Mahardika Fernando Baris

Andi Sudirman Mohon Langsung ke Jokowi Berhentikan Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memohon langsung kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Abdul Hayat Gani sebagai Sekretaris Provinsi atau Sekprov Sulsel.

Permohonan itu diajukan dengan surat bernomor 800/7910/BKD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 12 September 2022.

Surat itu ditandatangan langsung Andi Sudirman Sulaiman disertai stempel Gubernur Sulsel yang ditembuskan kepada Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, dan Ketua KASN di Jakarta.

Surat tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco kepada media di salah satu warkop di Makassar, Rabu (14/12/2022).

Dalam surat tersebut disebutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekprov tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada tiga alasan yang dituliskan dalam surat tersebut.

1. Tingginya intensitas pemanggilan serta pemeriksaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait jabatan Abdul Hayat selaku Sekprov sehingga diduga terdapat indikasi pelanggaran hukum dan etika pemerintahan dilakukan yang bersangkutan.

2. Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 42.8/ LHP/XIX MKS /05/2021 Tanggal 27 Mei 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sulsel Tahun 2020, dengan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang sebelumnya mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut turut.

Di dalam LHP dimaksud tergambar beberapa Perubahan Parsial APBD Tahun Anggaran 2020 tidak terkomunikasikan dengan pihak Legislatif/DPRD, yang menunjukan indikasi adanya kelemahan koordinasi dan komunikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah selaku Koordinator).

Selain itu terdapat beberapa kelemahan yang menjadi temuan BPK yang mengindikasikan lemahnya tata kelola keuangan.

3. Hasil evaluasi kinerja terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2681/ IP.00.01/07/2022 perihal rekomendasi rencana evaluasi kinerja Sekprov.

Tim yang beranggotakan antara lain Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Prof Erwan Agus Purwanto.

Kemudian Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Serta anggota tim lainnya, memberikan rekomendasi terhadap Abdul Hayat untuk tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai Sekprov sesuai fakta dan hasil penelusuran yang didapatkan tim evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan selama menjabat Sekprov selama kurun waktu tiga tahun tiga bulan.

(*/TIM)