Epaper kpkpos edisi 203 senin 4 juni 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMILU 2014 KEMBALI MENCOBLOS

I

HAL

EDISI 203 / THN IV 4 - 10 JUNI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

8

Direktur PDAM Tirta Wampu Berbohong

BOCOR - Beberapa warga Tanjung Pura sedang melihat kebocoran jaringan (pipa air) milik PDAM Tirta Wampu Langkat, di Tanjung Pura, beberapa waktu lalu. Akibat kebocoran pipa, suplai air kekonsumen menjadi mengecil. (KPK POS/ILUSTRASI)

BINJAI - Oknum Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat, Jufrizal SE diduga melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya yang tidak mengakui adanya pinjam meminjam 100 unit Water Meter dari PDAM Tirta Wampu Langkat kepada PDAM Tirtasari Binjai. Bahkan saat itu, Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat, Jufrizal saat ditanya wartawan usai sidang Paripurna R-APBD Langkat digedung DPRD di Bulan April lalu, dengan arogannya mengatakan akan menuntut wartawan yang memberitakan mengenai water meter tersebut.

“Saya akan tuntut jika beritanya naik ke Koran,” ujar Jufrizal

sambil mengintimidasi wartawan yang mengkonfirmasi Direktur PDAM Tirta Wampu Langkat itu, terkait adanya informasi bahwa sebanyak 100 water meter diduga dilego pihak PDAM Tirta Wampu ke PDAM Tirta Sari Binjai.

Padahal, menurut sumber, 'pelegoaan' 100 water meter milik PDAM Tirta Wampu itu tanpa sepengetahuan Badan Pengawas PDAM Tirta Wampu, Langkat.

Ternyata, data yang diperoleh Wartawan dari pihak PDAM Tirta Wampu Langkat, ada bocoran Surat Berita Acara Serah Terima Meteran tertanggal 17 Januari 2012 ber kop surat PDAM Tirta

Wampu, bahwa meteran benar telah diserahkan dan diketahui oleh Kabag ADM/Umum PDAM Tirta Wampu Karli dan diterima oleh pegawai PDAM Tirta Sari Binjai yaitu Welicut, masingmasing menanda tangani Surat Berita Acara Serah Terima Meteran.

Diharapkan Bupati Langkat segera mengusut kasus dugaan 'pelegoaan' 100 water meter milik PDAM Tirta Wampu yang dikeluarkan tanpa dokumen yang jelas dan diduga untuk kepentingan pribadi oknum.

Menurut sumber, seyogianya oknum Direktur bekerja secara optimal membenahi distribusi air <<< selanjutnya baca Hal. 2

Terdakwa dan Ketua PN Melarikan Diri RANTAUPRAPAT - Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat heboh.

Terdakwa penganiayaan dan Ketua Majelis Hakim melarikan diri, akibat ketakutan dan diserang keluarga korban dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Terdakwa Em (30) melarikan diri terkait perkara penganiayan anak usia 15 tahun, penduduk Sei Karang Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Sedang Ketua Majelis Hakim juga melarikan diri karena takut jadi korban amuk massa, di PN Rantauprapat, Kamis

(31/5).

Terdakwa EM diduga menggunakan uangnya pada penegak hukum dan terindikasi sekongkol dengan majelis hakim untuk memperlama sidang. Istri terdakwa Em sebagai penjamin juga dikabarkan menghilang, sehingga perkara penganiayaan ini berlarut-larut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) J Ginting SH yang digantikan Sahat R SH mengatakan, kalau majelis hakim menetapkan untuk melakukan penahanan, kami akan upayakan tangkap terdakwa dan menahannya. "Kalau sekarang kami tangkap siapa yang tang-

gung jawab kami menahan terdakwa," ujar JPU. Keluarga korban di PN Rantauprapat menjerit histeris dan tidak tau kemana harus mengadu.

Ibu korban dan korban menangis tersedu-sedu sambil berujar; "keadilan hanya milik orang kaya, sementara rakyat miskin seperti kami ditindas dan dipermainmainkan. Di mana mata ibu hakim".

Kerabat korban mengatakan, mulai dari polisi, jaksa dan hakim diduga sudah menerima suap dari terdakwa. "Pihak keluarga ada buktinya, " ujar kerabat korban <<< selanjutnya baca Hal. 2

DIRUSAK - Rumah korban Usiaemergeman Gea alias Ama Mitra warga Desa Dahana yang dirusak para tersangka, kini kasusnya 'ngambang' di Polres Nias. (KPK POS/TIM)

Polres Nias Tak Serius Menegakkan Hukum GUNUNG SITOLI - Kasus pencurian dan pengerusakan rumah yang dilakukan para pelaku masing-masing Oktavianus Zebua alias Alex, Famati Hia alias Ama Fiden, Fatieli Zai alias Ama Riki alias Ama Fider sebagaimana yang telah dilaporkan korban Usiaemergeman Gea alias Ama Mitra warga Desa Dahana, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli kepada Polres Nias sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor : STPLP/118/III/2012/NS tanggal 12 Maret 2012 terkesan lamban.

Korban, Usiaemergeman Gea yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli, Rabu lalu, mengatakan merasa kecewa kepada pihak Polres Nias dalam menangani kasus yang menimpa dirinya.

"Seakan-akan saya sengaja dipermainkan. Padahal saksi-saksi sudah diambil keterangan termasuk barang bukti sudah lengkap tetapi sudah tiga bulan kasus ini, namun belum juga di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli," ujar korban.

Buktinya, pada tanggal 24 Mei 2012 Kapolres Nias melalui Kasat Reskrim mengirim surat dengan

kolom redaksi

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BINJAI - Rumah dinas Walikota Binjai HM Idaham SH diduga jarang ditempati. Ironisnya, kendati jarang ditempati, anggaran untuk rumah dinas ini tetap cair melalui

APBD, sehingga menimbulkan kecaman dan sorotan tajam dari kalangan masayarakat dan LSM Kota Binjai.

Hal tersebut dikatakan, Ketua Lembaga Swadaya Masya-

rakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi Pemerintahan Indonesia (Baraapi), A Rofiq pada wartawan, termasuk wartawan koran ini, Jumat lalu. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Sistem Kontrak SKH di Pemko Dumai Berbau KKN

Empat Tanda pada Miranda

DUMAI - Dana APBD Dumai tahun 2012 sebesar Rp6 miliar lebih, yang diposkan pada bagian Kehumasan dan Infokom Setda Kota Dumai untuk kegiatan publikasi, diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Disebut sarat KKN, karena dana sebesar itu oleh Humas penggunannya dilakukan dengan sistem kontrak terhadap sejumlah, Surat Kabar Harian (SKH) terbitan Riau. "Dalam pelaksanaan kontrak diduga berbau KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)," ujar Chairuddin Ketua Umum LSM PAD, yang sekaligus mendesak pihak Kejaksaan memeriksa Kabag Humas dan Setdako.

Menurut Chairuddin, dana Rp6 miliar untuk

JAKARTA - KPK telah memenjarakan banyak pelaku dalam kasus suap cek pelawat. Terakhir Nunun Nurbaetie, istri bekas Wakil Kapolri Adang Daradjatun.

Kini giliran Miranda Swaray Goeltom yang dinilai sebagai motivator suap itu yang dibidik. Inilah sejumlah tanda keterlibatan Miranda.

Ke 1. Miranda disebutsebut oleh “peniup peluit” kasus ini, Agus Condro Prayitno, bersedia membayar

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

SEBELUM DICOPOT, SEBAIKNYA ANDI MUNDUR

MAIN-MAIN PEMBERANTASAN NARKOTIK SELALU ada ironi dan kontradiksi dalam penegakan hukum di Indonesia. Baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiahkan pengurangan lima tahun hukuman bagi terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby, kini kita dikejutkan oleh keberhasilan Badan Narkotika Nasional menyita 1,5 juta pil ekstasi.

Bukan jumlah kecil, karena nilainya, jika dirupiahkan, sekitar setengah triliun.

Corby dipidana setelah terbukti membawa ganja seberat 2,4 kilogram.

Warga negara Australia ini tertangkap

Nomor : B/1023/V/2012/Reskrim isinya, mengundang korban untuk gelar perkara, Sabtu 26 Mei 2012 pukul 10.00 WIB tempat Kantor Satreskrim Polres Nias. "Namun meskipun saya sudah hadir bersama saksi-saksi sebanyak empat orang, tetapi gelar perkara tidak jadi dilaksanakan dengan alasan Kasat Reskrim tidak ada di kantor," keluh korban.

Ketika ditanya kepada juru periksa (Juper), Jeksen Damanik, diterima jawaban; "tunggu saja, dan kalau tidak sabar saya lapor nanti sama Kasat".

Anggaran Rumah Dinas Walikota Binjai Dipertanyakan

di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, pada 2005 dan divonis hukuman penjara 20 tahun. Dengan dalih barter tawanan, Presiden memberikan grasi kepadanya. Sementara itu, di dalam negeri sendiri, polisi dan Badan Narkotika jungkir balik menghadang masuknya barang laknat tersebut.

Ironi berikutnya adalah 1,5 juta butir ekstasi itu dikirim dari China oleh seorang tentara Angkatan Laut Indonesia berpangkat sersan mayor.

Paket itu dialamatkan ke Primer Koperasi Kalta. Di koperasi milik <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

Apa Yang Dibilang Nazar Benar JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya menunggu proses politik terkait Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus Hambalang, Bogor.

Atas kasus itu sejumlah pihak termasuk Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat meminta Andi Mallarangeng mundur dari jabatatannya sebagai menpora.

"Kita tunggu prosesnya saja, biar berjalan. Ini kan wilayah politik juga, biarlah politik

berjalan dulu. Kalau permintaan Ruhut wajar saja seperti itu," ujar Max Sopacua di gedung DPR, Kamis.

Max meminta publik untuk tidak terlalu menganggap negatif terhadap Partai Demokrat.

Sebab, untuk urusan korupsi, Partai Demokrat akan tetap tegas. Terbukti, sejumlah kader Demokrat dipecat dan diberhentikan dari jabatannya.

"Kami tahu kondisinya, semua harus patuh kepada Ketua <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

TERDAKWA DAN KETUA PN MELARIKAN DIRI..dari hal 1 Ucok M.Siregar.

Pemanggilan upaya paksa kepersidangan sesuai dengan penetapan hakim no 291/Pid..B/2012/PN-RAP tertanggal 21 Mei 2012 yang ditanda tangani S Br Ginting SH ketua majelis hakim, Taupik AH Nainggolan SH, Arsul Hidayat SH masing-masing hakim anggota, menandakan ketidak beranian mereka untuk menahan walau berkali-kali terdakwa tidak menghadiri persidangan dan melecehkan penegak hukum dan melanggar KUHAP. Ketua Majelis S. Ginting ketika menghindar dari keluarga korban dan kejaran wartawan, sambil bergegas menuju mobilnya, ditanya wartawan terkait suap itu mengatakan; “tidak ada itu, satu senpun saya tidak terima”, katanya sambil sedikit berlari.

Ironisnya, sejak pengadilan mengelar sidang perkara penganiaan anak usia 15 tahun itu, terdakwa berkali-kali tidak menghadiri sidang. Bahkan sejak sidang ke 7 terdakwa tidak hadir, sehingga hal ini perlu dapat perhatian dari semua pihak. Ini buktinya buramnya penegakan hukum di Labuhanbatu, dan para aktivis berencana melaporkan hal ini ke Komisi Yudisial, akibat ulah hakim nakal ini.

Seperti diketahui, JPU mendakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentang pengahupusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara UU perlindungan anak tidak disertakan. Padahal dari kartu keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Labuhanbatu bernomor 1210201305110004 diketahui bahwa korban Rahimah anak ke empat dari pasangan Esman dan Siti Mahyon, lahir 2-5-1996.

Ayah korban yang sehari-harinya sebagai buruh tani yang penghasilanya sekitar Rp40 ribu perharinya itu mengaku bahwa setiap sidang digelar terpaksa meminta dan terkadang meminjam uang dari sanak saudaranya agar dapat hadir di pengadilan. (HAH)

EMPAT TANDA PADA MIRANDA ...........................................dari hal 1 demi memenangi pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Agus mendengar kesanggupan itu dari Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo dalam rapat 27 Mei 2004. “Tjahjo ngomong Miranda mau ngasih kita Rp300 juta. Tapi, kalau kita minta Rp500 juta, dia enggak keberatan,” kata Agus.

Ke 2. Miranda membayar tempat pertemuan dirinya dengan anggota PDIP di Komisi IX di Hotel Dharmawangsa pada 29 Mei 2004 sebesar Rp1,3 juta. "Benar memang saya yang bayar, tapi saya lupa siapa yang undang," kata Miranda kepada jaksa penuntut umum. Menurut Jaksa, pertemuan itu dimaksudkan agar anggota Dewan tidak mempersoalkan hal pribadi dalam tes di DPR. Ke 3. Miranda meminta kepada terpidana kasus cek pelawat Nunun Nurbaetie untuk dipertemukan dengan Paskah Suzetta, Hamka Yandhu, dan Endin J. Soefihara di rumah Nunun di Cipete, dengan maksud agar dirinya diloloskan dalam fit and proper test. Pengacara Nunun, Mulyaharja, mengungkapkan, kliennya mendengar ada anggota DPR berbicara dengan Miranda. "Ini bukan proyek thank you, ya,” kata anggota DPR itu.

Ke 4. Politikus PDIP, Izederik Emir Moeis, mengungkapkan dugaan Miranda sebagai pemberi cek pelawat saat bersaksi di pengadilan pada Mei 2011. Emir mengaku pada 9 Juni 2004 menerima cek dari Dudhie Makmun Murod, tapi hari itu juga ia kembalikan ke fraksi, disaksikan Tjahjo, Panda Nababan, dan asisten Panda. "Pan (Panda), gua gak mau terima duit-duit dari Miranda," tutur Emir. (BBS)

MAIN-MAIN PEMBERANTASAN NARKOTIK .......................................dari hal 1 Badan Intelijen Negara itu, Pak Sersan menjadi anggota sejak 14 tahun lalu. Dia kini ditahan dan akan diperiksa satuan polisi militer.

Belum tentu ekstasi itu pesanan koperasi - seperti sudah dibantah secara resmi oleh pejabat BIN - tapi keterlibatan anggota tentara aktif menunjukkan betapa centangperenangnya penegakan hukum di negeri kita. Tentara yang seharusnya ikut menjaga dan mencegah serbuan narkotik yang membanjir dari luar negeri malah menjadi pelakunya.

Dari jumlahnya, nilai ekstasi itu tidak sedikit. Jelaslah ini bukan penyelundupan kelas kacangan. Mudah ditebak, tentara itu adalah suruhan, atau bahkan bagian dari sindikat bandar besar pengedar obat terlarang. Dari modusnya, dengan menyamarkan paket untuk lembaga intelijen, terlihat sang sersan sudah memahami seluk-beluk pengeluaran barang di Dinas Bea-Cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

Paket itu tiba dari Pelabuhan Shenzhen, China, pada 28 April lalu.

Petugas baru memeriksanya pada 8 Mei lalu. Jeda yang lama antara penerimaan, pemeriksaan, dan pengumuman penangkapan itu membuat kita khawatir barang bukti raib. Keterlibatan aparat dalam penyelundupan dan peredaran narkotik serta obat terlarang layak membuat publik tak yakin bahwa jargon “perang terhadap narkoba” betul-betul dijalankan dengan serius.

Apalagi, sesuai dengan Undang-Undang Militer, pemeriksaan terhadap tentara penyelundup narkotik itu akan dilakukan polisi militer.

Bukannya tak percaya pada kewibawaan lembaga ini, tapi alangkah baiknya jika penyidikan perkara pidana umum seperti ini ditangani polisi, lembaga lain yang tak satu induk. Apalagi ini kasus besar yang pasti melibatkan jaringan yang besar. Kemungkinan sersan itu berkomplot dengan tentara lain juga terbuka lebar.

Polisi, sebagai institusi terpisah dari tentara, akan bisa leluasa melakukan penyidikan hingga ketemu gembong sebenarnya. Narkotik adalah kejahatan luar biasa, seperti korupsi, karena korbannya adalah generasi penerus negeri ini. Main-main dengan penegakan hukum dalam memberantasnya sama saja menggali lubang untuk kehancuran Republik. Kewibawaan polisi dan keseriusan negara memberantas narkotik ditentukan oleh pengusutan kasus ini. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Korban Tabrakan Minta Penuntasan Kasus BINJAI - Suwono (38) korban kecelakaan lalulintas menuntut penyelesaian kasus. Suwono menderita luka akibat laju kendaraan yang dikendarai Adi Irwansyah (19) merupakan warga Kel.Timbang, Langkat.

Peristiwa terjadi saat korban sedang berolahraga.

Sowono mengatakan akibat peristiwa itu dirinya sempat menjalani perawatan 15 hari di RSU Adam Malik. ”Biayanya sampai Rp 15 juta,” kata dia.

Korban meminta Lantas Polresta Binjai secara objektif dapat menyikapi dan menuntaskan kasus tabrakan tersebut,sehingga pelaku penabrak dapat diberi

sanksi tegas untuk membuat efek jera. (SBR) Kontra Dua Bus Ditempat berbeda, kecelakaan lalulintas antar bus penumpang terjadi di Jalinsum kawasan Aek Natas. Kedua bus, KUPJ BK 7025 FJ yang dikemudikan Roy Sitorus (25) warga Pekan Baru, dari Medan menuju Pekan Baru, kontra dengan ALTRA BK 7369 DO, pada Rabu pekan lalu.

Akibat kecelakaan ini sopir ALTRA, Jetlan di larikan ke Puskesmas Aek Natas luka bagian tangan kanan nya dan rusuk kiri terasa sakit. Sopir KUPJ Roy juga dirawat di tempat yang sama.

Kanit Lantas Polsek Aek Natas Aiptu Hamid Darwin membenarkan peristiwa itu. Kecelakaan, kata dia, masih dalam penyelidikan. (STJG)

DIREKTUR PDAM TIRTA WAMPU BERBOHONG ..............................................dari hal 1 kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat, dengan memeterisasi (memasang meteran pelanggan) yang rusak atau hilang agar air sampai ke rumah pelanggan merata. Selama ini masih ada yang mendapat air sangat terbatas/ mengalir hanya di malam hari.

Bukan sebaliknya, meminjamkan meteran ke PDAM lain, apalagi tanpa sepengetahuan Badan Pengawas.

Perlu Penyegaran Sementara itu diperoleh keterangan, Badan Pengawas masih menerima honor, walaupun belum mempunyai SK. Hal ini menjadi tanda tanya publik, apakah sedemikian buruk kinerja SKPD Pemkab Langkat, dan bagaimana pula honor yang diterima selama 2 tahun lebih, seharusnya dikembalikan ke kas perusahaan.

Seperti diketahui, masa berlakunya telah habis pada tgl. 22 Pebruari 2010. Sementara SK

Lama diterbitkan tgl. 22 Pebruari 2007 dengan Nomor : 690-02/SK/ 2007 dan masih ditandatangani mantan Bupati lama H.Syamsul Arifin SE. Berdasarkan Permendagri No. 2 Thn 2007, masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 tahun.

Hal ini perlu menjadi perhatian serius Bupati Langkat dalam membenahi SKPD di lingkungan Pemkab Langkat, mengingat saat ini hangat-hangatnya dituntut oknum pejabat yang bersih, dengan kinerja yang baik, dan perlu inspektorat untuk mendalaminya.

Berbagai sumber yang dihimpun dari masyarakat dan juga SKPD, berharap agar Bupati Langkat mengangkat orang-orang baru yang akan duduk di Badan Pengawas dan juga mengganti oknum Direktur PDAM Tirta Wampu Jufizal SE, yang habis masa jabatannya pada tahun 2012.

(SB)

ANGGARAN RUMAH DINAS WALIKOTA BINJAI DIPERTANYAKAN .....dari hal 1 Dikatakan A Rofiq, berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 menunjukan pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Walikota Binjai HM Idaham SH MSi dipertanyakan.

Sebab, sebanyak itu untuk apa saja, yang diperuntuhkan sesuai

rekening kode 120.12003.02.021 sebesar Rp419.500.000.00. Lalu, kedua rekening dengan kode berbeda 120.12003.02.21.5.2.2 senilai Rp419.500.000.00, tersebut terindikasi dugaan mark-up anggaran.

Bahkan, kata A Rofiq, lain lagi dengan program pening-

katan pelayanan kedinasan untuk kepala daerah melalui kode rekening 120.12003.16 sebesar Rp372.000.000.00, serta program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh walikota Binjai melalui kode rekening 120.12003.20 sebesar

Rp1.502.323.589,00,Untuk tahun 2012 anggaran tersebut makin melambung karena pada tahun 2011 Rumah Dinas Walikota sudah direhab sebelum HM Idaham menempati. "Kenapa rumah dinas setiap tahun direhab karena secara logika setiap rumah yang diper-

POLRES NIAS TAK SERIUS MENEGAKKAN HUKUM Anehnya, ketika gelar perkara rencananya akan dilaksanakan, pihak pelaku tidak dihadirkan. Hanya pihak korban yang disuruh datang.

"Belakangan ini saya sering dibentak-bentak oleh oknum Juper dibagian unit Reskrim.

Layaknya sebagai seorang tersangka. Padahal selama ini saya sudah cukup membantu petugas seperti pada waktu olah TKP, termasuk ketika ke lapangan dengan alasan akan menangkap pelaku,"ujarnya.

Menurut korban, adanya upaya memperlambat pelimpahan kasus ini diduga karena salah seorang pelaku yakni Fatieli Zai (Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mau-red) ada hubungan keluarga dengan oknum petugas dibagian Reskrim Polres Nias.

Kronologis kejadian, tang-

gal 1 November 2010 Fatieli Zai yang dikenal sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma’u Fatieli Zai mengontrak sebagian ruangan rumah milik korban untuk dijadikan sebagai tempat usaha fotocopy selama 2 tahun (1 November 2012-red). Namun, sekitar awal Februari 2012 secara diam-diam tersangka memindahkan mesin fotocopynya di tempat lain tanpa pemberitahuan kepada pemilik rumah.

Selanjutnya, dua hari kemudian Fatieli Zai menyuruh orang bernama Finus Zebua dan seorang lagi tidak dikenal melakukan pembongkaran secara paksa dinding triplek yang sudah terpasang untuk pembatas ruangan yang satu dengan ruangan sebelah yang kebetulan ruangan itu tempat usaha

korban untuk menjual suku cadang alat-alat kendaraan roda dua.

Akibat pembongkaran paksa tersebut, barang-barang milik korban banyak yang hilang. Ketika korban hendak membuka tempat usahanya tiba-tiba terkejut melihat dinding sudah dibongkar. Ketika hal ini ditanyakan kepada pemilik bengkel yang ada di sebelah rumah bernama Anugrah Syah Harefa dan dijawab bahwa yang melakukan pembongkaran itu adalah Finus Zebua bersama seorang temannya yang tidak kami kenal, dan mereka yang di suruh Fatieli Zai untuk membongkar triplek tersebut.

Atas kejadian ini, korban melaporkan kejadian itu kepada Kepala Desa Dahana, Peniel Larosa. "Kades kemudian menyarankan agar ka-

baikki pasti untuk satu tahun masih bagus. Dengan adanya anggaran itu di APBD tahun 2012, saya meminta pihak terkait untuk memeriksa penggunahan anggaran di tahun 2011 dan tahun 2012 karena diduga adanya penghamburan Anggaran," tandasnya. (SBR)

..................................................dari hal 1

sus ini dilaporkan saja kepada Polres Nias, karena para pelaku bukan warga desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi tetapi warga Kecamatan Ma’u, sehingga dapat di temui kesulitan untuk menyelsaikannya," ujar Usia Emergeman Gea menirukan ucapan kades.

Selanjutnya, pada Kamis (10/5) pihak pelaku dan korban melakukan pembicaraan di rumah Soroinama Larosa, untuk berdamai. Dihasilkan kesepakatan bahwa pelaku bersedia membayar ganti rugi kehilangan barang korban sebesar Rp4 juta. Sedangkan biaya pencabutan perkara Rp2 juta dibagi bersama kedua belah pihak.

Keesokan harinya (Jumat, 11/5) kedua belah pihak datang ke Polres Nias, dengan tujuan berdamai, tetapi gagal karena pelaku hanya

menyodorkan uang senilai Rp2 juta kepada korban sebagai biaya pencabutan perkara. Sedangkan biaya kerugian korban atas hilangnya barang-barangnya tidak dibayar.

"Saya tidak terima dan lebih baik kasus ini dilimpahkan saja ke kejaksaan untuk disidangkan," ucap korban.

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma’u yang dikonfirmasi KPK Pos membantah telah melakukan pencurian dan pengrusakan rumah milik korban Usia Emergeman Gea. Menurutnya, triplek yang diambilnya tersebut adalah miliknya. Namun diakui bahwa ketika melakukan pembongkaran itu belum diberitahu kepada korban sebagai pemilik rumah.

(TIM)

SISTEM KONTRAK SKH DI PEMKO DUMAI BERBAU KKN ................................dari hal 1 publikasi, angka yang fantastis. Pengalokasian dana APBD yang diposkan pada bagian Humas tidak tertutup kemungkinan terjadi kongkalikong. Mulai dari Perencanaan, hingga ke Badan Anggaran DPRD Dumai dan Humas Infokom Pemko Dumai. Sistem kontrak yang dilakukan Humas Infokom terhadap sejumlah surat kabar harian, berpotensi merugikan keuangan daerah miliaran rupiah.

"Dalam hal ini mestinya Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI harus jeli dalam melakukan pemeriksaan, kemana saja aliran dana Rp6 miliar lebih tersebut disalurkan, karena dengan sistem kontrak, celah untuk menggerogoti uang negara terbuka lebar," ungkapnya.

Sistem kontrak yang dianut Humas terhadap sejumlah surat kabar harian, min-

gguan liputan Dumai, sama artinya Humas melakukan pemborosan, menghamburhamburkan uang rakyat.

Rakyat tidak butuh galeri, himbauan, kontrak halaman, dengan pemberitaan serimonial. Rakyat menginginkan pemberitaan positif, mempublikasikan kota Dumai ini keluar agar investor masuk ke Dumai menanamkan modalnya, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga pengangguran di Dumai dapat diminimalisir. Selain itu pers berkewajiban melakukan sosial kontrol terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah yang sifatnya membangun.

“Galeri dibuat sah-sah saja, demikian juga himbauan, tapi jangan mengunakan uang daerah,” ujar Chairuddin Senin pekan lalu.

Masih kata Chairuddin, mulusnya sistem kontrak

yang dibangun Humas terhadap sejumlah surat kabar diduga akibat lemahnya pengawasan Pemko Dumai dalam menyikapi perencanaan yang dibuat Bappeko Dumai khususnya dana publikasi yang diposkan pada bagian Kehumasan Infokom.

Sistem kontrak terhadap surat kabar harian lokal diakui Kasubag Humas Infokom Dumai Syafri SSos. Menurut Syafri, persatu surat kabar harian untuk satu tahun anggaran berkisar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Tahun ini, anggaran publikasi membengkak.

Syafri merinci, dana sebesar Rp6 miliar digunakan untuk membayar langganan koran, harian, mingguan dan baliho, serta pembayaran kontrak.

Secara terpisah Ketua LSM Lembaga Transparansi Anggaran (Letra) Dumai Ir M Hasbi ketika dikonfirmasi KPK Pos belum lama ini

terkait penggunaan dana APBD sebesar Rp6 miliar oleh Humas Pemko Dumai menyesalkan sistem kontrak yang dilakukan Humas karena bertentangan dengan Kepres No.80 Tahun 2000 dan Kepres No.54 Tahun 2010 "Penerbitan surat kabar sifatnya independen, dengan sistem kontrak yang dilakukan Humas, mencederai UU Pokok Pers No.40 tahun 1999, Independensi surat kabar tersebut patut dipertanyakan," ujar Hasbi Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, berlangsungnya kontrak antara Humas dengan sejumlah surat kabar harian, sejak Bambang menjabat Kasubag Humas tahun 2007 lalu. Dalam penyusunan anggaran Kehumasan Infokom, Bambang dipercaya untuk melakukan penyusunan terkait anggaran publi-

kasi di Kehumasan Setdako Dumai. Namun dalam penyusunan anggaran tersebut, Bambang tidak pernah melibatkan bawahannya. Maka tidaklah mengherankan jika setiap tahun anggaran dana publikasi di Kehumasan terjadi pembengkakan.

Pembengkakan anggaran tahun 2012 menjadi Rp6 miliar lebih, setelah Bambang menduduki jabatan Kabag Humas Infokom. Surat kabar harian yang mendapat prioritas diberikan kontrtak oleh Bambang. Artinya SKH yang bisa diajak kerjasama dalam pemberitaan. Bambang menjabat sebagai Kabag Humas tidak bertahan lama, belakangan ini dimutasi, disinyalir garagara gencarnya pemberitaan miring terhadap Walikota Dumai terkait 'tender jabatan' di lingkungan Pemko Dumai, sebut sumber (PUR).

APA YANG DIBILANG NAZAR BENAR ..........................................................................................dari hal 1 Dewan Pembina pak SBY. Dan Demokrat sudah memberikan bukti siapa yang tersangka dalam korupsi akan dicopot. Contohnya, figurnya kan sudah ada, seperti bu Angie dan pak Nazar," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan persoalan melepaskan jabatan sebagai menpora adalah urusan presiden. Walau dia juga percaya kapasitas Andi Mallarangeng.

"Pak Andi tahu apa yang akan dilakukan, ada pemimpinnya yaitu

presiden. Dia akan tahu diri lah," katanya.

Desakan mundurnya menpora diungkapkan Ruhut Sitompul.

Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat tersebut meminta Andi mundur sebelum nantinya dicopot.

Komisi III DPR tidak hanya meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mundur, tetapi juga mempertanggungjawabkannya secara hukum terkait dengan proyek Hambalang.

"Bukan hanya mundur, tetapi harus bertanggungjawab secara hukum," tandas anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, di gedung DPR, Kamis.

Menurut Ahmad Yani, KPK harus intensif memeriksa pihakpihak yang terlibat. Mulai dari pengembang atau pelaksana proyek hingga pada tingkatan atas yaitu menpora.

"Adhi Karya harus segera diperiksa KPK. Ini harus diusut secara tuntas. Paling tidak sece-

patnya KPK harus menetapkan tersangka dalam kasus Hambalang ini," katanya.

Dia mengamini apa yang dituduhkan Nazaruddin selama ini.

Bahwa ada benarnya memang terdapat keterlibatan pihak-pihak tertentu dari proyek Rp1,2 triliun ini.

"Apa yang dibicarakan Nazaruddin selama ini ternyata benar.

