Epaper Kpk pos Edisi 199 / 7 Mei 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

DPRK HAMBURKAN UANG RAKYAT I

DPRD Samosir Tidur Pulas

PERAMBAHAN - Alat berat milik cukong meluluhlantakkan hutan negara kawasan hutan Labuhan Papan.

(KPK POS/PUR)

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

6

SINGKIL - Dua unit bangunan Gereja Kristen Pakpak Dairi (GPPD) dan satu Gereja Katolik, di Desa Napagaluh, Kecamatan Danau Paris Aceh Singkil, disegel Tim terpadu pemerintah setempat Selasa, pekan lalu.

Penyegelan ini dilakukan dengan alasan, selain tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga telah melanggar kesepakatan serta aturan sebagaimana yang diatur dalam SKB dua Menteri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Serta Pergub NAD Nomor 25 Tahun 2007 dan Qanun Aceh

Singkil Nomor 7 Tahun 2007.

Selain dua Gereja, Tim yang terdiri dari Asisten I Setdakab Drs Azmi, Asisten II Zainal Abidin SE, Kepala Dinas Syariat Islam Drs. Henray Silalahi, Kepala Satpol PP, Arifin SPd, juga menyegel satu unit bangunan Undung-Undung Katolik Santo Paulus, di Desa Lae Balno, yang terletak dalam kecamatan yang sama.

Pantauan wartawan, penertiban gereja ini walau terbilang lancar dan aman, namun setidaknya sempat mendapat penolakan dari <<< selanjutnya baca Hal. 2

Banyak Roh Jahat Bersarang di DPR RI

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Banyak roh jahat bersarang di kawasan DPR RI, sehingga banyak anggota DPR tergoda korupsi dan akhirnya masuk penjara.

“Orang-orang DPR ini sebenarnya jahat sekaIi. Dia tidak mau sendiri-sendiri dihukum, tetapi maunya melibatkan orang lain. Di DPR ini banyak roh jahat,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Marthin

PEJABAT SUMUT TERLIBAT MAFIA TANAH

Hutan Negara Dijual TANAH PUTIH - Akibat serakah, ingin cepat kaya, segala cara dihalalkan.

Meski apa yang dilakukan jelas melanggar peraturan, yang penting cepat jadi uang. Cara inilah ditempuh Hend (46) warga Kelurahan Bantu Hampar Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Hutan negara seluas 700 hektar di kawasan hutan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dijual kepada cukong berduit berasal dari Sumatera Utara. Konon dikabarkan, cukong berduit dimaksud adalah pejabat setingkat Wakil Wali Kota di Sumatera Utara.

Hend belakangan ini, dijuluki “mafia tanah”. Dalam melakukan aksinya Hend tidak berjalan sendiri, memiliki jaringan hingga ke Sumatera Utara untuk memuluskan aksinya itu. Hend CS

disinyalir bekerjasama dengan aparat. Mulai dari Kepenghuluan, Kepala Dusun, RT dan RW Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih. Penghulu Labuhan Papan berinisial AS diduga ikut menikmati uang hasil penjualan hutan negara tersebut.

Sunar pembeli lahan ketika ditemui KPK Pos usai meninjau lokasi, Jumat (4/5), mengakui untuk biaya surat keterangan tanah (SKT) per satu surat, dengan luas lahan 2 hektar dikenakan biaya Rp2 juta. Sedangkan <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

lalu, dipotong oleh oknum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Binjai Selatan.

Karena tak terima, akhirnya sejumlah guru melayangkan surat kaleng ke DPRD Kota Binjai. Namun sayang, surat tanda keberatan yang langsung sampai ke meja Ketua DPRD Binjai itu, tidak mencantumkan alamat dan siapa namanya. “Mau tanya soal apa lagi ini. Oo..., soal surat kaleng itu ya? Memang ada masuk ke ruangan Ketua DPRD. Tapi, surat itu belum sampai ke meja Komisi,” kata Zulkarnain <<< selanjutnya baca Hal. 2

Akbar Khianati Ical?

BUKAN SEKADAR PELAT PALSU sama, yakni B-1716 SDC. Kejanggalan ini terungkap berkat kejelian fotografer media yang memajang kedua foto mobil yang digunakan sang Ketua Umum itu pada kesempatan yang berbeda. Terungkap kemudian, kedua nomor mobil tersebut memang tidak sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan.

Banyak orang tidak bisa menerima alasan kepolisian bahwa Anas atau sopirnya sulit ditindak karena mereka tidak tertangkap basah sedang mengendarai mobil itu di jalan. Keduanya pun lolos dari denda Rp500 ribu atau hukuman dua bulan kurungan.

Si sopir juga berdalih pemalsuan ini dilakukan karena mobil Anas sering dibuntuti orang.

Argumen itu sebetulnya masuk akal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

<<< selanjutnya baca Hal. 2

DIALEKTIKA DEMOKRASI - Praktisi Hukum Jenifer Girsang (kanan), Anggota DPR Komisi III, Martin Hutabarat (kiri), dan Anggota DPR, Ruhut Sitompul (tengah), saat diskusi dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(KPK POS/DOK)

BINJAI - Gaji, tentunya sangat bernilai harganya bagi setiap orang yang sudah menjalankan pekerjaan. Apalagi, dalam melakukan pekerjaan atau profesi itu, diberikan uang tambahan agar orang yang bersangkutan dapat bekerja lebih baik atau profesional. Namun, bagaimana jadinya kalau gaji atau uang tambahan itu dipotong? Tentunya orang tersebut merasa kesal.

Nah, setidaknya hal itu dialami sejumlah guru Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kota Binjai.

Dimana, uang rapel yang mereka terima sekitar satu pekan yang

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Masyarakat juga merasa hukum diberlakukan secara diskriminatif lantaran penggunaan pelat nomor palsu itu tak tersentuh hukum. Sopir Anas hanya ditegur, dan tak ada sanksi apa pun. Padahal jelas terbukti dua mobil politikus ini, Toyota Vellfire dan Kijang Innova, memakai nomor yang

Hutabarat dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Setelah Angie, Siapa Lagi?” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Jakarta, Kamis.

Hadir sebagai pembicara politisi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul dan kuasa hukum M Nazaruddin, Junimart Girsang.

Menurut Marthin, Angeli-

Uang Rapel Guru Dipotong Oknum UPTD

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang tak pernah membiarkan pelaku kejahatan bebas berkeliaran. Setiap orang yang ditetapkan tersangka pasti berujung pada penahanan.

Namun, ada hal yang menarik di balik penahanan tersangka. Mereka selalu ditahan pada hari Jumat. Contohnya politikus Demokrat Angelina Sondakh, tersangka kasus suap Wisma Atlet dan proyek Kementerian Pendidikan yang ditahan, Jumat, 27 April 2012 lalu.

Sederet nama tersangka korupsi lainnya juga ditahan pada hari Jumat. Sebut saja, mantan Kepala Pusat Penanggulangan

PEMAKAIAN pelat nomor palsu pada mobil Anas Urbaningrum layak dipersoalkan. Kini masalahnya bukan sekadar pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas, tapi juga perilaku seorang pemimpin yang tak bisa menjadi contoh. Ketua Umum Partai Demokrat ini semestinya merasa malu.

7 - 13 MEI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Pemkab Singkil Segel Dua Gereja

PANGURURAN - Sejumlah kasus dugaan korupsi kini menjadi perbincangan hangat masyarakat Samosir. Namun, kendati sudah mencuat ke permukaan, baik aparat penegak hukum maupun anggota DPRD setempat sepertinya tak mau tau apa yang menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Di antara kasus dugaan korupsi yang hangat diperbicangkan itu di antaranya adalah, 46 paket di dinas PU, kasus pengadaan empat unit truk di Dinas Rerhubungan dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan. Bila dihitung, semua proyek itu dapat menimbulkan kerugian negara sampai puluhan miliiar rupiah.

Menurut informasi, kasus ini sebenarnya sudah ditangani aparat hukum, mulai dari Polres Samosir, Kejaksaan Negeri Balige sampai Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan.

Namun sampai saat ini belum satupun pejabat di Pemkab Samosir ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus-kasus

Hari Jumat Dianggap 'Keramat' di KPK

HAL

EDISI 199 / THN IV

JAKARTA - Lebih dari dua tahun lalu, tepatnya 8 Okober 2009 di Munas Golkar Pekanbaru, Akbar Tanjung merupakan pendukung utama Aburizal Bakrie dalam perebutan Ketua Umum partai tersebut. Berkat dukungan Akbar, Aburizal Bakrie alias Ical berhutang budi padanya.

Ical sendiri sadar atas pentingnya dukungan Akbar bagi dirinya. Karena yang menjadi saingan utama Ical di Munas Golkar tersebut adalah Surya Paloh, seorang kader senior.

Senioritas Surya Paloh antara lain hanya bisa ditandingi Akbar Tanjung, sebab baru Akbar, satusatunya Ketua Umum Partai Golkar yang sudah tidur bersama kader di seluruh kabupaten dan kotamadya seluruh Indonesia.

Atas perannya itu, setelah menang, Ical pun memberikan

kedudukan terhormat kepada Akbar Tanjung di kepengurusan Golkar 2009-2016, yaitu Ketua Dewan Pembina.

Disebut terhormat sebab ketika Golkar masih merupakan partai yang berkuasa di era rezim Orde Baru, jabatan Ketua Dewan Pembina sengaja diciptakan dan hanya diberikan kepada Jenderal Soeharto yang ketika

itu menjabat sebagai Presiden RI. Dengan jabatan Ketua Dewan Pembina, maka pada era itu, Jenderal Soeharto secara de facto merupakan pimpinan tertinggi partai yang menggunakan tanda gambar pohon beringin itu.

Situasi Golkar dewasa ini <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

BANYAK ROH

..........................dari hal 1

na Sondakh itu awalnya orang baik, mantan putri Indonesia, yang semua tahu kalau seorang putri pasti bersih.

Tetapi setelah masuk DPR, bergaul dengan banyak orang, akhirnya terjangkit juga roh jahat. Ruhut Sitompul pun mengakui bahwa banyak roh jahat berkeliaran di DPR RI. “Roh jahat itu betul. Roh jahat itu memang ngeri di sini (DPR RI, Red),” katanya.

Menurut dia, roh jahat paling banyak bersarang di Banggar DPR RI. “Banggar DPR RI itu sudah kena roh jahat. (Wakil Ketua DPR RI) Anis matta itu ketawa mentah, berbeda denga si Poltak kalau tertawa lepas dan tidak ada bebas,” katanya.

Selain Banggar DPR RI, roh jahat itu sudah merasuk banyak anggota DPR lainnya. Setelah reformasi, kata Ruhut, kewenangan DPR RI sangat besar.

Apapun bisa dilakukan. Alhasil, banyak anak anggota DPR RI yang dulunya kita kenal biasa-biasa saja, sekolah di luar negeri.“Ini fakta, setelah DPR sangat berkuasa, banyak roh jahat masuk. Saya kenal banyak anggota DPR, sebelum menjadi anggota dewan, biasa-biasa saja, tidak kaya. Tetapi setelah menjadi anggota DPR, kekayaannya melimpah dan anak-anaknya sekolah di luar negeri. Ngeri roh jahat itu,” katanya. (SP/BBS)

DPRD SAMOSIR TIDUR PULAS ........................................................dari hal 1 tersebut.

Masalah lain yang membuat masyarakat Samosir kebingungan adalah sikap diam anggota DPRD Samosir.

Bahkan banyak kalangan yang menilai, DPRD Samosir tidak memiliki sence of crisis atau dapat disebut tertidur lelap, atau justru pura-pura tidak tau atau mereka juga diduga terlibat?

Hal ini menimbulkan beragam tanggapan masyarakat karena sampai saat ini DPRD Samosir tidak pernah menggunakan haknya seperti misalkan membentuk Pansus, tim investigasi terkait masalah tersebut di atas karena hal tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, di mana DPRD Samosir sebagai pengawas pejabat eksekutif Pemkab Samosir.

Kepada KPK Pos, Parman Sitanggang dari Asosisasi APINDO Samosir, mendesak agar hal ini disikapi DPRD Samosir dan meminta para anggota dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat bangun dari tidurnya, supaya menggunakan kewenangannya.

"Saya minta DPRD Samosir bangun dari tidur pulasnya dan segera melakukan pengawasan dan investigasi terhadap kasus yang merugikan APBD Samosir itu. Juga kepada aparat hukum untuk segera turun menyelidikinya dan menetapkan tersangka atas dugaan korupsi yang memiskinkan rakyat Samosir," pungkas Parman Sitanggang. (JH)

HARI JUMAT DIANGGAP 'KERAMAT' DI KPK .....dari hal 1 Krisis Departemen Kesehatan Rustam Pakaya yang ditahan pada Jumat, 20 April 2012. Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Panama, dan Direktur Operasional PT Puguh Permai, Ali Amra. Ketiga nama terakhir ditahan pada Jumat, 13 April 2012.

Kebiasaan KPK menahan tersangka memunculkan istilah di kalangan internal lembaga antikorupsi itu.

Mereka menyebut hari Jumat adalah hari keramat.

"Karena semua tersangka yang diperiksa pada hari Jumat kemungkinan besar ditahan," kata seorang sumber di KPK. Wartawan yang bertugas di KPK pun resah meninggalkan lembaga antikorupsi itu saban Jumat. Tentu saja, penyebabnya adalah rasa khawatir ketinggalan momen.

Misalnya penangkapan Nunun Nurbaetie, buron suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang isunya juga berhembus pada Jumat malam. Tak mau kecolongan informasi, banyak kuli tinta yang bertahan di kantor KPK pada Jumat malam.

Ternyata benar. Sabtu, 10 Desember 2011, Nunun pun dinyatakan tertangkap.

Seorang pejabat di lembaga antikorupsi itu mengatakan bahwa penahanan tersangka pada hari Jumat bukan karena unsur mitos. Namun, itu merupakan salah satu strategi untuk mengatasi tekanan politik dalam menahan tersangka.

Salah satu sumber membenarkan hari Jumat menjadi momok buat para tersangka koruptor. “Pokoknya, kalau diperiksa hari Jumat, hampir pasti akan ada penahanan.

Sebab, Jumat itu keramat di sini,” katanya. (BBS)

BUKAN SEKADAR PELAT PALSU .........................dari hal 1 dan Angkutan Jalan Raya, tidak menggunakan pelat nomor sesuai dengan STNK merupakan pelanggaran, bukan kejahatan. Hukuman atau denda bagi pelanggar biasanya diberikan ketika pengemudi memakai kendaraan itu di jalan raya. Tapi, masalahnya, bila sopir itu telah mengaku mengendarai mobil dengan pelat palsu tersebut, bukankah ia bisa didenda?

Itulah yang membuat rasa keadilan masyarakat terusik. Apalagi kepemilikan mobil yang dikendarai Anas ternyata atas nama orang lain. Toyota Vellfire yang bernomor asli B-69-AUD atas nama Wasith Suady. Adapun Kijang Innova berpelat nomor asli B-1584-TOM atas nama Irmansyah. Anas seharusnya menjelaskan riwayat pembelian mobil dari nama-nama tersebut hingga ke tangannya.

Penjelasan itu penting karena selama ini Anas sedang menjadi sorotan. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus proyek Hambalang yang kini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Sopir Nazaruddin, terpidana kasus Wisma Atlet, juga bersaksi bahwa ia pernah mengirim beberapa mobil baru ke rumah Anas. Ada pula bukti fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor yang menunjukkan adanya peralihan kepemilikan mobil dari perusahaan Nazaruddin kepada dia.

KPK juga perlu menelisik mobil-mobil berpelat palsu itu. Boleh jadi soal dibuntuti, pemalsuan bisa saja bermotif agar sulit dikaitkan dengan kasus tertentu. Begitu pula kepemilikannya yang masih atas nama orang lain. KPK bisa mengusut motifnya. Mungkinkah ini merupakan cara menyembunyikan harta yang diperoleh secara tidak sah?

Publik pantas mempersoalkan pemakaian pelat palsu pada mobil Anas karena ini bukan semata soal pelanggaran lalu lintas. Perilaku sang Ketua Umum jelas tidak wajar, mencurigakan, bahkan mencoreng partai yang dipimpinnya. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Labura Peroleh Nilai Tinggi Daerah Otonom Baru AEKKANOPAN - Kepada para Bupati dan Wali Kota se Sumut sebagai dewan penyantun selalu tetap membantu agar gerakan program PKK dapat berjalan dan bermanpaat bagi masyarakat secara luas.

Hal ini disampaikan Plt. Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho ST, di hadapan Bupati/ Walikota se Sumut, saat acara membuka pencanagan (BBGRM) ke IX, Hari Kesatuan Gerak PKK ke 40, serta Bangun Desa Mandiri Terpadu (Bangdes Madu) tingkat Sumut, Selasa, di Aekkano-

pan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labura.

"Dengan semangat ke gotong royongan semua permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan Pendidikan dan kesehatan Keluarga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ungkap Gatot.

Pada kesempatan itu Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Labura atas terlaksananya kegiatan pencangangan Bulan Bhakti Gotong Royong ke IX, Hari Kesatuan Gerak PKK ke 40 serta Bangdes Madu di Desa Sialang Taji Kecatam Kualuh Selatan Labura.

Bupati Labura H Kharud-

HUTAN NEGARA DIJUAL harga tanah dibeli dari Hend seharga Rp7 juta. Dengan demikian, harga tanah ditambah biaya surat Rp9 juta.

Sunar bersama rekannya ada membeli lahan seluas 50 hektar, (25 surat) di daerah Labuhan Papan. "Lahan yang saya beli dari Hend bermasalah, karena Hend menjual tanah tersebut kepada pihak lain," ujar Sunar.

Ironisnya, tanpa sepengetahuannya (Sunar-Red), lahan milik Sunar CS yang telah ditanami sawit dirusak dengan menggunakan alat berat eskapator. Lahan tersebut disteking untuk ditanam kembali dengan tanaman baru. Sementara sawit yang ditanam Sunar CS sudah berumur 2 tahun.

Pengrusakan tanaman sawit itu tujannya tidak lain untuk menghilangkan jejak.

Kemudian lahan yang dirusak itu dijual kembali oleh

Jalan Desa Ledong Timur Rusak Parah

din Syah SE, mengatakan, peringatan BBGRM ke IX dan HKG PKK ke 40 serta Pencanangan Desa binaan Bangdes Madu juga Desa Gerakan Indonesia Berseri Provinsi Sumut yang ditempatkan di Labura memberikan makna yang sangat berarti bagi Kab.Labura untuk melakukan perubahan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Walaupun Labura relatif muda dalam pembentukannya, namun telah memperoleh nilai tertinggi atas evaluasi penilaian daerah kategori otonomi baru yang telah di lakukan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata bupati Labura H Kharuddin Syah SE. (TAN)

..............................................................................................................................dari hal 1

Hend kepada pihak lain, yakni kepada pemodal yang dikabarkan salah seorang pejabat di Sumatera Utara.

Liliwilson Sembiring Ketua PAC Partai PNI Marhaen Tanah Putih yang turut dalam peninjauan lokasi Hutan Negara tersebut mengaku terkejut melihat hutan yang merupakan hutan produksi di Kepenghuluan Labuhan Papan sekitar 700 hektar gundul akibat pembabatan secara serampangan yang dilakukan Hend CS. “Lahan tersebut akan dijadikan kebun kelapa sawit,” ujar Liliwilson.

Menurut Liliwilson Pembukaan perkebunan yang tidak prosedural menyalahi peraturan sesuai surat edaran Menteri Kehutanan RI No.S.95/Menhut-I/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan yang Ti-

dak Prosedural, berdasarkan Hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Menteri Kehutanan dengan Komisi IV DPR - RI pada tanggal 22 Februari 2010.

Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Kehutanan RI agar menindak tegas perusahaan-perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kewajibankewajibannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999.

Sesuai surat edaran Menhut RI tersebut, pembukaan perkebunan yang tidak prosedural bisa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan dan Kepolisian. “Kita akan siapkan laporan terkait pengalihan hutan negara tersebut," ujar Liliwilson.

Menurut Liliwilson, pihaknya akan memantau pro-

PEMKAB SINGKIL SEGEL DUA GEREJA warga setempat. Penolakan terlihat ketika Tim berusaha menyegel bangunan Gereja GKPPD di Desa Partabas, Kecamatan Simpang Kanan.

Ratusan ibu-ibu yang sebelumnya sudah menunggu kedatangan Tim, langsung menangis sambil menghalang-halangi anggota Tim terpadu untuk tidak menyegel tempat mereka beribadah.

"Tolong bapak, jangan ditutup gereja kami. Kalau ditutup juga, usir kami dari sini," teriak ibu-ibu tersebut.

Mendapat perlawanan, tim penertiban sempat melakukan negosiasi yang cukup

LABURA - Bertahun tahun jalan lintas Sukarame Dusun I, Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong, Asahan rusak berat. Diperkirakan jalan yang rusak parah itu hanya sekitar 1 kilometer. Namun tak kunjung diperbaiki Pemkab Asahan. Akibatnya masyarakat mengeluh, karena perekonomian menjadi terkendala.

Masyarakat di Ledong Timur menyampaikan prihal kerusakan jalan itu kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, saat berkunjung ke Ledong Timur pekan lalu.

"Bapak Plt Gubsu kiranya dapat mengingatkan Pemkab Asahan yang nyaris terlupa, bahwa kami warga Asahan (Desa Ledong Timur dan Desa Ledong Baratred) masih ada yang tinggal di perbatasan AsahanLabura. Desa kami minim akan pembangunan dan mohon keluhan ini dapat diterima," demikian keluhan warga yang disampaikan langsung kepada Gatot Pujo Nugroho. Warga yang menyampaikan keluhan itu tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Masyarakat Perbatasan Asahan Labura (ForKMaP-AsLab) dan Cinta Desa.

Tokoh Agama setempat Ir H Zainul Wahid Munthe, Kepada KPK Pos, Rabu (2/5), mengatakan, sudah bertahun tahun jalan Sukarame rusak berat sehingga masyarakat menderita. Khususnya warga seputaran pinggiran jalan merasa kurang nyaman banyak debu beterbangan dan warga terpaksa senantiasa menutup pintu dan jendela rumahnya masing masing. (TAN)

alot antara pengurus gereja serta kepala desa setempat dan disepakati, penyegelan ditunda untuk sementara waktu.

"Kita tunda dulu, nanti mereka kita undang untuk mencari solusi, kita masih punya waktu seperti yang dituntut pendemo kemarin," jelas Zainal Abidin.

Penjelasan Zainal ini, terkait adanya aksi demo serta tuntutan yang dilakukan ratusan massa atas nama Forum Umat Muslim Aceh Singkil, sehari sebelumnya, (Senin, 30/4) pekan lalu.

Seperti diberitakan, para

ses penegakan hukum terkait perambahan hutan yang telah meluluhlantakkan hutan Labuhan Papan.

"Perambahan hutan negara itu dilakukan para mafia tanah. Hal ini tidak bisa ditolerir. Harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Hend CS beserta Cukong dan siapa saja yang terlibat harus dijebloskan kepenjara," tandasnya.

Liliwilson mensinyalir keterlibatan oknum Penghulu Labuhan Papan AS. Karena tanpa dukungan aparat kepenghuluan aksi mafia tanah Hend CS tidak akan bisa berjalan mulus.

"Soalnya legalitas tanah berupa SKT yang menerbitkan adalah Penghulu bersama apara kepenghuluan Kadus, RT dan RW," sambungnya.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos

kalau surat itu belum dapat menjadi pedoman untuk dilanjutkan dalam pertemuan.

“Kayak mana mau kita buat ya. Karena belum jelas, susah kita membawanya ke rapat Komisi. Kita tunggu saja lah perkembangan berikutnya. Tapi, kalau kamu mau menindak lanjutinya ke sejumlah Kepala Sekolah (Kasek), itu lebih bagus dan hak kamu mendalami kasus inipun ada,” kata Zulkarnain.

Untuk menindak lanjuti persoalan ini, koran ini men-

(PUR)

...................................................................................dari hal 1

pengunjuk rasa dalam orasinya di halaman kantor Bupati, di Pulo Sarok, Singkil, menuntut pihak Pemkab untuk membongkar gereja serta undung-undung yang mereka anggap selain tanpa IMB, juga telah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama antara umat Kristiani dan Islam. "Kami bukan orang yang tidak cinta damai atau tidak toleransi dengan agama lain.Tapi jika rasa toleransi kami dianggap sebuah kelemahan, itu yang kami tidak bisa terima," kata Hambali yang bertindak sebagai orator dalam aksi

demo tersebut.

Dalam orasinya, Hambali juga membeberkan, pembangunan gereja dan undungundung di Aceh Singkil saat ini sudah mencapai 27 unit.

Padahal dalam surat perjanjian antara umat Muslim dan Nasrani tahun 2001, disepakati hanya boleh didirikan 1 gereja dan 4 undung-undung.

Namun dalam kurun sekian tahun penambahan gereja ini dinilai telah melanggar batas kesepakatan serta toleransi umat Muslim.

"Kami beri waktu 3 x 24 jam kepada pemerintah Aceh Singkil untuk membongkar

UANG RAPEL GURU DIPOTONG OKNUM UPTD Lubis, ketua Komisi C DPRD Binjai, Rabu pekan lalu.

Zulkarnain menambahkan, kalau surat itu memang belum memiliki kejelasan.

Sebab, surat itu tidak ada nama dan alamatnya. “Karena gak ada alamat dan namanya, maka kita masih menyebutnya surat kaleng atau hanya sekedar pemberitahuan,” ucapnya.

Disinggung sikap Komisi C DPRD Binjai atas munculnya surat keleng itu, Zulkarnain hanya mengatakan,

menyebutkan, modus operandi pengalihan hutan Negara oleh oknum aparat kepenghuluan disinyalir memanipulasi data mengatasnamakan masyarakat. Padahal masyarakat dijadikan tumbal, sementara masyarakat tidak tau bahwa nama mereka (masyarakat-red) dicatut menjadi pemilik tanah.

Nama-nama masyarakat yang dicatut diduga sekitar 200 KK (Kepala Keluarga).

Setiap KK memperoleh satu pancang atau sama dengan dua hektar. Masing-masing KK dibekali alas hak berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan Penghulu.

"SKT tersebut dijadikan sebagai dasar kepemilikan untuk menguasai hutan negara tersebut," beber salah seorang warga yang mohon namanya dirahasiakan.

datangi salah satu SD di Kecamatan Binjai Selatan.

Setibanya di sekolah SD tersebut, bertemu dengan seorang guru wanita berseragam pegawai.

Menurut guru itu, pemotongan uang rapel memang ada dilakukan. Tapi, uang yang dipotong itu tidak dipaksakan.

“Masalah pemotongan itu memang ada. Tapi bagaimana kita bilang ya, sebenarnya hal itu bisa dikatakan bukan pemotongan. Melain-

gereja yang didirikan tanpa izin. Bila tidak, mereka yang bongkar atau orang Islam yang bongkar," teriak Hambali. Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa yang juga dihadiri Kapolres Aceh Singkil, AKBP Bambang S, Setda Drs Yakob KS, serta para Asisten, orator lainnya Mukarbin, mendesak Pemkab bersikap tegas dan bisa memberikan solusi. "Tolong tuntaskan, jangan sampai terjadi konflik horizontal antar umat beragama di negeri kelahiran ulama Syekh Abdul Rauf Al Singkily ini," pungkasnya. (AZT)

.................................................................dari hal 1

kan memberikan uang rapel dengan seikhlas hati. Ada yang memberi Rp5 ribu, dan ada juga yang Rp10 ribu,” kata guru berambut lurus tersebut.

Selanjutnya, koran ini menjumpai P Karo-karo, selaku Kasek SD tersebut.

Namun, P Karo-karo tidak mengakui kalau adanya pemotongan yang dilakukan seikhlas hati oleh oknum UPTD Binjai Selatan itu.

“Ah, mana ada kenak potong. Saya sendiri saja tidak

ada memberi,” ucapnya singkat.

Sementara itu, informasi yang dihimpun di DPRD Binjai, oknum yang disebutsebut melakukan kutipan dengan seikhlas hati terhadap uang rapel guru SD itu, diduga dilakukan oleh oknum Kepala UPTD Binjai Selatan, yakni, Hj Hidayati.

Bahkan, Kepala UPTD ini juga disebut-sebut sebagai kakak Wali Kota Binjai, HM Idaham SH Msi. (SBR)

AKBAR KHIANATI ICAL? ...............................................................................................................................dari hal 1 sudah berbeda jauh dengan era Soeharto. Kendati demikian, jabatan Dewan Pembina tetap saja masih memiliki gengsi dan kehormatan.

Perkembangan terakhir menyebutkan di tahun 2012 Akbar Tanjung dengan menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pembina mengingatkan Ical tentang skenarionya menuju Istana Merdeka.

Hal mana kemudian ditafsirkan sebagai penentangan Akbar terhadap Ical. Akbar menilai skenario Ical yang ingin menjadikan dirinya sebagai satu-satunya calon dari Partai Golkar untuk jabatan Presiden RI periode 2014 2019, tidak sesuai dengan run down partai tersebut. Akibatnya hubu-

ngan kedua tokoh Golkar ini pun memburuk atau setidaknya menjadi tidak harmonis.

Benih perpecahan di internal Golkar merebak dan dalam waktu singkat berkembang subur. Tak ada yang bisa memastikan bagaimana ujungnya.

Yang mulai diperhitungkan, jika perpecahan sekaligus perseteruan Akbar-Ical berlanjut, usaha Golkar untuk kembali menjadi Partai Penguasa kemungkinan tidak akan terwujud. Jangan-jangan Golkar hanya akan berubah menjadi Partai Pengusaha, di mana yang menjadi program utama bukan lagi mensejahterakan rakyat banyak tetapi cukup kepada kelompok elite yang jumlah mereka sangat

kecil.

Berbagai pertanyaan pun mengemuka. Apa sebetulnya yang menjadi agenda besar dari Akbar Tanjung ? Benarkah Akbar hanya sebatas mau menegakkan disiplin partai agar Golkar dapat mencapai semua yang direncanakan termasuk cita-cita menjadikan Golkar kembali berkuasa?

Namun yang paling sensitif adalah pertanyaan tentang mengapa Akbar berbalik atau mengkhianati Ical ?

Sekilas, penentangan Akbar Tanjung terhadap pencalonan Ical, masuk akal kalau ditafsirkan sebagai sebuah pengkhianatan.

Dan dalam kegiatan politik, usaha Akbar Tanjung seperti itu sah-sah saja.

Tetapi sesungguhnya jika langkah Akbar dicermati dengan menggunakan rekam jejaknya di dunia politik sebagai tolok ukur, maka tindakan bekas Ketua Umum HMI itu sebetulnya demi kesuksesan Ical sendiri sebagai capres Golkar.

Tak bisa dipungkiri, dalam soal uang, Ical berada di atas semua kader Golkar saat ini. Namun dalam politik, uang tidak selalu bisa menyelesaikan segalagalanya.

Dan sekalipun Ical memiliki kekuatan uang yang jauh lebih banyak dibanding dengan Akbar, akan tetapi jika berbicara soal intuisi politik, Akbar masih lebih unggul. Akbar adalah jagonya.

(IC/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

WABUP TERIMA KUNJUNGAN DPR RI

Bupati Mutasikan Puluhan Pejabat KISARAN - Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang melantik/mutasikan sejumlah pejabat dari lingkup Pemkab. Untuk pejabat eselon II ada delapan pejabat.

Mereka adalah Witoyo jadi Kadis Tata Kota, M Syarif jadi Pj Kadis Perikanan dan Kelautan, Herwanto jadi Kadis Kesehatan. Hazairin jadi Pj Kadis Pertambangan dan Energi, H Edwarsyah jadi Pj staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Abu Hanifah menjadi staf di Dinas Pertambangan dan Energi, Sotarduga menjadi pegawai di Inspektorat, dan Habinsaran Nasution jadi pegawai di Dinas Kesehatan.

Di jajaran eselon III dan IV Bupati juga melakukan penyegaran terhadap 33 pejabat.

Bupati dalam amanatnya mengatakan para pejabat selalu menjaga amanah sebaik-baiknya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melaksanakan tugas yang diamanahkan. Karena itu tanggungjawab sebagai PNS yang harus diwujudkan dalam panca prasetya Korpri.

Bupati juga meminta menunjukan prestasi kerja terbaik, karena itu salah satu ukuran dalam meningkatkan karir dan promosi di masa yang akan datang. Saat ini bukan waktunya melaksana-

SUMUT

kan tugas rutin belaka “Teruslah mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di Asahan terlaksanakan sesuai harapan masyarakat,” kata bupati.

Setelah penyegaran terhadap 33 pejabat di jajaran eselon III dan IV, tidak berapa lama Bupati Asahan kembali melakukan rotasi dan penyeragaran erhadap 19 pejabat di lingkungan Pemkab Asahan.

Meraka adalah Zainal Aripin Sinaga MH menjadi Kadis Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), M Syafeijadi Pj staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Ruslan jadi Camat Air Joman, Ahmad Nasir Siregar jadi Camat Silau Laut, M Ajim jadi Camat Kota Kisaran Barat, Budi Anshari jadi Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan, Sri Humiatsih menjadi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beberapa pejabat lainya.

Usai digelar pelantikan acara dirangkai dengan pemberian tausiah oleh ustadz Ahmad Kosim Marpaung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin bila ada acara pelantikan. (IN)

Pemerintah Harus Berpihak Pada Petani PERBAUNGAN – Wakil Bupati (Wabup) Serdang Bedagai H. Soekirman mengatakan pemerintah harusnya berpihak pada petani. Jangan kondisi yang sudah susah, dipersulit lagi birokrasi yang tidak mendukung, misalkan terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BMM) bagi petani.

Pernyataan itu disampaikan Soekirman saat menerima kunjungan Anggota DPR RI dari FPPP H Hasrul Azwar, di rumah dinasnya Kelurahan Batang Rerap Kec. Perbangunan Deli Serdang, kemarin.

Turut hadir pada kunjungan tersebut ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal yang juga anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Sergai dan Tebing Tinggi, H Yulizar P.Lubis, H. Hosen Hutagalung, Nuzirwan B Lubis, Moh. Soleh Tanjung, Ketua DPC PPP Sergai H Usman Effendi Sitorus dan undangan lainnya.

Turun menyambut rombongan Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman. Selain menyampaikan usulan pembangunan, Wabup juga mengadakan jamuan makan malam yang berlangsung dalam suasan kekeluargaan.

Beberapa usulan yang diungkapkan Wabup menge-

FOTO BERSAMA - Wabup Sergai H. Soekirman photo bersama H.Hasrul Azwar didampingi H. Fadly Nurzal dan anggota DPRD Sergai H. Usman Effendi Sitorus pada acara reses di pendopo rumah dinas Wabup Sergai. (Photo :ARM) nai BBM bersubsidi, terkait kewajiban menggunakan surat rekomendasi kepada desa/Lurah atau camat agar dapat membeli BBM bersubsid. Hal itu sebagai tertuan dalam perpres No.15 tahun 2012.

Harusnya menurut Wabup, para petani cukup dengan rekomendasi kelompok taninya dan tidak dibatasi jumlah pembeliannya. ”Sudah semestinya petani mendapat apresiasi dan perhatian dari pemerintah, bukan malah dipersulit de-

ngan birokrasi,”jelas Soekirman.

Lebih lanjut Soekirman mengatakan mengenai perbaikan dan perawatan bangunan irigasi dan subsubnya seperti irigasi Sei Ular merupakan wewenang pemerintah pusat karena luas cakupannya mencapai 18.500 Ha. Sedangkan untuk DAM irigasi Sei Buluh yang saat ini mengalami kerusakan dengan areal penerima 1.350 ha sawah berakibat masa tanam para petani karena pasokan air ter-

ganggu.

“Untuk itu diharapkan bagi pemerintah pusat dan Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Sumut mengalokasikan anggaran untuk membangun kontruksi yang baru, karena bangunan DAM lama tidak bisa difungsikan,” harap Soekirman.

Mengenai perkembangan pembangunan jalan lintas Tanjung Morawa-Tebing Tinggi, dimana kepadatan lalu lintasnya khusunya di lintas Sergai sudah over load. Sehingga banyak ter-

Bupati Lantik 75 Pejabat Eselon PAKPAK BHARAT - Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Rabu (25/4) melantik 75 pejabat struktural. Lima di antaranya eselon II b, eselon III (29) dan eselon IV (41). Pelantikan itu sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Pakpak Bharat nomor 444 tahun 2012 tanggal 23 April 2012.

Remigo mengatakan, penempatan eselon II, III dan IV yang dipercaya saat ini telah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang serta melihat keadaan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi jabatan yang lowong, sebagaimana perubahan struktur organisasi dari kantor menjadi badan.

Mutasi merupakan hal yang wajar dan lumrah, dengan harapan birokrasi dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya stagnasi dan kejenuhan. Secara signifikan, manfaat dari mutasi akan bermuara kepada pengayaan pengalaman para pejabat di bidang pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Penempatan para aparatur lebih disesuaikan dengan kemampuan, pendidikan, bakat dan bahkan watak aparat, kemudian diselaraskan dengan karakteristik dan tuntutan jabatan itu sendiri, sehingga produktifitas terdongkrak naik dan iklim kerja yang kondusif.

Sekaitan itu, mutasi tidak akan pernah berhenti sampai tercapai keadaan yang optimal dan benar-benar masing-masing aparatur mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara efektif, efisien dan produktif.

Ditekankan, tantangan dan permasalahan kedepannya akan sangat kompleks, diwarnai dengan tajamnya persaingan, dalam konteks aksebilitas sumber daya ekonomi, pemasaran komodity dan membangun bergaining position di berbagai aspek kehidupan.

Diingatkan, untuk tidak main-main mengemban tugas demi kesejahteraan masyarakat. “Saya tidak akan kompromi mengganti pejabat yang tidak berkerja sungguh-sungguh,” tegasnya. (PT)

Walikota Tebing Tinggi Apresiasi PPP TEBINGTINGGI - Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengakui, selama ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah banyak membantu warga dan pembangunan Kota Tebing Tinggi. ”Tidak bermaksud menafikan yang lain, secara jujur kita harus akui, PPP telah banyak membantu warga dan pembangunan Kota Tebing Tinggi,”kata Walikota.

Pernyataan itu disampaikan Umar Zunaidi saat menghadiri pelaksanaan reses anggota DPR RI Drs H Hasrul Azwar MM di Kota Tebing Tinggi kemarin. Selain dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan kelompok pengajian dan para ustadz. Acara itu juga dihadiri ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, Sekretasi H Yulizar P Lubis, Nuzirwa B Lubis, H Hosen Hutagalung, Agus Marwan, Muhammad Soleh Tanjung dan keluarga besar PPP Kota Tebing Tinggi.

Disebutkan Umar, di antara bantuan pembangunan

yang diperjuangkan PPP dialokasikan untuk Rumah Sakit Kumpulan Pane. Kemudian pembangunan pengatur debit air di Sungai Padang dan banyak lagi. Oleh karena itu, kata Umar, masyarakat harus jeli memilih pemimpin dan wakilnya.

Sebenarnya kita tidak mengharapkan pemimpin dan wakil, ingat pada masyarakat hanya pada saat membutuhkan dukungan dan suara masyarakat. Namun sosok Fadly Nurzal yang kita harapkan memimpin Sumut pada periode berikutnya, telah membuktikan bahwa ia turun ke masyarakat bukan hanya jelang pemilu legislatif.

Bahkan kata Umar, Fadly Nurzal telah berjasa meredakan ketegangan antara masyarakat Tebing dan Sergai, terkait bendungan Sungai Padang. ”Untuk, pantas dan layak kita dukung sosok Fadly Nurzal sebagai pemimpin Sumut masa depan,”ucapnya.

(RS)

jadi kecelakaan lalu lintas. ”Untuk itu pemerintah pusat diharapkan mempercepat perluasan badan jalan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya,” ungkap Wabup.

Anggota DPR RI H. Hasrul Azwar menerima dengan baik semua masukan dan usulan yang diberikan Wabup Sergai. Katanya semua usulan akan di musyawarahkan agar mendapat hasil maksimal sesuai keinginan masyarakat khususnya warga di Sergai.(ARM)

Pemko Gelar Validasi Data Biometric KPE

BINGKISAN - Ketua TP-PKK Langkat memberikan bingkisan kepada ibu veteran pejuang pada Peringatan Hari Kartini ke-133 tahun 2012. (JUL)

Bupati: Jangan Mengabaikan Kodrat STABAT - Jasa besar Raden Ajeng Kartini bagi kemajuan kaum perempuan untuk memperoleh haknya, diharapkan memposisikan kaum hawa tetap pada peran dan fungsinya sehingga tidak mengabaikan kodrat. ”Jagalah martabat perjuangan Kartini dengan menjalankan kesetaraan kesempatan dan tidak sekali-kali melupakan kodrat sebagai ibu dalam rumah tangga dan pendidik pertama utama bagi putra – putrinya,” pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu.

Hal itu disampaikannya pada Peringatan Hari Kartini ke133 Kabupaten Langkat tahun 2012 yang berlangsung di Alunalun T. Amir Hamzah Stabat, Selasa (1/5).

Pada bagian lain Bupati me-

nyatakan pemerintah telah membuat kebijakan mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan. Komitmen ini hendaknya tetap dipelihara dengan memperhatikan moral dalam menjalani profesi yang diemban.

Wakil Ketua DPRD Langkat Surialam berharap instansi teknis yang menangani pemberdayaan perempuan lebih meningkatkan kepedulian terhadap kaum perempuan terutama yang rentan terhadap kekerasan dan kesempatan memperoleh pendidikan.

Ketua TP-PKK Kab. Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa mengatakan bahwa fungsi kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak kalah pentingnya dengan mereka yang berkecimpung di dunia birokrat maupun

politik. ”Kita harus tetap bangga menjadi ibu rumah tangga sekalipun,” sebut isteri Bupati Langkat itu.

Ketua Panitia Ny. Hj. Khairul Bariah Surya melaporkan peringatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh organisasi perempuan. Peringatan juga diisi pembacaan riwayat singkat Raden Ajeng Kartini oleh Ketua Bhayangkari Langkat Ny. L. Eric Bhismo. Juga diberikan piagam penghargaan kepada kaum ibu veteran pejuang dan janda veteran, termasuk penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba penampilan Kartini.

Sebelumnya dimeriahkan tari-tarian ditampilkan Kelompok Lansia Karang Werda dari Kecamatan Binjai.(JUL)

GUNUNGSITOLI – Pemkot Gunungsitoli melaksanakan sosialisasi pengambilan dan validasi data biometric pegawai pada implementasi kartu PNS elektronik (KPE) sebagaimana peraturan kepala BKN No.7 tahun 2008 tentang kartu PNS elektronik, dilaksanakan di lantai 2 aula Samaeri Kota Gunungsitoli, kemarin.

Walikota Gunungsitoli Martinus Lase dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan pengambilan dan validasi data biometric pegawai merupakan salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, sesuai dicanangkan kepala BKN. Menurut walikota, tujuan kegiatan ini meningkatkan kualitas dan sistim administrasi kepegawaian, mengembangkan database PNS yang memiliki tingkat otentikasi dan identifikasi tinggi. Sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.

Selain itu, dapat meningkatkan sistim kartu elektronik secara berkesinambungan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui kartu pegawai elektronik multi fungsi dengan sistim smart card, meningkatkan pelayanan publik dalam menyederhanakan birokrasi.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Gunungsitoli Theodore Hulu,S.Pd mengatakan PNS dilingkungan Pemkot Gunungsitoli yang jumlahnya kurang lebih 3350 orang namun sesuai surat dari kepala BKN tanggal 16 Maret 2012 jumlah PNS yang menjadi target /quota pelaksanaan kegiatan pengambilan foto dan sidik jari tahap pertama 1.688 orang sedangkan kekurangan dari jumlah quota Gunungsitoli yang belum terdata akan menunggu hasil pelaksanaan pendataan dari BKN. Menurut informasi, implementasi kartu pegawai elektronik ini khusus di Kepulauan Nias baru dua kabupaten/ kota yang melaksanakannya (YAGI)

Firman Gea Kades Terpilih Desa Onowaembo GUNUNGSITOLI - Pelaksanaan Pilkades Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Rabu kemarin terlaksana dengan baik. Hadir pada acara tersebut, Asisten I Kota Gunungsitoli, Kurnia Zebua, Kepala BPM, Oimonaha Waruwu, Camat Gunungsitoli Idanoi, Yardius Gea dan aparat pengamanan serta undangan lainnya.

Ada lima calon yang bertarung, yakni nomor urut 1 (Firman Gea, tanda gambar kelapa), nomor urut 2 ( Yasona Gea, tanda gambar nenas), nomor urut 3 (Mareti Gea, tanda gambar jagung) nomor urut 4 ( Oktavianus Gea, tanda gambar padi) nomor urut 5 ( Medianus Gea, tanda gambar pisang).

Pemilih tetap pada pilkades ini sebanyak 624 orang, pemilih

tambahan 20 orang. Sedangkan yang memberi hak pilihnya 515 orang. Dari hasil penghitungan suara peraih suara terbanyak calon nomor urut 1, Firman Gea dengan meraih 155 suara. Nomor urut 2 sebanyak 128 suara, nomor urut 3 sebanyak 36 suara, nomor urut 4 sebanyak 69 suara, dan nomor urut 5 memperoleh 123 suara.

Sekretaris panitia pilkades, Adiaman Gea kepada KPK Pos mengatakan pelaksanaan pilkades tidak ada masalah.

Atas hasil itu Camat Gunungsitoli mengatakan sangat berterima kasih pada panitia yang sukses menyelenggarakan pilkades Onowaembo.

Sementara Kades Onowaembo terpilih Firman Gea kepada KPK Pos, Kamis (3/5) mengucapkan

terima kasih kepada jajaran pimpinan, baik dari pemko maupun Kecamatan yang berkenan menyaksikan langsung pilkades. Termasuk pada warga Desa Onowaembo yang antusias menggunakan hak pilihnya.

Kepercayaan yang diberikan akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan diharapkan dukungan seluruh warga Desa Onowaembo. Dalam menyukseskan program pemerintah desa, kita bergandengan tangan memberhasilkan pembangunan desa, seiring dengan visi dan misi saya “ satukan langkah dan tekad menuju desa onowaembo yang mandiri, religius, berbudaya didukung program ekonomi, kesehatan,pendidikan yang seimbang”. (YAGI )

11

KPK POS E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

KRIMINAL

SUMUT

Oknum PNPM Diamankan Bersama Wanita

PT GDS Dituding Bakal Gunduli Hutan Tele

SUBULUSSALAM - Pasangan yang bukan muhrimnya, Sabtu pekan lalu, diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dari salah satu rumah kos perempuan lorong SD III Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri. Keduanya, perempuan berinisial SP (27) warga Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, diketahui bekerja di PNPM Mandiri Subulussalm. SP diamankan bersama teman prianya, berinisial ER (34) warga Desa Pasir Panjang, diketahui sebagai tenaga honorer di SDN. Pasangan ini digerebek Satuan WH saat berduaan di kos SP pada pukul 23.30 WIB. Masyarakat kesal atas kelakuan mereka, melempari atap kos SP dengan batu.

"Kami sangat kesal atas kelakuan keduanya. Hampir tiap malam si lelaki itu mendatangi kos si perempuan sampai pukul 23 bahkan sampai pukul 1 pagi baru dia pulang, terkadang kami melempar atap rumahnya supaya mereka mengerti, tetapi malah betambah lama pulangnya,"

PANGURURAN - PT Gorga Duma Sari (GDS) kian mulus menguasa 800 hektar dari 4.000 hektar areal Hutan Tele untuk dialihfungsikan menjadi areal hortikultura dan peternakan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Samosir Sampe Sijabat, disela-sela rapat paripurna DPRD Samosir, Selasa pekan lalu. Pemberian izin penguasaan lahan itu menuai protes dan tudingan areal tersebut bakal gundul.

ungkap seorang warga.

KTU Sat Pol PP dan WH, Suardi membenarkan kejadian itu. Dikatakannya, satuan Wilayatul Hisbah telah menggerebek pasangan itu dan langsung diamankan di kantor Sat Pol PP dan WH untuk dimintai keterangan dan menghadirkan wali kedua belah pihak serta Kepala Dusun Makhfirah (Abdullah).

Keduanya pun diduga melanggar Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum. "Sekarang mereka sudah kita kembalikan kepada keluarganya dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi," ungkap Suardi.

Warga lorong SD III merasa kecewa atas keputusan yang diambil oleh pihak Sat Pol PP dan WH yang menyerahkan kembali kepihak keluarga pelaku. "Itu sudah jelas-jelas melanggar Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum, walaupun tidak tertangkap basah melakukan perbuatan khalwat, tetapi kelakuan mereka sudah melampui batas,” protes warga.

Dikatakan, secara lisan permohonan PT.GDS tinggal terbitnya ijin secara formal." Secara lisan, permohonan ijin PT.Gorga Duma Sari sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu surat formal dari instansi-instasi terkait yang memberikan ijin teknisnya seperti Dinas Kehutanan Samosir dan BPN Sa-

mosir, karena peranan Badan Perijinan hanya menyatukan ijin-ijin formal dari masing-masing dinas terkait," kata Sampe Sijabat.

Disebutkannya, tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan ijin PT GDS karena bila tidak diberikan akan menimbulkan kecemburuan, karena perusahaan lain juga diberi-

kan. “Jadi kenapa PT.Gorga Duma Sari tidak diberikan,” katanya.

Menyoal dampak pengalihfungsian kawasan hutan, Sampe Sijabat menegaskan tidak akan jadi masalah. “Karena air sungai dari hutan Tele muaranya ke Aceh dan bukan ke Sianjur Mula-mula,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah rencana investasi oleh PT.EJS Agro Mulia Lestari seluas 2.250 Ha dikawasan Hutan Tele, saat ini menjadi polemik bagi masyarakat Kabupaten Samosir, saat ini kembali akan ada investor lokal yaitu, PT.Gorga Duma Sari yang akan mengajukan investasi seluas kurang lebih 800 Ha. Berdasarkan investigasi KSPPM Delima Silalahi, menyebutkan PT GDS adalah milik seorang oknum

Korban KDRT Minta Perlindungan

(KARTOLIN)

Kakan Kemenag Lab Batu Bela Mantan Kasi Haji RANTAUPRAPAT – Kakan Kemenag Labuhanbatu, Azman Harahap membela mantan Kasi Haji Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, Drs.H.Abd.Hamid Zahid. Hamid dituding mengutip Rp 2 juta per jamaah dan mengarahkan mereka manasik di KBIH Nur Ibrahimi Rantauprapat. Pembelaan disampaikan Azman pada Rapat Dengar Pendapat di DPRD Labuhanbatu, Selasa pekan lalu.

Dihadapan ketua DPRD Labuhanbatu beserta beberapa anggota lain, dan turut dihadiri calon jamaah haji.

Azaman menyatakan bahwa pihaknya dalam masalah ini telah menyurati ketua KBIH Nur Ibrahimi Rantauprapat dengan surat No.Kd.02.07/1/ HM.00/902/2012, yang intinya menyatakan bahwa Drs. H.Abd.Hamid Zahid tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Bahkan KBIH Nur Ibrahimi tidak menggunakan kop surat yang mengatasnamakan Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu, serta Drs.H.Abd. Hamid Zahid tidak menjadi

pengurus KBIH Nur Ibrahimi.

Azman juga mengatakan bahwa permasalahan KBIH Nur Ibrahimi yang dituding memaksa para calon jamaah Haji 2011 membayar uang Rp 2 Juta/orang, juga dinyatakan tidak benar.

Mendengar penjelasan itu, Barani Pane menengahi agar seluruhnya berpikir jernih dan bertindak fair. “Sehingga kecurigaan tentang adanya dugaan rekayasa dalam permasalahan ini, sehingga keluarlah statement kami, tapi setelah di DPRD baru surat itu muncul itupun tidak dibacakan, itulah sumber masalahnya," ujar Barani.

DPRD Labuhanbatu dalam Rapat Dengar Pendapat memutuskan agar permasalahan ini belum dianggap selesai. Alasaannya, DPRD masih akan mencari kebenaran. “Artinya kita akan telusuri hal ini, meskipun sampai ke Dikjen,” ujar H. Irwansyah. Anggota DPRD Labuhan Batu lainnya, Lahmuddin mengingatkan pada seluruh hadirin agar jangan membangun suudzon.

(HAH)

Polisi Temukan 14 Butir Ekstasi dan Rp92 Ribu di Lokasi Penembakan PERBAUNGAN - Kasus Narkoba yang mengakibatkan seorang dari dua informan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu, bernama Agus Herianto (45), warga Pematang Siantar, oleh Kepala Unit (Kanit) I Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai, Aiptu Antonius Situmorang, Kamis lalu.

Personel Reserse Polsek Perbaungan berapa jam kemudian melakukan penyisiran dilokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang beraa di Dusun I, Desa Kotagaluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai. Hasilnya menemukan 14 butir pil ekstasi bermerk Love dan uang Rp 92 ribu.

“Setelah peristiwa tersebut, kita melakukan penyisiran ke lokasi dan menukan Ekstasi serta uang yang belum pasti siapa pemiliknya.

Untuk sementara diamankan di Polsek, jika diperlukan Dirnarkoba Poldasu,” kata Kapolsek, Jumat.

Terpisah, B Nasution (45), warga Perbaungan ketika ditemui sekitar TKP menceritakan, bahwa peristiwa tersebut membuat warga menjadi ketakutan dan trauma, terutama melihat orang asing. Sebab, suara letusan senjata sewaktu kejadian masih menghantui mereka.

Apalagi, ditengarai pelaku penembakan, Aiptu A Situmorang dikenal yang dikenal polisi paling arogan dan angkuh dan cukup ditakuti. Walaupun demikian, bersyukur jika oknum tersebut benar benar ditangkap dalam kasus narkoba jenis sabu.

“Sebenarnya warga sudah muak dengan tindak tanduk oknum polisi yang sangat arogan itu. Tetapi begitu mendengar ditangkap dalam kasus narkoba, kami banyak bersyukur.

Semoga saja hokum ditegakan seadil-adilnya” kata B Nasution saat mengunjungi acara MTQ ke 33 di Pegajahan. (STC)

RALAT Terdapat kekeliruan judul berita pada edisi 198 KPKPos di halaman 11. Judul 446 HP Milik Napi Tanjung Gusta Disita, seharusnya judul berita “PT WP “Rampas” Lahan Masyarakat”.

Demikian perbaikan redaksi KPKPos.

Wakil Ketua DPRD Samosir, Jhonny Sihotang. Delima Silalahi menegaskan, bahwa perusahaan itu dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu dan mempunyai sawmill " PT.Gorga Duma Sari selama ini tidak punya pengalaman di bidang pertanian dan holtikultura, sehingga dapat dipastikan mereka hanya mau ambil kayu hutan Tele untuk bahan baku pabrik sawmilnya, untuk itu harusnya pemerintah kabupaten samosir harus berhatihati dengan niat terselubung dari perijinan yang diajukan untuk pertanian dan holtikultura tersebut," kata Delima Silalahi. Delima Silalahi juga menambahkan rencana tersebut, akan melakukan penebangan hutan (JH)

PENEMBAKAN TKI MALAYSIA. Puluhan aktivis buruh dari Migrant Care menggelar aksi di depan Kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/5). Mereka mengecam keras kriminalisasi dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Malaysia dengan melakukan penembakan tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Abdul Qodir Jaelani, Mad Noor dan Herman pada 24 Maret 2012 lalu.

Terdakwa Tak Ditahan, Ibu Korban Penganiayaan Histeris RANTAUPRAPAT – Ibu korban penganiayaan histeris mengetahui terdakwa penganiayaan anaknya tak ditahan. Kasus penganiayaan kini bergulir di Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengun_dang soal. Sebab, JPU J Ginting tak menjerat terdakwa dengan UU Perlindungan Anak.

Proses hukum yang diterapkan kepada terdakwa Eman, menimbulkan kecurigaan. Dugaan adanya permainan dalam kasus itu, makin mengristal dengan fakta persidangan sering molor, dengan alasan terdakwa tak pernah hadir di persidangan. Ironisnya, terdakwa melakukan pelecehan, dengan menyindir keluarga korban.

Praktisi hukum di Rantauprapat, Irwansyah menyesalkan tindakan oknum juru periksa Polsek Panai Tengah yang menangani kekerasan terhadap Rahimah alias Ayu berusia 15 tahun. Kekecewaan juga ditujukan kepada JPU J Ginting. “Sangat disayangkan kenapa juru periksa

maupun jaksa tidak meneliti perkara tersebut.

Sehingga UU khusus tidak dimasukan dalam dakwaannya,” katanya.

Korban merupakan puteri ke empat dari enam bersaudara, anak dari pasangan Esman dengan Siti Mahyon. JPU J Ginting dalam berkas dakwaanya memasukan pasal 351 ayat ke (1) tentang penganiayaan dan UU Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), pasal 44.

“Terdakwa dalam perkara ini dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dan UU (KDRT) karena kejadian di dalam rumah,” kata Ginting. Soal tidak ditahannya terdakwa telah tiga kali mangkir dari persidangan, Ginting berdalih, hal itu kewenangan majelis haki,. “Tanya ke majelis hakim,” kata dia.

Ketua majelis hakim dalam persidangan, SB Br Ginting juga Ketua PN Rantauprapat, mengakui, tidak ditahannya terdakwa hanya meneruskan status terdakwa. “Kami hanya meneruskan status tahanan kota, mengenai ketidak

hadiran terdakwa, karena ia sakit, itu diktehui dari JPU,” kata B Br Ginting.

Sementara itu, ibu kandung korban, histeris mengetahui terdakwa penganiayaan putrinya tidak masuk kerangkeng.

Pihak korban meminta majelis hakim dan jaksa menggunakan hati nurani dalam penanganan hukum yang dialami putrinya. ”Kami yang miskin ini, kalau ada uangku bu dan pak jaksa yang kau minta akan kuberikan. Tapi ini aku miskin, kemari pun saya naik becak numpang ke menantu, sudah berapa kali kami kemari kami hanya dipermain-mainkan.

Saya belum makan, ikan asin sama nasi putih itu di tas saya, tapi kamu tidak perduli, apa karena uang si Eman itu banyak,” ungkap ibu korban.

Korban penganiayaan, Ayu membentangkan poster menuju ruang Ketua PN Rantauprapat. Seperti ibunya, korban pun histeris menuntut keadilan. “Tolonglah kami bapakbapak,” katanya. (TIM)

NIASSELATAN – Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Nia Ati Halawa (34), warga Desa Lawa-Lawa Luo, Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan, melaporkan suaminya, Y laia alias Ama Eda Laia ke Polsek Lolowa’u. Nia melaporkan suami yang telah menikahinya selama 10 tahun dan memberikan dua anak, atas tuduhan tindak kekerasan.

“Saya mau mencari keadilan karena sudah melakukan berbagai cara untuk keluar dari penyiksaan dan pemukulan yang dilakukan suami saya dan memberlakukan seperti binatang. Saya berharap kepada penegak hukum,” katanya. Nia menceritakan, kekerasan itu dialaminya pada 10 April 2012. Akibat tindakan itu, korban menderita luka di bagian mata sebelah kiri. Nia mengakui suaminya kerap melakukan tindak kekerasan.

“Saya sudah meloporkan ke Polsek Lolowa’u,” ungkap dia.

Bukti laporan korban, STPL No:40/IV/2012/ SPK. Korban merasa heran, karena laporan pengaduannya, dikategorikan tindak pelanggaran pasal 351 KUHP, tidak dapat menahan Y Laia.

Mestinya, kepolisian bisa menahan suami korban dan mengenakan dengan Undang-UndangKDRT. Ketidak adanya jeratan dan penggunaan UU KDRT disesalkan Nia. “Pada hal sudah jelas-jelas saya mengalami kesakitan hingga menyebabkan an mata saya kabur. Saya mohon Polres Nias Selatan dan Polda Sumatera Utara untuk menindak pelaku kekerasan,” tegasnya. (ARM)

LSM Tuding Pejabat Diknas Labura Eksploitasi Dana BOS LABURA - Ketua DPD LSM P3N Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) T. Sinaga menyebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Labuhan Batu Utara kerap dieksploitasi pejabat Dinas Pendidikan. Tudingan itu makin terindikasi dengan jumlah anggaran penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional, yang dilangsungkan di Lapangan Aek Kota Batu, belum lama ini.

Hasil temuan LSM P3N, kata Timbul, untuk penyelenggaraan Hardiknas menggelontorkan Rp140 juta. “Sumber dana itu berasal dari pelajar yang ada di Labura,” kata dia. Para wali murid, sebutnya, dikenakan biaya Rp 7.500, juga biaya yang dibebankan kepada kepala sekolah dan guru.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sebut Timbul, di SD Negeri dan swasta di Kualuh Selatan terdata 8.000 murid. “Kalau dikalkulasikan itu mencapai Rp.60.000.000,” katanya.

Temuan lainnya, kata Timbul, instruksi itu datang dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Intinya, lanjut Timbul, pihak sekolah diminta menyalurkan dana BOS untuk kegiatan itu.

Sebagaimana lazimnya, penggunaan BOS harus disertakan dengan laporan pertanggungjawaban.

Ditegaskannya, penggunaan dana BOS tidak pada peruntukkan melanggar Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan di SD dan SMP. (TS)

Bentrok, Satu Anggota Geng Motor Dibakar Massa MEDAN - Satu anggota genk motor dibakar massa hingga nyaris tewas, Sabtu pekan lalu.

Kejadian ini dipicu bentrokan antara lima puluhan remaja genk motor dengan sekelompok mayarakat di Jalan Garuda Kelurahan Sei Sekambing Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Warnet Inti Grafika.

Berdasarkan keterangan dari warga yang tidak mau menyebutkan namanya, mengatakan, awalnya sejumlah geng motor itu datang dari kawasan Sunggal menggeber-geber sepeda motor milik mereka sambil menyerang warnet yang telah dijaga-jaga masyarakat.

Ratusan massa yang telah dilengkapi alat-alat untuk mengantisipasi geng motor lantas menyerang balik. Bentrokan pun tidak bisa terhidarkan lagi.

Akibatnya, satu orang anggota geng motor bernama Bimo Dwi Cahyo (16) warga Jalan Pabrik Tenun Gang Suro No 18 Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah menjadi korban amarahan massa bahkan warga membakarnya ikut dengan sepeda motor honda BK 5282 IY milik korban.

"Sebelum mereka datang kami sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejahatan geng motor yang belakangan ini semakin merajarela. Setelah mereka

datang menyerang warnet itu, warga pun balik menyerang geng motor yang datang hingga lima puluh orang itu," terang narasumber tersebut.

Dia menambahkan, sekitar empat hari yang lalu memang telah terjadi keributan kecil di Warnet Inti Grafika antara seorang warga Jalan Garuda dengan seorang anggota geng motor. Masih dia mengatakan, dalam keributan tersebut seorang anggota geng motor itu sempat mengancam warga akan kembali datang untuk membalas. "Awas kau ya, nanti aku pasti balik lagi," terang dia menirukan suara seorang seorang geng motor yang mengancam warga itu.

Dengan ancaman itulah, sejumlah warga Jalan Garuda melakukan penjagaan akan adanya penyerangan yang akan dilakukan oleh geng motor.

"Karena itulah bang kami jagajaga disini," jelasnya.

Petugas Polsekta Medan Sunggal yang mendapatkan informasi dari warga langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Untungnya nyawa korban dapat diselamatkan setelah pihak kepolisian membawanya dengan cepat ke Rumah Sakit Umum Bina Kasih.

Sementara motor milik korban telah diamankan ke Mapolsekta Medan Sunggal.

(STC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

LIPSUS

MELONGOK PERADILAN MANTAN WADIR NARKOBA POLDA SUMUT BERITA proses perjalanan persidangan mantan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Aprianto Basuki Rahmat, terus menghiasi saban pekan mediamassa. Aprianto lengser dari jabatannya dengan dugaan kepemilikan narkoba.

Keterlibatan personel Polri dalam dunia narkoba bukan menjadi barang baru.

Mabes Polri merilis, selama tiga bulan, Januari-Maret 2012, sebanyak 45 polisi terjerat kasus narkoba. Satu di antaranya merupakan polisi berpangkat perwira menengah (pamen). “Selama 2012 pada periode JanuariMaret melibatkan 45 orang anggota, pamen satu orang, perwira pertama lima orang, bintara 39 orang,” ujar

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, belum lama ini.

Diungkapkan juga oleh Saud, sebelumnya pada 2011, ada 227 anggota yang terlibat dalam kasus narkoba dengan rincian perwira menengah sebanyak 14 orang, perwira pertama 18 orang, dan bintara 192 orang. Selain itu, sebanyak 3 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Polri juga telah dijerat.

Mereka terlibat dalam 102 kasus yang terdiri dari, kasus sabu 91 kasus, ganja sembilan kasus, dan ekstasi dua kasus. Polri berjanji akan menindak tegas seluruh anggotanya yang terlibat dalam kasus narkoba. Jika ada bukti dan fakta yang mengarah

pidana akan diproses, tidak hanya diberi sanksi pelanggaran disiplin dan kode etik saja. “Kami akan proses tuntas. Bisa sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” kata Saud.

Ia mengatakan institusi kepolisian tak menolerir anggotanya yang melakukan kesalahan.

“Tidak boleh hanya karena satu-dua oknum, citra Polri jadi buruk,” ujar Saud.

Persoalan narkoba bukan hanya masalah nasional, tapi juga masalah dunia karena narkoba sudah menjadi persoalan di setiap negara. Untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi pada anggota polisi, Polri akan menerapkan kebijakan ketat dengan melakukan tes

urine secara rutin. “Kami konsisten terhadap pemberantasan narkoba.

Bagaimana kami membersihkan narkoba dari masyarakat kalau di lingkungan sendiri masih ada?” ucap Saud.

Menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional (BBN), sejak 2009-2011, peningkatan penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Di tahun 2009 terdapat 3,60 juta orang atau 1,99 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di 2010, menjadi 4,02 orang atau 2,21 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka penyalahgunaan narkoba di 2011 kian merangkak menjadi 5,00 juta jiwa, atau 2,80 persen dari jumlah warga Indonesia. (RED/BBS)

JADI PESAKITAN

Daftar Polisi Terlibat Narkoba LAGI-lagi oknum kepolisian tertangkap karena keterlibatan narkoba. Setelah Kapolsek Cibarusah AKP Heru Budhi Sutrisno dan seorang Polwan berpangkat perwira, Iptu R, terbukti mengkonsumsi narkoba, kini giliran seorang personel Polda Metro Jaya, Briptu Sahala Simbolon, yang diduga menjadi pengedar narkoba.

Briptu Simbolon ditangkap di kawasan Jl Daan Mogot, Jakarta Barat.

Dalam penangkapan tersebut sempat terjadi keributan karena dia mengaku anggota kepolisian. Setelah diselidiki ternyata polisi membenarkan bila target yang diamankan tersebut merupakan anggota Polri yang bertugas di salah satuan kerja di Polda Metro Jaya (PMJ). Sebelumnya Simbolon bertugas di Resmob PMJ. AKP Heru

Budhi Sutrisno, Iptu R, dan Briptu Simbolon merupakan oknum Polri yang terungkap sepekan terakhir.

Sebelumnya, Wakil Direktur (Wadir) Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), AKBP Apriyanto Basuki Rahmat dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat narkoba.

Miris, di mana seharusnya sebagai perwira menengah yang diamanatkan memberantas narkoba, Apriyanto malah menjadi perantara peredaran narkotika.

Apriyanto dicopot terkait penangkapan dua tersangka pemilik narkoba yang dilakukan petugas Dit Narkoba Polda Sumut saat menggelar razia di ruang Cellow 3, Club D'Core, Jl. Merak Jingga, Medan, Minggu (13/2/2012) sekitar 00.30 WIB. Sebelumnya, dua oknum

Polisi di Cirebon, Aiptu UJ anggota Polsek Babakan, dan Aiptu SH anggota Ditlantas Polda Jabar, diciduk karena keterlibatannya mengedarkan sabu.

Pertengahan November 2011, seorang anggota Sabhara Polda Metro Jaya Bripka Mustari dipecat Polda Metro Jaya karena tertangkap dalam operasi gabungan yang digelar Polda Metro Jaya di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Dia ditangkap saat bertransaksi narkoba.

Pertengahan Maret 2011, seorang perwira menengah yang bertugas di Mabes Polri, AKBP ES, ditangkap saat berpesta sabu bersama cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo,Jumat (18/3/ 2011).

Di Bandung, tiga bintara polisi tertangkap basah mengisap sabu di Asrama Polisi. Ketiganya adalah

Bripka Sapto Dwi, Briptu Chandra, dan Briptu Septiono. Ketiganya lolos dari pemecatan institusi kepolisian setelah hakim memvonisnya 2 bulan 20 hari atau lebih ringan 10 hari dari tuntutan jaksa.

Sementara itu, Presiden SBY meminta agar pemberantasan narkoba dilaksanakan dengan agresif dan ambisius. SBY pun mengeluarkan instruksi untuk memantapkan langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memerangi kejahatan narkoba, sehingga Indonesia bisa mencapai bebas narkoba di tahun 2015.

Menjadi pertanyaan besar ketika melihat kasuskasus yang melibatkan beberapa oknum penegak hukum terjebak dalam lingkaran peredaran dan konsumsi narkoba, akankan Indonesia terbebas dari narkoba 2015?

MANTAN Wakil Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, AKBP Aprianto Basuki Rahmat (43) diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis, dalam kasus kepemilikan dan mengonsumsi pil sejenis psikotropika "Happy Five".

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, G Sinuhaji di PN Medan, dalam dakwaannya menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa memesan tiga papan pil psikotropika (30 butir) kepada Jhoni Jingga (sidang terpisah) karyawan diskotek "Paramount" di Jalan Merak Jingga, Medan.

Kemudian Jhoni mencarikan barang tersebut kepada pengedar psikotrokika, Bram (belum tertangkap) untuk diberikan kepada terdakwa Aprianto warga perumahan Citra Wisata Jalan Karya Wisata Gedung Johor Medan.

Setelah barang tersebut diperoleh, Jhoni menyuruh Ade Hendrawan menyerahkan pil psikotropika itu kepada terdakwa yang sedang bersama Sri Agustina dan Wina Harahap di dalam sebuah kamar diskotek.

Selain itu, kata JPU, terdakwa juga memesan kepada Ade Hendrawan lima botol air mineral, satu botol minuman suplemen, dua bungkus rokok.

Saat sedang duduk-duduk dan santai di diskotek, terdakwa meminum dua tablet pil Happy Five, Sri Agustina enam tablet, namun tanpa disadari mereka, beberapa petugas kepolisian melakukan razia di lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Markas Polda Sumut.

Dari pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa di laboratorium Narkotika Polda Sumut, terdakwa positif pemakai pil. Terdakwa akhirnya dijerat dengan Pasal 60 (3) juncto 71 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Aprianto, Marudut Sinulingga menyebutkan, pihaknya tidak melakukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan JPU terhadap terdakwa.

"Kami, tidak akan memberikan tanggapan atas dakwaan JPU tersebut," katanya.

Kemudian, Marudut juga memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, agar dapat kiranya memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa, untuk menjaga hal-hal yang tidak diingini selama berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Medan.

"Dalam permohonan panangguhan penahanan ini, juga kami lampirkan izin dari atasan terdakwa Aprianto," katanya.

Sidang perkara kasus narkoba yang dipimpin majelis hakim diketuai Asban Panjaitan dilanjutkan Kamis (3/5) untuk mendengarkan keterangan saksi dan pemeriksaan terdakwa.

Terdakwa AKBP Aprianto Basuki Rahmat sempat menangis saat berada di ruangan tunggu sidang utama Pengadilan Negeri Kelas Satu Medan, sebelum sidang dimulai.

Aprianto yang menggunakan kemeja bergaris warna merah kombinasi putih dengan celana warna hitam itu, terlihat meneteskan air mata saat dikerumuni para wartawan yang mengabadikan terdakwa sedang duduk sebelum sidang.

(REC)

(RED/DC)

PENGAKUAN SANG WAITERS ...............

RATNA tak menyangka anaknya terlibat jaringan peredaran narkoba di dalam diskotik. Sepengetahuannya, Ade adalah anak yang baik dan tak pernah menyakiti hati orang tua. "Siapa yang menyuruhmu. Bilang sama ibu," desak wanita 55 tahun itu saat menjenguk anaknya dalam ruang tahanan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

Dari dalam sel, Ade bercerita penyebab dirinya ditangkap polisi. Malam sebelum polisi menggerebek Diskotik Paramount di Jalan Merak Jingga, Medan, Minggu, 12 Februari 2012, Ade masih bekerja sebagai waittress. Saat itu, ia dipanggil seorang pengunjung bernama AKBP Apriyanto Basuki Rahmat SIK MH yang juga Wakil Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

Setelah datang menghadap, Ade diperintah meminta pil happy five kepada pemilik diskotik, Jhonson Jingga.

“Kemudian aku minta

sama Jhonson, lalu kuserahkan sama polisi itu,” cerita Ade pada ibunya.

Mendengar keterangan sang anak, Ratna langsung bereaksi. Ia bergegas menuju ruang Direktur Narkoba, Kombes (Pol) Andjar Dewanto. Ia mendesak Andjar agar membebaskan anaknya. "Ini tidak adil.

Anak saya ditahan. Sedangkan polisi yang menyuruhnya masih bebas berkeliaran. Kalau mau ditahan, ya sama-sama harus ditahan," jerit Ratna dengan nada tinggi.

Teriakan Ratna hingga mengundang perhatian wartawan yang mangkal di Mapoldasu. Sejumlah kuli tinta bergegas mendatangi Ratna yang tampak beradu argument dengan Andjar di pelataran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Tak ingin ribut-ribut, Andjar cepat-cepat mengajak Ratna untuk bercerita di ruangannya.

Berselang satu jam, Ratna keluar dari ruangan Andjar dengan wajah kesal.

Wartawan yang sudah lama

menunggu, langsung mengerumuni wanita yang tinggal di Jalan Stasiun No 84, Kelurahan Kedai Durian, Medan Johor tersebut.

Ratna mengaku keberatan atas penangkapan anak kandungnya. "Anak saya dituduh terlibat narkoba jenis pil happy five. Dia ditangkap dari rumah tanpa ada surat penangkapan dan barang bukti," bebernya.

Ratna pun bercerita tentang penyebab penang-

kapan Ade Hendrawan.

Malam itu, diskotik kedatangan pengunjung, AKBP Apriyanto Basuki Rahmat SIK MH, bersama teman wanitanya, Sri Agustina, 25 tahun, warga Asam Kumbang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang.

Di tengah hentakan musik house, Apriyanto memanggil Ade. "Siapa bosmu, mintakan sama dia H5 (happy five)," ujar Ratna menirukan pengakuan Ade. Sejurus kemudian, Ade pergi meminta H5 kepada bosnya,

Jhonson Jingga, 35 tahun, yang disebut-sebut pemilik diskotik. Jhonson memberi satu papan berisi 8 butir pil happy five. Kemudian Ade menyerahkannya kepada Apriyanto. “Setelah memberikan H5 pada polisi itu, anakku pulang ke rumah karena sudah habis jam kerjanya,” jelas Ratnawati.

Satu jam setelah Ade pulang, sepasukan polisi dari Direktorat Narkoba Poldasu merazia Diskotik Paramount. “Mungkin saat dirazia, si Wadir Narkoba dan teman wanitanya itu terjaring,” ujar Ratna.

Sehari setelah razia, tepatnya Senin 13 Februari, sekitar pukul 01.00 WIB rumah Ratna didatangi sejumlah polisi, salah satunya mengaku sebagai Direktur Reserse Narkoba.

Kedatangan mereka untuk mencari Ade. “Waktu mereka datang, polisi-polisi itu mengaku hanya meminta keterangan dari Ade soal masalah label minuman,” ungkap Ratna seraya menjelaskan para polisi

datang dengan membawa Jhonson Jingga, bos tempat anaknya bekerja.

Tanpa menaruh curiga, Ratna bersama suaminya, Rahman, memberitahu bahwa Ade tinggal di Jalan Suka Maju, Medan. Suami istri turut mengantarkan rombongan polisi tersebut.

Namun, setibanya di rumah Ade, polisi langsung menangkap anaknya. Ratna pun terhenyak kaget. Ia makin terperanjat tatkala Ade berontak saat ditangkap sambil mempertanyakan Apriyanto yang menurutnya juga terkait kasus ini.

Mendengar pertanyaan anaknya, Ratna langsung menghampiri Andjar. Ia juga mempertanyakan keberadaan Apriyanto sesuai pengakuan Ade. Namun, Andjar dengan enteng menyebut Apriyanto sedang berada di Hongkong. "Saya di sini baru, dan saya tidak pandang bulu menindak anggota saya yang terbukti bersalah," jawab Andjar ditirukan Ratna waktu itu.

Esok harinya, Ratna menjenguk Ade di penjara.

Ade memberitahu bahwa ia didatangi orang suruhan Jhonson Jingga yang memintanya agar mengakui barang itu adalah miliknya. “Anakku bilang ada orang yang datang dari pihak Jhonson menjumpainya. Mereka menyuruh anakku mengakui barang itu miliknya,” kata Ratna membeberkan cerita anaknya.

Selain suruhan Jhonson, Ade juga didatangi pihak lain. Kali ini tujuannya meminta Ade mengakui pil itu miliknya agar Apriyanto tidak terlibat. Namun, semua permintaan itu ditolak. Ade menyuruh orang-orang suruhan itu berhubungan dengan ibunya, Ratna. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia mendatangi Ratna.

"Aku heran, kenapa anakku ditangkap sehari setelah ia menyerahkan obat itu kepada Apriyanto. Kalau memang sedang razia, mengapa tidak ditangkap saat itu juga," kesalnya. (FOK)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

SUMUT

HARDIKNAS DI BERBAGAI DAERAH DI SUMUT

Pendidikan dan Kebudayaan Tak Bisa Dipisahkan BANGUN JALAN - Tampak sejumlah masyarakat Sei Bingai bergotong royong membangun jalan bantuan pribadi Ngogesa Sitepu yang juga Bupati Langkat di Kecamatan Sei Bingai. (KPK POS/JUL)

Ngogesa Bangun Inprastruktur Dengan Uang Pribadi SEI BINGEI - Untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor di Langkat, Bupati H Ngogesa Sitepu SH melakukan terobosan menggunakan dana dari kantong pribadi untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di Langkat. Penggunaan dana pribadi yang dilakukanya itu bukan tanpa alasan. Sebab anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan berbagai infrastruktur yang ditampung dalam APBD Daerah tidak mencukupi untuk membangun sejumlah inprastruktur yang ada di Langkat.

Oleh karenanya Ngogesa berupaya membantu percepatan pembangunan meskipun dengan menggunakan dana pribadinya untuk kepentingan masyarakat. Bantuan yang diberikan tersebut diharapkanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misisnya.

Sejumlah ruas jalan dibangun dan dilakukan perawatan, bahkan untuk di daerah terpencil sekalipun bupati berupaya untuk membuka akses transportasi darat, agar masyarakat Langkat yang sebagian besar merupakan petani, dapat dengan mudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka. Semakin membaiknya sarana infrastruktur akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Selain membangun sarana inprastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ngogesa juga tidak melupakan arti penting peningkatan kualitas keagamaan masyarakat. Dalam salah satu visinya mem-

bangun masyarakat Langkat yang relegius, bupati yang terkenal dengan kedermawanannya ini juga membangun sejumlah sarana ibadah umat beragama di Langkat. Tidak tanggung-tanggung puluhan mesjid dan gereja dibangunya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar.

Kecamatan Sei Bingai merupakan salah satu Kecamatan di awal tahun ke empat yang juga tidak luput dari perhatian Ngogesa membantu percepatan pembangunan di daerah itu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Camat Sei Bingai Sutrisuanto SSos MAP sejumlah inprastruktur yang dibangun di daerah itu antara lain, pengasapalan jalan sebanyak empat titi anatara lain pengaspalan jalan sepanjang 600 meter di Desa Sanggapura menuju Buah Raja dan perawatan jalan sepanjang 1500 meter yang dibangun tahun 2011, pengaspalan jalan 250 meter di Desa namo Tating, pengaspalan jalan 200 meter di Desa Pekan Sawah menuju Tanjung gunung serta pengaspalan jalan sekeliling Gereja GBKP Pasar Pinter.

Selain pengasapalan Ngogesa juga membantu pengerasan jalan di desa Porwo Binangun.

Selain pembangunan dan perawatan sejumlah ruas jalan, Ngogesa juga membantu pembangunan dan perehapan sejumlah rumah ibadah antara lain, Mesjid di Pasar III Desa Namo Terasi,Gereja di Pasar VII Kuala Mencirim,Gereja GBKP di Pasar VIII Namo Terasi yang masing-masing mendapat bantuan sebanyak Rp10 juta.

(JUL)

Peran Satlinmas Hendaknya Diberdayakan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberikan apresiasi atas peran dan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) karena telah membantu pemerintah dalam upaya untuk memberikan pelayanan di masyarakat.

“Peningkatan kapasitas Satlinmas merupakan hal yang perlu terus kita lakukan,“ sebut Ngogesa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Surya Djahisa pada pelaksanaan apel gabungan sekaligus peringatan HUT Satlinmas ke-50 bertempat di halaman kantor bupati, Senin.

Sejalan dengan harapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Satlinmas sebagai sebuah institusi yang melekat dalam satuan kerja perangkat daerah, agar keberadaannya diberdayakan sehingga dapat membantu pemerintah daerah

dalam hal penanganan, penanggulangan bencana, membantu ketertiban serta kegiatan sosial lainnya.

Bencana yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tentu menuntut kesiap-siagaan dan kewaspadaan agar mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang ditimbulkan oleh alam, non alam maupun bencana sosial, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun korban jiwa.

Diakhir sambutannya Bupati Ngogesa menyampaikan ucapan selamat berulang tahun kepada jajaran Satlinmas untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesional dalam bidang tugas yang diemban. Hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD dan seluruh PNS di Jajaran Pemkab Langkat. (JUL)

Bupati Langkat Pembina PNPM Terbaik STABAT - Setelah menerima penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik 2012 dari Menakertrans belum lama ini, Bupati Ngogesa Sitepu mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Terbaik Pendamping Lokal (Penlok) Propinsi Sumatera Utara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

“Komitmen beliau dalam pembangunan desa serta pengawasan terhadap keberhasilan PNPM dilakukan secara

simultan dengan melibatkan para pemangku kepentingan,” ujar Sekda Surya Djahisa menjelaskan di ruang kerjanya, Kamis.

Menurut Surya didampingi Kaban PMDK Jaya Sitepu, dirinya hadir mewakili Bupati Langkat menerima anugerah bidang kepedulian PNPM-MPd dari Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho di lapangan Polri, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Selasa (1/5) lalu.

(JUL)

SEI RAMPAH - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diselenggarakan di seluruh daerah di Sumut berjalan tertib dan diwarnai dengan berbagai kegiatan.

Di Sungai Rampah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir HT Erry Nuradi MSi bertindak sebagai pimpinan upacara, sekaligus membacakan amanat tertulis Mendikbud. Acara diselenggarakan di Lapangan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Rabu pagi.

Dikatakan, kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari pendidikan.

Demikian sebaliknya, pendidikan tidak bisa pula dipisahkan dari kebudayaan. Ibarat dua keping mata uang yang satu dengan yang lain memiliki makna dan nilai sama, tidak bisa dipisahkan karena didalam proses pendidikan ada penanaman nilai-nilai budaya menyertainya.

Sementara itu, peringatan yang sama juga dilangsungkan di Kecamatan Bintang Bayu, tepatnya di halaman SMA Negeri 1. Bertindak sebagai pembina upacara Camat Bintang Bayu Drs Zulka dan pemimpin upacara H Sugiono SPd. Upacara Hardiknas yang berlangsung meriah dihadiri ratusan pelajar tingkat SD hingga SMA termasuk para Kepsek dan guru-guru.

Kacabdis, H Sunarrudin SPd kepada KPK Pos menyebutkan, peringatan kali ini seperti tahuntahun sebelumnya diisi dengan perlombaan Senam Kebugaran Sumatera Utara (SKSU) dan Senam Kebugaran Jasmani Ayo Senam Bersatu (SKJASB). Dalam lomba tersebut untuk SKSU pemenangnya diraih SD Bandar Pinang, MIN Bintang Bayu dan SD Bandar Negeri. Sementara untuk SKJASB diraih SD Bandar Pinang,SD Marihat Dolok dan SD 104284 Panombean.

DI PALAS, TEBINGTINGGI, LANGKAT Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan bertindak sebagai pembina Hardiknas di Lapangan SMK Negeri 2 Kota Tebingtinggi, Rabu. Upacara berja-

PIAGAM DAN HADIAH - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Ir H Soekirman, unsur FKPD Kabupaten Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si dan Kadisdik Rifai Bakri Tanjung M.AP menyerahkan piagam dan hadiah usai upacara Hardiknas tingkat Kabupaten Sergai 2012 di Lapangan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Rabu. (KPK POS/ARM) lan khidmat, diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan serta meninjau hasil kreasi siswa SMK Negeri 2. Walikota diikuti unsur Muspida beserta jajaran SKPD Pemko Tebingtinggi.

Sementara di Kabupaten Padang Lawas (Palas), peringatan Hardiknas dilaksanakan di Lapangan Merdeka Sibuhuan. Hadir pada acara itu, unsur Muspida, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di jajaran Pemkab Palas. Plt Bupati Palas Ali Sutan Harahap bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan amanat tertuslis Mendikbud.

"Marilah kita berlomba-lomba menanam kebaikan, Insyaallah kita dan anak cucu kita akan memperoleh kebaikan itu," ujar Ali Sutan.

Di Langkat, peringatan Hardiknas dipusatkan di alun-alun T. Amir Hamzah, Stabat. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. ”Kita harus menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan,” pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kepada seluruh insan pendidikan dalam sambutannya

yang dibacakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

DI TANJUNG BALAI Sedang di Tanjung Balai, Disdik setempat menggelar kegiatan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta bebagai perlombaan dalam rangka menyambut hari Pendidikan Hasional (Hardiknas). Pameran dipusatkan di Jalan Gaharu, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, diikuti seluruh perguruan mulai dari jenjang pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA, SMK. Pantauan KPK Pos, Rabu, kegiatan pameran expo teknologi 2012 merupakan rangkaian Gebyar Pendidikan yang dibuka Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap, mengundang perhatian dari berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah setempat. Pasalnya, pameran yang ditampil kali ini berbeda dengan yang dilihat dalam setiap pameran pembangunan.

Kalangan pelajar lebih cenderung menampilkan hasil kreatif mereka seperti membuat miniatur kapal selam yang diperagakan SD Negeri 135909, begitu juga dengan siswi SMP Negeri 7 yakni Megawati, Andriani Zenmdrato dan

Novita Rani di bawah kepemimpinan Nila Ariani SPd dengan tenaga pembimbing Ismaliza SPd berhasil menggunakan bahan baku zat kimia (NaOH) yang diolah menjadi sabun natural bernilai ekonomis seperti sabun anggur, minyak zaitun, minyak sawit dan minyak kelapa serta air.

Kepala SMP Negeri 7, Nila Ariani mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknolgi (Iptek) menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. “Perkembangan Iptek yang kian pesat dibidang pendidikan, tentunya menjadi suatu wadah dalam perkembangan pemikiran dan kreatifitas para siswa maupun pendidik,” katanya.

Karenanya, keberhasilan siswa/ i SMPN 7 membuat sabun natural yang diberi nama "sabun anggur" tidak terlepas berkat kerja keras peserta didiknya dan guru bidang study yang selama ini tekun memberikan bimbingan. "Sebulan kami mempersiapkan dan melakuan uji coba pembuatan sabun itu, dan kenyataannya kerja keras itu saat ini membuahkan hasil yang terbaik," katanya. (ARM/RS/HER/RM/JUL)

840 Peserta Bertarung di MTQ Provsu PEGAJAHAN - Pelaksanaan MTQ ke-XXXIII Tingkat Provinsi Sumut yang dipusatkan di Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, sampai hari keenam, berjalan lancar. Kendati pada malam harinya hujan turun rintik-rintik para khafilah tetap bersemangat. Demikian juga pengunjung antusias menghadiri pelaksanaan MTQ tersebut.

Seluruh cabang yang dipertandingkan, berjalan lancar.

Cabang-cabang yang dipertandingkan yakni cabang Musabaqah Tilawah/Mujjawad (MTQ) tingkat remaja dan dewasa, cabang Musabaqah Qira’ah Sab’ah, cabang Musabaqah Tilawah (MTQ) dan Tartil Qur’an tingkat anak-anak, cabang Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ) 1, 5, 10, 20 dan 30 juz, cabang Musabaqah Khattil Qur’an (MKQ), cabang Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) serta Musabaqah (MTQ) Tafsir alQur’an.

Cabang MTQ tingkat remaja dan dewasa dilaksanakan di Mimbar Utama Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan.

Untuk tingkat remaja peserta putra sebanyak 5 orang dan putri 6 orang. Sementara itu untuk cabang MTQ dan Tartil Qur’an tingkat anak-anak dilaksanakan di Mesjid Mu’awanah PTPN Kebun Adolina Batang Terab, Kecamatan Perbaungan. Cabang MHQ 1dan 5 juz yang dilaksanakan di Mesjid Sulaimaniyah Perbaungan, untuk 1 juz diikuti 6 putra dan 10 putri sedangkan untuk 5 juz diikuti peserta sebanyak 5 orang putra dan 3 orang putri. Cabang MHQ 10, 20 dan 30 juz dilaksanakan di Panti Amerta PTPN Kebun Adolina Perbaungan, dimana cabang MHQ 10 juz diikuti 8 khafilah, 20 juz diikuti 5 khafilah dan 30 juz sebanyak 4 khafilah.

Sebanyak 840 peserta mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke XXXIII Tingkat Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dari 32 Kabupaten/Kota, utusan Perguruan Tinggi (PT) Negeri dan Swasta, utusan perusahaan PTPN dan PT. PP. Lonsum untuk bidang Mujjawad, Hifzil Qur’an, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Khat alQur’an, Tafsir al-Qur’an, Musabaqah Menulis Ilmiah alQur’an (M2IQ).

PEMBUKAAN MTQ ke-XXXIII Tingkat Provinsi Sumut dibuka Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menkokesra) HR Agung Laksono didampingi Menteri Agama RI H Suryadharma Ali, Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir HT Erry Nuradi MSi, Wabup Ir H Soekirman, Ketua LPTQ Sumut Nurdin Lubis SH MM dan

Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi selaku ketua panitia, Sabtu malam, pekan lalu.

Turut hadir 19 Duta Besar Negara sahabat diantaranya Afghanistan, Brunei Darussalam, Thailand dan Turki, anggota DPR RI Hasrul Azwar, anggota DPD RI H. Rahmadsyah, unsur Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (FKPD) Provsu, anggota DPRD Sumut, Bupati/Walikota seSumut, Ketua TP PKK Provsu Ny. Hj. Sutias Handayani Gatot Pudjo Nugroho, unsur FKPD Sergai, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah.

PAWAI TA'ARUF MTQ Sebelum acara pembukaan, Plt Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho, ST didampingi Bupati Sergai Erry Nuradi MSi melepas sepuluh ribuan peserta kontingen pawai

ta’aruf MTQ ke XXXIII di jalinsum Perbaungan-Tebing Tinggi Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Sabtu pagi.

Pawai ta’aruf terdiri 35 kafilah dari Kabupaten/kota dan PTPN, PT. Lonsum, Perguruan Tinggi Negeri, kontingen dari 17 Kecamatan se-Sergai, kontingen Organisasi Kepemudaan (OKP), 3000-an kontingen guru-guru dan pelajar Sergai, kontingen dari Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), kontingen drum band, kontingen lintas etnis seperti Ikatan Masyarakat Batak Toba (IMBT), barongsai dari INTI Sergai, reog dari Desa Paya Lombang dan ogoh-ogoh dari Kampung Bali Kecamatan Pegajahan dengan jumlah peserta pawai sekitar sepuluhan ribu orang dan ditutup dengan karnaval kendaraan hias dari kabupaten/kota. (ARM)

KHATTIL QUR’AN - Peserta Cabang Khattil Qur’an sedang mengerjakan naskah tulis di Arena VI Wisma Juang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumut ke XXXIII tahun 2012 di Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Jalan Lingkar Lima Puluh Segera Dibangun BEA SISWA - Walikota Sungaipenuh Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA menyerahkan bea siswa kepada siswa berprestasi.(KPK POS/DONI)

Pemkot Sungaipenuh Peringati Hardiknas SUNGAIPENUH - Pemerintah Kota Sungai Penuh, Rabu (2/5) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2012, yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dan dihadiri Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, unsur Muspida, para pejabat Kota Sungai Penuh, tenaga pendidik serta para siswa sekolah.

Walikota Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA yang bertindak sebagai inspektur upacara pada kesempatan itu membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Walikota menyatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mobilitas fisik dan non

fisik (termasuk kebudayaan dan peradaban) semakin tinggi.

Mobilitas yang tinggi tersebut memunculkan dominasi peradaban tertentu, benturan antar peradaban atau terbentuknya konvergensi peradaban dalam kaitan dengan inilah peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa.

Lebih jauh dikatakan, pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035 Bangsa Indonesia harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka.

"Oleh karena itu kita harus menyiapkan akses

HARDIKNAS - Ketua DPRD Sungaipenuh juga menyerahklan bea siswa pada saat peringatan Hardiknas 2012. (KPK POS/DONI)

seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi," kata Walikota.

