Profil Gender dan Anak Kota Bandung 2022

TIM PENYUSUN

Pengarah : Dra. Uum Sumiati, M.Si. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung)

Penanggung Jawab : Sekar Pujawidayanti, S.IP., M.Si. (Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga) Tina Kurniasih, S.Sos., M.M. (Subkoordinator Data Gender dan Anak)

Pengolah Data : Dr. Sardin, M.Si. Dr. Nike Kamarubiani, M.Pd. Ade Romi Rosmia, M.Pd. Mohamad Hadi Ali Mutamam, M.Pd. Farida Annassa’I, S.Pd. Euis Dahlia, S.Pd. Nindi Dwi Oktaviani, S.Pd. Ayu Saputri, S.Pd.

Penyunting : Muhammad Fiel Kautsar, S.Sos.

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG

Salah satu isu strategis dalam pembangunan adalah masih terdapat kesenjangan gender dilihat dari aksesibilitas, partisipasi, kontrol, maupun manfaat dari program pembangunan pada laki-laki maupun perempuan. Kesenjangan tersebut bisa jadi merupakan dampak dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tidak responsif atau bahkan bias gender. Terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan merupakan bagian dari Pemerintah Indonesia untuk memasukkan isu gender ke dalam norma pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan menekankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke depan. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Bandung mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023 pada target sasaran ke-5 dari misi 1, yaitu: Terwujudnya Keadilan dan Kesetaran Gender. Sasaran ini dijabarkan ke dalam dua indikator utama, yaitu: 1) Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan 2) Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak. Komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan kesetaraan gender di Kota Bandung.

Untuk mendukung pembangunan yang responsif gender, perlu dukungan data dan informasi tentang data pembangunan berbasis gender, baik data kelembagaan maupun data sasaran program. Melalui data terpilah dapat diidentifikasi kondisi capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan. Namun demikian, selama ini tidak semua capaian program pembangunan disajikan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, baik karena sasaran spesifik program untuk jenis kelamin tertentu maupun karena masih ada anggapan bahwa data terpilah berdasarkan jenis kelamin belum menjadi prioritas.

Penyediaan dan pengelolaan data terpilah gender dan anak merupakan salah satu inisiasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sebagai wujud komitmen untuk mendorong pembangunan yang responsif gender dan resposif terhadap pemenuhan hak anak. Upaya untuk memperoleh data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin terus kami upayakan melalui kerja sama dengan Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Perangkat Daerah Kota Bandung, serta organisasi-organisasi yang memberikan layanan dan perhatian terhadap masyarakat. Kami terus berupaya agar data yang kami peroleh disajikan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, meskipun dalam praktiknya kami tidak mudah untuk memperoleh data dan informasi yang dimaksud, sehingga Buku Profil Gender dan Anak ini tidak seluruhnya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Kami berharap tetap dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan di Kota Bandung dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan perangkat kewilayahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Profil Gender dan Anak ini, baik Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, Pernagkat Daerah Kota Bandung, Perangkat Kewilayahan, dan Organisasi yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Akhir kata, kami sangat berharap data terpilah berdasarkan jenis kelamin ini dapat dimanfaatkan semua pihak untuk mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bandung. Di samping itu, data yang belum terpilah berdasarkan jenis kelamin saat ini diharapkan dapat diperbaiki pada buku terbitan selanjutnya. Kami juga berharap masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan penerbitan buku selanjutnya.

Bandung, November 2022 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga Buku Profil Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dengan berbagai Perangkat Daerah, Perangkat Kewilayahan, Lembaga Vertikal, BUMD, dan Lembaga Masyarakat yang berada di lingkungan Kota Bandung.

Buku ini disusun sebagai respon atas kebutuhan informasi yang spesifik tentang pembangunan dilihat dari perspektif gender dengan harapan buku ini dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, Perangkat Kewilayahan, Lembaga Vertikal, BUMD, dan Lembaga Masyarakat yang ada di Kota Bandung sebagai bahan pengambil kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Dalam penyusunan Buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Walikota Bandung yang telah berkomitmen untuk mewujudkan komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kota Bandung

2. Bapak, Ibu, serta Saudara/i dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Vertikal, Kecamatan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pusat Kajian atau Lembaga Riset, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gender dan Anak yang berada di lingkungan Kota Bandung yang tergabung dalam Forum Data Terpilah Kota Bandung

3. Tim penulis dan penyusun data dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah bekerja sama dalam melaksanakan penulisan buku ini

Kami menyadari bahwa data yang disajikan belum menggambarkan data terpilah secara sempurna, sehingga segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan buku profil gender dan anak selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, November 2022

Tim Penyusun

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.......................................................... 95

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 97

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok umur ...................................... 98

Agama Islam Menjadi Agama Mayoritas Penduduk Kota Bandung ..... 100

Penduduk Kota Bandung dan Status Perkawinanya............................... 101

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 .................................................................................................. 104

Penduduk Kota Bandung dan Status Pendidikannya 110

Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin 112 Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kota Bandung........................... 115

Penduduk Kota Bandung dan Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk (KTP) 117

Penduduk Kota Bandung dan Kepemilikan Akta kelahiran.................... 120

PENDIDIKAN.................................................................................. 125

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan Perguruan Tinggi di Kota Bandung 125

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin................................................................................ 128

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin................................................................................ 131

Angka Putus Sekolah (APTS) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat Menurut Jenis Kelamin 132

Angka Kelulusan (AL) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin 133

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) SD/Sederajat ke SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin................................................................................ 134

Jumlah Peserta Didik SD dan SMP Menurut Jenis Kelamin 135

Jumlah SD, SMP Negeri, dan SMA Negeri dan Swasta .......................... 135

Jumlah Sekolah Luar Biasa......................................................................... 136

Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin 137

Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi dan Status Pendidikan Penduduk Kota Bandung............................................................................................... 140

KESEHATAN................................................................................... 144

Kasus Kematian di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Mortalitas) 144

Kasus Kesakitan di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Morbiditas) .. 150

Kasus Penyakit Menular di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir ........... 151

Kasus Penyakit Tidak Menular di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir 152

Kondisi Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Perempuan lebih banyak tertular dibandingkan laki-laki) 153

Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir ............... 154

Cakupan Ibu Hamil K1 dan K4 155

Pemberian Tablet Zat Besi Pada Ibu Hamil ............................................. 157

Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan................................................. 158

Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A 159

Pelayanan Kontrasepsi................................................................................ 160

Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut Usia (LANSIA) di Kota Bandung 163

Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung ...................... 164

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Bandung .......................................... 166

Sumber Daya Manusia Kesehatan 169

Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)................................. 182

Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Fasilitas Kesehatan 184

Data Perkawinan di Kota Bandung ........................................................... 186

Data Perokok di Kota Bandung.................................................................. 188

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN................................................. 192

Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir ....... 192

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 194

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin, Dan Kelompok Umur 194

Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Jenis Kelamin ...................................................................... 196

Jumlah Tenaga Kerja Di Lembaga Pemerintah Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur ................................................................................... 198

Jumlah Tenaga Kerja Migran (Akad Dan Akan) Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur 202

Tingkat Pengangguran di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir ............. 205

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 206

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur .... 207

Daftar Koperasi Aktif di Kota Bandung 208

Jumlah Pengurus Dan Anggota Koperasi Menurut Jenis Kelamin ........ 212

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN........................................215

Daftar Nama Partai Politik Aktif................................................................. 215

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir 215

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Partai Politik ........ 218

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan219

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Komisi 221

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD................................ 222

Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan terakhir........................... 223

Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan Terakhir 224

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan ................ 231

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan ............... 235

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 237

Daftar Nama Camat dan Lurah Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir......................................................................................................... 239

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA.......................................................... 248

Perkara Pidana dan Perdata di Kota Bandung Tahun 2020 248

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Disidangkan Dan Diputuskan Di Pengadilan........................................................................... 251

Jumlah Kasus Perceraian Menurut Faktor Penyebab 252

Pengurus dan Petugas Lapas di Kota Bandung ...................................... 252

Lansia di Kota Bandung Tahun 2019-2021 253

Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bandung........................................................................................................ 254

Jumlah Lansia Menurut Kecamatan Di Kota Bandung 256 Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Tahun 2021 .......................... 258

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ............................................... 269

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung .................... 269

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Bandung...................................................................... 270

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan yang Ditindaklanjuti/Mendapatkan Penanganan Menurut Kecamatan di Kota Bandung........................................................................................................ 271

Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan di Kota Bandung 272

Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Bandung............................................................................................... 277

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir di Kota Bandung 278

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkerjaan Utama di Kota Bandung.............................................................................. 279

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Bandung..................................................................... 281

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan di Kota Bandung 282

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Kejadian Perkara di Kota Bandung............................................................................ 283

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Jenis Pelayanan di Kota Bandung ....................................................................... 284

DATA KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER......................... 288 Kebijakan Pengarusutamaan Gender........................................................ 288

Penyusunan Perencanaan Program Responsif Gender 289 Penyusunan Penganggaran Program Responsif Gender ....................... 290 Nama Program/Kegiatan Responsif Gender menurut Instansi 291

Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi.......... 297 Isu/masalah Gender pada Kelembagaan menurut Instansi.................. 298

Daftar Nama Focal Point Gender Menurut Instansi 300 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pengarusutaman Gender............ 304 BAB VI

313 KOTA BANDUNG

313 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

313 Jumlah Pengguna Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.......................................330 Data Anak Bidang Kesehatan 330

BAB VII 357 KESIMPULAN DAN SARAN.................................................................................. 357 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 361

Pelayanan Kesehatan Pada Bayi

DAFTAR TABEL

Table 1.Daftar Kecamatan Beserta Kelurahan Kota Bandung Tahun 2021 63

Table 2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 20202021......................................................................................................................... 72

Table 3.Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2021 74

Table 4. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020......... 76

Table 5. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2021 77

Table 6. Indikator Komposit IPG Tahun 2020-2021......................................... 81

Table 7. Perkembangan Indikator Komposit IDG Tahun 2019-2021............. 84

Table 8.Jumlah, Laju Pertumbuhan Pertahun, Distribusi Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021 .............................................. 96

Table 9.Jumlah penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021 97

Table 10. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Tahun 2021................... 100

Table 11. Jumlah Penduduk Kecamatan berdasarkan Agama Tahun 2021 100

Table 12. Persentase Status Perkawinan Penduduk Kota Bandung usia 15-49 tahun Pada Tahun 2021 ..................................................................................... 102

Table 13. Status Perkawinan Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021...................................................................................... 103

Table 14.Jumlah Kepala Keluarga di Kota Bandung Tahun 2021 ................ 108

Table 15. Presentase Penduduk berdasarkan status Pendidikan Tahun 2021 ............................................................................................................................... 110

Table 16. Penduduk dan latar belakang Pendidikan berdasarkan wilayah Kota Bandung Tahun 2021 111

Table 17. Angka kelahiran Kota Bandung Tahun 2021 ................................. 113

Table 18. Daftar Kematian Kota Bandung Tahun 2021................................. 114

Table 19. Kepemilikan Kartu keluarga penduduk Kota Bandung Tahun 2021 ............................................................................................................................... 116

Table 20. Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk (KTP) Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 118

Table 21. Data Kepemilikan akta kelahiran berdasarkan sebaran wilayah Kota Bandung Tahun 2021 ................................................................................ 121

Table 22.Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD Sederajat Tahun 2021 126

Table 23. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Sederajat Tahun 2021 ........................................................................................ 126

Table 24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS Sederajat Tahun 2021....................................................... 127

Table 25. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Atas SMA/MA Sederajat2021 ...................................................................................... 127

Table 26. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Perguruan Tinggi Tahun 2021....................................................................................................................... 128

Table 27. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Sederajat Tahun 2021 ........................................................................................ 129

Table 28. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat Tahun 2021............................................................. 130

Table 29. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Tahun 2021 130

Table 30. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Perguruan Tinggi (PT) Tahun 2021 .......................................................................................................... 131

Table 31. Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021 ............................................................................................................................... 132

Table 32. Angka Kelulusan (AL) Di Kota Bandung Tahun 2021................... 133

Table 33. Melanjutkan Sekolah (AMS) Di Kota Bandung Tahun 2021 134

Table 34. Jumlah Peserta Didik SD dan SMP Di Kota Bandung Tahun 2021 ............................................................................................................................... 135

Table 35.Jumlah Sekolah Luar Biasa Tahun 2019-2021................................ 136

Table 36. Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 .......................................................................................................... 137

Table 37. Jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri dan Swasta Di Kota Bandung Tahun 2021 138

Table 38.Tren Jumlah kasus Kematian yang dicatat dan dilaporkan oleh puskesmas di Kota Bandung Tahun 2021........................................................ 145

Table 39. 20 Penyakit Penyebab Kasus Kematian di Kota Bandung Tahun 2020....................................................................................................................... 145

Table 40.Tren Jumlah kematian Bayi berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandung Tahun 2020-2021 147

Table 41.Tren Jumlah kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2021 ............ 148

Table 42. Jumlah kematian Ibu Pada Fase hamil, Melahirkan/persalinan dan Nifas di Kota Bandung Tahun 2021 .................................................................. 148

Table 43.Jumlah kematian Ibu berdasakan usia di Kota Bandung Tahun 2021....................................................................................................................... 149

Table 44. Jumlah kematian Ibu berdasrkan faktor penyebab di Kota Bandung Tahun 2021.......................................................................................... 150

Table 45. Angka Kesakitan (%) di Kota Bandung Tahun 2020-2021 151

Table 46. Jumlah penderita Penyakit menular di Kota Bandung Tahun 20202021....................................................................................................................... 152

Table 47. Jumlah penderita Penyakit tidak menular di Kota Bandung Tahun 2020-2021............................................................................................................. 153

Table 48. Jumlah penderita covid-19 berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................... 154

Table 49. Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................................................................................ 157

Table 50. Persentase Pemberian Zat Besi di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................................................................... 158

Table 51. Persentase pertolongan persalinan di Kota Bandung Tahun 20202021 159

Table 52. Persentase pelayanan nifas di Kota Bandung Tahun 2020-2021160

Table 53. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Bandung Tahun 2020-2021 161

Table 54. Jumlah Peserta KB Aktif Berdasrakan jenis Kontrasepsi di Kota Bandung Tahun 2020-2021 162

Table 55. Pelayanan Kesehatan Lansia di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................................................................... 164

Table 56. Jumlah peserka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2020-2021 165

Table 57. Jumlah peserka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun 2020-2021...................................................... 166

Table 58. Jumlah Puskesmas di Kota Bandung Tahun 2020-2021 167

Table 59. Jumlah Rumah Sakit di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ........... 168

Table 60. Jumlah Klinik di Kota Bandung Tahun 2020-2021 169

Table 61. Jumlah Tenaga Medis di Kota Bandung Tahun 2021 ................... 170

Table 62. Jumlah Tenaga keperawatan dan kebidanan di Kota Bandung Tahun 2021 173

Table 63. Jumlah Tenaga keperawatan dan kebidanan di Kota Bandung Tahun 2020 .......................................................................................................... 174

Table 64. Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2021 175

Table 65. Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2020 ....... 176

Table 66. Jumlah Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di Kota Bandung Tahun 2021....................................................... 177

Table 67. Jumlah Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di Kota Bandung Tahun 2020 178

Table 68. Jumlah Tenaga Analis Kesehatan dan Rekam Medis di Kota Bandung Tahun 2021.......................................................................................... 180

Table 69. Jumlah Tenaga Analis Kesehatan dan Rekam Medis di Kota Bandung Tahun 2020.......................................................................................... 181

Table 70. Jumlah UKBM (Posyandu, Posbindu dan Kelurahan Siaga) di Kota Bandung Tahun 2021 183

Table 71. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 185

Table 72. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 185

Table 73. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2021........................................................................................... 186

Table 74. Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama Tahun 2021.................................................. 187

Table 75. Persentase Penduduk dan laki-laki Berumur 5 Tahun keatas yang merokok selama sebulan terakhir Tahun 2021 188

Table 76. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................................................. 193

Table 77. Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) Perempuan Di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................................................................................ 193

Table 78. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................... 194

Table 79. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Dan Kelompok Umur Tahun 2021 196

Table 80. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Jenis Kelamin Tahun 2021.................................... 197

Table 81. Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021 ............................................................................ 201

Table 82. Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Laki-Laki dan Perempuan per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021 204

Table 83. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 20202021....................................................................................................................... 207

Table 84. Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahuuun 2021... 208

Table 85. Jumlah Koperasi Aktif Di Kota Bandung Tahun 2019-2020......... 210

Table 86. Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin 212

Table 87. Daftar Nama Partai Politik Aktif Kota Bandung Tahun 2021 ....... 215

Table 88. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021 216

Table 89. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021 222

Table 90. Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan terakhir Tahun 2021............. 223

Table 91. Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021....................................................................................................................... 224

Table 92. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan Tahun 2021 231

Table 93. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2021............................................................................................................. 235

Table 94. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Tahun 2021... 238

Table 95. Daftar Nama Camat Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021........................................................................................... 239

Table 96. Daftar Nama Lurah Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021........................................................................................... 241

Table 97. Jumlah Perkara Pidana Dan Perdata Di Kota Bandung Tahun 2021 249

Table 98. Jumlah Kasus Perceraian Menurut Faktor Penyebab Tahun 20202021....................................................................................................................... 252

Table 99. Jumlah Pengurus dan Petugas Lapas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 .......................................................................................................... 253

Table 100. Jumlah Lansia Di Kota Bandung 2019-2021 254

Table 101. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitas Tahun 2021........................................................................................ 258

Table 102. Tren Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021........................................ 276

Table 103. Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Pendidikan Terakhir di Kota Bandung Tahun 2021 279

Table 104. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kel amin dan Status Perkerjaan Utama di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................. 280

Table 105. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Bandung Tahun 2020-2021 282

Table 106. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekeraan di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................................ 283

Table 107. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Kejadian Perkara di Kota Bandung Tahun 2020-2021................................... 284

Table 108. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Jenis Pelayanan di Kota Bandung Tahun 2020-2021 285

Table 109. Nama Program/Kegiatan Responsif Gender menurut Instansi Tahun 2021 .......................................................................................................... 291

Table 110. Nama Program/Kegiatan yang mendukung Responsif Gender di Kota Bandung Tahun 2021 ................................................................................ 293

Table 111. Upaya untuk mendukung PUG di Lembaga di Kota Bandung Tahun 2021 .......................................................................................................... 294

Table 112. Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi di Kota Bandung Tahun 2021 297

Table 113. Isu/masalah Gender pada Kelembagaan menurut Instansi di Kota Bandung Tahun 2021 ................................................................................ 299

Table 114. Daftar Focal Point PUG Kota Bandung Tahun 2021 302

Table 115. Data Anak Usia 0-18 Kota Bandung Pada Tahun 2021.............. 313

Table 116. Data Anak dan kepemilikaan KIA berdasarkan Kecamatan Tahun 2021....................................................................................................................... 315

Table 117. Daftar kepemilikan Fasilitas Layanan Informasi Anak berdasarkan Kelurahan Tahun 2021........................................................................................ 317

Table 118. Daftar PAUD-HI Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin Kota Bandung Tahun 2021.......................................................................................... 328

Table 119. Jumlah Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2020-2021 331

Table 120. Jumlah Kematian Bayi berdasarkan penyebabnya di Kota Bandung Tahun 2020.......................................................................................... 332

Table 121. Tren Jumlah kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2021 333

Table 122. Jumlah kematian Ibu Pada Fase hamil, Melahirkan/persalinan dan Nifas di Kota Bandung Tahun 2021 334

Table 123. Jumlah kematian Ibu berdasrkan usia di Kota Bandung Tahun 2021....................................................................................................................... 335

Table 124. Jumlah kematian Ibu berdasrkan factor penyebab di Kota Bandung Tahun 2021.......................................................................................... 335

Table 125. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kota Bandung Tahun 2020-2021 337

Table 126. Persentase Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ...................................................................... 338

Table 127. Cakupan Pemberian ASI Ekslusif Kota Bandung Tahun 20202021....................................................................................................................... 339

Table 128. Cakupan Kekurangan Gizi Pada Anak Balita di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ................................................................................................ 340

Table 129. Persentase Balita Stunting di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................................................................... 341

Table 130. Persentase Balita Gizi Lebih di Kota Bandung Tahun 2020-2021 ............................................................................................................................... 342

Table 131. Ruang Menyusi Dikantor Pemerintahan Dan Swasta Tahun 2020 ............................................................................................................................... 344

Table 132. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak Tahun 2020-2021 .......................................... 345

Table 133. Jumlah Kasus Kekerasan Trehadap Anak di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021 346

Table 134. Data Anak berhadapan dengan Hukum Melalui Proses Diversi ditingkat Penyidik Tahun 2020-2021................................................................ 348

Table 135. Data Anak Dengan HIV-AIDS Tahun 2020-2021 349

Table 136. Data Anak Pengguna Narkoba di Kota Bandung Tahun 20202021 350

Table 137. Data Anak Pengguna Narkoba di Kota Bandung Tahun 20202021....................................................................................................................... 351

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kepadatan Penduduk Jawa Barat Tahun 2021 59

Grafik 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021 ................................................................................................................................. 60

Grafik 3.Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2021 ............................................ 61

Grafik 4.Keadaan Suhu Kota Bandung Tahun 2021......................................... 61

Grafik 5. Perbandingan IPM Kota Bandung dengan Kab/Kota Tahun 2021 . 71

Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 20202021......................................................................................................................... 73

Grafik 7. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 75

Grafik 8. Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ................ 76

Grafik 9. Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021 .................................................................. 78

Grafik 10. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ................ 80 Grafik 11. Perbandingan IDG Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 83 Grafik 12. Indeks Daya Beli Provinsi Jawa Barat Tahun 2021........................ 95 Grafik 13. Kepemilikan NIK berdasarkan Jenis Kelamin pada Penduduk Kota Bandung Tahun 2021 120

Grafik 14.Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kota Bandung Tahun 2021 ..... 125 Grafik 15.Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kota Bandung Tahun 2019-2021 128

Grafik 16.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Bandung Tahun 20192021....................................................................................................................... 131 Grafik 17. Jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri dan Swasta Di Kota Bandung Tahun 2021 .......................................................................................................... 135

Grafik 18. Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Bandung Tahun 2021 ............................................................................................................................... 140

Grafik 19. Jumlah Penduduk Kota Bandung dengan Status Diploma I sampai dengan Universitas Tahun 2021........................................................................ 141

Grafik 20. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Partai Politik Tahun 2021 218

Grafik 21. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2021 ........................................................................................ 220

Grafik 22. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Komisi Tahun 2021....................................................................................................................... 221

Grafik 23. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Disidangkan Dan Diputuskan Di Pengadilan Tahun 2021.................................................... 251

Grafik 24. Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bandung Tahun 2021 ................................................................................ 255

Grafik 25. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021........................................ 271

Grafik 26. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan yang Ditindaklanjuti/Mendapatkan Penanganan Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021.......................................................................................... 272

Grafik 27. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021 ............................................................... 322

Grafik 28. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021 .................... 323

Grafik 29. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021 323

Grafik 30. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet di Kota Bandung Tahun 2021 324

Grafik 31. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tempat Mengakses Internet di Kota Bandung Tahun 2021 325

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi IPM Indonesia Tahun 2010-2021.......................................... 4

Gambar 2. Perkembangan IPG Indonesia Tahun 2010-2021 ........................... 5

Gambar 3. Matriks Kesulitan Gender.................................................................. 14

Gambar 4. Kondisi Geografis Kota Bandung ..................................................... 53

Gambar 5. Luas Wilayah Kota Badung Per Kecamatan 59

Gambar 6. Perkembangan IPM Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021 .......................................................................... 71

Gambar 7. Perkembangan IPG Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021 .......................................................................... 79

Gambar 8. Perkembangan IDG Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021 .......................................................................... 83

Gambar 9. Indeks Kesehatan .............................................................................. 91

Gambar 10. Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat 92

Gambar 11. Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat....................................... 93

Gambar 12. Indeks Daya Beli .............................................................................. 94

Gambar 13. Piramida Penduduk Kota Bandung 99

Gambar 14. Sebaran data kematian dan kelahiran di Kota Bandung.......... 113

Gambar 15 Data Kepemilikan akta kelahiran berdasarkan Jenis Kelamin. 122

Gambar 16. .Jumlah Lansia Menurut Kecamatan Di Kota Bandung ............ 257

Gambar 17. Persentase Penduduk 15-19 Tahun menurut Status Perkawinan 2021 327

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan tidak saja diukur dengan ukuran ekonomi makro melalui pendapatan penduduk atau banyak infrastruktur yang dibangun, akan tetapi sejauh mana pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, termasuk dalam perspektif gender. Ukuran keadilan pembangunan dalam perspektif gender secara kuantitatif dilihat dari dua hal yaitu; pertama, kesenjangan gender (gender disparity) capaian kinerja (selisih capaian kinerja perempuan dikurangi selisih capaian kinerja laki-laki) dan kedua, dilihat dari indeks paritas gender (genderparity Index), yang menyatakan rasio/perbandingan kinerja perempuan dengan kinerja laki-laki. Namun demikian terdapat pula ukuran yang sifatnya spesifik yang hanya berlaku untuk perempuan atau laki-laki, misalnya angka kematian ibu melahirkan, layanan KB IUD, layanan KB pasektomi, dll. Perbandingan capaian kinerja atau kejadian yang spesifik terhadap perempuan atau laki-laki menjadi dasar dalam menentukan capaian pembangunan sekaligus rencana pembangunan selanjutnya. Kesadaran akan data terpilah saat ini semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan pembangunan yang responsive gender, yang dinyatakan dalam indikator kinerja pembangunan berbasis gender, perencanaan responsif gender, dan penganggaran yang responsive gender. Data pembanguan yang dipublikasi oleh BPS, Perangkat Daerah, dan Lembaga-lembaga lainnya sudah banyak yang disajikan

secara terpilah. Hal ini memudahkan para pengambil kebijakan, peneliti, dan masyarakat dalam menilai capaian kinerja pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah menerbitkan Buku Gender dan Anak Kota Bandung. Buku tersebut mengupas tentang kondisi pembangunan dilihat dalam perspektif data terpilah laki-laki dan perempuan serta kondisi anak.

Istilah data terpilah sebenarnya merupakan istilah yang digunakan sesuai kepentingan tertentu. Pemilahan penduduk berdasarkan usia, pemilahan penduduk berdasarkan kategorisasi status sosial ekonomi (miskin, menengah, kaya), pemilahan penduduk berdasarkan pekerjaan, dan pemilahan-pemilahan lainnya sering ditemukan, meskipun dalam pemilahan tersebut jarang untuk memasukkan kategori jenis kelamin. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan sulitnya untuk mengukur pencapaian pembangunan berdasarkan kategori jenis kelamin. Pendataan terpilah berdasarkan jenis kelamin atau lebih dikenal dengan istilah data terpilah gender menjadi dasar dalam analisis pembangunan dalam perspektif gender. Pemerintah, melalui

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengeluarkan kebijakan tentang Penyelenggaraan

Data Gender dan Anak melalui Permen PPPA No. 5 Tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis serta penyajian data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong semua pengambil kebijakan memiliki sensitivitas gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kesetaraan gender sejalan dengan target pembangunan pembangunan milenium (Millenium Development Goals) yang dilanjutkan dengan target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), di mana salah satu target pembangunan adalah kesetaraan gender (gender equality) yang ditetapkan pada target ke-5. Terdapat 5 tujuan dari target pembangunan kesetaraan gender, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi

2. Menghapus segala bentuk kekerasan

3. Menghapus semua praktek yang membahayakan

4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan

5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi.

Sumber: BPS Naional 2022 Pengarusutamaan gender/PUG (gendermainstreaming) mulanya dipromosikan oleh UN sebagai rekomendasi utama PBB dalam Deklarasi dan Platform Aksi 1995 setelah Konferensi Dunia Keempat PBB tentang Perempuan. Kebijakan kesetaraan gender yang sudah ada sebelumnya seperti kesempatan yang sama atau pendekatan tindakan positif, mengimplikasikan diskriminasi sebagai penyebab ketidaksetaraan gender (Squires 2005; Rees 2005). PUG, sebaliknya, menyiratkan bahwa negara harus mengubah kebijakannya, mewajibkan pemerintah dan organisasi yang mengadopsi untuk mempertimbangkan masalah kesetaraan gender dalam semua pembuatan kebijakan, di semua bidang. Perhatian terhadap tindakan negara dalam menghasilkan ketidaksetaraan gender ini berasal dari teori dan aktivisme feminis (Carney 2002, p.19; Walby 2007, p.453), yang telah mengidentifikasi konstruksi sosial dari penataan gender

Gambar 1 Kondisi IPM Indonesia Tahun 2010-2021

berbagai bidang kehidupan sosial dan politik, dan peran negara selanjutnya dalam produksi dan penegakan ketidaksetaraan gender melalui kebijakan dan praktiknya Hawkesworth 1994; Hawkesworth 1997 (dalam Salter, 2014).

Gambar 2. Perkembangan IPG Indonesia Tahun 2010-2021

Sumber: BPS Naional 2022

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 menjadi dasar bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya integrasi isu gender ke dalam setiap tahapan pembangunan. Di dalam Inpres ini ditegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya serta kewenangan masing-masing. Gambar 1 di atas merupakan ilustrasi tentang pembangunan dilihat dari perspektif gender. Ukuran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia dari tahun

2010 sampai dengan 2021, selain dilihat secara umum, data disajikan juga secara terpilah berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan capaian IPM berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam bentuk disparitas yang disajikan pada gambar 2, di mana sampai dengan tahun 2021, capaian IPM perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM laki-laki.

Selanjutnya, dalam rangka menguatkan PUG di daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Permendagri tersebut menegaskan pentingnya penggunaan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Perhatian terhadap data sebagai mana dimaksud di atas, saat ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menyusun data terpilah (berdasarkan jenis kelamin) yang diharapkan menjadi bahan evaluasi atas pencapaian pembangunan yang telah dilakukan dan bahan untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Data terpilah ini disusun dalam buku “Profil Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2022” yang berisi gambaran tentang keadaan pembangunan dalam perspektif gender

dan anak pada berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tujuan

Buku Profil Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2022 disusun dengan tujuan:

1. Menyajikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat menginformasikan lebih jelas posisi pembangunan dilihat dari perspektif jenis kelamin pada semua sector/bidang pembangunan di Kota Bandung.

2. Menyajikan informasi tentang kondisi anak Kota Bandung dalam perspektif pembangunan, terutama dalam hal pendidikan, sosial, hukum, dan aspek-aspek perlindungan anak lainnya.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendukung kegiatan penyusunanan profil Gender dan Anak Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terkandung dalam 14 (empat belas) Rumpun Hak, dan dijabarkan dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional setiap warga Negara Indonesia;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ConventiononEconomic,SocialandCultural Rights (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Permen PPPA No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Manfaat Data Terpilah Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tersusunnya buku

Profil Gender dan Anak Kota Bandung adalah:

1. Sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara di Kota Bandung.

2. Digunakan dalam melakukan analisis gender melalui Gender Analisis Pathway (GAP) atau analisis gender lainnya yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG ) yang berbasis kinerja pada semua aspek pembangunan di Kota Bandung.

3. Sebagai dasar untuk mengintervensi/mereformulasi kebijakan/program/ kegiatan pada semua bidang pembangunan yang responsif gender di Kota Bandung.

Jenis dan Sumber Data Data untuk kepentingan penyusunan buku profil gender ini terdiri data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh secara primer dan sekunder. Data kuantitatif menggambarkan kondisi/capaian dalam bentuk angka yang selanjutnya diberikan narasi dan interpretasi untuk menegaskan makna dari angka-angka disajikan, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui diskusi dan wawancara untuk menggali isu-isu gender dan pengalaman dalam melaksanakan PUG pada setiap perangkat daerah. Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari setiap perangkat daerah dan lembaga pemerintah pusat (instansi vertikal) yang ada di Kota Bandung. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung dan melalui googleformyang diisi oleh petugas (anggota forum data terpilah) yang tersebar pada setiap perangkat daerah. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan hasil pendataan dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, misalnya dari Kota Bandung dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS, Profil Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dan laporan lainnya yang diperoleh melalui website portal data Bandung serta website masing-masing perangkat daerah yang ada di Kota Bandung.

BAB II

PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER

Konsep Gender

Sebagai makhluk Tuhan, setiap mahluk hidup termasuk manusia memang diciptakan berbeda-beda, di antaranya, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Perbedaan biologis ini dalam kenyataannya tidak pernah menjadi permasalahan atau persoalan yang rumit dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena jenis kelamin adalah salah satu dari ’takdir’ Tuhan. Namun demikian, apabila berkaitan dengan peran-peran sosial yang dilakukan oleh setiap individu manusia, di sinilah mulai muncul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan fungsi dan peran manusia tersebut; yaitu pertentangan antara konsep ’kondrat’ (natural endowment) dan ’bukan kodrat’ (socially constructed) dalam kehidupan. Untuk membedakan antara ’kodrat’ dan ’bukan kodrat’ dalam fungsi dan peran manusia, digunakan pula istilah ’konsep sex’ dan ’konsep gender’. ’Sex’ adalah jenis kelamin biologis manusia dengan peran-peran biologis (biologicalroles) yang diberikan baik untuk lakilaki maupun untuk perempuan. Peran-peran biologis tersebut tidak dapat dirubah atau dipertukarkan oleh atau antar laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, konsep ’gender’ adalah fungsi dan peran manusia yang bukan kodrat tetapi merupakan buatan manusia baik secara sosial (social roles), budaya (cultural roles), ekonomi (economicroles), maupun secara politik (politicalroles). Peran-peran bukan kondrat ini adalah perwujudan dari sistem nilai budaya yang dapat dirubah dan dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1970-an, istilah 'gender' tenggelam dalam teks-teks yang tidak jelas dan akademis, terutama diturunkan ke sosiologi dan linguistik. Tapi sekarang tampaknya menjadi istilah preferensi, setidaknya di dunia berbahasa Inggris, karena istilah tersebut tidak diterjemahkan secara konsisten ke dalam bahasa lain (Jahan,dalam Staudt, 2018).

Konsep fungsi dan peran gender yang ’bukan kodrat’ ini sering disebut peran-peran manusia yang “sociallyconstructed”. Konsep ini terus dipertahankan secara statusquo oleh manusia atau kelompok manusia tertentu yang mempunyai kepentingan sehingga timbul istilah yang disebut pengukuhan kembali (sociallyreconstructed) atau bahkan berbentuk penolakan terhadap peran-peran baru atau perubahan terhadap fungsi dan peran lama untuk tujuan-tujuan sosial-politik tertentu. Kedua konsep tersebut sering dimaksudkan bahwa ”sex” sebagai jenis kelamin biologis sedangkan ’gender’ sebagai jenis kelamin sosial.

Karena pengaruh dari nilai budaya yang sudah lama dianut dan diyakini kebenarannya, masyarakat sering mempertukarkan antara ’konsep sex’ dan ’konsep gender’. Masyarakat menganggap bahwa peran-peran sosial yang dilakukan oleh masing-masing jenis kelamin itu adalah kodrat sehingga tidak boleh dirubah atau dipertukarkan, misalnya perempuan hanya bekerja di di rumah seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan sejenisnya. Sedangkan laki-laki harus bekerja di kantor atau di luar rumah seperti mencari nafkah, menandatangani kontrak, memimpin pemerintahan, dan sejenisnya. Contoh lain, banyak juga keyakinan akan kebenaran yang masih dipertahankan, misalnya, dengan ungkapan bahwa ’laki-laki itu kuat

sedangkan perempuan itu lemah’, ’laki-laki itu pencari nafkah sedangkan perempuan mengurus rumah tangga’, ’laki-laki itu kepala keluarga dan perempuan adalah kepala rumah tangga’. Keyakinan itu terus dipertahankan dan disosialisasikan, misalnya melalui pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan sehari-hari-- sehingga berkembang keyakinan yang ’salah kaprah’ atau “mithology”. Dalam kenyataannya, peran-peran sosial itu bukanlah kodrat tetapi lebih bersifat ’socially constructed ’ sehingga bisa dirubah dan dipertukarkan.

Perbedaan di atas sering sekali dipersoalkan dalam masyarakat, apalagi terkait dengan isu gender sebagai jenis kelamin sosial. Pemahaman kita akan perbedaan ciri manusia bersifat kodrati (naturrally endowed) dan pencirian yang bersifat sosial budaya (Sociallyandculturallyconstructed) yang diciptakan manusia dapat membantu kita untuk menggambarkan realitas serta ciri-ciri yang diperkenalkan manusia berikut relasi atau hubungan yang ada antara perempuan dan laki-laki. Cara membedakan seperti ini membantu kita melihat relasi perempuan dan laki-laki (genderrelation) secara lebih tegas dan lebih sesuai dengan kenyataan serta dinamika yang menyertainya.

Dalam perkembangan pemikiran tentang gender yang telah berkembang secara internasional, diperoleh keyakinan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan semakin sempit. Banyak sekali identitas dan peran laki-laki yang sudah dimainkan oleh perempuan, dan sebaliknya. Dalam literatur terakhir, dikatakan bahwa yang benar-benar dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya pada konsep sex atau peran biologis tertentu saja,

seperti dalam empat peran biologis perempuan yang tidak mungkin dipertukarkan dengan laki-laki, yaitu: mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, selebihnya adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang bekerja di luar rumah masih juga dibebani oleh tanggung jawab domestik seperti perawatan anak, penyiapan makanan untuk keluarga, merawat orang tua, melakukan hubungan yang baik dengan rekan kerja suami, dan sebagainya. (Gregory & Miller, 2020).

Pembakuan peran dan tanggungjawab di atas begitu kuat di dalam masyarakat, sehingga kondisi ini seolah-olah tidak mudah untuk dirubah apalagi dipertukarkan. Tugas domestik seperti pekerjaan rumah, memasak, membersihkan rumah, mengasuh dan merawat anak, dan sejenisnya yang selama ini sering diyakini sebagai tugas kodrati perempuan, sekarang telah banyak berubah dan tugastugas tersebut sering diperankan oleh laki-laki terutama di daerah perkotaan. Artinya dalam kenyataan peran-peran tersebut bisa dipertukarkan, misalnya semakin hari semakin banyak perempuan yang sudah berfungsi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena suaminya sudah meninggal atau tidak produktif lagi, atau karena pilihan perempuan itu sendiri.

Beberapa Matriks Kesulitan Gender dapat dilihat dari lingkup di bawah ini:

Gambar 3. Matriks Kesulitan Gender

Sumber: (Gregory & Miller, 2020) “Matriks Kesulitan Gender” di atas (Gambar 3) menunjukkan bagaimana, tanpa jaring pengaman sosial, tantangan bagi perempuan dapat berjenjang dan berlipat ganda. Misalnya, fertilitas/kelahiran yang tidak direncanakan dapat menyebabkan putus sekolah dan pilihan pekerjaan terbatas dan/atau upah rendah. Hal itu pada gilirannya dapat menyebabkan kurangnya kualitas pengasuhan anak yang dapat diandalkan, dan kemudian berdampak pada kehilangan pekerjaan. Di luar pekerjaan yang dibayar, perempuan sering diberi tugas tambahan untuk mengasuh anak; memperoleh dan menyiapkan makanan bergizi untuk keluarga; merawat orang tua; melakukan pekerjaan emosional dalam pasangan; melakukan pekerjaan rumah yang lebih banyak; memelihara jaringan kekerabatan keluarga; dll. Dinamika semacam itu dapat lebih secara intensif dilihat dalam konteks kemiskinan. Kemiskinan juga berkorelasi dengan tingkat kekerasan dalam rumah

tangga yang lebih tinggi (Goodman, dkk; Satyanathan dkk dalam Gregory & Miller, 2020).

Pada matriks 3 juga tergambarkan bahwa gender merupakan isu yang melekat pada semua bidang kehidupan manusia. Bukan hanya pada pendidikan, isu gender juga melekat pada kesehatan, ekonomi, sanitasi, air bersih, serta berbagai kehidupan sosial lainnya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kehidupan sosial akan menempatkan isu gender di dalamnya atau dikenal dengan istilah gender sebagaicrosscuttingissues.

Penelitian lain menemukan bahwa kesetaraan gender memiliki korelasi yang kuat dengan pendidikan (Miotto, López, & Rodríguez, 2019). Pendidikan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pendidikan tidak saja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi membangun kesadaran akan pentingnya relasi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan. Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks pembangunan dapat dilihat dari indikator APKM (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat).

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan lakilaki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi guru adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk guru perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak. Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan pengambilan keputusan, mulai dari lingkungan terkecil (keluarga) sampai dengan keputusan yang diambil

secara formal dalam lembaga-lembaga pemerintah atau legislatif. Kontrol adalah penguasaan terhadap sumber daya, baik teknologi, informasi, maupun pengetahuan. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal oleh kedua jenis kelamin. Keempat aspek di atas secara umum menjadi alat analisis untuk mengetahui kesenjangan gender (gender gap) yang ada di masyarakat, baik secara langsung dari faktor pembangunan maupun tidak langsung. Analisis kesenjangan tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan program pembangunan, baik yang melalui pengarusutamaan gender maupun bentuk program afirmasi. Kedua program tersebut bermuara pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Pengarusutamaan Gender

Pada tahun 1997, Uni Eropa memunculkan konsep baru yang dinamakan Gender Mainstreaming (pengarusutamaan gender).

Pengarusutamaan gender mengacu pada penggabungan perspektif kesetaraan gender ke dalam semua tahap pembuatan kebijakan (Coron, 2020). Di Indonesia, komitmen pembangunan yang mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dimulai secara formal sejak Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam dokumen Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, salah satu misi pembangunan Indonesia adalah “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial

secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender” (Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, 2005). (Dini, Fajriyah, Mahdiah, Fahmadia, & Lukitasari, 2020).

Tujuan dari pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender pada masyarakat. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki samasama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Itu merupakan beberapa indikator penting dalam perwujudan kesetaraan gender.

Tantangan perwujudan kesetaraan gender terjadi dalam dimensi struktural maupun kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya

diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya Negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global. Setelah Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015, saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 17 tujuan utama yang disepakati dalam SDGs yang lahir pada tahun 2012 melalui pertemuan Konferensi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (www.undp.org, 2020).

Membandingkan keberhasilan pembangunan antar negara, antara provinsi, dan antar kabupaten/kota saat ini memasukkan unsur pencapaian pembagunan dalam perspektif gender. Data yang disajikan umumnya bersifat netral dan objektif, sehingga data yang disajikan dalam perspektif gender mrupakan data yang netral tentang pencapian pembanguan dari suatu negara/provinsi/ kabupaten/kota. Dalam perspektif gender, ketika data gagal mempertimbangkan gender, banyak isu kritis terutama yang mempengaruhi anak perempuan dan perempuan mungkin disalahartikan atau diabaikan (Temin & Roca, 2016).

Secara internasional pengukuran data gender dilakukan dengan menggunakan Gender Developmen Index (GDI) dan Gender Empowerment (GEM) (Staudt, 2018). Gender development Index merupakan indeks pembangunan manusia yang disegregasikan berdasarkan jenis kelamin, sedangkan genderempowerment index merupakan keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan dalam berbagai tingkat dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Melalui SDGs, PBB terus mendorong semua negara anggota mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Terdapat 17 SDGs yang disepakati dan disadari sebagai tujuan yang saling terintegrasi. Artinya, setiap bidang dalam tujuan pembangunan merupakan saling memengaruhi capaian pada bidang lainnya. Pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan keberlajutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat memastikan semua orang menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam SDGs, prinsip Leave No One Behind (Jangan Meninggalkan Seorang-pun) mengarahkan percepatan pembangunan menuju nol kemiskinan, diskriminasi dan pengecualian, mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang dapat membuat orang tertinggal dan kehilangan potensinya (UNSDG, 2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SustainableDevelopmentGoals(SDGs), 2015-2030: 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4.

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

8.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

10.

11.

Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara.

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13.

14.

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya Kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.

15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,

menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (www.un.org, 2020):

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun

2.

Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi,

termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.

3. Menghapus kan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.

4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.

5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan

9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan. Meskipun perhatian terhadap pembangunan gender secara eksplisit dituangkan dalam tujuan ke-5, akan tetapi sebenarnya isu gender masuk di dalam tujuan-tujuan pembangunan SDGs lainnya. Setidaknya secara implisit terdapat pada (Dini et al., 2020): Tujuan 1 : “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat” Pada tujuan 1 ini, target capaian yang terkait langsung dengan kesetaraan gender adalah: 1) mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, 2) menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dan 3) Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin.

Tujuan 2 : “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian

berkelanjutan”. Pada tujuan ke-2, kesetaraan gender terefleksi pada komitmen target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Tujuan 3 : “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”. Pada tujuan ke-3, kesetaraan gender terfokus pada 2 target, yaitu 1) mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 2) menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tujuan 4: “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”. Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu 1) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, 2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, 3) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang

terjangkau dan berkualitas, 4) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan, dan 5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Tujuan 6: “Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Pada tujuan ke-6, penegasan pentingnya kesetaraan gender terlihat pada dua target, yaitu 1) populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan 2) Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Tujuan 8: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pada tujuan ke-8, perhatian terhadap kesenjangan ekonomi perempuan terefleksi pada 2 target capaian, yaitu 1) mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dan 2) melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Tujuan 9: “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”. Target dari tujuan ke-9 yang terkait dengan kesetaraan gender terdapat pada target penduduk menggunakan telepon genggam dan internet (termasuk perempuan).

Tujuan 10: “Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara”. Tujuan ke-10, kesetaraan gender terefleksi pada 2 target, yaitu 1) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya, dan 2) menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Tujuan 11: “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Pada tujuan ke-11, kesetaraan gender secara tegas disebutkan dalam target untuk menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan sesungguhnya akan bermuara pada pencapaian indeks pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin akan melahirkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang merupakan rasio pencapaian kinerja perempuan dengan laki-laki. Di samping

kedua indeks tersebut, dikenal pula ukuran untuk menentukan terjadi/tidak kesenjangan gender dalam pembangunan melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan keterlibatan perempuan sebagai pengambilan keputusan (menjadi anggota dewan), menjadi pejabat pada berbagai level pemerintahan atau swasta, dan kontribusi perempuan dalam bidang ekonomi.

Di samping itu dikenal pula istilah Indeks Ketimpangan Gender (GenderInequalityIndex) sebagai ukuran untuk menegaskan adanya ketidaksetaraan gender dilihat dari angka kematian ibu, angka kelahiran remaja, penduduk yang tamat SLTP, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Jabatan Legislatif.

Ketidaksetaraan gender melingkupi dunia. Dalam mempertimbangkan dimensi ketimpangan ekonomi gender, perempuan masih menghasilkan lebih sedikit daripada laki-laki di sektor pekerjaan formal, lebih cenderung hidup dalam kemiskinan, lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi di sektor pekerjaan formal, dan melakukan bagian pekerjaan yang lebih besar di sektor rumah tangga. Dimensi ketidaksetaraan gender politik mencakup keterwakilan perempuan yang lebih rendah dalam jabatan terpilih dan keterwakilan yang lebih rendah dalam penunjukan politik dan perusahaan (Wani & Dastidar, 2019). Ketidaksetaraan gender berarti distribusi kekayaan, kekuasaan, dan manfaat yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Indeks ketidaksetaraan gender (Gender Inequality Index/GII) mengukur pembangunan manusia yang hilang dalam tiga dimensi penting: kesehatan reproduksi,

pemberdayaan politik, dan status ekonomi (Amin & Sabermahani, 2017).

Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender (EIGE) menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender diperlukan perencanaan pembangunan responsif gender yang dimulai dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dari suatu lembaga/organisasi tertentu (Tagliacozzo & Di Tullio, 2021).

Ketidaksetaraan gender sosial memiliki banyak dimensi, beberapa di antaranya kurang menguntungkan laki-laki sementara yang lain kurang menguntungkan perempuan: laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan, pemenjaraan, dan kecacatan, sementara perempuan lebih cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual; di beberapa negara laki-laki memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada perempuan, sedangkan di negara lain polanya terbalik. Tingkat dan penyebab ketidaksetaraan gender bervariasi di seluruh dunia. Tindak pidana terhadap perempuan yang mencolok terdiri dari kekerasan, feticide (pembunuhan terhadap perempuan), dan rape (perkosaan perang). Pembunuhan demi kehormatan, salah satu pelanggaran semacam itu, adalah ketika seorang anggota keluarga perempuan dibunuh karena dianggap telah membawa aib bagi keluarga (Wani & Dastidar, 2019).

Langkah-langkah nasional dan internasional saat ini sedang berjalan dalam rangka mengurangi ketidasetaraan gender tetapi tidak cukup untuk meminimalkan dan menghilangkan ketidaksetaraan gender. Misalnya, Masyarakat Pembela Hak Perempuan di Arab Saudi dirancang untuk memberdayakan perempuan dan melindungi hak-

hak mereka. Di India, Pencegahan Lalu Lintas Tidak Bermoral, Undang-undang Pencegahan Mas kawin dan Undang-Undang Sati bertujuan untuk mencegah pembakaran janda. Memang, Cina dan India sama-sama memerangi pembunuhan janin dan pembunuhan bayi, dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dengan anak perempuan. India tidak hanya mendorong pendidikan perempuan, tetapi juga menyediakan orang tua dengan bantuan keuangan untuk mahar putri mereka. Sementara itu, China telah mengambil langkah untuk membatasi penyalahgunaan teknologi modern dengan melarang penggunaan metode deteksi ultrasound atau gender. Selain itu, mereka telah memberikan orang tua yang memiliki anak perempuan kesempatan lagi untuk melahirkan anak laki-laki dengan harapan bahwa keluarga tidak akan meninggalkan, menggugurkan, atau membunuh bayi perempuan mereka. Memahami indikator ketidaksetaraan gender merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah dan isu terkait gender; mereka menjelaskan di mana, mengapa dan bagaimana ketidaksetaraan gender muncul. Indikator pengukuran ini sangat penting, karena apa yang diukur lebih mungkin diprioritaskan dan bukti yang dikumpulkan terhadap indikator dapat membantu mengidentifikasi masalah gender mana yang harus ditangani lebih serius. Indikator dapat digunakan untuk advokasi dan dapat membantu membuat kasus untuk tindakan dengan menyoroti isu-isu kunci, didukung dengan statistik dan bukti lainnya (Wani & Dastidar, 2019).

Beberapa indikator telah dikembangkan oleh banyak organisasi seperti UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa),

OECD (Dewan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa 2008), World Economic Forum, dll. UNDP telah mengembangkan dua indikator yang berbeda yaitu, Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). OECD telah mengembangkan database Gender Institutions and Development (GID). Forum Ekonomi Dunia telah mengembangkan Indeks Kesenjangan Gender (GGI) (Lopez claros, A and zahidi, s.2011) dan demikian pula MDGs (Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006) (Millenium Developmental Goals) berbicara tentang mengukur indikator ketidaksetaraan gender dunia (laporan kesenjangan gender global forum ekonomi dunia 2016). Dengan demikian, banyak indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dari waktu ke waktu. Indeks gender internasional dan regional ini berguna karena memungkinkan perbandingan antar negara tentang ketidaksetaraan gender, dan mereka memadatkan data yang kompleks menjadi pesan yang jelas tentang tingkat ketidaksetaraan gender yang berlaku di seluruh dunia.

BAB III

METODE PENYUSUNAN PROFIL GENDER DAN ANAK

Teknik Pengumpulan Data

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisis kesenjangan gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan, dan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas di antara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak (Permen PPPA No. 5 Tahun 2014). Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku Profil Gender dan Anak melakukan tahapantahapan sebagai berikut: 1. DP3A Kota Bandung bersama Tim Tenaga Ahli Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan selama tahun 2022 sebagai berikut: Rapat Koordinasi Penyusunan Data Terpilah Kota Bandung Tahun 2022, Rapat Koordinasi Forum Data Terpilah Kota Bandung Tahun 2022, Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung, Rapat Pembahasan Kerja Sama Penyusunan Data Terpilah Tahun 2022, Rapat Koordinasi Penyusunan Data Terpilah

Gender dan Anak Kota Bandung Lingkup Kecamatan Tahun 2022, Rapat Koordinasi Pembahasan Pembuatan Sistem Data Gender dan Anak Berbasis Web, Pembuatan Sistem Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Berbasis Web, dan Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2022

2. Pengumpulan data menggunakan web www.sipaten.bandung.go.id yang disampaikan kepada seluruh perangkat daerah dan lembaga pemerintah pusat yang ada di Kota Bandung. Aspek yang digali dari lembaga adalah: a. Komitmen lembaga dalam menyelanggarakan PUG b. Kebijakan dan program PUG c. Kelembagaan PUG pada setiap lembaga d. Sumber daya pendukung PUG e. Data terpilah yang dimiliki dan pemanfaatannya f. Analisis data dalam penyelenggaraan PUG g. Jejaring yang sudah dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan PUG h. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PUG

3. Konfirmasi dan koordinasi untuk sinkronisasi data yang sudah disampaikan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung, Aparat Kewilayahan (Camat), serta Instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, lembaga peduli perempuan dan anak, dan Pusat Studi Gender/Wanita di Perguruan Tinggi yang tergabung dalam forum data terpilah Kota Bandung. Apabila ditemukan data yang tidak lengkap atau lembaga mengalami kesulitan maka petugas

mekakukan koordinasi atau mendatangi perangkat daerah atau lembaga pemerintah pusat di Kota Bandung.

4. Melakukan kajian terhadap data sumber sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung, Aparat Kewilayahan (Camat), serta Instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, lembaga peduli perempuan dan anak, dan Pusat Studi Gender/Wanita di Perguruan Tinggi yang tergabung dalam forum data terpilah Kota Bandung. Sumber data sekunder tersebut adalah:

a. Kota Bandung dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kota Bandung

b. Data Kota Bandung yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

c. Data Kesehatan Kota Bandung yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung

d. Website perangkat daerah, lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah serta lembaga lainnya yang dapat memberikan informasi dalam mendukung penyusunan buku Profil Gender dan Anak.

e. Data yang bersifat openakses yang tersedia pada jejaring internet.

5. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dan menyusun sesuai dengan kepentingan buku Profil Gender dan Anak.

Jenis Data Data yang dikumpulkan mengacu pada Permen PPPA No. 5 Tahun 2014, meskipun pada tahun ini data tersebut tidak seluruhnya

dikumpulkan dan disajikan pada buku Profil Gender Kota Bandung. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, bahwa selain data program (sasaran) buku profil ini dilengkapi dengan implementasi PUG di Perangkat Daerah Kota Bandung, Aparat Kewilayahan (Camat), serta Instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, lembaga peduli perempuan dan anak, dan Pusat Studi Gender/Wanita di Perguruan Tinggi yang tergabung dalam forum data terpilah Kota Bandung. Adapun data program (sasaran) yang disajikan dalam Profil

Gender dan Anak Kota Bandung ini adalah: 1. Data Pembangunan Berdasarkan Indikator Makro Berbasis

Gender, yang meliputi: MAIN 1 INDIKATOR MAKRO

PARENT 1.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) CHILD 1.1.1 INDEKSPEMBANGUNAN MANUSIA(IPM) 1.1.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KOMPONENPEMBENTUKNYA 1.1.3 ANGKAHARAPANHIDUP(AHH) 1.1.4 HARAPANLAMASEKOLAH(HLS) 1.1.5 RATA-RATALAMASEKOLAH(RRLS) 1.1.6 PENGELUARANPERKAPITA(PPK) 1.1.7 PERTUMBUHANINDEKSPEMBANGUNANMANUSIA(IPM) 1.1.8 PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DIWILAYAHJAWABARAT

PARENT 1.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) CHILD 1.2.1 INDEKSPEMBANGUNAN GENDER(IPG) 1.2.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KOMPONENPEMBENTUKNYA 1.2.3 ANGKAHARAPANHIDUP(AHH)MENURUTJENISKELAMIN 1.2.4 HARAPANLAMASEKOLAH(HLS) MENURUTJENISKELAMIN 1.2.5 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RRLS) MENURUT JENIS KELAMIN

MAIN 1 INDIKATOR MAKRO

1.2.6 PENGELUARAN PER KAPITA (PPK) MENURUT JENIS KELAMIN 1.2.7 INDEKSPARITASANGKAHARAPANHIDUP(AHH) 1.2.8 INDEKSPARITASHARAPANLAMASEKOLAH(HLS) 1.2.9 INDEKSPARITASRATA-RATALAMASEKOLAH(RRLS) 1.2.10 INDEKSPARITASPENGELUARANPERKAPITA (PPK) 1.2.11 PERTUMBUHANINDEKSPEMBANGUNANGENDER(IPG) 1.2.12 PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DI WILAYAHJAWABARAT

PARENT 1.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) CHILD 1.3.1 INDEKSPEMBERDAYAANGENDER(IDG) 1.3.2 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KOMPONENPEMBENTUKNYA 1.3.3 KETERLIBATANPEREMPUANDIPARLEMEN 1.3.4 PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA MANAGER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI,TEKNISI 1.3.5 SUMBANGANPEREMPUANDALAMPENDAPATAN KERJA 1.3.6 PERTUMBUHANINDEKSPEMBERDAYAANGENDER(IDG) 1.3.7 PERBANDINGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) DIWILAYAHJAWABARAT

MAIN 2 DATA GENDER

2.1.5

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN TERAKHIR

2.1.6 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS PEKERJAAN

2.1.7 JUMLAHKELAHIRANDANKEMATIANMENURUTJENISKELAMIN

2.1.8 JUMLAHKEPALA KELUARGAMENURUTJENISKELAMIN

2.1.9 KEPEMILIKANKARTUKELUARGA(KK)

2.1.10 KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) MENURUTJENISKELAMIN

2.1.11 KEPEMILIKANAKTA KELAHIRANMENURUTJENISKELAMIN

PARENT 2.2 KESEHATAN

CHILD 22.1 JUMLAH LAPORAN KASUS KEMATIAN MENURUT JENIS KELAMIN DANFAKTORPENYEBAB

2.2.2 DAFTAR FAKTOR RISIKO PENYEBAB KEMATIAN TERHADAP LAKILAKIDAN PEREMPUAN

2.2.3 JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU PADA FASE HAMIL, MELAHIRKAN/PERSALINAN,DANNIFAS

2.2.4 JUMLAHKASUSKEMATIANIBUMENURUTKELOMPOKUMUR

2.2.5 JUMLAHKASUSKEMATIANIBUMENURUTPENYEBAB

2.2.6 CAKUPANKUNJUNGAN IBUHAMILK1DANK4

2.2.7 JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABELT ZAT BESI (FE1 DANFE3)MENURUT KECAMATAN

2.2.8 JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN ASUPAN VITAMIN/IMUNISASIMENURUT KECAMATAN

2.2.9 CAKUPANIBUBERSALINDITOLONGTENAGAKESEHATAN CAKUPANIBUBERSALINDI FASILITASLAYANANKESEHATAN

2.2.10 CAKUPANKUNJUNGAN IBUNIFASKF1,KF2,DANKF3

MAIN 2 DATA GENDER

2.2.11 CAKUPANIBUNIFASMENDAPATKANASUPANVITAMINA

2.2.12 JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DAN PASANGAN USIA SUBUR(PUS)BER-KB

2.2.13 JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU, AKTIF, DAN PASCAPERSALINAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS ALATKONTRASEPSI

2.2.14 USIA PERKAWINAN PERTAMA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

2.2.15 USIAPERTAMAHAMILPEREMPUANMENURUTKELOMPOKUMUR

2.2.16 ANGKAKESAKITANMENURUT JENISKELAMIN

2.2.17 JUMLAH PENDERITA PENYAKIT WABAH/KEJADIAN LUAR BIASA MENURUTJENISKELAMIN

2.2.18 JUMLAH PENDERITA PENYAKIT MENULAR MENURUT JENIS KELAMINDANJENIS PENYAKIT

2.2.19 JUMLAH PENDERITA PENYAKIT TIDAK MENULAR MENURUT JENIS KELAMINDANJENIS PENYAKIT

2.2.20 JUMLAH PENDUDUK DIRAWAT INAP DAN BEROBAT JALAN MENURUTJENISKELAMIN

2.2.21 JUMLAH PENDUDUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGIDANMULUT MENURUTJENISKELAMIN

2.2.22 JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATANMENURUTJENIS KELAMIN

2.2.23 JUMLAH PENDUDUK TERGOLONG KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN

2.2.24 JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMINDANKELASKEPESERTAAN

2.2.25 JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MENURUT JENIS KELAMINDANKELOMPOKUMUR

2.2.26 JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MENURUT JENIS KELAMINDANKARAKTERISTIKEKONOMI

MAIN 2 DATA GENDER

2.2.27 JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA YANG TELAH DIREHABILITASI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KLINIK REHABILITASI

2.2.28 JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA YANG TELAH DIREHABILITASI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

2.2.29 JUMLAH KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA YANG TELAH DIREHABILITASI MENURUT JENIS KELAMIN DAN KARAKTERISTIK EKONOMI

2.2.30 JUMLAH PEROKOK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

2.2.31 JUMLAH PEROKOK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KARAKTERISTIKEKONOMI

2.2.32 JUMLAHTENAGAMEDISMENURUTJENISKELAMIN 2.2.33 JUMLAH DOKTER SPESIALIS OBGIN DAN ANAK MENURUT JENIS KELAMIN 2.2.34 JUMLAHPERAWATDANBIDANMENURUTJENISKELAMIN 2.2.35 JUMLAHTENAGAFARMASIMENURUTJENISKELAMIN 2.2.36 JUMLAH TENAGA GIZI, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KESEHATANLINGKUNGANMENURUTJENISKELAMIN 2.2.37 JUMLAH TENAGA ANALIS KESEHATAN DAN REKAM MEDIS MENURUTJENISKELAMIN

2.2.38 JUMLAH KADER POSYANDU DAN POSBINDU MENURUT JENIS KELAMINDAN KECAMATAN

2.2.39 DAFTAR NAMA FASILITAS/PUSAT PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KECAMATAN 2.2.40 DAFTARKAWASANTANPAASAPROKOKMENURUT KECAMATAN 2.2.41 JUMLAH TOILET UMUM MENURUT JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN 2.2.42 JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN SANITASI LAYAK MENURUT

MAIN 2 DATA GENDER

KECAMATAN

2.2.43 JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM BERKUALITASDANBERKELANJUTANMENURUT KECAMATAN

2.2.44 JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN JAMBAN SEHAT MENURUT KECAMATAN

PARENT 2.3 PENDIDIKAN

CHILD 2.3.1

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, SMA/SEDERAJAT, DAN PERGURUAN TINGGI MENURUTJENISKELAMIN

2.3.2

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, SMA/SEDERAJAT, DAN PERGURUAN TINGGI MENURUTJENISKELAMIN

2.3.3

ANGKA PUTUS SEKOLAH (APTS) SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, DAN SMA/SEDERAJAT MENURUT JENIS KELAMIN

2.3.4

2.3.5

2.3.6

ANGKA KELULUSAN (AL) SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, DAN SMA/SEDERAJATMENURUTJENISKELAMIN

ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH (AMS) SD/SEDERAJAT KE SMP/SEDERAJAT DAN SMP/SEDERAJAT KE SMA/SEDERAJAT MENURUTJENISKELAMIN

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) USIA 7-12 TAHUN, 13-15 TAHUN,DAN16-18TAHUNMENURUTJENISKELAMIN

2.3.7

ANGKA BUTA AKSARA (ABA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR (≤ 59 TAHUN)

2.3.8 ANGKA BUTA AKSARA (ABA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR LANSIA(> 59TAHUN)

2.3.9

2.3.10

2.3.11

ANGKAMELEK HURUF(AMH) USIA 15-24 TAHUN MENURUT JENIS KELAMIN

RASIO MELEK HURUF LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN USIA 15-24 TAHUN

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/SEDERAJAT LAKILAKIDAN PEREMPUAN

MAIN 2 DATA GENDER

2.3.12

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/SEDERAJAT LAKILAKIDAN PEREMPUAN

2.3.13 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/SEDERAJAT LAKILAKIDAN PEREMPUAN

2.3.14 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PERGURUAN TINGGI LAKI-LAKIDAN PEREMPUAN

2.3.15 JUMLAH PESERTA DIDIK SD, SMP, DAN SMA NEGERI DAN SWASTAMENURUTJENISKELAMIN

2.3.16 JUMLAH PESERTA DIDIK RA, MI, MTS, DAN MA NEGERI DAN SWASTAMENURUTJENISKELAMIN

2.3.17 JUMLAH PESERTA DIDIK SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MENURUT JENISKELAMIN

2.3.18 JUMLAH PESERTA DIDIK PAKET A, B, DAN C MENURUT JENIS KELAMIN

2.3.19 JUMLAH PESERTA DIDIK LULUS PAKET A, B, DAN C MENURUT JENISKELAMIN

2.3.20 JUMLAH PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN

2.3.21 JUMLAH PESERTA DIDIK MENDAPATKAN BEASISWA MENURUT JENISKELAMIN

2.3.22 JUMLAH MAHASISWA DAN MAHASISWI DI PERGURUAN TINGGI MENURUTJENISKELAMIN

2.3.23 JUMLAH GURU MEMENUHI KUALIFIKASI DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER,DANDOKTORALMENURUTJENISKELAMIN

2.3.24

2.3.25

2.3.26

JUMLAHGURUTERSERTIFIKASIMENURUTJENISKELAMIN

JUMLAHSD,SMP,DANSMANEGERIDANSWASTA

JUMLAHRA,MI,MTS,DANMANEGERIDANSWASTA

2.3.27 JUMLAHSEKOLAHLUARBIASA(SLB)

2.3.28 JUMLAH PENGGUNA SALURAN TELEPON/HP MENURUT JENIS KELAMINDANKELOMPOKUMUR

2.3.29 JUMLAH PENGGUNA PERSONAL KOMPUTER MENURUT JENIS

MAIN 2 DATA GENDER

KELAMINDANKELOMPOKUMUR

2.3.30 JUMLAH PENGGUNA INTERNET MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

PARENT 2.4 EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

CHILD 2.4.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS KELAMIN

2.4.2 PARTISIPASIANGKATANKERJAPEREMPUAN

2.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN SETENGAH PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

2.4.4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN SETENGAH PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN TERTINGGI

2.4.5 JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KEGIATAN,JENISKELAMIN,DANKELOMPOKUMUR

2.4.6 JUMLAH PENDUDUK BUKAN ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KEGIATAN,JENISKELAMIN,DANKELOMPOKUMUR

2.4.7 JUMLAH PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUTLAPANGAN PEKERJAANUTAMADANJENIS KELAMIN 2.4.8 JUMLAH PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUTSTATUSPEKERJAANUTAMADANJENIS KELAMIN 2.4.9 JUMLAH PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUTPENDIDIKANTERTINGGIDANJENIS KELAMIN

2.4.10 JUMLAH PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

2.4.11 JUMLAH PENGANGGURAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.4.12 JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DAN INFORMAL SEKTOR PERTANIANDAN NON-PERTANIANMENURUT JENIS KELAMINDAN KELOMPOKUMUR

2.4.13 KONTRIBUSIPEREMPUANSEKTORNON-PERTANIAN

MAIN 2 DATA GENDER

2.4.14 JUMLAH TENAGA KERJA DI LEMBAGA PEMERINTAH MENURUT JENISKELAMINDAN KELOMPOKUMUR

2.4.15 PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH

2.4.16 JUMLAH TENAGA KERJA DI LEMBAGA SWASTA MENURUT JENIS KELAMINDANKELOMPOKUMUR

2.4.17 PERSENTASEPARTISIPASIPEREMPUANDILEMBAGA SWASTA 2.4.18 JUMLAH PENCARI KERJA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

2.4.19 JUMLAH PENCARI KERJA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.4.20 JUMLAH TENAGA KERJA MIGRAN (AKAD DAN AKAN) MENURUT JENISKELAMINDAN KELOMPOKUMUR

2.4.21 JUMLAH PENDUDUK TERGOLONG KELOMPOK MASYARAKAT MISKINMENURUTJENISKELAMINDAN KECAMATAN 2.4.22 JUMLAH PENDUDUK TERGOLONG KELOMPOK MASYARAKAT MISKINMENURUTJENISKELAMINDANPENDIDIKANTERAKHIR 2.4.23 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN, KARAKTERISTIKEKONOMI,DAN KECAMATAN 2.4.24 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN, PENDIDIKANTERAKHIR,DANKARAKTERISTIKEKONOMI 2.4.25 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN, SUMBER PENGHASILANUTAMA,DANKARAKTERISTIKEKONOMI 2.4.26 DAFTARNAMAKOPERASIAKTIF 2.4.27 JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA KOPERASI MENURUT JENIS KELAMIN 2.4.28 DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DANTANAMANPANGAN 2.4.29 DAFTARNAMAKELOMPOKTANIWANITA 2.4.30 JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK TANI PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN TANAMAN PANGAN MENURUT JENISKELAMIN

MAIN 2 DATA GENDER

2.4.31 JUMLAH PETUGAS PENYULUH LAPANGAN (PPL) PERKEBUNAN, PETERNAKAN,DANTANAMANPANGANMENURUT JENISKELAMIN 2.4.32 DAFTARNAMALUMBUNG PANGANMASYARAKAT

PARENT 2.5 POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

CHILD 2.5.1 JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.5.2 JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JENIS KELAMIN DAN PARTAI POLITIK

2.5.3 JUMLAHANGGOTA DPRDMENURUTJENISKELAMINDAN DAERAH PEMILIHAN

2.5.4 JUMLAHANGGOTADPRDMENURUTJENISKELAMIN DANKOMISI

2.5.5 PROPORSIKURSIYANGDIDUDUKIPEREMPUANDI DPRD

2.5.6 JUMLAH JAKSA DAN PEJABAT KEJAKSAAN MENURUT JENIS KELAMIN, JENIS JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN, DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.5.7 JUMLAH HAKIM, PANITERA, DAN PEJABAT PENGADILAN MENURUT JENIS KELAMIN, JENIS JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN,DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.5.8 JUMLAH POLISI DAN PEJABAT KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN, JENIS JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN, DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.5.9 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JENIS KELAMIN, JENIS JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN, PENDIDIKAN TERAKHIR, DANINSTANSI

