Ekonomi RI 2022 Tumbuh 5,31 Persen

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tumbuh 5,31 persen (year on year/yoy), tertinggi sejak 2013.

Data BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada 2013 mencapai 5,56 persen. Sejak itu, laju pertumbuhan melambat dan kali ini kembali menguat setelah pada 2020 sempat kontraksi 2,07 persen. “Pertumbuhan 2022 sebesar 5,31 persen ini tertinggi sejak 2013 yang saat itu 5,56 persen,” ujar Margo Yuwono, dilansir CNNIndonesia.com, Senin (6/2). Adapun pertumbuhan ekonomi 2022 sangat kuat sejalan dengan realisasi kuartal I hingga IV yang tumbuh konsisten di atas 5 persen. Pada kuartal I tumbuh 5,02 persen, lalu pada kuartal II naik menjadi 5,46 persen dan di kuartal III melonjak 5,73 persen, hingga di kuartal IV tumbuh 5,01 persen.

Pertumbuhan ekono- mi 2022 tumbuh tinggi ditopang oleh ekspor yang tumbuh tinggi 16,28 persen dan juga impor 14,75 persen. Kinerja ekspor ini didorong oleh kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional sepanjang tahun lalu. “Ekspor meningkat karena kenaikan harga komoditas unggulan, diantaranya batu bara, minyak mentah, dan gas alam,” jelasnya. Sedangkan, impor yang tinggi ditopang oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. “Ini mengindikasi permintaan sektor produksi domestik menunjukkan penguatan,” imbuhnya. Konsumsi rumah tangga yang memberikan andil paling tinggi ke pertumbuhan ekonomi juga terus menguat mendekati 5 persen yakni 4,93 persen.

Kemudian investasi (PMTB) juga tumbuh kuat 3,87 persen sepanjang tahun lalu. “Pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan,” pungkasnya. Sementara, jika dilihat berdasarkan wilayahnya, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Di mana, Jawa tumbuh 5,31 persen dengan andil 56,48 persen dan Sumatera tumbuh 4,69 persen dengan andil 22,04 persen. Kemudian, Kalimantan tumbuh 4,94 persen dengan andil 9,23 persen terhadap PDB nasional, dan Sulawesi tumbuh 7,05 persen dan andil 7,03 persen. Sedangkan, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 5,08 persen dan andil 2,72 persen. Lalu, Maluku dan Papua tumbuh paling tinggi 8,65 persen, namun andilnya paling rendah hanya 2,50 persen terhadap perekonomian nasional. (mr/vi)

Minyakita Hanya Untuk

Warga Kurang Mampu

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan penjualan minyak goreng kemasan murah, Minyakita dikhususkan untuk warga kurang mampu.

Pihaknya pun meminta agar masyarakat memahami prioritas pemerintah dalam penyediaan minyak goreng murah itu.

Plt Direktur Jen - deral Perdagangan

Dalam Negeri, Kemendag, Kasan Muhri, menjelaskan, Minyakita maupun minyak goreng curah merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat. Produksinya dihasilkan dari kebijakan domestic market obligation (DMO).

“Program Migor Rakyat diperuntukkan untuk konsumen rumah tangga yang tentu kebutuhannya terbatas karena tingkat pendapatannya juga level tertentu. Jadi mohon teman-teman media juga menyampaikan ke masyarakat,” ujar Kasan, dilansir republika.co.id, Senin (6/2). Kasan menjelaskan, sesuai ketentuan Kemendag setiap konsumen dibatasi maksimal 10 kilogram per hari membeli Minyakita. Hal tersebut biasa diterapkan untuk menghindari kemungkinan praktik penimbunan sekaligus pemerataan.

Soal penjualan Minyakita, ia menegaskan penjualan Minyakita sejatinya tidak bebas. Sebab, sudah melalui jalur distribusi tertentu yang sudah ditentukan dan terdata melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau Simirah.

“Penjualnya justru

OJK Bakal Bubarkan 600 BPR Dalam 5 Tahun

JAKARTA - Otoritas tidak bebas dan melalui jalur distribusi sampai dengan pengecer harus memenuhi ketentuan, termasuk harga di konsumen Rp 14 ribu per liter,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pembelian Minyakita juga harus menunjukkan KTP. Sementara itu, pasokan Minyakita akan diprioritaskan untuk pasar tradisional. Sebagai konsekuensi, pasokan Minyakita untuk ritel modern akan dikurangi karena mayoritas dialihkan ke pasar.

