6 minute read
George Russell +47,661
SENIN, 10 OKTOBER 2022
9
Advertisement
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bakal melakukan lelang kendaraan dinas secara besarbesaran. Lelang kendaraan itu dilakukan untuk mobil yang masa pemakaian sudah 7-10 tahun ke atas.
“Saya sudah minta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih ada kendaraan operasional tahun 2013, 2014, dan 2015 untuk diusulkan dilelang,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, di Pekanbaru, kepada wartawan, Minggu (9/10).
Menurut SF Hariyanto, lelang perlu dilakukan untuk menghemat biaya operasional, sebab perawatan kendaraan dinas semakin lama semakin tinggi dan mahal.
“Kita akan lelang kendaraan yang pemakaiannya sudah lama. Apalagi di Gudang Kopan banyak kendaraan yang harus dilelang, karena semakin lama terletak, maka nilai ekonomisnya makin turun,” katanya lagi.
“Seperti kemarin kita kan sudah melelang kendaraan dinas, dari 20-an unit kendaraan yang kita lelang, banyak yang tak laku, karena orang tidak mau beli. Sedangkan kendaraan yang laku menjadi pendapatan daerah,” tambahnya.
Untuk itu, SF Hariyanto meminta OPD segera mengusulkan aset kendaraan operasional yang sekiranya perlu dilakukan lelang.
“Kalau sudah diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau kita bisa mengetahui berapa banyak kendaraan dinas yang perlu dilelang,” ucapnya. (mr/vi)
Vaksin Dosis Pertama 83,21 Persen di Riau
PEKANBA -
RU - Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau hingga 8 Oktober 2022, jumlah capaian vaksinasi Covid19 dosis pertama masyarakat umum di Riau baru sebesar 83,21 persen.
“Untuk vaksinasi Covid19 dosis pertama masyarakat umum di Riau baru sebesar 83,21 persen, atau baru 2.871.735 orang yang selesai melaksanakannya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Zainal Arifin, Minggu (9/10).
Dan 2.871.735 orang yang telah melaksanakan vaksin tersebut, terangnya, merupakan warga Dumai sebanyak 154,188 orang, persentase 90.93 persen. Pekanbaru sebanyak 477,374 orang, persentase 90.22 persen. Rokan Hilir sebanyak 303,138 orang, persentase 90.10 persen. “Kemudian warga Indragiri Hilir sebanyak 316,443 orang, persentase 88.72 persen. Pelalawan sebanyak 173,825 orang, persentase 85.12 persen. Rokan Hulu sebanyak 243,321 orang, persentase 81.75 persen. Kuansing sebanyak 146,404 orang, persentase 79.75 persen,” urainya.
Lalu dirincikannya lagi, Indragiri Hulu sebanyak 189,958 orang, persentase 78.68 persen. Kampar sebanyak 362,292
orang, persentase 77.79 persen. Siak sebanyak 193,368 orang, persentase 77.63 persen. Meranti sebanyak 86,315 orang, persentase 76.21 persen. Dan Bengkalis sebanyak 225,109 orang, persentase 73.89 persen. Zainal Ari n “Sementara itu, untuk capaian vaksinasi Covid19 dosis kedua masyarakat umum di Riau sendiri baru ada sebanyak 2.294.258 orang yang selesai melaksanakannya, dan jumlah itu dipersentasekan baru sebesar 66,47 persen,” ucapnya. Di sisi lain, tambahnya, untuk capaian vaksinasi Covid-19 booster masyarakat umum di Riau baru sebanyak 939.854 orang, dipersentasekan itu baru sebesar 27,23 pers-
en. (rvo)
DPRD Minta Perketat Pengawasan di Perairan Riau
PEKANBA -
RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan instansi terkait diminta memperketat pengawasan di perairan khususnya wilayah laut. Sebab, sangat rawan terjadi pencurian ikan lantaran minimnya pengawasan.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Riau, Syafruddin Iput, kepada wartawan, Sabtu (8/10). Ia juga menyoroti penggunaan alat tangkap trawl pada kapal yang selalu meresahkan nelayan-nelayan kecil.
“Sementara kegiatan patroli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau itu hanya dilaksanakan setahun empat kali. Seharusnya sebulan sekali,” kata Iput.
Menurutnya, anggaran Rp200 juta dalam empat kali setahun untuk patroli, sangat sedikit. Sementara, kawasan laut di Riau luas. “Sekarang dengan keterbatasan dana dan transportasi laut, menyulitkan pengawasan. Macam di Rohil itu sendiri cuma ada satu kapal kecil untuk transportasi
patroli,” jelas Iput. Ketua Fraksi Gerindra itu meminta Pemprov Riau bisa meningkatkan kegiatan patroli dengan penambahan dana untuk kebutuhan kegiatan pengawasan, apalagi khusus Rohil yang sering berdampak pada neSyafruddin Iput layan kecil akibat terjadinya penangkapan ikan dengan trawl. “Kami selalu mewantiwanti Pemkab Rohil untuk melakukan pengawasan itu. Malah waktu saya jadi camat, saya ke laut sendiri dan memberikan informasi ke dinas perikanan kabupaten. Mengenai kapalkapal trawl di laut Panipahan,” ucapnya. (mr/vi)
CURHAT - Gubri, Syamsuar, menyampaikan curahan hati (curhat) kepada tim Bappenas RI, masih banyak pembangunan di Provinsi Riau, khususnya infrastruktur, yang belum sempurna, sehingga masih perlu dukungan dari pemerintah pusat, saat menggelar pertemuan bersama Bappenas RI, Sabru (8/10), di Gedung Daerah Balai Serindit. (ist)
Gubri Curhat ke Bappenas RI
Tapi Kurang Diperhatikan’
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, menyampaikan kepada tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa masih banyak pembangunan di Provinsi Riau, khususnya infrastruktur, yang belum sempurna, sehingga masih perlu dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita harapkan dengan adanya pertemuan ini bisa mempengaruhi percepatan pembangunan Riau. Apalagi, Riau juga merupakan salah satu provinsi penyumbang devisa negara, baik itu dari segi ekspor, investasi, dan lain sebagainya. Namun hal itu bertolak belakang dengan pembangunan yang ada di Riau,” ujar Syamsuar, saat menggelar pertemuan bersama Bappenas RI, Sabru (8/10), di Gedung Daerah Balai Serindit.
Gubri menjelaskan, indikator makro pembangunan Riau memberikan kontribusi terhadap nasional. Di mana pertumbuhan ekonomi Riau triwulan pertama tahun 2022 yaitu sebesar 4,88 persen, jumlah itu berkontribusi sebesar 5,2 persen terhadap perekonomian nasional.
“Di samping itu, Riau juga merupakan provinsi dengan nilai PDRB terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar pulau Jawa,” bebernya.
Di mana, sambungnya, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang paling tinggi, yakni sebesar 26,19 persen terhadap PDRB, meskipun masih didominasi barang setengah jadi.
“Kemudian, kontribusi terbesar kedua yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,40 persen, karena Provinsi Riau masih memiliki potensi terhadap minyak dan gas. Dan untuk sektor terbesar yang ketiga adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebesar 24,34 persen, sebagai penyedia bahan baku terhadap industri pengolahan,” terangnya lagi.
Di sisi lain, Gubri juga menyampaikan bahwa masih ada kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau. Di mana tahun 2022 yakni sebesar 1,40 persen, dan itu lebih baik dari capai nasional sebesat 2,04 persen, dengan jumlah penduduk miskin ektrem sebesar 100.000 jiwa.
“Selanjutnya, prevalensi stunting mengalami perbaikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 27,4 persen tahun 2018, turun menjadi 22,3 persen pada tahun 2022 dengan target secara nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang,” imbuhnya.
Sementara itu, tambahnya, kalau dilihat dari sektor perdagangan, perkembangan ekspor Riau pada tahun 2021 tumbuh sebesar 42,68 persen yang ditopang dari naiknya ekspor minyak mentah dan ekspor industri pengolahan hasil minyak.
“Dan industri pengolahan hasil minyak ini didominasi oleh lemak dan minyak hewan nabati yang merupakan turunan kelapa sawit berupa CPO dan turunan lainnya dengan kontribusi Riau terhadap nasional sebesar 34.39 persen. Lalu, investasi Provinsi Riau tahun 2022 yang ditargetkan 60,46 triliun dengan realisasi sampai triwulan ketiga sebesar 59,1 triliun atau sudah mencapai 99,09 persen dari yang ditargetkan atau yang ditetapkan,” sebutnya.
Bahkan, ucapnya lagi, target pajak Riau juga melampaui batas, begitu juga target penerimaan bea cukai juga melewati batas. Sehingga Menteri Keuangan juga sempat berkunjung ke Riau.
“Dengan begitu, untuk dimaklumi Riau ini walaupun kawasan industrinya semuanya belum terbangun sesuai dengan harapan, tapi khusus investasi mulai tahun 2019 kita ranking 6 nasional, 2021 rangking 5 nasional,” katanya lagi.
Namun, Gubri berpendapat walau Riau termasuk sebagai provinsi penyumbang pendapatan bagi negara, akan tetapi Riau termasuk provinsi yang kurang diperhatikan. Makanya menurut Gubri hal ini kurang adil bagi Riau. Belum lagi Riau juga sebagai penyumbang ekspor yang melonjak, penyumbang investasi dan juga masih banyak potensi lainnya yang dimiliki Riau.
Sebab itu, ia mengharapkan kedepannya setelah adanya pertemuan bersama tim dari Kementerian PPN ini diharapkan Riau akan lebih diperhatikan, dan pembangunan juga bisa lebih ditingkatkan. Sehingga tingginya kontribusi Riau terhadap negara juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
“Ini menurut kami kurang adil, dari segi kontribusi, kami (Riau) juga besar kepada negara. Karena kita termasuk provinsi penyumbang pendapatan negara, investasi besar, penyumbang dalam rangka ekspor juga melonjak, akan tetapi kurang diperhatikan,” ucapnya.
“Dan ini merupakan curhatan hati kami, dan kami harapkan melalui kesempatan ini kita bisa lebih diperhatikan, karena masih banyak infrastruktur kami yang belum sempurna yang perlu dukungan pusat,” pungkasnya. (rvo)
