Kpkpos 28 may 2012 Edisi 202

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KADES DIHABISI TIGA PEMUDA I

HAL

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Usut Politik Uang di Kongres Demokrat

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

10

PALAS - Badan Penyelamat Kekayaan Negara (BPKN) Kabupaten Padang Lawas (Palas) sangat menyayangkan sikap Supardi mantan bendahara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pirtrans Sosa I-A, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

Mantan bendahara ini telah melarikan dana investor ratusan juta rupiah dan tidak memiliki iktikat baik setelah berbagai upaya dilakukan komunikasi kekeluargaan.

Karenanya, BPKN mendesak Polri segera melakukan penangkapan terhadap yang

Pekerjaan pembanungan jembatan Madula

DILAPORKAN KE POLRES DAN KEJARI

Pembangunan Jembatan Madula Menyimpang GUNUNG SITOLI Masyarakat Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli melaporkan kontraktor dan Dinas PU Kota Gunungsitoli ke Kapolres Nias dan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Laporan disampaikan,18 Mei 2012, atas dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Madula.

Laporan yang ditandatangani 54 warga desa termasuk kepala dusun I Desa Madula, Elvianto Harefa tersebut disebutkan bahwa perencanaan teknik jembatan tidak maksimal. Bahkan disinyalir tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-3446-1994 tentang prosedur perencanaan teknis pondasi langsung untuk jembatan.

Selanjutnya, pembuatan abudmen hanya dibangun satu bagian di sebelah selatan saja, sementara abudmen bagian utara terlihat sudah retak sewaktu terjadi gempa tahun 2005 lalu

tidak dibangun sehingga anggaran proyek yang bernilai Rp2,4 miliar tersebut diduga mark-up.

Untuk mengelabui masyarakat, papan proyek tidak ada di lokasi proyek sehingga tidak diketahui kapan dimulai dan kapan proyekini harus selesai.

Dengan tidak adanya papan plang, terkesan proyek jembatan Madula ini siluman. Padahal, seperti diketahui, proyek itu merupakan anggaran 2011 dan sampai saat ini tidak jelas kapan habis kontrak kerjanya karena masih berjalan.

Kemudian, pada pemasangan <<< selanjutnya baca Hal. 2

bersangkutan dan jika dianggap perlu dilakukan tembak ditempat, jika tersangka melakukan perlawanan terhadap penegak hukum.

Berdasarkan pengaduan Ketua Gapoktan Syamsudin Barasa ke kantor BPKN Kabupaten Palas beberapa hari yang lalu, Supardi sama sekali tidak pernah menggubris upaya-upaya kekeluargaan yang dilakukan.

Bahkan, Midi selaku orang tua kandungnya yang melakukan kontak telepon setelah beberapa bulan menghilang tidak pernah berhasil. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Dana Humas Pemko Dumai Rp6 Miliar Dipertanyakan DUMAI - Kebijakan Humas Infokom Pemko Dumai terkait penggunaan dana APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp6 miliar yang diposkan pada bahagian Kehumasan dan Infokom Pemko Dumai dipertanyakan sejumlah Kepala Biro surat kabar mingguan (SKM) dari berbagai media cetak terbitan daerah dan luar daerah.

Kamis 17 Mei 2012, Kepala Biro SKM/wartawan liputan Dumai rame-rame menyurati Walikota Dumai, Sekretaris Daerah dan Kabag Humas Infokom. "Kepala biro surat kabar yang menyurati Walikota, antara lain SKM Radar Riau, Garda Ri-

au, Tabloid Moral, Aktual, Forum Indonesia," ujar A.Tambunan Kepala Biro SKM Aktual Selasa pekan lalu.

Menurut A.Tambunan isi surat tersebut mempertanyakan dana publikasi sebesar Rp6 miliar yang diposkan pada bahagian Kehumasan dan Infokom yang digunakan untuk kegiatan publikasi, himbauan, langganan dan kontrak halaman, terindikasi adanya diskriminasi terhadap sesama penerbitan surat kabar, dan wartawan, sehinga terjadi kesenjangan sosial sesama para “kuli flesdisk” yang meliput di <<< selanjutnya baca Hal. 2

Hutan Sicike-cike Dairi, Harus Diselamatkan

SEPI - Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Jalan Air Bersih Sidikalang, terlihat sepi dan jarang buka. (KPK POS/DNK)

kolom redaksi

PUTUSAN ANEH KASUS AGUSRIN KISAH Agusrin M. Najamuddin memperbanyak keanehan pelaksanaan hukum di negara kita. Gubernur Bengkulu yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi ini tetap berada di atas angin.

Ia mendapat putusan sela dari penga-

Rp.2.500/eksemplar

Tembak Ditempat Mantan Bendahara Gapoktan

JAKARTA - Ketua DPC Minahasa Tenggara Partai Demokrat, Diana Maringka, Jumat, memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek Hambalang.

Usai diperiksa, Diana yang datang didampingi kakak kandungnya, Sylvana Ester Maringka dan Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Komunikasi DPD Demokrat Sulawesi Utara, Herdie Togas mengaku ditanya seputar politik uang pada kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat, yang dimenangkan Anas Urbaningrum pada 2010. Dia diperiksa selama dua jam.

"Ya seputar pembagian uang saat kongres di Bandung 2010 lalu," ujar Diana yang mengenakan baju hitam di Kantor KPK, Jakarta, Jumat.

Diana mengatakan, Anas melaui tim suksesnya memberikan sejumlah dana kepada para kader untuk memilihnya dalam kongres tersebut. "Saya sendiri terima 7.000 US Dollar dan Rp30 juta. Dibagikan ke PACPAC di bawah DPC," bebernya.

Soal proyek pembangunan sport center <<< selanjutnya baca Hal. 2

28 MEI - 3 JUNI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

LARIKAN DANA INVESTOR RATUSAN JUTA RUPIAH

Ada Oknum Manfaatkan Sengketa Tanah di Sumut MEDAN - Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus bertanggungjawab atas bentrokan yang terjadi di areal eks HGU PTPN 2 beberapa waktu lalu.

Bentrokan antara karyawan kebun dengan warga sebagai bukti tim yang dibentuk guna menyelesaikan persoalan tanah eks HGU PTPN tidak DR.H.Rahmat Shah bekerja secara optimal. Bahkan, masa kerja tim sudah beberapa kali diperpanjang, yang akan berakhir pada bulan Mei ini. "Sudah tidak waktunya lagi kita saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab, karena persoalan ini telah berjalan hampir sepuluh tahun, namun belum ada titik terangnya," demikian penegasan anggota DPD RI dan Komite I yang membidangi Pertanahan, DR.H.Rahmat Shah, ketika dihubungi kemarin.

Sebagai anggota DPD RI utusan Sumut, Rahmat Shah mengaku sangat menyesalkan terjadinya bentrokan di areal eks HGU,

EDISI 202 / THN IV

dilan sehingga penggantinya tak bisa dilantik menjadi gubernur kendati sudah terbit keputusan presiden.

Terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan sekaligus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu terkesan berupaya dengan

segala cara mempertahankan jabatannya. Lewat Pengadilan Tata Usaha Negara, ia menggugat Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2012 yang memberhentikan dirinya sebagai gubernur. Gugatan juga dilakukan terhadap Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2012 yang mengangkat Junaidi Hamsyah sebelumnya wakil gubernur--sebagai Gubernur Bengkulu.

Anehnya, pengadilan dengan sangat cepat mengeluarkan putusan sela atas gugatan itu. Dengan alasan agar kelak penggugat tidak dirugikan, hakim PTUN memerintahkan agar keputusan presiden mengenai pengangkatan Junaidi tersebut ditunda.

Seakan berpacu dengan pemberlakuan keputusan presiden, hakim bahkan tidak sempat meminta penjelasan dari pihak penggugat dan <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

SIDIKALANG - Ketua LSM Peduli Lingkungan Hidup (PILIHI) Kabupaten Dairi, Hasoloan Manik meminta agar pemerintah menyelamatkan Hutan Sicike-cike, yang merupakan salah satu hutan hujan tropis di Sumatera Utara.

Permintaan itu disampaikan Hasoloan Manik, melihat kondisi Hutan Sicike-cike yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai Taman Wisata Alam (TWA) itu, saat ini semakin kritis akibat dirambah oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sementara pihak Resor TWA Sicike-cike

seksi Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara yang ditugasi pemerintah untuk mengelola TWA Sicike-cike, dinilai tidak peduli dengan kondisi itu.

“Melihat kondisi TWA Hutan Sicike-cike yang saat ini semakin kritis, akibat adanya perambahan yang diduga dilakukan masyarakat, sudah saatnya pemerintah segera memberikan perhatian yang serius terhadap keselamatan hutan Sicike-cike ini,” pinta Hasoloan, yang baru-baru ini mengancam akan mengembalikan Kalpataru yang pernah dite<<< selanjutnya baca Hal. 2

Diserahkan, Dijual, Lalu Menghilang BINJAI - Masyarakat tentunya ingin memiliki hewan ternak agar dapat menopang ekonomi.

Namun, banyak dari masyarakat tidak mampu membeli hewan ternak berupa lembu atau kambing. Untuk itu, pemerintah menyediakan bantuan hewan ternak terhadap masyarakat yang benar-benar ingin mengembangkan hewan ternak tersebut.

Namun sayang, bantuan ternak yang disalurkan sampai ke Kabupaten/Kota ini, seakan kurang disosialisasikan ke masyarakat. Pasalnya, banyak di antara masyarakat tidak tahu dengan adanya bantuan ternak itu. Akibatnya, anggaran untuk bantuan itu tidak diketahui, apakah benar-benar dibelikan lembu atau kambing untuk diserahkan kepada masyarakat, atau raib begitu saja.

Kurangnya sosialasi terkait

TAK JELAS - Bantuan ternak kambing untuk kelompok di Binjai.Tak jelas bantuan ini ke mana, karena diduga ada yang dijual, begitu menerima bantuan tersebut. (KPK POS/DOK) hal tersebut, menimbulkan asumsi buruk di kalangan masyarakat. Adanya bantuan itu menjadi ajang Korupsi, Kolisi

dan Nepotisme (KKN) antara oknum pejabat dan oknum lainnya yang mengetahui adanya <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

KPK USUT POLITIK UANG DI KONGRES DEMOKRAT ..................................dari hal 1 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Diana mengaku tak ditanyakan oleh penyelidik. Dia juga mengaku tidak tahu menahu soal proyek senilai Rp1,52 triliun.

"Tidak ada pertanyaan itu, karena saya kan cuma diperiksa saat kongres partai," ujarnya.

Seperti diketahui, Diana Maringka merupakan mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara. Namanya sempat populer setelah dia sempat mengakui adanya politik uang dalam pemilihan kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat 2010. Bahkan, dia menyebut ada anggota DPR RI yang masuk dalam tim sukses Anas Urbaningrum turut membagikan sejumlah uang kepada para kader Demokrat dari Sulut.

Menurut Diana, saat penyerahan para penerima diminta untuk memilih Anas Urbaningrum dalam kongres. "Kita diminta untuk pilih Anas, mereka bilang harus pilih Anas," ujar Diana. (BBS/IC)

HUTAN SICIKE-CIKE DAIRI, ........................................................dari hal 1 rima kepada Presiden SBY. Menurut Hasoloan, selain dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, kawasan pelestarian alam Sicikecike dengan luas 575 Ha, TWA Sicike-cike memiliki sumber mata air yang tetap berupa tiga danau juga menjadi salah satu Sumber Air minum yang dimanfaatkan PDAM Tirta Nciho Sidikalang. Sumber air minum ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sidikalang sekitarnya.

Sebab, TWA Sicike-cike memiliki sumber mata air yang tetap berupa tiga danau. Sehingga apabila pemerintah tidak peduli dengan keselamatan Hutan Sicike-cike itu, maka tidak menutup kemungkinan, masyarakat Sidikalang sekitarnya akan terancam terhadap kebutuhan air minum.

Ketika Kpk Pos mencoba mendatangi Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Sumatera Utara, Jalan Air Bersih Sidikalang, Rabu pekan lalu, tidak berhasil, karena tutup. Menurut informasi dari sejumlah warga, kantor itu jarang buka. (NDK)

PUTUSAN ANEH KASUS AGUSRIN .............................................dari hal 1 tergugat sebelum mengeluarkan putusan.

Putusan sela itu sulit diterima akal sehat karena sekarang Agusrin telah meringkuk di penjara untuk menjalani putusan kasasi. Ia divonis dengan hukuman empat tahun penjara dalam kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp21 miliar itu. Ditundanya pemberhentian tokoh Partai Demokrat itu dari jabatannya justru menimbulkan kekosongan pemerintahan. Provinsi Bengkulu tersandera karena tak bisa mengambil keputusan penting.

Langkah Presiden sebetulnya sudah benar. Undang-Undang Pemerintahan Daerah jelas mengatur kepala daerah yang dinyatakan bersalah dalam perkara yang diancam hukuman lima tahun ke atas.

Jika vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, ia mesti diberhentikan secara permanen.

Salah satu alasan Agusrin menggugat lewat PTUN adalah ia sekarang tengah mengajukan peninjauan kembali. Tapi hakim tata usaha negara semestinya sangat paham bahwa vonis kasasi merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Buktinya, Agusrin telah dimasukkan ke bui. Dengan begitu, apa pun kelak hasil peninjauan kembali tak bisa mempengaruhi posisi terpidana yang semestinya telah diberhentikan dari jabatan gubernur.

Bukan hanya putusan sela yang aneh. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Agusrin, juga patut dipertanyakan. Kenapa ia sudi duduk bersama dengan pihak yang jelas menggugat keputusan presiden? Sekalipun Agusrin merupakan kader Demokrat, ia sekarang merupakan terpidana kasus korupsi dan bersengketa dengan Presiden.

Semua itu akan membuat publik ragu akan keseriusan pemerintah maupun para penegak hukum dalam memerangi korupsi. Apalagi kini banyak sekali pejabat yang bernasib sama dengan Agusrin. Betapa runyamnya negara kita bila mereka masih terus diberi peluang untuk bercokol lagi. (***)

TURUT BERDUKACITA Keluarga besar KPK Pos turut berduka cita atas meninggalnya

SARDAFI (94) Ayah mertua Mulia Sinaga wartawan KPK Pos Serdang Bedagai pada hari Sabtu 19 Mei 2012 pukul 20.30 WIB di Dusun Bandar Pamah Desa Partambatan Kecamatan Dolok Masihul.

Dikebumikan Minggu 20 Mei 2012 pukul 11.00 WIB di TPU Bandar Pamah.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

PEMBANGUNAN JEMBATAN MADULA MENYIMPANG ..........................................dari hal 1 besi pondasi dasar sebagian besar tidak diikat dengan kawat pengikat, tetapi langsung dicor sehingga tidak memenuhi spesifikasi teknik standar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) dan diprediksi ketahanan jembatan tersebut dikemudian hari tidak kokoh. Padahal keselamatan pembangunan jembatan tersebut merupakan tanggung jawab perencana sesuai dengan Undang-Undang No-

mor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 25).

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Gunungsitoli Bidang Infrastruktur dan Perumahan, Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Melkhisedek Harefa SSos kepada KPK Pos di Kantor PDI-Perjuangan Kota Gunungsitoli, Kamis, mengaku merasa heran karena proyek tersebut dikerjakan tanpa batas waktu.

"Selain itu kontraktor

lebih leluasa bekerja semuanya karena pengawas proyek jarang di lapangan seperti pada pengecoran pondasi dasar yang belum di ikat tersebut tidak ada pengawas dan PPK," ujarnya, seraya menambahkan; "Saya tahu persis kondisi pelaksanaan proyek di lapangan termasuk dugaan kecurangan pekerjaan yang dilakukan karena saya adalah warga desa setempat," tambahnya.

Diharapkan kepada Ka-

polres Nias, Kajari Gunungsitoli mengusut kasus proyek tersebut dan kepada anggota DPRD Kota Gunungsitoli terutama yang berasal dari Desa Madula supaya mendesak aparat hukum agar kasus ini menjadi terang benderang. "Kalau perlu pondasi jembatan dibongkar kembali karena tidak diikatnya besi pondasi dasar maka otomatis jembatan akan bergeser suatu waktu, termasuk abudmen sebelah utara harus di-

ganti jangan hanya satu titik saja," katanya.

Plt.Kadis PU Kota Gunungsitoli, Ampelius Nazara ST yang hendak dihubungi di ruang kerjanya tidak berada di tempat. Sementara itu, sumber dari Dinas PU Kota Gunungsitoli menyebutkan keterlambatan proyek jembatan Madula disebabkan sering terjadi banjir sehingga mengganggu pekerjaan pemborong di lapangan.

(YAGI/NZ/FATAN)

ADA OKNUM MANFAATKAN SENGKETA TANAH DI SUMUT ...........................dari hal 1 terutama di Sei Semayang, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang antara karyawan PTPN II dengan warga, sehingga menimbulkan korban luka-luka dan beberapa truk dibakar, Selasa pekan lalu.

Rahmat Shah yang sedang mengikuti agenda kenegaraan, menyatakan, sebagai anggota DPD RI, sudah berulangkali mengingatkan berbagai pihak, bahwa suatu saat akan terjadi konflik horizontal, apabila persoalan tanah di Sumatera Utara, khususnya lahan eks HGU PTPN tidak segera dicarikan

solusi yang terbaik.

“Kami dari DPD RI, menyampaikan keprihatinan dan menyesalkan kejadian bentrokan. Kami dari Komite I sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, dengan Pemprovsu, Kanwil BPN serta Kakan BPN se Sumatera Utara, dengan Ka.BPN Pusat, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, instansi terkait, beserta kepala daerah yang berhubungan dengan lahan eks HGU di Kantor DPD RI, dan terakhir dengan 95 aliansi berbagai

elemen yang datang ke Senayan. "Namun semuanya hanya menyampaikan janjijanji dan mengulur-ulur waktu," katanya.

Rahmat Shah berharap, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di Sumatera Utara. Pemprovsu, BPN dan PTPN harus segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami dari DPD RI, siap memfasilitasi dan membantu upaya-upaya penyelesaian masalah tanah ini kepada pemerintah pusat serta kementerian terkait," tegasnya.

Hanya saja, demikian Rah-

mat Shah, pihaknya melihat ada upaya pembiaran oleh oknum-oknum tertentu, mengingat ada pihak yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. "Pembangunan tidak berjalan di Sumut, karena faktor masalah tanah yang tidak selesai-selesai, tumpang tindih, yang dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah”, kata ketua Panitia Kerja RUU Hak-Hak Atas Tanah di DPD RI ini.

Rakyat, petani yang selama ini telah hidup dan membina keluarga, berusaha

di lahan yang sudah turun temurun sebagaimana di areal bentrokan, hanya menginginkan keadilan, mereka juga tidak menginginkan terjadinya bentrokan, tetapi karena “pihak-pihak” yang bermain, sehingga keadilan untuk masyarakat terkait hal tanah, di negeri ini masih sulit untuk didapatkan.

"Mari sama-sama kita gunakan hati nurani, guna penyelesaian masalah yang sudah lama didamba-dambakan oleh semua pihak”, pungkas ketua PMI Sumut ini. (FR)

TEMBAK DITEMPAT MANTAN BENDAHARA GAPOKTAN .................................dari hal 1 Informasi yang dihimpum wartawan Koran ini, melalui Sekretaris Ahmad Gozali Ketua BPKN Kabupaten Palas Moeliono membenarkan adanya beberapa data dan informasi yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kerugian investor dan Gapoktan yang dibawa kabur mantan bendahara Supardi.

Secara rinci disebutkan, dana yang dilarikan Supardi di antaranya investor Sonang Rp60 juta, Sawal Rp40 juta, Gapoktan Rp40 juta dan pemalsuan Surat Hak Milik

(SHM) kebun sawit senilai Rp150 juta yang diborohkan kepada koperasi Bina Karsa Pasar Ujung Batu Sosa.

Saat wartawan menemui Ketua Gapoktan Pir-trans sosa I-A Syamsudin Barasa mempertegas keterangan ketua BPKN Kabupaten Palas. "Benar mantan bendahara melarikan uang investor. Sangat memalukan Gapoktan dan mengharapkan pihak berwajib dapat menangkapnya jika ditemukan ditempat pelariannya yang diduga di sekitar Pematang

Siantar," ujarnya.

Ditambahkan, selain Supardi Ketua Gapoktan ini juga mengaku telah ditipu Hasaluddin Siregar yang beralamat di Desa Suro Dingin, Kecamatan Lubuk Barumun sebesar Rp15 juta dan Ahmad Hasibuan Kepala Desa Paya Bahung Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp110 juta, dengan janji apabila dana itu diserahkan akan diberikan kebun sawit pola Pir Bukit Harapan yang ada di areal desa tersebut

dan sampai saat ini kebun sawit dimaksud sudah lebih dua tahun tidak ada.

Tegasnya, kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor Polisi : STPL/132/XII/2010/SU/ TAPSEL/TPS BARTENG tanggal 8 Desember 2010.

Namun tidak memberikan hasil positif dan justru mengecewakan, dengan diterimanya surat dari Kepala kepolisian Sektor Barumun Tengah Nomor : B/28/IX/ 2011 perihal surat pembe-

ritahuan perkembangan hasil penyidikan.

"Saya tidak tahu lagi kemana meminta tolong, selain pihak kepolisian sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat yang dapat saya harapkan dapat menagkap orang-orang yang telah merugikan saya dan Gapoktan," ungkapnya.

"BPKN Kabupaten Padang Lawas pimpinan Moeliono juga sangat saya harapkan partisipanya agar masalah yang dihadapi saat ini dapat teratasi," harapnya. (RM)

DANA HUMAS PEMKO DUMAI RP6 MILIAR DIPERTANYAKAN kota Dumai.

Padahal Walikota Dumai Khairul Anwar dalam acara silahturahmi antara wartawan dengan Pemko Dumai belum lama ini, bertempat di Aula Pendopo, Walikota berjanji, bahwa dana peliputan di Kehumasan pada APBD tahun 2012 akan ditingkatkan agar para wartawan, tanpa kecuali yang meliput di Kota Dumai dapat membantu Pemko Dumai dalam mempublikasikan kota Dumai keluar secara positif.

"Namun harapan Walikota Dumai ternyata tidak diindahkan Kabag Humas," tandasnya Kesenjangan antara wartawan koran harian dengan mingguan, dipicu atas kebijakan mantan Kabag Humas Infokom Dumai yang menganaktirikan media cetak terbitan mingguan. Hal ini su-

dah berlangsung lama, namun tidak separah sekarang ini. Penggunaan dana APBD tahun anggaran 2011-2012 yang diposkan di Kehumasan, keberpihakan terhadap Koran harian daerah sangat mencolok, seperti langganan koran, Galeri, himbauan (Iklan) dan kontrak halaman, didominasi koran harian terbitan daerah. Dana APBD Dumai yang tersedot untuk satu media cetak harian pertahun sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta.

"Sementara itu, untuk langganan Koran di Pemko Dumai yang terbit Mingguan pertahunnya dianggarkan oleh Pemko Dumai hanya Rp1.200.000, tanpa ada himbauan, kontrak halaman dan galeri," beber A.Tambunan.

Dia menambahkan, yang diinginkan teman-teman wartawan SKM, Humas se-

bagai ujung tombak Pemko Dumai dalam mempublikasikan kebijakan Pemko Dumai, harus transparan, jangan menurut selera. Karena uang yang digunakan Humas adalah dana APBD, yang nota bene adalah uang rakyat.

"Yang jelas Koran yang terbit Mingguan liputan Dumai dianaktirikan, sementara koran yang terbit harian khususnya terbitan lokal dijadikan 'anak emas' dan perhatian Humas Infokom sangat berlebihan," pungkas Tambunan.

Kasubag Humas Infokom Syafri SSos ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan surat yang disampaikan Kepala Biro SKM. "Rekan-rekan wartawan mempertanyakan penggunaan dana APBD 2012,” katanya.

Syafri mengaku dana

yang diposkan di Kehumasan jumlahnya sebesar Rp6 miliar untuk satu tahun anggaran. Besaran anggaran di humas digunakan untuk biaya pemasangan baliho, pembayaran koran harian dan mingguan.

"Untuk langganan koran harian dan pemasangan himbauan dan kontrak halaman per satu surat kabar untuk tahun 2012 memang membengkak mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta pertahun persatu surat kabar," ujar Syafri.

Kabag Humas Infokom Setdako Dumai H.Dermawan ketika dihubungi melalui ponselnya membenarkan adanya surat para Kepala Biro SKM yang masuk ke Pemko Dumai. “Isi surat tersebut sedang dipelajari,” ucapnya.

Menurut Dermawan ta-

.................dari hal 1

hun anggaran 2013 semua koran yang menjadi langganan Pemko Dumai akan kita evaluasi. Disinggung soal rumor, terkait penghapusan langganan SKM di Pemko Dumai dibantah Dermawan. “Tidak ada penghapusan langganan SKM. Semua media cetak maupun elektronik tetap kita jadikan mitra," ujar Dermawan.

Anggota Komisi II DPRD Dumai Amris ketika dikonfirmasi secara terpisah terkait penggunaan anggaran di Kehumasan Infokom Pemko Dumai menyarankan agar para wartawan, khususnya Mingguan menyampaikan permasalahan tersebut secara tertulis kepada DPRD Dumai untuk dijadikan bahan pembahasan di DPRD. "Setidaknya pada APBD Perubahan surat harus sudah masuk," ujarnya (PUR)

DISERAHKAN, DIJUAL, LALU MENGHILANG ....................................................................dari hal 1 bantuan tersebut.

Seperti halnya dikatakan Udi, warga Lingkungan IX, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur. Udi mengakui, kalau dirinya tidak pernah tahu dengan adanya bantuan ternak dari pemerintah.

“Kalau ada bantuan itu, kami ya mau kali. Kayak mana caranya ngambil bantuan itu?,” tanya Udi. Kalau bisa, kata Udi, warga ditempat ia tinggal sangat menginginkan bantuan ternak tersebut.

“Selama ini kami memang tidak tahu dengan hal seperti ini. Kalau ada bantuan seperti itu, tentunya masyarakat menjadi terbantu.

Tahulah sekarang ini, mau beli kambing dua ekor sajapun sudah sulit, apalgi beli lembu yang harganya sampai jutaan,” kata Udi. Lain halnya dengan Muara S, warga Kecamatan Binjai Timur ini menegaskan, bantuan itu banyak yang fiktif atau tidak memiliki keberhasilan.

“Permainan dalam bantuan ternak ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Kalau ada yang bilang bantuan itu sudah baik, saya berani katakan bohong. Sebab, banyak bantuan yang sudah diberikan, tetapi banyak juga yang

dijual dan akhirnya hilang tanpa bekas. Dan disinyalir ada oknum TNI juga mendapatkannya, karena diikutkan menjadi anggota di salah satu kelompok ternak di kecamatan Binjai Timur," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kota Binjai, Husnul Yaqin, kepada Koran ini menjelaskan, pihaknya belum mengetahui dengan pasti, apakah tahun ini bantuan ternak masih ada atau tidak. “Tahun ini kita belum tahu, tapi tahun lalu ada,” kata Husnul.

Husnul menambahkan, untuk bantuan tahun lalu, Dinas Pertanian Kota Binjai menyerahkan bantuan ternak sebanyak 10 ekor lembu atau sapi kepada dua kelompok, yakni, kelompok Limuksin, terletak di Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, dan kelompok Karya Bersama, yang berada di Kelurahan SM Rejo, Kecamatan Binjai Timur.

“Untuk mendapatkan bantuan ternak ini, tentunya diwajibkan membuat kelompok. Bantuan yang kita serahkan tahun lalu, satu kelompoknya mendapatkan lima ekor lembu atau sapi,” kata Husnul di ruang kerjanya.

Lebih jauh dikatakan Husnul, setiap kelompok yang sudah diberikan bantuan ternak, maka Dinas Pertanian akan terus melakukan peninjauan terhadap kelompok tersebut. “Kelompok yang sudah mendapat bantuan itu, akan kita pantau perkembangannya,” ucapnya.

Disinggung pekembangan dua kelompok yang sudah mendapatan bantuan tahun 2011 lalu, Husnul tidak dapat menjawab hal tersebut. “Kalau itu saya tidak tahu.

Karena bukan bagian saya melakukan pantauan itu. Tetapi, ada bidang yang lain. Namanya bidang penyuluhan. Kalau tidak, tanya saja sama Kabid Penyuluhan,” kilahnya.

Karena Husnul tak tahu banyak soal perkembangan bantuan ternak itu, akhirnya koran ini mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Tomas. Namun sayang, Tomas yang mengaku masih baru sebagai Kabid Penyuluhan di Dinas Pertanian, tidak tahu pasti seperti apa perkembangan dua kelompok yang sudah diberikan bantuan itu.

“Iya, saya Kabid Penyuluhan.

Kalau ditanya sejauh mana

perkembangan dua kelompok yang mendapat bantuan tahun lalu, saya tidak begitu mengetahui. Paling, saya buka data lagi lah. Soalnya baru tahun ini saya menjabat sebagai Kabid Penyuluhan,” ujar Tomas, via selulernya.

Dari data yang dihimpun KPK Pos, bahwa ada seorang warga di daerah Jalan Diponegoro, mendapat bantuan ternak kambing.

Namun, setelah mendapat bantuan itu, kambingnya bukannya malah berkembang, tetapi malah habis sampai satu kandang. Belum diketahui pasti, apakah kambing bantuan itu dijual atau dialihkan Dinas Pertanian ke kelompok lain .

Di tempat terpisah, Kamis pekan lalu, Bob Andika STp salah satu anggota Dewan dari fraksi PDIP kepada koran ini mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas yang terkait. "Harapan kita kepada masyarakat bila mana ada yang mengetahui tentang kelompok ternak yang fiktif supaya melaporkan ke DPRD Binjai, sehingga kita bisa memanggil Dinas yang terkait dan juga ketua kelompok yang mendapatkan bantuan ternak dari pemerintah," tandsanya.(SBR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

LKPD Asahan 2011 Peroleh Hasil WDP KISARAN - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Asahan tahun 2011 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provsu.

Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang melalaui Kabag Humas Zainal Arifin, kemarin menyatakan penilaian WDP sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi Asahan akan terus melakukan pembenahan hingga saat ini.

“Ke depan Asahan akan terus meningkatnya lagi," kata Kabag Humas, seraya mengatakan hasil penilaian itu diterima Bupati langsung di kantor BPK RI Sumut didampingi Ketua DPRD Benteng Panjaitan, Armen Simargolang dan Dahrun Hutagaol, Sekdakab Sofyan, Inspektorat Syarifuddin Nasution.

Pemkab, kata Kabag Humas berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang sudah membimbing Asahan, sehingga hasil penilaian meningkat dari tahun lalu. Dengan kerjasama seluruh jajaran pemerintahan

daerah serta dibantu DPRD Asahan, pihaknya sudah melakukan tertib administrasi, keuangan dan roda pemerintahan.

"Seperti sebelumnya, masalah paling besar terkait aset-aset. Sampai saat ini banyak aset belum tuntas 100 %, tapi kita sudah menindaklanjuti seluruh temuan BPK. Semnetara realisasi pendapatan pajak Asahan meningkat 103 %," kata Kabag Humas.

Untuk mengejar penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke depan, Pemkab dipimpin Taufan Gama Simatupang bersama Wakil Bupati H Surya menyebutkan, akan melakukan pembenahan di beberapa sektor.

Terutama terkait masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memaksimalkan hasil aset-aset Pemkab Asahan, serta perbaikan-perbaikan infrastruktur.

Disebutkan, pihaknya sudah mendapatkan petunjukpetunjuk yang arif dari pimpinan BPK RI, terkait langkah-langkah yang harus dilakukan. Termasuk dari segi penganggaran dan lainnya. (IN)

SUMUT

Sergai Terima Pendaftaran Calon Praja IPDN Tahun 2012 SEI RAMPAH Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) menerima pendaftaran bagi lulusan SMA dan Madrasah Aliyah (MA) 2010, 2011 dan siswa kelas XII 2012 melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tahun akademik 2012/ 2013 di kampus IPDN Jatinanggor Sumedang Jawa Barat.

Pendaftaran dimulai 21 Mei dan berakhir 30 Mei 2012 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai Kompleks Kantor Bupati Sergai di Jalan Negara No. 300 Sei Rampah.

Kepala BKD Sergai H. Ahmad Zaki didampingi Kasubbag Pemberitaan Rika Vera Sopha kepada wartawan menjelaskan penerimaan calon praja IPDN dilaksanakan beberapa tahapan seleksi. Yakni lulus persyaratan administrasi, test psikologi, test kesehatan dan kesamaptaan, test akademis dengan materi gabungan Pancasila, UUD 1945, pengetahuan umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Matematika. Penentuan akhir akan bertempat di lokasi Kampus IPDN di Jatinangor Jawa Barat.

Seleksi menggunakan sistem gugur yaitu peserta yang berhak mengikuti test berikutnya adalah yang telah dinyatakan lulus test sebelumnya. Berkas persyaratan administrasi yang

KEPALA BKD SERGAI H. AHMAD ZAKI tidak lengkap tidak dapat diikutsertakan untuk mengikuti testing.

Dikemukakan, sesuai surat Gubsu Nomor 800/ 11986/BKD/III/2012 tentang pengumuman persya-

ratan, tahapan dan tata cara penerimaan calon praja IPDN itu adalah WNI berijazah SMA semua jurusan dan atau Madrasah Aliyah lulusan 2010, 2011 dengan nilai minimal rata-rata 7,0 (tujuh koma nol), dibuktikan dengan fotocopy ijazah/ STTB disahkan Kepala Sekolah.

Seleksi juga dapat diikuti siswa yang duduk di kelas XII dengan menyerahkan surat keterangan dari kepala sekolah menyatakan calon peserta masih duduk di kelas XII dan jika kemudian hari yang bersangkutan tidak lulus dan atau nilai rata-rata kurang dari 7,0 otomatis gugur.

Syarat lainnya setiap calon berkelakuan baik dinyatakan dengan SKCK dari kepolisian, berbadan

su, waktu itu dijabat Rudolf M Pardede. Sekaligus mengeluarkan surat No.135/1135 tanggal 22 Januari 2008 meminta persetujuan Bupati Deli Serdang Amri Tambunan.

Desakan ini untuk merespon aspirasi masyarakat di 10 kecamatan sebagai calon daerah pemekaran. Dimana tujuannya mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan. ''Kita yakin, jika punya kesempatan, bupati akan memberikan respon,''ujar Syaiful yang juga mantan calon KDH Deli Serdang periode 2009-2014 lalu.

Kesepuluh kecamatan itu meliputi Patumbak, STM Hulu, STM Hilir, Deli Tua, Pancur Batu, Sibolangit, Sibiru-Biru, Namorambe, Sunggal dan Kutalimbaru.

Menurut Syaiful pemekaran Kabupaten Deli telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam penelitian awal pembentukan Kabupanten Deli yang dilakukan tim Pemkab tahun 2002. (SAH)

GMPI Rapatkan Barisan Pemenangan Fadly Nurzal P. SIANTAR – Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) terus melakukan konsolidasi internal dalam rangka membenahi struktur organisasi hingga ke tingkat bawah. Konsolidasi ini merupakan salah satu upaya GMPI untuk merapatkan barisan guna memangkan H Fadly Nurzal,S.Ag sebagai Gubsu 2013-2018.

Penegasan itu disampaikan Ketua PW GMPI Sumut Jafaruddin Harahap, S.Pd, M.Si saat membukan Muscab III PC GMPI Kota Pematang Siantar kemarin di Aula MUI Siantar Jl Kartini.

Kata Jafar ada tiga agenda penting yang harus dilakukan GMPI, yakni membenahi struktur organisasi, rekruitmen kader-kader melalui pendidikan, pelatihan dan kaderisasi serta mensosialisasikan pencalonan dan pemenangan H Fadly Nurzal, S.Ag menjadi Gubsu pada Pilgubsu 2013 mendatang. ”Dukungan kepada H Fadly Nurzal secara organisasi telah disepakati pada Muswil PW GMPI sebelumnya,”jelas Jafar.

Jafar menegaskan, secara organisasi dan historis, GMPI ikut bertanggungjawab dalam mensukseskan penca-

lonan Fadly Nurzal dan target akhirnya adalah Fadly Nurzal duduk menjadi Gubsu mendatang. ”Dari sisi organisasi GMPI merupakan organisasi pemuda yang dukungan politiknya diberikan kepada PPP. Lalu secara historis, Fadly Nurzal merupakan kader terbaik dan ketua PW GMPI Sumut periode 2005 2010 lalu,’jelas Jafar yang juga wakil ketua DPW PPP Sumut.

Lebih lanjut Jafar menyebutkan, Muscab PC GMPI ini merupakan momentum penting dan langkah awal dalam rangka evaluasi, menyusun program kerja dan kepengurusan baru GMPI di Kota Pematang Siantar. Untuk itu, Jafar meminta kepada seluruh kader dan pengurus GMPI agar serius dalam melaksanakan muscab tersebut. ”Saat ini kita memiliki tanggungjawab besar menghantarkan kader terbaik kita menjadi Gubsu. Tujuan itu harus seiraman dengan program kerja yang akan disusun nantinya,”sebutnya.

Dibagian lagi ketua DPC PPP Kota Siantar, Heri Siahaan pada acara itu menyebutkan, PPP dan GMPI ke depan harus bersinergi dalam setiap gerak langkah. (MH)

(ARM)

Bupati Simalungun Kembali Lantik Pejabat

Pembentukan Kabupaten Deli Mendesak BATUBARA - Pembentukan Kabupaten Deli menjadi daerah otonomi mendesak diwujudkan. Saat ini tahapannya menunggu rekomendasi dan persetujuan dari Bupati Deli Serdang. Sedangkan DPRD setempat telah menyetujui pembentukan Kab Deli melalui sidang paripurna tahun 2007. ''Sampai saat ini, kami masih berupaya beraudiensi menemui Bupati Deli Serdang, surat sudah dilayangkan namun belum ada jawaban. Tujuan audiensi untuk konsultasi mencari cara mendesak pemekaran Kabupaten Deli terwujud,''sebut Sekretaris Presidium PPKD (Panitia Pembentukan Kabupaten Deli (PPKD), Syaiful Anwar, di Lima Puluh, kemarin.

Menurutnya, Surat Keputusan DPRD Deli Serdang No. 51.A/K/DPRD/2007 tanggal 10 Desember 2007, tentang pemekaran Kab. Deli Serdang/pembentukan Kab. Deli ditandatangani Wagirin Arman ditujukan pada Gub-

sehat, tidak cacat jasmani maupun rohani dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari RSUD atau Puskesmas.

Tidak bertato atau bekas tato dan untuk pria tidak bertindik atau bekas tindik dengan tinggi badan minimal 160 cm. Tinggi badan wanita 155 cm, usia maksimal 21 tahun per 1 September 2012 dan belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui orang tua/ wali dan disahkan Kades/ Lurah. ”Untuk informasi persyaratan selengkapnya dan jadwal seleksi dapat dilihat di kantor Bidang Diklat BKD Sergai setiap hari selama jam kerja,” jelas Ahmad Zaki.

walau pahit, demi perbaikan citra,” tambah Menkominfo.

Pertemuan itu dihadiri Kabag Humas Langkat Syahrizal.

Penjelasannya melalui telepon kepada pers, mengungkapkan humas harus mengakomodasi seoptimal mungkin beragam kepentingan masyarakat, untuk disampaikan kepada elit.

Pertemuan Bakohumas itu rangkaian Pekan Informasi Nasional (PIN) dalam kaitan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang merupakan agenda tahunan Kementerian Kominfo RI.

SIMALUNGUN - Bertempat di ruang kerja Plt Sekda, dilaksanakan pengambilan sumpah, janji dan pelantikan dua camat.

Pelantikan dilakukan Bupati Simalungun diwakili Plt Sekda Gidion Purba, kemarin.

Camat yang dilantik, Budiman Silalahi sebagai Camat Bandar Huluan dan Roganda Sihombing sebagai Camat Bandar. Ini sesuai SK Bupati Simalungun Nomor 821/2180/ BKD/2012 tanggal 23 Mei 2012. Sebagai saksi pelantikan Djadiaman Purba (Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat/Kaban Kesbangpol dan Linmas) dan Anna Julinar Girsang (Kepala Badan kepegawian Daerah/BKD) serta rohaniwan Kristen Protestan.

Plt Sekda dalam arahannya mengatakan, pelantikan atau pengambilan sumpah dan janji di organisasi pemerintahan hal yang wajar. “Ini wajar dilakukan, untuk meningkatkan kinerja bagi PNS sekaligus penyegaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”saat melamar sebagai CPNS disebutkan siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.

Selanjutnya Gidion mengharapkan kepada camat yang dilantik mempedomani tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. “Perlu di ketahui, suksesnya camat melaksanakan tugas adalah suksesnya bupati,” paparnya.

Gidion menekankan kepada kedua camat agar berdomisili di wilayah tugasnya masing-masing. Camat ujung tombak Pemkab Simalungun memberikan pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk itu, segera susun program kerja untuk dilaksanakan dan di evaluasi nantinya. Tampak hadir beberapa pimpinan SKPD dan keluarga camat yang dilantik.

(JUL)

(t.gtg.s.srgh)

Kabag Humas Langkat Syahrizal (nomor dua dari kanan) saat berada di arena pameran usai pertemuan Bakohumas Regional dalam rangkaian Pekan Informasi Nasional yang berlangsung di Grand Kawanua Internasional City Manado –Sulawesi Selatan.

Pelihara Citra Instansi Untuk Legitimasi STABAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, mengajak segenap pejabat di jajaran kehumasan agar mampu mewujudkan dan memelihara citra positif pemerintah. Tanpa citra Pemerintah tidak dapat berjalan, sebab tidak memperoleh legitimasi masyarakat.

“Tiada lain humas pemerintah harus benar-benar fight menghadapi keterbukaan informasi dengan menjalin komunikasi yang intens dan harmonis kepada semua pihak, terlebih media massa,” sebut Tifatul dalam sambutan tertulis disam-

paikan Ketua Umum Bakohumas Pusat Fredy Hartoyo Tulung pada pertemuan Bakohumas Regional di Arya Duta Hotel Manado-Sulawesi Utara baru-baru ini.

Kesiapan pejabat humas ditujukan bagi penguatan karakter pejabat humas, dengan terus menerus meningkatkan wawasan dan kemampuan diri, menjalin hubungan kuat dan harmonis secara pro aktif dengan media, serta bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan statement. Tidak lagi zamannya memberi laporan “ABS” (Asal Bapak Senang). “Sampaikan

TAK MAMPU SELESAIKAN MASALAH PKL

FORMASI Minta Walikota Mundur TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai didesak mengembalikan hak-hak serta kompensasi kepada para pedagang tradisional atau pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang berada di lokasi Jalan Letjen Suprapto di depan stasiun Kereta Api yang jadi korban penggusuran belum lama ini.

Desakan itu disampaikan massa Forum Masyarakat Independen (Formasi) saat berunjukrasa dipimpin Rudi Rinaldi di halaman Gedung DPRD Tanjungbalai baru-baru ini.

Unjukrasa dimulai dari bundaran depan kantor PLN Ranting Tanjungbalai, dilanjutkan ke Gedung DPRD Tanjungbalai. Aksi berjalan lancar dan dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol-PP. Dalam pernyataan sikapnya, massa Formasi meminta Walikota menempatkan para pedagang korban penggusuran ke lokasi pasar yang layak yakni ke Pasar

Suprapto dan Pasar Bahagia.

Mendesak Walikota mencopot Kadis Kebersihan dan Pasar Syarifuddin Harahap dan Kabid Pasar Ferry Siagian serta oknumoknum yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang.

Selain ke Walikota, Formasi mendesak DPRD Tanjungbalai membentuk panitia khusus (pansus) terkait penggusuran serta indikasi penjulan kios di lokasi Pasar Bahagia dan Suprapto, dengan harga mencapai Rp30 juta.

“Jika ini tidak terselesaikan, Formasi meminta Walikota Tanjungbalai segera mundur dari jabatannya,” kata para pengunjukrasa.

Pantauan di lapangan, meski massa Formasi saat demo tidak diperbolehkan masuk ke gedung DPRD Tanjungbalai.

Ketika situasi memanas, salah seorang angggota DPRD Tan-

jungbalai Leiden Butar-Butar mendatangi massa dan berjanji akan memperjuangkan dan

menyelesaikan persoalan tersebut.

(HER)

11

KPK POS E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

KRIMINAL

Sekdako Tanjungbalai : Izin KM Antariksa Harus Diperiksa TANJUNGBALAI - Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Erwin Pane, meminta instansi terkait memeriksa kelengkapan izin Kapal Motor Antartika, yang mengakibatkan 3 orang nelayan mengalami luka-luka dan satu orang hilang.

“Pemilik kapal serta kelengkapan kapal harus diperiksa, karena ini menyangkut keamanan anak buah kapal ketika bekerja. Pengusahanya harus bertanggungjawab,” kata Erwin Pane, Senin pekan lalu, usai membacakan nota pengantar perubahan Perda Nomor 15 dan 16 Tahun 2008, di Kantor DPRD Tanjungbalai. Dijelaskannya, seharusnya kapal penangkap ikan yang mempekerjakan ABK dilengkapi dengan fasilitas pendukung keamanan. Sehingga ketika hujan dan badai, termasuk bencana alam lainnya terjadi, langkah pengamanan dapat

dilakukan.

Terpisah, Aleng alias Paiman, pemilik Kapal Motor Antartika dikonfirmasi melalui seluler mengaku akan bertanggungjawab atas biaya perobatan korban. Pengusaha kapal motor ini sekaligus pemilik SPBU di Jalan Garuda, Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung ,“Saya tanggungjawab, maaf ini lagi sibuk melayani keluarga korban, “ katanya singkat.

Sebelumnya diberitakan, Kapal KM Antartika dihantam badai di perairan Batam ketika melaut. Hantaman badai, membuat tiang dan tali jangkar kapal putus mengakibatkan 1 anak buah kapal (ABK) bernama Rial (25) terlempar ke laut dan menghilang. Sementara 3 rekannya masing-masing Zainal, Sangkot dan Yusuf kritis mengalami luka-luka tertimpa tiang kapal.(HER)

Kadis Kehutanan Labura Dituding Rusak Hutan LABURA - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemkab Labuhan Batu Utara (LABURA) diduga turut andil merambah hutan. Penulusuran KPKPos beberapa bulan, kayu – kayu dilengkapi SKAU, diketahui bersumber dari kawasan hutan. Areal hutan hilang dengan alasan lahan milik masyarakat.

Ironisnya, menyebabkan areal Bukit Barisan kian gundul mengancam bencana.

Padahal, mengacu Permenhut 14 TAHUN 2011 tentang SKAU, bertentangan. Informasi yang dihimpun dari Balai Dinas Pembantu Kehutanan Provsu di Kisaran, sepanjang tahun 2011 ada sebanyak 600 dokumen SKAU yang telah diterbitkan kepada oknum petugas pelayanan izin SKAU (MK. Nurispa) yang kedudukannya juga sebagai kepala Desa Bangun Rejo, Kec. NA IX-X Kab. Labura.

Dari jumlah dokumen SKAU yang telah diterbitkan itu berarti diperkirakan 600 truk kayu yang diangkat dan bila dikalkulasikan per truk 4 ton

maka secara akumulatif selama 2012 kayu yang dirambah dari hutan ditaksir dalam kisaran 2.400 ton. Dan bila ditilik keberadaan kebun masyarakat yang ada di Labura secara umum tidak ada lagi kayu yang bisa dijadikan bahan kendatipun bila ada diperkirakan tidak sebesar akumulatif kisaran tersebut.

Untuk kaitan ini sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penyelamatan hutan di Pemkab Labura, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Labura sebagai pejabat pemerintah yang berwenang dalam penerbitan dokumen dimaksud. Maka untuk itu diminta kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Labura agar tidak menerbitkan dokumen SKAU kedepan bila tidak dapat mengacu kepada P. MENHUT NO. 14 TAHUN 2011 tentang SKAU demi terselamatkannya hutan dikabupaten Labuhanbatu Utara yang kita cintai, akibat rayap – rayap kayu yang tidak bertanggung jawab. (TS)

Mahasiswa Muslim Indonesia Dairi Unjuk Rasa SIDIKALANG - Bertepatan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, puluhan orang mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Dairi, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati dan kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin pekan lalu.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang mendapat pengamanan dari personil Polres Dairi yang dipimpin langsung Kapolres Dairi, AKBP. H. Enggar Pareanom, Wakapolres, Kompol Yafao Harefa, Kasat Intel, AKP. Edy Irwanto, dan Kapolsek Kota Sdidikalang, AKP. M. Sembiring itu, dengan membawa sejumlah poster, puluhan mahasiswa berjalan kaki dari Kampus STAIS Sidikalang, menuju kantor bupati, dan kantor DPRD Dairi, sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas di jalan SM Raja Sidikalang.

Saat berada di depan Gedung DPRD Dairi, peserta aksi yang dikoordinir, Agam Randi Wisno Tumangger (Ketua PK KAMMI Dairi), dan Jaelani, secara bergantian membacakan pernyataan sikap diantaranya, agar penegak hokum memberantas korupsi hingga ke akar – akarnya, mulai dari pejabat Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sesuai dengan slah satu Visi Reformasi Tahun 1998.

Selain itu, peserta aksi yang disambut dan diterima, Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung, wakil ketua, Suparto Gultom dan ketua komisi A, Saut Martua Ujung itu, mereka juga mendesak agar, penegakan supermasi hukum dila-

kukan secara komperehensif, massif, dan berkeadilan.

“Dalam kesempatan ini, kami mendesak Pemerintah, agar membuat sistim yang menjadi acuan bagi mekanisme proses dan prosedur pelaksanaan birokrasi , dan mengubah mental aparat, agar membangun komitmen untuk berubah, dan jangan berwatak pemeras”, desak Agam.

Pada aksinya, mahasiswa juga meminta agar Ketua DPRD Dairi dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat, untuk menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), serta merevisi UU Sisdiknas yang mengatur RSBI / SBI, karena menurut mereka, sekolah model seperti itu adalah lambang kastanisasi, sehingga melanggar UUD 1945, serta menolak RUU Perguruan Tinggi (PT), yang diduga sebagai wajah baru UU Badan Hukum Pendiikan (BHP), yang mengajarkan rakyat berhutang.

Untuk menanggapi orasi mahasiswa itu, ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan mahasiswa tersebut ke gedung dewan itu, Delphi mengatakan pada era reformasi sekarang ini, kita bebas menyampaikan aspirasi, jika hal itu untuk melakukan perubahan.

Namun demikian, Delphi menyebutkan, untuk mengubah RUU untuk perguruan tinggi, seperti yang dituntut mahasiswa, bukan domain DPRD, tetapi, Ia berjanji untuk menampung dan menyampaikan pernyataan sikap dari mahasiswa itu kepada Pemerintah.

(NADEAK)

SUMUT

Terdakwa 3,6 Kg Sabu Divonis Bebas TANJUNGBALAI - Putusan vonis bebas, Pengadilan Negeri Tanjungbalai terhadap Ridho alias DO, terdakwa pemilik sabu 3,6 Kg, Senin pekan lalu, membuat takjub dan menimbulkan rasa heran luar biasa dari kalangan masyarakat dan pemerhati penegakan hukum dikota kerang itu.

Direktur Eksekutif LSM SOPAN Kota Tanjungbalai Didi Sitorus kepada sejumlah wartawan, Kamis pekan lalu, mengatakan, putusan majelis hakim yang diketuai Egi Novita dan hakim anggota Aurora Quintina Hutabarat SH MH, dan Ricki Zulkarnaen SH serta dibantu Panitera Pengganti Doharni Siregar SH, sangat mengherankan. Didi mengaku tidak memahami logika hukum yang dipakai majelis hakim yang menyidangkan perkara itu hingga sampai pada kesimpulan bahwa Ridho alias DO tidak terbukti sebagai pemilik sabu seberat 3,6 Kg tersebut.Padahal JPU menuntutnya dengan hukuman seumur hidup.

Sementara penasihat hukum Ridho alias DO yakni Hasan Basri menilai vonis bebas tersebut sudah sangat tepat karena tidak ada bukti kuat yang menyatakan Ridho alias DO yang dimaksud saksi, sebagai pemilik sabu yang dibawa dari Malaysia.

Dijelaskankan Hasan, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Ridhonya alias DO,

yang mendalilkan terdakwa bersalah dengan asumsi terdakwa merupakan narapidana yang telah divonis 2 (dua) kali dalam perkara narkotika. “Tidak ada dalil baru yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung dan atau memperkuat dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa,” kata Hasan.

Ditambahkannya, mengenai tidak terungkapnya bukti tertulis perjanjian sewa-menyewa antara terdakwa dengan saksi Misdar, tentu saja secara yuridis, asumsi ini tidak dapat diterima. Asumsi ini menerapkan logika yang menyesatkan dalam perkara pidana karena sama saja melakukan pembalikan beban bukti kepada terdakwa.

“Selanjutnya dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwasanya Jaksa Penuntut Umum heran dengan adanya perbedaan keterangan saksi dalam persidangan dengan BAP Penyidik dilain pihak, yakni: Saksi Safran dan Saksi Misdar menerangkan DO yang dimaksud adalah Pak Widodo alias DO bukan Ridhonya alias DO.

Janda Pemilik Kayu Minta Polisi Kembalikan Barang Bukti

“Karena itu, perlu kami kemukakan dengan tegas bahwasanya keheranan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu asumsi untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan,” terangnya. Hasan juga menyatakan, BAP penyidik tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sebab, BAP Penyidik secara formil telah mengandung cacat yuridis dikarenakan penyidikan terhadap terdakwa tidak pernah diberitahukan kepada Penyidik BNN sehingga bertentangan dengan kaedah penyidikan dalam Pasal 84 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara yuridis tertulis dimulainya penyidikan kepada BNN begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa yang menyuruh saksi Safran Effendi Nasution untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Budi Ogut (DPO) di Malaysia dan membawa ke Tanjungbalai untuk diserahkan kepada Hen (DPO). Kemudian, berkas perkara atas nama

SUBULUSSALAM - Seorang janda, Nursina Cibero meminta pihak kepolisian agar melepaskan kayunya yang ditangkap per 13 agustus 2011 tahun. Nursina merasa dirugikan pasca penangkapan dan penahan truk BK 8442 BG mengangkut 34,248 kubik dan ditahan Polsek Simpang Kiri, Aceh singkil.

Nursina juga sebagai Ketua Persatuan Perempuan Pakpak Indonesia (Perppi), menyatakanya, saat melakukan gelar sosialisasi Permenhut No.51/Menhut-II/ 2006 tentang Surat Keterangan Asal Usul

Safran telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan No: 482/Pid.B/ 2011/PN. TB tanggal 31 Januari 2012 dan Misdar dengan No: 482/ Pid.B/2011/PN. TB tanggal 31 Januari 2012 masing-masing telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 Milyar, Subsidiar 3 bulan penjara.

“Apabila dicermati Putusan No: 482/Pid. B/2011/PN. TB dan Putusan No : 482/Pid. B/2011/PN. TB. Saksi Safran dan saksi Misdar tidak ada kaitannya dengan perbuatan memfasilitasi atau membantu. Oleh karenanya, mengaitkan kedua putusan di atas untuk menyatakan terdakwa bersalah bukan didasarkan oleh argumentasi yuridis,” terang Hasan Basri.

Terkait putusan tersebut, JPU Samian yang menangani kasus tersebut menyatakan dengan tegas akan menempuh jalur kasasi. Samian mengatakan, dalam sidang sebelumnya pihaknya menuntut seumur hidup terhadap terdakwa DO, warga Jalan Suasa Kota Tanjungbalai,dengan tuntutan terbukti memiliki narkotika golongan I berupa tiga bungkus besar plastik berisi sabu sabu dengan berat kotor 3,6 kilogram. (HER)

(SKAU) kayu rakyat yang diikuti para kepala Desa dan unsur Muspika se-Kota Subulussalam, Rabu pekan lalu di Grand Mitra Hotel.

Dia berharap pihak kepolisian mulai dari Polsek sampai ke Mabes Polri agar melepaskan kayunya karena dinilai kayu yang dibawanya adalah jenis kayu rakyat.

“Apabila permohonan itu tidak diindahkan maka akan melakukan aksi demo agar kayu dan mobil itu dilepaskan karena kayu itu adalah kayu rakyat bkan kayu larangan,”kata dia. (KARTOLIN)

PTPN3 Marsel Dituding Rampas Tanah Warga LABURA – PTPN3 Kebun Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dituding merampas tanah warga. Sampar (85) warga Desa Sidodadi, Kebun Sayur, Kecamatan Marbau, kepada wartawan, pada Selasa pekan lalu.

Sampar mengaku tanah miliknya seluas 1 hektar dan tanah milik 60 kepala keluarga masyarakat Desa Sidodadi Kebun Sayur yang pernah dikelola dan diusahai sebagai peladangan dan sumber kehidupan masyarakat desa itu, akhirnya dirampas dan digusur oleh PTPN3 Marbau Selatan tanpa ganti rugi pada tahun 1969.

Dikisahkan Sampar, kronologis kepemilikan tanah masyarakat sidodadi kebun sayur bermula pada tahun 1935. Dimana perusahaan perkebunan karet milik Belgia bernama RISMA dipimpin Tuan Besar Usinga, membuka areal seluas 750 Ha dengan menebangi hutan tua di sekitar perkampungan batak. Disebut kampung batak karena pada waktu itu orang melayu yang ada di desa sidodadi kebun sayur sekarang, disebut oleh orang jawa sebagai orang batak.

Salah seorang tokoh melayu pada masa itu yang sangat terkenal di desa sidodadi adalah (alm) Datuk Baginda Ibrahim yang telah lama wafat dan sekarang makamnya terletak di sebelah selatan dusun sidodadi kebun sayur atau tepatnya berada di dalam areal perkebunan karet PTPN3 Marbau Selatan.

Dilanjutkan Sampar, pada tahun 1958 beliau pindah ke desa sidodadi kebun sayur atau kampung batak tersebut. Dikatakan sebagai desa kebun sayur karena masa itu warga keturunan Cina yang ada di daerah itu bercocok tanam sayur mayur.

Pada tahun yang sama, terjadi pula pemberontakan PRRI Permesta yang dipimpin oleh Sitompul. Pemberontakan tersebut melakukan pembakaran terhadap perumahan karyawan perkebunan RISMA dan sebagaian karyawannya terpaksa dipindahkan ke kebun Sei Silau yang ada di Kabupaten Asahan.

Masih menurut Sampar, karena terjadi pemberontakan mengakibatkan kondisi dan situasi perkebunan RISMA menjadi tidak terawat dan akhirnya diambil alih oleh negara dan manager perkebunan masa itu bernama Subroto. Dimasa itu pula terjadi perubahan nama perkebunan RISMA menjadi Marbau Zuit.

Pada tahun 1964, kepemimpinan Subroto di kebun Marbau Zuit digantikan oleh Ngarimbun. Saat

itu, pimpinan perkebunan mengajak Sampar untuk menjadi buruh kebun dengan posisi sebagai tukang ukur areal kebun. Dimasa kepemimpinan Ngarimbun ini, dilakukan operasi perluasan areal perkebunan Marbau Zuit dengan cara melakukan perampasan terhadap tanah perladangan masyarakat yang ada di Desa Bandar Gula Kecamatan Marbau, sehingga luas areal perkebunan menjadi 1500 Ha. Tidak hanya sampai disitu, tambah Sampar, di tahun 1969 operasi perluasan areal perkebunan Marbau Selatan kembali dilanjutkan ke Dusun Sidodadi Kebun Sayur pula.

Sebagian besar tanah milik warga masyarakat sidodadi kebun sayur diambil alih secara paksa oleh pihak perkebunan marbau selatan. Ironisnya, tanah milik Sampar sendiri selaku tukang ukur perkebunan tidak luput dari operasi perluasan perkebunan itu. “kendati saya selaku buruh ukur di perkebunan marbau selatan, namun kekejaman operasi perluasan areal perkebunan tidak memberi kesempatan untuk saya bisa menguasai tanah milik saya sendiri selamanya dan akhirnya harus digusur pula oleh perkebunan marbau selatan tempat saya bekerja tanpa ganti rugi”, kenang Sampar dengan suara berat.

