Wawancara dengan Syafii Anwar tentang isu terorisme dan radikalisme agama Senin, 29 Juni 2009 Pekerjaan rumah yang menanti presiden, wakil presiden berikut jajarannya adalah bagaimana mengusahakan dialog antaragama pada tingkatan akar rumput dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Ini penting mengingat berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Sebagai sebuah negeri dengan tingkat moderatisme yang tinggi, Indonesia pernah merasakan indahnya hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan berbagai latar agama, suku, etnis yang berbeda-beda. Untuk merawatnya agar tetap subur dan indah para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut agar secara intensif melakukan inisiatif dan dialog-dialog yang membumi (down to earth) agar lahir sikap kesalingpengertian antara sesama anggota masyarakat. Demikian beberapa pikiran penting Dr. Syafii Anwar, Direktur Eksekutif The International Center for Islam and Pluralism (ICIP), saat berdialog dengan PSIK-Indonesia yang diwakili Rizqi Handayani dan Fachrurozi di kantornya Senin pagi 29 Juni 2009 silam. Berikut wawancaranya. Bagaimana Anda melihat kondisi hubungan antarumat beragama di Indonesia pasca era reformasi? Saya melihat ada dua trend dan saya mau menghubungkannya dengan perkembangan terakhir. Kalau kita lihat hasil pemilu legislatif kemarin jelas bahwa dukungan terhadap partai Islam menurun dibandingkan dengan pemilu 2004 dan 1999 dengan penurunan yang cukup signifikan. Bahkan PKS yang dianggap sebagai ikon dari partai-partai Islam, ternyata hasilnya tidak begitu menggembirakan hanya sekitar 8% dari target 20% yang dicanangkan. Secara umum ini berarti program-program partai Islam, saya tidak tahu sebabnya, mungkin karena kurang menarik atau kurang seksi, karena orientasi dan perkembangan masyarakat pascareformasi lebih memerlukan solusi pada persoalanpersoalan real (nyata) dan konkret yakni bagaimana menjawab situasi ekonomi di tengah krisis sampai sekarang, lalu penciptaan good governance, pengembangan demokrasi, nasionalisme dan lain sebagainya. Itulah trend yang menurut saya cukup positif bahwa agama tidak lagi bisa dikapitalisasi untuk kepentingan pemilu. Dengan kata lain, pilihanpilihan masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas sekali dalam melihat konteksnya. Kedua, kalau kita lihat dari report data kebebasan beragama terutama pascareformasi, dan terutama sekali, kalau kita mau fair, pasca dikeluarkannya Fatwa MUI 2005 sampai sekarang trendnya memprihatinkan. Hasil penelitian Setara Institute ada sekitar 265 kasus religious persecution. Belum hasil penelitian dari The Wahid Institute dan PPIM UIN Jakarta pada tahun 2008 yang menunjukkan bahwa tingkat intoleransi itu tinggi sekali, hampir 70%. Ini angka yang tinggi sekali. Puncaknya adalah pada peristiwa 1 Juni 2008 di mana saya menjadi korbannnya. Meski begitu saya tidak dendam, tetapi ini merupakan trend dan merupakan satu hal yang perlu dipertimbangkan. Dan terakhir, misalnya, masih ada kasus pembakaran rumah ibadah Ahmadiyah pada saat orang sedang beribadah. Saya bukan orang Ahmadiyah dan 200% menolak teologi mereka, tetapi dalam konteks ini, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Syafii Maarif, jangankan kepada orang Muslim kepada orang kafir dan ateis sekalipun kita harus budayakan sikap ramah sesuai konteks ajaran agama Islam. Selanjutnya, dilihat dari konteks HAM, kita harus menghormati hak asasi orang untuk hidup (exist) dan itu sesuai dengan amanat konstitusi kita, Declaration of Human Right, dan semua itu diatur dalam International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR)—dan
1
