EPaper Kpk Pos 204 Edisi 11 Juni 2012

K O R A N

EDISI 205 / THN V

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

18 - 24 JUNI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

KEJATISU AKAN PERIKSA SKPD I

HAL

4

KADIS PENDIDIKAN BINJAI DIADUKAN KE POLRES

Dana PSB dan UAS Ditelap BINJAI - Kadis Pendidikan Kota Binjai diduga melakukan korupsi anggaran APBD tahun 2011 untuk Dana Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Dana Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang total keseluruhan mencapai Rp1.201.151.000.

Dugaan penyelewengan dana APBD itu telah dilaporkan ke Polres Binjai, Kamis lalu, dengan nomor: 14 / LSMOI - BJ / 04 /2012.

"Kita sudah laporkan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas P dan P Pemko Binjai ke Polres," tegas Zulkifli selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Opas Indonesia kepada koran ini, Kamis.

Dia mengatakan, oknum Kadis Pendidikan Kota Binjai diduga telah melakukan korupsi berje-

maah anggaran APBD tahun 2011, untuk Dana Penerimahan Siswa Baru (PSB) dan Dana Ujian Akhir Sekolah (UAS) sebesar Rp1.201.151.000.

"Kami juga sudah menyurati Kadis P dan P untuk menerangkan secara tertulis sesuai UU.nomor 14 tahun 2008 pasal 52 tentang badan fublik yang dengan segaja tidak menyediakan atau menerbitkan impormasi fublik," ujar Zulkifli.

Menurutnya, LSM Opas Indone-

sia Binjai telah melakukan cek and ricek ke sekolah MTsN tertanggal 18 Oktober 2011, dan bertemu dengan kepala sekolah Alpian. Dikatakan Kepsek, sekolah tersebut hanya menerima soal ujian dari Dinas P dan P untuk lima mata pelajaran dan tidak ada mendapat anggaran apapun. Sementara anggaran APBD 2011 dengan Nomor.

101.101.01.23,59 untuk dana ujian akhir sekolah SMP/MTsN TP.2010/ 2011 sebesar Rp262.796.000. "Anggaran sebesar itu dibagi untuk 13 sekolah tingkat SLTP berjumlah Rp20.215.076 untuk satu sekolah," ujarnya.

Selanjutnya, LSM Opas Indone<<< selanjutnya baca Hal. 2

TIM 15 NYATAKAN SIKAP

Rehab Rumah Guru Terganjal Legalitas Tanah

Penghijauan Lingkungan Harga Mati DUMAI - Tim Kerja Pembebasan Pemukiman Masyarakat Ring 1 Kelurahan Tanjung Palas (Tim 15) Kecamatan Dumai Timur menyatakan, Pertamina RU II Dumai harus melakukan penghijauan lingkungan di sekitar Ring 1 kilang minyak Pertamina RU II. Pernyataan sikap ini harga mati. Limbah B3 yang menghantui masyarakat sudah berlangsung lama. Akibat limbah tersebut masyarakat resah dan menimbulkan penyakit.

Hal ini merupakan keputusan TIM 15 yang diketuai Sudarmanto SE, setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat, usai shalat Isya bertempat di teras Masjid Al Qiam, Jalan Tanjung Jaya Tanjung Palas, Senin lalu.

Menurut Sudarmanto, untuk zona aman setidaknya areal yang dihijaukan Pertamina 1.000 meter X 1.000 meter. Meski tidak sekali gus, paling tidak bertahap. Untuk tahap pertama 300 meter dari tembok pagar X panjang 1.000 meter. Kemudian

LIMBAH - Lingkungan Kilang Minyak Pertamina RU II Dumai yang mencemarlkan lingkungan. (KPK POS/PUR) dilanjutkan tahap ke II, 300 meter X 1.000 Meter. "Penghijauan harus tuntas, sehingga zona aman yang diharapkan masyarakat dapat terealisasi," ujar Sudarmanto Pernyataan sikap ini, lanjut Sudarmanto, bukan semata-mata kemauan Tim, tapi lebih dari itu.

Keputusan ini mewakili masyarakat yang bermukim disekitar Ring 1. "Masyarakat sudah tidak tahan

dengan limbah Pertamina RU II Dumai. Masyarakat disuguhi aroma bau busuk yang menyengat, menghirup aroma bau busuk menjadi langganan masyarakat. Oleh karenanya Pernyataan sikap ini harus diindahkan Pertamina," pungkasnya.

Bagi masyarakat, tambahnya, penghijaun lebih penting. Paling ti<<< selanjutnya baca Hal. 2

TINJAU UN - Kadis Pendidikan Kota Binjai, Dwi Anang Wibowo (tiga dari kiri) melakukan pemantauan ujian nasional di SMK Yayasan Perguruan Palapa di Jalan Sei Musi, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan. (KPK POS/IST)

SINGKIL - Kondisi 20 unit rumah dinas guru di Dusun Pendidikan, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Usulan perbaikan (rehab), hingga saat ini tak kunjung tuntas.

Persoalannya juga sepele, surat keterangan kepemilikan tanah (sertifikat) sebagai sarat atau ketentuan dalam pengajuan anggaran untuk perbaikan rumah guru tersebut, tidak dimiliki Dinas Pendidikan Aceh Singkil.

Pengamatan wartawan koran ini, Rabu pekan lalu, rumah type kopel ukuran 4 x 8 meter ini, jauh dari sebutan layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Selain retak-retak, plester dinding beton juga sudah mulai terkelupas di sana-sini. Lantai dan pondasi rumah juga tidak terlihat lagi.

Menurut keterangan sejumlah guru yang menghuni rumah ini, pondasi dan lantai rumah

TAK LAYAK - Rumah dinas guru di Dusun Pendidikan, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, yang tak layak huni. (KPK POS/AZT) terbenam dan berair pasca amuk gempa Maret 2005 lalu.

Agar bisa ditempati lagi, mereka membuat lantai dari papan berbentuk panggung. Mereka pun mengaku, sudah berkalikali mengusul ke dinas terkait

Usut Biaya SPPD Fiktif DPRD Nisel SBY Akan Usir Kader ]NIAS SELATAN - Aparat penegak hukum diminta segera mengusut tuntas penggunaan biaya Perintah Perjalanan Dinas Luar (SPPD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Nias Selatan. Pengusutan diperlukan guna membuktikan keterlibatan oknum anggota DPRD menggunakan dana fiktif.

Terendus, ada oknum DPRD yang diduga menerima biaya SPPD tanpa melakukan dinas luar. Seperti halnya yang baru-baru ini dilakukan. Sejumlah wakil rakyat Nisel berangkat ke Jakarta. Namun di antaranya ada yang tidak berangkat. Padahal anggota DPRD itu sudah menerima biaya perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD. Sudah menjadi rahasia umum, saat ini biaya SPPD dijadikan sarana empuk bagi sejumlah oknum pejabat melakukan korupsi. Caranya, seluruh SPPD staf dalam waktu

satu tahun anggaran diborong oleh sejumlah Kepala SKPD. Anehnya, kata penggiat anti korupsi di Nisel, ada keluarga oknum pejabat yang bukan PNS, menggunakan SPPD staf. Sementara staf yang punya hak atas biaya SPPD itu hanya disuruh menandatangani bukti oleh pimpinan. "Hal ini dilakukan seolah-olah yang bersangkutan sudah mempergunakannya (sudah dinas luarRed)," ujar salah seorang staf di DPRD yang minta dirahasiakan identitasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPK FKI-1 Nisel, Erwinus Laia SSos MM MH mendesak agar dugaan korupsi SPPD yang dilakukan oknum pejabat di Nisel, segera diusut hingga tuntas. "Supaya penegak hukum serius untuk mengungkapnya, terutama pihak kejaksaan. Sebab kejaksaan mempunyai hak melakukan

JAKARTA - Walau tak menyebutkan nama, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mengusir kader partainya yang terjerat kasus korupsi.

Saat pidato sekitar 20 menit, SBY menyatakan, jika tak ingin diusir, kader tersebut harus melaksanakan garis politik partai yang bersih. â&#x20AC;?Garis politik ini akan tetap dijalankan Partai Demokrat ke depan. Jadi, yang tak sanggup lebih baik mundur dan keluar,â&#x20AC;? kata SBY dalam pembukaan acara Silaturahmi Pendiri

<<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

BIARKAN KONGHUCU BERKONGRES PROTES terhadap rencana Kongres Internasional Agama Konghucu di Medan memunculkan lagi pertanyaan penting. Sampai kapan masyarakat terus-menerus menawar soal kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Masalah ini semestinya telah selesai dan tak perlu lagi dirongrong lewat berbagai cara, termasuk melalui kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi.

Setiap orang memang berhak untuk bersuara, termasuk menolak suatu kegiatan seperti kongres Konghucu itu, yang akan digelar pada 22-26 Juni. Negara juga menjamin kebebasan berunjuk rasa seperti yang dilakukan oleh Forum Aliansi Umat Islam, kelompok yang mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk

Demokrat yang Korup

menolak perhelatan Konghucu itu.

Tapi perlu diingat bahwa setiap warga negara juga diwajibkan menghormati hak orang atau kelompok lain.

Dengan prinsip seperti itu, sikap para pemrotes masih bisa ditoleransi sepanjang tidak memaksakan kehendak. Mereka berdalih, antara lain, perhelatan ini tidak layak digelar karena penganut agama Konghucu di Medan amat sedikit. Alasan ini tentu sulit diterima karena bersifat relatif dan tak berpijak pada hukum. Sekecil apa pun jumlah pemeluk keyakinan-bahkan jika hanya satu orang pun--ia tetap memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lain.

Alasan lain, bahwa kongres itu mengesampingkan kearifan lokal, juga <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam.

Kader Demokrat yang paling sering disebut dalam pemberitaan kasus korupsi adalah Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

Anas dicurigai terlibat kasus proyek Stadion Hambalang, dan Angie--sapaan Angelina--ditahan karena menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet Palembang. Kader bermasalah lainnya adalah Muhammad Nazaruddin, bekas <<< selanjutnya baca Hal. 2

agar bangunan tempat tinggal ini diperbaiki.

"Setahun pasca gempa, kita bersama rekan-rekan, sudah pernah mengusul agar rumah ini diperbaiki. Namun hingga ber<<< selanjutnya baca Hal. 2

ANAS: Ada Aturan Main untuk Mundur JAKARTA - Pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu malam lalu, dinilai sebagai sinyal bagi kader-kader Demokrat yang terkait kasus korupsi untuk mundur. Salah satu yang dituju adalah Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang tersangkut dalam kasus proyek <<< selanjutnya baca Hal. 2

AY Nasution: "No Money Politics..."

PADANG SIDIMPUANMantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution tetap optimis akan mendapat dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Walau dirinya berprinsip 'no money politics' dalam pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Saya tahu ini tidak laku, tapi saya sudah siap. Kita harus merubah semua ini, no money politics. Memang ini berat tapi saya tetap optimis. Kalau tidak dimulai sekarang sampai kapan kondisi ini berakhir. Saya ingin saudara-saudara saya di ruangan ini dan di luar sana sepakat dengan saya," ujar AY Nasution.

Penegasan AY Nasution ini dinyatakan saat bertemu dengan masyarakat Kota

Padangsidimpuan, di mess perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kota Padangsidimpuan, Kamis (14/6).

Menurut AY Nasution, pencalonan dirinya sebagai gubernur semata untuk membangun Sumatera Utara agar

ANTUSIAS - AY Nasution disambut antusias mahasiswa, tokoh masyarakat dan masyarakat Padangsidimpuan, Kamis. (KPK POS/IST)

lebih baik dari yang sekarang ini. "Saat ini hidup saya dan istri sudah cukup. Kedua anak saya sudah berhasil, dan saya memiliki tiga cucu. Saya hanya ingin mengabdikan diri saya untuk Sumatera Utara," ujarnya.

Putra Sumatera Utara yang dilahirkan di Medan 57 tahun lalu ini juga berpesan agar masyarakat tidak salah memilih calon gubernur nantinya. Karena jika salah memilih maka akan menyesal selama lima tuhun. "Yang penting jangan salah pilih. Jika salah pilih, maka lima tahun akan menyesal dan itu tidak bisa dirubah lagi," katanya.

Salah seorang masyarakat, Astuti Aisyah mempertanyakan bagaimana sikap AY Nasution <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 205 18 - 24 JUNI 2012

BAHAS RUU PILKADA - Dari kiri ke kanan, Anggota DPR RI,Taufiq Efendi, Anggota DPD RI, Rahmat Shah, Menteri Dalam negeri, Gamawan Fauzi, bersama Anggota DPD RI lainnya saat usai Rapat Kerjabersama Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Medagri, Menkumham, membahas RUU Pemilukada di ruang rapat KK.III Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/6). DPD berbeda pandangan dengan pemerintah yang mengusulkan pemilihan Gubernur melalui Dewan Perwakilan Daerah. DPD menilai bahwa usulan tersebut bertentangan dengan amant UU yang menyatakan bahwa Pilkada sebagai sarana seleksi dan ujian kepemimpinan lokal hingga nasional

Pasukan Kuning Terima Santunan STABAT - Sebagai wujud rasa syukur atas telah diboyongnya piala Adipura kembali ke Bumi Langkat untuk yang ke-enam kalinya, seratusan tenaga harian lepas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) atau yang biasa dikenal dengan sebutan pasukan kuning mengadakan silaturahmi dan syukuran.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pahlawan Adipura tersebut.

“Jangan cepat berpuas diri tapi jadikan ini sebagai motivasi bagi kita untuk terus berbenah jadi lebih baik kedepannya,” sebut Sekda Surya Djahisa menirukan ucapan Bupati Ngogesa

USUT BIAYA SPPD FIKTIF DPRD ..........................dari hal 1 tindakan pencegahan terjadinya ko-rupsi dan kerugian keuangan Negara/Daerah," tegas Erwinus Laia.

Diakui, dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Nisel, sudah pernah diberitakan media terbitan Medan, namun hingga saat ini berlalu begitu saja, tanpa tanggapan positif dari penegak hukum. (AM)

SBY AKAN USIR KADER DEMOKRAT YANG KORUP .......................................................dari hal 1 Bendahara Demokrat, yang divonis 4 tahun 10 bulan penjara dalam perkara suap Wisma Atlet.

SBY menegaskan, citra partainya anjlok di mata publik dalam setahun belakangan akibat ulah sejumlah kader yang mengkorupsi uang negara. Ini dibuktikan sejumlah survei. ”Harus akui dan jangan membantah.” Namun, kata SBY, kasus korupsi kader Demokrat jumlahnya masih di bawah kader tiga atau empat partai lain, tanpa menyebutkan nama partai. Dia membantah bahwa Demokrat menampung duit hasil korupsi proyek-proyek pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Demokrat, Ventje Rumengkang, meminta SBY menjatuhkan sanksi kepada kader yang mencoreng citra partai. Forum Komunikasi, kata dia, didirikan karena keprihatinan melihat Demokrat terpuruk akibat ulah sebagian kadernya. "Ini karena terjadi krisis kepemimpinan dan mismanajemen,” kata dia.

Acara silaturahmi dihadiri sekitar 500 orang, terdiri para pendiri dan deklarator partai tingkat provinsi, jajaran Dewan Pembina, pengurus pusat, sampai pengurus Fraksi Demokrat di DPR. Anas Urbaningrum tidak tampak dalam acara ini. Baliho besar dalam ruang kegiatan dihiasi wajah SBY dan Ventje. Ventje memastikan Anas diundang.

Ketua Panitia, Sutan Bhatoegana, yang juga Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi, mengatakan beberapa hari lalu, di Medan, Anas menyanggupi untuk hadir. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan tak mau mengomentari ketidakhadiran Anas. (BBS)

ANAS: ADA ATURAN MAIN UNTUK MUNDUR ......................................................................................dari hal 1 Hambalang.

Bagaimana Anas menanggapi desakan mundur ini? "Di partai ada aturan main, konstitusi dan ada AD/ ART," kata Anas usai menonton bersama film "Soegija" di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat.

Anas menyatakan, Partai Demokrat masih utuh dan bersatu. "Oleh karena itu, upaya untuk mengadu domba, saya pastikan gagal. Jangan ada tendensi adu domba, saya pastikan gagal," katanya.

Demokrat, Anas melanjutkan, sadar dan mengerti ada yang menginginkan kekacauan di Demokrat. "Ada yang punya harapan Partai Demokrat tidak solid, kacau, kami tahu," ujar Anas. "Justru kami tahu, justru Demokrat bisa solid dan kompak."

Mengenai forum pendiri, menurut Anas, merupakan inisiatif yang baik. Inisiatif ini khas Demokrat juga, karena partai lain belum melakukan yang semacam ini.

"Demokrat maju dalam hal ini. Para deklarator dan pendiri punya ikatan historis, batin, dan tanggung jawab moral yang tinggi, kemudian bikin forum dan menterjemahkan komitmennya," kata Anas. (BBS)

BIARKAN KONGHUCU BERKONGRES ..........................dari hal 1 aneh. Jika kearifan lokal itu merujuk pada budaya tertentu, katakanlah budaya Melayu, kurang tepat pula. Masalahnya, secara historis Kota Medan tumbuh dan berkembang justru karena adanya akulturasi budaya.

Begitu juga dalih bahwa lokasi kongres tak jauh dari bekas Masjid Raudhatul Islam yang dirobohkan sebuah pengembang. Konflik tanah masjid ini tidak relevan dijadikan alasan untuk mengurangi hak kelompok atau umat lain mengadakan kegiatan. Jika penggusuran masjid dinilai merugikan umat Islam dan terbukti melanggar aturan, hal ini bisa diperkarakan secara hukum. Jadi, tidak ada alasan satu pun untuk melarang kongres Konghucu.

Dasar negara dan konstitusi republik ini jelas menjamin kebebasan beragama. Perlindungan terhadap agama dan pemeluknya ditegaskan dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang lain, seperti UndangUndang Hak Asasi Manusia. Ini berarti para pemeluk agama bebas pula menggelar kegiatan apa pun sepanjang tak mengganggu hak orang lain. Apalagi, pertemuan Konghucu itu akan banyak diisi dengan seminar yang menampilkan puluhan intelektual Konghucu dari berbagai negara, seperti China, Taiwan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kota Medan juga akan diuntungkan secara ekonomi karena banyak acara pendukung yang digelar. Misalnya, festival barongsai sejauh satu kilometer yang diikuti 12 tim dari berbagai negara yang rencananya akan membuat rekor barongsai terpanjang se-Asia Tenggara. Ini tentu memancing wisatawan, terutama dari mancanegara. Dengan kata lain, perhelatan ini sesuai pula dengan program Pemerintah Kota Medan yang sudah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun kunjungan wisata.

Kami berharap Wali Kota Medan menolak tegas tuntutan pemrotes dan tetap mengizinkan kongres Konghucu di sana. Sikap teguh ini perlu diambil bukan sekadar karena kegiatan itu menguntungkan secara ekonomi, tapi terutama demi melindungi hak umat Konghucu. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kepada 220 pekerja harian lepas yang kesehariannya bertugas membersihkan lingkungan di sekitar kota Stabat pada acara syukuran yang dilaksanakan secara sederhana berlokasi di pembibitan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Rabu.

Sebagai ungkapan terima kasihnya, secara pribadi Bupati Langkat itu juga memberikan santunan kepada

para pasukan kuning sebesar Rp300 ribu/orangnya yang berada di wilayah Kota Stabat seraya berpesan bahwa usaha yang berhasil dilakukan adalah berkat kebersamaan sehingga untuk itu orang nomor satu di Kabupaten Langkat tersebut berharap agar para pahlawan adipura tetap solid dan menjaga kekompakkan.

(JUL)

DANA PSB DAN UAS DITELAP sia juga telah bertemu dengan ibu Anisyah sebagai KTU di sekolah MAN tertanggal 18 Oktober 2011.

Anisyah membenarkan, pihaknya tidak pernah menerima Dana UAS di tahun 2011 dan 2012 dari dinas P dan P. Padahal dana UAS untuk tingkat SMA, SMK dan MAN dengan Nomor.101.101 10.17.13 anggarannya dalam APBD sebesar Rp393.820.000 (TP 2010) untuk dibagi kepada 10 sekolah dengan rincian setiap sekolah menerima Rp39.382.000.

Ketika dilakukan investigasi ke KUPTD Kecamatan juga ditemui adanya penyimpangan yang merugikan ke-

uangan Negara dan Daerah.

Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan menggunakan dana BOS sesuai juknis No.37 tahun 2010 dalam ujian Akhir sekolah (UAS). Sekolah Dasar tidak pernah mendapat Anggaran APBD 2011 dari Dinas P dan P, dan dana UAS dari ABPD dengan Nomor.101.101.10.23.60. unuk SD/MI Rp354.915.000.

Dari hasil investigasi, demikian Zulkifli, ditemukan banyak anggarandi Dinas P dan P Pemko Binjai yang tidak terealisasi. Seperti halnya anggaran untuk seleksi siswa SMP Negeri 1 TP. 2011-2012 dengan nomor 101.101.01.23.57. yang Anggarannya mencapai

...............................................................................................................dari hal 1

Rp20.000.000. Demikian juga dalam seleksi penerimaan siswa murid baru SMP Negeri 1 sebesar Rp19.620.000 dengan nomor.

101.101.01.25.50.

Untuk Anggaran APBD 2011 Dana PSB.(Penerimaan Siswa baru ) dan UAS ( ujian Akhir Sekolah ) adalah sebagai berikut; 101.101.01.17.11, seleksi siswa baru SMAN 1 dan SMK N.2 TP.2011/2012 Rp40.000.000.

101.101.01.17.12 seleksi siswa baru SMAN . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7. d a n SMKN.2.Rp.60.000.000.

101.101.01.17.13.Penyelengara Ujian Akhir Sekolah, SMA, SMK, MA.TP. 2010.2011.

R p . 3 9 3 . 8 2 0 . 0 0 0 .

1 0 1. 1 0 1. 0 1. 2 3 . 5 7. s e l e k s i Siswa SMPN-1 TP.20112012.

Rp20.000.000.

101.101.01.23.58. seleksi siswa SMP N.2.s/d. SMP N.12 TP. 2011-2012.Rp50.000.000.

101.101.01.23.59 penyelenggaraan UAS Tingkat SMP/ MTS. TP.20112012.Rp262.796.000.

101.101.01.23.60. Penyelenggara UAS Tingkat SD/MI. TP.2010-2011 Rp 354.915.000, 101.101.01.25.50. Seleksi Penerimahan Siswa baru.

SMP.N-1. Rp19.620.000. Total seluruhnya Rp1.201.151.000.

Dengan laporan yang kami sampaikan diharapkan Polres Binjai segera mengu-

sut dugaan korupsi yang terjadi di Dinas P dan P tersebut. "Segera periksa oknum Kadis P dan P, Drs Anang Wibowo serta panitia pelaksana UAS dan PSB, dengan harapan korupsi di DinasP dan P terungkap," pungkas Zulkifli.

Sementara itu, ketika wartawan koran ini, Jum'at, mengklarifikasi masalah dugaan korupsi ini, Kadis P dan P Binjai belum bersedia memberikan keterangan dengan alasan masih sibuk membahas kelulusan Sekolah Dasar. Sementara masalah anggaran MAN dan MTsN, dijawab; "anggarannya ada di di Depag.

(SBR)

REHAB RUMAH GURU TERGANJAL LEGALITAS TANAH ...................................dari hal 1 akhir masa tugas BRR di Aceh Singkil, usulan kita tak pernah ditanggapi," jelas mereka.

Dihubungi terpisah, mantan kepala regional V Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Ir.HM Azmi, tidak membantah adanya usulan perbaikan rumah guru ini. Hanya saja sebagaimana keterangan Azmi, pihak terkait atau Dinas Pendidikan, tidak bisa memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah sebagai syarat dalam usulan perbaikan

tersebut.

Parahnya lagi, walau surat ini mutlak sebagai syarat dalam usulan perbaikan rumah guru tersebut, hingga masa rehab-rekon yang dilakukan oleh BRR berakhir, surat tanah tak kunjung bisa dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Singkil.

"Mereka pernah mengajukan sama kita, tapi itu dan saya juga tidak mengerti, hingga masa tugas berakhir (BRR), surat tanah yang kita minta sebagai persyaratan tidak bisa mereka penuhi.

Jadi kalau diminta pendapat saya secara pribadi, bukan tidak bisa dibangun, tapi memang tidak niat kearah sana," tandas Azmi,dengan nada menyindir.

Catatan wartawan, carut marut dunia pendidikan di Aceh Singkil, tidak hanya terjadi di ibukota kabupaten ini. Kasus yang mirip sama juga terjadi di Kecamatan Pulau Banyak Barat, atau tepatnya di Desa Suka Makmur. Hanya saja, jika di Kecamatan Singkil ada rumah guru yang tak layak huni, di

Desa Suka Makmur, justru tidak memiliki rumah guru sama sekali. Padahal keberadaan rumah guru di desa ini sangatlah penting. Alasannya, sampai saat ini guru yang mengajar di Sekolah Dasar satu-satunya di desa tersebut, masih didatangkan dari luar akibat ketiadaan tempat tinggal untuk menetap.

Hampir setiap hari, tenaga pendidik di desa ini harus menempuh jalur laut untuk mencapai sekolah di Desa Suka Makmur. Hal ini

mereka tempuh dan lakukan, akibat akses jalan darat menuju sekolah desa ini, belum lagi dibangun oleh pemerintah setempat. Belum diketahui secara pasti, kapan rumah guru bisa dibangun di Desa Suka Makmur ini. Yang pasti, baik wali murid, maupun kepala desa setempat, tidak bisa berbuat banyak maupun melakukan protes, ketika guru tidak bisa datang atau hadir untuk mendidik anak mereka akibat ombak besar yang menghadang di tengah laut.(AZT)

PENGHIJAUAN LINGKUNGAN HARGA MATI

......................................................................dari hal 1

dak dengan adanya penghijauan dapat meminimalisir pencemaran. "Penghijauan merupakan harga mati bagi masyarakat, karena masyarakat lebih dulu bermukim di Kelurahan Tanjung Palas ini, dari pada berdirinya Kilang minyak Pertamina. Oleh karenanya, tidak ada alasan Pertamina menolak penghijaun yang diminta masyarakat," jar Sudarmanto.

Ucapan senada juga disampaikan pengurus Tim 15 Ustad H Abd. Rahman. Dikatakan, masyarakat yang bermukim di Ring 1, boleh dibilang terancam MPP (mati pelan-pelan) akibat menghirup bau busuk yang menyengat dari limbah Pertamina tersebut. "Selain limbah yang menjadi santapan masyarakat, suara keras/bising dan getaran dengan frekuensi tinggi terlebih pada saat start up, menjadikan telinga pekak," ungkapnya.

Semburan limbah B3 yang

da warga tertentu. Kuisioneri tersebut diisi masyarakat, konon digunakan untuk bahan laporan Pertamina RU II ke Pertamina Pusat dan BP Migas seolah-olah di lingkungan kilang minyak Peramina RU II tidak ada masalah terkait limbah Pertamina dengan masyarakat.

"Kuisioneri yang dibuat oknum-oknum tertentu tersebut merupakan pembohongan publik, karena yang mengisi kuisioneri tersebut disinyalir masyarakat yang tinggal di luar Ring 1. Mestinya kuisioneri tersebut diisi oleh masyarakat yang tinggal di Ring 1 sehingga Pertamina Pusat dapat mengetahui dengan jelas apa yang dikeluhkan masyarakat," ujarnya Gani. Disinggung rencana untuk meminimalisir limbah B3 Pertamina, pihak Pertamina merencanakan akan meninggikan pagar tembok kilang dari ketinggian 2 meter ditambah 3 meter

menyebar akibat diterpa angin menempel pada atap rumah masyarakat. Sedangkan masyarakat Dumai masih ada yang mengkonsumsi air hujam, digunakan untuk air minum dan memasak.

Masih kata H Abd Rahman, penyebab utama menyebarnya limbah B3 Pertamina ke rumah-rumah penduduk yang bermukim di sekitar kilang terutama yang letaknya pada Ring 1, karena tidak adanya penyangga, sehingga limbah B3 Pertamina menyebar ke rumah-rumah penduduk.

Dalam pernyataan sikap, Tim 15 juga mendesak Pertamina RU II dan Patra SK segera mengambil langkahlangkah untuk penyelamatan warga. "Sebab tidak tertutup kemungkinan akan terjadi bahaya yang lebih dahsyat yang ditimbulkan dari aktivitas kilang minyak Pertamina RU II Dumai dan Patra SK," urainya.

Abd. Gani warga Tanjung Palas yang juga pengurus Tim 15 menyesalkan adanya pemberitaan miring yang dialamatkan kepada Tim 15.

Disebut-disebut Tim 15 ada menerima uang tutup mulut dari Pertamina.

“Apa yang dilansir surat kabat tersebut tidak benar, itu fitnah. Tim 15 tidak pernah menerima apapun dan dalam bentuk apapun dari Pertamina. Yang pasti kontribusi Pertamina terhadap warga Tanjung Palas selama berdirinya kilang minyak Pertamina RU II Dumai tidak pernah ada 0 (nol). Terkecuali pada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari permaslahan yang diderita masyarakat terkait dengan limbah Pertamina," ungkapnya.

Selain itu, sambung Gani, untuk menjaga nama baik Pertamina dengan masyarakat, pihak Pertamina sengaja menyebarkan kuisioneri kepa-

menjadi 5 meter. Menurut Gani rencana Pertamina untuk meninggikan pagar tembok tersebut pekerjaan 'gilagilaan'. Artinya tidak menyelesaikan masalah, permasalahan limbah Pertamina jangan dijadikan proyek mubajir, karena cerobong/ketel Pertamina yang memuntahkan limbah tersebut ketinggiannya 60 meter.

Sementara tembok yang bakal dibangun Pertamina hanya 5 meter. Terkecuali lebih tinggi tembok dari pada ketel Pertamina. “Proyek peninggian tembok merugikan keuangan Pertamina. Pihak Tim 15 akan protes dengan menyurati Pertamina Pusat dan BP Migas agar proyek peninggian pagar tembok pembatas dengan masyarakat yang bermukim di Ring 1 dibatalkan. Yang diinginkan masyarakat bukan meninggikan pagar tembok, melainkan penghijauan lingkungan," ujar Gani. (PUR)

AY NASUTION: "NO MONEY POLITICS..." .......................................................................................dari hal 1 jika terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, untuk memperbaiki pendidikan yang saat ini sangat memprihatinkan.

AY mengaku tidak ingin berjanji. "Soal visi misi itu nanti, sudah ada orangnya yang akan membuat.

Saat ini saya tidak mau berjanji, nanti jika saya jadi gubernur baru bisa saya katakan. Untuk memperbaiki itu semua yang utama adalah memperbaiki orangnya. Peraturan tidak mungkin dirubah, itu sudah ditetapkan pemerintahan pusat.

Saat ini saya belum memiliki kekuatan untuk itu, tapi percayalah jika kita sepaham, semua akan bisa dilakukan," ujarnya.

Ditanya soal calon gubernur yang memberikan uang untuk mendapatkan dukungan, AY menegaskan tidak ingin melakukan hal yang demikian. Hal itu dikatakan AY merupakan bentuk rekayasa diri yang tidak mampu bersikap jujur dan berkorban untuk kesejahteran masyarakat. "Saat ini kondisi tersebut sudah menjadi budaya,

saya tidak ingin seperti itu," tandasnya.