Selain Desa Bandar Gula dan Desa Sidodadi Kebun Sayur yang telah menjadi korban penggusuran akibat operasi perluasan perkebunan marbau selatan, kejadian penggusuran dan perampasan tanah perladangan masyarakat yang sama juga dialami oleh warga masyarakat di Desa Kahyangan dan Desa Sidomulyo MBK, jelas Sampar.

Atas kejadian tersebut, akhirnya Sampar berniat menemui Kepala Kantor Agraria Labuhanbatu, masa itu dipimpin oleh RS. Bahsjan Sampar meminta kepada RS. Bahsjan agar tanah perladangan milik warga masyarakat di dusun sidodadi kebun sayur yang selama ini telah diusahai dan akhirnya dirampas oleh pihak perkebunan marbau selatan agar dapat dikeluarkan surat kepemilikannya.

Keinginan Sampar itupun akhirnya tercapai, pada tahun 1972, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor 31/ HM/LR/1972 tanggal 30 Maret 1972 tentang kepemilikan tanah untuk 158 orang petani di dusun sidodadi kebun sayur seluas 72,1990 Ha, ditanda tangani oleh kepala inspeksi agraria propinsi sumatera utara Drs. Soeradi Hadisoewarno dan atas nama Bupati Labuhan-

batu ditanda tangani oleh kepala agraria labuhanbatu RS. Bahsjan.

Kendati surat keputusan tersebut telah dipegang oleh masyarakat desa sidodadi namun tanah seluar 72,1990 Ha tersebut sampai saat ini masih juga dikuasai oleh perkebunan PTPN3 Marbau Selatan.

Tetapi apa lacur, kendati sudah mendapatkan surat keputusan dari gubernur sumatera utara atas kepimilikan tanah seluas 72, 1990 Ha, selain tanah yang sudah diberikan SK tersebut tidak dapat dikelola oleh masyarakat sidodadi kebun sayur karena tetap dikuasai oleh perkebunan PTPN3 Marbau Selatan, pada tahun 1974 keresahan warga masyarakat kembali dirasakan dengan keterlibatan pemerintah desa sidodadi kebun sayur masa itu kepala desanya (alm.) Manaf yang memerintahkan kepala dusun bernama Zuhri untuk mengutip kembali surat tanah yang telah diberikan oleh gubernur sumatera utara tersebut dengan dalih bahwa SK gubsu tersebut akan diperbaiki dan diperbaharui ulang setelah selesai proses pembaharuan surat akan dikembalikan kepada warga masyarakat. Namun pada kenyataannya sebagian surat yang sudah diambil tersebut tidak dikembalikan ataupun diperbaharui sampai dengan saat sekarang ini, kenang Sampar.

Pada tahun 1987, karena gencarnya menuntut pengembalian tanah yang telah dirampas oleh perkebunan PTPN3 tersebut, Sampar sebagai buruh ukur perkebunan akhirnya diberhentikan oleh pihak perusahaan setelah lebih kurang 13 tahun bekerja di perusahaan BUMN itu tanpa mendapatkan uang pesangon ataupun penghargaan yang layak dari pihak perusahaan perke-

Ketua Kelompok tani

bunan layaknya seorang karyawan yang di PHK oleh perusahaan tempatnya, tegas Sampar.

Pada tanggal 3 agustus 2009, bersama dengan masyarakat Desa Sidodadi Kebun Sayur Kecamatan Marbau yang tanahnya digusur dan dirampas oleh pihak perusahaan perkebunan PTPN3 Marbau Selatan, Sampar bergabung ke dalam organisasi kelompok tani sidodadi kebun sayur yang diketui oleh Kamidi, melayangkan surat kepada management PTPN3 Kebun Marbau Selatan, agar pihak perusahaan berkenan mengembalikan tanah mereka yang telah diberikan SK gubsu dan akhirnya digusur oleh pihak perusahaan dapat dikembalikan, namun tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan.

Setelah berulang kali melayangkan surat yang sama kepada pihak management PTPN3 Marbau Selatan, baru pada tanggal 6 November 2009 pihak management PTPN3 Marbau Selatan menanggapi surat masyarakat kelompok tani sidodadi kebun sayur dengan mengatakan bahwa tanah yang diklaim warga masyarakat sidodadi kebun sayur telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh BPN Labuhanbatu. Sementara mengenai SK Gubsu nomor : 31/HM/LR/ 1972 tanggal 30 Maret 1972, pihak management PTPN3 Marbau Selatan tidak mengetahuinya.

Menyikapi hal ini, wartawan coba melakukan konfirmasi kepada Asisten Personalia Kebun PTPN3 Marbau Selatan Muhammad Zein, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Salah seorang staf APK PTPN3 Marbau Selatan mengatakan bahwa APK sedang berada di luar kota untuk dinas, katanya. (MS)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

LIPSUS

MK: CEKAL SAAT PENYELIDIKAN INKONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan pasal 16 UndangUndang Imigrasi yang mengatur tentang pencekalan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku masih memiliki celah melakukan pencekalan lewat UU KPK. Suara Akil Mochtar seperti tersentak, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengaku tak harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal pembatalan pasal pencekalan.

Hakim Mahkamah Konstitusi itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku final “Semua aparat penegak hukum harus mematuhi putusan MK, tak terkecuali KPK,” kata Akil, Kamis pekan lalu.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tujuh advokad dari kantor pengacara Otto Cornelis Kaligis tentang permohonan pembatalan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Keimigrasian. Pasal itu berbunyi Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.

Akil mengatakan pembatalan tersebut mengamanatkan seseorang tidak bisa dicekal tanpa status. Menurut Akil, sejak putusan tersebut diberlakukan maka pihak imigrasi tidak boleh melakukan pencekalan terhadap seseorang yang belum memiliki status hukum.

Imigrasi menurutnya harus menolak pencekalan terhadap seseorang, kecuali orang

tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka. “Itu yang dimaksud oleh putusan MK bahwa seseorang tanpa status hukum tidak bisa dicekal,” ujar Akil.

Menanggapi putusan itu Juru bicara KPK, Johan Budi S.P, Kamis pekan lalu mengatakan bahwa putusan MK tersebut sama sekali tidak berpengaruh ke KPK karena yang dibatalkan oleh MK adalah UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara KPK menurut Johan bekerja berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. “UU KPK bersifat lex specialis,” kata Johan.

Mengenai pencekalan, Johan mengatakan KPK mengacu pada UU KPK pasal 12 huruf b. pasal itu sendiri berbunyi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang untuk memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.“Yang diperintahkan adalah Imigrasi, jadi pencegahan tidak ada hubungannya dengan status tersangka atau saksi, tetap bisa dilakukan pencegahan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRRI, Muhammad Nasir Djamil mengatakan UU Imigrasi dibuat oleh Komisi III yang antara lain membidangi hukum dan perundang-undangan untuk memudahkan proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Nasir jika pasal tersebut dibatalkan oleh MK, maka cara mensiasatinya, pihak imigrasi harus membatasi ruang gerak seseorang yang tengah menjalani pemeriksaan oleh aparat

penegak hukum, meskipun ruang gerak seseorang yang belum ditetapkan sebagai tersangka adalah hak asasi seseorang yang tidak boleh dilanggar.

“Menurut saya putusan MK tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyelidikan,” kata Nasir melalui pesan Blackberry- nya Rabu pekan lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan meskipun pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK bukan berarti penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK akan mengalami kendala.

Menurutnya penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Nasir yang ikut membahas UU tersebut mengatakan pasal tersebut dicantumkan saat pembahasan untuk mempermudah kerja aparat penegak hukum. Apalagi menurutnya, sebelum UU tersebut dibahas, banyak yang lari keluar negeri dengan alasan berobat ketika yang bersangkutan tengah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Namun Nasir juga menegaskan pembatalan pasal tersebut tidak akan menganggu kewenangankewenangan yang dimiliki KPK. “Tetapi menjadi tantangan bagi kepolisian dan kejaksaan,” kata Nasir.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution

mengatakan aparat penegak hukum termasuk kepolisian memang tidak bisa sembarangan mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

“Cekal adalah upaya paksa, tidak bisa digunakan sembarangan,” kata Saud, Kamis pekan lalu.

Mantan Kepala Detasemen Khusus Antiteror itu menjelaskan jika pihak kepolisian memerlukan keterangan seseorang dalam proses penyelidikan, akan digunakan mekanisme yang ada di KUHP, yang mengatur mengenai pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan. KUHP menurut Saud dengan tegas mengamanatkan pemanggilan sesorang pertama kali bisa dilakukan dengan melayangkan surat pertama hingga ketiga. Apabila surat panggilan ketiga tak diindahkan polisi bisa melakukan upaya paksa.

Saud menegaskan, pada dasarnya aparat kepolisan menghormati putusan MK. “Tidak hanya sekedar menghormati, kami akan menjalankan putusan MK,” kata Saud.

Setali tiga uang dengan kepolisian, Wakil Jaksa Agung Darmono juga menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya pihak kejaksaan harus patuh dan taat azas dan bekerja sesuai dengan UU yang ada. Darmono menambahkan strategi yang akan ditempuh oleh kejaksaan pasca berlakunya putusan MK tersebut adalah mempercepat proses penahanan setelah sesorang ditetapkan sebagai tersangka salam proses penyelidikan.

“Penahanan DW adalah contoh yang paling mutakhir,” ujar Darmono. (PRIORITAS)

TAK ADA CEKAL KORUPTOR KABUR USULAN Fahri Hamzah agar pasal 97 ayat 1 Undang-undang (UU) Keimigrasian dicabut dinilai sebagai bentuk kekeliruan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Eddy Sadeli menyatakan, jika pasal pencekalan dalam UU keimigrasian dihapus maka semakin banyak para tersangka koruptor lari ke luar negeri.

"Ini akan jadi perkara baru dalam penegakkan hukum.

Kalau tidak ada penahanan maka alternatifnya pencekalan," kata Eddy ketika dihubungi INILAH.COM, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Selain itu, jika tidak dilakukan pencekalan terhadap tersangka pelaku pelanggar hukum, maka akan bisa ditangkap sebelum menjadi tersangka. "Untuk membatasi orang ke luar negeri alternatifnya harus diperlukan pencekalan," tegas wakil Badan Legislatif itu.

Oleh sebab itu, yang perlu dibenahi dalam UU tersebut

adalah pembatasan waktu dalam pencekalan terhadap pelanggaran hukum.

"Pencekalan itu dibutuhkan, maka diperlukan pembatasan dalam pencekalan," ucapnya.

Sementara anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Yani mengatakan pengembalian sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke institusi asalnya sudah tepat.

Menurut dia, penyidik yang dikembalikan itu dinilai tidak memenuhi harapan KPK. "Kita tahu banyak problem, bagaimana ada pemeriksaan Yulianis kok bisa diperiksa di hotel. Kan mereka tidak mampu memberikan jawaban itu," kata Ahmad Yani di Jakarta, Rabu 14 Maret 2012.

Yani menambahkan, lima pimpinan KPK saat ini mempunyai kapasitas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, lanjut dia, mereka tidak didukung dengan anak buah yang bagus. "Lapis kedua lapis ketiga ini yang

tidak bagus, tapi lima orang ini sangat oke. Lima orang ini saya yakini tidak ada agenda politik dan tidak ada kepentingan tertentu," kata dia.

"Untuk mengakselerasi KPK yang bagus ini tidak didukung oleh sumber daya yang ada sekarang. Jadi, KPK sekarang ini tidak memadai."

Lantas, apakah perekrutan penyidik independen akan menjadi solusi ketidakharmonisan di internal KPK saat ini?

"Itulah makanya kita ingin merevisi Undang-undang KPK itu. Semua orang kan buruk sangka dengan DPR ini," tutur Yani.

Diberitakan sebelumnya, tiga sumber VIVAnews.com, mengungkapkan pada Senin 12 Maret 2012, sejumlah penyidik KPK mendatangi ruang pimpinan di lantai 3 Gedung KPK. Mereka bertanya soal kebijakan Abraham Samad yang mengembalikan empat penyidik komisi itu ke instansi asal.

Tiga sumber itu menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi

Senin siang. Sejumlah penyidik yang berasal dari polisi dan jaksa mendatangi ruangan Abraham Samad cs.

Namun, mereka berhasil ditenangkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, meski para penyidik kurang puas atas penjelasan Bambang.

Informasi yang diperoleh VIVAnews.com, menyebutkan bahwa 4 penyidik itu dikembalikan karena dinilai dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Zulkarnaen, menghalangi penyidikan. Namun, 4 penyidik itu membantah telah menghalangi penyidikan.

Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka jalankan sudah sesuai dengan prosedur penyidikan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, membantah keras mengenai informasi para penyidik yang protes itu. Johan menegaskan bahwa adalah hal biasa jika penyidik datang ke ruangan pimpinan. "Saya tidak tahu ada protes tersebut," kata Johan.

(OKZ/VVA)

MAJELIS Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diajukan sejumlah advokat. MK membatalkan frasa “penyelidikan dan” dalam pasal itu. Artinya, norma pasal itu menegaskan bahwa melarang pencekalan dilakukan saat proses penyelidikan.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Kata ‘penyelidikan dan’ yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis MK Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan, Rabu (12/2).

Pengujian undang-undang ini diajukan tujuh advokat yaitu Rico Pandeirot, Afrian Bondjol, Rachmawati, Yulius Irawansyah, Slamet Yuwono, Dewi Ekuwi Vina dan Gusti Made Kartika. Mereka menguji Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian yang mengatur wewenang penyelidik/ penyidik untuk meminta pejabat imigrasi melakukan cekal guna kepentingan penyelidikan/penyidikan.

Pasal itu dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon jika di kemudian hari para pemohon dicekal sebelum ada kejelasan tindak pidananya. Mereka menilai melarang seseorang untuk bepergian ke luar negeri dalam proses penyelidikan dianggap sebagai bentuk upaya paksa yang melanggar HAM. Seperti, kasus M Nazaruddin yang pernah dicekal atas permintaan KPK saat dia buron. Padahal saat itu Nazaruddin belum jelas perkaranya dan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena itu, para pemohon meminta Mahkamah membatalkan kata “penyelidikan” yang

tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik dan belum dilakukan pencarian/pengumpulan bukti, melainkan baru mengumpulkan informasi.

“Tahap penyelidikan itu merupakan tahapan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya,” kata Hakim Konstitusi M Alim.

Karena itu, penolakan seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri.

“Dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir,” ujar Alim.

Menurut Mahkamah, mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut (penyelidikan) dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum, sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945.

“Ketentuan ini juga melanggar konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, permohonan pemohon beralasan menurut hukum.”

(HOC)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

SUMUT

BANGUN TIGA JEMBATAN DAN 3,5 KM JALAN

TMMD ke-88 Tingkatkan Perekonomian Daerah SERAHKAN BANTUAN - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman,Sekdakab Haris Fadillah dan Kepala BPBD Sergai Joni Walker Manik menyerahkan bantuan kepada para warga korban musibah bencana alam angin puting beliung. (KPK POS/ARM)

Pemkab Sergai Kembali Salurkan Bantuan Bencana Alam PERBAUNGAN - Pasca bencana alam angin puting beliung yang menimpa 466 rumah penduduk di tujuh kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) pada, Selasa malam, Bupati Sergai Erry Nuradi kembali menyalurkan bantuan kepada para korban yang bermukim di wilayah Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Pantai Cermin.

Penyaluran bantuan berupa material bangunan dilaksanakan di aula Kantor Disperindagsar Sergai Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan, Senin sore, turut dihadiri Wabup H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Camat Perbaungan Drs. Akmal, Camat Pegajahan Misran SE, Camat Sei Bamban Roy CP Pane AP, MSi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sergai Drs. Joni Walker Manik MM, para kepala Desa, dan perwakilan

warga penerima bantuan bencana alam angin puting beliung.

Kepala BPBD Sergai Drs. Joni Walker Manik MM melaporkan, bantuan material bangunan yang disalurkan berupa seng, kayu, paku, paku seng, tepas dan atap akan didistribusikan sesuai dengan data yang telah diperoleh sebelumnya dari masing-masing posko tanggap bencana di masing-masing kecamatan.

Selain itu BPBD Sergai telah melakukan beberapa langkah tanggap bencana seperti melakukan pendataan terhadap korban bencana angin puting beliung, pendirian posko tanggap bencana di lokasi bencana dan posko pelayanan kesehatan, pendirian posko bencana kabupaten, bantuan spontan dari yayasan Budha Tzuci, tokoh masyarakat dan jajaran PNS se-Kabupaten Sergai, serta penyaluran bantuan makanan dan air mineral.(ARM/RS)

Nur Fazilah dan Guntara Wakili Simalungun SIMALUNGUN - Bertempat di Pesantren Barodah, Kecamatan Tapian Dolog, kabupaten Simalungun, 5 Mei lalu, diadakan perlombaan di Bidang Studi Kimia yang diikuti 60 orang peserta. Para peserta mewakili SLTA/MA se kabupaten Simalungun.

Dalam perlombaan ini, MA Al Wasliyah Kecamatan Raya Kahean mengirim dua orang siswa/siswi nya yang

masih duduk di kelas XI. Ternyata, keduanya (Nur Fazilah dan Guntara) berhasil menjadi juara Olimpiade Sains. Menurut Kepala Sekolah MA Al Wasliyah, Aisah Siregar SH, kepada wartawan koran ini, kedua siswa yang berprestasi ini akan mewakili Kabupaten Simalungun mengikuti Olimpiade Sains tingkat provinsi Sumut. (JES)

Bongsu Hutagalung Dilantik Jadi PR III USU MEDAN - Dosen Fakultas Ekonomi USU, Bongsu Hutagalung, kemarin, dilantik menjadi Pembantu Rektor (PR) III untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) dari jabatan sebelumnya diisi Prof Drs Eddy Marlianto BSc MSc PhD, yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Joefly J Bahroeny saat melantik Bongsu Hutagalung sebagai PR III yang membidangi kemahasiswaan mengatakan seluruh civitas akademika USU diminta untuk lebih transparan dalam mengkomunikasikan setiap pekerjaan yang diemban masingmasing sesuai dengan tugas yang dijabat.

“Semua organ yang ada di universitas ini harus kembali dengan tekad dan semangat kuat agar setiap organ uni-

versitas dapat melaksanakan fungsi organisasinya masing-masing secara lebih sempurna. Itu semua dapat dicapai kalau kita lebih terbuka dalam mengkomunikasikan setiap tugas dan pekerjaan,” kata Joefly J Bahroeny.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi, mendesak negara-negara untuk memasuki era global tanpa batas, termasuk juga di bidang pendidikan.

Sehingga dunia dipenuhi oleh kemungkinan bagi pendidikan, kerja dan kewirausahaan. Seseorang hanya butuh keahlian, motivasi, kapasitas untuk pembelajaran seumur hidup dan level pendapatan dasar untuk dapat terhubungkan secara global.(FeR)

KUBE di 12 Kabupaten Kota Dapat Bantuan MEDAN - Pemerintah telah melaksanakan berbagai program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya KUBE atau biasa disebut Kelompok Usaha Bersama.

Kepala Seksi Fakir Miskin Dinsos Provsu, Sadar Bako, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, mengatakan, KUBE ini beranggotakan 10 orang setiap kelompok dan setiap desa dibentuk 5 kelompok dan untuk tahap pertama ini akan diberi bantuan Rp20 juta perkelompok sebagai modal beternak, berdagang atau bertani sesuai

proposal diusulkan masingmasing kelompok dan bantuan. Dan untuk tahun 2012 Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu menggelar sosialisasi program KUBE untuk di 12 kabupaten/kota.

Sadar Bako mengatakan, maksud dan tujuan pelaksanaan KUBE ini diharapkan mampu mengurangi jumlah angka kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Akan tetapi dalam kenyataannya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat dipecahkan hingga saat ini.

(FeR)

KOTARIH - Kodim 0204/ DS bekerja sama dengan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-88 tahun 2012 di Kecamatan Kotarih dengan sasaran fisik membangun tiga unit jembatan dan membuka jalan baru sepanjang 3,5 KM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan roda perekenomian masyarakat di daerah ini.

Melalui TMMD ke-88 ini dibuka jalan baru sepanjang 3500 x 3 M di Dusun Bahisam Desa Kotarih Baru ke Dusun III Desa Siujan-ujan, pembangunan dua unit jembatan plat beton ukuran 6 x 1,5 M setinggi 2 M di Dusun Bahisam Desa Kotarih Baru dan satu unit ukuran 5 x 4 M jembatan plat beton di Desa Siujan-ujan.

Pelaksanaan pekerjaan sasaran fisik TMMD ini akan dilaksanakan selama dua puluh satu hari sejak 23 Mei dan berakhir 12 Juni 2012 yang dikerjakan secara bersamasama oleh 250 personil yang terdiri dari 135 orang personil TNI, 5 orang personil POLRI, 10 orang teknis Pemkab Sergai dan 100 orang warga masyarakat setempat.

TMMD ke-88 tahun 2012 Kodim 0204/DS di Kecamatan Kotarih itu secara resmi dibuka Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosek Hanudnas) III Medan Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna SE di lapangan bola perkebunan PT. SU Sei Kari Desa Kotarih Kecamatan Kotarih, Rabu, yang dihadiri Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi, Wakil Bupati Ir. H. Soekirman, mewakili Danrem 022/PT, Dandim 0204/DS Letkol (Arh) Wawik Dwinanto SSos MSi, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Asintel Kosekhanudnas III Kolonel (Pnb) Drs. Andi M. Taufik, Ketua

SITALASARI - Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, SE bersama Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi,Wabup Ir. H. Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto SSos MSi dan unsur FKPD Sergai disambut oleh warga etnis Simalungun dengan tarian Sitalasari saat memasuki lapangan upacara pembukaan TMMD ke- 88 tahun 2012, Rabu. (KPK POS/ARM) Persit KCK Kodim 0204/DS Ny. Wawik Dwinanto, Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten dan kepala SKPD Sergai, para Camat dan Danramil se- Sergai, pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) Sergai serta tokoh masyarakat Kecamatan Kotarih.

Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo selaku Penanggungjawab Operasional TMMD dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna SE mengatakan, program TMMD tahun 2012 dilaksanakan serentak di 61 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat berhasil dan berdaya guna bagi peningkatan dan perbaikan kehidupan sosial masyarakat di daerah.

Program TMMD menurut Kasad merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, POLRI, kementerian/lembaga pemerintah non kemetrian bersama pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya secara terpadu dan berkesinambungan yang disusun melalui sistem bottom up planning (perencanaan dari bawah ke atas) sehing-

ga dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bupati Sergai Erry Nuradi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan TNI beserta jajarannya yang telah menetapkan Kecamatan Kotarih sebagai salah satu daerah sasaran TMMD ke-88. Diharapkan melalui kegiatan ini akan terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemandirian membangun desa sebagaimana yang selama ini dilakukan di daerah ini melalui gerakan pembangunan swadaya rakyat (gerbangswara), harap Bupati.

Sementara itu Dandim 0204/ DS Dandim 0204/DS Letkol Arh. Wawik Dwinanto S.Sos, MSi selaku Dan Satgas TMMD ke-88 tahun 2012 jajaran Kodim 0204/DS dalam paparannya di hadapan Panglima dan undangan lainnya mengatakan, bahwa kegiatan ini selain melakukan kegiatan fisik, juga melakukan kegiatan sasaran non fisik yaitu penyuluhan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan bidang kesehatan oleh Dinkes Sergai, bidang pertanian oleh Distannak Sergai, penyuluhan bidang hukum dan kamtibnas dari Polres Sergai

dan penyuluhan bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sergai.

Sebagai rangkaian kegiatan TMMD ke-88, Bupati Sergai Erry Nuradi mencanangkan kegiatan Bhakti Sosial TNI KB-Kesehatan di Kabupaten Sergai tahun 2012 yang akan dilaksanakan selama enam bulan sampai dengan Oktober mendatang.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak jumlah peserta KB baru, mengurangi angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan.

Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit menular, harap Bupati.

Disela-sela acara, Bupati Erry Nuradi menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba KB-Kesehatan tingkat Kabupaten Sergai tahun 2011 kepada Juara I Kecamatan Pantai Cermin Koramil 08 Pantai Cermin, Juara II Kecamatan Perbaungan Koramil 07 Perbaungan dan Juara III Kecamatan Sei Rampah Koramil 10 Sei Rampah. Hadiah diserahkan kepada Camat dan Danramil masing-masing kecamatan. (ARM)

Peduli Lingkungan Hidup Harus Ditanamkan Sejak Usia Dini SEI RAMPAH - Berbagai kegiatan dan perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu isu global yang saat ini menjadi permasalahan hampir disemua negara di dunia yang terkena dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan global (global warning). Untuk itu diperlukan upaya penyadaran dalam melestarikan lingkungan hidup yang sebaiknya ditanamkan sejak usia dini yang merupakan generasi muda dengan nilainilai cinta kepada lingkungan hidup dan alam sekitar.

Hal ini dikemukakan Wabup Serdang Bedagai (Sergai) Ir H. Soekirman dalam sambutan dan arahannya sekaligus membuka Lomba Edukasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Sergai di SMP Negeri 1 Sei Rampah, Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, Senin.

Turut hadir Kakan lingkungan Hidup Drs. Saparwin Siregar, para juri dari Perguruan Tinggi Al Azhar Medan Dr. Kimberly MT, Badan Lingkungan Hidup Provsu Dr. L`inda Simanjutak dan dari Kantor Lingkungan Hidup Sergai Radius Tambun, Kepala Sekolah SMP N 1 Sei Rampah Drs. PL. Tobing serta guru-guru pendamping dan para peserta lomba.

Pada kesempatan yang sama Wabup Ir. Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertema “Green Economy Does Include You”, karena sekaligus

mendukung tercapainya visi Kabupaten Sergai yakni mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten terbaik dengan masyarakat yang pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan.

Sebelumnya Kakan Lingkungan Hidup Saparwin melaporkan bahwa kegiatan ini bermaksud untuk menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap lingkungan hidup dengan tujuan menambah pengetahuan masyarakat khususnya tingkat pelajar

serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan kerusakan di bidang lingkungan hidup.

Peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 34 sekolah yang merupakan peserta dari tingkat SD hingga SLTP dari masing-masing kecamatan seSergai. Jenis perlombaan yang dilaksanakan yakni lomba pengetahuan lingkungan hidup, melukis dan pidato atau puisi, jelas Saparwin.

Kepala Sekolah SMP N 1 Sei Rampah PL Tobing mengucapkan

terima kasih kepada Pemkab Sergai khususnya Kantor Lingkungan Hidup yang telah menyelenggarakan kegiatan ini karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan cinta lingkungan yang ditanamkan sejak usia dini dan berharap menjadi agenda kegiatan di setiap tahunnya. Dan dengan diadakannya lomba ini diharapkan kesadaran siswa terhadap kelestarian lingkungan semakin meningkat, ujar PL. Tobing.

(ARM)

BIMBINGAN - Wabup Sergai Soekirman didampingi Kakan Lingkungan Hidup Sergai Drs. Saparwin Siregar memberikan bimbingan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Lomba Edukasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup tingkat SD dan SLTP se-Kabupaten Sergai tahun 2012 bertempat di SMP Negeri 1 Kecamatan Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Permasalahan SPBU di Sungai Penuh SUNGAI PENUH - Upaya pemerintah kota (Pemko) Sungai Penuh dan DPRD mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai kota aman, nyaman dan ramah lingkungan, sepertinya butuh tenaga kerja ekstra.

Soalnya, sampai detik ini, permasalahan stasiun pengisian bahan bahan umum (SPBU ), kemacetan, nyatanya masih belum mampu ramah terhadap masyarakat. Tindakan perbaikan terhadap SPBU bukan satu dua kali dibahas, namun kenyataannya, belum seperti yang diharapkan.

Setiap hari, antrian panjang mewarnai kehidupan masyarakat di Kota Sungai Penuh di sejumlah SPBU yang ada di kota itu. Aki-

batnya terjadi kemacetan yang cukup panjang di sisi jalan menuju SPBU .

Kesemrawutan dan perilaku tidak tertib berlalu lintas di SPBU dan antrian panjang seolah menjadi pemandangan biasa di jalan raya. Padahal kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi, baik moril maupun materiil. Masyarakat stres, belum lagi pemborosan konsumsi bahan bakar.

Menyelesaikan masalah kemacetan SPBU memang tak bisa setengah-setengah.

Harus ada koordinasi lintas instansi mulai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci maupun pemerintahan Kota Sungai Penuh, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Sekarang tinggal me-

nunggu keseriusan pihak Pemkab Kerinci dan Pemko Sungai Penuh untuk menangani kemacetan dan antrian panjang di SPBU. Kini tercatat ada tiga SPBU terletak di Kota Sungai Penuh. etiga SPBU ini perlu ditata ulang, agar tidak makin semrawut.

Diakui, kemacetan antrian kendaraan di SPBU SPBU dalam Kota Sungai Penuh telah beberapa kali dilakukan koordinasi oleh istansi terkait. Namun benang merah permasalahan belum juga terselesaikan.

Warga sangat berharap, agar permasalahan kesemrawutan ini segera terselesaikan, sehingga Kota Sungai Penuh benar-benar, aman, nyaman dan ramah lingkungan. (DONI)

ANTRIAN - Suasana antrian di SPBU yang mengakibatkan kemacetan. (KPK POS/DOK)

Lomba Mancing Antar Gereja BINTANG BAYU - Untuk lebih mencintai alam dan lingkungan, serta mempererat kebersamaan, pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Ressort Kuala Bali, Minggu pekan lalu, di kolam pancing Mbah Lebong Desa Siahap Kecamatan Bintang Bayu, meyelenggarakan lomba mancing antar gereja.

Hadir dalam acara tersebut unsur pengurus Ressort, Pdt.M Purba, Ketua Seksi kaum bapak Eka Gunardi Sitopu, Jhon Liper Saragih (sekretaris), St.Bonar Saragih, St.M.Nababan dan puluhan jamaat.

Pdt.M.Purba kepada KPK Pos di lokasi mengatakan, bahwa kegiatan diikuti enam gereja yakni GKPS Kuala Bali, GKPS Pagar Luan Bah Sidua-dua, GKPS Bukit Satu Kelapa Bajohom, GKPS Huta Durian, GKPS Marihat Dolok dan GKPS Pulau Hali Tambak Cekur.

