KOMPETENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENGATASI MASALAH RADIKALISME DAN TERORISME
Yogi Prasetyo (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)
ABSTRACT This thesis entitled by Pancasila Education and Civic as the preventive effort to solve the problem of radicalism and terrorism discusses about prevention effort of radicalism and terrorism through Civic Education in schools. By the competence of Pancasila, education, politics, social, culture, and law will give knowledge to become the Indonesian citizens who have quality of human resources. The objective of writing this thesis is to explain about the preventive effort at an early to solve the problems of radicalism and terrorism. Because all this time the government tends to take the repressive way. So the problems of radicalism and terrorism are still alternated in Indonesia. The government prioritizes the punishment to the executants rather than giving preventing effort to the citizens for anti toward radicalism and terrorism. The method which used of this thesis is using qualitative research method by conducting literature study. The writers look for the materials from internet, news on TV, radio, and books of encyclopedia. For reinforcing this research, the writers also conduct observation toward the cases of radicalism and terrorism in Indonesia. Based on the result of research, the writers know that the efforts are conducted by the government to solve the problem of radicalism and terrorism is still not maximum, it is proven by those actions are still exist now. So that, it needs an effective effort to solve the problems of radicalism and terrorism in Indonesia. By Civic Education will give the competency of Pancasila, education, politics, social, culture, and law which will prevent the student from radicalism and terrorism early.
KEYWORD Pancasila-Education-Civic-Radicalism-Terrorism
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keinginan yang sangat kuat dari masyarakat Indonesia untuk keluar dari permasalahan krisis multidimensi sehingga mendorong terjadinya suatu perubahan besar di Negara Indonesia ini, yaitu Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Akan tetapi ada yang menyikapi reformasi sebagai suatu kebebasan, termasuk bebas untuk mengaktualisasikan gerakan-gerakan yang dianggap benar (Harsono, 2002: 48). Atas dasar membela agama beberapa kelompok melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, teror, pengerusakan bahkan sampai penghancuran masa. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya aksi radikal dan terorisme melakukan
di
Indonesia.
Organisasi
yang
mengatasnamakan
agama
pengerusakan tempat-tempat hiburan, rumah makan, warung,
bahkan pedagang kecil. Melakukan pengerusakan tempat sarana fasilitas umat agama yang lain. Mengusir orang-orang atau kelompok yang tidak sepaham dengannya. Pengeboman dibeberapa tempat di Indonesia yang menimbulakan korban cukup banyak. Bahkan akhir-akhir ini muncul tindakan terorisme yang secara langsung ditujukan pada aparat keamanan, seperti kasus penembakan terhadap polisi yang dilakukan oleh orang yang diduga jaringan radikal dan teroris (Metro TV, 27 Oktober 2012). Gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia muncul di saat yang sama dengan dekade, di mana bangsa ini melupakan Pancasila karena terbuai dengan nuansa reformasi yang tiada henti. Tidak pernah lagi Pancasila benar-benar dipelajari, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya, bahkan ada pihak luar yang menyebut Indonesia sebagai sarang terorisme. Para elit pemangku kebijakan sibuk dengan kekuasaannya (Kompas, 24 September 2003) Oleh karena itulah sangatlah penting Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diajarkan dilingkup sekolah, dari jenjang dasar hingga pendidikan jenjang tertinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berisi kompetensi selain Pancasila juga terdapat kompetensi pendidikan, politik, sosial budaya dan hukum. Sehingga dengan kompetensi yang demikian akan memberikan perimbangan masukan dari berbagai segi bidang
kehidupan. Hal tersebut menjadikan Pancasila tidak berkesan mutlak dan kaku, tetapi mendiskripsikan Pancasila pada proporsinya dalam kehidupan berbangsa.
Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan generasi
bangsa akan terlindungi diri dari pengaruh paham ideologi lain. Hal inilah yang disebut upaya pencegahan tindak radikalisme dan terorisme secara preventif. Usaha ini dinilai lebih efektif dibanding dengan cara-cara represif dengan melakukan pemburuan, penangkapan dan penghukuman terhadap para pelaku (Kaelan. 2002: 24). B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme? 2. Kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan apa sajakah yang yang dapat mengatasi masalah radikalisme dan terorisme? C. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh gambaran informasi tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme 2. Untuk mencari dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 1. Dari segi teoritis, yaitu untuk memperoleh bahan dan data yang dapat dirumuskan kembali untuk menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme 2. Dari segi praktis, yaitu untuk memberikan dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia D. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang berkualitas. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengambil makna dan hakekat yang lebih baik (Noeng Muhadjir, 1989:35). Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh (Lexy Moleong, 1990: 175).
