Wapres:Penghapusan Jabatan Gubernur Wacana Lama

PDIP Tunggu Putusan Megawati Umumkan Capres

JAKARTAKetua DPP Par- tai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan, seluruh kadernya menyerahkan keputusan terkait calon presiden (capres) kepada Megawati Soekarnoputri.

Said Abdullah

Hal tersebut merupakan amanat dari hasil Kongres V PDIP di Bali.

“Ini persoalan kongres partai tertinggi itu, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kongres partai tiba-tiba kita mendahului Ibu Mega,” ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Terkait beredarnya sosok capres dari PDIP sudah mengerucut ke lima nama Ketua Badan Anggaran (Banggar) kembali menegaskan, bahwa nama capres dari PDIP sudah berada di kantong Megawati. Sebelum nama-nama itu diumumkan, dia meminta seluruh kader partai berlambang kepala banteng itu diinstruksikan untuk bersabar menunggunya.

“Ibu Mega itu jangan dikira Ibu Mega itu di rumah tidak berinteraksi dengan berbagai kalangan, Bu Mega di rumah tidak berinteraksi sosial dengan para tokoh dengan para elite,” ujar Said seperti dilansir republika.

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kandidat calon presiden pada 2024 yang akan diusung PDI Perjuangan berasal dari kadernya sendiri, menurutnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berhati-hati dalam memutuskannya. Karena itu, PDIP pun tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan capres yang akan diusungnya seperti partai-partai lainnya.

“Saya senang, tadi Ketum Bu Mega menyampaikan bahwa calonnya dari kader sendiri. Mohon maaf, Bu Mega, dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Tenang, tidak grusa grusu seperti yang lain,” ujar Jokowi dalam sambutannya di HUT PDI Perjuangan, di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Jokowi menilai, ketua umum PDIP pun tak goyah untuk segera mengumumkan nama kandidat capresnya meskipun mendapatkan desakan dari berbagai pihak. Ia menegaskan, Megawati sudah mengantongi sejumlah nama kandidat capres pada 2024 nanti.“Didesak dari manapun tidak goyah, meski namanya sudah dikantongi Bu Mega,” ucapnya. (*)

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi kembali munculnya usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ma’ruf menilai, usulan ini merupakan wacana lama yang sebelumnya juga pernah muncul yakni agar gubernur tidak dipilih langsung.

“Itu kan memang sudah lama ya, (wacana) dihapus ditunjuk istilahnya oleh presiden (gubernur itu) tidak dipilih itu kan sudah lama. Kemudian (wacana) hilang, sekarang kan dipilih langsung,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Karena itu, Ma’ruf mempersoalkan kembali mengemukanya wacana tersebut. Menurutnya, biar saja wacana itu berkembang dalam pembahasan di DPR bersama Pemerintah dan para ahli.

“Saya kira biar saja wacana berkembang biar nanti ada pembicaraan di DPR.

Kita ikuti aja mana yg ter- baik aja nanti para ahli akan bicarakan apakah memang lebih baik nggak dipilih atau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Muhammadiyah Nilai Kontraproduktif Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta seluruh pihak agar fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan lebih baik jika diagendakan pascaPemilu 2024.

“Fokus, amankan, pastikan Pemilu 2024 14

Februari 2024 oleh seluruh komponen bangsa,” kata Haedar di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Senin (6/2/2023).

Haedar menyebut, gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan lebih baik jika diagendakan pascaPemilu 2024. Termasuk pembahasan wacana penghapusan jabatan gubernur tersebut. Menurutnya, gagasan itu tidak harus dilakukan menjelang pemilu saat ini.

“Fokus kami PP Muhammadiyah sekarang semua fokus ke (Pemilu) 2024, sebagaimana yang sudah menjadi komitmen.

Hal-hal yang ingin terjadi perubahan reformasi dan macam-macam, sudah lah diagendakan setelah itu,” ujar Haedar. Meski begitu, Haedar menegaskan bahwa tiap gagasan yang dikeluarkan harus melalui kajian akade- mik. Terlebih terkait sistem dan proses ketatanegaraan, yang mana menyangkut masa depan bangsa.

“Tapi agendanya harus betul-betul kolektif kebangsaan, jangan setiap ada gagasan lalu muncul menjadi keputusan tanpa ada kajian akademik yang luas. Karena apa? Ini menyangkut masa depan bangsa,” tegasnya.

Haedar mengimbau agar seluruh pihak agar mengamankan dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Gagasan-gagasan yang berpotensi menimbulkan perpecahan diminta agar dikesampingkan.

“Bahkan, kalau mau berinfak, bersedekah untuk bangsa ini, para elite negara dan pimpinan partai politik ya turunkan lah satu tensi, hal-hal yang kontroversial, yang membuat kita ini menjadi kontraproduktif,” tutur Haedar.

Bisa diredam berbagai pertentangan, dan kuncinya para tokohnya baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas,” kata Haedar menambahkan.

