dari tebing. Kondisi tersebut memaksa tim harus melakukan evakuasi melalui darat yang hanya bisa dilakukan dengan teknik raveling.

Untuk memperkuat evakuasi jalur darat ini, Anto mengatakan 1.353 personel tambahan akan merapat. "Jadi jika masih tidak memungkinkan evakuasi, maka tim berikutnya akan merapat lagi lewat jalur darat 1.353 personel," jelasnya.

Anto juga menjelaskan tim pertama sudah pukul 13.15 WIB siang tadi dengan jumlah 72 orang.

Tim kedua berjumlah 13 orang.

Jadi total tim yang melakukan evakuasi jalur darat saat ini 85 orang."Mereka berada di ketinggian 1.911 meter dan menempun selama 3,5 jam perjalanan," kata dia.

Pesawat Sukhoi berjenis Superjet 100 yang hilang kontak di kawasan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 15.30 WIB kemarin, akhirnya ditemukan tim Basarnas.

Pesawat penumpang berbendera Rusia tersebut, diketahui terakhir mengontak traffic control Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, pilot pesawat memberitahukan jika pesawat sedang terbang di ketinggian 10.000 kaki di atas wilayah Bogor.

Pilot meminta izin untuk menurunkan pesawat hingga ketinggian 6000 kaki, dan kemudian hilang kontak. Pesawat Sukhoi Superjet 100, merupakan pesawat yang akan ditawarkan ke maskapai penerbangan Indonesia dan tengah melakukan tes terbang.

Pesawat itu take off dari Bandara Halim Perdana Kusumah Humas Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan mengata-

...................................................................dari hal 1 kan pesawat Sukhoi Super Jet 100 Berikut daftar nama penumpang yang hilang kontak di wilayah yang teregistrasi pihak bandara.

Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, diketahui mengangkut sekitar 40 orang.

"Pesawat hilang saat demo flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat Sukhoi Supert Jet 100, hilang kontak di wilayah Gunung Salak Bogor, Jawa Barat.

Di pesawat ada sekitar 40 orang," ujarnya, Senin (9/5).

Saat ditanya identitas penumpang, Bambang mengatakan belum bisa memastikan, dan masih melakukan pendataan. "Identitas penumpang belum bisa kami sampaikan, masih ditelusuri," katanya.

Namun berdasarkan data dari terminal kedatangan di Bandara Halim Perdana Kusuma ada 36 orang warga negara Indonesia yang ikut dalam joy flight pesawat Sukhoi Superjet 100, hari ini. (**)

1. Kornel M. Sihombing (PT DI) 2. Edie Satiyo (Pelita Air) 3. Darwin Pelawi (Pelita Air) 4. Gatot Purwoko (Airfast) 5. Budi Rizal (Putra Arta Dirgantara) 6. Syafrudin (Carpedrem Mardin) 7.

Peter Adler (Sriwijaya) 8. Herman Suladji (Air Maleo) 9. Donardi Rahman (Aviastar) 10. Eloni (Kartika) 11. Hurdiana Widjanda (Kartika) 12.

Arief Wahyudi (TR) 13. Nam Tran (Snecma)14.

Ruli Dermawan (Indo Asia) 15. Ahmad Fazal (Indo Asia) 16. Insan Kamil (Indo Asia) 17.

Edward Edo (Indo Asia) 18. Ismie (Trans TV) 19.

Aditya Sukardi (Trans TV) 20. Indra Halim (PT KAI) 21. Rietyan S. (PT KAI) 22. Dody Aviantara (Angkasa) 23. Don Yusuf (Angkasa) 24. Femi (Bloomberg) 25. Stephen Kamaci (Indo Asia) 26. Capt. Aan (Kartika) 27.Yusuf Ariwibowo (Sky) 28. Maria Marcella (Sky) 29. Henny Stevani (Sky) 30. Mai Syarah (Sky) 31. Dewi Mutiara (Sky) 32. Sussana Vamella (Sky) 33.

Nur Ilmawati (Sky) 34. Rossy Withan (Sky) 35.

Anggi (Sky)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 200 14 â&#x20AC;&#x201C; 20 MEI 2012

KORUPSI

NASIONAL

KPK Periksa WN Jepang Suap Hakim JAKARTA - Shiokawa Toshio, Presiden Direktur PT Onamba Indonesia (OI) tersangka korupsi dugaan penyuapan kepada hakim, rencananya akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Warga negara Jepang ini akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi," ujar Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan Media Massa KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dijelaskan, pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Thosio sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemberian suap terkait penanganan perkara hubungan industri di PT Onamba Indonesia yang saat itu tengah diadili di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Namun hingga kini Thosio yang memang belum ditahan oleh penyidik KPK belum tampak tiba di KPK, tambahnya. KPK juga mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri untuk Presiden Direktur PT Onamba Indonesia (OI), Shiokawa Toshio.

Pencegahan itu terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka pada kasus pemberian suap terkait penanganan perkara hubungan industri di PT Onamba Indonesia.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus pemberian hadiah terkait perkara hubungan industrial PT Onamba Indonesia. Dalam kasus ini KPK menangkap hakim PHI pada PN Bandung, Imas Dianasari dan Manager Admistrasi PT Onamba, Odi Juanda, yang keduanya sudah dijatuhi hukuman.

Imas terbukti menerima uang Rp200 juta dari Odi yang diberikan agar PT OI dimenangkan ditingkat kasasi dalam perkara gugatan serikat pekerja terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT OI. Dia dihukum enam tahun penjara karena terbukti bersalah menerima suap Rp 352 juta dan mencoba menyogok hakim Mahkamah Agung Rp200 juta tentang putusan perkara industrial PT OI. Pasal yang disangkakan kepada warga Jepang itu, yakni Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KHUP. (ENDY)

MS Kaban Diperiksa KPK JAKARTA - Kasus lama diungkap kembali. Pengungkapan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pekan lalu. Lembaga antikorupsi secara hencar dan intensif memeriksa saksi-saksi untuk tersangka sekaligus buronan interpol, Anggoro Widjojo.

MS Kaban, bekas Menteri Kehutanan giliran menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan program revitalisasi jaringan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) pada 2006-2007, dengan tersangka Anggoro Widjojo.

"Benar, MS Kaban, dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa. Status mantan menteri kehutanan itu sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo), yang hingga kini masih buron," papar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Ketua umum Partai Bulan Bintang datang ke kantor KPK Jakarta, Rabu (9/5) sekitar jam 10.30 WIB. Saat dimintai keterangan soal pemeriksaannya, MS Kaban tidak berkata banyak seputar pemeriksaannya.

"Hanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggoro," jawab MS Kaban yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan didampingi dua orang stafnya sambil masuk ke kantor KPK. KPK sebelumnya memeriksa tiga mantan anggota Komisi IV DPR RI, Azwar Chesputra, Hilman Indra dan Fahri Leluasa. Ketiganya telah divonis bersalah menerima suap terkait pembahasan anggaran proyek SKRT. Ketiga terpidana terbukti menerima uang agar memuluskan persetu-

juan anggaran proyek SKRT di Kemenhut.

Azwar menerima uang Sin$5.000, Fahri Sin$30.000 dan Hilman kebagian jatah lebih besar yakni sebanyak Sin$140.000. Uang juga mengalir ke mantan Ketua Komisi IV DPR, Yusuf Erwin Faisal. Uang itu, dari Direktur PT Masaro Radiocom, Anggoro Widjojo. Bos perusahaan agen distribusi alat komunikasi merek Motorola, yang menjadi rekanan dalam proyek SKRT. Sebelumnya, MS Kaban diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKRT, karena mengetahui adanya suap yang dilakukan PT Masaro untuk memuluskan proyek SKRT. MS Kaban juga diduga menyetujui dan menandatangani penunjukkan langsung PT Masaro sebagai pelaksana proyek SKRT. Anggoro Widjaja yang kabur ke luar negeri saat kasusnya masih dalam tahapan penyelidikan, hingga kini belum diketahui keberadaanya. Dia kabur setelah petugas KPK menggeledah kantornya, PT Masaro pada pertengahan tahun 2008.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta diketahui telah memvonis Presiden Direktur (Presdir) PT Masaro Radiokom, Putranefo Alexander Prayugo dengan hukuman penjara selama enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Putranefo dikatakan telah memperkaya diri sendiri, PT Masaro Radiokom dan orang lain, yaitu memperkaya terdakwa Wandojo sebesar Rp 20 juta dan 10 ribu dolar Amerika, saksi Boen sebesar 20 ribu dolar Amerika dan PT Masaro Radiokom sebesar Rp 89,3 miliar. (ENDY)

GELEDAHâ&#x20AC;&#x201C; Tim KPK dibantu anggota Polri membawa barang bukti hasil penggeledahan di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Rabu malam (9/5).

Penggeledahan ini adalah hasil pengembangan kasus dugaan gratifikasi proyek PON 2012 di Riau.

Divonis Nunun Nangis JAKARTA - Meski divonis lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa KPK, Nunun Nurbaety tetap menangis. Harapan bisa divonis bebas, sayangnya tidak keturutan. Selain nangis, terdakwa kasus suap 30 anggota DPR-RI dalam pemanangan pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, nampak shok, wajahnya murung dan sedih.

Saat Nunun kembali ke ruang tunggu terdakwa, wajah muram itu masih terlihat.

Ketidakcerian juga saat ditanya wartawan mengenai tanggapannya atas vonis itu.

Nunun diam membisu, kemudian berjalan dan mengabaikan wartawan di sekelilingnya. Sementara belasan polisi berjaga di sampingnya.

Nunun masuk mobil tahanan yang sudah menunggu di depan Pengadilan Tipikor. Di dalam mobil badannya terkulai lemas, lantas dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng, Jakarta Pusat.

Ekspresi kesedihan istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Dadang Dorojatun itu, setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang dipimpin Sudjatmiko, abu pekan lalu, menjatuhkan hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Juga hukuman denda Rp 150 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

"Nunun terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nunun terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap anggota DPR 19992004 terkait pemilihan Miranda." kata Sudjatmiko.

Memang hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut sosialita itu dituntut penjara 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 4 bulan penjara, dan penyitaan harta senilai Rp 1 miliar.

DIVONISâ&#x20AC;&#x201C;Terdakwa kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, Nunun Nurbaeti menangis usai mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (9/5). Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara dengan denda Rp 150 Juta subsider kurungan tiga bulan.

Majelis hakim menjelaskan poin-poin yang memberatkan Nunun adalah perbuatan Nunun yang tidak mendukung program pemerintah, tidak mengaku bersalah, dan tidak terus terang. Di lain pihak, untuk poin-poin yang meringankan Nunun adalah karena ia telah lanjut usia, sakit, dan bersikap baik selama jalannya sidang.

Nunun ditetapkan tersangka kasus pemberian cek pelawat yang ada kaitannya dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 pada 24 Februari 2011 lalu. Pemilihan ini dimenangi Miranda Swaray Goeltom.

Nunun dinyatakan berperan menyebarkan 480 lembar cek pelawat bernilai Rp 24 miliar kepada puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.

Dalam kasus cek pelawat ini Komisi Antikorupsi sudah menetapkan puluhan tersang-

ka dari anggota DPR periode 1999-2004. Sebagian besar di antaranya telah dipidana bersalah oleh pengadilan.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nunun sempat menghilang ke luar negeri. Namun menghilangnya ia dari Indonesia langsung dibantah oleh suaminya, Adang Daradjatun.

Mantan Wakapolri itu menyatakan kepergiannya ke Singapura untuk berobat karena istrinya mengidap penyakit lupa akut.

Kepergiannya untuk berobat pun sepertinya mengganjal, karena tak kurang dari dua tahun Nunun tak juga kembali ke tanah air. Bahkan keberadaan Nunun di Singapura pun dipertanyakan, pasalnya sejumlah media yang mencarinya di sana tidak pernah bertemu dengannya. Bahkan KPK pun seakan putus asa mencari keberadaannya.

Pertengahan November 2011, beredar foto yang menggambarkan Nunun sedang berjalan di jalanan di sebuah kota di negara Singapura. Di foto tersebut terlihat jelas ia sedang melenggang bebas dengan keadaan sehat.

Bahkan dirinya terlihat berbelanja di sebuah mal di negri singa itu. Informasi ini pun langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum khususnya KPK. Setelah foto plesirannya tersebar, pihak interpol pun dengan segera mencari keberadaan Nunun. Tanggal 9 Desemebr tahun 2011 lalu, Nunun pun ditangkap oleh di sebuah rumah sewaan di Bangkok, Thailand. Polisi Thailand menangkapnya seorang diri.

Sekedar diketahui, logat sunda yang khas inilah menjadi ikon dari cara bicara Nunun. Wanita kelahiran Sukabumi ini memang berasal dari tanah pasundan, meski begitu ia banyak menghabiskan

waktunya di Jakarta.

Seperti istri-istri pejabat pada umumnya, penampilan Nunun pun terbilang elegan dan wah. Tak heran bila ia masuk ke dalam komunitas jet-set atau lebih dikenal dengan nama sosialita. Meski bukan dari kalangan public figure, namanya cukup dikenal oleh kelompoknya karena ia pengoleksi baran-barang bermerek dunia.

Pergaulan Nunun pun cukup luas hingga ke petinggi pemerintahan, tak heran bila ia kemudian bersahabat dekat dengan Miranda Swaray Goeltom.

Terhadap putusan tersebut, Nunun Nurbaeti menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.

JPU KPK juga menyatakan pikir-pikir dalam putusan ini.

"Berarti putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Majelis memberikan waktu 7 hari setelah vonis dijatuhkan," Kata Hakim Sudjatmiko. (ENDY)

Diabaikan Skandal Mega Korupsi Century JAKARTA - Akbar Faishal, anggota DPR prihatin skandal Mega korupsi Century kini, diabaikan. Diduga kuat pengabaian ini sengaja dilakukan agar masyarakat melupakan kasus mega korupsi yang di bail out sebesar Rp 6,7 triliun.

"Di tengah-tengah penyi-

dikan terhadap sejumlah kasus suap yang melibatkan pejabat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh mengabaikan kasus dugaan korupsi di Bank Century," tegas Akbar Faishal di Jakarta, Senin pekan lalu.

Diakuinya, saat ini KPK tengah disibukan dengan

berbagai kasus. Meski demikian, kasus lain seperti kasus Bank Century tetap mendapatkan prioritas. Terlebih menurutnya, kasus Bank Century merupakan kasus besar yang telah ditangani secara hukum dan mendapatkan 'pengakuan politik' dari DPR sebagai kasus yang juga harus

mendapat prioritas.

Meski tak kalah penting, namun penanganan kasus wisma atlet, Hambalang, suap pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia atau kasus-kasus besar lainnya, jangan dijadikan alasan KPK untuk tidak segera menangani kasus ini dengan

menaikkannya ke level penyidikan.

Menurutnya, bukan hanya Ketua KPK Abraham Samad saja yang berjanji meski dia yang menyatakan janji tersebut. Namun, DPR memahami bahwa komitmen itu harus menjadi komitmen seluruh komisioner KPK," tuturnya lagi. (ENDY)

Tersangka Suap PON Riau Membengkak, Gubernur Riau Menyusul?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua orang tersangka baru, terkait kasus korupsi revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Membengkaknya jumlah tersangka setelah penyidik meminta keterangan saksi dan menemukan alat bukti keterlibatan kedua tersangka itu.

Mereka yang menjadi tersangka baru, Lukman Abas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau yang kini menjadi staf ahli

Gubernur Riau bertindak sebagai pemberi suap dan Taufan Andoso Yakin, Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN sebagai penerima suap.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka, yaitu anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan dan Muhammad Dunhir, staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra dan Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Eka Dharma Putra.

"Ditetapkannya dua orang tersangka, bukan

berarti proses penyidikan selesai. KPK masih terus mencari bukti keterlibatan pihak-pihak lainnya," tegas Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, TAY dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, jabar Johan.

Ditanya keterlibatan

Gubernu Riau, Rusli Zaenal, Johan mengatakan, pihaknya belum menemukan bukti keterlibatannya.

Meskipun, pada kasus ini, RUsli dan Lukman Abas telah dicegah bepergian ke luar negeri untuk KPK. "Pencegahan ke luar negeri itu bukan berarti akan jadi tersangka. Tetapi, orang itu dianggap tahu, sehingga jika KPK memerlukannya untuk diperiksa yang bersangkutan sedang tidak berada di luar negeri," kata Johan.

Peristiwa berawal dari tangkap tangan tujuh orang

Anggota DPRD Provinsi Riau beserta dua pejabat Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora). Dan empat orang dari swasta. Ke-13 orang tersebut, tertangkap tangan melakukan suap menyuap terkait pembahasan Perda penyelenggaraan Pekan Olah Raga (PON) tahun 2012 di Riau.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha mengatakan tujuh orang legislator tersebut berinisial AA, MFA, MD, TM, TA,II dan RS. staf Dispora RR, ED. Sementara, empat

orang swasta adalah RS, BT, SW, dan D. Penangkapan itu dari laporan masyarakat.

Kemudian, tim KPK yang terdiri dari sepuluh orang terbagi menjadi dua tim berangkat ke Riau sejak beberapa hari lalu. Akhirnya, pada Selasa (3/4) sore KPK bergerak melakukan penangkapan sekitar jam 17.00 WIB sampai 19.00 WIB ditempat berbeda.

Penangkapan pertama, dilakukan di rumah Politisi Golkar MFA. Di mana, dalam rumah tersebut ditangkap juga tiga orang

swasta selain RS, dan dua orang Dispora. Selanjutnya, enam Anggota DPRD lainnya ditangkap di kantor DPRD Provinsi Riau.

Terakhir RS yang merupakan pihak swasta ditangkap di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau.

Dalam penangkapan tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 900 juta dari tempat kejadian perkara. Benarkah Gubernur Riau Rusli Zaenal menyusul ditetapkan sebagai tersangka? "Jangan berasumsi dulu," kilah Johan. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

KORUPSI

SUMUT

Lagi, Dua Tersangka Korupsi Bansos Ditetapkan

SAKSIKAN INTEGRITAS–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH bersama Wabup Budiono menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas Kepala SKPD anti KKN dalam mewujudkan good governance di ruang pola lantai II, Senin (7/5).

SKPD Perangi KKN Stabat - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memberikan penghargaan kepada 6 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai baik dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (LPPD) tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 130.2-10// 2012 tanggal 4 Mei 2012. ”Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Kepala SKPD yang lain untuk terus melakukan tugas fungsinya secara maksimal dan baik,” sebut Bupati

Ngogesa pada coffee morning usai pelaksanaan apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) bertempat di ruang pola, Senin pekan lalu.

Adapun SKPD yang mendapatkan penghargaan tersebut sesuai dengan peringkatnya yakni ; Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan

PMDK, Kecamatan Wampu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Dikjar dan Dinas Pendapatan.

Sebelumnya, Peringatan Otda dilakukan melalui apel gabungan yang dipimpin Wabup Budiono. Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakannya menyatakan, tujuan Otonomi Daerah setidaknya ada 5 hal yaitu: pertama; strategi dan program berkeadilan, kedua; kebersamaan dan sinergitas positif, ketiga; kontribusi dan duku-

ngan masyarakat luas, keempat; integritas dan etika profesionalisme bagi pemimpin dan pelaku pembangunan serta kelima; lingkungan yang kondusif.

Pada hari yang sama, bertempat di ruang pola lantai II, seluruh Kepala SKPD termasuk para Camat se-Kabupaten Langkat melakukan penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut, sesuai

MEDAN - Kembali, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menetapkan dua tersangka baru dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk tahun 2011. Dua tersangka yang ditetapkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu tersebut adalah Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Drs Sakhira Zandi MSi dan Kepala Biro Perekonomian, H Bagun Oloan Harahap S.Sos. Keduanya berdinas di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald Bakara SH MH mengatakan, modus operandi kedua tersangka adalah turut berperan atas terjadinya dugaan penyalahgunaan dana Bansos Tahun Anggaran 2011 yang total anggarannya mencapai Rp 459 miliar. "Modusnya penyalahgunaan wewenang dalam dana Bansos," ucap-

nya, Selasa pekan lalu.

Saat ditanya pasal berapa yang dikenakan kepada kedua tersangka, Bakara menegaskan keduanya dijerat Pasal 2 jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni penyalahgunaan wewenang dan melakukan perbuatan bersamasama yang merugikan keuangan negara.

Seperti diketahui, Pidsus Kejatisu sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka yakni staf bendahara pada Biro Binsos Provsu AF, UA pada Biro Perekonomian Provsu, dan S pada Biro Umum Provsu.

Dalam dana anggaran 2011 senilai Rp 477.885.

800.000, Kejatisu menduga dana tersebut hanya terealisasi Rp 351.693.000.000.

Dari selisih dana inilah di duga telah terjadi korupsi.(MEI)

dengan ketentuan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu didampingi Wabup Budiono serta Sekda Surya Djahisa menyaksikan masing-masing Kepala SKPD melakukan penandatanganan dipandu langsung oleh Inspektur Kabupaten Langkat.(JUL)

Pemilik Yayasan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bansos

Dugaan Korupsi Dainase Rp85,3 M Libatkan Kadis Bina Marga MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan akhirnya angkat bicara soal dugaan korupsi drainase di Dinas Bina Marga Medan senilai Rp85,3 tahun 2010-2011.

Menurut Kepala Kajari Bambang Riawan Pribadi, kamis (10/5), kasus itu masih terus berjalan. “Saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan. Kalau tidak salah sudah ada surat perintah tugas (sprintug). Untuk info lebih jauh, coba tanyakan saja pada Kasi Intel,” katanya.

Kasi Intel Kejari Medan, Farizal ketika dikonfirmasi perihal tindaklanjut penanganan kasus tersebut enggan berkomentar banyak.

“Saya belum bisa beri komentar banyak karena sejauh ini tidak memegang berkas-berkasnya.Takut salah. Begini saja, hari Senin nanti akan saya informasikan soal kasus itu,” jelasnya.

Diketahui Dharmabella Tymbazh SH yang kala itu menjabat Kasipidsus Kejari Medan mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan drainase oleh Dinas Bina Marga Medan sedang diusut.

Dan tim telah diperintahkan melakukan pengecekkan pembangunan proyek drainase di beberapa kecamatan di Kota Medan.

Saat itu, Kejari telah mencium aroma korupsi terkait proyek tersebut yang bersumber

dari dana APBD Medan tahun 2010-2011 sebesar Rp85,3 miliar. Dari hasil pengecekan di lapangan, banyak pengerjaan proyek drainase tidak sesuai dengan bestek, karena dananya dimark up oleh pejabat-pejabat Dinas Bina Marga Medan.

Menurutnya tim yang akan turunkan di beberapa kecamatan tersebut untuk melihat dari segi pembangunan yang diduga dimark-up atau tidak sesuai dengan bestek ini akan diteliti oleh tim.

Dari temuan awal, tim melihat pembangunan drainase yang dikerjakan pada beberapa kecamatan yang diduga tak sesuai bestek.OZAN

MEDAN - Tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2009 ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Adi Sucipto(53), ketua delapan yayasan diduga telah menjadi broker atau agen untuk 12 yayasan lainnya dengan modus operandi memberi fee kepada para oknum pegawai di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk mencairkan dana tersebut.

Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald Bakara saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan mengatakan tersangka saat ini sudah diamankan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Klas I Medan, Rabu pekan lalu.

“Tersangka berinisial AS telah kita amankan ke Rutan. Tersangka di duga telah melakukan pekerjaan fiktif dalam penerimaan dana Bansos 2009,” kata Bakara.

Menurutnya, tersangka telah menerima dana senilai Rp 2,1 miliar dari delapan yayasan miliknya dan di duga telah membagikan uang sebanyak Rp

210 juta kepada beberapa oknum di Provsu sebagai uang ‘pelancar’ proposal.

Sedangkan 12 yayasan lainnya, Bakara menduga, tersangka telah menjadi broker atau agen untuk menjebolkan proposal dalam dana hibah Bansos 2009 senilai Rp 2,7 miliar, dipotong sebesar Rp 1,1 miliar.

Delapan yayasan yang dimiliki tersangka adalah, Yayasan Nur Adia, Panti Asuhan Hamdani, SD Nur Aida, MDA Nur Aida, Ikatan DAI Muda, Masjid Nurhadi, Mushalla Hafazaniyah, dan SMP Nur aida.

Terpisah, Ketua tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) yang menangani perkara korupsi Bansos 2009 ini, Rehulina Purba saat dikonfirmasi mengatakan, tersangka diamankan karena diduga telah melakukan pemotongan sebanyak 65 persen yang dibagi-bagi tersangka ke para pegawai di Pemprovsu.

“Tersangka dikenakan Pasal 2,3 jo Pasal 15 UU Tindak Pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara,” kata Rehulina. (MEI)

Terdakwa Korupsi Master Plant tak Ditahan MEDAN - Dua terdakwa perkara korupsi penyusunan Master Plant Kota Medan senilai Rp 1,52 miliar, di vonis hakim masing-masing dengan hukuman 2 tahun dan 1 tahun penjara, namun mereka tidak langsung ditahan.

Majelis hakim yang dipimpin Ahmad Guntur menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta subsider 1 bulan penjara kepada Susi Anggraini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Penyusunan Masterplan

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Kota Medan tahun 2006.

Vonis ini setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Wahyuni.

Sebelumnya, dia dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, Kamis pekan lalu.

Pada sidang terpisah, Majelis Hakim yang dipimpin Jonner Manik memvonis Fadjrif Hikmana Bustami dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. Direktur PT Indah Karya, rekanan pemerintah Kota Medan ini juga dinyatakan turut serta

mengkorupsi dana Proyek Penyusunan Masterplan Kota Medan 2006. Vonis yang dijatuhkan hakim seperempat lebih ringan dari tuntutan 4 tahun penjara yang disampaikan JPU Ingen Malem Purba.

Terdakwa Fadjrif dan Susi dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun divonis bersa-

lah, kedua terdakwa masih bisa melenggang bebas ke luar pengadilan. Majelis hakim tidak memerintahkan keduanya langsung ditahan.

Mereka juga tidak ditahan selama proses persidangan.

Bahkan Fadjrif tidak diperintahkan membayar uang pengganti, padahal jaksa menuntutnya membayar Rp 1 miliar.

Kedua JPU menyatakan pikir-pikir. "Kita masih ada waktu untuk pikir-pikir," kata Ingen Malem Purba.

Dalam kasus ini, masih ada dua terdakwa lainnya

yang belum diputus, yaitu Harmes Joni (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Gatot Suhariyono (Kepala Cabang PT Indah Karya). Mereka juga tidak ditahan.

Para terdakwa dinilai telah me-mark up honor dan biaya operasional untuk tenaga ahli dalam penyusunan Master Plant Kota Medan. Mereka mencairkan dana untuk 65 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, padahal hanya sembilan orang yang bekerja. Akibat perbuatan itu negara dirugikan sebesar Rp 1, 52 miliar.(MEI)

Dugaan Korupsi Dinas PU Deli Serdang MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menduga telah terjadi tindak pidana dugaan korupsi dalam proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kabupaten Deli Serdang.

Proyek tersebut berdasarkan mata anggaran tahun 2010 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 160 miliar.

Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald Bakara SH MH mengatakan, dalam proyek tersebut Kejatisu menduga dari nilai proyek sebesar Rp 160 miliar yang terealisasi hanya sebesar Rp 80 miliar, sedangkan setengahnya lagi di duga fiktif pengerjaannya.