Budaya memberi uang untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan, kata AY, adalah penyebab rusaknya sistem pemerintahan.

Setelah seseorang mendapatkan jabatan, dirinya tidak berfikir untuk berbuat yang terbaik tetapi berfikir untuk mengembalikan uangnya, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik.

Untuk merubah semua itu, lanjut AY, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat. "Artinya, pemimpin harus bisa membuat contoh dirinya sebagai teladan.

Setelah itu baru anggotanya yang diperbaiki. Memang hal ini sulit karena mereka sudah terbiasa dan keenakan dengan yang seperti itu, tapi itu harus dilakukan untuk merubah birokarasi yang lebih baik," tegas AY Nasution.

Selain menerima ratusan masyarakat di mess perwakilan Pemprovsu, AY Nasution juga melaksanakan ceramah karakter

bangsa di Gedung Nasional Kota Padangsidimpuan. Hadir pada acara itu Walikota Padangsidimpuan, Zulkarnain Nasution, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat dan mahasiswa.

Ceramah yang disampaikan AY Nasution mendapat antusias dari para pengunjung. Sosok AY Nasution yang low profile menjadi inspirasi mahasiswa untuk melakukan yang terbaik dan tetap semangat. Seperti Sri Itayani, seorang mahasiswa yang diberi kesempatan berbicara di mimbar mengimbau seluruh mahasiswa di Kota Padangsidimpuan untuk meniru sikap AY Nasution.

"Pak AY Nasution adalah sosok yang sangat pantas untuk dicontoh. Saya pribadi menghimbau seluruh mahasiswa dan masyarakat Kota Padangsidimpuan, menjadikan pak AY sebagai tokoh yang harus diteladani," ujar Sri Itayani.

Selain ketokohan AY Nasution,

nama besar ayahanda almarhum HM Nurdin Nasution menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) untuk mendukung AY Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara.

"Darah pejuang membela rakyat sudah tertanam didirinya. Orangtuanya HM Nurdin Nasution (Alm) adalah orang yang membawa nama Tabagsel harum. Kepemimpinannya sangat brilian yang mengutamakan kepentingan masyarakat, jadi sudah selayaknya kita harus mendukungnya menjadi Gubernur Sumut, untuk kemajuan Sumatera Utara," ujar Sutan Malim Sukambang.

Sutan Malim Sikumbang adalah satu dari sekian banyak masyarakat yang mengenal orangtua AY Nasution. Pada saat mudanya, Sutan Malim Sikumbang merupakan pemuda Tabagsel yang merasakan kepemimpinan almarhum Kolonel HM Nurdin Nasution.

(FR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 205 18 â&#x20AC;&#x201C; 24 JUNI 2012

Korupsi, Direktur Barata Indonesia Ditahan JAKARTA - Mahyudin Harahap, Direktur Pemberdayaan Keuangan PT Barata Indonesia di Surabaya, JUmat pekan lalu, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penahanan ini setelah penyidik KPK menetapkan sebagai tersangka korupsi atas pembelian tanah di Jalan Raya Ngagel 109, Wonokromo, Surabaya.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan. MH (Mahyudin Harahal) ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2012 lalu," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta.

Mahyudin menjual tanah milik PT Barata Indonesia di Jalan Nagel No 109, Surabaya dengan cara menurunkan harga dari nilai jual objek pajak tahun 2004, yang dijual melalui penawaran dengan penunjukan terbuka.

Seharusnya, tanah yang diketahui milik negara tersebut dijual dengan harga Rp 132 miliar. Tetapi, oleh Mahyudin dijual kepada pihak swasta dengan harga Rp 82 miliar. Sehingga, negara dirugikan sekitar Rp 40 miliar.

"Atas perbuatannya diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 21 miliar.

Sehingga, dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara," tegas Budi.

Selain menahan Mahyuddin Harahap, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen Kementerian ESDM, Kosasih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan atau pemasangan pembangkit listrik tenaga surya berupa solar home system (SHS) di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM. Kasus PLTS, kerugian keuangan ditaksir mencapai Rp144 miliar.

Tersangka Kosasih, diduga ikut menerima uang suap Rp9 miliar bersama tersangka lainya. Keduanya resmi ditahan hari ini hingga masa penahanan 20 hari ke depan. Kosasih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor, sambung Johan.(ENDY)

KORUPSI

NASIONAL

Miranda Goeltom Bantah Ada Penyandang Dana JAKARTA - Miranda Swaray Goeltom membantah dengan keras dan tegas tidak ada penyandang dana, berkaitan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Proses pemilihan jabatan utama di BI itu berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada yang membiayai.

"Pertanyaan Anda sudah tercantum dalam jawaban saya, bahwa saya tak pernah meminta, menyuruh siapapun sebelum dan sesudah menjadi DGS BI," jawab Miranda usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin pekan lalu.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia melanjutkan tidak ada pihak yang mendanai dirinya. Juga tidak ada pihak siapun yang pernah disuruhnya untuk

memberikan apalagi menjanjikan sesuatu pada siapapun atau untuk tidak memberikan sesuatu kepada siapapun.

Karena itu, lanjut Miranda, hendaknya penyidik KPK untuk segera menyelesaikan kasusnya secara cepat, tuntas dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan. "Ini penting agar saya dapat menjelaskan secara gamblang untuk membuktikan saya tidak terlibat," tegasnya serius.

Miranda merasa senang permintaan agar pemeriksaannya dipercepat, ternyata mendapat respons KPK. Bahkan perkaranya dapat segera disidangkan. "Marilah kita berdoa supaya kasus ini segera dibawa ke persidangan, sehingga seluruh fakta-fakta bisa terungkap disidang," ucapnya.

Pengacara Miranda Swaray Goeltom, Andi Simangunsong menambahkan pemeriksaan terhadap Miranda,

seharusnya dipercepat. Mengingat, KPK telah melakukan upaya hukum paksa yakni menahan Miranda di rumah tahanan KPK. "Ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap KPK dari ibu Miranda, karena dia sudah terlanjur ditahan, ya cepat-cepat diperiksa agar dia bisa disidang dan ditentukan bahwa dia tidak bersalah," ujar Andi.

KPK melakukan pemeriksaan pertama terhadap Miranda, setelah resmi ditahan KPK pada 1 Juni 2012 hingga 20 hari ke depan.

Miranda disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHP jo Pasal 56.

Miranda diduga membantu atau turut serta terkait perbuatan Nunun Nurbaeti melakukan tindak pidana

korupsi berupa berikan travel cheque ke anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Dalam sidang Nunun terungkap sebelum pelaksaan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda menemui Nunun unutk meminta dukungan serta dikenalkan kepada anggota Komisi IX DPR RI. Nunun menyetujui permintaan Miranda dengan mengatakan" Oke deh, nanti coba saya omongkan ke orangorang yang saya kenal".

Nunun lantas memfasilitas pertemuan antara Miranda, Endin AJ Soefihara, Hamka Yandhu dan Paskah Suzeta di rumahnya di Cipete, Jakarta Selatan. Usai pertemuan selesai, terdakwa mendengar ada yang menyampaikan "Ini bukan proyek thank you ya".

Miranda juga kemudian pertemuan khusus di Hotal

KPK Batal Periksa Harry Tanoe JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan pemeriksaan CEO PT Bhakti Investama (BHIT) Hary Tanoesoedibjo. Pembatalan ini lantaran penyidik KPK belum siap dan menunda pemeriksaan pada 28 Juni mendatang.

KPK sebelumnya sudah menjadwalkan pemeriksaan pada Rabu pekan lalu, namun bos group media MNC mangkir dan menolak datang dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK. "Saya datang untuk klarifikasi, ternyata KPK belum siap. Kami sepakat penjadwalan lagi pada 28 Juni, hari Kamis, jam 10," kata Hary saat keluar Gedung KPK Jakarta, Jumat ahad lalu.

Harry tiba di gedung KPK sekitar pukul.13.45 WIB. Ia menggunakan mobil hitam bermerk Range Rover sport dengan plat nomor polisi B 1 WHT, yang didalamnya diampit dua pengacara, Yusril Ihza Mahendra dan Andi Simangunsong. Ia juga dikawal oleh ajudannya yang menggunakan enam mobil mewah lainnya.

Kedatangan ketua Dewan Pakar Partai NasDem ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait sebagai saksi atas tersangka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hindratno dan seorang pengusaha, James Gunarjo.

Sekitar satu jam, Harry bersama pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra dan Andi Simangungsong, di dalam gedung KPK. "SEbagai warga negara yang baik, saya akan tetap datang lagi pekan depan," tegasnya,

Dharmawangsa dengan Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP. Dengan F-TNI, Miranda menggelar pertemuan di kantornya Gedung Bank Niaga.

Sehari sebelum pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan, Nunun melakukan pertemuan dengan Hamka Yandhu di kantornya. Di situ, mereka membicarakan soal pemberian cek perjalanan BII sebagai tanda terima kasih kepada anggota Komisi IX. Nunun kemudian memanggil Ahmad Hakim Safari alias Ari Malangjudo. Dan menjelaskan soal penyampaian tanda terima kasih kepada anggota dewan. Hamka mengatakan kepada Ari bahwa pemberian cek tersebut sudah diatur berdasarkan warna paper bag. "Nanti ada orang yang ambil dan kamu dikabari lagi," kata Nunun.

Pada hari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Ari pun membagi-bagikan cek

tersebut ke beberapa anggota DPR. Dudhi dari F-PDIP menjadi orang pertama yang mengambil kantong belanja berwarna merah di restoran Bebek Bali.

Endin dari F-PPP mendapatkan kantong berwarna hijau di sebuah cafe di Hotel Atlet Century Park. Hamka mewakili Fraksi Golkar kemudian mengambil kantong berwarna kuning di kantor Nunun.

Demikian juga dengan Udju dari Fraksi TNI/Polri yang datang bersama empat orang lainnya menerima kantong berwarna putih berisi amplop.

Berdasarkan pemberian itu, F-PDIP menerima Rp9,8 miliar, F-TNI Rp2 miliar, FGolkar Rp7,8 miliar, dan FPPP Rp1,250 miliar.

Setelah proses pemberian cek selesai, Nunun memerintah Sumarni, sekretaris pribadinya untuk mencairkan cek sebanyak 20 lembar senilai Rp1 miliar. (ENDY)

Dua Orang Malaysia Jadi Tersangka Korupsi

DIJADWAL ULANGâ&#x20AC;&#x201C; CEO PT Bhakti Investama, Tbk, Hary Tanoesoedibjo keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (15/6). Hary menjelaskan pada KPK atas belum diterimanya surat panggilan pemeriksaan sementara KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan Hary minggu depan terkait kasus suap pegawai pajak.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK sudah mengirim surat panggilan untuk Hary. Surat panggilan itu diterima sekretaris Hary di Bhakti Investama.

Dalam kasus dugaan suap kepengurusan pajak BHIT, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hindratno dan pengusaha James Gunarjo. Keduanya tertangkap tangan saat diduga bertransaksi suap dengan alat bukti Rp 280 juta, Rabu dua pekan lalu.

Diduga, James adalah orang suruhan PT Bhakti Investama. Terkait kasus dugaan suap tersebut, Hary kembali menegaskan kalau James dan Tommy tidak berkaitan dengan PT Bhakti Investama.

Sebelumnya KPK meminta Imigrasi untuk mencegah komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng

terkait penyidikan kasus ini.

Antonius tercatat sebagai komisaris independen juga menjabat komisaris PT Asindo Husada Bhakti sejak 2003 dan PT Bhakti Asset Management sejak 2004.

Sebelumnya, Antonius menjadi Direktur PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (20042006) dan PT Global Land Development Tbk (20062008). Antonius juga tercatat sebagai Direktur PT Agis Tbk pada 1998 hingga 2004. Antonius diduga merupakan pihak yang menyuruh James memberi suap ke Tommy terkait kepengurusan pajak PT Bhakti Investama.

Jumat dua pekan lalu, KPK menggeledah kantor PT Bhakti Investama di lantai 5 gedung MNC Tower, Kebun Sirih Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita dokumen pajak PT Bhakti yang banyaknya sekitar 20 gulung.

Selain menggeledah PT

Bhakti, KPK juga melakukan pemeriksaan di kantor PT Agis Tbk di lantai 6 gedung MNC Tower. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menduga ada keterkaitan antara PT Agis dengan tersangka James.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah meminta KPK segera mengungkap aktor intelektual di balik kasus penyuapan itu. KPK harus berani menangkap dan memproses hukum CEO Bhakti Investama, Hary Tanoesoedibjo, jika menemukan bukti terlibat kasus korupsi perpajakan.

Iberamsjah meyakini kasus penyuapan dengan tersangka Tommy dan James tidak berdiri sendiri. Pasti ada mata rantai dan otak intelektualnya. "Jadi KPK jangan buang momentum berharga penangkapan pegawai pajak dan orang suruhan Bhakti Investama," tambah Iberamsyah.(ENDY)

JAKARTA - Gara-gara membantu Neneng Sri Wahyuni, tersangka kasus pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), selama melarikan diri, dua warga negara Malaysia menjadi tersangka.

Penetapan itu, setelah keduanya ditangkap pada Rabu (13/ 4), yang turut ditangkap bersama tertangkapnya istri Mohammad Nazaruddin Kedua orang asing itu, Hasan bin Kushi dan Razmi bin Muhamad Yusof. "Mereka ditahan selama 20 hari ke depan, tujuannya untuk mempermudah pemeriksaan, juga tidak melarikan diri," jelas Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Penahanan itu, lanjut dia, juga berdasarkan alat bukti yang ada di KPK. Keduanya dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor. Sebab, diduga merintangi atau menghalang-halangi penyidikan.

Dikatakan, dua orang berkewarganegaraan Malaysia tidak ada kaitannya dengan pemerintahan atau salah satu kerajaan di Malaysia.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Sri Begawan mengakui sudah memperoleh nama lengkap kedua warganya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atas informasi dari KPK pihak kedutaan akan menghubungi keluarga kedua tersangka di Malaysia.

"Saya sudah terima dari KPK dan sudah saya urus di Malaysia," katanya.

Dato menyatakan tak menghambat proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Malah mempersilakan KPK memproses kedua tersangka sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, pihaknya menyatakan siap jika kedua tersangka membutuhkan pembelaan hukum dari kedutaan. "Kita coba melihat bagaimana pendampingan hukum.

Kalau mereka mau dibela,"

tutur Dato.

Sebagaimana diketahui, Neneng bersama suaminya, M Nazaruddin meninggalkan tanah air sejak Mei 2011. Nazaruddin tertangkap dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena diduga menerima suap dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Sedangkan Neneng, masih menjadi buronan interpol.

Sejak Nazaruddin tertangkap, keberadaan Neneng tak diketahui lagi rimbanya, hingga akhirnya tertangkap di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan kemarin, Rabu pekan lalu.

Neneng ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun anggaran 2008.

KPK berhasil menangkap Neneng pada Rabu lalu di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan. Istri Nazaruddin tersebut diketahui dari Malaysia dan masuk ke Batam. Selanjutnya, ke Jakarta pada hari yang sama hingga akhirnya ditangkap oleh tim penyidik KPK. Neneng diduga kuat bersembunyi di Malaysia, setelah sejak 19 Agustus 2011 resmi menjadi buruan Interpol. Neneng ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Agustus 2011. Atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan PLTS dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2MKT Kemenakertrans tahun anggaran 2008.

Tetapi, penetapan tersangka tersebut sedikit terlambat karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Sebab, pada tanggal 23 Mei 2011 diketahui meninggalkan Jakarta menuju Singapura bersama suaminya, Muhammad Nazaruddin.(ENDY)

sidang tersebut, Sherny harus dideportasi ke Indonesia. Sherny menolak dan mengajukan banding, namun pemerintah AS tetap kukuh mendeportasinya.

Sherny tiba di Jakarta, Kamis ahad lalu, menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 823 dengan kawalan ketat petugas Interpol maupun United States Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding penangkapan buronan korupsi BLBI, Sherny Kojongian, merupakan tebang pilih. Mengingat, masih ada empat obligor yang terlibat kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia

(BLBI) hingga kini tidak jelas proses hukumnya sampai di mana.

"Sementara ada yang diproses hukum sampai di penjara, dan ada yang bebas, waktu itu pernah ada empat obligor yang dipanggil ke Istana, menyanggupi membayar hutang 30 persen tunai sisanya penjualan aset, tapi sampai sekarang tidak jelas," kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Kamis lalu.

Emerson menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki niat baik dalammenyelesaikan hingga tuntas kasus BLBI, pasalnya penangkapan Sherny memakan waktu hingga 10 tahun lamanya.(ENDY)

Buronan Koruptor BLBI Berutang Rp 1,1 Triliun JAKARTA - Sherny Kojongian, buronan koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bank Harapan Sentosa (BHS) yang tertangkap di Amerika Serikat, ternyata masih punya utang kepada negara sebesar Rp 1,1 triliun dari dana Rp 1,9 triliun yang dikemplangnya.

Saat ini, Sherny yang mantan mantan Direktur Kredit dan Treasury BHS mulai menjalani hukuman 20 tahun penjara, yang ditimpakan kepadanya.

Sherny ditahan ke LP Khusus Perempuan di Tangerang, yang ditempatkan di blok menara kamar 5 atau blok masa awal pengenalan ling-

kungan.

"Benar, Sherny masih utang kepada negara Rp 1,1 triliun lebih. Masalah utang ini harus diselesaikan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja," papar Darmono, Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung, Rabu pekan lalu.

Diungkapkan Sherny Kojongian (Direktur Kredit Bank Harapan Sentosa BHS) bersama-sama 2 atasannya, Hendra Rahardja ((Komisaris Utama PT BHS, sekaligus pemegang saham), dan Eko Edi Putranto (komisaris/pemegang saham) pada kurun waktu 1992-1996 memberikan persetujuan pemberian kredit kepada enam

perusahaan grup.

Mereka memberikan persetujuan pemberian kredit kepada 28 lembaga pembiayaan bodong. Sebab, kredit itu oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan grup dengan menerbitkan giro kepada perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit serta tidak dibukukan.

Perihal adanya kecurangan tersebut, Bank Indonesia lalu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada direksi PT BHS yang intinya, meminta direksi PT BHS untuk menghentikan penyaluran kredit kepada direktur terkait. Namun, larangan tersebut tak

digubris Sherny. Ia malah memberikan persetujuan penarikan dana dan valas oleh pihak terkait.

Atas perbuatanya, dia divonis 20 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/PID/ 2002/PT DKI tanggal 8 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun kendati telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sherny tak ditahan, karena pada saat kasusnya disidangkan secara in absensia ia melarikan diri hingga tertangka di San Fransisco Amerika Serikat pada tahun 2002.

Darmono menjelaskan, Sherny meninggalkan

Indonesia pada 21 Oktober 1998 dengan paspor bernomor H130301. Paspor ini berlaku sampai 21 Oktober 2003. Kejaksaan Agung memasukkan Sherny dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 2002.

Tahun 2003, Sherny mendapatkan green card untuk menjadi warga negara Amerika, kemudian dia mengajukan permanent resident di Amerika Serikat pada 2004. Keberadaan Sherny di AS terendus pada 2009 saat mengajukan naturalisasi.

Pada 16 November 2010, Sherny ditahan otoritas Imigrasi Amerika yang dilanjutkan dengan sidang keimigrasian. Keputusan

KPK POS

4

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

KORUPSI

SUMUT

Diduga Korupsi, Kejatisu Akan Periksa SKPD Nias Selatan - Terkait adanya dugaan korupsi dana bencana alam di Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), yang terjadi pada 30 November 2011 lalu, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan di panggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera utara (Kejatisu).

"Para SKPD tersebut rencananya akan dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran yang bersumer dari dana cadangan APBD tahun 2011 sebesar Rp 5 miliar," kata Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Front Komunitas Indonesia 1, Nisel (DPK FKI1) Erwinus Laia di kantornya Jalan Saonigeho, Rabu pekan lalu.

Dikatakannya, kepala SKPD yang akan dipanggil sesuai Surat Perintah (Sprint) Kajatisu ada sepuluh orang ditambah beberapa pejabat teras di Pemkab Nisel yang mengeluarkan 'surat sakti' pengeluaran anggaran.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana yang diperuntukan untuk daerah bencana terindikasi terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebab bencana alam diketahui hanya terjadi pada 30 November 2011 di Kecamatan Mazo, tidak diketahui ada lagi bencana di tempat lain. Tetapi kemudian, dana tersebut banyak diperuntukan di daerah lain.

Dana tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan beberapa gedung sekolah, parit, rehab jalan, rambat beton ditempat lain yang rusak, bukan karena bencana.

Menurut Erwinus, bencana Mazo dijadikan kesempatan untuk menciptakan proyek yang diduga dikelola sejumlah kroni pejabat teras tanpa aturan yang berlaku. "Digunakan oleh masing–masing pimpinan SKPD hanya dengan bermodalkan proposal, uang diserahkan. Ini jelas indikasi ada KKN dalam penggunaan anggaran. Kajatisu supaya menindak dan

menghukum pelakunya," tegasnya.

Menurutnya, sistem pencairan dana dilakukan secara tunai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nias Selatan, AM. Peruntukan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, pencairan dana tersebut juga diduga melanggar Keppres No.80 tahun 2003 dan Keppres No.54 tahun 2011 ten-

tang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, juga telah melanggar Undang– Undang No.13 tahun 2006 dan Perubahan Permen No.59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Pasalnya, dana senilai Rp 5 miliar tersebut dibagi di ruangan kerja oknum pejabat teras. Sama halnya membagi uang pribadi tanpa melalui mekanisme peraturan perun-

dang–undangan yang berlaku," kata Erwinus sambil menambahkan dana yang dicairkan atas rekomendasi pejabat teras Nisel tersebut dibagi–bagi secara tunai kepada lima kepala SKPD. Yakni, Dinas Kimpraswil, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nisel sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.(AM)

Mantan Kadis PU Sibolga Dituntut 18 Bulan Penjara MEDAN - Terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sibolga Rizal Fahri Lubis dituntut 18 bulan penjara. Sedangkan Sarmadan Harahap, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut 24 bulan penjara, Rabu pekan lalu.

Selain dituntut hukuman penjara, kedua terdakwa juga dibebani hukuman denda.

Terdakwa Rizal di denda Rp

50 juta yang dapat diganti dengan hukuman kurungan selama dua bulan, dan terdakwa Sarmadan di denda Rp 50 juta dapat diganti pidana kurungan selama enam bulan.

Sesuai Replik atau tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan (pledoi) kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya masingmasing. Menurut jaksa, pembelaan kedua terdakwa tidak

beralasan sehingga patut ditolak majelis hakim yang diketui Sugianto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Kedua terdakwa diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembuatan bronjong di lokasi Sport Centre Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Tahun

Anggaran 2007 berbiaya Rp 870.800.000.

Jaksa menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya diyakini menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan me-

rugikan negara.

Menanggapi replik jaksa tersebut, penasihat hukum kedua terdakwa secara lisan menyatakan menolak tuntutan dan replik jaksa tersebut.

Penasihat hukum terdakwa pun tetap pada pembelaannya.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan vonis para terdakwa.(MEI)

Dianggap Lalai, Hakim Dilapor ke KY MEDAN - Hakim Libarnus Sinurat dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menyebabkan hilangnya kesempatan orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Dan ini di alami oleh Irfan Fadilah Mawi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan selaku kuasa hukum dari Pemohon Pra Peradilan Sinur Situmorang.

Pasalnya, jika sesuai rencana, Kamis kemarin, Termohon Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) di sidang Pra Peradilan-kan karena dianggap sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di Sumut telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon secara tidak sah.

Hakim Libarnus Sinurat yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri (PN) Medan mengatakan tidak ada persidangan.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Menurut Irfan, pihaknya sudah mengajukan Akta Permohonan Pra Peradilan Nomor : 17/Pra.Pid/2012/ PN.Mdn pada Kamis (7/6/ 2012) lalu. Seharusnya satu minggu dari pengajuan permohonan, sidangnya sudah di gelar. Dia mengindikasikan ada ketidak sinkron-an antara administrasi PN Medan dengan hakim. "Proses pengajuan terkesan di ulurulur. Administrasi PN dan hakim tidak sinkron. Ini kelalaian hakim," kata Irfan.

Dia sangat menyesalkan sikap hakim. Pemohon adalah masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Walau PN Medan tetap berupaya memanggil hakim yang bersangkutan tapi Irfan sudah pesimis. Dia menganggap sia-sia karena akibat kelalaian ini menunjukkan kualitas kinerja hakim. Irfan menduga kuat ada

kesengajaan 'memendam' Prapid tersebut sehingga kelalaian hakim layak diadukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pimpinan tertinggi hakim.

"Ini sangat menyakitkan masyarakat yang mencari keadilan hukum di PN Medan dalam perkara Praperadilan. Hakim terindikasi sengaja mendiamkan perkara ini, padahal ini proses peradilan cepat. LBH Medan akan melaporkan hakim ke KY dan MA hari juga," tegas Irfan, Jumat (15/6/2012).

Untuk diketahui, Pemohon Sinur Situmorang (62) warga Simpang Simaholder RT 01/RW 01 Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau d/h Desa Tobing, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, petani yang ditangkap dan ditahan

secara tidak sah oleh Mapolresta Tapanuli Selatan.

Pemohon adalah salah seorang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang menguasai lahan pertanian seluas 1.500 hektar yang terdiri dari 350 KK di Desa Tobing, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Pada 28 April 2012 terjadi bentrok dilokasi pertanian KTTJM dengan PT SRL. Tanggal 28 Mei 2012 keluar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/121/V/2012/ RESKRIM atasnama Kapolres Tapsel yang ditanda tangani Lukmin Siregar selaku Kasat Reskrim. Penangkapan terhadap Pemohon tidak cukup alasan karena nama yang tertera dalam surat penangkapan hanya Marga

Situmarang, umur 50 tahun, alamt Sihornop, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Palas.

"Pemohon diperiksa penyidik di Polres Tapsel dengan nama Sinur Situmorang alias Opung Evo, umur 62 tahun. Dua surat yang dikeluarkan Polres Tapsel tidak saling dukung akan perbuatan pidana pemohon. Terkesan pemohon adalah korban ketidak seriusan dan ketidak profesionalan penyidik sehingga terjadi salah tangkap," papar Irfan.

Pemohon adalah rekan petani yang melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan gedung DPRD Sumut, dan saat ini sudah memasuki hari kesepuluh aksinya tanpa respon dan sikap tegas dewan dan pihak berwenang.

Sementara PN Medan menjadwalkan sidang Prapid ini akan dilaksanakan pada Kamis pekan depan.(MEI)

Tersangka Korupsi Panwaslu Kota Medan Ditahan MEDAN - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Medan akhirnya menahan dua tersangka korupsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan 2010, Sabaruddin sebagai mantan Bendahara dan Iskandar Zulkarnain selaku mantan Sekretaris Panwas Kota Medan.

Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam hal menyalahgunaan anggaran dana belanja Pemko Medan khususnya bantuan hibah tahun 2010 pada Panwas Kota Medan.

"Kedua tersangka ditahan dalam kasus penyalahgunaan anggaran dana belanja Pemko Medan khususnya bantuan hibah tahun 2010 pada Panwas Kota Medan," ucap Robinson Sitorus selaku Kasi Pidsus Kejari Medan, Kamis pekan lalu.

Seperti diberitakan, Kejari Medan telah menetapkan status keduanya menjadi tersangka pada pertengahan 2011. Modusnya menurut hasil penyidikan tim Pidsus Kejari Medan, ditemukan beberapa pengeluaran yang tidak jelas pertanggungjawabanya. Mulai dari indikasi penggelembungan (mark-up) hingga dugaan kegiatan fiktif lainnya.

Penghitungan kerugian berdasarkan audit Badan

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Dari penghitungan tersebut, terjadi kerugian lebih dari Rp 200 juta. Beberapa item pelaksanaan anggaran yang terindikasi korupsi itu, adanya pengeluaran dana sebesar Rp 553 juta untuk kendaraan dinas. Data yang diperoleh melalui sewa kendaraan yang dikeluarkan itu berkisar Rp 6 juta per bulan, setelah dilakukan pengecekan, faktanya tidak sesuai.

Selain kendaraan, juga ada pengeluaran untuk perawatan kendaraan sebesar Rp 164 juta yang tidak jelas pertanggungjawabanya. Selain itu, diduga ada kegiatan fiktif dan penggelembungan harga. Di antaranya mengenai sewa gedung untuk kantor Rp 80 juta, pengadaan alat kantor, beberapa laporan kegiatan dan pembayaran perjalanan dinas.

Sementara itu, mengenai ada kemungkinan mantan Ketua Panwas Kota Medan, Aswin, bakal ditetapkan sebagai tersangka, Robinson mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa mantan ketua tersebut dijadikan tersangka.

"Sampai sejauh ini, Aswin belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan dia bakal kita tetapkan sebagai tersangka juga," ucapnya kembali.(MEI)

Lagi, Dua Terdakwa Korupsi Migor Jadi Pesakitan MEDAN - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, kembali mengadili dua terdakwa perkara dugaan korupsi penyaluran minyak goreng (Migor) bersubsidi di Kabupaten Batubara, tahun 2008 senilai Rp 847,4 juta, Selasa pekan lalu.

Kedua terdakwa adalah, mantan Kabid di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batubara, Syaiful Margolang, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Penyaluran, dan Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat Bina Sejahtera, Yadi Suprayogi alias Gareng, selaku penyalur migor bersubsidi tahap I. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen, dalam dakwaan yang dibacakan pada sidang yang dipimpin majelis hakim Jonner Manik, menyebutkan terdakwa Syaiful Margolang selaku Ketua Pelaksana Penyaluran Migor telah menyiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi migor. Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani Iswandi dan Anwar Marpaung, selaku anggota tim verifikasi, lalu diajukan kepada mantan Kadisperindagkop Batubara Mangandar Marpaung, selaku Ketua Tim Verifikasi untuk ditandatangani.

Namun, Berita Acara Verifikasi tersebut ditandatangani tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran migor tahap I yang dilakukan terdakwa Yadi.

Berita Acara itu menyatakan terdakwa Yadi telah selesai menyalurkan migor bersubsidi kepada masyarakat sebanyak 130.870 liter atau senilai Rp 327.175.000.

Dengan Berita Acara Ve-

rifikasi tersebut, terdakwa Yadi mengajukan permohonan pencairan dana subsidi migor dan menerima pembayaran sebesar Rp 327,1 juta. Akan tetapi kenyataannya, Yadi hanya menyalurkan 11.979 liter senilai Rp 29.947.

500 atau terdapat selisih 118.

891 liter senilai Rp 297.227.500.

Pada penyaluran tahap II dan III yang dilaksanakan Sumardi, selaku Direktur UD Sahabat Sejati, juga telah menyiapkan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Migor sebelum migor disalurkan ke masyarakat, yakni masingmasing sebanyak 130.870 liter senilai Rp 327,1 juta.

Padahal, pada tahap II Sumardi hanya menyalurkan 20.031 liter senilai Rp 50.077.500. Sehingga terdapat selisih 110.839 liter senilai Rp 227.097.000. Sedangkan tahap III, Sumardi hanya menyalurkan 21.602 liter senilai Rp 54.005.000, sehingga terdapat selisih 109.268 liter senilai Rp 273.170.000.

Jaksa mengatakan, dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi migor tahap I, II dan III tersebut sebesar Rp 847.495.000, negara mengalami kerugian sebesar Rp 847.495.000. Hal ini berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

300 Orang Diperiksa KEJATISU telah memeriksa 300 orang dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos Tahun Anggaran 2009-2011 senilai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sembilan orang ditetapkan menjadi tersangka, namun baru 4 orang yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

“Tim penyidik Kejati Sumut sudah mengantongi beberapa nama calon tersangka baru.

Tapi belum bisa dipublikasikan dengan alasan kepentingan penyidikan. Saat ini penerima dana Bansos atau pengelola proyek masih dimintai keterangannya sebagai saksi,” ujar Marcos Simaremare.

Dikatakan Marcos, dalam penanganannya, tersangka yang sudah ditahan yakni pemilik delapan yayasan sekaligus calo Bansos yakni Adi Sucipto, Bendahara Biro Umum Binsos Provsu Subandi, mantan Bendahara Bina Sosial Provinsi Sumatera Utara Syawaluddin. Namun, untuk tersangka Bendahara Biro Binsos Provsu Ahmad Faisal, sejak Jumat (1/6) lalu mendapat perawatan di RSUD dr Pirngadi Medan lantaran menderita penyakit jantung.

“Dia sebelumnya ditahan di Rutan Tanjung Gusta, tapi lantaran sakit, lalu dibantarkan di Pirngadi untuk mendapat perawatan medis. Belum tahu perkembangannya, nanti di cek lagi. Kalau memang tersangka meminta perawatan ke luar negeri karena penyakitnya, pastinya akan kita pelajari dulu,” katanya.

Sementara itu, Bendahara Biro Perekonomian Sekretariat Pemprovsu, Umi Kalsum sampai saat ini memang belum ditahan, lantaran dalam keadaan hamil. “Karena kondisinya yang tidak memungkinkan, tersangkaditetapkan sebagai tahanan kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara (IDI) Sumut menghimbau dokter tidak sembarangan mengeluarkan surat sakit untuk tersangka korupsi yang bisa digunakan untuk penangguhan penahanan (pembantaran).

Imbauan itu dikeluarkan IDI Sumut berkaitan dengan tersangka korupsi yang sudah ditetapkan oleh Kejatidu maupun kasus korupsi yang sedang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daeah Sumatera Utara (Poldasu).

Wakil Ketua IDI Sumut, dokter Ramlan Sitompul mengatakan organisasi tertinggi para dokter itu tidak segan-segan akan mengeluarkan sanksi berat terhadap dokter yang tidak berhati-hati mengeluarkan surat keterangan sakit untuk tersangka korupsi. “Kita akan memberi sanksi berat jika dokter memberikan surat keterangan sakit untuk tersangka korupsi tanpa melalui prosedur yang benar, “ ujarnya.

Masih berkaitan dengan kasus korupsi, Poldasu kini sedang berkoordinasi dengan polisi internasional untuk mencegah nama-nama calon tersangka korupsi di Biro Umum Setdaprovsu. Hal itu dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho. “Kita sudah koordinasi dengan interpool untuk mengantisipasi apabila para tersangka mencoba untuk kabur melarikan diri ke luar negeri,” ujar Sadono.

Mengenai rencana diumumkannya nama tersangka dugaan korupsi di Biro Umum Setda Provsu, Sadono mengatakan, rencana tersebut diundurkan lantaran hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih belum diserahkan ke penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu.

Saat ditanya siapa calon tersangka utama yang akan ditetapkan menjadi tersangka, Sadono masih enggan menyebutkannya. “Nanti kita kasih tau setelah audit BPKP diterima dan dipanggil salah satunya.

Kemudian kita akan lakukan penahanan. Kalau namanya nanti saja, jika saya sebutkan sekarang, bisa saja tersangkanya kabur,” dalihnya.(SP)

KORUPSI

LIPSUS

Tersangka Bertambah Untuk kasus dugaan korupsi Bansos di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) tahun 20092011 bertambah seorang lagi, yakni mantan Bendahara Biro Binsos 2009 Syawaluddin.

Pria yang kini menjadi staf biasa tersebut, diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemotongan sejumlah dana Bansos yang dicairkan dengan besaran tertentu. Peran dia terungkap saat pemeriksaan tersangka Adi Sucipto beberapa waktu lalu.

Adi Sucipto, selaku salah satu penerima merangkap broker dana Bansos, dalam pemeriksaan mengaku dibantu bendahara Bansos untuk mencairkan proposal yang diajukan.

Informasi diperoleh, akan ada penetapan tersangka lagi dalam perkara ini dalam waktu dekat.

Saat ini yang dibidik adalah orang dekat Syawaluddin yang menjadi broker. Sumber di Kejatisu menyebutkan, pria ini berinisial B dan bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Kota Medan. Penyidik telah beberapa

kali memanggilnya untuk menjalani pemeriksaan. ”Nanti saya tanyakan sama penyidik untuk jelasnya,” kata Ronald.

Sedangkan untuk penetapan tersangka dugaan penyelewengan dana Bansos 2010 masih menunggu audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut.

Diperkirakan mereka yang ditetapkan tersangka lebih banyak dari tahun lainnya.

Sebab, penanganannya sudah dilakukan bersama tim, termasuk dari BPKP. “Untuk 2010 sabarlah. Sedang proses,” pungkasnya.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis mengatakan, Kejati Sumut harus segera mempercepat proses penanganan perkara ini.

Lambatnya penanganan perkara bisa menimbulkan indikasi bahwa Kejati memberi kesempatan bagi yang terlibat mengganti kerugian negara.

Apabila unsur kerugian negara terpenuhi, maka oknum tertentu yang terlibat akan lepas dari jerat hukum. Apabila itu

memang tidak dilakukan maka tetapkan tersangka segera.

“Tetapkan tersangka. Apabila tidak, maka dugaan itu 99 persen mendekati kebenaran,” katanya.

Kondisi ini sangat tepat bagi Kepala Kejati Sumut Noor Rachmad menujukkan sepak terjang atau kredibilitasnya dalam menuntaskan perkara korupsi. Jangan ada tebang pilih dalam menetapkan tersangka atau juga tidak mau disebut ada langkah sistematis untuk menjatuhkan seseorang.

Apabila tidak ada juga peningkatan, maka sudah saatnya penyidik menangani perkara diganti. Tidak tepat rasanya menempatkan jaksa yang memasuki tahap pensiun dijadikan ketua tim atau anggota penyidik. Lebih baik penanganannya dilakukan jaksa yang mengejar karier. Mereka yang jelang pensiun diduga tidak memperdulikan kemana perkara ini dibawa. Hasil yang belum maksimal menujukkan kinerja Kejati Sumut lambat.

“Kalau mau pensiun, mana dipikirkannya lagi perkara ini dibawa kemana. Lanjut tidaknya, dia akan pensiun.

Ganti dengan yang muda. Kalau tidak ada evaluasi, itu salah.

Lakukan evaluasi,” pungkasnya.

Sembilan Tersangka Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos 2009 - 2011 bertambah menjadi sembilan orang. Kali ini Kejatisu menetapkan mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran Biro Umum Setdaprov Sumut 2010, Lisanuddin sebagai tersangka.

Lisanuddin (48) diduga berperan dalam menyalahgunakan dana Bansos. Banyak dana yang diduga dicairkan tanpa prosedur yang benar.

"Tersangka juga diduga mencairkan dana permohonan diduga fiktif dan mempermudah pencairan. Selain itu, banyak proposal yang dicairkan meski penerimanya tidak jelas," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Marcos Simaremare.

Lisanuddin sudah diperiksa saat penyidikan. Dia akan kembali diperiksa sebagai tersangka. Mengenai dugaan keterlibatan bekas atasan Lisanuddin, kata Marcos, hal itu bergantung pada hasil pemeriksaan. "Tunggu saja

hasilnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kajatisu Noor Racmad menyatakan, perkara dugaan korupsi dana Bansos terus disidik dengan intensif. "Ini belum tuntas. Apabila nanti ada kesimpulan menunjukkan tersangka lainnya, maka akan diminta pertanggung jawabannya dan diproses secara hukum," sebutnya.

Dengan ditetapkannya Lisanuddin, tersangka dugaan korupsi dana Bansos di Sekretariat Pemprov Sumut 2009-2011 menjadi sembilan orang. Sebelumnya Kejati Sumut telah menetapkan, Kepala Biro Binsos Setdaprov Sumut, Sakira Zandy; Kepala Biro Perekonomian, Bangun Oloan Harahap; Bendahara Biro Umum, Subandi; Bendahara Biro Perekonomian, Umi Kalsum; Bendahara Bro Binsos, Ahmad Faisal; mantan Bendahara Biro Umum, Aminuddin; mantan Bendahara Biro Binsos, Syawaluddin; dan Adi Sucipto selaku broker dan penerima dana bansos, sebagai tersangka kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp 102 miliar ini.(YAN)

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi berkonsultasi dengan KPK terkait regulasi yang diubah institusinya. Salah satu regulasi yang dimaksud mengenai Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).

MENURUT Gamawan, perbaikan regulasi tersebut dimaksudkan agar tak membuka peluang adanya kepala daerah yang tersangkut hukum, khususnya korupsi. Ia mengatakan, konsultasi ini diharapkan bisa memaksimalkan pencegahan korupsi yang dilakukan para kepala daerah.

“Ini kita perbaiki dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 supaya jangan banyak kepala daerah yang terjerat hukum,” ujar Gamawan di depan gedung KPK, Jumat pekan lalu.

Gamawan menuturkan, kedatangan dirinya ke KPK juga meminta saran dari lembaga antirasuah tersebut terkait regulasi mengenai bansos yang sudah diubah itu. Ke depan, sebelum regulasi mengenai pertambangan dan perizinan lahir, institusinya akan meminta saran apa saja pencegahan terjadinya korupsi.

Dari pertemuan dengan KPK, lanjut Gamawan, institusinya memperoleh beberapa masukan agar kepala daerah yang melakukan korupsi dapat terminimalisir. Pertama, dalam regulasi tersebut harus tercantum pihak yang bertanggung jawab dan terdapatnya akuntabilitas pemberian dana bansos.

Pertanggungjawaban tersebut, termasuk untuk bantuan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain pertanggungjawaban, pihak yang memperoleh dana bansos juga harus siap diaudit anggarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tiap tahunnya.

“Siapapun yang terima

bantuan dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Dan siap diaudit oleh BPK setiap tahun. Ini harus akuntabel kuncinya. Ini setiap tahun yang terima bantuan, jangan hanya pemerintah saja yang diaudit.

Orang yang terima bantuan pun harus diaudit,” tutur Gamawan.

Ia mengaku, kajian mengenai bansos ini sudah diberikan KPK ke institusinya tahun lalu.

Menurutnya, dari 10 temuan KPK, sudah seluruhnya ditindaklanjuti institusinya.

“Tahun lalu ada 10 temuan dan itu sudah kita tindaklanjuti.

Tinggal satu yang perlu dikaji lebih dalam,” katanya tanpa menjelaskan secara rinci.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, kedatangan Menteri Gamawan ke lembaganya untuk

membicarakan lebih lanjut mengenai kajian KPK terkait bansos. Ia mengapresiasi rencana kementerian yang berharap pemberian bansos tepat sasaran. “Bansos bukan dilarang, tapi pengeluaran bansos harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Itulah garis besarnya (pertemuan),” tandas Johan.

Dugaan penyelewengan dana bansos dan hibah ini pernah diutarakan oleh BPK. Modus penyimpangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat LSM fiktif, hingga untuk keperluan kampanye pemilihan kepala daerah.

Menurut wakil Ketua BPK Hasan Bisri, biasanya dana bansos dan hibah tidak diterima sebesar yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu di tempat terpisah, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menyatakan anggaran Bansos, hibah, realisasi, dan penerima, untuk tahun anggaran 2009 senilai Rp 293.745.501.407 terealisasi Rp 284.199.897.500, anggaran 2010 senilai Rp 424.388.575.000 terealisasi Rp 348.105.050.000, dan anggaran 2011senilai Rp 477.885.800.000 terealisasi Rp 351.693.000.000.

"Tim menemukan ada beberapa modus pelanggaran pada APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, menyangkut penyaluran tidak tepat sasaran, pemotongan bantuan, penerima, penggunaan tidaksesuai ketentuan, sehingga dalam hal ini Pemprovsu diperkirakan mengalami kerugian hingga

ratusan miliar," ucap Kajatisu sembari mengatakan pihaknya masih menunggu perhitungan dari audit BPKP Sumut.

Sementara itu sebelumnya, BPKP Wilayah I Sumut menyatakan hanya mengaudit dana Bansos di Dinas Bina Sosial Pemprovsu mata anggaran Tahun 2010. Padahal nilai kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 460 miliar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2009, 2010, dan 2011.

Humas BPKP Effendi Damanik membenarkan adanya permintaan Kejatisu untuk mengaudit dugaan korupsi tersebut. Namun yang di audit BPKP hanya TA 2010, sedangkan TA 2009 dan 2011 belum di audit dengan alasan pihak Kejatisu hanya meminta TA 2010 saja. "Audit anggaran tahun 2010 memang kami jalani, sedangkan untuk anggaran tahun 2009 dan 2011 tidak karena pihak Kejatisu hanya meminta kami mengaudit tahun 2010," tegas Effendi.

Saat ditanya hasil sementara audit investigasi dugaan korupsi yang sudah berjalan tiga bulan ini, pihak BPKP belum bisa memberikan keterangan dengan alasan belum ada perintah dari atasan. Untuk kasus ini, BPKP telah membentuk 10 tim untuk menangani audit tersebut.

Sembilan tim berada di daerah, sedangkan satu tim khusus menangani di Kota Medan.

"Penanganan dugaan Bansos ini, BPKP telah membentuk 10 tim. Satu tim yang terdiri dari 4 orang anggota di khususkan mengaudit dugaan tersebut.

Sembilan tim di luar Kota Medan, dan satu tim untuk dalam Kota Medan," katanya. (HOC/MEI)

Hasbullah dan Syafii Belum Tersentuh PENANGANAN kasus korupsi Bansos tahun 2009-2011 senilai Rp 2,1 triliun sudah sampai tahap penetapan tersangka.

Namun dua mantan pejabat Pemprovsu, Hasbullah Lubis dan M Syafii hingga kini belum tersentuh untuk dijadikan tersangka.

Hasbullah Lubis merupakan mantan Kepala Biro Bina Sosial (Binsos) sedang M Syafii mantan Kepala Biro Keuangan.

Keduanya sudah berulangkali diperiksa, tetapi hingga kini belum bisa dijerat.

“Padahal, kedua mantan

pejabat itu sudah pernah diperiksa KPK, tapi kini masih bebas,” kata aktivis antikorupsi, Elfenda Ananda.

Sewaktu menjabat Kepala Biro Binsos, Hasbullah diduga kuat terlibat penyelewengan Bansos untuk Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2009. Dari Rp 18,5 miliar, ternyata yang diterima USU hanya Rp 8,8 miliar.

“Saat itu Hasbullah yang menjabat Kabiro Binsos. Dia harus bertanggung jawab secara teknis,” Ungkap Elfenda.

Menurut dia, bila Kejatisu

mau dan serius, Hasbullah pasti bisa dijerat.

Karena itu, mantan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut ini meminta Kejatisu segera mengusut kasus dugaan korupsi bansos tahun 2009 yang melibatkan Hasbullah.

“Jangan tebang pilih.

Kejatisu juga harus menyeret Hasbullah yang diduga kuat menyelewengkan dana,” tegasnya.

Dia pun mengajurkan agar Kejatisu lebih teliti lagi dalam mengungkap penyelewengan ini.

“Jika pendalaman kasus

dilakukan secara cermat dan teliti, diyakini masih banyak oknum yang bakal menyusul jadi tersangka,” katanya.

Ditegaskannya, penanganan kasus dugaan korupsi Bansos belum lengkap sebelum kedua mantan Kabiro tersebut dijadikan sebagai tersangka. “Di mata hukum kita ini semuanya sama. Siapapun dia jika bersalah atau melawan hukum harus diproses,” ujarnya.

Sementara itu Kajatisu Noor Rochmad yang dikonfirmasi mengatakan, Kejatisu masih terus melakukan penyidikan

kasus dugaan korupsi dana Bansos.

“Kita masih fokus mengungkap kasus dugaan korupsi dana Bansos. Kita lihat siapa saja yang bakal menjadi tersangka,” katanya.

Soal Hasbullah dan Syafii, Noor mengatakan belum bisa memastikan apakah kedua mantan pejabat Pemprovsu itu terlibat kasus dugaan korupsi Bansos. “Saya belum mengetahui apa keterlibatan Hasbullah. Kita tunggu dulu hasil penyidikan lanjutan,” ucap dia.(AND)

KPK POS

6

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

POLITIK

Rocky Terpilih Jadi Ketua Umum Persidi ACEH TIMUR - Musyawarah Daerah (Musda) Persidi Aceh Timur periode 2012-2017 berlangsung di gedung serbaguna Idi Rayeuk, Kamis kemarin. Salah satu agenda Musda adalah memilih pengurus baru.

Ketua pelaksana, Baharuddin mengatakan Musda diikuti 14 klub di bawah Persidi. Yakni PS Pedas Peudawa Rayeuk, PS Muda Barouna, PS Tibro Jaya, SMAN Idi, PS Idi Student, Armada, serta Bintang 11, selain itu juga terdapat Idi Raya, Persikaja, Alba Timur, PSKB Kuta Baro, Persida Keudeu Geurubak, serta PS Keumuning dan Persada Idi Cut. Ketua KONI Aceh Timur HT. Syahril, mengatakan saat ini terdapat 3 klub di Aceh Timur yang berlaga dipentas Liga Primer Indonesia. "Mudah-mudahan di masa men-

datang meraih prestasi lebih baik,"ujarnya.

Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad, mengatakan harusnya seluruh komponen saling bahu mendukung keberadaan Persidi. Kecintaan masyarakat Idi sekitarnya terhadap Persidi sangat luar biasa.

Ketua KNPI Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan mendukung hasil Musda. “Kami mendukung dan mengapresiasikan terpilihnya Hasballah M Thaeb (Rocky) secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persidi,” paparnya.

Adapaun susunan pengurus Persidi Idi Rayeuk hasil Musda Ke-VII Ketua Formatur Hasballah M Thayeb. Anggota Wilayah Timur M Adam, Wilayah Selatan Hasballah, Wilayah Tengah A Dahlan Pengcab H Syamsul Bahri.(BSO)

N A D SUMUT

DPRK Rekomendasikan Sekwan Diganti SUBULUSSALAM - Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Subulussalam Sulisman, sebulam belakangan berulah dengan jarang masuk kantor. Akibatnya anggota DPRK merekomendasikan pada Walikota secara lisan agar diganti demi kelancaran urusan DPRK. ”Tugas Sekwan sangat dibutuhkan,” terang Ketua DPRK Pianti Mala kepada wartawan, Jum,at lalu di ruang kerjanya.

Kita menyayangkan tindakan Suliswan yang jarang masuk kantor tanpa alasan.

Anehnya saat dihubungi handphone bisa, padahal tenaganya sangat kita butuhkan.

Karena itu pihaknya memutuskan untuk merekomendasikan secara lisan kepada Walikota agar Sulisman diganti. Juga direkomendasikan penggantinya Irsal Idries saat ini menjabat sebagai Kabag Umum.

Menyangkut penyegelan ruangan Sekwan, belum lama ini, Wakil Ketua DPRK Siti

Ansari Bancin kepada wartawan mengaku dua anggota DPRK memalang pintu ruang kerja Sekwan. Itu terjadi akibat kekesalan anggota dewan karena ulah Sulisman yang jarang masuk kantor.

Dibagian lain Ketua Komisi A Saripuddin Padang menyesalkan ulah Sekwan.

Itu disampaikannya setelah pulang kunker ke Palu. Parahnya lagi Hpnyatak bisa dihubungi. Demi kelancaran tugas-tugas anggota dewan, pihaknya mendukung rekomendasi mengganti Sekwan.

Bahtiar HS mengatakan

saat acara di Subulussalam Barat Simpang kiri, secara administrasi Sdapat bertanggungjawab kepada Walikota, tetapi secara politis tugasnya melayani dan membantu anggota dewan.

Dijelaskan ada beberapa tugas dewan terkendala akibat sekwan tidak aktif seperti kelompok kerja (pokja) membahas LKPJ Walikota tahun 2011. Sesuai keputusan pimpinan dewan, Sulisman ditunjuk sekretaris Pokja.

Namun Bahtiar menyampaikan ada imformasi menyebutkan Sulisman sering

Kendaraan Operasional Bagi Petugas BP4K

Hamdan Sati -Agussalim Berpeluang Ke Putaran II ACEH TAMIANG - Pertarungan Pilkada di Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang dipastikan berlangsung dua putaran, berdasarkan data perolehan suara sementara. Disebut-sebut pasangan Hamdan Sati/Iskandar Zulkarnaen dan Agussalim/Abdussamad, berpeluang maju ke putaran ke-II. Pasalnya selisih suara kedua pasangan ini diperkirakan hanya ratusan suara dan tidak ada yang mencapai 30 % plus 1. Data sementara dari KIP Aceh Tamiang Senin pekan lalu, pasangan calon Hamdan Sati-Iskandar Zulkarnaen yang diusung Partai PNN, PBR dan PBA menguasai 6 Kecamatan. Yaitu Karang Baru (5.027), Sekrak (955), Kota Kuala Simpang (2.193), Rantau (4.394), Seru-

way (4.497) dan Kejuruan Muda (3.342).

Sementara dari pasangan calon Agussalim/Abdussamad diusung Partai PA, juga menguasai 6 kecamatan. Yaitu Kec. Manyak Payed (6.351), Bendahara (3.606), Banda Mulia (1.843), Tenggulun (1.357), Tamiang Hulu (2.375), Bandar Pusaka (1.427).

Ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP Aceh Tamiang Kemalawati, MA mengatakan data sementara itu berdasarkan rekap suara ditingkat Kecamatan.

Data final hasil diumumkan setelah pleno KIP. ”Bisa saja data itu bertambah maupun berkurang, dan sampai saat ini KIP belum bisa pastikan persentase suara masing-masing kandidat,” ujarnya.(BSO)

Pelantikan Eselon II, III dan IV Pemkab Nias NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli melantik 80 pejabat eselon II, III dan IV Lingkup Pemkab Nias di kantor Bupati Nias, Jumat (8/6).

Bupati dalam arahannya mengatakan pelantikan ini bertujuan mengisi beberapa kekosongan jabatan, juga upaya penyegaran dalam rangka pemantapan organisasi dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintahan di Kabupaten Nias.

Diharapkan, mutasi ini hendaknya tidak dipandang parsial dan sekedar tradisi,

tetapi dilakukan atas pertimbangan kepentingan organisasi bukan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Bukan karena like and dislike tetapi berdasarkan evaluasi akurat tentang kinerja dan kualitas masing-masing pegawai serta kebutuhan organisasi.

Dikaui Bupati, dewasa ini pandangan masyarakat terhadap pemerintah semakin buruk, karena banyak aparat pemerintah terlibat berbagai kasus penyalahgunaan jabatan. Ditambah lagi adanya

pandangan aparat birokrasi tidak lagi memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, katanya.

Oleh karena itu perlu ada upaya peningkatan pelayanan publik melalui pembenahan menyeluruh meliputi aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai, tata laksana dan akuntabilitas, sehingga pelayanan lebih memuaskan masyarakat.

Menanggapi mutasi jabatan tersebut, salah seorang anggota DPRD Nias mengatakan setahun pemerintahan

Sokhiatulo Laoli -Arosokhi Waruru berjalan, tercatat hampir setiap bulan ada pejabat yang dilantik. Bahkan ada pejabat yang dilantik, sebulan bekerja sudah dilantik kembali pejabat di dinas yang lain. ”Ini terjadi, disamping tidak berfungsi dan tak efektifnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Pemkab Nias, juga terindikasi ada faktor kepentingan oknum tertentu yang mengobok-obok pemerintahan bupati/wabupNias, katanya.(YAGI)

Pemuda Pancasila Silou Kahean Gotroy LKPJ–Walikota Subulussalam saat menyampaikan LKPJ dan penyerahan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRK Pianti Mala pada sidang paripurna DPRK.

Kabupaten Induk Belum Serahkan Semua Aset SUBULUSSALAM - Pada 2009 Pemko Subulussalam masih berumur 2 tahun, dimekarkan melalui UU No. 8 tahun 2007. Pada saat itu, Kabupaten induk Aceh Singkil menyerahkan secara simbolis asset Pemko Subussalam melalui rapat DPRK di Gedung DPRK Aceh Singkil.

Namun hingga saat ini seluruh aseh bellum diserahkan Pemkab Singkil.

Hal ini ditegaskan Walikota Subulussalam, Merah Sakti pada sidang paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota di gedung DPRK setempat kemarin.

Walikota berharap, masalah asset ini segera dituntaskan demi tertib adminis-

trasi di setiap daerah. Menurut beberapa pengamat, permasalahan asset sangat penting untuk registrasi dan di inventarisasi kebenaran di Kota Subulussalam.

Pemko Subulussalam tak boleh apatis bila kepemilikan aset belum sempurna tentu Pemko dengan kab induk.

Kini Pemko Subulussalam berusia 5 tahun, persoalan asset belum tuntas. Nampaknya Pemkab Aceh Singkil enggan menyelesaikan asset secara detail.

LSM Lembaga Anti korupsi Subulussalam Singkil (Laksus) Marga Tumangger mengharapkan seluruh asset daerah secara legowo diserahkan sebelum permasalahan semakin memanas.(KAR)

ke Medan untuk berobat.

Namun kenapan tidak laporan tertulis atau surat keterangan dari dokter yang menanganinya.

Terkait pemalangan ruangan Sekwan itu dan usulan mengganti Sulisman, menurut seorang aktivis mahasiswa Marga Tumangger, mengharapkan Walikota agar jangan hanya Sekwan diganti.

Tetapi juga para SKPK yang bolos melaksanakan tugas segera dievaluasi dan diganti agar program Walikota bisa tercapai.(KAR)

SILOU KAHEAN - Setelah dilantik Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Silou Kahean langsung mengadakan berbagai kegiatan menyentuh masyarakat. Salah satunya Jumat lalu mengadakan gotong royong (gotroy) di sekitar jalan Desa Bandar Nagori menuju Desa Dolok Masango, Kec. Bintang Bayu-Sergai.

Kegiatan dipimpin Ketua PAC Sunar P Sembiring,

dihadiri Penasehat Jagamada Sinaga, Juliaman Saragih, Kornelius Purba mewakili Camat, M. Panggabean (Polsek), Kades Bandar Nagori Jenrisman Purba, Ketua Ranting PP Bandar Nagori Muliadin Saragih, Ketua Maujana, dan 80 anggota PP dari 14 Ranting.

Sunar mengemukakan gotroy melakukan pangkas pohon karet milik Kebun Silau Dunia yang menaungi

badan jalan. Kita sudah berkoordinasi dengan Muspika Silou Kahean termasuk pihak management Kebun Silau Dunia.

Setelah dilantik tentunya kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemuda Pancasila organisasi peduli lingkungan. Bukan ormas preman dan arogan. PP siap membantu masyarakat dan bermitra dengan pemerintah.

Kepala Desa Bandar Nagori, Jenrisman Purba kepada KPK Pos mengatakan, selama PP ada di Silou Kahean, baru kali ini berpartisipasi dalam bhakti sosial terutama di Desa Bandar Nagori. Sebagai pemerintah desa, kita siap mendukung program PP demi kepentingan masyarakt. Jenrisman meminta pengurus PP tetap konsisten menjalankan programnya.(SABAR)

Tim Sukses Dua Calon Walikota Langsa Bentrok LANGSA - Tim sukses (Timses) dua calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, Zulkifli Zainon/Saifullah dan Usman Abdullah/Marzuki Hamid bentrok di kawasan Simpang Tiga Gampong Seulalah Lama Kec. Langsa Lama. Kejadian itu terjadi pukul 18.30 wib , Selasa lalu.

Informasi diperoleh menyebutkan kejadian berawal ketika rombongan timses pasangan Zulkifli Zainon-

Reses Di Persiakan

Walikota Subulusssalam menyampaikan arahan pada sosialisasi UU KIP dan tampak peserta antusias mendengarkan.

Saifullah (ZZ-S) menumpangi 8 unit mobil berhenti di warung tempat kejadian perkara untuk beristirahat dan minum-minum. Tibatiba datang Timses Partai Aceh (PA) mengendarai 5 unit mobil juga berhenti ditempat yang sama. Selang beberapa saat datang lagi 4 unit mobil Timses PA. Setelah itu secara tibatiba Timses dari PA mencabut stiker milik Timses ZZ-

S, yang bertuliskan : Combatan Daerah Tiga Langsa dan lanjutkan. Melihat tindakan itu sejumlah Timses ZZ-S merasa merasa tidak senang dan tidak berapa lama terjadi adu mulut.

Tidak sampai disitu kejadian itu berbuntut anarkis yakni tindakan pemukulan terhadap tiga orang anggota Timses ZZ-S oleh Timses dari PA. Beberapa saat kemudian aparat dari Polres Kota

Langsa tiba dilokasi dan mengamankan kedua timses.

Timses ZZ-S yang jadi korban pemukulan oleh pihak kepolisian dibawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan.

Sejumlah Timses ZZ-S mengikutinya untuk membuat laporan pengaduan atas kejadian tersebut. Juga untuk menemati ketiga rekan mereka yang diperiksa Polisi.

(BSO)

ACEH TIMUR – Guna mencapai hasil kineja maksimal, PNS dituntut melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebab PNS adalah abdi masyarakat dan bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai hasil tersebut, PNS dituntut menjalankan displin sehingga dalam menjalankan tugas bisa tercapai seperti diinginkan masyarakat.

Bagi para PNS, mulai saat ini harus mulai mencermati PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. Hal tersebut dikatakan M. Yasin Asisten II Bidang Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Aceh Timur pada apel pagi di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan Dan Kelautan (BP4K) Aceh Timur.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan 16 unit kendaraan dinas roda dua, diperuntukan untuk kendaraan operasional petugas penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan dan kelautan yang bertugas di kecamatan.

M Yasin didampingi Kaban Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kelautan (BP4K) Aceh Timur, Zulkifli Gani dan Kabid Bidang Sistim Penyuluhan BP4K, Said Junaidi.

M. Yasin berpesan kepada petugas penyuluh lapangan yang menerima kendaraan dinas, hendaknya kendaraan dapat dipergunakan untuk menunjang kelancaran kinerja di lapangan. Jangan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi, sebab bila itu terjadi bukan saja pemerintah yang rugi tapi juga masyarakat.(BSO)

Walikota Buka Sosialisasi UU KIP SUBULUSSALAM - Regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diatur dalam UU N0 14 Tahun 2008, sekaligus tentang informasi, transparansi dan akuntable, pengelolaan pemerintah disebut Badan Publik Sumber Informasi.

UU KIP lahir bertujuan, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap warga negara pengguna informasi, dan menjamin hak

mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Juga untuk menciptakan pemerintah bersih (Clean Govermen) dan pemerintah baik (Good Gavermen), sekaligus tidak mengabaikan HAM serta demokrasi yang baik.

Di Kota Subulussalam,

sosialisasi UU KIP ini baru dilakukan dan dipakarsai Dishub Partel, 7 Juni 2012 lalu di Grand Mitara Hotel Subulussalam. Acara dibuka Walikota Subulussalam dihadiri SKPK, masyarakat dan wartawan.

Menurut Walikota, sosialisasi UU KIP sebagai implementasi UU No. 25 Tahun 2005 tentang pelayanan publik. Ini semua harus dipahami, demi keterbu-

kaan informasi dan diharapkan jangan berbenturan dengan pemohon informasi seperti pers, LSM dan masyarakat.

Beberapa pengamat sangat mengharapkan, setelah sosialisasi para pengguna anggaran lebih terbuka dalam penyajian informasi. Terlebih dalam pembangunan daerah Kota Subulussalam, sehingga Subulussalam dapat disebut Good Govermen.(KAR)

KPK POS

7

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

POLITIK

SUMUT

Ranperda Alumni Daar Uluum Kisaran Lima Asahan Disahkan Dukung Fadly Nurzal Jadi Gubsu DPRD ASAHAN – Alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Daar Uluum Kisaran menyampaikan kebulatan tekad dan komitmen memenangkan H. Fadly Nurzal, S.Ag menjadi Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018.

Komitmen dan kesepatakan itu disampaikan saat reuni alumin Ponpes Daar Uluum Kisaran, kemarin di Bagan Asahan.

Pada reuni itu, hadir alumni Ponpes Daar Uluum Asahan dari seluruh daerah di Sumatera Utara. Bahkan ada yang datang dari Jakarta, Malaysia dan Singapura serta daerah lainnya.

Menandai dukungan itu, para alumni Ponpes Daar Uluum Kisaran menepung tawari H Faldy Nurzal, S.Ag didampingi istri Hj. Liliawidia Astuti sebagai upah-

upah. Dilanjutkan dengan do’a bersama untuk kemenangan Fadly Nurzal sebagai Gubsu 2013-2018.

Menyikapi dukungan itu, H Fadly Nurzal mengaku sangat terharu dan sangat berterima kasih. Kata Fadly, dukungan alumni tersebut merupakan motivasi dan dorongan yang kuat untuk terus bersemangat melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka melayani umat.

Bahkan menurut Fadly, ia tidak menyangka bahwa reuni alumni ini dihadiri seluruh alumni dari berbagai daerah. Oleh karena itu, Fadly berharap kebersamaan dan kekompakan alumni Daar Uluum Kisaran tetap terjaga. ”Dengan reuni ini, mudahmudahan silaturrahmi di antara kita tetap terpelihara, sehingga menjadi satu kekuatan untuk melakukan kerjakerja keummatan,”ucapnya.

Sebagai orang yang pernah didik di Ponpes, Fadly yakin

alumni Ponpes Daar Uluum Kisaran pasti orang – orang yang berkualitas, mandiri dan memiliki akhlak mulia.

Diungkapkan Fadly, para alumni Ponpes Daar Uluum Kisaran, kini ada di segala lini kehidupann dengan kapasitas masing-masing.

Untuk itu, Fadly berharap, seluruh alumni tidak meninggalkan tradisi baik di Ponpes,

yakni persaudaraan yang sangat kuat. Seperti pepatah Arah, ”Ada saudara mu yang tidak dilahirkan dari rahim ibu mu”. ”Suka duka dan dinamika kehidupan di Ponpes telah menempa kita semua menjadi satu keluarga,”ucapnya.

Reuni itu diakhirnya dengan foto bersama seluruh alumni dengan Cagubsu H Fadly Nurzal, S.Ag didam-

pingi istri Hj. Liliawidia Astuti. Juga hadir pada kesempatan itu H. Yulizar P Lubis Sekretaris DPW PPP Sumut yang juga Sekretaris PW Al Washliyah Sumut, H Bustami HS (anggota DPRD Sumut), Faisal Hutabarat, M Soleh Tanjung, Mursal Harahap.

Juga Pengurus DPC PPP Kota Tanjung Balai dan DPC PPP Kabupaten Asahan.(MH)

AY Nasution:

Banyak Orang Pintar, Tapi Hatinya tak Bersih MADINA - Seorang pemimpin yang berhasil tidak cukup hanya memiliki intelijen caution, tetapi juga harus memiliki emosional caution. Kedua hal ini harus seiring dan seimbang dimiliki oleh seorang pemimpin agar sukses memimpin.

"Intelijen (otak-red) saja tidak cukup, tetapi harus juga diimbangi dengan emosi (hatired) yang baik. Banyak orang pintar, tetapi hatinya tidak bersih. Hal ini yang terjadi pada pemimpin kita saat ini," tegas AY Nasution.

Hal ini dikatakan AY Nasution dihadapan ribuan santri Pondok Pesantren Musthfawiyah Purbabaru, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu pekan lalu, pada acara penyerahan ijazah.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Mandailing Natal, Muhammad Hidayat Batubara, Wakil Bupati, Dahlan Nasution, Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, perwakilan Plt.Gubsu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para alumni pondok pesantren, diantaranya Maratua Simanjuntak.

Mantan Pangkostrad, Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang diundang pihak pesantren sebagai putra terbaik daerah Mandailing Natal, diminta untuk memberikan motifasi kepada santri yang baru menyelesaikan pendidikannya agar sukses menjadi seorang pemimpin.

KISARAN - Dari enam rencana peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas DPRD Asahan, akhirnya 5 yang dapat disetuju menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 1 ranperda ditunda.

Dari kelima ranperda yang disetujui oleh DPRD Asahan melalui penyampaian delapan pendapat akhir fraksi yakni Peraturan Kerjasama Desa, Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pedoman Pemebentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Sedangkan ranperda tentang pembentukan DesaDesa dalam daerah Kabupaten Asahan terpaksa ditunda pengesahannya sampai menunggu dikeluarkanya Undang-Undang pemekaran Desa dan Kelurahan yang baru sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 140/018/PMD tanggal 13 Januari 2012 dan surat edaran pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara nomor : 275/2376 tanggal 16 Maret 2012. ]Pengesahan ranperda serta penundaan satu ranperda dilaksanakan melalui sidang paripurna DPRD, Selasa, 12 Juni 2012 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan SH serta didampingi wakil DPRD Asahan, Dahron Hutagaol SE dan

Armen Margolang ST. Dari sidang tersebut masing-masing farksi menyampaikan pendapat akhirnya yakni dari Fraksi Nurani Keadilan disampaikan Syamsul Qodri Marpaung, Fraksi Partai Demokrat disampikan oleh Irwansyah, Farksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Nursan Siagian, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampikanYeni Manik, Fraksi Partai Persatuan Pembanguan oleh Aidi, Fraksi Partai Bintang Reformasi oleh Suparman, dan fraksi Bersatu disampaikan oleh Sudung masingmasing menyetujui pengesahan 5 ranperda dan 1 ranperda ditunda.

Sementara itu, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menilai setelah melalui beberapa rangkaian tahapan proses pembahasan yang sangat panjang, baik melalui rapat kerja maupun melakukan kunjungan kerja ke departemen dalam negeri, departemen hukum dan HAM serta pemerintahan provinsi Sumatera Utara bahwa anggota dewan Asahan sudah menunjukan kinerja yang cukup keras dalam membahas ranperda tersebut.

"Kami Ucapkan Terima kasih dan penghargaan setingi-tingginya atas kerja keras yang selama ini dilakukan, semoga ranperda ini dapat berguna kedepannya, " kata Bupati.(IN)

Walikota Kukuhkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS

SERAHKAN IJAZAH–AY Nasution menyerahkan ijazah kepada santri Pondok Pesantren Musthfawiyah Purbabaru, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang baru menyelesaikan pendidikan.

Lanjut AY Nasution, intelijen caution yang dimiliki seorang pemimpin bisa berakibat fatal jika pemimpin tersebut menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jika emosional caution dimiliki oleh seorang pemimpin, akan ada rasa takut pada dirinya untuk berbuat yang tidak baik. Dengan hati yang bersih, seorang pemimpin akan takut melakukan hal yang salah.

"Namun ada juga pemimpin yang memiliki intelijen caution dan emosional caution, tapi dia lupa karena dia tidak takwa," ujar AY Nasution.

Kepada para santri, AY Nasution berpesan, jadilah manusia bertakwa yang me-

Panitia HUT KEMRI Sitoluori Dikukuhkan NIAS UTARA - Camat Sitolu’ori, Tolanaso Gea mengukuhkan panita perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-67 di Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara.

Pengukuhan dilaksanakan di aula kantor Camat Sitolu’ori, kemarin.

Camat Sitoluori mengatakan pengukuhan kepanitiaan ini tindak lanjut hasil musyawarah tentang pemilihan kepengurusan personil panitia HUT Kemri ke-67 Kec. Sitolu’ori.

Personil panitia terpilih sesuai Surat Keputusan (SK) Camat Sitoluori No.003.1/07/ SK/2012, masing-masing ketua umum panitia, Notiria Harefa (anggota DPRD Nias Utara), Ketua I, Faogododo Gea (Kacabdisdik Sitoluori), Sekretaris, Haogoaro Zega,SPd.K (Ka SMPN 2 Sitolu Ori), Beberapa Wakil dan Bendahara Umum, Isa Mitra Zebua (staf Kantor Camat Sitolu Ori). Dan dibantu beberapa seksi.

Panitia akan melaksanakan lomba dan pertunjukkan murah meriah. Kepada segenap personil panitia, camat mengharapkan bekerjasama yang baik supaya acara sukses. (YaZe)

miliki intelijen caution dan emosional caution. Sehingga untuk melakukan sesuatu kita takut dengan tuhan. "Dengan demikian, apapun yang akan diperbuat akan selalu ingat tuhan," ujar AY Nasution.

Pada kesempatanyang sama, AY Nasution juga diminta pihak pondok pesantren untuk menyerahkan hadiah kepada dua puluh lima santri yang mendapat rangking teratas.

Selain AY Nasution, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Wakil Ketua DPRD Sumut, juga diminta untuk menyerahkan hadiah.

Selesai menghadiri penyerahan ijazah di Pondok Pesantren Musthfawiyah Purbabaru,

AY Nasution kemudian melanjutkan perjalanan menghadiri undangan masyarakat di Desa Tangga Bosi II, Kecamatan Siabu dan masyarakat Desa Mompang Jae, Kecamatan Penyabungan utara.

Dalam pertemuan dengan masyarakat di dua kecamatan tersebut, AY Nasution menyampaikan niat baiknya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara priode 2013-2018. Kepada masyarakat, AY Nusution mengatakan ingin memperbaiki kondisi Sumatera Utara, yang saat ini sudah tidak ada nilai lebih di mata pemerintahan pusat.

Setelah bertemu dengan

sejumlah masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, jendral bintang tiga itu didampingi istri Hj Hanum Siregar, kembali menghadiri undangan masyarakat di Desa Panggulangan, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kota Padangsidimpuan. Pertemuan dengan masyarakat Desa Panggulangan dilakukan di rumah panggung milik salah seorang warga.

Pada pertemuan itu, AY Nasution juga menyampaikan niat baiknya ingin memperbaiki Sumatera Utara. Niat baik AY Nasution itu disambut baik seluruh masyarakat Desa Panggulangan, Kecamatan Padangsidimpuan Timur. (SF)

PAC IPK Kotarih Gelar Segera Disahkan Muskot PPNI LANGKAT - DPRD Langkat meminta dan GUNUNGSITOLI – Pemko Gunungsitoli Hiburan Rakyat mendesak revisi UU No.32 Thn 2004 tentang melaksanakan Musyawarah Kota Persatuan KOTARIH - R. Cukup Purba ketua PAC IPK ( Ikatan Pemuda Karya ) Kec. Kotarih menggelar hiburan rakyat berupa pasar malam di Desa Banjaran Godang. Pembukaan dihadiri muspika Kotarih, camat diwakili Kasi Trantip Esdin Damanik, Kapolsek diwakili Bripka H. Bakkara, Danramil Peltu M.Sinaga.

Purba minta kepada kader-kader IPK jangan membuat onar dan anarkir, karena tujuan hiburan rakyat untuk menjalin silaturrahmi dengan pihak pemerintahan Kecamatan dan desa. Kader IPK harus membuat pengunjung merasa nyaman dan kondusif.

Kades Banjaran Godang Satimin mengatakan pasar malam diadakan atas kerjasama yang baik antara Pemerintahan Desa dengan IPK. Untuk itu kades minta IPK bersama-sama menciptakan suasana kondusif. (SP)

DPRD Langkat Minta Revisi UU Pemda

pemerintahan daerah segera disahkan.

Sehingga daerah memiliki otonomi seluasluasnya dan pada akhirnya mempermudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Desakan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I bersama ketua DPRD Langkat H.Rudi Hartono Bangun, wakil ketua Abdul Khoir ke DPR RI, dimana ketika itu diterima pimpinan Komisi III DPR RI Nasir Jamil, Ruhut Sitompul, dan Martin Hutabarat. ”Akibat revisi belum disahkan, 15 Desa yang dimekarkan dan telah diparipurnakan DPRD Langkat sampai saat ini belum dapat berjalan,” ucap Rudi Hartono Bangun.

Pada kesempatan itu juga dipertanyakan UU No.27 Thn 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur harusnya legislatif mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai pejabat negara. Namun dalam berbagai aturan Mendagri, anggota DPRD belum dianggap pejabat daerah. Seperti terkait pengadaan mobil dan rumah dinas. Itu tidak mencerminkan azas kolektif kolegial. (Jul/A).

Pemko Laksanakan

Perawat Nasional Indonesia (Muskot PPNI) sekaligus pelantikan pengurus PPNI periode 2012-2017, di Gedung Nasional Kota Gunungsitoli, Kamis kemarin.

Walikota mengatakan dengan terbentuknya kepengurusan PPNI, saya percaya pengurus yang terpilih adalah orang-orang terbaik untuk mengemban mandat yang diberikan organisasi profesi keperawatan, setelah melalui proses pemilihan secara demokratis.

Diharapakan pengurus PPNI senantiasa menjalankan program kerja sesuai visi misi organisasi profesi keperawatan, untuk melindungi, mengayomi membina dan mengembangkan komunitas keperawatan sebagai sarana kuat. Serta peduli terhadap asuhan keperawatan professional berkualitas di tengah-tengah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan komunitas keperawatan di Kota Gunungsitoli.

Sumber KPK Pos menyebutkan terbentuknya PPNI di Kota Gunungsitoli, ke depan organisasi dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga

GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Martinus Lase mengukuhkan komisi penanggulangan AIDS Kota Gunungsitoli. Acara dilaksanakan di aula Samaeri Lantai II Kantor Walikota, kemarin. Hadir komisi penanggulangan AIDS Provinsi Sumtu sebagai nara sumber.

Walikota dalam arahannya mengatakan pelaksanaan komisi penanggulangan AIDS berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan lintas sektoral. Meskipun demikian dapat disatukan dalam satu wadah dan satu pemahaman serta tekad menanggulangi HIV/Aids di Kota Gunungsitoli.

Kemudian, pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010-2015 akan terus dilanjutkan dengan beberapa skala prioritas untuk perluasan jaminan kesehatan, penekanan upaya promotif, preventif, dan penanggulangan penyakit serta perce-

tidak terdengar lagi intervensi terhadap siswasiswa yang sedang mengikuti pendidikan kesehatan.

Diharapkan jabatan Yafeti Nazara sebagai ketua majelis kehormatan etika keperawatan PPNI Provinsi Sumut yang juga salah seorang yayasan Akbid Haga hendaknya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. (YAGI/YZg)

Keputusan DPRD Nisel Mengendap di Sekwan NISEL - Keputusan No: 175/06/KPTS/DPRDNS/2012 tentang rekomendasi DPRD dan Pansus DPRD Kab Nias Selatan (Nisel) atas laporan hasil kerja tentang aktifitas PT.Gruti dan PT.TN di Kec.Pulau–Pulau Batu, Kec.Hibala dan Pulau–Pulau Batu Timur supaya ditutup dan izinnya, sampai saat ini masih mengendap di Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Nisel.

Dijelaskan, keterlambatan pengiriman Putusan DPRD tentang rekomendasi tersebut tengah disorot masyarakat itu, masih belum siap dijilid karena bukti– bukti pelanggaran belum lengkap. Kata Hasn Martin.

patan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Selanjutnya, dalam target MDGs, penanggulangan HIVAids salah satu agenda penting disamping malaria, tuberculosis dan penyakit lainnya. ”Dengan target mengendalikan penyebaran HIV-Aids agar kasus baru dapat ditekan,”ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan laporan dari RSUD Gunungsitoli tahun 2011 ditemukan kasus suspect pengidap HIVAIDS sebanyak 4 orang dan salah seorang diantaranya meninggal dunia. Mengatasi penyakit masyarakat tersebut Pemko Gunungsitoli membuka pelayanan konseling VCT HIV/AIDS yang dilaksanakan di Puskesmas Perawatan Plus Gunungsitoli. ”Dengan terbentuknya komisi penanggulangan AIDS diharapkan bekerja secara terpadu dan terintegrasi,” kata walikota.(YAGI/NZ/)

Berbeda dengan keterangan ketua Pansus DPRD,Tehearo Bawamenewi. Ia menyebutkan, semua bukti hasil investigasi Pansus dan laporan masyarakat serta foto penyerahan dana sosial kepada ketua Tim Peduli Hibala ( TPH) Timos Manao, sudah diserahkan kepada Sopan Duha, staf Sekwan. ”Kalau alasan keterlambatan pengiriman rekomendasi itu tidak benar,” tepis Tehearo.

“Saya melihat rekomendasi yang disusun Sekwan, banyak tidak sesuai data yang kami sampaikan (Pansus,Red) kata Tehearo. Kita berharap sebelum dikirim supaya dilengkapi dulu,” tambah Tehearo.

Sementara ketua DPRD Nisel Effendi kepada wartawan mengatakan pihaknya kecewa karena rekomendasi belum dikirim.

Apalagi kata Effendi, pansus telah menyertakan bukti dalam laporan dan rekomendasi.Saya meminta Sekwan secepatnya mengirimkan Putusan DPRD tentang rekomendasi menutup PT. Gruti dan PT.TN itu.

Dibagian lain ketua Dewan Pengurus Harian Gerakan Mahasiswa Nias Selatan (GM NISEl–RED) Sadar Halawa didampingi wakil Ketua Wilnus Laia menegaskan keterlambatan pengiriman putusan itu diduga ada indikasi sengaja agar Aktivitas PT. Gruti di Hibala tetap beroperasi.AM)

KPK POS

8

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

POLITIK

DAERAH

Inspektorat Diharapkan Arif Sikapi Absensi Guru

Bupati Langkat mengucapkan terima kasih atas pemberian penutup kepala dan selempang adat Karo kepada Tetua Masyarakat Karo saat hadir di acara pengukuhan DPD-AHTRMI Langkat-Kota Binjai.

Warga Sei Bingai ”Curhat” Ke Ngogesa LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengajak seluruh masyarakat dapat menjaga kelangsungan ekosistem lingkungan, jika terganggu akan berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen bersih. ”Saya menyambut positif keberadaan asosiasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pohon bagi keseimbangan kehidupan,” kata Ngogesa ketika menghadiri pengukuhan DPD Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indo-

nesia (AHTRMI) Kabupaten Langkat-Kota Binjai di Balai Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai, Jum’at kemarin.

Pemkab Langkat akan memberikan ruang bagi eksistensi perhimpunan ini dan berharap masyarakat mendukung program kegiatan seperti penanaman pohon, pemeliharaan hutan dan pemanfaatannya.

Sebelumnya Ketua DPP AHTRMI Basyaruddin Siregar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati sebagai wujud kepedulian akan

lingkungan. ”Ini bukti nyata Bapak Ngogesa memiliki visi lingkungan yang patut dibanggakan,” ujarnya.

Pada kesempatan beberapa masyarakat menyampaikan aspirasi dan harapannya. Rasita br. Bangun, Sembiring Pelawi, Syahmain Sembiring maupun Jiwa Surbakti intinya memohon perhatian infrastruktur jalan baik di Telagah maupun Dusun Kuta Bangun.

Selain itu, Karang Taruna berharap penyediaan fasilitas bola kaki sebagai wahana kaum

muda berolahraga. ”Kami yakinkan Bapak Bupati, bahwa kami warga Sei Bingai siap menjadikan Bapak kembali terpilih pada periode kedua,” kata Syahmain Sembiring.

Menanggapi harapan warganya, Ngogesa menyatakan untuk jalan Telagah dalam proses tender. Sementara untuk Dusun Kuta Bangun, dirinya secara pribadi akan mengirimkan dum truck sirtu untuk pembenahan sementara, yang nantinya pada APBD 2013 akan diupayakan sesuai ketersediaan anggaran.(JUL)

Penanggulangan Kemiskinan Butuh Komitmen Bersama STABAT – Guna mengatasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai terobosan dan program. Di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MP. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu pada Semiloka DPRD PNPM-MP di ruang Pola Kantor Bupati. ”Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus memperoleh dukungan anggaran daerah” sebut Bupati dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Surya Djahisa.

Dalam perjalanannya program pemberdayaan masyarakat semakin menguat, sehingga setiap tahun memerlukan peningkatan anggaran, baik yang dialokasikan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan anggaran untuk

SEMILOKA–Bupati Langkat melalui Sekda menyampaikan harapan di acara Semiloka DPRD PNPM-MP di ruang Pola Kantor Bupati. program masyarakat miskin, semiloka bertujuan memperkuat komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, serta masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektoral dan menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Serta diharapkan dapat memperkuat forum DPRD menyusun rencana pembangunan daerah.

H. Rahmanuddin Rangkuti anggota DPRD Langkat menyambut baik diadakan semiloka ini, karena bertujuan

Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/ Jasa NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli membuka kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi aparatur Pemkab/Pemko se- Kepulauan Nias Tahun 2012 di Wisma Soliga Gunungsitoli, kemarin.

Bupati mengatakan pengadaan barang/ jasa pemerintah telah dikeluarkan berbagai regulasi pelaksanaan, terakhir Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparansi, akuntabilitasi dan profesional. ”Diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efesien,efektif dan tepat guna,”ujar bupati.

Bupati mengharapkan, koordinator Sekretariat Steering Committee NITP-UNDP dari lembaga kebijakan pengadaan barang sebagai nara sumber dapat memberikan motivasi dan semangat bagi peserta supaya hasil yang dicapai memuaskan.

menjabarkan kepada masyarakat yang langsung menerima manfaat, dari program PNPM–MP dan program tersebut tidak ada kebocoran, karena yang berperan adalah masyarakat langsung.

Kaban PMDK Jaya Sitepu melaporkan, tujuan semiloka memperkuat komitmen DPRD untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan,

Dalam implementasinya pemberlakuan sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah khususnya di Pemkab Nias dan di kepulauan Nias mengalami kendala akibat minimnya jumlah aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat.

Dalam hal ini, Pemkab Nias berupaya m e m e n u h i kebutuhan tenaga profesional dengan mengikutsertaan sejumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi. Sehigga moment ini dapat menambah pengetahuan ke depan. (YAGI)

Bupati Bantu Forum Anak Langkat STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima kunjungan 36 anak tergabung dalam forum anak kecamatan se-Kabupaten Langkat dan forum anak Kabupaten untuk bersilaturahmi dan mengadakan dialog.

Ke-36 anak datang didampingi Kaban KB & PP Darwan Hasrimy, Kadis Dikjar Syam Sumarno, Sekretaris Dikjar Salamsyah dan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak

menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di daerah, memperkuat forum DPRD dalam menyusun rencana kerja daerah.

Peserta terdiri dari anggota DPRD Langkat 12 orang, tim koordinasi PNPMMP Propinsi 2 orang, SKPD terkait program 11 orang, pejabat instansi terkait dan masyarakat pelaku PNPMMP 50 orang. Dengan narasumber dari Bupati Langkat/ Wakil Bupati Langkat, Ketua DPRD, Kaban PMDK, Kepala Bappeda, pelaku PNPM-MP.(JUL)

Rina Marpaung. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi dan kegiatan dalam rangka turut serta di kegiatan pesta rakyat dan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Langkat 16 Juli mendatang.

“Terima Kasih atas kunjungan ananda sekalian” kata Bupati Ngogesa saat menerima rombongan forum anak di Rumah Dinas Bupati, Stabat, Kamis (14/6).

Bupati berpesan anak-anak supaya mampu mempengaruhi temannya menjauhi pengaruh bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan mereka.

Salah seorang anak Rizky Fadly Ketua Forum Anak Kecamatan Babalan, yang juga terpilih jadi Ketua Forum Anak Sumut meminta agar forum anak diikutsertakan dalam program musrenbang pada 2013.

Menanggapi aspirasi iotu Bupati mengatakan mendukung penuh setiap program dan kreatifitas putra-putri langkat, asalkan tidak mengganggu kegiatan pokok yaitu pendidikan. ,”Sekalipun menjalankan tugas dan program dalam forum anak tetapi harus tetap fokus terhadap proses belajar” katanya.

Diakhir pertemuan itu, Bupati secara pribadi memberikan bantuan dana Rp12,5 juta sebagai penambahan kas forum anak dalam melaksanakan program kegiatan (Jul)

BINJAI - Inspektorat Kota Binjai diharapkan arif dan bijaksana menjalankan tugas mengakses absensi para guru/ kepala sekolah yang sedang menghadapi Perkara Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus pasca mutasi jabatan guru/ kepala sekolah Agustus 2011 lalu, dimana hingga saat ini masih dalam proses di PTUN Medan.

Absensi merupakan tolok ukur bagi seorang PNS dalam menjalankan tugas, namun sikap arif melihat kategori absen yang sengaja. Seperti guru yang bebulan bahkan bertahun tidak masuk karena urusan pribadi, itu dapat dikategorikan sengaja melalaikan tugas.

Namun menyangkut sejumlah guru/kepala sekolah yang tengah bergelut disa-

lah yang dihunjuk versi mutasi Agustus 2011. Namun tetap mengisi absensi di sekolah masing-masing walau absensi itu ditolak.

Atas dasar itu para guru menurut sudut pandang Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dianggap tidak disiplin, sehingga melalui suratnya No.800-595 tanggal 25 Mei 2012, Kepala Inspektorat menyurati kadis Pendidikan Kota Binjai tentang hasil monitoring GDN yang menyatakan menemukan beberapa guru tidak masuk bekerja/mengajar tanpa keterangan dan alasan jelas.

Apa yang diterapkan Inspektorat ini menurut susut pandang LSM Wanacakra keliru. Sebab guru-Guru itu sedang berhadapan dengan gugatan Hukum di PTUN. Faktor ini patut dijadikan pertimbangan Inspektorat.

mudra Hukum PTUN sebagai bukti perlawanan akibat tindakan semena-mena atas mutasi jabatan dengan mekanisme yang tidak rasional dan no prosedur. Juga tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bertepatan libur bulan puasa.

Bahkan ada Guru Agama pangkat Golongan III/b diangkat menjadi kepala Sekolah namun pada SK pengangkatan ditetapkan pangkat Golongan III/C yang diduga keras rekayasa. Kemudian dari sejumlah kepala sekolah yang dicopot kemudian diangkat lagi sehingga terjadi tumpang tindih dengan kepala sekolah yang beberapa bulan lagi pensiun.

Keadaan terus semakin tidak sehat, disatu sisi kepala sekolah yang sedang bergelut di PTUN bertekad tetap tidak akan mengisi absensi di seko-

(SBR)

melaksanakan termasuk melakukan pegawasan. ”Saya ingatkan kembali, kita umat Islam jangan pernah meninggalkan gelanggan, karena jika itu kita lakukan maka dengan cepat akan dimasuki kelompok lainnya,”ucapnya.

Kemudian, kita jangan sampai terpecah belah hanya karena sebuah suksesi kepemimpinan, namun harus tetap kompak. Mari kita belajar dari proses pembangunan mushalah ini. Atas persatuan, kekompakan dan kebersamaan masyarakat Sungai Merbau, dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, mushalah ini selesai di bangun. ”Ini merupakan gambaran nyata dalam hidup, ketika kita kompak maka segala sesuatu bisa diselesaikan,” katanya.

Sebelumnya tokoh masyarakat Sungai Merbau S. Jambak menyampaikan hal senada. Menurutnya, umat Islam harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap kuat. Kita umat Islam harus mengubah

pola pikir yang kurang baik, yakni harus diundang baru mau bekerja. Ke depan yang perlu ditanamkan adalah jangan kita menunggu, tapi berbuat sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. ”Jika kita telah berbuat orang akan mengingat dan yang pasti Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, H Fadly Nurzal, menyerahkan bantuan untuk mushala berupa sajadah, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Selain dihadiri masyarakat Sungai Merbau, juga tampak hadir mewakili Kakan Kemenag Kota Tanjung Balai, tokoh masyarakat, Sekretaris DWP PPP Sumut H Yulizar P. Lubis yang juga Sekretaris PW Al Washliyah Sumut.

Juga hadir Faisal Hutabarat, M Soleh Tanjung, Mursal Haharap, ketua DPC PPP Kota Tanjung Balai dan pengurus lainnya.(MH)

Umat Islam Jangan Abaikan Suksesi Kepemimpinan TANJUNG BALAI – Warga terbaik Kota Kerang Tanjung Balai, H Fadly Nurzal, S.Ag mengingatkan seluruh umat Islam agar jangan pernah mengabaikan setiap proses kepemimpinan. Sebab, jika itu terjadi maka kepemimpinan itu akan diambil alih kelompok lain. ”Semasa kita umat Islam boleh berdebat siapa yang layak dan pantas memimpin, tapi ingat umat Islam jangan sekali-kali mengabaikan proses kepemimpinan,” katanya saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian Musallah al Darus Salam, di Kel. Sungai Merbau Tanjung Balai, kemarin.

Disebutkan Fadly, dalam rangka menyelematkan kepentingan dan aspirasi umat Islam, maka kekuasaan itu sangat penting. ”Segenggam kekuasaan bisa melahirkan sejuta kebaikan”. Karena itu, manusia diciptakan Allah Swt untuk menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi ini.

Oleh karena itu, lanjut Fadly, umat islam harus peka dan merasa berkepentingan atas terjadinya proses kepemimpinan. Pada gilirannya akan melahirkan kepedulian dengan berperan aktif, baik

kontribusi terbaik bagi Pemkab Nias DPRD Sergai Sertijab Kepala SKPD dan dilandasi. (YAGI) Monitoring Lingkup Pemkab Nias – Sekda Kabupaten Nias, O’ozatulo Walikota Tangsel Insfratruktur di Kotarih NIAS Ndraha, melaksanakan Serah Terima Jabatan KOTARIH - DPRD Kab. Serdang Bedagai (Sertijab) tiga Kepala SKPD di lingkungan Kunjungi Tebing Tinggi (Sergai) Dapil V, melakukan monitoring di Kec. Kotarih baru- baru ini. Tampak hadir Camat Kotarih Fitriadi, Kasi PMD Pintar Tarigan.

Sedangkan rombongan anggota DPRD Sergai di ketuai Rasdiaman Damanik (Hanura ) Juanaidi Purba (Demokrat ) Yusnar Saragih (PPP ), dan Sekwan DPRD. Kades se kecamatan Kotarih hadir Rahmad Cukup Purba, Juah sipayung, Tomas Sitepu, Kades Kotarih Baru, Dinas Pendidikan Kec. Kotarih Nasruddin dan Dinas Kesehatan .

Anggota dewan turun ke lapangan meninjau langsung bangunan Infrastuktur yang dibangun tahun 2011. Juga meninjau ke Desa Durian Kondot dan Perbaungan. ”Ini untuk melihat apakah pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menambah PAD,” ungkap anggota dewan .

Yusnar Saragih dari PPP mengatakan diadakannya monitoring ke kecamatan Kotarih bertujuan melihat langsung hasil pembangunan, apakah manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. (SP).

Pemkab Nias. Acara digelar di alan Kantor Bupati Nias Jl. Pelud Gunungsitoli, kemarin.

Kepala SKPD tersebut masing-masing Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sokhiani Lase. Kadis PertanianYusuf Laoli, Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Famahato Mendrofa.

Sekda dalam arahannya mengatakan sertijab ini merupakan tindak lanjut pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV. Dikatakan, mutasi jabatan hal yang lajim dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi yang makin dinamis serta merupakan wujud responsif pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas yang di emban.

Mengatasi ini kemampuan pejabat diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan sehingga tata kelola pemerintahan berstandar dan terukur. Apalagi kondisi sumber daya aparatur pemerintah daerah belum memadai di setiap SKPD, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kurang mendukung.

Kepada segenap jajaran Pemkab Nias diminta senantiasa memberikan pengabdian

TEBINGTINGGI - Pemko Tebingtinggi menerima kunjungan Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel) Hj Airin Rachmi Diany bersama rombongan, kemariin di ruang Data Sekretariat Pemko. Kunjungan itu merupakan balasan atas kunjungan Pemko Tebingtinggi belum lama ini ke Tangsel.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan kunjungan in untuk mewujudkan kerjasama (MoU) antara kedua pemerintahan. Kerjasama meliputi, bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan tehnologi, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan serta pertanian dan perkotaan.

Pada kesempatan itu, masing-masing SKPD menyampaikan paparan dan bentuk kerjasama yang akan dilakukan.“Hasil produk UKM maupun home industri Kota Tebingtinggi akan dipamerkan Pemko Tangsel di lokasi pameran kedua daerah,” sebut Umar.

Melihat kondisi Kota Tebingtinggi,Walikota Tangsel memberikan apresiasi dan pujian.. ( RS )

KPK POS

9

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

POLITIK

SUMUT

100 Perusahaan Nyatakan Bersama Ngogesa BAHOROK – Sebanyak 100 perusahaan yang ada di Kab Langkat siap mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati H. Ngogesa Sitepu. Ngogesa dinilai mendukung dan memberikan jaminan-jaminan keamanan dan kejelasan hukum pada para pengusaha yang berinvestasi di daerah Langkat.

“Kami merasakan kemudahan birokrasi saat ini, sehingga kami yakin di Langkat usaha kami dapat berkembang lebih baik,” kata Manager PT. Buana Estate H. Bambang Gunawan saat menyampaikan pernyataan sikap dukungannya kepada Ngogesa.

Itu disampaikannya di acara Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Ballroom Rindu Alam Hotel Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, kemarin.

Sementara Direktur PT. Lonsum,Tbk HM. Djufri Basruny memuji kepemimpinan Ngogesa, terutama memberi pribadi demi kelancarana tugas-tugas pembangunan.

Katanya dalam dunia usaha ini dikenal sence of business,” salah satu nilai plus Pak Ngogesa” katanya.

Menanggapi pernyataan sikap para pengusaha itu, Bupati Ngogesa menyampaikan terima kasih dan berharap para pengusaha di Lang-

kat tetap memperhatikan masyarakat lokal dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Ia menyebutkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja serta keluarganya harus sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Dalam hubungan kerja, dibutuhkan sistem manajemen yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri” ujar Bupati Ngogesa seraya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pengusaha dan pekerja yang telah mengantarkan dirinya meraih penghargaan sebagai Pembina K3 Teladan Nasional.

Kadisnakertrans Saiful Abdi dalam laporannya mengatakan acara diikuti 100 perusahaan berlangsung selama 2 hari bertujuan menciptakan suatu SMK3 melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja.

Dalam kesempatan itu, sebagai tanda terima kasih atas dukungan para pengusaha dengan penilaian zero accident, Bupati Langkat yang hadir didampingi Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Staf Ahli dan sejumlah Kepala SKPD serta Camat Bahorok memberikan penghargaan dan cinderamata kepada para pengusaha.(JUL)

Bupati Tutup Acara Pendampingan Program PPA-PKH NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Loli menutup secara resmi pelaksanaan pendampingan di shelter program Pengurangan Pekerja Anak (PPA) – Program Keluarga Harapan (PKH) 2012 Kab. Nias di gedung Sekolah Alkitab Nias (SAN) Jalan Pelud Binaka Km 19 Idanoi Nias, Jumat (8/6).

Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nias melalui PLH kadis, Faozanolo Bate’e mengatakan pelaksanaan pendampingan pekerja anak di shelter sudah berjalan 30 hari.

Berkat kerjasama serta dukungan semua pihak, kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar.

Lebih lanjut disampaikan kegiatan ini dilaksanakan sesuai Keputusan Menakertrans No.7 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pelaksanaan kegiatan pengurangan pekerja anak, dalam rangka mendukung program Keluarga Harapan 2012. Kemudian, pedoman opersional pelaksanaan PPA-PKH Tahun 2012, Keputusan Dirjen pembinaan pengawasan ketenagakerjaan Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi Ri No. Kep.22/ PPK/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang tim pelaksana kegiatan pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program PPA-PKH tingkat Kabupaten Nias.

Menurutnya, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni membentuk tim pelaksana kegiatan dari beberapa instansi terkait, merekrut 9 orang tenaga pendamping dan telah mengikuti pelatihan/ pembekalan di Medan. Mrekrut tenaga tutor 9 orang, melakukan validasi data pekerja anak calon peserta PPA-PKH. Selain itu, merekrut pekerja anak putus sekolah menjadi peserta PPA-PKH 2012 sebanyak 90 orang, menentukan lokasi shelter I dan II di Sekolah Alkitab Nias dan shelter III di rumah A. Justin Zebua di Desa Tetehosi Kec. Idanogawo. Serta melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kantor Kementrian Agama, dan konsultasi kepada Disnaker Provinsi dan Kemenakertrans di Jakarta.

Bupati Nias mengatakan program ini telah berjalan sejak 2008 di beberapa wilayah kabupaten di Indonesia. Program didesain sebagai kegiatan terintegrasi melibatkan instansi pemerintah membidangi pendidikan, sosial dan kesehatan serta lembaga pelayanan sosial lainnya dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja anak. ”Kegiatan ini disasarkan pada pekerja anak dengan kriteria putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),”ujar bupati.(YAGI)

Bupati Resmikan Kantor Baru Dinas Perternakan KISARAN - Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang meresmikan kantor baru Dinas Peternakan Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan pembangunan kantor baru serta prasarana di dalamnya seyogyanya mampu memberikan multiflier efec terhadap pengembangan pertumbuhan sektor peternakan.

Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada giliranya mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu, kata Bupati Dinas Peternakan harus mampu mendukung program swasembada daging 2014 di Asahan.

Bila program itu terwujud, Pemkab akan memberikan intensif kepada pegawai dinas, khsusunya mantri dan dokter

hewan.

Kesungguhan janji dibuktikan Bupati dengan mengatakan di P-APBD 2012 intensif akan dianggarakan, namun pada 2013 intensif pasti teranggarkan. Untuk mendukung swasembada daging, Dinas Peternakan diminta membuat program-program terkait swasembada, seperti membantu kelompok tani menambah populasi ternak serta cara penanganan ternak sakit.

Kepala Dinas Peternakan, Amir Husien mengatakan dinas akan menyerahkan bantuan perguliran ternak sapi kepada petani penerima sebanyak 48 ekor dari 7 kecamatan. Penyerahan sertifikat kelompok tani yang berhasil menggulirkan ternak sapi, pemberian penali kasih kepada purnabakti PNS di Dinas Peternakan serta menyantuni anak yatim.(IN)

AY Nasution: Isra Mi'raj Membangun Karakter Diri

DISAMBUT–Letjen TNI (Purn) AY Nasution danistri Hj Hanum Siregar disambut dengan acara adat setibanya di Labura.

Masyarakat Labura Dukung AY Nasution LABURA - Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY.Nasution, kembali mendapat sambutan hangat dari masyarakat sebagai calon Gubsu 2013-2018.

AY.Nasution ditepungtawari di Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Duduk bersanding di lantai beralaskan tilam berbalut kain putih dan dihadapi sebuah balai pulut kuning didampingi istri Hj Hanum Siregar, Cagubsu 2013-2018 itu mendapat nasehat dan wejangan dari tokoh masyarakat dan agama.

Hadir dalam acara tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemekaran Kabupaten Labura, Daman Marpaung, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kabupaten Labura, H.M Arifin, Kepala Desa Damuli Kebun, Ramlan Jaya dan tokoh masyarakat lainnya.

Ketua MABMI Labura, HM. Arifin dengan pantun dan doa merestui AY.Nasution maju sebagai calon Gubsu. "Kami masyarakat Labura, khususnya masyarakat melayu mendukung dan merestui saudara kami, AY.Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara," ujar Arifin.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pemekaran Kabupaten Labura, Daman Marpaung yang juga Wakil Ketua Pejuang 45. Daman juga merestui AY.Nasution sebagai

Gubernur Sumatera Utara. "Didirinya mengalir darah pejuang seperti almarhum ayahnya, H.M.Nurdin Nasution yang dikenal sebagai pejuang di Labuhanbatu ini," ujar Daman Marpaung kepada wartawan, Senin (11/6).

"Saya tahu benar siapa AY. Nasution, dia (AY) sama seperti sahabat saya itu (H.M.Nurdin) selalu berjuang untuk masyarakat. Dia adalah putra terbaik Sumut yang cocok memimpin Sumut," tegas Daman seraya mengingatkan, agar seluruh masyarakat Sumatera Utara memilih AY.Nasution. Selanjutnya dua helai kain sarung sebagai tanda restu masyarakat Kabupaten Labura diberikan kepada AY.Nasution.

AY.Nasution dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan memenuhi undangan FKPPI Labura.

Ketua FKPPI Labura, H.Edi Sitorus yang menyambut kedatangan AY. Nasution langsung mempersilahkan jendral bintang tiga itu menyampaikan niat baiknya untuk memperbaiki Propinsi Sumatera Utara.

"Kami persilahkan abangda kami untuk menyampaikan niat baiknya kepada seluruh kader dan pengurus FKPPI Labura. FKPPI Labura siap memenangkan abangda menjadi Gubernur Sumatera Utara," ujar Edi Sitorus.

Tak berselang lama, setelah bercengkrama dengan seluruh kader dan pengurus FKPPI Labura, AY. Nasution dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju

Kota Rantauprapat. Di Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Padang Matinggi, AY.Nasution sudah disambut ratusan masyarakat di kediaman tokoh pemuda, Fikri Ikhsan SAg. Pertemuan dengan ratusan masyarakat yang terdiri pegajian kaum ibu-ibu dan pengajian kaum bapakbapak itu, AY.Nasution berpamitan untuk niat baiknya memperbaiki Propinsi Sumatera Utara. "Ijinkan saya untuk memperbaiki Sumatera Utara ini. Dengan ridho Allah, saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara," ujar AY.Nasution di mimbar terbuka.

Satu jam bersama masyarakat Rantau Utara, AY.Nasution kemudian melanjutkan perjalanan memenuhi undangan Universitas Labuhan Batu (ULB). Di kampus yang didirikan oleh DR.H Amarullah SE.MBA, AY diminta untuk memberikan cerama karakter bangsa.

Dihadapan ribuan mahasiswa ULB, AY.Nasution menjelaskan arti karakter bangsa.

AY berpesan kepada seluruh mahasiswa ULB agar memiliki karakter yang kuat. "Ketahanan nasional lahir dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan dan pendidikan, sehingga kita harus memiliki karakter. Kondisi yang terjadi saat ini bukan salah siapa-siapa, tapi salah kita semua. Pemimpin salah karena kita salah memilih, kedepan mari kita pilih pemimpin yang berkarakter agar kita tidak salah," tegas AY.Nasution dalam ceramanya.(REL)

LABUSEL - Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjdil Akso.

Dalam Mi'raj itu terkandung dua makna yang harus kita pahami, yaitu ablumminanas dan ablumminallah.

Kedua paham itu harus beriringan kita amalkan dan laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari.

"Hablumminanas, yaitu hubungan mendatar antar sesama manusia.

Artinya berlaku baik kepada sesama dan itu merupakan sikap yang sangat disenangi oleh Allah. Kemudian Ablumminallah, yaitu berkomunikasi kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Percayalah, Allah akan memberikan apa yang kita minta, mungkin tidak saat ini, namun pasti akan diberi, bisa nanti atau di hari akhirat nanti," ujar AY.Nasution.

Hal itu dikatakan mantan Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI (Purn) AY.Nasution saat menjadi pembicara pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1433 H di Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Selasa (12/6). Hadir dalam acara Kepala Desa Bunut, Khairuddin Daulay beserta Sekretaris Desa, Yusuf Bahri Nasution, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat sekitarnya.

AY.Nasution mengatakan, Allah selalu akan memberikan nikmat kepada hamba-Nya yang selalu meminta kepada-Nya, tidak terkecuali siapa orangnya. Oleh karena itu, mari kita sebanyak-banyaknya meminta nimat kepada Allah dan jangan lupa melaksanakan semua perintah-Nya. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Akso, juga terkandung tiga makna yang menjadi proses hidup umat manusia, pertama saat kelahiran, kedua saat hidup, dan ketiga saat mati. Sesungguhnya, kehidupan kita saat ini adalah waktu kita menuju kematian. Oleh karena, marilah kata memperbanyak amal untuk modal kita di akhirat.

Menurut AY, suami-istri akan baik hidupnya jika mensyukuri apa yang diberikan Allah. Rasa bosan untuk mensyukiri akan membuat manusia sesat kearah yang tidak diridhoi.

Karena Allah maha tahu dan maha segalanya. Apa yang kita terima dan kita rasakan sesunggungnya, ada rahasia Allah yang tidak kita ketahui.

Sebagai umat muslim wajib memiliki hati yang bersih. Dengan hati yang bersih itu Allah akan senang kepada hamba-Nya dan itu membuat kita dekat dengan-Nya. Sehingga tidak akan ada fikiran negatif muncul dalam hati manusia.

"Mesucikan hati ada lima hal yang harus dipahami dan dilakukan, pertama sering membaca alquran dan maknanya, kedua laksanakan sholat malam, ketiga sering berpuasa di bulan ramadhan, keempat berzikir kepada Allah, dan yang kelima berkumpul dengan orang-orang sholeh. Jika ini dilakukan, tidak ada terniat dihati kita untuk berbuat jahat," terang AY.(REL)

Dua Tahun Kepemimpinan Idaham ”Adipura Hilang'” BINJAI - Pasangan HM Idaham dan Timbas Tarigan dinilai gagal merealisasikan Kota Binjai menjadi kota bersih dan indah. Hal itu dikatakan H Tengku Indra Bungsu kepada koran Ini kamis pekan lalu saat ditemui KPK Pos belum lama di kediamannya Jalan Hasanuddin, Binjai Kota, Menurut tokoh budaya adat Melayu itu, gagalnya Kota Binjai meraih Adipura kategori kebersihan bukan berarti kota peraih Adipura kotanya sudah baik dan bersih. Namun criteria penilaian masih belum begitu jelas dipahami secara awam makna dan tujuan mendasar atas adanya penghargaan Adipura.

“Menurut saya, Adipura itu belum

jelas kriterianya, jadi bukan berarti penerima Adipura, Kota sudah baik. ”Namun dalam konteks yang dimaksud Kota Binjai, saat ini sangat mengecewakan. Terutama masa pemerintahan dipimpin Idaham dan Timbas Tarigan,”ujarnya.

Dilanjutkan pria yang kritis dan vocal menyoroti tentang perkembangan serta kemajuan Kota Rambutan itu, menurutnya dimasa kepemimpinan Idaham -Timbas kondisi Kota Binjai cukup memprihatinkan. Tidak adanya sesuatu yang menonjol terkait perubahan maupun sector pembangunan.

“Tidak ada hal signifikan yang dilakukan pemerintahan IdahamTimbas selama dua tahun kepe-

mimpinan keduanya. Terutama terkait adipura untuk kebersihan, kita lihat aja sendiri, tidak ada pasukan kuning yang bergerak, sampah berserakan dan bertumpuk dimana – mana. Bila kita lihat di daerah lain, sampah diolah jadi sesuatu yang bermanfaat. Ini kan tidak ada sama sekali,” bilangnya.

“Bagaimana kita mau meraih atau menerima Adipura, Rumah sakit dr Djoelham Binjai yang nota bene harusnya bersih, ternyata tidak terlaksana dengan baik,” tandasnya.

Bungkam Kadis Kebersihan Pemko Binjai, Hamdani Hasibuan ketika dikonfirmasi terkait gagalnya Kota Rambutan sebagai penerima piala Adipura

selama kepemimpinan Idaham dan Timbas Tarigan tidak dapat dikonfirmasi. Meski dihubungi melalui telepon seluller serta mengirimkan pesan singkat. Hamdani enggan membalas konfirmasi wartawan.

Sedangkan Kabid Kebersihan, M Siregar melalui konfimasi via telepon genggam mengaku sakit dan tidak dapat bertemu. Sementara Humas Pemko Binjai, Riza saat dihubungi via seluller membenarkan Binjai tidak menerima Piala Adipura selama dua tahun berturut – turut.

Namun dirinya tidak mempunyai wewenang menjawab pertanyaan karena masih ada pihak yang berhak menjawab konfirmasi tersebut.(SBR)

Kantor Bupati Labuhanbatu Terjual Rp39,8 Juta RANTAUPRAPAT - Lelang Pembongkaran Blok II dan Blok III Kantor Bupati Labuhanbatu diikuti 8 peserta lelang, yang dilaksanakan di ruang data dan karya, Jum’at (15/6-12). Lelang dipandu Putra Sugiharto selaku Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara, Kisaran.

Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Sapri SIP, selaku kuasa penjual mengatakan, pembongkaran bangunan blok II dan III dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu No: 028/157/DPPKAD-IV/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang

LELANG– Peserta lelang saat mengambil dokumen.

Tampak Putra Sugiharto, Kabag Keuangan dan Perlengkapan dan Kabag Administrasi Pembangunan. penghapusan sebahagian gedung kantor Bupati Labuhanbatu Jl.

Sisingamangaraja 60 Ujung Bandar Rantauprapat.

Disinggung soalpengumuman lelang, Sapri menjelaskan, pengumuman dilakukan melalui media, tanggal 8 Juni 2012 dengan nomor pengumuman :027/01/KP/2012.

Disebutkannya, harga limit Rp39.015.000 dengan harga jaminan Rp30.000.000, setelah dilakukan lelang, harga akhir dicapai Rp39.815.000 dimengkan Teo dari Rantauprapat. Setelah lelang segala tanggungjawab dan biaya pembongkaran serta pembersihan lokasi tanggungjawab pemenang lelang. Terkait peserta lelang, Safri, berpendapat disebabkan nilai bangunan kurang diminati, maka peserta sedikit.(HAH)

KPK POS

10

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

Usut Bantuan Rp 400 Juta Kelompok Tani Wanita TAPUT - Bantuan Rp 400 juta yang digelontorkan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Kelompok Tani Wanita di Sipultak, Kecamatan Pagaran, diminta diusut. Diduga dana bantuan tersebut tidak direalisasi sebagaimana peruntukkannya.

Dikonfirmasi soal penggunaan anggaran tersebut, Ketua Kelompok Wanita Tani, T. Br Nababan, dan Bendahara B. Br. Nababan, menyatakan, anggaran itu dimanfaatkan untuk pembelian kerbau. Tiap anggota disebut memperoleh dua ekor kerbau. Namun, informasi yang diperoleh KPK Pos, anggota malah dipungut biaya Rp 2 juta dengan alasan membangun kandang kerbau.

Kepala Dinas Peternakan, Emmi Sihombing menegaskan persoalan tersebut tidak lagi menjadi urusan intansi peternakan. “Karena sudah terealisasi di tingkat Kecamatan,” katanya.(SLBT)

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Kadis Duk Catpil Ditahan Kejari Binjai BINJAI - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, Drs. Iswan, MAP bersama Syamsudin, pedagang pengecer minyak goreng di Pasar Tavip Binjai, Kamis pekan lalu, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, terkait kasus dugaan korupsi.

Kedua tersangka digiring petugas ke dalam mobil, menuju LP Klas II A Binjai.

Dalam penyidikan, Kejari Binjai menyimpulkan adanya kerugian negara Rp 73 juta dari anggaran program kegiatan Operasi Pasar (OP) Pemko Binjai, pada tahun 2008. Kala itu, Iswan menjabat sebagai kepala dinas.

Iswan di LP Klas II A Binjai, mengaku hanya dapat pasrah.

“Saya belum punya pengacara, saya pasrah dan ikhlas dengan keadaan ini,” kata dia. Sementara Syamsudin mengaku sebagai penyalur minyak dalam kegiatan operasi pasar.

“Saya hanya menandatangani surat kesepakatan yang disodorkan oleh Disperindagsar saat itu untuk untuk menyalurkan minyak dari kios saya,” katanya tanpa menyebutkan isi kesepakatan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), FKJ. Sembiring menegaskan kedua tersangka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan minyak goreng di Disperindagsar tahun 2008. ”Mereka dijerat dengan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 2 subs 3 dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tersangka kini resmi kami tahan berdasarkan surat penahanan yang dikeluarkan oleh

Wagiso Tewas Seruduk Mini Bus

Kepala Kejari Binjai,” ujarnya.

Kalapas Klas II A Binjai, Surung Pasaribu mengaku tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada kedua tahanan, bahkan kepada para tahanan dirinya pun melarang untuk menggunakan hape saat berada di LP tersebut. Dia juga mengingatkan agar tidak memberikan uang kepada petugas bila ada yang meminta kepada kedua tahanan dalam urusan apapun.

“Semua tahanan di sini sama dan tidak ada perlakuan khusus, HP semua tidak dibenarkan disini jadi kalau mau berhubungan dengan keluarga gunakan wartel yang ada dan satu lagi jangan memberikan uang kepada petugas atau siapapun disini tanpa ada kejelasan peruntukan uang tersebut dan bila ada tolong laporkan kepada saya,” tegasnya.(SBR)

Penangguhan Penahanan Bapak dan Anak Diprotes NIASSELATAN – Peralihan tahanan kepada tersangka penganiaya, terdiri dari bapak dan anak diprotes. Kejaksaan Negeri Teluk Dalam memberikan peralihan penahanan terhadap tersangka Agustinus Hulu dan Aluisokhi Hulu, menjadi tahanan rumah.

Kedua tersangka dijerat hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap Fauduaro Hulu di Desa Ulu Mazo, Kecamatan Mazo.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Teluk Dalam, Richad mengatakan alasan pemberian peralihan tahanan, karena kedua tersangka dinilai kooperatif.

“Setiap warga negara mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” kata Richad.

Ketua FKI- 1 Kabupaten Nias Selatan, Erwinus Laia menyebut peralihan penahanan itu bentuk diskriminasi hukum. ”Tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku,” ujar Erwinus. Dia juga menilai kinerja Kejari Teluk Dalam sangat buruk dalam menegakkan supermasi hukum.

“Jika setia warga yang melawan hukum dan pelaku kriminal diberi status tahanan rumah atau di tangguhkan, maka di mana letak keadilan dan kapan ada efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan ,” ujar Erwinus. (AM)

KKN Dinas Pendidikan Langkat Didemo STABAT - Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Kolusi Nepotisme (GEMA KKN) Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di Kejari Stabat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Aksi dilakukan massa dengan berjalan kaki, pada Kamis pekan lalu, dan membagikan selebaran.

Aksi dilakukan dengan membentangkan berbagai poster dan melakukan orasi. Dalam orasinya, massa menuntut pemberantasan korupsi yang ada di Kabupaten Langkat.

Mereka mendesak Kejaksaan mengusut berbagai dugaan kasus KKN di Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Dalam peryataan sikapnya, mahasiswa mengklaimtelah melakukan penelitian dan investigasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran, yang diindikasi adanya dugaan korupsi dan kasus pungutan liar. Massa juga menengarai pungli melibatkan pejabat di instansi tersebut. Massa mengultimatum Kejaksaan menindaklanjuti sikap mereka dalam waktu 3 x 24 jam. Bila tidak menindaklanjuti, massa mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak.

Sebelum melanjutkan aksi ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat, delegasi massa diterima pihak Kejari Stabat.

Seperti halnya di Kejari Stabat, massa juga diterima pejabat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Stabat.

Dalam pertemuan itu, massa mempertanyakan berbagai persoalan yang diindikasikan korupsi. Diantaranya pengadaan perangkat lunak dan keras, diduga lahan korupsi. (JUL)

SEIBAMBAN - Wagiso (49) tewas akibat kereta yang dikendarainya menyeruduk Mini Bus yang hendak menaikan sewa kemudian ditabrak lagi dengan mobil Grand Max dijalan umum KM 63-64 Medan Tebing Tinggi tepatnya di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Sergai, Selasa sekira pukul 07.00 WIB .

Informasi yang diperoleh menyebutkan, Wagiso pengendara Kereta Honda Revo BK 4339 XAI yang tinggal di Dusun II Desa Rambong Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah datang dari arah Medan menuju Tebing-Tinggi setibanya di TKP tiba-tiba Mobil penumpang mini bus yang tidak diketahui nomor polisinya menaikan sewa dan korban menabrak dari belakang kemudian korban terpental ke kanan badan jalan yang langsung ditabrak mobil Grand Max yang juga belum diketahui plat BK nya datang dari arah tebing –tinggi menuju Medan.

Menurut Warga di sekitar kejadian yang tidak mau disebutkan namanya , mengatakan bahwa korban datang dari Medan mau ke Tebing, di depannya ada mini bus penumpang mau naikan sewa langsung diseruduk sama korban dan ditabrak lagi sama mobil Grand Max yang datang dari tebing mau ke Medan.

Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian kepala dengan otak berceceran,korban tewas ditempat kejadian, warga yang yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menghubungi pihak lantas, kemudian korban dievakuasi dibawa ke RSU Melati Desa Pon Kasat Lantas Polres Sergai kepada ketika di konfirmasi membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut hingga pengendara kereta Honda Revo meninggal dunia di TKP. “Mobil Mini bus dan Mobil Grand Max tidak diketahui nopol Plat BK nya,” jelas Hasan Basri.(ARM)

Polres Nisel Ajak FKI-1 Jaga Kamtibmas NIASSELATAN – Kapolres Nias Selatan diwakili Wakapolres Kompol Masana Sembiring mengajak Front Komunitas Indonesia Satu ( FKI-1 ) Nias Selatan, menjaga keamanan dan ketertiban. Hal itu disampaikan Masana dalam pertemuan yang dilangsungkan di Aula Polres, dengan Ketua DPK Erwinus Laia, Wakil Ketua Aris Sarumaha, Ketua Investigasi Eddy Zebua, Ketua Bidang Humas Sadari Halawa dan sejumlah fungsionaris lainnya.

Dalam kesempatan itu, Masana menegaskan kepolisian mendukung kegiatan

Yonif 111/KB Tualang Cut Patroli Bersepeda

Satu Unit Truk jenis Colt Diesel BB 8522 LA bermuatan sejumlah Kayu olahan yang diduga dari hasil ILLegal Logging, diamankan di Mapolres Dairi.

Polres Dairi Amankan Dua Truk Kayu Olahan SIDIKALANG - Polres Dairi berhasil mengamankan dua unit truk jenis Colt Diesel bermuatan Kayu olahan, dari dua tempat berbeda, Selasa pekan lalu. Kedua truk diamankan dengan dugaan mengangkut kayu ilegal loging dari Kecamatan Parbuluan.

Selain mengamankan truk, kepolisian juga berhasil mengamankan enam orang yang diduga menjadi tersangka yakni, WN (54, BS (26), masing – masing warga Kecamatan Parbuluan, SN (40) warga Kalang simbara Sidikalang (Pengemudi Truk BB 8846 NA), JP (40), SPS (38), dan THP

(30), pengemudi Truk BB 8522 LA. Menurut informasi yang berhasil dihimpun wartawan di Mapolres Dairi, Truk bernomor Pol, BB 8846 NA, bermuatan sekitar 3 ton kayu olahan tanpa dilrngkapi dokumen, dan dikemudikan SN, berhasil dimankan personil unit Propam dan unit Intel Kam Polres Dairi, sekitar pukul 18.00 wib, Selasa (12/6), di Jalan lintas Dairi – Taput.

Sementara di tempat terpisah, truk Colt Diesel bernomor Pol. BB 8522 LA yang dikemudikan tsk, THP (30) juga bermuatan sekita 2 ton kayu olahan yang diduga dari hasil

Illegal Logging itu, berhasil diamankan unit Intel Kam Polres Dairi, sekitar pukul 24.00 wib, Selasa, saat truk keluar dari Desa Lumban Julu Parbuluan II, menuju jalan besar Sidikalang – Taput.

Kapolres Dairi melalui Kaurbin Ops Ipda Sarban Siringoringo, yang dihubungi wartawan di ruang kerjanya mengaku, pihaknya bersama saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi, sedang melakukan proses pengecekan, ke asal pengambilan kayu, yakni untuk mengetahui benar tidaknya, kayu yang diamankan itu, berasal dari Hutan Register.(TIM)

Wakil Walikota Subulussalam Kampanye Tertib Lalin SUBULUSSALAM - Polres Aceh Singkil bekerjasama dengan Pemko Subulussalam menggelar razia simpatik, bertujuan memberikan pembinaan dan arahan kepada s pengendara motor. Wakil Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang menghimbau para pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Di Kota Subulussalam, kata Affan, jumlah

kendaraan bertambah. Ironisnya, para pengendara kurang memperhatikan peraturan berlalulinta.

Kasat Lantas Polres Aceh Singkil, Iptu Dery F mengingatkan pengendara yang ter\jaring razia agar benar – benar patuh dan taat pada aturan berLalu Lintas. ”Jikalau kita patuh dan hati – hati berarti kita sayang kepada nyawa kita sendiri.

Razia saat ini masih pembinaan, sehingga dituntut pada hari ke depan, agar para pengguna jalan raya benar – benar mengetahui dan mengerti tentang cara berlalu lintas,” katanya.

Saat ini dituntut membuat SIM dan kelengkapan berkendaraan, kebanyakan laka lantas yang meninggal adalah akibat benturan di kepala. (KARTOLIN)

Komisi Pengawas Periksa Pupuk Subsidi STABAT - Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida, Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan pengecekan terhadap sampel pupuk urea di salah satu kios pengecer, Selasa pekan lalu. “Hal ini kami lakukan guna memastikan adanya pemberitaan yang menyangsikan kadar nitrogen pupuk urea,” kata Kabag Perekonomian Basrah Pardomuan didampingi Fatimah Hasibuan Kasubbag Pengembangan Produksi dan SDA di ruang kerjanya.

Pengawasan melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah

bupati diantaranya Kadis Pertanian Basrah Daulay, Kabag Perekonomian Basrah Pardomoan, Kabag Humas Syahrizal, Kasi Intel Kajari Zulfahmi, Dinas Hutbun Hotmar Panjaitan, Dinas Peternakan Rustam, Dinas Perikanan & Kelautan Agung Sugiarta, Koordinator PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) wilayah Langkat Rinaldi dan A Hadi, melakukan pengecekan di kios pengecer UD. Ridho Tani Desa Banyumas Stabat, UD Sukses Tani Desa Perdamaian dan UD Idris Kel. Kw. Begumit Kec. Binjai langsung mengambil sampel pupuk urea

bersubsidi dan pupuk urea non subsidi.

Menurut Kabag Perekonomian Basrah, sampel pupuk dimaksud selanjutnya akan dibawa ke Laboratorium PT Sucofindo-Medan guna menguji kadar nitrogen kandungan pupuk urea bersubsidi.

“Tentunya harapan kita dalam kurun waktu 1 minggu ini hasilnya telah kita peroleh, sehingga para petani di Kabupaten Langkat khususnya tidak dirugikan bila hal itu benar terjadi sebagaimana disinyalir sejumlah media,” ujarnya.

(JUL)

FKI- 1 jika kegiatan tersebut adalah positif. Erwinus Laia memberikan apresiasi atas respon Polres Nias Selatan.

Erwinus mengharapkan agar pihak penegak hukum lebih jeli melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus – kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan masyarakat terhadap penegak hukum.

Erwinus juga mempertanyakan soal laporan FKI-1 soal dugaan penggelapan dana sosial PT Gruti dan PT Teluk Nauli yang diduga dilakukan TM. Mereka mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut.(AM)

ACEH TAMIANG - Prajurit Yonif 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang melaksanakan patroli bersepeda untuk menjaga stabilitas keamanan di Aceh Tamiang pasca pemilihan Bupati di Aceh Tamiang, baru-baru ini.

Komandan Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti, Letkol (Inf) Agus Budi Setyo Raharjo kepada wartawan, kemarin mengatakan, patroli dilakukan untuk membantu Polri menjaga stabilitas keamanan. “Anggota TNI Yonif

111/KB melaksanakan patroli di daerah yang berpotensi terjadi konflik dan tindak kejahatan lainnya”, ujarnya.

Pelaksanaan patroli menggunakan sepeda juga untuk menjaga kesehatan jantung, mensukseskan program penghematan energi, bebas polusi, transportasi murah meriah.

Juga menjalin kebersamaan sesama anggota TNI dan efektif menjangkau daerah yang sulit dilalui kendaraan bermotor.(BSO)

Ketua Gemah Tuding Timos Terima Uang PT Gruti NIASSELATAN – Ketua Gerakan Mahasiswa Hibala (Gemah), Mesra Sarumaha menuding Ketua Tim Peduli Hibala, Timos Manao menerima aliran uang dari PT Gruti. Keberadaan perusahaan tersebut ditentang oleh masyarakat Teluk Dalam.

Mesra mengatakan, Timos Manao telah menerima uang dana sosial atas nama masyarakat dari PT Gruti. ”Uang dialirkan melalui rekening BRI Teluk Dalam,” kata Mesra tanpa menyebutkan nominal uang yang mengalir ke Timos. Disebutkannya, uang tersebut diperuntukkan biaya mahasiswa dengan jatah Rp 300/mahasiswa.

Aliran dana itu mengherankan, sebab rekomendasi DPRD Nias Selatan, mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Tetapi hingga kini, rekomendasi DPRD Nias Selatan tak kunjung terealisasi. Gemah mengancam

akan melakukan aksi agar penutupan perusahaan segera dilakukan. ”Kami sudah mengantongi surat dukungan yang ditanda tangani Wabup, Huku Asa Ndruru,”ujar Mesra.

Ketua Dewan Pendiri Gerakan Mahasiswa Nias Selatan, Eddy Zebua menyebutkan protes terhadap PT Gruti dimanfaatkan oknum pejabat. Sedangkan mengenai rekomendasi penutupan perusahaan, Eddy menilai hal itu tidak akan serius dilakukan, karena hanya sebagai bentuk untuk menyenangkan warga saja.

Meski demikian, Eddy mengajak masyarakat Kepulauan Batu tidak putus asa terhadap perjuangan menolak PT Gruti. “Kita berharap Wakil Rakyat yang sedang duduk di DPRD saat ini mereka memilik mata hati nurani melihat, apa yang terjadi saat ini di Kepulauan Batu,” katanya.(TIM)

Rumah Warga Ambruk Akibat Tanggul Jebol BINJAI - Curah hujan yang cukup tinggi dalam sepekan terakhir membuat denit permukaan air di beberapa alur sungai di kota berjuluk Rambutan, meningkat.

Akibatnya, luapan air menjebol tanggul. Jebolnya tanggul Sungai Mencirim menyebabkan beberapa rumah warga yang berada di bantaran sungai, Kecamatan Binjai, Kota dan Timur, pada Jumat pekan lalu.

Pantauan di lokasi, bangunan rumah warga yang nyaris amblas diterjang air sungai Mencirim itu terlihat sejumlah warga sibuk bergotong royong membantu warga yang rumahnya rusak tersebut. Menurut keterangan warga, menyebutkan, bahwa komponen tanggul yang terbuat dari bambu dan tumpukan karung plastik berisikan tanah yang membentengi bangunan rumah warga dengan

pinggiran sungai tak sanggup menahan derasnya air pasca turunnya hujan selama seminggu belakangan.

“Bahan yang digunakan untuk tanggul itu terbuat dari bambu aja, terus di dabel dengan tumpukan karung plastic di isi tanah biar agak lebih kuatlah pertahanannya, tapi karena memang curah hujan selama seminggu belakangan cukup deras, hingga luapan air sungai

mencirim ini menghantam benteng atau tanggul itu yang sedikit demi sedikit akhirnya larut bersama air, udah tiga hari lah kejadiannya, kalau bangunan yang runtuh itu bagian dapur serta sebagian lagi hampir juga ke bagian kamar,” kata Rusdi.

Akibat kondisi rumah yang rusak itu, pemilik rumah terpaksa harus mengungsi kerumah keluarga dan kerabat terdekat yang berada tak jauh

dari lokasi rumahnya yang rusak. Sementara itu sejumlah warga yang berada di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota terlihat bahu membahu, bekerja sama membenahi tanggul yang jebol tersebut sekaligus membereskan reruntuhan bangunan yang amblas agar pemilik rumah dapat menguni rumahnya kembali yang diperkirakan mengalami kerugian jutaan rupiah.(SBR)

KPK POS

11

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

KRIMINAL

SUMUT

600 Hektar Kebun Sawit H Syamsuri AF dkk Dieksekusi TANAHPUTIH–Seluas 600 hektar kebun sawit terletak di Desa Teluk Berumbun Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir sejak Minggu pekan lalu di bolduser. Selama sepekan diperkirakan ribuan pohon sawit berumur sekitar 8-9 tahun dengan kapasitas produksi 1.000 ton per bulan, rata dengan tanah.

Penumbangan pohon sawit tersebut terkait Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dalam perkara Perdata Nomor, 99 PK/Pdt/ 2010 Jo.No:126K/Pdt/1999 Jo.No46/Pdt/1998/PTR Jo. Dalam perkara perdata antara Masran Jasid, H.Arifin Ahmad sebagai Penggugat, Lawan H.Syamsuri AF, Hj. Zawyah, Hj.Syamsul Af, Hj. Rusnawati, Hj.Yusmidar, Hj. Nurhamidi, H.Alzami SE, Hj. Nurhamidah, Drs. Asnur Afandi, H. Achmad Zuruli, H.Zamzamir dan Nengah Bagiana, H. Aris.

Eksekusi kebun sawit oleh Penggugat menggunakan 4 unit alat berat bolduser dan sejumlah sensow, meluluh lantakkan kebun sawit milik tergugat. Penumbangan kebun sawit tersebut dilapangan tampak tidak ada perlawanan dari pihak tergugat.

Satuan pengamanan yang mengamankan eksekusi tersebut. Pantauan KPK Pos Kamis pekan lalu satuan pengamanan tidak terlihat.

Warga yang menyaksikan penumbangan kebun sawit tergugat hanya meng-

SUBULUSSALAM - Polres Aceh Singkil dari Satuan LaluLintas menggelar razia Simpatik, sejak Rabu pekan lalu. Razia dilakukan di beberapa tempat, di antaranya di Jalan teuku Umar depan Mapolsek Simpang Kiri.

Pantauan wartawan, setiap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan hlm dan roda empat yang tidak menggunakan pengaman, spion, plat nomor atau tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan dan SIM langsung ditahan. Para pengendara dinasehati dan dijelaskan agar mematuhi peraturan lalu lintas. Pengendara yang memiliki surat-surat kendaraan tetapi tertinggal dirumah dapat ditoleransi. Tetapi, pengendara diminta untuk menjemput SIM atau STNK

tersebut. Jika benar kedua surat tersebut lengkap, maka sepeda motor dipersilahkan dibawa kembali.

Wakil Walikota Subulussalam Affan Alfian Bintang yang diundang secara khusus turut memberikan wejangan kepada puluhan pengendara yang terjaring razia. Dalam arahannya, Wawalko Affan Alfian Bintang mengimbau para pengendara agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak kebut-kebutan.

Kepala Sat Lantas Polres Aceh Singkil Iptu Dhery Fajariandono juga langsung turun ke lokasi dan memberikan bimbingan tentang tata cara serta aturan berlalu lintas.

Iptu Dhery menyampaikan penting nya menggunaakan helm, spion serta kelengkapan surat.(KAR)

PTPN-II Bakal Pecat Karyawan Terbukti Mencuri Pohon Sawit yang di bolduser oleh penggugat lahan, di Desa Teluk Berumbun. gelengkan kepala karena buah sawit yang siap panen tersebut dibiarkan hancur di gilas alat berat tersebut, pihak tergugat juga tidak terlihat dilokasi eksekusi tersebut.

H. Arifin Achmad Sekretaris Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KTRBT) saat dihubungi melalui telphon genggamnya Kamis pekan lalu, membenarkan pihaknya melakukan eksekusi, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dalam putusan dinyatakan bahwa Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu sah menurut hukum dan di nyatakan tanah/areal terperkara merupakan satu kesatuan yang

tidak terpishkan dengan lahan pencadangan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu dalam putusan tersebut juga di nyatakan bahwa tanah terperkara seluas 600 hektar adalah milik penggugat Arifin Achmad CS dan menghukum tergugat untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan diserahkan kepada penggugat tanpa beban urainya.

Di lapangan tampak belasan Angguk milik PT. Chevron yang berada di area eksekusi juga tidak beroperasi, dikabarkan selama eksekusi berlangsung, angguk alat untuk

menyedot minyak dari perut bumi milik PT. Chevron diinformasikan sengaja dihentikan, jika dioperasikan berisiko tinggi, di khawatirkan pada saat penumbangan sawit dilakukan penggugat mengenai pipa yang ada disekitar lokasi eksekusi.

Lokasi pengoperasian angguk PT. CPI di lokasi eksekusi, diperoleh chevron berdasarkan dari ganti rugi, dari H. Syamsuri CS dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) diterbitkan Penghulu Desa Ujung Tanjung, padahal lahan yang dieksekusi tersebut daerah Desa Teluk Berumbun.

Sejumlah keterangan yang

dihimpun KPK Pos dilapangan Kamis pekan lalau menyebutkan ke kalahan tergugat H. Syamsuri CS dalam perkara perdata melawan Arifin Achmad CS selaku Penggugat di karenakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki H. Syamsuri CS tidak sesuai dengan objek perkara, selain itu SKT yang diterbitkan Desa Ujung Tanjung Tanah Putih disinyalir mencatut nama-nama warga sebanyak ratusan orang, sementara nama warga yang ada dalam SKT tersebut sama sekali tidak mengetahui, jika namanya di catut sebut sumber.(PUR)

Kaburkan Hak Waris, Dua Bersaudara Mendekam Dalam Sel RANTAUPRAPAT - Dua bersaudara, Safruddin AK dan Anwar AK, penduduk Aek Kanopan terpaksa mendekam di penjara Lembaga Pemasyarakatan Lobusona gara-gara menghilangkan hak ahli waris dan memalsukan surat warisan milik Abu Kasim Sutan Mujait, tak lain atok kedua terdakwa, untuk mencari keuntungan pribadi.

Kedua tersangka pemalsu surat itu ditahan pihak Kejaksaan Rantauprapat sejak Selasa pekan lalu setelah menerima pelimpahan berkas (P-21) tahap II dari pihak Polres Labuhanbatu. “ Kedua tersangka abang beradik itu telah ditahan di LP Lobusona atas kasus menghilangkan hak ahli waris dan pemalsuan sura, keduanya diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara,” ujar Plh Kasi Pidum Kejari Rantauprapat Naharruddin.

Dijelaskannya, kedua tersangka abang beradik itu diancam pasal 263 jo 266 jo 55 dan 56 KUHPidana tentang pemalsuan surat tanah berisikan sebuah ruko (rumah toko) di jalan Jendral Sudirman Aek Kanopan kabupaten Labura yang terjadi sejak bulan oktober 2010 sesuai

Polres Aceh Singkil Gelar Razia Simpatik

laporan Korban M.Yanis ke Polres dengan LP/1706/XI/ 2010/SU/RES-LBH tanggal 25 Nopember 2010. “Kasus ini telah berjalan dua tahun maka tersangka wajib ditahan sebab untuk pelimpahan tahap II nya saja penyidik sangat sulit menghadirkan tersangka,dan berkasnya telah kita limpahkan ke Pihak Pengadilan untuk segera disidangkan,” jelas Nahar.

Korban M.Yanis ,47,warga Lingkungan III Aek kanopan kabupaten Labura kepada Wartawan Kamis (76/6) di Kejaksaan Rantauprapat mengatakan, kedua tersangka merupakan adik ayahnya itu dengan sengaja memalsukan surat dengan menghilangkan ahli Waris yakni ayah kandung korban Ali Fikri dari daptar ahli waris atas sebuah tanah beridiri sebuah ruko kedai kopi sepakat dijalan Sudirman Aek Kanopan Kabupaten Labura.

Ditambahkannya, selain menghilangkan nama ayah kandungnya, kedua tersangka juga dengan sengaja memalsukan tanda tangan neneknya almarhum Siti Kamijah istri dari Abdul Kasim yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1970.(HAH)

Terlihat simpang Permina, dijuluki simpang hantu, rawan dengan kecekalaan.

“Simpang Hantu” Bikin Resah Pengguna Jalan TANJUNGMORAWA - Pembangunan dan pelebaran Jalan Raya Medan - Tg.Morawa tepatnya di Km 16,5 Simpang Permina yang telah dikerjakan dinas terkait akhir tahun 2011 lalu, ternyata tidak membuat nyaman para pengguna jalan, lantas pembangunan tersebut semakin membuat para pengguna jalan selalu dihantui rasa ketakutan.

Pantauan wartawan, kondisi Simpang Permina secara fisik sudah terlihat baik, bahwa lebarnya jalan sudah bertambah, begitu pula yang tadinya tidak ada trotoar, marka/pembatas jalan kini sudah di buat. Namun, keresahan masyarakat pengguna jalan kini malah semakin bertambah, wajah ketakutan dan kekhawatiran kerap

terlihat ketika pengguna jalan melintasi dan menyeberangi simpang tersebut, sehingga simpang tersebut seperti "Simpang Hantu" yang menakutkan.

Ketakutan para pengguna jalan ini disebabkan trotoar yang dibangun di tengah badan jalan raya tidak disesuaikan dengan mengaktifkannya trafick light (lampu merah), dan tidak diaturnya juga lajur arah jalan menuju kota Tg.Morawa, sehingga simpang ini rawan kecelakaan, apa lagi semenjak dilebarkan akhir tahun lalu, pengguna jalan yang mengendaraai kendaraan bermotor sering kebingungan dan hampir selalu bertabrakan.

Seperti yang diungkapkan Khairul (27) salah seorang pengguna jalan kepada war-

tawan, Selasa lalu, mengatakan, Simpang Permina sebelum adanya pelebaran masih membuat pengendara kendaraan bermotor lebih leluasa bergerak, dan kini malah membuat kami ketakutan, khususnya bagi kami yang hendak menyeberangi simpang permina.

Hal senada juga disampaikan Kadir (30) kepada wartawan, bahwa simpang ini rawan kecelakaan, apa lagi sekarang, lalai sedikit saja bisa saja fatal, sebab kendaraan bermotor dari arah Medan dan Tebing Tinggi kerap melintas dengan sangat kencang, sementara lampu merah tidak aktif, ditambah lagi sempitnya jalur jalan ke arah kota Tg. Morawa, ungkap abang pengendara betor yang sering mangkal di simpang permina ini.(DIZ)

DELISERDANG - Kasus pencurian di lingkungan PTPN-II yang melibatkan mandor transport kebun PTPN-II Bandar Klippa, kini mendapat tanggapan serius dari Kepala Urusan Humas PTPNII Rahmuddin.

Dengan tidak ditahannya tersangka oleh Polsek Batang Kuis, Rahmuddin merasa kecewa, dan dia meminta kepada Kepolisian agar bertindak lebih tegas dan profesional dalam menangani kasus tersebut. “Seharusnya polisi dalam menangani kasus pencurian ini agar lebih tegas dan profesional, dan bila memang cukup bukti, maka seharusnya tersangka ditangkap dan ditahan, jangan sampai kasus ini seakan tidak

ditangani secara serius, karena ini telah merugikan pihak PTPN-II yang merupakan aset negara,” tegas Rahmuddin kepada KPK Pos, Selasa pekan lalu, di kantor Direksi PTPN-II Tanjung Morawa.

Sebagaimana diketahui, tersangka bernama Jumiran (53) warga Pasar XII Desa Bandar Klippa Kec.Percut Sei Tuan ditangkap Polsek Batang Kuis pada Sabtu 9 Juni 2012 karena kedapatan sedang mencuri besi class bekas mesin penggiling tebu milik PTPN-II. Dari penangkapan dilokasi, petugas juga menyita alat bukti berupa satu unit mobil Isuzu No Pol BK 8603 CK milik pihak perkebunan, dan 2 buah tabung gas elpiji 50 Kg.(DIZ)

Kadis Kebersihan dan Pertamanan Dituding Sering Bolos SUNGAIPENUH – Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Kota Sungaipenuh, Yuskal dituding sering bolos kerja. Informasi yang dirangkum, Yuskal melaksanakan tugasnya dari rumah istri mudanya.

Indikasi kerap bolosnya

Yuskal, lantaran sulit ditemui di kantornya. Hal itu dibantah Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Zulpikar.

“Kadis selalu ada di kantor,” katanya. Walikota Sungai Penuh DR.Prof. H. Asafri Jaya Bakri didesak untuk mengevaluasi kinerja Yuskal. (DONI)

Penadah Hasil Kejahatan Meringkuk Di Sel SEI RAMPAH - Sudarji (40) warga Desa Mangga Dua, Dusun IV, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai, diringkus polisi saat melintas di jalan umum, tepatnya di Desa Sei Rampah, Dusun Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah. Sudarji dihentikan petugas melaju dengan sepeda motornya, Senin pekan lalu.

Informasi di kepolisian menyebutkan, penangkapan Sudarji lantaran sepeda motor yang dikendarainya milik Rusli (42) warga Desa Sei Rampah, Dusun IX Kampung Ibus. Rusli kehilangan sepeda motornya pada Mei lalu, saat menghadiri pesta di Desa Sei Rampah, Dusun V Pangkalan Budiman, Gang Jambu. Sudarji berkilah mencuri sepeda motor milik Rusli.

Dalam pemeriksaan, Sudarji mengaku membeli sepeda motor itu dari seorang warga Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah dengan seharga Rp 1,5 juta. “Aku gak tahu kalau itu kereta curian aku beli harganya 1,5 juta dari orang simpang empat, kalu tahu kereta curian gak mau ku beli,” katanya.

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK,MH melaui Kasat Reskrim AKP Denny Boy P. SH membenarkan penangkapan itu, menurutnya tersangka ditangkap karena membeli barang curian “Kasusnya akan kita kembangkan mengingat banyaknya laporan warga kehilangan kereta, kita akan tangkap habis yang namanya pelaku curanmor,” ungkap Denny Boy. (ARM)

tahun, dari desa Pulo Jantan). Ketiganya juga ditangkap oleh polisi.

Selain itu, polisi juga menangkap 60-an orang petani. Mereka ditangkap di rumah masing-masing saat polisi melakukan penyisiran.

Saat kronologis dibuat, keseluruhan petani masih ditahan di Polres Labuhan Batu.

Kronologis itu juga menyebutkan, puluhan pekerja PT. Smart mendirikan posko di dekat poskoposko pendudukan petani.

Melihat kejadian itu, para perempuan petani berusaha melakukan perlawanan.

Kejadian ini sebetulnya dipicu oleh konflik agraria antara PT. Smart, anak perusahaan Sinar Mas Group, dengan petani di 10 desa di daerah Padang

Halaban. Pihak PT. Smart mengklaim menguasai lahan seluas 7.464, 92 hektar pasca akuisisi dari Perusahaan perkebunan Plantagen AG sekitar tahun 1970-an.

Akan tetapi, petani juga punya versi sendiri, bahwa 3000 hektar dari total 7.464 hektar itu adalah milik mereka. Menurut petani, pihaknya memperoleh hak garap sejak pemerintahan Jepang dan dikukuhkan oleh pemerintahan Soekarno melalui surat KTTPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang dikeluarkan oleh KRPT (Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah) wilayah Sumatera Timur. Sejak itu, petani mulai membayar pajak atas tanah tersebut. Akan tetapi, sejak rejim orde baru para petani mulai diusir dari tanahnya. (HAH)

Keterangan Kapolres Labuhan Batu Diprotes RANTAUPRAPAT – Keterangan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Hirbak Wahyu Setiawan kepada wartawan, Senin pekan lalu, dinilai bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dalam bentrokan petani.

Insiden itu, seorang warga tertembak. Hal itu disangkal pihak kepolisian dengan menyebutkan, tidak ada tertembak, dan suara letusan berasal dari petasan.

Penjelasan Kapolres selalu berdalih dan buat sensasi untuk menutupi kelemahannya. Korban yang mengaku tertembak polisi bernama Manto umur 18 tahun alamat Grojokan, Desa Pulo Jantan, mengalami luka robek bagian betis kiri atas sepanjang 4 cm, lebar 1 cm, pertanda adanya korban

penembakan.

Ketua LPPN Hasanuddin Hasibuan menilai kinerja polisi di bawah pimpinan Hirbak Wahyudi Setiawan i banyak masalah keamanan yang mengganggu stabilitas keamanan di Labuhanbatu.

Hal ini menjadi terusik akibat kurangnya kerjasama dengan masyarakat dan diduga ada politisasi untuk mencari keuntungan di atas masalah yang dialami oleh masyarakat, penganyoman sesuai visi misi Polri seakan tidak merujuk dengan ideologi bangsa yakni Pancasila.

Ketidak transfaranan dan keterbukaan ke publik dalam berbagai kasus di Polres Labuhanbatu seperti dugaan tindakan kelompok tani padang halaban dengan menangkapi 60 orang warga

kelompok tani dan tinggal yang di tahan 10 orang sampai hari Rabu, kasus meledaknya SPBU yang sudah di tetapkan 3 orang tersangka dengan 3 orang meninggal dunia belasan orang luka luka, kasus 3 orang tahanan kabur dari tahanan Polres Labuhanbatu beberapa waktu yang lalu terkait narkoba dan 1 orang dapat ditangkap 2 orang lagi menghilang dan tidak di temukan oleh polisi, serta fitnah Kapolres pada ulama petinggi FPI yang melakukan pelecehan seksual tidak dapat di buktikan sedang perusakan hanya sebagai akal akalan karena terlanjur ditahan dan pelaporan masyarakat terkait perusakan sawit yang di lakukan oleh oknum

perusahaan yang tidak jelas perizinannya.

Berikut kronologis yang dikeluarkan oleh organisasi Lentera Rakyat. Kejadian ini bermula dari kasus terbakarnya pos penjagaan PT. Smart, anak perusahaan dari Sinar Mas Group, pada tanggal 3 Juni 2012, sekitar pukul 22.00 WIB. Kebetulan lokasi kejadian sangat berdekatan dengan lokasi lahan petani.

Beberapa saat kemudian, seratusan polisi datang ke lokasi dan sekitar tanah yang diduduki oleh petani.

Saat itu, polisi tiba-tiba menangkap tiga orang petani yang sedang menikmati kopi di warung.

Mendengar kejadian itu, petani pun berkumpul untuk memprotes penangkapan.

Begitu warga mendekati

lokasi, seorang anggota polisi tanpa seragam resmi meminta warga untuk tidak mendekat. Karena warga terus merengsek, Polisi tersebut mengacungkan pistol dan menembakkannya.

Usai melepaskan tembakan, polisi tersebut meninggalkan lokasi. Akibat kejadian itu, seorang petani bernama Sumanto, 18 tahun, diduga mengalami luka tembak. Ditemukan luka robek di betis kaki sebelah kiri korban.

Tidak hanya itu, polisi yang bersenjata lengkap juga melakukan pemukulan terhadap tiga orang petani.

Ketiga petani itu adalah Adi suma (45 tahun, penduduk desa Sidomulyo), Sum alias Sumbing (30 tahun, desa Siamporik), dan Suma (50

KPK POS

13

E D I S I 205 18 – 24 JUNI 2012

Rubrik KPK

Ada Persoalan Dengan Perempuan RAUT wajah Deni Halawa (21) warga Alasa, Nias Utara, coba mengingat peristiwa pernihannya pada tahun 2004 lalu. Dia menyatakan bahwa Jujuran adalah satu keharusan adat. "Satu keharusan, tidak perlu dipaksakan, yang penting ada. Fungsinya untuk meresmikan pernikahan tapi nilainya harus disesuaikan dengan kemampuan lakilaki," kata perempuan yang besar Jujurannya dulu Rp 10 juta, diluar dari biaya pembelian babi.

Katanya, saat ini sudah

terjadi pergeseran adat terkait Jujuran khususnya di Kota Gunung Sitoli dan Nias Utara.

Kalau dulu, seluruh biaya Jujuran pihak laki-laki yang menanggung, tapi sekarang pihak perempuan juga sudah mau membantu untuk meringankan. Atau jika biaya pesta ditanggung laki-laki, biaya keperluan mempelai perempuan tidak ditanggung laki-laki sehingga tidak memberatkan.

Ditanya apakah Jujuran dinilai menjual perempuan dan menjadikan perempuan

menanggung beban hutang yang ternyata dilegalkan oleh adat, indikasinya adat tidak

berpihak pada perempuan.

Nidar tertunduk, temannya yang menemaninya Nidar

Zebua, warga Gunung Sitoli, mengatakan kebanyakan perempuan Nias masih menerima adat ini sebagai nasib atau kodratnya terutama bagi perempuan yang tinggal di kampungkampung. "Pendidikan umum dan gender adalah salah satu modal utama untuk perempuan agar paham akan hakhaknya. Setelah itu adalah peningkatan ekonomi agar derajat perempuan dapat terangkat," ucap Nidar.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan aktivis perempuan dari Pesada selaku Koordinator Wilayah Nias Tapanuli tengah, Berliana Purba. "Kita harus paham bahwa ada persoalan perem-

puan di sini, khususnya soal persamaan hak. Makanya kita libatkan suami-suami agar mereka lebih terbuka terutama soal pembagian peran di rumah tangga," ujarnya membuka pembicaraan.

Terkait Jujuran, Berliana mengatakan jika ditinjau dari perspektif gender dan femenisme adat itu hampir semuanya tidak ramah perempuan. Karena posisi adat membuat perempuan di nomor tak strategis. Soal Jujuran walau dibilang kesepakatan adat tapi perempuan tidak pernah ditanyakan ke kedua mempelai apakah mereka sepakat jika tokoh adat meminta besar Jujuran, hanya pendapat

orang tua, tokoh adat, dan komunitas saja.

Pesada sudah ada di Nias sejak 2005, dan melihat banyak persoalan terhadap perempuan. "Ini membuat kita melakukan gerakan dengan pendidikan kritis sudah dilakukan dengan memberikan pendidikan penyadaran gender terhadap perempuanperempuan di desa. Bukan hanya adat, tapi juga di rumah tangga, walau ini ranahnya perempuan. Kita mulai mendesak ibu-ibu dampingan untuk terlibat dalam rapat-rapat desa, walau tidak di undang tapi belajar berani tampil dan bicara. Sejajar mendapatkan hak publiknya," tegas Berliana.

Klasifikasi Jujuran

Bowo atau Jujuran adalah nama mahar dalam sistem adat perkawinan di Nias. Saat ini, Bowo melahirkan problem baru yang tidak disadari oleh masyarakat Nias sendiri. Keganjilan penerapannya dirasakan oleh mereka yang pernah tinggal atau berkunjung ke Nias.

Dan akhirnya, kebanyakan orang dari luar Nias menilai bahwa Jujuran harganya sangat mahal.

Oleh Mei Leanda Redaktur Rubrik Korupsi KPK POS

A

KHIRNYA timbul asumsi di masyarakat bahwa jika mereka yang mau menikah dengan gadis Nias ada semacam ketakutan, keengganan, keragu-raguan.

Dan, tentu hal ini adalah kesan buruk. Ada apa dengan sistem adat perkawinan Nias?

Apa yang salah, sistemnya atau masyarakatnya?

Pengertian awal lahirnya Bowo adalah hadiah, pemberian cuma-cuma.

Lantas kenapa Bowo seperti dikomersialkan?

Indikasi engomersialan misalnya, istilah Bowo bergeser menjadi gogoila (goigoila: ketentuan). Malah kata gogoila yang lebih familiar dikalangan tokoh adat Nias saat ini. Untuk mencapai “ketentuan” tentu ditempuh cara “musyawarah" dan dalam musyawah itu terjadi “tawar-menawar” berapa gogoila yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki.

Bowo semakin direduksi maknanya, lebih dekat pada konotasi ekonomis (ibarat aktivitas jual-beli) dan bukan pada konotasi budaya.

Jika pernyataan ini dilemparkan ke para orangtua, pasti salah satu jawabannya adalah ini adalah adat Nias. Pernyataan semacam itu tentu mengokohkan dimensi statis budaya juga mereduksi nilainilai sakral budaya Nias.

Padahal seharusnya, budaya itu dinamis sesuai perkembangan zaman.

Bahkan dalam pernyataan itu seolah adat yang terpenting dan bukan manusianya. Adat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk adat.

Kearifan menerapkan dan memahami adat ini yang tidak dibangun, akhirnya terjadi salah pemahaman.

Dulu Bowo itu masih masuk akal karena sistem perekonomian Nias masih barter. Artinya Bowo dihitung berdasarkan jumlah babi dan bukan uang. Sekarang kalau itu di-uangkan, maka akan menjadi beban kehidupan berlapis generasi, karena harga babi yang tidak murah.

Nah, kalau dalam gogoila (Bowo) terdapat 25 ekor babi, coba Anda bayangkan berapa juta yang harus dikeluarkan.

Belum lagi beras dan emas.

Padahal mencari uang di Nias sangat susah. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Nias adalah bersawah, berladang, berdagang, dan menyadap karet. Singkatnya, mengumpulkan dan mencari uang di Nias sebanyak puluhan juta, bisa bertahuntahun.

Kebiasaan masyarakat Nias jika pesta perkawinan banyak sekali yang harus dihormati dengan cara memberi babi, dan harus disembelih dengan berbagai macam fungsional adatnya.

Berbagai macam problem sosial dan ekonomi muncul disebabkan mahalnya Bowo, yang utama adalah kemiskinan dan pemiskinan.

Orangtua si anak bukan lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi bekerja untuk membayar utang Bowo-nya. Jika tidak bisa melunasi, tak jarang si anak mesti harus bersedia membayarnya. Mahalnya Bowo semakin diperparah sejak masyarakat Nias mengenal uang. Mempelai

laki-laki yang tidak mampu mencukupi nilai Bowo yang harus ia bayar, terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi per bulannya.

Inilah yang menyebabkan banyak keluarga Nias hanya bekerja untuk membayar bunga utangnya.

Mungkin kita pernah mendengar cerita Nono Niha yang berani melakukan pembunuhan hanya karena tidak dibayarkan kepadanya Bowo yang sudah dijanjikan.

Ini adalah akibat sosial yang sangat fatal dari Bowo yang mahal. Hanya demi seekor babi atau berapalah itu, ia berani menghabiskan nyawa orang lain dan harus mendekam di penjara. Ini adalah perbudakan yang disengaja, yang kita buat sendiri walaupun sebenarnya bisa kita dihilangkan, bisa kita atasi dengan tidak menerapkan sistem Bowo yang mahal.

Jika demikian, apa bedanya sistem ini dengan perdagangan perempuan dan perdagangan anak? Jika para orangtua memiliki motif bahwa Bowo dijadikan sebagai modalnya, maka pada saat itu mereka termasuk

dalam lingkaran perdagangan anak mereka sendiri. Dan ini bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM).

Tendensi perdagangan anak dalam sistem perkawinan Nias sebenarnya sudah mulai kelihatan. Misalnya, mempelai perempuan sering disebut sebagai böli gana’a (pengganti emas). Jadi seolah-olah perempuan itu sama dengan barang!

Walau dalam sistem adat Nias (khususnya di Mandrehe) mempelai laki-laki memiliki kewajiban untuk selalau menjadi soko guru (tiang) bagi saudara mempelai perempuan.

Misalnya, jika salah seorang saudara dari mempelai perempuan menikah, si mempelai laki-laki mesti membantunya. Di satu sisi ini baik. Tetapi di sisi lain, hal ini membebankan. Dan, dengan mahalnya Bowo, perceraian tidak mudah terjadi. Lalu bagaimana adat ini, apakah harus tetap diterapkan?

Secara ritual tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena ini warisan berharga dari leluhur Nias, malah seharusnya dilestarikan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bentuk penghormatan itu bukan dengan material, bentuk penghormatan itu lebih pada hal spiritual, afeksional, sosial, dan bukan material-ekonomis.

Selain pendidikan yang dimulai dari orang tua yang paham, tokoh agama harus terlibat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang masih menerapkan Bowo yang mahal. Pastor Mathias Kuppens, OSC (misionaris Ordo Sanctae Crucis, warga negaraan Belanda yang cukup antusias memberikan pemahaman terutama di Kecamatan Sirombu dan Mandrehe bahwa Bowo yang mahal tidak membangun.

Beliau adalah salah satu tokoh agama Katolik yang cukup berhasil “menekan” jumlah besarnya Bowo dengan cara-cara yang persuasif.

MENURUT Yam SN Giawa, laki-laki Nias yang mengalami sendiri apa itu Bowo mengatakan Jujuran termasuk kategori prosesi adat yang belum maju atau bisa dikatakan masih terbelakang jika dibandingkan dengan daerah lain. Kalau anak laki-laki menikahi seorang perempuan maka segala pembiyaan pesta kawin dibebankan kepada pihak laki-laki.

Sedangkan perempuan hanya penerima Jujuran, lalu mengelola dan pelaksanaan pesta perkawinan sesuai dengan kesepakatan adat istiadat sesuai besarnya Jujuran yang diminta dari pihak laki-laki. Walau pun dalam sisi anak laki-laki atau perempuan sama-sama anak, tapi dalam pernikahan berbeda seakan-akan hanya anak laki-laki yang ditanggung orang tuanya, sedangkan pihak orang tua perempuan tidak rela menanggung biaya pesta.

Jadinya, pernikahan terkesan tidak mensejahterakan keluarga yang baru menikah, akibat biaya pesta perkawinan yang baru selesai terbayar lima sampai sepuluh tahun kedepan karena Jujuran yang sangat memberatkan besarnya.

Cerita Yam, Jujuran untuk keluarga bangsawan harganya sebesar Rp 75 juta sampai Rp 100 juta. Keluarga menengah sebesar Rp 40 juta hingga Rp 75 ribu, dan keluarga biasa sebesar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta.

"Ini keceroban generasi muda sekarang. Keluarga mampu menanggung biaya perkawinan sedangkan untuk menyekolahkan anaknya tidak mampu karena bertahun-tahun harus menyelesaikan beban biaya pernikahan yang telah terbeban sebelumnya," kata Yam. Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemudan dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten Nias Drs Baziduhu Zebua mengatakan, biaya Jujuran dalam pelaksanaan pesta perkawinan di Nias sudah ditentukan oleh pengetua adat dahulu seperti yang tertuang dalam buku ‘fondrako'.

"Namun saat ini, ada kalanya biaya Jujuran dalam pesta perkawinan di Nias tergantung pada kemampuan kedua belah pihak keluarga.

Apabila pihak laki-laki tergolong orang yang mampu atau keturunan bangsawan maka Jujuran tidak lagi bergantung kepada ketentuan

yang tertera di dalam fondrako tersebut," kata Baziduhu.

Pihaknya mengharapkan kepada para pengetua adat di Nias agar tetap mempedomani keputusan yang diatur oleh pendahulu karena secara jujur bahwa besarnya Jujuran pesta perkawinan di Nias tergolong kecil dan murah bukan seperti apa yang di bayangkan semua orang.

Hal senada juga dikatakan Kepala Disparbudpora Nias Selatan (Nisel), Emilia Liberty Gratianus Fau mengatakan, Jujuran (Bowo) merupakan suatu ikatan yang menyatakan dua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan dalam tataran adat perkawinan sakral sebagai tradisi peninggalan leluhur masyarakat Nias yang harus di junjung tinggi dan lestarikan, malah dalam pelaksanaannya Jujuran juga perlu dicermati dan ditelaah sehingga tidak menjadi suatu beban yang dipikul oleh berbagai pihak saat melangsungkan suatu perkawinan.

Dijelaskannya, penetapan besaran Jujuran di masingmasing daerah di Pulau Nias berbeda satu dengan lainnya, antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya memiliki perbedaan secara prinsip metode penetapannya.

Contohnya penetapan Jujuran di Kecamatan Fanayama tidak kita temukan di Kecamatan Amandraya di Kabupaten Nisel, sebaliknya Penetapan Jujuran di Kecamatan Toma tidak kita temukan di Kecamatan Lolomatua.

"Keragaman tersebut harus kita pandang sebagai kekayaan budaya yang perlu kita lestarikan karena merupakan Warisan leluhur yang tidak bernilai harganya, harapannya kelak Pulau Nias memiliki garis-garis besar hukum adat perkawinan yang merangkum setiap cara penetapan bowo di masingmasing daerah," ujarnya.

Diketahui, Jujuran sepengetahuan kita menimbulkan berbagai konsekuensi yang ditanggung oleh tata cara penentuan besarnya Jujuran yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai lakilaki kepada pihak mempelai perempuan. Tata cara ini secara prinsip budaya dan adat istiadat dapat dikatakan telah baku atau standar karena telah digariskan dan merupakan Warisan dari leluhur masyarakat Nias.

Basis Jujuran yang sudah digariskan tersebut sudah

tidak boleh di rubah apalagi dihilangkan, karena salah satu filosofi yang dianut adalah besar Jujuran yang diminta menentukan tinggi rendahnya status keluarga yang berpesta dimata masyarakat.

Malah makin besar Jujuran yang diterima oleh keluarga mempelai perempuan makin tinggi pula derajat keluarga di mata masyarakat, hal ini menyebabkan setiap keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawianan berlombalomba menetapkan Jujuran yang setinggi-tingginya agar dapat menggelar pesta mewah tanpa memikirkan beban yang akan ditanggung oleh kedua mempelai dikemudian hari. "Pesta perkawinan yang bermewahmewah hanyalah uforia belaka sebab akibat yang ditimbulkan oleh penetapan Jujuran yang demikian mahalnya, semata-mata hanya untuk membiayai pesta bergengsi sangatlah besar," katanya lagi.

Sementara itu, himbauan sudah saatnya mahar atau Jujuran khususnya Nias Barat, direvisi. Bila tidak, kesejahteraan masyarakat tidak akan mudah dicapai. Ketua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nias Barat Seditan Nehe mengatakan, Mahar atau jujuran yang melambung tinggi saat pesta berlangsung di Nias Barat sudah sepatutnya direvisi dan diperbarui oleh tokoh adat karena sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesamaan derajat anak lakilaki dan anak perempuan dalam keluarga.

Bila orang tua dapat menikahkan anak lakilakinya, harusnya kepada anak perempuannya Jujuran di minimalkan. Dengan jujuran yang tinggi, anaknya sendiri yang merasakan.

Dengan meminimalkan Jujuran itu, pihak yang melangsungkan pernikahan tidak dililit utang. Efeknya, kesejahteraan dalam keluarga akan bisa didapat. Selain itu, salah satu faktor lambannya perubahan budaya di Nias Barat karena masih banyak masyarakat yang belum mengecap pendidikan wajib.

Hal itu karena keluarga terus berkutat dengan utang setelah pesta pernikahan. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat agar menyekolahkan anakanaknya minimal tamat SMA atau sederajat,” tegasnya.

mengatakan dirinya dan lembaganya berupaya agar nilai-nilai adat kembali kepada arti sebenarnya. dia sampaikan kepada pimpinanpimpinan yang sudah mengenyam kebaikan hidup agar memberi contoh yang baik dalam melaksanakan adat. Jangan dicampur adukkan. "Jangan kita sengsarakan anak kita, yang diharapkan dapat melakukan perubahan adalah pimpinan yang sudah maju. Pihak perempuan jangan bangga jika laki-laki menyanggupi permintaanya. Ini bisnis, dan berbisnis dengan Jujuran anaknya. saling pengertian laki-laki dan perempuan itu yang penting," katanya lagi.

Kakek 17 cucu dan 2 cicit ini sudah melakukan perubahan berarti dengan

Jujuran dengan ramai, sederhana, dan siap semuanya.

Tidak seorang pun yang bisa merubah selain diri kita sendiri yang merubahnya.

Tahapan-tahapan adat sudah dirubah sejak tahun 1990 mengikuti perkembangan jaman, yang rumit-rumit ditiadakan tapi nama dan artinya tetap ada.

Saat ini, Nias Selatan adalah daerah yang masih benar-benar melaksanakan soal kelas sosial daripada Gunung Sitoli, dan Nias Barat yang paling berat adatnya. "Bukan meniadakan adat, biadab namanya itu.

Awalnya ini ditentang, tapi sekarang banyak yang mengikuti. DPR merumuskan soal Jujuran ini tapi mereka yang melanggarnya," tutupnya.

Dalam Jujuran perkawinan yang disusun Panitia Perumus DPRD Tingkat II Nias dinyatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam penentuan besarnya JUjuran. Di Nias Utara pembayaran Jujuran berdasarkan bosi

(tingkatan) seseorang dalam masyarakat. Seperti bosi si fitu (tingkatan ke tujuh), bosi si walu ( tingkatan ke delapan), bosi si siwa (tingkatan ke sembilan), bosi si fulu 9tingkatan ke sepuluh), dan bosi si felendrue (tingkatan kedua belas).

Di Nias Selatan ditentukan oleh tingkatan seseorang seperti, si'ulu (kepala persekutuan), si 'ile (tingkatan sesudah si'ulu), dan seto (orang kebanyakan).

Bahwa memang telah terjadi pergeseran nilai dalam menentukan status sosial seseorang di masyarakat, dulu di ukur dari beberapa kali dia melakukan pesta adat, sekarang ukurannya adalah pendidikan, kekayaan, kedudukan dalam pemerintahan, dan lain-lain. Akibatnya, menentukan besaran Jujuran dipakai sebagai alasan untuk keperluan pesta saja. DPRD Tingkat II Nias telah mengambil inisiatif untuk menurunkan nilai materi Jujuran tersebut menjadi 10 x 6 alisi babi = 600 Kg.

Kasus Suap Wisma Atlet

Kesalahan Mengartikan WAJAH gantengnya akan menepis ketidak percayaan bahwa umurnya yang sudah layak untuk menikah masih dilewatinya dengan kesendirian. Yani Zebua (35) bilang dia belum berani menikah karena belum memiliki cukup uang untuk biaya Jujuran. Dia malah berfikir untuk menikah dengan perempuan seberang (luar pulau Nias) karena akan banyak menghemat biaya.

"Pasaran terendah Rp 50 - 70 juta, tertinggi Rp 200 juta.

Sudah dan terkadang belum termasuk babi, tergantung nego. Babi dan pernak-pernik sekira Rp 20 juta," kata Yani menggerutu.

Masih dengan cerocosannya, untuk kelas sarjana dan PNS harganya makin mahal. akibat mahalnya Jujuran, generasi muda Nias saat ini banyak yang memilih untuk melangsungkan

pernikahan ke dinas catatan sipil. Tidak lagi melakukan upacara atau mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku. "Paling habis Rp 5 juta kalo ke catatan sipil.

Entah untuk apa dimahalkan, anaknya juga yang sulit nanti," katanya.

Menurut Benyamin Harefa selaku Ketua Lembaga Budaya Nias Kota Gunung Sitoli, Jujuran adalah jujur.

Artinya saling membantu, yang diberikan atas kejujuran bersama. "jujur memberi, jujur menerima. Jujuran diterima pihak perempuan, laki-laki pemberi setelah ada kesepakatan. Kalau tidak ada jangan dipaksa dan perempuan jangan banyak menuntut" jelas mertua Bupati Nias Selatan ini.

Jujuran berlaku di Nias Selatan dan Utara, dan dia berbicara tentang Nias Utara

dan Gunung Sitoli. Budaya Jujuran adalah keluarga lakilaki yang menanggung semua biaya pesta, tidak memaksa dan sesuai dengan kesadaran dan kemampuan si laki-laki.

Jujuran juga sanksi hukum untuk laki-laki agar menepati janjinya dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan alat perekat dua keluarga.

"Pemahaman soal status sosial ini yang membuat pergeseran pemahaman terhadap Jujuran. Ada yang di adopsi, ini tidak cocok dan saya tidak setuju.

Saya tentang soal beli sana'a (beli emas anak orang dikasi, red) yang kita setujui adalah umono (menantu atau istri anak kita). Ini berkurang di keluarga-keluarga walau berpendidikan. Sudah saya katakan ini, tapi masih belum ada berkurang," ucap pensiunan guru ini.

Lakilaki bersahaja ini

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 205 18 - 24 JUNI 2012

LIPSUS

Amar Putusan MK Atas Gugatan Kedudukan 20 Wamen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pengangkatan 20 wakil menteri (Wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tidaklah sesuai prosedur.

Berikut isi lengkap amar putusan MK atas gugatan yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) sebagaimana dibacakan Ketua MK, Mahfud MD, di gedung MK, Selasa (5/6).

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

3. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

MK juga menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

2. Penjelasan Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Penjelasan Pasal 10 UUU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s916) tidal mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (SKACOM)

KEDUDUKAN WAMEN

KONTROVERSIAL SELEPAS putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir penjelasan norma pasal 10 UU 39 Tahun 2008 yang menjadi dasar pengangkatan para wakil menteri.

Kedudukan mereka kini menjadi kontroversial dan kebijakannya rawan gugatan. Presiden didesak segera menerbitkan Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang baru.

Aktivitas Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron tidak ada yang berubah di Kementerian Kesehatan usai Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D membacakan putusan mengenai gugatan terhadap posisi Wakil Menteri Selasa pekan lalu. Ia tetap berkantor seperti biasa. Gufron tidak terlalu ambil pusing mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. “Bagi kami, yang terpenting pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, saya rasa di kementerian lain juga seperti itu,” kata Gufron kepada Prioritas, Kamis pekan lalu.

Menteri Sekretaris Kabinet, Dipo Alam dihubungi Rabu pekan lalu mengatakan dirinya memang telah meminta para Wamen tetap bekerja seperti biasa dan tidak perlu terombangambing oleh putusan MK. Dipo menegaskan sebelum melakukan perbaikan terhadap Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, dirinya perlu lebih dahulu

menerima amar putusan.

Menurut Dipo sebelum memperbarui Perpres dan Keppres tersebut, pihaknya perlu terlebih mempelajari amar putusan. Apabila amar putusan telah diterima dan dipelajari, proses perbaikan bukanlah sesuatu yang sulit. “Kita perlu pelajari, MK kan juga bisa salah dalam arti tulisannya,” kata Dipo.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengatakan pernyataan Dipo tersebut terlalu mengada-ada. Menurut Akil, dalam sidang putusan tersebut, wakil pemerintah juga hadir. Menurut Akil, putusan tersebut setelah diucapkan langsung diserahkan kepada semua pihak yang berperkara detik itu juga. “Tanya saja ke kuasa hukum pemerintah,” kata Akil melalui pesan Blackberrynya, Jumat pekan lalu.

Akil menambahkan putusan MK menyatakan dengan jelas bahwa Jabatan Wamen itu konstitusional, itu yang disebut dengan hak eksklusif presiden seperti yang disebutkan dalam UU pasal 17 yang mengamanatkan hak untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya dan menjalankan pemerintahan negara.

Namun, Akil menekankan putusan MK yang paling penting adalah penjelasan pasal 10 adalah inkonstitusional. Sementara penjelasan

pasal tersebut menjadi sumber bagi dibuatnya aturan dalam pengangkatan jabatan wakil menteri.

“Jabatan wamen itu konstitusional cuma proses pengangkatan yang bersumber dari penjelasan norma pasal 10 itu yang tidak konstitusional,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Akil, pemerintah dalam hal ini adalah presiden harus melakukan perbaikan terhadap Keppres yang dasarnya bersumber dari penjelasan pasal 10, yang menyebutkan bahwa Wamen bukan anggota kabinet melainkan jabatan karir.“Itu sudah dinyatakan inkonstitusional, oleh karena itu aturan yang lama tentang pengangkatan wamen perlu dilakukan perbaikan kembali,” tegas Akil.

Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi yang hadir mewakili pemerintah di dalam sidang putusan MK mengatakan putusan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan melakukan revisi terhadap Keppres. Adi menambahkan kemungkinan yang akan direvisi adalah deskripsi kerja (job desk) antara menteri dengan wakil menteri. “Jadi posisi Wakil Menteri aman, mantaplah pokoknya, tapi nanti Keppresnya disesuaikan,” kata Abdi.

Pakar Hukum Tata Negara Uni-

versitas Indonesia, Irman Putra Sidin sah, tapi pemangku jabatan wamen sekarang itu kehilangan basis konstitusi. Apabila Presiden tidak segera menerbitkan Keppres tersebut dan tidak menggubris putusan MK maka akan berimplikasi terhadap kebijakan- kebijakan yang dihasilkan dalam sidang kabinet. “Apabila digugat, hasil sidang kabinet bisa dikalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti kasus Agusrin kemarin,”ujar Irman.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUIX/2011 yang telah menghapuskan penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut, Presiden Yudhoyono akhirnya menandatangi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang jabatan Wamen.

Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet dikemukakan bahwa Perpres tersebut merupakan pengganti ketentuan mengenai Wamen yang terdapat pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 tahun 2011, dan Perpres Nomor 92 tahun 2011. Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Wakil Menteri berada dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

(PICOM)

Perpres Wamen Baru SBY Rentan Gugatan PRESIDEN SBY telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 60 tahun 2012 tetang posisi wakil menteri, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Namun, Perpres tersebut dinilai membingungkan dan bisa digugat kembali.

Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan, sebagian isi Perpres 60 yang bisa menimbulkan gugatan yakni tentang wakil menteri berada (di bawah) dan bertanggung jawab kepada menteri serta bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

Menurutnya, kedudukan wamen yang disebutkan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 39/2008. Pasal itu mengatur struktur organisasi kementerian yang terdiri atas pimpinan, yakni menteri, sekretariat jenderal sebagai pembantu pimpinan, direktur jenderal sebagai pelaksana tugas pokok, dan seterusnya.

"Keberadaan Wamen tidak ada dalam struktur organisasi kementerian. Karena itu, dimanakah letak wakil Menteri itu dalam struktur organisasi kementerian tertentu itu?" ungkap Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/ 6/2012).

Tugas wakil menteri yang diuraikan dalam Pasal 3 Perpres 60 yaitu, membantu Menteri dalam proses pengambilan

keputusan Kementerian, membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dan membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian.

Berdasarkan pasal itu, jelas Yusril, keberadaan wakil menteri bertententangan dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatakan, 'Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu'.

Padahal, sambungnya, Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan keberadaan Wamen itu hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu. Bukan untuk membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian yang begitu luas sebagaimana diatur Pasal 8 UU Kementerian Negara.

"Dilihat dari sudut ini, jelaslah bahwa Perpres 60/2012 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara. Kalau Pepres ini diuji secara formil dan materil ke Mahkamah Agung, kiranya terdapat cukup alasan bagi MA untuk membatalkan Perpres ini," ungkap Yusril.

(CETRON)

KETUA MK :

JABATAN WAMEN TAK PERLU DIGUGAT LAGI KETUA Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai kedudukan hukum jabatan Wakil Menteri tidak perlu digugat lagi ke pengadilan.

"Wah kalau digugat-gugat terus enggak habis-habis negara ini. Mari kita dewasa bernegara demi kebaikan bersama," tegas Mahfud di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Menurut Mahfud kedudukan hukum wakil menteri sudah jelas sebagai jabatan politik dan dilantik oleh presiden. "Jangan selalu mencari, nanti kalau ditanya wamen itu anggota kabinet atau bukan? Lalu itu diperdebatkan. Lho kok tadi itu tidak dilantik? Nanti kalau dilantik ditanya lagi, kok dasinya beda. Ndak bisa habishabis," ketus Mahfud.

Mahfud menjelaskan wakil menteri merupakan perangkat

presiden berdasarkan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu putusan MK sebenarnya memperkuat wewenang presiden untuk mengangkat atau tidak mengangkat wamen tanpa dibatasi oleh hukum kepegawaian yang bernama karir.

Mahfud menegaskan jabatan wakil menteri sudah aman dari gugatan hukum. "Sudah aman, sudah aman. Kecuali kalau orang mau cari-cari terus," imbuhnya. (**)

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI JELAS DAN TAK MEMBINGUNGKAN JUDUL tulisan ini terinspirasi dari artikel Sdr.Yusril Ihza Mahendra berjudul, "Wamen Versi Baru Tetap Membingungkan" di harian Seputar Indonesia pada 11 Juni 2012.

Setelah kami cermati tulisan tersebut, "kebingungan" itu tampaknya berakar pada ketidakpuasan Sdr. Yusril atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/ PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal itu tercermin dari pandangan beliau dalam artikel tersebut, "...Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu diatur sendiri oleh Perpres 60/ 2012".

Itu dapat dimaklumi mengingat Yusril memang saksi ahli pemohon dalam perkara pengujian UU Nomor 39 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, yang intinya berpendapat bahwa pengangkatan wakil menteri oleh Presiden tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pendapat saksi ahli tersebut sudah ditimbangi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi MK menyimpulkan, tidak terdapat masalah pada konstitusionalitas Pasal 10 (batang tubuh) UU Kementerian

Negara. Yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet".

Karena itu, Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu" adalah kostitusional, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Konstruksi berpikir Sebelum sampai pada Amar Putusannya, dalam pendapatnya, dengan akurat MK membangun konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.", sementara Pasal 17 ayat (2) berbunyi: "Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dari UUD

1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan UU. Pengangkatan wamen sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak ada masalah konstitusionalitas dalam konteks ini. Pendapat MK itu membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat wamen sekalipun tidak ada UU yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap UU Kementerian Negara.

Sdr.Yusril berpandangan bahwa wamen tidak memiliki kedudukan yang jelas karena tidak ada dalam struktur organisasi Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

Pandangan ini sebetulnya sudah tidak relevan karena sudah terjawab melalui pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang tidak mencantumkan Wamen dalam susunan organisasi Kementerian Negara.

Alasannya, "...oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud beban kerja yang membutuhkan penanganan khu-

sus", maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya.

Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu", mengisyaratkan satu amanat bahwa jabatan Wamen tidak otomatis ada pada seluruh Kementerian Negara.

Sehingga, apabila Sdr. Yusril memandang keberadaan Wamen harus merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008, maka hal itu dapat diartikan mendorong pada situasi agar seluruh Kementerian Negara memiliki wamen.

Kalau itu yang menjadi tujuannya, berarti ada keinginan untuk mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008.

Menghindari matahari kembar Pertanyaan mengenai dimana sesungguhnya kedudukan wamen pasca keluarnya putusan MK adalah pertanyaan yang relevan.

Pendapat MK dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 telah mengisyaratkan bahwa jabatan wamen bersifat politis karena sumber rekrutmennya dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, bahkan juga warga negara biasa.

Atas dasar pendapat MK tersebut, Presiden dengan kewenangan-

nya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (Pasal 1).

Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam "memimpin" pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Karena tugas wamen adalah membantu untuk "memimpin", maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) wamen ditempatkan pada posisi pimpinan. Tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada layer "supporting to the authority of the Minister".

Kedudukan wamen berdasarkan Perpres Nomor 60/2012 tersebut memang tidak sama dengan menteri muda sebagaimana diberikan dalam contoh perbandingan dari Sdr.Yusril yang merujuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di mana terdapat Menteri Muda Pemuda dan Olah Raga dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika kita ingin berbaik sangka, maka suatu kesempatan yang baik sebetulnya untuk melihat objektivitas dari keberadaan menteri muda pada masa itu.

Dalam pandangan kami, keberadaan menteri muda itu justru menimbulkan "matahari kembar" dalam satu kementerian, sehingga dampak yang terjadi kemudian adalah terjadinya pemekaran

Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang terpisah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi "matahari kembar" inilah yang justru ingin dihindari Presiden sehingga desain wamen saat ini diposisikan berada dan bertanggungjawab kepada menteri, sehingga apabila ada pandangan yang menghendaki kedudukan wamen saat ini harus disamakan dengan kedudukan menteri muda pada masa Presiden Soeharto itu, artinya kita tidak belajar dari sejarah.

Tak perlu pemberhentian Bahwa pendapat-pendapat MK dalam Putusan Nomor 79/ PUU-IX/2011 (dalam dokumen tertulis) justru menjadi acuan utama dalam penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 dan Keppres Nomor 65/M Tahun 2012.

Penyusunan Perpres dan Keppres tersebut tidak didasarkan (dan tidak boleh didasarkan) pada opini yang berkembang di media massa pascaputusan MK itu.

Tanpa bermaksud mengabaikan pendapat yang berkembang di masyarakat, namun opini yang berkembang di media massa nampaknya tidak sejalan dengan Putusan MK, termasuk pendapat yang menyertainya.

Tulisan Bistok Simbolon Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 205 18 - 24 JUNI 2012

SUMUT

TMMD Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Tim Penilai Kunjungi Kelurahan Pasar Gambir TEBINGTINGGI - Tim penilai Lomba Kelurahan Terbaik Tahun 2012 tingkat Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian terhadap kinerja Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi, Selasa.

Sebelum melakukan evaluasi, Ketua Tim Penilai Drs Ruslee Abdullah yang juga Kepala Badan Pembangunan Masyarakat (Bapemas) Sumut beserta rombongan menerima ekspos Kelurahan dan PKK Pasar Gambir yang disampaikan Lurah Pasar Gambir Hendra Wijaya dan Ketua PKK Pasar Gambir Ny Faridah Hendra Wijaya.

Rombongan tim penilai terdiri dari Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut, Ir H Harfis Amiruddin MS dan Kabid Pemdes Jafar Situmorang SH. Walikota Tebingtinggi diwakili Wakil Walikota H Irham Taufik SH mengatakan, Kelurahan Pasar Gambir sebelumnya telah berhasil masuk dalam 6 besar Kelurahan Terbaik dari ribuan kelurahan di Sumatera Utara. Untuk itu diminta agar pihak Kelurahan Pasar Gambir menyampaikan seluruh kegiatan baik administrasi maupun operasionil serta prestasi yang telah dicapai kepada Tim Penilai Kelurahan tersebut.

“Sebelumnya kita sudah

pernah masuk dalam posisi 6 besar diharapkan kali ini mampu meraih juara. Melalui penilaian lomba Kelurahan Terbaik ini, tentunya menuntut kita untuk terus memperbaiki segala kekurangan yang dimiliki, baik dalam hal administrasi kelurahan maupun operasional dan kinerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan”, imbuh Irham Taufik.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Tingkat Propinsi Sumut, Drs Ruslee Abdullah saat melakukan penilaian meminta kepada pihak Kelurahan pasar Gambir menjelaskan program Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJPM) Kelurahan berikut realisasi yang telah dicapai selama ini.

“Hendaknya dibuat program rencana pembangunan jangka pendek dan menengah kelurahan, apa yang akan dibuat dan telah dilaksanakan serta realisasinya dilapangan,” imbuh Ruslee.

Sebelumnya, Lurah Pasar Gambir Hendra Wijaya dan Ketua PKK Kelurahan Ny Faridah Hendra Wijaya menyampaikan ekspos tentang kegiatan kelurahan serta program PKK Kelurahan Pasar Gambir yang meliputi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

(RS)

Pendidikan Pra Sekolah Persiapkan Mental Psikologis Anak PANTAI CERMIN - Ratusan anak-anak lulusan Taman Kanak – Kanak dan Raudhatul Adhfal (TK/RA) dari berbagai TK/RA se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (13/6), diwisuda dan dilepas untuk memasuki pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat di Lapangan Theme Park Pantai Cermin.

Disamping wisuda dan pelepasan anak TK/RA Sergai tersebut, pada waktu dan tempat yang sama digelar juga perlombaan kreativitas anak-anak usia pra sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 600 anak dari berbagai TK/RA di Kabupaten Sergai seperti lomba mewarnai gambar, lomba menyusun puzzle dan lomba senam irama ceria.

Acara yang mengangkat tema “Dengan Perlombaan Kreativitas Anak, Kita Persiapkan Generasi Penerus yang Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Menyongsong Hari Anak Nasional Tahun 2012 “ dihadiri lebih kurang 6000 -an orang, dibuka langsung Bupati Sergai HT Erry Nuradi

dan turut juga dihadiri Wabup Sergai Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Drs. Jhoni Walker Manik, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Ifdal, S.Sos, MAP, Kadis Parbudpora Drs. Herlan Panggabean, Kaban P2AKB Hj. Irwani Jamilah SH, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, Kakan Kesbangpolinmas Drs. Ramses Tambunan, serta para Camat dan Guru TK/RA se-Kabupaten Sergai.

Bupati Sergai dalam sambutannya mengatakan bahwa anak-anak yang dilepas dari jenjang pra sekolah diharapkan dapat mempersiapkan diri memasuki pendidikan ke jenjang SD atau yang sederajat karena pendidikan pra sekolah adalah upaya mempersiapkan anak didik untuk dapat lebih matang secara psikologis dan sosial sehingga dengan kematangan yang optimal si anak dapat berkembang maksimal di jenjang pendidikan berikutnya. (ARM)

SERTIFIKAT - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman dan Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman menyerahkan sertifikat tanda kelulusan dan akte kelahiran gratis kepada anak-anak didik TK/RA pada acara lomba kreativitas dan perpisahan anak TK/RA se-Kabupaten Sergai tahun 2012 di open stage Theme Park Pantai Cermin, Rabu. (KPK POS/ARM)

KOTARIH - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan wadah dari perwujudan TNI bersama instansi terkait lainnya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. TMMD sekaligus merupakan upaya mensinergikan pembangunan fisik dan nonfisik agar setara dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Manfaat lain yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan program TMMD Ke-88 sudah selesai dilaksanakan tentunya berkat kerja keras dan kesungguhan dari segenap unsur komando dan pelaku

TMMD ke-88 serta keikutsertaan seluruh elemen masyarakat sehingga kegiatan ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Hal itu dikemukakan Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewijk F. Paulus dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. HT Erry Nuradi MSi sebagai Irup pada upacara penutupan TMMD ke-88 wilayah Kodim 0204/DS tahun 2012 di lapangan PT. Perkebunan SU Sei Kari Kecamatan Kotarih Kabupaten Sergai, Selasa.

Sebagai tindak lanjut dari program TMMD ke-88 ini, Pangdam I BB berharap agar kebersamaan dapat terus terpelihara sehingga tercipta hubungan emosional yang harmonis dan hidup gotong royong atas dasar kesetiakawanan, kekeluargaan dan toleransi yang tinggi, kemudian hasil yang dicapai hendaknya terus dipelihara sehingga memiliki usia pakai yang panjang.

Penutupan TMMD yang ditandai serah terima proyek dari Dan-

dim 0204/DS Letkol (Arh) Wawik Dwinanto SSos MSi selaku Dansatgas TMMD kepada Bupati Sergai Erry Nuradi dan peninjauan

hasil pekerjaan fisik di Desa Kotarih Baru dan Desa Siujan-Ujan Kecamatan Kotarih. (ARM)

UCAPAN TERIMAKASIH - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama Dandim 0204/DS Letkol Wawik Dwinanto selaku Dan Satgas mengucapkan terimakasih kepada Prajurit TNI jajaran Kodim 0204/DS dan warga masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan TMMD ke-88 tahun 2012 di Desa Siujan-Ujan Kecamatan Kotarih, Selasa. (KPK POS/ARM)

Padang Cermin Wakili Langkat di Provinsi PADANG CERMIN- Lomba Desa merupakan program tahunan yang bersifat nasional, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan semangat bagi aparat pemerintahan maupun masyarakat untuk peduli dan memperkuat kemandirian Desa.

Hal tersebut disampaikan Jafar Situmorang selaku Ketua Tim Penilai Lomba Desa Terbaik Provinsi Sumatera Utara saat berada di halaman Kantor Desa Padang bermin Kecamatan Selesai, Rabu.

“Mudah-mudahan Kabupaten Langkat melalui Desa ini bisa menjadi yang terbaik, namun untuk itu diperlukan kemauan dan kebersamaan lebih keras lagi,” kata Situmorang yang disambut applaus warga. Dirinya menyebutkan untuk tahun ini hanya 20 Kabupaten/ Kota dari 33 Kabupaten/Kota seSumut yang siap mengikuti lomba dimaksud.

Oleh karenanya selaku Tim Penilai pihaknya akan memberikan hasil sesuai dengan kenyataan yang ada dan untuk itu diharapkan keterpaduan semua pihak, terutama kesiapan masyarakat dan perangkatnya bila nanti dihunjuk

mewakili propinsi ke tingkat nasional.

Sebelumnya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengucapkan selamat datang dan menyampai-

kan terima kasih kepada Tim Penilai. “Masyarakat kami siap untuk menjadi yang terbaik dan untuk itu kami yakinkan bahwa Desa Padang Cermin memang

pantas menjadi yang terbaik,” ujar Bupati sebagaimana disampaikan Asisten Adm. Umum Sura Ukur yang didampingi Kaban PMDK Jaya Sitepu. (JUL)

DESA TERBAIK - Tim Penilai Lomba Desa Terbaik Tingkat Propinsi Tahun 2012 menyaksikan produk home industri didampingi Asisten Adm. Umum Sura Ukur dan Kades Padang Cermin Zuhuriah Wista Br Guru Singa saat melaksanakan tugas, Rabu. (KPK POS/JUL)

Warga: Terima Kasih Kebun Silau Dunia SERGAI - "Terima kasih PTPN 3 Medan, terima kasih Kebun Silau Dunia, terima kasih pak manager," inilah ucapan Desman dan Mattan saat ditemui KPK Pos, ketika kepada mereka ditanya tentang pembangunanjalanyang dilakukan oleh PTPN 3 Kebun Silau Dunia.

Seperti diketahui, tiga tahun lamanya warga di sana menderita atas kondisi jalan yang rusak parah dari Desa Bandar Nagori, Kecamatan Silou KaheanSimalungun ke Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu-Simalungun.

Sejak pertengahan 2009 kondisi jalan nyaris tidak bisa dilalui, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian warga.

Harga jual hasil bumi seperti karet, sawit dan lainnya turut terkena imbas karena pihak pengumpul/pembeli menurunkan harga dengan alasan ongkos angkutan naik. Demikian Desman Purba (52) salah satu warga Bandar Nagori mengisahkan kepada KPK Pos Kamis (14/6) pagi.

Namun saat ini, lanjut Desman, warga merasa lega terlepas dari derita jalan yang rusak sepanjang 3,5 Km. PTPN 3 Medan lewat Kebun Silau Dunia yang juga merasakan akibat rusaknya jalan lewat program Kemitraan Bina Lingkungan (KBL) telah memperbaiki jalan tanah yang rusak penuh dengan lubang-lubang besar dan becek saat musim hujan. "Sejak dua minggu terakhir ini pihak perusahaan tampak sibuk dengan mengerahkan berbagai macam alat berat,"ujar Desman.

Kendala warga selama ini sudah terobati berkat kepedulian yang sangat tinggi dari PTPN 3

Medan dan Unit Kebun Silau Dunia. "Kami warga Bandar Nagori menyampaikan terima kasih kepada PTPN 3 Medan, Manager Kebun Silau Dunia, Askep Rayon-A Ir.Ahmad Efendi Nasution, dan seluruh karyawan pimpinan lainnya," ucap Desman didampingi Mattan Simarmata (53) warga yang sama.

Sementara itu salah seorang guru PNS J.Sinaga,S.Pd kepada KPK Pos mengatakan, tiga tahun belakangan ini jalan keluar dari desa kami memang sangat sulit dilalui. "Saya sendiri kalau mau mengajar ke SD Silan Doyung harus ektra hatai-hati terlebih dimusim penguhujan. Jalan yang penuh lubang dan lumpur tak jarang membuat pengguna jalan

jatuh. Terkadang kasihan melihat siswa yang sekolah ke SMA dan SMP Negeri 1 Bintang Bayu, pakaian dan sepatu anak-anak jadi kotor," ujarnya.

Sekarang, tambahnya, jalan kami sudah mendapat perbaikan.

"Kami merasa senang dan gembira. Terima kasih adalah ucapan yang sangat pantas buat Kebun Silau Dunia. Harapan kami perusahaan tersebut semakin maju dan berkembang agar perhatiannya terhadap lingkungan juga besar.

Manager Kebun Silau Dunia Ir.Husairi MM lewat Asisten Personalia Kebun (APK) Benny Arif Husni SH ketika dikonfirmasi mengatakan, perbaikan jalan terdapat dibeberapa titik lokasi

yakni antara Desa Bandar Nagori ke Dolok Masango, Sarang Giting Hulu hingga Desa Panombean.

Dititik lain dari Desa Bandar Pamah sampai ke Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul.

"Perbaikan jalan tersebut merupakan program Kemitraan Bina Lingkungan (KBL),"kata Benny.

Pantauan KPK Pos di lapangan, puluhan truk pengangkut sirtu dan batu padas hampir tiap hari hilir mudik di lokasi membawa bahan material.

Beberapa warga dengan peralatan cangkul merapikan saluran parit. "Ini swadaya warga pak, kami senang maka kami juga turut membantu,"ujar warga saat ditanya.(ARM)

MULUS - Kondisi jalan Bandar Nagori menuju Dolok Masango mulus setelah mendapat perbaikan.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 205 18 - 24 JUNI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

SKPD Diminta Aktif dan Kreatif WAKO : SKPD Jemput Bola Ke Pusat dan Provinsi

KAIN SARUNG - Camat Stabat M. Nurta menyerahkan cenderamata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berupa kain sarung kepada perwakilan guru di acara Wisuda RA/MDA YPI-DH Stabat yang berlangsung di Lingkungan I Musyawarah Kelurahan Kwala Bingai, Kamis. (KPK POS/JUL)

Dinul Hasanah Wisuda 110 Santri STABAT - Bekal pengetahuan agama yang diperoleh sejak dini, akan membentuk karakter seseorang berprilaku baik dan hidup terarah.

Untuk itu merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memilihkan lembaga pendidikan anak-anaknya yang benar-benar mengajarkan budipekerti, menguatkan pemahaman agama.

“Kami bangga visi religius Bapak Bupati sudah

melekat di masyarakat dan terima kasih kami sampaikan. Teruslah kita mengarahkan putra-putri harapan masa depan bangsa,” kata Camat Stabat M. Nurta saat memberikan bimbingan pada Wisuda Raudatul Atfhal dan Madrasah Diniyah Awaliyah (RA/ MDA) Yayasan Pendidikan Islam Dinul Hasanah (YPIDH) Stabat yang berlangsung di Lingkungan I Musyawarah Kelurahan Kwala

Bingai, Kamis.

Nurta juga menyampaikan salam hangat Bupati Langkat kepada seluruh wisudawan dan berharap untuk terus melanjutkan cita-cita, karena kebaikan yang telah diperoleh melalui pendidikan awal tersebut hendaklah terus dibiasakan dalam keseharian, sehingga hafalan maupun ajaran yang telah diberikan akan tetap melekat.

(JUL)

Eka Gunardi Sitepu Ketua LKMD Kelapa Bajohom KELAPA BAJOHOM - Eka Gunardi Sitepu terpilih sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelapa Bajohom yang diselenggarakan baru-baru ini di Balai Desa setempat. Sementara Asnawi dan Surip menjadi Sekretaris dan Bendahara.

Hadir pada acara tersebut Kasi PMD Surya Nasution, Kepala Desa Repelita Purba beserta perangkat.

Surya Nasution mengatakan, pemilihan ketua LK-

MD sesuai dengan Permendagri No:13/2007 tentang LMD dan Perda No:9/2008 tentang LKMD bahwasanya siap menjalankan kinerja pemerintahan dalam hal pembagunan desa. Kepala Desa dan LKMD harus bisa saling kerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Unsur pengurus LKMD harus berkopetensi yang gigih dan sosial dalam melaksanakan tugas. Dalam waktu dekat ini Desa Kelapa Bajohom

akan mendapat kucuran dana sekitar Rp50 juta dan ADD sebesar Rp63 Juta.

Semua ini akan dikelola LKMD. Sementara itu, Kades Kelapa Bajohom Repelita Purba meminta Ketua LKMD terpilih dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kedepan, adanya bantuan yang diterima desa baik dari pusat maupun daerah LKMD menjadi pengelolanya .(SP)

SUNGAIPENUH – Percepatan pembangunan Kota Sungai Penuh saat ini menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh. Walikota Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA, secara tegas meminta kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh agar bisa aktif dan kreatif dalam mengejar program-program yang berasal dari pusat dan provinsi untuk kota Sungai Penuh.

“SKPD harus jemput bola ke pusat dan juga provinsi,” tegas Walikota.

Hal ini dikatakan Walikota Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA, saat menyampaikan sambutan pada sidang paripurna istimewa DPRD kota Sungai Penuh dalam rangka penyampaian catatan strategis dan rekomendasi dewan atas LKPJ Walikota Sungai Penuh tahun 2011, Senin.

Walikota menambahkan, jika setiap SKPD mau aktif menjemput bola ke tingkat pusat maupun Provinsi, akan banyak program-program yang bisa dibawa ke Kota Sungai Penuh.

Walikota mengakui, sejauh ini persentase SKPD yang aktif dan kreatif dalam menjemput bola ke pusat dan provinsi masih rendah, kare-

na itu Walikota mendorong agar setiap SKPD bisa lebih aktif dan kreatif lagi.

“Jika satu SKPD minimal dapat satu tugas perbantuan dari pusat tentunya akan banyak sekali yang bisa dibawa untuk Kota Sungai penuh,” sebutnya.

Lebih jauh Walikota mengungkapkan tekad untuk memacu akselerasi pembangunan Kota Sungai Penuh tahun 2012 ini. “Kita akan merespon dengan serius catatan strategis dan rekomen-

dasi dari dewan. Tahun 2012 ini kita akan meningkatkan akselerasi pembangunan Kota Sungai penuh,” sebut Walikota.

“Mari kita secara serius melaksanakan tugas membangun Kota sungai penuh sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat,” sambungnya.

Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Sungai Penuh dalam rangka penyampaian catatan strategis dan rekomendasi dewan atas LKPJ

Walikota Sungai Penuh tahun 2011 ditandai dengan penandatanganan keputusan DPRD Kota Sungai Penuh tentang catatan –catatan strategis dan rekomendasi atas LKPJ walikota Sungai Penuh tahun 2011 dan dilanjutkan dengan penyerahan catatan strategis dan rekomendasi dewan atas LKPJ Walikota Sungai Penuh tahun 2011 dari pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh kepada Walikota Sungai Penuh.

(DONI)

54.705 Peserta SNMPTN Rebut 5.214 Kursi di USU MEDAN - Sebanyak 35.591 orang peserta yang terdaftar pada Panitia Lokal USU mengikuti ujian tertulis SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2012 yang digelar (12 s/d 13 Juni).

Sebelum pelaksanaan ujian Rektor telah mengimbau kepada seluruh peserta agar pada hari "H" dapat melakukan peninjauan ke lokasi atau tempat dimana yang bersangkutan akan mengikuti ujian.

Peninjauan ini penting dilakukan agar peserta dapat memperkirakan waktu tempuh menuju ke lokasi/ tempat ujian. Disamping itu

pada hari “H” peserta akan terhindar dari tersesat ke lokasi lainnya sehingga peserta tersebut tidak dapat mengikuti ujian di tempat yang seharusnya, bahkan dikhawatirkan peserta bisa terlambat karena belum mengetahui secara pasti dimana tempat dan ruangannya sebagaimana yang sudah ditentukan.

Demikian pesan sekaligus penjelasan Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal (Panlok) USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc Phd dan Ir Saipul Bahri Daulay MSi melalui Ka Humas USU Bisru Hafi SSos MSi pada saat persiapan pelaksanaan ujian terse-

but di Kantor Panlok USU, minggu lalu.

Dikatakannya, pada hari pertama ujian berlangsung peserta sudah memasuki ruangan ujian untuk mengisi biodata dan pemeriksaan identitas. Hindari keterlambatan, karena bila peserta terlambat dari batas waktu yang ditoleransi panitia dapat berakibat peserta tersebut tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian.

Angka 35.591 merupakan jumlah peserta yang terdaftar di Panitia Pusat SNMPTN yang ikut ujian di Panlok USU dengan rincian 13.684 untuk kelompok IPA,

9.890 IPS, dan 12.017 IPC. Peserta tersebut akan mengikuti ujian tertulis pada 47 lokasi ujian yang tersebar di 3 Sektor. Sektor I IPC FKG USU dengan 16 jumlah lokasi ujian, Sektor II IPA Politeknik Medan dengan 17 lokasi, dan Sektor III IPS Perguruan Yaspendhar dengan 14 lokasi ujian.

Sedangkan pengawas yang diturunkan untuk mengawasi pelaksanaan ujian tertulis ini sebanyak 3.600 orang yang terdiri dari 1.165 pengawas untuk kelompok IPC, 1.400 pengawas IPA, dan 1.045 pengawas untuk kelompok IPS.(FeR

PEMKOT PERINGATI HARI LANJUT USIA NASIONAL

Wako : Perhatian Terhadap Lansia Harus Sedini Mungkin SUNGAIPENUH – Jika Tuhan menghendaki, akhirnya perjalanan hidup seorang manusia akan sampai pada masa usia senja. Masa yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai saat-saat untuk beristirahat, menghabiskan waktu bersama dengan anak dan cucu, maupun untuk menyenangkan diri sendiri.

Anggapan ini tidaklah salah, mengingat pada umumnya orang yang sudah mulai memasuki usia senja akan mengalami penurunan aktivitas dan vitalitas tubuh. Itu sebabnya, tidak jarang mulai muncul masalah karena perubahan-perubahan kondisi tersebut.

Pemerintah Kota Sungai Penuh, Rabu (13/6), memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Acara yang digelar

di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh itu diawali dengan senam sehat bersama usia lanjut, diikuti para lanjut usia yang berasal dari berbagai penjuru Kota Sungai Penuh.

Walikota Sungai Penuh, Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA, dalam sambutannya menyatakan, seiring meningkatnya angka usia harapan hidup, laju pertumbuhan penduduk lanjut usia akan tumbuh berlipat ganda.

Disebutkan Walikota, pada tahun 1970 jumlah penduduk lanjut usia Indonesia baru sekitar 5,3 juta jiwa (4,48 %), tahun 1990 berkembang menjadi 12,7 juta jiwa (6,29%), tahun 2000 mencapai 14,4 juta jiwa (7,18%).

"Dan tahun 2020 diproyeksikan menjadi 28,8 juta jiwa

SAMBUTAN - Walikota Sungai Penuh, Prof Dr H Asafri Jaya Bakri MA saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, Rabu.(KPK POS/ DONI)

atau 11,34 persen. Oleh karena itu perhatian terhadap lanjut usia perlu dilakukan sedini mungkin," jelas Walikota.

Meningkatnya jumlah lanjut usia tersebut, lanjut Walikota, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks bagi para lanjut usia itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar adalah masalah kesehatan, sehingga memerlukan pembinaan kesehatan terhadap kelompok pra lanjut usia dan lanjut usia.

"Pembinaan yang diberikan lebih menekankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif," papar Walikota.

Lebih jauh dikatakan Walikota, Puskesmas merupakan unit terdepan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Program upaya peningkatan dan pemantapan kesehatan usia lanjut dipelayanan kesehatan dasar, khususnya puskesmas dilaksanakan melalui 'Puskesmas Santun Usia Lanjut'.

Puskesmas Santun Usia Lanjut adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada usia lanjut yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan lebih menekankan pada unsur proaktif, kemudahan dalam akses dan dilaksanakan secara santun oleh tenaga profesional (terlatih).

Pada peringatan hari lanjut usia nasional kali ini, pemkot Sungai Penuh bekerjasama dengan PT Askes melaksanakan kegiatan senam sehat bersama usia lanjut.

"Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan

dan kepedulian terhadap kesehatan usia lanjut. Kita harapkan kegiatan ini tidak hanya sampai disini saja, namun dapat pula dilaksanakan secara rutin dan teratur dimasing-masing kelompok lanjut usai dalam wilayah Kota Sungai Penuh," tandas Walikota. di tempat terpisah Ardinal salim selaku wakil walikota saat di kompirmasikan sepanjang lansia mengungkapkan, seperti di luar negeri, katanya, masyarakat lansia yang dianggap masih produktif tetap diberdayakan dan mendapatkan penghasilan, sehingga usia mereka lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata orang Indonesia.

Dia mengingatkan, di negara yang usia lansia tidak diberdayakan, maka kecenderungan biaya kesehatannya makin tinggi. "Ibarat suatu kota yang mobil tuanya banyak, maka biaya servis kendaraan juga tinggi," katanya.

Dia menambahkan para lansia mungkin bisa dipekerjakan di berbagai pekerjaan sosial, seperti ditempatkan di pusat perbelanjaan, panti asuhan, rumah sakit, dan lainnya. "Contohnya di Singapura, dan beberapa negara lain," katanya.

Banyak lansia yang berkerja sebagai petugas kebersihan di stasiun kereta api, dan bandar udara, dan tempat lainnya, sehingga mereka tetap aktif sampai benarbenar diharuskan beristirahat. "Sebagimana yang disampaikan bapak walikota dan tujuan visi misi Komisi Nasional lanjut Usia (KNLU) dan Memperkuat Koordinasi Antar Instansi dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Lanjut Usia,” sampai wawako Ardinal Salim. (DONI)

SENAM - (atas/bawah) Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, Pemkot Sungai Penuh menggelar acara senam sehat bersama usia lanjut di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, Rabu lalu.Terlihat suasana saat senam dilakukan. (KPK POS/DONI)

KANTOR BPN KABUPATEN DAIRI Mengucapkan

DRS.TAMBAR BARUS CAMAT TIGA LINGGA PILIAN SIMAMORA KADES LAU BAGOT

RIDUAN S. MILALA KADES TIGA LINGGA

SAMIN. SINULINGGA KADES PALDING

M.SAHDI BERUTU KADES LAU SIREME

MELATI TARIGAN KADES SARINTONU

B.BASRI BAKO PLS.KADES JUMA GERAT

MANAPAR MALAU KADES LAU PAK PAK

SAMSON SINAMBELA KADES LAU MOLGAP

GUNAWAN BARUS KADES PALDING JAYA

EBEN GIRSANG KADES BERTUNGEN

JEALING SINURAT KADES SUMBUL TENGAH

MALEM UKUR SEMBIRING KADES UJUNG TERAN

JUNNI GIRSANG KADES SUKANDEBI

LAURENSIUS SIANTURI PLS.LAU MIL

Dari :

MARIHOT TAMPUBOLON KEPALA UPT MUARA LEMPANG SPD KEPALA SMPN 1 MUARA JUNUS SIHOMBING SPD KEPALA SMPN 2 MUARAA JENTRIO HARIANJA SPD KEPALA SMPN 3 MUARA J MARTOHAP LUMBAN TOBING KEPALA SMPN 4 MUARA SELURUH KEPALA SD SE-KECAMATAN MUARA

ANGERAGO LASE Kepala Bidang Binamarga, Dinas PU Kabupaten Nias HIBURAN HALAWA,ST,M.Eng Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PU Kabupaten Nias

Semoga selalu menjadi Koran yang menyuarakan kebenaran

Kepala SMAN 1 Parbuluan

TTD

Sekata Sembiring

Israel Sigalingging

Kepala SMPN 1 Tiga Lingga

Asli Dakhi SH MH KEPALA

Finsen Barus Kepala SMPN 1 Gunung Sitember

Siswa SD/SDLB/MI di Sumut Lulus UN 100 Persen MEDAN - Siswa SD/SDLB/MI (Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah) di Sumut lulus 100 persen dari sebanyak 290.328 peserta pada UN (Ujian Nasional) tahun pelajaran 2011/2012.

Demikian dikatakan Kadisdik Sumut Drs Syaiful Syafri MM didampingi Kabid Dikdas dan PK (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus)/Ketua Panitia UN Sumut tahun 2012 Drs Henri Siregar MPd dan Kabid Mapenda Kakemenag Sumut Drs H Yulizar dan staf Panita UN Sumut Doly Hutasoit kepada wartawan di ruang rapatnya, Kamis (14/6) menanggapi soal hasil kelulusan UN tingkat SD/SDLB/MI di daerah ini.

Menurutnya, nilai akhir tingkat SD per bidang studi tahun ini meningkat 7,48 dibanding tahun lalu yang mencapai 7,31, tingkat SDLB menurun 7,04 dari tahun lalu mencapai 7,30 dan tingkat MI meningkat dari 7,54 menjadi 7,68. Sedangkan rata-rata nilai UN SD mencapai 8,35,SDLB mencapai 8,02 serta MI mencapai 8,20.

Dijelaskan, peringkat daerah 10 besar untuk tingkat SD berdasarkan jumlah nilai UN SD/SDLB/MI tahun pelajaran 2011/2012, yakni Kota Padang Sidimpuan (8,35), Kota Sibolga (8,07), Kabupaten Langkat (7,87), Kabupaten Sergei (7,83), Kota Binjai (7,82), Kota Tebing Tinggi (7,78), Kabupaten Samosir (7,78), Kota Gunung Sitoli (7,77), Kabupaten Karo (7,71) dan Kabupaten Nias Utara (7,71).

Kemudian peringkat 10 besar tingkat SDLB: Kota Binjai (8,02), Kabupaten Langkat (7,95), Kabupaten Karo (7,94), Kabupaten Tobasa (7,53), Kota Medan (7,43), Kota Tebing Tinggi (6,88), Kabupaten Tapteng (6,50), Kabupaten Deli Serdang (6,42), Kabupaten Labuhan Batu (5,27) dan Kota Tanjung Balai (4,96). Tingkat MI: Kota Padang Sidimpuan (8,20), Kabupaten Madina (8,07), Kabupaten Langkat (8,05), Kota Pematang Siantar (8,01), Kota Gunung Sitoli (8,01), Kabupaten Tapteng (7,89), Kabupaten Simalungun

(7,88), Kabupaten Sergei (7,84),Kota Medan (7,70) dan Kabupaten Karo (7,70).

Selanjutnya peringkat sekolah 10 besar tingkat SD berdasarkan jumlah nilai UN SD/MI, yakni SDN 050671 Kampung Gohor Langkat (28,43), SDS Muhammadiyah Rantau Prapat (28,35), SDN 086739 (28,27), SDN No 152990 Nauli (28,18), SDN 200208 Padang Sidimpuan (28,14), SDS Sari Putra Padang Sidimpuan (28,12), SDN 054900 Sidodadi (28,12), SDN 024768 (28,09), SDN 096758 Taratak Nagodang (28,08) dan SDN 118155 Bakaran Batu Padang Matinggi (28,07).

Untuk peringkat 10 besar tingkat MI berdasarkan jumlah nilai UN SD/MI, diantaranya MIS Air Tawar Langkat (28,38), MI Al Manar Deli Serdang (27,97), MIN Pekan Kuala Langkat (27,97), MIS Darul Hasanah (27,74), MIN Paluh Nipah (27,52), MIN Selipit (27,51), MIN 1 (27,47), MIN Perdamaian (27,37), MIS SKB Al Washliyah Pahang (27,33) dan MIS Al Washliyah Parlakitangan (27,22).

Lebih lanjut dikatakan, peringkat 10 besar siswa SD berdasarkan jumlah nilai UN SD/MI adalah Grace Tania (SDS Methodist 1 Medan), Stephani (SDS Sutomo 1 Medan), Ivan Wijaya (SDS Sutomo 1 Medan), Stepanie Olivia Tambunan (SD Swasta Methodist Medan),Surya Ferary Nainggolan (SD Swasta

Metodist Medan), Nursaidah Nasution (SDN 086739), Noorma Amalia Siregar (SD Swasta Sari Putra Padang Sidimpuan), Nurin Fazira Asdwina (SDN 107955 Lubuk Pakam), Leony Gloria Ronatio Malau (SD Swasta Methodist) dan Fionna Febiola (SD Swasta Sutomo 1 Medan).

Peringkat 10 besar

siswa MI berdasarkan jumlah nilai UN SD/MI: Addina Putri Danisa (MIN Pekan Kuala Langkat), Nuria Wahyuni (MIN Pekan Kuala Langkat), Aidil Yusni (MIS Al Mukhlisin), Muhammad Arif (MIN Glugur Darat II, M Azrial Kurniawan (MIN Pekan Kuala Langkat)

FA'ATULO ZALUKHU,ST, M.SI Kepala UPTD Gunungsitoli

TOGU TAMBUNAN

HASOLOAN

Kasi Pembangunan

Kasi Pemeliharaan

JUNIARO HAREFA

(BESERTA STAF UPTD GUNUNGSITOLI)

Kasubag Tata Usaha

IR. MANGINDAR SIMBOLON BUPATI SAMOSIR

IR. HATORANGAN SIMARMATA SEKRETARIS DAERAH

IR. MANGADAP SINAGA WAKIL BUPATI SAMOSIR

DRS. OMBANG SIBORO, M.SI ASISTEN PEMERINTAHAN

HERBIN TAMPUBOLON, S.SOS, MT ASISTEN EKBANG KESSOS

HOTMARIANI SIMBOLON, SH, MKN PLT. ASISTEN ADMINITRASI UMUM

DRS. POSTER SIMBOLON PLT. INSPEKTUR KABUPATEN

DRS. MANGIHUT SINAGA, MM SEKRETARIS DPRD

HOTRAJA SITANGGANG, ST, MM PLT. KEPALA BAPPEDA

DRS. EMRON TURNIP, MM KEPALA BPMPOD

TOMBOR SIMBOLON, SH, MM KEPALA BKD

SAMPE SIJABAT, SH, MM KEPALA BPMPT

JAINGOT BANJARNAHOR, SP PLT. KABAN KETAPANG & PP

DRS. MARULAK MALAU, M.SI

DRS. PURNAMAWAN MALAU KEPALA PELAKSANA BPBD

DRS. JABIAT SAGALA, M.HUM KADIS PENDIDIKAN

MANIGOR SIMBOLON, SKM KADIS KESEHATAN

DRS. SUBANDRIO PARHUSIP

DRS. WASTON SIMBOLON KADIS SOSTEKPORA

MARUDUT TUA SITINJAK, SP, M.SI

IR. YUNUS C. HUTAURUK, MM KADIS HUTBUN

MARSINTA SITANGGANG, SH KADIS DUKCAPIL

DRS. JASMIN LIMBONG KADIS KOPERINDAG

IR.THEODORA SIHOTANG,SH, MAPA

DRS. SUBANDRIO PARHUSIP KADIS HUBKOMINFO

JAMEN NAINGGOLAN, SE KADIS PENKAD

IR. PATAR SITORUS KADIS TARUKIM, K&P

DRS. KITMAN MALAU KAKAN KESBANG

DOSI RAJA SIMARMATA,SH,M.SI KASAT POL PP

JONNI SIGALINGGING, SKM PLT. KAKAN KB

DR. NIMPAN KARO-KARO DIREKTUR RSUD DR.HADRIANUS SINAGA

DRS. AMON SORMIN, MM KABAG HUMAS

RUDI SM. SIAHAAN, AP, MM KABAG UMUM

HOTMARIANI SIMBOLON,SH,MKN KABAG ORTALA

DRS. PENAS SITANGGANG KABAG PERLENGKAPAN

HODMAN SIMBOLON, SE KABAG PEREKONOMIAN

EDWIN P. SITUMORANG, SSTP KABAG KESSOS

LAMHOT NAINGGOLAN, SH, MH PLT. KABAG HUKUM

NURDIN SIAHAAN, SH KABAG TAPEM

PLT. KEPALA BADAN LINGKUP, LITBANG

PLH.KADIS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

MARUDUT TUA SITINJAK,SP,M.SI

KABAG PEMBANGUNAN

PLT. KADIS PEKERJAAN UMUM

KADIS PARSENIBUD

(FeR)