"Kegiatan ini merupa-

kan bagian dari rasa kecintaan kita terhadap alam sekitar dan lingkungan. Selain itu sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya diadakan juga kegiatan di GKPS Huta Durian Katesasi penelaahan alkitab (PA) yang dikutip dari bahan bulan mei lalu. Bukan itu saja, perlombaan lagulagu pujian yang dibawakan vokal grup dari masing-masing gereja," kata Pdt.M.Purba.

Adapun pemenang lomba berhak mendapat hadiah yang digunakan sebagai kas gereja. Pemenang lomba PA, GKPS Huta Durian, GKPS Pulau Hali dan GKPS Marihat Dolok. Untuk vokal grup dimenangkan GKPS Pagar Luan, GKPS Huta Durian dan GKPS Marihat Dolok.

Sementara untuk lomba mancing yang diikuti tiga orang peserta tiap gereja adalah GKPS Huta Durian, GKPS Pagar Luan dan GKPS Pulau Hali. (SP/ARM)

ANTRIAN - Suasana antrian di SPBU yang mengakibatkan kemacetan. (KPK POS/ DOK)

B E R I TA S E K I L A S

Kantor Dinas Peternakan Asahan Diresmikan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meresmikan kantor baru Dinas Peternakan Kabupaten Asahan, pekan lalu.

Dalam sambutan Bupati Asahan mengatakan pembangunan kantor baru serta prasarana yang ada didalamnya seyogyanya mampu memberikan multiflier efec terhadap pengembangan pertumbuhan sector peternakan, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pada giliranya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, kata Bupati, Dinas Peternakan juga harus mampu untuk dapat mendukung program swasembada daging 2014 di Kabupaten Asahan. Bila

program swasembada daging tersebut terlihat di Asahan, maka Pemkab Asahan akan memberikan intensif kepada pegawai dinas, khsusunya para mantri dan dokter hewan.

Untuk mendukung swasembada daging, Dinas Peternakan diminta membuat program-program yang terkait swasembada, seperti membantu kelompok tani dalam menambah populasi ternak serta cara penanganan ternak yang mengalami sakit. Dinas harus memberikan informasi cara mengatasi ternak yang sakit, baik cara teknologi maupun secara alam kepada kelompok tani. Kemudian informasikan juga cara melihat bibit ternak yang baik.

Kepala Dinas Peternakan, Amir Husien mengatakan, dalam kesempatan ini dinas akan menyerahkan bantuan perguliran ternak sapi kepada petani penerima sebanyak 48 ekor dari 7 kecamatan, penyerahan sertifikat kelompok tani yang berhasil menggulirkan ternak sapi, pemberian penali kasih kepada purnabakti PNS di Dinas Peternakan serta menyantuni anak yatim.

(IN)

Penyandang Cacat Terima Dana JSODK BATUBARA - Sebanyak 14 orang warga Kabupatan Batubara yang menyandang cacat kategori berat, mendapat dana bantuan jaminan sosial orang dengan kecacatan (JSODK). Bantuan yang diberikan nilainya sebesar Rp300 ribu per orang setiap bulannya.

Ada beberapa kriteria bagi penerima bantuan tersebut. Di mana mereka adalah orang yang kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi dan tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain. Atau istilahnya selalu memerlukan bantuan orang lain.

Penerima juga orang cacat yang tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Namun, kriteria ini lebih diutamakan untuk warga yang berasal dari keluarga miskin serta memiliki Kartu Jaminan Sosial (SAHREL)

LAPORAN - Bupati Sergai Erry Nuradi sebagai Inspektur Upacara tengah menerima laporan dari Kakan Kesbangpol Linmas Sergai Drs. Ramses Tambunan selaku Komandan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-104 tahun 2012 jajaran Pemkab Sergai di halaman kantor bupati di Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM)

Kembangkan Konstruksi Nasionalisme STABAT - Kembangkitan Nasional yang diawali tahun 1908 merupakan sebuah pergerakan kesadaran untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan memiliki jati diri. Oleh karena itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa, segenap anak bangsa dituntut untuk mengembangkan konstruksi nasionalisme.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat bertindak selaku inspektur upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-alun T. Amir Hamzah,

Senin.

Melalui semangat Harkitnas 2012 yang telah memasuki usia ke-104 tahun sebagaimana tema yang diusung untuk 'Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang Berkarakter, Damai dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera', diharapkan segenap Bangsa Indonesia mampu memiliki konstruksi nasionalisme secara menyeluruh. Peringatan Harkitnas di Langkat berlangsung khidmat.

MEMPERKUAT IDENTITAS Di Sergai peringatan Harkitnas dipimpin langsung Bupati Ir. H. T. Erry Nuradi MSi, yang membacakan pidato tertulis Menkominfo.

Pada akhir sambutan Bupati Erry Nuradi mengatakan, dalam semangat kebangkitan nasional ini diharapkan hendaknya jajaran PNS sebagai abdi negara diminta dapat memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat.

Kemudian diingatkan Erry Nuradi kepada para jajaran SKPD Pemkab Sergai

khususnya para Camat agar lebih tanggap dan memantau situasi sekitar dikarenakan sering terjadinya fenomena alam yang tidak kondusif akhir-akhir ini yang mengakibatkan terjadinya bencana alam, ujar Bupati Erry Nuradi.

DI BATUBARA Peringatan Harkitnas di Kabupaten Batubara dilaksanakan di lapangan sepakbola, Lima Puluh, Senin.

Upacara Harkitnas diikuti unsur TNI, POLRI, KORPRI, PGRI, pelajar, mahasiswa, Pramuka dan OKP. Hadir pula dalam peringatan Harkitnas kali ini Muspida dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Bertindak sebagai inspektur upacara Sekdakab Batubara T.Erwin SE, komandan upacara Lettu Hamlet Marpaung dari Batalyon 126 Kala Cakti Tanjung Kasau dan pembaca pembukaan UUD 1945 Fauzi.

DI ASAHAN DI Asahan Harkitnas diperingati di halaman Kantor Bupati Asahan. Peringatan Harkitnas Asahan dirangkai beberapa kegiatan, seperti

penyerahan surat keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Asahan yang memasuki usia pensiun TMT 1 Juni 2012 tahun 2012. Kemudian penyerahan bantuan dana UMKM kepada sejumlah pemohon serta penyerahan tiket naik haji kepada dua insan pers. Kedua wartawan tersebut yakni Tatan Tahbib dan Risman Harahap.

Penyerahan tersebut langsung dilakukan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc serta Forum Komunikasi pimpinan Daerah (FKPD), Senin.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan yang telah memberikan penghargaan ini pada saya, semoga penghargaan ini dapat saya pertanggungjawabkan,“ demikian kata Tatan, seraya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Sebelumnya Bupati Asahan membacakan amanat menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Tifatul Sembiring.

(JUL/ARM/REL/IN)

Kader Posyandu Lansia Harus Siap Layani Warga TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan meminta para petugas kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia (Lansia) dan Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel) yang disebar di seluruh wilayah kelurahan se Kota Tebingtinggi agar selalu siap dan sabar dalam melayani warga.

“Tunjukkan kinerja bahwa kita telah berbuat sesuatu yang mulia untuk kota kita tercinta ini. Walau insentif yang di berikan kecil, namun dengan bekerja secara ikhlas dan semata-mata untuk masyarakat, ini semua akan terasa ringan,” demikian pesan Walikota Umar Zunaidi Hasibuan pada acara Silaturahmi Kader Posyandu Lansia dan Puskeskel se Kota Tebingtinggi, Senin, di aula Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi.

Acara Silaturahmi Kader Posyandu Lansia dan Puskeskel se Kota Tebingtinggi itu diwarnai dengan penyerahan uang transport pertama masing-masing kepada kader Puskeskel sebesar Rp150 ribu/orang/ bulan. Sedangkan kader Posyandu Lansia sebesar Rp25 ribu/orang/bulan.

“Walaupun jumlahnya masih sangat kecil, tapi ini akan terus di perhatikan Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk kelanjutannya kedepan agar ditingkatkan lagi jumlahnya,” janji Walikota Tebingtinggi.

Menurut Umar Hasibuan, kaum lansia umumnya tidak mampu lagi bekerja sehingga butuh perhatian dari kita. “Kita bukan orang barat yang telah tua dititipkan di panti

LANSIA - Saat para lansia memeriksakan kesehatan di Posyandu khusus lanjut usia. (KPK POS/DOK) jompo, kita ini orang timur yang bukan habis manis sepah dibuang. Kita harus tahu bahwa lansia emosinya tinggi, untuk itu sabarsabar lah dalam menghadapinya,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Walikota juga meminta agar setiap pos harus mendata jumlah lansia dan apabila ada yang meninggal segera laporkan. “Kalau terjadi permasalahan cepat laporkan ke Dinas Kesehatan setempat dan instansi terkait. Dan bagi kelurahan yang belum membentuk Poskeskel dan Posyandu Lansia, segera bentuk dan jalankan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kadis

Kesehatan Kota Tebingtinggi Ramses Siregar menyampaikan, umumnya permasalahan pada usia lanjut berusia di atas 60 tahun adalah menurunnya kondisi kesehatan, kemampuan fisik, kondisi mental, belum berfungsinya potensi yang dimiliki, terkadang hidup terlantar, tidak ada pekerjaan, tanpa bekal hidup serta kondisi penopang yang belum memuaskan.

“Pada usia lanjut banyak di jumpai yang terkena hypertensi, diabetes, osteoporosis, gangguan jantung dan penyakit lainnya. Upaya preventif yang dapat kita lakukan

yakni dengan melaksanakan senam kebugaran bagi usia lanjut secara rutin,” terangnya.

Diakui, dari 35 kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi, telah dibentuk 32 Poskeskel sedangkan 3 kelurahan lagi belum terbentuk yakni Kelurahan Badak Bejuang, Mandailing dan Kelurahan Pasar Baru, “Untuk satu Poskeskel ditempatkan satu bidan dan 2 orang kader poskeskel dan 2 kader posyandu lansia, para kader berasal dari masyarakat setempat yang mau bekerja secara sukarela dan dapat membaca serta menulis,” papar Kadis Kesehatan.(RS)

E D I S I 202 28 MEI - 3 JUNI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

AY Center Wadah Curhat Bagi Masyarakat MEDAN - Letjen TNI (Purn) AY Nasution pada peresmian AY Center, Sabtu (26/5), ingin menyalurkan energi perjuangan dan pengabdian ke medan pertempuran yang lebih luas yaitu dengan cara memerangi persoalanpersoalan yang telah menggerogoti bangsa dan negara.

Dalam sambutannya pria kelahiran 26 Maret 1954 ini mengatakan, ada tiga motivasi yang mendorongnya untuk mendirikan wadah AY Center. Pertama, karena panggilan sejarah. Kedua, monumen pengabdian dan ketiga, karena panggilan jiwa dan hati nurani.

Mantan Pangkostrad ini berharap wadah yang dibentuknya di rumah peninggalan orangtuanya ini akan mendapatkan marwah dari almarhum kedua orangtuanya dan

marwah itu akan turun kepadanya.

"Di rumah ini saya banyak mendapatkan didikan dan bimbingan yang ditanamkan orangtua, sehingga bisa mencapai puncak karir seperti sekarang ini," ucapnya.

Selain itu, pria yang hobbi berolahraga ini juga menginginkan rumah yang dia jadikan sebagai wadah untuk mencapai kesuksesannya sebagai calon Gubernur Sumatera ini ingin menjadikan

Kasus Proyek PU Nias Utara Dilaporkan ke Kejagung NIAS UTARA - Pelaksanaan proyek DPPID pada Dinas PU Kabupaten Nias Utara TA. 2011 yang dialokasikan pada pembukaan badan jalan di Kecamatan Lotu senilai Rp8,5 Milliar diduga sarat KKN dan terindikasi terjadi mark-up mulai dari perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga dapat merugikan Negara miliaran rupiah.

Ketua DPD LSM Perlahan Kepulauan Nias, Ferdinand Ndraha yang dikonfirmasi KPK Pos, Kamis, mengatakan peluang terjadi dugaan korupsi proyek ini sudah terlihat semenjak proses pelelangan pada bulan Oktober 2011. Disebutkan, Dana DPPID TA. 2011 tersebut sasarannya adalah untuk pembukaan badan Jalan di Dusun I Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu yang dimulai dari Desa Baho menuju Desa Fadoro Fulolo dan biaya administrasi umum, perencanaan dan pengawasan kegitan DPPID. Menurutnya, tender proyek tersebut diduga hanya formalitas saja karena tidak pernah diketahui masyarakat kapan dilaksanakan

tender. "Namun untuk mengelabui masyarakat pihak panitia hanya menempel pengumuman lalu di foto sebagai bukti dokumentasi saja, namun sangat mengherankan bahwa besoknya pengumuman tersebut tidak ada lagi," ujarnya.

"Dalam kasus ini, panitia pelelangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jamal Asikin Zalukhu ST dan kontraktor PT Bangkit Jaya Mulia Abadi, Drs Jani ST (berasal dari Jawa Timurred) harus ikut bertanggung jawab karena diduga berkolusi," katanya.

Selanjutnya, tanggal 1 November 2011, perusahaan pemenang tender dan instansi terkait menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan minggu ketiga bulan November proyek dimulai, karena rekanan baru menyewa dan mendatangkan alat-alat berat seperti dam truk dari Medan.

Sehingga proyek mengalami keterlambatan dan sampai saat ini belum rampung dan tercatat volume pekerjaan akhir Desember 2011 baru 30 persen dan uang muka yang sudah dibayar-

kan 20 persen.

Ironisnya Pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemutusan kontrak, malah sebaliknya PPK di Dinas PU Kabupaten Nias Utara berinsial OT bekerjasama dengan Rekanan, Tim Teknis Pengawasan, Direksi diduga sepakat merekayasa progress kemajuan pekerjaan dengan membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% (melakukan pembokiran dana-red).

Anehnya, meskipun pekerjaan di lapangan belum selesai namun keuangan pada rekening rekanan berinsial GP telah dibuka blokirnya oleh OT dan uangnya telah ditarik atas bantuan pihak ketiga (disebut-sebut oknum pimpinan daerah-red).

Dikatakannya, pembukaan blokir dan penarikan tunai saldo ini dilakukan April 2012. Padahal sejak 12 Maret 2012 Pemilik Rekening berinsial GP telah ditahan di Rutan Madaeng oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena diduga tersandung kasus korupsi kegiatan proyek pembangunan pabrik es di Kabupaten Trenggalek Jatim.

(YAGI)

rumah tersebut sebagai hulu perjuangan sekaligus menjadi tempat bagi masyarakat dari segala lapisan untuk curhat tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Dihadapan para undangan yang terdiri dari alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pimpinan media cetak, AY Nasution memohon dukungan untuk mensukseskan pencalonannya di Pilgubsu yang akan datang.

(FeR)

PERESMIAN - Letjen (Purn) AY Nasution didampingi istri Hj. Hanum Siregar dan sanak keluarga membuka plang nama pada peresmian AY Center yang terletak di Jalan Durian simpang Jalan Prof HM Yamin SH, Sabtu. (KPK POS/FER)

FORMI SUMUT DIKUKUHKAN MEDAN - Budaya Indonesia saat ini sudah hampir punah disebabkan semakin majunya Negara sehingga keberadaan teknologi IT semakin digemari oleh anak muda jaman sekarang sehingga kesehatan semakin retan melanda, untuk itulah FORMI hadir dengan visi dan misinya menjadikan masyarakat sehat dan bugar.

Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dr. Iskandar, Sabtu (26/5) pada acara pengukuhan Pengurus Daerah FORMI Sumatera Utara 2012 2016 yang bertempat di Bina Graha Pempropsu jalan diponegoro Medan.

Lebih lanjut Sekjen FORMI Pusat mengatakan bahwa "Ada 3 pilar keberadaan menjadikan masyarakat sehat dan bugar yaitu, pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, Prestasi yang dilaksanakan oleh KONI dan Rekreasi yang dilaksanakan oleh FORMI".

Sehingga FORMI sebagai olahraga rekreasi yang bertujuan untuk mempe-

roleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; membangun hubungan sosial; dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, untuk itu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.

FORMI ini begitu menarik karena banyak ragam dimana mengakomodir segala lapisan mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua serta tidak memperdulikan status budaya serta tidak ada namanya yang menghalalkan segala cara untuk menang, demikian ditambahkan sekjend FORMI pusat.

Selain sambutan Sekjend FORMI pusat yang sekaligus mengukuhkan keberadaan FORMI Sumatera Utara mewakili Ketua Umum Pusat Hayono Isman mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga ikut memberikan kata sambutan Pembina FORMI Sumatera Utara 2012-

2016 H. Fadly Nurzal S.Ag serta Kadispora Sumatera Utara mewakili Plt.Gubsu Sementara itu Ketua Umum PD FORMI Sumatera Utara 2012-2016 Drs HM. Joharis Lubis, MM.MPd mengatakan, seluruh pengurus daerah FORMI Sumut yang baru dikukuhkan akan bekerja maksimal dengan membangkitkan kembali permainan yang sudah lama tertinggal sehingga diharapkan kerjasama dengan Pemprovsu dapat terjalin baik dari dana dan akses.

Perlu diketahui FORMI menjadi wadah berhimpun induk-induk organisasi olahraga masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam menyalurkan dan mewujudkan aspirasi, apresiasi dan partisipasi induk organisasi olahraga rekreasimasyarakat dalam pembangunan olahraga nasional dan pergaulan internasional, mempersatukan visi dan misi induk-induk organisasi olahraga rekreasi-masyarakat secara serasi, seimbang & selaras bagi perkembangan budaya dan olahraga rekreasi-masyarakat dan

diabdikan bagi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

FORMI juga menyediakan media komunikasi diantara organisasi olahraga rekreasi-masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

FORMI secara resmi juga telah bergabung dengan TAFISA (The Association for International Sport For All) sebagai rujukan dunia untuk olahraga masyarakat atau sport for all. Misi dari TAFISA adalah percaya bahwa olahraga masyarakat dan aktivitas fisik adalah suatu dasar hak asasi manusia. Ikut mendukung promosi atau pengembangan olahraga dan permainan tradisional Dalam acara pengukuhan tersebut tampak hadir H. Ajib Shah Anggota DPRD Sumut yang juga pembina dari FORMI Sumut, Anggota DPD RI PArlindungan Purba dan beberapa tokoh masyarakat olahraga sumut (BEY)

KPK POS

3

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

KORUPSI

NASIONAL JAMBI

Fadel Muhammad Tersandung Dua Kasus Korupsi JAKARTA–Fadel Muhammad, bekas Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, kesandung dua kasus dugaan korupsi sekaligus. Korupsi itu terjadi saat menjadi Gubernur di Gorontalo.

Kejaksaan membuka kembali kasus ini menyusul putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan Gorontalo Corruption Watch (GCW). Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan Surat Perintah Penghetian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kejati Gorontalo. Pengadilan memerintahkan agar Kejati Gorontalo melanjutkan penyidikan kasus Fadel yang telah

dihentikan beberapa tahun lalu.

"Beliau (Fadel Muhammad-Red) sudah ditetapkan sebagai tersangka, pada Rabu (23/5). Memang belum dilakukan penahanan," tegas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Mohammad Sunarto, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Kasus pertama, lanjut dia, penggunaan dana sisa lebih anggaran (Silpa) APBD tahun 2001 sebesar Rp5,4 miliar, Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai Rp 7,9 miliar," jelasnya.

Pada kasus pertama, Fadel terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena ,enggunakan dana sisa

anggaran daerah itu, tanpa ada payung hukum yang kuat.

"Dana tersebut dibagikan pada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan hanya bermodalkan surat keputusan bersama dengan ketua DPRD Amir Piola Isa," ujarnya.

Ia mengatakan, kasus yang sempat dihentikan penyidikannya itu, kini dilanjutkan kembali oleh Kejati, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012,

setelah gugatan praperadilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch (GCW) dikabulkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Menurut dia, saat ini Kejati berfokus pada pencarian alat bukti baru dalam kasus yang sudah menjebloskan mantan ketua DPRD itu ke balik jeruji besi.

Wakil Jaksa Agung Darmono juga menyatakan Kejati Gorontalo harus membuka

kembali penyidikan kasus Fadel. Meski dahulu kasus Fadel dihentikan karena tidak cukup bukti, “Perintah hakim mu tlak dilaksanakan. Kami taat azas. Kalau itu sudah putusan, ya harus dilaksanakan,” ujarnya.

Manakala nantinya pembuktian kasus Fadel dianggap cukup, Darmono melanjutkan Kejati Gorontalo akan melimpahkan kasus itu ke pengadilan. Sementara, Fadel sendiri membantah jika kasusnya dibuka kembali oleh Kejati Gorontalo. Fadel mengaku dirinya sudah menemui Kepala Kejati Gorontalo untuk mengkonfirmasi.

Dalam pertemuan itu, Fadel mengaku Kajati Gorontalo tidak membenarkan adanya pembatalan SP3 kasusnya. Mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Sebanyak 20 orang penyelidik diturunkan untuk mengusut kasus Century. "Ini belum ada sejarahnya kita menurunkan tim sebanyak ini, pada umumnya kasus-kasus paling banyak hanya lima orang. Untuk Century, kita sediakan 20 orang untuk menyelidiki," ungkap Johan.

Kasus bail out Bank Century memasuki babak baru setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan audit forensik mereka ke KPK. Ada dua temuan menarik dari audit forensik BPK ini. Pertama, adanya aliran dana Bank Century ke PT Media Nusa Pradana (Jurnal Nasional).

Kedua, aliran dana ke HEW, yang diduga politisi Partai Demokrat. Dua temuan BPK ini dianggap dapat mengungkap hubungan istimewa antara pemilik Bank Century dan HEW, serta hubungan antara nasabah terbesar bank itu, Budi Sampoerna, dan PT Media Nusa Pradana. Sejauh ini, KPK masih mendalami temuan BPK tersebut.

DPR sejak awal menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran fasilitas pinjaman jangka panjang (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bail out.(ENDY)

PBNU : Pemberantasan Korupsi Belum Maksimal JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedih dengan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Padahal, reformasi sudah berjalan selama 14 tahun, namun hingga kini belum membuahkan hasil maksimal, masih tebang pilih, bernuasa politis.

"Bahkan pemberantasan korupsi masih jalan di tempat.

Apalagi, birokrasi belum menunjukkan birokrasi sehat, masih stagnan seperti yang diharapkan masyarakat. Itu tugas kita bersama untuk memperbaikinya,” tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin minggu alu.

Ditegaskan, agenda yang diusung reformasi, yakni demokratisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan hukum dan keadilan, serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat, kian melenceng.

Bergesernya arah reformasi itu, disebabkan tidak adanya keteladanan dari pemimpin. Di bidang politik, misalnya, partai politik sekarang tidak menekankan rekrutmen kader yang sehat, tetapi mengagungkan politik uang, paparnya.

Menurutnya, reformasi yang berjalan baik dengan segala target perubahan bisa dicapai, diyakini akan bisa menjadikan Indonesia semakin baik. "Pendidikan bisa dilaksanakan dengan biaya murah jika reformasi berjalan dengan benar. Pada akhirnya terpulang pada kita semua untuk terus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak ke masyarakat," ujarnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nurkholis Hidayat menilai 14 tahun lamanya era reformasi berjalan, namun penegakan hukum justru dinilai mengalami kemunduran dibandingkan masa Orde Baru.

Ada tiga persoalan politik hukum yang cenderung lebih mengedepankan kepentingan, ketimbang berpihak kepada rakyat, misalnya terkait produk perundang-undangan saat ini. Kemunduran dalam penegakkan hukum, juga terlihat dari munculnya kriminalisasi aparat terhadap masyarakat yang belakangan marak terjadi. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.(ENDY)

nya maju ke pengadilan dan dihukum 1,5 tahun penjara, sedangkan kasus Fadel dihentikan. Atas penghentian ini, LSM GCW merasa ada proses hukum yang salah. GCW awalnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan praperadilan itu diminta hakim untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Ternyata, setelah diajukan, Pengadilan Negeri Gorontalo mengabulkan praperadilan GCW pada tanggal 13 Desember 2011. Pengadilan negeri membatalkan SP3 kasus Fadel.

Sama halnya dengan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Pengadilan Tinggi menolak banding Jaksa dan memerintahkan penyidikan kasus Fadel dibuka kembali. (ENDY)

Nazaruddin Tuding Menpora Terima Suap Hambalang

Skandal Century, KPK Temukan Perkembangan Baru JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan perkembangan baru, dalam penyelidikan skandal pengucuran dana talangan atau bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. "Memang, ada perkembangan baru. Namun kami belum bisa mengumumkan apa saja perkembangan baru itu, tunggu sabar ya," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, saat dihubungi wartawan, Selasa pekan lalu.

Busyro mengungkapkan, pihaknya tidak lama lagi akan melaporkan perkembangan penyelidikan tersebut kepada Tim Pengawas Century di DPR RI. "Nanti kami laporkan ke DPR, tidak lama lagi, ke Timwas tunggu saja," jelasnya.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) kembali menegaskan alasan pihaknya yang hingga kini tak juga meningkatkan kasus itu ke proses penyidikan. KPK tak ingin tergesa-gesa dalam menangani suatu perkara. Terlebih, kasusnya memang belum memenuhi dua alat bukti yang cukup. "Daripada nanti rontok (kalah) di pengadilan, kami kan mencegah itu," sambungnya.

Juru bicara KPK Johan Budi menambahkan KPK masih serius mendalami data yang dikumpulkan selama ini.

malah mempertanyakan informasi mengenai statusnya yang kembali menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan sisa APBD tahun 2001.

Kasus ini berawal dari keputusan bersama Fadel dan Amir selaku pucuk pimpinan daerah dan legislatif Gorontalo. Keduanya bersepakat untuk menggunakan sisa APBD Gorontalo tahun 2001 sebesar Rp 5,4 miliar untuk dibagi-bagikan kepada 45 anggota DPRD Gorontalo sebagai dana mobilisasi.

Padahal, seharusnya uang itu dikembalikan ke kas negara.

Fadel, Amir, dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Gorontalo, almarhum Rustam Wantogia ketika itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Gorontalo. Namun, hanya Amir yang kasus-

GERHANA SIANIPAR–Direktur PT Exartech Technologi Utama Gerhana Sianipar duduk di ruang tunggu di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5). Gerhana Sianipar memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek Kemenpora serta Kemendikbud bagi tersangka kasus itu, Angelina Sondakh.

JAKARTA - Terpidana Muhammad Nazaruddin, Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat kembali melontarkan tudingan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Tudingan itu terkait penerimaan uang dari PT Adhi Karya kepada Menpora agar meloloskan proyek pembangunan atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Jumlah uang yang diberikan sebanyak Rp 20 miliar. Uang itu diterima adiknya, Choel Mallarangeng. Pemberian uang atas perintah Andi," kata Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selain Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menerima sejumlah dana dari total Rp 100 miliar yang diberikan PT Adhi Karya. "KPK harus periksa Andi dan Anas karena mereka terima uang itu. Bahkan sebagai Menpora, harus bertanggung jawab atas proyek Hambalang.

Kami harapkan Menpora tidak seenaknya melepas tanggung jawab, dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ini kan memalukan sebagai pejabat negara," tegasnya serius.

Bukan kali ini saja nama Andi Mallarangeng disebut, dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, nama Menpora disebut Nazaruddin "Keterlibatan Andi Mallarangeng juga ada. Andi menerima uang dari Mahfud Suroso yang dia terima dari PT Adhi Karya. Dari Rp 100 miliar yang diterima Mahfud, diberikan ke Yulianis Rp 50 miliar, ke Andi, kata Mahfud, waktu itu Rp 10 miliar," ujar Nazaruddin.

Selain menuding Menpora Andi dan Anas Urbaningrim, Nazaruddin juga mengatakan Anggota Komisi X Angelina Sondakh, pernah menerima uang dari pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional. Mantan pengurus Partai Demokrat mengaku lupa berapa besarnya, hanya ingat bahwa istri mendiang Adjie Massaid itu pernah membantu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan menggunakan uang dari proyek Kemendiknas sebesar Rp2 miliar. Uang tersebut dimaksudkan untuk membuat kalender tahun 2011.

"Saya cuma menjelaskan ada pernah Angie membantu uang Rp2 miliar untuk pembuatan kalendernya Anas Urbaningrum.

Untuk kalender 2011. Angie yang bayar, kuitansi pembayarannya ada. Uangnya katanya dari salah satu (proyek) univeristas," tuturnya.

Kepada penyidik, Nazaruddin mengaku ditanya perihal penerimaan uang oleh Angie terkait pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. Menurut Nazaruddin, Putri Indonesia tahun 2001 itu menerima uang dalam pembahasan anggaran di Kemenpora sebesar Rp 9 miliar.

Namun, jumlah tersebut tak hanya dinikmati Angelina seorang.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya dituding Nazaruddin turut menikmati uang tersebut. Seperti Anas Urbaningrum Rp 2 miliar, Mirwan Amir Rp1,5 miliar, Jafar Hafsah Rp1 miliar serta pimpinan Banggar, Melchias Markus Mekeng Rp1,5 miliar, Tamsil Linrung Rp1 miliar dan Olly Dondokambey Rp1 miliar. Angie sendiri memperoleh Rp1 miliar.(ENDY)

Menpora Diperiksa KPK Selama 10 Jam JAKARTA - Pemeriksaan KPK terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng layak dicatat di Rekor MURI. Betapa tidak. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Olahraga Hambalang, Bogor senilai Rp1,52 triliun, yang paling lama terhadap seorang menteri. Biasanya hanya 2-3 jam seorang pejabat negara diperiksa KPK. Menpora Andi tiba di KPK sekitar pukul 09.15 WIB. Kader Partai Demokrat ini, tutup mulut hanya melempar senyum. Mengenakan kemeja batik putih dan merah bercorak, Menpora Andi yang menumpang mobil kementerian dan dikawal beberapa ajudannya langsung masuk gedung KPK. Sekitar pukul 19.25 WIB, dengan kondisi agak loyo,

bekas juru bicara presiden itu mengakui pemeriksaan itu pembangunan Pusat Olahraga Hambalang, Bogor. "Juga ditanya soal bagaimana masalah penganggarannya. Saya sudah jelaskan semua. Tanya saja ke penyidik," jelasnya sambil berjalan menuju mobilnya.

Menpora Andi sempat membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bahwa ada uang Rp 20 miliar dari proyek tersebut yang diterimanya. "Tidak benar.