"Dugaan kami, dalam proyek tersebut yang terealisasi hanya Rp 80 miliar. Nah,

sisanya di duga fiktif pengerjaannya," ucap Bakara, Rabu pekan lalu.

"Proyek tersebut ada dalam dinas pemeliharaan jalan dan jembatan," ucapnya kembali.

Namun sayang, pihak penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu belum menetapkan siapa yang bakal jadi tersangkanya. Tetapi saat ditanya proses hukum yang sudah ditingkat penyidikan ini telah memeriksa Kadis PU dan Sekretaris Daerah Pemkab Deli Serdang.

"Kami belum menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka, namun kami telah memeriksa Kepala Dinas PU Deli Serdang dan Sekretaris Daerah Pemkab Deli Serdang. Pekan depan kami akan menetapkan siapa tersangkanya," tegasnya. (MEI)

Sekretaris KONI Divonis Satu Tahun Penjara MEDAN - Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesi (KONI) Kotamadya Binjai, yang juga mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Binjai, Akhmad Kuasa, divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Jonny Sitohang pada sidang yang berlangsung di ruang sidang utama PN Medan, Selasa pekan lalu.

Selain itu, terdakwa diperintahkan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta rupiah. "Dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pidana penjara dua bulan," ujar hakim.

Terdakwa terbukti bersa-

lah melakukan tindak pidana korupsi dana KONI Binjai tahun 2007 senilai Rp 951 juta, dan melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Hakim menilai ia melakukan perbuatan korupsi bersama-sama dengan terdakwa Haris Harto (berkas terpisah). Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 951.697.000 dari Rp 1.765.000.000 dana yang dikelola KONI Binjai, bersumber dari APBD Kota Binjai tahun 2007.

Pendengar putusan hakim ini, terdakwa mengatakan akan melakukan banding.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

KORUPSI

LIPSUS

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 145/G/2011/PTUN-JKT terkait Limbah Newmont, penuh kejanggalan. Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta—yang diketuai oleh Bambang Heriyanto, SH. MH., dengan hakim anggota Andri Mosepa, SH. MH. dan Andry Asani, SH. MH—tidak mempertimbangkan efek buruk terhadap ekosistem perairan laut akibat dumping tailing PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT).

"MAJELIS Hakim malah memperkuat Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 92 Tahun 2011 yang memberikan Izin Dumping Tailing kepada PT. NNT," tegas A. Marthin Hadiwinata, S.H, Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA di Jakarta.

Kejanggalan itu, lanjut

Marthin, pertama, putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kandungan logam berat dalam limbah tailing PT. NNT. Padahal, logam berat itu sangat berbahaya, karena sifatnya yang tidak dapat terurai dan akumulatif.

Sehingga, dimungkinkan masuk ke jaringan tubuh manusia melalui rantai

makanan.

Kedua, saat persidangan berlangsung, ahli Irwandi Arif yang dihadirkan oleh PT. NNT tidak dapat membantah adanya logam berat yang terkandung dalam tailing tersebut, dan tidak mampu menjawab ketika salah satu hakim turut bertanya mengenai bagaimana pelarutan logam berat ketika tailing dibuang

ke laut.

Ketiga, mengutip apa yang disampaikan Dr. Alan Frendy Koropitan saat memberi keterangan sebagai Ahli Oseanografi dalam persidangan bahwa terdapat makhluk hidup baik di kolom air (pelagis) maupun di sedimen dasar (benthic) sampai kedalaman 7.000 meter.

Dengan demikian,

Proses Divestasi 24 Persen Saham Newmont Bermasalah LUPAKAN sejenak perselisihan antara pemerintah dan DPR soal divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara yang tinggal menanti keputusan Mahkamah Konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan ada hal yang lebih penting yang harusnya dipersoalkan, yakni bagaimana proses divestasi 24 persen saham Newmont oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelusuran ICWdan penemuan anggota DPRD Sumbawa, ditemukan ada perbedaan dividen secara tertulis dan implementasinya.

Pada perjanjian kerjasama tersebut, terutama pasal 8 tentang pembagian dividen, disebutkan bahwa pihak pertama yakni PT Daerah Maju Bersaing (DMB) akan mendapatkan dana talangan sebagai dividen awal sebesar USD4.000.000 dari pihak kedua yakni PT. Multi Capital. Ini artinya, pihak kedua telah memberikan piutang kepada pihak pertama yang disebut sebagai advance dividen.

Menurut anggota DPRD Sumbawa Fitrah Rino yang

telah memanggil pihak PT DMB dan PT Multi Capital, pihak PT Multi Capital memberikan saham kepada PT DMB tanpa harus menanggung utang. Jadi, persoalan pembelian saham tersebut menjadi sepenuhnya urusan PT Multi Capital dan di luar tanggungjawab PT DMB. Tetapi pada kenyataanya, PT DMB tercatat memiliki utang kepada PT Multi Capital yang semakin hari jumlahnya semakin menumpuk. Hingga 2011, tercatat bahwa PT DMB selaku BUMD memiliki utang sebesar Rp241,368 miliar. “Tahun 2010 utang PT DMB sebesar Rp26,509 miliar,” kata peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Selain itu, Firdaus juga menemukan fakta bahwa dividen yang dibayarkan kepada daerah (PT DMB) sebenarnya hanyalah sebagai angsuran utang atas dana talangan awal yang telah diberikan kepada PT DMB. Seharusnya, kata Firdaus, dividen yang diterima oleh daerah pada tahun 2010 adalah sebesar USS55.541.814. Angka ini didapat dari besarnya saham PT

pembuangan tailing tentu akan berdampak buruk kepada makhluk hidup yang hidup pada permukaan hingga habitat dasar tertentu.

Hal lainnya, Majelis Hakim mengenyampingkan fakta persidangan di mana ditemukan kesalahan titik koordinat dari objek sengketa pipa keluarnya tailing. Jika digambarkan,

pembuangan tailing terletak di perairan dangkal.

“Terakhir, sekalipun merujuk pada titik koordinat yang disebutkan, pembuangan tailing terletak di perairan dangkal yang kedalamannya kurang dari 100 meter. Dengan demikian, besar potensi terjadi pengadukan dan masuknya limbah ke jaringan makanan cukup

besar,” tegas Marthin.

Terkait empat kejanggalan itu, lanjut dia, KIARA bersama Koalisi Pulihkan Laut Indonesia memandang perlu mengambil upaya banding dalam proses hukum selanjutnya. Hal ini guna mengembalikan hak-hak konstitusional nelayan atas perairan yang bersih dan sehat.(ENDY)

Apemindo Persoalkan Dua Peraturan Terkait Pertambangan DMB 25 persen dari total keuntungan yang didapat PT NTT yakni Rp2.010.943.808.000. Total keuntungan didapat dari laporan keuangan PT Bumi Resources.

Tetapi nyatanya, pemerintah daerah hanya mendapatkan dividen pada tahun 2011 sebesar US$34 juta dan kemudian dikurangi dengan jumlah utang pada tahun 2011 sebesar Rp26.509 Juta.

Sehingga dividen yang diterima adalah USS7,382 juta atau setara dengan Rp66,943 milliar.

Kemudian, pada 18 Maret 2009, PT BR meneken perjanjian kerjasama antara gubernur NTB, Bupati Sumbawa Barat dan Sumbawa terkait pendirian perusahaan patungan yang diberi nama PT DMB. Kemudian, PT BR membentuk anak usaha yaitu PT Multi Capital dengan meneken kembali sebuah nota kesepahaman antara PT DMB dan Multi Capital. Lalu, pada 23 Juli 2009 dibuatlah perjanjian kerjasama antara PT DMB dan PT Multi Capital yang menjadi awal malapetaka.

Perjanjian tersebut

menjelaskan bahwa PT DMB hanya memiliki bagian 25 persen saham, sementara PT Multi Capital sebesar 75 persen.

Tidak hanya dari sisi dividen. Ternyata, pelanggaran pun terjadi pada pembentukan PT DMB ini. BUMD tersebut dianggap cacat hukum karena terbentuk tanpa adanya aturan yang mengatur tentang pembentukannya.

Berdasarkan kecurangankecurangan tersebut, diduga negara telah banyak dirugikan melalui divestasi 24 persen PT NNT tersebut.

Mirisnya, pemerintah seakan tak peduli bahkan tidak mengawasi proses divestasi tersebut serta proses pembentukan Perda. Untuk itu, ICW meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terkait proses divestasi 24 persen saham PT NNT juga perjanjian kerjasama antara BUMD dengan PT Multi Capital. Jika tidak, maka dapat dipastikan negara akan mengalamin kerugian yang sangat besar.(HUKUMONLINE.COM)

PADA 7 Mei 2012 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menilai, peraturan tersebut bertentangan dengan Permen ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Ketua Umum Apemindo, Poltak Sitanggang, mempermasalahkan dua peraturan tersebut.

Pasalnya, Permendag ini memasukkan perusahaan yang memiliki izin Kontrak Karya (KK)sebagai salah satu pihak yang berkewajiban untuk mengikuti ketentuan ekspor.

Dia berpendapat, seharusnya Permen ESDM juga memberlakukan hal yang sama. “Kita kecewa dan meminta hak serta keadilan yang sama dengan KK secara UU,” kata Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang.

Di dalam Permendag ini, disebutkan bahwa jika suatu perusahaan ingin melakukan ekspor produk tambang, maka perusahaan tersebut

harus mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ETProduk Pertambangan) yang didapatkan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.

Sementara itu,untuk mendapatkan ET-Produk Pertambangan perusahaan harus mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Isi rekomendasi tersebut tentunya telah memiliki status clean and clear serta roadmap tentang pendirian smelter.

Poltak mempertanyakan kenapa di dalam Permen ESDM rekomendasi tersebut hanya berlaku bagi pemegang IUP dan tidak berlaku bagi pemegang KK seperti PT. Freeport dan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Padahal, secara tidak langsung, Permendag juga memberlakukan peraturan yang sama bagi KK. Tentunya, ada dua hal yang saling bertentangan antara dua peraturan yang terkait tambang ini.

“Pajak ekspor harus ditentukan dari mana dan antara pemegang IUP dan KK harus berlaku sama,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar

Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, mengatakan bahwa Permendag ini diterbitkan untuk mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan, menjamin pemenuhan kebutuhan produk tambang di dalam negeri, serta menciptakan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku tambang.

“Juga mengingat terjadinya kelangkaan sumber daya pertambangan di dalam negeri serta eksploitasi yang berlebihan dan kenaikan ekspor yang cukup tajam untuk beberapa produk tambang,” kata Deddy dalam pers rilisnya.

Permendag ini juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tidak terbarukan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya dengan menerapkan nilai tambah mata rantai produksi.

“Strategi ini tentunya akan lebih meningkatkan nilai ekspor nasional kita, serta membuka lebih banak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sayangnya, ketika coba mengkonfirmasi terkait dua perbedaan peraturan ini, Deddy tidak dapat dihubungi. (HUKUMONLINE.COM)

Perjanjian Kerjasama Sumber Ketidakadilan PERJANJIAN kerjasama antara PT Multi Capital dan BUMD PT Daerah Maju Bersaing dinilai bermasalah sejak awal. Perjanjian kerjasama diteken tanpa ada payung hukum. Poinpoin perjanjian juga cenderung merugikan pemerintah daerah.

"Intinya, pemerintah daerah tidak akan mendapatkan deviden sebagaimana yang dijanjikan. Iming-iming itu hanya gula-gula," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Wacth (ICW) dalam jumpa pers di Sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan.

Firdaus menjelaskan, persoalan dimulai sejak perjanjian kerjasama dibuat antara PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersama pada 23 Juli 2009. Padahal,

kala itu, belum ada payung hukum untuk program kerjasama dan penyertaan modal. Pada 31 Mei 2010, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat baru mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 20100 tentang pendirian PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB), disusul terbitnya Perda No. 6 Tahun 2010 tentang penyertaan modal Provinsi NTB pada PT DMB sebesar 200 juta, yang diteken pada 12 Agustus 2010. "Artinya, payung hukum dibuat belakangan, setelah proses divestasi 24 persen PT Newmont berjalan," terang Firdaus.

Pembagian deviden juga bermasalah. Di atas kertas, berdasarkan laporan keuangan PT Multi Capital, disebutkan bahwa pemerintah daerah telah menerima USD 34 juta dolar sebagai deviden atas kepemilikan terhadap 25

persen saham. Namun, pemerintah daerah dianggap memiliki hutang kepada PT Multi Capital sebesar Rp 241,368 miliar. Akibatnya, selama tahun buku 2010201, total deviden yang diterima pemerintah daerah hanya USD 7,378 juta atau sekitar Rp 66,9 miliar.

Pembagian deviden juga bermasalah. Berdasarkan pernyataan resmi Pemda NTB dan BUMD (PT DMB) bahwa Pemda telah menerima USD 34 juta dolar sebagai deviden atas kepemilikan terhadap 25 persen saham. Namun dalam laporan keuangan PT BMRS disebutkan bahwa PT DMB memiliki hutang sebesar Rp 241,368 miliar, sehingga actual dividen yang diterima senilai USD 7,378 juta atau sekitar Rp 66,9 miliar.

Menurut perhitungan ICW, seharusnya jumlah divien yang diterima jauh

lebih besar, mencapai sekitar Rp 371 miliar. Angka ini didapat dari laporan laporan keuangan PT BMRS. Dividen yang diterima dari kepemilikan 24 persen saham PT NNT hingga tahun buku 2011 adalah Rp 2,010 triliun. Maka, pembagian dividen berdasarkan komposisi kepemilikan saham 75 % PT Multi Capital dan PT DMB sebesar 25 persen adalah senilai Rp 1,508 triliun untuk PT Multi Capital dan Rp 502,735 miliar untuk PT DMB. Menurut perhitungan ICW, seharusnya jumlah divien yang diterima jauh lebih besar, mencapai sekitar Rp 502,735 miliar. Angka ini didapat dari laporan laporan keuangan PT BMRS. Dividen yang diterima dari kepemilikan 24 persen saham PT NNT hingga tahun buku 2011 adalah Rp 2,010 triliun. Maka, pembagian dividen

berdasarkan komposisi kepemilikan saham 75 persen PT Multi Capital dan PT DMB sebesar 25 persen adalah senilai Rp 1,508 triliun untuk PT Multi Capital dan Rp 502,735 miliar untuk PT DMB. Sehingga dari aktual dividen yang telah disebutkan di atas yaitu USD 7,378 juta dan pendapatan dividen yang seharusnya diterima sebesar USD 55,541 juta, diduga terdapat kerugian negara/ pemda atas pembagian dividen kepemilikan saham PT NNT hingga tahun buku 2011 sebesar USD 40,935 juta atau Rp 371,202 miliar (setelah dipotong pajak dividen).

"Namun faktanya, pemerintah daerah tak pernah menerima bagian deviden yang cukup besar.

Dari jumlah 25 persen saham itu pun masih harus dibagi lagi, antara pemerintah provinsi (40

persen), kabupaten Sumbawa barat (40 persen) dan kabupaten Sumbawa (20 persen)," ujar Fitra Rino, wakil ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumbawa.

Menurut Rino, telah terjadi kebohongan publik dalam surat perjanjian antara PT MDB dengan PT Multi Capital. Dalam perjanjian awal, disebutkan bahwa PT MDB yang merupakan perusahaan BUMD mendapatkan saham sebesar 25 persen dari total 24 persen saham divestasi sebagai kompensasi digunakannya bendera BUMD sebagai syarat untuk mendapat jatah divestasi PT Newmont. Namun ternyata, saham tersebut dibeli menggunakan dana pinjaman. "Akibatnya, pemerintah daerah harus membayar hutang. Dan sebelum hutang terlunasi, dividen tidak akan diberikan," ujar Rino.

Berdasarkan kesepakatan awal pula, pemerintah daerah akan terus mendapat bagian senilai USD 4 juta sebagai kompensasi yang diberikan PT Multi Capital yang disebut dengan istilah deviden in advance. Ada atau tidak ada keuntungan, pemerintah daerah akan tetap mendapatkan jatah.

Pada tahun buku 2010, PT MDB mendapat USD 4 juta, dan pada 2011 mendapat tambahan senilai USD 34 juta. 30 juta Namun ternyata, deviden in advance diperlakukan sebagai piutang yang harus dibayar oleh pemerintah daerah.

Firdaus Ilyas mengatakan, terjadi ketidak hati-hatian dalam penandatanganan kontrak antara pemerintah daerah yang mewakili PT DMB dan PT Multi Capital sehingga justru menyebabkan banyak kerugian bagi pemerintah daerah. (ICW)

KPK POS

6

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

POLITIK

N A D SUMUT

PORAK PORANDA– Tampak dalam gambar pondok usaha ternak ayam potong, di Gampong Bukit Medang Ara, Kecamatan Langsa Timur rata dengan tanah dihantam angin puting beliung.

PTPN-I Laksanakan Program Pasar Murah LANGSA–Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Wargani melepas armada truk berisi 18.000 paket untuk disalurkan ke masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur. Penyaluran itu bagian dari program pasar murah BUMN Peduli Aceh. Pelepasan itu dilakukan dari Kantor Direksi, Kamis kemarin.

Menurut sekretaris perusahaan Hasan Basri yang juga Ketua Tim BUMNS Peduli Aceh di dampingi Humas PTPN-I Langsa Adi Yusfan, kegaitan ini didanai dari program bina lingkungan BUMN dan dilakukan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Sasarannya masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia.

Khusus PTPN-I menyalurkan 18.000 paket dengan harga Rp100.000 per paket.

Untuk Aceh Tamiang 5.000 paket, Langsa 5.000 Paket dan Aceh Timur 8.000 Paket.

Adapun isi per paket dengan harga jual ke masyarakat Rp30.000 per paket terdiri dari 5 Kg beras, 2 Kg gula pasir, 2 Kg minyak goreng.

Total harga paket yang disalurkan Rp8,1 milyar, sebagian anggaran dari biaya disubsidi BUMN Peduli Aceh Rp5,6 Milyar (70 persen). Sisanya Rp2.430.000 itulah yang dijual katanya.(BSO)

Angka Pengangguran di Jambi Turun JAMBI - Kepala BPS Provinsi Jambi, Ahmad Jaelani dalam jumpa pers mengatakan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi pada Februari 2012 mencapai 1.494 juta orang. Angka meningkat 25,7 ribu orang dibandingkan keadaan Februari 2011 hanya sebesar 1.468 juta orang.

Untuk tingkat pengangguran pada Februari 2012 mengalami penurunan di banding pada Februari 2011, sebesar 56,6 ribu orang atau berkurang 2,2 ribu orang di bandingkan dengan Februari 2011 sebesar 58,8 ribu orang.

Menurut Ahmad, keadaan ketenagakerjaan di Jambi diwarnai perubahan beberapa indikator yang cukup signifikan.

Jumlah angkatan kerja meningkat 1.527 juta orang pada Februari 2011 menjadi 1.551 juta pada Februari 2012 atau atau meningkat 1,54 persen. Namun peningkatan angkatan kerja belum mampu menunjang tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

TPAK di Jambi dalam kurun waktu 1 tahun turun dari 69,91 % pada Februari 2011 menjadi 69,40 % pada Februari 2012.

Dilanjutkannya, Februari 2011 jumlah penduduk bekerja 1,468 juta orang, bertambah 25,7 ribu pada Februari 2012 menjadi 1,494 juta orang. Sehingga dari Febrauri 2011 sampai Februari 2012 jumlah penganggur turun 3,74 %.(INRO)

Bukit Medang Ara Diterjang Angin Puting Beliung LANGSA–Sebanyak enam rumah warga dan satu kandang milik pengusaha Ayam Potong di Gampong Bukit Medang Ara, di wilayah kecamatan langsa timur, dihantam angin puting beliung.

Hal itu dituturkan Amirullah (48) salah seorang pengusaha ternak ayam potong saat di temukan KPK Pos di lokasi kejadian kamis lalu.

Dikatakan, waktu itu hujan sangat deras diiringi angin kencang. Banyak pohon – pohon besar tumbang ke permukaan jalan.

Ia juga menyampaikan, di kandang ternak baru dimasukan 5.000 ekor bibit ayam berusia delapan hari.

Semuanya mati dan kerugian tiksir mencapai Rp300.

Amirullah berharap rekanan kerjanya di Sumatera Utara memberikan toleransi atas musibah yang menimpa peternakannya. Ia

juga mengatakan masih ada satu pondok berukuran besar yang dapat digunakan untuk memenuhi pesanan rekanannya.

Sementara itu sebanyak 16 rumah rusak berat dan 73 rusak ringan akibat diterjang angin puting beliung di Gampong Bukit Rata Afdeling IV Kebun Lama PTPN I Kec Langsa Timur Kota Langsa.

Udin salah seorang warga Gampong Bukit Rata kepada

wartawan belum lama ini mengatakan, sore itu tiba–tiba awan mendung. Lalu turun hujan deras dibarengi angin. Tidak berapa lama, warga melihat putaran angin besar berwarna putih dengan sambaran petir memporak porandakan atap seng rumah.

Manager Kebun Lama Sutrisno yang langsung meninjau lokasi kejadian mengatakan, sebanyak 89 unit rumah pondok karyawan rusak akibat. Namun karyawan menolak

PBB Sumber Anggaran Pembangunan BATUBARA - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Untuk mendukung upaya pencapaian realisasi PBB di Batubara diperlukan kerjasama saling koordinasi, pemantauan serta pengawasan yang baik, antara Pemkab dengan kantor pelayanan pajak pratama serta BRI se Batubara.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain pada acara penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan

bangunan (SPPT-PBB) di aula PTPN IV perkebunan Tanah Itam Ulu (TIU) Lima Puluh, kemarin.

Acara ini dihadiri Sekdakab T Erwin, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, Camat, kepala desa/ lurah se Batubara.

Kepada para Camat agar secepatnya menyampaikan kepala desa/ lurah SPOP untuk diberikan kepada wajib pajak. Memantau dan mengawasi penyampaian SPPT-PBB kepada para wajib pajak bumi dan bangunan. Camat juga harus proaktif memantau dan mengawasi realisasi PBB tahun 2012 supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Salah satu tugas pokok yang menjadi penilaian kinerja Camat adalah keberhasilan merealisasikan penerimaan PBB. “Untuk itu para Camat harus berkordinasi dengan kepala desa/ lurah agar kinerjanya lebih ditingkatkan sehingga target PBB tercapai,”ucapnya.

Kepala DPPKAD Syaiful Anwar didampingi Ery Sofyan menjelaskan tahun 2011, target PBB pedesaan dan perkotaan sesuai SKB yang ditetapkan Direktorat Pajak untuk Batubara sebesar Rp2.814.705.534 dan terealisasi Rp1.887.852.345 (67,7%).(SAH)

250 TKK Terima Pembekalan Tugas NISEL - Sebanyak 250 orang Tenaga Kesehatan Kontrak (TKK) yang diangkat Pemkab Nias Selatan (Nisel), Provsu melalui Dinas Kesehatan Nisel, menerima pembekalan tugas sebelum resmi menjadi tenaga kesehatan atau PTTD. PTTD yang telah menerima pembekalan tugas selama satu hari langsung menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Kesehatan. Pengangkatan tenaga kesehatan itu wujud visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nisel, sehingga lahir Peraturan Daerah (Perda) Kab Nisel Nomor 06 tahun 2011 tentang pembebasan biaya kesehatan.

Juga didukung Peraturan Bupati Nisel Nomor 037 tanggal 23 Nopember 2011 tentang pengangkatan tenaga kesehatan sebagai PTT

Daerah, dengan tujuan membebaskan masyarakat segala biaya pengobatan.

Kadis kesehatan Nisel, Murniati belum lama ini kepada wartawan mengatakan lahirnya Perda pembebasan biaya kesehatan, maka biaya pelayanan dan pengobatan masyarakat khususnya akan jadi tanggungjawab pemerintah melalui APBD tiap tahun. “Adanya PTTD sangat mempengaruhi peningkatan pelayanan pada masyarakat,” ujar Murniati Dachi yang saat ini dipercayakan Plt. Kadis Kesehatan Nisel.

Pengangkatan PTTD, tentu tidak dilakukan begitu saja. Murniati mengatakan sebelum pengumuman kelulusan, peserta diwajibkan mengikuti proses seleksi ujian tertulis pada 24 Maret 2012. Setelah lulus lalu

mengikuti seleksi pemeriksaan kesehatan. Kemudian baru diadakan pembekalan dan sekaligus pembagian SPT para PTTD di Gereja BNKP Jemaat Yohanes Teluk Dalam.

Menurut data Dinas Kesehatan Nisel, tenaga kesehatan yang direkrut terdiri dari beberapa disiplin ilmu.

Yaitu sarjana kesehatan masyarakat 2 orang, sarjana keperawatan 10 orang, akademik keperawatan 220 orang, sekolah perawat kesehatan 9 orang, D-III Farmasi 4 orang, Radiologi 1 orang, akademik teknik elektro medik 1 orang, akademik refraksi optikal 1 orang dan akademik analis kimia 2 orang.

Di dalam SPT masing-masing PTTD telah tercantum lokasi penempatan menurut kebutuhan setiap Desa dan Kecamatan se Nisel.(DUHA)

dievakuasi, mereka memilih bertahan di rumah masing – masing.

PTPNI langsung membuka dapur umum dilokasi kejadian. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Sementara itu, Sekretaris PTPN I Hasan Basri mengatakan akan segera melakukan action terhadap rumah karyawan yang kerusakan.

Sementara atap rumah yang rusak akan ditutup plastik agar tetap bisa ditempati.(BSO/YANTO)

Sekum PGI Buka MPL PGIW Jambi JAMBI - Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom secara resmi membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Jambi di Ratu Hotel.

Hadir sekitar 150 peserta, terdiri dari perwakilan dedominasi gereja yang bernaung di PGI Wilayah Jambi, baik dari Kota Jambi dan Kabupaten se Provinsi Jambi.

Bahari Panjaitan, panitia MPL PGIW Jambi, tuan rumah GPIB Marturia Jambi.

Dana Sidang MPL itu dari dana hibah APBD Provinsi Jambi 2012.

Pelaksanaan Sidang MPL berlangsung 2 hari, 7-8 Mei. Sidang mengambil tema “Tuhan Itu Baik Bagi Semua Orang” (Mazmur 145: 9a) dengan Subtema “Bersama seluruh komponen Bangsa, mewujudkan masyarakat majemuk Jambi yang berkedaulatan, inklusif, Adil, Damai dan demokratis”.

Ketua Umum PGIW Jambi Pdt David Farel Sibuea MTh D Min menyebutkan, saat panitia beraudensi pada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Walikota Jambi Bambang Priyanto, keduanya mengaku bersedia

hadir pada pembukaan.

Menurut David Farel Sibuea, sidang ini tidak lagi dilakukan pengurus, namun diserahkan kepada gerejagereja yang ada di Provinsi Jambi.

Tahun 2011 lalu tuan rumah Huria Kristen Batak Pritestan (HKBP) Jambi di Novita Hotel yang dihadiri Ketua PGI Pdt Andreas A Yewangoe.

Pdt David juga meminta agar pemerintah tidak memandang umat Nasrani sebelah mata. Sehingga tidak ada kesan “anak tiri” dalam memperhatikan dalam lembaga keagamaan.

Kata David selama 4 tahun di Jambi, menurutnya kerukunan umat beragama di sudah kondunsif.