2. Lokasi penelitian Karya ilmiah ini mengambil objek penelitian dari berbagai peristiwa kejadian yang ada di wilayah Indonesia dari berbagai sumber media (Televisi, Radio, Internet, Surat Kabar dan informasi dari orang yang terlibat atau melihat kejadian secara langsung). Hal ini berdasarkan jenis penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian kualitatif, sehingga lokasi penelitian ini adalah tempat dimana kami dapat mengakses informasi yang terkait dengan radikalisme dan terorisme 3. Sumber data Sumber data penelitian diperoleh dari: a. Sumber Data Primer Sumber data primer diperoleh dari usaha mengumpulkan data melalui interview atau wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan orang yang terkait atau melihat kejadian tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, meliputi buku-buku, tulisan, karya ilmiah, hasil penelitian, informasi media cetak maupun media elektronik dan bahan kepustakaan lainnya. 4. Teknik pengumpulan data Untuk keperluan penelitian, maka teknik pengumpulan data hasil dari interview dan bahan kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta mengeliminasikan hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian, melalui pengumpulan data-data, melakukan telaah, menarik kesimpulan, dan memberikan preskripsi. 5. Analisis data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang menghasilkan data deskriptif analistis. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena penelitian ini dilakukan untuk mengambil makna yang sebenarnya (Sutopo, 2001: 38). Dari data yang ada kemudian disusun secara sistematis selanjutnya diurikan secara rinci dan jelas, kemudian di lakukan perbandingan untuk melakukan suatu pembenahan Karena itu penelitian diskriptif disebut juga metode analisis (Winarno, 1985: 132).
Penelitian diskriptis merupakan penelitian yang mereinterpretasi objektif
tentang
fenomena-fenomena
sosial
yang
terdapat
dalam
permasalahan yang akan diteliti (Jacop Vredenbrug, 1986: 34). Penelitian ini akan melakukan diskripsi tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia sekarang ini. Yang mana nanti akan di perbandingkan dengan konsep atau cara yang akan kami tawarkan dalam rangka upaya preventif pencegahan radikalisme dan terorisme sejak dini melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 6. Tahap-tahap penelitian Urutan yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Persiapan, penyusunan proposal dan jadwal kegiatan penelitian. b. Pengumpulan data, pengumpulan dan penelaahan data. c. Analisis data, temuan, pendalaman, merumuskan dan kesimpulan. E. Kajian Pustaka 1. Radikalisme dan Terorisme Radikalisme merupakan pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku. Radikalisme dikaitkan dengan sikap dan tindakan yang dikonotasikan dengan kekerasan secara fisik. Istilah radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar, fundamental dan dasar. Radikalisme adalah
paham
atau
aliran
yang
menginginkan
perubahan
atau
pembaharuan dengan cara keras dan drastis (Black’s Law Dictionary). Menurut Ermaya radikalisme adalah paham yang menghendaki perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan
kehidupan
secara
menyeluruh,
dan
mendasar
tanpa
memperhitungkan adanya peraturan-peraturan berlaku. Pendeta Djaka Sutapa menyatakan bahwa radikalisme agama merupakan suatu gerakan dalam agama yang berupaya untuk merombak secara total suatu tatanan yang ada dengan cara kekerasan (www.radikalism.com). Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa
perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik. Tindakan yang tergolong kedalam tindakan Terorisme adalah tindakan yang mengandung unsur-unsur Kekerasan, tujuan politik, teror. Aksi terorisme di Indonesia terwujudkan dalam bentuk tindakan yang berupa ancaman keamanan kepada lembaga, pejabat, publik dan perorangan (UU No.15 Th 2003 Tentang Penetapan PERPU No.1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) 2. Pendidikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata ‘’didik” dan mendapat awalan ‘’me’’ akhirnya jadi ‘’mendidik’’ yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memeberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sesuai dengan UU NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan
adalah
usaha
sadar
dan
terencana
untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Imanuel Kant mengatakan manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Pendidikan bukanlah hal yang main-main. Ia tak hanya memerlukan loyalitas dan integritas saja, tetapi juga memerlukan kesadaran penuh dan kemampuan yang mumpuni dari para pelakunya agar dapat menghasilkan kualitas didik yang memuaskan (Din Wahyudin, 2001: 1). 3. Pancasila Pengertian etimologis Pancasil terdapat dalam perpustakaan Budha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran budha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana melalui lima larangan untuk
manusia, yaitu larangan membunuh, mencuri, berjina, berbohong, minum minuman keras. Secara historis Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan lima Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum (Cecep, 2004:15). Secara terminologis proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian pembukaan tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar yang disahkan oleh PPKI (Kansil, 2001: 128). 4. Hukum Secara umum hukum dapat di artikan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya memaksa, berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi (Sudikno, 2002: 40). Hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Setiap manusia berhak untuk mendapat perlindungan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan
tertulis maupun
tidak tertulis yang
mengatur
kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya (Muchsin dan Fadilah, 2002: 1). 5. Politik Secara etimologis politik merupakan sesuatu yeng berhubungan dengan Negara. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain (Talizidhuhu, 2003: 496). Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan Negara (Hikam, 2002: 2).
Politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peratran-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, Yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki (Mahfud, 1999: 4). 6. Sosial budaya Sosial budaya merupakan bentuk gabungan dari istilah sosial dan budaya. Sosial dapat diartikan masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan. Pengertian sosial budaya Indonesia dapat dirumuskan sebagai tata sosial dan tata laku manusia Indonesia yang merupakan manifestasi dari karya, rasa dan cipta didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ahmadi, 1990: 25). Tata nilai sosial budaya Indonesia terdiri atas: -
Tata nilai: Agama, moral, vital dan material
-
Tata Sosial: Budi pekerti dan cita-cita moral rakyat yang luhur
-
Tata laku norma: Agama, Kesusilaan, kesopanan dan Hukum (Garna, 1991: 1)
F. Hasil penelitian Setelah kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang kami gunakan, maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini pemerintah cenderung menggunakan cara penanganan yang sifatnya represif. Hal itu dapat dilihat dari kejadian kasus yang ada, mulai penanganan masalah bom Bali, ahmadiyah, Sampang Madura dan yang terakhir kasus di penembakan di Solo. Pemerintah berusaha untuk melakukan pemburuan, penangkapan, penindakan dan penghukuman. Berarti pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme ketika telah terjadi suatu peristiwa tersebut. Walaupun ada upaya preventif dari pemerintah untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme, seperti adanya himbauan, ajakan, penyebaran slogan-slogan anti terorisme, hingga pada seminar atau simposium yang membahas masalah radikalisme dan
terorisme ini. Tidak dapat dipungkiri hukum di Indonesia masih banyak kelemahannya (Paul Carington, 1984: 227). Akan tetapi hal itu tidak menyentuh pada tataran sistem yang sangat kompleks. Karena hanya ada ketika diadakan dan sifatnya temporal tidak berkelanjutan (Metro TV, 28 Oktober 2012) 2. Perlunya cara yang efektif untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tidak terbukti cara penangkapan hingga sampai penghukuman terhadap para pelaku radikalisme dan terorisme membuat kasus tersebut berkurang dan hilang, tetapi justru semakin banyak terjadi radikalisme dan terorisme dengan berbagai model perkembangan fariasinya, seperti membenturkan kepentingan agama, Negara, kelompok dan pribadi dengan kepentingan radikalisme dan terorisme BAB II. PEMBAHASAN A. Upaya pemerintah dalam mengatasi radikalisme dan terorisme 1. Penegakkan hukum Supremasi atau penegakkan hukum mengatasi masalah radikalisme dan
terorisme
di
Indonesia
dilakukan
sesuai
dengan
peraturan
perundangan yang berlaku. Peraturan terkait dengan terorisme dan gerakan radikalisme yang mengakibatkan gangguan ketertiban dan keamanan Negara menjadi payung hukum. Mulai dari proses pemburuan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan, sidang, hingga eksekusi terhadap para pelaku tindakkan radikalaisme dan terorisme telah dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia. Seperti para pelaku bom Bali Amrozi cs yang telah dieksekusi mati oleh aparat penegak hukum. Kelompok orang yang merusak pondok, masjid dan melakukan tindakan anarkis di komplek jamaah Ahmadiah Jawa Barat juga telah di jatuhi hukuman penjara. Dan berbagai kasus terkait radikalisme dan terorisme yang telah terjadi di Indonesia telah dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Metro TV 27-28 Oktober 2012) 2. Intelejen Dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme pemerintah juga menggunakan cara intelejensia, yaitu dengan bekerjanya para aparat intelejen Negara untuk memata-matai gerakan kelompok organisasi
masyarakat yang diduga mengandung unsur radikal dan terorisme. Seperti hasil dari intelejen Indonesia yang pernah mengemukakan adanya gerakan Negara islam yang melibatkan bebebrapa tokoh agama. Informasi pihak intelejen tersebut telah ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan mengklarifikasi dan
memproses pihak-pihak
yang diduga terlibat (Metro TV, 5 April 2012) 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah Aparat penegak hukum telah berusaha untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kerjasama antar lembaga hukum sendiri seperti Polri, Kejaksaan, Peradilan, juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti intelejen Negara, pemerintah daerah, dinas-dinas dan departemen pemerintahan (Jawa Pos 28 Oktober 2012) 4. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme Pemerintah melalui aparaturnya telah berusaha keras untuk mengatasi maslah radikalisme dan terorisme. Gerakan-gerakan atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diduga patut untuk dicurigai mengarah
pada
radikalisme
dan
terorisme
telah
diketahui
oleh
