The Fight for Pharmacist Legal Standing

RUU Kefarmasian (RUUF) adalah rancangan undang-undang yang mengatur segala praktik kefarmasian untuk menjamin kepastian hukum praktisi kefarmasian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

perjalanan RUU-F

urgensi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan RUU Kefarmasian ke dalam Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) 2015 - 2019

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 82/PUUXIII/2015 mengenai kesepakatan untuk segera mempersiapkan rumusan Rancangan Undang-Undang Farmasi, yang dijadwalkan selambatlambatnya trimester pertama tahun 2017.

RUU Kefarmasian disahkan dan masuk ke dalam RUU Prolegnas Prioritas 2020 serta bagian dari RUU

Omnibus Law.

RUU Kefarmasian dicabut dari Prolegnas 2020.

RUU Kefarmasian tidak masuk ke dalam Prolegnas 2021. Saat ini bahasan mengenai RUU Kefarmasian menjadi lebih luas dengan adanya RUU terkait farmasi lainnya seperti RUU Kefarmasian dan Kemandirian Farmasi Nasional serta RUU Praktik Apoteker

RUUF sangatlah penting untuk semua aspek, baik sebagai payung hukum kefarmasian juga sebagai landasan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di semua bidang. Terdapat banyak kasus yang merugikan farmasis secara eksplisit maupun implisit apabila tidak ada perlindungan hukum yang pasti. RUUF harapannya dapat memelihara apoteker sebagai profesi yang memiliki peranan strategis dan selanjutnya RUU dapat menciptakan regulasi turunan yang optimal.

Terdapat banyak produk hukum dari organisasi profesi dan badan pemerintah yang berkaitan dengan farmasi yang perlu direlevansi, seperti BPOM, APMFI, Kemenkes RI, IAI, PAFI. Dengan adanya RUUF diharapkan dapat memberikan jembatan dengan regulasi-regulasi lainnya yang saling berkaitan.

Sektor pendidikan farmasi saat ini masih samar dan belum ternaungi secara konstitusional dalam produk pemerintah yang menyebabkan kurangnya penjelasan dan relevansi fundamental terkait perbedaan lulusan sekolah menengah, diploma, dan sarjana farmasi, perbedaan leading sector kurikulum pendidikan sarjana farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), serta kurikulum pendidikan kefarmasian yang masih belum terintegrasi antara diploma dan sarjana. RUUF dapat memberikan kejelasan secara hukum mengenai pendidikan farmasi. Sebagai mahasiswa farmasi, kita tidak lepas dari tanggung jawab untuk menjamin masa depan keprofesian kita. Maka dari itu, terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan RUU Kefarmasian, antara lain sebagai berikut: 1.Ikut berkontribusi pada aksi-aksi dan seruan, seperti mengikuti aksi secara daring maupun luring, menyebarkan informasi propaganda, dsb. 2.Selalu menyegarkan diri dengan informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan yang terjadi di bidang kefarmasian. 3.Menjadi farmasis yang selalu ingat dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menegakkan hak-hak keprofesian. 4.Semangat mengikuti kegiatan organisasi agar dapat mengasah kemampuan kita kedepannya dalam menghadapipermasalahan kefarmasian secara politis.