Namun dua tahun terakhir, ada pihak-pihak yang sengaja melakukan provokasi sehingga kerukunan umat beragama tidak kondunsif.

Ia mencontohkan dengan pembekuan aktifitas pembangunan dan ibadah HKBP Aurduri Kota Jambi, sejak 14 Desember 2011 lalu. Kini Pimpinan HKBP Syaloom di RT 12 Aurduri, Penyengat Rendah, Telanaipura, Kota Jambi akhirnya menggugat Walikota Jambi. (INRO)

Di Aceh Timur

Jembatan Desa Kampung Baru Terancam Putus SINGKIL - Jembatan berkonstruksi kayu yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, saat ini terancam putus.

Selain lantai papan yang sudah mulai rapuh, satu dari tiga kayu balok yang berfungsi sebagai badan jembatan, juga terlihat dalam kondisi patah dan tertancap ke dalam sungai.

Pantauan wartawan Rabu pekan lalu, keberadaan jembatan yang sering digunakan sebagai jalur alternatif lain menuju Bandara Syekh Hamzah Fansury ini, terlihat kontras dengan kondisi jalan yang ada. Di kedua sisi ujung jembatan yang merupakan warisan perusahaan HPH PT.Gruti ini, terlihat kondisi jalannya sangat mulus dengan aspal hotmix.

Parahnya lagi, ternyata

jembatan yang panjangnya hampir 25 meter ini,sudah beribuilang tahun hanya bisa dilewati kenderaan roda dua dan pejalan kaki. "Sesuatu yang tidak pantas, jika jalannya bisa dilalui kenderaan roda empat, sarana jembatan justru hanya bisa digunakan pejalan kaki" tutur Pardin (42) warga setempat.

Menurut Pardin,dia bersama perangkat desa (Keucik) sudah pernah mengusul ke Dinas PU Aceh Singkil, agar jembatan tersebut dibangun sesuai standar jalan yang ada di desa mereka.

Bahkan usulan tersebut, juga sudah berkali-kali masuk dalam daftar usulan Musrenbang, baik tingkat desa maupun kecamatan.Namun sebagaimana penjelasannya, usulan mereka terkesan tidak pernah ditanggapi.

Menanggapi pernyataan warga

Desa Kampung Baru, Kepala Dinas PU Aceh Singkil Sulaiman, melalui Kabid Bina Marga Bambang Subagyo yang dihubungi KPKPos membenarkan adanya usulan warga untuk mengganti jembatan yang telah rusak tersebut.

Namun Bambang menolak jika usulan warga tidak mendapat

respon dari Dinas PU sebagaimana yang ditudingkan.

"Permintaan warga sudah pernah kita masukan dalam daftar usulan dengan menggunakan dana APBK,maupun dana Otsus.

Yang pasti kita hanya bisa mengusul ,sementara keputusan disetujui atau tidak,tegantung sama yang punya kebijakan

seperti komisi B yang membidangi Dinas PU" jelas Bambang.

Dihubungi terpisah, ketua komisi B DPRK Aceh Singkil, Budi Hendrawan justru mengaku belum pernah menerima usulan pembangunan jembatan di Desa Kampung Baru tersebut. Baik dari Dinas PU maupun kepala desa setempat.

Namun demikian, Budi berjanji akan menindak lanjuti usulan warga tersebut.

"Pada prinsipnya kita tidak pernah menolak setiap usulan masyarakat yang masuk. Hanya saja dalam pembahasan di komisi, tentunya kita melihat apakah usulan itu dalam skala prioritas atau tidak.

Kalau memang tidak, setidaknya kepala jembatan (abudmen) nya dulu kita bangun.

“Jadi kalau ada yang menyatakan tidak ditanggapi itu salah, sebab lembaga ini bukan milik pribadi dewan. Tulis itu," pungkas poltisi Partai Golkar ini. (AZT)

KPK POS

7

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

POLITIK

SUMUT

TINJAU DAM– Wabup Sergai bersama dengan Ketua P3A Sei Buluh I. Ketut Yada meninjau langsung DAM yang jebol di Desa Sei Buluh Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu.

Camat Toma Tampil Beda NISEL - Kecamatan Toma mulai berbenah berkat kepedulian Camat Aferili Harita sebagai putra Desa Hilisataro Kecamatan Toma. Hasilnya mulai nyata dengan tampil beda, karena adanya perubahan signifikan berkat keuletan dan kegigihan Aferiadil Harita.

Perubahan itu terasa sekali bagi masyarakat dengan terealisasinya penataan kota serta masuknya pembangunan dan peribuaikan sarana serta menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Di temui di kantornya Aferili menjelaskan merubah suatu kebiasaan perlu perhatian khusus dengan mengadakan pendekatan secara baik. Tujuannya untuk mengubah dan menata Kota serta manusianya agar lebih peduli dengan lingkungannya.

Beberapa tokoh masyarakat Kec. Toma menjelaskan di bawah kepemimpinan Camat ini sangat membantu masyarakat, karena dapat menterjemahkan setiap program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Nisel Idealisman Dachi dan Wakil Bupati Hukuasa Ndruru.

Camat sangat terbuka, mau melakukan perubahan serta peduli setiap pembangunan dengan sistem jemput bola. Sangat teribuuka dan transparan, kepada setiap insan pers dan LSM, kalau mau konfirmasi, serta mau menerima masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya.

Keadaan ini sangat mempengaruhi keterbukaan informasi dalam melakukan perubahan serta memajukan Kecamatan Toma. (DUHA)

Wabup Tinjau DAM Tanah Raja SEI RAMPAH - Usai meninjau pelaksanaan UN tingkat SD, Wabup Sergai H. Soekirman meninjau bendungan/DAM yang jebol di Desa Sei Buluh Kebun Tanah Raja Kec. Teluk Mengkudu, Selasa kemarin.

Menurut Wabup bendungan masyarakat Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) diketuai I Ketut Yada /jebol dikarenakan gempa pada 11 April lalu. Bendungan mampu mengairi 1.350 hektar sawah yang menghubungkan bendungan air dari Kec. Peribuaungan sampai Kec. Teluk Mengkudu.

Dampak dari jebolnya bendungan ini adalah terganggunya

masa tanam padi.

Soekirman meminta kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sergai yang juga turun ke lokasi segera melakukan peribuaikan dan membangun kembali kontruksi baru. Jika tidak segera diatasi maka akan mengancam musim tanam padi di daerah tersebut.

Soekirman menghimbau para petani lebih efisien dalam pemakaian air dan tidak melakukan pemborosan serta memanfaatkan air hujan sebagai pengairan sawah selama bendungan darurat (bronjong) dalam tahap peribuaikan.

Terkait kelanjutan dari peri-

buaikan DAM, Wabup meminta agar Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), PSDA, Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) berkoordinasi dengan P3A supaya tetap melakukan pemantauan perkembangannya setiap hari.

Sebelumnya Wabup menyampaikan beberapa usulan tentang perkembangan pembangunan yang ada di Sergai kepada DPR RI pada saat reses ke rumah dinasnya minggu lalu. Salah satunya tentang peribuaikan DAM yang ada di Desa Sei Buluh.

Pelaksanaan UN di SDN 105379 Desa Kelapa Bajohom Kec. Seribuajadi juga aman dan

lancar. Kepala Cabang Diknas Kec. Seribua Jadi Nasum mengatakan pelaksanaan UN tingkat SD dilakukan secara serentak.

Kepala Sekolah SDN 105379 Hanifah Hanum menyebutkan jumlah murid yang mengikuti UN sebanyak 24 orang. 14 laki–laki dan 10 perempuan. Pengawas UN dari SDN 105391 Kampung Manggis Jenda Kita Tarigan dan Pangibulan Harahap Ke SDN 105379 bersama pengawas dari Kec. Irwanto Wandi selaku Guru kelas VI mengatakan sebelum IN, siswa telah mengikuti privat atau memberi materi tambahan selama 3 bulan.(ARM/SP)

Dewan Minta Kepala SKPD Tingkatkan SDM GUNUNGSITOLI - DPRD Kota Gunungsitoli minta Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pimpinan SKPD. Tujuannya agar memiliki kinerja yang the right man on the right place dan kemampuan di bidangnya.

Permintaan tersebut disampaikan pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2011 walikota dibacakan Sekretaris Dewan, Soranaya Zebua. Agenda rapat paripurna itu adalah pemberian rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap LKPJ akhir tahun Walikota.

Paripurna ini dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, Sekda Firman Harefa, serta pimpinan SKPD lingkup Pemkot Gunungsitoli, Sabtu.

Rekomendasi DPRD Kota Gunung Sitoli antara lain meminta Walikota terlebih dahulu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada publik, sebelum menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Dalam menyampaikan LKPJ, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan, yang sumber dananya dari tugas desentralisasi, pembantuan dan pemerintahan umum secara keseluruhan dicantumkan dalam buku LKPJ akhir tahun.

Kemudian, pada penyusunan LKPJ, arah kebijakan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut kondisi ril hasil Musrenbang, bukan berdasarkan RPJMD. Dalam rapat kerja DPRD yang dilakukan secara khusus, dapat menyampaikan penje-

lasan pengadaan buku-buku dan peralatan sekolah yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Perberlakuan sistem tahun jamak pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Pengadaan Tanah oleh Dinas Perhubungan. Pengadaan kendaraan dinas patuh dalam pembayaran kewajiban terhadap negara.

Demikian juga pengadaan tanah sebagai aset pemerintah tidak serta merta atas semangat, tetapi terlebih dahulu mengadakan kajian kelayakan lokasi dan peruntukan serta kepatutan harga di wilayah tersebut. Agar tanah dimaksud tidak membuka peluang kerugian negara, baik dari sisi manfaat maupun sisi keuangan.

Agar dalam waktu 30 hari sejak tanggal rekomendasi ini,

segera melakukan evaluasi dan rotasi kepemimpinan di beberapa SKPD. Terutama pimpinan SKPD yang menangani urusan pilihan Pemko Gunungsitoli.

Pembangunan Balai Kiur Kendaraan ditempatkan di sekitar terminal Faekhu. Serta pencapaian kinerja lebih ditingkatkan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sowa’a Laoli didampingi Wakil Ketua Armansyah Harefa dan Hadirat ST Gea. Sebelumnya, Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato membacakan LKPJ, dimana Walikota mengakui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan masih terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal.(YAGI)

Menangkan Ngogesa Wajib Bagi Kader AMPI STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengatakan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dapat menyahuti program-program dan visi-misi Pemerintah.

Terutama saat ini sedang dikonsenterasikan pembangunan rumah layak huni dan perolehan adipura sebagai kota bersih dan lingkungan yang nyaman.

“Mari kita dukung dua konsenterasi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat ini,” ujar Bupati.

Ngogesa mengajak seluruh anggota organisasi ikut berpartisipasi dan berbuat hal yang positif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Langkat. Juga selalu menjaga keharmonisan serta iklim kondusif serta menjaga marwah Langkat.

Itu disampaikannya saat memberi sambutan pada acara pelantikan dan perkenalan pengurus DPD AMPI masa bhakti 20122017 di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Kamis (10/5).

Ngogesa menyebutkan prinsip hidup hebat adalah mereka yang bisa menyatukan potensi diri, meminimalisir perbedaan, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan um-

um dan melangkah bersama menggapai tujuan.

Ketua DPD AMPI Sumut HM Syaf Lubis menyampaikan apresiasi kepada Bupati Langkat atas kepeduliannya terhadap masyarakat dan organisasi kepemudaan. Syaf menginstruksikan kepada seluruh kader AMPI di Langkat untuk mendukung kepemimpinan Ngogesa sekarang dan dimasa mendatang. Sehingga dapat terus membangun Langkat lebih baik.

Sebelumnya Rachmad Suwelen Ketua DPD AMPI Langkat yang baru dilantik didampingi Sekretaris Asril AR pada acara itu membacakan pernyataan sikap dan kebulatan tekad.Yakni seluruh kader AMPI di Langkat siap mendukung terpilihnya kembali H. Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat periode kedua.(JUL)

Bupati Langkat memberikan ucapan selamat kepada Ketua DPD AMPI Langkat setelah pelantikan dan perkenalan pengurus masa bhakti 2012-2017.

SEPUTAR UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR (UN SD) DI BINJAI LANCAR BINJAI - Pelaksanan Ujian Nasional ( UN ) tingkat SD di Kota Binjai berjalan lancar dan Aman. Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan meninjau pelaksanaan UN Senin pekan lalu di SD Taman Siswa.

Timbas didampinggi Sekdako Iqbal pulungan, Asisten Adminitrasi Umum HT Syarifuddin, Kadis Pendidikan Dwi Anang Wibowo. Selain SD Taman Siswa, Timbas meninjau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Binjai.

Hasil pantauan koran ini, pelaksanaan UN SD di kota Binjai berjalan lancar dan aman. Tidak ada laporan kekurangan lembaran soal dan jawaban.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Binjai, pelaksanaan UN tingkat SD, psertanya sebanyak 5289 siswa. Pelaksanan berlangsung tiga dengan tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. UN kali ini di setiap sekolah ditugaskan dua petugas dari pihak Polres Binjai untuk menjaga halhal yang tak diinginkan.(SBR)

TERTIB DAN LANCAR DI SERGAI SEI RAMPAH - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berjalan tertib dan lancar.

Ini dikemukakan Bupati Sergai HT. Erry Nuradi didampingi Wabup H. Soekirman, Kadis Diknas H. Rifai Bakri Tanjung dan Kabag Humas H. Mariyono saat meninjau langsung pelaksanaan UN di SDN No. 101930 dan 101932 Kecamatan Peribuaungan, Selasa lalu.

Kelulusan UN tingkat SD/MI diharapkan Bupati dapat mencapai 100 persen, karena siswa akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Sejak disahkannya Perda No.31 Tahun 2007 tentang wajib belajar 12 Tahun di Sergai, para siswa dibebaskan pembayaran uang sekolah dari SD sampai SMA. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa SD untuk terus melanjutkan pendidikan, minimal sampai SMA. “Mereka calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Bupati.

Kadisdik Sergai melaporkan UN tingkat SD ini diikuti 470 sekolah dengan jumlah peserta 12.705 siswa. Terdiri dari 422 SD Negeri dengan 11.334 siswa. SD Swasta sebanyak 25 dengan 770 siswa. Selain itu 4 MI Negeri dengan 176 peserta dan MI Swasta 19 diikuti 425 siswa.

Sebelumnya Kepala Sekolah SDN No. 101930 Sessi Sessarina Z. melaporkan siswa yang

Patric Eklesio Harazaki Dachi adalah termasuk sebagai peserta Ujian Nasional di SD Bintang Laut pada saat ini.(DUHA)

AMAN, TERTIB DAN LANCAR DI BATUBARA JABAT TANGAN–Bupati Nisel berjabat tangan pada murid kelas enam SD Swasta Bintang Laut, usai menyampaikan arahan singkat saat meninjau kesiapan UN. mengikuti UN sebanyak 39 terdiri dari 25 laki-laki dan 14 perempuan. Sedangkan Kepala Sekolah SDN No. 101932 Chairani Pohan melaporkan jumlah siswa ikut UN 24 orang, 9 laki-laki dan 15 perempuan.

Dihari kedua UN ini, 1 orang siswa tidak mengikuti UN karena sakit. UN dilaksanakan 3 hari, mulai 7 - 9 Mei 2012 dengan tiga bidang studi. Siswa yang tak ikut UN karena sakit ataupun alasan mendesak dapat mengikuti UN susulan mulai 14 - 16 Mei 2012.

Pengamatan di lapangan untuk pengamanan UN dan pendistribusian naskah ujian serta lembar jawaban sangat ketat. Karena metode pengawas dilakukan dengan sistem silang murni, sehingga para siswa benarbenar dapat mengisi lembar jawaban masing-masing secara murni dan objektif.(ARM)

BUPATI NISEL TINJAU NISEL - Bupati Nias Selatan (Nisel) Idealisman Dachi, meninjau kesiapan dan sekaligus memberikan arahan singkat pada Ujian Nasional (UN) di SD Swasta Bintang Laut Teluk Dalam, Senin lalu.

Bupati didampingi kadis Pendidikan Magdalena Bago beserta rombongan tiba di SD Swasta Bintang Laut sekitar Pukul 07.15 WIB. Kepala SD Swasta Bintang Laut Teluk Dalam, Petrus Sarumaha mengatakan pihaknya merasa bangga atas kehadiran Bupati.

Sejak sekolah ini berdiri, baru kali ini dikunjungi Bupati Nisel. Petrus juga melaporkan peserta UN berjumlah 77 orang.

Idealisman Dachi merupakan alumni SD Swasta Bintang Laut Teluk Dalam yang meraih sukses

jadi bupati. Itu disampaikan bupati di hadapan para murid kelas VI supaya jadi dorongan untuk tetap bersemangat meraih kesuksesan.

“Saya jujur, bahwa saya dari kelas ISD sampai lulus dari sekolah ini. Salah satu mantan guru saya adalah Kepala SD Swasta Bintang Laut,” ujar Bupati.

Bupati mengakui SD Swasta Bintang Laut itu telah mampu menciptakan generasi-generasi yang membangun. Ia berharap akan terus berupaya menciptakan calon-calon pemimpin masa depan.

Bupati mengatakan pada murid yang akan UN harus percaya diri. Kunci kesuksesan adalah percaya diri, teliti, disiplin dan pantang menyerah, katanya.

Anak-anak sekarang tidak boleh mundur kalau menghadapi masalah, tetap bersemangat untuk belajar demi meraih kesuksesan masa yang akan datang.

Putra sulung Bupati Nisel,

BATUBARA - Ujian Nasional (UN) tingkat SD di Batubara berjalan aman,tertib dan lancar. Hal ini dikatakan Kadis Pendidikan Zainal Alwi di ruang kerjanya di Lima Puluh, Selasa lalu.

Pelaksanaan UN berlangsung 3 hari dimana denganmateri yang diujikan Bahasa Indonesia, matematika dan IPA. Jumlah peserta 8541 orang.

Sebelum mengikuti UN siswa telah beberapa kali melaksanakan tryout dan hasilnya cukup memuaskan.

“Harapan kita hasil UN mencapai target,”ujarnya.

Anggota DPRD Batubara Suryono menjelaskan yang perlu diperhatikan pengawas adalah lembar jawaban UN yang diisi siswa harus dalam keadaan bersih baik dan rapi. Sesuaikan berita acara nomor urut dan absensi, jangan sampai terjadi kekeliruan. Pengawas juga harus lebih teliti dalam menyusun berita acara.

“Kita harapkan pelaksaan UN SD ini sukses pelaksanaan dan sukses hasil,”ucapnya.(SAH)

BUPATI LANGKAT TINJAU LANGKAT - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkatan SD sederajat di Langkat ditinjau langsung Bupati Ngogesa Sitepu didampingi Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Edi Dharma Tarigan, Kadis Dikjar Syam Sumarno dan Kabag Humas Syahrizal. ”Ini kita lakukan untuk memastikan seluruh proses UN berjalan sebagaimana mestinya,”jelas Bupati kepada pers usai peninjauan di SDN No. 050728 dan SDN No.050733 Kecamatan Tanjung Pura, kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati mendapat penjelasan langsung dari KUPT Dikjar Kecamatan Tanjung Pura Roby terkait kesiapan jajarannya melaksanakan UN tingkat SD. Kadis Dikjar Syam Sumarno juga melaporkan jumlah peserta UN SD/MI di sebanyak 20.657 pelajar dengan perincian SD 18.846 pelajar, MI 1.807 pelajar dan SDLB 4 pelajar. Selain kedua sekolah di atas, sebelumnya Bupati juga meninjau UN di SDN No. 050656 Stabat.

Bupati berkesempatan memberikan motivasi dan melakukan dialog usai UN dan menghimbau pelajar menjaga kesehatan dan selalu memanfaatkan waktu untuk mencapai kelulusan dengan nilai baik.(JUL)

KPK POS

8

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

POLITIK

Disdik Sergai Kibarkan Bendera Robek SERGAI – Ditangkapnya Rozi Albanjari atas disangkakan melecehkan Bendera Merah Putih saat memimpin massa LSM OMMBAK (Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi) Sumut, berunjukrasa di Kantor Bupati, DPRD Sergai dan Kejaksaan Sei Rampah Kamis (9/2).

Tindakan penangkapan dan penahanan Rozi mendapat perlawanan dari sejumlah mahasiswa. Puluhan mahasiswa tergabung dalam LSM OMMBAK kembali berunjukarasa ke Mapolres Sergai dan Dinas Pendidikan Sergai, Selasa (8/5) di Sei Rampah.

Mereka meminta keadilan karena kasus yang ditimpakan kepada Rozi tidak sesuai fakta hukum dan belum diketahui dengan pasti siapa pelakunya.

Selain mahasiswa, unjuk rasa dihadirkan adik Rozi bernama Uma (21). Dalam orasinya, Uma bermohon Polisi membeaskan Rozi dari tuduhan, karena menurutnya Rozi tidak mungkin melakukan hal yang disangkakan tersebut.

Para pendemo juga menyatakan sikap, di antaranya bebaskan Rozi dari sangkaan yang tidak sesuai fakta hukum, meminta Kejatisu mengambl alih kasus-kasus korupsi di Pemkab Sergai.

Meminta penegak hukum menangkap dan memenjarakan Kadis Pendidikan Sergai Rifai Bakri Tanjung yang diduga melakukan korupsi dana rehabilitasi dan moubiler untuk 91 SD dan 1 SD Al-Washliyah sebesar Rp2,7milyar TA 2005.

Dana Bantuan Keuangan APBD Sumut TA 2010 untuk Beasiswa siswa SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA/SMK miskin sebesar Rp1,9 milyar dan Bantuan Kesejahteraan guru Rp5,7 milyar.

Satu jam demo berlangsung, massa diterima Wakapolres Sergai Kompol Zahrie.

Untuk menghindarkan hal tidak diinginkan para demonstran membawa serta semua peralatan ke dalam ruangan mediasi.

Unjuk rasa itu sepertinya mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Saat melanjuti aksinya di Dinas Pendidikan (Disdik) Sergai,

DAERAH

Warga Sihornop Bentrok dengan PT. SRL PALAS - Bentrok warga Desa Hadungdung Pintu Padang, Hadungdung Aek Rampah,Tobing Tinggi Kec.Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas dengan pihak perusahaan PT. SRL sudah kerap kali terjadi. Kali ini terjadi Sabtu 28 April lalu.

Menurut keterangan tokoh masyarakat kepada KPK Pos, bentrokan dipicu karena ada intimidasi kepada warga. Akhir-akhir ini masyarakat yang tinggal di sekitar Sihornop resah, karena rumah warga dijarah, dirusak dan lahan di bakar. Sekitar pukul 09.00 WIB pada 28 April lalu disekitar lahan yang terbakar terjadi bentrok. Akibatnya beberapa warga mengalami lukaluka, sementara dari pihak perusahaan ada 4 orang luka-luka.

Waktu itu masyarakat sempat menyandra seorang karyawan bernama Wahab Siregar Warga Desa

Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

Tidak berapa lama kemudian diserahkan kepada Polsek Barumun dengan kondisi bibir pecah dan tangan luka memar.

Korban dari pihak perusahaan bermarga Galingging dibawah ke rumah sakit Aek Hayuara dan kemudian sudah dirujuk ke Pekan

Baru. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor milik perusahaan rusak karena dibakar warga dan kedua kendaraan itu sudah diamankan ke Polres Tapsel.

Menurut keterangan tokoh masyarakat yang ikut berkebun sawit di sihornap Ditegaskan tokoh masyarakat Sihornop, bahwa mere-

Puskesmas Lolo Tidak Kondusif

BENDERA ROBEK–Para pengunjukrasa menghormat bendera robek yang dikibarkan Dinas Pendidikan Sergai saat berunjuk rasa membebaskan Rozi dari tuduhan menghina bendera merah Putih. para pendemo menemukan bukti. Di Komplek Dinas ini bendera merah putih robek, rusak dan luntur terpasang namun tidak ditindak.

Menurut pendemo, Disdik Sergai melanggar UU No 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, seperti yang disangkakan terhadap Rozi.

Pengibaran bendera tidak layak itu dianggap menentang pasal 24 ayat (1c) yang isinya setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

Bendera rusak itu kemudian diabadikan sebagai barang bukti. Pendemo berjanji akan melaporkannya kepada penegak hukum. Mereka membandingkan kasus Rozi yang dituding telah meletakkan pakaian dalam di atas Bendera Merah Putih, saat berunjuk.

Unjukrasa ketika itu menyuarakan lemahnya penegakan hukum terhadap sejumlah kasus korupsi di Pemkab Sergai khususnya Dinas Pendidikan. Kadis Pendidikan Sergai dituding sebagai anak main Erry Nuradi untuk mengerogoti anggaran melalui sektor pendidikan.

Mereka menghadiahkan celana dalam dan BH wanita untuk Erry Nuradi beserta jajarannya.

Hadiah yang sama juga diberikan kepada DPRD Sergai dan tak lupa buat Kejaksaan Sei Rampah. (ARM)

Rektor USU Apresiasi Kepedulian Bupati Langkat LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mendapat apresiasi dari Rektor USU atas kepeduliannya pada dunia pendidikan dan kesehatan.

Kali ini diwujudkan melalui penyuluhan dan pelatihan kader posyandu yang dilaksanakan mahasiswa keperawatan USU bekerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Apresiasi tersebut diberikan melalui cenderamata yang diserahkan Dekan Fakultas Keperawatan USU dr. Deddy mewakili Rektor kepada Bupati diterima Plt. Kadis Kesehatan dr. Gunawan pada acara pengabdian masyarakat di Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian, (5/5).

Dr. Gunawan menjelaskan kegiatan ini dirangkaikan khitanan massal bagi 200 orang dan pengobatan gratis bagi 310 warga yang tercatat.“Pak Bupati juga memberikan tali asih

KERINCI - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat terjangkau masyarakat. Dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, biayanya dapat dipikul pemerintah dan masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan dengan menitikberat-

kan kepada pelayanan masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Untuk pencapain itu sangat dibutuhkan kekompakan dan situasi kondusif di lingkungan Puskesmas. Bila keadaan tidak kondusif maka pelayanan prima kesehatan akan jalan di tempat.

Seperti yang disinyalir terjadi di Puskesmas Lolo yang sudah tidak kondusif antara kepala Puskesmas dan staf

puskesmas. Berdasarkan pengaduan/ pemohonan pemindahan kepala Puskesmas Lolo Kec Gunung Raya, 26 Desember 2011 ditujukan kepada Kadis Kesehatan Kerinci.

Alasannya Kepala Puskesmas bertindak semena mena, menerima TKS bertentangan dengan edaran Bupati.

Lmenitik beratkan TKS dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas dan pemotongan penghasilan staf tanpa kejelasan, dan pengunaan dana kegiatan puskesmas tidak jelas.(DON)

DPRD Rekom 16 Item Untuk LKPJ

TANJUNGBALAI - DPRD Tanjungbalai merekomendasi 16 item penting sebagai masukan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe tahun anggaran 2011.

Surat Keputusan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor:170 / 09 / K / 2012 yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Hj Zainab LC, Selasa, (8/5), meminta Walikota mengawasi secara ketat pendistribusian BBM melalui Stasiun Packet

Dialer Nelayan (SPDN), Agen Pengisian Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker(SPBB). Serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dipercaya PT Pertamina menyalurkan minyak solar kepada nelayan agar tidak terjadi penyalahgunaan pendistribusian.

