Kpkpos 263 edisi senin 4 agustus 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WASPADAI UANG PALSU JELANG LEBARAN

TAK terasa sudah hampir sebulan penuh kita berpuasa. Dan kini hanya tinggal menghitung hari, ummat Islam di mana pun berada akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1434 H. Bagi umat Islam, Hari Raya Idul Fitri memiliki makna yang sangat mendalam.

Kehadirannya senantiasa disambut dengan penuh antusias. Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan melawan segala hawa nafsu. Pada hari itu, umat Islam kembali kepada fitrah. Ibarat terlahir kembali ke dunia dalam keadaan suci.

Hari Raya Idul Fitri memiliki makna

5–18 AGUSTUS 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 12

Anggaran Cetak Sawah Rp1,6 Miliar Mark-Up

Kolom Redaksi

Hari Kemenangan

EDISI 263/ THN VI

TOBASA - Kuat dugaan, proyek pencetakan sawah seluas 163 Ha di Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Toba Samosir, dengan dana sebesar Rp1,6 Miliar di Mark- Up. Pencetakan sawah ini merupakan program pemerintah di sektor pertanian yang ditangani Dinas Pertanian Toba Samosir. Dana diberikan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Untuk pencetakan sawah di Desa Tornagodang yang menerima kucuran dana adalah Gapoktan Dosroha. Anggaran yang masuk ke rekening Gapoktan Sebesar Rp1,6 Miliar. Namun pada prakteknya, luas lahan yang dikerjakan kurang lebih 46 Ha dari 163 Ha

LOKASI SAWAH– Lokasi pelaksanaan proyek percetakan sawah di Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Tobsa senilai Rp 1,6 miliar.

keseluruhan.

Ketika wartawan KPK Pos, mengkonfirmasi masyarakat Desa Tornagodang, menyatakan keberatan atas pelaksanaan proyek pencetakan sawah tersebut, dan yang dikerjakan belum mencapai 163 Ha sesuai dengan kesepakatan. Dikatakan, pekerjaan pencetakan sawah itu belum sempurna dan pengadaan traktor tangan juga belum ada. Sementara pupuk belum juga datang. "Kami curiga kenapa proyek pencetakan sawah ini tak selesai selesai," ujar warga.

Warga lain bermarga Panjaitan me• LANJUT KE HAL. 2

KPKPOS | LIBER SILITONGA

• LANJUT KE HAL. 2

Tidak Terbit SEHUBUNGAN libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1434 H, maka Koran KPK Pos untuk edisi Senin 12 Agustus 2013 TIDAK TERBIT. Koran KPK Pos kembali terbit menemui para pembaca pada Senin 19 Agustus 2013. Demikian agar para pembaca, pemasang iklan dan seluruh relasi kami di mana pun berada maklum.

Dalam kesempatan ini kami pengasuh dan keluarga besar KPK Pos juga tak lupa mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1434 H. Minal aidin wal Faizin, Mohon maaf lahir dan bathin.

Penerbit

Ahok Tipe Pejabat yang Tidak Jaim JAKARTA–Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kerap sekali bersuara lantang dengan mengumbar statement yang berujung polemik berkepanjangan. Kasus terbaru adalah ihwal penertiban PKL di Tanah Abang.

Menanggapi hal tersebut, pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto berharap seharusnya pejabat publik mencontoh sikap Ahok yang berani menyuarakan aspirasinya.

"Kita harus melihat proporsi Ahok dalam landscape yang lebih luas, kalau aspek retorika politik, dia kerap menge• LANJUT KE HAL. 2

KPK Wacanakan Koruptor Dijerat Pelanggaran HAM JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan supaya pelaku korupsi dijerat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. "Di KPK sudah ada wacana untuk berikan pelaku korupsi ini juga dikenakan sebagai pelanggar kejahatan HAM atau kemanusian," kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo dalam sebuah diskusi di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Kamis.

Kejahatan korupsi, imbuh Johan, memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. "Konferensi 20102011 di China bahkan menyebut korupsi itu sebuah kejahatan di bawah genocida.

Korupsi itu dampaknya luar biasa," kata dia. Menurut Johan, kejahatan korupsi tidak hanya menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa. Tapi korupsi juga menghancurkan kehidupan demokrasi yang sedang ditata semenjak reformasi bergulir. "Tidak cuma merusak tatanan ekonomi, sosial, tapi juga demokrasi," katanya.(SF/BBS)

Ironisnya, pengganti dr Agusnadi Tala pada Dinkes seorang Kabid Yankes dr Melyani Bangun yang masih memiliki pangkat dan golongan Penata Tk.I III/d.

”

BINJAI–Pemko Binjai tak hentihentinya merekrut staf dari luar.

Pejabat impor yang diangkat menjadi staf di Pemko Binjai juga sudah terbilang kadaluarsa alias afkir. Artinya, sudah pensiun di Pemko Medan, dan sudah 'tak terpakai' di instansi atau lembaga lain, masih dipakai di Pemko Binjai.

Julkifli Ketua LSM Opas

”

Ibarat Meludah ke Langit KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Opas, Julkifli mengisyaratkan, apa yang dilakukan dan dipidatokan Elyuzar SH tidak lebih ibarat meludah ke langit. Sebab semua bertentangan dengan hirarki pembinaan aparatur.

Ditegaskan Julkipli, dr Agusnadi Tala yang sebelumnya diimpor dari Langkat menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sebagai Kadis, belum terlihat apa

capaian kinerjanya. Malah bayi gizi buruk dan gizi kurang sama sekali tidak teratasi dan tidak terlihat. Kemudian oknum Kadis tersebut ditarik sebagai Staf Ahli Walikota dan belakangan dibuang sebagai staf.

Ironisnya, sambung Jul, pengganti dr Agusnadi Tala pada Dinkes seorang Kabid Yankes dr Melyani Bangun yang masih memiliki • LANJUT KE HAL. 2

Jabatan pejabat impor itu tak tanggungtanggung. Mereka biasanya diangkat menjadi staf setingkat eselon II.B di Pemko Binjai.

Aneh, tapi itulah ke• LANJUT KE HAL. 2

Pejabat Impor Kepala Dinas Pendidikan Kepala BKD Kepala Dinas Pariwisatapora Kepala Bappeda Kepala Inspektorat Asisten I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, 2 Staf Ahli Walikota Dir RSUD dr Djoelham Kepala Dinas Catatan Sipil Plt Dinas Kesehatan Kepala Badan KBPP

Nunggak Rekening Listrik Rp2 M KASUS tunggakan rekening listrik di tubuh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, ternyata benarbenar mengkhawatirkan. Pasalnya, sampai saat ini tunggakan rekening listrik yang dialami Pemko Binjai mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Iya, memang tunggakan rekening listrik Pemko Binjai cukup besar. Kalau kita hitung-hitung secara global, sekitar Rp2 miliar lebih,” kata Kepala Cabang (Kacab) PLN Binjai, Sudirman, saat

» Walikota Binjai M Idaham

dikonfirmasi via selulernya, Rabu pekan lalu.

Dikatakan Sudirman, tunggakapan rekning listrik yang besar itu terdapat pada rekning lampu penerangan jalan. “Dari rekening ini saja sudah cukup besar, karena totalnya mencapai Rp2 miliar,” cetusnya.

Selain tunggakan rekening lampu penerangan jalan, sambungnya, sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemko

Binjai juga memiliki tunggakan.

“Dari sekian banyak Dinas, hanya Dinas Pendapatan yang tunggakannya cukup besar sekitar Rp 200-an juta,” ungkap Sudirman.

Untuk tunggakan penerangan jalan, lanjutnya, Pemko Binjai belum bisa bayar sejak bulan Mei, Juni dan Juli. “Sebenarnya tiga bulan saja tunggakan terjadi, sudah bisa kita putus. Tapi kita mau • LANJUT KE HAL. 2

DIDUGA BERKOLUSI DENGAN TERDAKWA

Majelis Hakim PN Gunung Sitoli Diadukan ke KY NIAS–Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menangani perkara penganiayaan Yun Arya Agung Halim Gulo, dengan Nomor : 163 / PID.B / 2013 / PN-GS, diadukan ke Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejagung Bidang Pengawasan, Kapolri, Komnas HAM, Kejatisu Bidang Pengawasan.

MAJELIS Hakim yang diadukan itu adalah, Lucas Sahabat Duha SH MH (hakim ketua majelis) dan hakim anggota Yudistira Alfian SH MH, Rinding Sambara SH. Sedangkan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga ikut diadukan adalah, Tehe’aro Waruwu SH MH dan Panitera Pengganti, Trisman Zandroto.

Majelis dan JPU dilaporkan oleh

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

isteri korban, Masdiana Purba kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejagung Bidang Pengawasan, Kapolri, Komnas HAM, Kejatisu Bidang Pengawasan tertanggal 26 Juli 2013, karena diduga telah berkolusi dengan menjatuhkan hukuman ringan terhadap delapan orang terdakwa yang menganiaya berat suaminya.

Masdiana Purba yang dikonfirmasi di Gunungsitoli mengatakan, hukuman yang dijatuhkan majelis

hakim PN Gunungsitoli terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan mereka. Pihak keluarga merasa tidak puas dengan hukuman ringan yang diputuskan majelis hakim kepada para terdakwa. "Sementara salah satu organ tubuh suami saya mengalami patah akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh delapan orang terdakwa dan mengakibatkan suami saya cacat seumur hidup, maka saya meminta perhatian semua pihak agar vonis PN

Gunungsitoli ditinjau kembali," katanya.

Menurut Masdiana Purba, vonis terhadap para terdakwa tergolong ringan yang mana terdakwa 1 sampai 4 masing-masing Mesaro Gulo (41) alamat Dusun I Desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, Fahuwusa Gulo (35) jabatan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun I Desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

NUNGGAK REKENING LISTRIK RP2 M........................................................

• DARI HALAMAN. 1 koordinasikan hal ini terlebh dahulu ke Dinas Pertamanan,” sebutnya.

“Kita tidak mau main putus saja, karena hubungan dengan Pemko Binjai selama ini sudah baik. Nah, jika nantinya koordinasi kita dengan Dinas Pertamanan tetap tidak membuahkan hasil, maka kita langsung menemui Wali Kota agar dapat mencari solusi atau segera mebayar tunggakan tersebut,” tegasnya.

Sementara untuk Dispenda, kata Sudirman, tunggakan rekening sudah terlalu banyak. Pasalnya, tunggakan itu sudah berlangsung sejak tahun 2012 lalu.

“Saya nggak tahu pasti dari bulan berapa tunggakannya. Yang jelas masih banyak dan nominalnya sekitar Rp200-an juta tadi,” ujarnya.

Ditanya pemutusan listrik di tubuh Dispenda sudah dapat dilakukan, Sudirman tidak menepis hal tersebut.

“Iya, memang pemutusan sudah bisa kita lakukan. Tapi pihak Dispenda meminta tinjau kembali, dengan alasan sejumlah rekening hilang. Makanya, kita akan segera melakukan peninjauan itu,” tandasnya.

Sudirman mengakui, dengan besarnya tunggakan rekening listrik milik Pemko Binjai ini, membuat PLN merugi.

“Kalau rugi sudah pasti. Makanya, ada sejumlah arus yang sudah kita putus, seperti arus listrik di Sky Kros,” bebernya, seraya berharap, agar pihak terkait dapat menindak lanjuti atau mebayar tunggakan rekening listrik ini.

Disisi lain, Antasari, seorang anggota Komisi C DPRD Binjai, yang sebelumnya sempat berseteru dengan Kadispenda, saat

kembali ditemui mengatakan, konflik lembaga dewan dengan Dispenda masih berlanjut.

“Tapi masalah ini tanyakan saja langsung pada ketua. Tapi pada intinya, awal masalah ini hanya karena tunggakan rekning listrik.

Yang mana kami mengundang PLN dalam rapat. Dari rapat itu diketahui Dispenda menunggak sampai ratusan juta. Jadi saya bawa masalah ini ke paripurna dengan agenda pandangan umum,” ungkapnya.

“Nah, ketika nota jawaban berlangsung, Kadispenda tidak terima dengan pandangan umum kami. Dia mendatangi saya dan menunjuk-nunjuk saya sambil melontarkan bahasa dengan nada tinggi,” tegasnya.

“Hal itukan tidak memiliki etika.

Makanya, kami anggota dewan meminta agar Kadispenda dicopot dari jabatannya.

Tindak lanjut masalah ini, tentu memakai surat resmi dari lembaga ke Pemko. Dan kalau mau jelas, bisa tanya langsung sama ketua,” sebutnya.

Kisruh tunggakan listrik yang terjadi, ternyata tidak hanya menguak tunggakan rekning Pemko Binjai yang sangat mengejutkan. Tetapi kisruh ini tampaknya membuat perpecahan di tubuh wakil rakyat Binjai.

Pasalnya, Mulia Ginting, suami Kadispenda yang juga seorang angggota DPRD Binjai, terlihat berang dan enggan berkomentar ketika hal ini ditanyakan kepada dirinya.

“Sebentar lagi DPRD bukan hanya bisa mencopot PNS, tetapi bisa memecat PNS. Alah sudah lah, kalau urusan ini kita serahkan sama mereka (anggota dewanerd) yang lain,” sebutnya sambil berlalu.(SBR)

ANGGARAN CETAK SAWAH RP1,6 MILIAR MARK-UP..................................

• DARI HALAMAN. 1 ngatakan, pelaksanaan pencetakan sawah itu sejak awal mengundang masalah, baik secara teknis dan luas lahan. "Kesimpulannya pencetakan sawah tersebut sudah merugikan masyarakat Desa Tornagodang dan telah merugikan Negara ratusan juta rupiah," kata Panjaitan.

Dijelaskannya, pencetakan sawah belum ada 100 Ha. Padahal sesuai ketentuan seharusnya 163 Ha. Kepala Desa Tornagodang saat di konfirmasi KPK Pos membenarkan, bahwa di desanya ada proyek pencetakan sawah seluas 163 Ha dan dananya Rp1,6 M. Namun Kepala Desa tidak banyak komentar. Dia hanya mengarahkan, agar menanyakan langsung ke

ketua kelompok, Sekretaris dan Bendahara Gapoktan Dosroha.

Pengurus Gapoktan Dosroha Desa Tornagodang, ketika dikonfirmasi KPK Pos membenarkan pihaknya ada mendapat kucuran dana sebesar Rp1,6 M untuk pencetakan sawah. Dana itu berasal dari APBN, atau Bantuan Sosial TA. 2012. Pembiayaan proyek tersebut, dicairkan melalui BRI Balige.

Pengurus Gapoktan Dosroha saat memberikan keterangan hadir Ketua Jonson Panjaitan, Sekretaris Hotler Panjaitan dan Bendahara Jannus Panjaitan.

Dikatakan, pekerjaan pencetakan sawah dimulai November 2012 sampai Mei 2013. Diakui, yang dikerjakan sudah seluas 121 Ha dan dana yang terpakai Rp1,22 M.(LIBERS)

AHOK TIPE PEJABAT YANG TIDAK JAIM...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 luarkan statement lugas dan cenderung tegas to the point, itu bagus, karena selama ini pejabat publik hanya jaim saja," ujar Gun Gun saat dihubungi, Selasa.

Dikatakannya, sosok mantan Bupati Berlitung Timur seperti itu,

yang kerap mengakibatkan para pejabat lain mengalami kecemburuan sosial. "Bisa saja orang terbiasa, tetapi umumnya tersinggung apalagi haji Lulung lantaran tindakan dia (Ahok) yang sudah sangat terbiasa, pejabat publik tersebut yaitu retorika lisensitif atau sensitifitas rotorik," ucapnya.(FR/BBS)

HARI KEMENANGAN..........................

• DARI HALAMAN. 1 kembali kepada fitrah. Kembali pada kehidupan yang lurus. Fitrah itu ditempuh melalui berbagai macam cara dan puasa salah satunya. Pertama, puasa dapat mengajarkan kepada kita pola konsumsi yang benar. Dengan berpuasa kita dituntut untuk menahan hawa nafsu dan makan tidak berlebihan. Dengan pola yang teratur seperti ini tentu kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan ini disebut fitrah secara fisik.

Melalui puasa kita juga dapat mengembalikan hubungan komunikasi sosial. Dalam kehidupan yang materialistik dan pragmatis seperti sekarang ini manusia sering memakai istilah waktu adalah uang. Hampir setiap waktu mereka sibuk pada pekerjaan mereka masing-masing dan kurang untuk berinteraksi sosial. Oleh karena itu, kehadiran bulan Ramadhan dapat mengembalikan komunikasi di antara sesama manusia melalui salat Tarawih, salat berjamaah, buka bersama dan makan sahur.

Melalui bulan Ramadhan kita senantiasa meningkatkan ibadah dan amalan kepada Allah SWT. Hal itu dapat membangun komunikasi

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kepada Tuhan sebagai tempat berlindung, tempat mengadu, tempat meminta. Dan kita bukan apa-apa di hadapan-Nya. Melalui hubungan ini kita punya kekuatan untuk tidak diperbudak dan dijajah oleh apapun dan hanya tunduk kepada Allah SWT. Pada hakikatnya Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekadar mengenakan sesuatu yang baru, pakaian misalnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Idul Fitri bukan dengan pakaian yang serba baru, tetapi bagaimana ketakwaan dan keimanan kita bertambah.

Di dalam bulan yang penuh berkah, hati kita dilatih untuk ikhlas memaafkan, maka ketika tiba Hari Raya ini dapat dijadikan waktu yang tepat untuk saling memaafkan.

Selama ini, tak sedikit kesalahan baik yang disegaja maupun yang tidak disengaja pernah kami lakukan kepada sidang pembaca sekalian. Semua itu kami lakukan semata tuntutan tugas dan sosial kontrol, serta untuk saling mengingatkan diantara kita.

Melalui kolom ini, Pimpinan, staf dan seluruh karyawan Koran KPK Pos mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, Minal aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan bathin. (***)

SERTIJAB– Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo (kiri) melepas tanda jabatan Wakapolri Komjen Pol. Komjen Nanan Sukarna didampingi penggantinya Komjen Pol. Oegroseno (kanan) pada serah terima jabatan (Sertijab) Wakapolri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/8).

Oegroseno sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, menggantikan Nanan Sukarna yang masuk masa pensiun.

Wakapolri Oegroseno Siap Amankan Pemilu JAKARTA - Setelah resmi menjabat sebagai Wakapolri, Komjen Pol Oegroseno mengaku siap untuk melakukan pengamanan pemilu sesuai dengan kebijakan dari Kapolri.

"Untuk pengamanan Pemilu tadi kita siapkan kebijakan Kapolri 'satu desa satu polisi'. Jadi, untuk polisi yang ada di desa inilah yang diharapkan bisa melihat gejala-gejala

apa yang akan terjadi menghadapi pemilu," ujar Oegroseno, Jumat (2/ 8).

Menurutnya anggota-anggota polisi yang berada di setiap desa atau Bhabinkamtibmas merupakan polisi yang benar-benar berfungsi dalam mengantisipasi tindak kejahatan. "Namanya pangkat itu mengandung tanggung jawab. Jadi kalau Bhabinkamtibmas, itu yang

jadi prioritas," katanya.

Terkait pergantian pimpinan yang hari ini dilaksanakan, Oegroseno menjelaskan agar tidak dibanding-bandingkan antara yang bagus dan tidak dengan wakapolri sebelumnya. "Saya sudah punya visi, Pak Nanan juga. Yang jelas untuk perbaikan polisi ke depan," tandasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Pol

Timur Pradopo menjelaskan mengapa Komjen Oegroseno yang dipercaya menjabat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Nanan Sukarna yang pensiun.

"Pasti ada senioritas, integritas dan profesionalitas. Itu harus teruji, kita punya evaluasi pemilih," katanya usai pelantikan di Rupatama, Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Jumat (2/8).

Menurut dia, selama ini Komjen Nanan Sukarna telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam mempersiapkan personel keamanan pemilu termasuk sarana yang mendukung kegiatan tersebut. "Saat ini akan menjadi tugas baru Komjen Oegroseno dalam persiapan personel pengamanan pemilu," tambah Timur.(IC/BBS)

PEJABAT PEMKO BINJAI KKN.....................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 nyataan yang terjadi. Kenapa ini bisa bisa terjadi, jawabnya, karena pejabat impor itu sarat KKN. Mereka adalah kerabat dekat Walikota atau Sekda.

Contohnya, menyusul pejabat Impor Amran Matondang yang dilantik sebagai Staf Ahli Walikota Binjai (Eselon II.b) bulan lalu, Sekdako Binjai H Alyuzar Siregar SH MSi kembali melantik pejabat impor H.Ikram Helmi Nasution asal Pemko Medan dilantik sebagai Staf Ahli. Sebelumnya penye-

lamatan serupa juga berlaku atas diri Zubaidah yang sekarang menduduki orang nomor satu Inspektorat Binjai.

Ketiga pejabat impor tersebut selamat dari akhir kariernya yang seharusnya memasuki masa pensiun ditempat asal tugas. Sementara sederetan PNS dengan pangkat golongan tinggi di lingkungan Pemko Binjai harus bertahan gigit jari.

Dan inilah fenomena kepemimpinan Idaham-Timbas plus Sekdako Binjai H. Elyuzar SH yang lebih mengutamakan pejabat luar

(Impor) yang jumlahnya sudah puluhan orang.

Rotasi para pejabat impor di lingkungan Pemko Binjai sejauh ini terus terjadi. Terakhir Kamis pekan lalu, Sekdako Binjai H. Alyuzar Siregar SH MSi melantik dan mengambil sumpah H.Ikram Helmi Nasution SH menjadi staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Eselon II.b).

Disusul Kepala Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KBPP) dr.

Agusnadi Talah Sp.A yang

sebelumnya staf Sekretariat Pemko Binjai. Sementara pejabat lama di Kepala Badan KBPP drg.

Andi Rinaldy MKes diparkirkan di RSUD dr Djoelham.

Walikota Binjai HM Idaham melalui Sekdako Binjai H Elyuzar mengatakan kepada koran ini, Kamis pekan lalu ,bahwa mutasi pejabat dalam setiap instansi pemerintah merupakan hal yang wajar dan lumrah.

“Birokrasi pemerintah dituntut untuk berbenah ke arah lebih baik sehingga mampu mengakomodir segala tuntutan, keinginan dan

harapan Masyarakat khususnya terkait dengan pemenuhan pelayanan pemerintah,” ujarnya.

“Amanah yang telah dipercayakan harus dijaga dengan prestasi kerja, kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Setiap aparatur khususnya yang menduduki jabatan strategis harus mampu menyusun program pembangunan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Walikota Binjai yang dibacakan Sekdako Binjai Elyuzar SH dalam pelantikan itu.(SBR)

IBARAT MELUDAH KE LANGIT..................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pangkat dan golongan Penata Tk.I III/d. Melyani ditetapkan sebagai Plt Kepala Dinkes yang sudah lebih setahun. Ironisnya, tidak sedikit pejabat pangkat/golongan Pembina IV/a dan IV/b yang dibawahinya di Dinkes. "Sampai berapa lama Plt dengan pangkat segitu harus dipertahankan?" tanya Jul heran.

Di tempat terpisah M.Ginting sebagai Sekjend BCW Kota Binjai, menyatakan, pihaknya sudah kerab

memberi kritikan baik kepada Walikota dan Sekdako Binjai.

Bahkan ke Gubernur menyusul ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara soal penempatan jabatan yang diterapkan oleh penguasa Binjai. Namun belum terlihat tanda-tanda perbaikan.

Malah oknum Walikota kian giat melakukan impor pejabat sehingga fenomena tersebut sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sesama pejabat yang memiliki pangkat dan golongan

cukup tinggi, namun tetap menjaga gawang jabatan eselon III selebihnya staf habis sedangkan soal kinerja belum tentu kalah dengan pejabat impor.

Sedikitnya saat ini ada tiga belas pejabat impor yang menduduki jabatan Eselon II.b selama kepemimpinan Idaham-Timbas.

Antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, Kepala Dinas Pariwisatapora, Kepala Bappeda, Kepala Inspektotat, Asisten I. Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset, dua orang Staf Ahli Walikota, Dir RSUD dr Djoelham, Kepala Dinas Catatan Sipil, Plt Dinas Kesehatan, Kepala Badan KBPP dan belum termasuk pejabat impor lainnya yang akhirnya ditendang termasuk pejabat eselon III. Sementara pejabat eselon II yang masih dipertahankan untuk dijabat dari lingkungan Pemko Binjai yang sebelumnya kerab terjadi bongkar pasang antara lain Asisten II dan Asisten III, dua orang

Staf Ahli, Kepala Dinas (Kadis) Koperasiperindag, Kepala Bapedalda, Kepala Kesbanglinmas, Kadis DKP, Kadis Sosialnaker dan beberapa pejabat eselon II yang tidak pernah tersentuh dengan mutasi.

Mereka antara lain Kadis Pertanian, Kadis Pendapatan, Kadis Perhubungan dan Kadis Tarukim.

Disebut-sebut keempat pejabat ini tidak akan disentuh mutasi sampai berakhirnya masa jabatan IdahamTimbas.(SBR)

MAJELIS HAKIM PN GUNUNG SITOLI DIADUKAN KE KY..............................................................

• DARI HALAMAN. 1 Barat, Aro’o Gulo (43)alamat Dusun I Desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat ketiga terdawa ini hanya di vonis 3 bulan penjara potong tahanan.

Selanjutnya terdakwa ke-4, Lemianus Gulo SPd alamat Dusun I Desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat dinyatakan bebas. Padahal para saksi mengakui Lemianus Gulo SPd turut memukul korban.

Sedangkan 4 orang lagi pelaku yakni Emianus Gulo Pegawai Negeri Sipil dan Satra Elvianto Gulo Pegawai Negeri Sipil berkasnya belum dilimpahkan Polres Nias ke kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Bahkan menurut informasi kedua tersangka masih berkeliaran dengan leluasa karena kedua pelaku ini sudah ditangguhkan. Demikian juga Rianus Gulo, Pegawai Negeri Sipil , dan Fagodi Gulo dinyatakan DPO oleh Polres Nias.

Berdasarkan informasi yang diperoleh menyebutkan, kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Rabu 30 Januari 2013, sekitar kurang lebih pukul 19.45 Wib, korban berangkat dari rumahnya di Desa Lakhene Kec.Mandrehe Kabupaten Nias Barat hendak menuju Gunungsitoli.

Sekitar pukul 20.00 Wib korban menghubungi isterinya Masdiana Purba via ponsel untuk memberitahukan bahwa korban berangkat bersama Arniwati Gulo untuk diantar kepada pamannya di Gunungsitoli.

Dan sekitar pukul 21.00 WIB korban kembali menghubungi isterinya via ponsel dan memberitahukan bahwa mobilnya dihadang dan ditahan dikilometer 26, tepatnya di Desa Ono Hada Kabupaten Nias dengan cara memasang kayu dan memarkir mobil di tengah jalan.

Penghadangan ini dilakukan Kades Onohada dan Nuria Gulo, sehingga mobil mereka tidak bisa lewat. Tidak itu saja, para penghadang memaksa korban harus kembali di Desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab.Nias Barat, tanpa ada alasan yang jelas. Herannya, meskipun Nuria Gulo yang menghadang mobil korban, tetapi oleh Polres Nias tidak dijadikan tersangka.

Dikatakan, dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba para terdakwa yang berasal dari Desa Lolozirugi Kecamatan Mandrehe kabupaten Nias Barat dengan menggunakan mobil dan sepeda motor tiba di lokasi Desa Ono Hada Kabupaten Nias. "Bahkan seorang anggota DPRD Nias Barat Sebastian Gulo juga ikut sambil memerintahkan korban untuk kembali menuju Desa Lolozirugi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, tanpa ada alasan yang jelas sehingga diduga perbuatan ini ada unsur perencanaan," ujar sumber.

Karena korban merasa ketakutan akibat ancaman para terdakwa dan oknum anggota DPRD Kabupaten Nias Barat itu, lalu korban memutar mobilnya memenuhi ajakan. Sedangkan Nuria Gulo dan 2 orang terdakwa

ikut menaiki mobil yang dikemudikan oleh korban, sambil menghubungi istrinya via ponsel dan memberitahukan bahwa korban sedang kembali menuju Desa Lolozirugi Kecamatan Mandrehe.

Isteri korban mulai gelisah atas kejadian itu. Lalu Masdiana menelpon adik korban, Famatohuziduhu Gulo agar menemui Danieli Gulo orang tua Arniwati Gulo untuk memberitahukan kejadian tersebut. Lalu, Famatohu Ziduhu Gulo dan Danieli Gulo bersamasama menuju Km.26 Desa Ono Hada, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan rombongan tersebut.

Sekitar pukul 22.30 WIB isteri korban tiba di rumah Kepala Desa Lolozirugi bersama dengan Yaredi Halawa dan mobil korban pun tiba bersamaan.

Namun, tanpa tanya ketika korban turun dari mobil, langsung dipukuli oleh terdakwa 1-4 bersama empat pelaku lainnya mengeroyok secara bersama-sama si korban.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, muka dan mulut korban mengeluarkan darah. Bahkan korban baru berhenti dipukuli ketika Famatohuziduhu Gulo adik korban mengambil korban dari tangan kedelapan orang pelaku.

Beberapa saat kemudian, anggota Polsek Mandrehe datang ke TKP sambil membawa korban ke Puskesmas Mandrehe Kab. Nias Barat, sedangkan 5 orang diantara para pelaku sempat tidak

mengizinkan petugas dari Polsek Mandrehe agar korban dibawa ke puskesmas.

Akibat penganiayaan yang demikian parah, pihak petugas puskesmas Mandrehe tidak berani menangani korban dan menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunungsitoli. Ternyata, RSU Gunungsitoli juga tidak mampu menangani korban. Maka disarankan dirujuk ke Rumah Sakit Elisabet di Medan, lalu pihak keluarga membawa korban ke Rumah sakit Elisabet Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan RS Elisabeth Medan, ternyata rahang bagian bawah sebelah kanan dan kiri sama-sama patah, bibir pecah dan muka lembamlembam.

Selanjutnya, korban melanjutkan pengobatannya di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta sampai sekarang.

Tetapi yang mengherankan keluarga korban, bahwa hasil Visum dari rumah sakit Elisabet Medan tidak diikutsertakan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam proses persidangan. Padahal korban tergolong penganiayaan berat yang menyebabkan salah satu organ tubuh korban tidak berfungsi, karena menderita patah rahang bawah kiri dan kanan. Sedangkan dalam amar putusan disebutkan bahwa korban telah dirujuk dan berobat ke rumah sakit Elisabet Medan, termasuk hasil visum tidak dicantumkan oleh majelis hakim maupun JPU. Sehingga ada

dugaan agar para terdakwa mendapat hukum yang ringan dan terbukti tututan JPU hanya enam bulan dan diputus majelis hakim hanya tiga bulan dan 15 hari.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kasus ini dilaporkan korban di Polsek Mandrehe tertanggal 31 Januari 2013 tetapi karena 2 bulan penanganannya terkesan tidak serius, maka pelapor meneruskan menyampaikan laporan di Polres Nias tertanggal 25 Maret 2013. Anggota Polres Nias turun ke lapangan dan berhasil menangkap 4 orang tersangka/terdakwa. Sedangkan tersangka 5 dan 6 ditangkap tanggal 2 Mei 2013 walaupun akhirnya ditangguhkan, sementara tersangka 7 dan 8 dinyatakan DPO (daftar pencarian orang).

Pelapor menyimpulkan, bahwa hukuman ringan yang dijatuhkan majelis hakim dan JPU tidak membuat efek jera bagi para terdakwa. Tidak ada pembelajaran yang baik terhadap masyarakat. Hukum menjadi mandul/tidak berwibawa di mata masyarakat. Majelis Hakim tidak ada hatinurani. Korban memohon kepada Komisi Yudisial RI, dan Mahkamah Agung RI agar meninjau kembali perkara Nomor : 163 / PID.B / 2013 / PN-GS yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan meminta Kejatisu bidang pengawasan menindak JPU yang menangani perkara ini. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

Biaya Eksplisit Korupsi Rp 168,19 T JAKARTA - Hasil peenelitian terhadao ribuan kasus korupsi di Indonesia, yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) menunjukkan semakin besar jumlah korupsi maka nilai uang yang harus dikembalikan koruptor justru makin kecil. "Nilai biaya eksplisit atau biaya terlihat korupsi sebesar Rp168,19 triliun sepanjang 2012.

Namun, dari total nilai hukuman finansial atau uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp 15,09 triliun atau 8,9 persen," papar Rimawan Pradipto, peneliti dari FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Gadjah Mada dalam dialog korupsi di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Hasil yang ditemukan Rimawan tersebut mengungkapkan adanya selisih Rp153,1 triliun. Nominal itu pun masih perlu ditambah biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi, biaya antisipasi tindak korupsi, dan biaya akibat reaksi terhadap korupsi.

Selain itu, adanya keanehan pada sistem yang ada. Rakyat seakan-akan mensubsidi nilai kerugian koruptor kepada negara.

Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Pasal 12, yang menyebut bahwa korupsi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan nilai Rp5 juta sampai dengan nilai tidak terhingga, hanya akan diminta ganti mulai dari Rp200 ribu hingga Rp1 miliar.

Menurutnya pola proses hukum yang tidak lazim pada koruptor.

Biasanya, akan ada pengurangan waktu hukuman dari tuntutan jaksa yang terjadi di tingkat Pengadilan Negeri.

Lama hukuman akan naik tipis pada tingkat Mahkamah Agung. "Jadi dapat disimpulkan bahwa hukuman ringan dengan mudah dijatuhkan kepada koruptor. Sehingga mengusik rasa keadilan," sambungnya.(ENDY)

KPK Diminta Hadiri Sidang Uji Materi Terkait Banggar DPR PARA aktivis dari YBLHI, IBC, ICW, dan FITRA selaku pemohon judicial review Undang-undang Keuangan Negara dan tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). KPK dinilai dapat memberi penjelasan tentang adanya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR maupun DPRD. "Kami pernah mengajukan permohonan resmi pada MK untuk menghadirkan KPK sebagai pihak terkait. Kami minta pada 11 Juli 2013, namun sampai persidangan terakhir pada 25 Juli lalu belum ada keputusan tegas dari MK apakah akan menghadirkan KPK," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Mereka mengajukan judicial review Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi MK Salah satu tujuan uji materi ini, terang Dahlan untuk memperjelas anggaran apa saja yang boleh diajukan dalam APBN Perubahan. Sebab, dari beberapa kasus terjadi korupsi anggaran dalam proyek APBN perubahan.

Diantaranya, kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang bersumber dari APBNP 2010, kasus pengadaan, pemasangan, dan perawatan PLTS yang bersumber anggaran APBNP 2008, dan pengadaan AlQuran pada APBNP 2011. Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan, KPK dapat menjelaskan potensi terjadinya korupsi ketika membahas anggaran di DPR. "KPK telah menangani kasus korupsi 72 anggota DPR/D dan penelitian KPK tentang potensi korupsi dalam pembahasan anggaran secara rinci yang dapat berakibat pada praktek mafia anggaran, perlu disampaikan untuk kepentingan pembuktian," terangnya.

Hadirnya KPK diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk uji materi kedua undangundang tersebut. Adapun, uji materi itu dilakukan karena Undang-undang tersebut selama ini dinilai telah membuka peluang terjadinya korupsi dan praktek mafia anggaran di DPR. "Banyaknya anggota DPR yang dijerat KPK, terbongkarnya praktek mafia anggaran, dan kebocoran uang negara dalam jumlah besar menjadikan dua kewenangan DPR itu harus ditinjau ulang," kata Donal.(KOMPAS.COM)

NASIONAL

KPK: Mobil Dinas Dipakai Mudik Termasuk Korupsi JAKARTA - Lebaran sebentar lagi. Arus mudik pun melonjak.

Lonjakan itu juga terjadi lantaran penggunaan mobil dinas dimanfaatkan untuk mudik Lebaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyoroti pemakaian mobil dinas untuk mudik. Pasalnya pemakaian mobil milik negara, termasuk kategori korupsi.

KPK langsung mengeluarkan surat edaran imbauan ke berbagai lembaga negara, untuk tidak menerima atau memberikan fasilitas tertentu dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. Juga para pegawai negeri sipil tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

"Penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi seperti mudik dan sebagainya, itu tidak boleh. Surat yang kami edarkan selama itu untuk menjaga marwah dari individu pejabatnya," ujar Busyro Muqoddas wakil Ketua KPK di gedung KPK, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Busyro melanjutkan jika ada institusi pemerintah yang mendukung pegawainya menggunakan mobil dinas plat merah untuk

pulang mudik, jelas itu tidak benar.

Menyalahi aturan. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke lembaganya jika ditemukan kendaraan atau fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal itu sudah termasuk abuse of power, abuse of amanah," ungkapnya.

Menurut Busyro, mobil dinas berfungsi untuk keperluan pelayanan masyarakat, sehingga tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Karenanya, Menteri Dalam Negeri harus melarang secara tegas agar tpraktek penyalahgunaan fasilitas milik negara tersebut segera ada larangan.

"Jadi jika ada institusi yang tidak mendukung larangan pegawainya menggunakan mobil dinas pelat merah untuk pulang mudik, itu enggak bener," sambungnya.

Ditambahkan hingga Jumat pekan lalu, belum ada laporan dari masyarakat, yang memanfaatkan mobil dinas untuk dipakai mudik.

"Laporan masyarakat memang kami harapkan. Jika ada yang tetap memakai ya akan diproses," tegasnya serius.(ENDY)

KPK Didesak Usut Penyelewengan Proyek Jalan Pantura

MOBIL DINAS– Petugas Satpol-PP melintas di depan mobil dinas yang terparkir di halaman Balaikota Padang, Sumbar, Kamis (25/7). Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengizikankan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Padang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik agar meringankan biaya transportasi mudik para pegawai.

Koruptor Flu Burung Dituntut 5 Tahun Bui JAKARTA - Bekas Direktur Bina Pelayaanan Medik Dasar, Ratna Dewi Umar dituntut selama lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, karena dinilai terbukti merugikan keuangan negara Rp 50,477 miliar, terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Kementerian Kesehatan (Kemkes).

"Menyatakan terdakwa, Ratna Dewi Umar telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan primer," kata jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Jaksa KPK Kresno menilai terdakwa Ratna menyetujui arahan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari untuk melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alkes tahun 2006, dan menyerahkan pelaksanaan pengadaan kepada Bambang Rudijanto Tanoesudibjo. Padahal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh mencampuri dalam metode pelaksanaan pengadaan.

Terdakwa Ratna juga dianggap tahu, bahwa PT Rajawali Nusindo tidak memiliki peralatan sebagaimana dalam kontrak. Tetapi, tetap menujuk Rajawali sebagai pelaksana kontrak. Anehnya, terdakwa Ratna membiarkan PT Rajawali Nusindo selaku pelaksanaan pengadaan

menyerahkan pekerjaan ke PT Prasasti Mitra milik Bambang Rudijanto Tanoesudibjo.

"Selaku PPK tidak mensahkan HPS (harga perkiraan sendiri) dan membiarkan disahkan oleh panitia pengadaan.

Terdakwa selaku KPA telah memerintahkan dilakukan pembaayaran ke PT Rajawali padahal barang belum diterima seluruhnya di daerah," ucapnya.

Dikatakan, dalam penggunaan optimalisasi dana sisa anggaran tahun 2006, Ratna dianggap menyalahi aturan. Sebab, terdakwa tidak melakukan tahapan pengadaan apapun. Melainkan, langsung memerintahkan penunjukan langsung terhadap PT Rajawali Nusindo sebagai pelaksana pengadaan 13 ventilator tahun 2006.

"Panitia pengadaan tidak melakukan apapun, seperti tidak membuat hps dan tidak melaksanakan negosiasi. Sebaliknya, memerintahkan untuk menggunakan harga dalam kontrak sebelumnya," kata Atty.

Terhadap pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA APBN-P tahun anggaran 2007, terdakwa menyetujui arahan Siti Fadilah dengan menunjuk PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) sebagai pelaksana pengadaan.

"Terdakwa selaku KPA dan PPK memerintahkan panitia dengan membuat surat pengadaan disesuaikan. Padahal, proses pengadaan belum dilaksanakan,"

tandas Jaksa.

Selain itu, lanjut Jaksa selaku KPK memerintahkan untuk membayar kontrak. Padahal, barang tidak diserahterimakan di Departemen Kesehatan (Depkes) sesuai kontrak tetapi di gudang PT Bhineka Usada Raya (BUR).

Dalam pengadaan reagen dan consumable tahun 2007, terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan proyek tidak dilakukan PT KFTD melainkan oleh PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC). Sehingga, terjadi penggelembungan harga (markup) yang diketahui oleh terdakwa dan didiamkan.

Bahkan, kata Jaksa, terdakwa memperkaya PT Rajawali sebesar Rp 1,8 miliar dan Prasasti sebesar Rp 5,4 miliar.

Kemudian, PT Airindo Sentra Medika sebesar Rp 999 juta, PT Fondaco Rp 102 juta, PT Kartika Rp 55 juta. Terdakwa juga dianggap memperkaya Nuki Syahrun Rp 1,717 miliar, PT KFTD sebesar Rp 3,481 miliar, PT CPC sebesar 10,860 miliar dan PT BUR sebesar Rp 25 miliar.

Namun, menurut Jaksa Kiki Ahmad Yani, dari jumlah kerugian negara tersebut tidak dapat dibuktikan terdakwa memperoleh atau menikmati keuntungan.

Sehingga, terhadap terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ratna dan penasehat hukumnya mengaku akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) yang akan dibacakan dalam sidang yang digelar tanggal 15 Agustus 2013 mendatang. (ENDY)

JAKARTA - Mark Up, korupsi, suap tak pernah ada endingnya di republik ini. Proyek jalan pantai utara Pulau Jawa (Pantura) pun diselewengkan. Pasalnya, setiap tahun uang negara Rp 1,2 triliun untuk pemeliharaan jalan jalur Pantura. Wakil rakyat di DPR RI pun teriak, juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengusut dan tidak membiarkan masalah proyek abadi ini, lepas dari sentuhan hukum.

"Memang kuat dugaan ada penyelewengan. Saya setuju KPK menuntaskan masalah ini," papar Anggota Komisi III F-Partai Hanura, Syarifuddin Sudding di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Sudding menilai dugaan penyelewengan anggaran proyek abadi ini, dengan memotong dana konstruksi pembentonan, meniadakan tulang badan jalan. Sehingga daya tahan jalan tak berlangsung lama. Akibatnya proyek abadi dengan kucuran dana besar terjadi tiap tahun.

"Inikan lucu dan tidak benar cara seperti itu," tambahnya.

Jika pengerjaan dilakukan secara benar, perbaikan Pantura tak perlu dilakukan setiap tahun.Bahkan proyek abadi ini sengaja digiring saat proses penganggaran.

"Jikalau dugaan ini benar, proyek ini menjadi skandal yang melibatkan DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini tugas KPK untuk menelusuri," sarannya.

Komisi V DPR yang membidangi transportasi juga mendorong KPK mengusut proyek Pantura, karena anggarannya terlalu mahal dan tinggi. Juga dilakukan setiap tahun. "Padahal anggaran ini diefisiensi dengan pembangunan dan pemeliharaan yang benar. Jika ada penyelewengan ya harus diusut," papar anggota Komisi V DPR, Roemkono Roemkono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengambil peran aktif membantu KPK. Caranya dengan melakukan audit keuangan proyek perbaikan jalur Pantura. Sehingga KPK lebih mudah menelusuri dugaan penyimpangan.

"BPK segera lakukan audit, itu sudah kewajiban dan tugas mereka.

DPR mendorong secara politik jika ada kejanggalan," harapnya.

Ditambahkan, tata cara perbaikan jalur Pantura meski dirombak.

Karena dari tahun ke tahun proses perbaikan jalur Pantura terbukti tidak beres dan hanya menelan anggaran besar. "Masak setiap kali mudik selalu ada masalah di Pantura," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika. “Masalah pantura harus diusut tuntas karena menyangkut hajat hidup orang banyak secara langsung. Saya menduga proyek perawatan jalur Panturan yang dilakukan setiap tahun, dijadikan lahan bisnis oleh pihak tertentu," lontarnya.

Karena itu, lanjut dia, tindakan KPK merupakan langkah strategis. Setidaknya, dapat memotong mata rantai bisnis yang dia nilai tak wajar itu. "Komisi III akan mendorong KPK serius mengungkap keganjilan proyek abadi ini, juga agar KPK menuntaskan lingkaran setan dari darurat infrastruktur jalan yang tidak berkesudahan di jalur Pantura sejak dulu dulu hingga kini," pintanya.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari mendukung langkah KPK menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran negara untuk mengangani jalur Pantura.

"Saya kira itu langkah hukum yang tepat dan wajar sekali dilakukan. Karena masyarakat Jawa Tengah di sepanjang jalur Pantura, tidak pernah puas adanya perbaikan jalan yang tambal sulam," jelasnya.

Selama ini, tambah Hajriyanto, kondisi infrastruktur di Indonesia dalam kondisi darurat infrastruktur. "Kondisi jalan disana sangat parah dan tidak pernah terselesaikan dari dulu. Padahal anggaran untuk pengerjaannya sangat besar, triliunnan rupiah," tegasnya di gedung MPR Jakarta.

Wakil ketua MPR juga menyayangkan penanganan jalan di jalur Pantura, yang hanya dilakukan dengan tambal sulam. Sementara biaya yang dikeluarkan tiap tahun tidak sedikit. "Kita hitung saja mulai dari biaya perbaikan tambal sulam, kalau dibuat membangun jalan tol saja sudah berapa meter," tandasnya serius.(ENDY)

Selama 2,5 Tahun

Rp 6,4 Triliun Uang Negara Dikorupsi JAKARTA - Lingkar Madani Indonesia (LIMA) mensinyalir selama kurun waktu 2,5 tahun, jumlah uang negara diembat para koruptor mencapai Rp6,4 triliun. Sayangnya, vonis Pengadilan Tipikor terhadap para koruptor masih sangat rendah, yaitu antara 1-5 tahun sehingga tidak memberikan efek jera.

“Hukuman terhadao koruptor, seharusnya mengandung unsur menakutkan agar mereka tidak berani mengulangi perbuatannya bahkan tak ditiru oleh yang lain. Kalau mau sita saja harta para koruptor untuk negara agar memberikan efek jera,” ungkap Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta,

Senin pekan lalu.

Selain itu, sambung dia, rendahnya hukuman bagi pengemplang uang negara karena KUHAP, yang dipakai masih menggunakan pola yang lama sehingga perlu diganti dengan menjerat pelaku korupsi dengan hukuman berat. "Juga menyita harta kekayaaanya atau memiskinkan.

Kondisi ini akan membuat pejabat untuk takut korupsi," tandasnya.

Menurutnya, DPR pernah sepakat mengatur konsep pemiskinan koruptor dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang akan direvisi.

Namun upaya itu baru sebatas wacana, karena jalan terjal menuju pemiskinan koruptor masih menghadapi tantangan.

"Mengapa pemiskinkan koruptor masih sebatas wacana ? Salah satu faktornya, karena kerja sama penegak hukum belum seiiring jalan. Masih ada tuntutan dan putusan yang ringan terhadap pelaku korupsi. Karena itu, wacana pemiskinan koruptor segera direalisasikan.Semua koruptor yang ditangkap harus dimiskinkan. Gerakan ini jangan sebatas wacana,Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, harus merealisasikan,”tutur Ray. Koruptor memang tidak takut dipenjara, karena sehabis dipenjara dia tetap kaya. Apalagi maraknya putusan ringan. Aparat penegak hukum harus berhati hati menggunakan senjata pamungkas, bisa jadi koruptor

melakukan serangan balik, tambahnya.

Hal senada juga dilontarkan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyebut sejak 2010 sampai sekarang ditemukan 461 kasus korupsi. Dari jumlah kasus tersebut diperkirakan ada potensi kerugian negara mencapai Rp 6,4 triliun.

Selain itu, menurut Emerson, vonis Pengadilan Tipikor sudah masuk dalam siaga satu. Sebab, kata dia, berdasarkan evaluasi semester pertama 2010 hingga 2013, vonis terhadap koruptor sangat ringan. Dari 461 hanya lima kasus saja yang dihukum 10 tahun lebih. Menurutnya tren vonis satu

sampai lima tahun belum memberi efek jera. “Koruptor masih dalam zona nyaman meski diadili di Pengadilan Tipikor. Tapi pemberian remisi bagi koruptor juga masih relevan,” tandasnya.

Meski demikian, dari hasil pengamatan itu ditemukan bahwa adanya penurunan jumlah vonis bebas bagi para pelaku korupsi di Indonesia.

Dari semula yang divonis bebas antara 56-59 persen sekarang menjadi 15 persen. “Ada tren menurun dalam penjatuhan vonis bebas terhadap koruptor dari 56 – 59 persen menjadi 15 persen. Tren vonis 1-5 tahun belum memberi efek jera dan melukai rasa keadilan publik,” lontarnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

PTPN 5 Sulap HPT Batu Gajah Jadi Kebun Sawit PEKANBARU - Setelah kepemilikan kebun sawit oleh empat oknum pejabat PTPN 5 seluas 580 hektar di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Siak, di duga menyalah.

Muncul lagi, pembukaan kebun sawit oleh PTPN 5 seluas 5.957 hektar di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

PTPN 5 meski belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan tapi tetap beraktifitas. Untuk memuluskan pembukaan lahan, mereka menggandeng Koperasi Bumi Asih sebagai mitra kelolanya, tentu saja mengikutkan masyarakat.

Kabag Humas PTPN 5 F Panjaitan di dampingi F Saragih di

ruang pertemuan mereka, Jumat pekan lalu mengakui, hingga saat ini PTPN 5 belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan HGU dari BPN Pusat. Menurut F Panjaitan, kedua izin tersebut masih dalam pengurusan tanpa menjelaskan kapan izin tersebut bisa di miliki.

Dia bilang, masyarakat ikut di libatkan dalam pembukaan kebun sebagai mitra. Ketika di tanyakan jumlah warga yang ikut serta dalam pola kemitraan tersebut, dia tidak bisa menjelaskan. “Nanti saya tunjukkan daftar nama berdasarkan sertifikat yang di miliki

warga," katanya.

Sementara F Saragih staf bagian humas PTPN 5 ketika ditanya soal dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan pupuk PTPN 5 yang sempat heboh pada saat hearing dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau H Jefri Noer pada 2010 lalu, dia bilang bukan penggelembungan harga, biaya transportasi dari dan menuju kebun PTPN 5 belum di masukkan dalam rincian anggaran. “Kasus dugaan penggelembungan pengadaan pupuk tersebut sudah dibantah Dirut PTPN 5 Fauzi Yusuf,” ujarnya.

SUMUT

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Pekanbaru belum lama ini menyebutkan, PTPN 5 terindikasi melakukan penggelembungan harga dalam pembeliabn pupuk dengan volume 8200 ton pupuk jenis NPL. Harga beli oleh perusahaan kebun swasta berkisar Rp 4158 per kilogram sehingga total Rp 32 miliar.

Sementara PTPN 5 membeli pupuk dengan jenis pupuk yang sama seharga Rp 7108 per kilogram dengan total jumlah Rp 45 miliar. Selisih harga beli PTPN 5 sangat mencolok, Rp.13 miliar.

(PUR)

Pengadaan Laboratorium Disinyalir Fiktif SERGAI - Melalui surat laporan Informasi yang dilayangkan Lembaga Pemantau Hukum Republik Indonesia (LPHRI) Serdang Bedagai ke Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Nomor: 023/DPCLPHRI/VII/Sergai/2013 tentang dugaan korupsi Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Kakan LH) Sergei TA 2011- 2012 terkait proyek pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 1.953.580.000.

Berdasarkan bukti LKPJ bupati dan penjabaran laporan realisasi APBD kantor Lingkungan Hidup Sergai pada 30 Desember 2011 dengan kode rekening 6.2.16.25.3.

20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp 751.700.000, terealisasi sebesar Rp 709.500.000. Berkurang Rp 42.200.000 atau 94,39 persen.

Kode rekening 6.2.16.25.3.26, belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian bangunan Rp 44 juta. Terealisasi sebesar Rp 43.

379.000, kurang Rp 621.000 atau 98.69 persen. Kode rekening 6.2.16.25.3.26.10, belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor Rp 44 juta, terealisasi Rp 43.379.000, kurang Rp 621.000 atau 95.69 persen.

Kode rekening 6.2.15.02.3.

02.14 untuk belanja modal pengadaan konteiner senilai Rp 112.200.000, terealisasi Rp 106.500.000, kurang Rp 5.610.000 atau 95 persen. Pengadaan mesin pencacah sampah TA 2012 senilai Rp 505.750.000. Pengadan kenderaan roda dua pengangkut gerobak sampah pengambilan dokumen tertanggal 31 Oktober hingga 05 November 2012 senilai Rp 499.930.000, sumber dana APBN sebanyak 12 unit kenderaan roda dua jenis mesin Honda Revo di duga mark up.

Selanjutnya, proyek tahun anggaran 2012 tentang pengadaan

mesin pencacah sampah senilai Rp 505.750.000. Hingga Juli 2013, mesin masih di endapkan di kantor LH. Sementara becak pengangkut sampah hingga Juli 2013 masih di simpan di gudang parkiran mobil Pemkab Sergai, belum di realisasikan kepada masing masing kelompok.

Saat dikonfirmasikan tim LPHRI, Saparwin Kakan LH Lingkungan Hidup mengatakan, proyek tidak dilaksanakan dan dananya sudah dikembalikan ke kas daerah padahal pada LKPJ bupati proyek sudah terealisasi. Saparwin terindikasi melakukan pembohongan

publik.

Sementara MS Sitompul S.Sos menjelaskan, LPHRI sebagai sosial kontrol turut bertanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik untuk mewujudkan pembangunan nasional di berbagai kegiatan instansi pemerintahan. "Kita telah melayangkan surat laporan ke Kajari pada 26 Juli 2013 lalu dan berkasnya langsung di terima. Erwin Panjaitan SH Kajari Sei Rampah mengatakan, akan segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan bila terbukti akan menjadi target Kejari," kata Sitompul.(ARM)

Proyek Kebun Sawit Siak II

Dana APBD Diduga Dikreditkan

DAYUN SIAK - Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melaksanakan program pengentasan masyarakat miskin dengan membuka perkebunan sawit rakyat yang di kenal dengan Siak II di biayai APBD Siak senilai Rp 55 miliar lebih. Program di laksanakan dalam dua tahap yaitu, 2005 dengan nilai kontrak Rp18 miliar lebih (setelah adanya perubahan) dan 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp 37 miliar lebih.

Pelaksana proyek yang ditunjuk langsung Pemkab Siak adalah PTPN 5, informasinya tanpa melalui lelang. Namun proyek ini tidak sesuai harapan masyarakat, tidak sesuai kontrak, dan sejumlah kalangan menilai program pengentasan kemiskinan terindikasi di pelesetkan. Perkebunan di duga menjadi ajang bisnis PT Permodalan Siak (Persik) yang merupakan BUMD Siak.

Perkebunan ini belum bisa di manfaatkan masyarakat di lima kecamatan yaitu, Kecamatan Dayun, Siak, Mempura, Sei Mandau, dan Kecamatan Minas, seluas 5182 hektar. Dusun II, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, seluas 750 hektar pengelolaannya di serah kepada PT Persik.

Oleh PT Persik di kreditkan ke Koperasi Suka Menanti tapi hingga saat ini belum juga di serahkan.

Ketua Koperasi Suka Menanti Desa Dayun Atim saat di temui di kediamannya mengatakan, perkebunan sawit rakyat seluas 750 hektar, terdiri dari 16 kelompok dengan jumlah anggota 375 KK masing-masing memperoleh 2 hektar kebun.

Pelaksana proyek adalah Pemkab bermitra dengan PTPN 5.

Pembangunan dinyatakan selesai 100 persen tapi yang di terima koperasi hanya 70 persen.

"Pembangunan kebun sawit rakyat ini bersamaan dengan pembukaan kebun sawit milik oknum pejabat PTPN 5," kata

Atim di amini Sulaiman Effendi, pekerja di kebun sawit milik pejabat PTPN 5 seluas 580 hektar. Menurut Atim yang juga Kepala Dusun I Desa Dayun di dampingi Wakil Ketua Koperasi Sulaiman Effendi, kebun sawit seluas 750 hektar penanganannya di serahkan ke PT Persik dan perawatan di kerjakan koperasi, Jumat pekan lalu.

Modal kerja dari PT Persik dengan sistim kredit. Koperasi membayar kepada PT Persik secara mencicil. "Kebun saat di serah terimakan dalam kondisi tidak terawat, bibit yang di tanam PTPN 5 banyak yang mati.

Koperasi harus menyisip, di perkirakan sekitar 7000 pohon yang harus disisip," ujar Sulaiman.

Tambah Atim, hingga saat ini kebun belum di serahkan ke koperasi, berhubung belum ada penyelesaian akad kredit nasibnya jadi terkatung-katung. "Produksnya juga masih minim sekitar 50 ton per bulan, hasil penjualan di simpan koperasi untuk membayar perawatan kebun," katanya.

Ditanya soal penimbunan badan jalan sepanjang 6 KM di lokasi koperasi, dia membenarkan dan dananya ditanggung PT Persik melalui sistim kredit kepada koperasi. "Pengembaliannya di potong dari hasil produksi.

Biaya penimbunan jalan itu Rp 3 miliar lebih," ujarnya.

Diakuinya, lahan seluas 750 hektar yang dijadikan kebun sawit tersebut milik warga Desa Dayun karena lahan tersebut dalam keadaan kosong. Soal penjualan lahan koperasi kepada pihak lain di bantahnya, terkecuali tanpa sepengetahuannya.

"Mereka menjual kebun sawitnya kepada orang lain yang bukan anggota koperasi, kalau saya tau namanya saya coret.

Kalau kebunnya dijual kemana lagi masyarakat mencari lahan, lahan kosong di daerah ini sudah tidak ada lagi," kata Atim. (PUR)

USU Terima1.595 Mahasiswa Baru Jalur UMB PT HINDARI LUBANG– Kendaraan berusaha menghindari lubang yang diberi tanda sebuah pohon di Jalan Mongonsidi Medan, Sumut, Senin (29/7). Lubang yang berada di kawasan ramai lalu lintasnya itu sangat membahayakan pengguna jalan.

Kandas, Usulan Pembentukan Pansus SKPI Bupati Karo KABANJAHE-Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku-liku, akhirnya usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti kandas di tengah memanasnya rapat paripurna DPRD Karo, Kamis (1/8) sore.

Paripurna dewan yang dihadiri 30 dari 35 anggota DPRD Karo terbagi dalam dua kubu, masingmasing kubu pengusung pembentukan Pansus SKPI Kena Ukur Surbakti yang selama ini di dukung

oleh 9 orang anggota dewan di motori Fraksi PDIP, sedangkan 22 orang anggotadewanmenolakpembentukan Pansus SKPI yang terdiri dari berbagai fraksi itu, sedangkan sisanya tidak jelas kemana arahnya.

Namun pada saat terjadi penentuan mekanisme opsi antara setuju dan tidak setuju pembentukan Pansus SKPI tersebut, hanya 7 orang anggota dewan pendukung pansus SKPI yang angkat tangan, anehnya lagi dua orang tidak hadir mengikuti paripurna dewan yang dijaga ketat aparat polres Karo itu.

Berlangsungnya paripuna dewan yang di jadwalkan hanya satu jam itu sesuai dengan kesepakatan bersama para anggota dewan berlangsung alot, hujan interupsi bahkan sempat memanas. Dalam menyampaikan pendapat masingasing anggota dewan cukup menyita perhatian berbagai kalangan elemen masyarakat yang hadir menyaksikan paripurna.

Gayung bersambut setiap anggota dewan mengeluarkan pendapat menguji kemampuan pimpinan dewan bertindak bijak-

sana dalam meminpin rapat yang cukup menegangkan itu. Tepuk tangan pengunjung yang sesekali muncul tidak memancing emosi para anggota dewan beradu argumen.

Demikian juga saat para pengunjung melontarkan kata-kata bernada mencemoh, sehingga suara riuh di ruang paripurna tersebut menambah semaraknya suasana sidang.

Puncaknya paripurna yang mendebarkan itu, ketika timbulnya dua opsi dari anggota DPRD Karo untuk menentukan pilihan antara dibentuknya pansus SKPI

dengan di tolaknya Pembentukan SKPI Bupati Karo.

Dua anggota dewa masing-masing Siti Aminah Peranginangin dan Sentosa Sinulingga menyatakan dibentuk Pansus SKPI Bupati Karo melalui pemungutan suara secara terbuka. Sedangkan yang mengusulkan pembentukan SKPI di tolak melalui pemungutan suara tertutup Pengamat Sembiring dan Inganta S Kembaren, karena menurut mereka yang dinamakan one voot one delegation adalah harus dilakukan dengan cara tertutup.(AND)

bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai tingkat jabatan yang tentunya membutuhkan uang tambahan di samping pekerjaan mereka yang terhitung tidak imbang dengan upah yang mereka terima. Lapisan masyarakat tau dan bukan rahasia umum lagi bahwa dengan demikian lahirlah sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang tidak adil dan biadap dengan judul 'peraturan dibuat untuk di langgar.'

Hukum yang seharusnya berpihak pada yang lemah menjadi kebalikannya, berpihak pada mereka yang memiliki duit.

Hukum diperjualbelikan melalui calo-calo yang ahli dalam memanipulasi hukum yang

bermuatan butiran-butiran pelecehan terhadap citra daripada badan hukum yang di tegaskan oleh keadilan berdasarkan Pancasila.

Apa kaitannya semua ini dengan permasalahan buruh?

Banyak orang tidak tau bahwa di balik layar keadilan banyak terjadi ketidak adilan terhadap kaum buruh. Nasib buruh kian memprihatinkan, diakibatkan pengusaha yang sering bermain mata dengan penguasa sehingga mereka tidak perduli adanya Undang-Undang yang berlaku.

Tindakan semena-mena terjadi, pelanggaran demi pelanggaran di lakukan yang tentunya menghapus hak-hak kaum buruh yang sebenarnya sudah jelas telah di

MEDAN - Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMB PT) yang dilaksanakan Universitas Sumatera Utara (USU) serentak bersama 12 PTN lainnya di Indonesia telah diumumkan.

Dari 5.997 peserta yang mendaftar ujian tulis UMB PT, hanya 1.595 orang berhak lulus, Minggu dua pekan lalu.

Ketua Panitia Lokal (Panlok) UMB-PT USU Prof Zulkifli Nasution melalui Koordinator Humas Bisru Hafi mengakui, jumlah peserta mendaftar ujian yang membludak sedangkan daya tampung terbatas membuat peserta harus bersaing ketat agar bisa lulus.

Sehingga alokasi kursi 1 banding 6 untuk dapat duduk di

USU melalui jalur UMB PT ini.