Seperti diketahui, wacana untuk menghapus jabatan gubernur bergulir di publik. Usulan penghapusan tersebut dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar pada Senin (30/1/2023). Presiden Joko Widodo pun merespons dengan menyebut usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur masih perlu dikaji secara mendalam. “Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya, boleh-boleh saja, namanya usulan. Tapi, perlu semuanya kajian,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023). (*)

LSI: Baru Tujuh Partai Aman Ambang Batas Parlemen

JAKARTA - Lingkaran

Survei Indonesia (LSI)

Denny JA melakukan survei kepada partai lama, partai baru, partai besar dan partai gurem. Survei yang dilakukan 4-15 Januari 2023 kepada 1.200 responden itu menemukan baru tujuh partai yang aman ambang batas parlemen.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, untuk partai dengan elektabilitas di atas 10 persen baru ada tiga partai politik. Ada PDIP dengan 22,7 persen, Partai Golkar dengan 13,8 persen dan Partai

Gerindra dengan 11,2 persen.

Namun, ia menekankan, dengan data yang ada hari ini belum bisa ditentukan siapa yang akan memenangkan pemilihan legislatif (pileg). Tapi, Ardian meyakini, pertarungan terbesar pileg memang akan ada di tiga partai-partai tersebut. “Salah satunya yang akan memenangkan pemilu 2024,” kata Ardian, Selasa (7/2). Kemudian, ia menuturkan, ada empat partai memiliki elektabilitas 4-10 persen. Mulai PKB dengan elektabilitas 8,0 pers- en, Partai Demokrat dengan 5,0 persen, PKS dengan 4,9 persen dan Partai Nasdem dengan elektabilitas 4,4 persen. Ardian menerangkan, partai-partai ini memang sudah aman ambang batas parlemen. Tapi, ia mengingatkan, parpolparpol ini masih memiliki ancaman karena memang masih belum terpaut begitu tinggi, elektabilitas baru mencapai 4-10 persen. “Jadi, baru ada tujuh partai yang masuk dalam titik aman pertama,” ujar Ardian seperti dilansir republika.

Mereka, lanjut Ardian, masih berusaha mendapatkan minimal lima besar agar benar-benar aman. Walau frekuensinya agak lebih sedikit, tantangan suara yang didapat menjadi hilang atau ancaman ketidaklolosan ambang batas masih ada. Sedangkan, untuk partai-partai lain elektabilitas mereka masih 1-4 persen. Seperti Perindo dengan 2,8 persen, PPP yang sudah langganan masuk dengan 2,1 persen dan PAN yang juga sudah langganan masuk parlemen dengan

1,9 persen. Sisanya, elektabilitas di bawah satu persen. Ada PSI 0,5 persen, PBB 0,3 persen, Partai Garuda 0,3 persen, Partai Ummat 0,3 persen, Partai Hanura 0,1 persen, Partai Buruh 0,1 persen, Partai Gelora 0,1 persen dan PKN dengan 0,1 persen. “Hanya Gerindra yang lahir setelah reformasi masuk partai besar (elektabilitas di atas 10 persen) dan PPP satu-satunya partai yang lahir sebelum reformasi yang tidak jadi partai besar, bahkan masuk partai kecil (elektabilitas 1-4 persen),” kata Ardian. (*)

PKS Buka Pintu Koalisi Perubahan Untuk Golkar

SLEMAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) direncanakan bakal bertemu Partai Golkar sore ini. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya PKS membangun komunikasi dengan partai lain termasuk Partai Golkar. “Sebetulnya PKS den - gan Golkar cukup lama komunikasinya, bahkan intens sekali, sekarang dengan kita sudah membentuk, kita coba untuk komunikasi, siapa tahu teman-teman Golkar tertarik bergabung bersama kita atau kita juga tertarik bekerjasama dengan Golkar pada beberapa bagian tertentu. Tapi tetap dalam kerangka koalisi peruba - han mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan Demokrat,” kata Mardani ditemui di Universitas Islam Indonesia, Sleman, Selasa (7/2). Peluang Partai Golkar gabung ke Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih sangat terbuka. Menurutnya selama be - lum ada pendaftaran resmi segala hal mungkin. “Karena itu kami mengambil baik Demokrat, Nasdem atau pun PKS mengambil positioning terus komunikasi dengan pihak lain,” ujarnya. Mardani mengatakan PKS tidak ingin jumawa atau putus hubungan dengan partai lain. Kalau pun nanti ternyata berbeda pilihan maka PKS sudah saling memahami posisi masing-masing. “Karena kan kalau nanti bisa tiga atau empat (calon) bisa akan ada dua putaran. Kalau kita udah komunikasi dari awal itu lebih mudah nyambungnya. Kita kan mikirnya jauh ke depan,” tuturnya. Sebelumnya diketa - hui Partai Nasdem juga menggelar pertemuan dengan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta. Golkar bersama PAN dan PPP sudah lebih dulu membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun hingga kini KIB belum menentukan siapa capres yang akan mereka usung. (*)