Pembersihan riol dan drainase, jangan hanya di pusat kota, tetapi sampai pembuangan akhir demi mengantisipasi kemacetan aliran air. Penataan pasar tradisionil, dan

semi modern, jangan meresahkan pedagang, termasuk pedagang kaki lima.

Lebih lanjut Hj Zainab mengatakan, Walikota harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pro aktif mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Baik bantuan dana maupun peralatan. Memperhatikan nelayan kecil sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2011 dengan mempersiapkan Ranperda tentang pas kecil.(HER)

ka akan terus mempertahankan lahan apapun yang akan terjadi.

Bahkan mereka siap mati demi mempertahankan haknya.

Masyarakat berharap Pemkab Palas turun tangan menyelesaikan konplik berdarah antara masyarakat dengan pihak perusahaan, agar semuanya menjadi tenang.(RM)

Binjai Siap Tuan Rumah MTQN 2014 BINJAI - Kota Binjai siap jadi tuan rumah pelaksanaan MTQN Provsu ke-34 tahun 2014.

Walikota Binjai HM Idaham diwakili Sekdako H.Iqbal Pulungan ketika menerima laporan ketua LPTQN H. Amir Hamzah dan Sekertaris Irfan Tangahu di ruang kerjanya, Senin pekan lalu. Disebutkan LPTQN Sumut sudah menerima surat pernyataan Binjai menjadi tuan rumah.

"Nanti ada keputusan LPTQ Sumut, sebab ada tiga calon selain Binjai. Calon yang termasuk nominasi Dairi dan Nias,"ujar Iqbal.

Ketua LPTQ Binjai didampingi Sekertaris Irvan Tangahu melaporkan hasil MTQN Provsu ke-33 di Serdang Bedagai.

"Prestasi qori dan qoriah Binjai meningkat,"ujar Amir yang terharu ketika qori 30 zus Binjai menjadi pembaca terbaik I. Pengurus LPTQ juga gembira meraih juara I karnaval mobil hias yang tropynya diserahkan Amir Hamzah kepada Walikota diwakili

Sekdako.

Menurut Amir, peningkatan prestasi qori dan qoriah Binjai, selain qori 30 zus putra Muhammad Arifin, hasil lain juga diperoleh oleh M.Iqbal Syaiful di golongan remaja putra meraih juara III. Qori cacat netra putra Effendi Rambe sebagai juara harapan I. Golongan 5 zus putra Ahmad Zaki dan putri Zurriyatinna sebagai juara harapan III. Golongan Bahasa Inggeris putra Ahmad Jamil Nst sebagai harapan I. Fahmil Quran sebagai harapan III. Syarhil Wuran sebagai harapan II.Cabang Khattil Quran bagian hiasan mushaf putra Ismail sebagai juara III. Keberhasilan ini meningkat dari MTQN Prov.Sumut ke 32. Menurut Amir Hamzah, LPTQ Binjai akan terus membina qori dan qoriah Binjai secara rutin. Apalagi jika dipercaya sebagai tuan rumah MTQN ke- 34 nantinya.

Prestasi yang ada harus ditingkatkan.(SBR)

Take Of Club Terbang Layang Terkendala HP3M KERINCI - Kegiatan terbang layang (para layang) terkendala Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M). Start atau take of club terbang layang pembukaan lahan dengan alat berat seluas lebih kurang 5 hektar, di lokasi Renah Kayu Embun kecamatan Sungai Penuh.

Itu diungkapkan seorang warga Ardisal kemarin, bahwa tanahnya telah diserobot club terbang layang untuk take of. “Saya sangat terkejut, kebun milik saya tiba-tiba sudah menjadi lapangan bola, kira 2 hektar kebun diratakan oknum para laying.

Diperkirakan tanah yang telah diratakan seluas 5 hektar. “Kita akan koordinasikan kepada pihak penanggungjawab club para laying,” ujarnya Club para layang diketuai Dandim 0714 Kerinci Eko Prayitno, saat di konfirmasikan di ruangan

bagi 200 anak yang di khitan masingmasing RP100 ribu,” ungkap Gunawan.

Sumiati (45) salah seorang warga yang anaknya ikut dikhitan mengatakan rasa syukur dan terima kasih karena adanya acara ini telah membantu meringankan beban keluarga.“Alhamdulillah, Pak Bupati kita o r a n g n y a dermawan,” katanya.

Hadir juga dalam acara itu staf ahli Bidang Hukum dan Politik Rasmi F. Sitepu, , Camat Salapian Ngadi serta Muspika dan tokoh masyarakat.(Jul)

5,6 M Tunjangan Aparat Dibagikan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dijadwalkan mulai Kamis akan memberikan cek giro kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa/kelurahan untuk pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Triwulan I Januari hingga Maret. ”Sudah kita jadwalkan, insya Allah

kerjanya mengatakan tidak mengetahui jelas kepemilikan dan status tanah take of terbang laying.

“Kita berbuat untuk pemuda Kerinci dan kota Sungai Penuh.

Kegiatan kita danai sendiri dan bukan kegiatan para layang yang kita bina. Tapi juga silat dan basket.

“Permasalah areal take of terbang laying, saya sudah koordinasikan dengan ketua Koni Kota Sungai Penuh dan Kehutanan yang mendampingi pembuatan take of para layang tersebut,” terang Dandim.

Namun disayangkan, Koni mengaku tidak mengetahui saat di konpirmasi tentang kegiatan take of terbang laying, seperti dijelaskan Ketua Koni Kota Sungai Penuh, Supriadi.

“Saya tidak mengetahui kegiatan tersebut, terbang layang adalah club tidak ada kaitan dengan Koni. Saya tidak pernah mendampinggi Dandim

penyalurannya dipusatkan di tiga wilayah,” kata Kabag Pemdes Arwin di ruang kerjanya, Selasa lalu (8/5). Pemberian TPAPD meliputi 4.447 perangkat desa/kelurahan non-PNS. Penyerahan untuk perangkat desa/ kelurahan di wilayah Teluk Aru akan dipusatkan di Kecamatan Sei Lepan Rabu 9 Mei, wilayah Langkat Hilir di Kec. Hinai Kamis 10 Mei dan wilayah Langkat Hulu di Kec. Kuala 11 Mei 2012.

Adapun besaran tunjangan yang akan diterima, Kades Rp1,5 jt/bulan, Sekdes Rp750 ribu/bulan, Kaurdes Rp500 ribu/bulan, Bendahara Desa Rp500 ribu/bulan, Kadus/ Kepling Rp300 ribu/bulan, Ketua BPD Rp400 ribu/ bulan, Sekretaris BPD Rp300 ribu/bulan, Ketua LPMD-K Rp400 ribu/bulan, Sekretaris LPMD-K Rp300 ribu/bulan.

Menyinggung keterlambatan penyaluran, Kabag Pemdes bisa memaklumi itu menimbulkan tanda tanya. Namun bukan disengaja akan tetapi proses keterlambatan APBD serta ke hati-hatian dalam prosedur pencairan keuangan yang saat ini harus benarbenar menjadi perhatian. ”Tentu kita tidak ingin menyalahi prosedur, harapan kami dapat dimaklumi,” ujar Arwin sembari menyampaikan pesan Bupati Langkat

agar pemberian tunjangan tidak dinilai dari besarnya, tapi perhatian pemerintah terhadap tugas pengabdian pelayanan masyarakat.(Jul)

Puting Beliung Gulung Tiga Kecamatan STABAT - Bencana alam puting beliung kembali menerpa Kabupaten Langkat setelah sebelumnya di Kecamatan Selesai, kini dialami warga di 3 Kecamatan yakni, Babalan, Sei Lepan dan Brandan Barat.

Demikian disampaikan Kabag Humas Syahrizal di ruang kerjanya, baru-baru ini. ”Sesuai data sementara, tiga kecamatan itu paling parah terkena dampak puting beliung”,ujarnya.

Menyikapi hal itu menurut Rizal, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesbangpol Linmas, Kantor Sosial dan para Camat untuk terus berkoordinasi memberikan bantuan tanggap darurat termasuk pendataan kerusakan.

Berdasarkan data untuk Kecamatan Babalan bencana terjadi di Desa Securai Utara,

menetapkan areal take of terbang laying,” jawab Supriadi.

Ia juga menyebutkan kegiatan pembuatan take of terbang layang dengan kegiatan pendataran areal yang disinyalir arealnya masuk kawasan HP3M,perlu dipantau.

Sesuai UU 25 tahun 2008, hutan produksi partifasi masyarakat (HP3M) hanya boleh digarap, tapi tidak boleh menghilangkan potensi hutan. Itu perlu diperhatikan, karena pembuaan areal lahan HP3M oleh club para layang telah memusnahkan potensi hutan HP3M. Seiring semakin besarnya kebutuhan hidup manusia atas keberadaan fungsi hutan dan perkebunan, kegiatan seperti itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan/gangguan mengakibatkan penurunan kualitas dan fungsi hutan dan lahan perkebunan.

Securai Selatan, Teluk Meku, Pelawi Selatan, Kelurahan Brandan Barat dan Kelurahan Brandan Timur dengan total 22 rusak berat, 74 rusak ringan dan 1 loods pasar rusak berat di Desa Securai Utara.

Di Kecamatan Sei Lepan menimpa Kelurahan Alur Dua, Kelurahan Alur Dua Baru, Kelurahan Sei Bilah dan Kelurahan Sei Bilah Timur dengan perincian 30 rusak berat dan 77 rusak ringan. Selanjutnya di Kecamatan Brandan Barat Desa Klantan 1 rumah mengalami rusak berat dan 20 rumah rusak ringan. (Jul)

Ok Arya: Pejabat Harus Kuasai Tufoksi BATUBARA - Tingkatkan pelayanan pada masyarakat dan kepekaan pada permasalahan yang muncul, karena sesunggguhnya masyarakat pemegang kekuasaan tertinggi.

Jabatan yang dipikul merupakan amanah rakyat, karenanya berusahalah agar masyarakat tidak kecewa dengan kinerja saudara.

“Kuasailah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik agar tidak terjadi kesemrawutan dan tumpang tindih wewenang serta tanggung jawab,”kata Bupati Batubara

Seperti tekanan terhadap lahan, maupun hasil hutan dan produk perkebunan. Tekanan terhadap lahan, kegiatannya adalah membuka hutan dan kawasan hutan untuk perladangan, pemukiman dan pembakaran hutan sebagai persiapan lahan budidaya tanaman komoditi perdagangan (perkebunan) atau tanaman semusim. Sedangkan tekanan terhadap hasil hutan, kegiatannya berupa pengambilan hasil hutan tanpa memperhatikan status fungsi hutan, azas kelestarian hasil serta tidak adanya upaya pelestarian dan pembudidayaan spesies (flora maupun fauna) dan tekanan pada hasil perkebunan, kegiatannya berupa pemanfaatan/ pengambilan produk perkebunan dan lain-lain tanpa memperhatikan peremajaan kembali dan kualitas daya saing produk.(DON)

H.OK Arya Zulkarnain.

Penegasan itu dikatakannya saat melantik pejabat eselon III, IV di aula paripurna gedung DPRD Batubara-Lima Puluh,Rabu kemarin.

Acara dihadiri Sekdakab T. Erwin, dan pejabat dilingkungan Pemkab Batubara.

Saya sangat mengharapkan saudara membulatkan tekad dan kemauan, memperibuesar rasa tanggung jawab guna bekerja lebih keras, meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bermutu, inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Para pejabat yang dilantik antara lain H.Muhammad Zein (Kabag kesejahteraan social), Sukandar (Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Batubara), Maeda Sutopo (Kakan Pelayanan Perizinan Terpadu), Nurmala Naibaho (Kabid penangulangan bencana daerah), Zulkarnain dan Darmansyah (Kabid lingkungan hidup), Sori Muda Alamsyah dan Awaludin (Kabid di dinas perhubungan), Andi Khairudin (Kabid di Dinas Sosial), Sazly (Sekretaris kantor Kecamatan Air Putih), Rahmad Sutanto (Kasi di BPMPD), Harmaini (Kasubag di Dinas Kehutanan), Sri Kustina (Kasie PLS Dinas Pendidikan).(SAH)

KPK POS

10

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Copot Kajari Gunungsitoli GUNUNGSITOLI – Kasus dugaan korupsi di Nias dianggap kian menggurita. Ironisnya kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Edi Sumarno dinilai buruk dan terkesan hanya melindungi para koruptor. Para pencari keadilan mulai dari ibu-ibu rumah tangga hingga sejumlah LMS silih berganti melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan, karena beberapa kasus yang sudah dilaporkan mengendap dan jalan di tempat.

Seperti halnya yang terjadi, Kamis pekan lalu, LSM Generasi

Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Kepulauan Nias melakukan aksi di depan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang dipimpin Yanuari Zebua dkk.

“Kami dari LSM Gempita mewakili masyarakat Nias menuntut dan tidak membiarkan terus-menerus budaya korupsi di bumi Nias yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memperkaya para koruptor di daerah ini, seperti yang telah dilakukan oleh Drs Gatimbowo Lase mantan Kepala Bidang PTK/menejer dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tersandung kasus korupsi dana BOS Januari sampai Juni 2011

bekersama dengan CV Tiga Bersaudara. Namun, meskipun sudah dilaporkan setahun yang lalu tetapi hingga saat ini tidak kunjung selesai.”

Selain itu, LSM Gempita juga meminta kepada Kajari Gunungsitoli agar mengusut tuntas dana APBD di Dinas Perindag,ESDM Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2010 sehubungan adanya temuan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah sehingga masih ada beberapa oknum yang menghirup udara segar padahal diduga ikut secara bersama-sama mengkorupsikan uang Negara.

Sehubungan dengan kinerja Kajari Gunungsitoli makin buruk

dan terkesan hanya berhasil melindungi para koruptor uang negara di daerah ini,maka diminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus-kasus korupsi uang Negara yang telah ditangani Kajari Gunungsitoli, demikian juga Komisi Yudisial dan Kajatisu mengevaluasi kinerja bawahannya, jangan melindungi bawahan yang bermain-main dalam menangani kasus korupsi.

Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno secara gamblang menjawab bahwa kasus tersebut sudah diproses namun kerugian negara hanya sedikit dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah. Aksi ini unjuk rasa berjalan tertib. (YAGI)

Ditpolair Poldasu Komit Berantas Kejahatan Perairan TANJUNGBERINGIN - Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Dirpolair Poldasu) berkomitmen untuk meningkatkan pemberantasan berbagai tindakan kejahatan serta pelanggaran hukum lainya di wilayah perairan Sumut.

“Seperti dalam upaya penekanan tindak perompakan di laut , Dirpolair Poldasu, terus melakukan peningkatkan patroli di laut dengan metode patroli mobile khususnya di daerah rawan, termasuk menempatkan personel dikapalkapal nelayan yang akan melaut, kemudian mengingat kejahatan dilaut berawal dari darat dan berakhir didarat, pihak kita juga telah meningkatkan jumlah personel intel didarat dengan membentuk anggota penyelidikan dibawah komando Kasi Lidik berpangkat Kompol,” kata Dirpolair Poldasu, Kombes. Ario Gatut Kristianto didampingi Kasi Patwal, Kompol GM Sihombing, Kasi Sar Binmas, Kompol Rivolkhair, Wakapolres Sergai, Kompol Zahrie, Kasatpolair Polres Sergai, Iptu Bakharuddin, dalam kunjungan kerjanya ke Mapolair Polres Sergai, di Dusun I, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Diakui Ario Gatut, kesulitan pengungkapan perampokan di laut sering terkendala, karena korban baru melapor ke petugas setelah beberapa hari kejadian. Kesulitan bertambah dengan minimnya saksi dalam peristiwa itu.

Terkait pelarangan alat tangkap nelayan, lanjut Ario Gatut, ada delapan alat tangkap salah satunya pukat trawl, berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2012, merujuk Permen nomor 02 tentang pelarangan, pelaksanaanya ditunda selama satu tahun sampai 2013, hingga ada pemberitahuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Pempropsu.

Menurut Ario Gatut, dalam upaya menciptakan rasa aman nelayan, Ditpolrair Poldasu tdak semata meningkatkan patroli di laut.“Tetapi juga berupaya memberikan sosialisasi kepada para nelayan, baik nelayan pengusaha maupun nelayan tradisional dengan materi seperti undangundang perikanan dan Permen lainnya di Mako Polair maupun di pesisir pantai,”kata Ario.(ARM)

Cewek ABG Tewas Ditabrak Truk PERBAUNGAN - Yoliana Pertiwi alias Ana (18) warga Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Sergai, tewas ditabrak truk. Peristiwa terjadi di Jalinsum KM 39-40, tepatnya di Lingkungan V, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Sergai, Rabu pekan lalu sekira jam 11.30 WIB. Siang itu cewek ABG itu dibonceng Dinda Nurul Iqlima (17), mengendarai sepedamotor Honda Beat BK 2424 XAH. Kendaraan kedua ABG ditabrak truk. Kejadian bermula saat keduanya mencari jalan ruang sempit lantaran arus lalulintas macet.

Dinda mencoba melalui beram jalan. Sialnya saat akan

naik ke beram, tiba tiba dari belakang truk langsung menabrak kendaraan mereka.

Akibatnya tubuh Dinda dan Ana yang dibonceng terhempas ke aspal. Ana tewas di TKP, sementara Dinda hanya luka lecet. Warga mengetahui kejadian itu langsung mengevakausi keduanya ke RSU Melati Perbaungan.

“Kami gak tau awal kejadian, tapi, kami lihat ada truk yang melintas kemudian keduanya terkapar dijalan,” ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya. Sementara itu Kasat lantas Polres Sergai AKP Hasan Basri membenarkan kejadian itu,” Keduanya ditabrak dari belakang kasusnya masih lidik,” ujarnya. (ARM)

Pemilik Bengkel Dilaporkan Dugaan Cabuli Keponakan Sendiri PERBAUNGAN - Pemilik bengkel mobil asal Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, M Syahlan dilaporkan saudaranya sendiri ke Polsek Perbaungan. Khairuddin kesal dengan tindakan Syahlan diduga mencabuli, Ni, 13 tahun, tak lain keponakan terlapor.

Menindak lanjuti laporan orang tua Ni, personel Polsek Perbaungan menciduk Syahlan dari rumahnya, Rabu pekan lalu. Syahlan membantah melakukan tindakan

Ketiga tersangka curanmor diringkus

Pencuri Getah Bacok Centeng Kebun Silau Dunia

3 Pencuri Ranmor Diringkus Polisi SEIRAMPAH - Tiga pencuri kendaraan bermotor, Andi (20), bersama kedua rekannya, Dinko (15) dan Agus Setiawan (18), semuanya warga Kabupaten Serdang Bedagai, diringkus petugas Polres Sergai Rabu dinihari pekan lalu. Mereka diringkus dalam kasus pencurian sepedamotor mili Bambang di Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kec Sei Rampah, Sergai .

Ketiga tersangka berhasil diringkus korban dan personel Polres Sergai. Bambang langsung mering-

kus ketiga tersangka walau sempat melarikan diri, melihat pencuri melarikan diri Bambang langsung menelpon petugas Reskrim Polres Sergai.

Otak pelaku pencurian, Andi saat menjalani pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Sergai, mengatakan, aksi nekatnya itu baru pertama kali di lakukannya. Sebabnya, tersangka ingin memiliki sepeda motor. Niat itu dibantu oleh dua temannya. “Saya tidak tahu kalau sepeda motor itu milik oknum Tentara, sementara kerjaan saya pun tidak menetap

untuk memiliki sepeda motor saya tidak mampu, ya saya curi aja,” terang Andi.

Kapolres Sergai AKBP. Arif Budiman SIK. MH melalui Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy membenarkan pencuarian sepeda motor tersebut. “Ketiga tersangka kita amankan dari rumah korban bersama barang bukti sepeda motor BG 5478 CI, dan sepeda motor Honda Biet BK 5427 XAG yang digunakan Tersangka untuk melakukan pencurian.(ARM)

Demo Tunggal Sorot Kinerja Kejari TBA TANJUNGBALAI – Demo tunggal menyorot kinerja Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan (TBA) dilakukan Rudi Rinaldi. Sang aktivis itu, menggelar aksinya, Kamis pekan lalu. Aksi tunggal tersebut menyedot perhatian warga di sekitar gedung Kejari TBA. Rudi melakukan dengan cara berorasi. Dengan nada suara tinggi, Rudi menyatakan kekesalannya atas kinerja para jaksa yang menurutnya memprihatinkan itu. "Banyak kasus korupsi penanganannya jalan di

tempat dan tak jelas penyelesaiannya. Dua tahun terakhir ini tak ada satu kasuspun yang sampai kemeja persidangan.Ada apa ini," teriak Rudi. Minusnya kinerja para jaksa itu, menurut Rudi, pantas dicurigai latar belakangnya.

“Apalagi banyak isu miring terkait bargaining jaksa dengan para tersangka kasus korupsi santer terdengar,” katanya.

Komitmen Kepala Kejari TBA dalam hal pemberantasan tipikor patut dipertanyakan karena kesan-

nya Kejari TBA menjadi surga para tersangka koruptor. “Indikasinya adalah tidak ada satupun dari tersangka maling uang negara itu yang ditahan," kritik Rudi lewat pengeras suara.

Kasi Pidsus Kejari TBA I Hasibuan mewakili Kajari Edi Winarto, mengatakan, bahwa keputusan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka memerlukan pertimbangan yang matang. “Karena nantinya dapat dianggap melanggar HAM.”(HER)

Kapoldasu Sebut Asahan Kondusif KISARAN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengucapkan terimaksih kepada Kabupaten Asahan atas kekondusifan yang dilakukan. Dalam penanganan situasi rencana penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). “Saya ucapkan terimaksih kepada Kabupaten Asahan yang telah tertib melakukan aksi atas penolakan kenaikan BBM, artinya kedepan mari kita terus menjaga kenyaman di daerah Asahan ini, “ kata Kapoldasu dalam acara silaturahmi bersama Bupati Asahan dan

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kamis pekan lalu, di rumah Dinas Bupati Asahan.

Kapoldasu ini juga menyebutkan kekondusifan yang terjaga di Asahan tentunya tidak terlepas dari seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang secara bersama-sama telah menjaga ketertiban di Asahan.

Kapolda juga berharap kedepan masyarakat Asahan terus membina kesinergian, Pemerintah dengan FKPD serta dengan masyarakat dan kelompok pemuda, agar kekuatan yang dihimpun lebih baik lagi.

itu. Dia menyebut hanya membangunkan keponakannya itu. “Aku tidak melakukan pencabulan terhadap Ni,” kilah Syahlan di Mapolsek Perbaungan.

Terpisah, Kapolsek Perbaungan, AKP Marluddin membenarkan penangkapan tersebut.

Akibat perbuatannya, pelaku Syahlan mendekam di sel Mapolsek Perbaungan. “Guna penyelidikan lebih lanjut, kita sudah menahannya,” tandas Kapolsek.(ARM)

Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan pesatuan dan kesatuan, sehingga kekuatan yang dimiliki tidak dapat terpropkasi oleh pihak lain. Sementara itu Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyampikan kondisi Kabupaten Asahan pasca terjadi aksi penolakan kenaikan BBM dalam keadan aman dan tertib. “ Kita tetap menerima aspirasi masyarakat terkait BBM, setiap kali pertemuan kami juga selalu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampikan aspirasi,” kata Bupati Asahan.(IN)

SERDANGBEDAGAI - Kepergok petugas keamanan Kebun Silau Dunia saat melakukan aksinya, Hendra (25) warga Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi-Sergai, nekat membacok Misnan alias Gembung centeng (keamanan) hingga mengalami luka tiga jahitan dibagian lengan kiri. Kejadian itu, keduanya bergumulan.

Misnan didampingi Perwira Pengaman (Papam) Kebun Silau Dunia, Peltu J. Sirait kepada KPK Pos, mengatakan, kejadian berlangsung pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Seperti biasa, korban dan rekannya melakukan patroli di areal Afdeling VI TM 94 daerah Pulau Tengah untuk pengamanan produksi karet.

Karena situasi aman keempat satpam dan centeng keluar berpencar untuk patroli. “Pada saat itu saya melihat bebe-

rapa mangkuk lumb sudah kosong padahal baru kemarin dideres.Bersama Rahmad kami ikuti jejek pelaku,dan ternyata dua pelaku pencuri sedang ngelontok (ambil lumb) dengan tas plastik kresek. Jarak tiga meter pelaku (Hendra) langsung kami sergap namun ia lari,” ujar Misnan. Sempat terjadi pengejaran.

“Dan saya langsung potong arah. Dia terdesak, dan langsung membacok dada saya sebelah kanan, namun tidak terluka karena saya memakai jaket tebal. Lalu dia hendak mengayunkan parangnya ke kepala dengan replek saya tangkis dengan tangan kiri hingga terluka.

Begitu tangan saya kena, disitulah dia langsung saya gumul sambil berteriak memanggil rekanku,” aku korban.(ARM)

Tubruk Belakang Fuso, Penumpang Xenia Kritis AEK NATAS - Empat orang penumpang orang Xenia BK 1012 QD yang dikemudikan Dapid Aslan (32) warga Tembung Medan, mengalami kritis dalam kecelakaan lalulintas di Jalinsum Aek Natas, Selasa pekan lalu. Peristiwa nahas, terjadi lantaran kendaraan yang dikemudikan Dapid dari arah Rantauprapat, menubruk belakang fuso BA 9422 D yang dikemudikan Fendri Andrian (27) warga Kampung Kliwis, Padang Pasaman.

Kagatur Polsek Aek Natas Aiptu Hamid Darwin menyebutkan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan

gagal menyalip truk di depan karena ada kendaraan dari arah berlawanan. “Waktu yang bersamaan pengemudi Xenia mengurangi kecepatan dan membantingkan setirnya ke arah kiri. Xenia menabrak belakang truk fuso yang di kemudikan Fendri Andrian,” kata Hamid.

Akibat kecelakaan ini empat orang penumpang Xenia, Taufan Nasution (35) warga Tebingtinggi, Melki Ardi (28) warga Jalan Denai Medan, M Arbie (27) Jalan Urip, Medan, dievakuasi ke klinik Rangkuti Kampung Pajak. Guna penyidikan, polisi mengamankan kedua kendaraan. (ST)

melakukan pembicaraan di rumah Soroinama Larosa untuk berdamai. Dihasilkan kesepakatan bahwa pelaku bersedia membayar ganti rugi kehilangan barang korban sebesar Rp 4 juta, sedangkan biaya pencabutan perkara Rp 2 juta dibagi bersama kedua belah pihak.

“Besoknya,kedua belah pihak datang di Polres Nias,Jumat (11/5) dengan tujuan berdamai, tetapi gagal karena pelaku hanya menyodorkan uang senilai Rp 2 juta kepada korban sebagai biaya pencabutan perkara sedangkan biaya

kerugian korban atas hilangnya barangbarangnya tidak dibayar, sehingga saya tidak terima dan lebih baik kasus ini di limpahkan saja ke kejaksaan untuk disidangkan,” ucap korban.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma’u yang dikonfirmasi KPK Pos membantah telah melakukan pencurian dan pengrusakan rumah milik korban Usia Emergeman Gea. Menurutnya, triplek tersebut adalah miliknya.