Kejadian ini menunjukan bahwa apa yang dibilang Nazaruddin benar," tegas Ahmad Yani, yang juga pengacara itu. (BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 203 4 â&#x20AC;&#x201C; 10 JUNI 2012

KORUPSI

NASIONAL JAMBI

Miranda Menuju Ruang Tahanan JAKARTAâ&#x20AC;&#x201C;Miranda Swaray Goeltom, bekas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, secara resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang Cipinang Jakarta Timur, Jumat pekan lalu. Penahanan ini dilakukan usai menjalani kasus suap cek pelawat.

Sekitar pukul 09.50 WIB,

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia tiba di gedung KPK dengan menumpang Toyota Avanza Silver No Pol. B 1125 PKL. Dengan mengenakan terusan baju batik dengan rambut yang dicat ungu Miranda menjalani pemeriksaan selama hampir 8 jam.

"Saya menerima (penahanan) karena saya memahami bahwa adalah hak dan kewenangan KPK untuk menahan saya dalam proses penyidikan saya sebagai tersangka," ujar Miranda, yang

keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.50 WIB. Usai memberikan keterangan singkat, sambil tersenyum Miranda diarak puluhan juru warta, berjalan kaki menuju tahanan KPK, yang ada di basement gedung KPK. Tidak tampak kekhawatiran dan rasa takut dari raut wajah Miranda. Hanya matanya yang tampak berkacakaca menuju ruang tahanan dengan pengawalan ekstra ketat, juga diringi kumandang azan magrib.

Korupsi Indosat Tersendat di Kejagung JAKARTA - Kasus dugaan korupsi penggunaan frekuensi 3G milik PT Indosat Tbk ke anak perusahaannya PT Indosat Mega Media (IM2), hingga kini masih tersendat di Kejaksaan Agung (Kejagung). Lembaga penegak hukum ini dituding tidak beres dalam menangani kasus korupsi Indosat.

Bahkan, Kejagung dinilai tidak memahami kasus ini.

Akibatnya penanganan kasus dugaan korupsi masih berkutat pada tahap penyidikan dan tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Menunggu hasil audit BPKP menjadi alasan oleh Kejaksaan.

"Padahal pemahaman terhadap kasus itu sendiri kurang. Sehingga pengajuan audit ke BPKP juga lamban, seharusnya kejaksaan agung segera melimpahkan ke pengadilan tanpa menunggu hasil BPKP, karena jaksa bisa menghitung sendiri kerugian," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Seharusnya, lanjut dia, penyidik sejak awal penyelidikan memahami betul kasus yang diduga merugikan negara Rp3,8 triliun, tentu saja tidak lama menunggu hasil audit BPKP. "Kerugian negara juga belum tentu terjadi. Maka nantinya yang ada adalah penghentian penyidikan. Jadi, Kejakgung bukannya membawa kasus ke pengadilan tetapi justru memproduk SP3," ujarnya.

Dalam kasus Indosat, Kejagung menetapkan Presiden Direktur Indosat IM2 Indar Atmanto, sebagai tersangka kasus Korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik PT Indosat Tbk. Direktur Penyidikan pada Jampidsus telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-04/F.2/Fd.1/01/ 2012 tanggal 18 Januari 2012.

Dalam surat perintah penyidikan, disebutkan tersangka kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 Ghz/3G (third generation) milik Indosat berinisial IA atau Indar Atmanto.

Presiden Direktur IM2

yang menduduki jabatannya sejak 30 Mei 2006, sebelumnya Indar pernah menjabat sebagai Senior Vice President Corporate Secretary di Indosat.

Indar diduga melakukan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/ 3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2. Padahal, IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara Indosat dengan IM2. IM2 sendiri adalah anak perusahaan dari Indosat.

Dengan demikian, tanpa izin pemerintah, IM2 telah menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan bergerak seluler frekuensi 3G. â&#x20AC;&#x153;Tidak tahu (apakah Indosat) mensubkontrakan atau meritailkan, akhirnya dia kerja sama dengan IM2 yang notabene tidak punya hak untuk memanfaatkan jalur itu karena tidak pernah ikut lelang dan membayar kewajibannya,â&#x20AC;? ucapnya Akibat penyalahgunaan ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp3,8 triliun. Untuk itu, Indar dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman selama 20 tahun dan paling tinggi seumur hidup.

Ternyata PT Indosat Mega Media (IM-2) tidak pernah mengikuti seleksi/pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM-2 pada pita frekuensi Ghz/Generasi ketiga (3G), tapi Indosat Mega Media telah menggunakan pita jaringan bergerak seluler IM22000 pada pita frekuensi 2,1 Ghz melalui kerjasama antara PT IM2 dengan PT IndosatTbk. Padahal, yang memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2.1 Ghz/Generasi ketiga (3G).

Ternyata PT IM-2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi diduga telah menyalahgunakan jaringan bergerak seluler pita frekuensi 2,1 Ghz, dengan cara menggunakan jaringan bergerak tanpa izin dari pemerintah.(ENDY)

Miranda ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Januari 2012. Selama penetapan itu, KPK belum pernah memeriksa Miranda. Nenek dua cucuk ini baru menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu, dan langsung ditahan.

Ketua KPK Abraham Samad mengaku telah menandatangani surat penahanan Miranda. Penahanan dilakukan 20 hari sejak Jumat ini hingga 20 Juni mendatang.

"KPK telah mengumpulkan banyak bukti dan saksi terkait tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Miranda." jelasnya.

Miranda dijerat pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto dan atau pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Kasus ini pertama kali terungkap ketika politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro, melaporkannya kepada KPK.

Berdasarkan keterangannya, banyak koleganya di Senayan ikut menerima cek pelawat guna pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Lebih dari 20 anggota DPR Komisi IX DPR Periode 1999-2004, yang terbukti menerima suap sebanyak 480 cek pelawat senilai Rp 24 miliar, yang mengalir ke Senayan melalui tangan Dudhie Makmun Murod (angota Fraksi PDI Perjuangan), Endien Soefihara (Fraksi PPP),

Hamka Yandhu (Fraksi Golongan Karya), dan Udju Djuhaeri (Fraksi TNI/ Polri).

Cek itu dari PT First Mujur Plantation and Industry (FMPI), yang dipesan ke Bank Artha Graha. Tetapi, akhirnya dikeluarkan oleh Bank International Indonesia (BII). Arie malangjudo mengaku menyebar cek pelawat berdasarkan perintah Nunun Nurbaetie, yang sudah divonis dua tahun enam bulan karena dianggap bersalah menjadi pemberi suap.(ENDY)

Angie Diperiksa Kasus Korupsi Kemendiknas JAKARTA - Anggelina Sondakh, tersangka suap anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), kembali menjalani pemeriksaan. Selama 3,5 Jam, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengaku menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik KPK "Tadi ada sekitar 21 pertanyaan.

Soal materi pertanyaan lebih baik tanyakan langsung ke pengacara saya atau ke tim penyidik yang sudah periksa saya," kata istri almarhum Adjie Massaid kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Selasa ahad lalu.

Teuku Nasrullah, penasihat hukum Angie, menjelaskan pertanyaan penyidik KPK seputar pembahasan anggaran di Kemendiknas. "Saya tidak bisa bicara soal angggaran itu untuk proyek apa saja. Mohon ditanya kepada penyidik. Saya khawatir nanti dikenakan sanksi terkait dengan pembukaan rahasia BAP (Berita Acara Pemeriksaan)," papar Teuku.

Selain penganggaran di Kemendiknas, lanjut dia, Anggelina ditanya seputar mekanisme rapat-rapat selaku anggota DPR, baik anggota

Komisi X maupun anggota Badan Anggaran (Banggar). Mekanisme rapat yang dimaksud mulai dari pengajuan program oleh pemerintah dalam hal ini Kemendiknas hingga disetujui pihak dewan.

Disinggung tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin bahwa Angie menerima suap Rp2 miliar terkait proyek di Kemendiknas? "Waduh klien saya belum pernah penyidik soal itu," jawabnya singkat.

Bagaimana dengan tudingan Nazar soal dana yang diterima Angie diperuntukkan pembuatan kalender Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum?

Tengku juga enggan menjawab dengan alasan belum pernah ditanyakan penyidik.

Juga ditanya soal proyek Hambalang yang menelan uang negara Rp1,2 triliun. "Penyidik belum tanya, jadi saya nggak tahu," katanya.

Saat diperiksa KPK, Selasa pekan lalu, penampilan Angelina sangat berbeda jauh. Dia nampak segar, murah senyum bahkan menyapa wartawan dengan ramah. Angelina Sondakh resmi dijadikan tersangka pada tanggal 3 Februari 2012 oleh Abraham Samad. Dengan dugaan,

menerima janji dan hadiah. Dan resmi ditahan sejak tanggal 27 April lalu di Rutan Jakarta Timur cabang KPK, Jakarta.

Atas perbuatannya, mantan Puteri Indonesia dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf A UU Tipikor. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Nama Angelina Sondakh memang sebelumnya kerap sekali disebut oleh saksi dalam sidang dengan terdakwa Nazaruddin. Di mana, empat orang saksi dalam sidang dengan terdakwa Nazaruddin, yaitu Rosa, Yulianis, Oktarina Furi dan Luthfi membenarkan bahwa ada aliran dana ke Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh dan dari Fraksi PDI-P, Wayan Koster sebesar Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar.

Bahkan, mantan supir Yulianis, Luthfi mengakui bahwa dia sempat melihat Angelina Sondakh memasuki ruangan Wayan Koster.

Tepat, setelah dia mengantarkan uang Rp 3 miliar yang disimpan dalam kardus rokok ke ruangan Wayan Koster tersebut atas perintah Yulianis.(ENDY)

BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif 28 Kementerian JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pembayaran perjalanan dinas ganda, belanja perjalanan dinas yang tak sesuai bukti pertanggungjawaban, pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak didukung bukti.

"Temuan ini terjadi di 28 kementerian, lembaga dan totalnya mencapai Rp29,32 miliar plus USD150.650," tegas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Jakarta, Rabu (30/5).

Hadi menilai sistem pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara at cost lebih baik dalam mengurangi penyimpangan dibandingkan secara lumpsum. Namun, sistem at cost tersebut masih memerlukan pengawasan

yang lebih baik dan ketat dari atasan langsung.

"Kami mengharapkan pemerintah mengambil langkah perbaikan atas permasalahan tersebut sehingga tidak lagi terjadi di masa mendatang," kata Hadi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, meminta temuan Badan Pemeriksa Keuangan ihwal perjalanan dinas fiktif 2011 di sejumlah Kementerian harus diproses secara hukum.

"Itu pelanggaran, harus ditindak," terang Ganjar saat dihubungi, Rabu pekan lalu.

Selain itu, Ganjar meminta komisi-komisi di DPR yang membawahi kementerian yang diduga telah merekayasa perjalanan dinas pegawainya untuk menindaklanjuti laporan BPK tersebut. "Perjalanan dinas itu perlu kejujuran.

Kalau memang eksekusi (perjalanan) itu benar, sebenarnya tidak apa-apa.

Tapi, kalau perjalanan itu fiktif atau duplikasi kosong harus ditindaklanjuti," ungkap Ganjar.

Ganjar menganggap telah terjadi penggelapan dana di balik perjalanan fiktif tersebut. Bahkan, kata Ganjar, jika ditemukan bukti-bukti untuk memperkaya diri bisa dikategorikan korupsi. "Itu semua tergantung bukti untuk memperkaya diri sendiri atau bersama-sama atau tidak," terangnya.

Forum Transparansi Anggaran (Fitra), menuding penyimpangan perjalanan dinas di seluruh Kementrian tidak hanya melibatkan pejabat tinggi eselon I, II, III, namun juga eselon IV dan staf biasa.

Masalah ini hendaknya tidak bisa dibiarkan begitu saja, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut dan diproses secara hukum, harap Koordinator Forum

Transparansi Anggaransi, Ucok Sky Khadafi.

"Bisa dibayangkan, berapa ratus orang atau ribu pegawai negeri sipil (PNS) mulai dari pejabat eselon I, II, III, IV hingga staf biasa yang ikut menikmati uang negara tersebut. Saya yakin kalau jumlah dananya sampai puluhan miliar, setidaknya ribuan orang atau ratusan orang yang menikmati perjalanan dinas fiktif berulang atau ganda," sambungnya.

Diakuinya, temuan BPK memang cukup mencengangkan karena terdapat di 28 kementrian/lembaga dan totalnya mencapai Rp29,32 miliar dan USD 150.650. "Namun, apakah nantinya aparat hukum ini mau melakukannya, karena di lembaga mereka juga banyak yang terlibat," kata Ucok.

Menurutnya, memang di kementerian/lembaga negara yang bertanggungjawab itu bagian Kuasa Anggaran.

Mereka ini merupakan orang pertama yang harus mempertanggungjawabkan temuan BPK tersebut.

"Bagian Kuasa Anggaran ini biasanya mengatur atau yang berkuasa menentukan siapa saja yang bisa menerima perjalanan dinas tersebut. Untuk itu, seharusnya tidak ada ampun bila terbukti melakukannya, karena ada niat dan tindakan korupsi di dalamnya, meskipun setelah itu telah dikembalikan lagi," tuturnya.

Belum lagi, ungkap Ucok, banyak bawahan yang menerima uang perjalanan dinas tersebut. Ini bisa dipastikan akan banyak pegawai negeri yang terlibat. Bagaimanapun hukum harus ditegakan.

Setiap ada tindakan korupsi harus diproses dengan cepat dan benar. Di sisi lain, kasus ini menunjukan betapa fungsi Inspektorat Jenderal (Irjen) di kementerian/ lembaga negara tersebut tidak berjalan baik," katanya. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

KORUPSI

SUMUT NAD

Pembangunan Kantor KUA Terindikasi KKN KUTACANE - Hasil investigasi LSM Aceh Alas Independent Kutacane terhadap pembangnan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, tahun anggaran 2011 sampai saat ini belum juga selesai dikerjakan.

Bahkan pekerjaan fisik gedung terhenti total sejak pertengahan tahun 2011, seperti penimbunan atau tanah urug bawah lantai, pekerjaan plesteran dinding, plafond, daun pintu dan jendela.

Hasil investigasi juga menyimpulkan bahwa pekerjaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi teknis, hal itu terlihat pada pekerjaan beton struktur yang balok lantai atas kosen merupakan beton bertulang tidak konek dengan kolom praktis maupun kolom utama.

"Ini akan berdampak pada mutu bangunan sehingga perlu dilakukan pembongkaran kembali, kemudian dilaksanakan sesuai dengan syarat teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak sehingga tidak merugikan keuangan negaran," kata Alas Samdani Selian sebagai Kepala Devisi Investigasi dan evaluasi, Sabtu pekan lalu.

"Dari nilai kontrak Rp 400

KUA Lawe Alas Kabupaten Aceh tenggara tahun yang tidak rampung. juta lebih, hanya direalisaskan Rp 100," tambahnya.

Ketika lembaga ini melakukan konfirmasi melalui telpon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara, Drs Jauharuddin MM terkait hal di atas, beliau tidak menjawab panggilan tersebut. Dikirimi pesan singkat, beliau membalas dengan menyuruh menanyakan hal ini kepada Ijal Wabup.

“Tanyakan sama yang kerjakan Ijal Wabup,” tegasnya.

Ijal adalah anak Wakil Bupati Aceh Tenggara, namun ketika dihubungi via seluler tidak ada memberikan jawaban.

Beberapa waktu setelah itu, LSM AAI dihubungi oleh seseorang yang mengaku penanggungjawab lapangan dari kontraktor bernama Riki Tarigan, yang juga staf Ijal.

Beliau mengatakan semua

pengerjaan dilapangan sesuai dengan instruksi Kakanmenag dan Riki pernah mengusulkan untuk pembangunan kantor tersebut di perkirakan menelan biaya Rp 400 juta, namun biaya yang terelisasi hanya Rp 100 juta lebih. Saat diminta RAB, Riki mempersilakan minta ke Kakanmenag.

Kuat dugaan proyek pembangunan ini sarat KKN, sehingga antara kontraktor

pelaksana yaitu Ijal dengan Kakanmenag saling lempar tanggungjawab. "Dalam hal ini, LSM AAI akan menganalisis anggaran yang sesungguhnya. Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut kita akan laporkan agar diproses secara hukum demi terwujudnya azas transpransi dalam pengelolaan keuangan negara," tutup Alas Samdani. (DIN)

membayar uang tersebut, untuk setiap bulannya warga juga diharuskan membayar tagihan listrik Rp 50 ribu per bulannya.

Padahal, kata sumber, pemasangan listrik yang dilakukan oleh oknum BPRPI tersebut dilakukan dengan cara mengambil aliran listrik ke jalan yang kemudian disebarkan ke masyarakat. Diduga hal ini juga melibatkan oknum petugas PLN. "Kita tinggal dikawasan tanah adat karena memang kita orang-orang kurang mampu secara finansial, namun oknum dari BPRPI tersebut justru terkesan memeras kami melalui pemasangan instalasi listrik yang

berasal dari aliran curian," kata sumber, Senin pekan lalu.

Lanjut sumber, sesuai dengan aturan yang ada pemotongan aliran listrik tersebut dihitung melalui Tarif Dasar Listrik (TDL) yang digunakan, bukan melalui penetapan.

Beberapa kali dirinya juga melihat kedatangan oknum petugas PLN ke lokasi, namun sama sekali tidak menjadi perhatian oknum petugas.

Ditempat terpisah, staf Humas Kanwil PT PLN Kanwil Sumut, Ami mengungkapkan, tindakan yang dilakukan oknum BPRPI dengan melakukan pencurian listrik tersebut jelas melanggar pidana karena masuk dalam per-

kara pencurian.

Apalagi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di PLN, pihaknya sama sekali tidak mematokkan tagihan listrik ke setiap rumah yang menggunakan meteran listrik.

"Kita punya aturan dengan menggunakan TDL untuk daya listrik yang digunakan masyarakat. Tapi jika ada penetapan Rp 50 ribu itu, ya jelas salahlah," kata Ami. Namun ketika disinggung lebih jauh apakah pihak PLN juga memasang meteran ke lahan garapan yang belum jelas status hukumnya, dia enggan berkomentar banyak.

"Kalau soal itu pastinya saya kurang tahu, masalah itu

yang tahu Humas PLN Pak Raidir Sigalingging, kebetulan saat ini beliau sedang di Jakarta," katanya. Meskipun begitu, soal adanya informasi yang menyebutkan jika ada keterlibatan oknum petugas PLN, ia tidak memungkiri jika hal itu bisa saja terjadi.

"Ya kalau itu bisa saja terjadi, kami juga tidak bisa menutup kemungkinan itu," tegasnya. Masih kata Ami, pihaknya akan menelusuri masalah ini dan jika nanti menemukan penyimpangan maka akan segera dilakukan pemutusan oleh Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL). (MEI)

proyek D.I Sungai Batu Gantih.

Pada kegiatan tahun 2012, Untung Yasril kembali tersandung dugaan grafitasi tentang kegiatan pemunggutan fee yang sama dari pagu dana proyek sebesar Rp 117 miliar dana kegiatan Dinas PU. Bidang bina marga sebesar Rp 74 miliar, bidang cipta karya Rp 30 miliar, dan bidang sumber daya air (SDA) lebih kurang Rp 13 miliar.

M Sidik SH dari Lembaga Investigasi LI-TPK RI dan Ketua Umum LSM GASAK juga menguatkan indikasi tersebut. “Untung Yasril telah menerima gratifikasi dalam tugasnya selaku pejabat di Dinas PU. Buktinya, tiga kali berturutturut menukar kepanitian tender pelelangan paket proyek," katanya.

Dalam dokumen proyek tidak dilampirkan Owner estimate (OE), HPS, Bil Of Quality (BQ), dan tidak ada gambar perencanaan pekerjaan proyek. Tidak jelasnya tim PPK PPTK, PHO, dan pengawas pada pelelangan tender tahap I.

Sidik mengatakan bahwa Untung Yasril selain melakukan pungutan fee, juga memiliki secara pribadi sejumlah paket proyek irigasi dengan kode DI Sungai Capadak, DI Punggut Mudik, DI Hiang, dan DI Bendung Air. Selain itu, Untung diduga telah melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan mantan Kabid Cipta Karya Maya Noventri ST pada dokumen pengadaan barang dan jasa bidang cipta karya tahun 2011 lalu, salah satunya pada penandatanganan dokumen pekerjaan proyek Jalan Baru Belui.

"Hal ini sudah kita laporkan ke penyidik,” tegas Sidik, Sabtu pekan lalu.

Pantaun dilapangan, di dua bidang kerja yaitu bidang bina marga dan cipta karya pekerjaan sudah hampir selesai tapi tim pengawas belum di bentuk.

"Selaku PNS, Untung di duga terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu balon bupati Kerinci tahun 2013 nanti. Ini bertentangan dengan keputusan bupati," ungkap Sidik lagi. (DONI)

Tahun Prestasi Berbau Pungli KERINCI - Bupati Kerinci H Murasman SPd MM bertekad tahun ini sebagai tahun prestasi dalam bidang pembangunan fisik maupun non fisik bagi Kabupaten Kerinci. Hal ini dicetuskan sang bupati, pada Maret lalu dihadapan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Kerinci di aula kantor bupati Kerinci.

Apa yang diungkapkan bupati menjadi cambuk bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan pembanguan fisik di kabupaten itu. Namun, harapan tersebut dinilai hanya slogan guna menarik simpati masyarakat.

Soalnya, tekad bupati itu terindikasi dinodai oleh oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) yang kini dikepalai Untung Yasril ST. Diduga oknum di Dinas PU Kerinci banyak melakukan sikap tak terpuji seperti melakukan pungutan liar (pungli) dengan menarik fee 15 persen dari nilai pagu dana proyek kepada masingmasing rekanan per paket

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN - Setelah menjalani pemeriksaan panjang selama 6 jam di ruang tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejatisu), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Ir Faisal, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, Jumat pekan lalu.

Tersangka yang datang lengkap menggunakan pakaian dinas langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu Marcos Simare-mare mengatakan penahanan tersebut berdasarkan dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan di Dinas PU Deli Serdang.

"Penahanan dilakukan terkait pengusutan perkara dugaan korupsi yang bersumber dari APBD 2010 sebesar Rp 168 miliar. Pena-

hanan dilakukan untuk mempermudah pemanggilan dalam proses penyidikan lanjutan," kata Marcos pada wartawan.

Untuk kasus ini, tersangka di duga tidak mengerjakan sejumlah proyek dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Deli Serdang sehingga anggaran fiktif sesuai dengan besteknya.

Hasil dari proses penyidikan, negara telah dirugikan sebesar Rp 80 miliar. Faisal ditetapkan sebagai tersangka semenjak Rabu pekan lalu.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya, tersangka mengaku siap membeberkan di pengadilan. "Kita tunggu saja di pengadilan," singkatnya.(MEI)

Korupsi, Mantan Kedispora Sumut Ditahan

Warga Dipatok Pasang Meteran Listrik Rp 2,5 Juta MEDAN - Pemasangan aliran listrik bagi ratusan warga yang mendiami kawasan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGU) PTPN 2 di daerah Klambir V, Pasar IV Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, menuai persoalan.

Pasalnya, belakangan sejumlah warga mengeluh karena untuk pemasangan meteran dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), oknum pengurus Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di daerah tersebut melakukan pengutipan senilai Rp 2,5 juta per rumah.

Menurut keterangan warga yang tak mau namanya disebutkan, selain di haruskan

Diperiksa 6 Jam, Kadis PU Ditahan

pekerjaan.

Bukan hanya pungutan fee 15 persen, kasus dugaan tanda tangan palsu mantan Kabid Cipta Karya Maya Nofentri ST, dan kasus keterlambatan pekerjaan di Dinas PU khususnya bidang Cipta Karya dan Bina Marga. Buktinya, hingga bulan Mei 2012 ini masih ada proses pematokan lokasi. Hal tersebut terjadi karena adanya penukaran kepanitian yang dibentuk secara tiba-tiba hingga perencanaan konsultan dan program dimentahkan lagi.

Penarikan fee 15 persen oleh Kadis PU Untung Yasril ST, apakah memungkinkan mutu kualitas pekerjaan fisik di lapangan akan sesuai dengan RAB dan spek? Siasia sepertinya survey lapangan yang dilakukan bupati setiap harinya.

Kadis PU memang sudah dilaporkan LSM ke polisi dan telah di minta mengganti rugi oleh oknum kontraktor yang terlanjur memberikan fee dari pagu dana. "Rekanan tersebut tidak terima maka melayangkan surat ke Kadis agar

segera membayar ganti uang yang telah di serahkan kepadanya," kata Doni Antonius dan Yosep Rizal perwakilan dari LSM Respect selalu mediasi pelapor.

Lanjut Doni, pihaknya menilai grafitasi marak dilingkung Dinas PU Kerinci, seperti kasus rekanan perusahaan CV Haikal Putra tanggal 5 Juli 2010. Isinya agar Plt Kadis PU segera mengembalikan 15 persen fee dari pagu dana proyek di tambah uang minyak sebesar Rp 500 ribu, dengan paket pengerjaan

MEDAN - Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut Drs Ardjoni Munir resmi menjadi tersangka dan ditahan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Medan, dalam pelimpahan berkas perkara korupsi tahap dua oleh penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu ke Kejari Medan, Senin pekan lalu.

"Tersangka resmi kami tahan terkait dugaan korupsi pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu Sumut TA 2008 senilai Rp 300 juta lebih," jelas Kajari Medan Bambang Riawan.

Sebelumnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka pada tahap satu sempat dikembalikan (P-19)

oleh kejaksaan, lantaran tidak lengkap. Atas petunjuk jaksa, BAP tersangka kembali dilengkapi penyidik.

Tersangka juga dikaitkan dengan dugaan korupsi atas pengerjaan 11 paket proyek kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor dan asrama Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jalan Sekolah Pembangunan Medan Sunggal tahun Anggaran 2008 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 450 juta lebih.

Ardjoni Munir ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak, Senin bulan lalu.

Dalam proyek tersebut, tersangka bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPA).

Dalam kasus ini, penyidik telah meminta keterangan sembilan orang saksi.(MEI)

Pujakesuma Desak Kejatisu Tuntaskan Korupsi Bansos MEDAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Pujakesuma Sumatera Utara menggerlar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejatisu, Kamis pekan lalu.

Dalam aksinya, massa mendesak Kejatisu untuk mengusut kasus dugaan Korupsi bansos yang banyak melibatkan pejabat di Sumatera Utara.

Terlihat, massa yang menggunakan seragam Pemuda Pujakesuma ini datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bergambar Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho. Arus lalu lintas yang sedikit terganggu dimanfaatkan massa untuk menunjukkan spanduk dan poster Gatot kepada pengguna jalan yang melintas di depan gedung Kejatisu.

Dalam orasinya, massa mendesak Kejatisu agar Gatot Pujonugroho segera diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam aliran dana bansos. Massa juga menilai, Gatot adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan dana bansos tersebut.

Selain memeriksa Plt Gubsu, massa juga meminta agar Kejatisu segara memeriksa pengurus Golkar Sumut, HM Hanfiah Harahap. Massa menduga anggota DPRD Sumut itu turut terlibat dalam proyek

bantuan sosial triliunan rupiah itu.

"Kami meminta Kejatisu segera mengusut tuntas kasus korupsi bansos yang sudah menjamur.

Kami juga meminta kejatisu untuk memeriksa aktor-aktor dibalik proyek bansos ini," Kata Amran selaku koordinator aksi.

Amran menyebutkan, banyaknya yayasan penerima dana bansos yang ternyata fiktif disinyalir telah melibatkan banyak pihak. Untuk itu Amran meminta agar Kejatisu lebih menyikapi kasus tersebut agar dalang dibalik proyek tersebut bisa terungkap.

"Kami juga meminta Kejatisu agar menagkap tersangka masih berkeliaran. Apabila kami masih melihat, kami akan kembali turun dan melakukan aksi serupa," Tegas Amran.

Perwakilan Kejatisu yang menerima massa, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut.

"Hingga saat ini kita masih melakukan pemeriksaan," Kata Staff Intelijen Kejatisu, Henri Nainggolan.

Aksi yang berlangsung tertib itu ditutup dengan pembacaan doa oleh salah satu massa Pemuda Pujakesuma, Heru. Setelah itu, massa pun membubarkan diri.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

KORUPSI

LIPSUS

Jadi Tersangka, Jaksa Terima SPDP KEJARI Simalungun sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) atas Zulkarnaik Damanik. Seperti dikatakan Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi (Kasipidsus) Kejari Simalungun, Edmond Purba. “Saya baru menerima SPDP kemarin, Rabu 4 Januari 2012. Surat itu dari penyidik Polres Simalungun terhadap dugaan korupsi APBD Tahun 2006. Dalam kasus korupsi itu kerugian negara sekitar Rp1.385.278.011,” sebutnya.

Sementara Bendahara Umum Pemkab Simalungun, Sugiati yang ikut terjerat kasus tersebut, berkasnya sudah dilimpahkan 13 Desember 2011.

“Untuk Sugiati sudah dilimpahkan dan P21. Tetapi untuk tahap dua belum dilakukan,” katanya.

Polisi Keliru Kuasa hukum Zulkarnain Damanik, Sarbudin Panjaitan, menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan, maka Polres Simalungun telah keliru menetapkan Zulkarnain Damanik sebagai tersangka.

Dikatakannya, sekitar November 2011, Zulkarnain dipanggil Polres Simalungun untuk mengonfrontir atas penemuan penyelewangan uang yang telah dicairkan oleh Sugiati. Saat itu diterangkan, pada tahun 2005 Sugiati selaku Bendahara Umum Pemkab Simalungun menyerahkan sekitar 200 lembar cek kepada Zulkarnain yang saat itu baru dua bulan menjabat Bupati Simalungun periode 20052010. Cek tersebut diajukan untuk ditandatangi Zulkarnain supaya bisa dicairkan untuk kebutuhan anggaran SKPD. Saat itu, sambungnya, Zulkarnain mempertanyakan kepada Sugiati apakah Surat Perintah Membayar (SPM) serta administrasinya sudah dilengkapi.

Lalu Sugiati menjawab sudah beres dan lengkap. Ternyata, ada temuan dua lembar cek senilai Rp 300 juta yang dicairkan dan sudah ditandatangani Zulkarnain tanpa SPM dan berkas administrasi.

Padahal saat Zulkarnain hendak menandatangani cek, sudah dipertegas soal kelengkapan administrasinya.

Masih kata Sarbudin, Rp 1 tidak ada diterima Zulkarnain dari pencairan cek senilai Rp 300 juta tersebut. Sugiati menyuruh bawahannya, Samsul untuk menuliskan isi cek. Setelah ditandatangani Zulkarnain, Sugiati menyuruh bawahannya yang lain, Rosdiana Damanik dan Sugesti mencairkan cek tersebut dan uangnya diterima oleh Sugiati.