Saya siap membantu dan kerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus ini," jawabnya Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan selain Menpora Andi, penyidik KPK juga memeriksa Ismiati dan Diana, pegawai Kementrian Pemuda dan Olahraga.

"Pemeriksa Menteri dan

anak buahnya dalam rangka mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara itu ke penyidikan," papar Johan.

Diakuinya, ada proses dimana KPK mencari atau mencoba menelusuri apakah memang ada dua alat bukti yang cukup memastikan pengadaan (Pusat Olahraga-Red) Hambalang ini, terjadi Tipikor atau tidak.

Memang, sambung dia, hingga kini belum ada tanda-tanda penyelidik KPK akan meningkatkan penanganan kasus Hambalang ke tahap penyidikan.

Suatu kasus yang dikembangkan tidak didahului dengan tertangkap tangannya para pelaku, relatif sulit untuk menemukan dua alat bukti yang cukup. Penanganan yang cepat akan terjadi pada kasus tindak pidana korupsi dengan pelaku yang tertangkap tangan.

"Kebanyakan dari proses penyelidikan yang dilakukan KPK di luar tangkap tangan, ya hambatannya tentu mencari dua alat bukti yang cukup," tandasnya.

Kesulitan lain untuk mencari dua alat bukti yang cukup dalam kasus Hambalang adalah waktu terjadinya tindak pidana korupsi itu yang sudah berlangsung dua tahun lalu, sambungnya.

Kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK sudah meminta keterangan lebih dari 60 orang yang dianggap mengetahui dan ikut dalam proses pengadaan itu.

"Penyelidik KPK juga beberapa kali melakukan gelar perkara kasus Hambalang itu, namun hingga kini belum ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan kasus itu ke tahap penyidikan," sambung Johan.

Mereka yang dimintai keterangan antara lain

pihak Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU, Kemenkeu, rekanan atau perusahaan pelaksana proyek, anggota DPR, dan Muhammad Nazaruddin.

Pada 26 april lalu, KPK juga telah memeriksa istri Anas Urbaningrum, Atthiyah Laila. Atthiyah disebut-sebut sebagai Komisaris PT Dutasari Ciptalaras, perusahaan subkontrak dari dua perusahaan BUMN, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Juga, meminta keterangan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luki Ambarwati, serta anggota DPR Ignatius Mulyono. Rencana pemanggilan Anas Urbaningrum untuk dimintai keterangannya dalam penyelidikan kasus itu hingga kini belum bisa dipastikan. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

KORUPSI

SUMUT NAD

Proyek Disdik Sumut Disinyalir Tanpa Tender Medan - Berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut senilai ratusan miliar rupiah bersumber dari dana APBD Sumut tahun 2012 diduga telah dibagi-bagikan oknum pejabat pendidikan tersebut kepada sejumlah oknum rekanan dan anggota DPRD Sumut.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, setiap tahun proyek pengadaan barang dan jasa di Disdik Sumut tetap melalui proses tender dan rekanan yang ditetapkan panitia sebagai pemenang tender berhak mendapatkan proyek berdasarkan klasi-

fikasi dan jenis proyek sudah ditentukan untuk dikerjakan.

Dikatakannya, APBD Sumut tahun 2012 baru disahkan guna diajukan menjadi DIPA bahkan hingga kini DIPA belum turun, namun disebut-sebut ratusan paket proyek pengadaan barang

dan jasa di Disdik Sumut sudah dibagi-bagikan kepada oknum rekanan maupun anggota dewan.

“Kebijakan dilakukan oknum pejabat pendidikan tersebut harus secepatnya diselidiki dan diusut tuntas oleh pihak berwenang karena jelas telah menyalahi aturan dan peraturan perundangundangan sehingga masalahnya tidak polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat,” ujar sumber, Rabu pekan lalu.

Sementara itu, Kepala

Bidang Investigasi dan Publikasi LSM Public Service Watch Sumut Marlan Pasaribu menyebutkan, keputusan oknum pejabat Disdik Sumut disinyalir membagi-bagikan berbagai proyek kepada oknum rekanan dan anggota DPRD Sumut dinilai mengkangkangi Kepres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Dia berharap kepada penegak hukum untuk turun langsung menyelusuri kasus yang kini mencuat di instansi pendidikan Sumut sekaligus mencari tahu kebenarannya,

mengingat tahun 2011 terjadi pembagian proyek pengadaan barang dan jasa di Disdik Sumut khususnya pengadaan komputer terhadap 2 ribu SD se-Sumut khususnya Kota Medan terindikasi tanpa tender.

Kadisdik Sumut Drs Syaiful Syafri MM ketika dikonfirmasi melalui telepon selular menyangkut tudingan bagi-bagi proyek dimaksud membantah membagi-bagikan proyek dengan sejumlah oknum pemborong termasuk anggota DPRD Sumut. (VER)

Bendahara Dispenda Potong Uang Perjalanan Dinas dan Upah Pungut BINJAI - Proses tahapan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pendapatan Kota Binjai yang masih hangat dibicarakan dikalangan instansi Pemko Binjai karena diduga kangkangi Perpres No.54 2010, kini muncul kemelut internal di dinas itu disebabkan adanya praktik pemotongan hak Pegawai yang dinilai sudah keterlaluan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honor menjadi korban kebijakan oknum Kadis Pendapatan yang melalui oknum bendahara telah melakukan pemotongan antara lain uang pejalanan dinas dan upah pungut sebesar 50 persen dari total yang harus diterima sesuai dengan slip penerimaan.disebut sebut praktik pemotongan atas perintah oknum kepala dinas.

Kepada beberapa media, beberapa PNS yang menjadi korban mengaku terkejut dengan kepemimpinan oknum Kadis T SH yang sebelumnya dikenal cukup vokal melalukan protes atas tindakan

atasan yang merugikan bawahannya seperti saat bertugas di dinas koperasi yang melaporkan kepala dinas pada kejaksaan karena dugaan korupsi, setelah menduduki jabatan serupa sebagai kepala dinas.

"Apa yang diterapkan kepada kami identik dengan warisan perilaku atasan yang pernah dilaporkan.

Kami kaget saja," ujar para PNS yang meminta jati dirinya dilindungi, Senin pekan lalu.

Masih menurut para PNS tadi, jika ada yang keberatan terhadap kebijakan itu, oknum Kadis tidak segan-segan akan mempersulit bahkan memusuhi seperti yang terjadi di awal kepemimpinannya yang sudah tidak singkron dengan sekretaris dinas yang tidak segansegan melakukan pembiaran dalam tugas sehingga wewenang sekretaris tidak berfungsi. Bahkan oknum Kadis tidak segan-segan menarik stempel yang seharusnya dipegang oleh sekretaris.

Dan saat dikonfirmasi, hal ini dibenarkan oleh Drs Hendri selaku sekretaris Dinas

Pendapatan Termasuk nasib tenaga honor yang keberadaannya sudah tidak di dukung oleh Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2005 dengan honor yang biasanya disuit dari pos anggaran kegiatan justru malah mendapat beban dua kali. Sudah honor termurah dibanding Upah Minimun Perkotaan (UMK) malah sudah beberapa bulan belum dibayar pula.

Inilah pradigma baru dinas pendapatan salah satu lembaga tehnis dengan struktur baru yang baru dibentuk setelah beberapa tahun sebelumnya dibekukan.

Sementara pengadaan barang penghunjukan langsung yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan meliputi keperluan ruang kepala dinas seperti, 1 set meja kerja + kursi putar besar, dua kursi putar kecil, 1 unit AC Split, 1 stel gordyn + fitrase, 1 set karpet, 1 set TV + meja TV. Sedangkan untuk ruangan sekretaris terdiri 1 meja kerja ½ biro + 1 kursi putar besar pakai tangan, 1 set kursi putar kecil

pakai tangan.

Untuk ruang dibawah sekretariat 7 set meja kerja Olimpic, 6 stel kursi putar kecil dan ruang Kabid 1 set meja kerja ½ biro, 1 set kursi kerja Kabid, kursi putar ukuran besar 6 stel beserta meja kerja olimpic, 6 stel kursi putar ukuran kecil. Ruangan Kabid Penagihan 1 set meja olimpic 1 set kursi putar pakai tangan ukuran kecil 6 set meja olimpic 4 set kursi putar pakai tangan, Ruangan Kabid Pendapatan 1 set meja ½ biro 1 stel kursi kabid/ kursi putar bertangan ukuran besar dan 4 meja kerja olimpic 3 stel kursi putar kecil bertangan.

Menurut perkiraan, nilai barang yang diadakan secara pendahuluan ini belum diketahui pasti pagu anggaran yang ditetapkan oleh oknum Kadis sebab saat pengadaan Pemko Binjai belum menetapkan tim atau kelompok survey harga barang mengingat pemerintah dalam hal ini masih melakukan antisipasi kenaikan harga BBM yang waktu itu akan ditetapkan pada 1 April 2012.(SBR)

Proyek Air Bersih Sarat Masalah SINGKIL - Dalam tempo hanya hitungan bulan, proyek air bersih di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 430 juta lebih, saat ini tidak lagi meneteskan air.

Akibatnya, ribuan warga setempat terpaksa mengkonsumsi air hujan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sejumlah warga mengaku sangat kecewa atas kegagalan proyek air bersih ini.

Menurut mereka, kegagalan tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat kondisi daerah mereka yang sangat berlimpah dengan sumber air. Bahkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga swasta baru-baru ini, sumber air di Pulau Banyak Barat merupakan yang terbaik di wilayah Aceh Singkil.

"Rasanya sangat sulit diterima akal sehat proyek ini bisa gagal. Selain anggarannya cukup besar, daerah ini juga tidak kekurangan sumber air," kata Syakban (54) warga setempat. Sejumlah sumber pada Dinas PU Aceh Singkil yang dihubungi wartawan Rabu pekan lalu, tidak dapat memberikan jawaban yang pasti atas kegagalan proyek tersebut. Apakah kegagalan proyek ini akibat ulah kontraktor yang ingin untung besar, atau memang akibat dari lemahnya pengawasan serta perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun sumber sempat menyebut nama

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sulaiman ST, Kadis PU sekarang sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam perencanaan proyek air bersih tersebut. "Itu proyek tahun 2010 masa Pak Sulaiman Kabid Program" jelas sumber yang minta identitasnya tidak ditulis.

Setali tiga uang, Kadis PU Aceh Singkil, Sulaiman juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti atas gagalnya proyek air bersih ini. Sulaiman justru menuding, diungkitnya kasus ini sebagai skenario untuk menjatuhkan dirinya dari jabatan yang dia genggam saat ini. "Itu hanya upaya untuk menjatuhkan saya," jawabnya singkat ketika dikonfirmasi terkait adanya ketidak beresan proyek tersebut.

Tidak seperti jawaban Sulaiman,wartawan KPK Pos yang turun ke lokasi proyek tersebut Rabu pekan lalu, justru menemukan sejumlah kejanggalan serta ketidak beresan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam melakukan pekerjaan.

Ketidak beresan tersebut terlihat jelas dalam pemasangan jaringan pipa air yang membentang sepanjang 2 kilometer lebih, dari lokasi sumber air menuju Desa Haloban.

Sebagian besar pipa besi jenis chrom dengan ukuran 4 inci ini, tidak melalui sisi bukit untuk mengalirkan air ke Desa Haloban. Pipa air yang sebagian besar sudah dalam kondisi patah-patah justru dibuat atau dibentang

melewati hutan bakau.

Parahnya lagi, selain rawan terhadap rendaman air laut akibat pemasangan yang terlalu rendah, penopang pipa juga hanya dibuat dari potongan ranting kayu, bukan tiang beton sebagaimana lajimnya.

Akibatnya sudah dapat diduga, ketika penopang kayu busuk dan patah, pipa juga ikut patah akibat beban yang terlalu berat.

Ketidak beresan rekanan dalam melaksanakan proyek air bersih ini, tidak hanya berhenti disitu saja. Pipa penyuplai dari sumber air menuju tangki atau bak penampung juga dalam komposisi yang tidak seimbang dan jauh dari logika yang bisa diterima akal sehat. Jika pipa penyedot menggunakan ukuran 3/4 inci, pipa penyuplai ke Desa Haloban malah dipakai ukuran 4 inci.

Diduga akibat tidak berimbangnya antara pipa penyedot dan penyuplai ini pula yang membuat air tidak pernah sampai ke desa.

"Bagaimana mungkin pipa penyedot air lebih kecil ukurannya dari pipa penyuplai, pantas saja air ini tidak pernah sampai ke desa," komentar warga yang ikut mengantar wartawan ke lokasi proyek.

Dihubungi terpisah, anggota DPRK Aceh Singkil, Taufit yang juga putra kelahiran setempat mengaku sudah mengatahui adanya ketidak beresan proyek air bersih tersebut.

"Secara pribadi maupun kelembagaan, saya sudah

memberi masukan agar keberadaan proyek ini ditinjau ulang. Bahkan bila memang ada unsur kesengajaan sehingga proyek ini menjadi gagal, saya sudah sarankan agar diproses saja secara hukum agar persoalannya menjadi jelas," pungkas politisi PDIP ini.

Masih terkait dengan gagalnya proyek air bersih ini, sejumlah sumber lainnya yang berhasil dihimpun mengaku jika akhir-akhir ini sudah mulai menimbulkan masalah.Selain gagal, proyek bernilai Rp 430 juta ini, ternyata dalam pelaksanaannya juga tidak ditenderkan sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Proyek dipecah menjadi enam paket yang nilainya setara atau sama dengan proyek Penunjukan Langsung (PL).

Celakanya, dari enam perusahaan yang dipakai atau digunakan oleh rekanan dalam pekerjaan tersebut, dua diantaranya masing-masing CV Karya Kuantitas dan CV Urfa Fitra Zikron, ternyata dipakai tanpa seizin pemilk perusahaan.

Terungkapnya kasus ini, bermula dari adanya upaya rekanan untuk menarik dana yang ada di dua rekening perusahaan. Dengan rician, Rp 95 juta di rekening CV Karya Kuantitas, Rp 105 juta di rekening CV Urfa Fitra Zikron. Permintaan rekanan terakhir diketahui berinisial HI, tentu saja ditolak oleh pemilik perusahaan. Alasannya, selain perusahaan dipakai

tanpa seizin mereka, tanda tangan dan cap perusahaan juga dipalsukan oleh HI dalam proses adminstrasi.

Alasan lainnya, tentu saja karena menerima laporan bahwa proyek air bersih tersebut bermasalah. "Terus terang, walau perusahaan kami dipakai tanpa izin.

Kami tidak ada niat sama sekali untuk menguasi uang tersebut. Tapi ada informasi proyek ini bermasalah, jadi sebelum ada kejelasan hukumnya maaf saja, lebih bagus uang itu kami kembalikan ke negara.

Daripada nanti kami malah ikut terseret dalam kasus yang kami sendiri tidak ikut menikmati hasilnya," tegas Dedy Sulaiman, Direktur CV Karya Kuantitas, Kamis pekan lalu.

Sementara itu, hingga berita ini dikirim, belum diketahui bagaimana nasib uang yang dikirim oleh Dinas PU ke rekening dua perusahaan tanpa seizin pemiliknya tersebut. Namun menurut informasi yang diterima, akibat kasus perusahaan 'bodong' ini bakal membuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan terhadap kasus proyek air bersih. Jika saja ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ada kemungkinan kasus ini bukan hanya bakal menyeret Mahyudin Desky sebagai mantan Kepala Dinas PU, juga akan menyeret Sulaiman ST, Kadis PU saat ini yang juga disebut-sebut ikut andil dalam proyek bermasalah tersebut.(AZT)

Usut Indikasi Pungli Dana BOS LABURA - Terkait peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2012 yang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Ketua DPD LSM P3N (Pemerhati dan pengawasan pendidikan nasional) Labura Timbul Sinaga meminta kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan mengusut para Kepala Cabang Dinas (Kacabdis)Pendidikan se-Labura yang memungut Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari para kepala sekolah SD dan SLTP baik negeri atau swasta.

Permintaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2012 yang dalam larangannya antara lain tidak dibenarkan digunakan untuk kegiatan hari-hari besar kabupaten maupun provinsi, dan juga tidak dibenarkan dalam bentuk iuran serta

melangar Undang-Undang Nomor : 60 Tahun 2011 tentang Pungutan Liar (Pungli). Larangan tersebut sudah jelas namun para Kacabdis dengan alasan Hardiknas sebagai topeng dalam pemungutan tersebut yang telah meresahkan para kepala sekolah serta merugikan keuangan negara secara akumulatif sebesar Rp 759 juta berdasarkan jumlah siswa/i SD,SLTP negeri/swasta se-Labura yang kurang lebih berjumlah 53 ribu jiwa.

Dikatakannya, dengan tersia-sianya keuangan tersebut yang sifatnya di duga memperkaya oknum para Kacabdis maka selayaknya kepolisian serta kejaksaan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, agar pendidikan terfokus untuk meningkatkan mutu siswa/i mau pun mutu sekolah di Labura. "Jangan seolah-olah kepolisian serta kejaksaan tuli dan bisu yang tidak mau mendengar aspirasi masyarakat yang dapat mengecewakan para orang tua murid,” tegas Timbul. (TS)

SUMUT PERINGKAT KETIGA KORUPSI

Kota Binjai Dikenal Korupsi Berjama’ah BINJAI - Sumatera Utara termasuk kategori daerah peringkat ketiga Indonesia dalam hal korupsi dan akibatnya pembangunan tetap jalan ditempat, tidak memperlihatklan perubahan. Bahwa korupsi harus diberantas dan dilawan karena jika tidak kehidupan masyarakat akan semakin terpuruk.

Pandangan tersebut dikemukakan Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) MYusuf Rizal SE dalam kata sambutannya pada pelantikan DPD LIRA Kota Binjai periode 2012-2015 di Pendopo Umar Baki Binjai, Senin pekan lalu, dihadiri ratusan undangan dan simpatisan LIRA di Kota Binjai.

Menurutnya, dengan pelantikan LIRA merupakan amanah yang mengandung tanggungjawab moral terhadap masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dimana indikasi korupsi cukup tinggi di Binjai ini.

Harapan serupa juga dikemukakan Gubernur LIRA Sumatera Utara Rizaldi Mavi MBA pada kata sambutannya sebagaimana yang diketahui bahwa Kota Binjai dikenal dengan praktik korupsi berjama’ah sehingga dengan pradigma baru LIRA yang baru dilantik ditekankan agar bisa mengambil langkah-langkah nyata dalam melakukan pengawasan.

Walikota LIRA Kota Binjai Ir Eddy Aswari SH MM dalam kata sambutannya dengan tegas manyatakan bahwa LIRA sebagai lumbung informasi rakyat pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepentingan umum masyarakat luas dalam menjalankan visi dan misi kontrol sebagaimana yang diamanahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada setiap pidato kenenegaraannya bahwa peran seluruh masyarakat indonesia baik tokoh masyarakat, elemen masyarakat di daerah–daerah agar proaktif melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan harapan– harapan dari jajaran petinggi LIRA baik tingkat pusat, provinsi bahwa LIRA Kota Binjai tetap akan menjaga dan memelihara

citra dan tanggungjawab sesuai amanah yang sudah diberikan seiring dengan pelantikan DPD LIRA Kota Binjai.

LIRA bersama segenap jajarannya tidak akan pernah menjalankan amanah tugas yang bertitik tolak dari prinsip suka atau tidak suka melainkan berdiri pada satu kepentingan nasional melalui dasar hukum yang ditata dalam undang-undang dan peraturan sebagai pilar tuntunan bagi elemen masyarakat untuk menjalankan fungsi sosial kontrolnya, papar Eddy yang disambut tepuk tangan.

"Pilar-pilar inilah yang menjadikan fondasi kekuatan LIRA sehingga tidak ada alasan untuk tidak berbuat karena setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi baik dalam bentuk solusi, saran pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum," tegas Eddy Aswari.

Di akhir kata sambutannya Eddy Aswari mengharapkan kepada seluruh jajaran LIRA yang baru dilantik agar menyatukan persepsi mendukung apa yang telah digariskan oleh DPP LIRA Pusat dimana untuk skala kita tidak akan bisa lenggang kangkung karena banyaknya persoalan-persoalan KKN sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh hidup layak sulit terpenuhi.

Turut memberi kata sambutan walikota Binjai diwakili staf ahli Bidang Pemerintahan Drs Chairul Azhar bahwa kehadiran LIRA yang merupakan harapan masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra dalam menjalankan amanah kepentingan masyarakat luas.

DPD LIRA periode 20122015 yang dilantik antara lain Ir Eddy Aswari SH MM sebagai walikota, Rudi Alfahri Rangkuti sebagai sekretaris daerah sedangkan M Uli Sitepu bendahara menyusul pengurus-pengurus lainnya yang kedudukannya sebagai lembaga tehnis.(SBR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

KORUPSI

LIPSUS

18 Tervonis Korupsi di Medan Tak Ditahan SEJAK Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan diefektifkan, April 2011, terdapat 18 tervonis korupsi yang divonis, tapi sampai kini tidak ditahan. Dengan alasan masih menempuh proses hukum, banding, dan kasasi, mereka bebas beraktivitas di luar lingkungan penjara sampai kini.

Jumlah tervonis korupsi yang tidak ditahan bertambah, sejak pekan ini, menjadi 18 orang. Lima tervonis korupsi dalam dua kasus berbeda, divonis Mei 2012, tidak ditahan. Tiga tervonis dalam kasus korupsi Rp 1,5 miliar pada proyek penyusunan master plan Kota Medan 2016, yakni Harmes Joni, mantan Kepala Bappeda Kota Medan, vonis 1 tahun 6 bulan penjara; Susi Anggaraini (pejabat pembuat komitmen) 2 tahun penjara; dan Direktur PT Indah Karya Fadjrif Hikmana Bustam divonis 1 tahun penjara.

Tervonis korupsi anggaran KONI Kota Binjai 2007 senilai Rp 951.697.000; Haris Harto, anggota DPRD Binjai telah divonis 2 tahun penjara dan Sekretaris KONI Binjai Ahmad Kuasa divonis 1 tahun penjara.

Humas Pengadilan Negeri Medan (Pengadilan Tipikor), Ahmad Guntur, mengatakan, sejak proses penyidikan, saat peradilan bergulir dan pascaputusan, mereka memang tidak ditahan. ”Mereka melakukan upaya hukum,” kata Ahmad.

Data yang diperoleh dari Ahmad Guntur menyebutkan, sejak diefektifkannya Pengadilan Tipikor Medan pada April 2011, ada 47 perkara korupsi yang disidangkan, dan 45 perkara telah divonis. ”(12) terdakwa sudah divonis tidak ditahan karena belum inkrah. Satu tervonis tidak dieksekusi karena menjalani masa hukuman pidana umum, mantan Kepala Dinas Pariwisata Medan Syarifuddin,” kata Guntur.

Para tervonis, kata Guntur, dijatuhi hukuman bervariatif. ”Ada yang 1 tahun pun melakukan perlawanan hukum,” ujar dia. Semua tervonis korupsi berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Utara.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriono menilai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang menangani perkara itu tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi. ”(Tindakan) itu juga bentuk diskriminasi,” kata Nuriono.(BBS)

Para Koruptor Bebas

KEMANA NURANI HAKIM?

Pelaku korupsi kembali melenggang bebas meski divonis bersalah dan dihukum penjara di Pengadilan Tipikor Medan. Hakim lagi-lagi tidak memerintahkan terdakwa ditahan.

TERDAKWA yang mendapat hukuman penjara tapi tidak langsung ditahan kali ini adalah Harmes Joni. Mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini divonis bersalah karena turut melakukan korupsi dana penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 pada tahun 2006 yang merugikan negara Rp 1,52 miliar.

Dia dihukum 1 tahun 6 bulan penjara, tapi tetap bisa pulang ke rumah bersama keluarganya.

"Bagaimana tadi putusannya, ya begitulah," kata Ketua Majelis Hakim Jonny Sitohang.

Humas PN Medan ini menolak mengomentari putusan tanpa perintah penahanan itu. Alasannya, dia adalah hakim ketua perkara itu, sehingga tidak dapat berkomentar di luar sidang.

Putusan yang dijatuhkan terhadap Harmes lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Wahyuni yang menuntutnya dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 516 juta. Hakim juga tidak

memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara.

Menyikapi putusan hakim yang jauh di bawah tuntutan, JPU Sri Wahyuni menyatakan masih pikirpikir. "Kan masih ada waktu pikirpikir," kata Sri Wahyuni sambil berjalan kencang.

Sebelumnya, sama seperti Harmes, dua koruptor dana penyusunan Masterplan Kota Medan 2016 lainnya, Susi Anggraini (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Fadjrif Hikmana Bustami (Direk-

tur PT Indah Karya, rekanan Pemerintah Kota Medan), juga divonis bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Susi dihukum 2 tahun penjara dan Fadjrif divonis 1 tahun penjara. Namun keduanya juga tak langsung ditahan.

Selama persidangan kasus ini, mereka juga tidak ditahan.

Dalam perkara serupa, tersisa satu terdakwa lain yang belum

divonis, yaitu Gatot Suhariyono (Kepala Cabang PT Indah Karya).

Dia juga tidak ditahan selama persidangan.

Keempat terdakwa dinilai telah me-mark up honor dan biaya operasional untuk tenaga ahli dalam penyusunan masterplan Kota Medan.

Mereka mencairkan dana untuk 65 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, padahal hanya sembilan orang yang bekerja. Akibat perbuatan itu negara dirugikan Rp 1,52 miliar. (MEI/TIM)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

“Dalam waktu dekat ini sudah masuk dalam tahap pelimpahan,”tegasnya.

Sementara itu, Humas BPKP Effendi Damanik mengatakan, lamanya proses penghitungan kerugian negara tergantung dengan data yang diberikan.

Apabila data yang dibutuhkan lengkap, maka cepat.

Sebaliknya demikian.

“Kalaupun hasilnya lambat diberikan, tentunya data yang diberikan tidak lengkap. Tim penghitung tentunya akan kesulitan bekerja,”urainya. Dia menegaskan,mereka tidak pernah mempersulit pihak manapun yang meminta penghitungan kerugian negara.

Semua dikerjakan dan hasilnya maksimal atau objektif. Biasanya, tim kesulitan menghitung kalau data diberikan tidak lengkap.

“Biasanya,kami kesulitan

minta data,terutama data lama, soalnya biasanya hilang atau mencari lagi. Selama data lengkap, hasilnya pun cepat di dapat,”pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, Kejati Sumut melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan tujuh gedung SKPD Kabupaten Batubara dengan kerugian negara sebesar Rp 900 juta.

Dalam perkara ini ditetapkan tiga tersangka,yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hary Sukardi dan Syahrial Lafau.

Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan sejak 19 Agustus 2011. Namun, 17 September 2011 menjadi tahanan kota. Kini ketiganya dibebaskan demi hukum karena masa penahanannya berakhir.

Bebas, Kejati Sumut Salahkan BPKP KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menyalahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas bebasnya tiga tersangka kasus korupsi APBD Kabupaten Batubara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Marcos Simare-mare mengatakan, bebasnya ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan tujuh gedung satuan kerja dan perangkat daerah (SKPD) Batubara karena BPKP lambat mengeluarkan hasil penghitungan kerugian negara.

Berkas dan data terkait perkara itu diserahkan ke BPKP pada Agustus 2011. Namun, BPKP menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara itu 11 Februari 2012 lalu atau sekitar enam bulan.

“Hasil penghitungan kerugian negara itu baru kami

terima 11 Februari 2012.

Selama itu, penyidik juga sudah menagih untuk mempercepat mengeluarkan hasil penghitungan. Jadi, bukan disebabkan kelalaian jaksa penyidik,” katanya, Senin 26 Maret 2012. Meski demikian, dia memaklumi lambatnya proses audit kerugian negara yang dilakukan BPKP. Sebab, berkas

yang dikerjakan tidak hanya dugaan korupsi di Batubara saja. “Bukan bermaksud membuang kesalahan ke BPKP atau menuding mereka lambat.

Hasilnya, memang diberikan lama dan kami maklumi dengan banyaknya kerjaan mereka.

Menghitung itu tidak mudah,”ucapnya.

Marcos menambahkan,proses audit membutuhkan waktu yang cukup lama.Setelah hasil penghitungan kerugian negara keluar, tim penyidik kembali mensinkronisasikannya dengan data-data lama.“Jadi, tidak bisa begitu keluar kerugian negaranya, langsung dilimpahkan. Ada penyidikan dan mensinkronisasikan dengan penyidikan,”tambahnya. Saat ini berkas perkara tersebut sedang dalam tahap penjilidan dan segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran dan selanjutnya melimpahkan tersebut ke

(BBS)

Vonis Bebas Koruptor dan Kemaksiatan PEMBERANTASAN korupsi di negeri ini sebatas retorika.

Banyak kasus korupsi tidak serius dituntaskan. Bahkan, terasa sekali pemberantasan korupsi masih tebang pilih.

Tragisnya, terdakwa korupsi bisa mendapat vonis bebas di Pengadilan Tipikor. Jadi tak salah menyebut: Pengadilan Tipikor Daerah Surga Koruptor”.

Disebut ‘surga bagi koruptor’ karena vonis bebas kepada terdakwa korupsi di pengadilan Tipikor daerah sudah terjadi. Hal itu membuka peluang bahwa koruptor lain bisa melenggang bebas dari meja pengadilan. Padahal, selama ini kita yakini, satu-satunya pengadilan yang selalu berhasil menyeret koruptor ke penjara adalah pengadilan Tipikor.

Entah penguasa atau yang ‘kacangan’, entah kelas kakap maupun kelas teri, di pengadilan Tipikor koruptor tidak bisa ‘lepas’, pasti masuk bui. Tapi, kasus terdakwa korupsi Walikota Bekasi Mochtar Mohamad ini telah menghancurkan keyakinan kita itu.

Pengadilan Tipikor ternyata punya celah yang bisa dimanfaatkan para begundal kekuasaan.

Pemberian vonis bebas ini dituding karena ada oknum hakim yang ‘bermain’ di dalamnya. Oknum hakim yang kredibilitasnya tidak teruji. Oknum hakim yang

tidak menginginkan kebersihan negeri dari korupsi, oknum hakim yang tidak ingin bangsa ini maju.

Yang lebih kita cemaskan: pintu peluang bagi koruptor lain untuk mendapatkan vonis bebas semakin terbuka lebar. Dan pada akhirnya, aneka cara untuk mewabahkan korupsi makin tersuasana.

Begitulah cara korupsi membiak, persis seperti cara praktik kemaksiatan menggeliat. Kemaksiatan pun terasa sulit diberantas di negeri ini juga disebabkan banyaknya oknum yang terlibat. Meski dalam pemberitaan masyarakat penyedia jasa esek-esek dan minuman keras diletakkan sebagai tertuduh utama.

Tetapi saya skeptis dengan pemberitaan tersebut.

Skeptis karena kerap kali kita mudah mengkambinghitamkan masyarakat sebagai pelaku tungggal langgeng dan maraknya praktik ‘kemaksiatan’.

Padahal, praktik seperti ini hanya bisa subur jika didesain dengan skenario yang professional.

Saya menduga modus terbesarnya adalah ketidakseriusan pemerintah.

Pemerintah bersikap setengah hati dalam memberantas praktik busuk ini. Pemerintah tidak mengutus aparat (petugas) yang punya militansi dan konsistensi tinggi dalam

proyek penjagaan moral bangsa. Atau memang tidak ada lagi aparat yang anti kemaksiatan? Tidaklah terlalu berlebihan jika kita katakan bahwa ketidakseriusan pemerintah serta ketidakkonsistenan aparat itulah penyebab utama langgengnya kemaksiatan di beberapa tempat.

Seharusnya praktik maksiat tak mungkin menjamur kalau pemerintah punya kekuasaan untuk membasmi ‘praktik busuk itu”.

Seandainya pemerintah berkemauan keras, sebenarnya menghentikan praktik haram ini semudah membalikkan telapak tangan. Asal ada kontrol yang kuat dari pemerintah dan tindak tegas terhadap setiap oknum yang terlibat berjalan dengan efektif, kemaksiatan akan bisa ditelanjangi.

Pemerintah sebagai pemimpin, punya tanggung jawab melindungi moral masyarakat. Sebab pemerintah telah diberi kepercayaan dan kekuasaan untuk mengabdikan diri bagi masyarakat.

Kekuasaan pada hakikatnya selalu dibarengi tanggung jawab besar (a great power come with a great rensponsibility). Itu hanya bisa terjadi kalau ada niat dan kemauan tinggi dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga kemurnian moral generasi.

Sebab, apa gunanya pemerintah kalau masyarakatnya berlumur kotoran. Apa gunanya pemerintah kalau tidak risih dan sensitif melihat masyarakatnya diperbudak oleh nafsunya. Apalagi mereka tidak hanya sebagai penyedia jasa esek-esek, melainkan juga telah menjadi pelindung kemaksiatan itu sendiri.

Bukankah ini suatu ‘pembiaran’ agar moralitas masyarakat sudah terjun bebas ke jurang kehinaan?

Dan apalagi gunanya berbangsa kalau masyarakat sudah terbiasa dan menganggap lumrah pelacuran? Lagi-lagi skenario Sodom dan Gomora.

Kembali ke vonis bebas koruptor. Vonis bebas terhadap Mochtar menjadi kekecewaan berat bagi kita.

Kecewa karena pengadilan Tipikor ternyata memiliki celah yang bisa dimanfaatkan para begundal kekuasaan untuk membiakkan korupsi.

Tambahan lagi, kasus Mochtar bukanlah yang pertama. Ternyata, Pengadilan Tipikor daerah selama hampir setahun berdiri sudah membebaskan 25 terdakwa kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), ke-25 terdakwa korupsi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor itu: satu dibebaskan pengadilan

Tipikor Semarang, 21 terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya, dan tiga terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung.

Itu baru kasus yang ditangani di KPK. Kalau ditambahkan dengan kasus lain (yang mendapat vonis bebas) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), makin berlipatlah banyaknya.

Tidak diragukan pula, kasus yang ditangani Kejagung banyak celahnya. Dan lagialgi keterkaitan oknum menjadi pemicu.

Sulitnya menumbuhkan iklim anti korupsi di ruang publik—khususnya peradilan—mengakibatkan banyak celah bagi melenggangnya koruptor dari jerat penjara.

Ketersediaan sumber daya manusia andal menjadi persoalan. Masih banyak pengadil-pengadil yang integritasnya diragukan.

Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, proses seleksi yang longgar yang belum efektif menampi yang mampu memisahkan pengadil-pengadil jujur dari pengadil-pengadil busuk.

Kedua, pemberian vonis hukum yang tergolong rendah pada koruptor.

Timbang pemberian vonis ringan untuk kasus korupsi yang mayoritas diganjar dua sampai empat tahun penjara. Lalu dapat remisi.

Bahkan tak ada hukuman

pancung bagi koruptor. Vonis ringan ini tak mampu memberi efek jera untuk tidak korupsi lagi.

Tak ada yang bisa membantah mudarat korupsi teramat sangat buruk. Korupsi telah mencakar-cakar negeri menghancurkan masa depan rakyat. Lihat akibatnya: pemerintahan tidak efektif, kabinet mandek, pelayanan publik buruk, marwah hukum terinjak-injak. Yang paling buruk: membuat jutaan rakyat kehilangan hak-haknya dan rentan menjadi masyarakat paria karena harus hidup dibawah garis kemiskinan, membuat anak-anak terlantar makin terlantar, bocah-bocah tak bisa menikmati sekolah.

Tidak berlebihan mengatakan bahwa korupsi lebih jahat dari pada terorisme. Alasannya, terorisme mematikan orang seketika, tapi korupsi mewariskan kematian jutaan orang dari generasi ke generasi. Dari waktu ke waktu. Hari ini satu bupati korupsi mungkin lima, sepuluh, dua puluh dan tahun selanjutnya barulah terasa efeknya, ketika orang miskin tak bisa sekolah lantaran uang negara telah terkuras, ketika orang miskin sakit tak lagi bisa berobat karena biaya obat mahal akibat subsidi obat bagi orang sakit dihapuskan karena kanton APBN bocor.

Itu baru satu. Bayangkan apa yang pernah dikatakan Mendagri, Gamawan Fauzi: 153 kepala daerah tersandung korupsi! Tidak perlu banyak koruptor untuk menghacurkan negeri ini.

Satu koruptor saja sudah memberi sinyal kehancuran, apalagi kalau 153 orang.

Para pemimpin pula.

Cermatilah yang korup adalah yang bernaung di lingkar kekuasaan, yang memiliki akses dengan pusat kekuasaan, pusat informasi, dan data yang sewaktuwaktu bisa dimanipulasi dengan kelicikan dan kekuasaan (abuse of power).

Ketiga, pendidikan integritas bagi para caloncalon pengadil di kampus belum memadai. Iklim kampus yang berorientasi untung kerap mengabaikan penciptaan nuansa kampus yang mampu menstimulus tumbuh-kembangnya kecintaan pada kebenaran lebih dari apapun dan kebencian pada korupsi di atas segala-galanya.

Nah, mari kita gelorakan kembali semangat pemberantasan korupsi. Kita gelorakan dengan beberapa cara: menguatkan kembali pengadilan Tipikor, mengontrol ketat hakim peradilan. Kemudian, seleksi terhadap hakim mesti lebih selektif-produktif. Terakhir, pendidikan bagi calon pengadil di kampus harus dibenahi lebih serius!(BBS)

KPK POS

6

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

POLITIK

Workshop Pemberdayaan Pondok Pesantren ACEH TIMUR - Pondok Pesantren (ponpes) merupakan lembaga pendidikan terpadu dan modern, antara kurikulum SMP dan Pesantren dijalankan utuh dan terintegrasi, sehingga diharapkan menjadi lembaga pendidikan yang unggul.

Para santri dimungkinkan menguasai ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memahami ilmu ke-Islaman, sehingga mampu jadi kader umat yang dapat diandalkan.

Guna merealisasikan program itu, ponpes menjalin kerjasama menyangkut pengelolaan, manajemen dan SDM dengan ponpes berpengalaman.

Untuk menjadikan ponpes modern, maju dan dapat bersaing, ponpes dituntut menggunakan sistem manajemen modern. Kyai atau pengasuh, guru serta pengurus harus tunduk kepada aturan AD/ ART ponpes. Di bidang keuangan dan koperasi diatur sedemikian rupa sehingga ekonomi ponpes tumbuh sehat. Di

bidang tatanan dan disiplin santri, penjadwalan waktu yang ketat dan disiplin, apabila ditemukan pelanggaran mendapatkan sanksi.

Terkait hal itu Pemkab melalui Bagian Pembinaan dan Pemberdayaan Dayah Kantor Sekretariat Daerah mengadakan workshop sehari pemberdayaan ponpes di Balai Pengajian Ulama dan Umara Desa Alue Bu Tuha Kec. Peureulak Barat, kemarin. Tema yang diangkat “Meningkatkan Manajemen Pondok Pesantren yang Tertib dan Baik”.Workshop utusan 20 Kecamatan dengan jumlah peserta 50 orang.

Dalam laporannya Kepala Bagian PP Dayah Saiful Nahar mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan Workshop ini menyamakan visi dan misi pemkab dengan peserta Adapun para pemateri Muslim Mahmmud, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh dan T. Zulfikar.(BSO)

Walikota: Saya Tak Suka Wartawan Tanpa Surat Kabar SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti secara resmi membuka pelatihan jurnalistik di jajaran Pemko Subulusalam, Kamis lalu di Grand Mitra Hotel.Walikota berharap para wartawan di jajaran Kota Subulussalam jangan membuat berita yang tak sesuai fakta.

Moment pelatihan kata Sakti benar-benar dimanfaatkan sehingga saluran komunikasi antar pemerintah dengan media terus terbina. Demikian juga Pj Kabag Humas dan Protokoler, Masyhuri terus membina hubungan baik dengan wartawan.

Namun bukan dalam artian menghalangi kritik terhadap pemerintah. Saya ujar Sakti, siap dikritik berdasarkan fakta. Itu untuk menghindari terjadinya fitnah.

Memang selama ini pemko dan dirinya belum pernah mengajukan somasi atas pemberitaan wartawan yang dinilai merugikan dirinya.

Sakti mengatakan selaku kepala daerah, ia berharap seluruh jajarannya tidak aler-

gi terhadap profesi wartawan.

Tindakan menghindari wartawan akan menimbulkan persoalan. ”Tanpa wartawan, informasi daerah kita tidak akan diketahui orang lain,” terang Sakti.

Tetapi Walikota secara mengatakan, tidak suka dengan wartwan yang tidak memiliki surat kabar. Bukti wartawan memiliki surat kabar ada dengan berita yang ditulisnya. Sebaliknya, wartawan tanpa surat kabar, tidak akan mengetahui apa saja yang ditulisnya.

Pj kabag Humas dan Protokoler Masyhuri dalam laporannya menyampaikan pelatihan jurnalistik diikuti 20 wartawan dari berbagai wadah. Antara lain Persatuan Wartawan Kota Subulussalam (Perwako) diketuai Khalidin dan Sekretaris Khairul Boang Manalu. Lembaga Komunikasi Wartawan Kota Subulussalam (LKWKS) diketuai Kartolin Tumangger dan Sekretaris Jaulim Saran. Aliansi Jurnalis Subulussalam (AjASs) diketuai Ansari BM dan Sekretaris Alim Bako.(KAR)

Diklat Prajabatan Aceh Timur Ditutup ACEH TIMUR - Menghadapi tantangan dan persaingan global di masa akan datang, PNS dituntut memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku dalam melaksanakan tugas.

Hal ini dikatakan Pj. Bupati Aceh Timur Nasrullah Muhammad saat menutup acara Diklat Prajabatan CPNS golongan II dan III, angkatan I dan II di Aula SKB setempat, Kemarin.

Nasrullah menambahkan diklat prajabatan merupakan pembentukan awal kader staf di lingkungan PNS agar bertambah arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Mampu dipadukan antara kebenaran teori dengan kondisi empiris di lapangan.

Membentuk sosok PNS seperti itu perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur diklat.

“Siirng perkembangan jaman, kehadiran aparatur pemerintah terdidik dan terampil akan selalu dibutuhkan disetiap keadaan untuk melayani masayarakat,” ujarnya.

Diklat diikuti 197 orang, dari seluruh peserta 1 peserta dinyatakan gugur.Bagi peserta yang lulus Pj. Bupati meminta harus bersyukur.“Yang telah dinyatakan lulus, keberhasilan itu harus disyukuri,” ujarnya. (BSO)

N A D SUMUT

Pemko Tertibkan Pengecer Liar SUBULUSSALAM – Pemko Subulussalam melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Rusdi Hasan meminta seluruh pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) liar harus segera ditertibkan.

Pernyataan ini diutarakannya saat pertemuan pembahasan peredaran BBM bersubsidi/pembahasan kelangkaan BBM antara pihak Pemko dengan unsur pemilik SPBU dan pangkalan induk minyak tanah, di Aula Gedung Serba Guna Setdako Subulussalam kemarin.

Katanya sebulan terakhir ini, disitribusi pasokan BBM kurang lancar, sehingga menimbulkan antrian panjang di SPBU-SPBU. Kerap kita saksikan BBM di SPBU cepat habis, tapi dikios kecil, masih diperjualbelikan dengan harga HET pemerintah.

Kelangkaan ini harus segera disikapi bersama, dengan merumuskan kebijakan yang baik. Ia meminta pengelola SPBU menyalurkan dan mendistribusikan BBM jenis premium dan solar sesuai aturan dan ketentuan, agar keresahan masyarakat dapat diatasi. ”Kios penjual tak punya ijin harus ditertibkan dan jangan ada penimbunan BBM,” tegasnya.

Kadis Perindagkop dan UKM Subulussalam, Darmansyah mengatakan pihaknya sebulan ke depan tetap melaksanakan pengawasan secara kontiniu agar peredaran terkordinir dengan baik. Pihaknya juga segera menertibkan semua pengecer liar yang menjual BBM tanpa dilengkapi perijinan yang sah.

Di sela-sela acara, salah satu utusan SPBU Kasman Lizar Penanggalan mengatakan pihaknya telah mendistribusikan BBM dengan baik.

Namun akibat kurangnya kuota berdampak terhadap penyaluran. ”Kuota sebulan hanya 20 kali order, sekali orderan 18000 liter, itupun jatah 2010 lalu. Sementara pertambahan kendaraan tiap tahun terus meningkat,” ujarnya.

Dibagian lain, kesepakatan Muspidako Subulussalam dan LSM serta pemilik SPBU telah menyepakati aturan menjaga ketersediaan BBM. Mobil penumpang hanya boleh diisi 30 liter/hari, mobil pribadi 25 liter/hari, sepeda motor 4 liter/hari sedangkan becak mesin sebanyak Rp20.

000/hari. Kemudian dilarang melakukan dengan pelangsiran. Juga dilakukan pengawasan oleh kepolisian, TNI, dan petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kota Subulussalam. Menindak SPBU dan pihak lain yang melakukan pembelian BBM premium yang tidak sesuai aturan serta petugas SPBU wajib menggunakan seragam.(KAR)

Maju Jaya Prima Dukung Pelantikan Puja Kesuma ACEH TAMIANG - Showroom Honda Maju Jaya Prima Kuala Simpang mendukung kegiatan pelantikan DP Ranting Paguyuban Puja Kesuma Kec. Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang.

Pelantikan dipusatkan di Lapangan Bola Kaki Desa Wonosari Tamiang Hulu, kemarin.

Manager Showroom Honda Maju Jaya Prima Kuala Simpang,Yunfisar Sujono mengatakan pihaknya selama ini aktif berpartisipasi diberbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya di Aceh Tamiang. Ini kata Yunfisar, bagian dari kegiatan Honda menjalin rasa persaudaraan, memupuk silahturrahmi dengan berbagai kalangan, tanpa memandang suku, ras dan agama.

Ketua DPD Paguyuban Puja Kesuma Aceh Tamiang, Mayor (Purn) H. Suyanto mengatakan pihaknya berterima kasih pada Showroom Maju Jaya Prima Kuala Simpang. Menurut Suyanto,tujuan pembentukan paguyuban Puja Kesuma untuk menyatukan masyarakat Jawa yang ada di Aceh Tamiang.

Kepada pengurus yang baru dilantik, Suyanto mengharapkan terus mengembangkan organisasi serta melaksanakan program kerja sehingga dapat meningkatkan kesejah-

DEKLARASI–Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan Wakil Bupati mengikuti deklarasi pilkada damai di Lapangan Kantor Bupati Aceh Tamiang.

Pasangan Calon Teken Naskah Deklarasi Damai ACEH TAMIANG–Sebelas pasangan pasanan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang menandatangani naskah deklarasi pilkada damai dan bebas intimidasi. Acara digelar di tribun utama lapangan kompleks Kantor Bupati Bumi Muda Sedia pekan lalu.

Dari 11 pasangan pasangan calon itu menyatakan sepakat mewujudkan Pilkada berkualitas dan jujur. Setelah meneken naskah deklarasi pilkada damai, seluruh pasangan bersama-sama melepaskan burung merpati serta berpawai berkeliling di sepu-

tar Kota Kuala Simpang dengan menggunakan becak motor.

Ketua KIP Aceh Tamiang Izuddin mengatakan, deklarasi pilkada damai ini momentum bagi semua pihak, terutama para kandidat dan timses-nya agar bersama-

sama berkomitmen menjalankan seluruh tahapan proses Pilkada dengan baik. Serta menanamkan sikap saling menghormati serta menghargai.

Berikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat secara bebas menentukan pilihannya. Kebebasan menentukan pilihan adalah hak asasi bagi warga Negara,” kata Izuddin.

Bupati Aceh Tamiang Abdul Latif menghimbau para kandidat agar berpolitik, seca-

ra cerdas dan sehat serta menjaga perdamaian. Begitu pejabat dan PNS menghindari para kandidat, biarkanlah pejabat dan PNS memberi dukungan di bilik suara.

Mewujuskan pilkada, masyarakat jangan dikekangi dan dibatasi menentukan hak pilihannya. Sehingga terpilih pemimpin bijaksana dan cerdas, membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan sehingga rakyat makmur dan sejahtera.(BSO)

Pangdam IM: TNI Harus Dekat Dengan Rakyat SUBULUSSALAM - Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Adi Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Subulussalam di area pembangunan Makodim Subulussalam, Penanggalan kota Subulussalam, kemarin.

Pada kesempatan itu ia menekankan kepada anggota TNI melakukan pendekatan ke masyarakat untuk menghilangkan rasa takut pada TNI. Meski konflik Aceh sudah selesai, diyakini masih ada luka tergores di masyarakat maupun prajurid TNI. Karena itu, perlu ada upaya mendekatkan TNI dengan masya-

rakat seperti membentuk kelompok tani atau lainnya.

Pernyataan iktu disampaikan Pangdam IM saat berkunjung ke kunker ke kota Subulussalam, baru-baru ini.

Menurut Pangdam, keberadaan prajurit TNI di Subulussalam, bisa memberi rasa aman, nyaman, sehingga membuat hubungan semakin baik.

TNI, kata Pangdam, harus mampu mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga tidak ada kesan menyeramkan terhadap sosok prajurit.

Di sela-sela acara, Pangdam bersama Muspika melakukan penanaman pohon ser-

ta meninjau kemajuan pembangunan Makodim. Pangdam juga meninjau lokasi pos Koramil Penanggalan di Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan.

246 senpi ilegal Sebelumnya di Kabupaten Aceh Jaya, Pangdam mengatakan ada 246 pucuk senjata ilegal dari berbagai jenis diserahkan masyarakat secara suka relake pada pihak keamanan. Kata Pangdam pihaknya tidak akan memberi sanksi bagi warga yang dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata ilegal yang dikuasainya kepada pihak TNI/Polri.

”Bagi yang tidak menyerahkan jika tertangkan akan diberi sanksi tegas,”ucapnya.

Sebelumnya Walikota Subulussalam Merah Sakti mengatakan pembangunan Makodin INI akan diperjuangkan sampai selesai, karena Makodin bagian dari asset daerah. Jangankan pembangunan Makodim, transportasi juga akan kita bantu untuk membantu kegiatan TNI. Sakti berharap kepada legeslatif agar dapat membantu mencari solusi pembangunan Makodin. ”Kalau bisa pada 2013 ini bisa selesai,” katanya.(KAR)

Pj. Bupati Buka Musda MPU ACEH TIMUR - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) punya peran penting, baik bgai pemerintahan daerah maupun dalam memberikan kontribusi dan membentuk pola kehidupan masyarakat Islami.

Hal ini dikatakan Pj. Bupati Aceh TimurNasrullah Muhammad, saat membuka \Musyawarah Daerah (Musda) MPU Aceh Timur, kemarin di Gedung Islamic Centre Langsa.

teraan pengurus dan anggota.

Pengurus yang dilantik adalah DP Ranting Kampung Jambo Rambong, Kampung Blang Kandis, Kampung Harum Sari, Kampung Wonosari, dan Kampung Babo. (BSO)

KAPII Gelar Seminar Pendidikan LANGSA - Kesatuan Aksi Pelajar Islam Indonesia (KAPII) Kota Langsa gelar seminar pendidikan berkarakter bagi guru-guru SD,SMP dan SMA. Dari Aceh Timur 70 orang, Langsa 130 dan Aceh Tamiang 50 orang. Acara dilaksanakan Sabtu kemarin di Aula Cakra Donya Pemko Langsa.

Penjelasan ini disampaikan Ketua Panitia Edisyah Putra kepada wartawan, kemarin disela-sela acara.

Katanya tema yang diusung “Merealisasikan pendidikan berkarakter di Aceh, menuju Indonesia yang bermoral”. Adapun tujuan acara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkarakter di Indonesia, khususya di Aceh.

Membekali para pendidik dengan ilmu supaya penuh talenta memperbaiki karakter anak didiknya. Sarana silaturahmi antar guru dan wadah motivasi pendidik menjadi lebih baik dalam menjalankan perannya. Target utamanya membangun karakter bangsa Indonesia yang akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan

Terbentuknya lembaga MPU sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2007 tentang MPU. Keberadaannya merupakan mitra kerja dan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRK di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Nasrullah menambahkan MPU mempunyai fungsi memberi nasehat dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang

perilaku berbangsa dan bernegara.

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana menanamkan nilai-nilai pendidikan. Makanya proses internalisasi dalam diri peserta yang mendorong dan mewujudkansikapdan perilaku yang baik. (BSO)

PTPN-I Tandatangani Kerjasama dengan PT. INHUTANI LANGSA - Menyikapi program sinergi BUMN yang digulirkan pemerintah, PTPN-I (Persero) melakukan penandatangan kerjasama dengan PT. Inhutani. Penandatangan nota kesepahamanuntukmembentukperusahaanpatungan bernama PT.Eco Plywood Indonesia (EPI).

“Jadi, PTPN-I bersinergi dengan PT.Inhutani IV (Persero) membentuk perusahaan patungan diberi nama PT. EPI I yang operasionalnya di Langsa,” ujar Sekretaris PTPN-I, Hasan Basri melalui pres rilisnya kemarin.

Katanya rencana awal datang dari PTPN-I. Namun untuk membangun pabrik butuh dana besar, dan perusahaan kesulitan memenuhinya. Laludilakukanupayamendapatkandanadari bank, juga tidak mudah dan butu waktu.

Di tengah ketidak pastian pendanaan, akhirnya lahir program sinergi BUMN dengan PT INHUTANI, yang diharapkan dapat memberi manfaatbagipengembanganprogramsinergiBUMN. JadimautidakmauprogramsinergikeduaBUMNini harus jalan sebaik mungkin. (BSO)

pembangunan keagamaan dan pembinaan umat. MPU berwenang menyelesaikan persoalan aqidah, perbedaan pendapat masalah keagamaan dan menjaga serta memelihara kerukunan antar umat beragama.

Pj. Bupati mengaku yakin dan percaya pada MPU dapat memberi kontribusi bagi pembinaan umat dan kehidupan masyarakat.

Ketua MPU periode 20072012, Tgk. Bukhari Hasan mengatakan, selama ini telah bekerja secara maksimal me-

nyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. “Kami telah berupaya menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Husni Wahab, Musda MPU diselenggarakan untuk memilih ketua, wakil ketua dan unsur pengurus masa khidmat 2012-2017. Sebab masa khidmat pengurus sebelumnya telah berakhir. Musda berlangsung 2 hari diikuti 86 peserta.(BSO)

Warga Sekrak Usulkan Siswi SMP Dayah Pembangunan Perbatasan Duta Jembatan Subulussalam ACEH TAMIANG - Kecamatan Sekrak dimekarkan 31 Agustus 2006, meliputi 14 desa, dipimpin 14 Datuk Penghulu dan 1 mukim.

Jumlah penduduk 6.422 orang serta terbagi 34 dusun dan luas areal wilayah 25.765 hektar.

Jarak tempuh dari Kec. Sekrak ke Kabupaten Aceh Tamiang lebih kurang 45 Km. Kecamatan pemekaran ini sudah dipimpin tiga camat, yakni Asrul dan Jalaluddin dan Samsul Bahri.

Camat Samsul Bahri kepada KPK POS mengatakan di Kecamatan Sekrak ini, ada sekolah menengah pertama yakni SMPN 7 Sulum dan SMPN 5 Sekrak Kanan, ada MIN Swasta dan 5 SD Negeri.

Kebanyakan warga bekerja sebagai petani, seperti petani karet, kelapa sawit, coklat dan pinang. Menurut saya hasil yang diperoleh masyarakat cukup memadai juga menambah Pendapatan Aset Daerah (PAD).

Sayangnya warga resah dan mengeluh, sebab jembatan sebagai sarana transportasi hubungan yang menghubungkan ke Kota kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu melalui Camat warga mengusulkan segera dilaporkan kepada Dinas terkait agar dibangun sehingga layak dilalui kendaraan. (BSO)

SUBULUSSALAM - Ida Laila, Siswi SMP Dayah Perbatasan Minhajussalam berhak jadi duta daerahnya mengikuti Festival seni baca alQuran (FL2SN) tingkat Propinsi Aceh.“Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri terhadap Dayah yang baru berusia hampir 2 tahun, sekaligus pemicu minat belajar dan berprestasi rekan-rekannya sesamasantri,”kataKarim,Kepala SMPDayahPerbatasan,kepadawartawankemarin.

Dikatakan,selainIda, ada satu siswa lagi yang mampu meraih prestasi katagori tingkat SMP/ MTsN se-Pemko yaitu Rian Alfaid Yusri.Sayangnya ia tak mampu jadi utusan ke kejuaraan tingkat Provinsi Aceh.

Kata Karim, walau usia Dayah ini relatif muda, berkat bimbingan, motifasi dan seni pembelajaran yang terprogram dari dewan guru, kini mampu maraih berbagai Trophi dan Piagam di berbagai kejuaraan. Ia menegaskan, pihaknya menjalankan sistim pembelajaran dengan visi, misi dan motto mengadopsi dua jenis kurikulum.Yaitu kurikulum Salafiyah dan umum.

Dikatakan lagi, perpaduan Kurikulum Salafiyah dan Umum diharapkan mampu mendidik generasi muda jadi insan bermanhaj Salafiy sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi, untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat, ucapnya.(KAR)

KPK POS

7

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

Kepala Daerah di Sumut Diduga Ada Yang Poligami MEDAN - Puluhan massa LSM Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) berunjukrasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/05).

Dalam tuntutannya, Lempar mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memutasi dan mencopot oknum pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Kepala Daerah di Sumatera Utara yang diduga berpoligami.

Massa juga meminta Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan profesional untuk meletakkan jabatannya, karena dinilai tidak mampu memimpin Sumut dan tidak berhasil mewujudkan visi dan misinya.

Meminta Mendagri mencopot Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dari jabatannya dan menunjuk orang yang profesional untuk menjadi Plt Gubernur Sumut demi kekondusifan dan berjalannya roda pemerintahan sesuai harapan rakyat Sumut.

Terakhir, massa Lempar mendesak Kepala SKPD yang terindikasi korupsi antara lain Kepala Dinas Bina Marga Sumut supaya dicopot. Usai menyampaikan aspirasinya, massa Lempar meninggalkan Kantor Gubernur Sumut dengan tertib.(BSC)

Mantan Kabiro Keuangan Belum Kembalikan Mobil Dinas MEDAN- Kendati sudah diinstruksikan untuk mengembalikan mobil dinas, namun mantan Kepala Biro (Kabiro) Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara M Syafii masih tetap menguasai 2 unit mobil dinas yakni Kijang Inova dan double cabin serta satu unit sepeda motor.

“Ya, benar Pak Syafii belum mengembalikan mobil dinas sebanyak 2 unit, Kijang Inova dan double cabin serta satu sepeda motor,” jelas Kabiro Perlengkapan Setdaprov Sumut Syafruddin menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/05).

Sedangkan, Naruddin Dalimunte (mantan Kadis Perhubungan Sumut) saat ini menjabat Kadis Pariwisata Sumut, sudah mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipakai.

Begitu juga mobil dinas yang selama ini dikuasai Dahlan Hasan Nasution (mantan Kepala Biro Perlengkapan) BK 1002 K dan BK 1199 K, Bondaharo Siregar (mantan Kepala Biro Perlengkapan) BK 773 PW dan Ismail (mantan Kabag Distribusi) BK 1591 K, sudah mengembalikan kepada Biro Perlengkapan.(SBC)

POLITIK

SUMUT

Bupati Minta Aparat Perkuat Data yang Valid STABAT–Data valid dan akuntabel salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan. Sehingga untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dibutuhkan kecermatan termasuk dalam pengisian profil desa.

“Perencanaan pembangunan harus didasarkan data dan informasi akurat dan dapat dipertanggung jawab-

kan,” ujar Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Surya Djahisa pada acara pembukaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan penyusunan RPJM Desa dan Profil Desa/Kelurahan di Gedung PKK Langkat, kemarin.

Profil desa/kelurahan berguna memberikan arah penyusunan data dasar pada tingkat desa dan kelurahan, seperti data dasar keluarga, potensi desa dan tingkat perkembangan desa serta perencanaan RPJM Desa.

Diharapkan peserta benar-

benar mengikuti sosialisasi.

Disamping meningkatkan SDM aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga membangun komunikasi efektif antara Pemkab, kecamatan dan desa/kelurahan.

Melalui sosialisasi ini akan mampu dirumuskan rekomendasi dan komitmen bersama bagi percepatan penyusunan profil desa dan kelurahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Langkat H. Rahmanuddin Rangkuti menyambut baik acara tersebut, dan berharap

Pemkab terus memperkuat SDM perangkat desa/kelurahan. Data yang valid akan memberikan kemudahan menyeimbangkan pembangunan sesuai prinsip keadilan.

Sebelumnya, Kepala BPMDK Jaya Sitepu selaku panitia melaporkan, sosialisasi berlangsung 21 s/d 31 Mei 2012 diikuti 600 peserta.

Terdiri dari Sekcam, Kasi PMP, Kades / Lurah serta Sekdes / Seklur se-Kab. Langkat. Dengan nara sumber dari Ditjen PMD Kemendagri Simon Edward Lumban Gaul dan Badan PMDK Langkat.(JUL)

FOTO BERSAMA–Ketua Dewan Penasehat FKDT Sumut yang juga Cagubsu 2013-2018 H Fadly Nurzal, S.Ag foto bersama dengan Ketua FKDT Pusat, Kakanwil Kemenag Sumut dan pengurus FKDT Sumut usai pelantikan.

Fadly Nurzal: Pemerintah Jangan Anak Tirikan Pendidikan Islam MEDAN–Penasehat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Provinsi Sumatera Utara yang juga Calon Gubsu 2013-2018, H Fadly Nurzal, S.Ag secara tegas meminta pemintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota, tidak menganaktirikan pendidikan agama Islam.

Penegasan itu disampaikannya pada acara pelantikan Pengurus FKDT Provinsi Sumatera Utara, kemarin di Asrama Haji Medan.

Tampak hadir pada acara itu, Ketua PP FKDT Sumitro, S.Pdi Kepala Kanwil Kemenag Provsu Drs H. Abdurrahim, M.Hum, dewan penasehat FKDT Sumut H. Yulizar P Lubis, anggota DPRD Sumut H Hosen Hutagalung, Kabid PK Pontren Kanwil Kemenang Sumut Jaharudin.

Juga hadir Faisal Hutabarat, M. Soleh Tanjung, Ketua DPC PPP Kota Medan Aja Syahri dan Mursal Haharap serta undangan lainnya.

Disebutkan Fadly, pendidikan Islam salah pondasi utama menciptakan generasi Islam yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul kari-

Pemkab Asahan Bahas RPJPD 20152025 KISARAN - Pemkab Asahan membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Acara itu secara resmi dibuka Bupati Asahan, H. Taufan Gama Simatupang di Aula Melati Pemkab Asahan, kemarin.

Bupati menjelaskan komitemen RPJPD, diharapkan kepada semua SKPD dapat memberikan masukan guna penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, sehingga hasilnya menjadi bahan masukan untuk pembangunan hingga 2025.

RPJPD tersebut akan ditetapkan dengan Perda, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro. Pedoman pelaksanaan pembagunan daerah guna mewujudkan visi misi serta arah pembagunan jangka panjang sesuai kewenangan kabupaten selama 20 tahun ke depan. “ Pembahasan RPJPD ini merupakan mo-

mah. Atas dasar itu, kata Fadly, seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder harus kompak memperhatikan dan membangun pendidikan agama Islam, termasuk diniyah takmiliyah.

Menurut Fadly, untuk mendorong keperihakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, maka usulan dilahirkannya Peraturan Daerah Wajib Pendidikan Diniyah Takmilihat adalah sesuatu yang masti disegerakan. ”PPP akan memperjuangkan lahirnya perda tersebut melalui lembaga legislatif,”tegas Fadly yang kini juga menjabat Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut.

Fadly juga menyampaikan, Sumut adalah daerah dimana masyarakatnya terbuka dan semua ada disini. Karena itu Sumut adalah miniatur Indonesia, hal itu dibuktikan dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi di negeri ini.

Misalkanya, ketika Arswendo mempublis hasil survey yang menyebutkan Nabi Muhammad bukan tokoh pertama idola umat Islam, waktu itu masyarakat Sumut marah dan itu diikuti daerah lain.

men sangat penting dibicarakan dan dibahas, sehingga bila ada salah satu SKPD tidak hadir, maka SKPD itu dinilai tidak serius menentukan pembangunan Asahan 20 tahun mendatang. Saya berharap acara ini diikuti dengan serius demi masa depan Asahan,”tegas Bupati.

Kepala Bappeda H M a h e n d r a menjelaskan maksud penyusunan RPJPD adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dan penilaian pelaksanaan pembangunan daerah selama 20 tahun, dalam upaya mencapai visi dan misi.

RPJPD ini merupakan road map pembagunan daerah jangka panjang, dan pedoman penyusunan RPJMD setiap 5 tahun. Juga intrumen pembangunan berkelanjutan serta tolak ukur untuk mengukur kinerja pembangunan. (IN)

BAZ Salurkan Dana Bergulir TEBINGTINGGI - Sebanyak 79 warga terdiri dari

Juga pada tahun 1998, ketika genarasi muda dan masyarakat Sumut bergerak menuntut reformasi, gerakan itu juga diikuti daerah lain. ”Saat ini, FKDT ditingkat provinsi yang pertama dilantik adalah Sumut, mudahmudahan ini dijadikan pilot projek secara nasional,” imbuh Fadly yang saat ini merupakan Calon Gubsu 2013 mendatang.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Sumut Abdurrahim, menjelaskan, berdasarkan visi misi kementerian agama, salah satu tugas pokoknya adalah meningkat pendidikan agama dan haromonisasi kehidupan beragama. Kehadiran FKDT ini, diharapkan dapat membantu merealisasikan program tersebut, apalagi saat ini pendidikan Islam, kkhususnya madarasah sedang digandrungi masyarakat. ”Saya berharap, FKDT dapat memotivasi dan mendorong peningkatan pendidikan agama Islam di Sumatera Utara,”katanya.

Sebelumnya Ketua FKDT Pusat Sumitro mengatakan saat ini peihaknya sedang

6 kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Tebingtinggi menerima bantuan modal usaha dana bergulir dari Badan Amil Zakat (BAZ).

Bantuan diserahkan Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik yang juga Ketua Bazda, kemarin di Aula Kantor Bazda Jln Gunung Leuser Kota Tebingtinggi.

Sekretaris Bazda M Nasir Pane Sitorus menyampaikan, bantuan bergulir, penyalurannya bekerjasama dengan PT Bank Sumut Syari’ah Cabang Tebingtinggi. Masing warga menerima bantuan sebesar Rp1 juta.

“Bantuan ini diberikan kepada kelompok UKM guna mengembangkan usaha, setelah dikembalikan agar disalurkan kembali bagi yang membutuhkan,” katanya.

Irham Taufik menyampaikan bantuan modal usaha tanpa bunga ini sifatnya bergulir dan harus dikembalikan. “Bantuan ini harus dikembalikan dengan cara dicicil agar yang lain juga bisa memanfaatkan untuk usaha”, jelasnya.

Ia juga mengimbau para pelaku usaha benar-benar memperhatikan mutu dan kualitas barang dagangan. “Dalam usaha makanan, kita sangat memperhatikan rasa dan jumlah makanan, harga terjangkau, bersih dalam penyajian dan tempat, cepat serta rasa

melakukan berbagai upaya agar pendidikan Islam, khususnya diniyah takmiliyah mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.

Katanya, FKDT pusat telah menyurati Menteri Agama Suryadharma Ali, supaya motor lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Mendagri dan Mendiknas. Dalam SKB Menteri diharapkan mengatur tentang wajib pendidikan diniyah takmiliyah, persamaan pendidikan agama Islam dan umum, kesejahteraan guru pendidikan Islam. ”Anggara 20 persen dana APBN, APBD provinsi dan kabupaten kota, pendidikan diniyah takmiliyah masuk menjadi bagian yang menerima alokasi anggaran tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua FKDT Sumut Ali Bahran Tanjung, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan pendidikan diniyah takmiliyah tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah. ”Kita akan terus berjuang agar pendidikan diniyah takmiyah mendapat perhatian yang sama seperti pendidikan umum,”ujarnya.(JAN)

yang selalu berpariasi”,imbuhnya.(RS).

Walikota Terima Audensi IPHI SUMUT TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menerima audensi PW Ikatan Persaudaraan Haji Sumut (IPHI) didampingi Wakil Walikota H Irham Taufik Umri, Kabag Kesra Syahbana Hasibuan, Kabag Humas Ahdi Sucipto. PW IPHI diterima kemarin di ruang utama Walikota.

Turut hadir Wakil Ketua H Hyas Halim, sekretaris H Chairuddin, didampingi Ketua IPHI Tebing Tinggi H Sulaiman Nasution dan pengurus IPHI Kota Tebing Tinggi.

Wakil Ketua IPHI Hyas Halim menyampaikan IPHI Sumut merencankan HUT ke-23 dipusatkan di Tebing Tinggi, Juni mendatang. HUT ini dibarengi Rakerda seSumut dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. ”Pada momen itu bapak Walikota diharapkan menjadi narasumber,” ujarnya.

Walikota Tebing Tinggi mengaku senang HUT dan Rakerda IPHI dilaksanakan di Tebing Tinggi. (RS)

SAMBUTAN–Wabup Sergai didampingi Ketua DPC GOPTKI, Kepala BP2AKB dan Camat Perbaungan menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2012 di Balai Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan.

Sergai Gelar Fasilitasi Kab/Kota Layak Anak PERBAUNGAN - Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) memberikan jaminan perlindungan hakhak anak, antara lain dengan membentuk wadah-wadah partisipasi anak. Itu dibuktikan dibentuknya Forum Anak Daerah Serdang Bedagai (Fadase) baru-baru ini.

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Sergai H. Soekirman dalam sambutannya. Acara dilaksanakan di Balai Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan, diikuti 120 orang dari tiga desa layak anak yakni Sei Buluh Kec. Perbaungan, Petuaran Hilir Kec. Pegajahan dan Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan.

Turut hadir Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Sergai Hj. Irwani Jamilah, Camat Perbaungan Akmal, Ketua TP. PKK Kec. Perbaungan, Pegajahan dan Dolok Merawan, Kades Sei Buluh Sukardi, perwakilan SKPD, Ketua Fadase Gusti Ramadhan, Tim Gugus Tugas Desa Layak dari beberapa kecamatan.

Dikatakan Soekirman ke-

giatan ini sebagai sarana memperoleh masukan-masukan dan kesamaan pemahaman secara sinergis antara lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha serta tokoh pemerhati anak. Nantinya diharapkan melahirkan suatu kebijakan yang mengintegrasikan isuisu perlindungan dan peningkatan kualitas anak.

Juga meningkatkan pengetahuan dan mencari solusi terhadap masalah sosial anak. Juga mencapai upaya Pemkab mempersiapkan dan mewujudkan wilayah tanah bertuah negeri beradat ini menjadi Kabupaten Layak Anak. ”Untuk itu, diharapkan kepada kita semua, terutama SKPD benar-benar memahami dan melaksanakannya sesuai tugas masing-masing.

Serta menyatukan pandangan menciptakan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan anak,” Soekirman.

Sebelumnya panitia penyelenggara Hj. Salmiah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan tiga hari dari 22 – 24 Mei 2012.(ARM)

Pendataan Penting Bagi Pelayanan dan Pembangunan BATUBARA - Bupati Batubara H. OK Arya Zulkarnain didampingi Asisten I H. Zulhendri membuka sosialisasi kebijakan kependudukan bagi masyarakat di Kab. Batubara.

Acara yang dihadir kepala desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat se-Batubara, dilaksanakan di Aula Pendidikan YAPIM-Tanah Merah-Air Putih, kemarin.

Muhammad Nasir, Kadis Kependudukan dan Cacatan Sipil didampingi Kabid Hotman Silitonga dalam laporannya menjelaskan maksud dan tujuan sosialisasi kebijakan kependudukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Meningktakan minat masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami warga dan keluarganya serta yang lainnya.

Nasir menuturkan sosia-

lisasi dilaksanakan emapt hari (22/5 s/d 25/5) dengan nara sumber Erwin Sianipar, Hamdan dan Jamaludin.

Bupati Batubara mengharapkan tersebut sampai ke sasaran, yaitu seluruh penduduk Batubara. Selain itu Bupati menginstruksikan agar pelayanan dokumen kependudukan harus sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Sehingga persoalan klasik yakni memiliki KTP ganda dapat dihindari dan data kependudukan akurat.

Program e-KTP saat ini mencapai 72 % diharapkan pada peserta sosialisasi dapat menyebarluaskan pentingnya e-KTP sebagai dokumen/ identitas saat berurusan dengan pemerintah, bank, pendidikan dan lainnya. ”Data kependudukan sangat diperlukan untuk membantu daerah menyusun perencanaan pembangunan Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(SAH)

Pemko Tanjungbalai Kembangkan TLPS

Sosialisasi Analisis Jabatan

TANJUNGBALAI – Pemko Tanjungbalai tahun ini mulai melakukan kajian awal mewujudkan rencana Pembangunan Listrik Tenaga Pasang Surut (LTPS) di kawasan perairan Sungai Silau.

Untuk mendukung kajian itu, tahun ini dialokasikan dana sebesar Rp94,5 juta dari APBD tahun anggaran 2012 melalui pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Keterangan berhasil dihimpun kemarin, kajian ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung energi terbaru. Di samping itu di wilayah Tanjungbalai terdapat potensi air yang masih belum termanfaatkan dengan baik, seperti sungai-sungai besar maupun kecil yang mengelilinginya. Ini merupakan peluang bagus untuk pengembangan energi listrik.

Kepala Bappeda Tanjungbalai Ahmad Senaan mengakui, kajian pembangkit listrik tenaga air ini merupakan aplikasi energi terbarukan. Mengingat sistem tenaga air dapat mengubah energi dari air menjadi energi mekanik dan menjadi energi listrik.(HER)

TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai menggelar sosialisasi analisis jabatan, beban kerja dan pemetaan PNS, di Aula-I Pemko Tanjungbalai, kamarin. Sosialisasi itu dibuka Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe serta dihadiri pejabat dari seluruh SKPD. Thamrin Munthe dalam arahannya mengatakan penataan sistem SDM aparatur, khususnya penataan PNS diperlukan informasi mendasar, yaitu informasi jabatan. Karenanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis jabatan yang bertujuan memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan disetiap unit kerja. Selanjutnya akan dirumuskan atau diformulasikan.

“Rumusan jabatan itu dijadikan dasar melakukan berbagai kegiatan manajemen di bidang kepegawaian. Di antaranya menyusun peta jabatan dengan hasil analisis beban kerja serta kebutuhan pegawai. ”Dengan demikian, kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut PNS bekerja secara profesional,” katanya.(HER)

KPK POS

8

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

POLITIK

Hasil UN 2012, SMA Di Delapan Kab/Kota Lulus 100 Persen

Fadly Nurzal : Abaikan Pendidikan = Mengubur Masa Depan Bangsa LABUHANBATU – Calon Gubernur Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan jika negara mengabaikan pendidikan, itu sama artinya segara sedang mengubur masa depan bangsa ini. Sebab pendidikan merupakan faktor yang menentukan maju mundurnya sebuah negara. ”Bila ada pemimpin yang mengabaikan bidang pendidikan, berarti pemimpin tersebut sedang menggali kuburannya sendiri,”kata Fadly Nurzal yang juga ketua DPW PPP Sumut saat menyampaikan sambutan pada acara wisuda dan purna siswa di Yayayan Misbahu Dzikra Desa Rantau Selatan Kec. Pulo Padang Kab Labuhanbatu, kemarin.

Kata Fadly, negara-negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya sudah maju, dipastikan lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Contoh ketika dunia dilanda krisis moneter, beberapa negara dikawasan Asia Tenggar lebih cepat melakukan recovry ekonomi dibanding dengan negara Indonesia. Ini menunjukkan tingkat pendidikan Indonesia masih pembenahan dan perbaikan agar lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kata Fadly, Fraksi PPP DPRD Sumut sangat getol memperjuangkan pendidikan. Seperti alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan fasilitasnya serta peningkatan kesejahteraan guru, terkhusus bagi pendidikan Islam.

Bagi PPP, seluruh kekuatan dan potensi yang dimilliki dibidang pendidikan harus dimanfaatkan secara baik.

MEDAN - Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumut, siswa SMA/MA yang lulus UN berjumlah 119.945 orang (99,88%) dari 120.090 peserta. Sementara siswa SMK yang lulus UN berjumlah 72.410 orang (99,87%) dari 72.504 peserta.

WISUDA–Calon Gubsu H Fadly Nurzal, S.Ag sedang melaksanakan prosesi wisuda murid SMK Yayasan Misbahu Dzikri di Desa Rantau Selatan, Kec Pula Padang, Labuhanbatu.

tentang hak inisiatif revisi Perda No 3 tahun 2011 tentang PBB perkotaan dan Pedesaan,"jelas Hasyim.

Revisi itu, sebut Hasyim, tidak mengurangi azas legalitas Perda tersebut, sebab hasil perubahan ini tetap sesuai perundangundangan maupun peraturan yang berlaku.

Pembahasan revisi ini, katanya diupayakan selesai 1 bulan, kemudian dilanjutkan ke Gubsu.

Menurut Hasyim, revisi Perda PBB ini menjadi agenda prioritas DPRD Medan, mengingat Perda itu sangat berdampak pada masyarakat. Hasyim menilai Pemko Medan tidak punya niat mengajukan perubahan Perda, karena itu DPRD Medan akan menggunakan hak inisiatifnya.

"Harapan kita, revisi ini cepat selesai sesuai jadwal yang ditentukan 1 bulan, sehingga masyarakat bisa merasakannya. Jika tidak,

hatul Atfal, Madrasah Diniyah, Madrasan Tsanawiyah dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK).

Diakhirnya sambutannya, Harun Hasibuan meminta para guru dan masyarakat untuk mendukung dan memenangkan H Fadly Nurzal menjadi Gubsu. ”Baru kali ini calon Gubsu kita, sosok yang pernah mengeyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren,”ucapnya.

Hadir pada acara itu, tokoh pendidikan, ulama, tokoh masyarakat dan pejabat Kemenang Kab. Labuhanbatu. Juga hadir anggota DPRD Sumut H Hosen Hutagalung, pengurus DPW PPP Ahmadan Harahap, Budi Nasution, M Soleh Tanjung, Faisal Hutabarat dan Mursal Harahap.(MH)

kembang pesat. ”Saya sangat berterima kasih atas kepedulian dan kerja keras pimpinan yayasan dan seluruh guru yang telah mendidik generasi muda berilmu pengetahuan, bermoral baik dan beriman kepada Allah SWT,”ujarnya.

Sementara Pimpinan Yayasan sekalius Kepala Sekolah Misbahu Dzikri H Harun Hasibuan, S.Pd berterima kasih kepada Fadly Nurzal sebagai calon Gubsu telah bersedia memenuhi undangan meraka. Dikatakannya, Yayasan Misbahu Dzakri awalnya adalah sekolah mengaji dengan pola pendidikan tradisional.

Namun seiring waktu dan dukungan kuat dari masyarakat, kini Yayasan Misbahu Dzikri mengelola Raud-

Sebab tanpa pendidikan, perkembangan dan kemajuan negara ini akan berjalan lambat. ”Pemimpin negara ini harus belajar dari sejarah ketika Indonesia dijajah ratusan tahun. Keberhasilan para penjajah menduduki bangsa ini disebabkan masyarakat Indonesia waktu itu masih belum berpendidikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan pendidikan,” ucapnya.

Kata Fadly, ia bangga dan salut kepada pimpinan dan seluruh guru Yayasan Misbahu Dzikri. Ketika banyak lembaga pendidikan ’bangkut’ karena tidak didukung pemerintah, Yayasan Misbahu Dzikri mampu bertahan, bahkan sekarang ber-

Pemko Medan tak Berniat Revisi Perda PBB MEDAN - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Hasyim SE, menilai sampai saat ini tidak ada kesungguhan Pemko Medan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Sepertinya tidak ada kesungguhan Pemko Medan merevisi Perda tentang PBB perkotaan dan Pedesaan. Buktinya sampai kini belum ada respon,"ujar Hasyim kepada wartawan di gedung dewan Kamis (24/ 5).

Lebih lanjut Sekretaris Komisi C DPRD Medan ini, mengatakan pihaknya menggalang hak inisiatif, dan sesuai agenda akan digalar rapat paripurna.

"Sesuai agenda, Senin (28/ 5) DPRD Medan akan menggelar rapat paripurna

DAERAH

dikhawatirkan akan menjadi gejolak di tengahtengah masyarakat,"sebut Hasyim.

Menurut Hasyim jika pembayaran PBB diturunkan, tidak akan mengurangi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya target Rp 300 miliar pasti akan tercapai.

"Jika Dispenda Kota Medan melakukan pengurangan bagi masyarakat yang mengajukan keberatan atas kenaikan PBB tersebut, itu bukan solusi.

Sebab pengurangan ini sifatnya tidak parmenen,"tandas Hasyim.

Hingga saat ini yang sudah masuk ke Dispenda, cuma 2000-an, dan direalisasikan 500-an, sementara wajib PBB di kota Medan diperkirakan mencapai 600 ribu lebih. ”Untuk itu perlu adanya perubahan secara parmanen,” ujarnya.(VIN)

OK Minta Karang Taruna Tumbuh BATUBARA - Karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan anggota masyarakat. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat. Karang taruna membina generasi muda bertujuan menciptakan manusia terampil, cerdas, inovatif, kreatif dan berkwalitas.

Ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain pada pelantikan Karang Taruna Mitra Sejahtera Berjaya Desa Kwala Tanjung-Sei Suka, kemarin. Acara dihadiri Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin, Kadis Sosial Aladdin, Camat Sei Suka Miarsih, kepala desa, tokoh agama, masyarakat, pemuda se Kec.Sei Suka.

Ketua Karang Taruna Mitra Sejahtera Berjaya Desa Kwala Tanjung-SeiSuka,Darwindidampingi sekretaris Rizky Harahap menjelaskan sebagai generasi muda, kami termotivasi mengemban amanah dan akan bekerja maksimal memacu percepatan pembangunan.(SAH)

Dijelaskan, jumlah peserta jenjang SMA/MA program bahasa dan keagamaan lulus 100%. Program IPA lulus 99,93%, IPS lulus 99,81%.

Sedangkan peserta SMK lulus 99,87%.

Khusus untuk SMA, terdapat 8 kabupaten/kota di Sumut dengan kelulusan UN 100%. Kedelapan daerah itu masing-masing Kota Sibolga, serta Kabupaten Pakpak Bharat, Nias Barat, Dairi, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, dan Nias.

Untuk jenjang MA, kelu-

lusan 100% terjadi di 24 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Sembilan kabupaten yang masih terdapat siswa tidak lulus UN yaitu Kota Medan, serta Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Labuhan Batu, Karo, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tapanuli Selatan, Asahan, dan Padang Lawas Utara.

Sedangkan untuk jenjang SMK, lulus 100% terjadi di 14 kabupaten/kota di Sumut, yaitu Kota Binjai,Tebing Tinggi, serta Kabupaten Toba Samosir, Nias Barat, Labuhan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Nias Utara, Batubara, Tapanuli Tengah, Tanjung Bala, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Pakpak Bharat.

Untuk rata-rata nilai kelulusan UN untuk SMA di Sumut yaitu 8,11. Di jenjang MA, nilai rata-rata UN 8,05.

Sedangkan di jenjang SMK, nilai rata-rata UN yaitu 8,07.

"Dari data yang ada kelu-

lusan tahun ini naik dibandingkan tahun 2011. Lihat saja datanya, tahun lalu kelulusan hanya 0,253% dari 184.120 peserta. Berarti ada penurunan 0,128% dari yang tidak lulus tahun lalu," ucapnya.

Sementara itu, tercatat saebanyak 192.353 siswa (99,874%) dari total 192.594 peserta ujian dinyatakan lulus, hanya 241 siswa (0,125%) yang tidak lulus.

Hari ini hasil ujian diserahkan Dinas Pendidikan Sumut kepada kabupaten/ kota. Rencananya, sekolahsekolah akan mengumumkan hasil ujian siswa, Sabtu 26 Mei 2012.

"Yang diumumkan Sabtu hasil UN bukan kelulusan sekolah. Kelulusan sekolah masih harus digabung dengan nilai di sekolah yang sedang diverifikasi hingga 5 Juni mendatang," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Bahauddin Manik di Medan, Jumat kemarin.(VIN)

Survei Tinggi Belum Tentu Layak Capres JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, hasil survei yang tinggi tidak menjamin seseorang layak diusung jadi calon presiden 2014.

"Kalau dasar kinerja, seperti wawasan dan pengalaman.

Polling tinggi tidak bisa kerja untuk apa? Enggak sembarangan kita dalam menentukan pemimpin negeri ini," terang Marzuki di Gedung DPR, kemarin.

Disinggung nama Ani Yudhoyono yang mendapatkan dukungan dari kader-kader Demokrat sebagai capres, ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak ada larangan untuk mengusulkan hal demikian. Karena semuanya berhak mengusulkan capres, namun keputusan tetap ada pada

Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Aspirasi silahkan, kita tidak bisa melarang orang dan masyarakat untuk mengusulkan, semuanya berhak untuk mengusulkan. Kalau mereka menginginkan silahkan saja," ucap Marzuki.

Dijelaskannya, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi kepada dirinya bahwa untuk mengurus negara ini memerlukan pengalaman.

Dengan kata lain tidak cukup bermodalkan survei. "Jangan kita melihat polling-nya tinggi, tapi kita nggak tahu polling-nya karena apa. Apa karena persepsi tapi bukan karena kinerja," kata Marzuki.

Sehat Jasmani dan Rohani Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

menilai wacana Capres tak perlu dikotomi dari kalangan muda atau tua. Sebab yang terpenting Capres itu harus memiliki kapasitas dan sehat secara jasmani dan rohani.

"Saya kira tua muda itu sehat tidak sehat. Kalau yang muda sakit bagaimana. Saya kira kiretia sehat jasmani. Ada orang tua tapi sehat. Jangan sampai dalam pencalonan presiden memasukan interset pribadi. Memasukan kepentingan politik sesaat," ujar Wiranto di Jakarta.

Menurutnya, regenerasi kepimpinan itu memang diperlukan, namun tidak terbatas dengan acuan umur. "Kalau soal regnerasi kepemimpinan setuju.

Jangan dipatok sekarag harus regenerasi biarkan ini ilimiah," imbuhnya.(INT)

Hj Nuraida Peroleh Anugerah Tokoh Inspirasi STABAT - Ketua Tim Penggerak PKK Langkat, Ny. Hj. Nuraida Ngogesa menerima anugerah tokoh pribadi inspirasi peduli anak bangsa Tahun 2012. Anugrah diserahkan Jumat (18/5) kemarin di Kartika Chandra Hotel Jakarta.

Penghargaan ini diprakarsai Yayasan Citra Pembangunan – Jakarta, untuk 2012 diberikan kepada 45 tokoh berasal dari berbagai profesi. Di antaranya usahawan, bankir, PKK, birokrat, politisi, pimpinan Ormas maupun artis. Isteri Bupati Langkat mewakili penerima anugerah didaulat menyampaikan pesan dan kesan. ”Anugerah jangan membuat diri kita kehilangan ikh-

las dalam berbuat,” ujar Nuraida.

Pada bagian lain, Nuraida menyampaikan terima kasih atas anugerah yang diberikan, sungguhpun bukan menjadi tujuan, namun setidaknya merupakan penambah kekuatan motivasi terhadap upayaupaya yang telah dilakukan sesuai tuntutan profesi.

Sebelumnya, mewakili Yayasan Citra Pembangunan Sandra Gunawan memaparkan, terpilihnya sejumlah tokoh didasarkan penilaian terhadap bobot kualitas kinerja yang telah dibuktikan, termasuk ketauladanan sikap dan moral.

Penghargaan ini diharapkan menjadi apresiasi bagi se-

tiap anak bangsa, untuk terus berbuat memberikan inspirasi terbaiknya, guna dicontoh masyarakat lain. Anugerah diserahkan Bahauddin Thonti selaku Pembina Yayasan.

Program kerja PKK Langkat yang mendapat penilaian positif di antaranya pemberdayaan Posyandu, pengenalan pola hidup bersih dan sehat sejak dini serta menjadi inspirasi ketauladanan kaum ibu di wilayah kerjanya dalam pembinaan keluarga dan karir. Kehadiran Ketua TP PKK Langkat mendapat perhatian khusus, didampingi Ketua DWP Ny. Hj. Khairul Bariah Surya dan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rina W. Marpaung.(JUL)

demikian ia kerap disapa.

Namun, nama-nama baru yang belakangan muncul di publik, dalam amatan budayawan Radar Panca Dahana belum memunculkan tokoh sekelas negarawan. Dia pesimistis sosok negarawan muncul dalam Pemilu 2014 karena terciptanya oligarki baru di partai politik. "Jadi tokoh baru tidak akan mungkin ada. Ini fakta politik dan

sejarah," cetusnya.

Dia mengkritik namanama yang muncul belakangan justru orang yang merasa menjadi calon pemimpin dengan mematutmatutkan dirinya sebagai seorang yang sederhana, peduli dan bersahaja.

"Padahal kinerja hanya medioker, tidak ada visi.

Kita harus menolak kultur advertising, karena sama sekali kosong," tegas Radar.

Setali tiga uang anggota DPD RI Alirman Sori mengatakan sejatinya pasca reformasi 14 tahun ada peluang munculnya generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan nasional. Hanya saja, Alirman menyebutkan upaya tersebut mandeg di tengah jalan. "Karena generasi muda justru terjebak dalam politik pragmatis," sesal Alirman.(INC)

Kasus Suap Wisma Atlet

Alih Generasi Sulit Terlaksana di Pilpres 2014 JAKARTA - Pemilihan Umum Presiden 2014 mendatang diprediksi sulit mengharapkan proses alih generasi kepemimpinan nasional. Selain sistem politik tak memungkinkan, tokoh baru harus menunjukkan kelasnya.

Pendapat demikian mencuat dalam Perspektif Indonesia "Regenerasi dan Estafet Kepemimpinan Indonesia" dengan pembica-

ra Bahctiar Effendi (Dekan Fisip UIN Jakarta), Kuskrido Ambaradhi (Direktur LSI), Alirman Sori (DPD RI) dan Radar Pancha Dahana (Budayawan), Jumat (25/5) di gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Bahctiar Effendi berpendapat alih generasi akan terjadi dalam siklus 20 tahunan yang dimulai sejak era kebangkitan nasional

1908. "Kalau mengikuti pola ini, maka baru akan ada alih generasi pada 2020," papar Bachtiar.

Dia melanjutkan estafet kepemimpinan tidak bisa disederhanakan dari pemimpin usia tua ke usia muda. Menurut Bachtiar, dalam titik tertentu pemimpin tua telah memiliki modal dan pengalaman.

Sedangkan anak muda, kata Bachtiar, cenderung tidak

matang dan tergesa-gesa.

Kendati demikian, menurut Kuskrido Ambaradi, harus dimunculkan tokoh baru sebagai alternatif dalam Pemilu 2014.

Menurut dia, yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menyorongkan nama alternatif untuk diusung oleh partai tengah yang belum memiliki kandidat.

"Ada nama baru seperti Mahfud MD," kata Dodi,

KPK POS

10

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

KRIMINAL

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Kampanye Liar LANGSA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi yang disampaikan terdakwa kampanye liar.

Dalam sidang sebelumnya JPU mendakwa pasangan calon Walikota Langsa Zulkifli Zainon/Syaifullah melakukan kampanye sebelum masanya. Pada persidangan ketiga, Senin pekan lalu, yang dipimpin Ketua PN Kota Langsa Effendi, JPU menolak eksepsi terdakwa.

Kasi Inteljen Adi Tyogunawan, mengatakan, penolakan eksepsi tim penasehat hukum para terdakwa.

Menurut Adi, dakwaan telah disusun secara cermat. “Jelas dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Maka untuk itu, pemeriksaan perkara para terdakwa tetap dilanjutkan,” katanya usai sidang.(BSO)

Pemkab Batubara Laporkan Pimpinan Bank Mega BATUBARA - Kuasa hukum Pemkab Batubara, Samwidi Asmara SH dan Ali Umar SH secara resmi melaporkan mantan pimpinan Bank Mega Cabang Jababeka, Itman Hari Basuki, ke Polda Sumatera Utara. Alasan pelaporan, raibnya dana Pemkab Batubara Rp 80 miliar. Laporan telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2012, dengan bukti laporan nomor STTLP/534/ V/2012/SPKT/III. Ali Umar menyebutkan, dana Kas Pemkab Batubara dikirim dari Bank Sumut Cabang Lima Puluh, Kabupaten Batubara, ke Bank Mega Jababeka dengan nomor rekening, 01.150.00.12.019193 tertanggal 15 oktober 2010. Pengiriman dilakukan 5 tahapan, dengan total Rp 80 miliar.

Diketahui, duit tersebut kemudian dipindahkan Itman ke 2 perusahaan, yaitu PT Noble Mandiri Investmen dan PT Pacific Fortune Management dengan cara memalsukan tanda tangan H.Yusrouke dan Drs Fadil Kurniawan.

Menurutnya, Pemkab Batubara tetap menuntut pelaku pembobolan uang negara dan pejabat Pemkab Batubara adalah korban kejahatan perbankan yang dilakukan pimpinan Bank Mega cabang Jababeka.

“Bank Mega harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik Pemkab Batubara sebesar Rp 80 miliar,” tegas Ali.(SAHREL)

Pengutil Uang SPBU Dihakimi Massa PERBAUNGAN - Ricky Imam Asari alias Ricky (22) dihakimi massa karena ketahuan menggondol uang tunai Rp 1,2 juta.

Duit tersebut dicuri Ricky dari SPBU No: 14205156 kawasan Pasar Bengkel, pada Senin malam pekan lalu. Aksi itu sukses, sial kedok Ricky akhirnya terungkap berdasarkan rekaman CCTV. Setelah mengondol uang tunai, Ricky kembali ke SPBU tersebut dan mengisi minyak. Di sinilah kesialan Ricky. Petugas SPBU yang mengingat wajahnya langsung diamankan. Saat dicerca tudingan pencurian, Ricky pun mengakui.

Akibat perbuatannya, Ricky warga Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing-Tinggi dikenakan pasal 363 KUH-Pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Saat ini tersangka mendekam diterali besi Polsek Perbaungan.(ARM)

NAD SUMUT JAMBI

RS Grand Medistra Tolak Pasien Jamkesmas PEGAJAHAN – Pasien dengan luka akibat kecelakaan lalulintas, ditolak RS Grand Medistra untuk pelayanan scanning. Adalah M Rizky alias Noval (16), dibawa oleh keluarga untuk mendapatkan pelayanan tersebut dengan Jamkesmas.

Rizki mengalami kecelakaan, pada Minggu pekan lalu, di Jalan Bengabing. Khawatir dengan kondisi Rizki, keesokan harinya, orangtuanya lantas membawa korban untuk menjalani scanning di RSU Trianda Pasar Bengkel lalu di Rujuk Ke RSU Melati Perbaungan dengan menggunakan Jaskesmas. Mereka kembali dirujuk ke RS Grand Medistra, Lubuk Pakam.

Sesampainya, pihak keluarga mendaftarkan korban dengan membawa Surat Jamkesmas. Namun, dengan berbagai dalih pihak rumah

Korban kecelakaan lalulintas, juga pengguna Jamkesmas, ditolak di RS Grand Medistra. sakit tidak menerima pelayanan scanning untuk korban.

Menurut ibu korban, Zulfa Hanum, dirinya khawatir dengan kondisi anaknya. “Kami merasa takut dengan kondisinya karena benturan di kepala. Lalu kami membawanya untuk melakukan Scanning ke RS Grand Medistra, tapi apa lajur pihak managemen menolak permohonan kami dengan dalih dokter Spesialis Saraf sudah pulang,” ungkap Hanum.

Penjelasan itu mendapat reaksi dari keluarga korban. “Sempat terjadi adu mulut. Lanjutnya kami membawa anak kami ke depan dan

kami pilih pasien umum. Lucunya dokter ada dan akhirnya anak kami diperiksa Scanning dengan pasien umum, kan aneh,” ujar Hanum.

Hal itu diamini pasien lainnya.

Januari (32) warga Perbaungan, mengaku aneh dengan pelayanan di RS Grand Medistra. “Kalau Jamkesmas dipersulit tapi pasien umum langsung dilayani,” katanya.

Penanggungjawab Manajemen RS Grand Medistra, M.Rasifian Sinaga mengatakan bahwa semua itu ada prosedur dan dokter tidak ada. “Kalau memang mau diberitakan tulis besar-basar di koran Anda,” kata Rasifian. (ARM)

Pimpinan LSM Jual Nama Bupati Demi Proyek TAPUT - Pimpinan salah satu LSM, MH kerap menjual nama Bupati Tapanuli Utara. Pengakuan sumber KPKPos, disebutkan, MH merupakan makelar yang beroperasi di lingkungan Pemkab Taput.

Selain itu, MH juga melakukan hambatan bagi kegiatan jurnalis.

Untuk kegiatan itu, MH meminta sejumlah dana dari kepala sekolah guna pembuatan spanduk juga meminta pengadaan proyek pembuatan kalender.

Tindak tanduk MH membuat

spanduk dan kalender tersebut diakui Camat, Ka.UPTD Kesehatan, Ka. UPTD Pendidikan. Dalam penawaran itu, MH kerap melancarkan gertakan akan melaporkan mereka kepada bupati. “Itu sangat memberatkan kami,” ujar para sumber.

Selain itu, MH juga menggara paket proyek swakelola dari Bina Marga. Salah satunya, pekerjaan drainase di jalan propinsi di Kecamatan Pangaribuan menuju Tapanuli Selatan. Diduga proyek itu mark up dan tidak sesuai bestek.(LIBER)

Salah satu pekerjaan proyek yang amburadul di Kecamatan Pangaribuan.

Diduga Karena Dendam, Istri Bunuh Suami GUNUNGSITOLI –Alisa Halawa alias Ina Firman (40) warga dusun II Sowaluo Desa Niko’otano Dao Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kota Gunungsitoli, kini mendekam di balik jeruji besi. Ia diduga membunuh suaminya sendiri, Arosokhi Harefa (45),pada Kamis pekan lalu, saat korban terlelap.

Tersangka tak menepis tuduhan pembantaian itu. Alisa menyebut, tindakannya karena tidak tahan dengan siksaan suaminya. “ Saya sudah tak tahan lagi. Bayangkan kalau pulang ke rumah, saya yang menerima pukulan dan cacian,”

kata Alisa. Penuturan itu disampaikan Alisa tanpa rona wajah penyesalan.

Warga di sekitar lokasi kejadian kepada KPKPos, menyebutkan, tersangka sering dianiaya suaminya baik di rumah dan ketika mereka masih berada di kebun. Korban juga disebut pria yang suka mabuk berat. Warga lainnya menyebut, tersangka merupakan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab, dan membanting tulang untuk mencari nafkah.

Sumber di Polres Nias, mengatakan, kejadian itu dilakukan tersangka pada Kamis dinihari ketika

suaminya sedang lelap tidur. Alisa membunuh suaminya dengan menggunakan senjata tajam, jenis parang.

Senjata itu dihujamkan ke bagian kepala korban. Usai membantai suaminya, Alisa mendatangi rumah mertuanya, melaporkan suami belum juga pulang ke rumah. Ia berdalih, kemungkinan suaminya sedang memancing.

Bersama keluarga, Alisa turut mencari keberadaan korban. Akhirnya korban ditemukan di di sungai Olora Desa Niko’otano, Kecamatan Alo’oa, dalam kondisi tewas. Tidak lama kemudian petugas dari kepolisian Polres Nias turun ke TKP.(YAGI/FATAN)

Perambahan Hutan Di Tapanuli Utara Marak TAPUT - Di tengah ketatnya peraturan yang diterapkan pemerintah, tentang pemberantasan ilegal loging berikut sanksi hukuman berat terhadap pelakunya. Namun, pelaku perambah hutan kian lihai dan gesit tetap melakukan tindakan ilegal itu.

Seperti halnya di Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, perambahan makin marak. Pelaku diduga sudah lama beroperasi bebas melakukan aktivitasnya

tanpa mengalami hambatan.

Temuan KPKPos di lapangan, tempat penampungan kayu di sepanjang jalan propinsi dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kabupaten Tapanuli Selatan. Ratusan kubik kayu pinus berbentuk balok dengan ukuran 2,1 meter siap angkut ditumpuk di pinggir jalan.

Begitu juga di Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, tampak truk sedang mengangkut kayu balok dengan tonasi yang berlebihan.

Saban hari truk pengangkut balok dari Kecamatan Pangaribuan bebas lalu lalang. Akibatnya, infrastruktur jalan rusak.

“Kami tidak tau siapa pemiliknya” kata salah seorang warga.

Para warga ini juga mengharapkan kepada pihak terkait dalam hal ini Kepolisian dan Dinas Kehutanan agar lebih proaktif dalam menanganinya. Turun ke lokasi guna menindak ilegal loging berikut menangkap dan menjebloskan pelaku.(LIBER)

Pendukung Zainon-Usman Nyaris Adu Jotos LANGSA – Dua kubu calon Walikota / wakil Walikota Langsa yang maju pada putaran kedua, pasangan Zulkifli Zainon – Syaifullah dan Usman Abdullah – Marzuki Hamid, nyaris bentrok. Diduga akibat adanya selisih paham antara kedua pendukung pasangan calon Walikota di Peukan Langsa.

Berdasaran informasi yang diperoleh media ini, selisih paham antara kedua pendukung ini terjadi di sekitar posko Arakate pemenangan calon walikota / wakil walikota Langsa Usman Abdullah – Marzuki Hamid. Namun entah bagaimana saat itu terjadi perdebatan antara pihak posko Arakate dengan salah seorang yang mengaku dari timses Zulkifli Zainon – Syaifullah ber-

nama Zainal.

Saat itu kedua kubu ini mengeluarkan kata – kata saling menyinggung satu sama lain. Dari kubu relawan Arakate kala itu mengatakan bahwa Zulkifli Zainon terkena penyakit stroke.

Kemudian dari timses Zulkifli Zainon mengeluarkan kata – kata ancaman yang intinya akan memenjarakan tim relawan arakate yang mendukung Usman Abdullah.

Sehingga kejadian tersebut nyaris memicu keributan, namun masalah tersebut tidak meluas dan dapat direlai dan kini kasus tersebut ditangani oleh Panwaslih kota Langsa.

Akibat kejadian tersebut, kantor Panwaslih Kota Langsa yang berada di Jalan Sudirman dipadati

oleh ratusan simpatisan Partai Aceh ( PA ) daerah setempat. Kehadiran mereka ini saat dilakukannya langkah perdamaian antara kedua kubu yang nyaris bentrok tersebut. Untuk mengantisipasi hal – hal yang lebih buruk lagi, aparat kepolisian dari Polres langsa dan Brimob Den B Polda Aceh juga terlihat berjaga – jaga di sekitar kantor Panwaslih. Hingga berakhirnya pertemuan tersebut, situasi di kantor panwaslih berjalan tertib walau sempat mengakibatkan kemacetan disekitar kantor panwaslih.

Ketua Panwaslih Kota Langsa Eka Ayahputra, mengatakan, hal itu terjadi karena adanya selisih paham. Meski telah dimediasi Panwaslih, kedua kubu tak kunjung berdamai.(YANTO)

Jenglot ke Sergai Jumpai Buyut SERGAI – Silakan percaya dan tidak percaya. Sosok aneh dengan menggunakan jasa angkutan penerbangan, mengunjungi Dusun XI Hapoltahan Nauli, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Cerita sosok mahluk aneh ini diungkapkan Anto Dayak biasa disapa Kakek Pangeran, 78 tahun.

Diceritakannya, mahluk aneh itu, disebut jenglot.

Oleh Kakek Pangeran, kedua

mahluk aneh iu adalah eyangnya, telah berusia ribuan tahun. Kedua mahluk aneh itu, disebutnya bernama Ki Eyang Joto Sono, Ki Eyang berusia 4700 tahun, Ki Eyang bertubuh besar, rambut panjang melebihi tingginya tubuh, jari-jari kuku tangan dan kaki cukup panjang, taring gigi bagian depan cukup panjang keluar adalah Ki Eyang yang juga Pangeran, sedangkan satu lagi bertubuh lebih kecil, rambut

panjang, jari-jari kaki dan tangan cukup panjang, memiliki gigi taring, wajah serupa seramnya bernama Joto Sono adala Panglima sebagai pengawal Ki Eyang , sehingga kata Kakek Pangeran, KI Eyang dengan Joto Sono sebagai pengawal digabungkan namanya menjadi KI Eyang Joto Sono, kata Kakek Pangeran.

Kakek Pangeran menyatakan, kedatangan kedua eyangnya itu ingin menjumpai dirinya. “Karena

saya adalah buyutnya yang sudah lama tidak jumpa, Eyang saya ini berasal dari Gunung Sewu di Pulau Jawa, datangnya naik pesawat mereka bayar tiket pesawat sebesar Rp 1,6 juta lebih, ketika membeli tiket petugas heran, uang diberikan dengan uang pas dan tiket diberikan petugas itu bingung, orangnya kok kecil, ditanya petugas lagi mau ke mana Kek, Kakek tadi menjawab mau ke Sumatera, lalu tiket di bagikan terus

dan mereka berdua sampai ke Sumatera tepatnya pada hari Selasa malam di mana terjadi angin puting beliung melanda Kabupaten Serdang Bedagai dan sampai ke rumah Ki Eyang Joto Sono, menokok rumah saya, lalu saya buka, ternyata Ki Eyang datang, “ kata Kakek Pangeran.

Cerita kedatangan dua sosok mahluk anegh itu pun menjadi buah bibir warga.(ARM)

Larang Bikin Onar, Ayah Kades Dihabisi Tiga Pemuda NIAS – Sungguh malang nasib Hezatulo Lase (60) warga Desa Lasara Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. Orang tua kandung dari Kepala Desa Lasara, Tolona Lase, itu meregang nyawa akibat pengeroyokan oleh tiga pemuda. Peristiwa terjadi, Rabu sore pekan lalu. Saat itu, tengah berlangsung pesta kawinan di Desa Lasara.

Anak kandung korban, Tolona Lase kepada KPKPos, mengatakan, ayahnya tewas dianiaya tiga pemuda, JL, SL dan EL. Tolona menyebutkan, kejadian bermula saat perta perkawinan berlangsung. Ketika acara sedang berlangsung, Hezatulo menegur ketiga tersangka yang juga berada di tempat acara. Tindakan dilakukan lantaran mereka mengganggu pesta.

Tersinggung dengan teguran korban, para pemuda menghardik korban. Tak hanya sampai di situ saja, Hezatulo yang sudah renta itu pun dianiaya dan terus dimaki para tersangka. Para tersangka menganiaya korban dengan menggunakan batu dan kayu. “Akibat hantaman

batu dan kayu di bagian kepala membuat ayah pingsan dan tak sadarkan diri seketika itu juga. Kami sekeluarga membawanya menuju Puskesmas terdekat,” kata Tolona.

Malang, nyawa Hezatulo tak tertolong. “Meninggal di perjalanan,” ujar Tolona. Kepala Desa Lasara, Tolona Lase juga mengaku dirinya menjadi korban pemukulan saat membantu ayahnya. “ Saya sendiri sempat dipukuli oleh para pelaku namun berkat bantuan warga saya selamat,” sebutnya.

Kapolres Nias, AKBP Mardiaz Kusin Dwihananton membenarkan kejadian itu.

“Saya sudah memerintahkan anggota ke TKP, para pelaku masih diburon,”kata Mardiaz. (YAGI)

Oknum PTPN 3 Janji Dituding Kongkalikong Penadah Getah Curian RANTAUPRAPAT - Oknum oknum karyawan PTPN 3 Janji dituding kongkalikong dengan penadah getah. Hal ini menjadi perhatian serius sejumlah kalangan LSM. Hal itu ditegaskan oleh Alamsyah Daulay, SH pada wartawan, Rabu pekan lalu.

Dugaan tersebut berdasarkan hasil investigasi LSM, mengindikasikan dua oknum PTPN 3 Janji, MW dan rekannya RL melakukan dugaan tindakan pencurian. Tudingan itu, kata Alamsyah, dilengkapi foto dokumentasi.

Dugaan pencurian yang dilakukan ke dua oknum karyawan itu berdasarkan penelusuran aktivis LSM. Hasilnya, aktivis menemukan benang merah antara pelaku dengan penadah di Dusun Barnung Desa Janji.

Dari pengakuan kedua karyawan tersebut, sesuai kesepakatan dengan pimpinan perusahaan PTPN 3 bahwa kalau di beritahu oknum oknum pencuri getah itu cukup dilakukan pembinaan tapi tidak dilakukan pemecatan. (HAH)

Kapoldasu Ajak Masyarakat Bantu Polisi RANTAUPRAPAT - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Wisjnu Amat Sastro, mengajak masyarakat Labuhanbatu untuk bangkit bersama dan menyatakan perang terhadap segala bentuk kejahatan. “Ayo bantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan memberikan informasi dimana kejahatan itu terjadi,” kata Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, pada acara temu ramah di kediaman tokoh masyarakat Labuhanbatu H Tutur Parapat, Rabu malam pekan lalu.

Temu ramah yang dilaksanakan serangkaian dengan Safari Berburu memperebutkan Kapolres Cup Tahun

2012 yang dilaksanakan di Labuhanbatu. Dikatakannya, bahwa kasus perampokan yang terjadi baru-baru ini di wilayah kerja Polres Labuhanbatu telah terungkap berkat informasi yang diberikan oleh masyarakat.

Di bagian lain, Wisjnu berharap kepada Bupati Labura dan Labusel kiranya dapat mencarikan lahan untuk pembangunan markas kepolisian resort (Mapolres) Labura dan Labusel yang selama ini berada di Rantauprapat. Beliau juga meminta Kapolres Labuhanbatu untuk menempatkan perwira dengan pangkat tertinggi di Aek Kanopan dan Kota Pinang sebagai perpanjangan tangan Kapolres agar koordinasi di ketiga wilayah Labuhanbatu Raya mudah dilakukan.(HAH)

Kakek Pangeran (78) bersama jenglot, yang disebutnya Ki

KPK POS

13

E D I S I 202 28 MEI – 3 JUNI 2012

Rubrik KPK

Wadah Pegawai KPK Punya Ketua Baru KEPENGURUSAN Wadah Pegawai (WP) periode 20102012 telah berakhir. Melalui serangkaian proses pemilihan, terpilih Ketua baru untuk periode 2012-2014, yakni Nanang Farid Syam, Fungsional pada Direktorat Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), menggantikan ketua sebelumnya, M. Adlinsyah Nasution. Sebagai rangkaian akhir dari proses pemilihan tersebut, pada Kamis pekan lalu, dilangsungkan acara serah terima pengurus WP yang berlangsung di Auditorium KPK dan dihadiri Ketua KPK Abraham Samad.

Dalam sambutannya, Abraham berharap WP KPK tidak sekadar menjadi paguyuban

tempat berkumpulnya pegawai KPK, melainkan juga harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi.

“Kehadiran WP juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pegawai KPK. Bukan hanya tempat menampung permasalahan pegawai, namun juga harus dapat mencarikan jalan keluarnya,“ pesan Abraham.

Sementara itu, sebagai ketua terpilih, Nanang mengatakan bahwa dalam kepengurusannya, WP tidak hanya akan fokus kepada permasalahan pegawai dan organisasi KPK. “Ke dalam, WP akan berupaya mengawal setiap kebijakan lembaga, sedangkan ke luar WP juga akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di luar KPK, “ katanya.(HUMAS)

KPK Tahan Wali Kota Cilegon

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

KLARIFIKASI–Ketua KPK Abraham Samad memberi keterangan pada wartawan di ruang wartawan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (25/4). Abraham mengklarifikasi pencatutan namanya pada website pasangan cagub Jokowi-Basuki (JB), Jakartabaru.co dan menegaskan KPK tidak masuk dalam ranah politik praktis.

Busyro: Maknai Kebangkitan Nasional dengan Perangi Korupsi WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memaknai hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tiap 20 Mei dengan berperan aktif memerangi korupsi. “Kalau dulu kita bersatu padu melawan penjajah yang telah menggerogoti sumber daya alam Indonesia, maka sekarang kita pun bisa memerangi para koruptor yang telah mengeruk dan merampok uang negara,” tegas Busyro. Demikian dikemukakan Busyro dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin pekan lalu.

Bagi Busyro, korupsi merupakan bentuk penjajahan modern yang lebih sadis karena dilakukan oleh bangsa sendiri, yaitu oleh para pejabat yang korup. Lebih parahnya lagi, Busyro melihat adanya fenomena kaderisasi koruptor.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi dan para birokrat yang usianya masih muda belakangan ini adalah contoh betapa generasi muda telah dilibatkan dalam sistem yang korup.

Jika kita tidak ingin citacita pendiri bangsa ini putus di tengah jalan, maka korupsi harus dilawan. Dengan semangat yang sama seperti ketika dulu pejuang-pejuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Juga, ujar Busyro, harus dilakukan secara bersama-sama. Elite birokrasi, penegak hukum, elite parpol, DPR, akademisi, dan masyarakat harus bahu-membahu dalam memberantas korupsi. “Kepada partai poltik misalnya, KPK terus mendorong agar menciptakan politik bersih. Sebaliknya, kalau ada kadernya yang menyimpang dan terindikasi korupsi harus ditindak tegas,” tandas Busyro. (HUMAS)

Jakarta, 25 Mei 2012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka AS (Wali Kota Cilegon Periode 2005-2010). Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan AS sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dengan cara merekayasa pemenang pelelangan dan me-mark up harga pembangunan dermaga trestle yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai sekitar 11,5 miliar rupiah.

Atas perbuatannya, AS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(HUMAS)

KPK Gelar Seminar Internasional Sistem Integritas Nasional KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar internasional bertema “Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN) Melalui Implementasi Zona Integritas” di Hotel Akmani, Jakarta, pada Kamis pekan lalu. Acara yang merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Integrity Education Network - TIRI ini dibuka Ketua KPK, Abraham Samad.

Dalam sambutannya, Abraham mengatakan bahwa pembangunan SIN merupakan bagian dari bentuk keprihatinan atas perilaku korupsi yang makin tidak terkendali. “SIN menggambarkan pola perubahan dalam strategi antikorupsi. Dalam hal ini, perlawanan untuk memerangi korupsi tidak hanya terletak pada satu institusi tunggal seperti KPK, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif berbagai lembaga dan pilar dari negara,“ jelasnya.

Abraham menyatakan, banyak negara termasuk

Indonesia bercita-cita memiliki SIN yang dapat berfungsi kuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi negara yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Seminar yang mengadopsi pengalaman beberapa negara terkait penggerak integritas ini menghadirkan pembicara Tony Kwok Man-wai, mantan pimpinan Independent Comission Against Corruption (ICAC) Hong Kong; Abdul Wahab Abdul Aziz, Director Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA); Akmataliev Almazbek Akmataievich, Professor of Academy of Management dari Kirgistan.

Para narasumber berbagi pengalaman tentang pencegahan korupsi dan pembangunan integritas di masing-masing negara.

“Dari pengalaman yang dibagikan tersebut, diharapkan dapat menambah wawasan dalam membangun integritas nasional,“ tandas Abraham.

Selain mendengarkan paparan dari narasumber, peserta yang berasal dari berbagai instansi, di antaranya perwakilan instansi pemerintah, partai politik, universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga donor, juga dibagi dalam kelompokkelompok kecil untuk saling berdiskusi mengenai kekuatan dan kelemahan pada kelompok masingmasing. Para peserta seminar juga diminta untuk mengidentifikasi prasyarat yang dibutuhkan untuk membuat zona integritas bekerja.

TIRI-Integrity Action merupakan organisasi nonpemerintah independen yang bekerja sama dengan pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi praktis agar integritas berjalan. Organisasi ini didirikan atas dasar bahwa integritas menawarkan satu-satunya kesempatan terbesar untuk berbagai perbaikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan setara di seluruh dunia. (HUMAS)

Kasus Suap Wisma Atlet

"Saya Tidak Korupsi, Anggota Pasti Tidak Korupsi" MEDAN - Mantan Panglima Komando Cadangan Startegi Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI (Purn) AY Nasution semakin mantap menuju Sumut 1. Perlahan namun pasti namanya semakin dikenal.

Ceramah karakter bangsa yang diberikannya semakin membuat masyarakat tau pribadinya.

Seperti kegiatan yang dilaksanakan Lingkar Kajian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (LKM FH-UMA), Kamis pekan lalu. AY Nasution diundang untuk ceramah tentang karakter bangsa. Ceramah yang diberikannya di kampus UMA tersebut ternyata atas permintaan mahasiswa. Hampir dua jam, ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan memenuhi ruangan untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan.

"Kegiatan ceramah karakter bangsa atas keinginan mahasiswa fakultas hukum. Kami lihat beliau layak dan pantas, makanya kami undang untuk memberi motifasi dan semangat kepada generasi muda di kampus ini," ujar Ketua Umum LKM FK-UMA, Rahmad Hendra selesai kegiatan.

Menurut Hendra, poin-poin karakter bangsa yang disampaikan sangat tepat dan baik untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ceramah yang disampaikan juga sangat bermanfaat dan logika untuk diterima dan diterapkan oleh semua kalangan. "Sangat luwes beliau menjelaskan apa makna dari karakter bangsa, mulai dari penyebab hingga cara mengatasinya dijelaskannya," kata Hendra.

Dia berharap, apa yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh

mahasiswa baik untuk diri sendiri maupun kepada lingkungan. "Sederhananya, lakukan yang terbaik dan selalu tetap semangat seperti motto yang disampaikan," tegasnya.

Acara yang terlaksana dihadiri oleh Waka Polsek Percut Sei Tuan, AKP Azwar, Dekan Fakultas Hukum UMA, Prof H Syamsul Arifin SH Mhum, dan Ketua LP3SU, Zamzami Umar SH MH. AY Nasution dalam ceramahnya menyampaikan, membangun suatu karakter bangsa harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan dan terutama di dalam pendidikan. Jika hal itu dilakuka dipastikan akan dapat mempertahankan keutuhan bangsa dari segala pengaruh terutama pengaruh asing. "Yang jelas,

lakukan yang terbaik dan selalu tetap semangat," katanya.

Selain itu, menurutnya, kejujuran yang merupakan modal utama untuk dapat mempertahankan keutuhan suatu bangsa. "Saat ini kejujuran sudah sangat sulit terlihat. Contohnya, data palsu, ijazah palsu dan sampai-sampai janji palsu sudah sering terjadi," sebutnya disambut tepuk tangan.

"Pemimpin yang dahsyat ada pada jujur, kekuatan pemimpin yang dahsyat adalah kejujuran. Bandit, preman sekalipun mencari kejujuran. Mengapa? Mereka juga menginginkan anggota atau anak buahnya bersikap jujur. Satu kali kita tidak berlaku jujur, akan diikuti dengan berkali-kali ketidakjujuran dan itu pasti," jelasnya.

Saat ini, ibu pertiwi sedang menangis melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk dengan karakter bangsa yang telah hilang. Bukan globalisasi yang harus disalahkan, tetapi ketahanan nasional yang harus dibangun kembali.

Dalam sesi tanya-jawab, seorang mahasiswa dari jurusan hukum, Frangky Silalahi memintanya menjelaskan bagaimana memimpin sipil jika dirinya menjadi gubernur nanti.

Karena, karakter sipil dan meliter sangat jauh berbeda terutama dalam hal menjalankan tugas. AY dengan tegas menjawab itu terlebih dahulu akan dilakukan darinya.

"Saya akan terlebih dahulu memberi contoh pada diri saya. Jika pemimpin tidak berbuat yang melanggar peraturan, anggota akan mengikutinya. Saya tidak korupsi, anggota pasti tidak korupsi," tegasnya kembali.

Terpisah, seorang mahasiswi jurusan komunikasi, Intan Jamiah Manurung yang mengikuti ceramah karakter bangsa ketika dimintai tanggapan mengatakan, AY Nasution adalah sosok yang memiliki karakter dan pintar berkomunikasi. Kepribadian juga terlihat jelas bahwa dirinya seorang yang pintar. "Sangat pas dan layak menjadi gubernur. Memiliki komunikasi yang baik, pintar dan berkarakter," kata Intan.

Dia juga terlihat memiliki gambaran tersendiri bahwa dirinya sangat layak untuk memimpin Sumatera Utara. "Saya melihat Pak AY memiliki gambaran tersendiri untuk Sumut.

Yang jelas jangan korupsi," tegas Intan mengakhiri. (MEI)