Namun diakui, bahwa ketika melakukan pembongkaran itu tidak diberitahu kepada korban sebagai pemilik rumah.(YAGI)

Polres Nias Didesak Tahan Kepala UPT Ma’u GUNUNGSITOLI – Kepolisian Resor Nias didesak menahan oknum Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Ma’u Kabupaten Nias, Fatieli Zai. Ia diduga terlibat dalam pencurian dan pengrusakan rumah milik Usia Emergeman Gea alias Ama Mitra warga Desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Ama Miitra kepada KPK Pos, menyebutkan kejadian itu telah dilaporkan ke Polres Nias sesuai surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor : STPLP/

118/III/2012/NS tanggal 12 Maret 2012. Menurut korban, pada tanggal 1 Nopember 2010 oknum Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Ma’u Fatieli Zai mengontrak sebagian ruangan rumah milik korban untuk dijadikan sebagai tempat usaha fotocopy selama 2 tahun (1 Nopember 2012-red).

Namun, sekitar awal bulan Februari 2012, terlapor secara diam-diam memindahkan mesin fotocopynya di tempat lain tanpa pemberitahuan kepada pemilik rumah.

Selanjutnya, dua hari kemudian Fatieli Zai

menyuruh orang bernama Finus Zebua dan seorang lagi tidak dikenal, melakukan pembongkaran secara paksa dinding triplek yang sudah kian terpasang untuk pembatas ruangan tempat usaha korban menjual suku cadang alatalat kendaraan bermotor, sedangkan kejadian pada saat itu tidak diketahui korban tidak ada di tempat.

Akibat pembongkaran paksa tersebut, barangbarang milik korban banyak yang hilang. Berselang beberapa jam kemudian, ketika korban hendak membuka tempat usahanya

tiba-tiba terkejut melihat dinding sudah dibongkar, lalu menanyakan kepada pemilik bengkel yang ada di sebelah rumah itu bernama Anugrah Syah Harefa dan dijawab bahwa yang melakukan pembongkaran itu adalah Finus Zebua bersama seorang temannya.

“Mereka disuruh Fatieli Zai untuk membongkar triplek tersebut,” kata Ama Mitra.

Mengetahui kejadian itu, Ama Mitr mengaku melaporkannya kepada Kepala Desa Dahana, Peniel Larosa. “Kades menyarankan agar kasus ini dilaporkan saja kepada

Polres Nias karena para pelaku bukan warga desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi tetapi warga Kecamatan Ma’u, sehingga dapat ditemui kesulitan untuk menyelsaikannya,” ujar korban.

Karena tidak ada niat baik pelaku untuk berdamai meskipun sudah didekati secara kekeluargaan tetapi tetap bersikeras tidak mau mengakui perbuatannya.

“Maka kasus ini terpaksa saya laporkan kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Namun demikian, pada Kamis pekan lalu, pihak pelaku dan korban

KPK POS

13

E D I S I 200 14 – 20 MEI 2012

Rubrik KPK

KPK Dukung Kementerian Pertanian Wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung komitmen Kementerian Pertanian RI dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di hadapan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dalam kegiatan Penerapan Zona Integritas menuju Indonesia Bebas dari Korupsi, Rabu pekan lalu, di Yogyakarta.

Untuk itu, papar Busyro, dalam upaya membangun wilayah bebas korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu dilakukan upaya-upaya dan langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa upa-

ya tersebut diantaranya adalah kampaye, sosialisasi dan pendidikan integritas, pelaporan kekayaan, pengendalian gratifikasi, penerapan whistle blower system, serta adanya fraud control system.

Dalam paparannya yang berjudul “Membangun Zona Integritas Membangun Bangsa”, Busyro menegaskan bahwa terdapat beberapa motif seseorang melakukan korupsi, yaitu korupsi dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gajinya (corruption by need) dan dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan atau bermewah-mewahan (corupption by greed).(HUMAS)

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

KPK Dorong Peran Aktif Aparatur Pemda Papua Barat Berantas Korupsi WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mendorong peran aktif aparatur pemerintah daerah Papua Barat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dorongan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi bertema “Peran Serta Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Kamis pekan lalu, di Hotel Swiss-bel, Manokwari, Papua Barat.

Sosialisasi ditujukan bagi sekitar 60 peserta aparat pemerintah daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari yang terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan panitia pengadaan barang dan jasa.

KPK melihat peran sentral yang dimiliki para aparatur tersebut terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

KPK menilai proyek pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah sektor yang rawan ter-

jadi praktik tindak pidana korupsi. “Terbukti, mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa,” ujar Zulkarnain.

Karenanya, lanjut Zulkarnain, peningkatan wawasan dan pengetahuan terkait tindak pidana korupsi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang benar, mutlak dibutuhkan para pejabat terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti PPK, bendahara, dan panitia pengadaan.

Kepada peserta sosialisasi, selain diberikan materi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga diberikan materi-materi tentang tindak pidana korupsi, seperti Memahami untuk Membasmi (UU No 31 tahun 1999) dan KPK Whistleblower's System.

“Diharapkan, dengan pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana korupsi dan saluran untuk melaporkan, peserta tidak ragu melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya,” tandas Zulkarnain.

(HUMAS)

Guru PKN se-Banyumas Belajar Antikorupsi

DIPERIKSA–Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Emir Moeis (tengah) meninggalkan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pemeriksaan di Jakarta, Jumat (4/5). Emir diperiksa sebagai saksi untuk Miranda S Goeltom, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) 2004.

FORUM Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (FMGMP-PKN) se-Kabupaten Banyumas berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin pekan lalu.

Kedatangan rombongan guru yang berjumlah 194 orang ini guna mengetahui lebih jauh mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan integrasi pendidikan antikorupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Para guru yang terdiri atas 100 orang guru SMP, 44 orang guru SMA, dan 50 orang guru SMK ini selanjutnya mengikuti paparan tentang Pencegahan dan Penindakan Korupsi di Indonesia yang disampaikan Masagung Dewanto, Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta, lebih lanjut Masagung menganalogikan korupsi bagai sakit panas yang diderita oleh manusia. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah gejalanya. Untuk menyembuhkan penyakitnya, tidak bisa hanya mengobati sakit panasnya saja, tetapi harus fokus pada akar sakitnya supaya memberikan efek yang lebih besar dan permanen.(HUMAS)

Kasus Suap Wisma Atlet

Kinerja 4 Bulan KPK JAKARTA, 7 Mei 2012. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi atas kinerja KPK, pada kesempatan hari ini, memasuki 4 bulan pertama (caturwulan 1-2012) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, kami sampaikan capaian kinerja 4 bulan kami.

1. Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar Rp 24.891.091.799 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang antara lain berasal dari uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara.

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Per April 2012, jumlah wajib lapor LHKPN adalah sebanyak 197.857.

Dari jumlah tersebut, yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 157.004 atau dengan kata lain tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per April 2012 sebesar 79,35%.

Kegiatan-kegiatan unit pendaftaran LHKPN meliputi: 1. Pemenuhan pelayanan Bimtek teknis kepada wajib LHKPN di instansi, sebanyak 22 kali.

2. Asistensi pengisin dan pengumpulan LHKPN telah dilakukan 11 kali 3. Penerimaan LHKPN, sebanyak 6.194 laporan LHKPN. Terdiri atas LHKPN A sebanyak 3.984 dan LHKPN B sebanyak 2.210.

4. Pengumuman LHKPN. Telah diumumkan pada Berita Negara (BN)/Tambahan Berita Negara (TBN) sebanyak 9.220 LHKPN. 5. Training of Trainers (ToT). Dalam caturwulan pertama 2012 ini dilaksanakan 1 kali ToT di Pemkot Samarinda.

6. Sosialisasi LHKPN 1 kali dilakukan di Pemkot Samarinda.

7. Perluasan wajib lapor LHKPN pada caturwulan pertama 2012 ini terdapat di 2 lembaga/instansi, yaitu Pemkot Samarinda dan PT. PGN. Pada periode Januari – April 2012 ini juga telah dilakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 279 Penyelenggara Negara, yang terdiri dari: 1. Pemeriksaan administratif ( klarifikasi LHKPN) sebanyak 178 PN 2. Pemeriksaan substantif (pendeteksian dugaan TPK) sebanyak 99 PN 3. Pemeriksaan khusus (terindikasi TPK atau tindak pidana lain) sebanyak 2 PN 3. Gratifikasi KPK Telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi, hingga penetapan status gratifikasi. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK pada

Januari – April 2012 berjumlah 115 laporan. Sebanyak 85 laporan telah ditetapkan. Sisanya, sejumlah 30 pelaporan masih dalam proses penetapan.

Per 30 April 2012 pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara senilai Rp782.

523.991 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Unit pengendalian: Selama periode Januari – April 2012, telah dilaksanakan kegiatan: 1. Pengenalan program pengendalian gratifikasi (PPG) pada PELNI dan BPK 2. Implementasi PPG pada BP Migas (assesment &ToT MPI), Bank DKI (ToT Prima), Kemdiknas (workshop penyusunan aturan), Kemenkeu (assesement), Pemprov Jawa Barat dan Kota manado.

3. Monitoring dan evaluasi PPG yaitu pada Pertamina dan Bank Jabar dan Banten 4. Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Selama periode Januari – April 2012 KPK telah melakukan 27 kali kegiatan terkait pendidikan antikorupsi, yaitu berupa FGD Sekolah, Workshop pengembangan panduan, FGD Universitas, Pembelajaran Anti Korupsi dalam program ACLC dengan tema” Pelatihan Bagi Jurnalis Media Anak, Remaja, Perempuan dan Hiburan” dan Uji Coba Modul Pendidikan yang dilaksanakan di kota Surabaya, Palembang, Balikpapan, Mataram, Medan, Manado, Semarang dan Pontianak yang dilaksanakan kepada Universitas dan Dinas Pendidikan.

KPK juga telah melakukan 19 kali kampanye antikorupsi terkait launching film Kita Vs Korupsi dan pemutarannya di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, FGD dengan komunitas masyarakat umum di Pontianak, FGD dengan mahasiswa, FGD dengan komunitas Pemuda di Makasar, Manado, Denpasar, DKI, Yogyakarta, dan pengembangan komunitas di Garut, Solo dan Yogyakarta. Sedangkan, sosialisasi antikorupsi telah dilaksanakan sebanyak 119 kali di mana 15 kegiatan adalah inisiatif sendiri yang dilaksanakan di Ambon, Medan, Riau, Jambi, Semarang, Manado, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Kendari, Pontianak dan Denpasar. Sedangkan sisanya, adalah pemenuhan undangan dari pihak eksternal.

Terkait pengembangan Anti Corruption Learning Centre, dalam periode Januari-April 2012, KPK telah melakukan 5 kali kegiatan ToT, yaitu: a) ToT MPI BP Migas di Bandung b) ToT MPI di Kemkumham c) ToT MPI di Kementrian Keuangan d) Pengembangan Materi Pembelajaran Integritas (Kemkes, Kemendikbud, LAN) e) dan ToT MPI Bank DKI 5. Pembentukan dan Pengembangan Kerja Sama Pada level nasional, KPK menjalin kerja sama dalam mendukung

pemberantasan korupsi di berbagai instansi daerah dan pusat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Salah satunya, bekerja sama dengan beberapa universitas, seperti: Univ Hasanudin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sahid, Universitas Mulawarman, Universitas Parahyangan dan Universitas Diponegoro dengan dilaksanakan kegiatan rekam sidang kasus Tipikor di daerah.

Dengan akan berdirinya pengadilan Tipikor di daerah, model kerja sama dengan universitas ini sangat baik dan akan terus dikembangkan.

Sementara pada lingkup internasional, KPK terus mengembangkan jaringan kerja sama bilateral dan multilateral, dengan menghadiri forum-forum internasional, capacity building, advokasi, koalisi, dan upaya penggalangan donor dan kerja sama bantuan hukum timbal balik antarnegara (mutual legal assistance).

6. Pengawasan Internal Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi KPK yang profesional dan berintegritas, pada periode Januari – April 2012 KPK telah melakukan kegiatan audit terkait bidang keuangan dan kinerja, yang mencakup reviu terhadap sistem pengendalian untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, dan tujuan organisasi serta memastikan efisiensi dan efektifitas sumber daya.

Terkait penerimaan pengaduan internal. Selama periode Januari – April 2012 menerima pengaduan berjumlah 33 laporan. Sebanyak 15 laporan ditelaah dan sebanyak 18 laporan telah selesai.

7. Pengaduan Masyarakat KPK menerima pengaduan masyarakat sebanyak 2104 pengaduan selama periode Januari – April 2012.

Dari jumlah tersebut, 823 ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, sedangkan sejumlah 1281 pengaduan tidak layak ditindaklanjuti.

Sebanyak 33 pengaduan yang ditindaklanjuti, KPK meneruskan kepada instansi lain, yaitu: 1 Kepolisian, 4 Kejaksaan, 1 BPKP, 15 Itjen &LPND, 6 BPK, 1 MA, dan 5 Bawasda.

8. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Untuk penanganan perkara selama Januari – April 2012, dapat dilihat pada data berikut : Penyelidikan : 22 kasus Penyidikan : 15 perkara Penuntutan : 13 perkara Perkara inkracht : 7 perkara Eksekusi : 8 perkara Dengan disahkannya roadmap KPK, maka fokus pemberantasan korupsi ke depan akan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menyangkut grand corruption dan kepentingan nasional (national interest) bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor: pertanian, dll.

Di bidang penindakan, KPK akan memfokuskan pada upaya untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan memaksimalkan pengem-

balian uang negara dengan memiskinkan koruptor melalui penerapan UU PPTPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

9. Koordinasi dan Supervisi Di bidang penindakan dilakukan melalui pemantauan penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan dan Kepolisian, dengan total 279 SPDP baru.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi dalam bentuk permintaan perkembangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian, gelar perkara, analisis, dan pelimpahan.

Selain dalam bentuk koordinasi supervisi di bidang penanganan perkara, KPK mendorong dan mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Baik dilakukan sendiri maupun dengan bekerja sama kepada penegak hukum lain, KPK aktif memberikan pelatihan bagi aparat-aparat penegak hukum.

Pada caturwulan pertama ini telah terselenggara workshop bagi 160 peserta yang merupakan aparat penegak hukum yang terdiri atas 110 penyidik Polda, 40 penyidik/penuntut di Kejari/Kejati Jawa Tengah, 5 auditor BPK dan 5 auditor BPKP perwakilan Jawa Tengah, di Kota Semarang pada Maret 2012.

10. Anggaran Pada 2012, KPK memiliki anggaran sebesar Rp 663.030.870.000, yang terdiri dari rupiah murni APBN sebesar Rp 632.161.870.000 dan hibah sebesar Rp 30.869.000.000. Hingga April 2012, telah direalisasikan anggaran dengan rincian berikut ini: 11. Sumber Daya Manusia (SDM) Per 30 April 2012, sumber daya manusia (SDM) KPK berjumlah 718 orang dengan komposisi berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut : Pimpinan : 5 orang Penasihat : 2 orang Pencegahan : 132 orang Penindakan : 224 orang Informasi dan data : 132 orag Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat : 76 orang Sekretariat Jenderal : 147 orang 12. Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK Sejak 11 Januari 2012, Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK disahkan sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2012 tentang Tempat Tahanan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Cabang rumah tahanan negara.

Keberadaan rutan ini untuk menjawab kebutuhan KPK menempatkan tahanannya yang saat ini dititipkan di beberapa rutan negara. Ke depan KPK akan mengembangkan rutan ini agar dapat mengakomodir seluruh tahanan KPK dengan disetujuinya pendirian gedung baru KPK kelak.

Demikian paparan sebagaian kinerja dan capaian KPK pada 2012 yang akan menjadi bahan acuan dan evaluasi bagi KPK untuk melangkah dan bekerja lebih keras dalam upaya pemberantasan korupsi di tahun mendatang. (PIM KPK)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

SUMUT

PENUTUPAN PT GRUTI DAN PT TN

WABUP TERIMA KUNJUNGAN DPR RI

Warga Soroti Keputusan DPRD Nisel

Sergai Juara Umum MTQN Ke-33

NISEL - Beribuagai kalangan Nias Selatan (Nisel) menyoroti Keputusan DPRD Nomor : 175 / 06 / KPTS / DPRD-NS /2012 tertanggal 11 April 2012, tentang rekomendasi yang meminta Pemkab merekomendasikan Dinas Kehutanan Provsu dan Kemenhut RI, agar PT. Gruti dan PT. TN di tutup. Juga dicabut izin operasinya di Kecamatan Pulau–Pulau Batu, Hibala dan Pulau– Pulau Batu Timur. Hingga saat ini keputusan tersebut masih jalan di tempat.

Itu muncul kepermukaan saat media memberitakan bahwa, putusan DPRD Nisel itu masih ngendap di Sekertariat DPRD. Alasannya bukti yang diserahkan Pansus belum lengkap, padahal putusan itu sudah sebulan dikeluarkan. Demikian dituturkan sekwan DPRD Hans Martin Wau, kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Menanggapi hal itu, ketua dewan pengurus harian Gerakan Mahasiswa Nias Selatan (GM NISEL) Sadar Halawa didampingi Ketua DP Eddy Zebua, menyatakan, keputusan DPRD Nisel itu terindikasi mandul, sebab sejak dikeluarkan keputusan tersebut, aktivitas kedua perusahaan itu hingga saat ini masih terus berlangsung.

“Beribuagai elemen masyarakat menuding keputusan lembaga wakil rakyat itu hanya lips service. Meskinpun masyarakat terus melakukan protes di DPRD,” ujar Sadar.

Buktinya sambung Sadar, tim Pansus DPRD yang bekerja melakukan investigasi di lokasi operasional kedua perusahaan itu, sebagian bungkam. Bahkan jika dita-

nya tindak lanjut keputusan menutup PT. Gruti dan PT. TN, sejumlah oknum anggota Pansus diam dan terkesan seperti tidak tahu menahu.

Menyikapi hal itu anggota DPRD Nisel Elisati Halawa yang juga ketua DPC PDIPerjuangan menyatakan, harusnya DPRD Nisel menyampaikan rekomendasi pada pihak berwenang agar ditutup dan dicabut izin PT. Gruti dan PT. TN. “Kalau sampai sekarang putusan belum dikirim itu, sudah tidak benar lagi,”kata Elisati.

Menurutnya, PT. Gruti dan PT. TN sudah harus hengkang dari Kepulauan Batu dan Hibala, Pulau–Pulau Batu Timur dan menghormati putusan itu. Sebab jika kedua perusahaan itu tidak menghiraukan putusan itu, tidak tertutup kemungkinan masyarakat bisa melakukan cara mereka sendiri untuk menutupnya.

Terpisah Dani Garamba anggota DPRD dari Dapil IV Kepulauan Batu, Hibala Pulau–Pulau Batu Timur meminta pemerintah daerah tidak menahan–nahan putusan tersebut. Termasuk organisasi yang mengklaim wakil masyarakat Hibala harus diproses penegak hukum.

Sementara Alfred Laia, sagat menyesalkan sikap Sekertaris Dewan dan sejumlah anggota DPRD yang berupaya menggagalkan putusan tersebut. Jika benar, bukti–bukti yang diserahkan Pansus hilang, itu patut diduga menghilangkan barang bukti. “Artinya ada upaya memelihara kedua perusahaan tersebut tetap di Hibala,” tegasnya. (DUHA)

Pemkab Nisel Jalin MoU Dengan STIPAN Jakarta NISEL - Pemkab Nias Selatan (Nisel) dengan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama itu terkait penyelenggaraan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik.

Acara itu berlangsung di Gereja BNKP Jemaat Yohanes, Jl.Saonigeho Pasar Telukdalam, kamarin.

Hadir Pengelola STIP-AN dari Jakarta, antara lain Emaya Suradinata (Pembina Yayasan), Indra Djati Sidi (Ketua Yayasan), Joedodomo Setyawan (Ketua STIP-AN, Sofyan Safari HamimSi (Wakil Ketua) dan Reni (staf). Juga hadir Ketua DPRD Nisel Efendi, Wakil Ketua Sozanolo Ndruru, Ke-

tua Komisi A Sawato Giawa, Ketua Komisi B Tehearo Bawamenewi, dan pengurus Dewan Pendidikan Nisel Meiwati Fanaetu dan undangan lainnya.

Bupati Nisel Idealisman Dachi mengatakan untuk melahirkan calon pemimpin kelak, tahun ini Pemkab mengirimkan 200 orang calon sarjana. Jurusan Kedokteran 50 orang dan 150 orang jurusan lain. ”Sebanyak 50 orang akan kuliah di STIP-AN di Jakarta,” urainya.

Usai menandatangi MoU, dilanjutkan penyerahan cendramata berupa pakaian adat Nisel diserahkan langsung Bupati Nisel, Ketua DPRD, Sekdakab, Ketua Dewan Pendidikan dan Kadisdik.

(ARM)

Walikota: Peningkatan Kompetensi PNS Mutlak TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan, sebagai unsur utama sumber daya pemerintah dalam pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan kinerja mutlak bagi PNS. “Sejak diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), para PNS harus terus meningkatkan kompetensinya sebagai salah satu tolok ukur penilaian angka kredit,” kata Walikota dalam sambutan tertulis dibacakan Plt Sekdako H Hadi Winarno pada pembukaan Diklat Penghitungan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru, Selasa kemarin di Gedung TC Sosial Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi.

Diklat dilaksanakan tiga

hari oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), diikuti 40 peserta.

Kepala BKPP dalam laporannya disampaikan Sekretaris BKPP, Fadlan menyatakan, tujuan Diklat ini agar pejabat fungsional dapat memahami unsur-unsur yang dinilai dalam penghitungan angka kredit dan memotivasi guru dalam meningkatkan kinerja.

Tampak hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wakili Sekretaris Zahidin, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPKB) Dina Kamarina serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

(RS)

SERGAI - Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho didampingi Bupati Sergai HT. Erry Nuradi, Wabup H. Soekirman, Sekdaprovsu selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Sumut Nurdin Lubis dan Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah menutup secara resmi MTQN ke-33 Tingkat Sumut.

Pada acara penutupan berlangsung Sabtu malam kemarin, dibuka dengan penampilan drumband SMAN 1 Sei Rampah dan dimeriahkan tarian kolosal. Turut hadir unsur FKPD Sumut, Ketua TP PKK Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut, unsur FKPD Sergai, para Dewan Hakim, Ketua TP PKK Sergai, Ketua GOPTKI Sergai, Ketua DWP, pimpinan BUMN/BUMD seSumut, pimpinan khafilah se-Sumut, panitia MTQ, tokoh agama, masyarakat dan undangan lainnya.

Plt. Gubsu dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Sergai yang sukses melaksanakan MTQN ini. Katanya pelaksanaan MTQ ini bukti kecintaan pada Allah SWT dan alQur’an. Untuk itu ia mengajak seluruh warga Sumut mengimplementasikan isi kandungan al-Qur’an sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Bupati Sergai menyampaikan terimakasih kepada panitia serta dewan hakim dan seluruh peserta. Kesuksesan acara ini tidak terlepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat, semoga melalui pelaksanaan MTQ ini dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat.

Sementara itu hasil penilaian dewan hakim yang dibacakan H. Hasan Basri

JUARA UMUM - Plt. Gubsu didampingi Ketum LPTQ Sumut HM Nurdin Lubis menyerahkan piala bergilir MTQ kepada Bupati Sergai didampingi Wabup pada acara penutupan MTQ ke-33. Photo :ARM Sa’i menetapkan Sergai se- cabang tilawah putra Abdur bang lainnya.

Plt. Gubsu, Bupati Sergai bagai juara umum disusul Rahim Harahap dari KabuKota Medan sebagai Terbaik paten Dairi juara I, PT. PP dan pimpinan Bank Syariah II, Deli Serdang Terbaik III, Lonsum Juara II dan Juara Mandiri pada kesempatan Asahan Terbaik IV dan Ter- III Deli Serdang. Tilawah itu menyerahkan 4 paket putri juara I Syifa Audiffa perjalanan umroh bagi 4 baik V PTPN Wilayah I. Sementara pemenang se- dari Sergai, juara II Deli peserta terbaik yang meraih tiap cabang musabaqah, Serdang dan Tanjung Balai juara I dari Kabupaten Seruntuk golongan anak-anak juara III, dan cabang-ca- gai.(ARM)

DPRD Setujui Ranperda Pajak Daerah

SILATURRAHMI - Bupati Langkat bersama Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI Djamil Anshari, Ketua DPRD Langkat berbincang dengan pengusaha pada malam silaturrahmi pengusaha se-Kabupaten Langkat. (JUL)

Sukseskan Program Perumahan Layak Huni STABAT - Para pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di bumi Langkat diharapkan lebih meningkatkan nilai sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin. ”Saya yakin pengusaha tidak akan tinggal diam,” himbau Ngogesa pada malam silaturrahmi pengusaha se-Kabupaten Langkat, Jum’at kemarin di Medan.

Ngogesa mengakui kegiatan pengusaha di Langkat baik bidang perkebunan, perikanan maupun galian C telah meningkatkan jalannya roda perekonomian masyarakat. Selain kepatuhan membayar PBB, ia berharap pengusaha berkenan menyisihkan sebahagiaan keuntungan untuk membantu pembangunan bagi 11.106 keluarga miskin.

Melalui program Kemenpera, Pemkab Langkat juga telah menyiapkan dana Rp1 Miliar bagi 1000 rumah miskin di tahun 2012 ditambah bantuan Kemenpera Rp 6 juta/rumah.

Nilai ini masih kurang untuk membenahi rumah layak huni, sehingga dibutuhkan tambahan dana dari para pengusaha. Menyinggung target PBB TA. 2012, Bupati menyatakan tahun ini Rp48,3 milyar lebih dari sektor perkebunan.

Ketua DPRD Langkat memberikan sugesti pada para pengusaha, selain memenuhi kewajiban PBB juga tetap memperhatikan keberadaan masyarakat lokal.

Dani Tarigan mewakili pengusaha menyambut baik prakarsa Pemkab Langkat. ”Tentu kami berkewajiban membantu karena kami membutuhkan

kebersamaan masyarakat Langkat,” ujar Dani salah seorang pejabat yang bertugas di PTPN. II. Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI, memaparkan tanggung jawab penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin merupakan kesempatan mulia bagi yang berkemampuan. ”Kami hanya memotivasi dengan dana stimulan, dan berharap direspon baik segenap perangkat pemerintah daerah termasuk pengusaha,” ujarnya.

Langkat menurut Djamil telah mensukseskan program instansinya di 2011 dengan pembangunan 700 unit rumah, sehingga 2012 pihaknya menggelontorkan dana bagi seribu rumah di Langkat dan tahun 2013 diharapkan Langkat bebas dari rumah tidak layak huni. (JUL)

BATUBARA – DPRD Batubara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 9 tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara tentang pajak daerah.

Persetujuan itu disampaikan pada rapat paripurna, Jumat kermian di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, dipimpin ketua DPRD Selamat Arifin. Paripurna itu juga dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, anggota DPRD Batubara, Muspida dan para pejabat di jajaran Pemkab Batubara.

Juru bicara fraksi PDI-Perjuangan H.Sutan Sitompul mengatakan tanah yang ada di bumi Batubara harus kita kelola dengan baik agar pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan/pedesaan (PBB-P2) dapat meningkat dari tahun ke tahun.

