Hot Stance

Regulators are in the best position to regulate when they are intimately knowledgeable about the activities they are regulating. -John Thain

overclaim skincare, siapa yang harus tanggung jawab

Saat ini industri kecantikan terutama pada produk-produk perawatan kulit telah merambah ke seluruh kalangan. Dengan menargetkan segala pasar, tak jarang produk-produk yang beredar memberikan overclaim hingga false claim. Perbesaran demografis ini tak seharusnya membuat industri kecantikan dengan mudah memberikan label yang overclaim untuk menarik para konsumen. Celakanya lagi, masih banyak konsumen yang belum melek dengan iklan-iklan yang overclaim tersebut. Klaim untuk produk kosmetika tidak bersifat menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan mencegah suatu penyakit. Melalui Peraturan BPOM Nomor 3 tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetika, diharapkan klaim yang diberikan adalah objektif dan tidak menyesatkan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Beberapa klaim produk kosmetika yang tidak diizinkan adalah 1.Antiinflamasi 2.Memutihkan wajah 3.Merangsang pembentukan kolagen 4.Memperbaiki tekstur kulit yang rusak

Produk-produk dengan klaim-klaim tersebut masih kerap terdengar di pasaran. Meskipun industri kosmetika telah diatur oleh BPOM, masyarakat juga perlu mulai untuk membuka mata dalam memahami produk-produk kosmetika yang mereka butuhkan. Disini, kita sebagai mahasiswa farmasi dapat memberikan kontribusi dengan memberikan pesan edukatif dimulai dari orang terdekat kita! Jangan mudah termakan iklan overclaim dan pahami kebutuhanmu!

pemerintah siap tanggung vaksin HPV, siapa sasarannya?

Berdasarkan data dari Globocan 2020, kanker serviks menyandang urutan kedua insiden kanker paling banyak terjadi pada wanita Indonesia. Di tahun 2020 terdapat 36.633 kasus baru dan angka kematian mencapai 21.003 jiwa. Hampir tiap kejadian kanker serviks pada wanita disebabkan oleh virus HPV (human papilloma virus). Kanker serviks bisa dicegah, namun informasi mengenai pencegahan dan deteksi dini belum banyak sampai ke wanitawanita Indonesia. Pencegahan kanker serviks melalui vaksin HPV juga tidak cukup terjangkau bagi seluruh kalangan.

Dengan tingginya kasus tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan strategi untuk menekan prevalensi. Telah disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes, peningkatan cakupan vaksinasi sebagai perlindungan, khususnya untuk pencegahan kanker serviks merupakan salah satu pilar dalam upaya menurunkan angka kejadian serta kesakitan akibat kanker di Indonesia. Vaksin HPV sudah mulai dikenalkan di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya. Kabar baiknya, mulai tahun 2022 vaksin ini akan menjadi imunisasi wajib dan digratiskan.

Mengutip pernyataan dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, vaksinasi HPV akan diberikan secara gratis dibiayai oleh negara. Sasaran dari vaksinasi ini adalah pelajar perempuan kelas 5 hingga 6 sekolah dasar. Belum diketahui secara pasti kapan vaksinasi ini bisa mencakup secara nasional. Namun, perluasan pemberian vaksinasi ini akan dimulai tahun ini pada bulan imunisasi anak sekolah yang rutin dilakukan tiap tahun.

Dengan sasaran yang tidak mencakup seluruh usia, kampanye sosial mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker serviks harus tetap ditingkatkan agar para wanita di usia remaja dan dewasa juga mendapatkan awareness mengenai kanker serviks.