Profile dampelas tinombo

2. Aspek Kawasan

3. Aspek Sumber Daya Hutan

Wilayah kelola KPH didominasi oleh hutan produksi (56 %) atau seluas 18.473 Ha.

Hutan Lindung

21.240 ha Hutan Produksi Terbatas

80.983 ha

Hutan Produksi Tetap

10.271 ha

Dari luas tersebut terdapat areal Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 30 ha dan Badan Air seluas 140 ha, sehingga apabila areal KSA dikeluarkan maka luas areal KPHP Model menjadi 112.634 ha.

Potensi Hasil Hutan Kayu Potensi hasil kayu diwilayah KPHP Dampleas Tinombo, antara lain: eboni, maraula, damar, meranti, malapi, nyatoh, rau, bintangur, matoa, mangga hutan, dan binuang.

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS Pengelolaan Hutan

Potensi Non-Kayu Potensi hasil hutan bukan kayu yang ada di KPHP Dampelas Tinombo, antara lain rotan, bamboo, aren, dan jenis-jenis palma.

Potensi Lainnya Di wilayah ini terdapat beberapa jenis flora dan fauna langka, tergolong endemik dan dilindungi. Jenis-jenis flora endemik langka dan dilindungi diantaranya jenis kayu hitam/Eboni (Diospyros celebica Bakh.), Anggrek bulan (Paraphalaenopsis), Aren (Arenga pinnata (Wurb.) Merr), Bayur (Pterospermum celebicum Miq), dan Makaranga (Macaranga hispida Mull. Arg). Jenis fauna langka dan dilindungi seperti anoa, babirusa, burung maleo, burung rangkong, burung nuri, burang elang bondol, dan burung julang Sulawesi ekor putih.

1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya • Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) • Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) • Penataan Hutan 2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu • Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam • Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan atau Hutan TanamanPola Pengkayaan • Rencana Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan • Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung 3. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah Izin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 4. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Izin 5. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Izin 6. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

8. Rasionalisasi wilayah kelola 9. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 10. Pengembangan Investasi

Pemberdayaan Masyarakat 1. Akses Pemanfaatan Kawasan Hutan Bagi Komunitas Adat Terpencil Suku Lauje dan Tajio (KAT Lauje-Tajio) 2. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) 3. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa 4. Rencana Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Peningkatan Kapasitas SDM KPH 1. Pembentukan resort-resort pengelolaan hutan 2. Perekrutan personil sesuai ketentuan 3. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan 4. Pemberian dukungan sarana dan prasarana 5. Sistem database kehutanan

7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) DAMPELAS TINOMBO KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH Alamat: Jl. Palu toli-toli km.115 Tambu Balaesang, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah www.kph.or.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian KPH Menuju Hutan Lestari

KPHP Dampelas Tinombo terletak di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No. 792/Menhut-II/2009 seluas 100.912 ha, yang diubah dengan SK Menteri LHK No. SK.79/MENHUTII/2010 menjadi seluas 112.634 ha.

1. Kondisi Umum Daerah Administrasi KPHP Dampelas Tinombo berada dalam wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: • Sebelah utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL) Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala; • Sebelah timur berbatasan dengan APL Kecamatan Tinombo/Sidoan dan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong; • Sebelah selatan berbatasan dengan KPHP Unit V Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala; dan • Sebelah barat berbatasan dengan APL Kecamatan Balaesang dan Damsol, Kabupaten Donggala.

Topografi Wilayah KPHP model Dampelas Tinombo merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama pada bagian tengah yang memanjang dari utara ke selatan. Sedangkan daerah dataran rendah ditemukan pada bagian timur dan barat yang berbatasan dengan kawasan permukiman dan pertanian di APL. Ketinggian wilayah berkisar antara 190 m – 1.500 m di atas permukaan laut. Tempat-tempat tertinggi di wilayah KPH ini dengan ketinggian >1.000 m dpl. berada di pegunungan Ogoamas, Losung, Simomo dan Tangkelai. Sedangkan tempat-tempat terendah terdapat di kawasan HL Tg. Dampelas dan kawasan HPT di wilayah desa Malonas.

