E Paper Kpk Pos Edisi 201 / 21Mei 2012

K O R A N

EDISI 201 / THN IV

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

21 - 27 MEI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

PDAM TIRTANADI TERINDIKASI KORUPSI I

HAL

5

KPK Ambil Alih Empat Kasus Korupsi di Jambi JAMBI – Ketua KPK Abraham Samad didampingi Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar mengatakan akan mengambil alih empat kasus korupsi yang ada di Jambi. Namun apa saja kasusnya, Abraham tidak merincikannya.

AMBIL ALIH KASUS - Ketua KPK Abraham Samad saat diskusi panel di Jambi mengatakan pihaknya akan mengambil alih empat dugaan kasus korupsi di Jambi yang terindikasi melihat pejabat penting di daerah tersebut.

Soal Lahan PT RUJ, TPKPM Tantang Investigasi Ulang

Bupati Nias Utara Abaikan Temuan BPK-RI NIAS UTARA – Bupati Nias Utara, Edward Zega diduga sengaja mengabaikan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Temuan itu terkait adanya dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Nias Utara untuk neraca per 31 Desember 2010.

Hasil audit Nomor : 422.C/S/ XVIII.MDN/10/ IBELALA WARUWU 2011 tanggal 7 Oktober 2011, menyebutkan miliaran uang negara bersumber dari dana APBD di daerah kabupaten hasil pemekaran diduga dikorupsi.

Sementara resume laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Kabupaten Nias Utara tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK-RI menemukan sejumlah penyimpangan.

Seperti realisasi biaya langsung personil pada kontrak jasa konsultasi sebesar Rp688.755.500 tidak sesuai ketentuan dan pembebanan biaya langsung non personil sehingga merugikan keuangan Negara Rp24.405.090.

Ketua DPC PDI Perjuangan Ibelala Waruwu saat dikonfirmasi KPK Pos beberapa waktu lalu mengatakan KPK sudah saatnya melakukan penyelidikan hasil audit BPK-RI di Kabupaten Nias Utara. Dugaan korupsi APBD Nias Utara terlihat pada realisasi belanja hibah dan bantuan sosial kurang disajikan sebesar Rp407.000.000 dan sebesar Rp7.352.820.230 tidak disertai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana.

Pengadaan alat angkutan pada sekretariat <<< selanjutnya baca Hal. 2

RIMBO MELINTANG Kontribusi PT.Ruas Utama Jaya (RUJ) ke sejumlah desa Kecamatan Rimbo Melintang Kab. Rohil seperti disampaikan Dirut perusahan Stefanus Najuan pada LSM TPKM Rohil, patut dipertanyakan.

Tim Investigasi LSM TPKPM ketika mengonfirmasi penjelasan tersebut ke Camat Rimbo Melintang dan Kepenghuluan Desa Jumrah dan Teluk Pulau Hilir bertolak belakang. Ternyata bantuan PT RUJ baru diberikan setelah adanya desakan LSM dan pemberitan miring di koran.

Dijelaskan Dirut PT. RUJ melalui surat No.046/RUJ/ V/2012 tanggal 7 Mei 2012

Dirut PT.RUJ diketahui instansi yang menerbitkan Izin IUPHH, yakni Menhut RI. Pasalnya pihaknya menemukan penyimpangan, salah satu contohnya kontribusi tidak sesuai kenyataan.

“Penjelasan PT.RUJ merupakan pembohongan,” ujar Anirzam.

Kemudian pemberian kontribusi ke sejumlah desa Kec Rimbo Melintang dibantah Sekretaris Camat (Sekcam) Rimbo Melintang Amrizal. Desa Rimbo Melintang dan Teluk Pulau Hilir tidak masuk kawasan konsesi IUPHH RUJ. Wilayahnya berada di Desa Jumrah dan Teluk Pulau <<< selanjutnya baca Hal. 2

ang banyak, yakni bidang kehutanan, tambang, ketahanan pangan dan pendidikan. “Yang jelas itu sesuai Renstra KPK 2012-2016 yakni fokus bidang tertentu, national interest,” jelasnya.

Putra Makassar itu mengatakan, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui ketika pihaknya terpaksa harus mengambil alih kasus. Menurutnya, KPK baru akan meng<<< selanjutnya baca Hal. 2

Coba Suap Jaksa, Elfizar Purba Divonis 3 Tahun JAKARTA - H. Elfizar Purba alias OK David Purba, terdakwa percobaan penyuapan kepada pejabat Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus korupsi APBD Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, akhirnya dijatuhi hukuman selama 3 tahun. Vonis itu dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin kemarin.

Majelis hakim juga menghukum Elfizar untuk membayar denda sebesar Rp 150 juta atau kurungan 4 bulan jika yang bersangkutan tidak bisa membayarnya. Hukuman itu lebih ringan ketimbangan tuntutan Jaksa Rudy Hartono yang menuntut 5 tahun penjara.

"Elfizar Purba terbukti bersa-

lah melanggar dakwaan subsidair jaksa penuntut umum pada kejaksaan Agung melanggar pasal 15 UU tipikor jo Pasal 5 ayat (1) a UU Pemberantasan Tipikor," papar Mansyurdin Nainggolan, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Perbuatan David juga dinilai mencoreng nama baik pejabat di Kejagung seperti mantan Jampidsus, Marwan Effendi, mantan Kapuspenkum Jasman Panjaitan dan seorang jaksa bernama Alex.

David mencoba menyuap mereka dengan dana Rp 1,5 miliar karena telah menetapkan Komisaris PT Pacific Fortune Management (PFM), Ilham Martua Hara<<< selanjutnya baca Hal. 2

Rehabilitasi Mangrove Perusahaan Sawit Intimidasi Nelayan Langkat JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk merehabilitasi hutan mangrove pasca dikonversi menjadi perkebunan sawit di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, terancam dikriminalisasi dan intimidasi perusahaan sawit yang melakukan perambahan hutan.

"Ironisnya, tak ada perlindungan dari pemerintah daerah pada nelayan," kata Tajruddin Hasibuan, Presidium Nasional KNTI Regional Sumatera Utara dalam keterangan di Jakarta, Selasa lalu.

Dilanjutkan, dikonversinya hutan mangrove menjadi perke-

bunan kelapa sawit berimplikasi terhadap penurunan kualitas dan penghidupan keluarga nelayan di Langkat. Bahkan tak jarang ada yang beralih profesi dan meninggalkan kampung halaman. Parahnya, ada 7 nelayan kini sedang dikriminalisasi, katanya.

"Bagi nelayan, hutan mangrove adalah kehidupan, sumber daun nipah, kayu bakau, tempat berkembangnya ikan dan kepiting. Rusaknya hutan mangrove berarti terancamnya sumbersumber kehidupan mereka," jelas Tajruddin.

Di Langkat, 80 persen luasan hutan mangrove telah dikonversi <<< selanjutnya baca Hal. 2

Truk PT. RUJ mengangkut kayu hutan alam. (Foto KPK Pos PUR)

kolom redaksi

Masjid Al-Ikhlas Akhirnya Dibangun Kembali

PENERBANGAN GEMBIRA BERUJUNG MAUT JOY Flight atau penerbangan gembira dalam rangka promosi pesawat terbaru buatan Rusia, Minggu lalu berakhir malapetaka dan menewaskan puluhan penumpang. Meskipun pepapat mengatakan, rejeki tak dapat diraih, maut tak dan ditolak, namun kita patut menuntut pejelasan segera.

Apa sebenarnya penyebab jatuhnya Sukhoi sepertjet 100 yang disebut-sebut super cagih tersebut. Didatangkan dari Rusia untuk promosi, pengelola penerbangan jet dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma, Jakarta, justru terkesan amatiran.

Bukti ‘kecil’ yang menujukkan ke amatiran tersebut adalah ketidaktahuan manifest penumpang pesawat yang akhirnya menabrak Gunung Salak di kawasan Bogor. Barangkali agen penjual

perlu dilakukan investigasi ulang. “TPKPM siap melakukan investigasi ulang,” ujar Anirzam Sekretaris Umum LSM TPKPM. Dalam investigasi ulang pihaknya akan menyurati Dinas Kehutanan Rohil untuk dapat rekomendasi, agar PT. RUJ didampingi pihak Dinas Kehutanan melakukan investigasi ulang.

Saat TPKPM melakukan investigasi ke areal kerja PT.RUJ belum lama ini tanpa didampingi PT.RUJ maupun instansi berwewenang. Menurut Anirzam, pihaknya sudah dua kali melakukan investigasi ke areal kerja PT.RUJ, itu bukan mencari-cari kesalahan, namun agar penjelasan

Namun, ia menegaskan, ada empat kasus korupsi yang sedang mereka tangani dan KPK sudah turun ke daerah untuk melakukan pendalaman. Kuat dugaan kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat di daerah.

“Ada empat kasus yang diserahkan ke jaksa dan kepolisian di Jambi. Kemudian kasus itu selalu akan kita supervisi. Kasus-kasus itu menyangkut hajat hidup or-

Sukhoi di Indonesia yakni PT Trimarga Rekatama, menganggap joy flight tak perlu dijalankan dengan prosedur standar.

Penumpang bisa ditukar-tukar semaunya, mungkin dengan penilaian toh penerbangan ini hanya uji coba guna menjaring para pembeli, dan sebagian besar penumpangnya petinggi perusahaan maskapai penerbangan. Namun ketika kecelakaan terjadi, penyimpangan prosedur ‘kecil’ itu menjadi perkara besar, sebab manifest pesawat yang dibawa, data dan jumlahnya tak kunjung jelas.

Logika sederhanya dapat disimpulkan, jika hal sederhana diabaikan, tak jika kemudian muncul prasangka ada yang tak beres dengan persiapan pesawat sebelum lepas landas. Faktanya pesawat <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

MEDAN – Perjuangan panjang berbagai elemen ormas umat Islam atas perobohan masjid AlIkhlas akhirnya berbuah manis.

Buktinya Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus kemarin melaksanakan peletakan batu pertama bersama Muspida Provsu, tokoh agama dan masyarakat, pertanda dimulainya pembangunan Masjid AlIkhlas di Jl. Timor Medan, kemarin.

Pangdam I/BB dalam sambutannya menyampaikan berbahagia dipertemukan di tempat penuh berkah, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan. Pandang juga berterimakasih kepada semua pihak pihak yang telah membantu, baik moril maupun materiil Plt Gubsu Gatot Pujo Nugro<<< selanjutnya baca Hal. 2

PELETAKAN BATU PERTAMA - Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus melakukan peletakan batu pertama pembangunan kembali masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan, didampingi unsuru muspida, para ulama dan undangan lainnya.(KPKPos/ist)

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

BUPATI NIAS UTARA ABAIKAN TEMUAN ....dari hal 1 daerah belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp60.260.167.

Selanjutnya, pembayaran beberapa paket pekerjaan senilai Rp148.771.580 terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp823.282.214 belum dimanfaatkan.

Perhitungan harga satuan pekerjaan pengecatan pada kontrak kerja pembangunan kantor dinas pendidikan dan gedung instalasi gudang farmasi terindikasi kerugian daerah Rp64.634.214.

Kemudian, terjadi kemahalan harga satuan besi beton pada kontrak kerja pada pembangunan kantor dinas pendidikan, kantor Bappeda serta pembangunan gedang instalasi gudung farmasi berindikasi merugikan keuangan daerah sekitar Rp188.189.921.

Kasus ini katanya, dapat melibatkan sejumlah oknum kepada SKPD, baik yang masih bertugas di Pemkab Nias Utara maupun yang sudah pindah tugas ke daerah lain.

Ketua DPD LSM Perlahan Kepulauan Nias Ferdinand Ndraha kepada KPK Pos kemarin mengatakan hasil audit BPK-RI terhadap penggunaan anggaran APBD di Kabupaten Nias Utara sudah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Berdasarkan penjelasan Kasi Intel Kejari Gunung Sitoli mengatakan sudah ada yang dijadikan tersangka, mantan Kadis Pendidikan YN. Sejumlah kasus korupsi yang sudah kita laporkan kepada Kajari termasuk dugaan korupsi pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Utara, Rozama Gea yang dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya Senin kemarin, mengakui hasil temuan BPK-RI pada APBD Nias Utara TA 2010 masih belum terealisasi seluruhnya.

Di antaranya temuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara yang diduga melibatkan YN. Namun menurutnya anggaran itu sudah dilaksanakan yang bersangkutan tetapi belum ada pertanggungjawaban,katanya. (Yagi)

MASJID AL-IKHLAS AKHIRNYA ....................................dari hal 1 ho juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam I/BB, yang berniat baik membangun Masjid Al-Ikhlas.

Masjid ini sungguh sangat berarti bagi kemaslahatan umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, setelah masjid ini selesai dibangun, agar dapat dimakmurkan.

Dibagian lain, salah satu mujahid Masjid Al-Ikhlas drg M. Alisyahbana saat diminta tanggapannya terkait dibangunnya Masjid Al-Ikhlas, mengatakan itu patut di syukuri. Momentum ini, katanya harus terus dijaga seluruh mujahid-mujahid Islam dengan memperkuat kostalasi kekuatan.

“Syukur Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas sudah dibangun lagi, tapi ingat ada beberapa masjid lagi yang tetap terus diperjuangkan. Untuk itu seluruh elemen yang ikut serta memperjuangkan Masjid Al-Ikhlas harus tetap solid,”pintanya.

Selain menjaga soliditas umat Islam, Syahbana juga menyebutkan dibangunnya kembali masjid Al-Ikhlas Jalan Timor, menjadi bukti dan tanda-tanda kekuasaan.

Perjuangan dan do’a yang selama ini dilakukan umat Islam, ternyata dikabulkan Allah SWT. “Artinya, jika umat Islam berjuang dengan ikhlas dengan mengharap ridho-Nya, Allah tidak akan membiarkan hambanya terdzalami,”ucapnya.

Hadir dalam acara itu Kapolda Sumut, Kasdam I/ BB, Danlanud Medan, Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Dandim 0201/BS, Ketua PN Medan, Ketua MUI Sumut H Abdullahsyah, Ketua MUI Medan HM Hatta, Ketua FUI Sumut dan undangan lainnya.

PENERBANGAN GEMBIRA ...........................................dari hal 1 super canggih itu menabrak tebing, itu artinya bisa diduga peranti ground proximity warning system yang ada dalam setiap pesawat besar tidak bekerja secara normal.

Karena jika berfungsi dengan baik, ketika pesawat mendekati dataran tinggi, harus peranti itu bersuara nyaring. Alat yang juga dianggap tidak bekerja adalah emergency locator transmitter, sebab saat saat pesawat berbenturan atau terjun ke air, alat ini harus mengirim signal darurat, termasuk mengiri lokasi terakhir serta registrasi pesawat kepada satelit. Ini tidak terjadi ketika Sukhoi menabarak Gunung Salak.

Hal lain yang banyak dipertanyakan adalah keputusan pilot untuk menurutkan pesawat dari 10 ribu kaki ke 6000 kaki. Apakah keputusan itu berdasarkan penglihatan sang pilot atau dalam isitilah penerbangan disebut visual flight rules atau terbang dengan bantuan alat instrument flight rules. Sebagai rekaman hasil percakapan terakhir pilot Sukhoi dengan air traffic control (ATC) Bandara Sukarno Hatta.

Pertanyaan berikut yang diharapkan dapat diungkap dalam penyelidikan kasus jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak adalah untuk apa sang pilot mengambil resiko besar menurunkan ketinggian pesawat. Walaupun pesawat diklaim memiliki navigasi terbaru, faktanya lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi jauh dari area penerbangan yang di izinkan yakni sekitar Jakarta-Bogor.

Di wilayah yang disebut training area aneka maneuver pesawat hingga ketinggian 6000 kaki, dinyatakan aman dilakukan. Pesawat memasuki area berbahaya menuju Gunung Salak, setelah melewati batas terluar wilayah ini.

Atas musibah ini, akurasi ‘komando’ ATC Bandara Soekarno Hatta juga perlu ditelisik. Ada info pada saat joy flight Sukhoi superjet 100, petugas control berada pada beban maksimal. Ketika itu sang pemandu Sukhoi secara bersamaan memandu 12 penerbangan lain pada saat yang sama. Beban ini tergolong sangat tinggi.

Tentu saja kesimpulan pasti penyebab jatuhnya Sukhoi masih harus menunggu selesainya penyelidikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), selayaknya bersikap terbuka dalam melakukan penyelidikan. Karena hanya penyelidikan akurat dan transparanlah yang mendatangkan pelajaran berharga bagi dunia penerbangan di Indonesia.

Jika ditemukan kesalahan pemandu misalnya, maka manajemen lalu lintas udara harus segera dibenahi. Selama ini pengelolaan lalu lintas udara ditangani otoritas yang sama, padahal keduanya membutuhkan keahlian yang sanga berbeda.

Pembenahan manajemen lalu lintas udara tidak bisa ditunda, apalagi ditengah meningkatnya penggunaan moda transportasi udara. Tahun 2011 lalu, 66 juta orang berpergian dengan pesawat udara, jumlah itu meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian dari tragedy Sukhoi ini, kita mendapat pelajaran berharga bahwa manusia harus mengikuti sunnatullah dengan membaca tandatanda alam. Sebab secanggih apapun teknologi yang dimiliki, tidak menjadi jaminan akan selamat dari mara bahaya. Seperti penerbangan gembira pesawat Sukhoi yang katanya super canggih, berujung maut. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

HUT Persadaan Merga Silima Keberagaman Itu Indah PANGKALAN SUSU – Pluralisme jangan menjadi penghalang kebersamaan.

Terutama di bumi Kabupaten Langkat, yang bermoto ”Bersatu Sekata Berpadu Berjaya”. Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu menegaskan, keberagaman itu indah. ”Dalam keberagaman terdapat keindahan dan oleh karenanya mari kita lebih mencari persamaan” kata Ngogesa Sitepu saat menghadiri acara HUT ke-34 Persadaan Merga Silima Kecamatan Pangkalan Susu, dilangsungkan di Alun-alun Katapa Negeri Aru, Rabu dua pekan lalu.

Ngogesa juga mengajak generasi Karo dan seluruh masyarakat untuk mencintai dan menjaga nilai-nilai

budaya sebagai sebuah kekuatan bagi pribadi untuk memelihara norma kesantunan.

Menyinggung keberadaan Pelabuhan Pangkalan Susu, Bupati Langkat menginformasikan bahwa saat ini sedang diproses di Kementerian BUMN dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat direalisasikan karena sebelumnya baik Pemkab Langkat, maupun Pertamina dan Pelindo telah melakukan MoU. Ketua Persadaan Merga Silima Kecataman Pangkalan Susu, Esva Perangin-Angin didampingi tokoh etnis Jawa, Aceh, Melayu, Nias, Minang, Batak Toba dan Tionghoa menyampaikan terima kasih atas kehadiran pemimpin Langkat itu.

“Hari ini kami sangat berbahagia Bapak Bupati hadir bersama,” kata Esva. (JUL)

103 ANAK KORPRI IKUTI BINTES KISARAN - Sebanyak 103 putra/putri anggota Korpri Kabupaten Asahan diberangkatkan untuk mengikuti bimbingan test (Bintes) study intensif di Sumatera Utara.

Keberangkatan dilepas oleh Wakil Bupati Asahan, Surya.

Dia berharap para peserta bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Bintes.

Sebab, kata dia, modal untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

“Semoga, semua peserta dapat diterima diperguruan tinggi, “ kata Surya saat memberangkatkan peserta, Rabu pekan lalu. Wakil Bupati juga mengharapkan para peserta mendapat nilai yang baik dan lulus sebagai persyaratan melanjut ke Perguruan Tinggi Negeri.

Ketua Korpri Asahan, Sofyan Yoga menyebutkan bahwa anak-anak anggota Korpri dalam mengikuti Bintes akan dilakukan di SMA 1 Negeri Medan selama 1 bulan.

Bintes terebut bertujuan untuk mengikuti SNMPTN , agar nantinya mempunyai persiapan yang matang. “ Bintes ini untuk bekal anakanak kita masuk PTN, “ kata Ketua Korpri Asahan seraya mengatakan kegiatan ini bekerjasama dengan Korpri Sumatera Utara.

Ketua Korpri juga menjelaskan beberapa hari lalu, Korpri mengelar rapat kerja Kabupaten (Rakorkab) di hotel Duma Sari Tuk-Tuk. Rapat membicarakan tentang program kerja korpri kedepan, kemudian iyuran serta santuan bagi keluarga Korpri. (IN)

KPK AMBIL ALIH EMPAT KASUS KORUPSI DI JAMBI ...........................................dari hal 1 ambil alih jika kepolisian atau kejaksaan tak mampu menangani dan menyerahkan ke KPK. “Harus ada permintaan. KPK bisa ambil alih kasus, jika kejaksaan dan Polda tidak mampu dan mereka menyerahkannya ke kami. Barulah diambil alih,” ujarnya.

Sementara itu pada saat diskusi Abraham menyindir para kepaladaerah dengan cukup pedas. Abraham saat itu menjadi nara sumber Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polda Jambi, dengan tema “Berani Jujur, Tidak Korupsi Hebat”. Abraham mengatakan, para kepala daerah seharusnya tidak melakukan korupsi.

Menurutnya, gubernur dan bupati dan walikota sudah mendapat gaji dan tunjangan cukup besar. “Saya rasa dari gaji dan tunjangan sudah lebih dari cukup. Semuanya kan sudah ada fasilitas dan

dibiayai negara. Jika gubernur dan bupati masih juga korupsi, itu serakah,” kata Abraham.

Pernyataan ini disampaikan Abraham menjawab pertanyaan peserta terkait penyebab orang melakukan korupsi. Menurut dia, ada dua penyebab seseorang korupsi.

Yakni didorong kebutuhan ekonomi dan keserakahan.

Sebagai gambaran, seorang pegawai rendahan golongan II bekerja di kelurahan melakukan pungutan liar (pungli) pembuatan kartu keluarga, adalah contoh korupsi karena dorongan kebutuhan ekonomi. “Coba saudara bayangkan, berapa gaji pegawai golongan II, misalnya Rp700 ribu. Sementara punya tiga anak, yang butuh biaya sekolah.

Makanya, mau tak mau ia melakukan pungli untuk mencukupi kebutuhan keluarganya,” katanya.

“Beda kalau bupati. Seorang bupati sebenarnya tak perlu korupsi. Gajinya sudah cukup. Apalagi, mereka ditunjang sejumlah insentif, seperti tunjangan komunikasi, dana taktis dan lain-lain,” katanya.

Selain dari kepolisian, diskusi diikuti kejaksaan, TNI, LSM dan para kepala daerah di Provinsi Jambi.

Menurut Abraham, selaku penyelenggara negara, selayaknya para kepala daerah hati-hati dan membekali diri agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mengutil uang negara. Dia paham ongkos politik cukup tinggi. Tapi, bukan berarti itu jadi alasan melakukan korupsi.

Selain Abraham, diskusi juga menghadirkan Waka Polri Komjen Pol Nanan Sukarna. Nanan pada kesempatan itu menegaskan secara khusus kepada anggota Polri agar membantah perintah

atasan untuk melakukan korupsi.

“Semua bawahan wajib dan berhak menolak perintah atasan apabila itu perintah korupsi,” tegasnya.

Katanya, Irwasda sebagai pengawas di internal Polri wajib melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota Polri, tidak terkecuali Kapolda.

“Kalau ada polisi yang korup, zolim dan melanggar HAM, laporkan kepada saya, akan saya pecat,” tegasnya.

“Silahkan laporkan kepada saya secara langsung. Tapi, menyangkut korupsi aja.

Kalau yang lain, saya tidak tanggapi,” imbuhnya.

Sementara Kapolda Jambi Brigjen Pol Anang Iskandar menyatakan siap tidak korupsi ketika ditanya Wakapolri. “Kapolda Jambi, saya tanya, apakah anda siap tidak korupsi, kata Nanan.

Anang langsung menjawab,

“Siap, saya tidak korupsi,” katanya.

Pada kesempatan itu, wartawan menanyakan penanganan kasus korupsi pembangunan RS Unja yang diduga ada keterkaitannya dengan Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

Kejati Jambi yang menangani kasus ini dinilai terkesan lamban dan menutup-nutupi proses penyidikan.

Pertanyaan ini dijawab Wakajati Jambi Uung Abdul Syukur. Menurut dia, kasus RS Unja sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah ada tersangkanya.

“Tersangkanya adalah PPK (pejabat pembuat komitmen),” ujarnya.

Abraham Shamad menambahkan, kenaikan status biasanya memang sudah ada tersangka. “Saya tidak tahu kalau di Kejati, mungkin ada strategi tertentu. Itu tugas Kejati yang akan umumkan,” pungkasnya. (INRO)

SOAL LAHAN PT RUJ, TPKPM TANTANG INVESTIGASI ULANG ....................dari hal 1 Hulu. “Selama 7 bulan menjabat Sekcam, belum ada laporan dari desa tentang bantuan RUJ. Hingga saat ini setahu saya belum ada laporan dari desa terkait bantuan RUJ,”ujar AmrizaL. Sementara, Penghulu Desa Jumrah, Sukardi saat ditemui secara terpisah di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan kontribusi PT.RUJ terhadap Desa Jumrah ada tapi baru satu kali. Yaitu awal Mei 2012. Padahal RUJ beroperasi sejak 2000 lalu, artinya 12 tahun beroperasi baru 1 kali memberikan bantuan.

Menurut Sukardi bantuan RUJ berupa bibit Jambu biji 150 pokok, bantuan membangun dermaga rakyat di Sei Rokan sebesar Rp11 juta dan bantuan renovasi Madrasah Rp14 juta. Namun menurut pendahulu Sukardi, bantuan RUJ belum pernah ada.

Masih kata Sukardi, pihak RUJ ada menawarkan kerjasama dengan warga Desa Jumrah melalui Koperasi.

Namun dalam kerjasama itu tidak sesuai dengan prinsip berkoperasi.

Menurut Sukardi pihak-

nya belum lama ini bersama anggota DPRD Rokan Hilir melakukan peninjauan langsung ke lokasi areal konsesi IUPHH RUJ. Peninjauan DPRD itu terkait tapal batas sekaligus melihat langsung aktivitas RUJ. Namun hingga saat ini masalah tapal batas antara Desa Jumrah dengan areal RUJ belum ada kejelasan.

Sukardi berharap kepada pemerintah baik di daerah maupun dipusat segera merealisasikan tapal batas tersebut.

Akibat tapal batas yang hingga saat ini belum ada keje-

lasan, Penghulu Desa Jumrah tidak bisa memberikan alas hak lahan pada masyarakat.

Ada kekhawatiran dalam pemberian alas hak, takut kalau lahan masyarakat masuk wilayah kerja RUJ. “Padahal lahan yang dikuasai masyarakat sebelum RUJ beroperasi sudah digarap masyarakat dengan melakukan “tebang langgar”.

Namun setelah masuknya RUJ, lahan yang sudah digarap diklaim RUJ masuk areal kerja meraka,”ujarnya.

Humas PT.RUJ Zulkifli didampingi staf PT.RUJ keti-

ka dikonfirmasi Rabu (16/5) di Tanah Putih terkait jawaban Dirut PT.RUJ ditanda tangan Stefanus Najua membenarkan, jawapan tersebut sesuai di lapangan.

Masalah tapal batas dan kawasan lindung dan gambut ditangani konsultan. Masalah perekrutan tenaga kerja di tangani koperasi Rantau Bais.

Disinggung tantangan TPKPM melakukan investigasi ulang ke areal kerja PT.RUJ, Zulkifli akan menyampaikan usulan tersebut ke menejemen perusahaan. (PUR)

COBA SUAP JAKSA, ELFIZAR PURBA DIVONIS 3 TAHUN ......................................dari hal 1 hap dan Komisaris PT Noble Mandiri Investment (NMI), Rahman Hakim sebagai tersangka.

Ilham dan Rahman ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejagung karena selaku pengelola PFM dan NMI, ikut menyetujui pencairan dana Rp 80 miliar milik Pemkab Batubara untuk diinvestasikan di PT Bank Mega Tbk. Karena itu, David menghubungi Daud Aswan Hara-

hap, eks mitra Ilham di PT Noble Mandiri Investment, yang juga milik Rahman.

Dia menawarkan jasa untuk menangguhkan penahanan Rahman dan Ilham tak lagi dicari-cari Kejaksaan Agung. Karena dia mengaku punya kakak bernama Dorma Purba yang kenal dengan Jampidsus kala perkara itu ditangani Kejaksaan Agung, Marwan Effendi.

Permintaan Rp1,5 miliar

diamini Ilham begitu juga permintaan kendaraan operasional untuk mengantar uang yang diserahkan dalam tiga tahap di Jakarta. Ilham pun menugaskan Daud, Yunita Intanita Johan, dan Fadilah mengawal David.

Kelicikan David pun tak diketahui Ilham maupun tim yang dia utus. Mereka selalu percaya perkataan David bahwa oknum Kejaksaan Agung yang menerima uang

itu tak ingin diketahui orang lain kecuali si pengantar.

Rp1,5 miliar berpindah tangan pemilik dan menyisakan tanya siapa sebenarnya oknum Kejaksaan Agung yang menerima itu.

Aksi David itu sudah cukup meyakinkan majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa seperti diatur dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor. Yaitu, bermufakat dengan Ilham dan Daud gu-

na mencoba dan membantu melakukan tindak pidana korupsi. “Tidak mensyaratkan apa hasilnya dan ini berbeda dengan dakwaan primair,” sebut Hakim Adhoc I Made Hendra Kusuma.

Meskipun, kasus tersebut berkaitan dengan sejumlah pejabat Kejagung, sayangnya selama persidangan tidak seorangpun pejabat Kejagung didengar keterangannya di persidangan. (ENDY)

REHABILITASI MANGROVE PERUSAHAAN SAWIT INTIMIDASI NELAYAN LANGKAT ..........................................................................................................................................dari hal 1 jadi perkebunan kelapa sawit.

KIARA bersama KNTI Regional Sumatera Utara mengecam minimnya peran negara melindungi ekosistem hutan bakau. Sampai saat ini konversi ekosistem mangrove di Langkat, Pantai Timur Provsu terus terjadi dan sangat masif tanpa ada upaya maksimal menindak pelaku serta aktor intelektual.

Nelayan tradisional yang mengalami kerugian atas ekspansi sawit di pesisir telah melaporkan pada pihak Kepolisian Resort Langkat atas dugaan tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Huruf a dan b Jo

Pasal 78 ayat (2) dan (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kata Abdul Halim, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KIARA. Menurutnya, tindak pidana kehutanan yang diduga dilakukan Sutrisno alias AKAM Bn LIM SAU TJUN Dkk telah dilaporkan dengan bukti laporan Nomor.

LK.02/V/2008/PPNS tanggal 19 Mei 2008. Namun di tengah proses, ternyata pelaku dibeking oknum Polres Langkat dan melakukan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat dan nelayan tradisional.

Tajuddin Hasibuan bersama 6 rekannya menjadi tersangka atas tuduhan melanggar Pasal 170 subsider Pasal 406 KUHP, dituduh melakukan kekerasan atau perusakan secara bersamasama terhadap barang di Dusun II Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, Langkat.

Seharusnya upaya yang dilakukan Tajuddin Hasibuan dkk dilindungi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang menegaskan setiap orang yang memperjuangkan

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kondisi terkini terdapat ancaman dari Sutrisno alias AKAM Bin LIM SAU TJUN DKK karena akan melakukan penutupan wilayah bakau yang dijadikan perkebunan sawit. Dengan penutupan wilayah itu upaya yang telah dilakukan nelayan tradisional menjadi sia-sia.

KNTI bersama KIARA mengecam minimnya perlindungan negara yang seharusnya dilakukan berbagai

kementerian dalam upaya perlindungan ekosistem bakau. Dengan ini kami mendesak Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap ekosistem bakau yang telah dirusak pengkonversi sawit.

"Kapolri menindak tegas pelaku perambah hutan bakau dan pengkonversi hutan bakau. Juga, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Kehutanan untuk segera melakukan rehabilitasi hutan bakau yang telah dikonversi menjadi sawit," harapnya. (ENDY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

Disdik Labura Dituding Salahgunakan Dana BOS LABURA – Ketua DPD LSM P3N Kab.Labura Timbul Sinaga menuding Dinas Pendidikan (Disdik) Labuhanbatu Utara (Labura) menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebab kata Timbul, penggunaan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan Permen Diknas RI No. 51 tahun 2011.

Hal itu disampaikan Timbul kepada KPK Pos barubaru ini di Kampung Pajak.

Disebutkan Timbul Permen Diknasbud itu mengatur tentang petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS tahun anggaran 2012. Diungkapkan Timbul, seperti dana untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012 di Lapangan Sepakbola Aek Kota Batu Kec. NA IX-X Kab. Labura, belum lama ini. Diduga dana untuk kegiatan itu sebagian diambil dari dana BOS. Dijelaskannya, seperti diberitakan KPK Pos edisi lalu, kegiatan Hardiknas menelan dana Rp140 juta. Dananya diambil dari alokasi dana BOS atas intruksi para Kacabdis. Namun yang terjadi di lapangan para Kacabdis mengutip dana di masingmasing Kecamatan kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000/ siswa.

Sebagai contoh di Kec Kualuh Selatan, Kacabdis mengutip dari para kepala SD, SLTP Negeri dan swasta Rp10.000/siswa, Sementara di Kec Kualuh Hulu dikutip Rp12.000 dan di daerah pantai dikutip Rp20.000.

Padahal menurut Permen Diknasbud RI dilarang keras menggunakan dana bos yang tidak berkaitan dengan operasional sekolah. Ironisnya, pada saat pembubaran panitia di Kec. Kualuh Selatan, Kacabdisnya Sudianto menyampaikan ia mendapat pangilan dari Polres Labuhanbatu. Laporan itu menurut Sudianto atas laporan beberapa kepala sekolah.

Menurut Timbul terkait pengutipan dana BOS untuk kepentingan peringatan Hardiknas, sepenuhnya tanggungjawab Kacabdis. Bukan malah melempar tanggungjawab kepada para kepala sekolah.

Terkait hal ini Timbul meminta kepada pihak berwajib mengusut para Kacabdis sebagai pelaku pengutipan dana BOS, sebab telah melanggar UU No.60 Tahun 2011 tentang pungutan liar dan mengangkangi Permen Diknasbud RI Nomor 51 Tahun 2011.

(TIMBULSINAGA)

SUMUT

PT Sungai Wang Sulap Hutan Bakau Jadi Kebun Sawit SERGAI - Pohon bakau yang tumbuh dipersis pinggir Pantai Merdeka, Desa Bagan Kuala, Kec. Tanjung Beringin, Sergai kini punah dan telah berubah jadi lokasi perkebunan pohon sawit. Pohon bakau itu tumbuh lebih kurang 200 hektar, namun kini pantai itu tidak ada lagi penyangganya.

Sangat disayangkan, lokasi hutan yang mestinya dirawat dan dilindungi, kata Udin warga Kecamatan Tanjung Beringin, kemarin.

Padahal sudah ada tanda larangan yang mendirikan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sergai, namun tidak dihiraukan pihak PT. Sungai Wang.

Disebutkan Udin, belum

lama ini pihak perusahaan PT Sungai Wang tetap melaksanakan aktivitas menggunakan alat berat berupa Beko. Pada 2010 lalu pihak perusahaan telah menanami pohon sawit di atas lahan hutan bakau. Sikap pihak perusahaan menurutnya, jelas bertentangan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sergai, yakni pembangunan berwawasan lingkungan.

Apalagi kata Udin, Wakil Bupati Sergai disetiap kesempatan menyampaikan keberadaan hutan jangan dirusak. Dia berharap ucapan itu tidak sekedar mencari simpati petani dan masyarakat, jika faktanya tidak sanggup mmeberi sanksi bagi pelaku perusak hutan.

Kawasan hutan bakau di Desa Bagan Kuala jelas telah berubah jadi kebun sawit. Dia berharap aparat kepolisian bernyali memprosesnya seperti meproses juru tulis kim dan togel.

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Sergai Mega Hadi ketika dikonfirmasi

JUARA UMUM - Plt. Gubsu didampingi Ketum LPTQ Sumut HM Nurdin Lubis menyerahkan piala bergilir MTQ kepada Bupati Sergai didampingi Wabup pada acara penutupan MTQ ke-33. Photo :ARM

Alat berat berupa beko milik PT. Sungai Wang yang digunakan mengeruk tanah kawasan hutan lindung pantai di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin. (DOK) dengan tegas mengatakan masalah itu masih ditangani Polres Sergai.

Sementara Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman

saat dihubungi melalui telepon terkait PT. Sungai Wang yang telah menanam pohon sawit di lahan hutan bakau, Selasa lalu belum mem-

Oknum Anggota DPRD Gagalkan TK Negeri Hina Bendera NIAS - Kegagalan proyek pembangunan gedung Taman KanakKanak (TK) Negeri Hiliserangkai terjadi akibat ulah oknum anggota DPRD Nias berinisial MW. Pasalnya diduga dihalangi karena bukan ia yang mengerjakan proyek tersebut. Sebagaimana diungkapkan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM beberapa waktu yang lalu, kepada wartawan.

Akibatnya tanah yang sudah dihibahkan sebelumnya melalui mantan Bupati Nias Binahati B Baeha digagalkan.

Y.Mendrofa salah seorang to-

koh masyarakat Kecamatan Hiliserangkai kepada KPK Pos kemarin mengatakan kegagalan pembangunan TK itu pukulan berat terhadap masyarakat Hiliserangkai. Meski demikian katanya, tidak menjadi masalah kalau kegagalan pembangunan TK tahun anggaran lalu, tetapi tahun ini dapat dibangun kembali.

Setidaknya dipindahkan ke lokasi lain.

Yang kami sangat sesalkan, yang menggagalkan adalah oknum anggota DPRD Nias. Padahal mengutip keterangan Bupati

Nias beberapa waktu lalu, DPRD berlomba-lomba supaya di daerahnya ada pembangunan. “Yang satu ini beda prinsip karena hanya kepentingan pribadinya yang diutamakan,”ujarnya.

Ketika ditanya, apakah masih ada peluang oknum MW untuk dipilih kembali pada pemilu mendatang. Menurut Y Mendrofa dari pada memilihnya kembali lebih baik tidak memiliki wakil, karena sebagai penduduk asli Kecamatan Hiliserangkai hak-hak kami sudah dikebirinyase.

(YAGI)

HARI TRI SUCI WAISAK 2556 Para pengunjung pantai pondok Permai menyiramkan air ke patung Budha dalam ritual mandi rohani Budha Rupang memperingati hari Tri suci Waisak 2556. (ARM)

Pengunjung Gelar Ritual Budha Rupang PANTAI CERMIN - Kelompok sosial di bawah naungan Vihara Dharma Shanti Lubuk Pakam, Deli Serdang menggelar acara ritual Budha Rupang, dalam rangka memperingati hari Trisuci Waisak 2556 Tahun 2012, kemarin. Acaraitu dilaksanakan di obyek wisata bahari Pantai Pondok Permai, Kab. Sergai.

Ketua kelompok sosial dharma Shanti Lubuk Pakam, Suwandi alias Tok Chen Yong menjelaskan, ritual rohani memandikan air jernih memakai gayung kecil ke kedua patung Budha berukuran kecil, berlantar belakang sebuah patung Budha besar dan naga merupakan simbol membersihkan diri dari sifat buruk. Di antaranya, serakah, kebodohan, kebencian dan kesombongan dalam batin.

Melalui ritual ini, segala keburukan dalam diri manusia jadi bersih dan kembali suci. Ritual ini dilaksanakan menyambut tiga momen yakni, menyambut hari Wai-

sak, kelahiran sekaligus wafatnya Sidharta Gautama.

Sebelumnya, Sabtu (12/5), ritual serupa dipimpin pembina Vihara Budha Shnati Lubuk Pakam, Ven Miao Bhing digelar di Kota Lubuk Pakam. “Kemudian sedikitnya 300 umat Budha sembari menyalahkan lilin berjalan mengelilingi kota Lubuk Pakan,” ungkap Suwandi.

Salah seorang pengunjung Erviawati (21), warga Medan, usai melaksanakan ritual memandikan patung Budha mengaku saat melaksanakan ritual mohon ampun dan agar diberikan jalan baik. “Aku bermohon diberi kesehatan dan banyak uang,” ucapnya.

Pimpinan Pondok Permai, Meryanto alias Asom mengatakan bersyukur kawasan obyek wisata bahari yang dikelolanya menjadi salah satu tempat ritual mandi Budha Rupang. Ini jadi berkah demi keselamatan umat terutama para wisatawan yang datang berkunjung.

(ARM).

Wabup Sergaididampingi pimpinan pondok permai photo bersama ketua kelompok sosial Dharma Shanti Lubuk Pakam, Suwandi alias Tok Chen dan 80-an orang pengurus Vihara Dharma Shanti Lubuk Pakam. (ARM)

berikan jawaban. Demikian pula Wakil Bupati Sergai yang konfirmasi via sms, juga tidak memberikan jawaban.(ARM)

FOTO BERSAMA - Bupati Langkat dan Ketua Kadin Sumut foto bersama pegurus Kadin Langkat periode 2012-2017. (JUL)

Kadin Harus Profesional Kelola Usaha STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menantang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Langkat untuk menggiatkan profesi sebagai wirausaha. Itu disampaikannya saat memberikan arahan di acara pelantikan Pengurus Kadin Langkat priode 2012-2017 di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, Senin ( 14/5).

“Jadilah inisiator dan motivator menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada,” ajak Ngogesa sembari meminta untuk profesional berusaha.

Lebih lanjut Bupati berharap agar keberadaan organisasi ini jadi

salah satu kekuatan promosi menarik investor menanamkan modal di Bumi Langkat.

Wakil Ketua DPRD Langkat Abdul Khair menyampaikan Kadin dituntut untuk tidak berorientasi kepada pengerjaan proyek semata, namun menciptakan lapangan kerja baru bagi usahawan muda yang mandiri.

Ketua Kadin Sumut Irfan Mutiara mengatakan potensi di Langkat sangat besar, karenanya jajaran Kadin dapat memanfaatkannya bagi dinamika organisasi ke depan. ”Manfaatkan pesatnya perkembangan komunikasi untuk dunia usaha,” ujarnya.

Radian Alfian, Ketua Kadin

Langkat mengharapkan dukungan semua pihak dalam menggerakkan organisasi. ”Kami siap membantu dan bekerjasama serta mendukung program Bupati Langkat. Sekaligus akan mendukung kepemimpinan Ngogesa yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha,” sebutnya.

Pengurus Kadin yang dilantik, Ketua Radian Alfin, Wakil Ketua Yezeri Elly, Juliardi, Juni Arta Sembiring dan Muara serta dilengkapi sejumlah komite lainnya.

Hadir mewakili FKPD Kabupaten Langkat, SKPD, para pimpinan usaha dan undangan lainnya.

(JUL)

Negara, Kadisdik Sergai Diadukan Ke Poldasu SERGAI - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sergai H Rifai Bakri Tanjung secara resmi diadukan LSM Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi (OMMBAK) Sumut ke Poldasu, Selasa kemarin. “kami secara resmi telah melaporkan Bakri Tanjung selaku Kadis Disdik Sergai ke Poldasu atas pengibaran bendera merah putih di depan Kantor Disdik Sergai,”ujar Candra Bugis, kepada wartawan di Sei Rampah.

Candra menuturkan, upaya itu bentuk tuntutan kepada pihak kepolisian agar bersikap adil dan tegas menegakkan hukum. Alasannya, imbuh Candra, rekan meraka Rozi Albanjari masuk penjara karena disangka menghina bendera.

“Padahal kami sama sekali tidak mengetahui kejadian itu. Tapi polisi memiliki bukti berupa video rekaman, lalu disangkakan menghina bendera Negara,” jelas Candra.

Ketika LSM OMMBAK kembali berunjuk rasa di Disdik Sergai ditemukan bendera merah putih robek, kusam, pudar dan luntur dikibarkan. Jika dibadingkan dengan kasus Rozi perlakuan Disdik Sergai juga dianggap menghina dan merendahkan nilai bendera negara.

Nurul Uma selaku adik kandung Rozi juga membenarkan telah membuat pelaporan bersama Candra dan dua temannya. “Kami telah melapor ke Mapoldasu dengan STPL No: LP/525/V/ 2012/2012/SPKT II Tanggal 15 Mei 2012” tutur Uma. Sementara Armansyah pemerhati hukum di Sergai meminta aparat penegak hokum, khususnya Poldasu menindaklanjuti laporan LSM OMMBAK Sumut atas temuan bendera merah putih yang luntur, kusam dan robek di kantor Disdik Sergai.

“Kita berharap laporan tersebut diproses sampai tuntas. Kita minta aparat hukum tidak tebang-pilih dalam penegakan hukum, siapapun pelakunya,”tegas Arman.(TIM)

Puting Beliung Hantam Desa Untemungkur MUARA – Angin puting beliung menghantam Desa Untemungkur Kec. Muara Kab.Tapanuli Utara, Jum’at kemarin. Meski tak ada korban jiwa, hantaman angin putting beliung mengakibat delapan unit rumah warga hancur berantakan.

Kedepalan unit rumah warga tersebut, selain atapnya diterbangkan angin, namun sebagian rumah rata dengan tanah. Selain itu saat kejadian 1 tiang listrik tumbang, menyebabkan Desa Untemungkur gelap gulita karena aliran listrik terputus.

Informasi yang berhasil dihimpun KPK Pos di lapangan, beberapa saat setelah angina puting beliung berhenti, Kepala Desa Untemungkur Jaman

Sianturi dibantu muspika, anggota Polsek dan Koramil langsung turun ke lokasi kejadian.

Termasuk tim medis Ida Siregar serta salah seorang anggota DPRD dapil Muara Lanser Sianturi.

Berdasarkan penuturan warga, hantaman angina puting beliung berlangsung sangat cepat, hanya berkisar 10 menit. Sebelum angin datang, terlihat gumpalan awan berputar-putar di atas. Sesaat kemudian angin menghantam rumah warga desa. Bahkan ada atap rumah warga yang diterbangkan angin hingga sejauh 2 kilometer.

Hingga berita ini masuk ke meja redaksi, masyarakat tampak berduyung-duyung ke lokasi

kejadian untuk mengetahui sejauhmana kerusakan akibat terjangan angin puting beliung

tersebut. Juga akibat kejadian ini warga ditaksi mengalami kerugian jutaan rupiah. (PRGG).

Salah satu rumah warga yang atap sengnya dihantam angin puting beliung. (KPK POS/PRGG)

11

KPK POS E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

KRIMINAL

Satpol PP T.Balai Jaring 8 PSK dari Penginapan Liar TANJUNGBALAI – Personel Satuan PP Pemko Tanjungbalai menjaring 8 wanita diduga pekerja seks komersial (PSK) dari beberapa lokasi penginapan liar di Jalan Pahlawan dan Jalan Sudirman Km 7 Sijambi, Senin pekan lalu. Keterangan dihimpun di markas Satpol PP Tanjungbalai, para wanita tanpa identitas itu ditangkap petugas saat berada dalam kamar penginapan. Diduga, para wanita yang sebagian masih di bawah umur itu menjajakan diri kepada pria hidung belang di dalam kamar penginapan.

Saat diperiksa mereka tidak dapat memperlihatkan kartu pengenal, tapi mengaku berasal dari daerah sekitar Tanjungbalai selanjutnya diboyong ke kantor Satpol PP

untuk menjalani periksaan lebih lanjut. Sembilan wanita yang terjaring razia itu, Nur (32) warga simpang kawat, Sc (15) warga Pulau Simardan, Sur (24) warga Panca Karsa, MS (21) warga Pulau Simardan, Rin (18) warga Sijambi, Az (21) warga Jalan Baru, Ain (32) warga Air Joman Asahan sedang 1 masih dalam pemeriksaan.

"Ini merupakan hasil razia rutin yang dilakukan terhadap penginapan penginapan, yang disinyalir sebagai lokasi transkasi prostitusi terselubung dan razia tidak saja dilakukan malam hari, sebab pelaku juga memanfaatkan waktu disiang hari untuk melakukan aksinya," kata Kakan Satpol PP Tanjungbalai Yusmada SH. (HERMAN)

Polisi Bekuk Pengedar Narkoba SINGKIL - Personil Satuan Narkoba Polres Aceh Singkil, Selasa pekan lalu, berhasil membekuk tersangka pengedar narkoba jenis sabu, Ismet Hidayat (43),warga Desa Pasar,Kecamatan Singkil.

Dari tersangka, disita 10 bungkus sabu seberat 3,5 gram.

Kapolres Aceh Singkil, AKBP Bambang S melalui Kasat Narkoba AKP Sutrisman, menjelaskan, Ismet sudah lama menjadi target operasi (TO) pihak kepolisian. ”Dia (Ismet) sudah lama kita curigai sebagai pengedar narkoba sebelum ditangkap Selasa sore lalu,” jelas Sutrisman.

Sutrisman menjelaskan, penangkapan bermula dari informasi yang diterima, bahwa Ismet akan melakukan transaksi di seputaran Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil. Tak ingin kehilangan tersangka, pihaknya bersama sejumlah personil bergerak cepat menuju lokasi sesuai informasi yang mereka terima.

Setiba di lokasi, tersangka sempat diamati personil kepolisian untuk memastikan ada atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Namun setelah sekian lama diamati, Ismet justru berupaya meninggalkan lokasi. Tak ingin kehilangan target, Sutrisman memerintahkan anak buahnya untuk menangkap tersangka. Setelah digeledah, ditemukan 6 paket sabu didalam kantong celana korban.

Sedangkan 4 paket lagi ditemukan di rumah tersangka. ”Jumlah barang bukti semuanya 10 paket dengan total berat 3,5 gram,” kata Sutrisman, sambil menjelaskan pihaknya saat ini sedang melakukan tes urine, untuk membuktikan selain pengedar, apakah tersangaka juga sebagai pengguna.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok pendiam, dijebloskan dibalik jeruji besi milik Polres Singkil.

(AZT)

Oknum Kades Gunung Sitember Diduga Lakukan Pungli Prona SIDIKALANG – Aksi pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat program Prona melibatkan oknum kepala desa, kembali terkuat di Kabupaten Dairi terkuak. Seorang oknum kades Gunung Sitember, terseret namanya dalam aksi dugaan pungli. Sebelumnya, oknum kades Berampu juga dituding melakukan dugaan pungli.

Pungli yang dilakukan disebut berjumlah jutaan rupiah. Uang dikutip dari warga yang akan mengikuti Prona.

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun KPK Pos, dari warga di Desa Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, menyebutkan, Kades Gunung Sitember, inisial SK mengutip uang pengurusaan sertifikat Prona dari warganya sendiri .

Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya kepada KPKPos, menyebutkan lebih kurang 30 orang pada tahun 2011 lalu mengurus sertifikat Prona ke Kades dan untuk

SUMUT

Kelompok Tani Banjar XII Minta Perlindungan TANAHPUTIH – Kelompok Tani Sido Tani Banjar XII, Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berjumlah sekitar 100 KK, meminta perlindungan hukum dari aksi penjarahan hasil kebun sawit mereka. Pasalnya, laporan pengaduan mereka tak digubris baik kepolisian dan pemerintah setempat.

Sementara aksi penjarahan sawit masyarakat kelompok tani sampai kini masih berlanjut. Para pelaku disebut kelompok preman berjumlah 16 orang. Kelompok penjarah dikatakan berasal dari Balam Bagan Sinembah, yang diduga sengaja didatangkan DS. Aksi para penjarah dilakukan di depan oknum polisi, namun sang oknum hanya mendiamkan aksi penjarahan. Penjarahan buah sawit masyarakat sudah berlangsung lebih dari dua bulan. ”Akibat penjarahan sawit warga terancam kelaparan,” ujar M.Said warga pemilik kebun sawit, Kamis pekan lalu di kediamannya. Yang menjadi pertanyaan, kata Said, warga pemilik kebun sawit mengadu ke Polres Rokan Hilir tapi ditolak.

Warga diminta untuk menggugat ke pengadilan karena kasusnya perdata, sama-sama memiliki surat.

DS disebut pengurus yayasan, memiliki akte pendirian yayasan.

Sedangkan warga memiliki Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan pada tahun 2000. ”Kasus ini pidana,

justru masyarakat disuruh menggugat, sama artinya masyarakat dibodoh-bodohi,” kata Said.

Sementara DS mengaku sebagai pengurus Yayasan mengadukan Djohar Bendahara Kelompok Tani Sido Tani ke Mapolda Riau dengan tuduhan melakukan penggelapan dan pemalsuan surat. ”Namun ketika ditanyakan ke penyidik Reskrim Unit II Mapolda Riau, tuduhan penggelapan dan pemalsuan tersebut tidak bisa dijawab pemeriksa,” ujar Zul yang juga anak dari Djohar.

Menurut Zul, Djohar diadukan DS ke Mapolda Riau bukan atas nama pengurus Kelompok Tani Sido Tani melainkan atas nama pribadi. ”Timbul kecurigaan diduga ada upaya mengkriminalisasi,” jelas Zul. Mereka juga mempertanyakan ke penyidik tuduhan pengelapan. ”Kalau salah proses sesuai hukum yang berlaku, tapi kalau tidak bisa dibuktikan, pemeriksaan terhadap orang tua saya harus dihektikan,” jelas Zul. Zul akan melaporkan kasus ini

Barang Bukti Kasus BBM Diduga Raib dari Markas Polresta Tanjungbalai TANJUNGBALAI – Kasus hasil tangkapan 10 jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dibeli di SPBU yang diangkut becak motor (betor) tak jelas juntrungannya. Pasalnya, BBM dan betor yang diamankan, Sabtu, kini tidak ada di Markas Polresta Tanjung Balai.

Informasi yang dihimpun Polres Tanjung Balai berhasil menangkap 10 Jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang di angkut dengan menggunakan becak bermotor (betor) di Jalan Teluk Nibung Singguan, Kecamatan Sungai TualangRaso, Kota Tanjungbalai. Sementara Kasat Reskim Polres Tanjungbalai, AKP RD Firman Darwin

kepada para wartawan saat di temui di ruang kerjanya, membenarkan tangkapan tersebut. Dikatakannya, 10 jirigen BBM tersebut dibeli dari SPBU di daerah Singguan atau yang lebih di kenal dengan sebutan SPBU Andi Cokro.

Selanjutnya, BBM tersebut diantar ke kapal bot (perahu) nelayan. Namun setelah di lakukan pemeriksaan ternyata surat-suratnya tidak sesuai dengan tujuan tempat di kirim. Hal itu menimbulkan kecurigaan, dan pihak Polresta Tanjungbalai langsung memboyong sejumlah barang bukti tersebut bersama dengan pengemudi betor ke kantor Polres Tanjung Balai untuk diproses.

Anehnya saat para war-

memperlancar segala urusan itu mereka dikenai biaya mencapai Rp 1000.000 s/d Rp.1.200.000 oleh sang kades. ”Kutipan biaya begitu besar dari warganya dikatakan untuk diserahkan ke pihak BPN,” ujar sumber menirukan ucapan Kades Gunung Sitember. Sementara Kepala BPN Kabupaten Dairi Asli Dakhi membantah adanya pungutan biaya. Asli menyarankan kepada warga untuk mengadukan kasus tersebut. ”Kita tidak pernah perintahkan siapapun terkait pengurusan sertifikat Prona agar dikutip pembayaran karena segala biaya sudah ditanggung BPN," tegasnya.

Ketika ditanyakan lagi apakah tidak ada para stafnya ikut terlibat pengutipan liar bekerja sama dengan para Kades, Asli membantah. Kepala BPN Dairi meminta warga untuk tetap melaporkan aksi pungutan itu. Sementara SK tak dapat dikonfirmasi. (PT/NADEAK)

tawan kembali menyambangi Mapolres Tanjung Balai untuk melihat barang bukti BBM dan betor, Minggu pagi, petugas piket mengaku tidak ada serah terima hasil tangkapan . Atas keterangan petugas piket tersebut, diduga 10 jerigen dan betor bernomor polisi BK 2441 QR, telah dilepas tanpa diproses secara hukum.

Humas Polres Tanjung Balai, AKP. Y. Sinulingga yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mengaku tidak mengetahui soal penangkapan tersebut. Sinulingga mengaku sedang berada di luar kota. Dugaan raibnya barang bukti menyeret ketua LSM di Kota Tanjungbalai, sebagai deking dalam kasus itu. (HERMAN)

KAMPANYE ANTI BRANDAL MOTOR. Tiga pengendara motor melintas didepan spanduk tentang anti brandal motor di Jalan Padjajaran, Kota Bogor, Jabar, Kamis (3/5). Polres Bogor Kota intensif melakukan razia kendaraan roda dua yang melakukan kumpul dan konvoi serta balapan liar untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminal oleh kelompok kendaraan motor yang marak di Propinsi Jawa Barat.

Ditpolair Poldasu Tangkap Lima Warga Myanmar MEDAN - Direktorat Polisi air (Ditpolair) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) berhasil membongkar penyelundupan manusia di perairan Tanjung Berombang, Asahan, Sumatera Utara.

Dari sana petugas mengamankan satu unit kapal bermotor yang mengangkut lima warga negara Myanmar tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain warga negara Myanmar, polisi juga mengamankan tekong kapal dan seorang Anak Buah Kapal (ABK).

Direktur Polair Poldasu, Kombes Pol Ario Gatut Kristianto membenarkan hal itu.

"Tekong kapal diketahui bernama Samsul (47), warga Lor

7, Sirantau, Tanjung Balai, sedangkan ABK bernama Rajali (30), warga Tualang Raso, Tanjung Balai", ujar Gatut, Sabtu pekan lalu.

Penyelundupan warga negara Myanmar ini terungkap ketika polisi yang melakukan patroli di perairan Tanjung Berombang curiga melihat satu unit kapal bermesin dompeng tanpa nama dan tanda selar melintas di kawasan itu, Jumat (18/5) sekitar pukul 17.30. Petugas pun langsung menghentikan boat dan melakukan pemeriksaan.

Selain tekong dan ABK, di dalam boat itu polisi juga menemukan lima warga negara Myanmar (STC)

Kawasan Kebun Sawit Kelompok Tani Sido Tani Banjar XII. (KPKPos/ PUR) kepada Kapolri dan Propam Mabes dimiliki kelompok tani, disebutPolri, Irwasum Mabes Polri Komsebut palsu, hasil pemeriksaan polnas dan ke Komisi Hak Asasi Labkrim Poldasu di Medan. ”Isu ini Manusia (HAM) dan Ke Komisi III sengaja disebarluaskan, agar anggoDPR – RI. ”Laporan sudah kita ta kelompok tani hilang kepercayasiapkan, isi laporan mohon keadilan, an terhadap pengurus. Isu dokumen karena mengadu ke Polres tidak kelompok tani Palsu disinyalir ditanggapi ke Mapolda Riau. Orang disebarluaskan oleh oknum yang tua saya dijadikan pesakitan, setelah tidak bertanggungjawab pihak itu DS yang mengadukan orang tua Daud Simatupang seakan-akan akte saya akan saya tuntut,” tegasnya. pendirian yayasan tersebut asli dan Sejumlah keterangan yang dimempunyai kekuatan hukum atas himpun KPK Pos di Tanah Putih, tanah milik kelompok tani Sido dokumen kepemilikan lahan yang Tani,” ujar warga. (PUR)

Ancam Warga dengan Pistol, Oknum Polisi Nyaris Dihajar Warga MEDAN - Seorang oknum polisi nyaris dihajar massa karena menodongkan pistol ke arah warga di Medan.

Beruntung polisi tersebut bisa melarikan diri dari amukan warga.

Peristiwa ini ini terjadi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Stella Maris, Jl. Samanhudi, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu pekan lalu. Saat itu oknum tersebut menganiaya Sugito alias Gondang, seorang penarik beca bermotor (betor) karena menolak menggeser betornya saat mobil pelaku ingin parkir.

Peristiwa ini terjadi saat pelaku mengawal sebuah minibus pembawa uang yang hendak mengisi salah satu kas ATM di halaman parkir RSIA Stella Maris sekitar pukul 13.30 WIB. Saat tiba, pelaku langsung memaksa korban memindahkan betornya. Korban menolak. Dengan arogan, pelaku langsung menganiaya korban hingga babak belur.

Penganiayaan ini mendapat perhatian warga yang berada di lokasi kejadian. Kemudian warga berusaha melerai. Namun pelaku terus menginjakinjak korban hingga membuat warga emosi.

Warga kemudian melakukan perlawanan.

Akibatnya, pelaku mengeluarkan senjata dan menodongkan pistolnya ke arah warga. Pelaku juga sempat melepaskan tembakan dua kali ke udara.

Marah dengan arogansi pelaku, warga langsung mengejar pelaku. Akibatnya, pelaku menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit. Kepala Lingkungan (Kepling) 1, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Hisar Sitanggang mengatakan, emosi warga tersulut karena oknum polisi secara arogan mengacungkan pistolnya ke arah warga, kemudian meletuskan tembakan ke udara sebanyak dua kali.

"Warga jadi marah karena dia arogan mengacungkan pistolnya ke warga setelah menganiaya penarik beca bermotor," sebut Hisar.

Hisar juga mengatakan, saat melakukan pengawalan mobil pembawa uang, pelaku tidak mengenakan seragam dinas.

"Warga tidak tau kalau pelaku polisi karena hanya mengenakan pakaian preman dan celana training. Kemudian menganiaya warga dan menodongkan pistol, warga jadi marah," kata Hisar.

Sementara Kapolresta Medan, Kombes Monang Situmorang yang langsung ke lokasi kejadian menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melanggar prosedur tugas, termasuk menggunakan senjata api tidak semestinya. "Saya akan tindak anggota yang melanggar protap dalam menjalankan tugasnya," sebut Monang yang belum bersedia menyebutkan identitas pelaku yang diketahui berpangkat bripda tersebut.

Mobil dan pelaku kemudian diamankan ke Mapolsekta Medan Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara korban Sugito, kini menjalani perawatan di RSIA Stella Maris. (DTC)

Asyik Nyabu, Anggota DPRD Labuhan Batu Dicokok Polisi MEDAN - Hidayat Hasibuan (49), anggota Komisi A DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara (Sumut) bersama seorang pengusaha, Hermayadi Basuki Siagian (49), ditangkap personel Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sumut.

Mereka kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu.

Kedua orang tersebut saat masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, Jl. MedanTanjung Morawa, Jumat pekan lalu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andjar Dewanto, mengatakan dalam pemeriksaan Hasibuan melakukan mogok bicara hingga menyulitkan tim penyidik melakukan pengumpulan keterangan. Dia juga menutupi wajahnya dengan baju tahanan saat paparan pengungkapan kasus tersebut di Polda Sumut.

"Tersangka menolak bicara.

Namun tim penyidik terus berupaya mengorek keterangan, meski barang bukti jelas ditemukan saat penggerebekan," kata Andjar.

Sementara rekan Hidayat yang turut ditangkap, Hermayadi, mengaku mengkonsumsi barang haram sabu-sabu bersama tersangka Hidayat kepada tim penyidik.

Penangkapan Hidayat dan Hermayadi dilakukan saat keduanya mengkonsumsi sabusabu di salah satu kamar di Mess Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu, Jl HM Joni, Medan, Kamis (17/5/2012) sekitar pukul 15.00 WIB. Selain mengamankan kedua

tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,35 gram, alat hisap bong, pisau cutter dan mancis.

Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana tersangka bisa memperoleh narkotika tersebut.

Hidayat Hasibuan yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merupakan warga Buluh Tolang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu dan Hermayadi, warga Jl Erlangga, Rantau Prapat. (DTC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

LIPSUS

INALUM

SOAL LIMBAH PT INALUM PEMERINTAH JANGAN BUTA PADA KEUNTUNGAN PENGAMAT lingkungan dari USU, Jaya Arjuna mengatakan apakah Sei Asahan benar-benar dapat menjadi sumber daya alam produktif penting bagi Sumatera Utara atau hanya sebagai catatan penting dalam harapan sejarah.

Ataukah hanya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah mengingat limbah yang dihasilkan dari perusahaan asing itu sangat membahayakan dan akan berdampak pada sumber bencana yang mengancam kehidupan manusia.

Menurutnya, seharusnya pemerintah jangan hanya melihat dari sisi keuntungan saja. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan termasuk salah satunya aspek kesehatan.

Selama ini, menurut pengamatan Jaya, pemerintah hanya mempertimbangkan posisi PLTA Asahan II, siapa yang berhak menguasainya setelah tahun 2013. Walaupun pada dasar operasionalnya Inalum menyatakan untuk menjadikan proyeknya sebagai bagian dari masya-

rakat Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup, pada kenyataannya kebijakan itu tidak menemui sasarannya.

Langkah strategis PT Inalum dari aspek finansial dan operasional menjelang tahun 2013 juga masih terbaca hanya memfokuskan pada kepentingan perusahaan, dan untuk itu Inalum telah mensosialisasikan bahwa masa depan Inalum sangat menjanjikan.

Bila hanya mempertimbangkan pemanfaatan Sei Asahan dari segi ekonomi, maka PLTA Asahan Inalum berharap tetap mengelolanya untuk memproduksi aluminium, walau berdasarkan sejarah panjang belum jelas keuntungannya bagi negara, sebutnya yang dalam beberapa bukunya Jaya sering menyoroti PT Inalum yang terkesan kurang mematuhi peraturan. "Siapa yang tahu bahwa industri peleburan ini juga memiliki potensi pencemaran tinggi bagi lingkungan," sebutnya lagi.

Mengingat harga ingot jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan harga jual listrik, kembali dari segi ekonomi akan disimpulkan bahwa sebaiknya maka pemerintah menggunakan listrik untuk menghasilkan ingot.

Negara memerlukan cadangan devisa dan juga membutuhkan lapangan kerja. Bisakah pabrik peleburan hanya dioperasikan 60% untuk memenuhi volume ekspor selama ini ke Jepang.Sedangkan 40 persen lagi daya listrik dimanfaatkan untuk konsumsi lokal. Bila pengertian optimalisasi adalah hal terbaik dan paling menguntungkan dari hasil pilihan yang ada, maka tentunya akan kembali pada pertanyaan mendasar, atas dan untuk kepentingan dan keuntungan siapa keuntungan itu.

Walaupun BLH mengatakan PT Inalum taat pada peraturan, namun kenyataannya,limbah bahan kimia berbahaya yang dihasilkan oleh PT.Indonesia Asahan Alluminium (Inalum) diduga mencemarkan perairan

Kabupaten Batubara.

Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut mengakibatkan ikan-ikan dilaut Batubara mati seketika. Tentunya hal ini merupakan hal yang serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dan harus bekerja keras untuk mengusut pencemaran air laut di Batubara.

Jaya Arjuna telah melakukan penelitian langsung kelapangan, dan hasil penelitian tersebut menyatakan penyebab ikan-ikan bermatian dilaut tersebut ternyata disebabkan limbah B3.

Jaya dan ketua YayasanCitra Keadilan Hamdani Harahap telah melaporkan masalah pencemaran ini ke Poldasu.Dari fakta tersebut, PT.Inalum telah melanggar Pasal 58 dan 59 UU No.32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Sampai saat ini kami sedang menunggu hasil penyidikan pihak Poldasu," sebut Hamdani.

POLDASU MASIH MENUNGGU KELENGKAPAN BERKAS PENGADUAN

SOAL AMDAL, BLH ENGGAN BERKOMENTAR

kesehatan di BKKBN Medan.

Dia mengatakan, selain kanker kulit, jika manusia memakan ikan yang sudah tercemar itu maka akan mengakibatkan kanker usus.

Memang dampaknya belum kelihatan dalam hitungan hari, namun lambat laun dampaknya akan terlihat dan merusak organ tubuh manusia, ucapnya.

Sebagai seorang yang berprofisi di bidang medis, Rosita yang sudah pernah turun dan melihat lokasi perusahaan itu menganggap masalah limbah PT Inalum perlu ditindak lanjuti.Jika didiamkan bukan hanya merusak lingkungan tapi juga akan mengancam hidup manusia. (FER)

bekerja selama 35 tahun belum pernah ada laporan perusahaannya mencemari lautan karena perusahaan asing ini taat pada peraturan, paparnya. (FER)

DIREKTORAT Reserse kriminal khusus selaku penyelidi dan penyidik, N Siahaan mengatakan, pihaknya belum melakukan penyidikan karena pemeriksaan perkaranya belum selesai.

"Kami masih menunggu kelengkapan berkas dari pihak sipelapor," sebutnya.

Siahaan membenarkan, bahwa pihaknya telah memanggil Jaya Arjuna dan Hamdani Harahap sebagai untuk klarifikasi. Namun sampai saat ini kami belum melakukan penyidikan.

Jika berkas perkara dari sepelapor sudah lengkap, kami akan langsung melakukan penyidikan. Dalam hukum kami tidak memandang siapa pelakunya. Jika memang terbukti PT Inalum mencemari laut Batubara secara hukum akan lansung ditindak. Selain merusak ekosistem lingkungan juga mengancam nyawa manusia. Hal ini sudah merupakan tindak pidana, sebutnya lagi. (FER)

KONFIRMASI KPKPos, barubaru ini pihak BLH melalui Kabid Penaatan Dan Komunikasi Lingkungan, Indra Utama mengatakan PT.Inalum adalah sebuah perusahaan yang taat pada peraturan.Dan sudah mendapatkan peringkat BIRU. Rencananya, pada bulan Juli 2012, BLH akan turun kelapangan untuk melakukan pengawasan yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Namun saat ditemui diruangannya, Kabid pengawasan AMDAL BLH Medan Sugiatno seperti enggan dimintai komentarnya. Bahkan saat dihubungi via telepon, sugiatno juga tidak menanggapinya. (FER)

Kanker Usus Dan Kanker Kulit Mengancam Manusia LIMBAH aluminium akan berdampak pada manusia.

Pencemaran yang disebabkan limbah berbahaya itu akan mengakibatkan kanker kulit pada manusia. Demikian disebutkan Rosita Silitonga yang berprofesi sebagai pelayan

Kantor PT Inalum Cabang Medan Hanya Penghubung KEPALA Cabang Medan PT Inalum R Marbun saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, tidak tahu menahu persoalan limbah di PT Inalum. "Kantor cabang ini hanya kantor penghubung.Urusan limbah dan urusan teknisnya langsung ditangani PT Inalum di Kuala Tanjung," begitu katanya.

Sejak Inalum didirikan tidak pernah bermasalah dengan limbah. Bahkan sejak saya

(FER)

Jika Melanggar Pasti Ijinnya Dicabut KLH KABIRO Pengawasan Operasional Otorita Asahan, Muhammad Yunus mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan pengaduan dari pihak manapun. Jika Jaya Arjuna telah dipangggil dan diperiksa di Poldasu perlu dipertanyakan kapasitasnya sebagai apa. Jika kapasitasnya sebagai pelapor, Jaya Arjuna harus membuktikan dengan penelitian jika memang pencemarannya disebabkan limbah dari PT Inalum.

Yunus menyebutkan, wewenang otorita Asahan hanya sebatas menangani bagian operasional. Dan terhadap lingkungan itu sudah menjadi wewenang Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya hanya melakukan pengawasan secara operasional dan umum, tidak sampai kepermasalahan limbah. Dan pengawasan tetap dilakukan sekali 6 bulan. "Jika memang limbah PT Inalum terbukti mencemari lautan pasti ijinnya sudah dicabut KLH," ucapnya.(FER)

PT INDONESIA Asahan Aluminium didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1976. PT Inalum merupakan perusahan patungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan beberapa penanam modal dari Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA). Inalum yang telah memproduksi 5 juta ton aluminium batangan (ingot) pada tanggal 11 Januari 2008 ini diakui termasuk dalam 10 teratas produsen aluminium ingot dunia berdasarkan survey AME atas 143 produsen aluminium di berbagai negara.

Sebagai perusahaan pertama di Indodnesia yang berhubungan dengan industri peleburan aluminium dan satu-satunya di Asia Tenggara, Inalum memiliki visi yaitu menjadi perusahaan kelas dunia dalam bidang aluminium dan industri terkait.

Inalum mendasarkan upayanya pada nilai-nilai perusahaan yaitu, dengan mengoperasikan pabrik peleburan aluminium dan pembangkit listrik tenaga air untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak berkepentingan (stakeholder), perusahaan bekerja keras untuk melestarikan lingkungan dengan meyakini bahwa komitmen kepada masyarakat serta pengembangan ekonomi sekitar menjadi hal yang paling mendasar untuk mencapai misi perusahaan.

Sejak tahun 2003, , Inalum dapat meningkatkan produksi melampaui kapasitas produksi melampaui kapasitas produksi terpasangnya (225.000 ton). Pada tahun 2007, , Inalum mampu memproduksi 241.322 ton.

Teknologi yang dimiliki , Inalum mampu memproduksi aluminium ingot berkualitas tinggi, dengan kemurnian 99.70 %, 99,90 % dan 99,92 %. , Inalum memperoleh sertifikasi ISO 9001-2000 atas jaminan standar internasional untuk mutu produksi instalasi dan services.

Aluminium hasil produksi , Inalum sebagian besar (60%) diekspor ke negara Jepang, sedangkan sebesar 40% diserap oleh pasar domestik dan diekspor ke negara lain.

Inalum memperhatikan kebutuhan aluminium pada pasar Indonesia dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan secara langsung kepada perusahaan pabrikan di Indonesia ataupun melalui perusahaan distributor Indonesia. Setiap tahun penjualan aluminium ingot kepasar domestik semakin besar. Pada tahun 2007, , Inalum menjadi sumber pasokan aluminium ingot bagi 65 perusahaan di dalam negeri.

Ikatan kontrak pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, terkait PT Inalum, akan berakhir lima tahun lagi (2013). Tapi, perusahaan pengolahan timah itu, yang juga mengoperasikan dua pembangkit listrik dengan kapasitas 603 MW, yaitu PLTA Sigura-gura dan Tangga, tidak otomatis jadi milik Indonesia.

Namun sangat disayangkan perusahaan asing ini kurang memperhatikan lingkungan disekitarnya.Limbah bahan kimia berbahaya yang dihasilkan oleh PT.Indonesia Asahan Alluminium (Inalum) diduga mencemarkan perairan Kabupaten Batubara.

Limbah padatnya yang dibuang ke darat bisa merembes dan terpapar ke air laut. Dan akibatnya, air laut terkontaminasi dengan limbah padat yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut mengakibatkan ikan-ikan dilaut Batubara mati seketika. Tentunya hal ini merupakan hal yang serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dan harus bekerja keras untuk mengusut pencemaran air laut di Batubara.

Menyikapi pencemaran air laut ini, pemerhati lingkungan hidup Ketua Yayasan Citra Keadilan H.Hamdani Harahap.SH.MH telah melayangkan surat permohonan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan lingkungan yang di indikasikan dilakukan oleh PT.Inalum (limbah B3) Poldasu.

Dalam hal ini, Hamdani bukan mengada-ada tapi sebelum melaporkannya ke Poldasu, sebelumnya Hamdani dan Ir.Jaya Arjuna Msc (peneliti USU) telah melakukan riset langsung kelokasi pencemaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian uji laboratorium Diskanla Batubara dan Diskanla Provinsi Sumatera Utara.

Pihak Poldasu juga telah merespon surat permohonan penyelidikan yang mereka layangkan. Bahkan kami sudah dimintai keterangan oleh Direktorat Reserse kriminal khusus selaku penyelidi dan penyidik. Dan hasilnya, Poldasu akan segera melakukan penyelidikan dan berjanji akan memanggil pihak PT.Inalum, terangnya.

Dari hasil penelitian, kata Hamdani, PT.Inalum terindikasi memiliki limbah padat berbahaya kimia (B3) ex pelebuan baja aluminium yang ditempatkan kedarat.Limbah berbahaya ini merembes ke air laut yang menyebabkan air laut terkontaminasi cyanida yang mengakibatkan terganggunya ekosistem seperti ikan yang bermatian.

Dan tidak tertutup kemungkinan manusia yang memakan ikan tersebut akan mendapat menerima dampaknya.

Dari fakta tersebut, PT.Inalum telah melanggar Pasal 58 dan 59 UU No.32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengamat Lingkungan Hidup Sumut, Jaya Arjuna mengatakan, dari tiga yang beroperasi dipesisir Batubara hanya PT.Inalum yang memiliki limbah berbahan kimia yang berbahaya. Dua pabrik lainnya yang bergerak dibidang kelapa sawit hanya menghasilkan limbah nabati yang tidak berbahaya.

Berdasarkan penelitian Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Batubara, sebutnya, tercemarnya air laut tersebut diakibatkan bahan kimia sejenis cyanida.

Dari hasil penelitian, sebutnya, kandungan cyanida dalam air laut telah mencapai 0,109 ppm. Ini telah masuk dalam kategori sangat berbahaya. Karena menurutnya, batas toleransi terhadap bahan kimia itu cuma sekitar 0,02 ppm.

Selain itu, sambungnya, kandungan ferrum (Fe) menurut hasil penelitian 0,07 dari 0,02 ppm angka normal, sedangkan kandungan fosfor mencapai 0,26 dari 0,2 pp angka normal. â&#x20AC;&#x153;Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka BLH dan Kementerian LH harus serius mengusut dan memberikan sanksi yang tegas. Kalau tidak maka ekosistem yang ada di laut Batubara akan mati dan kondisi ini juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat di sana,â&#x20AC;? paparnya. (FER)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

Sosialisasi Dinas PPKA Dengan Notaris Kab Sergai PANTAICERMIN - Untuk melakukan terobosan terbaru dalam hal peningkatan PAD Kabupaten Sergai, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) melakukan sosialisasi tentang BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ) dan pajak PBB kepada para Notaris, di pondok Permai Kecamatan Pantai Cermin, Jumat pekan lalu. Kegiatan berlangsung secara sederhana penuh kekeluargaan itu, dihadiri Kadis PPKA Agus Tri Priono,BPN diwakili JF Damanik, Kantor Perpajakan Tebingtinggi diwakili Risdawaty, angota DPRD Kab Sergai, Nur Alamsyah, Ketua Asosiasi Notaris, Mariani Simbolon dan pengusaha perumahan Bambang Suharto (Cin Huat).

Agus Tri Priono mengharapkan para Notaris membantu Dinas PPKA meningkatkan PAD Serdang Bedagai. “Notaris juga diharapkan untuk dapat menyesuaikan BPHTB Sehingga tidak ada kesimpang siuran NJOP,PBB PPH,tiap daerah sesuai perda

tahun 2011 tentang pajak,” kata Agus.

Anggota DPRD, Nur Alamsyah menyatakan dukungan kegiatan untuk membangun Serdang Bedagai. “Melalui sosialisasi tentang BPHTB diharapkan dalam waktu akan datang pajak PBB dan BPHTB akan diserahkan pengolahannya kepada kabupaten masingmasing sehingga Serdang Bedagai harus lebih mengorek potensi yang ada sehingga kita akan dapat membangun lebih cepat lagi,” katanya.

Risdawaty dari Kantor Perpajakan Cabang Tebing Tinggi, mengatakan, Dirjen Pajak sekarang tidak mampu mengutip pajak pedesaan dan perkotaan dan ini diserahkan kepada kabupaten/kota untuk mengelolanya. “Untuk perkebunan masih tetap dikutip Dirjen Perpajakan,” kata Risdawaty. Ditambahkannya, bila potensi PAD baru tidak digali maka Kabupaten Serdang Bedagai akan kehilangan PAD Sebesar Rp 3 miliar dari BPHTB dan Rp 6 miliar dari PBB. (ARM)

Simalungun Gelar Gerakan Penghijauan SIMALUNGUN – Pemkab Simalungun menggelar aksi penghijauan dengan penanaman pohon. Dalam pertemuan, pada Sabtu pekan lalu, di Balai Serbaguna, Sindar Raya,Raya Kahean, berbagai elemen masyarakat turut berkumpul, juga hadir utusan Plt G ubernur Sumatra Utara, Hamidan.

Gatot mengingatkan menjaga kelestarian dan peng-

hijauan hutan. Karena, hutan sebagai jantung dunia. Penghijauan dengan menanam bibit durian, mahoni, kakan, dilakukan serempak oleh pejabat Pemprovsu dan Pemkab Simalungun, Juliaman Sinaga, Ketua DPRD Simalungun di wakili oleh Dorhalim Saragih. Turut hadir dalam acara itu tokoh agama dan ormas pemuda.

(JSR)

Nyonya Nuraida Ngogesa Berbagi Kebahagian Milad Sama Pasukan Kuning SELESAI - Memperingati milad (hari kelahiran), Nyonya Nuraida Ngogesa melangsungkan acara sederhana, Minggu pekan lalu. Memasuki usia ke 46 tahun itu, Ny. Nuraida Ngogesa berbagi kebahagian bersama pasukan kuning, sebutan untuk tenaga honor lepas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Langkat.

“Saya ingin berbagi kebahagiaan dengan saudarasaudara yang telah banyak berbuat bagi masyarakat Langkat,” kata Nuraida yang juga Ketua TP. PKK Pemkab Langkat. Nuraida berharap seluruh tenaga kebersihan dapat lebih mengutamakan keikhasan dalam berbuat dan memberikan yang terbaik bagi daerah .

Acara yang juga digelar bersama pengurus TP-PKK Langkat dan TP-PKK Kecamatan diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng kemudian pemberian bingkisan dari ketiga putra-putrinya. Dalam kesempatan tersebut, istri Bupati Langkat itu secara pribadi membagikan 435 paket beras yang beisi 5 Kg per-paket, dan uang santunan kepada seluruh pasukan kuning memadati tempat acara.

Rubiah (50), seorang pasukan kuning, mengaku terkejut diundang merayakan hari ulang tahun istri pejabat nomor satu di Pemkab Langkat itu. “Sungguh baik hati Ibu Bupati yang perhatian kepada kami,” katanya. (JUL)

Kakanwil Kemenag Langkat Tinjau Ujian Regional MDA STABAT – Kepala Kantor Kementerian Agama Langkat, T. Darmansah, Senin pekan lalu, meninjau langsung pelaksanaan ujian regional bagi siswa Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) se-Kabupaten Langkat. Salah satu MDA yang dikunjungi Darmansah, YPI. Madrasah Dinul Hasanah Jalan Wampu No.33 Kwala Bingai Stabat.

Dalam peninjauan itu, Darmansah memberikan motivasi kepada 52 santri yang tengah mengikuti ujian regional. ”Ini merupakan awal yang baik bagi pembinaan generasi dan saya memberikan apresiasi kepada orang tua ananda sekalian,” kata Darmansah. Di sela peninjauan itu, Darmansah pun berkisah saat diri meniti ilmu di MDA. Dikatakannya, untuk mampu memahami pengetahuan agama, MDA salah satu wadah. ”Oleh karenanya para siswa jangan pernah berkecil hati menuntut ilmu di MDA karena ini merupakan bekal yang sampai akhir hayat akan bermanfaat,” kata Darman-

sah.

Kepada yayasan dan pengurus MDA dan tenaga pengajar di seluruh Kabupaten Langkat, Darmansah mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan. ”Saya yakin keikhlasan Bapak dan Ibu memberikan pengajaran akan membawa keberkahan di keluarga,” kata dia.

Kedatangan Kakanwil Kemenang Langkat, Darmansah dan rombongan, Kasi Mapenda Rahmat, Staf Pekapontren Ifan Suwandi dan heri ElFuad serta KUA Stabat Syamsul disambut Ketua YPI Madrasah Dinul Hasanah Stabat, Samin.

Pada kunjungan itu, secara simbolis dari Kakan Kemenag Langkat menyerahkan lembar soal. Adapun jumlah santri MDA yang mengikuti ujian regional 4.190 siswa dari 304 MDA di Kabupaten Langkat , dilangsung sejak Senin hingga Rabu lalu. Mata pelajaran yang diujikan, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, Qur’an Hadist, Aqidah Akhlak dan Fiqih. (JUL)

SUMUT

Ngogesa Sitepu Serukan Budaya Gotongroyong dan Asas Kebersamaan BABALAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengajak masyarakat meningkatkan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta penggunaan prasarana dan sarana desa untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini, untuk itu Pemerintah senantiasa menghargai setiap semangat kebersamaan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan terutama yang dilaksanakan secara bersinergi dengan Pemerintah.

“Mari kita budayakan nilai-nilai kegotong-royongan dengan mengedepankan azas kebersamaan,” ujar Bupati Ngogesa . Dia melanjutkan dengan memberikan contoh, rembug desa dan musyawarah mufakat merupakan nilai budaya sejak zaman nenek moyang yang harus dilestarikan.

Hal tersebut dikatakannya saat Pencanangan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) ke-40 Kabupaten Langkat yang berlangsung di lapangan bola kaki Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Selasa pekan lalu, yang dihadiri para pejabat dan tidak kurang dari 5.000-an massa.

Lebih lanjut Bupati Langkat itu menjelaskankan bahwa dirinya yakin dan percaya bahwa dengan semangat kegotong-royongan atas azas kebersamaan maka modal yang kuat untuk membangun karena akan berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelaku PNPM Mandiri yang telah mengantarkan langkah memperoleh penilaian terbaik untuk tingkat provinsi.

Wakil Ketua DPRD Langkat, Abdul Khair dalam kesempatan yang sama menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap agar

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH memberikan penghargaan kepada pemenang desa terbaik 2012 pada berbagai kategori di acara Pencanangan BBGRM IX dan HKG-PKK ke-40 Kabupaten Langkat yang berlangsung di lapangan bola kaki Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan. KPKPos/JUL segenap SKPD terkait memiliki kepedulian yang kuat bagi pelaksanaan program yang manfaatnya nyata di masyarakat, serta lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat.

Sementara Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa mengajak para kadernya melalui peringatan HKG-PKK sebagai wahana menginstropeksi dan mengevaluasi.

“Teruslah kita menggiatkan program atas dasar keikhlasan sebagai mitra kuat pemerintah,” ujar isteri Bupati Langkat itu yang secara spontan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari jajaran PKK dan masyarakat yang hadir karena pada tanggal 13 Mei yang lalu Ketua PKK itu genap berusia 46 tahun.

Sebelumnya Kepala BPMDK Jaya Sitepu melaporkan pencanangan BBGRM dan HKG-PKK sebagai tindak lanjut dari kegiatan

yang sama pada tingkat propinsi.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggairahkan semangat kegotong royongan dan menguatkan kebersamaan PKK sebagai sebuah kekuatan dalam membangun bangsa.

Dalam kesempatan itu diserahkan masing-masing alat mesin pertanian ke 24 kelompok tani, sekop, cangkul, alat sorong beban untuk keperluan kegiatan gotongroyong. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada pemenang lomba desa yakni Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai sebagai Terbaik I, Desa Dogang Kecamatan Gebang sebagai Terbaik II dan Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang sebagai terbaik III. Penghargaan bagi desa terbaik untuk tahun 2012, dengan kategori Desa Percontohan PKK menuju daerah wisata yakni Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Terbaik

I, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Terbaik II dan Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Terbaik III. Sementara Desa Terbaik 10 Program Pokok PKK Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Terbaik I, Desa Halaban Kecamatan Besitang Terbaik II dan Desa Simpang Tiga Kecamatan Sawit Seberang Terbaik III. Khusus Desa Percontohan PTP2 WKSS adalah Desa Tamaran Kecamatan Hinai.

Acara yang berlangsung meriah dengan penyambutan reog, kuda lumping, tari-tarian juga dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah prasasti pembangunan hasil PNPM serta peninjauan stand pameran produk kelompok simpan pinjam. Terllihat Bupati membeli produk yang pamerkan dan kemudian membagikan kepada masyarakat yang hadir.

(JUL)

Cermin Theater Sabet Juara Terbaik Festival Media Rakyat

Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu memberikan penjelasan mengenai pentingnya sejarah. (KPKPos/JUL)

Bupati Langkat : Sejarah Tak Boleh Putus STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengingatkan jajaran SKPD untuk tidak menghilangkan sejarah dalam setiap kegiatan, karena sejarah merupakan rangkaian yang tak boleh putus, karena bagian dari perjalanan dinamika bangsa, juga instansi.

Hal itu diungkapkan Ngogesa dalam apel gabungan, digelar di lobi Kantor Bupati Langkat, Senin pekan lalu. Di lokasi terdapat sejumlah foto yang mengabadikan sejarah. ”Saya berharap melalui dokumentasi ini setiap tamu mengetahui sejarah keberadaan Bupati Langkat yang diawali dari Asisten Residen Tengku Amir Hamzah yang juga pahlawan nasional,”

sebut Ngogesa sembari mengoreksi keterangan gambar yang ada.

Selain itu, Ngogesa menyebutkan, peran masing-masing instansi untuk menyediakan informasi luas yang dapat diakses publik sehingga siapapun yang berkunjung mengetahui latar belakang terbentuknya instansi tempat tugas. Hal tersebut penting dilakukan, kata dia, selain sebagai sebuah dorongan untuk berbuat lebih baik, juga dapat sebagai referensi sejauh mana instansi yang dipimpin mengalami kemajuan. ”Jadi upayakan agar setiap orang bisa memahami eksistensi lembaga atau instansi tempatnya bekerja,” ujar Ngogesa lagi.

(JUL)

SEI RAMPAH – Cermin Theater terpilih mewakili Kabupaten Serdang Bedagai pada festival Media Pertunjukan Rakyat, mulai digelar 25 Mei 2012. Cermin Theater menjadi delegasi Kabupaten Serdang Bedagai setelah sukses menyabet juara terbaik pada Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.

Festival Media Pertunjukan Rakyat, sarasehan media tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang menyemarakkan Pekan Informasi Nasional (PIN) Tahun 2012, bakal digelar. Acara ini merupakan puncak peringatan Harkitnas ke 104 dan tindak lanjut PIN tahun 2009, 2010 dan 2011. Kegiatan lainnya seperti pertemuan Bakohumas Daerah Regional Timur, pagelaran pertunjukkan rakyat, temu wicara KIM, lomba blogger dan animasi, dan pameran postel serta penyiaran.

Hal ini disampaikan Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP bersama Personil Cermin Theater yang dipimpin oleh M. Syafei SPd saat beraudensi dengan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dan Wabup Ir.

H. Soekirman di ruang rapat Bupati di Sei Rampah, Selasa pekan lalu.

Mariyono melanjutkan, festival rakyat pada rangkaian acara PIN yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Boediono ini.

Cermin Theater binaan Bagian Humas Setdakab Sergai yang terdiri dari 20 pemain dan 5 official akan membawakan lakon daerah dari Perbaungan dengan tema ”Persatuan dan Kesatuan”.

Menyambut laporan tersebut, Bupati Erry Nuradi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Cermin Theater sekaligus menyatakan dukungan sepenuhnya dari jajaran Pemkab Sergai agar grup media pertunjukan rakyat ini dapat mengharumkan nama Kabupaten Sergai dan Provinsi Sumatera Utara di ajang nasional ini. ”Melalui pertunjukan cerita rakyat sebagai media penyampai pesan-pesan pembangunan diharapkan dapat memajukan kesenian daerah sekaligus mensosialisasikan berbagai kebijakan maupun program pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan metode yang kreatif,” ujar Bupati Sergai. (ARM)

Turnamen Binaraga Tropi Bupati Sergai Digelar PANTAICERMIN – Pertama kalinya, turnamen binaraga (body contest) 2012 digelar di Kabupaten Serdang Bedagai.

Turnamen yang memperebutkan tropi Bupati Sergai, T. Erry Nuradi, mulai digelar pada Sabtu pekan lalu, di Pondok Permai, Kecamatan Pantai Cermin.

Ketua panitia turnamen, Amri menyebut turnamen digelar bertujuan mengarahkan para remaja ke hal positif. “Agar remaja dapat berbuat positif dan mencegah tindakan melawan hukum,” kata Amri dalam pembukaan, dihadiri Bupati Serdang Bedagai diwakili oleh Harlen Pangabean, Kapolres Sergai, Sekretaris Koni sekaligus Ketua SPSI, Zulkarnaen Herman, muspika dan pengurus partai

politik.

Bupati Serdang Bedagai, T. Erry Nuradi dalam sambutannya yang diwakili Harlen Pangabean menyatakan even olahraga yang digelar sebagai wadah menyalurkan bakat dan menggali potensi para remaja. “Kegiatan ini merupakan sarana untuk menyalurkan hobi dan bakat,” kata Harlen. Even tersebut, Harlen melanjutkan, dapat menghindarkan para remaja dari tindakan melawan hukum dengan berkomplot dengan genk motor. ”Olahraga membuat tubuh pemuda terlihat sehat bugar,” kata Harlen.

Kejuaraan binaraga memperebutkan piala bergilir Bupati Serdang Bedagai itu diikuti dari Deli Serdang,Tebing Tinggi, Medan dan Serdang Bedagai. (ARM)

Para peserta binaraga menunjukkan otot-otot tubuh mereka pada even piala Bupati Sergai.

(KPKPos/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Tanjungbalai Ditetapkan Pusat Wilayah Promosi TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Drs H Thamrin Munthe mengatakan, Tanjungbalai yang berada di wilayah pantai timur Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP). Penetapan ini dicantumkan dalam Draft Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumut, tahun 2010-2030.

Dikatakannya, penetapan ini sesuai dengan fungsi wilayah sebagai pengolahan hasil perikanan, pelabuhan dan permukiman perkotaan. Hal ini dilihat dari keberadaan letak geografis Tanjungbalai

Para peserta khitanan massal. (KPKPos/ Herman)

LSM SIRAM Gelar Khitan Massal TANJUNGBALAI - DPP LSM SIRAM untuk kesekian kalinya menggelar kegiatan sosial berupa khitan massal, Kamis pekan lalu. Kegiatan sosial yang kesembilan kali ini dilaksanakan diSekretariatnya dijalan Mayjen DI Panjaitan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

Puluhan anak yang dikhitan hari itu berasal dari Desa Pematang Sei Baru dan Desa Sei Apung Kecamatan Tanjungbalai Ka-

bupaten Asahan,Desa Sei Lunang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan dan Kelurahan Pasar Baru Kota Tanjungbalai.

Ketua Panitia Nurdin Sitorus mengatakan bahwa khitan massal tersebut terlaksana atas partisipasi dan sumbangan seluruh anggota LSM SIRAM. Sementara Ketua Umum DPP LSM SIRAM Zulkifli Sinaga dalam kata sambutannya mengatakan bahwa kegiatan itu meru-

ngusahakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak jarang, kecenderungan aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan yang telah ditetapkan menyebabkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kurang harmonis yang berakibat terhambatnya pelayanan publik,” katanya.

Diharapkan kepada seluruh peserta diklat agar pro aktif mengikuti kegiatan ini sehingga setelah mengikutinya dapat menunjukkan kontribusi positif ter_hadap pelaksanaan tugas pada unit kerja masingmasing serta dapat bermanfaat di lingkungan tempat bekerja.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias, Maimun Zebua, BA mengatakan pelaksanaan diklat ini berdasarkan surat keputusan Bupati

pakan implementasi dari visi dan misi lembaga yang dipimpinnya. “Kami ingin menjadi lembaga yang bermanfaat ditengah-tengah masyarakat,”tegas Zulkifli.

Hadir Pembina LSM SIRAM Drs.H.Khairul Fuad alias Haji Buyung yang juga Anggota DPRD Sumut, Lurah Pasar Baru Abdul Haris Pulungan, aktivis sosial kemasyarakatan Rudi Rinaldi dan para orangtua yang anaknya ikut dalam khitan massal tersebut.

(HERMAN)

Nias Nomor : 893.3/95/K/ 2012 tanggal 20 April 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III Kabupaten Nias tahun anggaran (TA) 2012.

Kemudian, perjanjian kerjasama anatar Pemkab Nias dengan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Nomor : 800/1798/BKD/ 2012 tanggal 9 April 2012, Nomor : 071./KR.VI/BKN/ IV/2012 tanggal 18 April 2012 tentang penyelenggaraan diklat prajabatan golongan II dan III di lingkungan Pemkab Nias tahun anggaran 2012. Menurutnya, peserta Diklat golongan II adalah CPNS formasi tahun 2010 sevanyak 111 orang demikian juga golongan III formasi CPNS tahun 2010 sebanyak 141 orang. Hadir pada acara tersebut, Kakanreg VI BJN Medan I Nyoman Arsa.

(YAGI)

Pemko Tebing Tinggi Sosialisasi Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja TEBING TINGGI – ”Penundaan sementara formasi dan penerimaan calon PNS yang diberlakukan mulai tanggal 1September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah dalam rangka penataan dan penghematan anggaran belanja pegawai,” papar Sekdakot Tebing Tinggi, Drs Hadi Winarno, MM, mewakili Walikota Kota Tebing Tinggi, pada sosialsasi analisa jabatan dan analisa beban PNS lingkungan Pemko Tebing Tinggi di Balai Kartini.

Hadir dalam acara sosialisasi ini Asisten II, Staf Ahli, Narasumber dari Kantor Regional VI BKN Medan dan Kepala SKPD se-Kota Tebing Tinggi. Sosialisasi ini diikuti oleh 92 pegawai eselon IV masing-masing unit kerja di ligkungan Pemko Tebing Tinggi

sebagai peserta.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebing Tinggi dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi anilisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai pedoman perhitungan jumah kebutuhan PNS untuk suatu daerah dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi berdasarkan karakteristik dan kondisi daerah.

Dalam bagian lain Sekdakot menyampaikan bahwa ke depan akan disusun proyeksi kebutuhan PNS lima tahun, yang pemenuhan dilakukan secara berkesinambungan dan sasara prioritas pertahun yang jelas.

“Semua ini tentu sesuai dengan kemampuan

portasi angkutan sungai, dan dari tinjauan regional sebagai potensi yang dapat dibangun waterways untuk melakukan pengintegrasian jaringan jalan dengan jalur sungai.

Selain itu, juga untuk mengembangkan dermaga sungai pada simpul-simpul pertemuan antara kedua moda angkutan tersebut.

"Sistem terpadu antara jaringan jalan dengan jalur sungai dikembangkan untuk mengakomodasi pergerakan penumpang dan komoditas yang dihasilkan oleh negara tetangga," jelasnya. (HERMAN)

USU Buka Pendaftaran Online SNMPTN 2012

Bupati Nias Buka Diklat Prajabatan Golongan II dan III NIAS – Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli membuka secara resmi pembukaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan II di lingkungan Pemerinah Kabupaten Nias,bertempat ruang oval lantai III kantor Bupati Nias, Selasa pekan lalu.

Sokhiatulo mengatakan tujuan utara pelaksanaan kegiatan diklat ini adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia sebagai aparatur negara yang diharapkan mampu menjalankan tugas kepemerintahan yang baik demi tercapainya pembangunan yang adil dan merata.

Penyalahgunaan jabatan semakin menambah citra buruk birokrasi di mata masyarakat. ”Para aparat birokrasi tidak lagi memperjuangkan dan me-

sebagai darah transit orang dan barang. "Tentunya dengan keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung dapat mendukung terwujudnya rencana penetapan Kota Tanjungbalai sebagai PKWP, namun

diperlukan kebijakan pendukung serta perencanaan yang baik, diantaranya perencanaan fisik maupun non fisik," kata Walikota di Gedung DPRD Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman, Senin pekan lalu.

Walikota menjelaskan, dengan keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung sebagai media penyeberangan lintas negara Indonesia-Malaysia, dalam hal ini Kota Tanjungbalai dengan daerah di Malaysia.

Penetapan ini, sebutnya, juga akan mendukung pengembangan jaringan trans-

keuangan Negara dan hasilnya disampaikan paling lambat 30 Juni 2012,” ujar Hadi Winarno.

Sekdakot menambahkan sesungguhnya analisa jabatan merupakan tugas seluruh SKPD, meskipun dalam hal fungsi koordinasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi penanggungjawab dan coordinator dari pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja ini adalah unit kerja bagian hokum dan organisasi dan SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan sosialisasi analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh seluruh unit kerja yang ada,” ujarnya.

(RS)

MEDAN - USU membuka pendaftaran online untuk ujian tertulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2012, 10 - 31 Mei 2012.Demikian disampaikan Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Saipul Bahri Daulay MSc di Kantor Panlok Kampus USU. Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Saipul Bahri Daulay MSc menyebutkan tahapan pendaftaran SNMPTN Jalur Ujian Tertulis ini dimulai dengan melakukan pembayaran di Bank Mandiri atau Kantor Pos bagi daerah yang tidak tersedia layanan Bank Mandiri dengan menggunakan tanggal lahir sebagai identitas.

Penulisan tanggal lahir ialah dengan format (ddmmyy) Contoh : 1 Februari 1991, maka yang diinput menjadi 010291.

Setelah melakukan pemba-

yaran, siswa akan mendapatkan PIN dan KAP ( Kode Akses Pendaftaran).

Selanjutnya dengan menggunakan PIN dan KAP, siswa atau peserta melakukan login ke laman http://www.ujian.snmptn. ac.id untuk mengisi borang.

Setelah mengisi borang peserta dapat mencetak kartu ujian sembari menunggu waktu mengikuti seleksi ujian tertulis sesuai jadwal.

Biaya pendaftaran untuk mengikuti seleksi jalur ujian tertulis SNMPTN ini Rp150 ribu per peserta untuk kelompok IPA/IPS dan Rp 175 ribu untuk kelompok IPC, dan untuk ujian keterampilan dikenakan Rp 150 ribu per ujian keterampilan (bagi yang memilih program studiyang mempersyaratkan ujian keterampilan).

Zulkifli mengingatkan, pembayaran biaya pendaftaran SNMPTN di Bank Mandiri dilakukan dengan cara mengisi formulir setor tunai/transfer/multipayment dengan menuliskan

“Pembayaran SNMPTN Jalur Tertulis”. Selanjutnya memasukan jumlah pembayaran sesuai dengan jenis transaksi pembayaran pada kolom nominal setoran.

“Pembayaran juga dapat dilakukan melalui fasilitas Mandiri ATM, Mandiri Internet melalui akses ke situs Bank Mandiri di laman www.bankmandiri. co.id , atau melalui Mandiri SMS,” ujarnya.

Informasi lebih lanjut terkait pendaftaran SNMPTN, dapat dibuka pada laman http:// www.snmptn.ac.id atauhubungi Call Center SNMPTN : 0804 1 450 450, Halo SNMPTN : http:// halo.snmptn.ac.id.Sedangkan untuk informasi terkait pembayaran SNMPTN di Bank Mandiri dapat menghubungi Mandiri Call 14000 atau kunjungi laman www.bankmandiri.co.id atau di nomor kontak (021)5299-7777.

Sementara jadwal Pelaksanaan Ujian Tertulis dilaksanakan Selasa 12

Juni 2012 dengan materi ujian Tes Potensi Akademik dan Tes Bidang Studi Dasar.

Sedangkan pada hari kedua Rabu 13 Juni 2012 dengan materi Tes Bidang Studi IPA dan Tes Bidang Studi IPS. Dijadwalkan Pengumuman Hasil Ujian Tertulis tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2012 yang dapat diakses pada laman http://www.snmptn. ac.id .

SNMPTN 2012 dilaksanakan melalui 2 jalur, pertama Jalur Undangan yang pendaftarannya telah berlangsung pada 1 Februari sampai8 Maret lalu dan hasilnya diumumkan pada 28 Mei 2012 dan saat ini baru dimulai pendaftaran bagi seleksi ujian tertulis.

Melalui jalur SNMPTN ujian tertulis ini, USU untuk tahun akademik 2012/2013 memperkirakan akan menerima sebanyak 3.117 mahasiwa baru yang akan menempati kursi di 47 program studi S-1 reguler.

(FER)

Pemko Tanjungbalai Berangkatkan Tim Posdaya TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dalam waktu dekat akan memberangkatkan Tim Posdaya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di ibukota Jakarta.

Pemberangkatan tim tersebut dipimpin Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap didampingi Ketua TP PKK Dra Hj Armaeni Jannah, Kepala

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Drs H Zainul Arifin serta diikuti sekitar 30 orang peserta yang berasal dari LPM, Koordinator PNPM, pemuda, tokoh masyarakat dan LSM. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tanjungbalai, Zainul Arifin, kepada wartawan, Rabu pekan lalu, mengatakan, pos

pemberdayaan keluarga (Posdaya) memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pencapaian sasaran target Millenium Development Goals (MDGs).

Posdaya juga berperan dalam mendorong investasi kesejahteraan masyarakat memiliki target dan sasaran delapan fungsi keluarga yakni, fungsi agama. Fungsi

ini, mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama.

Kedua, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, dimaksudkan untuk menciptyakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(HERMAN)

Seminar Mendongeng Meriahkan HUT GOPTKI Sergai SEI RAMPAH - Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (HUT GOPTKI) ke-55 ini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyelenggarakan seminar mendongeng di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati, Sei Rampah, Rabu pekan lalu.

Dalam sambutan tertulis Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi yang dibacakan Wabup Ir. H. Soekirman mengatakan pengembangan dan peningkatan SDM melalui kelembagaan yang menaungi para pendidik dijenjang terendah Taman Kanakkanak (TK) dan Raudhatul Athfa (RA) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Erry Nuradi, selain TK/RA ada jejang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Khusus untuk jenjang PAUD ini diharapkan guru dapat memberi pembelajaran yang bisa lebih mengarah pada pembentukan karakter, melalui lagu, bernyayi atau mendongeng sambil belajar. Karena dengan penuh keceriaan anak usia dini akan senang masuk sekolah, maka sasaran pendidikannya akan bisa mengena sasaran. Untuk itu, dalam mendidik anak usia

Wabup Sergai Ir. H. Soekirman didampingi memotong nasi tumpeng dalam rangka memperingati HUT GOPTKI ke-55. KPKPos/ARM dini dibutuhkan keahlian perekat nasionalisme dan Untuk itu dihimbau kepada tersendiri, disamping meru- dapat membangkitkan po- para peserta seminar yang terdiri dari para guru TK/RA pakan panggilan hati nurani tensi perekonomian.

Ketua DPC GOPTKI Ser- se-Sergai agar mengikuti yang tulus dari para pendidik.

“Melalui Seni Budaya Kita gai Ny. Hj. Marliah Soekir- seminar ini dengan sungguhTumbuhkan Rasa Ke-Indo- man memberikan apresiasi sungguh karena diharapkan yang tinggi kepada para guru dapat menyebarluaskan penesia-an.”

Mendongeng adalah seni TK/RA yang telah tulus ikh- _ngetahuan yang didapat dan budaya yang harus kita las berkorban dalam mema- kepada orang lain, khususnya jaga kelestariannya karena jukan dunia pendidikan dan anak-anak didik.

(ARM) seni dan budaya merupakan mencerdaskan anak bangsa.

E D I S I 201 21 - 27 MEI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Gugatan Eks Calon Bupati Gowa Kandas JAKARTA - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan pengujian Pasak 61 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dimohonkan mantan calon bupati Gowa, Andi Maddusilla. MK menilai pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) terhadap pengujian pasal itu.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Rabu pekan lalu.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas. Sebab, norma itu telah menjamin kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang yang telah lulus

Simpang Siur SPDP Eks Ketua KPU JAKARTA - Sudah tidak menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary tampaknya masih punya satu tugas penting: menjernihkan namanya dari tuduhan kriminal. Polisi pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

Setelah Hafiz tak menjabat, nasib SPDP itu masih simpang siur.

Pekan lalu tersiar kabat Jaksa Agung membenarkan SPDP Hafiz sudah dicabur penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Namun dalam penjelasannya Rabu (16/5) lalu, Kepala Bareskrim, Irjen (Pol) Sutarman membantah informasi tersebut. “Polri tidak pernah mencabut SPDP,” ujarnya, Rabu pekan lalu.

SPDP adalah surat yang dikirimkan penyidik ke penuntut umum, memberitahu bahwa penyidikan sudah dimulai. Dalam format surat ditulis siapa nam tersangka atau terlapornya. Nama Hafiz tertera dalam SPDP yang dikirim penyidik ke penuntut umum. Jika tidak ditemukan bukti yang memperkuat asumsi, kata Sutarman, penyidikan bisa dihentikan.

Menurut dia, tak ada ketentuan KUHAP yang mengharuskan penyidik mencabut SPDP. Yang ada adalah menghentikan penyidikan.

“Aturannya seperti itu,” tandas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Terkait kasus Hafiz, Sutarman memastikan sejauh ini belum ada Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yng diterbitkan penyidik.

Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan barang bukti, apalagi mengingat lokasi kejadian perkara ada di Maluku Utara. Bukti inilah yang menentukan langkah polisi selanjutnya. “Kalau memang tidak cukup bukti kita hentikan kalau cukup bukti kita lanjutkan,” katanya.

Sebelumnya Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan berkas Hafiz telah dicabut atau ditarik penyidik Bareskrim. “Belum ada berkasnya.

Itu kan sudah dicabut dari sana.

Tanya saja sama polisi,” ujarnya pada Jumat pekan lalu. Menurut Basrief dengan dicabutnya SPDP

Jaksa Agung Tindak Pidana Umum tidak mengetahui kelanjutan perkembangan kasus tersebut.

Status tersangka Hafiz dkk ini terungkap dari SPDP yang dikirimkan Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). SPDP dengan No B./81-DP/VII/2011/ Dit.Tipidum tanggal 27 Juli 2011 itu dengan jelas menyatakan Abdul Hafiz Anshary dkk telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat.

Semula membantah, Mabes Polri akhirnya membenarkan status tersangka Hafiz dkk. Kabareskrim Sutarman menyatakan SPDP itu merupakan tindaklanjut laporan Abdul Syukur Mandar, caleg dari Partai Hanura periode 2009-2014 daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara.

Penyebutan tersangka Hafiz dalam SPDP disebabkan KUHAP tidak mengenal istilah terlapor.

Dengan SPDP itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung pun telah menunjuk tim jaksa peneliti atau jaksa P16. Namun, jaksa peneliti tidak mengetahui perkembangan kasus Hafiz karena SPDP telah dicabut.

Pada 4 Juli 2011, Abdul Syukur Mandar melaporkan Hafiz dkk ke Mabes Polri. Syukur yang merupakan caleg dari Partai Hanura dalam Pemilu Legislatif (DPR) periode 2009-2014 di Daerah Pemilihan Halmahera Barat dinyatakan kalah lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Syukur menganggap putusan MK mengacu pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Halmahera Barat dan KPU Provinsi Maluku Utara yang dinilai telah diubah oleh KPU Pusat.

Oleh karena putusan MK itu, posisi Syukur berpindah, dari posisi tiga ke posisi empat. Akibatnya, tiga kursi anggota DPR yang diperebutkan tersebut berhasil diperoleh caleg dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Atas ketidakberesan ini, Syukur melaporkan lima anggota KPU Pusat ke Bareskrim Polridengan tuduhan memalsukan surat dan memberikan keterangan palsu dalam sengketa pemilu legislatif di MK. (HOC)

RTRW Kota Tanjungbalai 2011 - 2031 Sudah Teruji TANJUNGBALAI - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai 2011 - 2031 telah memperoleh kelayakan uji materi teknis dari Tim Kementrian Pekerjaan Umum Dirjen Panataan Ruang yang dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Demikian Nota Pengantar Ranperda RTRW Tanjungbalai 2011-2013 yang disampaikan langsung Walikota Drs H Thamrin Munthe MHum pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor SE, Senin pekan lalu.

Walikota mengatakan, Tanjungbalai hanya satu-satunya Kota seSumatera Utara melalui kegiatan percepatan persetujuan substansi RTRW bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2011 yang layak untuk dilanjutkan pada pembahasan ranperda dewan. "Peran dan fungsi dalam Ranperda RTRW Tanjungbalai 2011-2013 mempunyai dasar untuk perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang. Kemudian pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah pusat, propinsi, daerah dan masyarakat serta penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kota (TRK) yang meliputi

rencana rinci Kawasan Strategis Kota (KSK), RTK serta Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi (RDTRK-PZ). Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi side effect yang justru dapat merugikan bagi pembangunan kota tersebut," katanya.

Tanjungbalai Masuk Zona Integritas WBK Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap menyatakan, dari 33 kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Sumatera Utara, di antaranya tiga daerah masuk zona integritas wilayah bebas korupsi dan salah satunya Tanjungbalai.

Pernyataan itu disampaikan Rolel didampingi Sekdakot Ir Erwin Syahrul Pane MM ketika menjawab tuntutan mahasiswa yang tergabung dibawah payung Himpunan Mahasiswa Tanjungbalai-Asahan (HIMTA) di Pemko Tanjungbalai, Rabu pekan lalu.

Rolel mengatakan, sampai saat ini Pemko Tanjungbalai tetap memiliki komitmen yang kuat meberantas korupsi. Karenanya dalam keputusan Menpan belum lama ini Tanjungbalai masuk zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

(HERMAN)

dan memiliki kompetensi tertentu.

“Permohonan pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma,” kata Hakim Konstitusi Harjono.

Mahkamah berpendapat kerugian yang dialami pemohon bukan kerugian (konstitusional) seperti dimaksud pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. “Oleh karena hak kontitusional pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan ini,” tutur Harjono.

Untuk diketahui, mantan calon bupati Gowa, Andi Maddusilla memohon pengujian pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan sertipikat berbentuk ijazah dan sertipikat kompetensi. Andi merasa dirugikan lantaran saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, pasangan lain diloloskan hanya dengan surat keterangan pernah sekolah.

Sementara pemohon mengaku telah melengkapi

syarat ijazah lengkap.

Pemohon merasa keberatan jika surat keterangan pernah sekolah itu dapat dijadikan pengganti ijazah dan syarat pencalonan Pemilukada. Sebab, KPUD Gowa meloloskan salah satu pasangan yang menggunakan surat keterangan pernah bersekolah tanpa melakukan verifikasi kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan surat keterangan itu.

Menurutnya, seseorang yang memiliki ijazah dirugikan secara konstitusional karena

dipersamakan dengan orang yang hanya mempunyai surat keterangan. Karena itu, pemohon menganggap Pasal 61 ayat (1) UU Sisdiknas itu tidak proporsional dan melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Karena itu, pemohon meminta tafsir MK apa sebenarnya yang dimaksud dengan ijazah dan surat keterangan pernah sekolah pengganti ijazah. Apa surat keterangan itu dapat disamakan dengan pengganti ijazah, kita minta kejelasan penafsiran pasal itu. (HOC)

Kemenkeu Kaji Pembentukan Holding BUMN Perkebunan JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melakukan kajian untuk membentuk holding BUMN Perkebunan sebagai bagian dari program perampingan BUMN sektor perkebunan.

Hal ini disampaikan Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Tavianto Noegroho, dalam keterangan tertulis yang dikutip hukumonline, Kamis pekan lalu.

“Mekanisme pembentukan holding dilaksanakan dengan menetapkan PT Perkebunan Nusantara III sebagai perusahaan induk dan BUMN perkebunan lain sebagai anak perusahaannya,” ujar Tavianto.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, pembentukan holding BUMN Perkebunan akan memberikan manfaat antara lain meningkatkan nilai tambah dan menciptakan sinergi yang lebih optimal antar BUMN perkebunan, meningkatkan kemampuan

pendanaan untuk optimalisasi dan ekspansi baik di induk maupun anak perusahaan.

Kemudian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan operasional anak perusahaan serta meningkatkan kemampulabaan perusahaan yang pada akhirnya dapat memperbesar kontribusi BUMN perkebunan terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara dari sektor perpajakan maupun dividen.

“Dengan meningkatnya skala usaha, holding BUMN perkebunan juga

akan membuka peluang lapangan kerja baru dan peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat melalui program kemitraan bina lingkungan,” tuturnya.

Menurut rencana, sebagian besar saham negara di BUMN perkebunan lain seperti PT Perkebunan Nusantara I hingga PT Perkebunan Nusantara XIV yang akan menjadi anak perusahaan dialihkan menjadi penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada PT Perkebunan Nusantara III melalui “inbreng” saham pemerintah.

Pemerintah akan

menjadi pemegang saham minoritas di masing-masing anak perusahaan untuk memenuhi ketentuan kepemilikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang harus dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua pihak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dua mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat proses implementasi operasionalisasi holding, mengingat pemerintah tidak perlu membentuk perusahaan baru sebagai perusahaan induk dan tidak perlu menetapkan pihak lain sebagai pemegang saham kedua atau minoritas di masing-masing anak perusahaan.

Proses pelaksanaan pembentukan holding BUMN perkebunan telah disampaikan kepada Presiden dengan menyampaikan permohonan persetujuan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penambahan PMN ke dalam modal saham

perusahaan perseroan.

Seperti diketahui, pemerintah memper-timbangkan kembali perampingan jumlah (rightsizing) Badan Usaha Milik Negara. Nantinya, jumlah BUMN yang ada di Indonesia hanya sekitar 78 perusahaan pada tahun 2014.

Rencananya, ada tiga sektor yang mengalami rightsizing. Ketiganya adalah sektor perkebunan, kehutanan, dan farmasi. Dari ketiga sektor itu, yang paling siap adalah perkebunan.

Namun, pengamat ekonomi Imam Sugema berpendapat metode rightsizing sudah jamak dilakukan sejak masa orde baru.

Misalnya, penggabungan perusahaan perkebunan menjadi PT Perkebunan Nusantara. Iman menegaskan, penggabungan ini berkali-kali dilakukan.

“Digabung, dipisah lagi, lalu digabung lagi.

Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah BUMN. Artinya, pemerintah tidak mengerti masalah fundamental BUMN saat ini,”tandasnya. (HOC)

Sidang Kasus Afriyani Lanjut ke Pembuktian JAKARTA - Afriyani Susanti sepertinya harus lebih lama duduk di kursi terdakwa ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya terdakwa kasus tabrakan maut di jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat itu menghadang surat dakwaan penuntut umum dengan eksepsi, kandas. Rabu pekan lalu, majelis hakim yang dipimpin Antonius Widyianto membacakan putusan sela yang intinya menolak eksepsi yang dibacakan tim pengacara terdakwa beberapa pekan lalu.

Sebagaimana telah diberitakan, eksepsi tim pengacara Afriyani diantaranya mempersoalkan kecermatan penuntut umum. Pasalnya, surat dakwaan memuat kalimat “…..sekiranya, atau setidak-tidaknya, atau pada waktu” yang menurut tim pengacara adalah bentuk keragu-raguan penuntut umum.

Hal lain yang dipersoalkan tim pengacara adalah penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 311 ayat (5) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan.

Menurut tim pengacara, pasal-pasal dakwaan itu mengandung dua sifat yang berbeda, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kelalaian.

Dalam putusan sela, majelis hakim menyatakan penggunaan kalimat “…..sekiranya, atau setidak-tidaknya, atau pada waktu” adalah hal yang lazim dalam praktik beracara di pengadilan.

Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat penggunaan kalimat tersebut tidak menyebabkan surat dakwaan menjadi batal.

“Setelah mencermati eksepsi penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum atas tanggapan keberatan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat, menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikesampingkan karena keberatankeberatan tersebut masuk ke dalam pokok perkara,” ujar Antonius Widyianto, membacakan putusan sela.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah disusun secara cermat, lengkap, dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. “Begitu pula

halnya dengan kejadian perkara sehingga keberatan dari penasihat hukum terdakwa patut dikesampingkan,” Antonius menambahkan.

Selepas persidangan, tim pengacara Afriyani menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sela ini. Majelis hakim dinilai mengabaikan beberapa poin penting dari eksepsi. “Itu pertimbangannya mengacu pada 143 (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, red). Kami paham itu. Tapi maksudnya keliru apa tidak ini JPU dalam membuat register itu. Itu aja,” kata Syafrudin Makmur, pengacara Afriyani.

Syafrudin menuding majelis hakim bertindak tidak adil terhadap terdakwa. "Kalau begitu, maju kena mundur kena. Dimana keadilan buat klien kami. Kami ini minta diadili supaya adil,” pungkasnya.

Ditemui terpisah, William Panjaitan, pengacara sejumlah korban tabrakan mobil Xenia yang dikemudikan Afriyani, menyambut baik putusan sela majelis hakim. “Kita cukup lega karena hakimnya menolak sanggahan dari penasihat hukum Afriyani dan tetap melanjutkan ke materi berikutnya yaitu keterangan saksi,” ujarnya.

Terkait penerapan Pasal 338, William berpendapat penerapan pasal dakwaan menjadi wilayah kewenangan penuntut umum.

Namun begitu, William setuju Pasal 338 dijadikan pasal dakwaan.

“Pada intinya kita menyetujui penerapan pasal 338 tetapi itu juga merupakan kewenangan dari kejaksaan.

Dalam hal ini jaksa mempunyai rumusan tersendirilah dalam menerapkan

pasal ini. Kami dari pihak korban hanya menerima saja. Kalau keinginan kita ya dihukum seberat-beratnya, dan mungkin Pasal 338 ini bisa meng-cover hal itu,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Afriyani dijadikan terdakwa terkait insiden tabrakan maut di sekitar jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Afriyani adalah pengemudi Daihatsu Xenia yang menyebabkan sejumlah pejalan kaki meregang nyawa, beberapa diantaranya masih anak-anak. Dalam surat dakwaan, penuntut umum menggunakan Pasal 338 KUHP dan Pasal 311 ayat (5) UU No 22 Tahun 2009.

(HOC)