Menurutnya total jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Alasannya, kata Bisru pendaftar di UMB-PT lebih sedikit karena sebelumnya sudah ada penerimaan mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Bisru juga mengingatkan peserta yang lulus agar melakukan pelaporan pada 1 Agustus untuk Kelompok Eksakta dan 2 Agustus untuk Kelompok Non Eksaktra. Tempat pelaporan di Pendopo USU mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB.(FER)

Buruh Semakin Termarjinalkan SEBELUM kita masuk kepada pembahasan tentang judul opini saya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu arti dari kata 'Buruh'. Cukup banyak orang negara ini yang tidak tau apa sebenarnya yang di maksud dengan buruh sehingga arti dari kata tersebut seringkali di salah artikan oleh pihak - pihak tertentu guna memberdayakan muatan masing-masing ego individu yang akan menonjolkan kekuasaannya sebagai orangorang pilihan yang menjabati sebuah kedudukan dengan judul jabatan pimpinan/ketua/direktur, yang berwenang, dsb.

Buruh adalah pekerja, siapapun yang bekerja dan menerima gaji, bayaran atau

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

upah dan apapun kedudukannya, dia adalah seorang buruh. Banyak orang berpendapat bahwa buruh tidak lebih daripada tenaga kerja murahan, seolah-olah buruh adalah singkatan dari 'budak untuk disuruh'.

Mereka adalah golongan pekerja kalangan bawah seperti tukang sapu jalan, tukang bangunan, tukang sampah, tukang pembersih parit, pembantu rumah tangga, dsb.

Sedangkan mereka yang bekerja kantoran merasa dirinya bukan buruh karena mereka termasuk golongan orang-orang berpendidikan, punya tanggung jawab dan nilai lebih. Jadi, mari sama-sama kita satukan persepsi terhadap makna buruh. Buruh

adalah pekerja, semua lapisan masyarakat yang bekerja dan menerima upah, gaji, bayaran terhadap pekerjaannya adalah buruh.

Seperti kita ketahui, Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang sehingga dapat dimaklumi apabila terjadi sikut- menyikut antara sesama baik lapisan bawah terutama atas agar dapat menghasilkan segala sesuatu guna memperkaya diri melalui tindakan ketidak adilan, adalah suatu hal yang wajar untuk di pandang.

Pengelolaan perilaku ketidak adilan pada umumnya di kuasai oleh pengusaha dan menciptakan lapangan kerja sampingan baru

tentukan.

Mereka berani karena mereka merasa memiliki suatu kekuatan tersendiri untuk melumpuhkan hukum yang selama ini seharusnya memihak pada kepentingan buruh dan oleh karena itu buruh tidak memiliki sedikitpun nilai bargaining. Kaum buruh menyadari akan kelemahannya, berbuat kesalahan ataupun melawan maka pilihan yang tersisa bertahan hidup beberapa hari saja. Kalaupun buruh memperjuangkan haknya bersandar harapan pada peraturan Disnaker & PHI, fakta selalu menunjukan harapan tersebut kandas, karena buruh kalah telak.

Satu hal yang kaum buruh

luput dari pandangannya, bahwa masih ada orang-orang yang perduli khususnya lembaga terkait dan berkompeten akan kesejahteraan mereka. Jadi menurut saya, sekaranglah tiba waktunya bagi mereka-mereka dari seluruh lapisan kaum buruh yang memahami bahwa negara tidak akan mampu berkembang tanpa adanya peran kaum buruh, satukan kekuatanmu, naikan suaramu, bertindak dan menangkan keadilan dengan memperjuangkan agar hak-hak buruh dapat di terima sebagaimana harusnya. Mari bung rebut kembali.

Essie Gultom, MPD Partai Buruh Sumut

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

Sukamiskin Itu Guantanamo-nya Indonesia NAZARUDDIN, membantah tuduhan mengendalikan bisnis dari dalam tahanan. Nazaruddin bahkan menyebut Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, tempatnya ditahan, bagaikan penjara Guantanamo di Kuba karena pengawalan yang begitu ketat. "Macam mana saya bisa? Sukamiskin itu Guantanamonya Indonesia," kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu, seusai diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang.

Nazaruddin yang ditahan setelah divonis dalam kasus suap wisma atlet SEA Games itu mengaku terus diawasi gerak-geriknya di dalam tahanan sehingga tidak mungkin bisa tetap berbisnis dari balik jeruji besi.

"Jangankan bisa, macam mana bisa?

Kan diawasi terus sama Wamen (Wamenhuk dan HAM Denny Indrayana)," kata Nazaruddin lagi.

Sebelumnya diberitakan, Nazaruddin diduga mendirikan 28 perusahaan baru sekaligus mengendalikan perburuan proyek di kementerian dan lembaga pemerintah selama dibui. Perusahaanperusahaan tersebut umumnya berbisnis di lahan yang lama. Salah satunya di bidang pengadaan alat kesehatan rumah sakit.

Untuk mendapatkan proyek, Nazaruddin disebut-sebut mengatur anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyogok panitia lelang.

Belum lama ini, Nazaruddin dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dari Lapas Cipinang karena diduga mendapatkan keistimewaan perlakuan di dalam Lapas Cipinang. Adapun Nazaruddin divonis tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

Mantan anggota DPR ini juga menjadi tersangkakasusdugaantindakpidana pencucian uang pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia yang kasusnya masih disidik KPK. (KOMPAS.COM)

LIPSUS

Âť 12 Proyek Terindikasi Korupsi

Nazar Lapor ke KPK Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin mengaku telah membongkar sedikitnya 12 proyek yang diduga korupsi. Ia telah menyampaikan kedua belas proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin menuding sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat terlibat di dalamnya.

"SAYA buka bagi-bagi uang tentang proyek e-KTP, bagi-bagi uang proyek Merpati MA 60. Proyek fiktif nilainya hampir Rp 2 triliun. Semua saya buka apa adanya tentang penunjukan langsung di pembangunan Gedung MK (Mahkamah Konstitusi) Rp 300 miliar, diklat MK Rp 200 miliar. Saya buka proyek pembangunan gedung pajak yang dibagi feenya," papar Nazaruddin, di Gedung KPK, Rabu malam pekan lalu.

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif menambahkan, sebanyak 12 proyek tersebut telah dijelaskan Nazaruddin secara detail pada penyidik KPK. Berikut daftar 12 proyek yang disebut Nazaruddin: 1. Proyek e-KTP senilai Rp 5,8 triliun Sebelumnya, Nazaruddin menuding Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, dan mantan anggota Komisi II DPR RI terlibat di dalamnya.

"E-KTP sekarang sedang diselidiki oleh KPK, nilainya Rp 5,8 triliun dengan mark up proyek 45 persen. Ini juga bagibagi uang kepada anggota DPR RI dan menteri-menteri terkait," kata Elza.

2. Proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar Dana proyek ini, kata Nazaruddin, mengalir pada 2010 ke sejumlah Anggota DPR. Naza-

ruddin menyebut Bendahara Umum Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI Setya Novanto dan Bendahara Umum PDI-P yang juga Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey.

3. Proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun.

Proyek ini disebut rekayasa Banggar dan Dirjen Pajak periode 2007-2009.

Proyek dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Pada proyek ini, Nazaruddin kembali menuding Pimpinan Banggar Olly Dondokambey terlibat.

"Kalau proyek gedung pajak, Olly Dondokambey. Semua sudah saya laporkan. Ada beberapa teman-teman DPR yang lain," ucap Nazaruddin.

4. Proyek PLTU Kalimantan Timur senilai Rp 2,3 triliun pada 2010-

2011 Proyek juga dimenangkan oleh PT Adhi Karya.

5. Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun 6. Proyek Diklat Mahkamah Konstitusi senilai Rp 200 miliar "Pertemuan penunjukan langsung Nazarudin ikut serta," kata Elza.

7. Proyek pembangunan gedung MK senilai Rp 300 miliar Proyek ini, menurut Nazaruddin, pemenangnya melalui penunjukan langsung yaitu PT PP. Dugaan korupsi adanya uang mengalir sebanyak 7 persen ke beberapa anggota Komisi III DPR RI. 8. Proyek Refinery unit RU 4 Cilacap senilai 930 juta dollar 9. Proyek Simulator SIM Dalam kasus ini, suami Neneng Sri Wahyuni itu menyebut lima nama anggota DPR terlibat. Kelimanya, anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan, anggota komisi III DPR, Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman, dan anggota Fraksi PDIP di DPR Herman Heri.

"Itu semua benar apa yang saya katakan dalam kasus simulator tentang keterlibatan Aziz, di mana ambil uangnya, di

mana terima uangnya, sudah saya jelaskan ke penyidik. Kemudian Bambang Soesatyo, Benny K Harman, Herman heri, termasuk Trimedya," terang Nazaruddin.

10. Proyek Hambalang berkaitan Wisma Atlet "Ada pengadaan alat olahraga senilai Rp 9 miliar padahal gedungnya belum jadi," terang Elza.

11. Proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas) 12. Proyek pengadaan dean distribusi baju hansip di Kementerian Dalam Negeri Pada kasus ini, Nazaruddin kembali menuding Setya Novanto terlibat.

Nazaruddin rencananya akan sering menjalani pemeriksaan di KPK terkait sejumlah proyek yang dilaporkannya.

"Sudah di BAP oleh penyidik. Kita tinggal dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Indonesia," kata Nazaruddin.

KPK Validas Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan validasi seluruh keterangan terpidana Nazaruddin terkait dugaan korupsi di sejumlah proyek. Jika memang ada indikasi tindak pidana korupsi, KPK akan melakukan penyelidikan.

"Setiap informasi, baik itu disampai-

kan saksi atau tersangka tentu KPK akan tindaklanjuti," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis dua pekan lalu.

Johan tidak tahu apakah benar Nazaruddin mengungkapkan dugaan korupsi di 11 proyek kepada penyidik KPK. Hanya, pada Rabu pekan lalu, kata Johan, Nazaruddin diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang saham PT Garuda Indonesia.

Bisa saja Nazaruddin mengungkapkannya di ujung pemeriksaan.

Seperti diberitakan, Nazaruddin mengaku sudah mengungkapkan 11 kasus korupsi yang ia sebut menyeret sejumlah anggota DPR. Proyek yang disebut diantaranya proyek pengadaan KTP elektronik, pesawat Merpati MA60, dan proyek-proyek pembangunan gedung institusi pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi.

Nazaruddin menuding Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dodokambey terlibat proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati.

Menurut Nazaruddin, ada beberapa anggota DPR lain yang bermain.

Selain menuding Olly, Nazaruddin juga menuding Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto terlibat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurut Nazaruddin, jutaan dollar AS dibagi-bagi ke semua fraksi.

(KOMPAS.COM)

PDI-P Akan Mendalami Tudingan PDI Perjuangan akan mendalami keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, Nazaruddin menuding politisi PDI Perjuangan seperti Trimedya Panjaitan dan Olly Dondokambey terkait dengan sejumlah kasus korupsi. "Saya belum tahu apa yang diceritakan Nazaruddin. Nanti kami akan kaji lebih dalam soal ini," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kehormatan Sidarto Danusobroto seusai acara peringatan Nuzulul Qur'an di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis pekan lalu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, jika benar Nazaruddin sempat membawa-bawa nama politisi partainya, hal itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut. "Ini masih panjang karena perlu ada pembuktian. Akan kami pelajari soal ini," ucap Sidarto. Saat ditanyakan tentang kemungkinan PDI Perjuangan memanggil Olly dan Trimedya, Sidarto menilai hal itu belum perlu dilakukan. "Ini kan baru keterangan. Dia perlu bukti dan klarifikasi soal itu," imbuh mantan ajudan Presiden Soekarno ini. (KOMPAS.COM)

Golkar Tuding Ada yang Kendalikan KETUA DPP Partai Golkar Bidang Hukum Rudy Alfonso menuding ada orang yang menyetir setiap pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurutnya, hal ini bisa membuat Nazaruddin begitu leluasa melempar "bola panas" kepada para politisi.

"Seberapa pentingnya Nazar buat KPK? Patut diduga ada yang mendrive Nazar sehingga main tembak ke kanan kiri. Ada yang punya kepentingan, pasti," ujar Rudy saat dihubungi, Kamis pekan lalu.

Rudy mengaku heran dengan manuver Nazaruddin. Ia menilai, Nazaruddin selama ini mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak pernah diperiksa petugas lapas. Hal ini membuatnya yakin ada orang besar di balik Nazar sehingga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet ini masih bisa berkuasa meski sudah dibui.

KPK, sebut Rudy, seharusnya memilih mana pernyataan Nazar yang asal-asalan dan yang benar.

"Dulu dia sebut Ibas. KPK enggak seret Ibas karena memang dia (Nazar) asal ngomong. Artinya omongan dia ini memang lebih banyak yang enggak benarnya," kata Rudy. Partai Golkar merasa dirugikan atas tindakan Nazaruddin ini. Namun, kata Rudy, tidak ada satu pun politisi Golkar yang mau melaporkan Nazaruddin.

"Pasti yang suruh Nazar ngoceh sudah tahu orang ini (Nazar) tidak akan dituntut," katanya. (KOMPAS.COM)

Trimedya Membantah KETUA DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan membantah semua tudingan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, yang menyebutkan namanya terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM. Trimedya mengaku tak mengerti dengan apa yang dikatakan Nazaruddin dan belum ingin mengambil langkah hukum untuk menanggapinya.

"Saya tidak pernah tahu-menahu, tidak tahu, itu urusan dia (Nazaruddin). Nanti setelah reses kita bahas," kata Trimedya saat dihubungi pada Kamis pekan lalu.

Dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu pekan lalu, Nazaruddin kembali "bernyanyi" dan menyampaikan laporannya terkait sejumlah nama anggota DPR yang dianggapnya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Selain Trimedya, nama politisi PDI Perjuangan lain

Ruhut: Nazar Pernah Sebut 5 Partai Terkorup

yang disebut Nazaruddin adalah Olly Dondokambey.

Sejalan dengan Trimedya, Olly juga membantah pernyataan Nazaruddin yang menuding dirinya terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan gedung Pajak.

Untuk diketahui, Nazaruddin kembali mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam proyek dugaan korupsi Simulator SIM Korlantas Polri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini kembali membeberkan sejumlah politisi yang diduga kecipratan uang dari proyek tersebut.

Dalam pernyataannya, Nazaruddin menyebutkan nama Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Herman Herry, serta mantan Ketua Komisi III yang sekarang duduk di Komisi VI DPR Benny K Harman. Nazar menegaskan nama-nama itu sudah dipaparkan di depan penyidik. Nazar tinggal

menunggu langkah lebih lanjut yang akan dilakukan KPK. Adanya aliran dari proyek di Korlantas Polri ke politisi di Komisi III DPR sebelumnya juga terungkap dari kesaksian mantan Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan pada persidangan atas Irjen (Pol) Djoko Susilo. Teddy mengaku pernah diperintahkan Djoko untuk mengantar uang ke Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.(NET)

POLITISI Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku tak terkejut dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini mulai berkicau dan menyebut peranan orang baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham Merpati dan proyek e-KTP. Menurut Ruhut, Nazar pernah berkilah bahwa dirinya bukan otak koruptor nomor satu di DPR. Dia lalu menyebutkan lima partai terkorup di parlemen.

"Pertama dia sebut PDI Perjuangan, lalu Golkar, ketiga PKS, setelah itu PPP, baru Demokrat. Menurut Nazar, semua pemain banggar korupsi mau partai besar mau partai kecil kayak Hanura semua dapat jatah," ucap Ruhut saat dihubungi Kamis pekan lalu.

Menurut Ruhut pula, Nazar sempat menyeret nama politisi Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golkar terlibat korupsi di parlemen. "Dia (Nazar) sebenarnya sudah sebut Bendum Golkar dan PDI-P. Aku tidak lupa waktu awal periksa dia di tim investigasi internal partai pas kasus ini awal mencuat," ujar Ruhut.

Mengutip ucapan Nazar kepada tim

investigasi internal Demokrat, Ruhut mengatakan, Golkar dan PDI Perjuangan paling lihai bermain anggaran.

"Ya kalau saya dengar pernyataan Nazar ini wajar bos. Dia bilang dua partai itu kan yang sudah lama dan paling tahu seluk-beluk APBN, sementara Nazar baru-baru ini aja jadi anggota DPR," tutur Ruhut.

Oleh karena itu, Ruhut mendukung langkah Nazar untuk membongkar keterlibatan anggota-anggota dewan lain dari berbagai kasus korupsi yang diketahuinya.

Nazar, lanjutnya, selama ini membuktikan setiap tudingannya kepada para politisi.

"Termasuk kalau dia sebut Demokrat, bongkar saja semuanya. Dia ini kan bisa jadi whistle blower," kata Ruhut. (KOMPAS.COM)

DITANYA SOAL IBAS, NAZARUDDIN BUNGKAM BARU saja mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, berkoarkoar bahwa dirinya diperintahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, untuk menerima uang dari proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60. Untuk urusan ini, Nazaruddin "bernyanyi" panjang lebar.

Namun, begitu ditanya soal dugaan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerima uang 900.000 dollar AS terkait kasus Hambalang, Nazaruddin langsung memilih

bungkam.

"Ini bulan puasa ini," kata Nazar singkat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa pekan lalu, sambil melenggang masuk ke mobil tahanan.

Nazaruddin tampak enggan melayani pertanyaan wartawan seputar Ibas. Nama Ibas muncul dalam dokumen laporan keuangan PT Anugerah Nusantara milik Nazaruddin yang beredar pada awal Maret lalu.

Dokumen terkait kasus Hambalang ini diduga sebagai catatan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis.

Nazaruddin enggan berkomentar terkait dugaan penerimaan uang

oleh Ibas dalam proyek tersebut.

Pilihan bungkam ini tentunya berbeda dengan semangatnya saat menjelaskan tentang proyek-proyek yang disebutnya melibatkan sejumlah anggota DPR, seperti proyek Merpati jenis MA 60 dan proyek KTP elektronik.

Nama-nama politisi yang terlibat bahkan secara terang-terangan dibeberkan.

Menurut Nazaruddin, uang dari proyek-proyek tersebut juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Bendahara Umum PDI-Perjuangan Olly Dondokambey. Nazar bahkan juga menyebut Olly terlibat dalam kasus

proyek pembangunan gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun.

Nazaruddin memang kerap "bernyanyi" dengan menuding sejumlah politisi terlibat kasus dugaan korupsi. Berawal dari tudingan Nazaruddin, KPK menetapkan sejumlah politikus sebagai tersangka suatu kasus korupsi.

Misalnya saja, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.

Pengusutan kasus Hambalang ini

berawal dari hasil penggeledahan KPK di kantor Nazaruddin. Kasus ini juga merupakan hasil pengembangan perkara wisma atlet SEA Games yang menjerat Nazar.

Bukan hanya itu, nyanyian Nazaruddin juga seolah menjadi pintu bagi KPK dalam mengusut kasus korupsi anggaran proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang melibatkan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh.

Angelina divonis bersalah dalam kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu. (KOMPAS.COM)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

Ketua DPRK: Moral Generasi Aceh Rusak ACEH TIMUR - Ketua DPRK Aceh Timur Tgk. Alauddin, SE mengatakan, moral generasi muda Aceh kini diambang kehancuran. Berbagai perilaku muda-mudi tingkat SMP dan SMA sederajar dipertotonkan di jalan raya dengan duduk mengangkang sambil memeluk lelaki yang bukan muhrimnya.

“Coba lihat betapa rusaknya moral para remaja Aceh, khususnya di Aceh Timur. Saat sore hari kita melihat mereka (remaja—red) berciuman diatas kendaraan roda dua tanpa peduli orang melihatnya,” papar Tgk. Alauddin ketika menyampaikan Tausiah Safari Ramadhan di Masjid Jamik Baitul Muttaqin, Kecamatan Ranto Selamat, Senin (29/7) malam.

Dia menguraikan, merosotnya moral anak-anak Aceh dipantai timur tidak terlepas dari kurangnya perhatian orangtua/wali masing-masing. Sepanjang jalan negara mulai Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa hingga ke Aceh Tamiang perilaku para remaja bagai suami istri duduk ngangkang sambil berpelukan teman lelakinya.

“Kondisi inilah yang membuat Allah marah, sehingga Allah memberika cobaan sebagai teguran dengan berbagai cara. Tapi anehnya, umat Islam khususnya di Aceh Timur tidak pernah sadar dengan kesalahan yang dilakukannya,” kata Alauddin lagi.

Oleh karenanya, sambung Ketua DPRK Aceh Timur, diharapkan orangtua/wali mengontrol anak selaku anggota keluarganya agar tidak keluyuran malam hari dan tidak mengizinkan anak-anaknya berboncengan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, meskipun teman dekat sekalipun.

“Menjamurnya warnet dimana-mana khususnya di Aceh Timur juga menjadi sarana para remaja untuk bercinta diluar batas kewajaran. Inilah kondisi Aceh hari ini yang moral para remaja sudah sangat rusak,” pungkas Tgk.Aluddin.

Dalam Safari Ramadhan terakhir tahun ini, tim yang dipimpin Tgk. Alauddin itu ikutserta didalamnya Asisten I Setdakab Aceh Timur Adlinsyah, sejumlah Kepala SKPK seperti Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh Timur dan sejumlah Kepala Bagian (Kabag) dalam Setdakab Aceh Timur seperti Kabag Ekonomi serta Kabag Humas T. Amran SE. Sementara penceramah tunggal yakni Tgk. H. M. Nur yang akrap disapa Abi Gureb. (BSO)

Wabup Aceh Timur Cabut Bendera PNA ACEH TIMUR - Tindakan yang tidak lazim di tunjukkan oleh Syahrul Samaun, Ketua DPW Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur dan juga menjabat Wakil Bupati Aceh Timur ini dengan mencabut dan merobek bendera-bendera Partai Nasional Aceh (PNA) yang terpasang di sisi jalan Desa Punti Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Peristiwa itu terjadi Sabtu 27 Juli 2013 jam 18.10. Satu mobil rombongan Wakil Bupati Aceh Timur menuju Gampong Punti Kecamatan Peureulak. Menurut saksi mata tgk Jauhari Abu Bakar (37) kehadiran mobil CRV gelap milik sang Wakil Bupati yang tibatiba dan berhenti di jalan tepatnya di posisi bendera PNA berkibar, dengan bergegas beliau turun dari mobil sendiri dan, tanpa basabasi langsung menuju tiang bendera partai PNA kata Tgk Jauhari.

Disana ada enam lembar bendera PNA tambah Tgk Jauhari, kemudian Sayharul Syamaun menurunkan bendera orange dengan nomor 12 dan merobeknya serta mematahkan tiang bendera. Setelah itu memasukkan ke dalam mobil dan berangkat menuju pusat kota Peureulak. “Dalam perjalanan pulang nampak Mobil sang Wabup itu berhenti di meunasah membuang tiang bendera,” pangkas Tgk Jauhari.

Menyikapi ini, Ketua DPW PNA Kabupaten Aceh Timur, Muslim Hasballah menjelaskan, tindakan Ketua DPW PA Aceh Timur yang juga menjabat Wakil Bupati Aceh Timur,merupakan tindakan konyol dan tidak berpendidikan. ”Sepatutnya sebagai pemimpin daerah yang mengayomi seluruh masyarakat dari semua kelompok, suku dan kelas sosial tidak perlu menunjukkan arogansi dan kekonyolan ini. Saya juga pernah memimpin Aceh Timur,namun saya tidak sedungu itu,” ujar mantan Bupati Aceh Timur ini.

Menurut Muslim, apa yang ditunjukkan oleh Wabup Aceh Timur itu semakin merusak wajah dan citra Aceh dimata Nasional, seharusnya kita saling berkerjasama untuk Aceh, tapi ini malah melakukan tindakantindakan konyol dan arogan, ujar Muslim Hasballah.

Lebih lanjut Muslim yang juga menjabat wakil Ketua Bapilu Pusat DPP-PNA ini menambahkan, bahwa secepatnya kejadian ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian,semoga penegak hukum dalam hal ini kepolisian, akan bertindak secara profesional,”kami akan melihat sejauh mana pihak Kepolisian berkerja secara obyektif dan profesional,walaupun kali ini yang menjadi terlapor adalah pejabat dan peguasa setempat ujarnya.

Kepada seluruh Anggota Tameng Nasional Aceh (TNA), Caleg, Kader,dan Simpatisan Partai Nasional Aceh agar tetap solid dan saling membantu untuk kenyamanan dan keamanan lingkungan kita masing-masing,tantangan dan kendala ini Insya Allah akan kita lewati menuju kemenangan,demi kebaikan kita semua tutupnya. (BSO)

Safari Ramadhan Pemkab Aceh Timur Berakhir ACEH TIMUR - Safari ramadhan tahun 2013 masehi / 1434 hijriyah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dimotori Bagian Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Timur berakhir, Senin (29/7) malam.

Empat kecamatan yang dikunjungi tim masing-masing dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRK Aceh Timur.

Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM melalui Kabag Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Timur, Tgk. H. Amiruddin, S.Ag, M.AP (foto) didampingi Kabag Humas T. Amran, SE menyebutkan, tim yang dipimpin Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dijadwalkan ke Kecamatan Sungai Raya, tim yang dipimpin Wakil Bupati Syahrul Syama’un dijadwalkan ke Kecamatan Peureulak Timur dan tim yang dipimpin Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM dijadwalkan ke Kecamatan Birem Bayeun serta tim yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Timur Tgk. Alauddin, SE dijadwalkan ke Kecamatan Ranto Selamat.

H. Amiruddin menambahkan, masing-masing tim ikut serta para Asisten, Kepala Bagian (Kabag) dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), baik badan, kantor dan dinas dalam lingkup Pemkab Aceh Timur.

“Dalam jadwal safari ramadhan ke kecamatan, tim diawali dengan berbuka puasa bersama masyarakat dan dilanjutkan dengan shalat magrib, isya dan shalat tarawih bersama,” katanya.(BSO)

TIM KE MENSOS– (tiga kiri) ketika berkunjung ke Kantor POS Idi, Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti Surat Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib terkait tidak tepat sasarannya BLSM di Kabupaten Aceh Timur diterima Kepala Kantor POS Idi (kiri), Jumat (27/7).

TERKAIT PEMBAGIAN BLSM

Tim Mensos Turun Ke Aceh Timur

ACEH TIMUR - Akibat banyak yang tidak tepat sasaran membuat Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky menghentikan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) khususnya di Aceh Timur. Tak tinggal diam, Kementerian Sosial menurunkan tim ke Aceh Timur.

“Kita dari Mensos di Jakarta diperintahkan turun ke daerah untuk mencari masukan di daerah, baik dengan Pemda setempat ataupun disejumlah Kantor POS & Giro di daerah dalam pencairan BLSM, karena bantuan ini harus segera dicairkan tepat sasaran,” kata Eni, staf Direktorat Bencana Sosial Kemensos RI disela-sela Kunjungan

Kerja di Kantor POS Idi Rayeuk, Jumat (26/7) siang.

Dia mengatakan, kekeliruan data di Badan Pusat Statistik (BPS) mengakibatkan terjadinya BLSM banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan temuan terakhir di Maluku dan Aceh terdapat orang yang sudah meninggal dunia juga mendapatkan jatah BLSM. “Ini karena data di BPS tidak update yakni 2 tahun sebelumnya. Seharusnya data di BPS yang diambil adalah data tahun 2011, bukan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, dengan kita turun ke daerah maka masukan dan berbagai kendala bisa disampaikan ke pimpinan untuk diambil kebijakan dan

keputusan,” kata Eni. Disebutkannya, hasil monitoring di Kantor POS Idi yang membawahi 4 kecamatan yakni Idi Timur, Banda Alam, Idi Tunong dan Idi Rayeuk serta Peudawa diperoleh bahwa pencairan BLSM sudah mencapai 70 persen.

Sementara hasil monitoring di Maluku baru di angka 50 persen proses pencairannya. “Kita tidak menyalahkan siapapun, karena ini adalah kerja tim antar kementerian,” sebut Eni seraya menandaskan, Kemensos tidak akan menambah kouta untuk daerah, kecuali hanya sebatas pemutakhiran data.

Sebelum menuju Kantor POS Idi, tim Kemensos RI di Jakarta juga

menggelar pertemuan terbatas dengan jajaran Pemkab Aceh Timur berkaitan dengan surat penghentian sementara BLSM yang dikirim Bupati Aceh Timur.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Bappeda Aceh Timur Ir. Husni Thamrin, Kadis Sosial M. Yasin dan Kabag Humas Setdakab Aceh Timur T. Amran, SE. Usai melakukan pengecekan data di Kantor POS Idi, tim Kemensos RI akan berkunjung ke sejumlah Kantor POS lain, termasuk Kantor POS Langsa di Kota Langsa yang membawahi tiga kabupaten/kota yakni Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa.(BSO)

Aceh Timur Peringatan Nuzulul Qur’an ACEH TIMUR - Tgk. H. Misran Fuadi, S.Ag, M.AP mengajak segenap lapisan masyarakat dan Kepala Daerah (KDh) di Aceh khususnya Bupati Aceh Timur agar kedepan melahirkan generasi qur’ani sebagaimana pesan-pesan Islam yang diwariskan Rasulullah SAW melalui para alim ulama.

Dalam ceramah hamper dua jam itu, H. Misran mengajak seluruh umat Islam guna mencetak generasi yang islami dan qur’ani, sehingga calon-calon legislatif dan legislatif serta pimpinan rumah tangga, desa, kecamatan dan kabupaten memiliki iman dan taqwa dalam kepemimpinannya serta bebas dari berbagai unsur yang dilarang dalam Islam.

“Jika ini mampu kita wujudkan, maka Aceh Timur akan semakin lebih baik di masa yang akan datang dibawah kepemimpinan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib,” kata H. Misran ketika Peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Agung Darusshalihin Idi, Kamis (25/7) malam.

H. Misran menjelaskan, berbicara Alqur’an tidak dapat dipisahkan dari ramadhan, sebab para ulama terdahulu sepakat bahwa Alqur’an diturunkan pertama kalinya tepat 17 Ramadhan, dimana pada saat itu rasulullah Muhammad SAW sedang melakukan khalut di Gua Hira’. “Jiwai Alqur’an sebagai undang-undang sebagai pedoman dan modal hidup bahagia di dunia dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah di hari akhirat kelak,” tambah H Misran.

Dia juga mengajak seluruh jama’ah yang berbuka puasa untuk terus melatih kesabaran dalam segala bidang, terutama dalam memimpin keluarga sebagaimana diajarkan rasulullah SAW melalui pesan sabdanya. “Hanya melalui bulan ramadhan kita mampu membuat

BUPATI Aceh Timur ketika menyampaikan tausiah sesaat sebelum peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Agung Darusshalihin, Kecamatan Idi Rayeuk. perubahan ke arah yang lebih baik dengan catatan mampu meresapi berbagai faedah yang dikandung di dalam ramadhan untuk mencapai kemenangan di akhirat kelak sebagaimana harapan Allah dipenghujung QS Albaqarah Ayat 183 yakni muda-mudahan menjadi orang bertaqwa,” kata Rocky.

Peringatan Nuzulul Qur’an yang

diawali dengan berbuka bersama dimotri Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Hadir Sekda Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, MM, Pimpinan DPRK Aceh Timur, unsur muspida plus dan para Kepala SKPK serta PNS dalam jajaran Setdakab Aceh Timur.

Tampak hadir anggota Komisi VI DPR RI, Marzuki Daud, anggota DPRA dari

Fraksi Partai Golkar H. Firmandes.

Dalam sesi buka puasa bersama, Pemkab Aceh Timur ikut menyantuni puluhan anak yatim piatu. “Kegiatan ini kita lakukan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebiihlebih dalam suasana ramadhan,” kata Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE.(BSO)

Akbid Haga Laksanakan Wisuda GUNUNGSITOLI – Akademi Kebidanan Harapan keluarga (AKBID HAGA) melaksanakan wisuda kepada mahasiswi angkatan ke-4 tahun 2013,selasa kemarin.

Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase dalam sambutannya mengatakan para wisudawati yang di wisuda saat ini telah menunjukkan kepada orang tua dan keluarga dan juga masyarakat bahwa saudari adalah generasi muda bangsa yang bisa dibanggakan dan bisa diharapkan untuk membangun daerah kita ini dalam rangka menuju ke keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dikatakan, saya menyampaikan rasa gembira serta selamat atas kebrhasilan yang telah dicapai oleh para wisudawati ini.orang tua dan keluarga wisudawati, orang tua asuh, dan para donatur, termasuk kepada pengurus Yayasan dan Direktur termasuk para dosen Akademi Kebidanan Harapan Keluarga atas usaha yang sangatkerasdansungguh-sungguhsehinggaparawisudawatidapat menyelesaikan studinya dengan baik.

Menurutnya, Akademi Kebidanan Haga Gunungsitoli merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan diploma (profesional Bidang kesehatan) dan tentunya lulusannya sudah memiliki kompetensi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi,karena kompetensi lulusan berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Kompetensi perlu dimiliki oleh setiap lulusan karena dapat dipastikan bahwa setelah lulus akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya yang sebidang.

Kepada para bidan yang diwisuda, walikota mengharapkan agar memiliki posisi penting dan strategis dalam membantu upaya penurunan Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tergolong tinggi di Kota Gunungsitoli,karena kesehatan ibu dan anak mempunyai dampak yang besar terhadap kualitas hidup generasi penerus yang merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan suatu bangsa.(YAGI)

Soal PT Atmindo, Bapedalda DS Dinilai Berpihak Pada Pengusaha DELI SERDANG - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Deli Serdang dinilai oleh sejumlah masyarakat telah berpihak kepada pengusaha terkait masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT.Atmindo.

Tudingan tersebut muncul ketika sejumlah staf Bapedalda DS turun ke lokasi perusahaan PT.Atmindo di Dusun-I Desa Dagang Kelambir, Kec.Tanjung Morawa saat melakukan uji ambang batas kebisingan perusahaan, dan hal itu dilakukan Bapedalda tanpa sepengetahuan pemerintahan Desa setempat dan tanpa melibatkan pihak masyarakat

yang diresahkan.Tindakan Bapedalda DS tersebut dianggap masyarakat sangat tidak transfaran, sehingga muncul dugaan-dugaan miring terhadap sebuah instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum masyarakat yakni Kemalawati Abdulah Eteng, SH didampingi Angka Wijaya, SH, M.Hum kepada KPK Pos, Kamis (31/07) mengatakan, “tindakan yang dilakukan Bapedalda Deli Serdang patut dipertanyakan, kenapa pengujian ambang kebisingan di perusahaan PT.Atmindo dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Kepala Desa dan tanpa melibatkan masyarakat

yang diresahkan?, ada apa ini?”, tanya Kemala.

Lanjut nya, bahwa dalam hal ini kami telah menghubungi wakil Bupati Deli Serdang bapak Drs. Zainuddin Mars melalui via ponsel kemarin siang, dan kita harapkan dari bapak Zainuddin Mars yang saat ini juga sedang mencalonkan diri menjadi wakil Bupati DS untuk priode berikutnya, diharapkan agar dapat segera menyikapi kinerja bawahannya itu, dan mengenai masalah PT.Atmindo kami minta patut pula dievaluasi keberadaan perusahaan tersebut”, tegas Kemala.

Sementar itu, Kepala Dinas

Bapedalda Deli Serdang, Hartini, saat dikomfirmasi KPK Pos mengatakan, “memang benar, kemarin ada anggota saya turun ke lapangan untuk menguji ambang kebisingan di PT.Atmindo, namun, bagi kami tidak masalah kalau kami tidak memberitahukan kepada Kepala Desa maupun masyarakat saat akan melakukan pengujian itu, dan sekarang terserah masyarakat mau mengatakan apa, kan ada tuhan yang menilai”, sebut Hartini.

Lanjutnya, “sebenarnya, orang labolatorium yang dari Medan yang melakukan pengujian itu, dan kami Bapedalda hanya melakukan pendampingan, dan itupun sebenarnya

sempat terlambat orang labolatorium itu turun, sebab sudah lama kita mohonkan agar mereka (orang labolatorium.red) turun ke lokasi”, jelas Hartini.

Menurut informasi yang diperoleh, turunnya anggota Bapedalda DS ke dalam PT.Atmindo dan di lingkungan masyarakat saat ingin menguji kebisingan beberapa waktu lalu, ternyata mendapat kecaman keras dari masyarakat setempat, sejumlah anggota Bapedalda diusir warga, bahkan anggota DPRD DS Apoan Simanungkalit, SE memberikan dukungan kepada warga dengan memberi tekanan kepada anggota Bapedalda tersebut.DIZ

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

SUMUT

Fadly: Kompak dan Bersatulah Untuk Menggapai Kemenangan

Hasil Survey Kampanye Putaran I

Pasangan Syah-Unggul Raih 33,3 Persen PALUTA - Hasil Survei sementara kampanye putaran I Pilkada Paluta menempatkan pasangan No 2 Drs H Syahrul Harahap MAP- H Sunggul Lelo Siregar Spdi (Syah-Unggul) pada posis teratas yakni meraih 33,3% suara. Demikian disampaikan oleh Direktur Tim Alpha Omega Pilkada Paluta Muhammad Isnan kepada wartawan , Kamis (1/8) di Gunung Tua Paluta.

Isnan menegaskan dari survei yang dilakukan oleh timnya di sembilan kecamatan di Paluta sebagian masyarakat menyatakan pasangan Syah-Unggul yang dikenal dan diunggulkan menang dalam Pilkada Paluta yang akan

berlangsung pada 14 Agustus 2013 mendatang.

Selanjutnya pasangan Nomor 3 Sutan Siregar- Zulkfili Rambe pada posisi kedua meraih 26,4 % suara, pasangan Nomor 4 Bahrum Harahap- Riskon Hasibuan meraih 21,6% suara ,pasangan Nomor 1 meraih, 15,5% dan pasangan Nomor 5 Alimuda Rambe dan Muhammad Awal Hasibuan sekitar 4,1 %.

"Ini survei pada kampanye putaran pertama ,tentunya hasil ini akan terus berubah sejauh mana pasangan dan tim sukses melakukan kampanye yang menjadi simpatik masyarakat,' ujar Isnan.

Isnan menuturkan tim kam-

panye harus bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Paluta yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan dimana akan sangat berbeda pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan hari hari biasa.

"Pasangan Syah-Unggul jangan berpuas dulu sebab pelaksanaan Pilkada masih ada 13 hari lagi tentu perkembangan detik perdetik akan berubah . Peta politikpun akan berubah tergantung kesiapan masing-masing kandidat untuk menyakinkan masyarakat memilihnya pada pemungutan suara 14 Agustus 2013 mendatang,"demikian Isnan.

(MH/DATUK)

Bupati Bahas Keamanan Idul Fitri dan HPP Gabah SERGAI - Seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar rapat bersama terkait persiapan khususnya mengantispasi pelayanan pengamanan menjelang dan setelah perayaan Idul Fitri 1434 H. Selain itu jajaran FKPD jugamembahas masalah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rapat rutin berkala jajaran FKPD dipimpin langsung Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang turut dihadiri para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para kepala SKPD, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Sergai, Kakan Kemenag Sergai, Kepala BPS, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala PLN Sergai dan Bulog dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (29/7).

Mengenai pengamanan lalu lintas pada hari raya Idul Fitri, khusus daerah jalinsum Bupati menghimbau Dinas Perhubungan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian. Begitu juga pengamanan objek-objek wisata bahari, penjualan serta penggunaan petasan dan balapan liar.

Beberapa permasalahan pen-

ting yang menjadi pembahasan dari bidang pemerintahan antara lain jajaran FKPD sepakat mengambil langkah-langkah cepat, tegas dan proposional untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial pada masyarakat dan terosrisme.

Hal ini sesuai UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial juga tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2013 tentang gangguan keamanan dalam negeri.

Untuk bidang sosial ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan membahas tentang mekanisme dan realisasi penyaluran beras Raskin agar tepat sasaran dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui Kantor Pos sudah terealisasi kepada masyarkat kurang mampu sebesar 93,7%.

Selain itu topik pembahasan seputar penanggulangan berbagai penyakit masyarakat seperti judi narkoba, miras dan premanisme.

Dalam rapat koordinasi ini juga dibahas antispasi kenaikan harga-harga sembako menjelang hari Raya Idul Fitri 1434 H. Pemkab Sergai telah melaksanakan kegiatan pasar murah melalui

Pemkab Salurkan Bantuan Beras dan Ternak KISARAN - Untuk menghindari suatu daerah rawan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakukan program p e n i n g k a t a n pengembangan ketahanan pangan masyarakat dengan memberikan bantuan beras dan ternak. Adapun daerah yang diberi bantuan adalah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sungai Lama.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP berharapan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kedepan masyarakat dapat lebih mandiri. Dan Asahan terhindar dari ancaman kekurang pangan. "Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan warga terhidar dari krisis pangan, " kata Bupati Asahan kepada masyarakat Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat yang menerim bantuan, kemarin.

Bupati Asahan juga mengharapkan masyarakat Desa Sungai Lama harus memiliki produk unggulan yang dapat dijual ditengah masyarakat sehingga meningkatkan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Bupati menyatakan bahwa Pemkab Asahan siap membantu masyarakat setempat untuk membuat program unggulannya dalam program OVOP. Kepada penerima ternak, Bupati Asahan

Disperindagsar di beberapa kecamatan. Mengenai jaminan pasokan listrik selama bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri wilayah Provinsi Sumut dari hasil rapat bersama antara pihak Provsu bersama dengan Komisi 7 DPR RI, telah menyepakati PLN wilayah Sumut – Aceh akan menambah kuota listrik sebesar 120 MW ditambah 30 unit mesin yang bersumber dari PLTA Siguragura.

Menyikapi musim panen raya bagi petani padi di Kabupaten Sergai yang mencapai hasil produksi gabah sekitar 8 – 10 ton per hektarnya. Karena tingginya hasil produksi gabah berdampak pada harga gabah di pasaran menjadi fluktuatif dan petani belum bisa menikmati hasilnya dikarenakan biaya produksi cukup tinggi.

Untuk itu Bupati Soekirman mengusulkan kepada Pemerintah melalui Bulog agar segera melakukan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering yang dinilai tidak sesuai, dari semula Rp. 3.300 per kilogramnya menjadi Rp. 4.000 per kilogramnya sehingga kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.(ARM)

meminta kelompok tani dapat lebih mengembangkan ternak dengan baik sehingga akhirnya Kabupaten Asahan kedepan dapat mencapai swasembada daging sapi tahun 2014, sekaligus mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan. (IN)

Bupati Sergai Lantik Pj Kades Panombean SERGAI - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH atas nama Bupati Sergai,Kamis (1/8) resmi melantik Tanjung Purba sebagai Pejabat Kepala Desa Panombean menggantikan Nurmaulina Lubis,S,HI. Turut hadir pada acara tersebut Ketua TP PKK Ny.Novrida Sariful Azhar,Kapos Bandar Pinang Aiptu P.Sembiring,Peltu Sudiono (Wadan Ramil-17 Kotarih),Kacabdisdik H.Bakhtiar Ritonga,S.Pd,BPD Panombean serta perangkat desa,para Kades,Sekdes,Tokoh Masyarakat,agama dan warga setempat.

Usai prosesi pelantikan, Camat Bintang Bayu meminta Pj Kades Panombean untuk bekerja lebih baik lagi, terlebih-lebih dalam waktu dekat akan diadakannya Pilkades di Desa Panombean seperti 14 Desa lainnya. Ini tentunya menjadi tugas berat apalagi menjabat sebagai Sekdes. Keselarasan dan keseimbangan dalam melayani masyarakat harus menjadi perhatian agar di tengah-tengah masyarakat mampu mengikuti semua kegiatan yang ada.Jangan pilih kasih dalam memberikan pelayanan terhadap warga.

BATUBARA – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Fadly Nurzal, S.Ag menyerukan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP di Kabupaten Batubara, agar menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan berbagi, bulan kepedulian dan bulan silaturrahim.

“Bulan ramadhan ini harus kita jadikan tonggak kebangkitan PPP dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2014 mendatang,”tegas Fadly saat menyampaikan sambutan pada acara berbukan puasa bersama dengan pengurus DPC PPP Kabupaten Batubara, kader dan simpatisan, yang dilaksanakan di Bale Resto, kemarin.

Acara itu juga dihadiri istri istri ketua DPW PPP Sumut Hj Lila Widyaastusi, Wakil Ketua DPW PPP Sumut H. Bustami HS, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara nomor urud 2, yakni Zulkarnain Sm.Kn dan Masitah, serta tim sukses serta pendukung pasangan dengan yelyel, “Super-Super, Mantap”.

Lebih lanjut Fadly mengingatkan, untuk menghadapi agenda politik pada tahun 2014 mendatang, harus ada langah-langkah dan upaya konkrit PPP. Di antaranya, seluruh potensi yang dimiliki PPP di Batubara harus disatukan , sehingga menjadi kekuatan besar untuk meraih simpatik ummat.

Kader –kader PPP sebagai etalase partai di tengah-tengah masyarakat,, harus menampilkan politik Islam yang santun, damai dan bermartabat. Sehingga padangan yang mengatakan ber-Islam itu, menakutkan, seram dan penuh kekarasan hilang dengan sendirinya. “Maka bangga lah menjadi pengurus dan kader PPP, karena dipundak kita, ada amanah dan tugas besar dari ummat yang harus dijaga dan selamatkan,”ujar Fadly Caleh PPP untuk DPR RI dari Dapil Sumut-3.

Terkait dengan dukungan

terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Fadly mengatakan kepada seluruh kader, bahwa kita telah memutuskan mengusung pasangan calon Zulkarnain dan Masitah. Atas keputusan itu maka kita harus memperjuangkan secara maksimal. “Di PPP , setiap putusan yang telah diambil itu bersifat final.

Karena seluruh pengurus dan kader harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya sembari mengingatkan agar setiap kekuatan dan potensi PPP di Batubaru harus bersatu padu dan kompak. Dengan kekompakan, kita dapat melakukan kerja-kerja besar.

Dengan kekompakan dan persa-

tuan, kita ,menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita politisi kawakan bukan amatiran.

Pada kesempatan itu ketua DPC PPP Batubara Ahmad Badri menyampaikan kegiatan berbuka puasa bersama merupakan rangkaian silaturrahmi sekaligus konsolidasi internal. Termasuk dalam rangka mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara yang didukung PPP di Pilkada Batubara.

Badri juga menyerukan kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP Batubara. Untuk bersatu dalam memenangkan pasangan calon yang telah diusung

partai. "Wajib bagi seluruh kader PPP untuk bekerjasama guna memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah kita usung,"ucapnya.

Dibagian lain caleg DPRD SU yang juga wakil ketua DPW PPP Sumut, menyampaikan kita wajib bersyukur atas perjuangan tokoh muda Sumut yang juga Caleg PPP untuk DPR RI daerah pemilihan Sumut 3, sejumlah kelompok nelayan menerima bantuan kapal boat 5 GT. "Oleh karena wajib kita menangkan H Fadly Nurzal S.Ag menuju ke senayan," tegasnya.(SAH)

Pemko Ceramah Safari Ramadhan 1434 H GUNUNGSITOLI – Safari ramadhan merupakan momentum informal bagi pemerintah untuk bertemu dengan masyarakat dalam suasana kekeluargaan, yang mana pada kesempatan ini kita semua dapat saling berkomunikasi, berinteraksi serta berbagi keluh kesah, karena kami yakin dalam perjalanan Pemerintahan Kota Gunungsitoli, tidak dapat terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan.

Demikian dikatakan Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase pada acara ceramah diujung bulan ramadhan. Menurut walikota,kita bersyukur bahwa situasi dan kondisi Kota Gunungsitoli senantiasa kondusif dan warga khususnya umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa adanya gangguan dan hambatan yang berarti.

Dikatakan, meskipun ada seba-

“Saya juga mengharapkan saudara Tanjung Purba bisa menjaga suasana yang kondusif jelang Pilkades dan Pilleg,”ujar Sariful.

Kepada masyarakat camat juga meminta untuk dapat bekerjasama dengan pejabat Kades Panombean. Untuk mantan kades, camat menyampaikan apresiasi atas kinerjanya selama 5,8 Tahun.

Kepada KPK Pos Sariful Azhar didampingi Sekcam Drs Rudi Irwansyah mengatakan pelantikan tersebut sesuai SK Bupati Serdang Bedagai Nomor 290/410/Tahun 2013.Nur Maulina Lubis mengundurkan diri dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang pada surat Nomor 6/2014/VI/2013. (ARM)

Pemkab Asahan Berikan Apresiasi Kepada PWI KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memberikan apresiasi kepada Persaruan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Asahan yang peduli terhadap keberadaan anak yatim dan janda wartawan.

Kepedulian tersebut terdengar dari sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh, Asisten III Bidang Adiministrasi Umum Pemkab Asahan, Khaidir Aprin SE dalam acara yang digelar persatuan wartawan tersebut, Minggu, 28 Juli 2013 di Café Hang Tuah Kisaran.

Asisten III Pemkab Asahan ini memberikan apresiasi kepada PWI Asahan yang telah peduli dengan anak yatim dan janda wartawan.

Artinya sedikitnya PWI telah membantu Pemkab Asahan untuk menjalankan visi dan

gian warga yang memulai ramadhan lebih awal namun hal ini tidak menjadi permasalahan sehingga kerukunan baik antar maupun intern umat beragama tetap berjalan harmonis, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif para pemuka agama yang senantiasa memberikan pemahaman positif kepada masyarakat agar selalu mengedepankan toleransi serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam kemajemukan yang ada, ujarnya.

Dengan melihat perbedaan yang ada bukan sebagai jurang pemisah, namun dipandang sebagai warna yang saling mengisi dan menjadi pemersatu persaudaraan sebagai sesama warga negara. Pemko Gunungsitoli mengapresiasi kepada kita semua yang telah mewujudkan kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Gunungsitoli yang kita cintai ini, dimana sejak

misi Pemkab Asahan mewujudakan Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

“Kami berharap PWI dapat terus mengagendakan kegiatan sosial ini. Dan kegiatan sosial ini dapat diikuti oleh organisasi kewartawanan lainya,” kata Asisten III dihadapan para undangan yang hadir diacara tersebut. (IN)

Safari Ramadhan Pemko Medan Di Medan Area MEDAN - Kehadiran bulan Ramadhan adalah karunia bagi kita umat muslim dan menjadi kewajiban kita pula untuk senantiasa memperbaiki diri menata kembali dan meperbaharui niat kita dalam kehidupan bermasyarakat dan beribadah.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan diwakili Sekda Ir H Syaiful Bahri MM saat melakukan safarai Ramdhan mengunjungi Masjid Al Ichsan Jalan Bromo Lorong Sukri Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Senin (29/7), hadir ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, Camat Medan Area M Ridho SSTP, unsur FKPD Kecamatan Medan Area, tokoh masyarakat, acara ini ditandai dengan pemberian bantuan kepada Masjid Al Ichsan sebesar Rp 35 juta, dan pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim.

Al Ustadz Prof DR Nawir Yuslem MA dalam ceramahnya menjelaskan bahwa puasa dapat membentuk pribadi-pribadi taqwa, yakni orang-orang yang taat pada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, selain itu juga pribadi-pribadi yang taqwa

terbentuknya Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru belum pernah terjadi konflik horizontal apapun di tengah-tengah masyarakat.

Dan, kunjungan silaturahmi tim safari ramadhan Kota Gunungsitoli sengaja dilakukan dari masjid ke masjid-masjid dan surau/musholla di sekitar Kota Gunungsitoli, sangat tepat untuk mempererat silaturahmi baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun dengan sesama masyarakat, dengan harapan seluruh stakeholder Kota Gunungsitoli dapat membangun komunikasi yang baik guna mewujudkan visi pembangunan yang sama untuk mewujudkan Gunungsitoli Kota Samaeri melalui kontribusi masing-masing sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimilikinya.

Pada kesempatan itu, walikota melaporkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan, untuk itu kepada kita semua, kami mohon kiranya hal ini dapat dimaklumi sebagai wujud keterbatasan dan tantangan yang sering kita hadapi dalam mewujudkan suatu cita-cita yang mulia, dengan segenap sumberdaya dan kemampuan yang ada pemerintah kota terus melakukan evaluasi dan perbaikan disegala aspek, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang adil dan amanah.

Sebab itu, kami mengharapkan kerjasama yang baik dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat Kota Gunungsitoli untuk bahu membahu dalam mewujudkan citacita bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(YAGI)

adalah selalau mensyukuri nikmat Allah.

Sebelumnya Badan Kenaziran masjid Al Ichsan Drs Ali Mulkan Siregar melaporkan, sangat berterima kasih dan bangga atas kunjunghan para pejabat Pemko Medan, dan kunjungan ini menjadi berkah bagi kami dan kita semua.“ Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah," ujar Ali Mulkan. (VIN)

mengembalikan kartu bantuan tersebut, padahal dinilai masyarakat penerima kartu bantuan itu tergolong mampu. Harapan Pemkab Asahan masyarakat yang mampu semangkin banyak mengembalikan kartu BLSM tersebut. (IN)

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengajak dan menghimbau masyarakat Kabupaten Asahan yang mampu dalam memenuhi kebutuhanya sehari-hari untuk dapat mengembalikan kartu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan sukarela. “ Saya minta masyarakat yang merasa tak pantas alias mampu menerima bantuan tersebut untuk mengembalikan kartu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada petugas,” demikian kata Bupati Asahan dihadapan masyarakat Kecamatan Tinggi Raja, Senin malam, 29 Juli 2013 saat mengikuti buka puasa bersama dirangkai dengan sholat taraweh di daerah tersebut. Dan hal ini selalu disampikan Bupati dalam kunjungannya ke Kecamatan dalam acara berbuka puasa bersama masyarakat.

Bupati menjelaskan, bahwa hingga kini pihaknya telah menerima informasi telah banyak masyarakat yang telah mengembalikan kartu BLSM. Namun masih ada sejumlah Kecamatan yang warganya belum

calon Bupati – Wakil Bupati Batubara lolos dari test kesehatan.

Hasil tersebut didapatkan melalui parameter yang telah disusun Ikatan Doktor Indonesia (IDI) setelah kenam pasangan calon tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan pada 20 Juli 2013 di RSUD Batubara.

Seperti diketahui ke enam pasangan meliputi H.OK Arya Zulkarnain SH.MMH.RM.Hary Nugroho SE, Zulkarnain SKMMasita, Kurnia-Murlan Simarmata, Drs Gong Matua- Ahmad Deni,Yahdi Khoir-Drs Sarkowi, Ir Zahir-Suriyono ST telah menjalani serangkaian test seperti Pemeriksa Jantung, Telinga dan Hidung, serta Test Kejiwaan.

“Dengan lolosnya ke 12 orang calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Batubara itu maka mereka dianggap mampu menjalankan tugas Pemerintahan Daerah selama 5 tahun masa kepemimpinan,” Dengan adanya hasil test kesehatan itu maka KPUD Kabupaten Batubara telah menyelesaikan salah satu persyaratan kandidat peserta Pilkada, paparnya. (sah)

Enam Pasangan Calon Bupati Lolos Tes Bupati Himbau Warga Kesehatan Mampu Kembalikan BATUBARA - Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi mengatakan di ruang BLSM kerjanya di Lima Puluh, Rabu, enam pasangan

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 263 5 - 18 AGUSTUS 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK larang PNS Mudik Pakai Mobdin PARA Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan coba-coba mudik menggunakan mobil dinas (mobdin).

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang kepada semua penyelenggara negara untuk memakai mobil berpelat merah sebagai kendaraan mudik ke kampung halaman. "Iya (tidak boleh). Apalagi kalau premiumnya, premium kantor, itu sudah korup berapapun jumlahnya," ucap Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK, saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu pekan lalu.

Menurutnya, tindakan para penyelenggara negara termasuk PNS di dalamnya yang nekad menggunakan mobil dinas sebagai kendaraaan mudik tersebut termasuk tindakan tidak benar dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. "Itu namanya abuse of power, abuse of amanah," tandasnya.

Kata Busyro, yang dinamakan mobil dinas itu merupakan mobil yang digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat. Namun saat ditanyakan mengenai sanksi atau tindakan kepada PNS yang nekad menggunakan mobil pribadi untuk mudik, dirinya enggan menjawab.

Lebih lanjut, selain melarang penggunaan mobil dinas, dirinya juga mengimbau kepada para penyelenggara negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada siapapun termasuk mitra-mitra bisnis di luar kantor, baik dalam bentuk barang atau fasilitas karena hal itu termasuk gratifikasi dan dilarang. 'Kalau sudah menjabat itu marwahnya beda, kan dia sudah dilihat publik.

Jangan sampai dia memiliki tradisi kebiasaan untuk memberikan sinyalsinyal kepada mitra-mitra bisnis kantornya memberikan sinyal untuk diberikan sesuatu," tukasnya.

Saat ditanyakan, soal pemberian fasilitas berupa tiket ke luar negeri, lanjutnya, sama saja tidak diperkenankan. Karena itu, pihaknya

mengaku sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk mengatur soal gratifikasi tersebut. 'Surat-surat yang kami edarkan selama ini untuk menjaga marwah dari individu pejabatnya (agar terhindar dari gratifikasi);' pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tetap melarang penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk kendaraan mudik. Imbauan sudah dilakukan meskipun diakui banyak kepala daerah merespons negatif dengan tetap mengizinkan bawahannya menggunakan mobil plat merah untuk hari raya idul fitri itu.

"Kalau di pusat sudah clear, (penggunaan mobdin untuk mudik) itu tidak ada," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Restuardy Daud, tadi malam. Sedangkan untuk di daerah pihaknya berharap larangan juga berlaku mutlak.

Meski begitu kontrolnya ada di daerah itu masing-masing. "Memang itu kebijakan di masingmasing daerah. Seharusnya mobdin untuk keperluan dinas saja," tegasnya.

Kemendagri juga untuk meminta pengawasan ketat jika masih ada pegawai yang tetap nekad menggunakan fasilitas pemerintah itu untuk keperluan keluarganya.

"Sesuai keterangan pak menteri (Gamawan Fauzi), regulasi terkait yang mengatur itu. Tetapi itu kan memang aset daerah (di daerah masingmasing). DPRD lah ikut untuk melihat itu," terusnya.

Sebab pengayaan mobdin di daerah menggunakan anggaran daerah yang pembahasannya dilakukan bersama DPRD. Sehingga DPRD memiliki kewenangan dan pengetahuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran tersebut.

Secara sederhana, menurutnya, mobdin dihadirkan dan diserahkan kepada pegawai yang berhak menggunakan sudah ada aturannya.

"Sudah ditegaskan fungsinya untuk apa. Bukan untuk kepentingan pribadi di luar kedinasan," imbuhnya. (INDOPOS 1813)

KPK dan 12 Kementerian/Lembaga Tindak Lanjuti Kesepakatan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan KOMISI Pemberantasan Korupsi dan 12 kementerian/lembaga (K/ L) terkait kehutanan menggelar rapat pleno dan menandatangani rencana aksi sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Sebelumnya, NKB ini telah ditandatangani pimpinan 12 K/L di Istana Negara beberapa waktu lalu di Istana Negara, dengan disaksikan oleh Presiden dan wakil Presiden.

Rapat yang berlangsung pada Selasa pekan lalu, di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, ini dihadiri Wakil Ketua Busyro Muqoddas dan 45 penanggung jawab NKB dari12 K/L, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan UKP4.

Dalam sambutannya, Busyro

menjelaskan bahwa kawasan hutan yang mencapai sekitar 128 juta hektare meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia, merupakan salah satu kekayaan negara yang harus dikelola sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Namun demikian, buruknya tata kelola sektor kehutanan belum mampu mewujudkan amanat tersebut, namun justru yang terjadi adalah kerusakan hutan secara masif.

“Hal ini diperparah dengan belum mantapnya kawasan hutan di Indonesia. Dari luas hutan yang ada, baru 16,18 persen kawasan hutan yang telah ditetapkan dan masih tersisa 63 ribu kilometer kawasan hutan belum ditata batas.

Belum lagi batas administratif daerah, baru selesai 130 segmen dari total 957 segmen,” papar Busyro.

Buruknya tata kelola di sektor kehutanan dan korupsi menjadi lingkaran tak berujung. Keduanya dianggap terus menggerogoti hak rakyat untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas hutan.

Kerugiannya yang terjadi pun sangat tinggi. “Pada 2005, Kemenhut memperkirakan akibat illegal loging saja negara dirugikan sebesar Rp35 triliun per tahun.

Hanya dengan menghitung tiadanya izin pinjam-pakai, KPK pada 2010 mengkalkulasi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Ini karena ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjampakai,” papar Busyro.

“Karenanya, KPK pun melakukan kegiatan pencegahan berupa kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada 2010. Pengalaman pemantauan tindak lanjut dari hasil kajian tersebut menyadarkan kita bahwa perlu ada komitmen dan sinergi dari semua K/L terkait untuk bersama-sama menuntaskan persoalan tata kelola kehutanan,” lanjut Busyro.

Menurutnya, dengan adanya NKB 12 K/L ditandatangani pada

11 Maret 2013 ini, dimaksudkan untuk menyelesaikan akar masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan yang sudah puluhan tahun tidak diselesaikan atau belum menemukan alternatif penyelesaian terbaik. Selain itu, salah satu akar masalahnya adalah ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam.

NKB yang berlaku sampai 3 tahun sejak ditandatangani ini mempunyai tiga agenda utama, yaitu harmonisasi regulasi dan kebijakan, penyelarasan teknis dan prosedur dan resolusi konflik.

“Dari tiga agenda utama itu, diturunkan ke dalam 93 rencana aksi,” tandas Busyro.

Pakar tata kelola kehutanan, Prof. Hariadi Kartodihardjo, menambahkan bahwa dari 93 rencana aksi tersebut, kemudian di-cluster menjadi lima bagian, yakni cluster kawasan hutan, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), penyelesaian konflik, perencanaan nasional, dan perizinan.

Hariadi menjelaskan, pada cluster kawasan hutan, yang dilakukan adalah penyempurnaan kebija-

kan dan peraturan serta percepatan pengukuhan kawasan hutan, termasuk kepastian status pihak ketiga dalam kawasan hutan negara.

Sementara pada kesatuan pengeloan Hutan (KPH), yakni dengan mendorong beroperasinya 120 KPH model serta berjalannya program-program kemasyarakatan di dalam KPH itu. “Untuk penyelesaian konflik, yang dilakukan adalah menyusun regulasi penyelesaian sengketa kehutanan dan terwujud konsensus penyelesaian konflik oleh 12 kementerian atau lembaga,” paparnya.

Hal lain, menurutnya adalah menyusun perencanaan nasional yang lebih rinci dalam penyelesaian pengukuhan kawasan hutan serta menjadikan penyelesaian pengukuhan kawasan hutan ini menjadi agenda nasional dalam jangka panjang (RPJMN). Dan terakhir dalam masalah perizinan, perlu disusun kebijakan dan menjalankan proses perizinan secara integratif dan transparan dengan jaminan masa depan perizinan sesuai peraturan-perundangan dan bebas konflik. (HUMAS)

KPK Sarankan Uji KIR Online dengan Samsat WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Balai Kota DKI Jakarta adalah untuk memaparkan hasil studi mereka soal Uji Kelaikan kendaraan bermotor atau MR. "Saya jelaskan ini, KPK adakan studi, mereka curiga MR ini tidak beres, ada buku KIR yang lepas, atau aspal (asli tapi palsu). Ini terjadi karena kita tidak pakai pasang sistem online," Ujar pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pekan lalu.

Ahok mengatakan, KPK menginginkan Pemprov DKI melakukan upaya preventif atau pencegahan penyimpangan terjadi.

"Jadi KPK bukan mau nangkap, kita kan ingin rekonsiliasi. Jadi KPK minta di-online-kan data pengujian kendaraan bermotor (PKB) dengan Sistem Administrasi Satu Atap (samsat)," jelasnya.

Dengan penyatuan sistem STNK dan KIR, maka buku KIR yang dikeluarkan Dishub DKI terpantau per bukunya. Menurut Ahok, KPK juga menemukan mobil besar dan angkutan berat yang harus diuji setiap enam bulan lebih memilih berdomisili di DKI Jakarta. Padahal banyak pabrik dan industri berada di Jawa Barat.

Kemungkinannya adalah di DKI

keluar izin lebih mudah, atau mungkin juga DKI lebih baik dan profesional, "Tapi ini kita diminta hati-hati, jadi kita lupakan sistem yang lama, ke depan bagaimana, kita mau kerja lebih baik. Kalau hitung sejak lama, siapa sih yang tidak berdosa di negara ini," tegas Ahok.

Kemungkinan dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan menyatukan sistem Samsat dengan sistem di PKB. Pasalnya, Samsat juga adalah bagian dari Pemprov DKI yang ditangani Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Ahok menegaskan, retribusi KIR untuk angkutan umum akan digratiskan. Namun harus menunggu dasar hukumnya, yakni revisi Peraturan Daerah tentang retribusi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, dirinya tidak ikut hadir bersama Ahok saat KPK datang.

"KIR kami sudah lakukan Drive Thru, sehingga tidak ada waktu berhenti dengan calo, pengemudi tidak perlu turun, spanduk dilarang berhubungan-dengan calo juga sudah kami pasang," tegasnya. Ia juga mengatakan, jika ada oknum Dishub yang terbukti bermain di Uji KIR, maka ia akan mencopotnya. KIR Drive thru akan dibuat di semua lokasi.(Warta Kota 1813)

KERJA SAMA– Wakil Pimpinan KPK Busyro Muqoddas (tengah) didampingi perwakilan dari 12 kementerian memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (31/7). Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti nota kesepahaman perbaikan regulasi disektor kehutanan untuk mencegah korupsi.

KPK: Djoko Mencuci Uang sejak Sebelum 2011 KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya tetap berwenang menangani perkara pencucian uang Djoko Susilo, meskipun ada sejumlah aset yang didapatnya sebelum menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011.

"Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penegak hukum boleh mencurigai kalau harta itu diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam kasus Djoko, dicurigai karena tak sesuai dengan pendapatannya selama bekerja di Polri," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa pekan lalu, menanggapi pernyataan saksi ahli, Profesor Andi Hamzah, bahwa penuntutan pencucian uang terhadap Djoko Susilo hanya bisa dilakukan di tahun 2011.

Johan melanjutkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU memberikan kewenangan kepada setiap penegak

hukum untuk mencurigai harta terdakwa yang diduga diperoleh dari korupsi. Adapun kewenangan ini berhenti apabila pasal pencucian uang dikenakanuntukhartamilikterdakwayang didapat sebelum 2002 atau sebelum TPPU itu diundangkan. "Kalau itu tidak boleh sebelum ada asas legalitasnya karena undang-undangnya (TPPU) belum ada," ujar Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga pernah menyatakan bahwa pihaknya berwenang menangani meski ada beberapa aset Djoko yang didapatnya sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU disahkan. "UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada KPK. Bukankah KPK sudah pernah menangani kasus TPPU beberapa kali dan KPK legitimated. Argumen yang diajukan soal itu sudah usang atau old fashion," cetus Bambang.

Bambang melanjutkan selain

UU Nomor 8 Tahun 2010, KPK juga berwenang menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, meskipun perangkat aturan itu ada sebelum KPK berdiri.

Bambang memberikan contoh penganganan kasus korupsi mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang terjadi tahun 2001-2003.

"Tidak ada soal, ada berbagai kasus yang sudah ditangani oleh KPK atas kasus sebelum adanya KPK. Ini persoalan yang sudah selesai. Lihat kasus-kasus yang sudah ditangani KPK sebelum ada KPK dan dilegitimasi oleh pengadilan," tukas dia.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah, saat dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dalam persidangan lanjutan perkara pencucian uang dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo di Pengadilan Tipikor menyatakan KPK dinilai berwenang menuntut perkara pencucian uang tanpa harus berkoordinasi atau di

bawah supervisi Kejaksaan Agung.

Kewenangan ini berlaku jika tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyertakan tindak pidana asal di dalam dakwaan maupun tuntutannya. Menurut dia, rujukan kewenangan KPK tersebut tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004.

"Dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004 tercantum, 'Kejaksaan adalah satu dan tidak terbagikan. Jaksa Agung berada di puncaknya’. Jaksa adalah satu yang tugas dan wewenangnya dalam penuntutan dan Indonesia menganut sistem penuntutan publik tunggal (single public prosecutor)," kata Andi.

Selain itu, Andi juga menegaskan tim JPU berhak melakukan penyitaan harta kekayaan yang belum disita seperti yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang. "Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaaan harta kekayaan tersebut," ujar Andi.

Keterangan Andi ini cukup mengejutkan karena sesungguhnya dia dihadirkan oleh tim pengacara Djoko Susilo untuk dapat mendukung argumentasi mereka. Adapun argumentasi dari tim pengacara Djoko adalah mempertanyakan kewenangan KPK dalam menuntut perkara pencucian uang yang didakwakan kepada kliennya.

Meski begitu, Andi menegaskan bahwa kewenangan KPK itu hanya bisa dilakukan jika tindak pidana asal telah ditentukan. "Tindak pidana korupsi simulator kan 2011, maka penuntutan pencucian uang hanya bisa di tahun itu. Kalau di masa yang lain, Anda penuntut umum harus mencari lagi tindak pidana asalnya apa," tukas Andi.(Koran Jakarta 31813)

Patut Dicurigai, Bila Pengusaha Memberi Parsel Kepada Pejabat KPK memantau pemberian parsel kepada pejabat negara.

Bila ada pengusaha yang melakukan itu, patut dicurigai.

Sebab, buat apa pengusaha memberi parse! bila tidak ada maunya. Berangkat dari situ,KPK akan menelusurinya, ada apa di balik itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta. "Makanya pengusaha disarankan tidak memberi parsel kapada pejabat.

Kami pasti mencurigainya," paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya; Kenapa langsung dicurigai?

Karena pemberian parsel

itu sangat rentan dengan unsur suap yang kemungkinan berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sang pejabat negara.

KPK masih melarang pemberian parsel kepada pejabat negara?

Ya. Pemberian apa pun bentuk dan dalihnya kepada pejabat negara tidak dibenarkan, meski itu hanya berupa parsel. Kenapa?

Sadar atau tidak pemberian parsel akan memupuk interes (kepentingan) antara pemberi dan penerima. Apalagi itu ada kaitannya dengan jabatan

dan pekerjaan di sebuah kementerian, kelembagaan atau pemerintahan daerah.

Bagaimana dengan pemberian parsel dari bawahan ke atasan?

Itu juga dilarang. Sekilas pemberian parsel itu tidak bermasalah.Tapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan tentu beimasalah. Apa maunya bawahan memberikan sesuatu kepada pimpinannya. Untuk apa seorang bawahan memberikan parse! kepada pimpinannya, padahal pimpinannya itu lebih mampu dari bawahannya.

Pasti itu ada kaitannya

dengan pekerjaan yakni diharapkan agar posisinya aman dalam jabatan tertentu atau apa.

Apa sudah ada surat edaran soal larangan menerima parse! itu?

KPK sudah buat surat edaran untuk larangan menerima parse!, terutama bagi pejabat kementerian dan lembaga. Itu dimaksudkan agar tidak ada unsur suap dalam pemberian itu.

Apa selama ini efektif?

Ya. Kalau tidak efektif mana mungkin kita tetap membuat surat edaran itu.

Pada tahun-tahun sebelumnya larangan ini

membuat para pejabat bersikap wajar saja.

Kalau pemberian parsel dipantau, berarti pimpinan KPK tetap bekerja selama Idul Fitri?

Ya, kami tetap bekerja meski lebaran. Paling tidak, para tahanan kan tentu harus ada yang jaga dan kasih makan.

Apa akan ada tersangka baru seusai lebaran?

Wah, kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas KPK terus bekerja. Sebab, masa penahanan para tersangka terus berjalan. KPK tidak akan sia-siakan waktu.

Apa momentum maaf memaafkan ini berpengaruh

terhadap sikap KPK terhadap calon koruptor?

Tentu tidak. Itu tetap berjalan apa adanya. Yang jelas, harapan kami agar di Hari Raya Idul Fitri dijadikan momentum berbenah diri dan introspeksi atas sikap serta perilaku yang telah dilakukan, termasuk atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor.

Korupsi tidak bisa diberantas tanpa kesadaran untuk bersikap dan bertindak sesuai koridor hukum.

Untuk itu makna Hari Raya Idul Fitri harus melekat dan merubah setiap insan dari

tidak baik menjadi baik.

Sejumlah tokoh agama meminta koruptor untuk tobat, pendapat Anda?

Saya setuju dengan himbauan para ulama. Tapi tobat itu tidak hanya ditujukan kepada koruptor saja, tapi kepada kita semua.

Kenapa?

Lebih baik tobat dari awal dari pada kita semua tergiur untuk melakukan korupsi.

Lagipula kan sebagai manusia kita juga tidak luput dari dosa. Maka tobat itu memang penting bagi para koruptor dan bagi kita semua. (Rakyat Merdeka 2813)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

Sambut Idulfitri, Rakor Lintas Sektoral Wilayah Hukum Polres Nias Digelar GUNUNGSITOLI – Dalam rangka menyambut hari raya idulfitri 1434 H para kepala daerah di kepulauan Nias melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral wilayah hukum Polres Nias, kemarin.

Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase dalam sambutannya mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Berbagai peristiwa yang terjadi merupakan bukti bahwa kepedulian kita terhadap hal ini masih perlu ditingkatkan,ujarnya.

Kita mensyukuri bahwa hingga saat ini dikepulauan Nias masih belum ada peristiwa besar yang cukup meresahkan.

Namun hal tersebut tidak boleh membuat kita terlena, justru membuat kita lebih waspada dan peduli akan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar kita dan pemerintah daerah se-kepulauan Nias menyambut baik dan mendukung Rapat Koordinasi ini serta mengucapkan terimakasih kepada saudara Kapolres Nias yang berinisiatif membangun koordinasi dalam kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1434 H di Wilayah Hukum Polres Nias.

Dan, salah satu tonggak yang membuat kita kokoh adalah adanya hubungan kekerabatan yang cukup

kuat meskipun masyarakat memiliki keberagaman.

Untuk itu kepada kita semua saya mengharapkan kiranya keberagaman ini menjadi kekuatan, peluang dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan justru menjadi peluang perpecahan yang menimbulkan gangguan Kamtibnas.

Menurut walikota, perayaan Idul Fitri 1434 H adalah perayaan bagi seluruh masyarakat sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian kita semua. Situasi dan kondisi di tingkat Nasional dan Regional perlu menjadi bahan dalam penyusunan strategi guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1434 H pada tahun ini.

Rapat Koordinasi ini katanya memiliki arti yang strategis guna menciptakan pemahaman bersama dan menjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan seluruh Lembaga/Instansi di wilayah Kepulauan Nias sehingga pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1434 H dapat terlaksana dengan baik. Kita semua memiliki peran dan fungsi yang strategis da lam menciptakan situasi dan kondisi Kamtibnas yang kondusif dan melalui rapat koordinasi ini maka kerjasama dapat kita wujudkan. (YAGI)

Eldin Ajak Masyarakat Berzakat MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan subsidi silang melalui zakat. Sebab, Islam telah menyiapkan formulasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui zakat, infak dan sedekah. Selain itu zakat dapat menjadi perekat masyarakat sehingga tidak ada jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

Himbauan ini disampaikan Eldin ketika menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Medan Jalan Sei Batugingging Medan, Minggu (28/7). Acara buka puasa bersama ini juga diisi dengan penyaluran secara simbolis dana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Medan kepada kaum dhuafa di Kota Medan.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, siapa saja yang ingin menyalurkan zakatnya bisa disalurkan kepada BAZ Kota Medan. Zakat tersebut bisa diantar langsung ke BAZ Kota Medan yang berada di Kantor Kementrian Agama Kota Medan dan bisa dijemput.

Zakat yang diberikan itu akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya,” kata Eldin.

Karena itu Eldin mengingatkan warga agar tidak ragu untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZ Kota Medan. Sebab, penyaluran zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara terperinci serta pertanggungjawabannya pun sangat jelas. “Jadi masyarakat bisa melihat langsung pertanggungjawabannya secara jelas di BAZ Kota Medan,” ungkapnya.

Terkait dengan buka puasa yang dilaksanakan keluarga besar Kantor Kemenag Kota Medan dengan para alim ulama, tokoh masyarakat dan Pemko Medan ini, Eldin

sangat menyambut baik.

Dia menilai kegiatan ini merupakan cerminan jalinan silaturahmi antara Pemko Medan melalui Kemenag Kota Medan dengan para alim ulama dan masyarakat.

Ditambah lagi momen ini dimanfaatkan dengan menyalurkan bantuan BAZ Kota Medan secara simboilis kepada kaum dhuafa di Kota Medan. Di samping itu Kantor Kemenang Kota Medan juga menyalurkan bantuan untuk sejumlah masjid sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah dengan masyarakat.

Kemudian Eldin menjelaskan, Kemenag Kota Medan salah satu mitra Pemko Medan dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dan penataan Kota Medan saat ini terus dilakukan, tidak hanya pembangunan dan penataan yang bersifat fisik semata tetapi juga melibatkan aspek pembangunan non fisik (rohani).

“Pembangunan di Kota Medan harus mensinergikan kedua unsur ini.

Tanpa pembangunan aspek rohani, maka pembangunan fisik Kota Medan akan terganggu. Dengan demikian peram besar sesungguhnya juga terletak pada Kemenag Agama Kota Medan dalam mendukung pembangunan yang sedang dilakukan Pemko Medan saat ini,” jelasnya.

Sebelum buka puasa, Al Ustadz DR Sofyan Syah LC menyampaikan tausiah singkatnya. Dia mengajak seluruh hadir untuk menjadikan bulan puasa ini sebagai momen untuk memperbanyak sedekah.

Dengan memperbanyak sedekah akan membuka pintu rezeki selebar-selebarnya. “Sudah banyak contoh orang-orang yang berhasil saetelah memperbanyak sedekat. Untuk itu mari kita perbanyak sedekah di bulan suci Ramadhan ini,” ajaknya. (VIN)

SUMUT

Peringati Hari Koperasi, Sergai Gelar Pasar Rakyat Ramadhan SERGAI – Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) mengharapkan koperasi mampu membangun kemandirian dan profesional agar menjadi kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini sesuai tema peringatan tahun ini ”Sejahtera Bersama Koperasi” yang mengandung makna melalui koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan setiap anggota koperasi.

Demikian hal ini disampaikan Bupati Sergai Ir. H.Soekirman pada acara peringatan HUT Koperasi ke-66 Kabupaten Sergai bertempat di lapangan kantor Camat Perbaungan, Jumat (26/7). Turut hadir dalam peringatan ini Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) RI Amrih Wigiati, mewakili Kadis Koperasi dan UKM Provsu Kabid Usaha dan Koperasi Drs. M. Haikal, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK, MH, Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, ke-

pala SKPD dan Camat, Ketua Dekopin Sergai H. Adam Nuh, para kepala desa, tokoh masyarakat, kaum dhuafa dan para siswa SLTA. Lebih lanjut Bupati mengatakan Sergai terus berperan aktif dalam bidang perkoperasian. Ini dibuktikan dengan penghargaan dari Menteri Koperasi sebagai Kabupaten Koperasi.

Untuk itu, Soekirman mengharapkan kepada pengurus dan badan pengawas koperasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dalam menyikapi modernisasi perubahan ekonomi yang pesat dan setelah diresmikannya Bandara Kuala Namu International

Airport (KNIA) tentunya memberi peluang bagi pelaku usaha baik dibidang ekonomi maupun pariwisata. Bupati Sergai menghimbau kepada semua stakeholder baik pemerintah maupun pelaku ekonomi yang terdiri dari BUMN, swasta dan koperasi saling bekerjasama dan bersinergi dalam memajukan kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini di segala bidang, misalnya pariwisata, wisata kuliner, perhotelan serta hasil-hasil UMKM, pungkas Bupati Soekirman.

Sebelumnya Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM RI Amrih Wigiati dalam arahannya mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM telah banyak meluncurkan program yang membantu Kabupaten/Kota dalam bidang koperasi dan UMKM khususnya peningkatan akses pasar produk usaha kecil melalui pasar rakyat, maka Kemenkop dan UKM RI mengajak kepada seluruh ke-

pada Kabupaten/Kota agar di dalam bidang UMKM lebih menekankan produk industri rumah tangga (home industry) bukan produk pabrikan.

Dalam sambutan Kadis Koperasi dan UKM Provsu Drs. Masri MSi yang dibacakan Kabid Usaha dan Koperasi Drs. M. Haikal peringatan Hari Koperasi sebagai momentum pemahaman kepada masyarakat untuk memberikan motivasi agar mendirikan koperasi bukan hanya sebagai ikut-ikutan melainkan merupakan kebutuhan.

Masri mengharapkan perkembangan koperasi di Kabupaten Sergai lebih baik lagi dimasa mendatang, sehingga dapat mewujudkan harapan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi yakni sebagai soko guru perekonomian bangsa.

Kadis Sosnakerkop Sergai H. Karno SH, MAP melaporkan bahwa Peringatan Hari Koperasi ini dirangkaikan dengan pasar rakyat berupa paket sem-

bako sebanyak 1.430 paket, UKM Ramadhan serta diwarnai dengan pemberian hadiah bagi koperasi berprestasi, bingkisan lebaran berupa paket sembako kepada kaum dhuafa dan hadiah bagi siswa Lomba Cerdas Tangkas (LCT).

Pasar Rakyat Ramadhan Usai acara peringatan Hari Koperasi ke-66, dilanjutkan dengan Peresmian Pasar Rakyat Ramadhan 1434 H yang diresmikan secara langsung oleh Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman. Tujuan diselenggarakannya pasar rakyat ini untuk membantu masyarakat kurang mampu dapat membeli sembako dengan harga yang lebih murah daripada di pasar.

Pasar Rakyat Ramadhan yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2013 diikuti oleh beberapa stand diantaranya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Sergai, KPRI Lestari, PNPM Hapsari, radio U-FM serta pelaku UMKM di Sergai.(ARM)

Plt Walikota Salurkan Honor Penggali Kubur dan Bilal Jenazah MEDAN - Jelang sepuluh hari Hari Raya Idul Fitri 1434 H, ribuan orang bilal jenazah dan penggali kubur di Kota Medan sepertinya bisa sedikit bernafas lega.

Sebab, mereka masing-masing mendapatkan honor dari Pemko Medan sebesar Rp.900.000 per-orang. Penyerahan honor ini dilakukan langsung Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Senin (29/7).

Selain bilal jenazah dan penggali kubur, Pemko Medan juga menyalurkan honor untuk ribuan guru Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) dan Taman Pembacaan Quran (TPA) serta ratusan guru Sekolah Minggu.

Penyaluran honor ini dilakukan sebagai bentuk apresasi sekaligus penghormatan Pemko Medan atas tugas sosial dan kemanusian yang telah mereka lakukan

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi saat menyerahkan bantuan kepada salah seorang penggali kubur, di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan. (KPKPOS/REP) selama ini dengan penuh keikhlasan di tengah masyarakat.

Menurut Eldin, honor yang disalurkan ini merupakan termin pertama dari dua termin yang akan disalurkan dalam tahun ini.

Termin pertama yang disalurkan ini untuk bulan Januari sampai Juni 2013, honor perbulannya sebesar Rp.150 ribu. Sedangkan termin kedua yang akan disalurkan nanti untuk Juli sampai Desember 2013.

“Jadi honor yang mereka terima untuk termin pertama masing-masing sebesar

Rp.900 ribu,” kata Eldin.

Dijelaskan Eldin, honor yang diberikan ini merupakan tali asih dan ucapan terima kasih Pemko Medan atas pengabdian yang telah dilakukan selama ini. Dia berharap honor ini tidak dipandang dari besar jumlahnya namun anggaplah itu sebagai penghargaan dari Pemko Medan.“Jadikan honor ini sebagai motivasi dalam menjalankan peranan dan tugas penting di tengah masyarakat Kota Medan.

Saya berharap honor ini dapat dipergunakan dengan

sebaik-baiknya, terutama untuk mengahadapi Hari Raya Idul Fitri 1434 H,” harapnya.

Khusus untuk bilal jenazah dan penggali kubur, Eldin menilai pengabdian yang telah diberikan selama ini sangat baik sekali. Itu sebanya bilal jenazah dan penggali kubur merupakan garda terdepan Pemko Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama apabila masyarakat ditimpa musibah kemalangan. “Semoga sinergitas yang kita bangun bersama ini dapat memberi-

kan dampak positif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Kabag Agama dan Pendidikan Kota Medan Drs Zakaria Harahap dalam laporannya mengatakan, penyaluran honor ini merupakan program Pemko Medan untuk bidang pelayanan keagamaan yang ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2013 pada Bagian Agama dan pendidikan Setda Kota Medan. “Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Medan,” ujar Zakaria.(VIN)

BLSM dan Raskin Di Taput Sarat Masalah TAPUT - Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumban Tobing, yang dikenal dengan “Peduli dan dekat dengan masyarakat kurang mampu, berpesan agar pihak pelaksana dan yang menangani kegiatan tersebut mendukung dan kerjasama dalam menyukseskan pelaksanaan penyaluran raskin.

Namun yang terjadi di Desa Lobu Siregar II Kec. Siborong-borong Tapanuli Utara. Ternyata program BLSM dan Raskin menyebabkan masyarakat kecewa, atas hasil pendataan BPS Kec. Siborongborong. Pasalnya,Manta Silitonga serta masyarakat lainnya saat ditemui KPK Pos di Dusun Simarompuompu Desa Lobu Siregar II mengatakan mereka tidak masuk daftar penerima BLSM dan Raskin.

Padahal sebelumnya, ketika masih ada konfensasi BBM, mereka mendapatkan jatah Raskin. Menurut Manta petuga BPS melakukan pendataan tidak benar-benar valid, mereka hanya mendata dari kantornya,tidak turun langsung ke RTS. Akibat dari pendataan seperti itu, kami terabaikan dan tidak memperoleh BLSM dan Raskin

tahun 2013. Manta mengatakan harusnya orang seperti mereka layak dan prioritas mendapatkan bantuan tersebut.

Kepala Desa Lobu Siregar II, Maruhum Siahaan, ketika dikonfirmasi Kamis,(1/8) mengatakan, untuk mengkondusifkan warganya yang tidak memperoleh Raskin, pihaknya mengambil kebijakan.

Disinggung soal ada warga dari Desa Lobu Siregar II yang tidak mendapatkan BLSM,Kepala Desa menjelaskan ia tidak punya wewenang melakukan rekapitulasi pendataan pemerima BLSM. Pantauan KPK Pos di Kec. Siborong-borong petugas BPS tidak professional dalam melaksanakan pendataan ke RTS. Sekaligus telah kangkangi Surat Kemenko Kesra Nomor:B-1128/KMK/DEP.II/2012.

Saat beberapa kepala desa rapat koordinasi di kantor Camat Siborong-borong belum lama ini, pihak Lumban Toruan dari BPS menjelaskan, basis data terpadu rumah tangga dengan kondisi social ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat.

Sementara sumber utama Basis

Data terpadu adalah hasil pendataan Program Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PP LS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserah terimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke-

miskinan (TNP2K ).

Terkait dengan penjelasan tersebut pihak BPS Kecamatan tidak mencermati dan tidak memahami apa program Raskin yang sesuai dengan juklak dan juknis.(LIBER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

Eldin AjakWargaTiti Kuning Dukung Pembangunan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin MSi mengajak seluruh warga Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor untuk meningkatkan partisipasinya dalam mendukung program-program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat, seluruh program pembangunan yang tengah dijalankan saat ini tidak akan membuahkan hasil maksimal.

“Dukungan itu dapat dilakukan dalam bentuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian memenuhi kewajiban membayar pajak, pembangunan parasarana dan sarana lingkungan secara partisipatif. Serta menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing,” kata Eldin ketika melaksanakan Safari Ramadhan dan buka puasa bersama di Masjid Al Hidayah Jalan Brigjen Zein Hamid Medan, Senin (29/7).

Untuk mendorong masyarakat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan, Eldin merasa perlu terus membangun silaturahmi dan komunikasi guna melahirkamn kebersamaan.

Dengan rasa kebersamaan, maka masyarakat akan memiliki rasa memiliki dan ikut bertanggungjawab dalam memajukan kota yang tercinta ini.

Atas dasar itulah Eldin menjadikan bulan suci Ra-

madhan ini, momen untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat. Karenanya dia beserta seluruh jajaran Pemko Medan secara rutin berkeliling dan melakukan Safari Ramadhan ke setiap kecamatan maupun kelurahan. Selain mempererat tali silaturahmi, juga mendekatkan diri kepada masyarakat.

“Saya berharap melalui Safari Ramadhan ini, kita dapat mendiskusikan masalah-masalah dan kebutuhan pembangunan, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Selain itu melalui Safari Ramadhan ini kit ingin mengajak masyarakat agar meningkatkan partisipasinya dalam mendukung seluiruh program pembangunan yang kita jalankan,” harapnya.

Di samping itu, lanjutnya lagi, dirinya dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Segala ide, aspirasi maupun kritikan dari masyarakat dapat langsung diserap. Semua masukan itu akan menjadi bahan masukan dalam mengambil keputusan. “Jika keinginan masyarakat bisa langsung disikapi, maka langsung kita sikapi. Itu sebabnya setiap melakukan Safari Ramadhan, saya selalu membawa sejumlah pimpinan SKPD,” paparnya. (VIN)

WartawanHarusCintai Profesinya RANTAUPRAPAT - Profesionalitas hanya didapat dengan cara mencintai berlebih selain ketekunan dan kedisiplinan. Demikian pula dengan wartawan, agar jadi seorang yang profesional, para jurnalis harus mencintai profesinya. Sebab, apabila tidak adanya kecintaan kepada profesi yang dimiliki, maka tidak akan melahirkan keahlian dan kesejatian.

“Rosihan Anwar, seorang wartawan sejati yang semasa hidupnya pernah menjadi duta besar tetapi tetap lebih mencintai dunia jurnalisme yang ditekuninya, perlu diteladani para wartawan masa kini,” ujar Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD saat buka puasa bersama dengan insan pers di rumah dinasnya, Sabtu (28/7) malam.

Pada kesempatan itu Tigor juga memerintahkan Kabag Humas Drs Sugeng untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik pada P-APBD 2013 atau pada APBD 2014 guna meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme wartawan Labuhanbatu.

Pada bagian lain, Tigor mengungkapkan, pada 19 Agustus 2013, kepemimpinan Tigor-Suhari Pane genap 3 tahun. Janji-janji politik selama Pilkada telah, sedang dan akan terus diwujudkan sesuai Visi Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju L.Batu Sejahtera 2020.

Kilas balik pada 2010, dimana Tigor-Suhari mengawali program kerjanya, APBD tahun tersebut sangat memprihantinkan karena 106 % tersedot habis untuk belanja pegawai. Tahun 2011, belanja pegawai masih 98 % dan tahun 2012 menyedot 88 %.

Hanya 28 % yang dapat dialokasikan untuk belanja pembangunan. Kebijakan pahit terpaksa diambil dengan memotong TPP PNS untuk dialihkan ke belanja pembangunan.

Tidak heran pula apabila Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menolak usulan penerimaan CPNS dari Pemkab L.Batu karena anggaran untuk PNS yang berjumlah 6.300 itu sendiri sudah menyedot le-

bih dari 50% APBD setiap tahunnya.

Selain itu, katanya, dari sisi efisiensi dan kalkulasi bisnis, sebenarnya jumlah SKPD lebih dari 22 sangat gemuk dan memboroskan keuangan. Tetapi perampingan SKPD terkendala Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tengah situasi dilematis itu, berbagai program fisik dan non fisik Insya Allah satu demi satu tetap berhasil diwujudkan. Pengoperasian Terminal Terpadu Padang Bulan, dibukanya Pasar Gelugur bertingkat, penerangan listrik di kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir dan pemasangan lampu jalan umum di Rantauprapat dan ibukota-ibukota kecamatan.

Kemudian jargon jangan bodoh yang dijanjikan Bupati juga telah berhasil direalisasikan, yakni pendidikan gratis tingkat SMA dimulai 2012. Masyarakat pun berbondong-bondong memasukkan anaknya ke SMA negeri. Dampak pendidikan gratis itu, pada 2013 ini hampir 500 orang lulusan SMA Negeri tembus ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Padahal tahun sebelumnya hanya 181 orang pelajar SMA Negeri yang bisa menembus PTN. Untuk menjaga mutu pendidikan itu sendiri, Pemkab L.Batu bekerja sama dengan USAID Prioritas Sumatera Utara (lembaga nirlaba dari Amerika Serikat) mendidik 1.250 guru plus 1250 guru lagi dibiayai Pemkab L.Batu, sehingga ada 2.500 guru yang dididik untuk dengan program 5 tahun untuk tujuan peningkatan pendidikan L.Batu di masa depan.

Pemkab juga terus membangun SMA Negeri di pelosok-pelosok desa agar orang tua murid dapat menghemat anggaran pendidikan untuk anak-anak mereka karena tidak lagi menyekolahkan anak-anak mereka ke Rantauprapat yang jauh dari tempat tinggalnya.

Pemkab juga menerapkan program L.Batu mengaji dengan membayar honor guru-guru mengaji. (HAH)

SUMUT

BUKA PUASA DAN PERINGATI NUZULUL QURAN DI PANTI ASUHAN AL-WASHLIYAH

PPP Peduli Anak Yatim MEDAN - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut H Fadly Nurzal SAg mengharapkan Bulan Suci Ramadan tahun ini dapat dimanfaatkan bagi para kader PPP untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat, khususnya umat Islam. Hal ini disampaikannya pada acara berbuka puasa bersama sekaligus peringatan Nuzulul Quran di Panti Asuhan Al-Washliyah, Jalan Kolonel Yos Sudarso, Pulo Brayan Medan, Selasa (30/7) malam.

“Mari kita manfaatkan Bulan Suci Ramadan ini dengan sebaikbaiknya. Perbanyak silaturahmi demi meningkatkan citra PPP di mata masyarakat, sekaligus mempererat ukhuwah islamiyah,” ungkap Fadli dalam sambutannya.

Fadly juga mengharapkan suara PPP lebih baik di Pemilu 2014 dibandingkan pada Pemilu 2009 lalu. “Kita jangan takut dengan yang namanya ‘momok’ parlemen

treshold. Kita pasti mampu meraih hasil maksimal jika kita benarbenar menjaga citra partai,” ungkap Fadly lagi.

Selain itu, Fadly juga mengaku bangga bisa berbuka puasa dan memperingati Nuzulul Quran bersama anak-anak panti asuhan AlWashliyah. Dan ini merupakan wujud kepedulian partai berlambang ka’bah itu terhadap anakanak yatim piatu.“Kita harus saling berbagi dan jangan pernah melupakan anak-anak panti asuhan, karena mereka membutuhkan huluran tangan kita,” ungkap Fadly lagi.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumut Drs H Abdul Rahim M Hum memberi apresiasi kepada DPW PPP Sumut.

“Selama ini cukup banyak yang hilang dari kehidupan kita. Kita sering melupakan anak-anak yatim-piatu di Panti Asuhan. Namun, DPW PPP telah mengingatkan kita pada anak-anak yatim piatu. Di

tempat ini kita bisa berbagi rasa, apalagi bulan ini bulan yang penuh berkah. Saya memberi apresiasi yang tinggi atas kepedulian PPP Sumut,” ungkapnya.

Kepala Kesbang Linmas Pemprovsu Eddi Syofian yang juga hadir dalam acara berbuka puasa itu mengungkapkan, apa yang dibuat oleh PPP Sumut ini patut diteladani. “Merupakan tanggung jawab kita memperhatikan anakanak yatim piatu. Negara saja wajib memelihara anak yatim, apalagi kita sebagai umat Islam,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Eddi Syofian juga mengajak seluruh umat Islam untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2014 mendatang. “Jangan terulang lagi golput memenangkan pemilu. Marilah kita gunakan hak pilih kita di Pemilu 2014 nanti,” imbau Eddi Syofian.

Sementara itu pada acara Nuzulul Quran yang digelar usai salat Tarawih, hadir anggota DPR RI

PBB P2 Dialihkan Menjadi Pajak Daerah NIAS - Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dua jenis pajak yang selama ini dipungut pemerintah pusat, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pengelolaannya dialihkan menjadi Pajak Daerah.

Demikian dikatakan Bupati Nias pada acara sosialisasi pelaksanaan pengalihan PBB P-2 menjadi pajak daerah di

kantor Bupati Nias Senin kemarin.

Dikatakan, pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan sarana dan prasana,struktur organisasi dan tatakerja,sumber daya manusia, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, SOP, kerjasama dengan pihak terkait antara lain, kantor pelayanan pajak, perbankan, kantor pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Bupati mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh unit kerja terkait dalam menyukseskan pelaksanaan program ini, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, dengan diserahkannya pengelolaan PBB P2 ini kepada Pemerintah Kabupaten Nias, maka persoalanpersoalan yang timbul selama ini dapat teratasi dengan baik dan tepat waktu seperti salah nama, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. (YAGI)

Pejalan kaki melintas di dekat sebuah spanduk dukungan pasangan capres-cawapres bergambar Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla di Jakarta Pusat, Rabu (31/7). Suasana politik menjelang Pemilu 2014 semakin dinamis ditandai dengan bermunculannya spanduk dan poster dukungan bagi pasangan capres-cawapres tertentu

yang juga Wakil Ketua DPP PPP Hasrul Azwar. Dalam sambutannya, Hasrul juga memberi apresiasi kepada DPW PPP Sumut. “Ini sudah keempat kalinya DPW PPP Sumut di bawah kepemimpinan Fadli Nurzal menggelar kegiatan serupa di Panti Asuhan ini. Ini membuktikan PPP Sumut merupakan partai yang peduli terhadap anak yatim-piatu dan duafa,” kata Hasrul.

Selain itu, Hasrul juga mengungkapkan, saat ini PPP tengah merencanakan program beasiswa bagi anak-anak yang ingin hafiz quran. PPP akan merekomendasikan anak-anak yang berprestasi untuk melajar hafiz quran di Turki.

Dalam kesempatan itu, DPW PPP Sumut dan Hasrul Azwar memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Al-Washliyah Pulo Brayan berupa uang tunai. “Bantuan ini tidak cuma sebatas malam ini saja, tapi akan berkesinambungan,” ungkap Hasrul.(RUD)

Pemko Gunungsitoli Tak Menerima CPNS 2013 GUNUNGSITOLI – Pemko Gunungsitoli tidak ikut dalam penerimaan CPNS dari jalur umum, yang akan dilaksanakan tahun ini. Itu merupakan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan bahwa 227 Kabupaten/Kota dan 20 Provinsi yang diizinkan untuk merekrut CPNS baru di daerahnya, kecuali untuk empat kabupaten di Kepulauan Nias.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Humas) Kemen PAN-RB, Mohammad Imanuddin mengatakan, secara umum, sekitar 40 ribu formasi CPNS dialokasikan untuk Pemerintah daerah. Sisanya menjadi jatah instansi pemerintah pusat.

Sementara itu, informasi dihimpun KPK Pos dari warga Kota Gunungsitoli menyebutkan sejumlah CPNS yang direkrut pada formasi tahun lalu, awalnya mendaftar di salah satu kabupaten di Kepulauan Nias. Setelah lulus berjuang supaya bisa dimutasikan ke kabupaten lain. Seperti di Kabupaten Nias Barat, kebanyakan pegawai pindah ke Kota Gunungsitoli, karena pegawai di daerah yang di tinggalkannya minim. “Kan jadinya timpang,” ucap sumber.

Masyarakat mengharapkan kepada Pemko Gunungsitoli tidak tinggal diam dengan pernyataan Kemen PAN-RB. Kalau informasi ini benar, maka ini menjadi tolak ukur bagi Pemko terutama Sekda baru Edison Ziliwu, karena tidak mampu memperjuangkan nasib masyarakat.

Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa hanya Kota Gunungsitoli yang tidak mendapat quota jalur umum. Sedangkan empat kabupaten di Kepulauan Nias mendapat quota,”katanya. (YAGI)

Bupati RP-APBD 2013 Kepada DPRD SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman, Jumat (26/7) menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) tahun 2013 sebesar Rp 1,034 Triliun.

Rancangan P.APBD 2013 itu disampaikan Bupati Ir. H. Soekirman dihadapan sidang paripurna DPRD Sergai yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP didampingi para Wakil Ketua MY. Basrun, Drs. Abdul Rahim dan Drs. H. Sayuti Nur MPd serta turut dihadiri Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para pejabat Pemkab Sergai dan Camat se-Kabupaten Sergai.

Dalam nota pengantarnya,

Bupati Sergai H. Soekirman menguraikan estimasi pendapatan daerah pada rancangan PAPBD Sergai 2013 mengalami pengurangan sebesar 1,75 persen.

Perubahan itu terdiri dari PAD semula direncanakan Rp53.784.914.309 menjadi Rp 56.010.733.099 atau naik Rp2.225.818.790 atau 4,14 persen. Pendapatan dana perimbangan direncanakan Rp745.490.285.211 diperkirakan menjadi Rp 749.151.297.030, naik 0, 49 persen.

Dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp253.386.676.826, menjadi Rp 229.047.954.156,- atau turun 9,61 persen. Sementara perubahan belanja daerah diestimasikan

mengalami penurunan 0,54 persen, menjadiRp 1.044.965.570.801,99 dari anggaran semula Rp 1.050.661.876.346.

Pada PAPBD 2013, urusan wajib pemerintahan memperoleh alokasi dana terbesar yaitu Rp1.008.292.729.986,99 atau sebesar 96,49 persen. Sedangkan urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp36.672.840.815 atau 3,51 persen. Dana urusan wajib dialokasikan untuk tiga bidang, yaitu pendidikan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Kemudian disusul bidang pekerjaan umum.

Di kesempatan yang sama

Bupati Sergai mengatakan tujuan pembangunan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah daerah terus berupaya menambah alokasi dananya sesuai skala prioritas. Dengan demikian diharapkan menciptakan keselarasan dalam pencapaian visi dan misi Pemkab Sergai.

Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus sebelum mengakhiri paripurna mengatakan akan menggelar kembali rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap P.APBD tahun anggaran 2013 dan empat ranperda yang telah disampaikan pada paripurna 14 Mei lalu. (ARM)

10

KPK POS E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

KRIMINAL

SUMUT

KOMISI A DPRD BINJAI REKOMENDASI

Polsek Binjai Utara Terindikasi Sekongkol

Hentikan Pembangunan Tower BINJAI - Puluhan warga Lingkungan II Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Senin pekan lalu, mendatangi Komisi A DPRD untuk meminta ketegasan sikap legilatif atas pembangunan Tower yang ditentang warga. Perwakilan Tower yang hadir sempat 'dihabisi' warga karena keterangan palsu merekayasa data, sementara Polsek Binjai Utara dituding sebagai alat untuk menakuti warga.

Pertemuan pertama kali ini dilakukan setelah berulangkali DPRD Kota Binjai mendapat desakan dari warga baik lisan maupun tertulis dalam 4 bulan terakhir ini.

Sebelum pertemuan dengan warga, Komisi A sempat melakukan pertemuan dengan Dinas Tarukim. Dinas ini dituding warga sebagai biang keladi penyebab semakin tingginya ketegangan di lapangan, karena Tarukim menerbitkan SIMB dengan rekomendasi yang diduga sarat dengan rekayasa.

Pada pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A Irhamsyah Pohan dan beberapa Anggota, dua pembicara mewakili Masyarakat Syamsul H Nasution dan D Tambunan SH dengan tegas menceritakan kronologis proses pembangunan Tower yang sama sekali tidak mengedepankan kepentingan masyarakat dan

menyesalkan sikap Kepala Dinas Tarukim yang semudah itu menerbitkan IMB. Tambunan menegaskan, berbagai proses belum seluruhnya kelir terkait dengan hasil rapat di SD Inpres antara masyarakat dengan pihak Tower yang dihadiri unsur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Juga dihadiri Asisten II, Dinas Tarukim serta pihak Tower.

Hasil rapat bahwa pembangunan Tower distop. Namun secara diam-diam Dinas Tarukim menerbitkan SIMB berdasarkan pernyataan 6 orang warga yang dipastikan sarat dengan rekayasa karena bukan warga masuk kategori radius Tower.

"Apa yang dinyatakan mewakili pihak tower jelas bertolak belakang, karena soal rekomendasi warga tidak ada hubungannya dengan LSM atau elemen masyarakat," tegas Tambunan.

Dia menambahkan, selaku warga terkena radius Tower sama sekali tidak pernah tahu atau dilibatkan dalam masalah itu dan surat tidak keberatan 6 orang warga yang dijadikan alas dasar Tarukim menerbitkan SIMB jelas rekayasa karena terdapat penduduk di luar Kelurahan Pahlawan.

Dalam dialog itu, Syamsul Nasution dan Viktor Manu-

KOMISI A segera menyampaikan notulen pertemuan kepada Ketua DPRD untuk dikeluarkan rekomendasi larangan pembangunan tower dan akan memberikan copy notulen Rapat pertemuan kepada Warga.

Tentu saja, keputusan Komisi A ini disambut gembira oleh warga yang datang menghadiri rapat hari itu. Usai pertemuan dengan warga, Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy meminta kepada Komisi A yang membidangi Hukum untuk menanggapi secara serius tentang status tersangka yang ditetapkan oleh Kapolsek Binjai Utara.

Selain itu Gito mendesak agar Komisi A memanggil Kapolsek Binjai Utara untuk meminta penjelasan atas sangkaan yang terindikasi dengan rekayasa guna menakut-nakuti warga untuk kepentingan pihak Tower.

Kita sempat mengikuti jalannya BAP, Sabtu yang lalu, yang sama sekali tidak sejalan dengan sangkaan yang dituduhkan kepada kedua tersangka. Kita sudah bicara dengan Juper Aiptu Robin Ginting tentang sangkaan dan materi BAP yang tidak sejalan dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh Yakob Hutagalung.

rung juga mendesak Komisi A untuk menyikapi laporan Polisi No.Pol.LP/ 49/VII/ 2013/Bj.Utara tanggal 16 Juli 2013 atas nama pelapor Yakop Hutagalung yang menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP. Menurut keduanya (Syamsul dan Viktor) pihaknya sangat keberatan, sebab pada proses BAP sama sekali tidak menyinggung soal pengancaman malah menitik beratkan soal SIMB dan pelarangan orang kerja pembangunan tower, bahkan sangkaan pengancaman sama sekali tidak diproses dalam BAB. Malah usai BAB, Sabtu malam (20/ 7) keduanya diancam nginap di Polsek kecuali ada yang menjamin bahwa tersangka tidak akan melakukan pelarangan terhadap pekerja pembangunan tower Dalam pertermuan yang dihadiri Lurah Pahlawan, Kepling II dan pihak Tower yang diwakili Yakob Hutagalung berjalan seru. Apa yang diutarakan pihak tower semakin menguak saratnya indikasi rekayasa data dan diprotes warga sehingga setelah berembuk beberapa saat Komisi A akhirnya memutuskan sikap untuk membuat rekomendasi larangan melanjutkan pembangunan tower. (SBR)

Marinir dan Brimob Amankan Nelayan Belawan Bentrok, 4 Kapal Ikan Dibakar Jalur KA Kualanamu MEDAN - Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara, Rapino Situmorang menyebutkan pihaknya melibatkan personil Marinir TNI AL dan personil Brimob untuk mengamankan jalur kereta api bandara Kualanamu.

Hal ini dilakukan terutama jelang lebaran mengingat maraknya aksi pelemparan terhadap kereta api yang membawa penumpang dari Stasiun Kereta Api Medan menuju Bandara Kuala Namu maupun sebaliknya.

"Memang kita ada kerja-

sama dengan kedua instansi tersebut," katanya, Jumat (2/ 8).

Rapino menyebutkan, pengamanan dengan melibatkan petugas keamanan dari Marinir dan Brimob tersebut tidak hanya dilakukan di dalam kereta, melainkan juga ditempatkan di beberapa titik yang dianggap rawan keamanan.

"Jadi mereka tidak berpakaian dinas, melainkan pakaian biasa," ujarnya.

Data yang disampaikan aksi pelemparan kereta api bandara belakangan ini se-

makin sering terjadi.

Dalam seminggu terakhir setidaknya aksi pelemparan kereta api sudah 2 kali terjadi.

Meski tidak menimbulkan korban luka, namun lemparan tersebut mengakibatkan kerusakan kaca bilik masinis. Kondisi ini dikhawatirkan mencoreng citra pelayanan kereta api bandara.

"Kan malu kita, karena penumpangnya bukan hanya warga Sumatera Utara, bahkan ada juga penumpangnya wisatawan mancanegara," sebutnya. (MBC)

Pelaku Pelemparan Diamankan Petugas PETUGAS keamanan kereta api yang melibatkan personil dari unsur TNI AL, mengamankan seorang pelaku pelemparan terhadap kereta api yang membawa penumpang dari Medan menuju Bandara Kualanamu.

Ironisnya, pelaku yang ditangkap adalah seorang remaja berusia 13 tahun berinisial TR (13), warga Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dia ditangkap kepala Stasiun Keeta Api Bandar Klippa, sesaat setelah terlihat melakukan pelemparan kereta api yang sedang melintas.

"Pelaku diamankan petugas yang kebetulan anggota marinir yang memang sudah disebar sepanjang jalur kereta api, ia ditangkap setelah melemparkan benda ke arah kereta api sekitar pukul 06.00 WIB pagi

tadi," kata Humas PT Kereta Api, Divre I Sumut, Rapino Situmorang, Jumat.

Selanjutnya, bocah tersebut dibawa ke Kantor PT KAI Divre I Sumut di Jalan M Yamin, untuk diberikan pengarahan. Pihak kereta api juga memanggil orang tua pelaku, Rizal untuk diberikan peringatan akan bahaya dari aksi tersebut. "Untuk sementara kita tidak langsung proses ke jalur hukum, tapi kita memberikan peringatan dulu," ujarnya.

Pelaku sendiri mengaku melakukan pelemparan ke arah kereta api yang sedang melintas.

Namun, ia membantah hal tersebut dilakukan dengan sasaran kereta api, melainkan ia hanya bermain dengan beberapa orang temannya. "Kami main lemparlemparan aja," ungkapnya. (MBC)

BELAWAN - Dua kelompok nelayan terlibat bentrok di Belawan. Akibatnya 4 kapal penangkapan ikan dari kedua kubu dibakar dan ditenggelamkan masing-masing kelompok yang bertikai.

Dirpolair Polda Sumut, Kombes Pol Ario Gatut, menyatakan pembakaran kapal nelayan ini terjadi di dua tempat. Kejadian pertama pembakaran terjadi di kawasan Patok Paku, perairan Belawan, Medan.

Dalam kejadian ini 3 kapal milik kelompok nelayan pemakai alat tangkap pukat teri gandeng dibakar dan ditenggelemkan oleh kelompok nelayan pemilik kapal teri pukat layang.

Aksi ini kemudian dibalas oleh kelompok nelayan pukat teri gandeng dengan membakar 1 kapal milik nelayan dari kelompok pemakai pukat teri layang.

"Mereka saling protes alat tangkap yang digunakan masingmasing oleh nelayan," katanya, Kamis.

Untuk menghindari bentrok susulan meluas, polisi dari Ditpolair Polda Sumut langsung turun ke lokasi. Mereka melakukan langkah pengamanan dan juga penyelidikan.

"Selain mengamankan lokasi, petugas juga langsung melakukan olah TKP," ujarnya.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara, Pendi Pohan, membenarkan bentrokan dipicu

perselisihan zona tangkap dan alat tangkap yang digunakan.

Menurutnya, pukat teri gandeng dua seharusnya tidak dibolehkan lagi beroperasi. Tetapi kenyataan di lapangan, hal itu terus terjadi sehingga menuai protes nelayan yang menggunakan pukat layang.

"Mereka mencari ikan hingga ke tepi laut zona nelayan pukat layang," jelasnya.

Pendapat berbeda justru dikemukakan oleh Ketua HNSI Medan, Zulfahri Siagian. Ia mengatakan kapal pukat teri memiliki izin dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, karena ukuran kapalnya diatas 6 gross ton (GT). Sedangkan kapal pukat layang tidak ada karena ukurannya dibawah 6 GT. "Harus ada ketegasan penegak hukum melihat ini, supaya hal yang sama tidak terulang lagi menjadi dendam diantara sesama nelayan," ujarnya.

Data yang diperoleh dari tiga kapal pukat teri gandeng yang dibakar, dua diantaranya merupakan milik Abun (45), penduduk Jalan Pulau Rupat Kelurahan Belawan Bahari dan satu kapal lainnya milik Robin (40) juga warga Kelurahan Belawan Bahari.

Sedangkan kapal pukat teri layang yang juga dibakar diketahui miliknya Amran alias Ambon (40) yang diketahui juga warga di kelurahan yang sama dengan pemilik kapal lainnya yang dibakar. (MBC)

Juper sempat memperlihatkan buku KUHP dan mrembacakan pasal 335 bahwa di sana tertera pelanggaran tentang larangan untuk sebuah aktivitas kegiatan pekerjaan.

Menurut Gito, jika itu yang menjadi pasal sangkaan, setidaknya status tersangka berawal dari fakta adanya tindakan melarang orang kerja oleh tersangka. Sehingga tersangka dapat memberi keterangan dasar melarang aktivitas pembangunan tower bukan harus menetapkan sangkaan karena pengancaman tetapi materi pemeriksaan justru soal larang melarang membuat perasaan orang tidak senang.

"Yang pasti pasal yang ditetapkan terhadap status tersangka atas pengancaman sangat tidak memiliki dasar Hukum yang kuat, sebab tidak ter BAP, siapa yang mengancam dan siapa yang diancam dan bagaimana bentuk ancaman dan dengan apa ancaman itu dilakukan," kata Gito, Dia menyatakan, kedua tersangka sama sekali tidak ada terlibat keributan dengan Yakob Hutagalung. "Jika seperti ini kinerja Polres Binjai kapan masyarakat bisa memahami makna sebuah Hukum secara benar," sesal Gito (SBR)

Saat Tarawih, Mahasiswa Unsam Tawuran LANGSA - Puluhan mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa, Selasa malam, terlibat tawuran antar sesama mahasiswa.

Tawuran yang terjadi sekira pukul 20.30 WIB tersebut sangat mencoreng nama baik organisasi di Universitas tersebut. Unsam baru saja diresmikan Menteri Pendidikan sebagai perguruan tinggi negeri beberapa waktu lalu.

"Mahasiswa itu calon kaum intelektual, masak gara-gara bantuan kegiatan kemahasiswaan saja kok sampai terjadi bentrok dan yang sangat disayangkan, tawuran tersebut terjadi disaat umat Islam sedang melaksanakan shalat tarawih," demikian komentar beberapa pemuka masyarakat desa lingkungan kampus Unsam.

Pantauan Koran ini, akibat bentrokan tersebut seorang mahasiswa bernama Zaqiul Fuadi terpaksa dilarikan ke RSUD Langsa untuk mendapat perawatan.

Sementara rumah seorang pegawai Unsam kacanya pecah berikut steling jualannya serta akses jalan di depan kampus sempat terjadi kemacetan.

Rektor Unsam Negeri Langsa Bachtiar Akob ketika dikonfirmasi melalui HP pada saat kejadian, tidak mau menjawab panggilan. Namun demikian Kapolres Langsa AKBP Hariadi SIK membenarkan adanya tawuran tersebut. (YANTO)

Buang Kebiasaan Bawa Tas di Siku Tangan!

MEDAN - Anda masih sering bawa tas di siku tangan? Kebiasaan baru dalam menenteng tas di lengan tangan sepertinya jadi tren. Bukan malah digantung di pundak. Meski tampak gaya, kebiasaan itu bisa membuat tendon meradang.

Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Peradangan pada tendon dan persendian dalam dunia kedokteran disebut dengan istilah tendinitis. Gangguan ini biasanya terjadi di sekitar siku, bahu, pergelangan tangan, dan tumit. ''Tendinitis terjadi karena gerakan yang dilakukan berulang-ulang, olahraga berlebihan, atau membawa beban dalam jumlah berat dalam waktu lama sehingga terjadi tarikan pada tendon,''kata Laura Djuriantina,

Sp KFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Pondok Indah, di Jakarta.

Selain itu, katanya seperti dikutip dari metrosiantar, pekerja yang mengutamakan kegiatan fisik dengan pengulangan gerakan, posisi tak biasa, banyak getaran, dan pengerahan tenaga berlebihan, juga harus mewaspadai gangguan ini.

Awalnya, tendinitis mungkin hanya menyebabkan nyeri ringan saat digerakkan, tetapi lamakelamaan nyerinya semakin sering muncul, ada pembengkakan, merah, dan rasa panas. ''Semuanya merupakan tandatanda inflamasi atau peradangan,'' kata Laura.

Jika tidak ditangani, tendinitis dapat menjadi kronik dan menyebabkan keterbatasan ang-

gota gerak. Misalnya, saat bahu baru diangkat sedikit, langsung terasa nyeri, padahal seharusnya bahu bisa bebas bergerak ke arah mana pun.

Dien Hermiyati (61) adalah salah satu pasien tendinitis. Beberapa bulan terakhir, ia menderita rasa nyeri di bagian siku dalamnya dan tangannya menjadi sulit digerakkan. ''Sudah bertahun-tahun saya punya kebiasaan menenteng tas di siku kiri, padahal isi tas saya termasuk berat,'' katanya.

Contoh kasus tendinitis lainnya adalah cedera yang dialami oleh pemain sepak bola asal Brasil, Kaka, yang terkena tendinitis hingga harus absen bermain.

Meski terkesan tidak berbahaya, tendinitis yang tidak dirawat

dengan tepat bisa berujung pada kerusakan tendon, kondisi serius yang butuh penanganan lebih lanjut berupa pembedahan.

Menurut Laura, pengobatan awal tendinitis adalah mengistirahatkan bagian tubuh yang meradang, gunakan kompres es untuk mengurangi bengkak, pemberian obat-obatan antinyeri, atau terapi fisik.

Tetapi, pada tahap kronik, selain pembedahan, kini tersedia metode menggunakan terapi gelombang kejut bertekanan tinggi (RSWT). ''Metode RSWT akan merangsang jaringan-jaringan saraf untuk mengaktifkan mekanisme penghalang nyeri,'' kata Laura.

Kelebihan metode ini dibanding pembedahan adalah pengobatan relatif cepat dan efektif

serta efek sampingnya rendah karena meminimalkan penggunaan obat.

RSWT juga dapat dipakai untuk mengatasi masalah nyeri pada bagian otot rangka, berbagai nyeri pada kaki, sampai luka dan penyembuhan patah tulang yang terlambat.

Peradangan pada tendon dan otot sebenarnya bisa dicegah dengan tidak membebani tubuh melebihi kapasitasnya.

'Otot dan tendon punya regangan maksimal. Daripada membawa satu tas tapi terlalu berat, lebih baik bawa dua tas sehingga bebannya terbagi,'' paparnya.

Untuk mereka yang rutin berolahraga, sangat penting untuk melakukan pemanasan atau peregangan.

(MBC)

11

KPK POS E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

KRIMINAL

SUMUT

Polres Aceh Timur Ungkap Jaringan Sabu Internasional ACEH TIMUR - Jajaran satuan narkoba Polres Kabupaten Aceh Timur berhasil mengungkap jaringan sabu Internasional, Selasa. Satuan narkoba bersama petugasnya menyita 3,5 kg sabu senilai Rp3,5 milliar dari tersangka.

Tersangka berinisial SA Bin MY (41) kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan tersangka di rumahnya yang berlantai dua di kawasan Desa Meudang Ara Bago, Kecamatan Nurussalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Informasi masyarakat.

Tersangka sudah lama dicurigai masyarakat dari gerak geriknya yang mencurigakan.

Polisi menduga SA adalah bandar sabu masih aktif dan memiliki jaringan hingga kebeberapa negara di Asia, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Kapolres Kabupaten Aceh Timur AKBP Muhajir didampingi Kasat Narkoba AKP Adi Sopyan menjelaskan, pada saat akan ditangkap tersangka mencoba melawan untuk kabur.

Jajaran satuan narkoba sempat melepaskan tembakan peringatan. Dari penggerebekan pertama, petugas

mendapat 1 ons sabu dan satu paket kecil sabu seberat 10 gram di meja tersangka.

Kapolres Aceh Timur menuturkan, setelah digeledah rumah tersangka yang kedua kali, akhirnya petugas menemukan 6 ons di dalam rumah tersangka. ”Saat barang bukti tersebut bersama tersangka dibawa ke polres untuk dimintai keterangan lalu tersangka mengakui masih terdapat sabu di sekitar rumahnya dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga petugas langsung melakukan penyisiran lagi," ungkap Muhajir.

Dalam penyisiran itu sekira pukul 09:00 WIB, petugas menemukan sabu dalam bungkusan plastik minuman teh dengan bertulisan aksara China sebanyak 3 kantong, di mana 2 kantong masih tertutup rapi.

"Total barang bukti yang kita temukan itu 3,5 kg dengan harga ditaksir Rp3,5 milliar,” jelas AKBP Muhajir.

Tersangka mengaku, ba-

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK SH (kiri) di dampingi Kasat Narkoba AKP Adi Sofyan SH MM memperlihatkan barang bukti 3,5 kg sabu bersama tersangka SA Bin MY. (KPK POS/BSO) rang haram tersebut didapat dari temannya, pada Sabtu (27/7) di Kuala Tikus, di pesisir wilayah Kab Aceh Timur. Sabu yang disimpan dipasok dari Malaysia melalui perairan Selat Malaka.

”Tapi barang tersebut tidak tertutup kemungkinan berasal dari China atau Taiwan. Ini terlihat dari kantong plastik yang digunakan untuk sabu ini," papar Muhajir.

Selain mengamankan ter-

sangka bersama barang bukti, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti timbangan, 2 unit handpone beserta uang tunai, dan dompet identitas pelaku seperti SIM, KTP. (BSO)

Polresta Medan Sita Narkoba Senilai Ratusan Juta MEDAN - Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dan Polsek jajaran mengamankan barang bukti narkoba senilai Rp320.450.000.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba Kompol Dony Alexander SIK mengatakan, jumlah tersebut sama dengan menyelamatkan sekira 6000 orang.

"Untuk nilai nominal jika di rupiahkan, keseluruhannya mencapai Rp320.450.000 dengan rincian Rp266.250.000 sabu-sabu dan Rp54.200.000 ganja.

Jumlah tersebut cukup signifikan karena hampir 6000 jiwa terselamatkan," kata Dony.

Lebih lanjut Dony merinci hasil pengungkapannya selama 22 hari tersebut. Untuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan sendiri, sejak 8 hingga 29 Juli 2013 telah mengungkap 30 kasus dengan jumlah tersangka 43 orang.

"Untuk barang bukti yang kita sita terdiri dari 43.490,27 gram daun ganja kering dan 243,7 gram sabu-sabu. Ada juga barang bukti lain seperti bong, mancis, sepeda motor

timbangan elektrik, senjata api, peluru dan lain-lain," papar Dony.

Sedangkan Polsek Medan Area mengungkap 8 kasus dengan jumlah tersangka 10 orang. Barang bukti yang disita 32 gram ganja, 0,6 gram sabu, bong, mancis dan 5 tetes kuping.

Polsek Medan Kota 2 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang serta barang bukti 0,6 gram sabu-sabu. Polsek Medan Timur 7 kasus dengan jumlah tersangka 9 orang serta barang bukti 10.000 gram ganja dan 8,54 gram sabu.

Polsek Medan Barat mengungkap 7 kasus dengan jumlah tersangka 9 orang serta barang bukti yang disita 5,69 gram ganja, 2,17 gram sabu, pipa kaca, sepeda motor, bong dan pisau.

Polsek Medan Baru mengungkap 11 kasus dengan jumlah tersangka 17 orang dan barang bukti 492 gram ganja dan 1,6 gram sabu-sabu, pipa kaca gunting, hekter, dan kertas paper.

Sementara itu Polsek Percut Seituan mengungkap 2 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang serta barang bukti yang disita 0,2 gram sabu-sabu. Polsek Patumbak 3 kasus dengan tersangka 5 orang serta

STABAT - Kepala kantor sosial (Kakan Sosial) Pemkab Langkat, Budi Aspriyanto, meninggal dunia, Sabtu malam, setelah menjalani perawatan medis dua hari di RS Malahayati Medan akibat kecelakaan tunggal bersepeda motor.

Mantan kepala kecamatan Selesai ini tutup usia sekitar 42 tahun. Meninggalkan empat anak lelaki dan sulung diantaranya masih pelajar kelas tiga tingkat SMP dengan seorang istri bernama Sandiyah.

Seperti biasanya, almarhum sebelum terjadi kecelakaan tak jauh dari kediamannya tersebut tetap menjalankan aktifitas kesehariannya tanpa mengeluhkan rasa sakit atau apapun.

Putra almarhum Slamet Priyono yang tercatat juga bekas pejabat teras Pemkab Langkat era 80-an ini dikebumikan di pemakaman keluarga tak jauh dari rumah duka Jalan Letnan Umar Baki Kelurahan Payarobah Binjai.

Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, tampak melayat di rumah duka sejak jam 23.00 Wib hingga pukul 03.00 dinihari. Jenazah almarhum sebelumnya sempat disemayamkan di rumah ibu mertuanya Jalan Gatot Subroto simpang Pondok Kelapa Medan dan akhirnya dibawa ke peristirahatan terakhirnya persis tak jauh di belakang rumah pribadi bersama pusara kedua orang tua maupun saudara lainnya.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menghadapi ujian ini, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT karena datangnya dari NYA dan kembalinya juga kepada NYA,”ucap Bupati Ngogesa.