H.Dazanul Fadli Saragih juru bicara Fraksi Demokrat mengatakan kami tekankan agar saat masa berlakunya pemungutan PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku atau ditetapkan. Maka segala sesuatu yang harus disiapkan pemerintahan daerah harus menjadi perhatian serius dan skala prioritas, demi menghindari permasalahan yang merugikan pemerintahan itu sendiri.

H.Sabarudin juru bicara Fraksi Andil mengatakan perubahan penundaan PBB-P2 semoga membawa dampak positif untuk pembangunan Batubara. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan sistem pemerintahan otonomi daerah yang penyelenggaraannya lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokratisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah maka keberadaan Perda suatu keharusan dalam upaya kesejahteraan masyarakat.

Rizky Aryetta juru bicara Fraksi Berjaya menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Begitu penting dan strategisnya peranan pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah.

Pemkab Batubara dapat mengelola potensi pajak dan retribusi secara optimal berlandaskan good and clean goverment, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Namun semangat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah jangan sampai berakibat pada praktek pembebanan ekonomi kerakyatan.

Juru bicara Fraksi Golkar Nafiar mengatakan Januari 2013 pungutan PBB-P2 dapat segera dilaksanakan di Batubara, mengingat PBB merupakan sektor yang paling diandalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah. (SAH).

PP No.48/2005

Seluruh Pegawai Honor Terancam Dipecat BINJAI - Menurut PP No.48 tahun 2005 tentang larangan pengangkatan PNS Pemko Binjai di beberapa instansi masih berani melakukan perekrutan. Akibatnya ratusan honorer yang masukdi tahun 2006 terancam di pecat.

Bahren Kabid Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selasa pekan lalu kepada koran ini mengatakan, jumlah honorer resmi menurut aturan sebanyak 333 orang. Dari 333 orang tenaga honorer, 117 orang termasuk kategori 1 (K-1) dan 216 orang lainya kategori 2 (K-2).

“Kalau berbicara aturan, hanya 333 orang saja yang resmi, dan untuk K-1 sudah diusulkan jadi PNS dan sudah diumumkan yang lolos 96 orang,” ujar Baren.

Disinggung tentang tenaga honorer di setiap instansi yang masuk di 2006 ke atas, Bahrin mengakui, kalau tanpa di ketahui BKD Binjai dan perekrutan pada jaman Ali Umri dulu sampai sekarang, belum dapat diketahui dengan pasti.

Soal gaji tenaga honorer yang masuk di 2006 ke atas, Bahren tak dapat menjelaskan. "Soal gaji jangan tanya saya. Tanya langsung ke SKPD masingmasing yang merekrut tenaga honorer tersebut,”katanya Bahren menjelaskan soal larangan pengangkatan tenaga honorer sudah di atur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005. Sudah tentu tidak dibenarkan lagi pengangkatan tenaga honorer.

Kalau masih ada yang merekrut tenaga honorer setelah PP No.48 tahun 2005, itu tidak tanggung jawab BKD. Melainkan tanggungjawab instansi itu sendiri.

Apalagi, Walikota juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 810-769- tertanggal 22 Desember 2010, kepada instansi agar tidak merekrut tenaga honorer lagi ungkapnya, sambil menambahkan dalam surat edaran itu menyebutkan jika masih ada pengangkatan tenaga honorer, menjadi tanggung jawab Instansi itu sendiri.

Menyinggung tentang nasib tenaga honorer manalah mungkin saya tahu kita tunggu sajalah, kebijakkan pemerintah

berikutnya,dan BKD berencana mendata jumlah honorer yang masuk di tahun 2006 ke atas.

Karena kita belum punya data terkait tenaga honorer 2006.

Maka data tenaga honorer kita akan minta dari setiap instansi yang ada kata,” Bahren, menambahkan kalau sudah banyak tenaga honorer yang sudah diberhentikan salah satunya Satpol PP. Di tempat terpisah kabag Hukum Pemko Binjai, Melva mengatakan sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) atau aturan lainnya tentang pengangkatan tenaga honorer ataupun Perda pengrekrutan tenaga honorer.

(SBR)

11

KPK POS E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

KRIMINAL

Bawa Sabu, AKP Loduwik Seminggu Lagi Dipecat MEDAN - Selama 7 hari dirawat di Rs Bayangkari, Jalan KH Wahid Hasyim dikamar ruangan tahanan A, akibat menelan barang sabusabu, Jum'at (11/5)tersangka AKP LODUWIK akhirnya diperiksa secara intensif di Polsek Medan Baru.Oleh sebab itu Seorang perwira polisi keluar dari mobil petugas Polsek Medan Baru. Dalam kondisi tangan tergari, tersangka AKP Loduwik langsung diboyong ke lantai II untuk menjalani pemeriksaan.

Melihat itu, wartawan pun naik kelantai II, Polsek Medan Baru, saat berpapasan dengan salah-satu petugas polisi, wartawan ini pun spotan bertanya. "Pak itu AKP Loduwik seorang polisi yang ditangkap, terkait kepemilikan sabu-sabu ya?,"tanya wartawan.

Sembari berjalan, spontan petugas ini menjawab dengan singkat," Ia, benar, baru saja dibawa kemari untuk menjalani pemeriksaan,"ucapnya sembari pergi menuju ke lantai bawah Polsek Medan Baru.

Sementara itu, seorang petugas yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, kalau AKP Loduwik

Mesin ATM BRI Dirampok, Ratusan Juta Rupiah Raib

tinggal tunggu pemecatan saja. "Dia kan deserse dan tunggu pemecatan. Sekarang sudah diselkan,"ucapnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim. Medan Baru AKP Andik Eko, saat dikonfirmasi starberita membenarkan AKP Loduwik sudah dibawa ke Polsek Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan. "Tadi sudah diperiksa dan berkas secepatnya kita limpahkan ke jaksa,"ucap Andik.

Saat ditanya, perihal status tersangka AKP Loduwik, Mantan Kanit 1 Narkoba Polresta Medan ini mengatakan dalam satu minggu ini tersangka AKP Loduwik akan dipecat. " Dia hanya dikenai pasal KHUPidananya sebagai pemakai saja.

BBnya hanya 1 paket kecil saja,"ucap Andik.

Sebelumnya, Polsek Patumbak pernah menangkap dua kurir sabu-sabu dan melakukan pengembangan bandar besarnya. Dan saat melakukan penggerebekan, ternyata yang digrebek rumah AKP Loduwik, dan saat digrebek mantan Kasat Sabara ini berhasil lolos."Ia rumahnya pernah digrebek, ada dua kurir yang ditangkap Polisi Patumbak dan mengaku pemiliknya AKP Loduwik, digrebek dia berhasil lolos,"ucap Andik. (STC)

Puluhan Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Percut MEDAN - Sebanyak 65 rumah hancur diterjang angin puting beliung di 12 Desa yang berada di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, saat hujan badai melanda wilayah Medan dan sekitarnya, Selasa (8/5). Selain itu satu madrasyah juga mengalami kerusakan akibat bencana itu.

"65 rumah hancur, diterjang puting beliung dan kini proses bantuan masih berjalan" ujar Camat Percut Sei Tuan, Darwin Zein S Sos kepada wartawan Kamis (10/ 5).

Dijelaskannya, saat ini korban bencana yang terdiri dari 65 Kepala Keluarga ini sangat membutuhkan bantuan berupa sembako dan material bangunan untuk kembali membangun rumahnya.

"Tadi malam data yang kita peroleh ada 48 rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung dengan jumlah 30 rusak parah, 16 sedang, dan sisanya ringan, setelah cuaca mereda kita

SUMUT

berikan bantuan kepada tiap KK beras 2 kg dan indomi" ujar Darwin.

Lanjut Darwin, setelah pihaknya melakukan evakuasi Rabu Siang diketahui kerusakan akibat terjangan angin puting beliung ini bertambah menjadi 65 unit rumah.

Dikatakan Darwin, satu madrasyah Al Wahidah Jalan Swadaya II, yang berada di Desa Bandar Setia juga mengalami kerusakakan saat hujan yang disertai angin kencang melanda wilayah Percut Sei Tuan. Meski begitu, murid yang seharinya belajar mengaji tetap menjalankan aktifitas seharinya.

"Tetap belajar seperti biasanya, kan ada juga bagian yang tidak rusak" terangnya.

Dijelaskannya, di beberapa Desa di wilayah Percut seperti Desa Sei Rotan sebelumnya juga sering diterjang angin puting beliung. "Masyarakat harap bersabar, bantuan akan terus kita galang untuk disalurkan" ucapnya.

(PKC)

MEDAN - Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Kompleks Sekolah Al Azhar, Jalan Pintu Air, Kwala Bekala, Padang Bulan, Medan, dirampok, Sabtu pekan lalu.

Para pelaku yang diperkirakan tiga orang tersebut, berhasil membawa kabur mesin ATM yang diperkirakan berisi uang ratusan juta rupiah.

Informasi di lokasi menyebutkan, para pelaku datang mengendarai mobil pick-up sekitar pukul 5 pagi tadi. Sebelum memulai aksinya, dengan menggunakan senjata api, para pelaku sempat melumpuhkan Bahtar Ginting, teknisi listrik, yang merangkap sebagai petugas jaga malam. Tiga pelaku kemudian mengikat dan menyekapnya di pos jaga. Sementara itu, tiga penjaga

malam lainnya sedang berada di bagian belakang kompleks sekolah itu saat kejadian berlangsung.

Setelah melumpuhkan Bahtar, para pelaku membongkar dan langsung membawa pergi mesin ATM itu. "Kami dengar ATM itu baru diisi", kata M Indra, sekuriti Sekolah Al Azhar. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. ATM yang bersebelahan dengan ATM

Bank Muamalat itu pun kini sudah dipasangi garis polisi.

Kapolsek Deli Tua Kompol SP Sinulingga, menyatakan empat penjaga malam, termasuk Bahtar Ginting, masih diperiksa di Mapolsek. "Soal kerugian akibat aksi perampokan ini belum kita ketahui, kita masih akan koordinasi dengan pihak BRI. Sejauh ini sudah 4 saksi yang kita periksa", ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polsekta Delitua belum memaparkan detail perampokan itu. Hal itu dikarenakan, pihak Kepolisian masih harus mempelajari rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

Don Simatupang, pimpinan BRI wilayah Medan mengaku sudah mengetahui kejadian tersebut.

Namun dirinya belum bisa memasti-

kan berapa besar kerugian yang dialami akibat perampokan itu. "Ya kita sudah mendapat informasi itu.

Tapi kalau jumlah uang yang berada dalam ATM itu kita belum bisa pastikan, karena karyawan kita masih mengecek," ujarnya.

Don mengatakan, aksi tiga perampok itu semua terekam kamera CCTV. Kini pihaknya juga sudah menyerahkan kamera CCTV tersebut ke pihak yang berwajib. "Pada saat pelaku beraksi, kamera CCTV dalam posisi hidup. Aksi mereka semua terekam disitu", bebernya.

Don berharap pihak kepolisian bisa bekerja secara maksimal, agar pelaku perampokan bisa secepatnya diringkus. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat Polisi bisa menangkap para pelaku", pungkasnya. (STC)

Dinas TRTB Bongkar 15 Unit Bangunan The Golden Palace

Tokoh Agama Laporkan Pelaku Judi

MEDAN - Terbukti tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), sebanyak 15 unit bangunan rumah tempat tinggal elit The Golden Palace di Jalan Bhayangkara, persisnya sudut Gang Lestari Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Selasa pekan lalu.

Pembongkaran dipimpin langsung Kabid Pemanfaatan dan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi. Proses pembongkaran yang melibatkan puluhan pegawai Dinas TRTB dibantu instansi terkait dan aparat dari Polsekta danKoramil setempat ini berjalan lancar, sebab baik pemilik maupun pengawas bangunan tidak berupaya untuk menghalang-halangi pembongkaran.

“Pembongkaran kita lakukan karena bangunan ini dibangun tanpa memiliki SIMB. Artinya, bangunan ini jelas-jelas melanggar Perda No.9 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Ali Tohar.

Diakui Ali Tohar, sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan tiga kali kepada pemilik bangunan terkait pelanggaran yang dilakukan. Surat per-

PANTAICERMIN - Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai, merasa gerah dengan maraknya judi togel dan kim di daerah mereka.Mereka melaporkan praktek perjudian yang dilakoni Ali Usman (48) sebagai tukan tulis alias jurtul ke Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Danny Boy Panggabean.

Mendapat informasi, Kasat Reskrim langsung memerintahkan opsnalnya yang dipimpin Aiptu Abdul Hadi untuk langsung turun ke TKP. Hasil penyelidikan, didapati data yang akurat dan langsung dilakukan penggerebekan terhadap tersangka yang sedang menulis.Dari tangan tersangka disita uang tunai Rp 319 ribu,1 lembar kertas berisi angka-angka tebakan dan satu buah bolpoint.

Warga Dusun 1 Desa Kuala Lama tersebut langsung diamankan di Mapolres Sergai guna pengembangan perkara.Kapolres Sergai,AKBP Arif Budiman,SIK melalui Kasubbag Humas AKP.ZN Siregar kepada KPK Pos membenarkan penangkapan tersangka. (ARM)

tama No.640/2766 tanggal 18 April 2012. Setelah itu dilanjutkan dengan surat peringatan kedua No.640/ 3009 tanggal 27 April 2012.

“Namun surat peringatan pertama dan kedua yang kita kirim tak ditanggapi. Untuk itu kita mengirim surat perintah ketiga No.640/3203 tanggal 7 Mei 2012. Dalam surat itu kita minta kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan lokasi dan menghentikan proses pembangunan. Ternyata surat ketiga ini juga tidak ditanggapi, makanya hari ini kita lakukan pembongkaran,” jelasnya.

Begitu tiba di lokasi, tim langsung memasuki areal The Golden Palace. Bangunan yang tidak dilenmgkapi SIMB sebanyak 15 unit dengan ukuran lebih kurang 4 x 15 meter sebanyak 3 unit dan ukuran 4 x 8,5 meter sebanyak 12 unit.

Dengan menggunakan martil besar, mereka langsung membongkar dinding bangunan pada lantai satu dan dua dari bangunan rum,ah tempat tinggal berlantai tiga tersebut.

Setelah melakukan pembongkaran, Ali Tohar mengingatkan kepada pemilik bangunan untuk tidak melanjutkan pembangunan.

Begitu juga dengan dinding bangunan yang baru dibongkar, dilarang dibangun kem-

bali. Pembangunan dapat dilakukan apabila pemilik bangunan telah memiliki SIMB atas ke-15 unit bangunan tersebut. “Untuk itu bangunan ini kami nyatakan stanvast. Jadi kami minta kepada pemilik bangunan untuk segera mengurus SIMB. Karenanya, kami akan terus melakukan pengawasan. Apabila pembangunan dilanjutkan kembali tanpa dilengkapi SIMB, kami pasti datang untuk melakukan pembongkaran kembali,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, Senin (7/5), Dinas TRTB juga membongkar satu unit bangunan yang akan dijadikan rumah ATM milik Bank Mandiri di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Petisah tengah, Kecamatan Medan Petisah. Pembongkaran dilakukan karena bangunan berukuran lebih kurang 6 x 3 meter itu tidak memiliki SIMB. Proses pembangunan juga berjalan dengan aman dan lancar sehingga tim yang diturunkan tidak kesulitan melakukan ‘eksekusi’. “Bangunan rumah ATM milik Bank Mandiri ini kita bongkar karena tidak memiliki SIMB. Untuk itulah setelah pembongkaran ini dilakukan, kita minta kepada pihak Bank Mandiri supaya segera mengurus SIMB,” ujar Ali Tohar. (VIN)

PRT Bakar Diri di Rumah Majikan KUALALUMPUR - Tragis!

Seorang wanita asal India tewas akibat bakar diri di Malaysia. Wanita berusia 25 tahun ini diketahui bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Taman Pekaka, Sungai Nibong, Malaysia.

Ratwinder Kaur yang berasal dari Punjab, India, dinyatakan tewas dengan luka bakar 90 persen pada tubuhnya. Ratwinder melakukan aksi bakar diri di sebuah gudang yang ada di kompleks apartemen majikannya.

Wanita muda ini bekerja sebagai PRT bagi pasangan suami-istri Malaysia, yang bekerja sebagai manajer bank dan guru sekolah. Ratwinder diketahui baru bekerja pada

pasangan tersebut selama 2 bulan. Apartemen majikan Ratwinder berada di lantai 18.

Insiden ini terjadi pada Kamis (10/5) sekitar pukul 21.50 waktu setempat. Sang majikan melapor ke polisi usai melihat ada nyala api dari dalam gudang, ketika pulang kerja. Kepolisian George Town yang tiba di lokasi kejadian, menemukan sebuah kotak korek api dan sebuah botol berisi oli bekas pakai di dekat jasad Ratwinder.

Hasil investigasi awal kepolisian menunjukkan, Ratwinder sendirilah yang membakar dirinya dengan oli bekas tersebut. Namun polisi tidak mengesampingkan dugaan pembunuhan

dalam kasus ini.

"Tidak ada tanda-tanda perlawanan di apartemen maupun di dalam gudang.

Tidak ada satu barang pun yang hilang dari dalam apartemen," ujar salah seorang anggota Kepolisian George Town, Gan Kong Meng, seperti dilansir oleh AsiaOne, Jumat (11/5).

Ditambahkan Gan, pihak kepolisian saat ini masih menunggu laporan autopsi atas jenazah Ratwinder. Hal ini untuk menentukan penyebab pasti kematiannya.

Secara terpisah, majikan Ratwinder menyatakan, sebelum kejadian wanita tersebut sempat mengaku ingin pulang kampung. (STC)

Otak Pelaku Pembunuhan Polisi Ditangkap BALIKPAPAN - Tim Reserse Kriminal Polres Nunukan Kalimantan Timur berhasil menangkap Ra, otak pembunuh anggota Polsek Nunukan di Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (10/5) sekitar pukul 18.00 Wita.

"Tertangkapnya Ra ini berkat kesigapan tim reskrim Polres Nunukan yang terus melakukan pengejaran dengan berbagai cara termasuk menyebarkan foto-foto, kata Kapolres Nunukan," AKBP Achmad Suyadi SIP, di Nunukan, Kamis.

Ia mengatakan, pelaku ditangkap di atas KM Tidar saat hendak menuju Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Sulawesi Selatan.

Keberadaan Ra sudah dipantau di atas KM Tidar sejak di Pelabuhan Tarakan Kalimantan Timur. Ketika kapal Pelni tersebut bersandar di Pelabuhan Balikpapan, polisi langsung meringkus Ra. Ra, kata Achmad Suyadi, saat ini diamankan di Resor Mobil (resmob) Balikpapan untuk selanjutnya akan dibawa ke Mapolres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan lebih lanjut.

Namun dia belum memastikan waktu yang pasti kedatangan otak pembunuhan anggota polisi ini.

Mengingat tingkat emosi anggota Polres Nunukan saat masih cukup tinggi. "Masalah waktunya untuk membawa pelaku ke Nunukan belum ada kepastian.

Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya guna dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Ra disebut-sebut sebagai otak pelaku pembunuhan salah seorang anggota Polsek Kecamatan Nunukan dengan merekrut empat orang lainnya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Nunukan. (PKC)

Mahasiswa Desak Poldasu Usut Korupsi di Universitas Negeri Medan

BANDUNG, 7/5 - PELAKU TINDAK KRIMINAL. Sejumlah pelaku tindak kriminal dengan salah satu barang bukti kejahatan sebuah senjata api jenis pistol mainan berhasil ditangkap di wilayah Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Senin (7/5). Sebanyak 31 orang pelaku kejahatan berhasil ditangkap jajaran Polrestabes Bandung, sementara kasus penembakan yang menewaskan bos jasa sekuriti masih terus diselidiki jajaran kepolisian.

(REPRO)

MEDAN - Aksi unjukrasa mengatasnamakan JIMAT PEMDIKSU (Jaringan Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara), Kamis (10/5) minta Kapoldasu, Irjen Pol.Drs.Wisjnu Amat Sastro,SH mengusut tuntas dugaan korupsi ratusan milyar di Universitas Negeri Medan (Unimed), serta menangkap Prof Syawal Gultom, yang dinilai bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

Pengunjukrasa yang berjumlah puluhan orang yang dipimpin koordinatornya, Amsal Sirear, membagi-bagian selebaran mengenai proyek-proyek di Unimed Tahun 2011.

“Tahun 2011, Unimed memperoleh anggaran yang amat sangat besar, hingga ratusan milyar rupiah. Dan dalam catatan kami Unimed telah melakukan pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran, namun dalam penggu-

naan tersebut menurut hemat kami sangat penuh kejanggalan dan rawan korupsi serta sarat KKN,” kata Amsal Siregar, dalam orasinya.

Dia menjelaskan, penggunaan anggaran yang diduga kuat telah menyalahi aturan dan sarat KKN diantaranya Pembangunan gedung perpustakaan Rp 80 M yakni Penggiringan Proyek/sarat KKN. Dalam perjalanan mekanisme pelelangan tender proyek tersebut disinyalir telah terjadi penggiringan secara sengaja oleh para oknum pejabat Unimed untuk memenangkan salah satu perusahaan yang diduga memberikan uang dalam bentuk vi guna meloloskan perusahaannya sebagai pemenang tender.

Kemudian, penggelembungan anggaran/mark-up dalam proses pembangunan dan pembelian bahan yang notabene terjadi

penggelembungan harga.

Selanjutnya, pengadaan peralatan laboratorium FMIPA dan ilmu keolahragaan Rp 40 M, yang mana terjadi penggiringan untuk menenangkan satu perusahaan serta diduga kuat penggelembungan harga dalam pengadaan alat-alat laboratorium.

Pengadaan sarana dan prasarana TIK Rp 18 M yakni bantuan pemprovsu untuk kegiatan IMGGT (Pembangunan tiga serangkai) Rp 1,8 M, juga diduga terjadi penggelembungan anggaran dalam pengelolaan keuangan.

Yang mana, patut diduga kegiatan tersebut tidak sampai menghabiskan dana demikian besar.

Serta,pengadaan jaket almamater mahasiswa luar kampus (PSKGJ) program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan). Ironinya diduga kuat telah terjadi pungutan liar dalam

hal pengadaan jaket almamater bagi mahasiswa luar kampus.

Adapun besaran dari kutipan tersebut Rp 130 ribu/orang dengan jumlah pengutipan senilai Rp 1,1 M Kemudian penggunaan keuangan tersebut tidak melalui proses tender sebagaimana mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang.

Dalam pengadaan jaket almamater, beberapa kejanggalan yang ditemukan berupa: kualitas tidak sesuai harga, dari bahan dan kualitas diperkirakan biayanya hanya sekitar Rp 65000/ jaket artinya diduga kuat telah terjadi praktek korupsi dalam pengadaan baju tersebut.

Para pengunjukrasa diterima Kepala SPKT Poldasu, yang mengatakan akan menyampaikan tuntutan kepada Kapoldasu Irjen Pol Wisnu Amat Sastro.

(PKC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

LIPSUS

INALUM DITUDING CEMARI PERAIRAN BATUBARA PT INDONESIA Asahan Alluminium didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1976. PT Inalum merupakan perusahan patungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan beberapa penanam modal dari Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA).

Inalum yang telah memproduksi 5 juta ton aluminium batangan (ingot) pada tanggal 11 Januari 2008 ini diakui termasuk dalam 10 teratas produsen aluminium ingot dunia berdasarkan survey AME atas 143 produsen aluminium di berbagai negara.

Sebagai perusahaan pertama di Indodnesia yang berhubungan dengan industri peleburan aluminium dan satu-satunya di Asia Tenggara, Inalum memiliki visi yaitu menjadi perusahaan kelas dunia dalam bidang aluminium dan industri terkait.

Inalum mendasarkan upayanya pada nilai-nilai perusahaan yaitu, dengan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan pembangkit listrik tenaga air untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak berkepentingan (stakeholder), perusahaan bekerja keras untuk melestarikan lingkungan dengan meyakini bahwa komitmen kepada masyarakat serta pengembangan ekonomi sekitar menjadi hal yang paling mendasar untuk mencapai misi perusahaan.

Sejak tahun 2003, , Inalum dapat meningkatkan produksi melampaui kapasitas produksi melampaui kapasitas produksi terpasangnya (225.000 ton). Pada tahun 2007, , Inalum mampu memproduksi 241.322 ton.

Teknologi yang dimiliki , Inalum mampu memproduksi aluminium ingot berkualitas tinggi, dengan kemurnian 99.70 %, 99,90 % dan

99,92 %. , Inalum memperoleh sertifikasi ISO 9001-2000 atas jaminan standar internasional untuk mutu produksi instalasi dan services.

Aluminium hasil produksi , Inalum sebagian besar (60%) diekspor ke negara Jepang, sedangkan sebesar 40% diserap oleh pasar domestik dan diekspor ke negara lain.

Inalum memperhatikan kebutuhan aluminium pada pasar Indonesia dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan secara langsung kepada perusahaan pabrikan di Indonesia ataupun melalui perusahaan distributor Indonesia. Setiap tahun penjualan aluminium ingot kepasar domestik semakin besar.

Pada tahun 2007, , Inalum menjadi sumber pasokan aluminium ingot bagi 65 perusahaan di dalam negeri.

Ikatan kontrak pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, terkait PT Inalum, akan berakhir lima tahun lagi (2013).

Tapi, perusahaan pengolahan timah itu, yang juga mengoperasikan dua pembangkit listrik dengan kapasitas 603 MW, yaitu PLTA Sigura-gura dan Tangga, tidak otomatis jadi milik Indonesia.

Namun sangat disayangkan perusahaan asing ini kurang memperhatikan lingkungan disekitarnya.Limbah bahan kimia berbahaya yang dihasilkan oleh PT.Indonesia Asahan Alluminium (Inalum) diduga mencemarkan perairan Kabupaten Batubara.

Limbah padatnya yang dibuang ke darat bisa merembes dan terpapar ke air laut. Dan akibatnya, air laut terkontaminasi dengan limbah padat yang mengandung bahan kimia

Ketua YCK Adukan PT.Inalum Ke Poldasu KETUA Yayasan Citra Keadilan, Hamdani Harahap mengatakan, adanya panggilan dari Direktorat Reserse kriminal Khusus Poldasu membuktikan adanya langkah baik untuk proses penegakkan hukum. Apalagi, lanjutnya, kepolisian akan segera memanggil Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) yang telah melakukan penelitian. Begitu juga dengan PT.Inalum, kepolisian akan segera memanggil nya untuk dimintai keterangan. Dan jika terbukti, PT Inalum harus mempertanggungjawabkannya, sebut Hamdani.

"Pada saat dipanggil untuk klarifikasi di Poldasu, saya dan Jaya Arjuna diperiksa selama 1 jam," sebutnya.

Dalam pengamatan Hamdani, kasus ini terkesan ditutupi padahal jelas sekali PT.Inalum sudah merusak ekosistem dilaut. Dan kelanjutannya dampaknya akan mengarah kepada manusia yang ada disekitarnya.

Bagaimana tidak merusak, sebutnya, saat ini ada ratusan ton per tahun limbah yang dibuang kerawa-rawa. Limbah yang dibuang itu belum memenuhi syarat standarisasi.Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya ikan dilautan itu bermatian.

Dia berharap pada kasus ini, hukum ditegakkan.

Jika limbah dari PT.Inalum terbukti penyebabnya maka telah melanggar Pasal 58 dan 59 UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (FeR)

PT.Inalum Dapat Peringkat Biru TAHUN 2011 kami telah mmenerima laporan tentang PT.Inalum, namun untuk tahun 2012 kami belum menerima laporan apapun terkait limbah padat PT.Inalum yang mencemari lautan.