Jadi, sambungnya, Zulkarnain tidak tahu dia dikelabui bendaharanya. “Itulah alasannya dalam perkara ini polisi keliru menetapkan Zulkarnain sebagai tersangka,” tukasnya. Saat dikonfrontir, lanjut Sarbudin, Sugiati tidak membantah penjelasan Zulkarnain. Selain soal cek, penyidik juga mempertanyakan kepada Zulkarnain tentang uang upah pungut penagihan pajak yang diserahkan kepada petugas pemungut pajak yang sumber dananya dari Menteri Keuangan.

Zulkarnain menjawab, saat itu tahun 2005, ketika baru dua bulan menjabat Bupati Simalungun, Kadis Pendapatan Parasian Samosir mengatakan kepadanya agar uang upah pungut penagihan pajak didahulukan melalui kas daerah, menunggu dana turun dari Menteri Keuangan. Sebab semasa bupati sebelumnya, Menteri Keuangan selalu menurunkan uang upah pungut kepada petugas pemungut pajak. Atas keterangan Parasian, Zulkarnain mengatakan agar Dinas Pendapatan mengeluarkan SK untuk ditandatangani.

Akhirnya upah pungut dikeluarkan dari kas daerah dan diserahkan kepada petugas pemungut pajak.

Namun setelah ditunggutunggu, ternyata Menteri Keuangan tidak menurunkan uang tersebut, dan akhirnya uang yang sudah sempat dibagi kepada petugas pemungut pajak ditarik kembali dan dikembalikan ke kas daerah. Hanya saja, ada dua orang yang tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena meninggal dunia. (MET)

Mantan Bupati Simalungun

SIAP JADI PESAKITAN

Berkas perkara dugaan korupsi atas nama tersangka mantan Bupati Simalungun, Zulkarnain Damanik telah dilimpahkan pihak penyidik Polres Simalungun ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun. Tim pidana khususnya telah menyatakan berkas tersebut lengkap atau P-21.

"Sudah dilimpahkan Polres ke Kejari Simalungun sekitar satu minggu lalu. Dan pihak Kejari telah menyatakan lengkap berkas tersebut," kata Marcos Simaremare, Rabu pekan lalu. Tapi pelimpahan berkas tahap II serta tersangka belum dilakukan pihak Polres. "Jadi kita tunggu saja," katanya lagi.

Tersangka adalah mantan Bupati Simalungun periode 2005 hingga 2010, ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2011 oleh penyidik. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi manipulasi kegiatan dan pencairan dua lembar cek tanpa Surat Perintah Mencairkan (SPM) dari dana APBD Simalungun tahun 2006 senilai Rp 1.385.278.011.

Dari dana senilai tersebut, diduga tersangka telah mengkorupsi uang negara sebesar Rp 529.654.

638. Sementara sisanya sebesar Rp 855.623.373, diduga telah dikorup oleh tersangka Sugiati sebagai bendahara umum daerah saat itu.

Akibat perbuatannya, tersangka disangka telah melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Zulkarnain, mantan Bendahara Umum Daerah Simalungun, Sugiati, juga menjadi tersangka. Zulkarnain sendiri mangkir pada pemanggilan pertama sebagai tersangka, 28 Desember 2011 lalu.

“Zulkarnain ditetapkan secara resmi sebagai tersangka pada 16 November 2011 lalu, saat dilaksa-

nakan gelar perkara kasus ini di Mapolres Simalungun. Sebenarnya kasus ini belum kita ekspos disebabkan kita takut kehilangan barang bukti di lapangan,” kata Kanit Tipikor Polres Simalungun Ipda Ferry Kusnadi, pada 5 Januari 2012 lalu.

Dia mengatakan, Zulkarnain dipanggil kali pertama sebagai tersangka pada 28 Desember lalu, namun ia mangkir dengan alasan sedang berada di Jakarta. Alhasil yang datang memenuhi panggilan pada saat itu kuasa hukumnya, Sarles Gultom. “Minggu depan akan kita lakukan pemanggilan kedua. Kalau Zulkarnain tidak mau datang, maka akan langsung kita jemput dan kita bawa. Semua warga sama kedudukannya di mata hukum,” jelasnya.

Dia menyebutkan, dari Rp 1.385.278.011 uang yang diduga dikorupsi, yang menjadi tanggungjawab Zulkarnain sebesar Rp 529.654.638. Sementara Rp 855.

623.373 lagi tanggungjawab Sugiati sebagai Bendahara Umum Daerah saat itu.

Menurut Ferry, kasus dugaan korupsi ini muncul berdasarkan laporan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2010 yang ditindaklanjuti Unit Tipikor Polres Simalungun. Penyidikan kasus ini dimulai 5 Maret 2011.

“Nama Zulkarnain muncul berdasarkan pengembangan dari tersangka Sugiati, dan juga berdasarkan cek dan nota perjalanan dinas bupati. Kita juga telah meminta pendapat dari ahli hukum

USU dan dari BPKP Sumut,” jelasnya.

Dikatakannya, periode dugaan korupsi yang dilakukan Zulkarnain berlangsung antara Desember 2005 hingga 20 Pebruari 2006. Selama periode itu, diduga terjadi manipulasi kegiatan dan pencairan dua lembar cek tanpa Surat Perintah Mencairkan (SPM).

Dari Rp529.654.638 dana yang diduga dikorupsi mantan calon Bupati Simalungun pada Pemilukada 2010 lalu itu, sebanyak Rp298.296.650 berasal dari pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Namun dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 188.45/6021/Pemd/2005, tertanggal 29 November 2005, uang itu masuk ke kantung pribadi Zulkarnain beserta 47 pejabat Pemkab lainnya. “Seharusnya uang itu masuk ke kas Pemkab. Penerimanya memang banyak sekali, mulai pejabat tinggi hingga rendah dan nilainya bervariasi. Ini kan keputusan dari bupati saat itu, sehingga dia yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sesuai data yang ditunjukkan Ferry, Zulkarnain sebagai bupati memeroleh dana sekitar Rp 52 juta, Wakil Bupati Pardamean Siregar memeroleh Rp25 juta, begitu seterusnya dengan nilai yang semakin kecil kepada pejabat-pejabat Pemkab saat itu. Selanjutnya, kata Ferry, pencairan dua lembar cek tanpa SPM, cek pertama dicairkan 15 Pebruari 2006 dengan nilai Rp 100.408.750. Sementara cek kedua

dicairkan 20 Pebruari 2006 dengan nilai Rp 130.355.729. Sehingga total cek yang dicairkan Rp 230.

764.479. “Penerbitan kedua cek ini tanpa SPM dan pengeluaran dimaksud tidak dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencairan diberikan kepada CV Cail Utama yang fiktif, serta kepada Swiss F Damanik sebagai pemegang kas di Dinas PU Bina Marga,” jelasnya.

Dikatakannya, selama pendalaman kasus ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 62 saksi dan penyitaan barang bukti 27 item yang berhubungan dengan kasus ini. Zulkarnain dikenakan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zulkarnain juga melanggar UU RI Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 105 Tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Pengacara Sarles Gultom membenarkan dirinya memenuhi panggilan Unit Tipikor Polres Simalungun pada 28 Desember lalu. Namun dia enggan memberikan komentar lebih lanjut karena dia sendiri masih ragu atas statusnya sebagai penasehat hukum Zulkarnain.

Diperiksa Kejati Belum genap dua bulan meninggalkan kursi jabatan sebagai bupati Simalungun, Zulkarnaen Damanik harus berurusan dengan aparat hukum. Calon incumbent yang dikalahkan JR Saragih dalam pilkada beberapa waktu lalu itu diperiksa Tim Pidana Khusus

(Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Ketua DPC Partai Demokrat Simalungun itu dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Simalungun senilai Rp 14 miliar.

Kasi Penerangan Hukum/Humas Kejatisu yang waktu itu dijabat Edi Irsan membenarkan mantan orang nomor satu di Kabupaten Simalungun itu memenuhi panggilan penyidik. “Setelah mangkir pada panggilan pertama,” katanya.

Hanya saja, juru bicara Kejatisu itu enggan menyebutkan materi pemeriksaan. “Soal itu, maaflah ya, belum bisa kami beberkan. Hal tersebut masuk ke teknis pemeriksaan,” tegasnya. Selain Zulkarnain, Tim Pidsus juga memeriksa tiga petugas survei proyek jalan di Dinas PU tersebut. Ketiganya, Jawaris Lubis, Nalom Pangaribuan, dan Raon Naibaho. “Mantan bupati dan tiga petugas survei itu diperiksa masih sebatas saksi,” tegas Tarigan.

Pemanggilan Zulkarnaen dan tiga petugas survei itu menjadi bagian dari penyempurnaa alat bukti. “Kami membutuhkan keterangannya untuk mengungkap kasus ini, siapa saja yang terlibat langsung atau tidak langsung.

Perpaduan keterangan saksi akan mengungkapnya,” tegas Edi. Sebelumnya, tim Pidsus telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Pemkab Simalungun Charles Silalahi dan seorang rekanan. “Posisinya tidak jauh berbeda dengan saksi yang hari ini kami periksa,” ujar Edi.(MEI/BBS)

Stres di Rumah Sakit MANTAN Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik telah dibantarkan 19 hari di RS Horas Insani terhitung sejak Rabu 25 Januari 2012. Zulkarnain yang menderita tekanan darah tinggi ini dilaporkan mengalami stres selama berada di rumah sakit.

Direktur RS Horas Insani Dr Efendi Saragih di tempat prakteknya di Parluasan, Senin 13 Februari 2012, menyebutkan, kondisi kesehatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Simalungun ini memang belum stabil dan sulit pulih akibat stres yang dideritanya. Zulkarnain mengidap tekanan darah tinggi, ginjal dan sakit maag. “Karena pengaruh stres, itu mempercepat detak jantungnya. Tekanan darahnya memang tidak stabil, masih tinggi. Ada juga penyakit ginjal dan maag,” ungkap Efendi singkat.

Hari ke-19 Zulkarnain dibantarkan di RS Horas Insani, hingga pukul 13.00 WIB kemarin, warga, tokoh masyarakat, pejabat tak terlihat lagi mengunjunginya. Menurut salah seorang petugas polisi, selama 19 hari dibantarkan, Zulkarnain belum sekalipun keluar dari ruangan. “Namanya orang sakit, pasti di dalam ruangan. Kalau dia keluar ruangan, berarti dia sudah sembuh,” ujar polisi itu.

Sebelumnya, setelah dua hari dibantarkan atau Jumat 27

Januari 2012, wartawan menyambangi ruang perawatan Zulkarnain dan berbincang dengan Zulkarnain. Pintu masuk ke kamarnya terdiri dua pintu.

Pintu masuk dari dalam gedung dan pintu masuk dari luar gedung.

Dalam ruangan tersebut terdapat satu unit televisi, satu set kursi tamu lengkap dengan meja, dua tempat tidur di luar kamar. Juga terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Adenan AS menyebutkan, berdasarkan laporan yang mereka terima dari RS Horas Insani, kondisi Zulkarnain masih butuh perawatan dokter. “Data terakhir yang kita terima kemarin, tekanan darahnya 190 mmhg.

Kesehatannya belum stabil.

Zulkarnain akan kita bawa bila dinyatakan dokter sembuh,” tegasnya.

Ditanya rencana pelimpahan berkas tahap kedua sekaligus pelimpahan tersangka ke Kejari Simalungun, Adenan menjawab, “Kita masih menunggu berkas pertama yang sedang diteliti jaksa penuntut umum. Apabila sudah dinyatakan lengkap, kita limpahkan tahap kedua, kita limpahkan tersangka dan barang bukti,” jawabnya.

Sementara pengacara Zulkarnain, Sarles Gultom SH MH, enggan menanggapi kondisi

kesehatan kliennya termasuk dugaan stres yang dialaminya.

Dia menyarankan mempertanyakan langsung hal tersebut kepada dokter di RS Horas Insani. “Kalau masih sakit ya, harus disembuhkan dulu.

Lebih baik ditanya langsung sama dokternya, mereka yang lebih tahu,” katanya.

Sehari menjalani perawatan di rumah sakit dengan status dibantarkan, mantan Bupati Simalungun T Zulkarnain Damanik, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, mengajukan penangguhan penahanan.

Tim kuasa hukum Zulkarnain, Sarbuddin Panjaitan mengatakan, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Simalungun Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Fajar itu atas pertimbangan kemanusiaan, mengingat usia kliennya yang menjelang senja dan kondisi kesehatan terus menurun. Saat ini, meskipun sudah mendapatkan perawatan dari tim dokter Rumah Sakit (RS) Horas Insani, kondisi Zulkarnain masih perlu perawatan lanjutan agar pulih seperti sediakala.

“Kami berharap permohonan kami diterima Kapolres Simalungun dan klien kami ditangguhkan penahanan atas jaminan keluarga sehingga perawatan kesehatannya bisa

lebih intensif. Selain itu, berdasarkan riwayat kesehatannya, klien kami juga memiliki tekanan darah tinggi dan gangguan jantung yang sewaktuwaktu bisa kambuh,”paparnya, Kamis 26 Januari 2012.

Dengan penangguhan penahanan, perawatan kesehatan yang diberikan keluarga kepada Zulkarnain akan lebih optimal,dan jika sewaktu-waktu polisi meminta kehadirannya, bisa segera dihadirkan untuk proses hukum lebih lanjut.

Apalagi pihak keluarga juga akan memberikan perawatan medis secara intensif atas penyakit yang sudah dideritanya selama ini ke Jakarta, termasuk ke Penang,Malaysia.

Sementara itu,Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Simalungun Inspektur Polisi Dua (Ipda) Ferry Kusnadi mengatakan, permohonan penangguhan penahanan sah-sah saja diajukan terdakwa karena diatur oleh undang-undang. Namun keputusannya tetap di tangan penyidik atas berbagai pertimbangan. “Sampai saat ini, kami belum menerima surat permohonannya, dan jika tim dokter menyatakan bahwa kondisi kesehatan tersangka Zulkarnain sudah membaik dan kembali normal, dia harus

menjalani penahanan di RTP (Rumah Tahanan Polisi) Polres Simalungun di Pematang Raya untuk 20 hari ke depan. Dengan ditahannya tersangka, kami segera menuntaskan kasus itu untuk mengirimkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sebelum masa penahanannya habis,” papar Ferry.

Sementara itu, Zulkarnain Damanik yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut, dirawat di ruang VIP 07 lantai 1 RS Horas Insani Pematangsiantar, di bawah pengawalan ketat petugas Polres Simalungun. Dia terlihat masih terbaring lemah di tempat tidur dengan ditemani keluarganya.

Kerabatnya meminta wartawan untuk tidak mewawancarai dan mengambil foto dirinya di rumah sakit tersebut.

Kemarin, Zulkarnain dijenguk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun Abdul Halim Lubis dan beberapa pejabat serta tokoh, agama dan adat yang selama ini memiliki hubungan baik kala dia menjabat sebagai bupati. Abdul Halim Lubis mengatakan, kedatangannya ke RS Horas Insani untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga Zulkarnain kuat menerima cobaan dan menjalani apa yang terjadi.(EKS/SIN)

KPK POS

6

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

POLITIK

PT PLN Kucurkan Dana Rp6 M

Survey LP2D, HT Yusni – Ismail Teratas ACEH TAMIANG - Pasangan Calon Bupati / Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang nomor urut 5 HT Yusni -Ismail menempati nilai teratas berdasarkan hasil survey Lembaga Pemantau Pemilu dan Demokratis (LP2D) Aceh Tamiang.

Survey dilakukan sejak awal April hingga 20 Mei 2012.

Pasangan T Yusni yang dikenal Tengku Tam meraih nilai 21,13 % disusul Hamdan Sati–Iskandar Zulkarnain 19, 25 %. Jamaluddin T. Muku – Suaib Arabi 16,74 %,

SUBULUSSALAM–Akibat masih banyak desa yang belum bisa diterangi listrik, PT PLN pada tahun ini mengalokasikan dana Rp6 milyar untuk pembiayaan ketersediaan listrik di Kota Subulussalam.

Itu disampaikan GM PT PLN Wilayah Aceh, Sulaiman Daud didampingi Zarmidi, Manager Area Subulussalam, kepada wartawan usai meresmikan pemakaian Kantor Area PLN Subulussalam, kemarin di Penanggalan.

Saat disampaikan masih ada 5 desa yang belum diterangi listrik, Sulaiman mengaku pihaknya berusaha membangun jaringan. Untuk itu kata Sulaiman, 2012 PLN mengucurkan dana Rp6 milyar khusus pelayanan kelistrikan di Kota Subulussalam.

Namun diakui, dana itu tidak mampu menuntaskan pembangunan listrik ke semua desa. Pasalnya, pembangunan jaringan membutuhkan biaya cukup besar. Untuk pemenuhan listrik di daerah terpencil ini, Sulaiman berharap adanya partisipasi Pemko Subulussalam dengan mengalokasikan dana terha-

dap pembangunan jaringan listrik. Sehingga pembangunan listrik tidak hanya tertumpu dari APBN mengingat banyaknya daerah yang harus dibagi.

Sulaiman mengatakan mulai tahun ini pihaknya akan segera membangun Gardu Induk (GI) di Kecamatan Penanggalan. Diharapkan, pembangunan GI ini tidak terkendala.

Sebelumnya, Wali Kota Subulussalam Merah Sakti saat meresmikan pemakaian kantor PLN Area Subulussalam mengatakan, hingga kini masih ada lima desa yang belum dapat menikmati penerangan. Padahal, kata Sakti, Indonesia sudah merdeka sejak 66 tahun silam. Sakti pun mengaku sangat miris ketika beberapa warga dari desa terpencil menanyakan kapan mereka dapat menikmati penerangan listrik. (KAR)

N A D SUMUT

Lukmanul Hakim - Boeran 8,79 %, Awaluddin – Syaiful Anwar 7,11 %, M. Joni Evita – Buyung Arifin 6,7 %, Agussalim – Abdussamad 6,49 %, Zulfendi – Abul Hayat 3,14 %.

Hafrizal Rozi – Toni Hariadi 2,93 %, Abdul Halim – Mahmud 2,09 %.

Menurut Direktur LP2D Raden Hermanto, untuk menentukan hasil survey, menggunakan metode wawancara langsung kepada masyarakat dari 213 desa dengan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan lembaga. Ini merupakan

rekaman keinginan masyarakat dalam memilih Bupati yang mereka inginkan.

Sementara LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tamiang menyatakan hasil survey hasil itu cukup membuka peluang menang bagi kedua pasangan itu.

LIRA mengajak seluruh rakyat Aceh Tamiang untuk pro aktif dan berperan serta mensukseskan Pilkada Bupati Aceh Tamiang. Juga mengimbau masyarakat memilih pemimpin yang arif dan bijaksana. (BSO)

Perintah Kadis Diknas

Tamatan MTs Tak Bisa Daftar Di SMAN Plus LABURA - Siswa/i tamatan Madrasyah Syanawiyah (MTs) sederajat, negeri dan swasta berprestasi tidak bisa daftar di SMA Negeri plus Rantauprapat. Akibatnya orangtua siswa kecewa.

Ini diungkapkan salah satu orang tua siswa di Kampung Pajak yang juga tokoh tokoh pendidik di jajaran Mts Kab.Labura ZF Dulles kepada wartawan kemarin.

Ironisnya, Wakil Rektor Universitas Labuhanbatu (ULB) Nimrot Siahaan saat mempertanyakan

kebijakan itu, menurut kepala SMAN Plus itu berdasarkan printah Kadis P dan K Kabupaten Labuhanbatu.

Menyikapi hal itu, ZF Dulles meminta Bupati Labura H. Kharuddin Syah mencari jalan terobosan sebelum SMAN plus ada di Labura. Dengan demikian para siswa/i berprestasi dari MTs dapat ditampung. ZF menegaskan para pejabat Labura jangan hanya membesar-besarkan baleho agar terkenal. Namun hendaknya memikirkan kemajuan pendidikan.

Sementara itu Ketua DPD LSM P3N (Pemerhati dan pengawasan pendidikan nasional) Kab.Labura Timbul Sinaga, kepada wartawan mengatakan kecewa dengan kebijakan Kadis Diknas Labuhanbatu. Menurutnya kebijakan itu menciptakan disintegrasi.

Padahal Labuhanbatu Utara adalah daerah pemekaran Labuhanbatu.

Harusnya tidak ada alasan menolak para siswa/i tersebut.

Untuk itu ia meminta kebijakan Kadis Diknas Labuhanbatu tersebut segera dibatalkan. (TIMBUL SINAGA)

Pendidikan Jangan Ciptakan Generasi tak Bermoral TANJUNGBALAI - Fraksi Patriot Peduli Bangsa (PPB) DPRD Tanjungbalai menilai, dunia pendidikan menciptakan generasi yang dekat dengan minuman keras (miras). Ini dinilai, sangat bertentangan dengan visi Tanjungbalai menjadi kota maju yang religius dan bermoral.

"Kita sangat menyesalkan dunia pendidikan di Kota Tanjungbalai saat ini yang berperan penting menciptakan pelajar tidak bermoral dengan ditemukannya pela-

jar meracik minuman keras disebuah sekolah kejuruan negeri," ungkap Wakil Ketua FPPB DPRD Tanjungbalai Hj Ainul Fuad dalam pandangan umum fraksinya terhadap perubahan Peraturan Daerah nomor 15 dan 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah hari Kamis (31/5) digedung dewan.

Menurut Ainul, pihak wali murid di SMKN Pariwisata itu melaporkan mata pelajaran di sekolah tentang praktek meracik miras

yang dinilai akan memperkenalkan anak anak dengan minuman memabukkan itu.Bahkan, pihak sekolah sengaja meminta setiap pelajar yang praktek untuk mencari miras yang dijual di tengah masyarakat untuk bahan prakteknya.

"Mau jadi apa anak bangsa ini, bila didekatkan dengan miras sudah pasti hal ini akan merusak moral generasi muda lalu dimana peran pemerintah untuk menciptakan kota yang religius itu," katanya.(HER)

Reses Dapil 11 Binjai/Langkat

Dewan Tampung Keluhan Masyarakat Sekdaprov Jambi Terpilih jadi Ketua Umum FKPPI JAMBI - Musda VIII FKPPI yang di buka oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus di ruangan auditorium rumah dinas Gubernur Jambi di hadiri Danrem 042 Gapu, Komandan Denpom, dan segenap unsur militer TNI/ POLRI, kemarin di Hotel Grand Abadi.

Dalam pencalonan panitia bersifat demokrasi untuk semua kalangan dari kader dari organisasi masyarakat FKPPI Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil forum yang diadakan maka hanya 1 (satu) calon yang terpilih dari semua peserta yang ikut dalam pelaksanaan Musda dan utusanutusan beberapa Kabupaten dan Kota Jambi.

Dan terpilih secara aklamasi dalam forum hanya Sekda Provinsi Jambi, Ir. Sarasyahdin dan disetujui oleh para peserta dan utusanutusan dari PEPABRI. Ketua umum terpilih Syahraddin mengatakan mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan peserta

Musda. Ia mengajak kader FKPPI untuk membangun soliditas dalam membantu kehidupan keluarga besar FKPPI. Para satgas akan di bekali seperti bela diri maupun ketrampilan yang bisa mendatangkan kesejahteraannya dan tidak bersifat akan menunggu bantuan dari donator.

Danrem Gapu 042, Hatos mengatakan atas terpilihnya Sekda sebagai Ketua Umum FKPPI pihak Korem akan membantu.

Anggota kehormatan Sementara itu Gubernur Jambi H. Hasan basri Agus secara resmi dikukuhkan sebagai anggota Kehormatan FKKPI oleh Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Pengukuah itu ditandai pemakaian jaket FKPPI. Gubernur Jambi saat membuka Musda FKPPI VIII PD V Provinsi Jambi dalam sambutannya menyampaikan organisasi ini didirikan guna menjebatani berbagai latar belakang segenap putra-putri purnawirawan TNI-Polri.(INRO)

Bantuan Perumahan Rakyat Agar Tepat Sasaran SUBULUSSALAM - Kota Subulussalam secara geografis banyak kelebihan, tapi juga masih banyak kekurangan-kekurangan.

Apalagi Pemko Subulusalma baru berumur 5 tahun. Keunikan daerah ini menunjukkan bahwa Subulsualam memiliki potensi yang dapat dikembangkan membangun dan mensejahterakan masayrakat.

Dari segi kekurangan, di Subulusalam masih banyak terdapat masyarakat yang hidup

BINJAI - Ketua DPRD Sumut, H Saleh Bangun bersama anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Kristiawati dan Tengku Dirkamsyah dari Dapil 11 wilayah Binjai/ Langkat bertatap muka, bertujuan menampung keluhan masyarakat.

Acara berlangsung di Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Karya, Binjai Utara, kemarin Reses turut dihadiri Ketua DPD PD Binjai HM Sazali, Sekretaris DPD PD Binjai Ardiyansah, anggota DPRD Binjai, H Bahman Nasution, Harsoyo, Mulia Ginting, Abdul Muis Matondang dan Kadisosnaker Binjai, Nani Sundari, Kapolsek Binjai Utara, AKP, Widya Budhi Hartati Sik, para undangan perwakilan warga dari

masing-masing Kecamatan Pada kesempatan itu beberapa warga mengungkapkan soal masih banyaknya keluarga miskin di Binjai. Kurangnya penanganan perbaikan rumah tidak layak huni.

Kristiawati, berjanji akan menampung aspirasi menyangkut pengentasan kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni, yang nantinya menjadi agenda dalam rapat paripurna DPRD SU. Tengku Dirkamsyah menambahkan kegiatan reses agenda tahunan dewan bertujuan menampung keluhan dan permasalahan masyarakat.

Sementara itu, Kadisosnaker Binjai, Nani Sundari memaparkan tentang berbagai syarat ketentuan

perbaikan rumah tidak layak huni.

Antar lain, kepemilikan hak tanah yang sah, penghasilan keluarga tidak berkecukupan. “Penyaluran bantuan memiliki dasar ketentuan,” sebutnya.

Nani menjelaskan, Dinsosnaker Binjai telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah dari anggaran Pemprovsu dan APBD Binjai, tahun 2010 sebanyak 100 rumah, 2011 berjumlah 50 rumah dan 2012 akan menyusul.

Kapolsek Binjai Utara, AKP Widya Budhi Hartati, menyampaikan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang mengancam generasi muda. ”Kami mengajak semua elemen bekerjasama mengawasinya,” ucapnya.(SBR)

LDII Do’akan Fadly Nurzal Jadi Gubsu PERCUT SEI TUAN – Ketua dewan penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Selamat SH mengatakan jika umat Islam mau kuat, maka harus tetap memelihara silaturrahmi dan tetap berdo’a kepada Allah.

“Dari sekian banyak kita yang berdo’a pasti salah satunya dikabulkan Allah SWT,”katanya saat memberi sambutan pada acara taklim dan silaturrahmi pengurus dan kader LDII Kab Deli Serdang, di Masjid Baitul Aziz Kampung Kolam Percut Sei Tuan Deli Serdang, Minggu (27/5).

Diungkapkannya, sewaktu ma-

di bawah hidup standar. Namun Pemko tak tinggal diam namun berupaya ’jemput bola’ ke pusat.

Perjuangan Walikota Subulussalam Merah Sakti SH telah membuahkan hasil dengan adanya dana DID, DBH dan Pengembangan “Food Estate”, juga perumahan rakyat.

Perumahan rakyat telah disetuji dari Menpera sebanyak 2274 unit rumah akan dibangun di Kota Subulusalam 2012 ini.

Pernyataan ini disampaikan Walikota saat membuka pelatihan pers kota Subulussalam 23 Mei 2012 di Grand Mitra Hotel.

Ditambahkannya komitmen member-

sih menjadi Kandepag Deli Serdang, dulu kita pernah mendo’akan Drs. H. Abdul Rahim M.Hum menjadi Kanwil Kemenag Sumut. Alhamdulillah saat ini sudah tercapai.

Saat ini dihadapan kita ada Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, yang bercita-cita menjadi Gubenur Sumut ke depan.

“Untuk itu, mari bersama-sama berdo’a semoga sahabat kita, Fadly Nurzal menjadi Gubernur Sumut 2013-2018,”katanya, diaminkan seribuan pengurus dan kader LDIII yang hadir pada acara tersebut.

Sebelumnya Fadly Nurzal, saat

dayakan masyarkat, 3000 HA lebih kebun sawit telah diberikan kepada masyarakat.

Diharapkan ini juga benar-benar diusahai.

Menurut beberapa pengamat saat ini Subulussalam giatnya membangun di segala sektor.Tujuannya untuk membangun Subulussalam secara kaffah. (KAR)

HT. Yusni –Ismail Kampanye Di Lubuk Damar ACEH TAMIANG - Kandidat Nomor Urut 5 Cabup/Cawabup Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang H.T. Yusni-Ismail Senin pekan lalu melakukan kampanye dialogis di Desa Lubuk

menyampaikan sambutan mengatakan salut kepada pengurus dan kader LDII, yang terus membudayakan taklim dan silaturrahmi.

Kata Fadly, ilmu soliditas dan kebersamaan sesama kader, saya dapatkan dari LDII. Seperti pepetah Arab, ”Ada saudara kita yang tidak dilahirkan dari rahim ibu kita,”.

Kemudian lanjut Fadly, di era sekarang ini dimunculkan penilaian, bahwa taklim dan pengajian seperti yang dilaksanakan LDII, dianggap aneh. Saya sebagai Ketua PPP Sumut, mengatakan LDII tidak aneh, tapi justru membanggakan.(MH)

Damar, Kec. Seruway Wilayah.

Pada kesempatan itu Yusni menjanjikan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi di masing-masing desa yang selama ini dikeluhkan dan didambakan masyarakat.

Yusni yang sering disapa Teungku Tam Komit fokus membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat petani. Jika warga mendukung dan memilih mereka terpilih menjadi bupati terpilih. Dihadapan ratusan pendukungnya, disampaikan ada tiga keberhasilan Yusni. Pertama asli putra daerah Aceh Tamiang, kedua berhasil menjadi Ketua Golkar dan Ketua DPRK Aceh Timur. Ketiga menjadi Ketua DPRK Aceh Tamiang tiga periode dan tidak pernah terlibat korupsi.