Aksesibilitas Lokasi KPHP Model Dampelas Tinombo terletak di tujuh wilayah kecamatan, dan memiliki aksesibilitas wilayah yang cukup memadai berupa jalan aspal dan jalan sirtu. Dengan demikian keterjangkauan wilayah KPHP model ini cukup mudah dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan. Namun aksesibilitas dari batasbatas luar menuju lokasi di dalam kawasan hutan KPHP umumnya telah rusak dan tidak layak dilaluikendaraan bermotor.

Sosial Budaya Di wilayah KPHP Dampelas Tinombo juga diketahui menjadi tempat tinggal turun temurun masyarakat adat Suku Lauje dan Tajio, yakni di Kecamtan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong.

Anggota kedua suku ini memanfaatkan lahan dan hasil hutan secara tradisional, seperti merotan, mengumpulkan daman, berburu dan bercocok tanam di punggung-punggung bukit dengan cara tebang-bakar.

Saat ini diketahui terdapat penduduk yang mengklaim wilayah hak ulayat berada di dalam kawasan hutan. Kondisi di atas menggambarkan bahwa keterlibatan penduduk di dalam dan sekitar wilayah KPH dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu diperhatikan. Bentukbentuk partisipasi yang akan dilakukan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan kawasan, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

5. Aspek Kelembagaan VISI Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian KPH Menuju Hutan Lestari.

MISI

Dalam mewujudkan visi pengelolaan hutan KPHP Batulanteh tersebut, maka misi pengelolaan KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut: 1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan aneka fungsi hutan di KPHP model Dampelas Tinombo yang meliputi; lindung dan produksi dengan hasil hutan kayu dan non-kayu serta jasa lingkungan; dan 2. Mengoptimalkan manfaat hutan sebagai lingkungan sosial dan budaya.

ORGANISASI Organisasi KPHP Dampelas Tinombo dibentuk oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 05 tahun 2009, terdiri atas satu orang Kepala KPH, dua Kepala Seksi (Perencanaan dan Operasional), serta satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam peraturan perubahan Pergub No. 45 tahun 2012, ditambahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Resort KPH. Dari persyaratan tersebut, baru terpenuhi Kepala KPH, Kepala Seksi (dua seksi), dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Jabatan kepala-kepala Resort KPH saat ini belum terisi. Berdasarkan analisis kondisi kawasan hutan dan geografis KPHP Dampelas Tinombo dibutuhkan tujuh Kepala Resort untuk wilayah Ogoamas, Lembah Mukti, Malonas, Sabang, Bainaa, Sigega, dan Tada.

SARANA DAN PRASARANA KPHP Dampelas Timbo memiliki sarana kantor, kendaraan operasional mobil dan motor, peralatan kantor, alat komunikasi termasuk perangkat GIS dan perangkat survey.

ISU STRATEGIS 1

Kawasan hutan KPHP Dampelas Tinombo berperan

4

Masyarakat juga mengantungkan hidup dari hasil hutan,

sebagai kontributor pembangunan perekonomian dan

seperti mengumpulkan getah damar, rotan, dan madu

penyangga keseimbangan sistem tata air, tanah dan

lebah. Di Kecamatan Tinombo, kawasan bagian timur

udara.

KPHP, terdapat komunitas Suku Lauje yang telah tinggal di tengah hutan selama turun temurun. Komunitas ini

2

Kawasan hutan KPHP Dampelas Tinombo ini menjadi

umumnya memanfaatkan hasil dan lahan hutan dalam

tumpuan bagi 80% penduduk petani lahan kering dan

menyambung hidup.

lahan basah.

3

Petani lahan basah mendapatkan air dari kawasan hutan KPHP Dampelas Tinombo yang dialirkan melalui saluransaluran irigasi. Masyarakat juga memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air dalam rumah tangga, baik dengan pemipaan, maupun sumur. Ini memperlihatkan, terganggunya ekosistem DAS di wilayah ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat.