1 minute read

Bawaslu Riau Lantik 1.859 Pengawas Kelurahan/Desa

PEKANBARU - Bawaslu

Riau melantik 1.859 orang

Advertisement

Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) selama 2 hari tanggal 5 dan 6 Februari 2023.

Jumlah Kelurahan/Desa se-Provinsi Riau sebanyak

1.862 orang, artinya terdapat 3 PKD yang belum dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Anggota Bawaslu

Riau Hasan mengatakan ada 3 PKD yang ditunda pelantikannya, dikarenakan adanya tanggapan dari masyarakat, dan saat ini Bawaslu Kabupaten yang bersangkutan tengah menindaklanjuti tanggapan masyarakat terhadap 3 orang tersebut.

”2 PKD berada di Kecamatan Kateman dan 1 orang di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dan salah satu dari 3 orang tersebut merupakan perangkat desa,” kata Hasa, Senin (6/2/2023).

Jumlah PKD yang dilantik sebanyak 1.422 laki-laki dan 437 perempuan, dengan hasil rekapitulasi Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, melipu- ti Kuantan Singingi berjumlah 229 orang (laki-laki 162 orang perempuan 67 orang).

Kabupaten Bengkalis berjumlah 155 orang (laki-laki 131 orang dan 24 orang). Kota Dumai berjumlah 36 orang (lakilaki 24 orang dan perempuan 12 orang).

Kemudian, Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 101 orang (laki-laki 65 orang dan perempuan 36 orang). Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 194 orang (laki-laki 133 orang dan perempuan 61 orang).

Siak berjumlah 131 orang (laki-laki 95 orang dan perempuan 36 orang). Kabupaten Kampar berjumlah 250 orang (laki-laki 203 orang dan perempuan 47 orang).

Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 233 orang (laki-laki 183 orang dan perempuan 50 orang). Kabupaten Pelalawan berjumlah 118 orang (laki-laki 100 orang dan perempuan 18 orang).

Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 145 orang (laki- laki 122 orang dan perempuan 23 orang).

Lalu, Kota Pekanbaru berjumlah 83 orang (lakilaki 54 orang dan perempuan 29 orang). Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 184 orang (laki-laki 150 orang dan perempuan 34 orang).

Untuk informasi 3 PKD yang belum dilantik, proses pelantikan dan pengambilan sumpah segera menyusul setelah proses klarifikasi selesai ditindaklanjuti dan tidak ada aturan yang dilanggar. (mr/vi)

This article is from: