Kebijakan Pengarusutamaan Gender

DATA KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakann strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga tinggi negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Berdasarkan data hasil pengolahan instrumen yang diberikan pada Lembaga terkait dengan kebijakan pengarusutamaan gender di Lembaga perangkat daerah, lembaga vertical dan Kecamatan didapatkan data bahwa pada Lembaga Perangkat Daerah (OPD) kebijakan pengarusutamaan gender yang saat ini sudah tersedia yaitu dalam bentuk renstra, surat keputusan kepala Lembaga, peraturan kepala Lembaga, dan aturan lainnya. Kemudian pada Lembaga vertical bentuk kebijakan pengarusutamaan gender yang saat ini sudah tersedia yaitu kebijakan dalam bentuk rencana strategis, peraturan kepala Lembaga, surat keputusan kepala Lembaga dan aturan lainnya. Sedangkan pada Lembaga/instansi Kecamatan bentuk kebijakan pengarusutamaan gender yang sudah tersedia saat ini

288