Perluasan akses tersebut, lanjutnya, tentu harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, sekalipun kita semua memahami bahwa pendidikan adalah sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan.

Untuk mempersiapkan generasi emas tersebut, lanjutnya, telah disiapkan kebijakan yang sistematis yang memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal secara masif. Untuk itu, mulai tahun 2011 telah dilakukan gerakan pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, penyiapan pendidikan menengah universal (PMU) yang akan dimulai tahun 2013.

Disamping itu, sebut Walikota, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik. Tema hari Pendidikan Nasional tahun 2102 adalah Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. (DONI)

Gedung Serba Guna Kodim 0213/Nias Diresmikan NIAS – Gedung Serba Guna 'Letkol Inf Asanuddin Waruwu' Kodim 0213/Nias diresmikan Dandim 0213/ Nias Letkol Kav Rayen Obersyl, Rabu, di Makodim 0213/Nias. Hadir pada acara tersebut Muspida Kota Gunungsitoli, Muspida Kabupaten Nias, Muspida Kabupaten Nias Barat, Muspida Kabupaten Nias Utara, dan keluarga besar almarhum Letkol Inf Asanuddin Waruwu serta Keluarga besar Foriwu (Marga Waruwu).

Dandim 0213/Nias dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan yang penuh tantangan dan rintangan yang dihadapi tidak terlepas dari pengorbanan para pejuang kita yang gigih dan tangguh memperjuangkan dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari penjajah sehingga akhirnya kita dapat menikmati hasilnya pada saat sekarang ini.

Sebagai anak bangsa

yang peduli dengan jasajasa para pejuang bangsa terlebih-lebih di Kepulauan Nias ini yang mana salah satu putra terbaiknya ikut ambil bagian dalam memperjuangkan dan mempertahankan bangsanya dari tangan-tangan penjajah, maka Kodim 0213/Nias ikut ambil bagian untuk mengenang jasa-jasa Letkol Inf Asanuddin Waruwu, sehingga dengan kesepakatan bersama serta mendapat ijin dari Komando Atas maka pada hari ini kita tetapkan nama almarhum Letkol Inf Asanuddin Waruwu sebagai nama gedung serba guna Kodim 0213/Nias.

Ditambahkan, penetapan nama almarhum Letkol Inf Asanuddin Waruwu bukan semata-mata merendahkan marga-marga lain yang ada di Kepulauan Nias tetapi karena beliau adalah seorang putra Nias yang pertama kali menjadi pahlawan dari Kepulauan Nias, katanya.

Untuk diketahui bersama, almarhum Asanuddin

Waruwu yakni berpangkat/ korps, Letkol Infantri, NRP 12410, tempat/tanggal lahir, Sisarahili Mau 04 Juni 1928 dengan jabatan terakhir Kasrem 023/Kawal Samudera, dan meninggal dunia tanggal 16 Juli 1991 di Sibolga dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Gunungsitoli. Asanuddin Waruwu adalah anak ke 4 dari 8 bersaudara dari bapak Sumambowo Waruwu (alm) dengan gelar Tuhenori Balugu Omasio. Sedangkan isteri Letkol Inf Asanuddin Waruwu bernama Fatisa Lase berasal dari Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Riwayat perjuangan beliau adalah pada tahun 1954 ditugaskan untuk memberantas DI/TII di Aceh dengan pangkat Kapten jabatan Komandan Bataliyon, tahun 1960 sampai 1966 menjadi Bupati Nias merangkap Ketua DPRD Kabupaten Nias. Kemudian, tahun 1966 sampai 1973 menjadi kepala staf Korem 023/Kawal Samudera. (YAGI)

BATUBARA - Untuk memperlancar transportasi arus lalu lintas dari kawasan industri Sei Mangkei (KISM) menuju pelabuhan Kwala Tanjung dalam program master plant percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3Ei), PT Socfindo menyerahkan lahan kepada Pemkab Batubara untuk dijadikan jalan ringroad.

Lahan yang diserahkan seluas 12.000 meter terletak di dusun II desa Perkebunan Lima Puluh dan lingkungan IV kelurahan Lima Puluh.

Penandatanganan pemakaian tanah untuk pembangunan ringroad dan pelaksanaan ground breaking pembangunan akses jalan dilaksanakan di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM, ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi, Dandim Asahan Letkol Muhammad Ali, Kapolres Asahan AKBP Yustan Alviani, Kepala Balai Pelaksana Jalan wilayah I Dirjen Bina Marga Ir Timbul Pasaribu MM GM PT Socfindo Ir Andi Suwignyo, kepala dinas, badan, bagian,

JALAN LINGKAR - Rencana jalan lingkar Lima Puluh yang memperlancar arus transportasi ke kawasanindustri. (KPK POS/ILS) Camat, kepala desa/lurah, tokoh agama, masyarakat, pemuda se Batubara.

GM.PT Socfindo Ir Andi Suwignyo menjelaskan, pada hakikatnya kami sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat agar hidup lebih sejahtera. "Kita harus secara bersama mensukseskan program ini," ucapnya.

Pembangunan proyek ini merupakan langkah maju dalam penyediaan infrastruktur jalan dari kawasan

industeri Sei Mangkei. "Ini merupakan proyek kedua dalam rangka MP3EI di mana pada November 2011 ground breaking pertama pembangunan tubuh ban rel kereta api Kwala TanjungBandar Tinggi," demikian Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang layak adalah kunci sukses dalam terwujudnya pembangunan pelabuhan Kwala Tanjung baik cair maupun peti kemas.

Pemkab Batubara terus berusaha mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan harapan akan kita wujudkan jalan lingkar Lima Puluh-Simpang DolokPrupuk-menuju akses road PT Inalum. Dengan terbangunnya jalan lingkar Lima Puluh ini maka arus barang/ jasa dari dan menuju kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di perempatan jalan nasional kelurahan Lima Puluh. (SAHREL)

PT Askes Adakan Senam Massal BATUBARA - PT Askes bekerjasama dengan Pemkab Batubara mengadakan senam massal di lapangan sepakbola Lima Puluh, Jumat. Peserta senam berasal para PNS dari lingkungan sekretariat kantor Bupati Batubara dan pegawai di setiap SKPD. Usai dilaksanakan senam massal diadakan lucky draw dengan berbagai hadiah menarik

seperti peralatan elektronik TV, tape/radio dan alat rumah tangga.

Hadir pada acara tersebut Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Sekdakab T Erwin SE, ketua TP.PKK Ny.Hj Khadijah Arya SE, ketua Darma Wanita Ny Siti Aida Erwin,anggota TP.PKK,Darma Wanita,kepala SKPD,pimpinan PT askes Tanjung Balai Azral MKes. Bupati Batubara menegaskan,

bahwa kepada peserta senam massal agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik agar badan tetap sehat dan kuat sehingga akan menambah semangat dalam melakukan kegiatan rutinitas untuk melayani masyarakat sehari-hari. "Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat," pungkasnya.

(SAHREL)

Pemkot Sungaipenuh Sambut Tim Pansus I DPRD Jambi SUNGAIPENUH - Pemerintah Kota Sungipenuh, Kamis (3/05), menyambut hangat kunjungan Tim Pansus I DPRD Provinsi Jambi, di Aula Hotel Mahkota Sungaipenuh, dalam rangka membahas Rakerda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

Selain Tim Pansus I DPRD Provinsi Jambi, juga turut hadir perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

“Pembahasan Rakerda RTRW Pemprov Provinsi Jambi ini dengan tujuan mengsinkronkan RTRW Kota Sungaipenuh dan Provinsi Jambi, serta melihat kondisi ril di lapangan,”ujar Sumaidi SH, ketua Tim Pansus I DPRD Provinsi Jambi.

Walikota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri, dalam sambutannya mengatakan, Sungaipenuh dengan luas 39.150 Km2 , lebih dari 60 persen adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga menyulitkan Pemkot Sungaipenuh untuk menggali sumber daya alam, untuk menjadi Penda-

PESERTA - Para peserta Rakerda mendengar paparan yang disampaikan TIM Pansus I DPRD Jambi. (KPK POS/DONI) patan Asli Daerah (PAD) lur khusus, dan berada pada ngatakan, dalam RTRW Koposis segitiga, yang meng- ta Sungaipenuh yang telah Kota Sungaipenuh.

“Dengan kondisi demi- hungkan Sungaipenuh de- direncanakan, yakni jalan kian, Kota Sungaipenuh lebih ngan Pesisir Selatan, Solok poros yang ada di Pusat Kota Sungaipenuh akan ditingterpusat kepada penggera- Selatan dan Kerinci.

Disamping itu, Wako juga katkan, dan akan membuka kan ekonomi dan perdagangan, serta sektor pendidi- meminta kepada DPRD Pro- jalan lingkar yang akan mevinsi Jambi untuk memper- lintasi Kecamatan Tanah kan,” ujar AJB. Dengan demikian, Wali- hatikan dan mengutamakan Kampung, Hamparan Rawan kota berharap kepada DPRD kota Sungaipenuh terkait dan Pesisir Bukit.

“Selain itu, kita juga meProvinsi Jambi membantu kucuran dana dari Pemprov rencanakan normalisasi Suinfrastruktur jalan ke Kerinci Jambi.

Fitra Helmi, Kepala Bap- ngai Batang Merao dan Sudan Sungaipenuh, sebab kota Sungaipenuh merupakan ja- peda Kota Sungaipenuh me- ngai Bungkal,”tukasnya. (DONI)

Seleksi Pemilihan Tenaga Pendidik di Nias NIAS – Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas) di Kabupaten Nias, Rabu, disambut meriah dan berlangsung di Lapangan Beringin Hiliweto Gido.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM, anggota DPRD Kabupaten Nias, Unsur Muspida, para pejabat Pemkab Nias, dan ratusan siswa serta undangan lainnya.

Sebagai pembina upacara bupati Nias membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan dan Kebuda-

yaan Mohammad Nuh, yang mengatakan, kita patut bersyukur karena bidang kebudayaan telah kembali ke 'rumah besar' pendidikan setelah terpisah sepuluh tahun, dan terhitung 20 Oktober 2011 berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara.

Menyambut Hardiknas

tahun 2012 telah dilaksanakan seleksi pemilihan guru, kepala sekolah, pengawas SD/TK dan pengawas rumpun mata pelajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, untuk guru TK peringkat I diraih Eka Kris Desnawati Zai guru TK Kristen BNKP Hebron Idanogawo. Pemenang pemilihan guru SD peringkat I diraih Tiodor Manurung SPd, SD Guru SDN 075044 Saewe, Kecamatan Gido.

(YAGI)

RAKERDA - Walikota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri didampingi Ketua Tim Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Sumaidi SH saat memberikan sambutan pembukaan Rakerda RTRW. (KPK POS/DONI)

E D I S I 199 7 - 13 MEI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Tiga Mantan Pejabat Teras Kota Jambi Jadi Tersangka JAMBI - Mantan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Jambi serta mantan Kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) senilai Rp1,2 miliar.

Asisten Tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Masyrobi di Jambi, mengatakan, setelah diekspos kasus dugaan korupsi mobil damkar di Kota Jambi maka ditemukan tiga orang yang paling bertanggungjawab atas proyek tersebut.

Ketiga orang yang bertanggung jawab atau menjadi tersangka kasus mobil damkar tersebut adalah Arifien Manap mantan Wali Kota Jambi, Zulkifli Somad mantan Ketua DPRD Kota Jambi

dan mantan kepala dinas Damkar Arifuddin Yasak.

Ketiga mantan pejabat Kota Jambi tersebut ditetapkan menjadi tersangka karena peran ketiga pelaku adalah orang yang paling bertanggungjawab atas proyek pengadaan mobil damkar sebanyak dua unit untuk Kota Jambi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil damkar di Provinsi Jambi terjadi pada kabupaten Tebo, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur serta Kota

Jambi. Dalam kasus ini, hasil ekspos kejaksaan ditemukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan ada perbuatan melawan hukum sehingga kasus ini ditingkatkan statusnya.

Untuk penangganannya maka Kejaksaan Tinggi Jambi minta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut dengan meningkatkan statusnya ketahap penyidikan dan

mencari siapa yang bertanggungjawab atas kasus tersebut.

"Saat ini ada beberapa Kejari di lingkungan Kejati Jambi yang tengah melakukan pemeriksaan kasus pengadaan mobil Damkar tersebut dan penyelidikan di daerah itu langsung dilakukan oleh masing-masing Kejari," tegasnya.

Untuk diketahui, di Provinsi Jambi ada empat kabupaten atau kota yang pengadaan mobil damkarnya diduga

bermasalah yaitu Kota Jambi, Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari.

Secara nasional kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang merugikan negara mencapai Rp97,02 miliar itu melibatkan mantan menteri dalam negeri Hari Sabarno yang didakwa telah mengarahkan supaya gubernur, bupati atau walikota melaksanakan pengadaan mobil damkar milik Hengky.

Mobil damkar yang dimaksud adalah jenis atau tipe 80 ASM dan Morita sehingga mantan Mendagri menerbitkan radiogram No 0271/1496/ OTDA tanggal 13 Desember sambil mencantumkan tipe yang dimaksud. Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno bersalah karena menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil damkar di 22 wilayah Indonesia pada 2003 hingga 2005. (INRO)

NasDem Ical Bukan Negarawan yang Baik JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Saiful Haq menyayangkan ucapan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie yang menyebut Partai NasDem sebagai partai panas demam. â&#x20AC;&#x153;Kita sebenarnya cukup terkejut dengan pernyataan Ical, tidak mungkin dia tidak kenal NasDem,"kata Saiful, Rabu.

Menurutnya, apa yang telah ditunjukkan Ical bukanlah bentuk seorang negarawan, karena dia diketahui publik sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus digadang-gadang sebagai calon presiden 2014 mendatang.

"Sebagai seorang yang punya niat maju sebagai capres, harusnya Ical menunjukkan sikap selayaknya seorang negarawan. Ical sebaiknya fokus untuk memuluskan dirinya sebagai satu-satunya capres dari Golkar," ucap Saiful.

"Bahasa yang dipakai Ical bu-

kanlah bahasa seorang negarawan.

Sayang sekali seorang ketua umum partai besar dan terhormat seperti Golkar bisa menampilkan karakter bahasa politik seperti itu, bukan tingkatan Ketua Umum Golkar itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ical ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Strategi Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Rangka Penyusunan Blueprint Pembangunan Nasional di Kantor DPP Partai Golkar, menyebut Partai NasDem sebagai partai panas demam.

"Apa itu NasDem? Panas Demam? Saya nggak tahu NasDem, jadi gimana mau gentar?" ucapnya, seperti ditulis Inilahcom.

Ucapan disampaikan dia berkaitan dengan gencarnya manuver Partai NasDem belakangan ini.

Namun ia berkeyakinan NasDem tidak akan menggungguli perolehan suara Golkar pada Pemilu 2014 mendatang. (BBS)

Centeng Kebun Silau Dunia Dianiaya SERGAI - Adi Wijaya, salah satu centeng (pengaman) PTPN-3 Kebun Silau Dunia, Jum'at (4/5) malam, diserang sekelompok orang yang sebagian identitasnya sudah diketahui. Adi yang mengalami luka pada bagian kepala segera dibawa ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi setelah sebelumnya ditangani di Poli Klinik Bandar Negeri.

Erwin N saksi yang mengetahui kejadian kepada KPK Pos di Pos Pengaman Kebun Silau Dunia menuturkan, malam sekitar 19.30 WIB, seperti biasa Adi bersama yang lain duduk di Pos Pengaman Bandar Negeri (Pos Hotel 2).

Tiba-tiba sekawanan orang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dan langsung berniat menarik Adi keluar dari pos. Dengan tegas ditolak Adi, karena dirinya malam itu sedang tugas.Tak lama kemudian sekawanan orang yang sudah membawa batu, memukul kepala Adi hingga darah segar mengucur dari kepalanya.

Bukan itu saja, sekujur tubuh Adi juga menjadi sasaran para pelaku. Erwin dan Sukarmin yang saat itu juga berada di Pos mencoba melerai, namun tidak kuasa mela-

wan karena kalah jumlah. "Mereka ada sekitar 10 orang,"ujar Erwin.

Bahkan ada yang menyebutkan, Adi sempat lari dan coba dikejar pelaku namun urung. Erwin juga mengatakan, salah satu pelaku juga mengancam. "Mati kalian jika mau bersaksi," ucap Erwin menirukan.

Motip kejadian diduga para pelaku gusar terhadap Adi Wijaya atas penangkapan terhadap salah satu kerabat mereka beberapa hari sebelumnya. "Saya juga kenal beberapa orang pelaku pemukulan," ujar Erwin.

Hingga berita ini dibuat belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen. Namun malam itu juga pihak perkebunan langsung membuat laporan resmi ke Polres Serdang Bedagai.

Askep Rayon-A, Ir AE Nasution, APK Benny Arif Husni SH dan Ketua SP-Bun W Sudauruk malam itu tampak sibuk mempersiapkan laporan. Sementara itu pihak keluarga meminta kejelasan dan ketegasan dari pihak manajemen untuk menindak lanjuti masalah ini. "Kami minta pihak perusahaan tanggap dan jangan lamban," ujar salah satu pihak keluarga Adi Wijaya.(ARM)

DISERANG - Pos Pengaman Bandar Negeri Kebun Silau Dunia yang diserang sekelompok orang. (KPK POS/ARM)

IGNATIUS MULYONO:

Kenapa KPK Simpulkan Anas Terlibat Hambalang?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan informasi anggota Komisi II DPR RI Ignatius Mulyono menjadi pintu masuk keterkaitan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang.

Namun, penjelasan KPK tersebut justru tak dimengerti oleh Ignatius sendiri. Menurut dia, aneh bila informasi yang ia sampaikan di KPK menjadi alat bukti bagi KPK. "Kalau hanya berdasar menyuruh saya tanya ke BPN, saya pikir itu bukan kategori bukti. Masak itu bukti terlibat untuk kasus yang besar seperti Hambalang? Kalau cuma bertanya tapi disalahkan ya tidak pas," kata Ignatius melalui saluran telepon di Jakarta, Selasa.

Berikut wawancara lengkapnya: Tanya: Apa sebenarnya posisi Anda dalam kasus Hambalang?

Jawab: Saya anggota Fraksi Partai Demokrat, saya anggota Komisi II. Pasangan kerja Komisi II adalah salah satunya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Waktu saya

rapat dengan Komisi II, saya diundang ke ruang Anas yang baru menjadi ketua fraksi.

Saya dipanggil awal Desember. Saya datang ke ruangannya, di situ sudah ada Nazaruddin. Di ruangan itu, hanya Anas dan Nazaruddin. Saya ditanyain, bapak di komisi II, bapak kan pasangan dengan BPN ya, tolong ditanyakan ke BPN kenapa tanah Menpora kok belum selesai-selesai, itu saja. Oke pak saya tanyakan, saya keluar ruangan.

Saya langsung telepon Pak Joyo Winoto, tapi tidak bisa berhubungan dengan beliau, tapi saya komunikasi dengan Sestama. Saya tanyakan, mengapa tanah Menpora kok belum selesai, dijawab beliau masih proses. Nantilah kalau sudah selesai, akan saya lapor ke Anda.

Tanya: Lalu, bagaimana selanjutnya?

Jawab: Sebulan berikutnya awal Januari 2010, saya ditelepon sama Sestama. "Mas ini sudah selesai, tapi ada staf Menpora dan DPP mau mengambil surat dari DPR." Saya bilang, terserah sampeyan. Tapi dia bilang, ke sampeyan saya, saya ambil

dan langsung saya serahkan ke Pak Anas, di situ ada Nazaruddin. Itu saja. Jadi tidak bicara sertifikat, saya juga tidak membaca sertifikatnya. Surat itu untuk Menpora yang ditempatkan di map. Saya tidak ke BPN, tidak mengurus ke BPN. Saya menelpon saja. Bukan kami yang urus ke BPN. Perasaan saya, kalau sertifikat bentuknya khusus, ada gambarnya bola dunia, itu bukan sertifikat. Hanya surat keputusan.

Tanya: Bagaimana dengan pernyataan KPK, Anas terindikasi terlibat dalam kasus Hambalang berkat keterangan Anda di KPK? Jawab: Tidak. Kenapa kok KPK bisa langsung menyimpulkan karena permintaan tolong Anas. Menurut saya, Menpora Andi Mallarangeng kan dari Partai Demokrat, Anas Ketua Fraksi PD, jadi ada link juga. Bisa saja Andi minta tolong, itu normal, bukan sesuatu yang luar biasa.

Saya diminta tolong menanyakan ke BPN. Kalau menurut saya, kalau tidak ada bukti-bukti lain yang memberikan penguatan terhadap posisi Anas Urba-

ningrum, kalau hanya berdasar menyuruh tanya saya ke BPN, saya piikir itu bukan kategori bukti. Masak itu bukti terlibat untuk kasus yang besar seperti Hambalang. Kalau cuma bertanya tapi disalahkan ya tidak pas.

Jadi perlu ada bukti lain yang mengaitkan Anas.

Sebagai Ketua Fraksi, Anas bertanya kepada anak buahnya, saya pikir tidak bisa dalam posisi terlibat. Kecuali KPK punya bukti lain yang menguatkan Anas dinilai memiliki keterlibatan. Kalau hanya minta tolong tanya, apa salah? menurut saya tidak salah. Saya ini satu-satunya anggota PD terlama di Komisi II sejak 2004.

Tanya: Lalu mengapa KPK menyebut informasi Anda penting terkait keterkaitan Anas dalam kasus Hambalang?

Jawab: Informasi itu hanya saya disuruh, kalau yang dipakai bukti hanya sekadar menanyakan, tidak bisa dijadikan salah satu bukti.

Apa orang bertanya kok disalahkan. Kecuali KPK punya bukti-bukti lain. Itu saya tidak tahu. (IC)

Hukuman Diperberat SYAMSUL SAKIT JAKARTA - Kuasa hukum Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin, Rudy Alfonso, mengaku belum mendapat informasi resmi dari MA terkait telah keluarnya putusan kasasi kliennya itu. Namun, dia mengaku, mendapat kabar dari seorang kawannya.

Dia mengaku sangat kecewa dengan vonis enam tahun itu.

Menurutnya, hakim agung MA tidak tahu persis kasusnya.

"Kita yang tahu di persidangan seperti apa," cetus Rudy saat dihubungi tadi malam.

Dengan keputusan MA itu, maka sebentar lagi Syamsul Arifin bakal dicopot secara permanen dari jabatannya sebagai gubernur Sumut. Selanjutnya, Gatot Pujo Nugroho bakal menjadi gubernur definitif.

Ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya kasasi Syamsul Arifin. Hakim Agung yang diketuai Artidjo Alkostar menyatakan Syamsul terbukti bersalah dalam perkara korupsi APBD Langkat.

Yang mengejutkan, putusan kasasi MA menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Syamsul. "Putusannya, menolak kasasi terdakwa, menerima kasasi jaksa penuntut umum KPK. Hukumannya menjadi enam tahun," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan

SYAMSU; ARIFIN Mansur, saat dihubungi, kemarin.

Putusan tingkat kasasi ini lebih berat dibanding putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis tingkat banding kepada Syamsul yakni empat tahun penjara. Di tingkat banding ini, mewajibkan Syamsul membayar uang kerugian negara dalam kasus korupsi APBD Langkat sebesar Rp8.512.900.231.

Sementara, putusan di pengadilan tindak pidana korupsi

(tipikor) hanya menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara dan tidak memerintahkan Syamsul membayar uang kerugian negara satu sen pun.

Ditanya berapa kerugian negara berdasar putusan kasasi, Ridwan menyebutkan, Syamsul harus mengembalikan kerugian negara Rp88 miliar. "Rp88 miliar sekian, tapi dia sudah mengembalikan Rp63 sekian dan barang-barang lain yang harus dilelang. Denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Ini pertimbangannya

untuk memperbaiki putusan tingkat banding," ujar Ridwan.

Dia mengatakan, lima hakim anggota secara bulat menyepakati putusan enam tahun penjara itu. "Bulat, tidak ada dissenting opinion," imbuhnya.

Majelis hakim yang diketuai Artidjo itu anggotanya antara lain Syamsul Raka Chaniago, Leopold Luhut Hutagalung, Suhadi, dan MS Lume.

Sementara menurut Kuasa hukum Syamsul Arifin, Rudy Alfonso, hakim MA hanya memperberat hukuman saja, tidak mempertimbangkan beberapa hal yang mestinya meringankan kliennya. Pertama, menurut Rudy, kliennya sudah mengembalikan uang ke KPK sejak saat masih proses penyelidikan.

Bahkan, lanjutnya, uang yang diserahkan ke KPK lebih besar dari nilai kerugian negara yang disangkakan.

"Pengembalian uang itu merupakan itikad baik. Saya sangat kecewa atas putusan kasasi ini," cetus pengacara muda itu.

Hal kedua yang tidak dipertimbangkan hakim MA, lanjutnya, mengenai kondisi kesehatan Syamsul. Bahkan, Syamsul sempat koma akibat sakit parah. "Beliau sempat hilang (koma) dua jam saat di RS Jantung Harapan Kita. Masak tidak ada pertimbangan kemanusiaan?" cetusnya lagi. (BBS)

KPK POS

3

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

KORUPSI

Alex Noerdin Terjerat Korupsi APBD JAKARTA - Dugaan korupsi Wisma Atlet di Palembang belum berakhir, Alex Noerdin kembali terbentur dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin. Kasus ini muncul karena Alex pernah menjadi Bupati Musi Banyuasin selama 2 periode berturut-turut sejak 2001-2006 dan periode kedua 2007-2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mulai menelusuri dugaan korupsi Alex. Bahkan, lembaga antikorupsi ini dengan tegas menyatakan tak terkendala untuk memproses Gubernur Sumatera Selatan ini, meski tengah mencalonkan diri pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2012.

"Penyidik kita profesional.

Kita tidak melihat partainya, kita melihat keterkaitannya apa orang itu memenuhi syarat dipanggil atau tidak," ucap Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di KPK, Jakarta, Senin pekan lalu.

Ketua KPK menambahkan kasus dugaan korupsi Muba itu, memang sangat tergantung kesiapan penyidiknya. Saat ini masih terus didalami dengan mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan alat pendukung lainnya.

Dikatakan, penyidik KPK sudah memeriksa Alex sudah dipanggil KPK beberapa kali.

Dan pemeriksaan ini, tidak terganjal dengan pelaksanaan Pilkada untuk memeriksa

dugaan keterlibatan Alex dalam kasus ini.

"KPK sepenuhnya bergerak berdasarkan alat bukti, bukan lantaran alasan politik.

Saya rasa penyidik tidak melihat hal itu," tambahnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membenarkan Alex diperiksa terkait jabatannya sebagai Bupati Musi Banyuasin. Kasus korupsi APBD Musi Banyuasin, memang tertahan lama di KPK, dan kini baru diselidiki lagi.

"Pimpinan baru KPK saat itu meminta agar semua berkas perkara korupsi yang "berulang tahun" alias sudah lebih dari setahun diserahkan kepada pimpinan KPK," jelas Bambang Widjojanto merupakan salah satu komisioner KPK titipan Partai Golkar.

Dan ditemukan berkas perkara dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin yang telah dikoordinasi dan supervisikan ke kejaksaan setempat.

Awalnya ada nama Alex Noerdin dalam berkas tersebut, tetapi entah kenapa nama itu hilang.

Belakangan, KPK meminta berkas yang sudah dikoordinasi dan supervisikan ke kejaksaan untuk diteliti.

"Sekarang, berkas perkara dugaan korupsi APBD Musi Banyuasin sedang dalam tahap pengumpulan data hingga penyelidikan KPK," jelasnya.(ENDY)

KPK Didesak Tahan Gubernur Riau

JAKARTA - Ratusan warga Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Desakan itu dicetuskan, saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPK, Selasa pekan lalu, bertepatan pemeriksaan Rusli Zainal, terkait kasus suap revisi anggaran pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 untuk Pelaksanaan PON XVIII Riau.

Warga Riau beratribut merah putih yang tergabung Garda Alam Pikir Indonesia (Garda API), menuntut KPK untuk tidak hanya memeriksa politisi partai Golkar, melainkan langsung melakukan penahanan terhadap anak buah Aburizal Bakrie. "Kami mendesak KPK selaku penegak hukum untuk segera menangkap HM Rusli Zainal," ujar orator, Asbit Mujahid dalam orasinya.

Asbit menuding orang nomor satu di Provinsi Riau, pasti mengetahui dugaan tindak pidana korupsi terkait perubahan peraturan daerah no 6/2010 sebesar Rp900 juta yang diterima oleh dua anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Aswan dan Muhammad Dunir yang sudah disangkakan dalam kasus ini.

"Kami juga menuntut HM Rusli Zainal segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau karena terindikasi korupsi," tambahnya.

Gubernur Riau datang ke kantor KPK Jakarta, Selasa (1/5) sekitar pukul 09:10 WIB. Dengan mengenakan batik berwana kuning kecoklatan, orang nomor wahid di Riau tersebut datang dikawal lima orang ajudannya. Setiba di KPK, Rusli tak banyak komentar.

"Saya siap diperiksa, Insya Allah,” jawabnya singkat.

Tatkala dicecar, Rusli lang-

sung menghindar. Politisi Partai Golkar tersebut, justru memilih untuk memberikan keterangan terlebih dahulu kepada KPK. “Nanti aja, nanti aja ya,” ujarnya seraya bergegas masuk ke KPK. Jubir KPK Johan Budi mengatakan Rusli dipanggil sebagai saksi terhadap empat tersangka yakni dua anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan dan Muhammad Dunhir, staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra dan Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Eka Dharma Putra.

"Seorang saksi diperlukan keterangannya karena kita menduga saksi bisa mengetahui, mendengar atau informasiinformasi yang diperlukan (KPK)," terang Johan diplomatis.

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan pemeriksaan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait kasus dugaan gratifikasi proyek arena atau venue Pekan Olahraga Nasional XVIII. "Rusli dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi," tegas Ketua KPK Abraham Samad.

Dilanjutkan, pemeriksaan Rusli bukan atau belum sebagai tersangka. Selain Rusli, juga menjadwalkan memeriksa mantan Kadispora Riau Lukman Abbas, yang kini menjadi staf ahli gubernur.

Korupsi PON Riau bermula dari penangkapan tujuh anggota DPRD Riau, dua pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, dan empat pegawai swasta pada 3 April lalu. Dari pemeriksaan mereka, KPK menetapkan empat tersangka, yakni M Faisal Aswan, anggota Dewan yang tertangkap tangan menerima uang Rp900 juta dari PT PP dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau.(ENDY)

NASIONAL

Bohong, Angie tak Layak Jadi Justice Collaborator JAKARTA - Angelina Sondakh, tersangka kasus suap Wisma Atlet dan korupsi di Kemendikbud tidak layak mendapatkan status justice collaborator. Dikarenakan politisi Partai Demokrat selalu mengumbar kebohongan, basis etika dan moralnya tidak memadai.

"Blackberry yang nyatanyata milik dia tidak diakuinya. Keterangan di depan pengadilan kayak begitu, padahal dia anggota dewan.

Jadi bagaimana bisa Angie disebut justice collaborator," tegas Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Johnson Panjaitan pada 'Diskusi Kelompok Lintas Hukum' di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selain itu, lanjut dia, modal sosial anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, tidak ada. Apalagi mantan pengurus Partai Demokrat kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi di sejumlah kementerian yakni di Kemendikbud dan Kemenpora.

"Saya berharap istilah justice collaborator tidak menggiring opini publik terhadap Angie. Dan saya merasa heran dengan istilah justice collaborator. Istilah itu justru penghinaan terhadap profesi hakim," tegasnya serius.

Benjamin Mangkoedilaga, mantan Hakim Agung mengritik wacana justice collaborator, yang kini digunakan institusi penegak hukum. "Istilah justice collaborator belum memiliki payung hukum dalam sistem perundangundangan. Justru menjadi blunder bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan kasus-kasus yang menjerat Angelina," katanya.

Benjamin pun melihat istilah justice collaborator sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim, karena menggiring putusan hakim terhadap suatu perkara.

Jika istilah itu dipraktikkan dalam proses penegakan hukum dengan tujuan untuk menggiring putusan hakim, ini adalah sebuah penghinaan.

"Hakim itu bebas, bukan digiring untuk memutuskan tertentu. Itu palsu. Hakim tak bisa menjanjikan suatu putusan. Kalau Angie mau menjadi justice collaborator, itu sama saja dia mengakui kesalahannya," tegasnya.

Benjamin mengakui baru mendengar istilah justice collaborator. Hal ini dilontarkan seolah-olah menggiring hakim untuk merumuskan putusan tertentu. Menurutnya hal tersebut penghi-

KPK Sinyalir Ada Aliran Dana

DIPERIKSA KPK– Tersangka suap proyek di Kemenpora dan Kementerian Pendidikan Nasional Angelina Sondakh memberi keterangan kepada wartawan usai diperiksa oleh penyidik KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (3/5). Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peranan "ketua besar" dalam kasus korupsi terkait proyek wisma atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan memeriksa tersangka Angelina Sondakh. naan bagi hakim.

KPK tidak boleh menawarkan kerjasama mengungkap sebuah perkara (justice collaborator) dengan janji akan meringankan hukuman.

Karena, sama artinya KPK mempengaruhi independensi hakim yang akan memutus perkara dalam persidangan nanti. "Kerjasama mengungkap perkara bisa saja dilakukan, tetapi bukan atas dasar permintaan dari penegak

hukum, seperti KPK, tetapi atas dasar permintaan dari si tersangka," paparnya.

KPK menawarkan agar Angie dapat bekerjasama dengan KPK untuk menjadi justice collaborator dalam mengungkap kasus yang menimpa Angie dengan imingiming diberikan hukuman ringan.

"Hukuman ringan tidak ditentukan oleh mau atau tidaknya Angie menjadi jus-

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya aliran dana ke rekening Angelina Sondakh, yang diduga berkaitan dengan kasus Wisma Atlet SEA Games dan dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional. "Penyidik rencana meminta keterangan Angie pada hari ini. Nampaknya, Angie dalam kondisi sehat, sesuai hasil pemeriksaan dokter KPK," kata Juru bicara KPK, Johan Budi S.P di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Johan menambahkan penyidik akan memperdalam materi kasus Angie.

Namun, Johan menolak menguraikan materi yang hendak didalami itu.

Begitu pula mengenai aliran duit ke rekening Angelina. "Kami tak ingin jadi simpang-siur seperti informasi yang sudah berkembang," tegasnya.

Angelina ditahan Jumat lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia diduga menerima suap dari Grup Permai, perusahaan milik M. Nazaruddin, sekaligus ikut menikmati suap dari proyek universitas dari perusahaan yang sama.

Angie diharapkan menjelaskan secara gamblang keterlibatan politikus lain dan kasus suap proyek sejumlah universitas maupun Wisma Atlet. Angie diduga mengalirkan duit itu ke sejumlah anggota Badan Anggaran dalam proses penganggaran di DPR. Angie termasuk salah satu anggota Badan itu.

Guna mengungkap keterlibatan politikus lain, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menyelidiki transaksi keuangan dalam rekening tice collaborator. Itu adalah sepenuhnya kewenangan hakim yang memutus perkara," tambahnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK menilai Angie memiliki potensi besar menjadi seorang justice collaborator. KPK mengharapkan bukti-bukti lain. Semua orang punya peluang untuk menjadi justice collaborator, termasuk Angie.

"Kami berharap Angie

Angie. Sebelumnya, terungkap aliran dana ke rekening Angelina dalam beberapa kali transaksi berbentuk rupiah dan dolar.

Adapun dari laporan kekayaannya, harta Angelina meningkat Rp 6 miliar selama tujuh tahun sejak 2003. Semula, hartanya Rp 618 juta dan US$ 7.500. Namun, pada 2010, total kekayaannya Rp 6,55 miliar dan US$ 9.628.

Aliran dana ke Angelina terungkap dalam persidangan terdakwa suap Wisma Atlet, M. Nazaruddin. Ada sejumlah versi dana yang dialirkan ke Angie. Nazar menyatakan pada 21 Desember tahun lalu bahwa Angie mengaku kepada Tim Pencari Fakta Partai Demokrat mendapat Rp 9 miliar dari proyek itu.

Mindo Rosalina, pada sidang 16 Januari lalu, menyatakan Angie meminta uang Rp 6 miliar sampai Rp 8 miliar kepada Nazar. Dalam berita acara Yulianis, Angie disebut meminta duit kepada Rosalina untuk proyek sejumlah universitas pada 2010. Yulianis memberikan duit Rp 2,5 miliar yang akan diambil staf Angie.

Namun, setelah mendapat persetujuan Nazar, Yulianis meminta stafnya menyerahkan duit tersebut.

Kesaksian Yulianis lainnya, aliran dana Grup Permai tak hanya dinikmati Angie sendiri. Ia mengungkapkan pada 25 Januari lalu bahwa Grup Permai mengeluarkan dana Rp 5 miliar, dalam dua kali pembayaran, untuk Angie dan anggota Badan Anggaran, I Wayan Koster. Tiga hari kemudian, Luthfi Ardiansyah, sopir Yulianis, mengaku bertemu dengan Angie kala menyerahkan uang tadi ke ruang Wayan Koster.(ENDY) bersedia untuk blak-blakan membuka kasus yang menjeratnya.

Jika Angie bersedia, maka KPK akan memiliki buktibukti kuat untuk mengembangkan kasus ini.Kalau mau, bagus untuk bisa membangun kasus yang solid. KPK konsisten dengan pihak justice collaborator dan diberikan reward. Rosa dan Agus Condro, misalnya. Kita konsisten," ucap Bambang.(ENDY)

6.000 Korupsi Pengadaan Barang & Jasa JAKARTA - Pengaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), grafiknya kian meningkat. Laporan yang masuk paling banyak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. sekitar 6.000 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, jumlah ini merupakan 15 persen dari total 40 ribu kasus yang diadukan ke lembaga

antikorupsi.

"Pengaduan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)," tegas Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono di Jakarta, Senin pekan lalu.

Marjono melanjutkan, dari

pengaduan yang masuk lebih dari 40 ribu, memang tidak semuanya terkait korupsi, namun banyak juga berkaitan dengan kasus sengketa tanah, penipuan, dan sebagainya.

Dan nilai proyek dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, sebagian besar berada di bawah Rp 1 miliar. Kasus yang diadukan di antaranya adanya proses

rekayasa dalam lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya intimidasi dari pihak yang kalah dalam tender.

"Dan terkait dengan ini kita berkoordinasi dengan LKPP. Kita kembangkan. Tapi kalau masih dalam proses artinya baru pencegahan kan, kita koordinasi ke LKPP supaya diberikan rekomendasi, bagaimana tindakan-

nya," ujarnya.

Terkait hal ini, KPK berkoordinasi dengan 8 kementerian/lembaga termasuk BUMN di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), PT Pertamina Persero, PT Krakatau Steel Tbk, dan BP Migas. (ENDY)

1 km dan selebar 200-400 meter di Tanjung Kelor, tanjung Baru, dan Manggar Baru (Balikpapan) telah berubah menjadi lautan pasca pengerukan pasir untuk memasok bahan urug pembangunan coastal road dan pusat bisnis di pesisir Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Lebih dari itu, sejumlah ketentuan perundangundangan lainnya juga dilanggar guna memuluskan praktek reklamasi pantai, di antaranya mengenai baku mutu lingkungan hidup di dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta asas keterbukaan informasi di dalam Pasal 64 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," tambah Selamet Daroyni, Dinamisator GeRASI Ditegaskan, reklamasi pantai merupakan bentuk kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Selain merusak ekosistem produktif satu kawasan, juga menghancurkan tata ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat di kawasan lainnya.(ENDY)

Presiden Dituntut Hentikan RPP Reklamasi Pantai JAKARTA - Gerakan Rakyat Anti Reklamasi Pantai (GRARP) menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) mengenai Reklamasi pantai.

Juga didesak agar Presiden SBY memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaktegas pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kata Abdul Halim, Pelaksana Tugas Sekjen

GRAPP dalam keterangannya di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dijelaskan, praktek reklamasi pantai terbukti merusak ekosistem lingkungan hidup, baik di kawasan yang akan direklamasi maupun kawasan asal bahan urug untuk mereklamasi pantai.

Lebih parah lagi, penggusuran nelayan dan masyarakat pesisir juga dilakukan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, katanya.

Dalam Pasal 35L UU

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, tegas dinyatakan bahwa larangan terhadap “pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/ atau merugikan masyarakat sekitarnya”. Termasuk di dalamnya menebang dan mengonversi hutan mangrove, serta menambang pasir.

Fakta Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Reklamasi di Indonesia, antara lain Perairan Kepulauan Bangka Belitung, Sedikitnya ada 5

perusahaan tambang pasir, yakni PT. Jabel Tri, PT. Sriyudi, PT. Irpay Hero, PT, PMS dan PT. Mandiri yang setiap bulan masing-masing mengirim sebanyak minimal 16 kapal tongkang pasir pantai untuk mereklamasi pantai utara Jakarta.

Setiap satu unit kapal tongkang memuat sebanyak 4.000 m3, maka sedikitnya 320.000 m3/bulan.

Penambangan pasir di perairan Bangka Belitung telah berlangsung sejak 10 tahun silam.

Juga, perairan Banten, PT Waskita Karya melakukan pengerukan pasir laut di

perairan dekat Pulau Sangiang (Anyer) sebanyak 3,5 juta m3 sejak 2011 dan berakibat pada kehancuran ekosistem pesisir dan laut setempat, di antaranya: tingginya tingkat kekeruhan air, rusaknya rumpon nelayan, dan abrasi pantai setinggi 65 cm.

Meski tidak memiliki izin operasi, PT Jetstar (pemasok bahan urug reklamasi pantai utara Jakarta sejak tahun 2004) masih melakukan pengerukan pasir di kawasan Pontang, Kabupaten Tangerang.

Bahkan di Perairan Kaltim, Daratan sepanjang

KPK POS

4

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

KORUPSI

SUMUT

MA Vonis Bersalah Sekwan DPRD Tobasa

Mantan Napi Jadi Kadis PPKAD MEDAN - Terpidana korupsi mantan pejabat Mandailing Natal (Madina), Sumiran dianggap nyeleneh. Sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Tanjungbalai, Sumiran seharusnya meneliti usulan proposal yang masuk kepadanya.

Hal itu dikatakan Kordinator Komisi Kajian Advokasi dan Hukum (Kashum) Sumut, Luhut Parlinggoman Siahaan pada Minggu pekan lalu.

Dia mengatakan hal itu terkait dugaan penyelewengan dan bantuan sosial (Bansos) Rp 28 miliar di Dinas PPKAD Tanjungbalai. Menurut Luhut, pernyataan Sumiran yang tidak mengetahui ada tidaknya item kegiatan pemohon proposal merupakan tindakan lepas tangan.

Bahkan, pernyataan itu dianggap hal yang sangat tidak bertanggungjawab dan terkesan buang badan.

“Sebagai Kadis, Sumiran seharusnya meneliti usulan proposal yang masuk kepadanya,” tandas Luhut. Apalagi dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah/ bansos, SKPD terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah

DEMO PENDIDIKAN–Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Sumatera utara (FROM SU) menampilkan teaterikal bertema pendidikan ketika berunjuk rasa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, di depan gedung Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (2/5). Mereka menolak segala bentuk komersialisasi di dunia pendidikan dan meminta pemerintah merealisasikan pendidikan gratis. dan bantuan sosial.

Untuk itu kata Luhut, Kejatisu layak untuk menangkap Sumiran yang terindikasi menyelewengkan dana bansos Rp 28 miliar. Langkah awal, kata nya, Kejatisu bisa menerapkan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, dalam KUHP disebutkan, orang-orang yang turutserta membantu terjadinya unsur korupsi maka hal itu bisa dipidanakan.

“Jadi, meskipun nantinya

Sumiran mengaku tidak menyelewengakn Bansos secara pribadi, namun Sumiran disinyalir membantu terjadinya tindak pidana korupsi dengan pencairan proposal yang diduga fiktif,” tegasLuhut.

Proposal fiktif adalah saat Aljamiyatul Washliyah Tanjungbalai menerima bantuan sebanyak dua kali dalam setahun. Parahnya, Aljamiyatul Washliyah tidak menggelar kegiatan apapun sewaktu menerima bantuan pertama sebesar Rp 250 juta. Dalam

Permendagri nomor 32 tahun 2011, penerima dana Bansos hanya bisa diberikan satu kali dalam setahun.

“Namun Alwasliyah menerima dua kali dalam setahun. Ini merupakan kesalahan Sumiran yang tidak meneliti berkas proposal yang masuk ke instansinya.” Di bagian lain, Luhut juga menyinggung jabatan yang diemban Sumiran sebagai Kepala Dinas PPKAD Tanjungbalai.

Menurutnya, walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe

Menurutnya, temuan itu melanda beberapa SKPD penting di Kota Jambi, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi. Daru mengatakan, yang termasuk dalam Rp 3 miliar itu digunakan untuk berbagai keperluan. “Macammacam, keuangan sebenarnya sudah betul, tapi input data-

nya yang belum,” katanya pada Jumat pekan lalu.

Daru mengakui pemkot masih kedodoran dalam mengatur aset. Kendalanya adalah penataan aset dari 2005.

“Makanya kepada SKPD, buat tim penilaian aset,” katanya.

Terhadap Dinas Pendidikan Kota Jambi, memang terjadi masalah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lagi-lagi Daru yang saat ini menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi mengatakan pertanggungjawabannya di masingmasing sekolah. “Itu belum dimasukkan datanya, dan penggunaan dana itu kebanyakan dipergunakan untuk pembelian alat peraga,” katanya. Terkait temuan di Dinas PU, menurutnya, disebabkan pengerjaan yang belum selesai. “Tapi kan pembayarannya tidak semuanya,” katanya.

Daru mengaku sudah menindaklanjuti hal tersebut.

Jika memang uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, akan ada tindakan tegas.

Dalam kesempatan itu, Dia

mengatakan, akan membuat tim pemantauan tindak lanjut atas permasalahan ini.

Sementara itu, Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi Moncar mengatakan, pihaknya sudah mulai menata aset di Kota Jambi. “Kita sudah lihat ke lokasi dan cocokkan dengan sertifikatnya,” katanya. Dia mengatakan, sudah ada 23 bidang yang sudah bersertifikasi dan dikoreksi.

Sementara yang belum bersertifikat, tahun ini sudah mulai didata. “Tahun ini kita inventarisasi dan registrasi labelisasi,” katanya. Terkait temuan BPK, Moncar mengatakan, setiap permasalahan harus ditindaklanjuti dengan

penataan. “Seharusnya tahun 2005 itu kita sudah mulai menata,” katanya. Kendalanya saat ini, menurut Moncar, adalah keterbukaan masingmasing SKPD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Syaiful Zakaria mengatakan, kemungkinan temuan BPK adalah keterlambatan pengerjaan proyek fisik tahun lalu. “Kan ini karena kelangkaan aspal, tapi yang tidak selesai itu tidak kita bayarkan,” katanya. Syaiful mengatakan, ada beberapa paket yang pengerjaannya tidak selesai, namun dia belum bisa mengatakan jumlah kontraktor yang tidak menyelesaikan pengerjaan. (INRO)

Sidang Gugatan RSU Pirngadi Dua Kali Ditunda MEDAN - Sidang gugatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pirngadi Medan, ditunda karena para tergugat yang hadir tidak lengkap, Senin pekan lalu. Penundaan ini merupakan kali kedua.

Menurut Sobambowo Bu'ulolo, kuasa hukum penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah Sumatera Utara, pada sidang perdana Senin pekan lalu semua tergugat pun tidak datang. "Untuk sidang kali ini, tergugat I yaitu Dr Amiruddin yang tidak datang. Kita tidak tau alasan ketidakhadirannya.

Kita minta pertanggungjawaban para tergugat," tegasnya.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ahmad Guntur mengatakan gugatan dengan nomor perkara 189 diketuai oleh Wakil Ketua PN Medan, Surya Perdamaian, ditunda karena tergugat I dan II tidak datang. Sidang akan dilanjutkan Senin pekan ini.

Sementara humas RSU Pirngadi, Edison, saat

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dikonfirmasi mengatakan pihaknya datang ke persidangan.

Kasus ini berawal saat Berliana Br Tamba melalui kuasa hukumnya menggugat RSU Pirngadi Medan sebesar Rp 3,16 miliar.

Pasalnya, rumah sakit milik Pemko Medan itu dianggap lalai hingga mengakibatkan anaknya Ganda Hermanto Tua Nainggolan (19), anak penderita TB Paru, meninggal dunia.

Para tergugat dalam perkara ini, yakni dr Amiruddin, dr Syahlan, dan dr Tunggul Hutapea selaku tergugat I, Dirut RSU Pirngadi Medan tergugat II, Kadis Kesehatan Medan tergugat III, Wali Kota Medan tergugat IV, dan Kadis Kesehatan Sumut tergugat V. Kuasa hukum Beliana, Sobambowo mengatakan, pada 21 Februari 2012, almarhum yang duduk di kelas III, mengalami sesak napas disertai pembengkakan di kedua tangan dan kakinya.

Perutnya juga membesar.

Ganda pun dilarikan ke RS Sari Mutiara Medan, namun karena tidak ada ruang ICU jantung di rumah sakit itu, Ganda dirujuk ke RSU Pirngadi dan dirawat di ruang Flamboyan Kamar 18.

Ganda yang didiagnosa menderita TB Paru itu, kemudian ditangani oleh tim dokter tersebut. "Hampir sebulan dirawat, kesehatannya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik dan dia membutuhkan oksigen untuk membantu pernapasan," katanya.

Meski belum membaik, lanjutnya, salah seorang tim dokter malah menyuruh pasien pulang, selanjutnya dilakukan rawat jalan.

Sebelum dipulangkan, dokter menyarankan supaya dilakukan cek terakhir untuk memastikan layak tidaknya pasien rawat jalan.

Pada 29 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, perawat memberi surat pulang.

Menurut Sobambowo, ada keterangan dari perawat yang mengatakan, pasien dipulangkan dengan

alasan Kartu Medan Sehatnya (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat/JPKMS) yang diperuntukkan untuk pasien miskin telah habis masa berlakunya. Pasien disuruh kembali datang berobat setelah kartu JPKMS-nya diperpanjang. "Padahal, anak penggugat waktu itu sangat tergantung dengan oksigen. Jangankan semenit, sedetik saja pasien tidak bisa bernapas tanpa oksigen," lanjut Sobambowo.

Sebelum pulang, dokter memberikan obat, hasil rontgen dan hasil laboratorium. Dokter juga meminta Ganda untuk datang kembali ke rumah sakit pada hari Senin dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas setempat. Ganda pun keluar dari rumah sakit tanpa dibekali oksigen.

Sekitar pukul 17.00 WIB, kondisi Ganda semakin kritis, mulutnya terkatup rapat dan akhirnya meninggal dunia. Sobambowo mengatakan, tindakan tim

(PN) Balige.

Jaksa menuntut hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Rekson Simanjuntak. Namun PN Balige memvonis bebas terdakwa, sehingga jaksa keberatan dan melakukan kasasi ke MA. "Pelaksanaan putusan tersebut sebagai bukti pihak kejaksaan sangat konsisten dalam upaya pemberantasan kasus korupsi,” ucap Timbul.

Selain itu, kata Timbul, terpidana Benfrit Hutapea yang sebelumnya menjabat Kasda Tobasa dan kini telah menjalani masa pensiun juga ditahan di Rutan Balige sejak Rabu dua pekan lalu, terkait kasus korupsi Rp 3 miliar tahun anggaran 2006 dengan tersangka utama mantan Bupati Tobasa Monang Sitorus yang divonis satu tahun dan sudah menghirup udara bebas. (HOC)

dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Tanjungbalai melakukan kesalahan fatal dengan menempatkan Sumiran.

Pasalnya, Sumiran merupakan terpidana korupsi sewaktu menjabat di Madina.

“Baperjakat dan walikota terkesan membiarkan koruptor untuk menjadi pejabat di Tanjungbalai,” kata Luhut.

Untuk itu, dia mendesak Walikota Tanjungbalai segera memecat Sumiran dari posisinya. (HOC)

BPK Temukan Indikasi Penyimbangan Tiga SKPD JAMBI - Sangatlah ironis pada Pemerintahan Bambang Priyanto ada pernyataan dari BPK bahwa ada tiga Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) di Kota Jambi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi. Hal ini di benarkan oleh Sekda Kota Jambi Daru Pratomo mengatakan, ada sebesar Rp 3 miliar yang menjadi temuan.

BALIGE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Balige menahan terpidana mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Toba Samosir, Rekson Simanjuntak. Rekson ditahan dalam kasus korupsi asuransi kesehatan di DPRD Tobasa senilai Rp 750 juta pada 2006.

Informasi yang dihimpun, hingga Minggu pekan lalu, eksekusi tersebut dilakukan, pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/Pid.Sus/2010 tanggal 7 Oktober 2010. Kepala Kejari Balige, Timbul Pasaribu mengatakan saat ini terpidana ditahan di Rumah Tahanan Balige guna menjalani vonis MA satu tahun penjara.

Keluarnya putusan MA tersebut sebagai jawaban upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri

dokter yang menyuruh pasien keluar dari rumah sakit dalam kondisi tidak memakai selang oksigen merupakan tindakan semenamena yang tidak memiliki rasa perikemanusiaan.

Dan tindakan ini akibat kurangnya pengawasan dari tergugat III, IV dan V. Menurut dia, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas kelalaian dan tindakan semena-mena tersebut, para tergugat diminta membayar kerugian materiil sebesar Rp 228 juta, dan immateriil sebesar Rp 2.932.012.000 atau total Rp 3.160.012.000.

Para tergugat juga diminta agar dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 5 juta per hari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

"Selain itu, para tergugat juga diminta untuk meminta maaf kepada penggugat melalui lima harian dan satu tv di Sumut dengan format yang ditentukan oleh penggugat," tegasnya.(MEI)

Dugaan Korupsi RSU Pirngadi

Bulan Ini Penetapan Tersangka MEDAN - Dugaan korupsi Sistem Informasi Rumahsakit (SIR) RSU Pirngadi Medan memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Noor Rachmad menjanjikan ada tersangka dalam kasus merugikan negara Rp 7 miliar tersebut.

Informasi yang dihimpun, penyidik Kejatisu segera menetapkan tersangka kasus yang terjadi 2009-2010 itu.

Ditegaskan Noor Rachmad, tidak sampai bulan depan Kejatisu akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Mungkin dalam bulan ini juga, kalau semua sudah lengkap maka tersangka segera ditetapkan,” ucap Kajatisu Noor Rachmad.

Disinggung nama-nama tersangka, Noor Rachmad menyampaikan akan mengumumkan nama-nama tersebut. “Penyidik yang lebih tahu. Sabarlah ya.

Tunggu saja. Nanti disampaikan,” katanya.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan memperlama menangani perkara ini.

Dia menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan perkara yang diduga melibatkan 14 oknum di RS Pirngadi Medan tersebut.

“Saya maunya seperti itu, cepat. Tapi, sabarlah. Nanti akan disampaikan semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejatisu sudah memeriksa enam pejabat yakni Wakil Direktur RSU Pirngadi, Kordinator SIR, Bendahara RS Pirngadi, Ketua Panitia Lelang Pengadaan alat SIR, dan dua pejabat lainnya.

Dirincikannya, indikasi penyimpangan tersebut mencuat dari adanya imbalan jasa sebesar 7 persen terhadap pihak ketiga dalam hal ini PT Buana dari pemakaian jasa SIR yang diperkirakan alat tersebut berfungsi sejak tahun 2010.

“Namun ternyata alat tersebut tidak berfungsi hingga sekarang. Akan tetapi biaya proses sebesar

7 persen dari imbal jasa tersebut telah dibayarkan oleh RS Pirngadi ke pihak ketiga dengan jumlah sebesar Rp 7,7 miliar,” ujar Bakara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Sumut menemukan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah di RSUPM. Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2011 No 19/S/XVIII.MDN/01/2011 yang diteken Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Drs Oodj Huziat. Tercatat dugaan kerugian daerah mencapai Rp 19,142 miliar.

Jumlah total dugaan penyimpangan itu terjadi selama operasional RSU Pirngadi 2009 hingga 2010.

Berdasarkan data LHP BPK tersebut, jumlah dugaan penyimpangan tersebut merupakan akumulasi dari enam poin temuan.

Yakni, klaim PT Askes pelayanan atas pelayanan tindakan cuci darah pasien Askes pada Instalasi Hemodialisa tidak dicatat sebesar Rp 2.285.924.900. Penerimaan pada Instalasi Farmasi sebesar Rp 11.625.046.868 tidak dicatat dan tidak dilaporkan sebagai penerimaan RSU Pirngadi.

Kemudian soal pembagian hasil swakelola pada instalasi ini tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, BPK RI juga menemukan pembayaran ganda pengunaan jasa pelayanan sebesar Rp 557.018.253. Kemudian ditemukan indikasi kuat pengaturan dalam penetapan lelang Ikatan Kerjasama Sistem Informasi RSUPM yang membebani anggaran rumah sakit dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.231.599.070 per tahunnya. Sementara dari keterlambatan pelaksanaan proyek yang tidak dikenakan denda atau sanksi, RSUPM dirugikan sebesar Rp 563. 317.190. (HOC)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/ Asahan); Herman, Ramlan Harahap (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

KORUPSI

LIPSUS

Korupsi Bansos

MENJARING NON ESELON MEMILAH ESELON Kepala Kejeksaan Tinggi Sumatera Utara, Noor Rahmad menyatakan, tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, tahun 2011, 2010 dan 2009 dipastikan bertambah.

Namun penambahan tersangka tinggal menunggu masalah waktu. "Kita pastikan tersangka bertambah. Jangan dibilang kita tidak konsisten, ini tinggal masalah waktu saja," ujarnya.

Noor Rahmad menjelaskan, penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos dibagi dalam tiga tim. Masing-masing tahun ditangani tim yang telah dibentuk. Saat ini prosesnya terus berjalan dan kita harapkan secepatnya selesai.

Tunggu saja, pasti ada tersangka tambahan," kata mantan Kapuspenkum Kejagung tersebut.

Ketika ditanya, mengapa tiga tersangka di tahun 2011 saja yang sudah ditetapkan?

Padahal saat Kajatisu, AK Basuni Masyarif hendak meninggalkan Sumut, pemeriksaan kasus tahun 2009, 2010 berjalan lancar.

Noor Rahmad mengatakan, karena hal itu yang lebih cepat prosesnya karena masih baru. "Tiap tahunnya pasti diproses, jangan khawatir pasti masingmasing tahun ada tersangka dan ditahan."

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi Bansos di Setda Pemrov Sumut, telah menetapkan tiga tersangka, dan menahan dua di antaranya. Tersangka yang ditahan diantaranya Bendahara Biro Binsos, Ahmad Faisal, Bendahara Biro Umum, Subandi.

Sementara Bendahara Biro Prekonomian, Umi Kalsum tidak ditahan dengan alasan sakit karena sedang hamil.

Seharusnya Kejatisu bisa menetapkan dan menahan tersangka lainnya untuk menghindari penilain miring masyarakat. Soalnya, ketiga tersangka tersebut hanya pejabat non eselon.

Sementara pejabat eselon

yang memiliki kebijakan masih bebas diluar.

Selain itu, ketiga bendahara yang ditetapkan sebagai tersangka hanya terlibat pada kasus anggaran tahun 2011.

Sementara untuk kasus tahun anggaran tahun 2009 dan 2010, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mengapa demikian, ada apa sebenarnya pada penyidikan tahun 2010 dan 2009.

Untuk tahun 2009 dan tahun 2010, Kejatisu diketahui telah memeriksa sejumlah pejabat diantaranya mantan Kepala Biro Binsos, Hasbullah Lubis dan Kepala Biro Keuangan, Muhammad Syafi'i. Begitu juga sejumlah pejabat, diantaranya Kabag Keagaman, Hatta Siregar, mantan bendahara binsos, Syawaluddin dan Selo.

Namun anehnya, dari sejumlah oknum yang diperiksa untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejatisu.

Sementara untuk tahun anggaran 2011 yang baru berjalan telah menetapakan tiga tersangka dan menahan dua tersangka.

Bila melihat dari sistem pencairan dana Bansos, yang dilakukan melalui nota dinas dari kepala biro dan

Penyidikan Tak Objektif MENANGGAPI kasus dugaan korupsi dana Bansos yang terkesan lamban dan ditutupi, Ketua Gerakan Transparan Anggaran Rakyat (Getar), Arief Tampubolon mendesak Kajatisu Noor Rahmad konsisten menuntaskan kasus yang masing berpeluang besar memiliki tersangka baru. "Kita berharap Pak Noor Rahmad mampu menuntaskan kasus ini.

Sehingga beliau berpeluang menjadi Kajagung nanti. Soalnya, kasus tahun 2009 dan 2010 awalnya temuan KPK dan diserahkan penyidikannya ke Kajatisu," ujar Arief.

Dia menjelaskan, dari penyedikan kasus yang dilakukan Kejatisu selama ini masih terkesan belum objektif. Sebab, penyidikan terkesan di arahkan kepada bawahan, sedangkan atasan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Logikanya, pencairan dana bansos dilakukan atas kebijakan dan persetujuan pimpinan. Jadi penetapan dan penahanan ketiga tersangka masih menimbulkan tanda tanya," katanya.

Menurut Arief, pencairan tiga lembaga yang di dalamnya terdapat nama Imam Ritonga sangat mencurigakan dan harus diusut dengan serius. Jika hal itu benar dilakukan Umi Kalsum tanpa sepengetahuan pimpinan, seperti Kabag atau kepala biro sangat tidak logika. Alasannya, tidak mungkin seorang wanita seperti Umi Kalsum kenal dengan Imam Ritonga yang disebut-sebut "anak main" dari seorang ketua fraksi di DPRD Sumut.

"Apalagi Umi Kalsum disebut menerima uang Rp 85 juta untuk pencairan tiga proposal dari Imam Ritonga. Indikasi itu lebih kuat serahkan kepada kepala biro melalui kabag," tegas Arief.

Jadi kita berharap, kata Arief, Kajatisu lebih bijak menuntaskan kasus yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Sumut.

Seperti, Kepala Biro Perekonomian, Bangun Oloan Harahap dan Kabag, Bobi Siregar.