untuk hal ini ICCPR sangat cometted pada religious freedom. Saya sendiri pernah duduk dalam Komisi Tinggi PBB untuk HAM sebagai wakil Asia, isu-isu yang berkaitan dengan religious freedom di Indonesia menjadi perhatian semua pihak. Dan sekarang ketika situasinya menjadi seperti sekarang, sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena pasti akan tersebut melalui internet, sms, dan lain sebagainya semuanya terbuka. Kasus penutupan gereja di Depok, misalnya, lalu tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh Gerakan Antipemurtadan itu juga menjadi persoalan. Dari situasi ini maka dibutuhkan pertemuan dari hati ke hati, dialog, dan kita kaitkan dengan konstitusi dan aturan-aturan yang ada. Tetapi kenyataanya orang senang memaksakan kehendaknya. Itulah yang menjadi problem di negara kita. Dalam konteks saat ini, wacana mengenai pluralisme dan kebebasan beragama sangat sedikit dibicarakan dalam diskursus pemilu kita saat ini. Kalau mau jujur, dalam konteks ini Jusuf Kalla lebih baik: ia menghadiri acara di komunitas-komunitas non Muslim, dan saya lihat beliau cukup tegas dalam soal-soal seperti ini. Megawati juga demikian, tetapi hal-hal yang sangat fundamental belum cukup diungkapkan. SBY, tentu saja saya percaya bahwa ia memiliki komitmen pada hal-hal seperti ini tetapi hal-hal yang sifatnya konkret saya belum melihat ketegasannya, terutama dalam kasus Ahmadiyah, yang berakhir pada SKB 3 Menteri. Terus terang saja, dalam pandangan saya, SKB itu bermasalah karena menyalahi konstitusi. Saya katakan lagi, itu bukan karena saya pembela Ahmadiyah, saya menolak teologi mereka, tetapi sebagai seorang negarawan seharusnya bisa berpikir jernih tentang itu. SKB itu menjadi problem karena isinya adalah pembekuan Ahmadiyah dan ia tidak dibubarkan. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah, pembubaran seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan orang-orang Ahmadiyah di Lombok dan daerah lainnya. Mereka punya hak untuk hidup. Dan yang penting lagi adalah mereka tidak pernah melakukan kekerasan. Harus diakui, dialog antaragama memang sukses pada tataran elit, tetapi tidak di tataran akar rumput karena tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi saya percaya jika para pemimpin dan tokoh-tokoh agama cukup intensif melakukan inisiatif dan dialog-dialog yang membumi (down to earth) pengertian itu bisa terjadi karena kita punya modal ke arah sana selain itu karena masyarakat kita tidak suka dengan kekerasan. Masalahnya, mereka itu diindoktrinasi sehingga mudah sekali terpancing. Saya lama hidup dan berkembang hidup di Kudus. Di sana saya berdialog dengan para tetangga atau bertemu dengan teman-teman Kristen dengan nyaman sekali. Kami saling berbalas kunjungan. Saat Idul Fitri dia berkunjung ke rumah saya, dan sebaliknya saya berkunjung ke rumahnya saat Natal. Kemudian ketika main ke rumahnya kalau sudah Zuhur ia mengingatkan saya dan disediakan sajadah untuk shalat. Dalam situasi ini semua tidak ada masalah. Nah, kerukunan seperti ini yang sangat langka sekarang. Padahal sudah ada contoh, misalnya Mr. Roem seorang tokoh Masyumi, ketika Hari Raya ia dikunjungi oleh Pak Simatupang dan dia bersahabat baik dengan Kasimo. Dan saya dengar sendiri ketika Pak Simatupang masih hidup bahwa dia greatly appreciate to Pak Roem. Kita sebenarnya sudah ditunjukkan pola hubungan yang baik oleh para founding fathers kita. Contoh lainnya, mereka misalnya berdebat dalam beragai forum tetapi setelah itu mereka bersahabat lagi, dan bukan diteruskan dengan tindakan kekerasan. Ini penting sekali untuk direnungkan. Dan perlu ditekankan bahwa perbedaan itu merupakan rahmat. Jadi perbedaan itu tidak harus melahirkan kekerasan. Ada kecenderungan radikalisme dan fanatisme mengalami eskalasi, dilihat dari berbagai kasus yang terjadi sejak 2005 (keluarnya fatwa MUI). Menurut Anda apa yang melatarbelakangi munculnya sikap tersebut?
2
Kalau saya boleh menyatakan secara terbuka bahwa tindakan itu merupakan pengaruh dari berbagai pemikiran dan transformasi pemikiran yang berasal dari trans-nasional Islam yang secara historis subur setelah Revolusi Iran 1979. Selain itu banyaknya orang yang belajar ke Timur Tengah kepada Ikhwanul Muslim dan Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya dan setelah kembali ke Indonesia mereka mempopulerkan ideologi salafisme yang puritan itu dan secara tidak hal ini berbenturan dengan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang mayoritas Sunni, Moderat, sebagian besar adalah penganut mazhab Syafii dan kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas adalah Ahlussunnah wal Jamaah sehingga mereka itu sangat moderat. Ketika berbicara mengenai Islam di Indonesia kita harus melihat konteksnya. Ketika Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 sebelumnya itu sudah ada agama-agama dan kultur lokal dan untuk hidup secara berdampingan Islam harus melakukan akulturasi, dialog dan kompromi terhadap kebudayaan dan agama lokal sehingga terjadi apa yang disebut indiginiusasi Islam atau dalam bahasa populer pribumisasi Islam. Harus disyukuri bahwa Islam dapat berkembang seperti saat ini adalah karena kemampuan Islam sebagai sebuah agama untuk beradaptasi dengan agama dan kebudayaan lokal. Contoh yang paling baik adalah ketika Islam datang ia tidak serta merta menghancurkan Candi Borobudur, Prambanan dan lainya. Ini membuktikan akan kemampuan Islam beradaptasi dengan agama dan kebudayaan sebelumnya. Ini berbeda dengan, kalau kita lihat kasus di Afganistan di mana patung Buddha dihancurkan. Memang pasti ada konflikkonflik, itu biasa saja, tetapi tidak sampai pada tahap penghancuran. Proses pribumisasi inilah yang menjadi potensi perekat sehingga dalam konteks Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai-nilai pluralisme di Indonesia sejak awal sudah ditanamkan. Hal ini karena pendekatannya kultural bukan politik Islam. Ini berbeda jika, misalnya Islam masuk ke Indonesia dengan pendekatan syariah secara legal maupun eksklusif, saya yakin sekali Indonesia tidak akan menjadi seperti ini. Bagaimana Anda melihat hubungan mayoritas-minoritas di Indonesia? Apakah sejauh ini hak-hak kelompok minoritas sudah terpenuhi? Bila belum dalam hakhak apa saja yang masih belum terpenuhi? Sekedar mengambil contoh saja, ketika Kalla berkunjung ke PGI dan Walubi mereka meminta bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perda-perda syariah dan aturan-aturan yang mengalienasi mereka diperbaiki. Idealnya adalah siapapun yang menjadi presiden harus memperhatikan hal itu. Karena jika tidak citra Indonesia yang dianggap sebagai persemaian moderat Muslim di dunia akan luntur. Saya berharap berbagai peristiwa mengerikan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pembakaran masjid Ahmadiyah, tindakan perusakan, intimidasi dan lain sebagainya bisa berkurang dan kebebasan beragama harus menjadi perhatian fundamental masing-masing mereka. Kembali kepada pokok pertanyaan anda tadi bahwa dalam 5 tahun ke belakang tidak ada perkembangan yang menggembirakan bahkan trendnya meningkat. Sebagai aktivis HAM saya mengatakan bahwa hal ini tidak kondusif bagi pengembangan HAM dan sangat bertentangan dengan demokrasi itu sendiri yang memberikan ruang kebebasan kepada pluralisme, berpendapat, berekspresi, beragama. Itulah fundamental value dari demokrasi. Dan siapapun yang menjadi presiden ke depan ia harus mempunyai komitmen dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas karena jika tidak akan sangat berbahaya sekali bagi kondisi objektif Indonesia di masa depan.
3
Menurut pandangan Anda, bagaimana posisi negara dalam melihat pluralitas yang ada di antara pertarungan aliran, ideologi dan kepentingan? Dalam konteks ini, setiap warga negara, apapun agama, ideologi dan kepercayaannya dia harus mendapatkan perlindungan dari institusi negara karena hal itu merupakan hak-hak warga negara yang harus dipenuhi negara. Hal ini jelas sekali disebut dalam konstitusi kita, ICCPR dan Deklarasi Universal mengenai HAM. Jika, misalnya, dalam perjalanan bernegara ada masalah atau ketegangan antar umat beragama, Islam-Kristen, Buddha-Hindu, dan lainnya, negara harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu agama atau aliran tertentu atau memberikan konsesi kepada pihak yang merasa paling benar dalam beragama. Harus diingat bahwa sejak awal pendirian bangsa ini para founding fathers telah committed pada Pancasila meskipun Muslim di Indonesia adalah mayoritas. Ini penting sekali untuk diingat-ingat. Oleh karena seluruh aspek hukum bermuara pada Pancasila sebagai sumber hukum atas semua persoalan yang terjadi dan bukan kepada ideologi dan pandangan keagamaan tertentu yang sifatnya partisan. Islam secara tegas mengatakan "La ikrah-a fi al-din" ("Tidak ada paksaan dalam beragama"). Dan Islam itu respek terhadap pada umat-umat beragama lain. Dalam surat al-Hujurat tegas sekali itu dinyatakan. Dalam kasus Ahmadiyah, teologi adalah urusan dia dengan Tuhan jangan tiba-tiba dilakukan kekerasan terhadap mereka. Ini yang tidak bisa dilakukan karena mereka warga negara dan organisasi itu memiliki badan hukum 1953. Lagi-lagi saya katakan bahwa saya bukan orang Ahmadiyah dan saya menolak teologi mereka. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh negara, salah satunya membuat regulasi mengenai jaminan keyakinan terhadap individu. Apakah saat ini regulasi yang ada sudah berpihak kepada minoritas? Teorinya atau dalam aturan-aturan tertulis harusnya seperti itu, tetapi kenyataannya negara tidak netral. Ini nampak dari kebijakan yang keluarkannya adalah diakibatkan karena desakan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang menurut saya harus dipikirkan ulang, harus ada dekonstruksi terhadap kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Karena republik ini sangat committed terhadap isu-isu seperti itu. Ini tercermin ada adanya kesepakatan dan pengertian para pendiri bangsa ini, terutama dari kelompok Islam dan nasionalis, tentang dasar negara Indonesia. Karena jika tidak ada kesepakatan dan pengertian (misalnya dalam sila "Ketuhanan Yang Maha Esa") saya kita rumah Indonesia itu sudah hancur. Bagaimana Anda melihat Islam di Indonesia? Apakah anda melihat Islam sebagai ancaman bagi kelompok minoritas? Dari sisi normatif, jelas sekali prinsipnya dalam Islam: penghargaan terhadap minoritas dan mereka yang beragama lain sangat ditekankan. Kalau kita cermati betul, Islam memberi penamaan kepada mereka yang berbeda agama dengan sebutan kaum "kafir dzimmi" atau "ahlul kitab" dan tidak memberi penamaan yang buruk. Islam ketika diturunkan bukan merupakan penghancuran (dekonstruksi) terhadap agama-agama sebelumnya tetapi berfungsi untuk melengkapi (afirmasi). Secara historis kalau kita telaah dari perjalanan agama-agama dan kitab-kitabnya: taurat, dan injil ada benang merah yang bisa menghubungkan karena kita mewarisi apa yang disebut Abrahamic tradition karena semua mengakar pada apa yang diajarkan nabi Ibrahim dan dia menjadi bapak dari tiga agama tersebut. Dalam al-Quran banyak sekali itu disebutkan dan nabi (Muhammad) sendiri
4
sangat menghormati mereka yang non-Muslim. Dalam sebuah hadits dikatakan nabi berhenti ketika ada orang Yahudi meninggal dan nabi juga melakukan transaksi dengan mereka. Persoalannya justru pada masalah penafsiran dan interpretasi yang literal (tekstual). Misalnya pada ayat, "Walan tardha 'anka al-yahudu wala al-nashara hatta tattabi'a millatahum". Ayat itu mesti dilihat konteks, asbabun nuzul dan sosiologinya. Sepengetahuan saya, saya bukan ulama, tapi saya tanya kepada beberapa ulama, bahwa ketika masa itu nabi berdakwah dan diganggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu, tidak bisa kita selamanya mengaggap bahwa Yahudi dak Kristen itu musuh selamanya bagi umat Islam. Karena realitas sehari-hari pun berbeda. Di Israel, misalnya, tidak semua orang setuju pada zionisme ada banyak tokoh yang mengkritik kebijakan pemerintahannya dan mereka pro Palestina. Seorang Herbert Feith yang Yahudi ikut berdemo menentang kebijakan Benjamin Netanyahu ketika itu. Begitu juga dengan orang Kristen tidak semuanya jahat. Teologi boleh berbeda. Jadi, kemanusiaan harus menjadi dasar fundamental dalam hidup. Itu dalam konteks normatif. Dalam konteks empiris, seperti yang saya katakan, kadang-kadang penafsiran itu tidak kontekstual lalu ada semacam radikalisasi terhadap ayat-ayat al-Quran sehingga yang terjadi adalah langkah-langkah yang sangat commited terhadap kekerasan. Padahal visi Islama itu, keadilan, perdamaian dan persahabatan. Sehingga yang terjadi adalah negasi terhadap substansi dari ayat-ayat itu sendiri. Lagi-lagi persoalannya bukan menyangkut pada pandangan teologis tetapi lebih pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan kesulitan ekonomi sehingga sehingga tindakan-tindakan itu dianggap sebagai cara escape from the problem bukan solving of the problem. Jadi agama dijadikan sarana untuk melarikan diri dari persoalan. Itu persis seperti yang dikatakan Karen Amstrong bahwa faktor psikologis dan berbagai faktor di luar pandangan teologi berperan besar dalam tidakan-tindakan negatif mereka. ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi ada ruang yang memungkinkan masuknya indoktrinasi dengan alasan berjuang dan imbalan masuk surga. Jadi ada semacam shifting paradigm (pergeseran paradigma) dalam hidupnya kemudian lahirlah tindakan kekerasan ini terjadi karena sikap tidak kritis dan tidak mau mendalami pandangan-pandangan lain. Itulah kenyataan real di dalam masyarakat kita. Banyak sekali orang yang tidak paham dengan konstitusi kita dan negara kita sudah melakukan adopsi pada International Covenant of Civil and Political Right (ICCPR). Inilah yang kurang disosialisasikan negara sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu tentang regulasi mengenai kebebasan beragama. Jadi antara harapan dan sejarah kita itu berbeda sekali. Coba lihat, United State International Religious Freedom menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam level yang buruk sekali. Pujian Presiden Obama bahwa Indonesia adalah negeri yang toleran dan kebebasan beragama terjamin itu berbeda ketika kita melihat realitasnya di lapangan. Bagaimana Anda melihat fenomena munculnya perda syariah di beberapa wilayah di Indonesia? Saya melihat dari sekitar 70%-80% wilayah yang mengimplementasikan perda syariah pada kenyataannya tidak jalan semua (it does not run well). Artinya, masyarakat merasa bahwa pada dasarnya langkah-langkah seperti itu hanya dikapitalisasi oleh sekelompok kalangan tertentu untuk kepentingan politik lokal. Misalnya, agar gubernur, walikota atau bupati terpilih kembali mereka memakai isu-isu agama itu sehingga itu tidak berjalan. Dengan jelas sekali bahwa sebagaian besar masyarakat Indonesia sangat committed dengan moderatisme.
5
Tentang masa depan kebebasan beragama di Indonesia, bagaimana Anda melihatnya, apakah optimis akan semakin baik atau Anda pesimis? Saya tetap optimis bahwa masyarakat Indonesia itu masih sangat moderat dan sebagian besar masyarakat kita masih sangat committed pada Pancasila. Dengan ini saya ingin katakan bahwa kekuatan kaum moderat itu masih sangat dominan. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk membangun kehidupan antar-umat beragama di Indonesia menjadi semakin baik? Kalau dalam konteks dialog antarumat beragama, kalau kita mau objektif ketika zaman Pak Harto teori tentang kerukunan umat beragama itu bagus. Tetapi masalahnya, dialog itu selalu terfokus pada tingkat elit, di satu sisi. Di sisi lain, tekanan dari negara itu kuat sekali, artinya kalau tidak rukun akan ada konsekuensinya. Tetapi itu tidak terjadi pada tingkatan bawah. Jadi ke depan, menurut saya, tidak ada jalan bahwa dialog harus dilakukan dari dua arah: dari negara sendiri, dalam arti bersikap netral, memberi jaminan, dan lain sebagainya, dan juga dari sisi masyarakat. Karena dulu ketika zaman Orde baru yang terjadi adalah state supported violence (kekerasan yang didukung oleh negara), dan sekarang yang terjadi adalah society sponsored violence (kekerasan yang didukung oleh masyarakat). Jadi banyak sekali kasus penyelesaian aliran-aliran yang dianggap menyimpang dengan langsung dieksekusi dengan cara-cara kekerasan dan dengan segala macam implikasinya. Persoalannya adalah karena pemahaman. Kunci penyelesaiannya adalah bagaimana para juru dakwah yang tidak masuk pada tingkat grass root. Di sisi lain saya melihat gerakan-gerakan trans-nasional Islam itu sangat intensif sekali misalnya dengan menyebarkan pamflet atau para khotib di masjid-masjid mengutip ayatayat secara literal tanpa ada penjelasan mengenai konteksnya sehingga langsung dicerna masyarakat umum. Selain itu ada juga semacan provokasi terhadap teori konspirasi bahwa ada agenda besar untuk mengahancurkan Islam. Sehingga jika itu dilihat sebagai ancaman yang muncul adalah perasaan cemas. Tetapi kalau dilihat sebagai tantangan itu berbeda sehingga membuat kita menjadi kreatif. Sehingga yang terpenting adalah harus ada perombakan dalam sistem pendidikan kita yang menekankan pada pluralisme dan multikulturalisme. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa yang kita maksud dengan pluralisme ini adalah bukan menyamakan semua agama, sama sekali buka itu. Karena kalau yang terjadi adalah menyamakan semua agama atau sinketisme agama, 300% saya tidak setuju. Saya percaya betul bahwa "Inna al-din-a 'inda l-Llah-i alIslam". Kebenaran itu hanya berlaku untuk saya dan tidak berlaku untuk agama lain. Begitu juga dengan orang Kristen dan agama-agama lainnya, tentu mereka bilang bahwa agama kami paling benar, tapi kan itu tidak berlaku untuk penganut agama lain. Jadi dalam pluralisme yang dilihat adalah respect to relegious others, menghargai keberagamaan orang lain tanpa perlu mengakui kebenaran agama lain itu. Artinya, secara ideologi kita bisa berbeda tetapi sebagai manusia kita bisa bekerja sama. Lalu bagaimana memfungsionalkan teologi itu supaya lebih berpihak pada kaum dhuafa, keadilan dan kemanusiaan universal. Baik, terima kasih Pak Syafii atas kesempatan wawancara ini.
6