pemerintah. Pemerintah melalui lembaganya melakukan pengawasan, pembinaan dan pencegahan terhadap aksi radikalisme dan terorisme. 5. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal Untuk mengatasi maslah radikalisme dan terorisme pemerintah telah mengajak peran serta masyarakat. Masyarakat diharapakan berperan aktif untuk melaporkan tindakan-tindakan orang atau kelompok yang diduga sebagai tindakan radikal dan terorisme. Sering dan berdialoag duduk bersama dengan para kelompok yang diduga atau diafilisiasikan termasuk yang pro terhadap golongan radikal dan terorisme juga telah dilakukan. Pemerintah juga mengajak kelompok-kelompok yang diduga pro terhadap radikalisme dan terorisme untuk membahas masalah apa yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi untuk mengatasinya. 6. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme
Aparat Kepolisian senantiasa siaga pada area publik, fasilitas dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Seperti dapat kita lihat adanya penjagaan aparat kepolisian pada temapt-tempat ibadah, pasar, Bank, dan tempat-tempat keramaian lainnya (Metro TV 29 Oktober 2012). 7. Pendekatan
pada
tokoh-tokoh
agama
sosialisasi
dan
upaya
perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme pemerintah juga
melibatkan
para
tokoh
agama,
masyarakat
dan
organisasi
kemasyarakatan. Mereka diikutsertakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara internal dilingkungannya. Pemerintah juga berusaha untuk melindungi warga masyarakatnya dari aksi terorisme. Usaha itu seperti pengamanan oleh aparat kepolisian pada area publik dimana masyarakat banyak melaukan kegiatan di tempat tersebut. Pengecekan atau pemasangan alarm pada perlintasan orang dan barang ditempat tempat tertentu juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dari terorisme (Metro TV 29 Oktober 2012) 8. Soft approach untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap Melalui berbagai slogan, himbauan, pengisian materi di lembagalembaga Negara tentang bahayanya radikalisme dan terorisme dilakukan pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menjelaskan pengertian, jenis kegiatan hingga dampak bahayanya radikalisme dan terorisme. Usaha tersebut untuk mengurangi dan memutus pola rekrutmen calon-calon anggota gerakan radikalisme dan terorisme. Pemerintah juga berusaha untuk melakukan pembinanan kepada narapidana radikalisme dan terorisme di dalam penjara. Mereka dididik untuk menghilangkan paham paradigm radikal dan terorisme. Dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya regulasif bagi mereka untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundanagn yang berlaku dan menanamkan jiwa semangat menjadi warganegara Indonesia yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya (Metro TV 29 Oktober 2012)
B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah sebagai upaya preventif mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia Upaya
yang
dilakukan
pemerintah
dalam
mengatasi
masalah
radikalisme dan terorisme di Indonesia sudah baik, akan tetapi upaya tersebut sifatnya represif dan temporal. Maksudnya adalah bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan ketika telah terjadi aksi atau kegiatan radikalisme dan terorisme. Pemerintah selalu menjadi alat untuk melakukan tindakan penghukuman yang selalu terus akan berulang-ulang setiap terjadi masalah tersebut. Disitulah letak ketidak efektifan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme. Maka dari hal tersebut diatas diperlukan cara yang lebih efktif dan menjamin tercapaianya tujuan penanganan masalah radikalisme dan terorisme secara tuntas sejak dini. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masalah radikalisme dan terorisme dapat dicari solusi yang efektif. Karena dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya mendoktrinasi teori Pancasila saja, tetapi juga menyajikan kompetensi bidang pendidikan, politk, sosial budaya dan hukum (Alfian, 1990: 267). Sehingga kompetensi tersebut akan memberikan sajian pengetahuan yang berimbang dan tidak kaku. Berikut ini adalah kompetensi dari Penididkan Pancasila dan kewarganegaraan: 1. Kompetensi Pendidikan Dunia pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan bidang kehidupan yang lain. Untuk itu maka pendidikan bersifat holistik yang dapat menampung keberanekaragaman bidang kehidupan manusia seutuhnya. Karena pendidikan menjadi bekal manusia untuk hidup di dunia dan diakherat. Tanpa pendidikan yang baik maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup. Pendidikan bukan sekedar transfer informasi, bukan penerapan teori belajar atau hasil ujian prestasi. Pendidikan merupakan usaha yang komplek
untuk
menyesuaikan
kebudayaan
dengan
kebutuhan
anggotanya, dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Kompleksitas pendidikan akan membuat manusia berpikir secara holistik. Hal tersebut yang akan
membuat manusia tidak berpikir sempit dan egois terhadap paham yang diyakini kebenarannya. Menurut
Langeveld
manusia
juga
disebut
sebagai
animal
educandum yang artinya manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang harus dididik dan homoeducandus yang barmakna bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat mendidik. Manusia memiliki sifat kemanusiaannya karena sumberdaya manusianya, dan sumberdaya manusia yang baik diperoleh dengan pendidikan. Dengan pendidikan manusia menemui kodratnya sebagai mahluk Tuhan yang paling sempurna. Imanuel Kant mengatakan manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Karena dengan pendidikan manusia dapat menggunakan akalnya untuk memenuhi hidupnya. Lingkungan pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan kepribadian anak. Anak mempunyai potensi untuk menjadi dewasa, baik secara fisik maupun secara psikis (Din Wahyudin, 2001: 10) Dengan
kompetensi
pendidikan
tersebut
diatas
kita
dapat
menerapkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan yang bertujuan untuk memberikan penguatan sumber daya manusia melalui konsep, paradigma, cara berpikir dan sikap yang mencerminkan manusia yang berperadapan dan berbudaya. Paham radikalisme dan terorisme tidak akan bisa masuk kealam pemikiran siswa jika mereka memilki kemampuan untuk berpikir menelaah masalah tersebut dengan cermat. Siswa dapat mengambil sikap yang tegas menolak radikalisme dan terorisme, karena mereka memilki pengetahuan yang cukup untuk mengkaji tentang isi negatif dari paham yang sangat merugikan bagi diri, orang lain, masyarakat dan Negara. Pendidikan sebagai suatu proses perbaikan kuwalitas hidup manusia memilki asas-asas sebagai berikut: a. Asas Filosofis Filosofis berasal dari kata filsafat yang artinya perenungan mendalam untuk berpikir mencari kebenaran. Filsafat sebagai cara berpikir
seseorang
untuk
memecahkan
masalah.
Pendidikan
merupakan pola pikir filsafat dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Manfaat filsafat pendidikan adalah:
-
Menentukan arah kemana siswa akan dibawa
-
Mendapat gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan
-
Menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan pendidikan
-
Memberi kesatuan yang bulat tentang upaya pendidikan
-
Mengevaluasi implementasi pendidikan. Pancasila sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan pendidikan memilki kajian filsafat. Pancasila pada hakekatnya adalah lima dasar untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Notonagoro, 1975: 36-40). Berikut ini adalah makna filosofis sila-sila Pancasila 1). Sila Ketuhanan yang Maha Esa:
-
Pengakuan adanya kuasa prima Tuhan yang Maha Esa.
-
Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya
-
Tidak memaksakan agama atau aliran kepercayaan kepada orang lain
-
Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama
-
Bertoleransi dalam beragama
-
Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama Dari kajian nilai filosofis sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi agama. Indonesia mengakui keberadaan semua agama dan aliran kepercayaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kita sewajibnya menghargai dan menghormati agama dan aliran kepercayaan lain yang sah di Indonesia. Tidak menganggap agama sendiri yang paling benar dengan menyalahkan atau memusuhi agama atau aliran kepercayaan lain. Pemahaman ini penting sekali karena sekarang ini terjadi sikap-sikap yang radikal untuk memaksakan agama atau pahamnya kepada kelompok lain dengan berbagai cara agar dapat diterima. 2). Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
-
Menempatkan manusia sesuai dengan kodratnya
-
Mewujudkan keadilan dan peradaban manusia
Sebagai manusia yang adil dan beradap tidaklah pantas sikap radikalisme dan terorisme ada di Indonesia. Karena sikap radikalisme dan terorisme akan merusak peradaban manusia dan menjauhkan dari rasa keadilan. 3). Sila Persatuan Indonesia: -
Jiwa semangat Nasionalisme Indonesia
-
Cinta bangsa dan tanah air
-
Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia
-
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan SARA
-
Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan Seluruh perbedaan menjadi kebhinekaan yang dapat diterima menjadi realitas kekuatan adanya Indonesia. Termasuk perbedaan agama harus kita akui dan terima sebagi wujud komitmen kita terhadap NKRI. Setiap ajaran agama dan aliran kepercayaan pasti mengajarkan hal yang sama untuk hidup rukun berdampingan dengan yang lain dalam wadah NKRI. 4). Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan:
-
Hakikat sila ini adalah demokrasi
-
Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama
-
Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Semua masalah dapat dicari jalan keluarnya secara demokratis dan bijaksana dengan jalan musyawarah untuk mufakat (Joeniarto, 1984: 9). Negara Indonesia adalah Negara demokrasi Pancasila, sehingga prosedur tata cara untuk menyalurkan kepentingan telah diatur
dalam
menyampaikan
peraturan
perundang-undangan.
kepentingan
dengan
cara
Salah
anarkhis,
kiranya merusak,
intimidasi, teror, fitnah, memusuhi dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. 5). Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: -
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat
-
Seluruh
kekayaan
alam
dan
sebagainya
dipergunakan
kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing
bagi
-
Melindungi yang lemah Tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu kita sebagai warga Negara yang beragama sudah seharusnya dapat berlaku adil. Bersikap baik kepada sesama pemeluk agama atau aliran kepercayaan dan bersikap baik pula kepada yang berbeda agama atau aliran kepercayaan. Jika kita ingin dihargai dan dihormati, maka seharusnya kita mau menghargai dan menghormati orang lain pula. sikap tersebut akan menghilangkan sikap radikalisme dan terorisme.
b. Asas Sosilogis Pendidikan adalah proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan secara nyata merupakan proses sosialisasi antar warga melalui interaksi sosial insani menuju masyarakat yang berbudaya. Proses hidup dengan manusia yang lain ini akan menjadi baik jika kita mengetahui ilmu pengetahuan, karena kompleksitas kehidupan akan dapat dipelajari dan dicari jalan pemecahan masalahnya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan suatu proses budaya, maka garapannya akan senantiasa dalam upaya membina dan mengembangkan cipta, rasa, dan karya ke dalam tiga wujud yaitu, ide dan gagasan, kegiatan, dan hasil karya cipta manusia. Budaya anti radikalisme dan terorisme dapat tercipta karena pendidikan mengarahkan siswanya untuk menolak budaya yang buruk-buruk yang tidak mencerminkan nilai cipta, rasa dan karya baik. c. Asas Ilmiah dan Teknologis Pendidikan sangat terkait sekali dengan kemajuan ilmu dan tehknologi. Perkembangan jaman mempengaruhi pemanfaatan iptek dalam pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kebudayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
salah satu
karakteristik
perkembangan
sosial budaya
masyarakat. Melalui cara berpikir ilmiah dan menggunakan teknologi menunjukkan bahwa manusia yang berpendidikan. Manusia yang berpendidikan tidak akan menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk hal-hal yang buruk, termasuk radikalisme dan
terorisme. Karena ilmu yang didapat dengan cara yang baik hendaknya dipergunakan untuk kebaikan pula. Pendidikan sebagai dasar bagi pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan sebagai suatu proses interaksi yang bertujuan untuk meningkatkat sumber daya manusia guna sebagai pemenuhan terhadap kebutuhannya. Ada empat hal yang digunakan untuk mencermati makna pendidikan: -
Pendidikan sebagai usaha sadar. Hal tersebut memiliki makna bahwa pendidikan diselenggrakan dengan rencana yang matang, mantab, sistematik, menyeluruh, berjenjang berdasarkan pemikiran yang rasional objektif disertai dengan kaidah untuk kepentingan masyarakat.
-
Fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik. Yang pada awalnya belum siap menuju pada kesiapan dan kematangan pribadi.
-
Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antar lain kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan.
-
Garapan pendidikan berorientasi ke masa depan. Hasil yang ingin dicapai oleh proses pendidikan adalah terbinanya sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan pembangunan, yaitu sosok manusia indonesia seutuhnya yang bisa memecahkan persoalan hari ini dan masa mendatang.
Dari uraian empat hal diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan akan membentuk sumber daya manusia yang berkuwalitas sesuai dengan kompetensinya. Sehingga dapat menangkis segala bentuk radikalisme dan terorisme. Benyamin Blom menyebutkan aspek hasil belajar di bedakan menjadi tiga ranah, yaitu ranah: -
Kognitif (intelektual)
-
Afektif (sikap)
-
Psikomotorik (keterampilan).
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan sosial yang menjadi materi umum dan wajib disemua
lingkup jenjang pendidikan, mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan tinggi. Sehingga hasil Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa kompetensi
intelektualitas
sebagai
teori
untuk
menambah
ilmu
pengetahuan agar dapat berpikir ilmiah, memiliki keterampilan yang cukup untuk bersikap sesuai dengan kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2. Kompetensi Politik Kompetensi politik merupakan kemampuan siswa untuk mencari cara atau jalan yang baik untuk mencapai tujuan. Menurut J.Kristiadi, politik itu mulia, karena didalamnya mengandung unsur-unsur bagaimana manusia mencapai tujuan dengan cara yang baik. Politik adalah media untuk mendapatkan kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Berpolitik haruslah didasari oleh niat yang lurus. Kondisi politik suatu bangsa yang bisa menjadi buruk karena politik hanya untuk mencari kekuasaan Esensi terpenting dari suatu politik adalah kewarganegaran, untuk mengetahui tugas, hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara atau lebih tepat lagi disebut politik adalah demokrasi (Arbi, 1985: 2). Politik akan mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas bertanggung jawab, bukan masyarakat kolektivisme yang terpasung oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis (Sahat, 1986: 27). Melihat realitas politik saat ini kita sebagai kaum intelektual harus bisa menyikapi dengan bijak. Berpolitik merupakan suatu hal yang penting, tetapi berpolitik yang dilandasi semangat demokratis. Inilah sebenarnya tujuan utama dari politik tersebut maka tentu memulai mempraktekkan politik yang baik harus kita mulai dari diri kita sendiri (Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 19652005, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), h. 251.) Pada
hakekatnya
politik
merupakan
suatu
cara
untuk
mengintegrasikan kepentingan yang dianggap benar agar dapat diterima oleh
publik.
Dengan
kompetensi
politik
siswa
mampu
untuk
mensosialisasikan kepentingannya dengan siswa lain dengan cara-cara yang dapat diterima (Harsono, 2002: 6). Hal tersebut memerlukan kemampuan sosial yang cukup untuk dapat hidup secara damai. Maka dengan kopetensi politik akan menjauhkan siswa dari cara-cara yang sifatnya memaksa dan egois, seperti cara radikal dan teror dalam mencapai tujuan. Karena mereka dapat memahami bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan jalan yang baik dan dapat diterima. 3. Kompetensi Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia merupakan hasil dari rangkaian proses sosial budaya masyarakat Indonesia. Keadaan sosial masyarakat Indonesia yang ketimuran penuh dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Masyarakat Indonesia yang agamis selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan-kegiatan yang senentiasa nampak untuk menyembah Tuhannya oleh masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Nilai-nilai agama telah masuk dalam akulturasi kehidupan masyarakat. Kebudaya masyarakat terwujud dalam bentuk sikap kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan tata nilai adat setempat untuk melakukan kegiatannya. Pola hubungan antar masyarakat Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang satu dengan yang lainnya. Walaupun terdapat banyak perbedaan didalam masyarakat, tetapi itu semua dapat dipahami menjadi suatu realitas heterogen yang menjadi pelengkap bangsa ini. Masyarakat Indonesia telah terintegrasikan dirinya pada kepentingan bersama untuk hidup bersatu dalam wadah NKRI (Rafael, 2001: 89). Perbedaan bukan masalah, karena pada dasarnya didunia ini tidak ada yang sama. Semua memilki cirikhas masing-masing. Tidak perlu adanya penyeragaman/ penyamaan, tetapi biarkan perbedaan terus hidup dengan cara diatur, agar tercipta suasana saling menghargai dan menghormati perbadaan. Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa. Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas
pemersatu
bangsa
sehingga
tidak
boleh
mematikan
keanekaragaman yang ada. Bangsa mempunyasi cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita
bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Menurut Kluckhom ada tuju kategori produk kebudayaan manusia secara umum yaitu: -
Bahasa, sebagai alat komunikasi manusia
-
Sistem ilmu pengetahuan, untuk mencapai kemampuan berpikir
-
Organisasi sosial, sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat
-
Sistem peralatan dan tekhnologi, untuk menunjang pekerjaan
-
Sistem mata pencaharian, sebagai aktifitas mendapatkan materi
-
Sistem religi, sebagai mahluk yang beragama
-
Kesenian, wujud nilai estetika (Zahara Idris dan Lisma Jamal,1992: 9).
Dari pendapatnya Kluckhom tersebut maka telah jelas, bahwa Indonesia memilki keanekaragaman yang multi kompleks sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat. Keadaan sosial masyarakat Indonesia yang bermacam-macam akan menghasilakn budaya yang bermacam-macam pula. Sehingga hal ini perlu dipahami oleh siswa agar mereka tidak menganggap dirinya yang paling benar dan bisa memaksa orang lain untuk mengikutinya. Dengan kompetensi sosial budaya siswa dapat belajar dari perbedaan yang telah ada untuk bersikap bijaksana, dengan mau menerima perbedaan, menghargai dan menghormatinya. Jika sikap tersebut sudah terdapat dalam diri siswa, maka radikalisme dan terorisme tidak akan ada. Karena radikalisme dan terorisme merupakan sikap yang picik dan berpikiran sempit menyikapi perbedaan. Radikalisme dan terorisme adalah sikap yang mengangap diri paling benar dan memusuhi serta berusaha menyingkirkan perbedaan yang menjadi penghalang baginya. 4. Kompetensi Hukum Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik awal berlakunya hukum nasional Indonesia dan pencabutan terhadap
hukum penjajah. Segala bentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar fundamental Negara menjadi segala sumber hukum yang ada. Peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai norma dasar Pancasila senantiasa ada disetiap tata hukum Indonesia, mulai dari konstitusi hingga sampai peraturan daerah. Sesuai dengan UUD 1945, Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga segala penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Seluruh subjek hukum yang ada di Indonesia seperti
badan/lembaga/organisasi
Negara,
badan/lembaga/organisasi
swasta dan perseorangan harus tunduk pada hukum positif Indonesia. Karena hukum dan kekuasaan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan tidak akan berlaku dan kekuasaan tanpa hukum akan menjadi tirani/absolut (Taufiqurrohman, 2004: 39). Dalam setiap bidang kehidupan manusia selalu ada aturan untuk menjadi suatu kesepakatan yang harus ditaati. Dibidang agama ada norma agama yang isinya tentang aturan-aturan hidup beragama. Dibidang sosial ada norma sosial yang isinya tentang aturan bagaimana orang berkehidupan sosial dengan orang lain. Dibidang kesusilaan ada norma susila yang berisi aturan atau pertimbangan dalam diri hati manusia tentang
baik
buruknya
sesuatu.
Dibidang
kehidupan
masyarakat
berbangsa dan bernegara ada norma hukum yang berisi tentang segala aturan
yang
mengatur
kehidupan
manusia
dalam bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Kompetensi hukum adalah kemampuan siswa untuk memahami, mengerti dan mengaplikasikan segala bentuk nilai, norma dan peraturan yang berlaku untuk tujuan pengaturan yang lebih baik. Sehingga dengan pengetahuan hukum tersebut akan menjadi control batasan apa yang boloeh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga dapat menjamin hak dan kewajiban kita sebagai warganegara (Dahlan Thaib, 2008: 24)
BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi radikalisme dan terorisme masih belum efektif, sehingga diperlukan upaya yang lebih baik. 2. Melalui
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
akan
dapat
mengatasi masalah radikalisme dan terorisme sejak dini. Karena dengan kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berupa kompetensi
pendidikan,
politik,
sosial
budaya
dan
hukum
akan
memberikan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan berkuwalitas. B. Saran 1. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang kebijakan untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme selama ini, agar mendapat cara yang lebih baik 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hendaknya digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme. Dengan kompetensi pendidikan, politik, sosial budaya dan hukum akan memberikan ilmu pengetahuan yang cukup bagi siswa untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan berkuwalitas.
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi Abu. 1990. Psikologi Sosial. Jakarta. Rineka Cipta. Alfian. 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta. Gramedia Budiman Arief. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan. Jakarta. Pustaka Alvabet dan Freedom Institute Darmawan Cecep. 2004. Tata Negara. Jakarta. Gramedia. Din Wahyudin. 2001. Pengantar Pendidikan. Universitas Terbuka Draha Talizidhuhu. 2003. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta. Rineka Cipta H.B Sutopo. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta. UNS Harsono, Sendjaya dan Setio Budi. 2002. Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi. Yogyakarta. Galang Press Hikam AS. 2002. Politik Kewarganegaraan. Jakarta. Erlangga Idris Zahara dan Lisma Jamal. 1992. Pengantar Pendidikan. Jakarta. Gramedia Judistira K Garna. 1996. Beberapa Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Sistem Budaya Indonesia. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Joeniarto. 1984. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta. Bina Aksara Kaelan. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma. Jogjakarta Kansil CST. 2001. Ilmu Negara. Jakarta. Pradnya Paramita Maran Rafael Raya. 2001. Pengantar Sosiologi politik. Jakarta. Rineka Cipta MD. Mahfud. 1999. Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta. Gama Media Mertokusumo Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. Moleong Lexy. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosdakarya Muchsin dan Fadilah Putra, 2002. Hukum Kebijakan Publik. Surabaya. Universitas Sunan Giri Perss. Muhadjir Noeng. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Rake Sarakin Notonagoro. 1975. Pancasila. Jakarta. Raja Grafindo. Paul Carington. 1984. Of Law and The River. Journal of Legal Education Sanit Arbi. 1985. Swadaya Politik Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan HAM. Jakarta. Rajawali
Sahat. 1986. Ideologi Politik Komtemporer. Jakarta. Bina Aksara Surakhmad Winarno. 1985. Dasar-dasar Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung. Tarsito Thaib Dahlan. 2008. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta. Raja Grafindo Persada Taufiqurrohman Syahury. 2004. Hukum Konstitusi. Bogor. Ghalia Indonesia Vredenbrug Jacop. 1986. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta Gramedia Balai Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia UUD 1945 UU NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU NO.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jawa Pos. Oktober 2012 Kompas. September 2003 Metro TV. Oktober 2012 Henry Campbell Black. 1990. Black’s Law Dictionary. Com Pope Jeremy. 1996. Tranparancy International. Com www.radikalismdanterorism.com