Kemudian, Kepala Biro Binsos, Sakira Zandi, Kabag, Hatta Siregar, Jimy Pasaribu dan Biro Keuangan, Mahmud Sagala, Kabag Ilyas, untuk tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2010 dan 2009, seperti mantan Kepala Biro Binsos, Hasbullah Lubis, mantan bendahara, Syawaluddin, Selo dan mantan Kepala Biro Keuangan, Muhammad Syafi'i.

"Artinya, tinggal keinginan Kejatisu untuk memutuskan.Yang jelas masyarakat sudah mengetahui siapa saja yang dipanggil dan diperiksa selama ini. Jadi untuk tidak menghilangkan penilain negatif harus secepatnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," bebernya. (MEI)

kemudian ke bendahara, Kejatisu layak menahan kepala biro. Hal ini juga berlaku untuk kasus tahun anggaran 2009 dan 2010.

Karena sistem pencairan dana Bansos sama dilakukan tiap tahunnya.

Konsidi tersebut menimbulkan dugaan bahwa ketiga tersangka sengaja ditumbalkan untuk menutupi agar kasus dugaan korupsi ini tidak berkembang ke pejabat yang lebih berkompeten.

Khususnya seperti yang dialami Bendahara Biro Perekonomian, Umi

Kalsum. Ada dugaan wanita hamil itu ditumbalkan oleh pimpinannya. Informasi tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan seorang penerima dana Bansos, Imom Saleh Ritonga dari salah seorang pesuruh ketua fraksi di DPRD Sumut.

Imom Saleh Ritonga disebut-sebut membuat keterangan diduga palsu kepada penyidik Kejatisu untuk menumbalkan Umi Kalsum sebagai tersangka.

Soalnya, Imam berperan ditiga proposal lembaga yang mendapat bantuan dari Biro Pre-

konomian. Masing-masing lembaga mendapat Rp 100 juta. Dan Imam berperan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara di tiga lembaga penerima dana Bansos tersebut.

Sebelumnya, audit BPKP menemukan Rp 102 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari Rp 1,2 triliun anggaran Bansos di Pemprovsu selama 2011.

Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution saat dihubungi tidak membantah ada tersangka lainnya yang akan menyusul.

Namun

katanya, penetapan tersangka lainnya membutuhkan waktu dan keterangan dari tiga tersangka yang telah ditetapkan.

"Pasti ada tersangka lainnya. Kita melakukan penahanan terlebih dahulu kepada bendahara untuk lebih kuat menahan tersangka lainnya. Jika atasannya yang terlebih dahulu ditahan, tersangka tidak akan bertambah. Jika bawahan kan pasti atasan yang ikut," ujar Jufri. "Kita usahakan secepatnya diumumkan tersangka lainnya, mohon bersabar ya," kata Jufri kembali.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi dana bansos di Pempropsu telah menetapkan tiga tersangka, diantaranya Bendahara Biro Binsos, Ahmad Faisal, Bendahara Biro Umum, Subandi dan Bendahara Biro Perekonomian, Umi Kalsum.

Bahwa anggaran dana bansos pada tahun 2011 senilai Rp 477.885.800.000 dengan realisasi sebesar Rp 351.693.000.000. Sedangkan untuk tahun anggaran 2009, senilai Rp 293.745.501.407 terealisasi Rp 284.199.897.500, dan anggaran 2010 senilai Rp 424.388.575.000 terealisasi Rp 348.105.050.000.

Tim penyidik menemukan ada beberapa modus pelanggaran pada APBD yang tidak

Bansos T Balai, Kejatisu Turunkan Tim DUGAAN korupsi dana Bansos Tanjung Balai senilai Rp 28 miliar terus mengemuka ke publik.

Elemen masyarakat menemukan dugaan penyimpangan kasus itu mendesak Kejatisu melakukan upaya ‘jemput bola’.

Ketua Umum DPP Team Gerakan Anti Korupsi Aparatur Pemerintah (TANGKAP) Tanjung Balai, Maksum meminta Kejatisu membentuk tim dan segera turun mengusut kasus itu.

“Kita berharap Kejatisu segera membentuk tim dan turun langsung mengusut kasus ini. Jangan hanya berpangku tangan menunggu laporan,” katanya.

Nilai dugaan korupsi yang sangat fenomenal, lanjut dia, seharusnya menjadi acuan bagi Kejatisu untuk tidak membiarkan di duga pelaku, yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD), dan anggota DPRD Drs H Hariono melenggang bebas.

Kian buruk, bila keduanya melakukan upaya menghilangkan barang bukti. “Wajar kita menduga akan ada penghilangan barang bukti karena lambatnya aparat penegak hukum melakukan pengusutan,” tegasnya.

Pada APBD 2011 disebutkan Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Tanjung Balai yang merupakan binaan oknum anggota Banggar Drs H Hariono telah mendapat

Bansos sebanyak dua kali dalam setahun.

Bantuan pertama sebesar Rp 250 juta (non kegiatan), dan bantuan kedua disebutkan untuk pembinaan kader ulama sebanyak Rp 300 juta, dalam kurun waktu satu tahun.

Hariono sekaligus Ketua DPC Al-Jamiyatul Washliyah saat dikonfirmasi membantah. Menurutnya, yayasan yang dipimpinnya tidak jadi mendapat dana Bansos. Hariono mengakui, pada penjabaran APBD 2011 memang dituliskan bantuan dua kali kepada yayasan Al Jamiyatul Washliyah. Namun belakangan turun Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyebutkan yayasan/ lembaga tidak boleh mendapat Bansos dua kali.

Sehingga Banggar membatalkan pengajuan bantuan untuk pembinaan kader ulama DPC AlJamiyatul Washliyah senilai

Rp 300 juta. “Benar awalnya bantuan untuk pembinaan kader ulama senilai Rp 300 juta tertampung dalam APBD Tahun 2011. Tapi batal karena ada Permendagri itu,” kilahnya.

Dana Mengalir ke BMG Dana Bansos sebesar Rp 1,2 triliun ternyata mengalir ke mana-mana. Bayangkan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di duga Kota Medan turut menerima uang rakyat itu. Fakta itu terungkap saat sejumlah pejabat dari BMG Kota Medan terlihat hilir mudik menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus (Pidsus) di lantai I Kejatisu.

Pejabat yang hadir dengan menggunakan seragam dinas BMG terlihat hadir di gedung Kejatisu sejak pukul 09.00 dan meninggalkan gedung pukul 13.30 WIB. “Benar dipanggil pihak Kejatisu, tapi cuma mau klarifikasi saja,” ujar seorang staf BMG. Pemeriksaan sejumlah pejabat BMG itu diamini Kasi Penyidik Kejatisu Jufri Nasution. Dia membenarkan, memang BMG termasuk kedalam penerima dana Bansos tersebut. “Kalau dilihat orang BMG diperiksa ya berarti memang iya, karena memang benar mereka terima dana hibah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejatisu juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Medan, Ahmad Parlindungan Batubara atas penerimaan

dana Bansos senilai Rp 250 juta.

Ketika diperiksa, Ahmad diketahui menerima dana tersebut untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Baittul Maal Watammwil GP Alwashliyah Mandiri Medan.

Selain Ahmad, Kejatisu memeriksa sejumlah pejabat di tiga biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu). Yakni Biro Keuangan, Biro Ekonomi dan Biro Umum.

Di antaranya, berinisial UK , Naz, Nur, AH, LN, Saw, Sel serta EN. Penggunaan uang rakyat sebesar Rp 1,2 triliun itu tidak sesuai peruntukan, dan melanggar peraturan. Pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan dengan beberapa modus, yakni proses penganggaran pada APBD yang tidak sesuai ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Kemudian, penyalurannya tidak tepat sasaran, pemotongan bantuan yang disalurkan, dan lain-lain. Pihak Kejatisu juga telah merincikan anggaran dana Bansos yang diduga diselewengkan.

Pada 2009 jumlahnya mencapai Rp 293,7 miliar, yang disalurkan Rp 284,19 miliar. Untuk anggaran 2010 senilai Rp 424,38 miliar yang disalurkan Rp 348,1 miliar. Dan, untuk anggaran 2011 senilai Rp 477,8 miliar, yang disalurkan Rp 351,6 miliar. Penyelewengan anggaran Bansos di Biro Bina Sosial (Binsos) Pemprovsu senilai Rp 1,2 yang terus didalami Kejatisu.(HOC)

sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, menyangkut penyaluran tidak tepat sasaran, pemotongan bantuan, penerima, penggunaan tidak sesuai ketentuan, sehingga dalam hal ini negara diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

Humas BPKP, Effendi Damanik membenarkan adanya permintaan Kejatisu untuk mengaudit dugaan korupsi dana Bansos. Namun yang di audit BPKP hanya TA 2010, sedangkan TA 2009 dan 2011 belum di audit dengan alasan pihak Kejatisu hanya meminta TA 2010 saja.

"Audit anggaran tahun 2010 memang kami jalani, sedangkan untuk anggaran tahun 2009 dan 2011 tidak karena pihak Kejatisu hanya meminta kami mengaudit tahun 2010," tegas Effendi.

Saat ditanya hasil sementara audit investigasi dugaan korupsi yang sudah berjalan tiga bulan ini, pihak BPKP belum bisa memberikan keterangan dengan alasan belum ada perintah dari atasan.

Untuk kasus ini, BPKP telah membentuk 10 tim untuk menangani audit tersebut.

Sembilan tim berada di daerah, sedangkan satu tim khusus menangani di Kota Medan.

"Penanganan dugaan Bansos ini, BPKP telah membentuk 10 tim. Satu tim yang terdiri dari 4 orang anggota di khususkan mengaudit dugaan tersebut. Sembilan tim di luar Kota Medan, dan satu tim untuk dalam Kota Medan," katanya. (MEI/DR)

Bukan Hal Baru SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Yuna Farhan menyatakan penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik bukan merupakan hal baru. Hal itu di ungkapkanYuna menanggapi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mensinyalir dana Bansos selama 2007-2010 hampir mencapai Rp 300 triliun.

"Itu (penyelewengan dana Bansos) bukan hal yang baru lah. Artinya sejak awal Pemilu lalu, kita sudah mensinyalir bahwa bansos itu memang digunakan untuk instrumen politik untuk memilih pemilih dalam Pilkada. Bahkan riset kita terakhir menjelang Pilkada itu bisa meningkat 100 persen dari jumlah yang ditetapkan," ujarnya.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, dana Bansos yang hampir mencapai Rp 300 triliun itu ternyata lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik kepala daerah dan partai politik penguasa dalam ambisi memenangi pemilihan umum.

Berdasarkan audit BPK pada anggaran 2007-2010, jelas Rizal, ada kecenderungan dana bantuan sosial menggelembung menjelang pemilihan umum. MenurutYuna, salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam penyelewengan dana tersebut terjadi karena preferensi politik dari parpol yang tidak jelas.

Untuk mendapatkan dana Bansos itu, kata Yuna, seringkali pemerintah daerah membagikan dana-dana tersebut kepada tim sukses, maupun ormasnya untuk membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan program pemerintah.

"Dan ketika dana bansos ini naik, mereka akan mengorbankan belanja-belanja kepentingan publik. Seperti riset kita di 14 daerah terakhir, menjelang Pilkada, belanja pendidikan, kesehatan itu menurun, tergantikan belanja hibah, dan bansos," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, Kementerian Dalam Negeri harus mengelola keseragaman penggunaan dana bansos tersebut dengan baik.

Ia menilai, harusnya dana bansos tersebut digunakan jika programnya sudah jelas, seperti BOS atau Jamkesmas.

"Karena di pemda-pemda itu memang masih banyak Bansos yang ditempelkan, seperti Bansos untuk masjid, pondok pesantren. Nah, hal itu yang harus dihilangkan. Dana-dana Bansos seperti itu harus diubah peruntukannya. Kalau Bansos itu tidak memiliki kegiatan yang jelas, misalnya untuk apa, atau hanya sekadar bantuan saja, itu harus dihilangkan, (KOMPAS.COM)

KPK POS

6

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

POLITIK

7070 PNS Gunakan Kartu Elektronik

N A D SUMUT

3 Kepala Dinas Didesak Dicopot

MUAROJAMBI - Setiap PNS diwajibkan memiliki kartu PNS elektronik. Hal ini sesuai program pemerintah Provinsi Jambi, hasil MoU dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 7070 PNS diwajibkan melakuk]kan pendaftaran atau registrasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Itu dikatakan Havid D, Kepala bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKPPD Muaro Jambi, Selasa kemarin.

"7070 PNS di Lingkungan Pemkab Muaro Jambi akan melaksanakan registrasi, yang diberikan tenggang waktu selama 10 hari," ujarnya.

Tujuan dari Kartu PNS Elektronik, untuk mempermudah proses pembayaran gaji PNS. "Dengan Kartu PNS elektronik ini, kedepan gaji PNS langsung kerekening masing-masing," katanya.

Havide D menambahkan, kartu berbentuk seperti ATM, bisa untuk alat pembayaran berbelanja. Pihak BKPPD juga mentargetkan selama 10 harini semua PNS sudah melakukan registrasi. "Sekarang baru sudah dua hari, sekitar 1500 yang sudah, bagi PNS yang sudah mempunyai rekening di BPD biaya Rp 100 ribu untuk terbitan kartu ATM nya" katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini Provinsi Jambi adalah yang terakhir dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan kartu PNS elektronik.(INRO)

Proses Unsam Jadi Negeri Temui Titik Terang LANGSA - Perjuangan menjadikan Universitas Samudra (Unsam) Langsa menjadi negeri menemui titik terang. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui surat No. 2625/E22/ 2012 telah mengundang pihak Yayasan Unsam melakukan pembahasan proses penegerian dan persiapan serah terima aset Kampus Unsam Kota Langsa.

Hal itu dikemukakan ketua pembina Yayasan Djamaluddin AR didampingi Rektor Unsam Langsa Bachtiar Akop dan ketua Yayasan Pendidikan Samudra Langsa Anwar Hasan, kemarin di Aula kampus Unsam. ”Kita sudah bertemu dengan Dikti membahas persiapan serah terima aset,” katanya.

Menurut Djamaluddin proses Unsam sudah jelas dan tahun 2012 sudah menjadi negeri, sebagaimana informasi yang diterima. Tahun ini ada dua universitas yang akan dinegerikan, yakni Universitas Sulawesi Barat dan Samudra Kota Langsa.

Berdasarkan hasil pertemuan itu juga akan dilakukan perbaikan dan di data ulang, menyangkut peningkatan SDM di Unsam dan bangunan fisik kampus serta sarana prasarana. ”Aset lama segera diganti mobiler baru, ujarnya.

Tentang lahan, setelah mendapat SK dari BPN Pusat akan disertifikatkan dan diserahkan melalui BPN Kota Langsa dalam bentuk HGB kepada Unsam.

Aset itu meliputi 40 ha lahan untuk Unsam, sementara aset Unsam saat ini hanya 9,5 ha. Ini memenuhi persyaratan untuk menjadi Negeri.(BSO)

SUBULUSSALAM - Komite Mahasiswa Pemuda Aceh mendesak Walikota agar memecat tiga kepala dinas, yakni Kadis Kesehatan, Kadis Budpora dan UKM. Desakan itu disampaikan saat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRK kemarin berkaitan dengan peringatan hari buruh se dunia di Kota Subulussalam.

Rapandi perwakilan pengunjuk rasa mengatakan Kadis Kesehatan tidak mampu menjalankan amanah UUD 1945 pasal 34 ayat 1,2,3. Kadis Dikbudpora tidak mampu menghapuskan pungli di sekolah dan meningkatkan pendidikan.

Kadis Perindagkop dan UKM miskin kreasi dan tak punya program dan program yang diagendakan banyak yang tak terealisasi.

Berdasarkan beberapa bukti itu, Walikota didesak memecat mereka.

Para pendemo membawa ke-

Para pendemo saat berosi di depan kantor DPRK Subulussalam dengan menyeret kerangka mayat sebagai tanda mengecam DPRK tidak memikirkan nasib rakyat. randa bertulisan orang miskin dilarang Sakit dan poster poster

berisi tuntutan kepada Pemko agar jangan mengeluarkan izin

HGU, pendidikan gratis, penolakan penjualan tanah,serta me-

Walikota Janji Umrohkan Guru Teladan SUBULUSSALAM – Saat peringatan hari pendidikan nasional tingkat Kota Subulussalam di lapangan Beringin, Walikota Merah Sakti janji akan memberangkatkan guru teladan umroh ke Mekkah.

Hal itu disampaikan Walikota

saat menjadi pembina upacara peringatan hari pendidikan nasional.

Walikota saat membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, mengatakan kita harus menyiapkan akses seluasluasnya kepada seluruh anak

bangsa memasuki dunia pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini sampai ke perguruan tinggi.

Usai upacara, Sakti menyerahkan piala kepada siswa PAUD, SD, SLTP dan tingkat SLTA serta penyerahan piala bergilir Per-

kemahan Kompetensi Penegak dan Raimuna Cabang 2012.

Dikatakan Sakti kita akan tingkatkan di seluruh bidang, apalagi pendidikan. “Ini paling kita utamakan karena tanpa ilmu ke depan negara ini tambah merosot,” terangnya.(KAR)

Upacara Hari Pendidikan di Jambi JAMBI - Hari Pendidikan Nasional 2012 di Jambi diperingati dalam upacara bendera dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi. Tampil inspektur upacara Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar dan sebagai Komandan Upacara Mayor CKU (K) Ike Yosie Roselin, dari Korem 042/ Gapu Jambi.

Wakil Gubernur saat diminta tanggapannya mengenai pendidikan di Jambi menyampaikan, saat ini dapat dilihat pendidikan terus berkembang, demikian juga prestasi para siswanya.

Sehingga dapat bersaing dengan siswa-siswa dari provinsi lain di Indonesia. ”Dari tahun ke tahun jumlahnya terus bertambah, Ini bukti pendidikan di Jambi semakin baik,”ujarnya.

Berkaitan dukungan Pemprov Jambi terhadap dunia pendidikan, Wagub menegaskan sangat peduli, salah satunya dengan program beasiswa bagi para siswa berprestasi, dan siswa dari keluarga tak mampu. ”Mulai dari SD hingga perguruan tinggi melalui dana satu milyar satu kecamatan (Samesake),” jelas Wagub.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi H. Idham Cholid, menyampaikan tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah mensukseskan program pendidikan berkarakter.

Program ini bukanlah mata pelajaran baru, tetapi sebuah program dalam pendidikan di Indonesia..

Terkaitn perkembang pendidikan, menurut Kadisdikbud, anak-anak di Jambi memiliki kemampuan,

terbukti mampu bersaing di tingkat nasional. Tahun 2011 ada tujuh prestasi diraih anakanak Jambi. Disamping dalam ujian nasional Jambi berada pada peringkat 10 besar nasional, bahkan untuk Sumatera Jambi peringkat tiga.

Menurutnya yang lebih membanggakan Jambi salah satu alumni SMA berhasil menjadi lulusan terbaik di ITB, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Jerman. Namun sesuai data masih ada 13 persen

anak-anak di Jambi putus sekolah.

Penyebab masih kurangnya partisipasi pendidikan di Jambi menurut Kadisdikbud, di antaranya karena perbandingan jumlah anak dengan sekolah yang tersedia sudah cukup, namun persoalannya sebarannya. Dimana anak-anak yang usia sekolah alamatnya tidak sama dengan lokasi sekolah, sehingga bagi keluarga yang kurang mampu ini jadi persoalan.(INRO)

Awas DBD Menyerang Subulussalam SUBULUSSALAM -Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) kini kembali meresahkan masyarakat, pasalnya dua warga dusun Makhfirah LSD III Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri diduga terserang nyamuk aedes aegepty.

Dua pasien diduga DBD itu

masing-masing Arius (49) dan Hasanah (45). Arius mengaku mulai demam tinggi Rabu (24/4 dijumpai wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Demam tinggi dan sebentar terasa dingin lalu demam lagi disertai keluarnya bintik-bintik merah, sehinga Arius terpaksa

dibawa ke RSIA. Hasanah tetangga dekat Arius, juga mengaku demam panas serta kepala pening. Hasanah mulai demam pada Minggu malam lalu dan dibawa ke RSIA. “Kalau menurut petugas rumah sakit, istri saya ini terkena demam berdarah,” kata Putih, suami

Hasanah kepada wartawan.

Plh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Subulussalam, Asman yang dikonfirmasi wartawan, kemarin, langsung mencek bagian pelayanan rumah sakit dan hasilnya, dipastikan tidak ada pasien yang positif DBD. (KAR).

minta pembentukan dewan pengupahan.

Massa kemudian diterima ketua Komisi D, H.Ansari Idrus Sambo, Ketua Komisi A Syaripuddin Padang dan Sekretris Komisi B Netap Ginting. Beberapa saat kemudian Walikota Subulussalam datang dan menerima aspirasi massa pengunjukrasa. Selain soal pengupahan buruh, massa juga mempersoalkan indikasi pencemaran lingkunga beberapa pabrik di Kec Penanggalan. Bahkan mereka membawa sample air yang telah dicemar pabrik itu.

Walikota Subulussalam Merah Sakti memberikan apresiasi kepada mahasiswa karena menyampaikan aspirasi tanpa anarkis.

Sakti berjanji akan segera mengevaluasi pejabatnya yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

Menyangkut pembentukan dewan pengupahan, Sakti mendukungnya. Soal pencemaran lingkungan hidup dan pengeluaran izin HGU perkebunan serta kutipan liar di sekolah, itu dminta pada pihak kepolisian mengusutnya.(KAR)

Bupati / Wabup Terpilih Gelar Syukuran ACEH TIMUR - Etikat untuk memperkuat pengamalan Syariat Islam yang kaffah di Aceh dan mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi rakyat, adalah komitmen Gubernur terpilih dan Bupati terpilih periode 2012-2017. Demikian dikatakan Bupati Aceh Timur terpilih, Hasballah (Rocky) didampingi Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf serta wakil Bupati Aceh Timur terpilih Syahrul bin Syamaun (Linud). Pernyatan itu disampaikan pada acara syukuran kemenangan Partai Aceh di Pilkada 2012, dilaksanakan di Dayah Bustanul Huda Paya Pasi Kec. Julok Aceh Timur, kemarin.

Rocky mengatakan saat menjabat Bupati, ia akan membentuk jamaah pengajian di setiap menasah. “Ke depan tidak ada lagi Keuchik dan Imam di setiap Gampong yang tidak bisa memandikan dan mengkafani jenazah,”ucapnya.

Selain itu kata Rocky, amanah rakyat akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ia juga berjanji akan meningkatkan ekonomi rakyat.

Terkait peningkatan infrastruktur pertanian, akan membuka irigasi di daerah yang belum mendapatkan irigasi. “Melalui pembangunan itu perekonomian masyarakat akan meningkat,” imbuhnya.

Muzakir Manaf mengatakan hal sama yang peningkatan syariat Islam di Aceh. Prioritas masa kerja seratus hari akan kita perjuangkan penambahan kuota jamaah haji asal Aceh. Sehingga jamaah dapat menunaikan haji lewat jalur laut mengunakan kapal pesiar Star Cruise. ”Sehingga ongkos naik haji lebih murah,” ujar Muzakir.

Sebelumnya para kepala atau wakil kepala daerah terpilih dipeusijuek para ulama. Turut hadir tokoh agama, pemuda, Ketua DPRK, Ketua Baitul Mal Aceh Timur, jajaran Partai Aceh dan KPA Aceh Timur, dan undangan lainnya.(BSO)

Di Aceh Timur

DPRK Hambur Hamburkan Uang Rakyat SUBULUSSALAM - Para aktivis Koalisi Rakyat Marzinal (karam) mengecam kunjungan anggota DPRK Subulussalam ke Pulau Jawa, dimana para aktivis menilai kunker itu menghambur hamburkan uang rakyat, karena lebih besar mudarat daripada manfaatnya.

Padahal warga bermimpi keluar dari kemiskinan dan keterpurukan dan akan segera bangkit pasca pemekaran. Mimpi itu tak berkesudahan karena pimpinan terpilih hanya memikirkan perubahan

untuk kalangan tertentu saja.

Pemangku kebijakan daerah ini sibuk melakukan ‘selingkuh’ politik dan memikirkan diri sendiri,” tegas mereka melaui keterangan pers yang diterima KPK Pos. “Mereka memandang Pemko Subulussalam tuli dan buta terhadap keadaan rakyatn karena pemimpin sibuk mengurusi kue-kue pembangunan,”terang Rapandi yang juga anggota Dewan Kesehatan Rakyat Kota Subulussalam.

Rapandi meminta Pemko menekan belanja aparatur

sehingga tidak terjadi pemborosan. Seperti kunker 20 anggota dewan ke Pulau Jawa.

LSM Suluh Negeriku Subulussalam disampaikan Marga Tumangger mengecam kunker para wakil rakyat tersebut. Sebab selama ini kunker yang dilakukan dewan tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat. “elesai kunjungan mereka hanya membawa kain batik.

Untuk itu Tumanger meminata segara diaudit dana kunker anggota dewan ke Pulau Jawa. Termasuk ditelusuri jangan-jangan

ada melakukan praktek SPPD bohong.

Sementara itu Ketua komisi A Syaripuddin Padang mengatakan kunker salah satu agenda resmi bertujuan melihat kemajuan suatu daerah guna menjadi bahan masukan di daerah kita ini.

Ditambahkan, kunker Komisi A dan D ke Solo karena kota itu paling berhasil dibidang UKM. Juga berani tidak memberi izin pembangunan mall karena ditakutkan akan merugikan pedagang kaki lima dan pasar tradisional. (KAR)

Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM saat menyematkan tanda peserta.

Kantor DPRK Subulussalam lengang, setelah anggota dewan kembali dari kunker dari Kota Solo minggu.

KPK POS

7

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

POLITIK

Dewan Minta Bupati Copot Camat Hiliserangkai

Kandidat Direktur Poltan Bersaing Ketat TANJUNGBALAI Sebanyak empat calon Direktur Politehnik Kota Tanjungbalai (Poltan) bersaing ketat memperebutkan jabatan bergengsi tersebut. Pertarungan itu untuk menggantikan posisi direktur sebelumnya Tengku Tibri MT yang berkahir masa jabatannya.

Keempat kandidat itu adalah Alfan Hamsi, dosen tetap USU, Hasbullah Panggabean, dosen Pendidikan Tehnologi Kimia Industri Medan, Nuraswara Putra, dosen tetap Politehnik Medan (Polmed) dan Syahrul Dosen Universitas Riau (UNRI).

"Ke empat kandidat itu sudah menyampaikan visi misi serta program kerjanya dalam rapat senat terbuka Poltan dihadiri para pejabat penting di lingkungan Pemko Tanjungbalai serta anggota DPRD di aula pemko setempat, Senin kemarin.

Keterangan berhasil dihimpun KPK Pos, visi misi ke empat kandidat direktur Poltan itu cukup menarik. Namun ditinjau dari beberapa sisi seperti komunikasi dan rencana pengembangan Poltan ke depan, hanya ditemukan pada dua sosok.

Kendati demikian, pihak eksekutif maupun legislatif tidak dapat menentukannya, disebabkan sistem penilaian akan dilakukan melalui rapat senat tertutup yang direncanakan berlangsung, Rabu (2/5). Hasil keputusan menentukan direktur terpilih harus direkomendasikan kepada pihak Yayasan Poltan.

Menanggapi calon kandidat Direktur Poltan, anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai Dahnil Karo-Karo kepada KPK Pos di gedung dewan, menyesalkan dalam perebutan kursi Direktur Poltan, tidak satupun dari putra daerah Tanjung Balai.

"Walau demikian ke depan, diharapkan siapapun yang terpilih hendaknya dapat menciptakan fenomena baru yang membawa Poltan ke arah lebih maju," harapnya.(HER)

SUMUT

CENDERAMATA–Wabup Sergai menyerahkan cenderamata pada pimpinan rombongan Lemhanas RI Mayjen Purn.

Lumban Sianipar usai mengadakan pertemuan.

Wabup Terima Kunjungan Lemhanas RI SEI RAMPAH - Wabup Serdang Bedagai (Sergai) H. Soekirman didampingi Kakan Kesbangpol Linmas Ramses Tambunan dan Kabag Humas H. Mariyono menerima kunjungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI. Romobongan dipimpin Mayjen (Pur) Lumban Sianipar diterima di ruang rapat Wabup Sergai di Sei Rampah, Kamis lalu.

Dalam sambutannya Wabup menjelaskan profil Sergai, baik dari sisi pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kemajemukan masyarakat di Sergai terdiri dari beragam etnis dan agama, namun bisa hidup kondusif berdampingan dengan rukun dan toleransi antar umat beragama tinggi.

Sianipar mengemukakan membangun hidup kerukunan umat beragama dalam masyarakat majemuk bertujuan

mewujudkan harmonisasi kehidupan dalam rangka menciptakan ketahanan nasional.

Kerukunan antar umat beragama di Sumut khususnya di Sergai perlu dijaga dan dipertahankan, mengingat kondisi masyarakatnya sangat majemuk. Untuk itu masyarakat diminta menjaga kebersamaan dan kekompakan antar golongan maupun penganut agama serta melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan.

Lebih lanjut dijelaskan Sianipar untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial. Itu bertujuan menghindari ”ledakan konflik antar umat beragama.

Untuk itu perlu diwaspadai

beberapa paham ideologi, antara lain neoliberalisme, sosial kapitalis dan radikalisme.

Mengenai ketahanan nasional bidang budaya, Lemhanas meminta generasi muda khususnya di tanah bertuah negeri beradat ini untuk tetap melestarikan budaya dan berada pada koridor ajaran agama. Kemampuan intelektual generasi muda harus sejalan dengan nilai-nilai budaya ketimuran yang harus tetap dipegang teguh, sehingga tidak mudah digoyahkan dengan ideologi pancasila.

Kepada masyarakat diminta agar dalam menyelesaikan masalah berpedoman pada ajaran agama dan melalui kearifan lokal seperti musyawarah. Sehingga masalah dapat diredam dan tak harus diselesaikan lewat jalur hukum.(ARM)

Kisruh Fitnah Di Kemenag Terungkap Di DPRD RANTAUPRAPAT - Kekisruhan dan saling tuding di Kemenag Labuhanbatu, akhirnya terjawab, ketika rapat dengar pendapat (RDP) di gelar DPRD Labuhanbatu, Selasa kemarin. RPD dihadiri unsur Kemenag dan masyarakat serta anggota DPRD Labuhanbatu.

Sebelumnya diberitakan jemaah haji Labuhanbatu 2011 diisukan menyuap Rp2 juta kepada mantan Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Labuhanbatu H Hamid Zahid. Dalam RDP itu dibantahkan Kemenag Labuhanbatu, sesuai surat dan penjelasan dari Kementerian Agama.

Atas fitnah yang diala-

Saya Tak Bisa Hidup Tanpa Wartawan PAKPAK BHARAT - Dalam rangka meningkatkan komunikasi serta menjalin hubungan yang harmonis, Pemkab Pakpak Bharat mengadakan coffee morning bersama insan pers, dilaksanakan di Aula Pemkab Pakpak Bharat, Selasa (01/5).

“Saya tidak bisa hidup tanpa wartawan, karena banyak informasi, masukan bahkan kritik dan saran dari insan pers. Sehingga hubungan saya dengan para pimpinan SKPD dapat cair dan harmonis,” ungkap Bupati mengawali dialognya dengan para wartawan.

Dikatakannya, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan harus mendapat dukungan penuh dari insan pers, baik dalam kerangka menyerap informasi maupun dalam rangka kritik konstruktif yang selama ini diakuinya banyak dilakukan insan pers.

Sekaitan usul wartawan terkait ruang dan titik konfirmasi ditingkat SKPD, ditegaskan Bupati akan segera ditentukan. Walupun diakuinya SDM internal seringkali menjadi tantangan pihaknya.

“Kepada para pimpinan SKPD saya perintahkan untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan para wartawan dan tolong perkaya ilmu untuk disalurkan kepada masyarakat,” ujarnya. (PT)

matkan kepadanya, Hamid Zahid meminta nama baiknya dipulihkan. Sebab fitnah itu tidak dapat dibuktikan dan dioertanggujawab oleh orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut.

RDP dipimpin Ketua Komisi A, Irwansyah Ritonga didampingi Ketua DPRD Labuhanbatu dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Awalnya antara Irwansyah berdebat dengan Hasanuddin Ritonga.

Menurut Hasanuddin Ritonga harus dilihat titik sumber permasalahan secara jernih. Namun Irwansyah seakan menyudutkan Hasanuddin Ritonga.

Anggota DPRD Labuhanbatu Lahmuddin Hasibuan

Bupati Buka Muscab VII Gapensi KISARAN - Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang secara resmi membuka musyawarah cabang (Muscab) ke-VII Gabungan Pelaksana Jasa Kontruksi (Gapensi) Asahan, kemrain di Hotel Bintang Kisaran.

Pada kesempatan itu Bupati berpesan agar bermusyawarah dengan semangat sportivitas, dilandasi hati dan pemikiran jernih dengan tetap mengedepakan nilai-nilai demokrasi dan rasa kekeluargaan.“Jadikan Gapensi sebagai wadah yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat dan organisasi,”sebut Taufan.

Bupati meminta memlilih calon-calon pengurus yang mampu mengemban amanah serta memajukan Gapensi Asahan. Pilih pengurus yang benar-benar mau bekerja keras untuk memajukan organisasi ini.

Pelaksanaan muscab mendapat dukungan positif dari Bupati Asahan, dan berharap melalui muscab semua dapat menekankan kembali sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan. Program dan kegiatan yang disusun dapat lebih terarah dan terukur dan rumuskan kembali program organisasi serta lakukan penyegaran

pada RDP itu memberikan siraman rohani agar melihat permasalahan secara jernih.

“Kita jangan suka buruk sangka pada orang lain. Mari kita sikapi ini dengan arif dan mengeratkan tali silaturrahmi diantara kita.

Usai RDP, tampak masyarakat dan tokoh agama serta ibu-ibu perwiritan saling bersalaman, ada kecewa dan ada yang merasa di politiki. Terkait surat kaleng, Kakan Kemenag menjelaskan surat itu masuk 26 September 2011 ke Kementerian Agama dan dia dilantik pada 28 September 2011. Klarifikasi Kemenag 21 Pebruari 2012, jelas dalam masalah ini, saya belum menjabat.(HAH)

kepengurusan.

“Yang jelas program haruslah dapat berjalan seiring dan saling mendukung visi dan misi Pemkab Asahan, religius, sehat, cerdas dan mandiri,”kata Bupati.(IN)

Balegda Sampaikan Laporan Ranperda BATUBARA - Badan legislasi daerah (Balegda) DPRD Batubara menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, kemarin dipimpin ketua DPRD Selamat Arifin dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, anggota dewan, Muspida dan para pejabat di Pemkab Batubara.

Ketua Balegda Benipius Sianturi mengatakan pihaknya telah melakukan pengkajian dan pembahasan, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, di antaranya asisten administrasi umum, Dinas PPKAD dan Bagian Hukum. Kajian dan pembahasan itu terkait perubahan Perda Batubara nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Dengan memperhatikan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2013/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pajak daerah.(sah)

NIAS – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nias Faigiasa Bawamenewi minta Bupati Nias segera mengevaluasi kinerja oknum Camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa. Karena sang camat dinilai tidak layak dan tak pantas memegang jabatan tersebut.

Hal itu dikatakan Faigiasa Bawamenewi ketika dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, kemarin. Menurutnya, apabila benar oknum camat Hiliserangkai mempersulit penyerahan dokumen/aset pemerintahan Desa Fulolo Lalai dari pejabat lama kepada pejabat baru. Maka tindakan tersebut sengaja menghalangi tugas bupati.

Saya sudah sering menekankan kepada beberapa kepala desa agar saat sertijab jangan hanya sebatas penan-

datanganan berita acara.

Tetapi seluruh item dokumen/ asset/barang pemerintah desa harus diperiksa supaya tidak ada masalah di kemudian hari. ”Dengan terungkapnya masalah ini, saya menduga dibalik ini ada permainan antara camat dengan mantan kades,”ujarnya.

Dikatakan, perbuatan oknum Camat Hiliserangkai dapat bernuansa korupsi karena diduga merekayasa sertijab Kades Fulolo Lalai, apalagi kalau benar berkolusi dengan mantan kades untuk mencairkan honor Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) yang telah meninggal dunia tahun 2007 sehingga masyarakat harus melaporkan perbuatan itu kepada DPRD Nias dan aparat penegak hukum, katanya.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM sebelumnya telah di konfirmasi KPK Pos tentang tindakan oknum Camat Hiliserangkai yang

diduga sengaja mempersulit penyerahan asset pemerintahan Desa Fulolo Lalai dari Kades Lama kepada Kades baru Ogamota Mendrofa karena pada sertijab hanya stempel yang di serahkan.

Sumber dari warga menyebutkan, berselang beberapa hari kemudian setelah kasus ini dilaporkan kades baru Ogamota Mendrofa kepada Bupati Nias, oknum camat menyuruh stafnya mempasilitasi penyerahan barang desa dari kades lama kepada kades yang baru.

Tetapi yang diserahkan hanya beberapa buah kursi plastik sedangkan administrasi pemerintahan desa masih belum diserahkan. Tindakan oknum camat Hiliserangkai ini diduga karena ada calon kades yang dikondisikannya tetapi tidak menang.

Kita minta Bupati Nias bersikap tegas kepada bawahan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.(YAGI)

Abaikan Tugas, Gaji Jalan Terus PALAS - Dua tenaga guru honor Daerah di SMP Negeri 2 Satu Atap, Papaso Kec. Batang Lubu Sutam, Padang Lawas, setahun lebih mengabaikan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Namun gaji kedua guru honorer tersebut yakni Rafida dan Lenni Marlina masih terus mereka terima setiap bulan.

Tindakan menyimpang ini bisa terjadi diduga karena ada unsur kong kali kong antara guru dengan oknum kepala sekolah yakni Pahruddin Harahap. Sebab penggajian guru

honor daerah harus ada surat aktif tugas dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah jujur bahwa kedua guru bersangkutan tidak hadir, gaji tidak akan diberikan. Bahkan kedua guru honorer tersebut dapat diberhentikan karena telah menyalahi kode etik guru Indonesia.

Tindakan itu jelas merugikan negara, dan bila dibiarkan berlarut-larut akan jadi cermin buruk dunia pendidikan di Padang Lawas. "Teguran telah disampaikan kepada dua guru tersebut, namun tetap saja tidak masuk. Namun ke Dinas

Pendidikan Padang Lawas hanya disampaikan secara lisan,”ujar kepala sekolah terkait.

Padahal peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan, karena selain berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter. Termausk menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya.

Untuk itu Dinas Pendidikan.

Padang Lawas diminta menindak tegas guru bersangkutan agar menjalankan tugas atau jika tidak sanggup diberhentikan.(RM)

DPRD: Kinerja Pemkab Asahan Baik KISARAN - Rekomendasi penyelenggaraan Pemkab Asahan 2011, DPRD Asahan menilai kinerja Pemkab baik.

Penilaian tersebut dibacakan Ketua Pansus pembahsan LKPj, Warisno dalam sidang paripurna.

“Kita menilai program 2011 banyak yang tercapai, meskipun masih ada beberapa yang belum tercapai,” kata Warisno.

Namun dewan juga menyampaikan saran dan kritik, di antaranya permasalahan di

Sosialisasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja TEBING TINGGI - Penundaan sementara formasi dan penerimaan CPNS dalam rangka penataan dan penghematan anggaran belanja pegawai. Penjelasan itu disampaikan Sekdakot Tebing Tinggi Hadi Winarno mewakili Walikota pada sosialsasi analisa jabatan dan beban PNS di Balai Kartini (3/5).

Hadir Asisten II, staf ahli, narasumber dari kantor regional VI BKN Medan dan Kepala SKPD se-Kota Tebing Tinggi. Sosialisasi ini diikuti 92 pegawai eselon IV masing-masing unit kerja sebagai peserta.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam laporannya menyampaikan tujuan sosialisasi anilisis jabatan dan beban kerja sebagai pedoman perhitungan jumah kebutuhan PNS untuk suatu daerah. Juga acuan bagi pemerintah daerah merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan ril.

Sekdakot juga menyampaikan ke depan akan disusun proyeksi kebutuhan PNS lima tahun. “Semua tentu sesuai kemampuan keuangan negara,” ujar Hadi, sembari menambahkan sesungguhnya analisa jabatan merupakan tugas seluruh SKPD.(RS)

bidang pendidikan. Pemkab Asahan diminta mengantisipasi anak putus sekolah dengan melakukan koordinasi sampai ke tingkat desa, sehingga tidak ada lagi putra/ putri Asahan yang menjalani wajib belajar 9 tahun.

Bidang pekerjaan umum tentang kualitas jembatan, data base jalan dan irigasi.

Pemkab diminta meningkatkan pengawasan dan anggaran harus sesuai standar.

Pemkab juga diminta melakukan pendataan panjang

Pariwisata Berpotensi Dukung Pembangunan Daerah SERGAI - Perwujudan rasa cinta terhadap budaya dan karya, ratusan masyarakat Desa Serba Nanti menggelar temu kangen kesenian wayang kulit di Dusun I Desa Serba Nanti Kecamatan Sipispis, kemarin.

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon “Wahyu Makutoromo” diawali tari-tarian tradisional anak-anak, diiringi kesenian tradisional Reog Ponorogo.

Acara dihadiri Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman,Kepala KP2T Henry Suharto, Camat Sipispis Pribadi Perangin-angin, kepala desa, muspika, ustadz Sutrimo Handoyo, Manager PT. Brigstone Naga Raja, Ketua Pujakesuma Syarianto, paguyuban Suko Budoyo, perwakilan PTPN III, tokoh agama dan masyarakat.

Soekirman menambahkan Kecamatan Sipispis mempunyai potensi wisata luar biasa untuk dijadikan objek pariwisata. ”Banyak sekali panorama alam indah yang masih alami untuk dijadikan tempat berkunjung para turis dalam maupun luar negeri,” jelas Soekirman.

Pembangunan objek wisata tersebut diharapkan menambah pemasukan kas daerah. Sejalan dengan itu masyarakat juga diharapkan sadar akan kewajiban terutama membayar pajak, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). ”Dengan PBB menjadikan

jaringan jalan dan irigasi.

Bidang kepegawaian daerah, Pemkab diminta melakukan penempatan dan pengakatan sesuai disiplin ilmu dan keahlian pejabat bersangkutan.

Sidang paripurna dipimpin ketua DPRD Benteng Panjaitan dengan agenda penyampaian laporan Pansus terkait pembahasan APBD 2011. Paripurna dihadiri Bupati Asahan serta Wakil Bupati, H Surya Bsc serta para forum komunikasi pimpinan daerah.(IN)

pembangunan Sergai lebih maju,” kata Soekirman.

Al-ustadz Sutrimo Handoyo dalam tausiyahnya melalui dalang wayang kulit menyampaikan seorang anak hendaklah berbakti pada kedua orangtuanya.(ARM)

Pengurus Parna Batubara Dilantik BATUBARA - Kepengurusan Parsadaan Pomparan Raja Nai Ambaton (PARNA) Batubara periode 2012-2017 dilantik ketua umum Parna Sumut Kolonel (pur) DP.Nadeak.

Acara dilaksanakan di lapangan sepakbola Indrapura, kemarin dihadiri dewan penasehat Parna se-Indonesia Letjen (pur) Kornel Simbolon, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, anggota DPRD dan keluarga Parna.

Pengurus yang dilantik, ketua Riswan Simarmata, Sekretaris Berti Banuarea dan bendahara Sahala Nenggolan dibantu beberapa wakil ketua dan bagian-bagian.

Kornel Simbolon menegaskan tujuan punguan Parna untuk mempersatukan dan saling kenal sekaligus meningkatkan silaturahmi. Punguan ini dapat menjadikan alat pemersatu membangun Batubara menuju masyarakat sejahtera dan berjaya.

Bupati Batubara mengatakan Parna hendaknya dapat memberi manfaat kepada seluruh keturunan dalam menyatukan pandangan berkarya maupun membangun Batubara.(SHAH)

KPK POS

8

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

POLITIK

Bupati Terima Sikompak Award SEI RAMPAH - Bupati Sergai HT. Erry Nuradi menerima penghargaan Sikompak Award sebagai pembina terbaik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM – MPd) tingkat Provsu, kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).

Penghargaan diserahkan Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho, bertepatan pelaksanaan puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-40 Tingkat Provsu di lapangan POLRI Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kab Labuhan Utara (Labura), kemarin.

Itu disampaikan Kabag Humas H. Mariyono didampingi Kaban BPMPD H. Ifdal kepada wartawan di kompleks kantor Bupati Sergai di

Sei Rampah, kemarin. Mariyono mengatakan Bupati Sergai dinilai berhasil mensukseskan program PNPM– MPd, sehingga pembangunan menjangkau masyarakat di daerah-daerah belum terjangkau pembangunan APBD. Acara dihadiri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) diwakili Direktur Pembinaan Adat dan Sosial Budaya (Sosbud) Sapono, Ketua TP PKK Provsu Ny.Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Kepala BPM Provsu Rusli Abdullah, dan para kepala daerah, Kepala PMD Kabupaten/Kota se-Sumut.

Selain penghargaan PPD, Sergai juga meraih penghargaan kategori yang sama bagi pelaku-pelaku pembangunan, baik masyarakat maupun lembaga yang berdedikasi, berprestasi dan bertanggungjawab dalam tugasnya. Untuk kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), meraih peringkat II.(ARM)

LSM dan Pers, Bantu Pemkab Dairi SIDIKALANG - Sebagai wujud keprihatinan atas terkendalanya program pemberangkatan umroh dan wisata ronahi 40 wartawan muslim dan non muslim di Kabupaten Dairi. Forum LSM dan Pers menyerahkan bantuan sedekah kepada Pemkab dairi.

Sedekah itu diberikan melalui DPRD Dairi, Rabu kemarin. Hal itu disampaikan ketua LSM/Pers Dairi, Passiona Sihombing saat menyerahkan sedekah yang didapat dari hasil aksi penggalangan dana di sepanjang ruas jalan Sidikalang.

Kepada ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung didampingi Wakil Ketua Suparto Gultom, dan Martua Anahampun. Sedekah itu kemudian akan dilanjutkan ke MUI maupun BMAG yang mengkoordinir keberangkatan tersebut.

Adapun sedekah yang diserahkan adalah uang tunai Rp57.700, 1 eks buku terbitan KPK tentang korupsi, minyak wangi, sendok garpu, sisir, kantongan belanja, per-

men, obat–obatan, air mineral, serta 1 set alat cukur.

Terkait penggunaan dana APBD, Ketua DPRD Dairi mengakui hampir setiap tahun kegiatan seperti itu dilakukan.

Katanya, keberangkat pemuka agama itu sudah sesuai mekanisme penggunaan APBD dan kita sudah menyetujuinya.

Sementara itu, Hendrik Situmeang sangat menyayangkan sikap pemuka agama yang menerima usulan pemberangkatan mempergunakan dana APBD. Untuk itu, Hendrik mengajak ketua DPRD dan mengevaluasi urgensi program tersebut. Hendrik membandingkan, bila anggaran Rp1 milliar digunakan untuk pembinaan LSM, maupun pers akan lebih bemanfaat.

Ketua LSM Garansi Dairi, Jonner Simbolon menandaskan tujuan pemberian sedekah ini, diharapkan membuka hati dan mata mereka yang berangkat. Kita berharap mereka tidak mendahulukan kepentingan pribadi dari kepentingan masyarakat.(NDK)

Tokoh Masyarakat Hadiri Undangan DPRD Binjai BINJAI - Puluhan tokoh masyarakat hadiri undangan DPRD Binjai dalam acara silaturami di gedung sidang utama DPRD Jumat pekan lalu. Hadir Sekdako Binjai Iqbal Pulungan mewakili walikota, Polresta Binjai dan ketua Pengadilan Agama Binjai dan anggota dewan.

Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba dalam sambutanya mengharapkan acara silaturahmi ini dapat mengurangi permasalahan yang ada.

Sesuai undangan ada 4 bidang yang harus kita bahas yakni kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan peningkatan kepedulian masyarakat.

Lebih lanjut ia menyebutkan acara ini bukan dari anggaran APBD, tapi dukungan anggota dewan. Dedung DPRD ini paling jelek kedepan kita akan mencoba menganggarkan pembangunan gedung baru.

Sekdako Binjai mengatakan acara ini dapat meningkatkan silahturahmi dan wadah menyampaikan aspirasi. Karena itu pihaknya mengapresiasi ketua DPRD dan jajarannya atas gagasan menyelenggarakan kegiatan ini.

Mantan ketua DPRD Binjai H.Hamid mengatakan jangan acara ini sebagai serimonial saja dengan tokoh masyarakat.

Persoalan di tengah masyarakat, bagaimana sebenarnya status tanah eks HGU PTPN 2 dan bagaimana hasil kerja tim plus bekerja sampai saat ini tidak jelas. (sbr)

DAERAH

Hasrul Azwar: ”Pemilu 2014 Kita Harus Raih 20%”

Wakil Ketua umum yang juga Ketua FPPP DPR-RI sedang menyampaikan materi sekaligus membuka Suspim Angkatan I DPC PPP Kota Medan, kemarin di Wisma PHI Jalan Gatot Subroto KM 7,5 Medan.

MEDAN – Wakil Ketua Umum DPP PPP yang juga Ketua Fraksi PPP DPR RI Drs H Hasrul Azwar MM secara resmi membuka pelaksanaan kursus pimpinan (suspim) angkatan pertama yang dilakukan DPC PPP Kota Medan, di Wisma PHI Jl Gatot Subroto Medan.

Pada kesempatan itu, Hasrul menegaskan pekerjaan rumah PPP, khususnya di Kota Medan ke depan akan lebih berat. Untuk menjawab tantangan itu, maka dibutuhkan kerja keras seluruh pengurus dan kader PPP. ”Pada 2014 mendatang, kita harus mampu meraih 20 persen suara, jika ingin tetap esksis,” tegas saat menyampaikan materi ke-PPP-an.

Acara suspim angkatan pertama itu dihadiri para pengurus DPW PPP Sumut, di antaranya ketua H Fadly Nurzal, H. Yulizar P Lubis, Nuzirwan B Lubis, Jafaruddin Harahap, John Masren dan Mohammad Darianto dan Agus Marwan serta Jonson Sihaloho dan Muhammad Soleh

Tanjung.

Disebutkan Hasrul, undangundang pemilu legislatif tahun 2014 yang telah disepakati DPR RI bahwa Parlemetary Trashold (PT) pada posisi 3,5 persen. Untuk mencapai angka PT 3,5 persen itu, maka harus dilahirkan programprogram strategis yang menyentuh kepentingan umat Islam.

Tentu lanjut Hasrul, programprogram tersebut harus tetap mengacu kepada khittoh dan prinsip perjuangan PPP. Yakni prinsif ibadah, amar ma’ruf nahi munkar, kebenaran, musyawarah, persamaan, dan istiqomah.

Sementara itu Ketua DPC PPP

Syukuran 1 Tahun Pemerintahan Nisel NISEL – Satu tahun pemerintahan Nias Selatan (Nisel) di bawah kepemimpinan Bupati Idealisman Dachi dan Wakil Bupati Hukuasa Nduru diperingati dengan melaksanakan Jamuan Kasih Bersama Masyarakat. Peringatan ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke40 Idealisman Dachi.

Peringatan dan syukuran dilaksanakan di halaman rumah dinas Bupati Jln. Pancasila No.1 Pasar

Telukdalam, Jumat lalu.

Tampak hadir Ketua DPRD Nisel Efendi dan anggota DPRD yang lain, Kajari Telukdalam Sontang Sidabutar, Kapolres AKBP Juliat Permadi Wibowo, Ketua KPU Pdt.Soolofona Mano, Ketua Panwaslu Ismael Dachi. Ketua Dewan Pendidikan Nisel Arisman Zagoto, Ephorus BNKP Pdt.Kalebi Hia dan ribuan undangan lainnya.

Acara diawali kebaktian,

sebagai pengkhotbah Ephorus BNKP Pdt. Kalebi Hia. “Ia mengatakan Pemkab Nisel salah satu pemimpin di Kepulauan Nias dan bahkan Provsu yang berani melakukan terobosan pro rakyat,” ujanya.

Laporan panitia syukuran oleh Ispektur Kab Nisel Faduhusi Daeli menyampaikan jumlah undangan sekitar 6400 orang. 1700 orang di antaranya janda, duda, anak yatim dan anak jalanan.(DUHA)

Hari Pendidikan Nasional Di Toma Meriah NISEL – Hari pendidikan nasional ke-67 diperingati seluruh sekolah di Kecamatan Toma, kemarin.

Acara dipusatkan di halaman Desa Hilisataro Kec. Toma Nisel.

Turut hadir Kadis Pendidikan Mardalena Bago dan jajarannya, anggota DPRD Nisel Wisnu Duha, Wakil Dewan Penasehat Pendidikan Y.Ziraluo, Unsur muspika, tokoh masyarakat, agama, seluruh kepala desa, dan pers.

Camat Toma Aferili Harita mengucapakan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas pelaksanaan periangatan hari pendidikan tersebut.

Kadis Pendidikan Nisel dalam sambutannya mengatakan selamat dan sukses atas satu tahun gratisnya uang sekolah di Nisel yang berjalan baik. Katanya baru kali ini masyarakat Nisel merdeka dan bebas uang sekolah. “Selama ini menyekolahkan anak-anak butuh perjuangan keras dan penuh kesulitan,” ujarnya.

Tapi setelah disepakatinya peraturan daerah (perda) nomor.15

tahun 2011 tentang menggratiskan biaya sekolah dari SD, SMP, SMA dan SMK, bahkan Perguruan Tinggi. Bahkan tahun 2012 akan ada sekolah PAUD dan satu satunya Kab Nisel Untuk itu, Kadis Pendidikan mengatakan apakah kita mau mengambil bagian drai kesempatan ini, terpulang pada kita semua. Saya berharap tahun di depan di Kec. Toma sudah ada yang sarjana, sehingga tidak ada lagi yang minta-minta kerja karena sudah bisa mencari pekerjaan.(ARM)

Pemimpin Perempuan Datangi DPRD SIDIKALANG - Kecewa tidak dapat bertemu dan berdialog dengan Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang, puluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi Tambang Dairi Prima Mineral, tergabung dalam Pemimpin Perempuan, mendatangi gedung DPRD Dairi, Selasa lalu.

Pimpinan Perempuan dikoordinir Saudur Br Sitorus, diterima tujuh anggota dewan. Wakil Ketua

Puja Kesuma dan Plt Gubsu AEKKANOPAN - Warga Puja Kesuma memiliki tiga prinsip, yaitu merasa memiliki daerah dimana ia tinggal, ikut melindungi serta membela daerahnya (serta mawas diri.

Ini dikatakan Plt.Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho, dalam acara silaturahmi pengurus paguyuban keluarga besar Puja Kesuma 8 Kabupaten/Kota Provsu. Yakni Labura, Labuhan Batu, Labusel, Batubara, Asahan, Paluta, Simalungun dan Tanjung Balai.

Acara itu dirangkai sarasehan bertajuk "Menggali Potensi Membangun Daerah" dilaksanakan, kemarin di Aula SMA Negri 1 Aekkanopan Kualuh Hulu Labura.

Kata Gatot, jika warga Puja Kesuma memiliki tiga prinsip tersebut, hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Karena warga Puja Kesuma turut membangun daerah, membantu pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan keluarganya pada akhirnya ikut membangun Sumut.

Ia mengajak warga Puja Kesuma meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan budaya serta pembangunan ekonomi.Bekerja sama dengan pemda, karena warga Puja kesuma harus jadi anutan.

Bupati Labura H.Kharuddin Syah menyambut baik kehadiran Pujakesuma di Labura. Kata Bupati kehadiran Plt Gubsu ke Labura membawa berkah dan berharap dapat

DPRD Dairi, Suparto Gultom, Fiser Agustinus Simamora, Dahlan Sianturi, Martua Anahampun, Pinto Padang, Togar Simorangkir, dan Harry Napitupulu.

Kepada para wakil rakyat itu Pemimpin Perempuan mengutarakan kekecewan mereka terhadap Bupati Dairi atas sejumlah permasalaha yang mereka hadapi dengan keberadaan perusahaan tambang DPM. Pemimpin Perempuan menu-

di tingkat PAC ,Ranting sehingga jiwa kepemimpinan tersalurkan pada pengurus partai di tingkat bawah .” Dengan Suspim ini akan terlahir kader-kader PPP khususnya di Kota Medan yang tangguh dan mampu membesarkan partai di tengah-tengah masyarakat ,’sebut Aja lagi.

Ketua panitia pelaksana Tamrin Harahap melaporkan kegiatan Suspim diikuti seluruh pengurus harian dan bagian DPC PPP Kota Medan ditambah pengurus sayap partai. ”Materi yang disampaikan terdiri dari,Kontrak belajar dan pre test , Keislaman I, Ke PPP..(ZAN)

Kota Medan Aja Syahri SAg menegaskan Suspim ini merupakan Suspim pertama di DPC PPP Kota Medan yang tujuanny adalah untuk menjawab tantangan yang cukup berat dimasa yang akan datang khususnya dalam menghadapi agenda Pemilu 2012 mendatang .”DPC PPP Kota bertekad untuk mendapatkan satu fraksi pada Pemilu 2014 di DPRD Kota Medan.

Tentu untuk mewujdukan target itu diperlukan kualitas kader yang kuat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang teruji ,”ujar Aja. Aja juga menyebutkan peserta Suspim ini nantinya akan mengaplikasikan kepada seluruh pengurus

ding PT. DPM itu jadi anacaman besar atas kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Dairi. Mereka juta mengatakan Gunung Simungun bagian dari hutan lindung, sumber dan cadangan air bahkan irigasi pertanian.

Menanggapi aspirasi Pemimpin Perempuan anggota dewan menyatakan menampung aspirasi dan akan disampaikan kepada eksekutif.(NDK)

membantu pembangunan, pengairan dan sarana jalan di Labura.

Warga Puja Kesuma menyatakan siap mendukung Gatot jadi Gubsu pada Pemilukada 2013 mendatang. (TAN)

pertanian, peningkatan produksi pertanian/ peternakan, peningkatan pengelolaan lahan dan air serta peningkatan kesejahteraan kapasitas kelembagaan petani,” pungkasnya.(sah)

Membangun Harus Saling Kerjasama

Pemkab Serahkan Bantuan Kendaraan

BATUBARA - membangun Batubara harus saling bahu membahu, diperlukan kerjasama dan sinergitas. Kita harus bersyukur dimana Pemerintah Republik Indonesia melalui master plan percepatan dan perluasan perkembangan ekonomi Indonesia (MP3I) 2011-2015 menetapkan 5 proyek di koridor Sumatera.

Termasuk menetapkan pelabuhan Kwala Tanjung sebagai pelabuhan Internasional. Ini upaya yang sudah kita rintis atas potensi potensi daerah yang dimiliki .

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain pada rapat paripurna penyampaian nota LKPJ Bupati Batubara 2011 di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, kemarin.

Ditambahkan Arya ini semua dilakukan dalam upaya perbaikan bagi kita semua. Kami sadar masih ada daerah, belum tersentuh pembangunan, tetapi ke depan Batubara akan jauh lebih baik.

Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan pada 2011 telah dialokasikan anggaran Rp45 milyar, kesehatan Rp14 milyar, pertanian Rp6 milyar.

“Itu untuk membiayai berbagai program dan kegiatan seperti peningkatan ketahanan pangan, pertanian, penerapan tekhnologi

BATUBARA – Guna mengoptimalkan layanan pada masyarakat, Pemkab Batubara memberikan 6 unit ambulance untuk dinas kesehatan, 1 unit bagian pertanian, 1 unit perindustrian dan 2 unit bagian umum. Jaga dan rawatlah kendaraan ini dengan baik, pergunakan untuk memperlancar tugas melayani masyarakat.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain saat menyerahkan bantuan mobil yang diterima pimpinan SKPD masingmasing. Tampak hadir sejumlah pejabat dijajaran Pemkab Batubara. Acara dilaksanakan di lapangan sepakbola Lima Puluh kemarin.

Kendaraan ini milik Pemkab, jadi menggunakannya berhati-hati, ikuti tata tertib lalu lintas. Kita berharap tugas anda sebagai pelayan masyarakat harus sesuai yang diharapkan. Tingkatkan kinerja dan jalin kerjasama baik dengan seluruh elemen. ”Jangan gunakan kendaraan ke tempat terlarang,”pungkasnya.

Anggota DPRD Batubara Syahroni berharap fasilitas yang diterima dapat menunjang kinerja, cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi. (sahrel).

Warga Muara Apresiasi Road Show Toluto MUARA – Pentas seni dan budaya Taput yang dipusatkan di Kecamatan Muara 28-29 April lalu, merupakan momen penting bagi masyarkat Taput. Khususnya masyarkat Muara.

Kegiatan diawali pengobatan gratis, Sabtu (28/4), dilakukan Dinas Kesehatan dikordinir Kadis Kesehatan Taput, Jumangga Nainggolan berlokasi di Gereja HKBP Sibandang. Saat bersamaan ketua PKK Taput, Elly br Manalu memberikan imunisasi polio bagi balita.

Bupati Taput menyebutkan agar bersatu padu membangun Taput. “Disini kami bersama anggota DPR RI, meminta agar memberikan perhatian khusus guna pengembangan Muara menjadi pusat pariwisata Taput Pada kesempatan itu Bupati menjelaskan rencana pembangunan pelabuhan mini di Pulau Sibandang guna mendukung perekonomian masyarakat di sektor pariwisata dan pertanian. “Kami berharap agar anggota DPRRI mendukung program pemkab Taput,” serunya.

Anggota DPRRI Komisi VII, Jhonny Allen Marbun mengatakan sangat mengagumi keindahan alam Kec Muara serta memberikan apresiasi kepada Bupati Taput.

Sementara itu tokoh nasional, TB Silalahi mengatakan guna mendukung pariwisata Taput ia akan memperjuangkan pengembangan bandara udara Silangit dengan memperpanjang Run Away bandara hingga 2500 meter. “Kita berharap pertengahan 2012 rencana ini akan segera dimulai, sehingga route penerbangan dapat dipersingkat, Silangit, Batam dan Jakarta minimal tiga kali seminggu. Museum batak di Balige dibangun guna menggali budaya batak yang sudah mulai dilupakan,” katanya.(PR/SHL)

Uji Kelayakan dan Kepatutan Camat/ Lurah Dicurigai TANJUNG BALAI - Uji kelayakan dan kepatutan calon Camat dan Lurah Se – Kota Tanjung Balai dicurigai untuk mencari dana. Uji kelayakan tersebut dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD).

Pasalnya uji kelayakan dan kepatutan yang diikuti 30 Kepala Kelurahan dan 6 Camat tidak memuaskan. Kemudian tidak ada pengumuman kelulusan kepada peserta, tapi hanya pemberitahun lisan oleh oknum petinggi pemko.

Sementara waktu uji kelayakan dan kepatutan Pemko mengumumkan dengan surat nomor 01/PU–CL /TB/I/2012, tertanggal 11 Januari 2012. Kemudian tidak jelas tujuan dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan tersebut, sebab orang-orang yang jadi peserta adalah yang masih menjabat .

Meskipun upaya itu dilakukan dalam rangka mencari figur lurah dan camat berkualitas dimasa yang akan datang. (HER)

Masyarakat Pulau Gambar Inginkan Air Bersih SERBA JADI - Sangat disayang bantuan Dinas Terukim Pemkab Sergai berupa sumur bor air bersih berbiaya ratusan juta rupiah, tidak berpungsi. Sumur bor itu berada di Desa Pulau Gambar Kec Serba Jadi tepatnya Lingk. Masjid

Besar Dusun VII. Disebutkan sudah 1 tahun sumur bor itu tidak berpungsi, kalau ada kuar air, warnanya kuning dan mengandung karat. Padahal masyarakat sangat berharap bantuan itu menghasilkan air bersih siap pakai. Kekewaaan warga bertambah karena aparat Dinas Tarukim tidak propesionalnya melaksanakan tugasnya.

PAC Gardu Prabowo Kec Serba Jadi, Bung Midi warga Dusun VII Desa Pulau Gambar mempertanyakan kelanjutan program pengadaan iar bersih. Untuk itu Midi meminta Bupati Sergai meninjau langsung sumur bor di Desa Pulau Gambar. Atau paling tidak instansi terkait melakukan pemeriksaan hingga diketahui apa kendala program air bersih di Desa Pulau Gambar tersebut. (SP)

Camat Toma Bangkitkan Gotong Royong NISEL – Plt Camat Toma, Aferili Harita laksanakan gotong royong di setiap desa seKecamatan Toma. Ini upaya membangkitkan swadaya masyarakat dan kegiatan sudh berlangsung 1 bulan yang lalu secara bergilir.

Gotong royong bertujuan melakukan penataan kota dan pembersihan lingkungan, sehinggaToma tetap jadi kecamatan percontohan.

Plt. Camat menghimbau masyarakat tidak membiarkan ternaknya berkeliaran di pemukiman penduduk, dan larangan membuang sampah sembarangan demi kelestarian lingkungan. Pelaksanaan Gotong Royong dimotori Plt. Camat Toma, mendapat sambutan positif dari masyarakat.(ARM)

KPK POS

10

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

BNN: Siswa di Langsa Pernah Konsumsi Narkoba LANGSA - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, kembali melakukan kegiatan tes urine terhadap 135 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Langsa. Dari jumlah siswa yang menjalani tes urine, terdapat 47 siswa mengaku pernah menggunakan narkoba.

Kepala BNN Kota Langsa, Kompol Novri Yulenny kepada wartawan, mengatakan, tes urine tersebut menggunakan rapid test merk fast buatan Amerika Serikat

(AS), dengan tingkat keakuratan mencapai 99,80 persen. Dengan bekal alat tes urine ini siswa akan terdeteksi apakah positif atau negatif pengguna narkoba.

Hasil tes, sekitar 47 siswa mengaku pernah mengkonsumsi obatobat terlarang, baik jenis ganja, sabu-sabu maupun minuman keras (miras). “Bagi mereka yang sudah mengaku dan kemudian setelah di tes urine ternyata positif menggunakan narkoba, maka tidak perlu lagi memprosesnya ke tingkat kepolisian, tapi akan dibina,” Novri.

Dia menambahkan, konseling atau pembinaan yang akan

ditangani oleh pihak psikologi, kemudian setelah dilakukan tes psikologi, barulah dapat diketahui kriteria apakah siswa tersebut perlu direhab medis atau hanya menjalani rehab sosial. Untuk siswa yang menjalani rawat medis, akan difasilitasi dokter khusus.

Sedangkan bagi siswa yang hanya diperlukan rehab sosial, maka BNN akan memberikan pencerahan secara keagamaan bagi siswa tersebut.

Sementara bagi siswa positif narkoba akan menjalani pembinaan di kantor BNN, pada di luar jam belajar selama dua hari selama

sepekan. “Setelah proses rehab selesai, maka enam bulan ke depan siswa tersebut akan dilakukan tes urine kembali untuk mengetahui keberhasilan siswa apakah benar-benar terbebas dari narkoba,” imbuhnya.

Kepala SMKN 2 Langsa, Makmur Lingga, mengatakan, kehadiran BNN ke sekolah-sekolah untuk melakukan tes urine merupakan tindakan positif dengan tujuan para siswa terbebas dari pemakaian narkoba. Di samping itu juga, kata dia, bila siswa terbebas dari narkoba otomatis akan menunjang prestasi belajar mereka di sekolahnya.(B.S-O)

SPBU di Tanjungbalai Masih Layani Pembeli Berjeriken TANJUNGBALAI – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tanjungbalai masih melayani pembelian dengan menggunakan jeriken. Pengetatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian ditingkatkan pemerintah. Kondisi di Kota Tanjungbalai, malah berbeda.

Pantauan KPKPos, Rabu pekan lalu, salah satu SPBU di Jalan Pahlawan, persisnya di kawasan pusat kota, sejak pagi hari hingga sore melayani konsumen dengan menggunakan jeriken, untuk pembelian BBM jenis premium dan solar. Ironisnya, pengusaha SPBU tak menghiraukan pengendara yang mengantri untuk mengisi BBM. Kondisi ini pun, mengakibatkan terjadinya antrian kendaraan karena menunggu petugas karyawan SPBU mengisi BBM ke dalam jeriken. Parahnya, pekerja dan pengusaha tampak acuh dengan protes pengendara. Tidak sedikit pengendara memprotes perlakuan pekerja di SPBU tersebut.

Sekretaris LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grakindo) Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi menegaskan tindakan pemilik SPBU yang merestui pembelian BBM solar maupun premium dengan

SINGKIL - Adha (32) nelayan asal Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, dilaporkan hilang sejak tiga pekan lalu. Adha hilang di kawasan Pulau Lamun-Lamun.

Meski upaya pencarian dilakukan dalam dua hari berturut-turut, namun sampai kini Adha belum ditemukan. Warga menduga Adha telah dimangsa buaya di kawasan Pulau Lamun-Lamun yang dikenal ganas. Dugaan Adha dimangsa buaya, di lokasi ditemukan perahu dan sepatu milik korban. "Ada alasan kenapa kita mengambil kesimpulan dia (Adha) kemungkinan dimakan buaya.

Selain bekas gigitan di sepatu dan perahu yang masih utuh, di lokasi juga sudah tiga kali terjadi penyerangan oleh buaya terhadap warga" jelas Sakban (56) mantan Panglima Laot setempat.

Dihubungi terpisah, Camat Pulau Banyak Barat, M Hasbi membenarkan jika warganya tersebut belum ditemukan.

Hasbi mengaku, sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak BKSDA untuk menangani kasus yang telah membuat nelayan setempat men-

jadi resah. Namun ironisnya, sebagaimana keterangan Hasbi, hingga hari ini belum terlihat adanya upaya dari pihak BKSDA untuk menangani kasus yang sudah terjadi untuk kesekian kali di Pulau Banyak Barat tersebut.

"Saya sudah laporkan sama pihak BKSDA di Banda Aceh, namun sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Padahal jika memang benar, ini merupakan kasus kelima warga kita yang diserang buaya," jelas Hasbi.

Catatan wartawan, kasus warga diserang buaya tidak hanya terjadi di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Kecamatan Singkil, dalam tiga kali kasus, seorang di antaranya meninggal sementara dua lainnya walau sempat diseret ke tengah sungai berhasil selamat.

Sedangkan di Pulau Banyak Barat, jika memang benar Adha dimangsa buaya, maka Adha korban pertama yang tewas di daerah setempat. Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKSDA Aceh, Ir Abubakar yang coba dikonfirmasi KPKPos, melalui pesan singkat (SMS), tidak memberikan jawaban. (AZT)

Boat Ditumpangi DPRK Aceh Alami Kecelakaan

Suasana di SPBU di Kota Tanjungbalai. Konsumen berbondong membeli BBM dengan menggunakan jeriken. menggunakan jeriken di lokasi usahanya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Pada pasal 55 dari UU itu, juga diatur sanksi bagi orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah bisa dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling tinggi Rp 60 miliar.

"Meski ketentuan UU tentang Migas sudah sangat jelas dalam pengaturan distribusi dan niaga BBM bersubsidi ini, tetapi para pemilik SPBU di Tanjungbalai tampaknya terus saja melakukan pelanggaran atas ketentuan itu, dan konsumen pemilik kendaraan

banyak yang terabaikan akibat mereka banyak melayani konsumen yang menggunakan jerigen.

Padahal, SPBU memang dikhususkan untuk pengisian BBM bagi kendaraan bermotor," ujarnya.

Rudi menyesalkan, mulusnya pembelian BBM menggunakan jeriken di lokasi SPBU, dan terkesan dibiarkan. Alasannya, sebab di lokasi SPBU itu diketahui ada pengawalnya yang juga berasal dari kalangan petugas hukum. Di samping itu, kebijakan pemerintah setempat menerbitkan surat kepada pengecer BBM untuk dapat membeli BBM menggunakan jeriken, juga menimbulkan pertanyaan. Sebabkan mustahil pemerintah

tidak mengetahui bahwa tindakan itu sama halnya penyimpangan subsidi yang sudah ada ketentuan pidananya. "Anehnya kenapa mereka diberikan kesempatan," katanya.

Rudi berharap Pemko Tanjungbalai melalui Tim Penertiban BBM yang sudah dibentuk bekerja sama dengan aparat hukum, hendaknya dapat melakukan tindakan tegas dalam melakukan penertiban distribusi dan penyaluran BBM subsidi yang menyimpang.

Tujuannya, kata Rudi, agar peristiwa kelangkaan BBM di Tanjungbalai seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu tidak lagi terulang.(HERMAN)

Mantan Walikota Langsa Segera Diadili

Warga dan PT SRL Bentrok PALAS–Bentrokan terjadi antara warga dengan perusahaan, PT Sumatra Riang Lestari (SRL), Sabtu pekan lalu.

Warga dari Desa Hadungdung Pintu Padang, Hadungdung Aek Rampah, Tobing Tinggi, Kecamatan Aeknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dipicu aksi penjarahan.

Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan, rumah penduduk di kawasan Sihornop resah dengan aksi penjarahan, pengrusakan, termasuk pengrusakan lahan dan pembakaran lahan milik warga. Bentrokan pecah pagi hari.

Warga dengan mempersenjatai diri menyerang perusahaan. Dalam bentrokan itu dilaporkan tiga sekuriti perusahaan mengalami luka, sementara seorang karyawan, Wahab Siregar asal Desa

Nelayan Hilang Diduga Dimangsa Buaya

Karyawan PT SRL, Wahab (atas) saat diamankan oleh warga. Luka sabetan senjata tajam yang dialami korban dalam bentrokan (kiri). Warga memboyong karyawan PT SRL ke Polsek Barumun.

Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, disandera warga. Drama penyanderaan tak berlangsung lama, warga akhirnya menyerahkan Wahab kepada pihak Polsek Barumun.

Dalam bentrokan juga, warga yang marah, membakar satu

kendaraan roda empat milik perusahaan, satu unit sepedamotor. Kasus bentrokan tersebut hingga kini masih ditangani Polres Tapanuli Selatan. Warga mendesak Pemkab Palas segera menyelesaikan konflik antara warga dengan perusahaan.(RAM)

LANGSA – Mantan Walikota Langsa, Zulkifli Zainon segera diadili di Pengadilan Negeri Langsa. Zulkifli dijadikan tersangka oleh kepolisian dalam kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah. Berkas pemeriksaan Zulkifli telah selesai dan dilimpahkan penyidik Polri kepada Kejaksaan Negeri Langsa.

Kepala Kejari Langsa, Adonis menegaskan, berkas acara pemeriksaan Zulkifli telah dinyatatakan lengkap, P21. Dengan begitu, kata Adonis, Kejari Langsa telah meminta penyidik agar melimpahkan barang bukti dan tersangka Zulkifli kepada kejaksaan. Kepada wartawan, pekan lalu, Adonis mengungkapkan Zulkifli dijerat undang-undang berlapis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan KUHP. Kajari Langsa, Adinos menjelaskan pemberitahuan hasil penyidikan atas tersangka Zulkifli Zainon dkk sudah dikirim ke Polres Langsa. Hal tersebut sehubungan dengan penyerahan berkas perkara Pidana atas nama tersangka Zulkifli Zainon dkk Nomor Pol : BP/01/III/12 tanggal 27 Maret lalu, bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya telah lengkap.(BSO)

ACEHTAMIANG - Anggota Komisi B DPRK Aceh Tamiang, Kamis pekan lalu, mengalami kecelakaan. Insiden terjadi dalam perjalanan dengan rute air, menuju proyek Dinas Kehutanan Aceh Tamiang, dengan anggaran 2011.

Dalam perjalanan menuju lokasi di kawasan Hutan Bakau, Babah Lueng, Kecamatan Manyak Payed, anggota DPRK Aceh Tamiang bagian dari Panitia Khusus (Pansu), dikabarkan mengalami kecelakaan.

Boat yang mereka gunakan bertabrakan dengan boat pengangkut kayu arang di sungai menuju lokasi. Dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa. Mereka mendapatkan pertolongan dari warga. Ketua Komisi B DPRK Aceh Tamiang, Ismail mengatakan, anggota Komisi B DPRK melakukan pansus di lima kecamatan.

Rombongan Pansus terdiri dari 11 anggota DPRK Aceh Tamiang, selain Ismail (Ketua Komisi), Edi Susanto

(anggota Komisi), Muliada dan Wismar (pendamping Komisi), dan empat anggota Polisi Kehutanan (Polhut) serta pemilik boat rencana melakukan peninjauan ke lokasi proyek fisik. Mereka berangkat dari Desa Alur Sentang menuju lokasi Babah Kuala menggunakan boat ukuran delapan kaki.

Setelah 30 menit perjalanan, saat boat melintasi tikungan di kawasan muara, bertabrakan dengan boat pengangkut kayu bakau, yang datang dari arah berlawanan. Akibat tubrukan itu, boat yang ditumpangi anggota Komisi B DPRK Aceh Tamiang, pecah. Dalam hitungan menit boat tersebut tenggelam.

Kondisi ini membuat penumpang panik dan berhamburan ke sungai dengan menggunakan benda-benda di boat sebagai pelampung, seperti jeriken. “Alhamdulillah rombongan semuanya selamat,” ujar Sekwan DPRK Aceh Tamiang. (B.S-O)

2 Kapal Pembawa Monza Diamankan TANJUNGBALAI - Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai, Selasa pekan lalu, mengamankan dua kapal memuat pakaian bekas asal luar negeri.

Penangkapan tersebut menuai protes dari pedagang pakaian bekas, biasa disebut monza. Dua kapal yang belum diketahui siapa pemiliknya itu, ditangkap petugas di perairan Desa Pematang Sei Baru Dusun IX Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan.

Penangkapan berlangsung saat dilakukan bongkar muatan yang diketahui dari Malaysia. Kedua kapal disebut bertolak dari pelabuhan Port Klang, Selangor, Malaysia.

Dari penangkapan itu ratusan ball berisi pakaian bekas diamankan petugas.

Kepala Bea dan Cukai Teluk Nibung, Rahmadi Effendi Hutahaean membenarkan penangkapan dua unit kapal pengangkut pakaian bekas asal Malaysia.

“Nahkoda serta kapal telah diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Belawan," kata Rahmadi.

Ketua DPRD Tanjungbalai, Romaynoor, mengatakan, walau larangan impor belum dicabut, tetapi seharusnya petugas patroli Bea dan Cukai Teluk Nibung tidak menahan monza serta membawa nahkoda kapal.

“Jika ada ribuan monza yang ditahan, maka dipastikan ribuan pedagang akan terganggu mata pencariannya. Karena kita tidak dapat membantah, perdagangan pakaian bekas memberikan lapangan kerja kepada ribuan rakyat Tanjungbalai,” kata Romaynoor.

Hal senada disampaikan oleh Yuslin SH. Politisi PKPB ini mengimbau Bea dan Cukai untuk melepas bal pakaian bekas yang ditangkap serta mengembalikan kepada pemiliknya.(HERMAN)

Langsa Drs. H. Fachruddin Nasution, Kasat Samapta Polres Langsa AKP Suyono Markun, Kasipidum Kajari Putra Masduri.

Kadis Syari’at Islam Kota Langsa Drs. Ibrahim Latif mengatakan, untuk mengantisipasi agar tidak dijadikan sebagai lokasi mesum, maka Taman Bambu Runcing Kota Langsa telah ditutup untuk umum pada malam hari. Hal tersebut sesuai perintah sesuai

perintah Pj. Walikota Langsa Drs. Bustami Usman, SH, M.Si karena selama ini taman tersebut sering dijadikan sebagai arena maksiat. “Pj. Walikota Langsa telah memerintahkan kepada Pihak Dinas Kebersihan setempat, yaitu memasuki waktu malam hari agar pintu masuk Taman Bambu Runcing ini dikunci, dan pintu tersebut akan dibuka pagi hari hingga sore hari,” katanya.(BSO

14 Pelaku Maisir Dicambuk LANGSA - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Dinas Syariat Islam (SI) Kota Langsa kembali menggelar hukuman cambuk (uqubat) bagi pelanggar hukum Syari’at Islam. Kali ini sebanyak 14 pria yang terbukti melanggar qanun tentang maisir (judi), kemarin dicambuk di depan orang ramai, dilaksanakan di Tribun Lapangan Merdeka Kota Langsa, usai salat Jumat pekan lalu.

Eksekusi hukuman cambuk dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai pukul 16.15 WIB. Eksekusi mendapat pengawalan ketat puluhan anggota Polres Langsa, Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP setempat. Pelaksanaan eksekusi masih mendapatkan perhatian warga, ratusan warga dari berbagai umur menyesaki areal pelaksanaan eksekusi.

Beberapa warga tampak

mengabadikan kegiatan penghukuman 14 pelaku maisir dengan menggunakan fasilitas pada telepon genggam, juga handycam.

Pelaku yang menjalani eksekusi tampak tertunduk, malu, menjalani eksekusi.

Sebelum algojo menderakan cambuk ke tubuh para pelaku, mereka dipersilakan duduk di lokasi eksekusi.

Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan secara bergilir. Satu persatu pelaku

maisir dipanggil petugas untuk menjalani hukuman.

Untuk tindakan itu, seluruh pelaku maisir mendapatkan enam kali cambukan.

Ke-14 terpidana penjudi ini adalah Joko Setio, M. Daud, M. Ali, Faisal, Muhabbar, Jalaluddin, Zul Fendra, Syarul, Ayat, Qamaruddin, Najaruddin, Nawawi, Yusriadi, Adi Syahputra. Ke 14 pelaku pelanggar maisir tersebut, dinyatakan bersalah

melanggar Qanun nomor 13 tahun 2003, dan divonis enam kali uqubat, cambuk.

Maisir ini dicambuk secara bergantian oleh dua algojo dengan busana khusus, berjubah dan wajah tertutup.

Dalam pelaksanaan itu, tampak hadir Kajari Langsa, Adonis, Kadis SI Langsa Drs. Ibrahim Latif, Ketua MPU Langsa Tgk. H. Muhammad Hasan Kasim, Ketua Mahkamah Syari’ah

KPK POS

13

E D I S I 199 7 – 13 MEI 2012

Rubrik KPK

Mengenal Indonesia melalui Pemberantasan Korupsi SEKITAR seratus mahasiswa Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia melakukan kunjungan belajar ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis pekan lalu. Para mahasiswa asing ini ingin mengenal sisi lain Indonesia dari aktivitas dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Para mahasiswa ini sudah belajar tentang hak asasi manusia dan hukum, sehingga mereka ingin mendapatkan pengetahuan tentang korupsi di Indonesia,” papar Nunung Nuryanti, Dosen BIPA yang mendampingi rombongan bersama enam orang dosen lainnya. Rombongan diterima

oleh Mohammad Rofie Haryanto, Fungsional Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK. Pada kesempatan tersebut Rofie memberikan paparan tentang Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi untuk memberikan gambaran tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Peserta terlihat menyimak dan tidak tampak kesulitan pada raut wajah mereka untuk memahami uraian yang disampaikan, mengingat para mahasiswa tersebut rata-rata sedang menempuh tingkat menengah dan akhir.

Penguasaan Bahasa Indonesia dan pemahaman tentang Indonesia peserta sudah cukup baik.(HUMAS)

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK

Korupsi Bunuh Demokrasi YOGYAKARTA - Budaya kekuasaan dan penguasa yang rajin korupsi akan membuat defisit hingga membunuh demokrasi. "Jika hal ini tidak ada kesadaran mendalam dan langkah konkrit untuk memperbaiki, maka masa depan politik Indonesia suram," kata sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito, di Yogyakarta, Kamis pekan lalu.

Menurut dia, jika memperhatikan kecenderungan pola politik yang berlangsung dalam lima tahun terakhir ini, jika tidak ada gebrakan atau lompatan baru maka Pemilu 2014 dan kekuasaan yang dihasilkan eksekutif dan parlemen tidak akan membawa perubahan berarti. "Hal ini terindikasi dari sistem pemilu, arah kerja parpol, serta perilaku politisi yang menghiasi panggung kekuasaan sekarang ini," katanya.

Ia mengatakan, pragmatisme politik di lingkar kekuasaan makin dianggap "hal

biasa" dan bahkan makin menular ke masyarakat. "Biaya politik makin mahal, etika makin menyusut, dan kualitas kekuasaan juga murahan.

Masalah yang dialami selalu berujung pada sulitnya politisi keluar dari sistem yang korup," katanya.

Arie mengatakan, betapapun sumpah serapah dan keresahan muncul, tetapi ratarata mereka dipaksa memaklumi, bahkan menjadi bagian proses dan sistem itu. "Berapa jumlah uang APBN dan APBD untuk kegiatan pergantian kekuasaan, sayangnya tidak berimbang dengan capaian dan tidak sesuai harapan," katanya seperti dikutip Antara.

Kekuasaan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang korup membuat demokrasi makin mengalami defisit.

"Oleh karena itulah, mereka yang masih idealis dan memiliki integritas, baik dalam pilihan politik di dalam dan lingkar luar segera menyusun

peta jalan baru bagi penyelamatan negeri ini dengan membenahi demokratisasi menuju kesejahteraan," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan demikian, momentum 2014 membutuhkan kerja ekstra keras dengan membuat grand strategi yang lebih tepat.

"Waktu banyak yang terbuang hanya untuk perayaan pencitraan hampir semua politisi, dan jebakan korupsi selalu menhdang mereka. Ini masalah bangsa yang serius dan segera harus ada exit strategy, jangan sampai dead lock," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, di Kota Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini, menggambarkan betapa korupsi terjadi sangat masif di Indonesia.

Menurut dia, para penjahat begitu kuat dan solid, memiliki jaringan sangat luas dengan dana tak terbatas.

Maka, mau tak mau penegak

hukum harus berkejaran dengan kenyataan itu.

"Pemberantasan korupsi itu seperti lari maraton, bukan sprint. Karena itu, kita harus memiliki daya tahan yang kuat," ujar Bambang.

Bambang mengilustrasikan tentang perlunya cara berpikir di luar kebiasaan, atau think out of the box dalam memberantas korupsi.

Dengan begitu, dalam skema korupsi, orang dapat melihat bahwa ternyata ada bentuk segi 26 dalam sebuah segitiga besar berisi puluhan segitiga kecil serta bagaimana ternyata kambing dapat memanjat pohon, dan sebagainya.

"Hal-hal tersebut kelihatannya mustahil. Padahal, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Jangan katakan impossible, tapi i'm possible," ujarnya.

Bambang mengakui, banyak hambatan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia, mulai dari keterbatasan personel, keterbatasan dana,

keterbatasan sarana, hingga tekanan politik. Meskipun demikian, semangat untuk memberantas kejahatan, terutama korupsi, harus dijaga.

Ia menyebutkan, 78 persen pendapatan negara dari pajak berjumlah kira-kira Rp 800 triliun dari total APBN 2012 sebesar Rp 1.311 triliun.

"Bagaimana kalau 10 persen saja dari dana pajak itu jebol? Bayangkan jika satu orang seperti Gayus Tambunan bisa mendapat kekayaan Rp 75 miliar-Rp 80 miliar dari pajak yang seharusnya masuk dalam kas negara. Jika ada 10 orang saja, berapa uang negara yang hilang," katanya.

Ketika menemukan sejumlah fakta, Bambang menekankan agar penegak hukum tak segera mengambil keputusan sebelum melihatnya secara utuh. Jangan menjadikan diri sendiri terbatas, menjadi miopic egocentric, dalam mengungkap suatu kasus.(HUMAS/SUARAKARYA)

SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

PENANGKAPAN ISTRI NAZARUDDIN– Juru bicara KPK Johan Budi (tengah) memberikan keterangan pers terkait rencana penangkapan tersangka kasus tindak pidana korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Neneng Sri Wahyuni yang juga istri terdakwa kasus suap Wisma Atlet Nazaruddin di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/5). Menurut Johan Budi KPK telah mengetahui dimana keberadaan Neneng Sri Wahyuni dan terus melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melakukan penangkapan Neneng.

Peringati Hardiknas

KPK - Pertamina Ajak Pelajar Nonton Film Antikorupsi KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menghadiri pemutaran Film Kita Versus Korupsi Rabu pekan lalu, di Menara Epicentrum, Jakarta.

Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional ini me-

rupakan hasil kerja sama KPK dengan PT Pertamina (Persero). Tampak hadir Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama ribuan pelajar yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas.

Abraham Samad dalam

sambutannya mengajak peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. “Korupsi sudah merebak ke berbagai sektor kehidupan, sehingga korupsi sudah dianggap sebagai penyakit masyarakat. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi perlu dukungan semua pihak,” ujarnya.

Film sebagai bagian dari budaya, tambah Abraham, menjadi media edukasi yang kreatif untuk menanamkan pentingnya nilai-nilai kejujuran, sebagai modal utama dalam mencegah perilaku koruptif dalam kehidupan

sehari-hari. “Film Kita Versus Korupsi (KvsK) banyak mengajarkan tentang arti kejujuran, tentang bagaimana kita menghargai diri kita sebagai manusia yang dibekali nilai-nilai luhur, kebaikan dan kebijaksanaan.

Sebuah nilai yang jelas bertentangan dengan logika dan praktek korupsi selama ini,“ tegasnya.

Sementara itu, Karen Agustiawan menyatakan pemutaran dan nonton bareng film KvsK ini bagian dari peran aktif Pertamina dalam membangun budaya antikorupsi yang harus

digalakkan sejak dini kepada generasi muda.

“Ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina dalam pemberantasan korupsi,“ jelasnya.

Film KvsK merupakan kontribusi Transparency International Indonesia (TII) bekerja sama dengan KPK dan pihak-pihak terkait yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Hingga saat ini kegiatan pemutaran dan nonton bareng film KvsK telah dilakukan di banyak sekolah, universitas maupun kementerian/lembaga di beberapa kota. (HUMAS)

mengakui pernah membahas persoalan itu," kata Nasrullah.

Pemeriksaan ini adalah yang pertama sejak Angelina ditahan di KPK. Angie sendiri menolak memberikan penjelasan panjang lebar mengenai pemeriksaannya kepada wartawan. Dia mengaku ingin beristirahat setelah menjalani pemeriksaan yang diakuinya melelahkan.

Namun, dia mengatakan siap membantu KPK dalam penyidikan kasus yang melibatkan dirinya. "Saya akan kooperatif," kata Angie memberi isyarat.

Sebelumnya, Zulkarnain mengungkapkan harapannya agar Angie mau memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan itu. Bahkan, ia berjanji KPK akan memberikan perlindungan kepada Angie jika dia bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

“Jelas, kita akan melindungi karena semua posisi penegak hukum pada prinsipnya melindungi.

Apalagi, jika sudah memberikan keterangan yang benar dan kooperatif," kata Zulkarnain.

Dengan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya, menurut Zulkarnain, pemeriksaan tersebut akan cepat selesai.

Hal itu juga bisa menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman di kemudian hari.

Angelina sebelumnya kerap disebut oleh saksisaksi dalam sidang dengan terdakwa Nazaruddin.

Mereka yang sering menyebut nama itu adalah Yulianis, Oktarina Furi, dan Luthfi. Ketiga orang itu membenarkan ada aliran dana ke anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan dari F-PDIP, Wayan Koster.

Kasus Suap Wisma Atlet

KPK Dalami Peran ”Ketua Besar” JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui jati diri "ketua besar" dalam kasus dugaan suap pencairan anggaran pembangunan wisma atlet Jakabaring, Palembang. "Ketua besar" diduga adalah pihak yang meminta komisi atas proyek senilai Rp 191,6 miliar.

"Tentunya demikian (sudah diketahui sosok 'ketua besar'). Tetapi, harus didalami peran ketua besar ini seperti apa," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain kepada wartawan, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Atas dasar itu, Zulkarnaen enggan menyebut identitas "ketua besar". Dia menegaskan, penyidik akan mendalami peran "ketua besar" tersebut melalui keterangan Angelina Sondakh yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Istilah "ketua besar" muncul dalam komunikasi BlackBerry Messenger

(BBM) antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh. Angelina mengatakan kepada Rosa bahwa "ketua besar" menginginkan "apel malang" yang diakui Rosa adalah uang.

Istilah tersebut juga tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Mindo Rosalina untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin.

Namun, Nazaruddin menunjuk Angelina dan Mindo Rosalina sebagai pihak yang lebih mengetahui persis istilah tersebut.

Sementara itu, dalam pemeriksaan oleh KPK kemarin, Angelina "Angie" Sondakh mulai ditanyai materi perkara dugaan suap pada pencairan anggaran pembangunan wisma atlet Jakabaring dan proyek pengadaan di delapan universitas negeri di Indonesia. Menurut kuasa hukum Angie, Tengku Nasrullah, kliennya ditanyai

sekitar 34 pertanyaan.

Pemeriksaan itu berlangsung sekitar tujuh jam.

"Hari ini lebih kurang ada 34 pertanyaan yang sudah masuk, yaitu terkait dengan pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pembangunan wisma atlet," ujar Nasrullah usai mendampingi kliennya itu.

Menurut Nasrullah, pada pemeriksaan tersebut Angelina Sondakh menjelaskan perihal pembahasan anggaran persiapan sarana dan prasarana SEA Games di Palembang beberapa waktu lalu, yang merupakan usulan pemerintah. Begitu juga dengan proyek di beberapa universitas negeri.

"Pertanyaan itu dijawab oleh Angelina bahwa draf rancangan proyek itu diajukan oleh pemerintah dalam rangka menjadikan beberapa universitas negeri sebagai universitas penelitian. Angelina pun

(HUMAS/SUARAKARYA)