Demikian dikatakan Kabid Penaatan Dan Komunikasi Lingkungan BLH Medan, Indra Utama.

Setiap tahunnya kami melakukan pemantauan dan pengawasan ke lapangan secara rutin dan sepengetahuan kami, PT.Inalum taat pada peraturan.

Hal ini dibuktikan dengan peringkat Biru yang diberikan BLH kepada PT.Inalum tahun 2011.

Peringkat Biru yang dimaksud yaitu program kerja perusahaan taat peraturan.

Dan ini sudah sesuai dengan sistem administrasi peraturan yang ditetapkan oleh BLH. Kalaupun ada pengaduan masyarakat ke Polda, pasti akan sampai juga pengaduan itu ke pihak kami. Namun sampai saat ini kami belum menerima lapran apapun, sebut Indra.

Dalm hal ini, Indra menegaskan, PT.Inalum adalah sebuah perusahaan yang taat pada peraturan. Rencananya, pada bulan Juli 2012, BLH akan turun kelapangan untuk melakukan pengwasan yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

(FeR)

berbahaya.

Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut mengakibatkan ikan-ikan dilaut Batubara mati seketika. Tentunya hal ini merupakan hal yang serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dan harus bekerja keras untuk mengusut pencemaran air laut di Batubara.

Menyikapi pencemaran air laut ini, pemerhati lingkungan hidup Ketua Yayasan Citra Keadilan H.Hamdani Harahap.SH.MH telah melayangkan surat permohonan penyelidikan

dan penyidikan atas kejahatan lingkungan yang di indikasikan dilakukan oleh PT.Inalum (limbah B3) Poldasu.

Dalam hal ini, Hamdani bukan mengada-ada tapi sebelum melaporkannya ke Poldasu, sebelumnya Hamdani dan Ir.Jaya Arjuna Msc (peneliti USU) telah melakukan riset langsung kelokasi pencemaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian uji laboratorium Diskanla Batubara dan Diskanla Provinsi Sumatera Utara.

Pihak Poldasu juga telah merespon surat permohonan penyelidikan yang mereka

layangkan. Bahkan kami sudah dimintai keterangan oleh Direktorat Reserse kriminal khusus selaku penyelidi dan penyidik. Dan hasilnya, Poldasu akan segera melakukan penyelidikan dan berjanji akan memanggil pihak PT.Inalum, terangnya.

Dari hasil penelitian, kata Hamdani, PT.Inalum terindikasi memiliki limbah padat berbahaya kimia (B3) ex pelebuan baja aluminium yang ditempatkan kedarat.Limbah berbahaya ini merembes ke air laut yang menyebabkan air laut terkontaminasi cyanida yang mengaki-

batkan terganggunya ekosistem seperti ikan yang bermatian. Dan tidak tertutup kemungkinan manusia yang memakan ikan tersebut akan mendapat menerima dampaknya.

Dari fakta tersebut, PT.Inalum telah melanggar Pasal 58 dan 59 UU No.32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengamat Lingkungan Hidup Sumut, Jaya Arjuna mengatakan, dari tiga yang beroperasi dipesisir Batubara hanya PT.Inalum yang memiliki limbah berbahan kimia yang berbahaya.

Dua pabrik lainnya yang bergerak dibidang kelapa sawit hanya menghasilkan limbah nabati yang tidak berbahaya.

Berdasarkan penelitian Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Batubara, sebutnya, tercemarnya air laut tersebut diakibatkan bahan kimia sejenis cyanida.

Dari hasil penelitian, sebutnya, kandungan cyanida dalam air laut telah mencapai 0,109 ppm.

Ini telah masuk dalam kategori sangat berbahaya. Karena menurutnya, batas toleransi terhadap bahan kimia itu cuma sekitar 0,02 ppm. Selain itu, sambungnya, kandungan ferrum (Fe) menurut hasil penelitian 0,07 dari 0,02 ppm angka normal, sedangkan kandungan fosfor mencapai 0,26 dari 0,2 pp angka normal. â&#x20AC;&#x153;Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka BLH dan Kementerian LH harus serius mengusut dan memberikan sanksi yang tegas. Kalau tidak maka ekosistem yang ada di laut Batubara akan mati dan kondisi ini juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat di sana,â&#x20AC;? paparnya.

(FER)

Belum Tentu Penyebabnya Limbah PT.Inalum KEPALA Otorita Asahan PSM Tobing mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada menerima laporan apapun terkait limbah PT.Inalum yang mencemari lautan diwilayah tersebut.

"Kalau tahun 2011 memang ada laporan pengaduannya, tapi untuk tahun 2012 kami belum menerima laporan apapun,"

sebutnya saat dihubungi via telepon.

Setahu saya, lanjutnya, limbah padat sisa pengolahan alluminium (dross) yang dihasilkan PT.Inalum sudah ada wadah penampungannya. Dan kementrian Lingkungan Hidup juga sudah memberikan ijinnya.

Kalaupun terjadi pencemaran diperairan itu, bukan berarti

pencemarannya disebabkan limbah dari perusahaan asing tersebut, ungkapnya.

"Bisa saja pencemarannya dari limbah industri yang lain karena laut itukan luas," sebutnya lagi.

Lagipula, ketetapan tentang standarisasi bahan kimia yang terkandung dalam limbah industri didarat berbeda dengan standarisasi bahan kimia di laut.

Jika terjadi rembesan ke laut belum tentu disebabkan oleh limbah dari PT.Inalum, tegasnya.

Menurut Kepala Otorita Asahan ini, pihaknya selalu melakukan pengawasan diwilayahnya,namun dalam hal ini kembali dia menegaskan, pencemaran yang terjadi di laut Batubara belum tentu disebabkan limbah dari PT.Inalum. (FeR)

PUDEK I FTI ITM,IR.HERMANSYAH ALAM MT

Perlu Penelitian Dampaknya Terhadap Manusia PRAKTISI HUKUM ADIMANSAR

BLH Jangan Hanya Jadi Komentator SETIAP operasional perusahaan limbah padat/cair bisa saja terjadi kealpaan. Kendati demikian, walaupun sudah mengikuti peraturan bukan berarti perusahaan itu tidak pernah melanggar peraturan. Kata Praktisi hukum Adimansar.

Jika BLH mengatakan PT.Inalum sudah mengikuti peraturan.

Tapi mengapa ekosistem dilaut Batubara tercemar yang mengakibatkan ikan-ikan dilaut itu bermatian, tanyanya.

Dalam hal ini, perusahaan asing yang menghasilkan omset milliaran rupiah itu telah melanggar UU No.32 Tahun 2009.

Jika terjadi kelalaian karena manusia, sebutnya, harus dimintai pertanggungjawabannya. Dan harus bertanggungjawab secara hukum pidana maupun perdata.

Dikhawatirkan, sambungnya,

biota hidup dilaut yang masih hidup akan dikonsumsi oleh manusia. Dan akibatnya akan berdampak juga pada manusia.

Dalam hal ini, seharusnya BLH dan aparat hukum bertindaklah sebagai tenaga ahli dan bukan jadi komentator belaka, sindirnya.

Seharusnya, katanya lagi, setiap ada laporan dari masyarakat, aparat hukum dan BLH lebih waspada dan jangan dianggap angin lalu saja laporan mereka. Apalagi, perusahaanperusahaan asing sering melanggar hukum dan peraturan.

Jika masalah ini sudah sampai di Poldasu, sudah seharusnya pihak kepolisian menindaklanjutinya. Bila perlu membawanya kemeja hijau agar menteri KLH turun tangan dan memberikan sanksi tegas, tukasnya. (FeR)

PUDEK I Fakultas Teknologi Industri ITM, Ir.Hermansyah Alam MT mengatakan, dampak yang diakibatkan limbah alluminium industri PT Inalum sangat berbahaya.

Bukan hanya mencemari lautan dan mengakibatkan ikan bermatian.

Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah sudah dilakukan penelitian pada manusia.

Tiga tahun yang lalu, cerita dosen senior ini, salah seorang mahasiswanya berdomisili di Batubara, dan tinggal di lingkungan tak jauh dari perusahaan itu. Sejak lahir hingga dewasa siswanya telah tinggal di situ karena ayahnya juga bekerja diperusahaan asing itu.

Karena ingin menimba ilmu lebih tinggi, siswanya itu hijrah ke Medan dan kost tak jauh dari kampus.

Namun, sejak tinggal di Medan, siswa tersebut kelihatan aneh karena setiap harinya dia memakai pakaian yang menutupi seluruh badanya. Saat ditanya, siswa tersebut mengatakan kulitnya merasa panas jika langsung terkena sinar matahari. "Panas dan seperti ditusuk-tusuk kulit saya jika tidak saya tutupi. Kalau ditempat saya tinggal, saya tidak begini. Ntah mengapa setiap kali saya keluar dari tempat saya tinggal, saya baru merasakan hal seperti," begitu cerita Herman sembari mengulang kembali ucapan siswanya tersebut.

Itulah sepenggal cerita tentang dampak yang terjadi pada manusia yang diduga penyebabnya akibat radiasi dari bahan kimia alluminium.

Herman yakin, selain mengancam ekosisitem dilaut juga akan mengancam kehidupan manusia. Hal ini perlu penanganan yang seriu dari pemerintah. Jangan hanya memikirkan keuntungan sementara kehidupan makhluk hidup jadi terancam, paparnya.

(FeR)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

Bupati Batubara Raih Prestasi Maksimal di POPDA BATUBARA – Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain menyerukan para atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) menunjukkan semangat juang dalam meraih prestasi maksimal. Dalam POPDA mulai berlangsung sejak Selasa pekan lalu, diikuti 595 atlet dari berbagai cabang olahraga.

Pembukaan POPDA dikonsentrasikan di lapangan sepakbola PT Inalum-Tanjung Gading, Sei Suka, dihadiri Kadispora Helman Herdadi, Kadis Pendidikan Zainal Alwi MSi, dan Ketua KONI Hadi Suriyono. “POPDA sebagai sarana menunjukkan kemampuan yang optimal dalam rangka meraih prestasi maksimal yang berdaya kompetitif dalam mengangkat harkat martabat dan mengharumkan nama daerah baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Diharapkan berjalan dengan baik,” kata Arya.

Ditambahkannya, POPDA mampu dimanfaatkan sebagai event lebih mengintegritaskan antara guru dan pelajar. Dalam sambutannya, Arya juga menyinggung soal peranan para juri. “Kepada wasit dan juri yang memimpin pertandingan bekerjalah semaksimal mungkin dan junjung tinggilah semangat sportivitas serta fair play olahraga.

Munculkan jiwa kompetitif demi prestasi maksimal,” ujarnya.

Ketua panitia penyelenggara kegiatan, Helman Herdadi mengatakan POPDA yang berlangsung selama 3 hari sebagai sarana untuk menjaring bibit potensial berkualitas. Para atlet yang berhasil meraih prestasi, ujar Helman, akan perwakilan Kabupaten Batubara di event tingkat provinsi, POPDA Sumatera Utara direncanakan akan digelar di Kabupaten Mandailing Natal.

(SAHREL)

Pemkab Asahan Utus 35 Qori dan Qoriah di MTQ Tingkat Provinsi KISARAN - Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang melepas keberangkatan kontigen Asahan menuju Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Taufan mengharapkan kepada peserta dalam mengikuti MTQ ke 33 tersebut dapat meraih prestasi.

“Jangan lakukan hal-hal yang bersifat menyogok, karena hal tersebut sama saja menjual ayat-ayat suci Al Quran. Biar kita kalah tapi tidak melakukan KKN,“ kata

Taufan di Aula Melati Pemkab Asahan, Jumat akhir April lalu.

Sementara itu, Kepala Bagian Sosial, Syamsuddin mengatakan bahwa dari 35 peserta MTQ Sumut dari Asahan akan mengikuti seluruh cabang yang digelar. “ Dari cabang yang kita ikuti, kita harapkan ada yang bisa diraih untuk menjadi juara, “ kata Syamsuddin. Gelar MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kabupaten Serdang Bedagai, akan berakhir 5 Mei 2012.

(IN)

Sadarkum Dibangun Dari Pribadi BATUBARA - Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain mengajak warga melahirkan sikap kesadaran hukum dari dalam diri sendiri. Dengan kesadaran hukum (Sadarkum) itu, Arya meyakini pola laku kehidupan akan berjalan dengan baik sesuai dengan nilai norma masyarakat.

Hal itu disampaikan Arya pada sosialisasi penyuluhan hukum bagi masyarakat Batubara, tentang status tanah perkebunan. Acara berlangsung di Aula Balai Desa Mangke Lama, Lima Puluh, pada Kamis pekan lalu. Kegiatan dihadiri para warga, kepala desa, lurah, BPD, LPM, juga tokoh masyarakat se Batubara.

Acara diisi dengan pembedahaan persolan yang di-

sampaikan oleh Asisten I Pemkab Batubara, Zulhendri, Kejari Kisaran Hendrik Edison dan Bahrum dari kepala seksi BPN Kisaran.

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bahrum menegaskan, persoalan tanah akan ditempuh dengan cara dan jalur perundang-undangan. Dengan kebijakan itu, sebut Bahrum, persengketaan tanah dapat terselesaikan dengan cepat.

Digelarnya kegiatan itu, menurut Reynol Asmara didampingi Rahmad Sirait, bertujuan agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam hal pengelolaan pertanahan dapat lebih meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum dan hak asasi masing-masing.

SUMUT

Bupati Langkat Sebut Pendawa Pengayom STABAT – Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu menyebut Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) sebagai paguyuban yang menguatkan citra Langkat dalam memberikan pengayoman bagi seluruh masyarakat Langkat yang lintas etnis dan agama.

“Saya tetap berharap Pendawa Kabupaten Langkat memberikan arti di masyarakat,” kata Ngogesa saat melantik15 PAC Pendawa seKabupaten Langkat bertempat di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Sabtu pekan lalu. Kepada pengurus yang dilantik Ngogesa yang sesekali secara fasih menggunakan dialek Jawa, memberikan apresiasinya atas keberadaan Pendawa yang tidak cengeng dalam menjalankan program.

Dalam kesempatan itu, Ngogesa juga menjanjikan beasiswa kepada 10 pelajar keanggotaan Pendawa Kabupaten Langkat, yang memiliki prestasi namun kurang mampu.

Ngogesa juga mengapresiasi motto Pendawa yakni “Nek Wani Ojo Wediwedi, Nek Wedi Ojo Wani-wani”, yang menyiratkan bahwa Pendawa harus tegas dan tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan.

Cerminan tersebut hendaknya memberi semangat bagi keberadaan Pendawa sebagai penguat dan pengikat terhadap ragam Ormas/OKP yang telah ada untuk saling asah, asih dan asuh bagi kepentingan kemajuan Langkat.

Ketua DPW Pendawa Sumatera Utara Ruslan menyatakan apresiasi kepada kepengurusan Pendawa Kabupaten Langkat. “Bangun kemitraan dengan pemerintah dan beri dukungan tanpa ragu kepada pemimpin yang telah berbuat bagi Pendawa dan masyarakat,” sebut-

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH bersama Ketua DPW Pendawa Sumut Ruslan memberikan ucapan selamat pada pengurus PAC Pendawa se-Kabupaten Langkat yang baru dilantik. (KPKPos/JUL) nya sembari menyatakan kesiapan Pendawa Sumatera Utara, terkhusus Langkat untuk merapatkan barisan mendukung kepemimpinan Ngogesa pada periode berikutnya.

Sementara Ketua DPD Pendawa Kabupaten Langkat Supardi menyampaikan terima kasih atas dukungan moril materil Ngogesa Sitepu bagi terlaksananya kegiatan organisasi yang dipimpinnya.

Sebagai Paguyuban silaturrahmi dalam kegiatan sosial serta pelestarian nilai-nilai budaya, pihaknya siap membantu Pemkab dalam mensukseskan visi misi bagi langgengnya kepemimpinan di Langkat. “Segenap jajaran Pendawa Kabupaten Langkat memberi

SERGAI - Menindak lanjuti instruksi Direksi PTPN-III, mengusung program 301, Kebun Silau Dunia, sejak 5 hingga 11 Mei pekan lalu, telah melaksanakannya. Para karyawan khususnya pemasukan tahun 2005 hingga 2011 bagian karet mengikuti tapping school di masing-masing afdeling.

Manager Kebun Silau Dunia, Husairi melalui lewat Askep Rayon-A, Ahmad Efendi Nasution kepada KPK Pos menyebutkan, program 301 dari Direksi Bagian Tanaman berlangsung selama 5 hari di setiap afdeling tanaman karet. Setiap hari, kata dia, 2 mandor melaksanakan tapping school. Di mana setiap mandor

diikuti 5 penderes.

“Lewat program ini diharapkan ada perkembangan positif,” ujar Ahmad Supardi, salah satu mandor deres di Afdeling VII di lokasi Tapping School mengatakan bahwa hal yang lihat dari kegiatan ini adalah karyawan deres bisa menjalankan normanorma dalam menderes (menyadap).

Kaidahnya 1,75 milimeter pemakaian kulit setiap hari.

“Artinya selama sebulan pemakaian kulit 17,5 milimeter. Juga terhadap kedalaman deresan, yakni 1 milimeter, kurang dari itu artinya mengenai kayu karet yang mengakibatkan kulit kering dan pecah. (ARM)

Pemeriksa dari Distrik Serdang-1, Solih didampingi mandor Supardi tampak memeriksa hasil deresan karyawan. KPKPos/ ARM

Kebun Saranggiting Gelar Aksi Ramah Lingkungan

(SAHREL)

mencari bibit pemain.

Pada Turnamen ini, keluar sebagai juara pertama SMA Darul Aman mendapatkan tropi dan uang pembinaan sebesar Rp 7 juta, juara kedua SMA Indra Makmu mendapatkan tropi dan uang pembinaan Rp 5 juta, juara ketiga SMA Rantau Selamat mendapatkan tropi dan uang pembinaan Rp 3 juta.

Juara Harapan I SMA Nurussalam mendapatkan tropi dan uang pembinaan Rp 2 juta. Tim terbaik SMA Peureulak mendapatkan tropi dan uang pembinaan Rp 2 juta.

Sementara itu sebagai pemain terbaik dalam turnamen ini Maruli Kusuma dari SMK Indra Makmu mendapatkan uang sebesar Rp 1,5 juta dan sebagai top Skor M. Akun dari SMA Darul Aman dengan mengumpulkan 6 gol. (B.S.O)

menuhi lokasi acara dan duduk bersama menikmati panganan khas masyarakat Jawa diantaranya nasi tumpeng, nasi urap serta tiwul dan cendol yang juga dinikmati Bupati Langkat beserta undangan lainnya, sembari menikmati hiburan campur sari.

Tampak hadir Ketua DPW Wanita Pujakesuma Propsu Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Ketua PKB DPD Pujakesuma Langkat Surialam, para tokoh lintas etnis, Ketua MUI Kabupaten Langkat Buya H. Achmad Mahfudz, OKP/Ormas serta sejumlah pengurus partai politik, kalangan pejabat SKPD dan undangan lainnya. (JUL)

Program 301 di Kebun Silau Dunia

Turnamen Sepakbola Piala Sekda Aceh Timur Berakhir ACEHTIMUR – Turnamen sepakbola memperebutkan tropi Sekretaris Daerah Aceh Timur berakhir, Senin pekan lalu. Turnamen yang diikuti 16 tim kesebelasan itu, ditutup dengan partai final antara tim SMA Darul Aman melawan SMA Indra Makmu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur mengatakan ke 16 tim yang tampil merupakan aset Aceh Timur.

“Semoga klub kebanggaan kita tersebut dapat berprestasi lebih tinggi lagi,” katanya.

Syaifannur menyatakan, dengan turnamen maka kepiawain pemain akan terus terasah bermain sepak bola ,sehingga olahraga ini bukan hanya sekedar menjadi hobi semata.

“Namun bisa juga dijadikan suatu profesi dikemudian hari,” kata dia. Selain itu, turnamen bertujuan

kesempatan kepada Bapak Ngogesa untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua nantinya,” sebut Supardi yang disambut yelyel kebesaran Pendawa.

Kepengurusan PAC Pendawa yang dilantik Periode 2012-2017 wilayah Teluk Aru meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang. Wilayah Langkat Hilir meliputi Kecamatan Batang Serangan, Padang Tualang, Secanggang, Stabat, Binjai. Sementara untuk wilayah Langkat Hulu meliputi Kecamatan Sei Bingai, Kuala dan Kutambaru.

Lebih 3000-an massa yang didominasi seragam warna hitam me-

Salah satu sudut pemandangan hasil giat ramah lingkungan areal Kebun Saranggiting. KPKPos/ ARM

setiap afdeling ataupun pondok, setiap rumah karyawan wajib diberi pagar.

Manager Kebun Saranggiting, Oloan Tambunan melalui Asisten Personalia Kebun (APK), Tondi Ramadhan mengatakan, bahwa hal itu bertujuan dalam rangka peningkatan estetika lingkungan. Agar lingkungan kebun tampak rapi dan indah. “Semua pondok afdeling kita galakkan kebersihan,” ujar Tondi.

Hal senada juga disampaikan Askep Ir.Junaedi. “Biar indah lingkungan,” ujar Junaedi. Kegiatan itu juga disambut oleh para istri karyawan perkebunan. (ARM)

TMMD Ke88 Bangun Jalur 3 Km

OK Arya Ajak Warga Menjaga Hutan BATUBARA - Bupati Batubara, OK Ary Zulkarnain mengajak warganya untuk menjaga dan melestarikan hutan. Kabupaten Batubara memiliki luas hutan 17.143,88 hektar. Areal itu sebagian telah berubah fungsi.

“Menata hutan dengan baik adalah mewariskan masa depan anak cucu.”

Hal itu disampaikan Arya pada acara Perlindungan dan Pengawasan Hutan di aula RM Mangga, Desa Simpang Kopi, Sei Suka, Jumat pekan lalu. Arya menyatakan, tindakan itu mengancam kepunahan berbagai ekosistem hutan tropis tidak

DOLOK MASIHUL - Kebun Saranggiting PTPN-III, gencar melaksanakan kegiatan yang ramah lingkungan. Salah satunya penataan lingkungan yang bersih dan asri. Setiap rumah karyawan dengan berbagai tanaman bunga diberi pagar dari berbagai bahan dengan dipolesi cat hijau kuning warna khas Serdang Bedagai.

Pemandangan ini mulai dapat dilihat dari arah Medan yakni di komplek emplasmen perumahan karyawan hingga menuju Kecamatan Dolok Masihul tepatnya Afdeling-V. Bukan itu saja, hasil pantauan KPKPos, ternyata di

hanya berdampak pada musnahnya berbagai keanekaragaman hayati tetapi dampak yang lebih besar.

“Terjadinya pemanasan alam secara global, di mana kondisi ini menjadi perhatian bagi peneliti lingkungan di seluruh dunia,” katanya.

Kepada para camat, lurah dan kepala desa, Bupati Asahan mengingatkan agar dalam menerbitkan surat keterangan tanah, sertifikat dan jenis lainnya harus mengikutsertakan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Batubara.

(SAHREL)

KOTARIH – Danramil Kapten.

Inf. K. Manik menyebutkan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 88 akan segera dilaksana di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. TMMD direncanakan akan membuka jalur dari Desa Kotarih Baru, Dusun III menuju Desa Siujanujan.

Pernyataan disampaikan Manikmdalam musyawarah TMMD di Kecamatan Kotarih, dihadiri Camat Kotarih, Fitriadi, Kapolsek M Rubianto, Peltu S. Sinaga, Kepala Desa Sekecamatan Kotarih, tokoh masyarakat, kepala Puskesmas dan jajaran instansi yang berada di kecamatan Kotarih.

TMMD ke 88 ini direncanakan

digelar Rabu 23 Mei 2012.

“Bahwa kegiatan TMMD mempunyai tujuan untuk memasyarakatkan kepada masyarakat tani dan memobilisasikan khusunya kepada masyarakat Desa Kotarih Baru Dusun III yang menuju Desa Siujan – Ujan Dusun III. TMMD ke 88 ini juga akan dibangun jalan tembus dari Desa Kotarih Baru ke Desa Siujan – Ujan,” katanya.

Camat Fitriadi mengungkapkan pembukaan TMMD ke 88 tingkat harus didukung. “Harus ada kerjasama dengan masyarakat yang lain.

TMMD ini bukanlah suatu kegiatan semata saja, tetapi bertujuan untuk anak cucu kemudian hari,” kata Fitriadi. (SP)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Dunia Pendidikan Itu Penting Kadis Perindag Labura SIMALUNGUN - Kemajuan ilmu pengetuhuan dan tekhnologi menyebabkan mobilitas fisik dan nonfisik semakin tinggi, yang memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antara peradaban atau terbentuknya konvergensi peradaban. Dalam kaitan inilah peran dunia pendidikan penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakterbangsa.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kabudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) Muhammad Nuh dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekda Drs Gidion Purba saat bertindak sebagai pembina upacara pada hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2012 Kabupaten Simalungun yang dipusatkan di halaman eks kantor Bupati Simalungun Pamatang Raya, Rabu pekan lalu.

Hardiknas ini mengangkat tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”.

“Kita harus bersyukur bahwa pada periode tahun 2010 sampai 2035, bangsa kita dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi Sumber Daya Manusia

(SDM) berupa populasi usia produktif yang jumlahnya besar dan jika kesempatan emas yang baru pertama kalinya sejak Indonesia merdeka dapat kita kelola dalam memanfaatkan dengan baik, populasi yang jumlahnya besar tersebut akan menjadi bonus demografi (demographic dividend) yang sangat berharga,” kata Mendikbud dalam sambutan tersebut tertulis tersebut.

Selanjutnya dikatakan, Priode tahun 2010 sampai 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan SDM sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu saat 100 tahun Indonesia Merdeka. Oleh karena itu kita harus menyiapkan generasi akses seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi.

“Untuk mempersiapkan generasi emas tersebut telah disiapkan kebijakan yang sistematis, yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal secara masif. Untuk itu, mulai tahun 2011 yang lalu telah

dilakukan gerakan PAUD, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menyiapkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang akan dimulai pada tahun 2013. Disamping itu, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi berkemampuan baik. Semai dan tanamlah biji dari tumbuhan yang kamu miliki meskipun kamu tahu esok akan mati dan Siapa yang menanam, dia yang akan memetik,” tandas Mendikbud.

Bupati Simalungun, JR Saragih mengatakan, Pemkab Simalungun sangat serius untuk memajukan mutu pendidikan. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Simalungun merencanakan membuka akademi keperawatan, kebidanan dan farmasi serta SLTA Negeri berstandard internasional di Pamatang Raya. “Saat ini Pemkab Simalungun sedang melakukan proses pengurusan izin untuk membuka sekolah-sekolah tersebut,” ungkapnya. (JSR)

Ngogesa : Aparatur Penuh Pengabdian SEILEPAN - Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu menyebut aparatur desa/kelurahan agar mewujudkan diri menjadi pribadi yang penuh pengabdian, karena disadari keberadaan sebagai perangkat desa/kelurahan lebih kepada pengabdian ketimbang materi. ”Posisi kita sebagai aparat pemerintah memang lebih dituntut pengabdian dalam memberikan pelayanan di masyarakat,” sebut Ngogesa saat acara penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) se-wilayah Teluk Aru yang berlangsung di halaman Kantor Camat Sei Lepan, Rabu pekan lalu.