Pagi sebelum dimakamkan, Ny Hj Nuraida Ngogesa Sitepu juga tampak hadir di rumah duka bersama pejabat Pemkab Langkat lainnya dalam memberikan ucapan belasungkawa. Semasa hidupnya, almarhum dikenal periang dan mudah tertawa tatkala bertemu dengan siapapun. (JUL)

Pengedar Ganja dan Judi Togel Diciduk DELITUA - Anggota Polsek Delitua berhasil meringkus dua pengedar ganja pada tempat berbeda, Jumat pekan lalu. Tersangka yakni Ilham Surya (23) warga Jalan Karya XII Gg. Mustafa III. Informasi dihimpun koran ini, Ilham pada saat itu sedang transaksi narkoba jenis sabu. Pengintaian tersangka dilakukan malam hari. Tersangka berhasil ditangkap dan diboyong ke Polsek Delitua. Ketika diperiksa, tersangka mengaku barang bukti yang disimpan dalam kota kaleng berhasil dibuang.

Pada Rabu pukul 03.00 WIB Reskrim Polsek Delitua juga berhasil menangkap Halim Syafar Als Malim Sopar (31), buruh bangunan yang bertempat tinggal Jalan Karya Bersama Medan Johor.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampingi Kanit Reskrim Mertulesi Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

"Kini kedua tersangka menjalani pemeriksaan secara intesif karena menyalahgunakan narkoba," ucap Martulesi.

Sementara, Kamis, menidaklanjuti pelaksanaan

operasi pekat 2013, Polsek Delitua berhasil menangkap 2 orang pelaku judi togel yakni Misdi Purba (32) warga Jalan Karya Gang Rukun Kelurahan Gedung Johor Medan dan Selamat (48) warga Jalan Karya Gang Eka Rukun Kelurahan Gedung Johor Medan. Awalnya petugas mendapat informasi bahwa toko Mebel di Jalan Eka Rukun Kel. Gedung Johor Medan, ada seseorang laki-laki yang menjual togel.

Setelah diintai, laki-laki tersebut kemudian diperiksa bernama Misdi Purba.

Saat digeledah di kantong celanya ditemukan 1 lembar kertas rekapan angka judi togel dan uang tunai Rp102.000.

Tersangka mangaku menjadi kaki tangan bandar barnama Selamat.

Mendapat informasi berharga, petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Selamat.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampingi Kanit Reskrim Mertulesi Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Kini kedua tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Delitua. (CER)

Titik Rawan di Kota Medan Dijaga Kasat Resnarkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander SIK (kiri),Wakasat Resnarkoba AKP S Simare-mare (tengah) dan Kanit Idik II Psikotropika AKP Azuar SH (kanan) memaparkan pengungkapan kasus narkoba selama kurang dari sebulan. (KPK POS/DOK) barang bukti 2 gram ganja dan 0,4 gram sabu.

Menyusul Polsek Delitua mengungkap 3 kasus dengan jumlah tersangka 3 orang. Barang bukti yang disita berupa 1 gram ganja dan 1,2 gram sabu-sabu.

Polsek Sunggal 4 kasus dengan jumlah tersangka 4

orang serta barang bukti 30 gram ganja.

Polsek Pancur Batu 3 kasus dengan jumlah tersangka 3 orang dan barang bukti 100 gram ganja serta 5,34 gram sabu-sabu. Polsek Helvetia 2 kasus dengan jumlah tersangka 4 orang serta

barang bukti 148 gram ganja dan 2,52 gram sabu.

Sedangkan Polsek Kutalimbaru nihil pengungkapan kasus yang memang sudah menjadi atensi pimpinan Polri tersebut. (HER)

Edarkan Sabu, Oknum PNS Terancam Penjara 5 Tahun MEDAN - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Feriyanto (23), Feriosa Tindaon (41) dan seorang wiraswasta Hasbi Abdillah Marpaung (31) diancam pidana penjara selama lima tahun.

Hal itu terungkap dalam persidangan penyampaian dakwaan yang digelar di PN Medan, Selasa. Ketiga terdakwa ini tertangkap tangan mengedarkan narkotika jenis sabu oleh aparat Poldasu di Kota Tangjung Balai 23 Maret 2013 lalu.

Sidang pembacaan dakwaan dari JPU Sani Sianturi menyebutkan, ketiganya dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Diketahui dalam dakwaan itu,

Kakan Sosial Pemkab Langkat Meninggal

ketiganya tertangkap pada Jumat 23 Maret 2013 lalu di rumah kos salah satu terdakwa, di Jalan Sudirman Tanjung Balai.

Bermula dari adanya informasi yang diterima petugas Polda Sumut dari laporan masyarakat, yang menerangkan bahwa ada seseorang bernama Joni (DPO) kerap mengedarkan sabu-sabu asal Malaysia.

Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, dua petugas kepolisian masing-masing AB Manurung dan Jimi kemudian melakukan penelusuran ke Tanjung Balai.

"Setibanya di kawasan Tanjung Balai, para saksi kemudian menghubungi Joni memesan 3 Ons sabu-sabu dengan harga Rp30 juta," kata JPU dihadapan hakim

Nelson J Marbun.

Dalam percakapan via selular itu sang bandar bernama Joni kemudian meminta para saksi untuk bersabar. Karena sabu-sabu pesanan petugas polisi yang menyaru tersebut tengah diambil Joni dari salah seorang bandar yang berada di Tanjung Balai.

Tak lama kemudian kembali menghubungi Joni, dimana dalam percakapan itu, Joni mengatakan akan mengatur lokasi untuk transaksi. Kemudian, Joni menghubungi masing-masing terdakwa untuk mempersiapkan lokasi pertemuan.

Setelah itu, Joni kemudian berangkat ke kos-kosan milik salah satu terdakwa yang berada di Jalan Sudirman Tanjung Balai.

Joni kemudian menghubungi para

saksi, mengatakan bahwa sabunya sudah disediakan. Dan Joni meminta saksi untuk datang ke kos-kosan tersebut.

Setibanya di lokasi transaksi, Joni bersama ketiga terdakwa kemudian menunjukkan 2,95 gram (3 Ons-red) sabu yang telah dipesan para saksi. Saat itu Joni dan para terdakwa meminta saksi untuk mencobanya. Dan Joni langsung meminta uang penjualan sabu tersebut. Begitu sabu tersebut diberikan kepada saksi, para saksi dam polisi kemudian langsung menangkap para terdakwa.

Saat ditangkap, Joni sang bandar berhasil kabur dari penangkapan. Sementara masingmasing terdakwa ditangkap dengan barang bukti 2,95 gram sabu-sabu.(FER)

MEDAN - Kepolisian Resor Kota Medan mendirikan 13 Pos Pengamanan (Pos Pam) Lebaran yang tersebar di sejumlah Polsek jajaran, tiga diantaranya di Kabupaten Deli Serdang.

Keberadaan Pos Pam tersebut untuk mendukung Operasi Ketupat Toba 2013 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah yang mulai digelar 1 Agustus 2013.

Wakil Kepala Polisi Resor Kota Medan AKBP AKBP Hondawantri Naibaho, Selasa, mengatakan, Pos PAM tersebut ditempati sejumlah personel polisi dari masing-masing Polsek dibantu aparat TNI dan aparat terkait lainnya termasuk pramuka.

"Kita mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat, sebelum dan sesudah Lebaran baik di rumah ibadah hingga di tempat keramaian lainnya yang menjadi sasaran Operasi Ketupat," kata Hondawantri.

Terkait personel yang dilibatkan dalam operasi kemanusiaan tersebut nantinya, pihaknya menyiapkan sekitar 1.000 personel gabungan Polri dan TNI. Personel yang dilibatkan itu nantinya akan menjaga sejumlah titik rawan di Kota Medan dan sekitarnya.

Menurut Hondawantri, 1.000 personel yang dilibatkan Operasi Ketupat tersebut terdiri dari personel dari Polresta Medan, Polsek di jajarannya, Brimob, serta TNI. Selain itu, pihaknya ada juga petugas dari pemadam kebakaran Pemko Medan, PLN, serta instansi terkait lainnya. Hal ini diadakan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan.

Selain di pos-pos yang didirikan, personel pengaman juga akan disebar di sejumlah rumah ibadah, sarana rekreasi, pusat perbelanjaan, serta lokasi-lokasi rawan kemacetan lalu lintas.

"Kita berharap pelaksanaan operasi ini juga dapat melancarkan perjalanan pemudik, mengurangi angka kecelakaan serta menjaga situasi Kamtibmas," sebutnya.

Terkait pengamanan jalur lalu lintas pada Idul Fitri, Hondawan memaparkan petugas akan mengawasi ketat sejumlah jalur rawan kecelakaan, kejahatan, dan kemacetan. Lokasi-lokasi itu diantaranya Jalan Sisingamangaraja Km 9-10, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Patumbak, Jalan Karya, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Gatot Subroto, Jalan TB Simatupang, Jalan S Parman. (FER)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

PENEMPATAN penembak jitu (sniper) di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) untuk menjaga keamanan dijalur utama Sumatera ini dinilai sebagai langkah tepat. Namun, langkah ini diharapkan tidak sebatas wacana saja, tapi segera direalisasikan dan dilakukan pembenahan sistem pengamanan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Sigit Pramono Asri memberi apresiasi terhadap upaya ini, meski seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Dia menuturkan, langkah ini harusnya bisa menjadi terobosan. "Jangan hanya sebatas gertak sambal, harus dibuktikan," katanya menanggapi langkah pengamanan yang dilakukan di Jalinsum.

Data yang ada, Jalinsum memang rawan terhadap berbagai kejahatan, seperti perampokan dan penodongan yang menggunakan senjata api (senpi). Misalnya saja, di Labusel, seorang toke getah dirampok kawanan penjahat yang menggunakan senpi.

Demikian beberapa jalur lainnya di lintar timur.

Memang, sudah selayaknya di Jalinsum disiapkan sniper yang setiap saat siap melakukan tindakan terhadap para penjahat yang dengan sadis melakukan aksinya.

Apalagi saat menjelang

Lebaran seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin penjahat senantiasa mengintai mangsanya. Disaat itu pula diperlukan sniper yang bergerak cepat.

Rugikan Dunia Usaha Kembali kesoal menjaga keamanan di jalur jalan lintas Sumatera, Sigit Pramono menambahkan, langkah ini sangat diperlukan agar tidak terus menerus merugikan dunia usaha. Karena dampaknya akan menyebabkan investor merasa nyaman dalam menanamkan investasinya. Jika hal tersebut tidak disikapi, katanya, bukan tidak mungkin para investor menarik sahamnya dari Sumut.

"Kondisi ini nantinya bisa memberikan dampak seperti penggangguran. Bila tidak bekerja, akan mampu memicu terjadinya tindakan kriminal," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambungnya, sebelum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, hal ini harus disikapi secara konsisten.

"Harus dilakukan secara konsisten, jangan musiman," ungkapnya.

Dikatakannya, bila hal ini lebih cepat dilaksanakan akan lebih baik dan tidak membuang kesempatan dan peluang yang ada. Menurutnya, langkah ini akan diberikan apresiasi sepanjang dalam penegakannya tidak melanggar hak azasi manusia (HAM). "Jangan ada kepentingan tertentu. Murni penegakan

Perampok Tembak di Tempat KEPOLISIAN Resor Kota Besar Medan memberlakukan tembak di tempat kepada pelaku perampokan yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Penegasan sekaligus warning bagi perampok itu disampaikan langsung Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta.

"Pelaku perampokan janga coba-coba melakukan perlawanan saat akan ditangkap, petugas di lapangan langsung mengambil tindakan tegas. Kalau perlu melakukan tembak di tempat, " tegas Nico Afinta saat memaparkan hasil operasi penyakit masyarakat (pekat) Toba 2013 di Mapolresta Medan, Kamis sore.

Saat ini, sejak 18 Juli 2013, pihak Polresta menangkap sekira 181 pelaku kejahatan jalanan.

181 tersangka tersebut terbagi dalam 197 kasus.

"Dalam kurun waktu sepekan, pelaksanaan operasi pekat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Polresta dan Polsek jajaran telah menangkap 181 pelaku kejahatan jalanan.

Para tersangka yang diamankan ini terlibat berbagai tindak pidana seperti, kasus premanisme, perjudian, pornografi, prostitusi dan miras," papar Nico.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ri-

Lumpuhkan Perampok di Bulan Ramadhan AKSI perampokan di bulan Ramadan ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Mengantisipasi hal ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat pelaku perampokan yang membahayakan.

"Ya. Kalau dimungkinkan untuk memberikan tembakan ke mereka (pelaku kejahatan-red) kalau sudah membahayakan petugas dan warga, jadi penyidik juga jangan ragu-ragu untuk melakukan tembakan," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

Rikwanto mengatakan, Kapolda menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak segan-segan melumpuhkan pelaku kejahatan bila melakukan perlawanan atau berupaya melarikan diri.

"Karena pelaku ini sudah melengkapi diri dengan sajam atau senpi. Jadi kalau melawan jangan segan-segan untuk melumpuhkan mereka," kata Rikwanto.

Selanjutnya, Rikwanto menyebut, angka kejahatan perampokan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2010, tercatat ada 101 kasus perampokan dan meningkat ke angka 105 kasus pada tahun 2011. Angka tersebut semakin meningkat di tahun 2012 hingga 119 kasus.

"Tahun 2013, mulai Ja-

nuari hingga Juli ini sudah ada 76 kasus. Diperkirakan selama puasa mencapai 15 kasus. Memang ada peningkatan dari tahun ke tahun," ujar Rikwanto.

Menurut Rikwanto, kasus perampokan di bulan puasa ini juga menunjukkan adanya peningkatan dibanding hari-hari biasa.

"Kalau Ramadhan memang volume 365 (curas) meningkat dibanding hari biasa," imbuh Rikwanto.

Seperti diketahui, dua pekan ini perampokan semakin marak terjadi. Di wilayah Bekasi, misalnya, aksi perampokan selama Ramadhan setidaknya sudah 4 kali terjadi.

Perampokan nasabah bank terjadi pukul 09.30 WIB, Senin (15/7), di Jalan Raya Lemah Abang RT 02/ RW 09, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat. Nasabah BNI Pasirna, Jalan Pusparaya, Cikarang Utara dirampok kawanan bermotor.

Uang Rp42 juta, raib. Pelaku juga membacok punggung korban.

Perampokan kedua terjadi di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, pada Senin pukul 08.30 WIB. Nasabah bank bernama Ali Akbar (35) sedang naik motor untuk menyetorkan uang senilai Rp695 juta milik kantornya di salah satu bank di kawasan industri tersebut. Pelaku menyabet korban dengan celurit dan membawa uang korban.

Masih di Bekasi, seorang

LIPSUS

nasabah Bank BCA dibacok kawanan pria bergolok di Tambun Selatan, Bekasi.

Dalam aksi ini, pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang membawa kabur uang tunai sebesar Rp113 juta dan perhiasan emas seberat 40 gram milik korban.

Perampokan itu terjadi, Kamis pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Setia Mekar No 9 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perampokan bersenjata api beraksi di kawasan Witanaharja, Pamulang, Tangerang Selatan. Untunglah, polisi berhasil meringkus perampok bersenjata api ini.

Perampok juga tidak hanya menyasar warga, tetapi juga menyasar brankas yang ada di perkantoran. Kawanan perampok menyatroni Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi, Kamis dini hari.

Pelaku yang diperkirakan berjumlah lima orang itu berhasil membawa kabur uang di brankas senilai Rp10 juta.

Perampokan itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Dua orang pelaku masuk ke dalam kantor pajak melalui pintu kecil di pagar samping bangunan kantor. Setelah dua orang masuk, diikuti oleh 3 orang pelaku lainnya.

Para pelaku kemudian mengikat dan melakban mata petugas satpam, office boy dan seorang warga yang menginap di kantor tersebut. (TIM)

Kapolresta Medan, KOMBES POL NICO AFINTA buan botol minuman keras (miras), alat-alat yang kerap dipakai para preman untuk melakukan aksi kejahatan, VCD Porno dan mercon.

Untuk penanganan kasus premanisme sendiri, Nico menegaskan pihaknya tetap melakukan tindakan persuasif dan akan dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan rasa aman di masyarakat.

"Untuk premanisme sendiri akan kita lakukan penanganan secara terus menerus untuk meningkatkan rasa aman dimasyarakat jelang lebaran nanti," tegasnya.

Sebelumnya, Kapoldasu, Irje Pol Syarief Gunawan memberikan warning kepada seluruh penjahat agar berhati-hati. Dikarenakan pihaknya akan mem-

berikan tindakan yang tegas.

"Bagi para penjahat, tolong hati-hati, saya sudah perintahkan untuk memberikan tindakan tegas. Dan saat ini sudah ada beberapa tim yang berada di lapangan untuk melakukan hal itu," tegas Kapoldasu.

Menurut Syarief, menjelang lebaran, tingkat kriminalitas di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya semakin meningkat. "Insyaallah masih aman saja. Kata yang lama, ngeri-ngeri sedap. Doa rekanrekan bisa diatasi semuanya tindak kriminalitas," ujar Syarief.

Selain itu, Syarief juga menegaskan, bahwa pihaknya akan menindak secara tegas, bila ada anggota polisi di Sumatera Utara ini yang terlibat dengan penyakit masyarakat (pekat-red).

"Jika ada keterlibatan anggota dalam penyakit masyarakat, akan saya tindak. Sekali lagi, saya akan tindak kalau anggota saya macam-macam," tegasnya.

Menurut Syarief, tugas seorang polisi adalah menunaikan amanah masyarakat, dan menjalankan perintah dari pimpinan, dalam hal ini adalah Kapolri.

"Harapan masyarakat kan kita ketahui ingin nyaman, aman dan damai. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyakit masyarakat akan kita tuntaskan secara bertahap," ungkapnya. (TIM)

SNIPER Disiagakan 24 Jam KEPOLISIAN Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) lebih tegas lagi dalam memerangi kejahatan selama Ramadhan, terutama menjelang Lebaran ini. Polda di sana siap menempatkan sniper (penembak jitu) di dua wilayah rawan tindak kriminal sepanjang jalur mudik. Para sniper ini akan disiagakan 24 jam mulai arus mudik hingga arus balik.

Kapolda DIJ Brigjen Haka Astana mengatakan Polda DIJ menerjunkan dua unit penjembak jitu di jalur mudik Temon, Kulonprogo hingga Prambanan, Sleman. Petugas akan melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan melakukan pembajakan, sebagaimana pembajakan truk beberapa waktu lalu.

“Kalau memang kondisi mendesak, maka bisa saja mengambil tindakan tembak di tempat,” kata Haka usai Safari Tarawih bersama pemkab Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Kamis malam.

Tindakan tembak di tempat itu, menurutnya bukan perintah kapolda, tetapi perintah undangundang. “Kami tidak main-main lagi. Setiap pelaku kejahatan akan ditindak. Apalagi lebaran yang diprediksi mengalami peningkatan, bukan hanya arus lalu lintas tetapi juga kriminalitas,” ujar Haka.

Untuk itu, jajaran Polda DIJ akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan provinsi lain.

Komunikasi lintas provinsi ini diperlukan karena Jogja bukannya satu-satunya tujuan pemudik, tetapi merupakan jalur yang dilewati.

“Sebagaimana Gunungkidul, selama ini menjadi jalur alternatif menuju Wonogiri maupun Pacitan, maka pengamanannya akan di-back up personel Polda DIJ,” ungkapnya.

Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen akan konsentrasi menekan angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas). Berdasarkan pemetaan, ada sekitar 10 titik titik rawan kecelakaan, khususnya jalan Wonosari-Jogja.

Sepuluh titik rawan kecelakaan diantaranya Slumprit, Kalipentung, Ngembes, tikungan maut Putat, Watuondo dan kawasan hutan Tleseh. (TIM)

hukum," tandas politisi dari PKS ini.

Sekedar mengingatkan, para pengusaha yang tergabung dalam Gap-kindo mengeluhkan keamanan di Jalinsum. Akibatnya, pengusaha harus menanggung kerugian hingga miliaran rupiah dan ancaman pinalty dari perjanjian kontrak dari buyer luar negeri. Pada tahun 2011, Gapkindo menerima sedikitnya lima kali peristiwa perampokan karet siap ekspor dan bahan olah karet rakyat (bokar) dari truk pengangkutan dari pabrik menuju Pelabuhan Belawan dengan taksiran kerugian lebih Rp3 miliar.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah sebelumnya menyebutkan, pentingnya menjaga rasa nyaman dan keamanan transportasi di Jalinsum guna menjaga pemenuhan kontrak penjualan terhadap 54 negara pengimpor karet dari Sumut, di antaranya Jepang, China dan Amerika Serikat.

Namun jika hal tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan kegagalan terhadap pemenuhan kontrak pada akhirnya berpengaruh terhadap hubungan G to G, dan dapat berpengaruh terhadap pencitraan dan martabat kita sebagai produsen karet nomor dua terbesar dunia. (TIM)

Tembak Bandit Jalinsum MENGENAI kondisi keamanan di Jalinsum juga dirasakan oleh Polres Musi Rawas. Dikabarkan, Polres Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengeluarkan tindakan tegas tembak ditempat untuk pelaku kriminalitas di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang meresahkan. Tindakan tegas ini mengantisipasi maraknya kejahatan menjelang lebaran.

"Saya perintahkan tembak ditempat bandit jalinsum yang melakukan aktivitas saat mudik perayaan hari raya Idul Fitri," tegas Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Mura, AKBP Chaidir.

Perwira berpangkat melati dua menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada pelaku kriminalitas khususnya di jalinsum yang memanfaatkan situasi mudik lebaran di masyarakat melancarkan aksi kejahatannya.

Sementara di Jambi, Kepala Kepolisian Daerah Jambi Brigjen Pol Satriya Hari Prasetya memerintahkan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat kepada pelaku perampokan. Perintah itu menyusul maraknya kasus perampokan di provinsi ini. "Saya perintahkan seluruh jajaran untuk mengambil tindakan tegas untuk melumpuhkan dengan tembak di tempat para pelaku perampokan," kata Satriya Hari Prasetya, di Jambi.

Sehari sebelumnya, di Kabupaten Bungo telah terjadi perampokan dengan menggunakan tiga sepeda motor dan menggunakan

senjata api, dengan menjarah sepeda motor, telepon genggam, laptop, dan uang Rp50 juta.

Dari enam perampok tersebut, empat orang pelaku berhasil dilumpuhkan dengan tembakan satu orang tewas dan dua orang lagi kabur. Pelaku G dan S yang kabur masih diburu polisi.

Pelaku diduga berasal dari Sumatra Selatan dan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

“Kasus ini masih kita kembangkan dan kondisi pelaku yang ditembak masih diobati dan polisi akan kembangkan apakah ada TKP lainnya yang mereka lakukan,'' kata Satriya.

Polda Jambi dan seluruh jajarannya akan mengantisipasi tindak kejahatan yang terjadi selama bulan Ramadhan hingga Lebaran nanti dengan melakukan kegiatan patroli yang efektif. Ia mengimbau warga untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban perampokan.

Polda Jambi akan menurunkan tim khusus untuk membantu polres yang memiliki titik rawan kejahatan.

Daerah yang rawan terjadinya tindak kejahatan selama Ramadhan dan lebaran nanti ada di daerah lintas Sumatra wilayah Kabupaten Sarolangun dan Lintas Timur Sumatra.

Polda Jambi dengan kemampuan yang ada akan melalukan patroli 24 jam di wilayah tertentu. "Seluruh masyarakat yang memiliki senjata rakitan agar melapor dan menyerahkan senjatanya," katanya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

Tim Safari Ramadhan Kunjungi Mesjid Nurul Iman dan Al Haq TEBINGTINGGI - Tim Safari Ramadhan Pemko Tebingtinggi dipimpin Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Gul Bahri Siregar SIP MSi mengunjungi Mesjid Nurul Iman di Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu, Senin malam.

Seperti biasa dalam Safari Ramadhan tersebut, Pemko Tebingtinggi melalui Tim Safari Ramadhan memberikan uang tali asih kepada 20 orang anak yatim serta bantuan pembangunan masjid berupa uang sebesar Rp2,5 juta, kain sarung 10 buah, sirup markisa, kurma dan DVD serta 10 keping CD Murotal Qur’ an diterima oleh pengurus Masjid Nurul Iman.

Kepala Bappeda Gul Bahri Siregar dalam sambutannya mengajak kaum Muslimin jemaah Mesjid Nurul Iman agar bersamasama mengisi bulan Ramadhan dengan memperbanyak ibadah serta membersihkan qolbu (hati) dengan melaksanakan puasa.“Puasa adalah peroses menuju taqwa kepada Allah, dan taqwa menjadi pilihan Allah, kita kembali kepada Allah dengan memberikan ilmu bermanfaat kepada orang lain dan anak-anak yatim ini harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan,” pesannya.

Sementara Al Ustadz Ismail S.Ag dalam tausiyahnya mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah. “Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang

yang paling taqwa kepadaNya, di bulan suci ini banyak-banyaklah beramal dan berbuat kebaikan dan berdoa kepada Allah niscaya akan di kabulkan olehNya,” pesan Ustadz Ismail SAg. Sebelumnya, memasuki minggu ketiga bulan suci Ramadhan 1434 Hijriyah, Tim I Safari Ramadhan Pemko Tebingtinggi dipimpin langsung Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengunjungi Mesjid Al Haq di Jalan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Sabtu malam.

Seperti biasa dalam Safari Ramadhan tersebut, Pemko Tebingtinggi melalui walikota memberikan uang tali asih kepada 31 orang anak yatim serta bantuan pembangunan masjid berupa uang sebesar Rp2,5 juta, kain sarung 10 buah, sirup markisa, kurma dan DVD serta 10 keping CD Murotal Qur’an di terima oleh pengurus masjid Al Haq H Azhar Effendi Lubis SE. Walikota Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, agar kita bersama-sama menegakkan Ramadhan dam membersihkan qolbu (hati) dengan melaksanakan puasa.

“Puasa adalah peroses menuju taqwa kepada Allah, dan taqwa menjadi pilihan Allah, kita kembali kepada Allah dengan memberikan ilmu bermanfaat kepada orang lain dan anak-anak yatim ini harus mendapatkan perlindungan dan pendidikan,” pesan Walikota. (RS)

SUMUT / ACEH

Rp5 Miliar Lebih Honor Guru Diserahkan STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, menyerahkan bantuan berupa honorarium kepada guru PAUD, TPQ, RA, MDA dan MAS seKabupaten Langkat APBD tahun anggaran 2013 bertempat di Gedung Sekolah Yayasan Harapan Stabat Selasa.

Dalam sambutannya Ngogesa menyampaikan ucapan terima kasih atas keikhlasan dan pengabdian para guru dan memohon maaf bila bantuan yang diberikan belum mampu berbuat banyak guna memenuhi harapan bagi kesejahteraan para guru.

Pada kesempatan yang sama secara pribadi Ngogesa Sitepu, serta keluarga memberikan bantuan bingkisan tali asih bagi 8430 orang guru PAUD,TPQ, RA, MDA dan MAS se-Kabupaten Langkat berupa sirup 1 kotak/guru yang akan diserahkan pada hari Sabtu melalui koordinator forum di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Langkat.

“Saya menyadari seluruh guru tingkatan PAUD, TPQ,

RA, MDA dan MAS se-Kabupaten Langkat yang menurut data saat ini mencapai 8430 orang belum seluruhnya mendapat honorarium, dikarenakan kenyataan bahwa alokasi anggaran kita belum mencukupi," katanya.

Namun bupati haqqul yakin para guru mampu berbagi terhadap yang diterima saat ini sehingga dapat kita syukuri dan akan mengundang nikmat serta menghadirkan berkah.

Kakan Kemenag Kabupaten Langkat Drs. H.T. Darmansyah MA menyampaikan harapan semoga keikhlasan, motivasi dan pengabdian para guru tetap terjaga bahkan di tingkatkan guna menciptakan generasi muda Isla-

HONORARIUM - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyerahkan honorarium kepada salah seorang guru pada acara penyerahan bantuan berupa honorarium kepada guru PAUD,TPQ, RA, MDA dan MAS se-Kabupaten Langkat. (KPK/JUL) mi yang kuat imbuhnya.

Ketua forum TPQ Kabupaten Langkat K. Abdul Rahman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Peme-

rintah Kabupaten Langkat melalui Bupati Langkat yang telah memberikan perhatian pada guru sembari berharap agar ditahun yang akan da-

Abang Becak se Langkat Terima Tali Kasih

Majelis Taklim Al Hidayah Santuni Anak Yatim TEBINGTINGGI - Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Tebingtinggi yang tergabung dalam pengajian Majelis Taklim Al Hidayah melaksanakan Khatam kaji Al Qur’an sekaligus menyantuni anak yatim pada acara berbuka puasa bersama, Minggu malam, di rumah dinas Walikota Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Tampak hadir Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Ketua TP PKK Hj Sri Kurnianingsih Zunaidi Hasibuan, Ketua Dharma Wanita Persatuan, para lurah dan camat se Kota Tebingtinggi serta puluhan wartawan yang bertugas di Unit Pemko Tebingtinggi.

Pada kesempatan itu, walikota meminta kaum ibu harus faham dalam menentukan ‘hitam putih’ di dalam rumah tangga, karena kaum ibulah menge-

tahui segala persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Selain itu, walikota juga mengajak untuk dapat lebih meningkatkan eksistensi ibadah terutama di penghujung bulan Ramadhan. ”Mari kita terus semarakkan masjid-masjid serta berdoa kepada Allah semoga kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan di tahun depan,” kata Umar Zunaidi Hasibuan.

Sementara itu, Al Ustadz Drs H Nasrun Zakaria dalam taushiyah menyampaikan seputar amal dan kebaikan. Dikatakan, bahwa dosa yang paling besar adalah ilmu sihir, karena ilmu tersebut sangat kejam dan sadis. "Orang yang memakai ilmu sihir akan di azab oleh Allah SWT dan matinya pun sangat susah,” pesan Nasrun Zakaria dalam tausiyahnya. (RS)

Bocah 11 Tahun Tewas Terseret Arus Sungai NAMORAMBE - Seorang bocah berusia 11 tahun di Namorambe tewas setelah terseret arus sungai petani di Desa Tangkahan Baru, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Selasa sekira pukul 17.00 WIB. Peristiwa yang menimpa bocah malang bernama Yudi Purba ini terjadi setelah orang tuanya, Simon Purba meninggal dunia akibat sakit seminggu lalu.

Saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengatakan, sebelum kejadian korban bermaksut pulang sekembalinya dari sekolah bersama teman-temannya.

Namun sebelum pulang, korban terlebih dahulu mandi si sungai tersebut.

Sangking asyiknya mandi, korban tak menyadari arus sungai deras. Tak pelak, dia lalu terseret arus

dan tenggelam. Upaya penyelamatan sempat dilakukan warga setempat.

Namun usaha warga sia-sia lantaran jiwa korban tidak tertolong lagi.

Jasad korban ditemukan sekitar 10 meter dari tempat awal. Setelah korban dievakuasi dari sungai, warga menghubungi pihak Polsek Namorambe.

Atas laporan warga, sejumlah personel Polsek Namorambe turun ke lokasi kejadian dan membawa jasad korban ke Rumah sakit Umum (RSU) Sembiring, Delitua.