Dalam pergaulan Yusni tak memilih-milih baik pejabat maupun masyarakat biasa. ”Bila berhasil jadi Bupati di Aceh Tamiang, kami menampung aspirasi rakyat, jika di memilih pada 9 Juni 2012 mendatang, ujarnya. (BSO)

MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Negara ACEH TAMIANG - Pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bekerjasama dengan MPR RI kemarin melakukan sosialisasi empat pilar Negara.Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR. Acara dihadiri Wahidin Ismail (DPD) Laksda TNI (Purn) Adiyaman Anis Syahputra (PD),

Pj. Bupati Kab Aceh Timur Buka LPI ACEH TIMUR - Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) merupakan kerjasama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). LPI dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia memperebutkan piala Presiden.

Kompetisi LPI sangat baik karena mencakup tiga aspek penting dalam olahraga. Di antaranya pemassalan, pembibitan dan pembinaan. "Karena ketiga aspek ini sudah terpenuhi, kompetisi LPI ini patut didukung," ujar bupati Aceh Timur Nasrullah Muhammad, kemarin saat membuka Kompetisi LPI tahun 2012 untuk Kabupaten Aceh Timur di stadion Mount Sikureng, Idi. Turut hadir unsur Muspida, Muspika dan kepala SKPD. Bupati menyampaikan pada peserta LPI, perlu penyeimbangan antara kemahiran mengolah bola di lapangan dengan prestasi di sekolah.

Sepakbola selain menyalurkan hobby bila ditekuni sungguh–sungguh bisa dijadikan profesi.

Jadilah pemain yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, iman dan taqwa. Dengan adanya LPI ini, para peserta dapat menunjukkan kemampuan bermain sportif, dengan demikian setiap pertandingan nantinya akan penuh kualitas dan menarik ditonton.

Bupati juga berpesan kepada seluruh tim yang bertanding agar jangan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Jiwailah semangat fair play yang menjadi motto dari sepakbola.

Ketua panitia, Agussalim melaporkan pelaksanaan LPI dibagi dua tingkatan, yaitu SMU sederajat dan SMP sederajat. Peserta berjumlah 37 club, tingkat SMU sederajat 19 klub dan SLTP sederajat 18 klub. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Mount Sikureng, Idi dari 29 Mei s.d 14 April dengan sistim gugur.(BSO)

Sebelas Pasangan Calon Sampaikan Visi-Misi ACEH TAMIANG – Sebanyak 11 pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang menyampaikan visi dan misi dihadapan masyarakat dalam rapat paripurna istimewa. Acara itu dilaksanakan di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang, kemarin.

Paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang Rusman didampingi Wakil Ketua Nora Idah Nita dan Armand Muis. Turut dihadiri Kapolres Aceh Tamiang AKBP Armia Fahmi, Kajari Kuala Simpang M. Basyar Rifai, Ketua PN Kuala Simpang Agung Suhendro, Ketua MAA Syarifuddin Ismail, Dandim 0104 Aceh Timur/Aceh Tamiang/Kota Langsa dan unsur Muspida plus Aceh Tamiang lainnya.

Pantauan wartawan, tampak masyarakat dan pendukung 11 pasangan calon memadati ruang sidang.

Bahkan gedung DPRK setempat tidak mampu menampung warga yang ingin mendengarkan penyampaian visi dan misi itu. Karena tidak bisa masuk, warga terpaksa berdiri di luar gedung.

Sebelas pasang calon menyampaikan visi dan misi secara bergantian sesuai nomor urut. Yaitu pasangan HM. Joni Evita – Buyung Arifin, M. Nasir – Jabat Sumbdha, AR, Abdul Halim MNZ, Mahmud, Agus Salim – Abdusamad, HT Yusni – Ismail, Lukmanul Hakim – Boeran, Zulfendi – Abul Hayat, Hamdan Sati – Iskandar Zulkarnain, Jamaluddin T. Muku – Suaib Araby.

Inti dari visi misi cabup dan cawabup di antaranya melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Misinya melakukan program pembangunan diberbagai sektor untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat aceh tamiang.(BSO)

Rahadi Zakaria (PDIP), Mardiana Indrawati (PAN), Joni Jondriman, Sapari, Sugeng (Sekretariat MPR RI). Acara digelar di Gedung SKB Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sosialisasi dibuka Sekda Aceh Tamiang Syaiful Bahri. Walidin pada kesempatan itu menerangkan, pancasila sebagai falsafah azas negara, UUD 1945 pedoman aturan tertinggi, NKRI bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika sebuah keragaman budaya. Sedangkan Tap MPR salah satu acuan aturan yang menjadi UU. Dihadapan 300 peserta, terdiri dari guru SD dan SMP itu, Syaiful Bahri mengatakan sosialisasi ini perlu, guru dapat menularkan kepada anak didik dalam proses belajar dan mengajar. Sosialisasi ini juga bakal bagi para guru dalam memberikan pengajaran dan pelajaran PPKN di sekolah. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

POLITIK

SUMUT

Pujakesuma Diharapkan Jadi Pelopor Pembangunan BATUBARA–Bupati Batubara Kanjeng Raden Ario (KRA) H.OK Arya Zulkarnain mengharapkan warga Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera) jadi pelopor pembanguan di Batubara.

Kehadiran pujakesuma sangat bermanfaat demi mewujudkan masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya dengan melaksanakan pem-

bangunan disegala bidang.

Hal ini dikatakan Bupati pada pelantikan Satgas dan Wanita Pujakesuma Batubara periode 2012-2017, di lapangan sepakbola kelurahan perkebunan Lima Puluh, kemarin.

Acara dihadiri Presiden Pujakesuma Suratman, Plt Gubsu H.Gatot Pujonugroho, Ketua DPW Pujakesuma Sumut Kol. Achmadi Aswan, Ketua Wanita Pujakesuma Sumut Ny Chairiyah Sujono, Ketua DPRD Batubara Sela-

mat Arifin, Ketua TP. PKK Ny Khadijah Arya SE, Ketua DPD Pujakesuma Batubara Asmunan, Muspida, tokoh masyarakat,agama dan pemuda.

Ditegaskannya, untuk mewujudkan masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya dibutuhkan ketersediaan sandang, pangan dan papan yang memadai, sehingga tercipta suasana kondusif. Falsafah jawa mengatakan, bila rakyat senang kehidupannya lantaran pekerjaannya banyak

menghasilkan,negara akan menjadi tenteram, aman dan tidak ada yang mengambil milik orang lain.

Ketua DPD Pujakesuma Batubara menjelaskan orang jawa terkenal sebagai suku bangsa yang halus dan sopan santun, sifat lahir karena orang jawa ingin memelihara keharmonisan dan keserasian.

Merupakan suatu kewajiban bagi kita secara bersama mendukung program pemerintah mewujudkan masyarakat Batubara sejahtera dan

Munas APEKSI 2012

Walikota Medan & Walikota Manado Bersaing

berjaya.

Sementara itu Plt Gubsu berharap, warga Jawa dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat lainnya. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Batubara harus dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pengurus Satgas Pujakesuma yang dilantik, Ketua Suparno, Sekretaris Suhairi, bendahara Rohadi. pengurus Wanita Pujakesuma, ketua Maslinda Wansari, Sekretaris Mimi Sadilah dan Bendahara Rusti.(SAH)

Salomo: Ajukan Permohonan Resmi Secara Tertulis SERGAI - Aspirasi yang disampaikan pada anggota dewan, selain disampaikan secara lisan juga dalam bentuk permohonan secara tertulis. Kemudian diajukan sesuai prosedur disertai dokumen lengkap.

Tujuannya memudahkan anggota legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat terealisasi dalam waktu relative singkat. Usulan itu akan dibahas dalam sidang dewan untuk ditindaklajuti pemerintah. Saran ini disampaikan anggota DPRD Sumut Salomo TR Pardede SE kepada ratusan warga Kab Sergai pada saat Reses di 3 kecamatan, kemarin.

Di Kec. Teluk Mengkudu, acara di Balai Desa Pasar Baru, dilanjutkan ke Kec. Perbaungan di Balai Desa Pematang Sijonam. Sedangkan di Kec. Pantai Cermin diselenggarakan di Balai De-

menular. Karenanya, seluruh Walikota yang anggota APEKSI sepakat menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan apresiasinya karena telah menunjuk Mando sebagai tuan rumah pelaksanaan Munas.

Sedangkan Walikota Manado G.S Vicky Lumentut saat menyampaikan ucapan selamat datang, mengungkapkan, Kota Manado terdiri dari masyarakat heterogen, hidup dalam kedamaian karena dibingkai filososi Torang Kita Bersaudara (Kita Hidup Bersaudara).

Sementara itu informasi merebak dari sidang formatur penyusunan kepengurusan, nama Walikota Medan Rahudman Harahap dan Walikota Manado Vicky Lumentut semakin kuat.

Keduanya diprediksi akan bersaing ketat untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di APEKSI.(VIN)

Jelang Popdasu, Dispora Sisihkan Siswa Beprestasi RESES–Anggota DPRD SU Salomo TR Pardede menanggapi sejumlah aspirasi dihadapan ratusan warga Sergai pada saat reses. sa Kota Pari, dihadiri Kepala Desa, Muspika, tokoh masyarakat, pemuda, agama dan ratusan warga masing-masing kecamatan.

Salomo memaparkan reses adalah kewajiban legislatif bertujuan mendengar dan menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat. “Semua aspirasi yang kami disampaikan diharapkan diajukan secara tertulis sesuai prosedur,” ujar Salomo.

Beberapa aspirasi yang disampaikan warga adalah masalah DAM irigasi di Desa Sei Buluh yang amblas barubaru ini. Jembatan penyeberangan menuju daerah pariwisata dan persoalan jatah Raskin yang bakal dikurangi.

Juga disampaikan soal penanganan program Jamkesmas dan Jamkesda yang tidak menyentuh rakyat miskin.

Program Lansia yang tak kunjung tersalur, lowongan kerja dan nasib nelayan kecil.

Warga Kecamatan Perbaungan menyampaikan persoalan irigasi milik Pempropsu di sepanjang jalinsum yang belum dapat berfungsi secara efektif. Mengakibatkan air meluap hingga menggenangi pemukiman dan persawahan.

Kepala Desa Pematang Sijonam Syamsul Bahri menyampaikan ada lahan tidur di desanya dengan luas lebih kurang 32 Ha, diketahui milik PT Deli Super. Tanah ini diusulkan dapat diusahai masya-

rakat, sehingga mendatangkan manfaat.

Sementara di Kecamatan Pantai Cermin warga mengungkap kurangnya perhatian pemerintah terhadap Desa Kota Pari. Padahal desa ini penghasil PAD terbesar di kecamatan itu.

Setelah menjawab semua pertanyaan dan usulan warga, Salomo berjanji akan berupaya sekuat mungkin memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat Dapil III.(ARM)

Cukup Purba Ketua PAC IPK Kotarih SERGAI – Melalui prosesi adat Simalungun, Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sergai, Darma Wijaya alias Wiwik resmi melantik kepengurusan PAC IPK Kotarih baru-baru ini.

Komposisinya, Rahmat Cukup Purba (Ketua), Sahrialdi (Sekretaris) dan Edi Sinulingga (Bendahara) dan dibantu biro-biro.

Acara berlangsung meriah menampilkan artis Simalungun (Roma Br Purba) itu dihadiri Camat Kotarih Fitriyadi, Danramil-17 Kapten K.Manik, Kapolsek AKP Rubianto, Pimpinan PT Sri Rahayu Agung, PT PPSU, Pengurus PAC IPK se-Sergai,

MEDAN – Mendagri diwakili Dirjen Pemerintahan Umum Made Suwadi M. SOC membuka Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2012 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulawesi Utara, Kamis kemarin.

Pada kesempatan itu mengatakan siapapun yang terpilih nantinya menjadi Ketua merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan mampu mewujudkan cita-cita APEKSI sebagai organisasi terpecaya, profesional di bidang perkotaan.

Sementara itu Ketua APEKSI periode 20082012 Eddy Santana menjelaskan, ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam Munas IV, yakni memilih kepengurusan baru dan menetukan program kerja.

Yang menarik lagi dalam Munas IV ini, lahir deklarasi Manado yang merupakan dukungan Walikota dalam akselerasi pengendalian masalah kesehatan akibat tembakau dan penyakit tidak

tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Usai dilantik, Cukup Purba yang juga Kepala Desa Sialtong mengaku haru. ”Hari ini menjadi bagian dari hidup saya,”ujarnya Cukup.

Saya sangat terpanggil untuk membesarkan IPK serta memberikan amal bakti bagi masyarakat. Semua ini berkat dorongan dan dukungan Ketua DPD IPK Sergai. ”Wiwik adalah asset Sergai dan tokoh harapan masa depan,”sebut Cukup.

Ketua DPD IPK Sergai, Darma Wijaya menegaskan, jangan jadikan IPK, momok bagi masyarakat, namun harus dicintai. Saya tidak mau

28 Pemuda Ikuti Seleksi BPAP BATUBARA – Sebanyak 28 orang pemuda/i Batubara dari tujuh Kecamatan mengikuti seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Batubara, di Aula MAN-Lima Puluh kemarin.

Para peserta melakukan atraksi unjuk kebolehan menari dan menyanyi di panggung, kemudian seleksi dan dilanjutkan wawancara.

Ketua panitia H.Helman Herdadi didampingi Syafrizal menyebutkan, ini kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi.

"Dari kegiatan ini akan terjadi interaksi antar pemuda, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia semakin erat," jelasnya.

Ditambahkan, peserta berasal dari organisasi-organisasi dan perwakilan masyarakat umum di Batubara. Materi seleksi yang diujikan antara lain wawasan kebangsaan, pemahaman kebudayaan lokal, akhlak, etika, moral dan budi pekerti, kreativitas bidang seni budaya, pariwisata.

mendengar ada anggota IPK arogan.Berikan yang terbaik untuk Kecamatan Kotarih meski penduduknya sedikit.

Di tempat yang sama, Camat Kotarih meminta kader IPK tidak menjadi trable maker atau pembuat masalah. namun menjadi pilot project.

Tinggalkan paradigma yang buruk meski itu sulit. ”IPK harus menjadi OKP yang santun, bijak dan senantiasa mampu menjalankan visi misi organisasi,”kata Fitriyadi.

Acara itu diisi prosesi adat Simalungun, yakni pemberian sekapur sirih, penyerahan kepala sapi sebagai tanda syukur, penyematan ulos gotong, tudung dan pamotting.(ARM/SP)

Dalam seleksi ini akan dipilih dua orang (pemuda dan pemudi) sebagai perwakilan Batubara untuk mengikuti seleksi tingkat Sumut di Medan.(SAHl)

Al Washliyah Diminta Ikut Cerdaskan Masyarakat TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengajak organisasi Al Washliyah ikut mencerdaskan masyarakat.

Kami Pemerintah Kota berharap banyak kepada PD Al Washliyah Kota Tebingtinggi dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat. ”Semoga Al Washliyah terus maju zaman berzaman”, kata Walikota pada acara pelantikan dan Rakerda I PD Al Washliyah Kota Tebingtinggi, kemarin di Gedung Hj Sawiyah Nasution Tebingtinggi.

Walikota juga menaruh apresiasi terhadap Al Washliyah Tebingtinggi karena mampu meluluskan 100 % pelajar dalam UN kali ini.

Kepada Ketua PD Al Washliyah Tebingtinggi H Haznam Siregar, Walikota berpesan dibawah kepemimpinannya, Al Washliyah lebih baik.

Hasbullah Hadi selaku Ketua PW Al

TERIMA ULOS–Ketua DPD IPK Sergai dan Unsur Muspika Kotarih usai menerima ulos dari Cukup Purba.

Washliyah Sumut menghimbau keluarga besar Al Washliyah menegakkan amar ma’ruf nahyi munkar, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa.

“Lahirnya Al Washliyah pada 30 Nopember 1930 saat Belanda masih menjajah Indonesia. dDengan bersatunya umat Islam perlawanan atas penjajah pun semakin kuat,” imbiuhnya.

Kegiatan diwarnai pengumuman pemenang lomba marhaban serta penyerahan hadiah oleh Walikota Tebingtinggi. (RS)

BINJAI - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Kota Binjai dinilai tak proaktif.

Alasannya salah satu siswa berprestrasi tersisih dan batal dikirm ke ajang Pekan Olaraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (Popdasu) Juni 2012 mendatang.

Pelajar malang itu adalah Anreansyah (13) salah satu siswa sekolah Putra Anda Binjai. Menurut orang tuanya, Pak Leh, anaknya sudah pernah mendapatkan juara dua di kejurda cabang olaraga bulu tangkis. Karena itu ia heran kenapa anaknya tidak ikut terdaftar di Popdasu tahun ini. ”Kami menilai Dispora pilih kasih,” ujarnya. lebih jauh dikatakannya, dua bulan sebelum pengiriman peserta Popdasu, ia sudah berusaha agar anaknya terdaftar. ”Saya sudah mendatanggi Dispora agar tapi beginilah hasilnya,”keluhnya dan mengungkapkan alasan yang disampaikan Dispora Binjai hanya karena Anreansyah belajar bulu tangkis di Medan.

Selain menemui Dispora, Pak Leh juga menggaku berkordinasi dengan Kepsek Putra Anda Sagino.

Pihak sekolah sangat mendukungnya karena mengharumkan nama

menyekolahkan anak,” katanya.

Dijelaskan Dahnil, dinas-dinas yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perikanan dan Kelautan, harus mampu membuat program meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan serta petani dan peternak.

“Perlu ada upaya konkrit meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Bantuan bergulir harus ditingkatkan, baik secara jumlah maupun kuantitasnya, termasuk pengawasan pelaksanaannya,” katanya.(HER)

sendiri biaya perobatan.

“Inilah yang seharus dipikirkan Pemko Tanjungbalai,” tegas Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H.Romaynoor.

Ditambahkannya,pihaknya tidak menampik banyak pemilik kapal yang bertanggungjawab. Tapi biasanya hanya perawatan awal, selanjutnya pemilik kapal menolak bertanggungjawab, apalagi sampai memberikan pesangon.(HER)

TANJUNGBALAI - DPRD Kota Tanjungbalai, mendesak Pemko memfasilitasi jaminan keselamatan kerja bagi nelayan ketika melaut.

Gaji masih jauh dari standar kebutuhan, jaminan keselamatan kerja minim dari pemilik kapal, memaksa nelayan menanggung sendiri resiko kerja.

Selain upah tidak memadai, nelayan tak memiliki jaminan keselamatan kerja. Jika terjadi kecelakaan, selaian berhenti bekerja secara otomatis menghentikan mata pencarian, nelayan juga harus menanggung

bara mampu menjalankan amanat organisasi.

Seperti pelantikan ini, menunjukkan organisasi Muhammadiyah berjalan baik.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara melalui Kabag Sosial H.Muhammad Zen pada pelantikan PDPM Batubara periode 2010-2014 di halaman Masjid Taqwa-Tanjung Tiram, kemarin.

Acara itu dihadiri Muspida, Ketua KPU Batubara Khairil Anwar, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Anang Anas Azhar, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Ihksan

Pemuda Angka Pengangguran Muhammadiyah dan Putus Sekolah Dewan Desak Pemko Pelopori Berdirinya Tinggi Perjuangkan Jaminan SMK TANJUNGBALAI - Angka pengangguran dan BATUBARA – Bupati Batubara H. Ok Arya putus sekolah masih tergolong tinggi di Kota Keselamatan Kerja Zulkarnain mengharapkan Pengurus Daerah Tanjungbalai. Ini disebabkan kemampuan Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kab. Batuekonomi warga yang tidak mempu membiaya Nelayan pendidikan anak-anaknya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai Dahnil Karo-Karo Kamis kemarin mengatakan, untuk mengurangi jumlah pengangguran dan angka putus sekolah, Pemko Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Thamrin Munthe harusnya membuat serta melaksanakan program yang bersentuhan kehidupan rakyat banyak.

“SKPD harus bekerja keras mendorong agar lapangan pekerjaan bertambah, kesejahteraan rakyat meningkat agar mampu

sekolah dan Kota Binjai.

Kadis Pariwisata Pemuda dan Olaraga, Eka baru-baru ini kepada KPK Pos mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelatih Anreansyah untuk membicarahkan persoalan tersebut, namun ia enggan hadir.

Bahkan lanjut Eka, orangtua Anreansyah juga tidak ingin mendaftarkan anaknya dari Binjai tapi dari Medan. Karena tidak bisa daftar dari Medan, baru sibuk mendaftarkan di Binjai.

Eka menjelaskan dalam Popdasu tahun ini pihaknya sudah mengirim 60 peserta dari tujuh cabang olaraga. Delapan di antaranya peserta cabang bulu tangkis. Soal penjaringan peserta Eka mengakui diambil dari klub yang ada di Binjai. "kita tidak ada anggaran melakukan seleksi, makanya kita langsung cari di tingkat,” tegasnya dan menambahkan anggaran untuk kegiatan Popdasu sekitar Rp100juta.

Eka mengungkapkan masalah ini sudah pernah dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya. ”Sebenarnya ini sudah kita bahas, tapi belum lagi apaapa sudah ribut. Ya terserah mereka sajalah,” ujarnya.(SBR)

Rambe, dan Ketua KNPI Batubara Syafrizal serta undangan lainnya.

Kata Bupati, berdirinya sekolah SMK ini merupakan terobosan baru dalam menumbuh kembangkan pendidikan kejuruan dan sangat membantu Pemkab. ”Saya berharap dengan pelantikan ini, Pemuda Muhammadiyah di Batubara bisa saling memperkuat, mengisi dan melengkapi dengan jajaran Pemkab membangun Batubara semakin baik,” katanya.

Pembangunan Batubara tidak mungkin hanya diserahkan kepada pemerintah, camat atau lurah saja. ”Kebersamaan dengan pemuda, guru, tokoh-tokoh, Insya Allah pembangunan Batubara bisa kita laksanakan,” imbuhnya.

Ketua PDPM Kab.Batubara Taufik Abdi Hidayat didampingi Sekretaris Budianto dan bendahara Rahmadinur mengajak segenap warga Muhammadiyah bahu-membahu dan bekerjasama secara berkesinambungan. Pada tahun ajaran baru ini, PDPM Batubara mempelopori berdirinya SMK jurusan tehknik komputer jaringan, lokasinya di komplek perguruan Muhammadiyah Tanjung Tiram. “Ini sejalan dengan program pembangunan memajukan pendidikan dan pemuda,” ucapnya.

Acara pelantikan jga dirangkai dengan pemberian santuan kepada 150 anak yatim.

Kegiatan ini oleh Bupati Batubara disambut baik dan mengatakan, kegiatan-kegiatan sosial seperti ini harus diikuti berbagai elemen masyarakat. (SAH)

KPK POS

8

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

POLITIK

DAERAH

Turunan B Gulo: Pemilu 2014 Kembali Mencoblos Sekda Nias Lantik Rektor IKIP Gunungsitoli NIAS –Sekda Kabupaten Nias selaku ketua yayasan Perguruan Tinggi (Perti) Nias, O’ozatulo Ndraha melantik Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli, Bezisochi Laoli periode 2012-2016, kemarin.

Ketua Umum Yayasan Perti Nias dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan awal dari sebuah momentum menumbuh kembangkan dan memajukan dunia perguruan tinggi, untuk mewujudkan impian dan cita-cita pendiri

IKIP Gunungsitoli mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Dikatakan,beberapa isu strategis menjadi bagian dari komitmen yakni program studi pada tataran akademis mencermati pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Perguruan tinggi mampu menghadirkan program studi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat bidang dunia usaha dan industri.

Disamping isu strategis, pejabat rektor IKIP Gu-

nungsitoli mempunyai tugas dan tanggung jawab membenahi tenaga dosen yang harus memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3, pembenahan sarana dan prasarana perkuliahan, perbaikan kesejahteraan dosen dan karyawan, melaksanakan akreditasi masing-masing program studi, pembenahan administrasi dan konsolidasi internal,dll.

Bupati Nias pada sambutannya mengatakan pengangkatan seorang rektor definitif selalu berpedoman pada statuta IKIP Gunung-

sitoli sebagaimana diatur dalam Bab VIII pada statuta IKIP Gunungsitoli tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, senat, pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dewan penyantun.

Saya menaruh harapan kepada bapak/ibu dosen, dukungan saudara sangat penting dalam mencapai cita-cita tridarma perguruan tinggi. Meningkatkan sumber daya manusia sangat diharapkan agar dosen dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. (YAGI)

Konjen Jepang Hadiri Rakor Sergai SERGAI - Rapat koordinasi (rakor) jajaran Pemkab Sergai dipimpin Bupati Sergai HT. Erry Nuradi di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, kemarin dihadiri Konsulat Jendral (Konjen) Jepang di Medan Mr. Yuji Hamada.

Juga hadir Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah, para Asisten, staf ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat seKabupaten Sergai.

Pada kesempatan itu, Bupati mengingatkan para Kepala SKPD agar mengembangkan kemampuan leadership dalam melaksanakan tugas-tugas. Serta memberikan keteladanan kepada para staf, guna mengoptimalkan kinerja jajarannya. Diminta kepada kepala SKPD menyesuaikan latar belakang pendidikan dengan tupoksi sehingga tercipta sin-

kronisasi kerja.

Rakor tersebut diisi paparan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Ifdal tentang program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kurang mampu di pedesaan.

Dilanjutkan paparan Kepala Dinkes Sergai disampaikan Sekretaris Dinkes Dasril. Dasril mengemukakan rencana kerja penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di seluruh Puskesmas. Di bidang pelayanan kesehatan di RSU Sultan Sulaiman, Direktur RSU Sultan Sulaiman dr. Chaidir menyampaikan program pelayan medis mengoptimalisasi kesiagaan dokter spe-

PHOTO BERSAMA– Bupati Sergai didampingi Sekdakab, para Asisten dan Konjen Jepang di Medan Mr. Yuji Hamada photo bersama usai rakor rutin jajaran Pemkab Sergai. sialis, pelayanan Intensive Care Unit (Ruang Perawatan Intensif) & Bedah, optimalisasi pelayanan rujukan jamkesmas dan jamkesda, peningkatan pelayanan pasien jampersal, dan pelayanan radiology serta laboratorium (24 jam).

Konjen Jepang di Medan Mr. Yuji Hamada dalam sambutannya mengemukakan Jepang dan Indonesia memiliki kemiripan, dimana mas-

yarakatnya suka bergotong royong. Selalu saling bahu membahu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Latar belakang kebudayaan memiliki banyak kesamaan sehingga memudahkan saling bekerjasama.

Jepang memiliki teknologi sedangkan Indonesia mempunyai sumber daya alam sehingga dapat menjalin kerjasama saling menguntungkan satu sama lainnya. (ARM)

Satpol PP Gelar Bintek Implementasi UU BATUBARA - Sebagai upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah, Pemkab Batubara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan PerundangUndangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bimtek yang dilaksanakan di Uala MAN Lima Puluh kemarin dibuka Bupati Batubara H.OK Arya Zul-

karnain.

Dalam sambutannya, OK Arya, mengatakan keberhasilan implementasi Bimtek tergantung kemauan dan kemampuan masing-masing individu Satpol PP di lapangan. Karena itu, penyelenggaraan Bimtek harus benarbenar diikuti karena merupakan media memberikan penyegaran dan pengetahuan.

Menurutnya, untuk jadi Satpol PP berkualitas, harus mempunyai kapasitas yang mampu mengantisipasi apa

yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya. Serta mampu melakukan koordinasi dengan aparat hukum lainnya. Dalam menunaikan kewajiban, seorang Satpol PP wajib menjunjung tinggi norma hukum, agama, HAM, hak-hak sipil dan sosial.

Oleh karena itu, lanjutnya, seorang Satpol PP harus bertindak sebagai pengaman yang berfungsi meminimalisai korban jiwa serta melindungi sarana dan prasarana umum dari kerusakan. Satpol

PP dihimbau selalu melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kasatpol PP Urip didampingi Ariadi menjelaskan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diikuti 60 peserta dan berlangsung 3 hari. Tampil sebagai nara sumber Kapolsek Lima Puluh AKP Bambang Rubianto, Kabag Hukum Renol Asmara AP dan Kakan Perizinan Maeda Sutopo.(SAH)

PANGURURAN - Anggota KPUD Sumut Turunan B. Gulo menyatakakan pemilu 2014 mendatang, kembali digunakan sistem mencoblos pada kertas suara seperti yang diperintahkan UU No. 8 Tahun 2012.

Hal itu disampaiakan Turunan B.Gulo selaku narasumber pada sosilaisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pemilukada yang diselenggarakan KPU Samosir, di Hotel Saulina-Pangururan, kemarin.

“Sesuai UU No. 8 Tahun 2012, pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar parpol dan/atau nama calon pada surat suara.

Juga disebutkan pada Pemilu 2014 nanti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetap dapat memilih menggunakan KTP atau paspor. Dengan ketentuan, memilih di TPS sesuai alamat di KTP/paspor-

nya, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS. ”Waktunya 1 jam sebelum selesai pemungutan suara di TPS setempat,” ujar Turunan B.Gulo.

Lebih lanjut ia menyatakan KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu paling lambat 30 hari setelah hari pemilihan, dengan menetapkan peroleh kursi setiap partai peserta pemilu. Tentu dengan syarat partai politik peserta pemilu tersebut memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kuranya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional.

Sementara Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) didapatkan dengan cara membagi jumlah suara sah partai politik peserta pemilu yang lolos PT dengan jumlah kursi di satu dapil.

Sementara itu, Rajin Sitepu menyampaikan jenis pelanggaran pemilu/pemilukada, terdiri dari pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

“Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

dan bukan merupakan ketentuan pidana pemilu, dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang, penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum. ”Sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu tidak termasuk pelanggaran pemilu/pemilukada,” ujar Rajin.

Anggota KPU Samosir Fernando Sitanggang membidangi Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antara Lembaga, menyatakan anggaran kegiatan ini berasal dari APBN. “Kegiatan ini diikuti perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para PPK, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemilih pada pemilu mendatang, baik Pilgubsu Maret 2013 ini, maupun Pemilu Legislatif 2014,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Ketua KPU Samosir Megianto Sinaga dan Suhadi Situmorang, Oloan Simbolon dan Pdt.Riswanti Panjaitan.(JAH)

Langkat Prioritaskan Infrastruktur dan Irigasi STABAT – Pemkab Langkat menitik beratkan usulan pembenahan sejumlah infrastruktur jalan jembatan, maupun sarana irigasi guna mendukung akses transportasi dan kesiapan Langkat sebagai lumbung pangan di Sumut.

Hal itu terungkap, saat menerima kunjungan reses DPRD-SU berlangsung di ruang kerja Bupati Langkat, kemarin diterima Sekda Surya Djahisa didampingi sejumlah SKPD terkait.

Dalam pertemuan dihadiri Komisi I DPRD Langkat Rahmanuddin Rangkuti, Sekda memaparkan, berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbang Kabupaten ada tujuh bidang fokus perhatian Langkat. Meliputi pertanian, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, agama-hukum-pemerintah dan kelembagaan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan ekonomi kerakyatan.

Dari 7 bidang itu, secara garis besar pembenahan in-

RESES– Sekdakab Langkat Surya Djahisa saat menerima kunjungan reses anggota DPRD-SU yang berlangsung di ruang kerja Bupati. frastruktur jalan jembatan provinsi. Di antaranya, jalan menuju Bukit Lawang Bahorok, jembatan Teluk Bakung di Tanjung Pura serta sarana irigasi untuk mendukung 30.

000 areal pertanian tadah hujan di Langkat. ”Mendukung Sumut sebagai lumbung pangan, perlu perhatian terhadap irigasi agar petani tidak mengalih fungsikan lahannya,” papar Sekda.

Sebelumnya, Ketua Tim Reses DPRD-SU Nurul Azhar Lubis didampingi sejumlah anggota dewan Dapil Langkat,Yan Syahrin, Raudin Purba, Ristiawati, T. Dirhamsah, meminta Pemkab Langkat lebih menguatkan komunikasi dan koordinasi, sehingga permasalahan kebutuhan di daerah

segera dapat diketahui untuk dicarikan solusi. ”Kita sepakat pembangunan di Langkat tidak akan mampu jika hanya mengandalkan APBD daerah. Kehadiran kami untuk memberikan peluang bagi tersedianya alokasi APBD provinsi di daerah ini,” ujar Nurul yang merupakan putra asli kelahiran Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Rahmanuddin Rangkuti atas nama DPRD Langkat menyambut positif kehadiran koleganya dari DPRD-SU dan berharap agar perhatian bagi daerah pemilihan lebih dikuatkan. Sehingga keterbatasan APBD Langkat dapat diback-up melalui bantuan provinsi.(JUL)

anggaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. ”Warga kami sangat berharap ada perhatian Pemerintah Kota dan Provinsi terkait peningkatan perekonomian masyarakat kecil,”imbuhnya.

Dibagian lain, Ketua DPC PPP Kota Tebing Tinggi Ustadz Syahbudin Abduh Hasibuan, S.Hi mengatakan, saat ini umat Islam cenderung semakin jauh dari nilai-nilai ajaran al-Qur’an.

Padahal kata Abduh, berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Saw, jika umat Islam mau selamat dunia dan akhirat harus melaksanakan ajaran yang terdapat dalam al_Qur’an dan Hadist.

Menyikapi kondisi itu, menurut Abduh, maka harus ada upaya serius guna mengembalikan umat Islam agar memahami dan mengamalkan al-Qur’an dan

Hadist. Salah satu caranya melalui teladan yang ditunjukkan para pemimpin Umat. ”Satu-satunya, calon Gubsu yang menawarkan konsep berdasarkan alQur’an adalah kader terbaik PPP saat ini, yakni H Fadly Nurzal,”katanya.

Hal senada disampaikan Ustadz Bambang Irawan.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Bambang menjelaskan salah satu syarat utama bagi umat Islam dalam memilih pemimpin adalah harus orang yang beriman.

Sebagai umat Islam, tentu kita harus memilih pemimpin yang beriman, beragama Islam dan diusulkan kelompok atau wadah Islam. ”Umat Islam tidak boleh jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam, sebab Islam menjanjikan kedamaian hidup di dunai dan akhirat,”ujarnya.(MH)

Reses Di Persiakan

Fadly Nurzal: Keterwakilan Umat Islam Harus Diperkuat TEBING TINGGI Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihin III (Serdang Bedagai Tebing Tinggi), H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan, wakil rakyat harus turun ke masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan. ”Jika ada anggota DPRD yang tidak mau turun ke masyarakat, itu nama pengkhianat suara rakyat,” kata Fadly Nurzal, saat melaksanakan reses di Kelurahan Persiakan Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Jum’at (1/6).

Dijelaskan Fadly, anggota dewan melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam mengontrol, membuat peraturan dan penganggaran, maka anggota dewan tersebut harus menjemput aspirasi masyarakat. Aspirasi itulah

SIMAK – Ratusan warga kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tampak menyimak pidato yang disampaikan anggota DPRD Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, ketika melaksanakan kemarin. yang kemudian diperjuangkan para wakil rakyat di legislatif.

Selain itu, dengan turun ke masyarakat, anggota DPRD dapat mengotrol program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ”Kalau anggota dewannya tidak menjemput aspirasi masyarakat, boleh jadi anggota dewan tersebut hanya asbun (asal bunyi).

Karena memang ia tidak

tahu apa yang diperjuangkannya,”jelas Fadly.

Menyikapi aspirasi yang disampaikan Kepala Kelurahan Persiakan, Fadly berjanji akan berupaya maksimal, sehingga ke

depan ada alokasi anggaran dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Tebing Tinggi.

Dalam rangka menyelamatkan kepentingan itulah, menurut Fadly keterwakilan umat Islam di legislatif dan eksekutif harus diperkuat. Dan itu bisa terwujud kalau umat Islam kompak dan bersatu. ”Dengan adanya keterwakilan di legislatif, maka kepentingan umat Islam akan terselamatkan,” ucapnya.

Sebelum Kepala Kelurahan Persiakan Burhanuddin Tanjung mengatakan sebagian besar sumber pencaharian warganya adalah pedagang kecil dan petani. Karena itu, ia berharap Fadly Nurzal sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil Sergai dan Tebing Tinggi bisa memperjuangkan agar ada alokasi

KPK POS

10

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

KRIMINAL

Anggota DPRD Berjudi Dituntut Hingga 1 Tahun GUNUNGSITOLI – Sidang oknum anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang terlibat judi masuk tahap penuntutan. Sidang digelar di ruang Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kamis pekan lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edi Tarigan dalam tututannya, menuntut para terdakwa, masing-masing Budieli Laia (Wakil Ketua DPRD Nisel) 1 tahun, Yafenudi Halawa (anggota DPRD Nisel) 10 bulan, Sawato alias Fidelis G (anggota DPRD Nisel) 10 bulan, Pegangan Dachi dan Acara Sarumaha juga di tuntut 10 bulan.

Sementara itu, Sehati Halawa, SH,MH dari Biro hukum Karya Bhakti Nusantara selaku tim kuasa hukum para terdakwa akan mengajukan nota pembelaan kepada para terdakwa pada sidang mendatang. (YAGI)

Tipu Rp 17 Juta, Mandor PTPN 3 Diadili RANTAUPRAPAT - Pengadilan Negeri Rantauprapat mengelar persidangan kasus penipuan tenaga kerja. Terdakwa, P Hutabarat, mandor 1 PTPN3 Mambang Muda.

Terdakwa dijadikan pesakitan dalam kasus penipuan tenaga kerja terhadap tiga korban.

Dalam persidangan, Kamis pekan lalu, majelis hakim yang dipimpin Sabarulina Ginting mendengarkan tiga saksi korban yang dihadirkan JPU Denni T. Ketiga korban, Wilman sianturi, Jamlet Tobing dan Viktor Hutasoit dijanjikan dapat bekerja di PTPN3, dan untuk itu ke tiga saksi korban diminta menyerahkan sejumlah uang, totalnya Rp 17 juta hingga Rp 20 juta. Usai mendengarkan keterangan para saksi, terdakwa mengakui perbuatannya. Di persidangan itu, majelis hakim menyarankan kedua pihak untuk berdamai.(HAH)

Bupati Batubara Beri Bantuan 35 Korban Puting Beliung BATUBARA - Bencana alam angin puting beliung yang menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Batubara, akhir Mei lalu, sangat dirasakan warga. Pasalnya rumah mereka mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dan Dinas Sosial memberikan bantuan kepada korban bencana. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM kepada warga yang terkena bencana. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Pasar Pagi Siajam.

Di Desa Siajam-Sei Balai terdapat 29 orang penerima bantuan, sedangkan di wilayah Desa Mekar Sari-Talawi, 6 orang penerima bantuan. Bantuan yang diberikan, berupa 45 keping seng, 10 kg beras, 1 papan telur dan 2 kardus indo mie. ”Sedang total kerugian warga hampir mencapai Rp 350 juta,” Aladdin M.Si, Kepala Dinas Sosial.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM berpesan kepada para korban agar ikhlas dalam menerima musibah, dan bantuan yang diberikan oleh Pemkab Batubara adalah untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh warga. “Jadi, setelah menerima bantuan ini tentunya kita harus tetap melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat,” katanya. (SAHREL)

NAD SUMUT JAMBI

Mediasi Penal Wujudkan Masyarakat Sadar Dan Taat Hukum STABAT-Penanganan dan penyelesaian setiap tindak pidana yang terjadi tetap mengedapankan nilainilai kearifan lokal yang telah turun temurun dimiliki dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Seperti musyawarah untuk mufakat sebagai upaya mengembalikan keseimbangan yang timpang sebagai akibat suatu tindak pidana, sehingga akan terciptanya kembali kehidupan harmonis di tengah-tengah masyarakat merupakan harapan dan dambaan segenap masyarakat termasuk masyarakat kabupaten langkat.

Hal tersebut dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Langkat Budiono, SE saat hadir dalam acara sosialisasi dan diskusi ilmiah seputar Mediasi Penal sebagai alternatif penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pidana anak dan tipiring yang berlangsung di Aula Berlian

Wabup Langkat Budiono diabadikan bersama unsur FKPD lainnya serta Komnas Perempuan Jakarta Tumbu Saraswati SH di Aula Berlian Gedung PN Stabat.

Gedung PN Stabat, Rabu pekan lalu.

Sementara Ketua DPRD Kab. Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE, M.AP menyambut baik kegiatan positif tersebut yang menurutnya merupakan sarana bagi penegakkan hukum yang adil dan berkeadilan, dirinya berharap diskusi ilmiah dalam rangka meningkatkan hubungan koordinasi dan konsultasi yang baik antar penegak hukum agar dapat terus dikembangkan dalam rangka menerapkan peraturan perundangan secara konsisten dan konsekuen terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat Langkat demi mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Hj Marni Emmy Mustafa menjelaskan bahwa setelah pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2012 ini, tidak ada lagi pelaku kasus remeh yang ditahan yang dinilai tidak sebanding dengan perbuatannya.

Sebelumnya Ketua PN Stabat Hj Diah Sulastri Dewi menyebutkan saat ini paradigma hukum telah bergeser tidak lagi memberikan tuntutan serta hukuman berdasarkan pasal-pasal yang tertera dalam kitab hukum, tetapi mengarah kepada pemberian keseimbangan hukum pada korban maupun pelaku yang terlibat dalam suatu perkara.

Karenanya guna mewujudkan paradigma hukum yang lebih adil dan berimbang.(JUL)

Anggota DPRD Tanjungbalai Tuding Walikota Terkesan "Legalkan" Maksiat TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munte terkesan telah 'melegalkan' prostitusi di Kota Kerang tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sikapnya yang terkesan membiarkan menjamurnya lokasi maksiat di Kota Tanjungbalai.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Yuslin Hasibuan, pada Senin pekan lalu, di gedung dewan setelah selesai mengikuti rapat paripurna. Menurutnya, sikap pembiaran itu dibuktikan

dengan menyusul maraknya lokasi prostitusi di Tanjungbalai seperti halnya di kawasan Water Front City atau biasa disebut Pasiran yang terletak di Jalan Asahan. Di kawasan itu setiap malamnya banyak didapati sejumlah Waria (Wanita Pria) dan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang mangkal mencari nafkah melalui transaksi prostitusi, dengan pondokan yang diduga menjadi sarana prostitusi.

Berdasarkan penelusuran, sekitar

seratus meter tak jauh dari lokasi WFC didapati Mesjid Raya Sultan Rahmad Syah. Pembiaran lokasi berbau prostitusi itu cukup mengherankan. Sebab, razia yang dilakukan Pemko Tanjungbalai melalui Sat Pol PP tidak menimbulkan efek jera.

Selain kawasan WFC, sejumlah lokasi prostitusi dan penginapan liar juga banyak ditemukan di sepanjang kawasan Jalan Arteri, Jalan Pahlawan, dan Jalan Jendral Sudirman kilometer 7 yang jarang dilakukan razia.(HER)

Distribusi Pupuk Subsidi Akui Miliki Izin NIAS – Pengecer pupuk bersubsidi, CV Dian Mowua, Arnius Mendrofa mengaku memiliki izin sebagai pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Hal itu dikatakan Arnius Mendrofa kepada wartawan di tempat usahanya di Jalan Nias Tengah, Desa Lolowua, Nias.

Dikatakannya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah keluar dengan nomor : 503/1919/IV/ BPPT/SIUP/2011, tanggal 14 Desember 2011, sedangkan izin untuk Tanda Daftar Ruangan sudah keluar dengan Nomor : 503/008/III/

BPPT/TDR/2012 tanggal 10 Februari 2012 dengan ukuran 3 meter x 9 meter dan jenis barang yang disimpan yakni pupuk dan pestisida.

Menurutnya, kalau ada persyaratan lain yang dianggap masih kurang lagi maka sebagai pengusaha siap melengkapinya. ”Karena yang terpenting adalah kebutuhan pupuk kepada kelompok tani diwilayah Kecamatan Hiliserangkai harus dipenuhi dan terjangkau,” ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Faomakhoda Desa Fulolo Lalai, Medianus Mendrofa mengatakan sejak CV Dian Mowua beroperasi pada bulan

Maret 2012 sebagai salah satu pengusaha pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Hiliserangkai maka harga pupuk dapat terjangkau masyarakat dan kebutuhan pupuk didalam kelompok tani tertutupi.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nias, Faigiasa Bawamenewi mengatakan bagi pengusaha yang tidak memiliki izin sebagai penyalur pupuk bersubsidi di daerah ini maka harus segera mengurus izinnya agar tidak menjadi kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat.(YAGI/NZ)

Wawakot T Balai Tantang LSM Tunjukkan Bukti TANJUNGBALAI - Kalangan LSM di Tanjungbalai yang menduga adanya jual-beli kios di Pasar Suprapto dan Pasar Bahagia sebesar Rp 40 juta per pintu ditantang oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Rolel Harahap untuk menunjukkan buktinya. Rolel Harahap menegaskan hal tersebut Rabu (23/5), dihadapan perwakilan aktivis LSM dan pedagang di Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

“Tolong sampaikan data otentik, saya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Thamrin Munthe dan

Baperjakat, jika yang berbuat adalah pegawai negeri sipil,” kata Rolel Harahap. Dalam kesempatan tersebut Rolel Harahap dihadapan perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Letjen Suprapto Jiah(40) dan Syahri (46) serta Sekretaris LSM SOPAN Rudi Rinaldi dan Sekretaris LSM Lakomta Syaiful Iskandar yang melakukan pendampingan, mengatakan, Pemko Tanjungbalai telah menyediakan 15 unit tenda serta akan memberikan konpensasi sekadar untuk meri-

ngankan beban pedagang.

Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Syarifuddin Harahap mengatakan, jika terbukti ada anggotanya melakukan jual-beli kios maka pihaknya akan menindak tegas dan bahkan membawanya kejalur hukum. Ditambahkannya, kios di Pasar Bahagia yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1,2 miliar, sedangkan di Pasar Suprapto dibangun menggunakan dana APBD Tanjungbalai.(HER)

Pemko T Balai Akhirnya Sahuti Aspirasi PKL TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Kebersihan dan Pasar akhirnya menyahuti aspirasi pedagang kaki lima (PKL), korban penggusuran di trotoar Jalan Letjen Suprapto, persisnya di depan stasiun kereta api. Sahutan Pemko Tanjungbalai tersebut tidak hanya sebatas pemberian tenda kepada pedagang tapi juga memberikan dana untuk mengurangi beban serta dapat menambah modal usaha berskala kecil.

Terealisasinya bantuan Pemko Tanjungbalai kali ini dikarenakan

sebelumnya para pedagang korban penggusuran hampir satu bulan melakukan aksi unjukrasa melalui payung Forum Masyarakat Independen (Formasi) dengan pendampingan dari LSM SOPAN di bawah koordinator Rudi Rinaldi.

Aksi pedagang itu tidak hanya sebatas menyampaikan orasi serta aspirasi kepada pihak legislatif, tetapi mereka juga melakukan aksi tidur di teras Kantor Walikota dan memasang tenda di depan pintu masuk rumah dinasWalikota Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman.

Akhirnya Walikota Tanjungbalai

melalui Wakil Walikota Rolel Harahap mengambil kesimpulan duduk bersama dengan Formasi. Kesepakatan dari pertemuan itu, Pemko Tanjungbalai menyahuti aspirasi pedagang dengan catatan para pedagang juga harus menjaga tenda yang diberikan serta ikut berperan aktif menjaga kebersihan dan sekaligus menata tempat berjualan dengan lebih baik.

Kebijakan Pemko Tanjungbalai itu memang terkesan bertentangan dengan peraturan serta peraturan daerah yang melarang berjualan di sepanjang trotoar jalan raya.(HER)

Buku Binjai Idaman Akan Dilaporkan Ke Poldasu BINJAI - Dunia pendidikan kini menjadi ajang bisnis jual beli buku yang tidak memiliki identitas penerbit dengan menggunakan dana BOS. Praktik tersebut kini bergulir ke ranah hukum.

Dunia pendidikan di Kota Binjai memakai buku lembar kerja siswa (LKS) dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mau pun swasta banyak beredar buku LKS yang tak terlihat penerbitnya dan buku LKS yang di palsukan, diduga orangorang dekat Walikota Binjai.

Tudingan disampaikan Direktur LSM Wanacakra Kota Binjai, Gito Affendy, Kamis pekan lalu. Menurut dia, dasar untuk membawa praktik itu ke ranah hukum atas tindakan Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Binjai selama Tahun Ajaran 2011-2012 yang telah memproduksi dan menjual buku-buku mata pelajaran untuk kalangan sendiri yang diduga tidak memiliki izin resmi penerbitan menyusul buku himpunan soal-soal dari Provinsi Sumatera Utara yang tidak diketahui siapa dan alamat penerbitnya.

Dikatakan Gito, buku-buku untuk kalangan sendiri dijual secara komersial di sekolah menggunakan logo Pemerintah Kota Binjai. Salah satunya bermerek, “Binjai Idaman”, buku dianggarkan

dari dana BOS. “Buku–buku yang diproduksi Pemko Binjai meliputi 10 (Sepuluh) jenis mata pelajaran masing-masing IPA, Bahasa Indonesia , Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, MM, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Lingkungan Hidup,” kata Gito.

Setelah diteliti, ditemukan keganjilan pada buku. Diantaranya, hanya mencantumkan nama-nama tim Penyusun di semua bidang kurikulum sementara nama penulis dan penerbit tidak dicantumkan. Menurut Gito, masuknya buku-buku tidak bertuan ke sekolah setelah memasuki Tahun Ajaran 2011/ 2012 diantar oleh sekelompok orang yang sudah mendapat lisensi dari Dinas Pendidikan Kota Binjai maupun UPTD Kecamatan terutama oknum KUPTD Kecamatan Binjai Selatan yang disebut sebut sebagai oknum yang paling menentukan. “Dalam hal ini kami sudah mempersiapkan bundel laporan pengaduan itu yang direncanakan disampaikan ke Poldasu dalam waktu dekat,” kata Gito. (SBR)

Leasing Adira ”Rampas” Sepeda Motor Nasabah RANTAUPRAPAT - Perusahaan pembayaran kendaraan, PT Adira Finance, dituding merampas kendaraan nasabah milik Dani. Sepeda motor milik Dani dibawa paksa, tanpa memberitahukan nasabahnya.

Menurut Dani, kejadian berlangsung di depan SPBU di Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.

Sepeda motor miliknya, jenis Honda Revo Fit, dibawa kabur oleh seorang pria, berinisial R disebut dari perusahaan leasing, Adira. Korban me-

nyesalkan sikap leasing yang membawa kabur tanpa pemberitahuan. ”Saya sangat terkejut dengan perlakuan ini.

Ini adalah perampasan, karena tanpa seizin saya dan sepeda motor itu mereka dorong sampai ke kantor perwakilan pembayaran kredit/angsuran di Simpang Ajamu, ini tampak macam main hakim sendiri, datang menyerang tanpa aba-aba, saya akan melakukan perlawanan dan melaporkan ke Polres Labuhan Batu,” kata Dani. (HAH)

Aktivitas Pelayaran Terhenti Akibat Badai SINGKIL – Cuaca buruk di perairan Aceh Singkil, sejak Rabu pekan lalu, membuat aktivitas pelayaran terhenti. Ketinggian ombak di sejumlah kawasan dilaporkan mencapai dua hingga tiga meter. Bahkan di seputaran Pulau Jawi-Jawi yang jaraknya 30 mil laut dari Singkil, ketingian ombak mencapai empat meter.

Cuaca buruk ini mengakibatkan para nelayan dan pemilik kapal komersil tak berani beropersi.

Sejumlah kapal kargo (barang) yang melayani rute pelayaran Singkil-Pulau Banyak, masih tertambat rapi di Pelabuhan Pulo Sarok. Sebagian besar kapal-kapal ini, terlihat sudah dalam kondisi sarat dengan muatan sembako dan

ratusan penumpang. Sejumlah nakhoda mengaku sudah tiga hari terpaksa melabuhkan kapal mereka di Singkil. Mereka lebih memilih tidak berlayar karena ketinggian ombak mencapai dua hingga tiga meter. "Kita lebih memilih berlama-lama di sini dengan resiko bertambahnya biaya. Dan kami rasa ini keputusan yang lebih baik daripada berlayar dengan kondisi cuaca seperti ini,” kata para nakhoda.

Para nelayan di Kecamatan Kuala Baru dan Pulau Banyak juga sudah tiga hari menghentikan aktivitas mereka untuk mencari ikan. Mereka umumnya lebih memilih melakukan berbagai aktivitas di darat daripada melaut.(AZT)

Poktan Maju Jaya Laporkan Papam PTPN3 Marsel Ke Panglima TNI LABURA – Merasa tidak senang dengan sikap kepala pengamanan PTPN3 Kebun Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kapten Inf Kasmun, yang memimpin puluhan Satpam dan Karyawan PTPN3 Marbau Selatan, saat melakukan pengrusakan gubuk masyarakat Poktan Maju Jaya MBK di atas tanah sengketa, pada Hari Kamis pekan lalu. Poktan

maju Jaya MBK akhirnya melaporkan Papam PTPN3 Marbau Selatan kepada Panglima TNI di Jakarta.

Ketua Poktan Maju Jaya MBK, Dedi Syahputra, ST kepada wartawan baru-baru ini. Menurutnya apa yang dilakukan Kapten Inf. Kasmun di areal tanah sengketa masyarakat MBK dengan areal PTPN3 Marbau Selatan adalah diluar tugas pokok dan fungsi dari Kapten Inf. Kasmun yang merupakan Anggota TNI yang

masih aktif dari Kodam I Bukit Barisan.

“Tindakan yang dilakukan oleh Kapten Inf. Kasmun di areal tanah sengketa masyarakat Maju Jaya MBK dengan PTPN3 Marbau Selatan dengan memimpin puluhan satpam dan karyawan PTPN3 Marbau Selatan melakukan pengrusakan terhadap gubuk masyarakat petani beberapa waktu lalu, merupakan penyalahgunaan wewenang

yang telah dilakukan oleh Anggota TNI, karena tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan Pasal 5, 6 dan 7 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” tegas Dedi.

Seperti diketahui, bahwa dari luasan HGU PTPN3 Marbau Selatan yang dimiliki sesuai dengan surat keputusan kepala BPN nomor 118/HGU/BPN/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Joyo Winoto, Ph.D, adalah

seluas 3.193,67 Ha. Dari luasan tersebut kenyataan di lapangan banyak terjadi persoalan sengketa tanah dengan masyarakat petani yang ada di sekitar perusahaan perkebunan milik BUMN tersebut.

Persoalan sengketa tanah antara masyarakat poktan maju jaya MBK dengan PTPN3 Marbau Selatan telah berlangsung lama, namun belum ada itikad baik dari pihak perusahaan

untuk menyelesaikan persoalan ini secara win-win solution atau penyelesaian secara mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, terang Dedy.

Dikarenakan belum mendapatkan titik penyelesaian, akhirnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 beberapa minggu lalu masyarakat petani yang tergabung dalam Poktan Maju Jaya MBK melakukan aksi menduduki tanah sengketa dan mendirikan

gubuk. “Tapi apa lacur, baru beberapa saat mendirikan gubuk di atas tanah sengketa tersebut, gubuk yang didirikan oleh masyarakat dengan bergotong royong itu harus dirusak dan dirubuhkan oleh puluhan satpam PTPN3 Marbau Selatan yang dipimpin oleh Papam PTPN3 Marbau Selatan Kapten Inf. Kasmun yang mengaku ditugaskan secara resmi dari Kodam I Bukit Barisan,” ujar Dedy. (MS)

KPK POS

13

E D I S I 203 4 – 10 JUNI 2012

Rubrik KPK

Bukti Baru Skandal Century JAKARTA - Skandal bailout Bank Centrury sebesar Rp6,7 triliun, kini hilang tertutup kasus maupun isu lain yang muncul. Namun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjuang keras untuk mengungkapkannya. Karena itu, KPK klaim menemukan bukti baru skandal Century.

"Kami siap membeberkan temuan baru dalam kasus skandal Bank Century pada pekan depan. Ada perkembangan yang signifikan ditemukan penyidik," kata juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dijelaskan, perkembangan baru bank yang berganti nama Bank Mutiara itu,

akan disampaikan ke Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR. "Tidak etis, kami mengungkap tentang perkembangan baru. Tunggu saja lah," jawabnya singkat.

KPK sudah melakukan gelar perkara kasus Bank Century. Hasil gelar perkara tersebut akan langsung disampaikan kepada Tim Pengawas Bank Century di DPR. KPK mengerahkan 20 penyelidik untuk menelisik dana talangan (bail out) yang diduga digunakan secara tidak benar itu.

KPK terlibat dalam kasus Bank Century setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan audit forensik.

Hasilnya, antara lain, ada

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

aliran dana ke koran Jurnal Nasional dan sejumlah politisi partai politik. "Pokoknya ada progress kasus Century ini," sambungnya.

KPK saat ini masih menyelidiki keputusan bailout

Bank Century. Rapat intensif pun digelar berkali-kali antara KPK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Tim Pengawas Century DPR, untuk membahas kasus tersebut. Serangkaian rapat

yang digelar disebabkan belum adanya kesamaan pandangan antara KPK dan Timwas.

Timwas DPR hingga kini berkukuh ada keganjilan dalam keputusan bailout Bank Century. Salah satu

SBY Terbitkan Perpres Stranas Pemberantasan Korupsi PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk jangka 2012-2014 dan 2012-2025. Perpres ini adalah satu langkah konkret Pemerintahan SBY dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. "Perpres ini sangat penting dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya korupsi, agar dapat berjalan secara sistematis dan kontekstual," kata Wakil Presiden Boediono kepada pers saat mengumumkan keluarnya Perpres tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Hadir dalam keterangan pers tersebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Joko Suyanto, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Menurut Boediono, program pemberantasan korupsi sesungguhnya telah berjalan sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I disamping adanya rencana dan aksi tahunan pemberantasan korupsi, misalnya, melalui Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Upaya-upaya tersebut, kata Boediono, kini disatukan untuk pertama kalinya dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas-PPK) yang dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai Perpres No. 55 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (20122014).

Boediono mengatakan, sejumlah pihak seperti lembaga-lembaga penegak hukum, Bappenas, masyarakat madani (akademisi dan akti-

vis lembaga swadaya masyarakat) penggiat antikorupsi, serta para pakar telah dilibatkan dalam penyusunan Perpres ini.

Menurut Boediono, Perpres ini bukan saja memberikan arah bagi kebijakan antikorupsi di seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah tapi juga memberikan kejelasan ukuran bagi upayaupaya antikorupsi di Indonesia melalui sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun. "Perpres itu merupakan ikhtiar nyata untuk melanjutkan perang melawan korupsi," tandasnya.

Dikatakan Boediono, Perpres itu merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia pada "United Nations Convention Against Corruption" (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Boediono berharap Perpres Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi akan menjadi acuan utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi tahunan pemberantasan korupsi di masing-masing institusi.

"Semua instansi pemerintah harus menyusun rencana aksi dalam memberantas korupsi," kata Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurut Kuntoro, ke depan Stranas PPK akan menjadi acuan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam me-

nyusun rencana aksi tahunan atau "Aksi PPK" pada institusinya masing-masing. "Aksi PPK yang merujuk kepada fokus kegiatan di dalam Stranas PPK inilah yang kelak dituangkan ke dalam Instruksi Presiden pada setiap tahun," katanya.

Untuk membantu merumuskan aksi PPK, kata Kuntoro, telah disediakan sejumlah contoh peranti antikorupsi yang dapat diadopsi oleh kementerian dan institusi.

Hasil-hasil pelaksanaan aksi PPK dilaporkan per triwulanan dan dipantau oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan intansi terkait lain.

"Selain itu juga dibarengi dengan disiplin pemantauan, berbagai indikator keberhasilan yang telah ditargetkan itu diharapkan dapat tercapai sehingga benar-benar mencerminkan hadirnya kesungguhan perbaikan dalam melawan korupsi," kata Kuntoro.

Berhasil atau tidaknya implementasi Stranas PPK, katanya, diukur berdasarkan tiga indikator kinerja utama, yaitu Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, kesesuaian antara pengaturan antikorupsi di Indonesia dengan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), serta Sistem Integritas Nasional.

"Masing-masing strategi diukur melalui indikator kinerja yang telah dipilih untuk mendukung pencapaian visi dan misi Stranas PPK," katanya. Indikator kinerja itu antara lain Indeks Pencegahan Korupsi, Indeks Penegakan Hukum Tipikor, Rasio Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, serta Indeks Perilaku Antikorupsi.(HOC)

anggota Timwas, Nudirman Munir, beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti baru ke komisi antikorupsi yang mengindikasikan adanya unsur korupsi dalam pengambilan keputusan bailout.

Kasus Century terjadi setelah Bank CIC, sebagai cikal-bakal Bank Century, terindikasi masalah surat berharga senilai Rp 2 triliun.

Bank CIC dan Bank Danpac serta Bank Pikko kemudian bergabung dengan nama Bank Century. Rupanya, masalah tetap tak tuntas. Pada 2008, Bank Century dinyatakan gagal kliring.

Bank Indonesia selaku pengawas perbankan me-

nyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa Bank Century sebagai bank gagal bisa berdampak sistemik. Bank Indonesia mengusulkan langkah penyelamatan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. LPS pun mengambil alih Century dengan mengucurkan dana talangan sekitar Rp 6,7 triliun.

