Hakim Tolak Keberatan Mantan Bupati Inhil

PEKANBARU - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak eksepsi atau keberatan terdakwa Indra Muchlis Adnan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memerintahkan JPU menghadirkan saksi pada perdisidangan selanjutmya.

Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) itu didakwa oleh JPU melakukan korupsi dana penyertaan modal di BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM). Tindakannya itu merugikan negara Rp1.157.280.695.

Indra Muchlis menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyebut dakwaan jaksa kabur.

Majelis hakim yang diketuai Salomo Ginting dengan hakim anggota

Yuli Artha Pujoyotama dan Yelmi dalam putusan selanya, Senin (6/2), menyatakan surat dakwaan JPU) sudah memenuhi syarat formil.

Surat dakwaan sudah sangat jelas dan sesuai dengan KUHAP. “Menyatakan menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa Indra Muclis

Adnan seluruhnya,” kata hakim.

Selanjutnya, hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaam saksi. Hakim mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis (9/2).

JPU dalam dakwaannya mengatakan, perbuatan korupsi dilakukan Indra Michlis bersama-sama dengan Zainul Ikhwan selaku Direktur Utama PT

Gemilang Citra Mandiri. “Perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp1.157.280.695,” kata but berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas

JPU.

Penyertaan Modal Pada

BUMD Kabupaten Indragiri Hilir PT Gemilang Citra Mandiri Tahun 2004 sampai 2007 Nomor: 42/

LHP/XXI/11/2022 tanggal

29 November 2022.

Dijelaskan, perbuatan berawal pada tahun 2004.

Ketika itu Indra Muchlis yang menjabat sebagai Bu- pati Indragiri Hilir menun- juk Zainul Ikhwan sebagai

Direktur Utama PT Gemilang Citra Mandiri periode

2004 sampai 2008 berdasar- kan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor: KPTS.250/XI/HK-

2004 tanggal 30 November ha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Kemendagri Nomo 20 Tahun 2000 tentang pedoman kerja sama perusahaan daerah dengan pihak ketiga.

2004.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ke PT GCM tidak sesuai dengan mekanisme investasi oleh pemerintah daerah yang mengatur bahwa pe- nyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

JPU menjerat Indra

Muchlis dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UY) RI Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No- mor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (lda)

Satpol PP Amankan 14 Gepeng dan Badut Jalanan

jual tisu dan pengamen.

Dalam mengelola keuangan PT GCM, Zainiul Ikhwan tidak berdasarkan pada rencana kegiatan yang dibuat oleh PT

GCM. Pengelolaan dilaku- kan berdasarkan arahan In- dra Muchlis selaku Bupa- ti Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus selaku pemegang saham terbesar PT GCM dengan melakukan kerja sama pihak ketiga. Dari hasil kerja sama tersebut PT GCM tidak memperoleh manfaat sama sekali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Perda

Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usa-

Ketugian negara terse-

Validasi Data PKH Setiap Tahun

PEKANBARU - Dinas Sosial (Dinsos)

Kota Pekanbaru melakukan validasi data warga yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahun. Langkah itu bertujuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Kepala Dinsos Kota Pekanbaru, H Idrus memaparkan, pada akhir 2021 lalu, data jumlah penerima bantuan program PKH di Kota Pekanbaru ada sebanyak 13.098 orang. Sementara, di pertengahan 2022, jumlah penerima bantuan PKH mulai berkurang menjadi 13.050 orang.

“Data terakhir untuk penerima bantuan PKH ini berjumlah 12.255 orang. Jadi dalam satu tahun itu berkurang hampir 1.000 orang. Ini menandakan penerima PKH yang selama ini layak mendapatkan bantuan, tapi ekonominya mulai meningkat, dikeluarkan dari penerima PKH sehingga sekarang ini tinggal 12.255 orang,” jelas Idrus, Selasa (7/2). Idrus menyampaikan, ada 65 petugas pendamping PKH yang melakukan pendataan bagi warga yang layak atau tidak untuk menerima program bantuan PKH di Kota Pekanbaru. “65 pendamping PKH ini memegang sekitar 200-250 orang penerima bantuan PKH yang dibina dan diawasi. Jadi pendamping PKH inilah yang menentukan siapa yang layak menjadi peserta PKH atau tidak,” kata Idrus. Selain melakukan pendataan, para pendamping PKH ini juga memiliki tugas untuk mengawasi penyaluran seluruh bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Kalau bantuan berupa uang, itu langsung ke bank yang ditunjuk. Jadi langsung masuk ke rekening bersangkutan. Sementara, bantuan yang berbentuk barang itu ada melalui bank dan juga ada melalui PT pos giro,” pungkasnya. (hrc1/lda)

PEKANBARU - Sebanyak 14 orang gelandangan dan pengemis (gepeng) diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Selasa (7/2). Mereka diangkut saat beraksi di sejumlah persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru. Di antara yang diamankan, terdapat sejumlah anak di bawah umur yang masih menggunakan seragam sekolah. Selain mengemis mereka yang diamankan juga ada badut jalanan, pen-

Kepala Satpol Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan, pihaknya melakukan patroli dan penertiban terhadap gelandang dan pengemis. Terutama yang beraksi di persimpangan lampu merah. “Tadi pagi (Selasa pagi, red) sudah melakukan patroli dan dalam patroli itu personel langsung menangkap beberapa pengemis, penjual tisu dan badutbadut yang ada di persimpangan lampu merah,” kata

Belum Ditemukan Indikasi Penimbunan

Zulfahmi. Menurut Zulfahmi, aktivitas gepeng di sejumlah lampu merah ini sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum. Terutama pengguna lalu lintas. Bahkan, dengan aktivitas di jalan, bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Terhadap Gepeng tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk pembinaan. “Kita harapkan ada imbauan dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas sosial sehingga gepeng ini tidak lagi melakukan aktivitas dipersimpangan jalan,” katanya. Dikatakannya, Gepeng ini sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang berlaku karena dalam aktivitasnya turut melibatkan anak-anak atau eksploitasi. “Mereka yang seharusnya di sekolah, tapi malah ditempatkan yang tidak aman dari keselamatan mereka,” ucapnya. Zulfahmi khawatir, anak-anak ini saat di jalan tidak terkontrol dan bisa membahayakan mereka. “Kita antisipasi itu semua, kita melakukan ini untuk menyelamatkan mereka ini semua,” sebutnya. Diketahui, gepeng ini diamankan Satpol PP di beberapa lokas, diantaranya Simpang Lampu Merah Jalan Arifin Ahmad, Simpang SKA, Simpang Jalan Nangka-Sudirman, sekitaran Jalan Sudirman, serta titik yang rawan ada gepeng. (nov)