Kapolsek Namorambe AKP SH Karo-karo ketika dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim Iptu S Sembiring membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya korban murni tewas akibat tenggelam terseret arus sungai. (FR)

tang perhatian tersebut dapat lebih ditingkatkan ujarnya yang mendapat sambutan yang meriah dari para guru yang hadir. (JUL)

DANA BAZDA - Ka KUA Bintang Bayu Agus Salim SAg (kiri) menyerahkan dana dari BAZDA M.Yunan Lubis secara simbolis.(KPK POS/ARM)

Ka.KUA Bintang Bayu Salurkan Dana Bazda BINTANG BAYU - Sebanyak 20 orang warga kurang mampu (miskin) di Kecamatan Bintang Bayu menerima santunan dana berupa zakat dari Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sedang Bedagai melalui Kantor Urusan Agama setempat yang langsung diserahkan Ka.KUA Agus Salim S.Ag, Senin.

Dihadapan para penerima zakat Agus mengatakan,untuk Serdang Bedagai setiap kecamatan mendapat jatah 20 orang kecuali Kecamatan Sei Rampah dan Perbaungan 50 orang. Besarnya dana yang diterima sebesar Rp250 Ribu per orang dan diharapkan sekali bisa membantu

meringankan beban warga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ka KUA juga menyebutkan, hal ini juga bagian dari upaya peningkatan tali silaturahmi.

Apa yang diterima warga ini adalah bersumber dari 2,5 % gaji PNS. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tapi pandanglah dari niat dan keikhlasan semua pihak yang berpartisipasi.

Sementara itu, M.Yunan Lubis usai menerima santunan, kepada KPK Pos mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian semua pihak. Ini sangat membantu meringankan beban kami.

Kepada pak Ka KUA dan BAZ-

DA Kabupaten Sergai kami hanya bisa menyampaikan terima kasih semoga menjadi amal yang baik.

Keesokan harinya, Kantor Urusan Agama Bintang Bayu juga mempasilitasi pembentukan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Bintang Bayu periode 2013-2018. Hasil musyawarah memutuskan ketua terpilih H.Mahmud Purba SPd, Drs.Darwanto (Sekretaris), dan Rasmi Damanik SPd (Bendahara). Sementara untuk susunan penasehat adalah Camat Bintang Bayu, Ka KUA, dan H.Abd Hamid.(ARM)

STABAT - Bantuan beras sebanyak 30 ton 770 kg dan tali kasih sebesar Rp92.310.000 diperuntukan bagi 6154 abang becak se Kabupaten Langkat dibagikan secara serentak di 15 Kecamatan, Senin. Setiap abang becak mendapat 5 kg beras dan tali kasih sebesar Rp15.000.

“Salam hangat Pak Bupati kepada seluruh abang becak, jangan dinilai dari jumlahnya tetapi ini wujud kepedulian Pemerintah kepada masyarakat kecil,” kata Camat Stabat M. Nurta dalam arahannya sesaat sebelum membagikan paket bantuan secara langsung di halaman gedung serba guna GOR Stabat.

Berdasarkan data diperoleh dari Bagian Kessos untuk masing-masing Kecamatan jumlah abang becak diantaranya, Kecamatan Stabat 1.100 orang abang becak, Hinai 472 orang, Sei Lepan 554 orang, Babalan 786 orang, Gebang 233 orang, Selesai 183 orang, Besitang 197 orang, Padang Tualang 164 orang, Tanjung Pura 1.153 orang, Pangkalan Susu 489 orang, Salapian 74 orang, Bahorok 146 orang, Kuala 230 orang, Brandan Barat 86 orang dan Secanggang 287 orang.

Wak Soman (57) salah seorang abang becak yang sudah berpuluh tahun menarik becak dari becak dayung hingga becak bermotor sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. “Kalo bisa tahun depan ditambah ya pak beras ma amplopnya,” ujarnya sambil berharap dan mengusap keringat di dahinya saat mengantri mengambil paket bantuan.

Camat Selesai Ikhsan Afrija mengaku gembira dapat langsung menyalurkan bantuan itu sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian sesama yang selalu diajar dan praktekkan oleh Bupati Ngogesa. “Walau nilainya belum seberapa, tetapi semua abang becak bersyukur dan berterima kasih.” (JUL)

Kebun Silau Dunia Bagi Bingkisan Ramadhan SILAU DUNIA - Sebanyak 45 Masjid di seputar Kebun Silau Dunia PT Perkebunan Nusantara-3, belum lama ini, menerima bingkisan Ramadhan untuk kebutuhan berbuka puasa dan Tadarrus Al-Qur’ an. Bantuan diserahkan langsung oleh Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian yang diwakili APK Batara Oloan Lubis SH MH pada saat kunjungan Safari Ramadhan.

Batara Oloan Lubis APK Kebun Silau Dunia didampingi Ketua BKAI Sugianto (Asisten Afd VII) di Masjid Huta Melayu, Desa Partambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai mengatakan bahwa bantuan natura berupa 5 Kg gula pasir,10 kotak teh poci,1 Kg kopi dan karpet sajadah untuk 6 masjid yang dikunjungi dalam Safari Ramadhan yaitu Masjid Huta Bayu, Masjid Silau Bandar (Kec.Dolok Masihul-Sergai), Masjid Dolok Masango, Masjid Raja Bulu-Ujung Negeri Hulu Kec.Bintang Bayu-Sergai) dan Masjid Blok-V, Masjid Silau Paribuan (Kec.Silau Kahean-Simalungun).

Tim Safari Ramadhan ter-

SERAHKAN BANTUAN - APK Kebun Silau Dunia Batara Oloan Lubis SH MH (kanan) disaksikan Ketua BKAI Sugianto menyerahkan bantuan Karpet Sajadah kepada BKM Masjid Huta Melayu.(KPK POS/ARM) diri dari Manajemen Kebun Silau Dunia, Badan Koordinator Agama Islam (BKAI), SP-Perkebunan dan para

Ustad.

Batara mengungkapkan, bahwa kegiatan dimaksudkan sebagai upaya PTPN 3

untuk meningkatkan kekeluargaan dan memperkuat tali silaturahmi dengan masyarakat Kebun Silau Dunia.

Baru-baru ini pihak PTPN 3 Kebun Silau Dunia juga memberikan bantuan berupa paket sembako gratis. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian manajemen. Selain itu bantuan eksternal juga diberikan kepada Pondok Pesantren, Ulama dan Tokoh masyarakat baik desa, kecamatan dan kabupaten.

Bantuan untuk anak yatim juga diberikan. "Kesemuannya diberikan saat Direktur SDM melakukan rangkaian Safari Ramadhan di Kebun Silau Dunia,"terang Batara.

Sementara Ketua BKAI Sugianto menyebutkan, kegiatan keagamaan akan tetap dilakukan terlebih di bulan Ramadhan ini. Selain sebagai bentuk rasa syukur sekaligus untuk menguatkan silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Kepala Desa Ujung Negeri Hulu Amril saat diminta komentarnya mengatakan, sangat membantu dan bermanfaat bagi kebutuhan masjid.

Atas nama pemerintahan desa kami sampaikan terima kasih kepada Kebun Silau Dunia yang terus peduli dengan lingkungan, ujar Amril. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

BUPATI ASAHAN CANANGKAN

PEMBANGUNAN OPEN STAGE ALUN-ALUN

Program Tuntas Listrik Kepada 1000 RTM KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang mencanangkan program Tuntas Listrik untuk 1000 rumah tangga miskin (RTM) yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Asahan. Dimulai dari Dusun I Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Target pemasangan intalasi listrik prabayar kepada RTM dilakukan secara gratis tanpa dipunggut biaya, sebab program gratis listrik Asahan ini telah dianggarkan dalam APBD Asahan.

Dalam sambutannya bupati mengatakan bahwa untuk mewujudkan visi, Pemkab Asahan membuat program Tuntas Listrik yang diaplikasikan dalam kegiatan penyambungan baru listrik ke rumah tangga yang tidak mampu.

Program pembangunan listrik gratis tersebut, kata bupati, akan dilanjutkan ditahun-tahun yang akan datang sehingga ada 3100 RTM lagi yang belum dialiri

TUNTAS LISTRIK - Bupati Asahan saat mencanangkan tuntas listrik kepada rumah tangga miskin.(KPK POS/IMRAN) listrik akan segera dituntaskan. Pemkab Asahan akan terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk program tersebut dan diminta dukungan semua pihak agar program seperti ini dapat terus berkelanjutan.

”Saya minta kepada masyarakat untuk dapat memonitor pelaksanaan listrik gratis ini, bila ada yang bayar tolong lapor sama saya,“ sebut Taufan Gama Simatupang saat mencanangkan program tersebut, Rabu, di

Desa setempat, sembari berharap dengan masuknya listrik ke rumah, semoga generasi muda dapat belajar dengan baik mengunakan penerangan dari listrik sehingga listrik dapat mencerdaskan anak bangsa. (IN)

daluarsa.

Tim juga banyak menemukan barang yang kemasannya telah rusak serta barang dari luar tanpa merk yang jelas di sejumlah market, toko-toko dan pasar tradisional di kota Kisaran. “Masih banyak kita temukan produk yang sudah kadalurasa dan barang yang telah mendekati expired. Harapan kita kepada masyarakat untuk berhati-hati membeli barang. Lihat kadaluarsanya,“

demikian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Asahan, M Rais SH, Selasa, di selasela operasi.

Dari hasil temuan, Rais menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan sanksi atau penegasan. Namun pihaknya akan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik barang. Bila pedagang atau pemilik barang tidak mematuhi maka tim akan melakukan pene-

gasan dengan melaporkan kepihak kepolisian untuk dapat diproses.

“Bila membandel, kita akan laporkan pengusahanya. Hal ini kita lakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat memperoleh produk yang baik, dan kita juga ada sedikit menyita barang untuk diproses," katanya, sembari memimta kepada seluruh pengusaha dan pedagang untuk dapat menjual barang yang baik. (IN)

Petani Bumi Muda Sedia AcehTamiang Beralih Ke PolaTanam SRI ACEH TAMIANG - Selama ini umumnya petani Kabupaten Aceh Tamiang telah meninggalkan pola tanam tradisional dan beralih dengan pola tanam System of Rice Intensification (SRI), karena produksinya meningkat.

Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang M Yunus didamping kabid bina usaha tani dan pengembangan lahan, Mustafa mengatakan, secara perlahan petani di Aceh

Kisaran Harus Tepat Waktu KISARAN - Kabag Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan berharap pelaksanaan pembangunan open stage alun-alun Kota Kisaran dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan, alias tepat waktu.

Selain itu, kata Kabag Humas, kepada pihak pelaksana kegiatan yakni PT Kartika Indah Jaya untuk tetap menjaga kualitas pembangunan stage alun-alun Kota Kisaran.

“Tentunya kita menginginkan pembangunan tepat waktu dan kualitas yang baik, agar pengunaan open stage alun-alun bisa

segera dioperasikan dan dinikmati oleh masyarakat,“ demikian Kabag Humas, Senin, di kantor Bupati Asahan.

Terkait dengan sumber biaya, juru bicara Bupati Asahan ini menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan open stage alun-alun tersebut berasal dari bantuan pihak provinsi. Sesuai waktu akan selesai pada Desember tahun 2013 mendatang.

“Peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Bupati Asahan, tinggal menunggu penyelesaiannya pada tahun ini juga,“ kata Kabag Humas. (IN)

Jelang Lebaran, Ambal Laku Keras di Lhokseumawe

Ditemukan Sejumlah Makanan Kadaluarsa di Asahan KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melaksanakan Operasi Pasar (OP). Hal ini dilakukan untuk melindungi dan menjamin kebutuhan masyarakat menjelang lebaran.

Dari hasil OP, tim yang merupakan gabungan dari sejumlah SKPD terkait, LSM, Kepolisian masih menemukan sejumlah makanan yang kadaluarsa dan banyak produk yang hampir memasuki masa ka-

SUMUT / ACEH / RIAU

Tamiang mulai meninggalkan pola tanam Tradisional beralih ke pola tanam SRI. Metode penaman SRI, umur benih padi 5-10 hari sudah dipindahkan ke sawah, untuk satu lubang hanya ditanam satu benih.

Kondisi tersebut membuat peranakan rumpun padi banyak antara 50-70 rumpun karena umurnya saat ditanam lebih muda.

Sedangkan pola tanam tradisional, biasanya umur benih padi yang di tanam

sudah lewat harinya, berumur 20 hari dengan jumlah bibit yang banyak untuk satu lubang. ”Hasil produksinya jauh lebih sedikit,” tambah Mustafa.

Dengan menggunakan metode SRI, untuk padi unggul jenis siherang mampu menghasilkan gabah kering hingga 8,3 ton/hektar.

Sementara, metode tradisional untuk jenis padi siherang hanya mampu berproduksi 4-6 ton/hektar, sedangkan untuk jenis padi Hibrada

sekitar 9-10 ton/hektar.

Dua tahun terakhir sejak pola tanam SRI diterapkan, luas lahan sawah yang menerapkan pola SRI terus bertambah, hingga tahun 2013 sudah mencapai 2.500 hektar lebih dari 19.100 ha sawah di Tamiang.

Jumlah tersebut tersebar di 11kecamatan. ”Ini tahun kedua pola SRI di gunakan sejak tahun 2012, dan kita harapkan jumlah petani yang menerapkan pola SRI semakin bertambah,” ujarnya. (BSO)

Benda Antik Mirip Mahkota Raja Ditemukan di Kota Langsa LANGSA - Polres Langsa mengamankan benda mirip mahkota raja peninggalan tempoe doeloe. Benda unik itu diamankan dari lahan kosong di belakang hotel Kartika, sekitar komplek perumahan Bank Mandiri Langsa, Gampong Paya Bujok Tunong, kecamatan Langsa Baro ,Jum’at pekan lalu.

Benda aneh itu berwarna kuning keemasan. Dibagian depan berlambang reok menyerupai kepala kodok, dan di samping kiri dan kanannya ada dua menyerupai ikan lumba-lumba.

Kemudian lukisan miniaturnya berbentuk segi tiga dan bermacammacam corak lain seperti huruf.

Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH SIK, melalui Kasat Reskrim AKP M Firdaus, didampingi Kasi Propam, Ipda Max L Toruan, membenarkan bahwa mahkota ini diamankan dari lokasi di luar ruangan atau di sekitar halaman perumahan Bank Mandiri, yang berada di sekitar kawasan belakang Hotel Kartika, Gampong Paya Bujok Tunong.

Menurut Kasi Propam, pada Jum’at sekitar pukul 02.00 WIB dia menerima laporan dari salah seorang warga sekitar, bahwa ia melihat ada sejumlah orang yang berkelakuan aneh, seperti hendak menanam atau melakukan ritual di daerah itu. Bahkan dua orang pertama satu berambut panjang dan seorang lainnya berbadan gemuk, seperti ada menyembunyikan sesuatu di sekitar semak belukar, sekitar perumahan Bank Mandiri, yang kebetulan satu rumah di sana itu tak berpenghuni.

Kasi Propam Polres Langsa, Ipda Max L Toruan saat menunjukkan barang antik diduga mahkota yang diamankan di Mapolres Langsa. (KPK POS/YANTO) Mendapat laporan itu, Kasi Propam dengan sejumlah anggota Reskrim, turun ke lokasi dan saat dilakukan penyisiran ditemukan benda seperti topi menyerupai mahkota ini.

Mahkota tersebut nampaknya seperti kuningan, namun belum diketahui lebih pasti apakah kuningan ataupun emas. Tapi ini akan jelas diketahui setelah nantinya akan dilakukan penyelidikan oleh ahli forensik khusus membidangi barangbarang antic (arkeolog) tersebut.

“Saat ini barang antik itu kita amankan di Mapolres, karena hingga saat ini tidak diketahui pemiliknya.

Dalam waktu dekat kita akan membawa benda itu kepada ahli forensik, untuk diselidiki dari mana asal usulnya,” katanya.

Ipda L Max Toruan menambahkan, saat ditemukan waktu itu, disekitar benda itu juga ditemukan seperti sesajen yakni bermacam bunga dan ada lubang yang sudah digali berukuran pas untuk memasukkan mahkota itu. (YANTO)

LHOKSEMAWE - Selama Ramadhan, aneka ambal dengan berbagai tipe dan ukuran laku keras di Lhokseumawe. Penjual menawarkan ambal mulai ukuran kecil, sedang, besar, dan jumbo dengan harga mulai Rp130.000 sampai jutaan rupiah per lembar.

Sedangkan ambal yang jadi primadona warga Lhokseumawe tahun ini adalah merek Paris dengan nuansa minimalis.

Bambang, pemilik toko “Kalianda Karpet” Lhokseumawe, mengatakan, ambal yang paling banyak dicari adalah tipe minimalis dengan merek Paris, Paradise, dan Concord. “Kami mematok harga untuk ukuran jumbo Rp1,2 juta rupiah per lembar, besar Rp750 ribu rupiah dan ukuran kecil Rp200 ribu per lembar,” rincinya.

Hal serupa juga terlihat di toko Tunas Muda. Toko ini menjual ambal minimalis merek Paris dan Concord berbagai ukuran dengan harga antara Rp130 - Rp850 ribu per lembar. Sedangkan tipe bulu seperti merek Primer, Shaggy dan Barcelona dibandrol Rp450.000 - 1 juta rupiah per lembar. "Selama Ramadhan pembelinya melonjak hingga belasan orang dari harihari biasa yang hanya berkisar dua sampai tiga orang,”ujar Helmi, pemilik toko tersebut.

Sementara di toko Istana Karpet, ambal merek Extacy dan Korea yang paling banyak dicari pembeli. Karyawan toko, Fadil mematok harga antara Rp. 250.000 - 4 juta rupiah perlembar untuk berbagai ukuran ambal bertekstur tebal dan lembut itu. (YANTO)

Baitul Mal Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang Bantu Modal untuk Mualaf ACEH TAMIANG - Untuk menguatkan ekonomi para mualaf, Baitul Mal Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang membantu modal usaha untuk 20 orang mualaf sebesar Rp 2,5 juta/orang dari total dana Rp51.500.000.

Plt kepala Baitul Mal Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, Drs Syuibun Anwar mengatakan, berdasarkan data muallaf dari organisasi forum muallaf Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, jumlah muallaf Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang sebanyak 80 orang.

Mereka mendapat bantuan modal usaha dari Baitul Mal, terutama diberikan bagi mereka yang sudah memeluk Islam antara satu sampai tiga tahun. ”Bagi mereka di atas tiga tahun juga berkemungkinan di bantu apabila uang kelebihan uang tersebut dari Baitul Mal,” ujarnya.

Menurutnya, ada juga mualaf yang tidak dibantu, karena ekonominya bagus. Untuk tahun 2013, jumlah muallaf yang dibantu modal usaha sebanyak 20 orang. ”Bantuan usaha tersebut diberikan tanpa harus dikembalikan,” ujarnya.

Masing-masing muallaf mendapat bantuan sebesar Rp2,5 juta dengan total jumlah bantuan sebesar Rp51.500.000. Dari tahun 2009-2012, muallaf yang sudah dibantu modal usaha dari Baitul Mal sebanyak 22 orang. Untuk tahun 2013, anggaran Baitul Mal sebesar Rp1,2 Milliar. Jumlah tersebut dialokasikan untuk fakir sebesar Rp118.500.000. Miskin Rp305 juta, Amil Rp14.600.000. Muallaf Rp51.500.000. Fisabilillih Rp321.553.475. Ibnu sabil Rp80 juta, dan layanan mustahik harian Rp 30 juta.(BSO)

OK Safari Ramadhan di Tanjung Tiram BATUBARA - Kegiatan Safari Ramadhan 1434 H, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengunjungi Masjid Jamik Kelurahan Tanjung Tiram, sekaligus menyerahkan bantuan mesin genset, vacum cleaner, sajadah dan sejumlah uang untuk pembangunan.

Acara diawali dengan sambutan oleh tokoh masyarakat Tanjung Tiram H.Harunsyah Atan yang menggaris bawahi peranan pemerintah merupakan sentral utama dalam mengontrol akhlak serta aqidah masyarakat.

Apalagi dalam bulan Ramadhan sangat diperlukan kesinambungan bersama antara ulama dan umaroh.

Tim safari Ramadhan Pemkab Batubara diharapkan dapat memberikan dorongan semangat dan memotivasi dalam meningkatkan keimanan bagi masyarakat sekaligus turut berpartisipasi mendukung program pembangunan di Kabupaten Batubara.

"Masyarakat sangat merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Batubara dan orang yang buta hati yang tidak dapat merasakannya tetapi orang yang buta mata saja dapat menikmati," ucapnya.

Sedangkan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dalam kesempatanya itu mengatakan kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahunya. Safari Ramadhan sebagai momentum sarana silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Batubara dengan masyarakat.

"Mari kita untuk saling menjaga kerukunan antar masyarakat bagian dari sinergitas umat bergama khususnya Islam," ujarnya.

Selain itu kegiatan ini juga sekaligus

sebagai sarana sosialisasi kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan Kabupaten Batubara sebagai wilayah MP3EI koridor wilayah Sumatera. Di mana program kerakyatan yang sedang dilaksanakan maupun masih dalam tahap penyusunan.

Berikan Bantuan Dana PKH Untuk membantu dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin. Dalam jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Batubara menyalurkan Dana dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Rabu.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa program PKH ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Bantuan ini diberikan dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Batubara. Secara pribadi dirinya tidak ingin program ini berlangsung lama, karena adanya program ini menyiratkan bahwa masih ada di antara warga yang hidup dalam kondisi belum sejahtera. Dengan demikian, saya secara pribadi berharap agar masyarakat Batubara dapat menjadi sejahtera, sehingga dengan sendirinya program seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena seluruhnya sudah sejahtera,” imbuhnya Dalam Laporannya Kepala Dinas Sosial Drs Aladdin MSi mengatakan bahwa PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. (SAREL)

Perpustakaan Batubara Peringkat III Terbaik BATUBARA - Perpustakaan nasional Republik Indonesia didampingi tim penilai perpustakaan Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu telah memberikan penilaian dengan menempatkan posisi Kabupaten Batubara sebagai peringkat III se Sumatera Utara dalam program pengem bangan perpustakaan dan minat budaya baca.

Perolehan prestasi yang telah dicapai ini hendaknya dapat ditingkatkan pada masa mendatang. Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di halaman kantor Bupati, belum lama ini.

Pemkab Batubara telah melakukan pe-

layanan prima, khusus bidang perpustakaan telah menyediakan layanan peminjaman pustaka, perpustakaan umum, layanan mobil pintar, layanan mobil keliling dan menyediakan layanan internet gratis, perpustakaan digital bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih luas.

Banyak perpustakaan yang sudah berdiri seperti perpustakaan desa 100 unit, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan lapas, rumah sakit, kelautan serta taman bacaan masyarakat. Seluruh SKPD agar menyerahkan arsip in aktif kepada kantor arsip daerah untuk diakuisisi. (SAREL)

E D I S I 263 5 - 11 AGUSTUS 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Kejaksaan Agung Bidik Menteri Tifatul

SERAHKAN - Pimpinan Umum/Pemimpin Redaksi Star Media Grup, Iskandar ST menyerahkan bingkisan kepada kaum dhuafa diselasela pembukaan Andalas Deli Fair di Gelangang Remaja Jalan Sutomo Medan, Kamis.

(KPK POS/IST)

Berbagi Kebahagian, Andalas Deli Fair Dimulai MEDAN - Dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Harian Andalas ke-8, jajaran redaksi Star Indonesia dan Star Media Grup menggelar hiburan rakyat bertajuk 'Semarak Lebaran Andalas Deli Fair 2013' di Lapangan Gelanggang Remaja Medan di Jalan Sutomo Medan, dari tanggal 1-30 Agustus 2013.

Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Star Media Grup (Harian Andalas, KPK Pos, Star radio/star berita.com) H Baharuddin, dalam sambutannya, menuturkan, dalam HUT ini, Ha-

Pemkab Asahan Peringati Nuzulul Quran

rian Andalas ingin berbagi kebahagian serta rezeki dengan anak yatim piatu serta kaum duafa.

"Kami berharap doa dan dukungan dari anak-anak sekalian serta kaum duafa untuk mendoakan kami agar segala usaha yang kami kerjakan berjalan lancar sesuai dengan rencana," ujar Baharudin mewakili Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Star Indonesia/Star Media Grup, Iskandar ST. Kegiatan Andalas Deli Fair 2013, katanya, merupakan rangkaian kegiatan HUT Andalas. Dalam pembukaan tersebut, panitia juga menyerahkan berbagai macam kebutuhan sembako kepada para kaum duafa dan menyantuni para anak yatik piatu. Penyerahan sembako tersebut diserahkan langsung pemimpin umum/pemimpin redaksi

Star Media Grup, Iskandar ST, Dirut PD Pembangunan, Armen Ginting, serta AKBP Yusfi Munif Nasution.

Usai penyerahan bantuan tersebut, para anak yatim diperkenankan untuk menikmati seluruh permainan yang disediakan secara gratis.�

Event yang menyuguhkan taman hiburan dan pameran dibuka mulai pukul 17.00 hingga 23.00, sedangkan di hari raya pertama kita buka mulai pukul 13.00 hingga 23.00, hari raya kedua dan seterusnya buka mulai pukul 10.00 hingga 23.00" kata General Manager Star Indonesia, Zulham Parinduri.

Selain sebagai wahana rekreasi keluarga yang 'murah meriah', lanjut Zulham, event yang diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan ulang tahun ke 8 Harian Andalas pada 14 Juli 2013 ini juga dikemas dengan

KISARAN - Pemkab Asahan menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1434 Hijriah bersama tokoh masyarakat dan umat muslim di Kabupaten Asahan, Kamis malam, di Masjid Agung Kisaran.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, peringatan Nuzulul Qur`an selain guna meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT juga meningkatkan silaturahim kepada sesama manusia serta mengingat-

tujuan membantu mempromosikan produk-produk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Medan.

Zulham juga menyebutkan beragam wahana permainan dapat dinikmati pengunjung di Andalas Deli Fair. Diantaranya octopus, music dance, frog hopper, merry go round, mini train, mini octopus, mini swing, air plane, horse go round, jet 12, cat and elephant, istana balon, playground, mandi bola, dan banyak lagi.

Beberapa wahana permainan di Andalas Deli Fair, menurut Zulham cukup bisa menguji adrenalin sehingga patut dan menarik untuk dicoba karena belum ada di tempat lain di Kota Medan.

Zulham juga memastikan semua jenis permainan yang disuguhkan di Andalas Deli Fair aman bagi pengunjung, terutama anak-anak.

kan kembali sejarah turunnya Al Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bupati Asahan menjelaskan bahwa Al Quran adalah kumpulan firman-firman Allah SWT, sekaligus merupakan peraturan di dalam menjalankan agama Islam dalam rangka mencari ridho Allah SWT. “Peringatan ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa Al Quran sebagai pedoman hidup, serta sebagai pentunjuk antara yang salah dan yang benar,� kata Bupati

"Untuk tiket masuk gratis. Pengunjung bebas memilih jenis permainan. Cukup membayar Rp5.000 sampai Rp10.000 untuk sekali bermain, tergantung jenis permainan," terang Zulham.

Di arena Andalas Deli Fair pengunjung juga bisa melihat-lihat dan membeli aneka produk UKM mulai dari kuliner, sepatu, pakaian, perabotan rumah tangga, hingga barang elektronik.

Dari 40an stan yang disediakan, Zulham mengatakan seluruhnya telah diisi peserta pameran.

Sejumlah perlombaan juga digelar di Andalas Deli Fair, yakni Festival Bedug (67 Agustus), Festival Band (15-17 Agustus), dan Fashion Show (23-24 Agustus). Untuk pendaftaran peserta lomba dapat menghubungi Linda (082164850507) dan Ela (081265800139). (SF)

dihadapan jemaah masjid Agung Kisaran usai menunaikan sholat Taraweh.

Dalam peringatan nuzulul Quran tersebut, Bupati Asahan menyampaikan beberapa hal untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Diantaranya Bupati mengajak seluruh masyarakat muslim untuk mensukseskan program Iman dan Taqwa (Imtaq) melalui gerakan magrib mengaji. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memberantas buta baca Al-Quran. (IN)

JAKARTA - Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengisyaratkan pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam kasus korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Kalau pemanggilan itu, tergantung kebutuhan pembuktian.

Jika ada pihak tertentu yang perlu dilakukan pemeriksaan, kita harus lakukan itu," kata Adi di kantornya, Rabu.

Adi menilai Menteri Tifatul akan kooperatif bila Kejaksaan membutuhkan keterangannya dalam kasus ini. Namun mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan itu belum bisa memastikan kapan pemeriksaan dilakukan. Ia juga tak mau menyebutkan apakah jaksa menemukan bukti soal peran politikus PKS tersebut dalam praktik korupsi itu.

Kasus layanan internet ini sudah menjerat dua tersangka yakni Direktur PT Multi Data Rancana Prima, Doddy Nasiruddin Ahmad dan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI), Santoso.

Kasus ini bermula saat Kementerian Komunikasi menganggarkan Rp 3 triliun untuk perluasan internet di daerah. Instansi yang dipimpin Tifatul itu lantas bekerjasama dengan sejumlah perusahaan layanan internet seperti PT Multi Data Rancana, PT Telkom, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Belakangan Kejaksaan menemukan pengadaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan operasional yang tak sesuai dengan dokumen kontrak. (FR/BBS)

Konvensi Demokrat Ada Karena Tidak Ada Anas JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melanie Leimena Suharly menilai konvensi digelar karena mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak ada.

Anas kini menjadi tersangka kasus proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Padahal, ia bisa menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak bisa lagi maju sebagai calon presiden karena sudah dua kali terpilih.

"Setelah Pak Anas enggak ada, lalu Pak SBY enggak bisa nyalon, kita harus mencari sosok yang cocok dengan keinginan dan animo masyarakat," kata Melanie di Jakarta. Jumat (2/8).

Anas sempat digadang-gadangkan Demokrat karena negeri ini membutuhkan orang yang enerjik, mumpuni dan muda. Sekarang, ia memilih berkonsentrasi terhadap kasus yang membelitnya.

Konvensi Demokrat akan menjaring kandidat calon presiden yang disukai masyarakat. Konvensi sifatnya terbuka dan akan diseleksi oleh komite.

"Masyarakat sekarang senangnya seperti apa.

Konvensi untuk melibatkan banyak potensi yang tidak hanya dari internal Partai Demokrat saja," ujarnya. (IC/BBS)

Dua Pencuri Nyaris Dibakar Massa MEDAN - Dua pencuri di Jalan Sido Rukun, Kecamatan Medan Timur, Selasa sekira pukul 16.00 WIB, nyaris dibakar massa setelah kepergok hendak mencuri tas warga.Kedua pelaku yang saat ini ditahan di Polsek Medan Timur tersebut masing-masing, Ignasius Pardede, warga Simpang Kantor Labuhan dan Endi Hutagaol, warga Gabion Lama, Belawan.

Informasi diperoleh, sore itu kedua pelaku mengendarai sepeda motor Supra BK 2246 UDA tas yang belakangan dikethaui milik Vicent, warga Kapten Sumarsono, di dalam mobil Kijang Innova yang sedang parkir.

Saat pelaku hendak mengambil tas korban yang berisi laptop dan surat-surat berharga lainnya, aksi pelaku terlihat oleh korban yang kemudian berteriak maling. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung melakukan pengejaran dan berhasil meringkus kedua pelaku lalu menghajarnya hingga babak belur.

Pihak kepolisian yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi kejadian dan mengamankan kedua pelaku dari amukan warga yang ingin membakarnya. Selanjutnya kedua pelaku diboyong ke Mapolsek Medan Timur untuk dilakukan pemeriksaan. (FR)