Bank tersebut dituntut ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp 1,38 triliun. Dana diduga mengalir ke Robert Tantular, pemegang saham Century. DPR pun menggunakan hak angketnya yang memutus kasus ini bermasalah, lalu menyerahkan kepada KPK untuk mengusutnya. (ENDY)

Melihat Korupsi dari Perspektif HAM KOMISI Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial sudah memulai wacana membuka perspektif baru melihat tindak pidana korupsi.

Mengingat dampak dan akibatnya, korupsi perlu dilihat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) misalnya, telah menyebabkan akses banyak warga terhadap pendidikan terganggung. Atau, terhambatnya akses warga terhadap layanan kesehatan gara-gara korupsi bidang kesehatan.

Gagasan melihat korupsi tak semata sebagai extraordinary crime tetapi juga sebagai crime against humanity antara lain datang dari Saldi Isra. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang ini menilai perlu menggeser paradigma melihat korupsi ke arah kejahatan kemanusiaan. Ia melihat politik hukum pembuat UndangUndang bidang pemberantasan korupsi sejak tahun 1971 juga sudah bergeser.

“Harus ada politik hukum baru yang menempatkan korupsi sebagai crime against humanity”, ujar Saldi saat berbicara di Yogyakarta, 15 Mei lalu.

Perlunya mengubah paradigma melihat korupsi memang mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyambut gagasan itu. Busryo menunjuk konsideran ‘Menimbang’ UU No. 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa ‘tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas’.

Namun tidak semua praktisi dan akademisi hukum setuju gagasan melihat korupsi sebagai crime against humanity.

Ketua Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia

(UII) Yogyakarta Eko Riyadi mengatakan meski setuju perubahan paradigma, perubahan itu tak sampai ke tahap crime against humanity yang datur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

“Belum sampai ke kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Jika korupsi dilihat dari perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan, maka korupsi akan diproses di pengadilan HAM berat.

Definisi operasional akan sulit dibuat jika korupsi menjadi kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Tetapi Eko setuju jika korupsi dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan konstruksi hukum ini maka pelanggaran hak asasi manusia lebih dipandang sebagai unsur yang memperberat hukuman terhadap pelaku.

Anggota Komnas HAM, Joseph Adi Prasetyo sepaham dengan Eko. Akan sulit bagi aparat menegakkan hukum memasukkan unsur-unsur crime against humanity dalam perbuatan korupsi.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan itu mengikuti suatu trauma. Jadi, harus ada serangan, harus dilakukan secara sistematis meluas, kemudian ada pertanggungjawaban komando.

Kalau korupsi gimana?

Sulit memasukkan itu,” kata pria yang biasa disapa Stanley ini.

Menurut Stanley sulit memasukkan anasir UU No. 26 Tahun 2000 ke dalam konstruksi tindak pidana korupsi. Sebagai wacana, gagasan KPK, MA dan Komisi Yudisial tidak ada persoalan. Tetapi sebagai konstruksi hukum yang didakwakan kepada pelaku akan sulit. Meskipun menggunakan UU No. 39 Tahun 1999, tetap sulit menghukum pelaku. Sebab, kata Stanley, UndangUndang ini tidak memuat sanksi pidana.(HOC)

Kasus Suap Wisma Atlet

Anggota Dewan Keberatan DPR Disebut Hulu Korupsi DUA anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syarifuddin Sudding dan Nudirman Munir, mempertanyakan dan meminta klarifikasi ataspernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Andi Nirwanto yang dianggap ‘merendahkan’ DPR. Andi disebut-sebut telah mengeluarkan pernyataan bahwa DPR adalah hulu terjadinya korupsi di Indonesia.

Politisi Hanura Syarifuddin Sudding mengungkapkan pernyataan ini diutarakan Andi dalam peluncuran buku mantan Ketua Komisi III Benny K Harman.

“Dalam acara peluncuran buku itu, Anda menyebut bahwa DPR adalah hulu korupsi di Indonesia. Tolong jelaskan maksud dari pernyataan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh jaksa agung muda (JAM) di ruang rapat Komisi III, Selasa pekan lalu.

Lebih lanjut, Sudding

mengatakan bila pernyataan itu benar, ia meminta saran kepada Jampidsus untukmengatasi hal tersebut. “Tolong berikan gambaran, bagaimana mengatasi persoalan ini ketika saudara mengatakan korupsi ini hulunya di DPR. Bagaimana mengatasinya? Mari bersama-sama memperbaiki,” ujarnya.

Sudding tak menafikan ada anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Namun, ia masih ragu bila digeneralisir bahwa hulu korupsi dari DPR. “Apakah statement bapak memenuhi kenyataan? Bagaimana dengan kejaksaan dan birokrasi yang lain?” cecar Sudding.

Anggota Komisi III dari Partai Golkar Nudirman Munir menuturkan ia merasa pedih dengan pernyataan Jampidsus itu. “Berapa persen sih yang korupsi?Banyak sekali yang tak ada kaitan dengan korupsi. Apalagi kami di Komisi III. Kalau kami korupsi, bapak mungkin akan langsung tangkap. Kami minta klarifikasi,” ujarnya.

Sayangnya, Jampidsus tak diberi kesempatan langsung untuk mengklarifikasi pernyataan ini kepada anggota dewan.

Berdasarkan keputusan pimpinan rapat, para jaksa agung muda yang hadir diminta untuk menjawab pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan oleh anggota Komisi III secara tertulis pada rapat kerja (raker) Komisi III dengan Jaksa Agung mendatang.

Namun, usai RDP, Jampidsus Andi Nirwanto meluruskan tuduhan bahwa dirinya menyebut DPR sebagai hulu korupsi. “Itu hanya salah persepsi,” tegasnya kepada wartawan.

Andi menjelaskan, saat itu ia memang menghadiri peluncuruan buku Benny K Harman yang berjudul ‘Negeri Mafia, Republik Koruptor’ yang isinya menggugat DPR pasca reformasi. Ia mengatakan di situ dijelaskan bahwa kasus korupsi ada juga peran dewan. “Lalu, saya komentari

bahwa landasan korupsi itu bisa represif dan preventif. Saat ini preventif masih kurang,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Andi, salah seorang panelis menuturkan bahwa korupsi peraturan itu lebih berbahaya dibanding korupsi uang. Lalu, Andi merespon bahwa bila terkait aturan itu berada di wilayah dewan.

“Bukan berarti saya sebut dewan itu tempatnya koruptor,” ujarnya.

“Hulunya itu yang membuat aturan kan dewan. Saya tawarkan sistem perbaiki dulu dari hulu ke hilir. Hulu itu di dewan, sedangkan hilir di tataran implementasi. Ini harus dimulai dari hulu dan hilir,” ujarnya.

Andi mengaku tentu dirinya tak mungkin menuduh sebuah lembaga sebagai tempat para koruptor.

“Saya bukan menuduh di sini banyak koruptor. Saya tak mungkin menuduh seperti itu, karena ketika menuduh seperti itu harus bisa menunjukan datanya,” pungkas Andi. (HOC)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

Wakil Walikota Lantik Dokter Remaja MEDAN - Wakil Walikota Medan H Dzulmi Eldin didampingi Asisiten Kemas Musaddat, Kadis Pendidikan Rajab Lubis, Kadis Kesehatan Edwin Effendi kota Medan dan Kemenag Medan Iwan Zulhami Melantik dokter – dokter kecil MAN 1. Juga meresmikan pemakaian perpustakaan digital, Rabu kemarin di gedung MAN -1 Medan.

Katanya pelantikan dokter remaja dan peresmian sarana penunujang proses belajar mengajar sangat berharga, khususnya bagi pelajar. Dan salah satu prioritas pembangunan kota saat ini adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Wakil Walikota Medan memberikan apresiasi atas upaya MAN 1 Medan melengkapi sarana sekolah, guna menciptakan anak didik berkualitas. “Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru atas dedikasi dan pengabdiannya da-

lam rangka pembinaan generasi bangsa,” katanya.

MAN-1 Medan sebagai salah satu sekolah negeri berbasis pendidikan agama.

Hingga saat ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap lahirnya generasi bangsa, tidak nya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan pengetahuan agama yang baik.

Ke depan diharapkan pendidikan berkarakter memberikan dasar-dasar kearah perkembangan jiwa dan sikap serta ilmu, keterampilan, keimanan. Guna memberikan bekal kehidupan bermasyarakat, berangsa dan bernegara dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Burhanuddin Kepala Sekolah MAN 1 melaporkan jumlah murid 1043, guru 97 orang, dokter remaja yang dilantik 66 orang. Sedangkan siswa/i yang mengikuti UN 321 orang, dengan kelulusan 100 parsen.

SUMUT

Astaman Pimpin IKAPTK Langkat STABAT - Kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan (IKAPTK) Langkat Periode 2012 – 2017 dilantik dan dikukuhkan. Acara berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, kemarin. ”Saya berharap adikadik menjaga amanah dan menunjukkan loyalitas tinggi kepada pimpinan,” pesan Ketua Umum Dewan Pengurus Propinsi IKAPTK Sumut Amri Tambunan didampingi Sekretaris Umum Asrin Naim.

Ditambahkan Amri yang juga Bupati Deli Serdang itu, para alumni IKAPTK jangan memandang jabatan sebagai takdir, tapi amanah agar lebih serius mengemban tugas. Tugas seorang pamong meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Pada era otonomi daerah, kepiawaian seorang pamong untuk

berpikir dan bertindak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat-sangat diharapkan.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang hadir bersama Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa mengungkapkan rasa bahagia dan apresiasi yang tinggi atas pemberian Pin Kehormatan IKAPTK. ”Besar hati saya menjadi bagian keluarga besar IKAPTK, mudah-mudahan mampu memotivasi semangat dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Langkat,” katanya.

Ketua terpilih IKAPTK Langkat Astaman menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepedulian Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam memberikan ruang bagi para alumni untuk turut serta memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah.

PENGHORMATAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH usai penyematan Pin yang mendapat penghormatan tradisi kebesaran IKAPTK pada kegiatan yang berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Rabu (30/5) malam.

Penyematan Pin Kehormatan kepada Ngogesa Sitepu dilakukan dalam suatu upacara resmi devile penghormatan ala IKAPTK yang membentuk

sudut bintang dengan berpakaian PDU lengkap.

Sementara pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum IKAPTK Sumatera Utara Amri Tambunan dan

Nias Laksanakan Mobilisasi e-KTP

(VIN)

Kinerja Camat Aek Nabara Barumun Dievaluasi PALAS - Perpindahan kepemimpinan dan Basyrah Lubis kepada Ali Sutan harahap sebagai Pj Bupati, sangat diharapkan masyarakat terjadinya perubahan lebih baik untuk Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Kita semua menyadari kemajuan Palas ke depan ditentukan kebijakan penempatan aparat pemerintah dari kepala sekolah hingga Sekda. Orang-orang yang diberi amanah harus profesional di bidangnya.

Jika penempatan tidak tepat maka akan berdampak pada tidak seimbangnya organisasi pemerintahan daerah, termasuk hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi saat ini banyak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Seperti yang terjadi di Desa Hadungdungan Pintu Padang. Kepala Desanya Sofyan Daulay berbuat semena-mena terhadap warga.

Ironisnya hingga saat ini

belum ada tindakan dari Pemkab. Salah satu tindakan semena-mena sang kepala desa adalah persoalan pembuatan KTP. Disebut-sebut kepala desa tak mau menandatangani, sementara Camat Aek Nabara terkesan membiarkannya.

Ketika KPK Pos mempertanyakan tindakan kepala desa tersebut yang saat Diwaktu wartawan pernah menanyakan kesemena-menaan kepdes Hadungdung kepada Sahmiran Hasibuan sekarang Camat Aek Nabara dengan tegas mengatakan, Sofyan itu adalah pilihan saya, selagi ia Kepdes apapun yang terjadi pasti saya lindungi.

Oleh karena itu Plt. Bupati Palas diminta meninjau ulang kinerja Camat Aek Nabara Barumun. Pasalnya sang camat dinilai arogan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

(RM)

Seniman Karo-karo Terpilih jadi Kepdes Gunung Sitember GUNUNG SITEMBER - Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember berlangsung Rabu lalu, bertempat di Losd Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember.

Pilkades diikuti dua pasang calon, masing-masing Manifol Ginting dengan tanda gambar Padi, Seniman Karo-karo dengan tanda gambar Jagung.

Sesuai Laporan Ketua P2KD Paten Sembiring, jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1140 orang. Setelah pencoblosan dan dilanjutkan penghitungan surat suara, Paten Sembiring (Ketua P2KD) mengatakan jumlah yang memberikan hak pilihnya sebanyak 958 pemilih.

Hasil perolehan masingmasing calon, Manifol Ginting meraih 434 suara dan

Seniman Karo-karo, 483 suara dan batal 21 suara. Bila jumlah perolehan suara kedua calon ditambah suara batal 434 + 483 + 21 = 938.

Ini mengundang reaksi pendukung Manifol Ginting dan meminta panitia menghitung ulang surat suara secara teliti. Sebab ada selisih 20 suara.

Dihadapan kedua saksi, panitia menghitung ulang, namun tetap saja surat suara sah adalah 938 suara. Atas kesilapan itu, panitia memohon maaf namun tidak mengurangi keabsahan Pilkades.

Turut hadir Ibu Camat Gunung Sitember R. Pusuh Br. Karo, Danramil 04/TL Kapt Inf R. Simarmata, Kapolsek Tigalingga AKP POL AI Hasibuan, Kapos Ramil Gunung Sitember Pelda Inf Aman Manullang. (PT/Nadeak )

pengukuhan pengurus oleh Bupati Ngogesa Sitepu. Di kegiatan tersebut juga diberikan santunan kepada 51 anak yatim yang sengaja diundang. (JUL)

dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Karena itu, ukuran profesionalisme wartawan terletak pada ketaatan pada KEJ. Sebelumnya, Kabag Humas Pemkab Dairi, Rawasid dalam laporannya menyampaikan, maksud dan tujuan pelatihan untuk memberikan kesempatan kepada insan pers Dairi meningkatkan kapabilitas dan integritas sebagai juru warta.

Melalui pelatihan ini diharapkan terbangun hubungan harmonis antara pemkab dengan insan pers, pada gilirannya akan bermitra untuk tujuan sama yakni, membangun Dairi.

NIAS – Kegiatan mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan elektronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di kecamatan seKabupaten Nias 2012 dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Nias, kemarin Kadis Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Nias Yanu Eli Nazara dalam laporannya mengatakan kegiatan ini implementasi dari pelaksanaan tiga program nasional bidang kependudukan.

Yakni pemutakhiran data penduduk telah terlaksana Juli sampai Desember 2010.

Penerbitan surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (SP NIK) terlaksana pada Februari 2011, dan Penerapan KTP Elektronikyang pelaksanaannya akan direncanakan mulai Juni 2012. Tujuan kegiatan ini menertibkan administrasi kependudukan agar menjadi lebih baik, akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses. Tim pokja memberikan pemahaman dan persepsi tentang tekhnis pelaksanaan penerapan e-KTP. Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan penerapan e-KTP sangat penting. Tim pokja kabupaten dan kecamatan dapat bekerja keras dan sungguh-sungguh sehingga tanggung jawab yang berat ini dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diharapkan.

Kepada Kapolres Nias, Dandim 0213/ Nias diharapkan dapat memberikan instruksi ke jajaran bawah untuk membantu camat dari sisi keamanan. Ini mengingat peralatan yang ada merupakan produk luar dan harganya tidak sedikit yang akan di hibahkan ke kecamatan.

Kepala Desa Fulolo Lalai, Ogamota Mendrofa salah seorang peserta sosialisasi kegiatan mobilisasi e-KTP mengatakan sangat mendukung kegiatan ini karena selain data kependudukan cukup akurat dan mudah di akses, serta tidak terdapat lagi warga negara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ganda.

(NDK/IRVAN)

(YAGI)

PLAKAT - Pemkab Dairi, melalui Sekda menyerahkan Plakat kepada Ketua PWI Sumut pada pembukaan pelatihan Jurnalistik Humas di Gedung Eks Bawasda Dairi. foto dok Kpk Pos

Sekda Buka Pelatihan Jurnalistik Bagian Humas SIDIKALANG - Bupati Dairi, melalui Sekda Kabupaten Dairi, Julius Gurning, secara resmi membuka pelatihan jurnalistik bagian humas tahun 2012. Pelatihan diikuti 80 orang wartawan dan jajaran Pemkab Dairi, dilaksanakan di Gedung Eks Bawasda Dairi, Rabu lalu.

Sambutan tertulis dibacakan Julius Gurning, Bupati mengatakan Pemkab Dairi ingin mengajak segenap insan pers dapat melaksanakan tugas jurnalistik secara professional dan penuh tanggung jawab moral, serta menjunjung tinggi kode etik pers maupun wartawan, untuk menuju kemandirian pers Indonesia.

Sebagai mitra, pers diharapkan menjadi jembatan penghubung antara Pemkab Dairi dengan masyarakat dengan turut membantu menyebarluaskan informasi dan komunikasi pembangunan kepada masyarakat.

Pembukaan dihadiri tiga narasumber, ketua PWI Sumut, M. Syahrir, Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut, Rizal Rudy Surya, dan kordinator PWI wilayah Karo, Dairi, Papak Baharat, Dikson Pelawi.

Ketua PWI Sumut, dalam paparannya berkesimpulan tidak ada alasan wartawan untuk tidak bersikap professional, dalam menjalankan tugas profesi kewartawanan, sebagaimana termaktub

Reses H Fadly Nurzal Di Sergai Silaturahmi dan Temu Umat SERGAI - Silaturahmi dan Temu Umat dalam rangka reses anggota DPRD Sumut dari Fraksi PPP H Fadly Nurzal S.Ag, Rabu kemarin.

Reses dilaksanakan di Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Sergai.

Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal dalam resesnya didampingi Ketua DPC PPP Sergai H Usman Effendi Sitorus, Anggota DPRD Sergai Dapil V Muhammad Yusnar Saragih, Anggota DPRD Sergai Dapil IV Hj Sugiatik. Dihadiri Ketua DPC PPP Kota Tebing Tinggi Syahbuddin Abduh Hasibuan dan undangan lainnya.

Ketua DPC PPP Sergai Usman mengatakan Ketua PAC Tebing Syahbandar Harti Yanti Purba merupakan kader perempuan yang memiliki semangat luar biasa.

Usman mengingatkan pada pemilihan legislatif 2009 silam, di Kec. Tebing Syahbandar PPP meraih 1200 suara. Untuk itu ia berharap PPP memperjuangkan

program pemerintah terkait pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS).

H Fadly Nurzal pada kesempatan itu menyebutkan ia sudah dua peruode jadi anggota DPRD Sumut. Itu berkat dukungan rakyat. Untuk itu ia menyampaikan terimakasih dan ke depan PPP harus lebih kompak dan bersatu padu.

Ketua PAC PPP Tebing Syahbandar Kab Sergai kepada wartawan mengatakan kami partai islam tidak hanya memperjuangkan pembangunan fisik tapi juga moral dan akhlak masyarakat. Saat ditanya apakah pada pemilu legislatif 2014 mendatang akan maju. Harti Yanti secara tegas mengatakan jika diperintahkan maju, saya siap. ”Harti juga menyebutkan akan mensupport H Fadly Nurzal untuk maju menuju Sumut 1 periode 2013-2018,”ungkapnya.

Komitmen yang sama

disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik M Yakub. Ia mengatakan siap mendukung dan

memenangkan H Fadly Nurzal menjadi Gubsu.

(RS)

DUKUNG - Ketua PAC PPP Tebing Syahbandar Hartiyanti Br Purba siap mendukung dan memberikan support kepada H Fadly Nurzal untuk maju menuju Sumut 1 Periode 2013-2018.

11

KPK POS E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

KRIMINAL

PT Patria Kamoe Dituding Langgar Regulasi ACEHTIMUR - LSM FAKTA mendesak pihak berwenang mengusut tindak pelanggaran regulasi yang dilakukan manajemen PT Patria Kamoe. Perusahaan perkebunan sawit beroperasi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, menguasai 4 ribu hektar lahan.

Menurut FAKTA, regulasi yang diabaikan perusahaan, antara laian, UU Ketenagakerjaan, UU Agraria, dan PP

tentang pertanahan, dan tidak dilengkapi Amdal. ”LSM FAKTA mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur segera mengambil langkah dan bersikap tegas, agar segera mencabut HGU PT. Patria Kamoe sesuai dengan prosedur yang berlaku bila perlu seret pihak PT. Patria Kamoe,” tegas Ketua LSM FAKTA, Wiranata.

(BSO)

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Kuasa Hukum Zulkifli Zainon LANGSA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Langsa kembali menggelar persidangan kasus kampanye di luar jadwal Pilkada Kota Langsa, dengan terdakwa, Zulkifli Zaino dan Syafullah.

Sidang yang digear, Senin pekan lalu, beragendakan putusan sela.

Ketua majelis hakim Effendi, didampingi dua anggotanya Sulaiman, dan Yanti Suryani, sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kota Langsa, Adi Tyogunawan dan Putra Masduri, serta Helmi Aziz.

Sidang tersebut berlangsung sekitar satu jam mulai dari pukul 10.30 Wib hingga

pukul 11.30 Wib. Kedua terdakwa turut didampingi penasehat hukumnya Fadillah Hutri Lubis, SH, Arifin Saleh, SH dan Agusyah R. Damanik. Seperti biasanya, sidang dikawal puluhan personel Polres Kota Langsa.

Dalam putusan selanya, majelis hakim menolaj eksepsi penasehat hukum kedua terdakwa. Hakim berkesimpulan, surat dakwaan JPU sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Atas putusan itu, sidang dugaan pelanggaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, tetap dilanjutkan.

(BSO)

Hasil Bertani Kurang Alih Jualan Kupon Judi SEIRAMPAH - Disebabkan penghasilan bertani tidak mencukupi, membuat Midian Sinaga (45) warga Dusun 4, Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai, nekat nyambi menjadi juru tulis togel. Namun bisnis haramnya tersebut terhenti akibat di tangkap polisi, padsa Selasa lalu. Ia dicokok dari warung kopi tak jauh dari kediaman rumahnya.

Midian tak berkutik saat polisi menemukan barang bukti 1 buah Hp yang berisi nomor tebakan, buku notes, kertas rekap togel, dan uang sebesar 121 ribu, bersama barang bukti ayah 4 anak ini di boyong ke Mapolres Sergai. Median kepada KPK Pos di Polres Sergai, mengatakan

hampir 4 bulan menjalankan bisnis kupon judi dengan imbalan 15 persen, dan di setor kepada seorang warga Dolok Masihul. ”Penghasilan bertani kurang sementara anak sekolah semua mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa jadi jurtul, lumayan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga,” ungkap Median.

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy Panggabean membenarkan penangkapan Midian Sinaga, penangkapan tersangka jurtul berkat informasi dari masyarakat dengan maraknya praktek judi togel di daerah itu, tersangka di jerat pasal 303 KUHP. (ARM)

Sekwan Sergai Jalani Pemeriksaan Dugaan Korupsi Rp 926 Juta SEIRAMPAH - Sekwan DPRD Sergai, Suprin jalani pemeriksaan penyidik kepolisian. Ia menjalani pemeriksaan dalam pengusutan penggunaan anggaran pelaksanaan Bimbingan Teknik (BIMTEK) dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia seluruh anggota DPRD Sergai 2010 senilai Rp 926.950.000.

Suprin didampingi Bagian Hukum Pemkab Sergai, Juanda Pasaribu, Selasa pekan lalu, menjalani periksaan selama satu jam lebih.

Pemeriksaan dilangsungkan di salah satu ruang penyidik.

Sebelumnya, Polres Sergai memeriksa sejumlah staf

Sekwan DPRD Sergai. Sebelumnya, Suprin sempat mangkir dari pemeriksaan kepolisian.

Usai menjalani pemeriksaan, Suprin enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Kapolres Sergai AKBP. Arif Budiman mengatakan pemeriksaan Suprin terkait laporan adanya penyimpangan terhadap penggunaan anggaran. ”Untuk saat ini masih sebagai saksi, ” kata Arif.

Selain Suprin, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas PSDA Sergai, Ir Jalaluddin . Namun, Jalaluddin mangkir dari pemeriksaan.

(ARM)

Badan Narkoba Nasional Sergai Adakan Sosialisasi Ke SMA N 1 Perbaungan PERBAUNGAN - Badan Narkoba Nasional Kabupaten Serdang Bedagai (BNN) Sergai,mengadakan Sosialisasi Kesekolah SMA Negeri 1 Perbaungan dengan Sistem Pentas Seni (Pensi), Rabu pekan lalu.

Ketua L.M.Sihombing mengatakan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada siswa agar memahami bahayanya Narkoba dan mempersempit ruang gerak tentang peredaran narkoba, serta melakukan tindakan prefentif serta mencegahnya.

”Program kedepan kita pihak BNN juga akan bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Serdang Bedagai,bahwa untuk langkah awal masuk sekolah para siswa akan kita coba untuk melakukan tes urine begitu juga dengan pihak kepolisian juga kita ajak bersama, lanjutnya kita akan menuju ke pihak perkebunan baik perkebunan BUMN maupun perkebunan swasta untuk dilakukan,” kata Hombing.

(ARM)

SUMUT

Korban Penculikan Bela Anggota DPRD Sergai, Rusiadi SERGAI - Kasus yang menyeret anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai) Rusiadi dari Fraksi Hanura ke meja hijau, dalam perkara penculikan dan pencabulan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Dalam persidangan kali ini, JPU menghadirkan korban penculikan, Anggita Zulka, 19 tahun. Anggita disebut sebagai korban dari tindakan Rusiadi.

Namun, di persidangan, korban menolak seluruh dakwaan JPU dan membela terdakwa, kini telah menjadi suaminya itu.

AKRAB - Dua dari kiri, Anggita berdampingan dengan Erdawati (istri pertama) dari Rusiadi tampak akrab. (KPKPos/ARM)

Persidangan sendiri berlangsung tertutup. Keterangan yang diperoleh, persidangan yang digelar, pekan lalu, JPU juga menghadirkan saksi Erdawati, 30 tahun, istri tua Rusiadi.

Usai menjalani persidangan, Anggita didampingi Erdawati, membantah dakwaan JPU, dia korban penculikan terdakwa. Secara lugas, Anggita mengakui hubungan cintanya dengan Rusiadi.

Jalinan asmara itu, sebut Anggita, secara hukum sudah disahkan. ”Kami resmi menikah pada 10 September 2011 di Sidikalang. Kami menikah secara resmi atas persetujuan istri tertuanya juga atas izin poligami dari pengadilan. Sebelumnya kami telah berpacaran tapi tidak disetujui orang tua. Hubungan

kami sempat putus selama bertahun tapi saya tetap mengejar karena saya mencintainya,” tegas Anggita.

Sementara H Syafruddin Makmur SH MH selaku kuasa hukum Rusiadi mengaku kecewa atas sikap majelis hakim yang mencecar sejumlah pertanyaan terhadap saksi mahkota. Menurutnya pertanyaanpertanyaan itu terlalu menjerat.

“Pertanyaan hakim itu sudah pertanyaan menjerat, seandainya dia klien saya sudah pasti saya protes,” ujar Syafruddin. Dia menduga kasus ini didalangi oleh pihakpihak tertentu untuk kepentingan sekelompok pihak dengan menjatuhkan posisi Rusiadi selaku politisi.

Anggita mengaku hubungan mereka berawal dari rasa cinta.

Anggita menyadari terdakwa sudah

beristri. “Saya memang mencintainya dan tidak ada paksaan apapun.

Selain itu, saya tidak pernah disakiti oleh terdakwa. Kami menikah juga atas permintaan saya karena saya mencintainya,” katanya. Sementara Erdawati mengaku telah menyetujui pernikahan suaminya dengan Anggita.

Dalam kesempatan itu, Anggita membantah menandatangani BAP. ”Itu bukan tanda- tangan saya dan sebahagian besar keterangan saksi terdahulu tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Anggi.

Pada berkas perkara yang diajukan terjadi kejanggalan dan diduga direkayasa oleh pihak-pihak tertentu untuk menjebloskan Rusiadi kedalam penjara. Namun menurut Anggita hal itu takkan dibiar-

kannya karena yang tahu permasalahan sesungguhnya adalah dirinya. Anggi mengaku tidak pernah keberatan atas perlakuan Rusiadi karena memang tidak melakukan apa yang didakwakan kepadanya.

“Hidup matiku sudah kugantungkan kepada suamiku dan dia adalah nafas hidupku,” ujar Anggita.

Kedua istri terdakwa berharap agar majelis hakim membebaskan suaminya dari dakwaan dan mengembalikannya kepada para istrinya.

“Kami sangat berharap suami kami cepat pulang ke hadapan kami,” harap kedua istri terdakwa sembari mengaku istri tua dalam keadaan hamil 5 bulan dan istri muda sedang mengadung jalan 3 bulan. (ARM)

Surat Kades Peruncing Sengketa Tanah PAGARAN – Munculnya masalah tanah tidak terlepas dari aparat pemerintah yang tanpa penilitian dan data akurat mengeluarkan surat tanah. Seperti kasus tanah yang terjadi di Desa Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara.

Tanah yang sudah ratusan tahun di kuasai dan diusahai oleh Pomparan Op.Sunggul Hutabarat dan sudah berulang kali menjual kayu pinus, kini diusik oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Pomparan Gr.Gilion. Mereka dituding menyerobot tanah yang selama ini di usahai oleh Budi Hutabarat (pomparan Op.Sunggul Hutabarat). Kehadiran kelompok tersebut langsung menuai protes kelompok Budi dkk.

Semula, Budi dkk melaporkan kelompok tersebut kepada kepolisian, Namun rencana pengaduan ke pihak yang berwajib gagal dilakukan karena permintaan Kepala Desa Hasibuan, Junjungan Hutabarat. Junjungan meyakinkan persoalan itu diselesaikannya. Budi kepada wartawan, Selasa pekan lalu, mengatakan, Junjungan tidak pernah melakukan tindakan penyelesaian. Kedua pihak yang bersengketa, sebut Budi, tidak pernah dipertemukan.

“Malah muncul Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Gr.Gilion Hutagalung pada tanggal, 28 Maret 2012 yang di tanda tangani Kepala Desa dan Camat kecamatan Pagaran, Marojahan Hutasoit,” katanya. Budi menuding

surat yang diterbitkan malah memperuncing permasalahan. Pihak pomparan Gr.Gilion dinilai kini berusaha menyertifikatkan lahan tersebut.

Terhadap tindakan itu, Budi mengaku, kubunya menyurati Bupati Taput Torang Lumbantobing.

Surat no. Ist/III/2012 perihal Pembatalan Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hasibuan dengan no..113/2014/SKHMT/III/2012.

Kepala Desa Hasibuan, Junjungan Hutabarat menegaskan, objek perkara milik pomparan Gr.Gilion. “Yang saya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah Gr.Gilion (alm) namun belakangan ini tanah tersebut jadi di persoalkan antara Pomparan Op.Sunggul Hu-

tabarat dengan Pomparan Op.Gr. Gilion Hutagalung,” katanya.