“Hingga lebaran, suplai Minyakita diutamakan untuk pasar rakyat. Minyakita tidak boleh dijual lebih dari harga eceran tertinggi dan diawasi Satgas Pangan,” ucap Zulkifli. (mr/vi)

2023, Kinerja Keuangan Bakal Berlanjut Arah Positif

JAKARTA - Badan

Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi nasional untuk keseluruhan 2022 sebesar 5,31 persen. Ketua

Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menilai, angka itu menunjukkan momentum yang kuat. Menurut Mahendra, kuatnya momentum pertumbuhan akan berlanjut pada

2023. “Dari berbagai industri di bidang industri jasa keuangan tampaknya momentum bisa dipertahankan dengan baik,” ujar

Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, dilansir republika.co.id, Senin (6/2). Ia menambahkan, sasaran di perbankan, pasar modal, dan Industri Keuan - gan Nonbank (IKNB) yang dicapai pada

2022 menjadi modal menguatkannya pada

2023. Mahendra me - nyebutkan, kredit perbankan dan piutang pembiayaan pun tumbuh 11,4 persen dan 14,2 persen pada

2022. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata lima tahun sebelum pandemi yang sebesar 8,9 persen dan 4,4 persen. “Optimisme tersebut juga terus berlanjut. Tercermin dengan besarnya investasi nonresiden pada

SBN (Surat Berharga Negara) pada Januari

2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp 49,7 triliun,” tutur dia. Ia menambahkan, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 13,9 persen mencapai Rp 119 triliun. Hanya saja, premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi sebesar 7,8 persen. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan mutlaknya penyelesaian berbagai masalah sejumlah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat. “Stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan semakin kondusif. Hal tersebut adalah buah hasil sinergi sangat kuat antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam KSSK maupun masing-masing,” tegasnya.

Mahendra mengatakan, otoritas telah menyusun tiga kebijakan prioritas untuk 2023. Pertama penguatan sektor jasa keuangan, kedua menjaga pertumbuhan ekonomi, serta ketiga yaitu meningkatkan layanan dan penguatan kapasitas OJK.

“Kebijakan prioritas merupakan respons dari harapan dan saran dari stakeholder, serta upaya tingkatkan pelayanan dari sistem informasi lebih baik dan koordinasi lebih baik. Perlindungan bagi masyarakat dan investor juga kami utamakan tahun ini,” pungkasnya. (mr/vi)

Jasa Keuangan (OJK) bakal mengurangi jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari sekitar 1.600 menjadi 1.000. Langkah itu akan dilakukan selama lima tahun ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pengurangan dilakukan seiring semakin luasnya peran BPR dalam Undangundang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam UU itu, BPR bisa terlibat dalam sistem pembayaran dan dapat listing di pasar saham.

“Kita tidak bisa dengan peran BPR yang diperkuat itu kemudian setiap BPR bisa melakukannya,” ujar Dian, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, dilansir CNNIndonesia.comm, Senin (6/2).

“OJK melihat jumlah BPR terlalu banyak sekitar 1.600, kemungkinan dalam waktu 5 ta - hun ke depan kita akan mengurangi jadi hanya 1.000 saja dengan melakukan konsolidasi, dan menutup BPR-BPR yang bermasalah, lanjutnya. Dian menjelaskan, meski BPR dapat melantai di pasar saham, tidak semua BPR akan diizinkan melakukannya. BPR harus memenuhi syarat tertentu karena menyangkut keamanan investor. Begitu juga dengan BPR yang akan terlibat dalam sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) juga harus memenuhi syarat tertentu. Di sisi lain, UU P2SK mengubah isti - lah BPR dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. “Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat’ yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,” bunyi pasal 314 bagian a. Sementara nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam UU P2SK. Perubahan nama tersebut dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU P2SK diundangkan. (mr/vi)

Industri Kembali Jadi Sumber Terbesar Pertumbuhan Ekonomi 2022

JAKARTA - Badan Pusat

Statistik (BPS) mencatat, sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022. Industri berhasil melanjutkan tren sebagai kontributor terbesar dari kelompok lapangan usaha terhadap produk domestik bruto nasional.

Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan, sektor industri pengolahan selama 2022 tumbuh 4,89 persen dan menyumbang 18,34 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen. Adapun subsektor industri yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni makanan minuman dan logam dasar.

“Industri makanan dan minuman tumbuh 4,9 persen, didorong oleh permintaan komoditas di dalam negeri serta meningkatnya ekspor minyak sawit (CPO),” kata Margo dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir republika.co.id, Senin (6/2).

Sementara itu, industri logam dasar mencatatkan pertumbuhan

14,8 persen yang didorong oleh peningkatan kapasitas produksi di sentra tambang. Selain itu, BPS mencatat adanya perbaikan harga komoditas tambang di pasar ekspor yang turut mendongkrak pertumbuhan industri logam dasar. Dengan laju pertumbuhan itu, BPS mencatat industri pengolahan secara total menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 1,01 persen. Angka itu meningkat, dari tahun 2021 yang sebesar

3,7 persen maupun 2020 yang minus 0,61 persen.

Meski industri kembali menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tert - inggi dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional, Margo menegaskan pertumbuhan industri belum mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri pengolahan tumbuh, namun masih berada di bawah level pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya. (mr/vi)