Sips kemitraan yapen

Seri Info

Perhutanan

Sosial

Sebagai tindak lanjut, diadakan pelatihan Pemetaan partisipatif selama 5 (lima) hari yang diikuti berbagai pihak terkait di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelatihan ini diharapkan menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, dan identifikasi sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat adat setempat.

Pelatihan pemetaan partisipatif ini dihadiri KPH Yapen, KPH Biak Numfor, KPH Waropen, Dinas Kehutanan Kepulauan Yapen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Biak Numfor, masyarakat adat Yapen dan organisasi masyarakat sipil.

Pemetaan merupakan salah satu upaya untuk menjembatani antara pemangku-kepentingan di kabupaten Yapen yang tidak bersentuhan langsung dengan data/informasi spasial dan pemangku-kepentingan yang langsung berhubungan dengan kepemilikan dan pengguna lahan. Permasalahan yang terjadi antara masyarakat, pelaku usaha, dan

pemerintah adalah karena kurangnya informasi spasial tentang tata-batas kepemilikan dan penggunaan lahan, atau tumpang-tindihnya peraturan yang ada. Pemetaan partisipatif dapat memberikan data yang riil di lapangan, sebab pemetanya adalah orang-orang yang memang berada di tempat tersebut. Dengan demikian, produk pemetaan partisipatif secara teknis tidak perlu lagi diverifikasi dengan “ground-truthing� sebab data spasial yang ada sudah merupakan data sebenarnya yang representatif.

Masyarakat adat dan instansi terkait dapat bersinergi untuk membuat pemetaan partisipatif. Karena pemetaan partisipatif adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah sesuai tematik yang disepakati.

Membangun Kemitraan Kehutanan KPH dan Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua KPHP Yapen

Alamat: Jalan Trans Yapen, Kampung Tatui,

Distrik Kosiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua kphmodelyapen@yahoo.com

Kepulauan Yapen adalah salah satu diantara 28 kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten yang beribukota di Serui ini memiliki luas wilayah 18.746 kilometer persegi. Kabupaten Kepulauan Yapen dimekarkan berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat.

Dalam upaya pemanfaatan hutan lestari, maka pemerintah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam penjelasan PP No 6 tahun 2007 disebutkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Dari 29 kabupaten di Papua terdapat dua KPH Model yakni KPH Yapen dan KPH Biak Numfor. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam KPH menjadi perwujudan untuk melaksanakan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam.

Kementerian Kehutanan mendefinisikan KPH sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Filosofi dibangunnya KPH adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan ditenggarai akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga dibaca oleh masyarakat sebagai kawasan open acces.

Untuk menghadirkan pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan unit pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga untuk mewujudkannya perlu pemisahan peran administrator/regulator dan peran operator dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Guna melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, maka diperlukan partisipasi semua pihak berkepentingan yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPH.Untuk itulah diperlukan adanya kerjasama kemitraan yang melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Pada bulan Maret 2016 MFP3 bersama mitra lokal Jerat Papua memfasiitasi proses kerjasama kemitraan untuk pengelolaan KPH, dengan melibatkan Bappeda, Kadishut, KKPH, Kadisbun. Adapun maksud dan tujuan dari kerjasama kemitraan adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan wilayah adat yang berada di wilayah KPH Yapen dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranaya adalah pelatihan pemetaan partisipatif, pertemuan rutin para pihak, penyusunan perda dan peraturan kampong tentang perlindungan burung cendrawasih dan habitatnya, serta peningkatan kapasitas para pihak.

Direktur program MFP3, Smita Notosusanto, Sekretaris Eksekutif JERAT Papua, Septer Manufandu saat menandatangani kesepahaman kemitraan bersama Dinas Kehutanan, KPH, Dinas Perkebunan dan Dewan Adat Kabupaten Yapen

Sebagai tindak lanjut, diadakan pelatihan Pemetaan partisipatif selama 5 (lima) hari yang diikuti berbagai pihak terkait di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelatihan ini diharapkan menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, dan identifikasi sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat adat setempat.

Pelatihan pemetaan partisipatif ini dihadiri KPH Yapen, KPH Biak Numfor, KPH Waropen, Dinas Kehutanan Kepulauan Yapen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Biak Numfor, .masyarakat adat Yapen dan organisasi masyarakat sipil Pemetaan merupakan salah satu upaya untuk menjembatani antara pemangku-kepentingan di kabupaten Yapen yang tidak bersentuhan langsung dengan data/informasi spasial dan pemangku-kepentingan yang langsung berhubungan dengan kepemilikan dan pengguna lahan. Permasalahan

yang terjadi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah adalah karena kurangnya informasi spasial tentang tata-batas kepemilikan dan penggunaan lahan, atau tumpang-tindihnya peraturan yang ada. Pemetaan partisipatif dapat memberikan data yang riil di lapangan, sebab pemetanya adalah orang-orang yang memang berada di tempat tersebut. Dengan demikian, produk pemetaan partisipatif secara teknis tidak perlu lagi diverifikasi dengan “ground-truthing” sebab data spasial yang ada sudah .merupakan data sebenarnya yang representatif Masyarakat adat dan instansi terkait dapat bersinergi untuk membuat pemetaan partisipatif. Karena pemetaan partisipatif adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan .wilayah sesuai tematik yang disepakati