Kasus Gagal Ginjal Akut (GGA) pada anak mengalami peningkatan sejak akhir agustus 2022. Jumlah kasus kian menambah hingga 18 oktober 2022 sebanyak 206 dari 20 provinsi dengan angka kematian 99 anak. Kemenkes bersama BPOM, Ahli Epidemiologi, IDAI, Farmakolog dan Puslabfor Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan GGA.
Kemenkes menerima laporan adanya lonjakan kasus GGA di beberapa rumah sakit dan juga dari IDAI sejak Agustus 2022 75 kasus GGA ditemukan di Gambia, Afrika 50 diantaranya meninggal dunia
Kemenkes mengeluarkan Keputusan Dirjen Yankes tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis GGA WHO merilis daftar obat terkontaminasi di Gambia penyebab GGA
BPOM mengeluarkan penjelasan sirup obat yang terkontaminasi EG dan DEG di Gambia, Afrika tidak terdaftar di Indonesia
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran untuk menghentikan penggunaan obat sirup kepada seluruh Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan
BPOM mengeluarkan edaran perihal sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG
Kemenkes merilis surat edaran Nomor HK 02 02/III/3515/2022 tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/Sirup pada Anak dalam Rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)
BPOM mengeluarkan daftar obat yang aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai saat ini berjumlah 198 produk
BPOM menemukan sejumlah sirup obat dan bahan baku Propilen Glikol yang tercemar EG dan DEG melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh PT Yarindo Farmatama (PT Yarindo) dan PT Universal Pharmaceutical Industries (PT Universal)
Berbagai kebijakan dalam penanganan kasus GGA ini dapat dinilai menjadi hal yang positif dan juga negatif Saat pertama kasus ini dilaporkan oleh IDAI, langkah penanganan yang diambil sudah cukup tepat Kemenkes bersama BPOM, Ahli Epidemiologi, IDAI, Farmakolog dan Puslabfor Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Kemenkes juga memberikan pedoman tata laksana dan manajemen klinis GGA pada anak untuk menindaklanjuti kasus tersebut. BPOM juga bersinergi untuk melakukan pengujian terhadap sediaan sirup yang telah beredar dipasaran
Namun, sayangnya....
Langkah yang diambil masih terkesan terlambat, dimana langkah penanganan baru terdengar setelah sudah terjadi puluhan kasus meninggal Bahkan bisa dibilang negara ini kalah cepat dengan penanganan kasus serupa yang ada di Gambia Untuk mengejar keterlambatan tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan BPOM menjaditerkesan tergesa gesa dan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Sehingga, hal tersebut justru membuat kepanikan dan turunnya kepercayaan masyarakat khususnya ke BPOM Kemenkes telah merilis edaran untuk menghentikan seluruh sediaan sirup, sementara informasi terakhir dari BPOM saat itu adalah bahwa sirup tercemar yang ada di Gambia tidak beredar di Indonesia
BPOM dirasa tidak melakukan tugas tugasnya dengan baik Obat obatan dengan cemaran sudah seharusnya tidak beredar di pasaran terdapat berbagai pengawasan mutu yang harus dilakukan oleh industri farmasi dan BPOM yang harus menginspeksi apakah produk produk telah memenuji ijin edar BPOM dianggap telah 'kecolongan dalam memberikan ijin pada produk produk yang terbukti mengandung cemaran. Tentunya, pada kasus ini yang paling dirugikan adalah masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang pasti dan jelas terutama menyangkut dengan nyawa Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan kesehatan atas produk produk yang telah memiliki ijin edar di pasaran
Berbicara mengenai obat obatan tentu tidak terlepas dari peran seorang apoteker Apoteker memiliki peran penting mulai dari produksi obat obatan di industri farmasi hingga melakukan pelayanan farmasi kepada masyarakat Seorang apoteker di industri farmasi hendaknya selalu berprinsip pada CPOB yang telah diatur oleh BPOM untuk menghindari segala kemungkinan yang membuat obat membahayakan bagi pasien. Dalam kasus ini, peran seorang apoteker di pelayanan farmasi juga dipertaruhkan. Apoteker dituntut untuk dapat mengikuti tata laksana yang telah diatur oleh Kemenkes dan memberikan KIE dan PIO kepada masyarakat dalam menyikapi kasus ini Hal hal yang perlu diperhatikan oleh apoteker telah dilampirkan oleh PP IAI, meliputi:
Apoteker yang bekerja di Industri Farmasi untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan pada standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terutama dalam menjaga obat obatan yang diproduksi Apoteker yang bekerja di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan di Sarana Pelayanan Kesehatan untuk berkolaborasi bersama dokter dan nakes lainnya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien/masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional dan aman, rekomendasi penggunaan obat dalam bentuk sediaan lain, dan rekomendasi terapi non farmakologi
Memonitoring penggunaan obat oleh pasien/masyarakat
Memerhatikan kemungkinan terjadinya interaksi obat ataupun juga interaksi antara obat dengan makanan yg berisiko menimbulkan kejadian fatal spt kegagalan organ tmsk kondisi gagal ginjal akut.
Memantau perkembangan informasi terkini, dan memberikan informasi kpd masyarakat dgn benar
RUUF sangatlah penting untuk semua aspek, baik sebagai payung hukum kefarmasian juga sebagai landasan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di semua bidang Terdapat banyak kasus yang merugikan farmasis secara eksplisit maupun implisit apabila tidak ada perlindungan hukum yang pasti. RUUF harapannya dapat memelihara apoteker sebagai profesi yang memiliki peranan strategis dan selanjutnya RUU dapat menciptakan regulasi turunan yang optimal
Terdapat banyak produk hukum dari organisasi profesi dan badan pemerintah yang berkaitan dengan farmasi yang perlu direlevansi, seperti BPOM, APMFI, Kemenkes RI, IAI, PAFI Dengan adanya RUUF diharapkan dapat memberikan jembatan dengan regulasi regulasi lainnya yang saling berkaitan.
Sektor pendidikan farmasi saat ini masih samar dan belum ternaungi secara konstitusional dalam produk pemerintah yang menyebabkan kurangnya penjelasan dan relevansi fundamental terkait perbedaan lulusan sekolah menengah, diploma, dan sarjana farmasi, perbedaan leading sector kurikulum pendidikan sarjana farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), serta kurikulum pendidikan kefarmasian yang masih belum terintegrasi antara diploma dan sarjana RUUF dapat memberikan kejelasan secara hukum mengenai pendidikan farmasi.
Ikut berkontribusi pada aksi aksi dan seruan, seperti mengikuti aksi secara daring maupun luring, menyebarkan informasi propaganda, dsb.
Selalu menyegarkan diri dengan informasi informasi terbaru mengenai perkembangan yang terjadi di bidang kefarmasian.
Sebagai mahasiswa farmasi, kita tidak lepas dari tanggung jawab untuk menjamin masa depan keprofesian kita Maka dari itu, terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan RUU Kefarmasian, antara lain sebagai berikut: 1 2 3. 4
Menjadi farmasis yang selalu ingat dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menegakkan hak hak keprofesian Semangat mengikuti kegiatan organisasi agar dapat mengasah kemampuan kita kedepannya dalam menghadapipermasalahan kefarmasian secara politis
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan RUU Kefarmasian ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 82/PUUXIII/2015 mengenai kesepakatan untuk segera mempersiapkan rumusan Rancangan Undang Undang Farmasi, yang dijadwalkan selambat lambatnya trimester pertama tahun 2017. RUU Kefarmasian disahkan dan masuk ke dalam RUU Prolegnas Prioritas 2020 serta bagian dari RUU Omnibus Law RUU Kefarmasian dicabut dari Prolegnas 2020 RUU Kefarmasian tidak masuk ke dalam Prolegnas 2021. Saat ini bahasan mengenai RUU Kefarmasian menjadi lebih luas dengan adanya RUU terkait farmasi lainnya seperti RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional serta RUU Praktik ApotekerTentang kasus POGR masih menjadi PR, bukan hal yang baru. Sudah banyak masalah yang muncul, contohnya masyarakat mudah mendapatkan obat diluar faskes. Penyebabnya salah satunya adalah masyarakat sudah banyak menerima informasi, tetapi tidak disaring terlebih dahulu. Masyarakat lupa bahwa saat berbicara obat kita berbicara keamanan dan efikasi Dua duanya tidak bisa lepas Masyarakat beranggapan apabila bisa mendapatkan obat yang dibutuhkan walaupun bukan di faskes kenapa tidak? Masyarakat lupa apakah keamanannya terjamin apabila membeli dari fasilitas non faskes
Permenkes 9 2017 tentang apotek Pada salah satu pasal menyebutkan bahwa apotek diperbolehkan menyerahkan sediaan farmasi kepada apotek lainnya, instalasi farmasi RS, instalasi farmasi klinik, dokter, bidan, pasien, masyarakat, dan toko obat
Permenkes 1331 tahun 2002 tentang Pedagang eceran obat Pedagang eceran obat adalah yang diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas yang diproduksi oleh pabrik Pedagang eceran obat harus punya izin, yang dulu diberikan oleh kadinkes kab/kota Saat ini perizinan juga diberikan atas kerjasama dinkes dan dinas PTSP Poin selanjutnya, mereka yang mengklaim pedagang eceran obat harus ada penanggungjawab, yaitu ttk.
Itulah yang membedakan apotek dan pedagang eceran obat. Apotek boleh menjual obat keras dll., sedangkan pedagang eceran obat hanya obat bebas dan obat bebas Di franchise ada yang sudah bertransformasi menjadi toko obat
Regulasi tersebut antara lain, regulasi untuk sediaan farmasi dan alkes (spt obat bebas, obt, oot, owa), regulasi distribusi (CDOB), regulasi untuk pelaku usaha pedagang ecer dan TTKnya, regulasi terkait perlindungan konsumen
Saat ini masyarakat sudah merasa semakin mudah melaksanakan swamedikasi (pengobatan sendiri). Faktor lain adalah tingginya biaya kesehatan. Walaupun saat ini tercover oleh BPJS, secara nominal biayanya masih tinggi sehingga masih banyak yang tidak mempunyai BPJS. Faktor selanjutnya adalah masyarakat enggan melakukan diagnosis kepada dokter, sehingga sering melakukan diagnosis sendiri
UU Kefarmasian harus disahkan Dengan munculnya UU, harapannya bisa membantu Kedua, perlu ditinjau kembali apakah Permenkes 2002 masih relevan dengan situasi saat ini Contohnya mengenai OWA, peraturannya dirilis terakhir di 1999, meskipun di 2021 dirilis peraturan mengenai penggolongan obat. Ketiga, kita punya peran pada masyarakat untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Apabila pemahaman kita bisa ditularkan kepada masyarakat, lama lama masyarakat akan terbuka
Sirkulasi Obat Ilegal Indonesia: Sudah Tuntas Atau Susah Diberantas?
Apa sih perbedaan obat ilegal dan obat palsu?
Obat Ilegal adalah obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di BPOM Tidak terjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya karena beredar di Indonesia secara ilegal
Obat Palsu yaitu Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki nomor izin edar Dimana saja sarana obat legal dan ilegal ?
Sarana legal => Sediaan obat yang dijual di sarana yang legal seperti sarana Apotek rumah sakit atau sarana yang memang diperuntukkan untuk melakukan distribusi atau peredaran atau penyerahan obat itu menjadi tanggungjawab proses distribusi pengawasannya oleh BPOM Sarana Ilegal => Ilegal yang seperti adanya obat keras atau psikotropika yang dijual tidak pada tempatnya, seperti di supermarket atau toko kelontong Lantas apakah ada hukum-hukum yang mengatur tentang penjualan obat legal?
Pastinya ada, berikut ini adalah dasar hukum penjualan obat legal
KEPMENKES Nomor 193/Kab/B VII/71 Tahun 1971
Permenkes No 917 tahun 1993
UU 5/1997 Tentang Psikotropika
PP 72/1998 Tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU 36/2009 Tentang Kesehatan
UU 35/2009 Tentang Narkotika
UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja
PerBPOM No 15 Tahun 2020 Tentang Pengawasan
PerBPOM NO 8 Tahun 2020 Tentang penyediaan obat secara daring
Apa yang telah dilakukan pihak BPOM untuk menangani dan mencegah kasus tersebut?
BPOM telah melakukan beberapa tindakan, salah satunya adalah tindakan operasi pangea, operasi opson, operasi patroli, dan kegiatan patroli cyber
Obat palsu sangat sulit diidentifikasi melalui tampilan luarnya Obat palsu baru dapat diidentifikasi melalui tes laboratorium Obat TIE sangat mudah diidentifikasi namun , ada beberapa obat palsu yang bisa dilihat perbedaan dari segi penampilannya. Walaupun tidak mencolok, tetapi terdapat aspek yang berbeda, seperti warna, simbol, dan tata letak
Apa tips agar terhindar dari obat palsu?
Tips tehindar dari obat palsu :
Membeli Obat di sarana resmi
Cek Klik
Waspada membeli obat secara online (Internet)
Waspada jika ada perbedaan harga obat yang cukup tinggi
Saat ini industri kecantikan terutama pada produk-produk perawatan kulit telah merambah ke seluruh kalangan. Dengan menargetkan segala pasar, tak jarang produk-produk yang beredar memberikan overclaim hingga false claim. Perbesaran demografis ini tak seharusnya membuat industri kecantikan dengan mudah memberikan label yang overclaim untuk menarik para konsumen. Celakanya lagi, masih banyak konsumen yang belum melek dengan iklan-iklan yang overclaim tersebut. Klaim untuk produk kosmetika tidak bersifat menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan mencegah suatu penyakit. Melalui Peraturan BPOM Nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetika, diharapkan klaim yang diberikan adalah objektif dan tidak menyesatkan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Beberapa klaim produk kosmetika yang tidak diizinkan adalah 1 2
Antiinflamasi
Memutihkan wajah Merangsang pembentukan kolagen Memperbaiki tekstur kulit yang rusak
Produk-produk dengan klaim-klaim tersebut masih kerap terdengar di pasaran. Meskipun industri kosmetika telah diatur oleh BPOM, masyarakat juga perlu mulai untuk membuka mata dalam memahami produk-produk kosmetika yang mereka butuhkan. Disini, kita sebagai mahasiswa farmasi dapat memberikan kontribusi dengan memberikan pesan edukatif dimulai dari orang terdekat kita! Jangan mudah termakan iklan overclaim dan pahami kebutuhanmu!
Berdasarkan data dari Globocan 2020, kanker serviks menyandang urutan kedua insiden kanker paling banyak terjadi pada wanita Indonesia. Di tahun 2020 terdapat 36.633 kasus baru dan angka kematian mencapai 21.003 jiwa. Hampir tiap kejadian kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV (human papilloma virus). Kanker serviks bisa dicegah, namun informasi mengenai pencegahan dan deteksi dini belum banyak sampai ke wanitawanita Indonesia. Pencegahan kanker serviks melalui vaksin HPV juga tidak cukup terjangkau bagi seluruh kalangan.
Dengan tingginya kasus tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan strategi untuk menekan prevalensi. Telah disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes, peningkatan cakupan vaksinasi sebagai perlindungan, khususnya untuk pencegahan kanker serviks merupakan salah satu pilar dalam upaya menurunkan angka kejadian serta kesakitan akibat kanker di Indonesia. Vaksin HPV sudah mulai dikenalkan di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya. Kabar baiknya, mulai tahun 2022 vaksin ini akan menjadi imunisasi wajib dan digratiskan.
Mengutip pernyataan dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi HPV akan diberikan secara gratis dibiayai oleh negara. Sasaran dari vaksinasi ini adalah pelajar perempuan kelas 5 hingga 6 sekolah dasar. Belum diketahui secara pasti kapan vaksinasi ini bisa mencakup secara nasional. Namun, perluasan pemberian vaksinasi ini akan dimulai tahun ini pada bulan imunisasi anak sekolah yang rutin dilakukan tiap tahun.
Dengan sasaran yang tidak mencakup seluruh usia, kampanye sosial mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker serviks harus tetap ditingkatkan agar para wanita di usia remaja dan dewasa juga mendapatkan awareness mengenai kanker serviks.
Pendidikan vokasi → pendidikan tinggi program diploma dengan keahlian terapan dimana rasio antara praktikum dan teori dalam kurikulumnya adalah 70:30.
Pendidikan akademik → pendidikan tinggi program sarjana dengan arahan ke penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan profil lulusan yaitu pada D3 yang fokus pada keahlian terapan, sementara pada S1 fokus pada keilmuan.
Dalam dunia pekerjaan farmasi kita mengenal istilah Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Dari definisi yang diambil dari PP no 51 tahun 2009 tersebut dapat diketahui bahwa seorang lulusan sarjana farmasi dan lulusan D3 farmasi berada ditingkat yang sama yaitu TTK
Secara tingkat pendidikan, dengan kompetensi yang berbeda, S1 farmasi setara dengan D4 farmasi dan lebih tinggi dibandingkan D3 farmasi. Namun, dalam dunia pekerjaan kedudukannya sama yaitu TTK. Dengan tingkatan pendidikan yang lebih rendah, recruiter pekerjaan akan cenderung untuk merekrut lulusan D3 farmasi karena profil lulusan yang terampil dan lebih siap untuk bekerja dibandingkan profil lulusan S1 farmasi yang lebih fokus dalam keilmuaan. Dengan tingkatan D3 farmasi yang lebih rendah, recruiter juga dapat memberikan gaji yang lebih rendah sehingga preferensi terhadap lulusan D3 dalam prospek pekerjaan juga meningkat.
Seorang sarjana S1 farmasi seharusnya disiapkan untuk menjadi seorang apoteker melalui Program Studi Profesi Apoteker (PSPA). Pada pendidikan kedokteran, Prodi sarjana kedokteran dan profesi kedokteran sudah menjadi satu paket. Sementara pada pendidikan kefarmasian, masih ada ketimpangan antara Prodi S1 Farmasi dan PSPA. Isu mengenai moratorium farmasi memang sudah lama meluap namun nyatanya jumlah PSPA dan S1 Farmasi akan sulit untuk diseimbangkan. Dan ternyata setelah dikaji lebih dalam, permasalahan tersebut dapat mengakar ke dilematika dalam memilih Program Pendidikan Kefarmasian. Seorang lulusan S1 Farmasi idealnya dipersiapkan untuk menjadi seorang apoteker melalui PSPA dan mendapat STRA. Namun pada realitinya PSPA tidak mencukupi sehingga dengan tuntutan pekerjaan mereka harus mengambil uji kompetensi lain yaitu STRTTK. Di sisi lain, seorang lulusan D3 farmasi juga mendapat gaji yang lebih rendah dibandingkan S1 Farmasi dengan kemungkinan beban kerja yang sama.
Pengesahan RUU Kefarmasian yang selanjutnya juga mencakup mengenai pendidikan kefarmasian Bijak dalam memilih Program Pendidikan Kefarmasian yang akan dijalani dengan menimbang kompetensi yang akan didapat
Bagaimana hal tersebut menjadi sebuah permasalahan?
Isu ini muncul dari fakta terkait kondisi penerimaan CPNS 2 tahun terakhir yang tidak lagi mengutamakan apoteker maupun S1 Farmasi untuk tenaga Pengawasan Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.
Berdasarkan yang disampaikan oleh apt. Chazali H Situmorang yang saat ini terpilih menjadi Ketua Dewas PP IAI pada Kongres IAI ke XXI, Recruitment CPNS di lembaga pemerintah tidak lepas dari sebuah subjektivitas kebijakan Kepala BPOM yang memang kebetulan bukan seorang apoteker tetapi sarjana Teknik lingkungan dari ITB. Kepala BPOM juga memang sudah beberapa periode tidak dipimpin oleh apoteker, silih berganti dengan dokter, dan sarjana lainnya.
Peran apoteker di BPOM dapat dilihat dari job desknya. Apoteker berperan dalam mengevaluasi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Apoteker juga mengawasi obat yang beredar di pasar melalui audit rutin, pengujian sampel, dan monitoring efek samping obat dan obat tradisional. Apakah ada profesi lain yang dapat melaksanakan tugastugas itu, secara jujur jawabannya adalah “Tidak Ada.”
Untuk memastikan persoalan zero apoteker di BPOM dan menyimak apa yang menjadi tugas utama/peran apoteker di BPOM yang diuraikan di atas, kita dapat melihat formasi recruitment CPNS BPOM tahun 2021. Hal ini tertuang dalam Pengumuman BPOM Nomor: KP.03.01.2.24.07.21.22 Tentang Revisi Pengumuman Penerimaan CPNS Badan POM Tahun Anggaran 2021, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2021.
Pada halaman 6, latar belakang formasi yang dibutuhkan untuk jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama adalah : S-1 Teknik Lingkungan/S-1 Teknik Kimia/ Dokter/S-1 Kimia/ S-1 Biologi/S-1 Gizi/S-1 Teknologi Pangan/S-1 Kesehatan Masyarakat/S-1 Kriminologi/S-1 Hukum Pidana/Dokter Hewan/S-1 Kriminologi/S-1 Hukum Pidana/S-1 Ilmu Komunikasi /*Apoteker*.
Nah, Kita dapat menyimpulkan bahwa BPOM untuk prioritas kebutuhan jabatan Pengawas Kefarmasian dan Makanan Ahli Pertama adalah S1 bukan Farmasi/Apoteker. Profesi apoteker ditempatkan pada urutan paling akhir. Suatu kebijakan yang “menohok” profesi apoteker. Lebih ironinya lagi, Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Seleksinya yang merupakan seorang apoteker. Hasilnya sudah dapat diduga. Hanya sedikit sekali apoteker yang diterima untuk penempatan di 34 provinsi. Memang tidak ada jaminan pengawasan obat dan makanan berjalan dengan baik ditangan apoteker yang integritas dan moralitasnya rendah. Akan tetapi, Hal tersebut akan lebih remuk lagi jika pengawasan obat dan makanan berada di tangan oknum yang tidak berkompeten dan tidak profesional
Jikalau kebijakan zero apoteker terus dilanjutkan, niscaya akan semakin banyak persoalan-persoalan obat dan makanan yang terjadi di masyarakat. Contohnya adalah persoalan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) di industri, kontrol izin edar obat dan makanan, penatalaksanaan obat dan makanan, serta penetrasi obat-obat ilegal yang membahayakan masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Pada tahun 2019, sebanyak 40 juta orang mengalami gangguan bipolar. Masyarakat dengan gangguan bipolar mengalami tingkat bunuh diri yang tinggi. Sebanyak 19% dari penderita mati akibat bunuh diri dan sebanyak 50% mencoba untuk melakukan bunuh diri non-fatal. Kejadian bunuh diri ini secara kuat dihubungkan dengan fase depresi.
Gangguan Bipolar adalah salah satu jenis gangguan mental berat yang menjadi kontributor utama tingkat kematian dan tingkat morbiditas. Penyakit ini biasanya diperparah karena gejala “kekambuhan” yang menyerang secara bertahap, terutama karena depresi yang sedang berlangsung yang secara langsung mengurangi kualitas hidup (yatham et al. 2018)
Gejala dari bipolar mungkin beraneka macam. Namun dapat dideteksi dengan perubahan 2 (dua) siklus emosi yang bergantian secara spontan. Dikutip dari National Institute of Mental Health, 2018, dua siklus ini adalah siklus euforia dan siklus depresi, dan bisa saja bercampur jadi satu. Individu yang didiagnosis dengan gangguan bipolar menghabiskan hingga 50% hidup mereka dengan gejala depresi (Judd dkk. 2002, 2003; Paykel dkk. 2006) Penyembuhan
Dikutip dari National Institute of Mental Health, 2018, “penyembuhan dari gangguan bipolar dapat dilakukan mulai dari obatobatan, psikoterapi, dan berbagai metode pengobatan lainnya”.
Pengobatan yang dilakukan pada orang dengan gejala ringan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan fisik seperti berenang, joging, maupun bersepeda. Kegiatan ini terbukti mengurangi depresi, kecemasan, membantu pola tidur, dan sangat baik bagi kesehatan jantung dan otak.
Pada gejala berat atau parah, biasanya pengobatan dilakukan dengan obat-obatan, psikoterapi, maupun pengobatan elektrokonvulsif (adalah pengobatan yang menstimulasi otak dan dapat menyebabkan penderita merasa rileks). Pengobatanpengobatan tersebut dilakukan apabila gejala pasien tidak membaik setelah pengobatan yang dilakukan pada orang dengan gejala ringan.
Gangguan ini tidak dapat selalu dicegah. Namun, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kambuhnya gejala bipolar, antara lain: 1.
Berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol
Menjalani terapi sesuai arahan dokter Tidak menggunakan NAPZA Mengelola emosi dan stress dengan baik Membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar Berusaha untuk bersabar dan fokus pada hal-hal positif Menjaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga.