Menyoal surat yang diterbitkan muncul saat adanya polemik. Junjungan hanya menjawab diplomatis, melempar tanggungjawab. ”Surat juga ditandatangani oleh Camat Pagaran,” ujarnya. Sementara Camat Pagaran, Marojahan Hutasoit malah melempar tanggungjawab kepada Junjungan sebagai Kepala Desa.

“Itu yang bertanggung jawab adalah kepala desa, saya hanya mengetahui, dan pihak Pomparan op.Sunggul Hutabarat sudah melaporkan masalah itu ke Bupati.

Ditunggu aja apa jawaban dari bupati karena surat dari pihak Hutabarat ada tembusannya sama saya,” kata Marojahan. (SAHAT)

Anggota Kodim 0104 Aceh Timur Gelar Tes Urine

sung di Aula Makodim bertempat di Kota Langsa.

Dandim 0104 Kabupaten Aceh Timur Letkol Inf. Mohamad Hasan mengatakan tes urine yang dilakukan ini merupakan suatu langkah positif institusi TNI untuk mendukung sepenuhnya dalam program BNN guna pencegahan maupun pemberantasan peredaran maupun juga penyalahgunaan narkoba. ”Dengan tes urine tersebut sekaligus untuk memberi contoh kepada masyarakat umum bahwa anggota

TNI juga harus terbebas dari narkoba, katanya. Menurutnya, TNI khususnya Jajaran Kodim 0104 Kabupaten Aceh Timur akan siap membantu BNN dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba kepada masyarakat. Namun oleh karenanya itu, sebelum anggota TNI itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka TNI harus terlebih dahulu di tes urine dan benar-benar sudah terbebas dari Narkoba Tes urine tahap awal ini diikuti sebanyak 50 anggota Kodim 0104

Kabupaten Aceh Timur, jika nantinya ada yang positif menggunakan narkoba, maka akan kita serahkan kepada Pihak BNN guna mengikuti konseling dan pembinaannya. Disamping itu akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dandim.

Kepala BNN Kota Langsa, Kompol Navri Yulenny, SH.MH yang juga hadir dalam kegiatan tes urine tersebut mengatakan tes urine yang dilaksanakan ini sesuai permintaan pihak Kodim 0104 Kabupaten Aceh Timur. (B.S.Opung)

LANGSA - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Senin pekan lalu, melakukan tes urine terhadap 50 anggota Kodim 0104 Kabupaten Aceh Timur. Tes berlang-

Aksi Tuntut Kadisdik Massa OMMBAK Ditahan Polisi SEI RAMPAH -Puluhan mahasiswa tergabung di LMS Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (OMMBAK) Sumut melakukan unjuk rasa ke Mapolres Sergai, Kamis pekan lalu. Aksi mereka sempat ditahanpolisi, pasalnya mereka belum mengantongi izin resmi dari Poldasu tempat mereka melaporkan akan melakukan aksi demo.

“Kalian belum memiliki izin resmi, sehingga kalian tidak dibenarkan melakukan aksi, namun asal kalian tentram dan damai maka kalian boleh melakukan orasi disini,”ujar Kabag Ops Kompol Aritonang. Setelah mendapat izin, para kordinator aksi silih berganti melakukan orasi. Dalam orasi itu mereka minta Polres Sergai agar menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. ”Rozi ditangkap dan ditahan karena dituding telah melakukan pelecehan bendera merah putih kemudian dijerat UU nomor 34 tahun 2009. Namun dari temuan kami Bakri Tanjung juga melakukan pelecehan bendera dengan mengibarkan bendera yang kusam, luntur dan koyak sehingga Bakri Tanjung juga terjerat UU nomor 24 tahun 2009. Di mana keadilan itu,

DIALOG - Pihak kepolisian melakukan dialog dengan massa dari LSM OMMBAK. (KPKPos/ARM) kenapa Rozi bisa ditahan sementara Bakri Tanjung jelas-jelas melecehkan bendera Negara tidak diperiksa dimana keadilan dan hukum ditegakkan,”Apa Kapolres tidak berani meriksa Bakri Tanjung,”ujar mereka.

Bahkan Robbul dalam orasinya menilai hukum tidak transparan, otoriter dan rajim sehingga hukum masih berpihak kepada penguasa

dan tidak berpihak kepada orang kecil.“ Kalau maling ayam cepat kali ditangkap, tapi kalau pejabat enggan rasanya diperiksa, dimana keberadaan hukum itu,”paparnya.

Dalam pertemuan dengan pihak Kepolisian, Chandra Bugis minta Polres Sergai agar mau melakukan penangguhan penahanan atas Rozi mengingat rakyat punya hak untuk itu. Kami minta Bakri Tanjung juga

diperiksa dan ditangkap karena mengibarkan bendera merah putih yang kusam, luntur dan koyak sehingga melanggar UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera. Jangan hanya Rozi ditahan karena melecehkan bendera, kami juga minta Bakri Tanjung ditahan karena telah melecehkan bendera Negara,”papar Chandra.

(ARM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

LIPSUS

MAJELIS HAKIM TAK SREG SIDANG tubrukan belasan murid oleh guru Boddhicitta, kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Marini menjadi pesakitan dalam kasus tersebut.

Guru TK di perguruan berada di Jalan Selam, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, kini memasuki tahapan lanjutan, digelar di ruang sidang Kartika PN Medan.

Dalam persidangan ini pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lila Nasution SH menayangkan peristiwa penabrakan yang dilakukan oleh Marini saat akan memindahkan mobil Avanza miliknya pada 2 Maret 2012 silam di pelataran parkir sekolah itu.

Rekaman CCTV yang berlangsung selama 10 menit langsung disaksikan ketua Majelis Hakim, Wahidin SH serta perwakilan orang tua murid yang menjadi saksi. Pada rekaman tersebut diperlihatkan detik-detik bagaimana kejadian

yang memilukan hingga melukai 17 belas murid dan seorang guru.

Usai persidangan, penuntut umum Lila SH menyatakan bahwa pertimbangan rekaman CCTV dan keterangan para orang tua yang menjadi saksi ini akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan pada pekan depan.

Untuk kasus ini terdakwa dikenakan pasal 310 ayat 3 UU Lalulintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sementara itu sebelum penayangan CCTV, terlebih dahulu mendengarkan enam orang saksi sekaligus orang tua korban diantaranya Epi Dorsinta, Hengki, sofyan, Liman, Toni dan Lukman.

Kesaksian keenamnya, mengakui kalau adanya insiden yang membuat anak mereka mengalami luka serius, tapi pihak keluarga sudah memaafkan dan meminta agar pelaku dihukum ringan.

Dalam persidangan tersebut Hakim yang memimpin sidang, Wahidin SH MH merasa tidak puas mendengarkan keterangan 5 orang saksi di depan persidangan.Sang hakim pun mengancam akan menggelar sidang lapangan atas peristiwa tabrakan.

Sidang lapangan diajukan Wahidin untuk mengetahui kronologis yang sebenarnya, karena Wahidin tidak puas mendengarkan keterangan para saksi yang dinilai tidak sesuai dengan berkas.

"Sidang lapangan ini dilakukan karena berdasarkan keterangan kelima saksi yang mengarah kalau penyelenggaraan sekolah dianggap tidak professional dalam melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar," sebutnya.

Sekilas untuk mengingat kembali kronologis kejadian tragis yang terjadi pada hari naas tersebut. Peristiwa naas itu

terjadi dihalaman sekolah manakala Marini hendak memindahkan mobil miliknya ke tempat lain sehingga siswanya leluasa berolahraga.

Niat baik Marini ternyata tidak membawa kebaikan bahkan ke 18 siswa TK dan gurunya juga ikut menjadi korban akibat kelalaian Marini.

Mobil Avanza BK 1272 VQ miliknya menabrak siswa yang sedang berolahraga.

Jumlah korban pada saat kejadian tragis itu 18 orang termasuk seorang guru olahraga.

Empat orang diantaranya harus mendapatkan perawatan khusus dan seorang lagi harus menjalani operasi.

Marini yang baru setahun mengajar diperguruan tersebut harus mengalami pahit meringkuk di sel tahanan yang dingin. Penyesalan dan merasa bersalah itulah yang dialaminya, walaupun hal tersebut dilakukannya tanpa ada unsur kesengajaan. (FER)

PRAKTISI HUKUM HENDRIK SOAMBATON SH

KUASA HUKUM TERDAKWA, SUKIRAN SH,MKN

Majelis Hakim Jangan Mencari Kesalahan Terdakwa

Berharap Keterangan Saksi Bisa Membebaskan Kliennya

PENAYANGAN rekaman CCTV yang digelar di persidangan Marini menurut Hendrik Soambaton sah-sah saja dilakukan. Namun bukan berarti majelis hakim harus memberatkan hukuman terdakwa.

Upaya perdamaian yang telah dilakukan antara keluarga korban dan terdakwa harus menjadi pertimbangan majelis hakim.

Pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Marini bahkan mereka tidak keberatan.

Apalagi kejadian itu bukanlah disengaja oleh Marini.

Tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memberatkan hukuman terdakwa. Bahkan perdamaian yang telah dilakukan kedua belah pihak harus menjadi

pertimbangan bagi majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, sebutnya.

Dalam perkara ini, sebutnya, majelis hakim tidak perlu mencari kesalahan terdakwa untuk memberatkan hukuman terdakwa. Hal ini disebutkannya, terkait adanya rumor yang beredar bahwa terdakwa memperoleh SIM dengan sistem tembak (jalur pintas).

"Jika ingin mencari kesalahan dari sisi itu, yang perlu dipertanyakan adalah pihak Satlantas yang berwenang mengeluarkan SIM (surat ijin mengemudi)," sebutnya. "Untuk apa memberatkan hukuman kalau pihak keluarga korban tidak keberatan dan sudah memaafkan korban," pungkasnya. (FER)

KUASA Hukum terdakwa, Sukiran SH,MKn sat dikonfirmasi usai persidangan menjelaskan, dia berharap keterangan dan kesaksian ke enam orang saksi yang dihadirkan dipersidangan bisa membebaskan kliennya.

Karena menurutnya, kesaksian ke enam saksi tersebut yang meringankan sudah membuktikan tidak ada lagi permasalahan antara kliennya dan pihak korban.

Selain itu, tambahnya, sebelum perkara ini digelar

dipersidangan, antara kliennya dan keluarga korban sudah berdamai.

"Kami juga meminta enam saksi yang hadir hari ini.

Keenam saksi ini mewakili suara 12 saksi lainnya yang tidak bisa hadir karena keterbatasan waktu. Yang jelas, adanya perjanjian damai antara terdakwa dan 18 saksi yang merupakan keluarga korban, bisa meringankan klien kami. Dan kami berharap majelis hakim mempertimbangkan hal itu," ungkapnya. (FER)

R A G A M B E R I TA

Beras Raskin Di Atas HET LABURA – Harga jual beras miskin kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran) di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi), seperti yang tertuang dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin beras untuk rumah tangga miskin tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 1600,- / kilogramnya.

Selain harganya yang tidak sesuai HET, yaitu kisaran Rp. 2000,- sampai Rp. 3000,- / kilogramnya, dan pembagiannya yang juga tidak merata kepada setiap RTS, pendataan RTS selaku penerima sasaran program pemerintah untuk raskin ini pun kurang memenuhi unsur transparansi public sehingga diduga rawan penyimpangan.

Di beberapa desa menunjukkan adanya indikasi penyimpangan itu dan diduga raskin dijual oleh kepala desanya. Seperti contoh di Desa Panigoran Kecamatan Aek Kuo

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui dari data yang diberikan oleh Kasie Sosial Kantor Camat Aek Kuo, I.R. Rambe, jumlah RTS raskin di desa ini sebanyak 50 kepala keluarga dengan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 750 kilogram dengan ketentuan masing-masing kepala keluarga RTS mendapatkan jatah beras sebanyak 15 kilogram dengan HET Rp. 1600,-/ kilogramnya, jelas Rambe.

“Saya mendapatkan beras raskin yang diambil di balai desa panigoran hanya sebanyak 4 kilogram dengan harga 8 ribu rupiah, sementara beberapa kepala keluarga ada yang mendapatkan beras sebanyak 8 kilogram dengan membayar sebesar enam belas ribu rupiah,” Katanya.

Hal serupa juga dirasakan oleh beberapa orang warga masyarakat selaku RTS penerima raskin di desa perkebunan brussel kecamatan marbau. Menurut pengakuan mereka yang sempat ditemui

oleh wartawan, selain pembagiannya yang tidak merata harga beli raskin yang dipatokan petugas pembagi di desa itu juga di atas HET yaitu sebesar Rp. 2200,-/kilogramnya.

Tidak hanya di Desa Panigoran dan Desa Perkebunan Brussel saja, ternyata di salah satu desa di kecamatan Na. IXX juga terjadi hal yang sama.

Di desa tersebut warga masyarakat selaku RTS penerima raskin dipatokan harga sebesar Rp. 2700,-/kilogramnya untuk membayar biaya raskin dari pemerintah.

Dugaan rawannya penyimpangan soal pelaksanaan pendistribusian raskin di kabupaten labuhanbatu utara ini semakin diperkuat dengan system pendataan RTS penerima raskin yang diambil dari data tahun 2008. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kansilog Labuhanbatu, Ade Mulyani, kepada wartawan minggu lalu.

Kasiesos Kantor camat Na. IX-X, Mashut, di Aek Kota Batu menyebutkan persoalan penyaluran raskin untuk desadesa yang ada di kecamatan itu telah menjadi tupoksinya. Akan tetapi, dikarenakan dirinya yang baru beberapa tahun bertugas di kantor camat itu, sementara di tahun sebelumnya telah ada petugas kecamatan yang melakukan tugas mendistribusikan raskin ke desa-desa dan ditambah dengan arahan dari Camat Na. IX-X agar soal pendistribusian raskin ditangani oleh petugas yang lama, maka Mashut tidak berkeberatan.

“Soal pendistribusian raskin ke desa-desa sudah ada petugasnya yang lama dan pak camat juga mengarahkan agar tugas itu tetap dikerjakan oleh petugas yang lama saja, karena arahan dari pimpinan seperti itu, maka saya harus tunjukan loyalitas saya kepada pimpinan kendati itu bagian dari tupoksi saya,” ungkapnya Mashut.

(MS)

Pemutaran Video Akan Jadi Pertimbangan Hakim JAKSA Penuntut Umum Lila Nasution yang dimintai komentarnya mengaku, dengan diputarnya video kejadian tersebut di persidangan, hal itu tidak akan mengubah fakta persidangan.Namun akan menjadi bahan pertimbangan pada persidangan minggu depan dengan agenda pembacaan tuntutan "Kalau mereka meringankan terdakwa jangan tanya saya, tanya saja pengacaranya.

Yang jelas dengan adanya bukti video ini bisa menjadi pertimbangan putusan hakim," ujarnya.

Dipersidangan, Lila sempat menanyakan kepada salah seorang saksi, kenapa bisa memaafkan terdakwa meski sudah menabrak anaknya.

"Jika anak anda putus tangannya apakah Anda tetap memaafkan terdakwa?," Iman, salah seorang saksi tak mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan JPU. Iman hanya tertunduk lesu.

Namun dari kesaksiannya, terlihat jelas bahwa Iman sudah memaafkan perbuatan Marini. Menurutnya, tindakan sang guru terjadi tanpa ada unsur kesengajaan.

(FER)

PENGUNJUNG

Seram Juga Kejadiannya HAL menarik terjadi di persidangan Marini, pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lila Nasution menghadirkan barang bukti CD rekaman CCTV kejadian tabrakan yang dilakukan Marini.

Setelah melihat rekaman CCTV tersebut wajah-wajah keluarga korban yang tadinya memaafkan Marini, seketika berubah manakala melihat video yang mempertontonkan

Marini yang mengendarai mobil Toyota Avanza menabrak belasan siswa. Tidak hanya keluarga korban, para pengunjung PN Medan lainnya pun mengerutkan dahi.

"Saya gak nyangka kejadiannya sampai begitu parah. Ternyata seram juga kejadiannya," celoteh salah seorang pengunjung yang bernama Yanti yang menonton persidangan itu. (FER)

Jari Manis Wilbert Diamputasi SIDANG digelar, 6 orang saksi dihadirkan dalam persidangan itu. Salah seorang saksi Wilbert (12).Dengan masih menggunakan seragam sekolah, siswa SMP ini memasuki ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri Medan. Siswa yang masih duduk di kelas satu ini adalah satu dari ke 17 korban tabrakan yang dilakukan oleh guru TK Marini.

Pada persidangan kali ini, ia dihadirkan kepersidangan sebagai saksi korban. Di dalam persidangan Wilbert terlihat sehat, seperti tak ada kekurangan apapun. Namun ketika memberikan kesaksian barulah diketahui dampak dari kecelakaan yang terjadi pada dirinya.

Kepada majelis hakim Wilbert yang didampingi orangtuanya menceritakan.

"Saya terjepit dan satu jari saya dipotong," ujarnya sambil menunjukkan jari manis tangan kirinya yang telah diamputasi.

Saat itu kami sedang berolahraga di lapangan sekolah. Namun tiba-tiba sebuah mobil Avanza yang berjalan mundur menabrak kami. "Saya terjepit ditembok," ucapnya.

"Saya dan korban lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jari tangan saya terluka, namun jari manis tangan kiri yang paling parah sehingga harus diamputasi, bebernya. (FER)

Para Korban Terima Santunan SEBANYAK 10 dari 18 siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Perguruan Buddhis Bodhicitta yang ditabrak mobil gurunya baru-baru ini mendapat santunan biaya perawatan dengan nilai total sebesar Rp 31,89 juta lebih dari PT Jasa Raharja.

Sedangkan 8 anak sisanya akan mendapatkan santunan setelah selesai menjalani perawatan di RS Columbia Asia. Kepala Jasa Raharja Cabang Sumut Udjiono mengatakan, santunan itu diberikan kepada anak-anak yang telah keluar dari RS Asia Columbia setelah menjalani perawatan.

“Santunan sebagai pengganti biaya perawatan ini diserahkan kepada pihak RS

Columbia Asia yang telah merawat anak-anak korban kecelakaan. Pemberian santunan sesuai amanat undang-undang, bahwa setiap korban kecelakaan yang diakibatkan tabrakan kendaraan bermotor mendapatkan santunan dari Jasa Raharja,” jelasnya.

Udjiono juga mengatakan, kepada delapan anak TK yang masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut, juga akan mendapatkan santunan biaya perawatan, setelah mereka selesai menjalani perawatan.

Direktur RS Columbia Asia, Edok Sudadio pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas pemberian santunan dari Jasa Raharja tersebut.

(DNA)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

SUMUT

100 Persen Peserta UN Tak Lulus STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu meminta perhatian serius jajaran Kemenag Langkat terhadap Madrasah Aliyah (MA) Al-Ma’rif Bengkel, Kecamatan Stabat.

Soalnya, 100 persen peserta Ujian Nasional (UN) dari sekolah ini tidak lulus.

SHU - Wabup Sergai Ir.H. Soekirman didampingi Camat Dolok Merawan M.Syafransyah P. Nst, S. STP memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggota CU Melati usai acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) CU Melati Periode II tahun 2011 - 2012 bertempat di Balai Desa Dusun V Bangun Rejo Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan, Jumat sore. (KPK POS/ARM)

Wabup Sergai Temu Ramah Dengan Jajaran Pengurus CU Melati DOLOK MERAWAN - Sebagai upaya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk usaha pendamping dan pengorganisasian yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial- ekonomi masyarakat.

Adapun pemberdayaan perekonomian ini adalah dengan adanya Koperasi Kredit atau Credit Union (CU). CU sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus kepada masyarakat kecil bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam tetapi mampu mendorong anggota untuk menciptakan aset dengan tujuan mensejahterakan anggotanya sendiri.

Demikian dikemukakan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dalam sambutan dan bimbi-

ngannya di hadapan para pengurus dan anggota CU Melati pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) CU Melati Periode II tahun 2011 - 2012 bertempat di Balai Desa Dusun V Bangun Rejo Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan, Jumat lalu.

Turut hadir dalam acara ini Camat Dolok Merawan M. Syafran P. Nasution, S.STP, unsur Muspika Kecamatan Dolok Merawan, Kades Dolok Merawan Pujiono S.Pd, Ketua Peduli Buruh Independen (PBI) Lukman Nurhakim, Ketua CU Melati Siti Yuntina dan Bendahara Dewiana, tokoh masyarakat Jono dan Suwito, sejumlah pengurus CU selain CU Melati dari beberapa Kecamatan yang ada di Sergai. (ARM)

Ketidak lulusan pelajar yang terjadi di Madrasah Aliyah AlMa’rif Bengkel Kecamatan Stabat dengan data peserta tercatat 20 orang, 9 orang tidak mengikuti UN alias drop out dan 11 orang peserta yang ikut UN dinyatakan tidak lulus.

Hal ini sesuai pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) Tahun 2012, yang disampaikan Kadis Pendidikan dan Pengajaran Syam Sumarno ketika menjelaskan kepada pers, Minggu.

“Bapak Bupati meminta hal tersebut menjadi evaluasi jajaran

Kemenag Langkat untuk benarbenar memberikan perhatian serius terhadap Madrasah dimaksud,” kata Syam menirukan harapan Bupati.

Secara jenjang pembinaan diakui Syam, pihak Dinas Dikjar Langkat tidak bisa memberikan pembinaan bagi sekolah-sekolah di lingkungan Madrasah dan oleh karenanya pihak Kementerian Agama (Kemenag) Langkat-lah yang paling memiliki peran terhadap penanganan hal ini kedepan.

Dikjar Langkat dalam hal ini hanya sebagai penyelenggara UN, sehingga teknis dan bobot pembe-

lajaran sepenuhnya berada dalam pembinaan Kemenag Langkat.

Untuk itu ia berharap hal ini menjadi fokus perhatian Kemenag Langkat dalam meningkatkan kemampuan para pelajar.

Menurut Syam Sumarno, berdasarkan data akhir diketahui jumlah peserta UN di Kabupaten Langkat yakni untuk tingkatan SMA 4.988 orang, lulus 4.931 orang, tidak lulus 1 orang, drop out 56 orang. Tingkat Madrasah Aliyah 1.437 orang, lulus 1.398 orang, tidak lulus 11 orang, drop out 28 orang.

Tingkat SMK 4.171 orang, lulus 4.093 orang, tidak lulus 4 orang, drop out 74 orang.

Dalam perhitungan rata-rata kelulusan sekolah dalam pembinaan Dikjar Langkat mencapai 99,98% dimana tiga nilai tertinggi diraih pelajar SMA Negeri 1 Stabat yakni atas nama Prasetyo Pamung-

Terhadap yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dalam memberikan perhatian bagi mereka yang membutuhkan, dan kini diteruskan oleh pemimpin di Langkat, hendaknya bisa diikuti oleh seluruh ummat yang memiliki kelebihan harta.

Camat Gebang Tuti M. Hendarsih dikesempatan tersebut menyampaikan selamat datang dan berharap kehadiran Ketua TPPKK Langkat memperkuat komitmen seluruh orang tua di Kecamatan tersebut untuk membekali putra-putrinya dengan pendidikan terbaik.

SUNGAI PENUH - Kota Sungai Penuh sebagai kota Pendidikan tidak kalah mutu dibandingkan dengan kota lain. Hal ini terbukti dengan lolosnya dua orang siswa terbaik Kota Sungai Penuh mewakili Provinsi Jambi ke Jepang dalam kegiatan Program Jaringan Pertukaran Siswa dan Pemuda Jepang – Asia Timur abad 21 atau JENESYS Batch 1 (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths) yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 25 April 2012.

Kabid Dispobudpar Bahuri SPd MSi menerangkan, dua orang siswa kota Sungai Penuh telah berprestasi baik tingkat kota, propinsi hingga ke Jepang. JENESYS adalah sebuah program yang dirancang oleh Kemenpora yang bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antar remaja/pelajar Indonesia dengan Negara Jepang. Sementara itu hasil yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan generasi muda dalam menyikapi segala permasalahan baik itu skala nasional, regional maupun secara internasional.

Adalah Bintang Dipratama Hendayu siswa SMA Negeri 2 Sungai Penuh dan Alham Muharya siswa SMA 1 Sungai Penuh merupakan dua siswa terbaik Kota Sungai Penuh yang berhasil mengikuti Kegiatan JENESYS ke Jepang setelah melalui seleksi ketat yang dilaksanakan Bidang Kepemudaan Disporabudpar Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya seleksi di tingkat Provinsi yang dilaksanakan Dispora Provinsi Jambi, yang pada akhirnya putra terbaik Kota Sungai Penuh berhasil menyisihkan pesaing dari Kabupaten/kota dalam Provinsi.

Kadisporabudpar Kota Sungai Penuh Manaf SPd didampingi Kabid Pemuda Bahuri SPd MSi, Kerberhasilan siswa Kota Kota Sungai Penuh tidak lain karena mereka memang unggul dan mempunyai kemampuan penguasaan Bahasa Jepang yang baik. Hal ini berkat pembinaan yang sungguh-sungguh dari sekolah masing-masing dalam kegiatan Ekstrakurikuler baik itu di SMA 2 dan SMA 1 Sungai Penuh.

Selama mengikuti kegiatan di Jepang, disamping tinggal di Hotel, peserta Program JENESYS juga tinggal dengan keluarga Jepang/Bapak Angkat utuk beberapa hari sambil mempelari kehidupan masyarakat Jepang.

(JUL)

(DONI)

Warisan Yang Baik Adalah Generasi Terbaik

(KPK POS/IST)

Bupati Sergai Terima Anugerah MIPI Awards 2012 SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H.T. Erry Nuradi MSi bersama tiga kepala daerah lainnya se Indonesia menerima penghargaan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk kategori praktisi pemerintahan. Penghargaan MIPI Award ini diserahkan langsung Ketua Umum MIPI Dr. Ing. Fauzi Wibowo yang sekaligus merupakan Gubernur DKI Jakarta pada acara malam penganugerahan MIPI Awards 2012 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Sabtu.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai melalui Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP kepada wartawan di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati Sei Rampah, Selasa.

Dalam sambutannya Fauzi Wibowo mengatakan bahwa MIPI Award diberikan sebagai motivasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good government) di daerah, karena MIPI Award merupakan penghargaan

yang diberikan kepada orangorang yang berjasa dan berjuang secara konsisten mewujudkan pemerintahan yang baik yang dilakukan melalui pengembangan ilmu pemerintahan maupun praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu diharapkan penganugerahan MIPI Award ini akan mendorong semua pemimpin, para pejabat pemerhati dan ilmuwan pemerintahan untuk terus berlomba-lomba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dengan pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government), harap Fauzi Wibowo.

Dengan diterimanya penghargaan ini menambah sederetan prestasi Bupati Sergai sebagai kepala daerah 'tanah bertuah negeri beradat' dan diharapkan dapat memacu daerah ini terus maju sekaligus membawa daerah ini mencapai visi sebagai kabupaten terbaik di Indonesia, jelas Mariyono.

(ARM)

BPBD Sergai Tempati Kantor Baru SEI RAMPAH - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sergai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjalankan tupoksinya dan berkantor sementara di Desa Sukadamai Kecamatan Sei Bamban Tetapi sejak tanggal 29 Mei 2012 BPBD Sergai sudah menempati kantor baru di Kompleks Perumahan Bumi Sergei Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Hal ini dikemukakan Bu-

pati Sergai diwakili Sekdakab Haris Fadillah dalam sambutan sekaligus meresmikan operasional gedung BPPD pada acara syukuran memasuki kantor baru, Selasa, yang turut dihadiri Kepala BPBD Sergai Drs. Jhoni Walker Manik MM, Kadis Tarukim Herman Sitorus SH, Kadis Parbudpora Drs. Herlan Panggabean, Kadis Tanak Setiyarno SP, Kepala BKD Drs. H. Achmad Zaki MAP, Kaban PP2AKB Hj. Irwani Jamilah SH, Kasatpol PP Drs. Purba Siregar, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP dan Direktur RSU Sultan Sulaiman dr. Achmad Chaidir.

(ARM)

(JUL)

SISWA TERBAIK KOTA SUNGAI PENUH IKUTI JENESYS KE JEPANG

BERI PERHATIAN - Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa memberi perhatian khusus saat menyerahkan santunan kepada anak yatim di acara Festival Anak Sholeh dan Tabligh Akbar yang berlangsung di halaman Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Ijtihadiyah Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Minggu. (KPK POS/JUL)

MIPI AWARDS - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintaha Indonesia (MIPI) Dr. Ing. Fauzi Wibowo menganugerahkan MIPI Awards 2012 kepada Bupati Sergai Erry Nuradi pada acara malam penganugerahan MIPI Awards 2012 di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu.

kas (54,80), Sri Apulina (54,30), M. Kurniatama (54,20).

Sementara itu Kakan Kemenag Langkat H.T. Darmansyah ketika dihubungi terkait hal tersebut, mengakui bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihaknya dan untuk itu sesuai harapan Bupati Langkat, Kemenag Langkat akan lebih memberikan perhatian guna menghindari terjadinya hal yang sama.

Namun demikian terhadap 11 siswa MA yang tidak lulus nantinya akan mengikuti ujian Paket C dan untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Dikjar Langkat. “Kita ambil hikmah untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” sebut Darmansyah ketika diminta pendapatnya progres apa yang akan dilakukan terkait ketidak lulusan dimaksud.

GEBANG - Kepedulian orang tua dalam membekali pengetahuan agama, akan memberikan efek positif bagi terciptanya masyarakat yang santun berakhlakul karimah. Upaya akan hal ini hendaklah dilakukan secara sungguh-sungguh serta tak mengenal menyerah. ”Tidak ada warisan yang baik, selain kita meninggalkan generasi yang terbaik,” sebut Ketua TP-PKK Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Festival Anak Sholeh dan Tabligh Akbar yang berlangsung di halaman

Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Ijtihadiyah Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Minggu.

Tugas orang tua, tambah Nuraida selain memunculkan ketauladanan dalam diri, juga memberikan ruang bagi sejumlah kreatifitas generasi muda untuk sebesar-besarnya menggali potensi, sehingga diarahkan kepada hal-hal yang positif.

Al-Ustadz Syekh Muda H. Hamdan Rao dalam tausyiahnya mengingatkan bahwa Allah SWT mencintai mereka-mereka yang mampu membina anakanaknya menjadi figur anak yang sholeh dan sholeha.

Pemkab Nias Harus Peduli Kebersihan NIAS - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nias meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias untuk peduli terhadap kebersihan terutama kantor-kantor pemerintahan, karena selama ini kebersihan seakan kurang menjadi perhatian, karena kesibukan masing-

masing, tetapi hal itu seyogianya tidak boleh diabaikan.