Bupati menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian, meningkatkan pengabdian dalam memberi pelayanan di masyarakat, mampu menjaga komunikasi dan hubungan harmonis dalam memelihara iklim kondusifitas, dan agar memenuhi target Pajak Bu-

mi Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan. Ngogesa juga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa/ kelurahan secara maksimal.

Sebelumnya Kabag Pemdes Arwin melaporkan penyaluran TPAPD mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan proses administrasi dan penetapan APBD 2012 yang melampaui jadwal. Masing-masing perangkat desa/kelurahan non-PNS akan menerima tunjangan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan kurun waktu Triwulan Pertama (Januari s/d Maret).

Pada kesempatan itu, secara spontan perangkat desa/kelurahan yang diwakili Ponidi Kepala Dusun XV Desa Halaban Kecamatan Besitang membacakan pernyataan kebulatan tekad mendukung penuh ke-

pemimpinan Ngogesa Sitepu, dan siap memenangkan kembali pada proses Pilkada mendatang untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Usai dibacakan pernyataan tersebut diserahkan kepada Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dihadapan para pejabat yang mendampingi diantaranya Asisten Adm. Pemerintahan Abdul Karim, Inspektur Kabupaten Sedar Sembiring dan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Edi Dharma Tarigan, Camat se-Teluk Aru serta disaksikan 1.060 perangkat desa/kelurahan yang hadir.

Sebagai menguatkan silaturrahim, Bupati Ngogesa secara pribadi memberikan kain sarung kepada para perangkat desa/kelurahan, yang hari itu tampak sumringah karena menerima honorarium yang memang sudah lama mereka nantinantikan.

(JUL)

Bantuan Hibah & Bansos Disosialisasikan SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Setdako menyelenggarakan sosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 tahun 2011 tentang Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang melibatkan Kepala SKPK, Camat, pimpinan parpol, Ormas, LSM, pengurus Masjid dan perwiritan yang digelar, Jumat pekan lalu, di gedung serbaguna Setdako Subulussalam.

Sosialisasi yang dilak-

sanakan Pemko Subulussalam itu langsung dibuka Wakil Walikota Subulussalam H. Affan Alfian dan sebagai narasumber dari DPPKD Provinsi Aceh M. Nasir, SE selama satu hari.

Affan berharap saat menyampaikan pidatonya, berharap supaya penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban supaya realisasi bantuan itu tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu lanjut Affan bagi yang belum

menerima bantuan hibah dan Bansos untuk tidak merasa adanya kecemburuan.

Affan juga minta kepada peserta sosialisasi untuk aktif mengikuti materi yang disampaikan narasumber.

“Saya minta kepada peserta sosialisasi Permendagri No 32 tahun 2011 ini agar serius dan aktif untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh narasumber nantinya, karena sosialisasi ini sangatlah penting bagi pengelola dan penerima bantuan Hibah dan bantuan Sosial,”katanya. (KARTOLIN)

Peringati Mayday, SPBUN PTPN-I Gelar Donor Darah LANGSA – Menyemarakan Hari Buruh Internasional, 1 Mei lalu. Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN-I (Persero) Langsa yang dipimpin Ir. Alfian menggelar aksi donor darah. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan manajemen PTPN-I serta Palang Merah Indonesia (PMI).

Direktur Pengembangan dan Perencanaan PTPN I,

Husni Ibrahim mengatakan kegiatan itu dapat disebut simbiosis mutualisme.

“Itu yang akan kita rasakan jika kita melakukan donor darah, karena setiap tetes darah yang kita sumbangkan tidak hanya dapat memberikan kesempatan hidup bagi yang menerima, tetapi juga memberikan manfaat,” katanya.

Ketua Umum SPBU PTP

Nusantara-I Persero Ir. Alfian mengatakan, kegiatan donor darah ini diikuti lebih kurang 150 orang, dengan diadakan kegiatan ini dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat yang membutuhkannya.

“Dan untuk ke depan juga kita akan melakukan kegiatan Bakti Sosial ini setiap tiga bulan,” katanya.

(B.S.O)

Sosialisasikan Pasar Lelang Karet AEKKANOPAN Kepedulian tokoh masyarakat Desa Pulo Dogom, M Rulis dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian tanaman keras karet dalam memantau informasi, dan berkoordinasi dengan pihak koperasi, membawa manfaat.

Disperindag Labura melakukan sosialiasi kegiatan pasar lelang karet di Balai Kantor Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sabtu pekan lalu. Kepala Desa Pulo Dogom Slamat Adi dan Ketua KUD Wanhar,

dalam mengisi acara ini yang dilaksanakan selama 2 hari. Panitia Disperindag Labura juga menghadirkan narasumber, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Propinsi Sumatera Utara, Rouli Tambunan didampingi pakar lelang yang saat menjabat staf ahli Sekdakab Labura Ir Amrihuddin Naipospos.

Meski ada isu terhadap penurunan harga karet dipasaran dunia paling tidak dengan adanya agenda ini, petani berharap kesinambungan stabilnya kesesuaian harga terhadap monitoring beberapa waktu lalu penekanan harga kepetani oleh para tengkulak bisa diantisipasi.

Kadisperindag Labura, Ismail Hasibuan menyampaikan, bahwa para petani

harus benar benar menjaga kualitas dari hasil produksi sadapan karet sehingga Randemen Kadar Getah Cup Lumps maupun Latex mendapat persentase yang tinggi.

“Ada dua sisi yang harus diketahui, pemahaman pasar lelang, acuannya bidang perdagangan, perkebunan dan Dinas Koperasi. Kedua diskusi pasar lelang,” kata Ismail.

Hal ini menjadikan standarnisasi harga karet dan membuahkan pasar lelang di Labura.

Narasumber dari Staf Ahli Sekdakab Labura, Amrihuddin Naipospos menyebut para petani harus meyatu dalam pengumpulan di titik tempat pemungutan hasil (TPH), agar keseragaman

harga dapat tercapai. Bahkan proses pemenang lelang diwajibkan mengambil seluruh produksi yang terkumpul di TPH lain unit gabungan koperasi.

“Jika target pengumpulan produksi memadai tonasenya maka pihak penender yang turun bukanlah agen yang kecil atau sub unit, tapi ditangani langsung Remeling Crumb Rubber raksasa yang melakukan proses tender demi memenuhi kebutuhan kontrak mereka.”

Mekanisme tender yang selama ini terbuka boleh dicoba pelaksanaanya secara tertutup melalui penawaran harga di dalam amplop, dan tidak peran kemitraan dengan Pabrik PTPN III sebagai pendukung harga.

(TAN)

Baznas Langkat Berikan 11 Unit Sepeda Motor Kepada UPZ STABAT - Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan upaya pemerintah merealisasikan visi keagamaannya untuk menghimpun potensi ummat guna membantu mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini kepercayaan kepada pengurus merupakan sebuah keharusan agar mampu menghimpun potensi dimaksud. ”Jaga utuh kepercayaan ummat, laksanakan sesuatu dengan niat semata ibadah,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat memberikan arahan pada Pengukuhan Pengurus Baznas Kabupaten Langkat bertempat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Jumat pekan lalu.

Hal ini sebagai upaya agar Baznas tetap menjadi lembaga yang besar ditengah masyarakat.

Secara khusus Bupati menghimbau peran dunia usaha pimpinan BUMN/ BUMD untuk bersamasama membagi kebahagiaan dengan memberikan sedikit keuntungan usahanya kepada Baznas sehingga potensi yang dihimpun semakin besar dan

manfaatnya lebih dirasakan.

Kepada jajaran pengurus, Ngogesa yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Baznas mengucapkan terima kasih atas peran Baznas selama ini dan berharap untuk terus dioptimalkan sehingga bersama-sama dengan Pemkab Langkat meningkatkan taraf kehidupan ummat yang membutuhkan uluran tangan.

Wakil Ketua DPRD Langkat Abdul Khair menyambut baik kegiatan Baznas Langkat dan untuk terus melakukan sejumlah program yang dapat lebih dirasakan manfaatnya. ”Kami legislatif akan mendukung penganggaran, jadi silahkan susun program dengan baik,” ujar politisi PBB itu.

Sebelumnya Sukhyar Mulianto Ketua Baznas Langkat mengharapkan bimbingan dari Bupati dan para pejabat terkait untuk pendayagunaan potensi Baznas baik dalam hal menghimpun dana maupun membangun kesadaran masyarakat berkemampuan atau para pengusaha.

Dirinya sadar tanpa

dukungan, pihaknya tidak akan mampu berbuat banyak. ”Kami berupaya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mohon do’a dan dukungan,” pinta Sukhyar sembari menyatakan rasa salut atas attensi penuh Bupati Ngogesa Sitepu bagi kemajuan lembaga yang dipimpinnya.

Pada kesempatan itu Sukhyar memaparkan program kerja yang akan dilakukan sekaligus menayangkan audio visual kegiatan Baznas Langkat dengan improvisasi yang mampu menggugah hadirin bahkan beberapa diantaranya sempat meneteskan air mata, bahwa mereka yang kurang mampu hanya mengharapkan kesadaran 2,5 persen dari harta yang dimiliki untuk dapat mereka merasakan kebahagiaan.

Baznas Langkat pada saat itu memberikan 11 unit sepeda motor sebagai inventaris, yang diperuntukan bagi Sekretariat Baznas dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) kecamatan yang memiliki potensi dalam menghimpun zakat ummat.

Ini dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

Selain itu dilakukan penandatanganan gerakan sadar berzakat dikalangan pengusaha dan pemberian bantuan pendidikan kepada pelajar tidak mampu serta penghargaan kepada instansi yang dinilai baik dalam penghimpunan potensi zakat.

Adapun kepengurusan Baznas Langkat Periode 2012-2015 yang dikukuhkan oleh Bupati Langkat terdiri dari Ketua Sukhyar Mulianto, Sekretaris Zulfan Effendy, Bendahara Hani Juliani, dilengkapi sejumlah unsur kepengurusan seksi antara lain pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.

Hadir Kasdim 0203 Langkat Mayor. Inf. Rudi Junianto, Ketua MUI Langkat H. Achmad Mahfudz, Ketua Pengadilan Agama Stabat Syafruddin, Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, Ketua DWP Langkat Ny. Hj. Khairul Bariah Surya, para SKPD serta elemen masyarakat muslim lainnya. (JUL)

Kasdam I/BB Pimpin Taklimat Awal Itjenad MEDAN - Kasdam I/BB Brigjen TNI I Gede Sumertha K.Y. PSC, M.Sc pimpin acara Taklimat Awal Tim Wasrik Itjenad bertempat di Ruang Bina Yudha Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa pekan lalu.

Kasdam I/BB membacakan sambutan Pangdam I/ BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus mengatakan tim Wasrik Itjenad yang akan melaksanakan Wasrik di satuan jajaran Kodam I/BB dengan sasaran Program Kerja dan Anggaran TA 2011 dan TA 2012 serta tindak lanjut jawaban Atensi Hasil Pemeriksaan TA 2011.

Sesuai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pada setiap satuan kerja dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran yang bersih dan transparan serta terhindar dari penyimpangan penggunaan anggaran, harus kita laksanakan agar kita terhindar dari sanksi hukum maupun tuntutan ganti rugi, disamping itu untuk mendukung pencapaian opini penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan TNI/Kemhan RI. Aparat pengawasan internal pemerintah, mulai dari Itjen Kemhan, Itjen TNI, Itjen Angkatan dan Itdam telah mengadakan Wasrik untuk menemukan ketidak sesuaian dan penyimpangan atas pelaksanaan maupun pertanggung jawaban Progja dan Anggaran, telah memberikan jasa konsultan bagi seluruh obyek pemeriksaan

Kasdam I/BB Brigjen TNI I Gede Sumertha K.Y. PSC, M.Sc didampingi Irben Itjenad Brigjen TNI Anang Sutisna, S.IP, M.Si pimpin acara Taklimat Awal Itjenad bertempat di Ruang Bina Yudha Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. KPKPos/REL Untuk itu sebagai upaya capai penilaian opini Wajar untuk tindakan perbaikan agar pelaksanaan Progja meningkatkan kemampuan Tanpa Pengecualian.

Hadir pada acara tersebut selanjutnya dapat berjalan dan profesionalitas Satuan, maka penggunaan anggaran Irum Itjenad Brigjen TNI sesuai dengan ketentuan.

Brigjen TNI Anang Sutis- harus benar-benar tepat gu- Suhastir Susmex, Irben Itna, S.IP, M.Si Penanggung na, tepat sasaran dan tepat jenad Brigjen TNI M. Anang jawab Tim Itjenad juga me- waktu serta memenuhi kri- Sutisna, S.IP,M.Si, Irdam I/ nyampaikan bahwa kegia- teria efektif, efisien dan BB Kolonel Inf Sakkan tan pengawasan dan peme- ekonomis tanpa melupakan Tampubolon, para Danrem, riksaan merupakan bagian kepatuhan dan ketaatan ter- Asrendam I/BB, Para dari sistem dalam mana- hadap peraturan perundang- Asisten Kasdam I/BB, Para I/BB, jemen modern, sebagai sara- undangan yang berlaku, na- Kabalakdam na pengendalian kegiatan mun kegiatan Wasrik Itjenad Sekretaris Itjenad Kolonel ini dilaksanakan bukan un- Inf Suyatno, S.IP, Kabagum organisasi.

Penyelenggaraan Wasrik tuk mencari kesalahan, te- Set Itjenad Letnan Kolonel bertujuan untuk melihat tapi dalam rangka mene- Inf Haris Panca Putra, S.E, apakah setiap Satuan dalam mukan penyimpangan untuk Irrenproggar Itum Itjenad, melaksanakan tugasnya selanjutnya dicarikan solusi Kolonel Kav BA. Silitonga, mempedomani program perbaikan terhadap sistem Wakil Ketua Tim Irintel yang telah ditetapkan dan pengelolaan aset sehingga Itum Itjenad Kolonel Inf tetap dalam koridor pera- pendataan yang dilakukan Bambang Widhiarso, S.E, turan perundang-undangan dari waktu ke waktu semakin Sektim Letkol Cku Drs. yang berlaku serta mencegah ada perbaikan yang menuju Ginansyah Ahmad dan rombongan Tim Wasrik kemungkinan terjadinya pe- ke arah yang lebih tertib, lebih baik, Itjenad serta Para Danyon nyimpangan yang dapat berpengaruh terhadap pencapa- sesuai dengan ketentuan BS wilayah Medan.

(REL) ian sasaran program satuan. yang berlaku, sehingga ter-

E D I S I 200 14 - 20 MEI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Wartawan Senior Terseret Kasus "Ratu Korupsi" JAKARTA - Jeffrey Manuel Rawis, wartawan senior Kantor Lembaga Berita Antara diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu, bukan karena salah tulis. Namun berkaitan kasus "Ratu Korupsi" Anggelina Sondakh.

Sang ratu, yang juga mantan Putri Indonesia sekaligus mantan pengurus Partai Demokrat, sudah ditetapkan sebagai kasus dugaan penerimaan hadiah, dalam pembahasan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Wartawan yang seharihari meliput di DPR RI, muncul ke kantor KPK Jakarta, Senin pekan lalu, sekitar pukul 10.45 WIB. Dengan mengenakan

stelan kemeja dan celana crem, bekas Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional di Riau datang seorang diri. "Jeffry diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggie (sebutan sang ratu korupsi -Red)," papar Kepala Bagian pemberitaaan KPK, Priharsa Nugraha.

Nama Jeffrey pernah disebut oleh Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, terpidana kasus Wisma Atlet Palembang.

Rosa adalah staf Anggie pernah memberi uang sebesar Rp5 miliar kepada Jeffry. Pemberian uang itu, karena Jeffry sebagai orang dekat Angelina yang menjadi perantara pemberian uang.

Keterangan terpidana Rosa di depan persidangan sebelumnya, uang tersebut diberikan ke Angelina melalui seseorang bernama Jeffrey Manuel Rawis sebesar Rp 3 miliar, Rp 2 miliar, di

2010 antara semester I, bulan April.

Karena itu, Jeffrey dianggap tahu seputar uang yang diduga diterima Angelina, apalagi Jeffry adalah orang dekat Angelina yang menjadi perantara pemberian uang.

Usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK sekitar 6 jam, Jeffrey tak menyangkal memiliki hubungan keluarga dengan anggota DPR dari Fraksi Partai

Demokrat. Bahkan Jeffry sering berkomunikasi dan bertemu Angie saat bertugas di DPR. “Ya pernah, sering berkomunikasi karena dia (Anggie) kan family, sekampung sama Angie dari Manado, apalagi saya juga aktif jadi wartawan di DPR dari tahun 2007 hingga sampai saat ini," jawabnya.

Jeffrey juga membantah pernah menerima uang dari mantan

Direktur Marketing PT Anak Negeri, yang juga sudah menjadi terpidana kasus tersebut, Mindo Rosalina Manulang (Rosa).

Jeffrey juga mengaku tak mengenal Lutfi, supir Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis, yang diduga sebagai pengantar uang Rp5 Miliar.

“Tidak! Tidak kenal saya, gak pernah,” katanya singkat.

(ENDY)

Walikota Serahkan Bantuan Dana Asistensi Sosial Gunungsitoli – Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase,MSP menyerahkan bantuan asistensi sosial kepada 61 orang penyandang cacat berat di Kota Gunungsitoli tahun 2012. Penyerah tersebut dilaksanakan di lantai II aula Samaeri Kantor Walikota Gunungsitoli, Rabu pekan lalu.

Walikota Gunungsitoli dalam arahannya mengatakan penyandang cacat merupakan salah satu satuan masyarakat yang mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan,hak dan kewajiban serta peran penyandang cacat diperlukan upaya-upaya yang terencana,terarah dan terpadu sehingga penyandang cacat dapat mencapai kemandirian, salah satu capaian tersebut pemerintah melalui departemen sosial RI melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan surat kementrian sosial RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Rahabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Nomor : B 35/ Kemensos/RS-Set RS/BS.00.03/ 04/2012 tanggal 9 April 2012 tentang penyaluran dana asistensi

sosial bagi orang dengan kecacatan berat tahun 2012 di Kota Gunungsitoli sebanyak 61 orang dengan bantuan yang diterima berbentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d Desember 2012.

Kepala Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kota Gunungsitoli, Drs Sozisokhi Lombu Mpd dalam sambutannya mengatakan bantuan dana asistensi bagi penyandang cacat di Kota Gunungsitoli terdiri dari Kecamatan Gunungsitoli terdapat 14 desa diterima 21 orang, Kecamatan Gunungsitoli Selatan di dapat 2 desa diterima 8 orang, Gunungsitoli Barat terdapat 4 desa diterima 8 orang, Gunungsitoli Utara terdapat 7 desa diterima 13 orang, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa di dapat 1 desa diterima1 orang, dan Kecamatan Gunungsitoli terdapat 5 desa diterima 10 orang sehingga berjumlah 61 orang.

Menurutnya, penerima bantuan ini termasuk dalam kecelakaan kecacatan berat dengan kriteria kecacatan tidak dapat direhabilitasi lagi, tidak dapat melakukan sendiri aktivitasnya sehari-hari seperti makan,minum dan mandi, sepanjang waktu kegiatan kehidupannya sangat tergantung kepada bantuan orang lain, dan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. (Yagi)

Eks Bupati Lampung Tengah Segera Dieksekusi JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan vonis bebas mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad Sampurna Jaya. Majelis kasasi menghukum Andi, 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selaku eksekutor, Kejaksaan mengaku belum menerima salinan putusan tersebut.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan Kejaksaan masih menunggu salinan putusan dari pengadilan. “Paling tidak ekstrak vonis (petikan putusan) agar Kejaksaan dapat mengeksekusi yang bersangkutan,” ujarnya, Jum’at pekan lalu.

Menurutnya, petikan putusan sudah dapat dijadikan dasar untuk mengeksekusi Andi.

Sama halnya seperti yang dilakukan Kejaksaan terhadap mantan Gubernur Bengkulu Agusrin dan mantan Bupati Subang Eep Hidayat. Keduanya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan petikan putusan. Hal ini juga pernah dilakukan KPK terhadap mantan Walikota Bekasi Mochtar Muhammad.

Awalnya, Andi Achmad diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, pada 19 Oktober 2011. Putusan bebas ini dimohonkan kasasi oleh penuntut umum ke MA. Dalam

putusan kasasi bernomor 313 K/ Pidsus/2012 tanggal 9 Mei 2012, MA memutus bersalah Bupati Lampung Tengah periode 20052010 ini.

Selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, MA juga menghukum Andi Achmad untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 20,5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Vonis bersalah ini diputus secara bulat oleh majelis Hakim Agung yang diketuai Djoko Sarwoko beranggotakan Krisna Harahap, Komariah Emong Sapardjaja, MS Lumme, dan Leopold Hutagalung.

Dalam pertimbangan majelis kasasi, Andi Achmad dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Andhi Achmad dinilai secara melawan hukum telah membungakan uang kas Pemda di BPR Tripanca Setiadana yang pemiliknya kemudian melarikan diri, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp28 miliar. Kerugian negara yang telah dinikmati terdakwa sebesar Rp22,5 miliar.

(HOC)

PMI DAN BMPDSU GELAR DONOR DARAH

Rahmat Shah : Kepedulian Perbankan Sumut, Patut Ditiru MEDAN - Dalam rangka memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia, BMPDSU (Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sumatera Utara) bekerjasama dengan Pamalang Merah Indonesia, menggelar kegiatan Donor Darah tanggal 8-9 Mei 2012 di ruang pertemuan lantai 8 Bank Indonesia Medan.

Donor darah yang diikuti oleh pimpinan, staf dan karyawan di lingkungan perbankan yang ada di Kota Medan, selama dua hari tersebut dapat mengumpulkan sebanyak 305 Kantong darah.

Ketua BMPDSU, Ester yang juga sekaligus ketua panitia menyebutkan bahwa target yang ingin dicapai melalui

kegiatan donor darah ini adalah sebanyak 250 kantong dengan harapan partisipasi dari anggota BMPDSU dapat dimaksimalkan. “Sebenarnya, keinginan anggota BMPDSU untuk berpartisipasi cukup tinggi, cuma memang pesertanya kita batasi dari tiap-tiang bank yang ada di Kota Medan. Guna mengantisipasi tingginya minat anggota, maka kita akan programkan kegiatan ini dalam tiga bulan sekali”.

Pimpinan Bank Indonesia Regional Sumut & NAD, Nasser Atorf, SE, Ak, MSc menyatakan bahwa donor darah ini sebenarnya sudah rutin dilakukan.

Untuk tahun ini saja sudah dilaksanakan sebanyak dua kali, ujarnya. Dan untuk kali ini,

persiapannya sudah lebih baik dan anggota BMPDSU banyak yang berempati. Disampaikannya bahwa BMPDSU beranggotakan sebanyak 55 kantor bank yang ada di Kota Medan.

Khusus untuk bank-bank besar, umumnya mereka melaksanakan di lingkungannya sendiri, ujar Naser.

Ketua PMI Sumut, DR.H. Rahmat Shah yang berkesempatan hadir dalam kegiatan donor darah tersebut menyampaikan terimakasih kepada BMPDS, khususnya pimpinan Bank Indonesia yang merespon bidang kemanusiaan melalui kegiatan donor darah serta memberikan kontribusi yang besar. PMI berharap kiranya melalui kegiatan seperti ini

dilanjutkan dan ditingkatkan, dengan harapan dapat dilakukan MoU (Naskah Kesepakatan Bersama), sehingga kegiatan kepalangmerahan juga melibatkan dunia perbankan, ujar Senator ini.

“Apa yang dilakukan pihak perbankan, melalui BMPDSU, patutu ditiru. Karena bencana terbesar adalah ketidakpedulian. Dengan kepedulian perbankan dalam rangka memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia, pihak BI dan jajarannya melibatkan generasi muda, sehingga sejalan dengan tema peringatan yang setiap tahun diperingati pada tanggal 8 Mei, pungkas Rahmat. (beY)

DPO Dua Tahun, Eks Walikota Payakumbuh Ditangkap JAKARTA - Satuan tugas intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Sumatera Barat menangkap mantan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau, Darlis Ilyas.

Pria yang sempat menjabat Walikota Payakumbuh ini adalah terpidana korupsi bantuan bahan bangunan rumah untuk korban banjir di dua kabupaten Rokan Hulu dan Senggigi, Riau.

Pada tahun 2010 lalu, Mahkamah Agung (MA) memutus Darlis bersalah. MA menghukum Darlis empattahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tigabulan kurungan. Setelah menerima salinan putusan, jaksa eksekutor tidak menemukan Darlis di rumahnya. Kejati Riau memasukan Darlis ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Setelah melakukan pencarian selama duatahun, tim akhirnya menemukan keberadaan Darlis. Kepala Pusat Penera-

ngan Hukum Kejagung M Adi Toegarisman mengatakan, tim berhasil mengamankan Darlis 9 Mei 2012. Dia ditangkap di Perumahan Vilano Jaya, Blok H/15, Sumatera Barat.

Adi melanjutkan, setelah ditangkap, Darlis diterbangkan ke Jakarta untuk diserahterimakan ke Kejati Riau. Darlis akan dibawa ke Pekanbaru, Riau untuk dieksekusi. “Yang bersangkutan kemudian dibawa ke Pekanbaru, Riau untuk dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Pekanbaru,” katanya, Kamis pekan lalu.

Senada, Asisten Intelijen Kejati Riau, Heru Chairuddin menyatakan tim jaksa eksekutor akan segera mengeksekusi Darlis. Mantan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau ini diputus bersalah dalam kasus korupsi bantuan bahan bangunan rumah untuk korban banjir di dua kabupaten Rokan Hulu dan Senggigi, Riau.

Heru menjelaskan, Darlis selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2006 di lingkungan BKS, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama mantan Bendahara BKS, Ibrahim. Akibat perbuatan keduanya, negara dirugikan Rp 2,68 miliar.

Keduanya dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan di tingkat kasasi.

Sebelumnya, Darlis dan Ibrahim sempat diputus lepas Pengadilan Tinggi Riau. Putusan lepas ini menganulir putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghukum bersalah keduanya. Ketika itu, Pengadilan Tinggi menganggap perbuatan keduanya semata kesalahan administratif dan bukan tindak pidana.

Atas putusan, penuntut umum mengajukan upaya kasasi. MA pun mengabulkan kasasi penuntut umum. Maka dari itu, Heru mengatakan sudah enam-

buron Kejati Riau yang ditangkap.“Dengan buronan ini, berarti sisa sembilan buronan lagi.

Dari 15 buron, kan sudah tertangkap enam. Sisanya tinggal sembilan,” ujarnya.

Sementara, Darlis mengungkapkan dirinya keberatan atas penangkapan yang dilakukan tim jaksa. Sebab, sampai detik ini, Darlis mengaku belum menerima salinan putusan MA. “Setahu saya, DPO itu kalau saya sudah terima putusan lalu saya lari. Sampai detik ini saya belum terima putusan,” tuturnya saat dibawa tim jaksa.

Darlis mengakusama sekali tidak ada niat untuk melarikan diri. Iabaru mengetahui dirinya telah dinyatakan buron, 3 hari lalu, ketika baru kembali dari Kalimantan. Dia sempat menanyakan pengacara dan keluarganya, tapi tidak ada satu pun yang menyatakan telah menerima salinan putusan.

(HOC)