RSUD Dr Zainoel Abidin Banda Aceh

 Diskes Tunggu SE Terkait Obat Sirup

Belum Ditemukan Kasus Gagal Ginjal Misterius

PEKANBARU - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI secara resmi telah mengeluarkan aturan agar seluruh apotek menyetop sementara penjualan obat sirup pasca ditemukannya 192 kasus gagal ginjal akut misterius terhadap anak usia 0-5 tahun di berbagai wilayah di Indonesia.

Zaini Rizaldy

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami pada 18 Oktober 2022.

Berdasarkan SE tersebut, tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/ syrup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy Saragih, mengaku jika pihaknya belum menerima SE dimaksud. “Jadi kita masih menunggu ni, baik dari pusat maupun provinsi,” kata Zaini, Rabu (19/10).

Setelah adanya SE, kata Zaini, pihaknya baru akan meneruskan ke seluruh apotek dan fasilitas kesehatan. “Sekarang kan kita belum mendapatkan surat dari provinsi maupun pusat,” sebut Zaini.

Sementara itu terkait kasus gagal ginjal akut misterius terhadap anak usia 0-5 tahun, disampaikan Zaini hingga kini belum ada ditemukan di Kota Pekanbaru. “Kita belum ada kasus, belum ada laporan dari rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Pekanbaru. Kalau ada (kasus), itu kita minta segera dilaporkan ke kita,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru, Yosef Dwi Irwan, menegaskan paracetamol sirup atau untuk anak yang diduga picu sakit ginjal tidak terdaftar di BPOM RI. Sebelumnya dari informasi WHO, obat itu terdiri dari Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup.

Yosef menjelaskan, keterangan resmi BPOM RI terkait isu obat sirup untuk anak yang berisiko mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). BPOM memastikan empat jenis produk itu diproduksi oleh Maiden Pharmaceuticals Limited, India.

Keempat produk yang ditarik di Gambia tersebut tidak beredar di Indonesia hingga saat ini. Kemudian produk dari produsen Maiden Pharmaceutical Ltd, India tidak ada yang terdaftar di BPOM RI.

Sejauh ini kata Yosef, BPOM juga melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Hasil uji produk yang mengandung cemaran EG dan DEG itu masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan ambang batas aman.

Pihaknya juga meminta semua industri farmasi yang punya obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG, untuk melaporkan hasil uji yang

Dewan Ingatkan Dinas Efektif Gunakan APBD

PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru beberapa kali memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra terkait pelaksanaan kegiatan. Masih belum ada persoalan yang menjadi sorotan khusus selama hearing digelar.

Namun Wakil Ketua Komisi I, Krismat Hutagalung tetap mengingatkan OPD menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Memakai APBD 2023 yang menyentuh masyarakat langsung dan harus diperjuangkan.

“Dari beberapa OPD yang dipanggil tidak ada yang menjadi sorotan khusus. Cuma kami selalu tekankan bahwa untuk penggunaan APBD 2023 mendatang lebih efektif dan efisien,” kata Krismat, Rabu (19/10).

Bagi Krismat hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi. Misalnya masalah banjir, sampah, drainase, pendidikan, pelayanan kesehatan ke warga kurang mampu, dan persoalan lainnya.

“Tingkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, kita mau hand to hand kerjasama setiap OPD sangat penting, semangat yang ditularkan Penjabat Walikota itulah yang kita sampaikan ke seluruh OPD yang kita undang,” katanya.

“Kalau bisa anggaran yang ada dipergunakan secara efektif dan efisien. Lihat kondisi masyarakat yang benarbenar butuh sekali hadirnya pemerintah secara langsung,” sambungnya.

(hrc1/lda)

dilakukan secara mandiri. Itu bentuk tanggung jawab pelaku usaha.

Industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat atau bahan baku jika diperlukan. Selanjutnya, produk yang melebihi ambang batas aman bakal diberikan sanksi administratif berupa peringatan, hingga penghentian pembuatan obat.

Seperti diketahui, sejauh ini telah ditemukan sebanyak 192 kasus gagal ginjal akut misterius terhadap anak usia 0-5 tahun di sejumlah daerah. Rinciannya di DKI Jakarta 50 kasus, Jawa Barat 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatra Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bersama Kementerian Kesehatan masih meneliti penyebab dari penyakit

ini. (nov/hrc5)

DITAHAN - Terdakwa Emrizal ketika akan ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru, belaum lama ini. Emrizal sempat buron dan ditangkap di mes PT Sega di Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Senin (31/1), (ist)  Korupsi Pembangunan Gedung Irna RSUD Bangkinang

Dua Rekanan Dihukum 7 dan 8 Tahun Penjara

PEKANBARU - Abd Kadir Jailani Djumra dan Emrizal dinyatakan bersalah melakukan korupsi proyek pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap (Irna) Tahap III di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar. Keduanya divonis masing-masing 8 tahun dan 7 tahun penjara.

Abd Kadir Jailani Djumra merupakan Komisaris PT Fartir Jaya Pratama (FJP) dan Emrizal sebagai Project Manager PT Gemilang Utama Alen (GUA). PT GUA sebagai pelaksana pembangunan, dengan meminjam bendera perusahaan lain.

Vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin Dr Dahlan, Selasa (18/10) petang. Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui video conference dari Rutan Kelas I Pekanbaru.

Majelis hakim menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Abd Khadir Jaelani Djumra dan Emrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;” ujar Dahlan dalam amar putusannya.

Abd Kadir Jaelani Djumra dijatuhi hukukam penjara selama 8 tahun sedangkan Emrizal penjara selama 7 tahun. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Hanya saja, majelis hakim memberikan hukuman tambahan kepada Abd Kadir Jaelani Djumra membayar uang pengganti sebesar Rp2.972.539.000. Apabila satu bukan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugiam atau diganti hukuman penjara selama 1 tahun. “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan,” tegas Dahlan.

Majelis hakim juga menyatakan 151 item barang bukti yang terdiri dari dokumen dan lainnnya dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara Surya Darmawan dan Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT – 01/L.4/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 dan nomor : PRINT – 03/L.4/ Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, mengatakan vonis tersebut sama seperti tuntutan JPU yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Kendati begitu, JPU tetap menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. “Penuntut Umum pikir-pikir. Begitu juga para terdakwa,” kata Bambang, Rabu (19/10).

JPU dalam dakwaannya terhadap Emrizal menyebut, dugaan korupsi dilakukan Emrizal bersama-sama dengan Abd Kadir Jaelani Djumra dan dengan Surya Darmawan serta Ki Agus Toni Azwarani.

Mereka bekerja sama meminjam dan menggunakan PT Gemilang Utama Alen untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran Rp48.035.821.000,00, sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kampar, supaya PT Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan itu.

Dalam kerja sama tersebut, disepakati bahwa Ki Agus Toni Azwarani selaku Kuasa Direksi sedangkan Emrizal akan ditunjuk selaku Project Manager (yang tidak memiliki kualifikasi keahlian), sehingga dalam pelaksanaan fisik di lapangan.

Personel yang bekerja di lapangan berbeda dengan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT Gemilang Utama Alen. Di imana telah ditetapkan selaku Project Manager adalah Soni Hartaman.

Seharusnya pergantian personel tersebut harus mendapat persetujuan tertulis Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rif Helvi Arselan selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan.

Laporan kemajuan pekerjaan dibuat tidak benar. Seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.

Pekerjaan yang tidak benar itu disetujui oleh Mayusri dengan Rif Helvi Arselan. Atas proyek itu juga telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Perbuatan terdakwa tersebut merugikan negara Rp 8.045.031.044,14. (lda)

Pemko Siapkan Rp 66 Miliar untuk Pemilu

PEKANBARU- Kebutuhan anggaran dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kota Pekanbaru diprediksi mencapai Rp 66 Miliar. KPU dan Bawaslu telah mengajukan permintaan dana itu ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Pemko Pekanbaru bisa mencicil kebutuhan anggaran untuk pemilihan walikota Pekanbaru pada 2024 mendatang.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan pemerintah kota mempersiapkan anggaran itu mulai tahun 2023. “Iya, di tahun 2023 baru,” kata Jamil, Rabu (19/10).

KPU dan Bawaslu Pekanbaru bisa menggunakan anggaran tersebut mulai tahun depan untuk persiapan pesta demokrasi di tahun 2024. Proses penganggaran pemilu bakal berlangsung secara bertahap.

Apalagi sejumlah tahapan pemilu sudah mulai berlangsung tahun ini. Dirinya menyebut, pemerintah pusat juga mengingatkan, struktur APBD sudah memuat anggaran tahapan Pemilu 2024.

Tahun 2023 sudah ada kegiatan dalam rangkaian Pemilu. Jamil menyampaikan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru menghitung yang dianggarkan untuk tahapan pemilu tahun ini.

Untuk besarannya sesuai dengan kebutuhan dalam tahapan Pemilu. Anggaran itu juga akan masuk dalam APBD tahun 2023. “Kita sudah mulai memasukkan anggaran Pemilu 2024 pada APBD tahun depan,” jelas Jamil.

Pemerintah kota juga sudah berkomunikasi dan melakukan kunjungan ke KPU. Hal itu sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaran Pemilu 2024. (nov)

M Jamil

14,6 Hektare Lahan Terbakar Hingga September 2022

PEKANBARU - Terjadi kebakaran 14,6 hektare lahan di Kota Pekanbaru sejak Januari hingga September 2022. Kebakaran tersebut terjadi secara terus menerus setiap bulannya.

“Sejak januari hingga september 2022, ada 29 Karhutla terjadi setiap bulannya,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru, Alan Kurnia, Rabu (19/10).

Alin merincikan, pada Januari terjadi lima kali karhutla, kemudian Februari satu kali, Maret enam kali, April satu kali, Mei dua kali. “Kemudian pada bulan juni terjadi satu kali, juli tujuh kali, agustus satu kali, dan september lima kali,” tuturnya.

Meski begitu, kebakaran yang terjadi tidak ada korban jiwa dan tidak terjadi dalam kurun wakttu yang lama. Dari total Karhutla yang terjadi, durasi kebakaran berkisar 25,3 menit. (hrc5/lda)