Demikian dikatakan anggota DPRD Nias Darwis Zendrato yang dikonfirmasi KPK Pos belum lama ini menyebutkan, kebersihan lingkungan sangat menentukan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

"Karena apabila lingkungan kerja kurang bersih dan sejuk maka kita nyaman bekerja," kata nya.

Ketika ditanya tentang kebersihan di Kantor Bupati Nias yang terlihat di teras kantor sampah berserakan seperti bungkusan nasi kotak, bungkusan rokok dan parit di depan dan di belakang kantor sudah ditumbuhi rerumputan.

Menurut Darwis Zendrato hal itu seharusnya menjadi bagian kegiatan rutinitas pegawai dan tidak boleh dipisahkan dari tugas, dan untuk mengatasi hal ini maka

sebaiknya bupati menerapkan secara serius kegiatan gotongroyong ‘Jumat bersih’ "Coba bayangkan kalau datang tamu dari luar, kalau melihat sampah tidak terurus maka menjadi nilai negatif terhadap kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Nias yang hendak dihubungi kemarin tidak berada ditempat karena sedang mengikuti rapat paripurna di DPRD Nias.

(YAGI)

Khatam Qur'an Warnai Perpisahan di MIN Bintang Bayu BINTANG BAYU - Acara perpisahan siswa kelas VII Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang Bayu, Selasa (29/5), diisi dengan khataman Al-Qur'an yang dipandu Mansyur Purba SPd selaku guru pembimbing. Acara diteruskan dengan penyerahan balei kepada Mahyuni SAg (Kepala MIN) untuk selanjutnya diarak keliling di sekitar kecamatan.

Meski hanya dihadiri para guru, siswa dan orang tua, acara berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan dari siswa seperti tari-tarian, pop song dan juga puisi.

Terkait acara khatam Qur,an, Mahyuni meminta orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anak-anak di rumah agar mereka bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Qur an itu sendiri.

Kepala Madrasah juga mengatakan, bahwa acara perpisahan yang diselenggarakan adalah tujuan yang mulia, dengan artian, perpisahan untuk menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi. "Kita berharap para siswa dapat mengamalkan ilmunya de-

ngan baik. Inilah pesan sebenarnya dari perpisahan ini," kata Mahyuni.

"Capailah ilmu setinggi langit dan amalkan ilmu, sebab ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah," lanjut Yuni.

Dihadapan para orang tua Kepala MIN Bintang Bayu itu juga menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf. Di-

sampaikannya juga, bahwa pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kabupaten baru-baru ini, siswa MIN Bintang Bayu berhasil menjadi juara pertama dan ketiga pada bidang studi Bahasa Indonesia atas nama Tri Mirna Wati dan Mulfida Meka Putri. Tri menjadi wakil Serdang Bedagai pada OSN tingkat provinsi.

Sementara itu, salah satu or-

BALEI - Mahyuni SAg menerima balei dari perwakilan orang tua siswa. (KPK POS/ARM)

ang tua siswa menyampaikan terima kasih atas pengabdian pihak sekolah yang telah membimbing para siswa hingga menjelang kelulusannya. Kami juga bangga atas prestasi yang diperoleh siswa MIN Bintang Bayu yang telah berhasil menjadi juara serta menjadi utusan Kabupaten Serdang Bedagai pada OSN di provinsi.(ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Camat Harus Tegas Ambil Keputusan TERBAIK TIGA - Kadis Kominfo Provsu Asren Nasution didampingi Kabag Humas Sergai Drs. H. Mariyono SP serta Official Sanggar ”Cermin Teater” yang berhasil meraih juara terbaik tiga Festival Media PERTUNRA Tingkat Nasional. (KPK POS/IST)

Cermin Teater Sergai Juara III SEI RAMPAH - Tim Kesenian tradisional Cermin Teater dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang mewakili Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih juara III Festival Media Pertunjukan Rakyat (PERTUNRA) tingkat nasional tahun 2012 di Manado Sulawesi Utara. PERTUNRA merupakan rangkaian kegiatan dalam Pekan Informasi Nasional (PIN) dan Festival Budaya Nusantara digelar Kementerian Kominfo sejak, Selasa (22/5) hingga Sabtu (26/

5).

Dalam Festival Media PERTUNRA Tingkat Nasional yang digelar JumatSabtu (25-26/5) di Hotel Novotel Manado ini, Cermin Teater memainkan lakon yang berjudul “Asal Mula Kota Perbaungan” yang disutradarai M. Syafei SPd. Tim Kesenian binaan Bupati Sergai HT Erry Nuradi ini tampil dengan maksimal dengan dialog yang sarat pesan pembangunan, semangat persatuan dan kesatuan sehingga memukau ribuan penonton yang

hadir.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai melalui Kabag Humas Setdakab Sergai Drs. H. Mariyono SP kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa.

Pemenang Festival Media Pertunjukan Rakyat pada kegiatan Pekan Informasi Nasional tahun 2012 ini keluar sebagai Juara pertama Provinsi DI Yogyakarta dan juara kedua Provinsi Jawa Barat. Kemudian Juara IV, V dan VI yakni Papua Barat, Riau dan Jambi, jelas Kabag Mariyono.(ARM)

Tiga Duta Asahan Perkuat Sumut di MTQN Ambon KISARAN - Dari lima peserta ikut seleksi duta asal Kabupaten Asahan yang meraih juara di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi lalu, tiga dinyatakan berhasil lolos seleksi duta untuk mengikuti MTQ tingkat Nasional di Ambon memperkuat tim Sumatera Utara (Sumut).

Dari ketiga tersebut, Basyrah Hayati, Juara I cabang Hifzil 30 juz Putri, Rika Kumala Sari, Juara I

cabang Hifzil 10 juz putri, Efnida Harahap Juara I Tafsir Bahasa Inggris Putri, sedangkan dua yang juga mengikuti seleksi tidak dapat lolos, yakni Fitriana, Juara II cabang Hifzil 20 juz putri dan Juara III cabang Hifzil 5 juz dan tilawah putri, Ramona.

Pemkab Asahan melalui Kabag Sosial Asahan, Syamsuddin berharap dari ketiga duta Asahan nantinya dapat merebut salah satu cabang

MTQN tersebut. Artinya bila dapat diraih salah satu cabang, maka Asahan dalam perlombaan MTQ sudah ada kemajuan.

Terbukti kemajuanya mulai terlihat pada MTQ tingkat Provinsi yang dilakukan kemarin di Kabupaten Serdang Berdagai bahwa kontigen Kabupaten Asahan meraih juara ke 4 dibandingkan MTQ tahun lalu di Kabupaten Madina kontigen Asahan hanya meraih rengking ke 5.(IN)

B E R I TA S E K I L A S

Pertina Kota Gunungsitoli Terbentuk GUNUNGSITOLI – Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Gunungsitoli masa bhakti 2012 s/d 2015 terbentuk.

Pembentukan Pengurus Pertina Kota Gunungsitoli sebagaimana Surat Keputusan dari Ketua Pertina Provinsi Sumatera Utara DR.H.Freddy Simangunsong,MBA Nomor : 039/Pertina-SU/SK/V/ 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang pengukuhan personalia pengurus Kota Pertina Gunungsitoli.

Ketua Pertina Kota Gunungsitoli kepada wartawan usai melaksanakan rapat perdana di ruang rapat kantor BKD Kota Gunungsitoli, Senin, mengatakan Pertina Kota Gunungsitoli baru terbentuk semenjak Kota Gunungsitoli berdiri tahun 2009. Maka dengan terbentuknya kepengurusan Pertina di Kota Gunungsitoli diharapkan menjadi awal kebangkitan dunia tinju didaerah ini sehingga dikemudian hari dapat melahirkan petinju-petinju amatir yang diperhitungkan dikancah nasional maupun internasional seperti apa yang pernah diraih oleh olahragawan kita dahulu.

Pengurus Pertina Kota Gunungsitoli masa Bhakti 2012-2015 masing-masing Pembina/penasehat Walikota Gunungsitoli, Muspida Kota Gunungsitoli, KONI Kota Gunungsitoli, Sekda Kota Gunungsitoli. Ketua, Thedore Hulu SPd, Wakil Ketua I, Tona’aro Zebua, Wakil Ketua II, Pintar Zebua SPd. Sekretaris, Medianus Zebua SPd MH, Wakil Sekretaris I, Ferdinand Zebua SPd, Wakil sekretaris II, Yaminuddin Halawa SPd. Bendahara, Amoni

Lase, Wakil Bendahara I, Genius Larosa SPd, Wakil Bendahara II, Drs Aliyakin Zendrato.

Komisi Teknik dan Kepelatihan, Ketua : Fatizaro Zebua, anggota, Drs Sozanolo Laoli ,Azwar Dani Zalukhu SPd. Komisi pembinaan prestasi dan permasalahan atlit, Ketua : Drs Belala Telaumbanua,anggota, Yupiter Laoli, Yarman Zebua, Martin Halawa. Komisi Wasit/ Hakim, Ketua : Arozato Harefa SPd, anggota, Fanolo Zebua, Dariman Gea SPd, MD Ritonga.

Komisi Kesehatan, Ketua : Dr Hotman Purba, anggota : Dr Yulianus Dawolo, Ismet Amazihono SKM. Komisi Dana dan Usaha, Ketua : Ridwan Zebua, anggota : Yosua Napitupulu SIp, Adrianus Zebua. Sedangkan Komsi Hubungan Masyarakat (Humas), Ketua, Yaredi Zebua, anggota Yamobaso Giawa. (YAGI)

pilihan, yakni mengikuti UN tahun depan atau mengikuti paket C. “Kita memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih, bisa ikut Un tahun depan atau ikut paket C,“ demikian Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Minggu.

Dari kelulusan UN tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menilai bahwa pelaksanaan UN di Asahan baik. Kedepan Pemkab Asahan melalui dinas Pendidikan akan terus berupaya melaksanakan UN lebih baik lagi dan akan terus bekerja lebih keras. “Kedepan, kita akan bekerja keras lagi untuk keberhasilan UN di Asahan ini,“ janji Kepala Dinas Pendidikan Asahan. (IN)

KISARAN - Kelulusan Ujian NAsional (UN) tingkat SLTA sederajat Kabupaten Asahan mencapai 99,85 persen. Artinya dari persentase tersebut di Asahan masih ada peserta yang tidak lulus UN. Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti UN sebanyak 8.915 siswa yang terdaftar sebagai peserta, diantaranya 4.523 peserta dari SMA, 2.733 dari SMK dan 1659 peserta dari MA. Adapun peserta yang tidak lulus dari SMA sebanyak 5 peserta, SMK 5 peserta dan 3 dari MA. Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Drs Ismail mengatakan, kepada peserta yang dinyatakan tidak lulus UN pada tahun 2012 dapat memilih dua

kan dan mutu kelulusan semakin meningkat.

Karena itu, kata Jalan Berutu SPd MM Kadis Disdik Pemkab Pakpak Bharat ke depan pihaknya akan mengupayakan pelaksanaan rakor secara kontinyu dengan seluruh kepsek, tenaga pendidik dan komponen yang terlibat dalam bidang pendidikan.

Dengan rakor tersebut diharapkan akan menghasilkan atau muncul terobosan, kebijakan dan strategi dalam meningkat mutu pendidikan khususnya di Pakpak Bharat.

Menurut Jalan Berutu, langkah awal pihaknya akan melaksanakan uji materi atau kompetensi terhadap tenaga pendidik. (PT)

Lulus 100 Persen Dapat Kelulusan UN Dipertahankan BHARAT - KeTingkat SLTA PAKPAK berhasilan 100 persen UN 2011/2012 tingkat Asahan Capai TP SMA/MA dan SMK di Pakpak Bharat ke depan pres99,85 % tasi itu dapat dipertahan-

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memberikan sejumlah saran tehadap ekspose Kecamatan Buntu Pane yang disampaikan langsung oleh Camat, Drs Muhilli Lubis di halaman Kantor Camat setempat.

Adapun saran Bupati Asahan diantaranya, tentang bidang pendidikan. Diminta kepada UPT Dinas Pendidikan untuk memperhatikan ruang kelas, karena kedepan tidak ada lagi ruang kelas yang tidak layak. Kemudian penyebaran tenaga guru harus dilakukan dengan baik.

Begitu juga dengan kondisi jalan menuju sekolah harus sudah bagus, hal ini diminta kepada Dinas Pekerjaan umum untuk mengerjakanya.

Mengenai persoalan penyelesaian tanah antara ma-

syarakat dan perusahan, Bupati Asahan Taufan meminta Camat harus berdiri tegak ditengah-tengah persoalan, artinya Camat dalam menyelesaikan persoalan tanah tidak berpihak kemana-mana harus tegas mengambil keputusan. “ Jangan macammacam, kalau ada persoalan tanah segera fasilitasi masyarakat dengan perusahaan, “ kata Bupati dihadapan masyarakat Buntu Pane yang hadir dalam acara ekspose tersebut, Jumat, 25 Mei 2012.

Kemudian Bupati meminta kepada masyarakat dan pihak Kecamatan untuk segera mensertifikatkan semua tanah wakaf, rumah ibadah dan sekolah. Tujuannya selain agar keberadaannya sah menurut hukum juga lebih mudah mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. “ Mulai sekarang tolong Camat diberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan hal tersebut, “ Minta Bupati Asahan dengan tegas.

Sebelumnya Camat Bun-

tu Pane, Muhlili Lubis memaparkan exsposenya mengatakan bahwa exsepose ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan Kecamatan Buntu Pane dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mencapai visi dan misi Pemkab Asahan yakni terwujudnya Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

Mengenai PBB, Muhilli Lubis menjelaskan bahwa realisasi penerimaan PBB sector Pedesaan/perkotaan tahun 2011 sebesar 104,88 persen dengan target Rp 204 juta lebih dan pencapaian sebesar Rp 214 juta lebih.

Untuk pencapaian target tersebut Kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa untuk penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak, mengklarifikasi permasalahan yang terdapat pada SPPT PBB dan memberikan penghargaan kepada kolektor maupun kepala dusun yang

telah memperoleh PBBnya dengan baik.

Camat Buntu Pane ini juga menyampaikan permasalahan di daerah Kecamatan tersebut, yakni permasalahan tanah lahan PTPN III dengan Kelompok Damai Jaya lebih kurang 62 hektar, kemudian permaslahan banjir kiriman dari hulu ditambah dangkalnya dasar sungai.

Dari permasalahn tersebut pihak Kecamatan telah berupaya melakukan pemecahan masalah seperti, memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan persoalan tealh sampai ke Mahkamah Agung (MA) seraya menunggu keputusan dan mengajukan permohonan kepada Pemkab Asahan untuk pemasangan turap peninggian benteng sungai.

Kemudian acara dirangkai dengan berdialog interaktif antara Bupati Asahan dan masyarakat Kecamatan.

Dan berbagai permasalahan ataupun saran disampaikan kepada Bupati Asahan. (IN)

PKK Tebingtinggi Gelar Lomba Cerdas Cermat

GUNTING PITA - Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry yang juga anggota DPRD Sumut disaksikan Bupati Sergai Erry Nuradi, Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH MSP, menggunting pita peresmian gedung SMKN 1 Perbaungan. (KPK POS/ARM)

SMK Negeri 1 Perbaungan Diresmikan PERBAUNGAN - Pendidikan merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus melakukan pembenahan-pembenahan sarana maupun prasarana pendidikan termasuk pembangunan gedung sekolah.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dalam sambutannya saat meresmikan SMK N 1 Perbaungan di Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Selasa pagi.

Turut hadir Ketua DPRD H. Azmi Yuli Sitorus SH MSP, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH, Kajari Sei Rampah Erwin Harahap SH MH perwakilan Dandim 0204/DS, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry yang juga anggota DPRD Sumut, anggota DPRD Sergai, Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, para Kepala SKPD dan Camat Perbaungan Drs. Akmal.

Sebagai bukti kepedulian Pemkab Sergai terhadap sektor pendidikan maka sejak tahun 2005 – 2012 telah dila-

kukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah sudah mencapai 99% dengan membangun 30 unit sekolah baru, di antaranya 8 unit SMP Negeri termasuk SMP N 1 atap, 1 unit Sekolah Luar Biasa (SLB), 1 unit Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 11 unit SMA Negeri, dan 7 SMK Negeri. Dengan diresmikannya SMK N 1 Perbaungan ini, maka hingga tahun 2012 ini Kabupaten Sergai telah memiliki 7 SMKN dan 18 SMAN, dan hingga tahun 2014 pemerintah akan memfokuskan pembangunan gedung SMK. (ARM)

TEBINGTINGGI - Dalam rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 40 tahun 2012, Tim Penggerak PKK Kota Tebingtinggi menggelar Lomba Cerdas Cermat diikuti ibu-ibu PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Tebingtinggi. Kegiatan dibuka langsung oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Senin, di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Walikota mengatakan, inti dari pemberdayaan masyarakat adalah melakukan perubahan, dengan kata lain merubah kondisi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan atau perubahan taraf hidup dan penghidupan masyarakat yang lebih ba.(RS)

Tim PKK Asahan Kembali Gelar Operasi Bibir Sumbing KISARAN - Tim PKK Kabupaten Asahan kembali mengelar Operasi Bibir Sumbing. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka penderita bibir sumbing.

Kegiatan bakti sosoial ini merupakan agenda rutin tim Pengerak PKK Asahan.

Ketua tim pengerak PKK Asahan, Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang mengatakan, bakti sosial ini akan terus dilakukan tim PKK demi terwujudnya visi dan misi Pemkab Asahan yakni terwujudnya Asahan yang religius, sehat cerdas dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mengurangi beban psikologis bagi para peserta yang akan mengikuti operasi bibir sumbing di RSU Ibu Kartini Kisaran yang diikuti oleh sekitar 33 orang yang berasal dari beberapa daerah, diantaranya Asahan, Labuhanbatu, Labura, Batubara dan Tanjung Balai dan beberapa daerah lainya.

“Tahun lalu PKK juga melakukan operasi bibir sumbing juga, artinya kita berharap kedepan Asahan tidak ada lagi penderita

LANSIA - Saat para lansia memeriksakan kesehatan di Posyandu khusus lanjut usia. (KPK POS/DOK) bibir sumbing," demikian Ketua Tim Pengerak PKK Asahan, Sabtu.

Ketua Tim Pengerak PPK juga minta kepada ibu-ibu yang masih produktif untuk dapat menjaga anaknya sejak dari kandungan hingga lahir.

Berikan nutrisi yang cukup dan seringlah berkonsultasi

dengan dokter maupun petugas gizi yang ada di daerah masing-masing serta meminta kepada orang tua untuk memberikan kepercayaan diri yang tinggi kepada sianak agar tumbu dan berkembang yang sewajarnya.

Sementara itu, arahan

Bupati Asahan yang dibacakan sekretaris Daerah Asahan, Drs Sofyan mengatakan, Pemkab Asahan menyambut baik pelaksanaan operasi bibir sumbing gratis yang merupakan wujud kepedulian pemkab Asahan yang diselenggarakan oleh PKK. (IN)

E D I S I 203 4 - 10 JUNI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Disiplin PNS di Pemkab Aceh Singkil Makin Parah SINGKIL - Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, saat ini memasuki masa-masa yang sangat memprihatinkan. Ketidak disiplinan ini tidak hanya terjadi di level paling bawah. Sejumlah pejabat setingkat eselon yang ada di daerah ini, juga terlihat ikut-ikutan latah.

Parahnya lagi, penyakit tidak disiplin ini justru lebih terlihat di kantor Setdakab setempat. Padahal selain bupati, dalam bangunan megah yang terletak di Jalan Bahari, Kecamatan Singkil ini, juga berkantor Sekretaris Daerah (Setda) yang merupakan 'top leader' nya PNS di Kabupaten Aceh Singkil.

Pj.Bupati Aceh Singkil, Ir Razali AR MSi, yang ditemui KPKPos, Rabu pekan lalu, mengaku gerah. "Ini penyakit lama yang harusnya tidak boleh terulang," jelas Razali,

USU wisuda 2159 Mahasiswa MEDAN - Universitas Sumatera Utara pada tahun akademik 2012/2013 akan menerima sebanyak 3.117 orang calon mahasiswa baru melalui SNMPTN jalur tulis.

Lewat tarif bersubsidi, para calon mahasiswa baru tersebut nantinya akan menempati kursi pada 47 program studi jenjang S1 sesuai dengan pilihannya.

Hal ini disampaikan Rektor USU Prof Syahril Pasaribu dalam sambutannya pada upacara wisuda 2.159 lulusan USU perode III Tahun Ajaran 2011-2012, di Auditorium Kampus USU, kemarin.

“Tujuan dilaksanakan SNMPTN jalur ujian tertulis ini adalah untuk memprediksi keberhasilan calon mahasiswa dalam menyelesaikan studi nantinya secara

tepat waktu,” ucapnya.

Syahril mengingatkan kepada 2.159 wisudawan yang telah merampungkan pendidikannya agar jangan cepat puas dengan apa yang telah diraih. “Teruslah bekerja keras dan bila memungkinkan tingkatkanlah kualifikasi keilmuan anda kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti ke jenjang Pascasarjana ataupun Profesi,” imbaunya.

Para lulusan ini terdiri atas 212 orang lulusan Program Pascasarjana, 8 orang Program Magister, dan Pendidikan Dokter Spesialis, 24 orang Program Pendidikan spesialis, 16 orang Program Dokter Jenjang Magister, 220 orang Pendidikan Profesi, 1.529 orang dari Program Sarjana dan 150 orang Program Diploma. (FeR)

'Andalas Fair' Digelar Juni Ini MEDAN - PT Star Indonesia kembali akan menggelar pameran dan taman hiburan bertajuk "Andalas Fair" di arena Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan. Acara yang dulunya bernama MedanFair ini akan dilaksanakan 28 Juni hingga 16 Juli 2012.

General Manager PT Star Indonesia Zulham Effendi mengatakan, melalui event ini Pempropsu dan pemkab/ pemko di Sumut bisa menyampaikan informasi seluas-seluasnya kepada masyarakat tentang berbagai keberhasilan pembangunan maupun peluang-peluang investasi untuk menarik minat investor.

Sedang bagi kalangan dunia usaha terutama pelaku usaha kecil dan koperasi, kegiatan ini merupakan peluang untuk mengembangkan pasar dengan memperkenalkan dan menjual langsung produk-pro-

duk andalannya kepada masyarakat.

"Tujuan yang paling kami harapkan adalah bagaimana kegiatan ini mampu membantu perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UKM. Selanjutnya, tentu akan memberi dampak terhadap sektor yang lain seperti budaya, sosial, dan lapangan kerja, kata Zulhan Effendi, didampingi Penasihat Panpel Baharuddin, kepada wartawan, di Medan, kemarin.

Zulham yang sekaligus Ketua Panpel mengatakan, panitia menyiapkan 350 stan termasuk hall di arena PRSU untuk diisi peserta pameran. "Selain kalangan dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, negara jiran yang punya jaringan bisnis di Medan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta nasional, dan berbagai instansi/lembaga lainnya, bakal meramaikan kegiatan ini," lanjutnya. (REL)

seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor bupati setempat.

Dalam sidak ini, Razali, juga sempat menemukan sejumlah PNS dan Kepala Bagian (Kabag) yang tidak masuk kerja. Temuan ini, sepertinya tidak didiamkan begitu saja oleh Razali. "Akan kita ambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini merupakan penyakit lama, tentunya harus kita lakukan dahulu upaya pendekatan

berupa himbauan. Kalau ini juga diabaikan, sangsi atau hukuman pasti akan kita jatuhkan kepada yang bersangkutan," tegas Razali.

Catatan wartawan, persoalan rendahnya tingkat disiplin PNS di Aceh Singkil, seperti yang diakui Razali, memang bukan persoalan baru, benar adanya. Ketidak disiplinan ini, sudah merupakan persoalan klasik yang sepertinya sangat sulit untuk ditegakkan. Berbagai keluhan pun muncul dari masyarakat, akibat tidak mendapatkan

pelayanan yang baik dari abdi negara ini. Namun merosotnya disiplin PNS di daerah ini tidak berjalan sendiri. Berbagai persoalan seperti kualitas SDM yang rendah, dan penempatan PNS yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh dinas terkait, ikut menjadi penyebab. Sudah menjadi rahasia umum, mutasi serta penempatan pejabat yang dilakukan oleh bupati setempat selama ini, tidak melalui mekanisme yang benar. Penempatan atau

mutasi, lebih menonjolkan sipat kedekatan politis dan bisa juga sebagaimana isu yang beredar "siapa yang mau bayar lebih".

Pj Bupati Aceh Singkil, Ir.Razali AR MSi, juga sepertinya menyadari benar hal ini. Wajar saja, kalau dia mengatakan ini merupakan penyakit lama. "Yang pasti, ini menjadi catatan tambahan yang harus saya buat dan serahkan kepada bupati terpilih, jika dalam waktu dekat tidak bisa saya tuntaskan," pungkasnya. (AZT)

Jalan Sukarame Desa Ledong Timur Hancur AEK LEDONG - Masyarakat Dusun I Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong Asahan, merasa resah karena sudah bertahun-tahun lamanya disuguhi debu akibat rusaknya jalan di wilayah itu. Kerusakan yang cukup parah berada pada Jalan Sukarame Dusun I Desa Ledong Timur, Asahan.

Tokoh masyarakat setempat Ir H Zainul Wahid Mt, Sabtu mengatakan, jalan Sukarame sudah bertahun-tahun lamanya hancur. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki atau diaspal kembali. Bahkan terkesan Pemkab Asahan cuek atas derita yang dialami warga yang selalu menghirup debu, sehingga menimbulkan batuk dan sakit pada pernapasan.

Warga lainnya Din Hasibuan DSp, mengatakan, pihak Pemkab Asahan terutama Kadis PU setempat terkesan kurang open dengan dua desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Labura itu.

Menyikapi rusaknya jalan Sukarame Dusun I Desa Ledong Timur Asahan serta minimnya pembangunan di dua desa perbatasan Asahan Labura tersebut, Anggota DPRD Sumut dari PPP H Bustami HS, berjanji untuk

LEBIH TONASE - Truk berukuran besar pengangukut TBS melebihi tonase 30 sampai 40 ton, saat melintas di Jalan Sukarame Dusun I Desa Ledong Timur.(KPK POS/TAN) mengaspal Jalan Sukarame Dusun I. "Akan kita perjuangkan dan secepatnya diaspal kembali dan diagendakan pada reses DPRD pekan ini," ujarnya.

Dia mengatakan, minimnya pembagunan di dua Desa perbatasan

Asahan Labura akan dikoordinasikan dengan rekan-rekan DPRD Asahan dan Pemkab Labura.

Penegasan ini disampaikan Bustami Hasibuan usai melantik pengurus P3FN Kabupaten Labura kemarin di Hotel Anugrah

Desa Ledong Timur.

Untuk mengatasi semakin hancurnya jalan di wilayah itu, warga meminta Pemkab Asahan cq Kadis Perhubungan JP Sembiring SH MSi untuk berani mengambil sikap menindak truk-truk yang

melebihi tonase melintas di jalan Sukarame.

"Jangan takut bertindak, sekalipun pemilik truk perusahaan sang Jawara P3 (Pejabat, Pengusaha, Penguasa)," tandas DiN Hsb, tokoh pemuda pemerhati Desa.(TAN)

AY Nasution Mendaftar ke Partai Demokrat MEDAN - Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, Sabtu (2/6), mendaftarkan diri ke Partai Demokrat.

Kehadiran mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) itu bersama istri Ny. Hj Hanum Siregar dan tim ke kantor DPD Partai Demokrat Sumut, diterima Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut, Borkat

Hasibuan. Setelah meneliti satu persatu kelengkapan berkas sebagai syarat pendaftaran sekitar 30 menit lamanya, akhirnya berkas AY Nasution secara resmi diterima Partai Demokrat.

Diterimanya berkas mantan Pangkostrad itu, maka sampai Sabtu kemarin, tercatat sudah empat nama yang mendaftarkan diri ke partai berlambang bintang segitiga itu. Keempatnya yakni, Sutan Bhatoegana, Cornel Simbolon, Gus

Irawan Pasaribu dan AY Nasution.

"Kita masih tetap menunggu kandidat lainnya mendaftarkan diri kemari (Partai Demokrat-red), karena batas akhir pendaftaran pada 5 Juni mendatang," kata Borkat.

Seperti diketahui, setelah pensiun dari TNI AD sejak 1 April, Letjen (Purn) Azmyn Yusri Nasution mengaku lebih tenang tinggal di tanah kelahirannya Sumatera Utara (Sumut) dari pada harus tinggal di Jakarta. Apalagi, bisa berbuat untuk masyarakat Sumut.

Dalam setiap kesempatan AY Nasution menegaskan, selama ini Sumut memang membutuhkan perubahan yang sangat kuat, yang dimulai dari

kedisplinan. Namun, kedisiplinan penyesuaian, bukan sebaliknya membuat keterpaksaan yang pada akhirnya menciptakan rasa tidak nyaman.

“Disiplin itu tidak kaku atau disiplin mati, tapi disiplin itu butuh penyesuaian sehingga benar-benar tertib,” kata pria yang hobi jogging, renang dan diving.

Disinggung mengenai pola kepemimpinan Pemerintahan di Sumut, AY Nasution menyebutkan, untuk menghindari suatu wilayah menjadi rusak, maka dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang memiliki kejujuran dan bisa menjadi contoh tauladan.

Komitmennya, dalam melakukan sesuatu yang baik, harus diawali dengan baik. Bukan sebaliknya harus menjadi pengikut dalam hal politik yang kurang beretika.

Pasalnya, bila masyarakat diberikan uang tentu

berdampak buruk pola kepemimpinan pemerintahan.

“Bila saat mau menjadi pemimpin harus pakai uang, hasilnya saat menjabat bisa membelenggu pemimpin itu sendiri,” ujarnya.

Tak sampai itu saja, AY Nasution menganggap Sumut sebagai sumber emas yang tak akan habis dikeruk.

Bisa dilihat dari berbagai potensi yang dimiliki, seperti jalur laut merupakan wilayah strategis dan menjadi perlintasan internasional, panorama pariwisata yang indah serta hasil perkebunan diakui dunia.

Sedangkan dari sisi penguatan pemerintahannya, pemimpin pastinya memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Mulai menempatkan anggaran dan program yang disusun.

Dengan pola itulah, pembangunan bisa meningkat serta merubah hidup orang banyak.(VIN)

MENDAFTAR - Letjen TNI (Purn) AY Nasution didampingi istri Hj. Hanum Siregar saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubsu priode 2014-2019 di kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Sabtu.