2.5.10 DAFTARNAMAPARTAIPOLITIKAKTIF

2.5.11 JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)PARTAIPOLITIKMENURUTJENISKELAMIN

2.5.12 DAFTAR NAMA CAMAT DAN LURAH MENURUT JENIS KELAMIN DANPENDIDIKANTERAKHIR

2.5.13 JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(LPM)MENURUTJENISKELAMIN

MAIN 2 DATA GENDER

2.5.14 JUMLAH PESERTA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN MENURUTJENISKELAMIN

PARENT 2.6 HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

CHILD 2.6.1 JUMLAH PERKARA PIDANA DAN PERDATA MENURUT JENIS KELAMINDANKELOMPOKUMUR

2.6.2 JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DISIDANGKANDANDIPUTUSKANDIPENGADILAN

2.6.3 CAKUPAN PENEGAKAN HUKUM ATAS KASUS KEKERASAN TERHADAPPEREMPUAN

2.6.4 JUMLAHKASUSPERCERAIAN MENURUTFAKTORPENYEBAB

2.6.5 JUMLAH GUGATAN PERCERAIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN ALASAN

2.6.6 JUMLAH PENGHUNI LAPAS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR,DANJENISKASUS

2.6.7 JUMLAH PENGHUNI RUTAN MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOKUMUR,DAN JENIS KASUS

2.6.8 JUMLAH PENGURUS DAN PETUGAS LAPAS MENURUT JENIS KELAMIN

2.6.9 JUMLAH PENGURUS DAN PETUGAS RUTAN MENURUT JENIS KELAMIN

2.6.10 JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) MENURUT JENIS KELAMIN, JENIS PMKS, DAN KECAMATAN

2.6.11 ANGKAKESAKITANLANSIA

2.6.12 JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENISKELUHAN KESEHATAN

2.6.13 JUMLAHPENDUDUKLANSIA DIRAWATINAPDANBEROBAT JALAN MENURUTJENISKELAMIN

2.6.14 JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR LANSIA

2.6.15 JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

MAIN 2 DATA GENDER

2.6.16

JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN AKTIVITASYANGDILAKUKAN

2.6.17 JUMLAH PENDUDUKLANSIA YANGBEKERJAMENURUT LAPANGAN PEKERJAANUTAMADAN JENISKELAMIN

2.6.18 JUMLAH PENDUDUK LANSIA YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAANUTAMADAN JENISKELAMIN

2.6.19 JUMLAH PENDUDUK LANSIA YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMALMENURUTJENISKELAMIN

2.6.20 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS KELAMIN DANJENISDISABILITAS

2.6.21 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS KELAMIN DANKELOMPOKUMUR

2.6.22 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS KELAMIN DANPENDIDIKANTERAKHIR

2.6.23 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENIS KELAMIN DANAKTIVITASYANGDILAKUKAN

2.6.24 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAANUTAMADANJENISKELAMIN

2.6.25 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA MENURUT STATUSPEKERJAANUTAMADANJENISKELAMIN 2.6.26 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMALMENURUTJENISKELAMIN 2.6.27 JUMLAH KELUARGA PRA-SEJAHTERA, KELUARGA SEJAHTERA I, KELUARGA SEJAHTERA II, KELUARGA SEJAHTERA III, DAN KELUARGASEJAHTERAIIIPLUSMENURUT KECAMATAN 2.6.28 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN AREA PUBLIK (PENYAPU JALAN, PENYAPU TAMAN, PENGANGKUT SAMPAH, PETUGAS SUPIR MOTORSAMPAH,DLL.)MENURUTJENISKELAMIN PARENT 2.7 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN CHILD 2.7.1 JUMLAH LAPORAN KASUS KEKERASAN TERHADAP LAKI-LAKI DAN PEREMPUANMENURUT KECAMATAN 2.7.2 JUMLAH LAPORAN KASUS KEKERASAN TERHADAP LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG DITINDAKLANJUTI/MENDAPATKAN

MAIN 2 DATA GENDER

PENANGANANMENURUT KECAMATAN

2.7.3 JUMLAH LAPORAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)MENURUT KECAMATAN

2.7.4 CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKANPENANGANANPENGADUANDIUPT

2.7.5 CAKUPAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN DI PUSKESMAS DAN RUMAHSAKIT

2.7.6 RASIOKEKERASANDALAMRUMAHTANGGA(KDRT)

2.7.7 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

2.7.8 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.7.9 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS PEKERJAAN UTAMA (PELAJAR/MAHASISWA, BEKERJA, PENGANGGURAN,RUMAHTANGGA,DLL.)

2.7.10 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS PERKAWINAN (BELUM KAWIN, KAWIN, CERAI HIDUP, CERAIMATI)

2.7.11 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENIS KEKERASAN (FISIK, PSIKIS, SEKSUAL, TPPO, PENELANTARAN,DLL.)

2.7.12 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TEMPAT TINGGAL, TEMPAT KERJA, TEMPATUMUM,SEKOLAH,DLL.)

2.7.13 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PEMBERIAN JENIS PELAYANAN (PENGADUAN, MEDIS/VISUM, BANTUAN HUKUM, REHABILITASI SOSIAL, REINTEGRASI SOSIAL, KONSULTASI)

2.7.14 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN FREKUENSIKEKERASAN(BARU,BERULANG,RUJUKAN)

MAIN 2 DATA GENDER

2.7.15

JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN YANG MEMBUTUHKAN PEMBERIAN JENIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN DITINDAKLANJUTI/MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASISOSIAL

2.7.16 CAKUPAN PEMBERIAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI KORBANKEKERASAN

2.7.17 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN YANG MEMBUTUHKAN PEMBERIAN JENIS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN DITINDAKLANJUTI/MENDAPATKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM

2.7.18 CAKUPAN PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI KORBANKEKERASAN

2.7.19 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN YANG MEMBUTUHKAN PEMBERIAN JENIS PELAYANAN REINTEGRASI SOSIAL DAN DITINDAKLANJUTI/MENDAPATKAN PELAYANAN REINTEGRASISOSIAL

2.7.20 CAKUPAN PEMBERIAN PELAYANAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI KORBANKEKERASAN

2.7.21 JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN YANG MENDAPATKANPELAYANAN PEMULANGAN 2.7.22 CAKUPAN PEMBERIAN PELAYANAN PEMULANGAN BAGI KORBAN KEKERASAN

2.7.23 JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOKUMUR

2.7.24 JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKANTERAKHIR

2.7.25 JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS PEKERJAAN UTAMA (PELAJAR/MAHASISWA, BEKERJA, PENGANGGURAN,RUMAHTANGGA,DLL.)

2.7.26 JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN HUBUNGAN DENGAN KORBAN (Orang tua, Keluarga/kerabat, Tetangga,Teman/pacar,Oranglain)

2.7.27 JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN

MAIN 2 DATA GENDER

KEBANGSAANPELAKU(INDONESIA&ASING)

PARENT 2.8 KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

CHILD 2.8.1 DAFTARKEBIJAKANPENGARUSUTAMAANGENDER

2.8.2 DAFTAR KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL PENGARUSUTAMAAN GENDER

2.8.3 DAFTARRENCANAPENCAPAIANPENGARUSUTAMAANGENDER 2.8.4 JUMLAH ALOKASI ANGGARAN APBD MEMFASILITASI PENGARUSUTAMAANGENDER

2.8.5 JUMLAHANGGARANRESPONSIFGENDERMENURUTINSTANSI 2.8.6 DAFTAR NAMA PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER MENURUTINSTANSI

2.8.7 DAFTAR NAMA INSTANSI YANGMENYUSUNDAN MEMANFAATKAN PERENCANAANDANPENGANGGARANRESPONSIFGENDER 2.8.8 JUMLAH PERENCANA TERLATIH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER MENURUT JENIS KELAMIN DANINSTANSI

2.8.9 JUMLAH INSPEKTUR/AUDITOR TERLATIH PERENCANAAN DAN PENGANGGARANRESPONSIF GENDERMENURUTJENISKELAMIN

2.8.10 JUMLAH FASILITATOR/PELATIH/PENDAMPING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER MENURUT JENIS KELAMIN

2.8.11 DAFTAR NAMA INSTANSI YANG MEMANFAATKAN METODE ANALISISGENDERDALAMPERENCANAANDANPENGANGGARAN

2.8.12 DAFTAR NAMA INSTANSI YANG MEMILIKI, MEMANFAATKAN, DAN MEMPERBAHARUIDATATERPILAH

2.8.13 DAFTAR JENIS SOSIALISASI/PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDERMENURUTINSTANSI

2.8.14 JUMLAH PESERTA MENGIKUTI SOSIALISASI/PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MENURUT JENIS KELAMIN DAN INSTANSI

MAIN 2 DATA GENDER

2.8.15

DAFTAR NAMA FOCAL POINT GENDER MENURUT JENIS KELAMIN DANINSTANSI

2.8.16 JUMLAHGENDERCHAMPIONMENURUTJENISKELAMIN

2.8.17 DAFTAR KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGARUSUTAMAANGENDERMENURUTINSTANSI

2.8.18

DAFTAR ISU/MASALAH GENDER PADA PROGRAM/KEGIATAN MENURUTINSTANSI

2.8.19 DAFTAR ISU/MASALAH GENDER PADA TINGKAT KELEMBAGAAN MENURUTINSTANSI

2.8.20

2.8.21

DAFTAR NAMA DUNIA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KELOMPOK KERJAPENGARUSUTAMAANGENDER

DAFTAR NAMA DUNIA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM/KEGIATANRESPONSIFGENDER

2.8.22

2.8.23

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (FORUM,GUGUSTUGAS,SATUANTUGAS,DLL.)

DAFTAR NAMA ORGANISASI/LEMBAGA/KELOMPOK/GERAKAN PENGARUSUTAMAANGENDER(PEKKA,PUSPELPP, PKK,DLL.)

2.8.24

2.8.25

2.8.26

DAFTAR NAMA UNIT/PUSAT PELAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBANKEKERASAN

DAFTAR NAMA PUSAT KONSULTASI HUKUM/LEMBAGA BANTUAN HUKUMBAGIPEREMPUANKORBANKEKERASAN

DAFTAR NAMA RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANSIA DANPEREMPUANTERLANTAR

2.8.27 JUMLAH TENAGA PELAYANAN TERLATIH MENANGANI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN JENISPROFESI

2.8.28

DAFTARNAMA KECAMATAN DANKELURAHANSAYANGIBU

Penyajian Data Terpilah

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan ke dalam berbagai bentuk, yaitu tabel, grafik, dan uraian/narasi dengan selalu memilahnya menurut jenis kelamin, kecuali apabila data yang diperoleh masih bersifat agregat(tidak ada data terpilah pada raw data-nya) dan data yang hanya menyangkut satu jenis kelamin, misalnya: Data Ibu Hamil, Kematian Ibu Melahirkan, Perempuan Kepala Keluarga, dll.

Untuk menunjukkan bahwa buku yang disusun adalah Buku Profil Gender dan Anak, maka selain menggunakan tabel data terpilah berdasarkan jenis kelamin dilakukan pula analisis data menggunakan dua ketentuan yaitu: 1. Penghitungan Indeks Paritas Gender

Merupakan perhitungan yang membandingkan capaian kinerja berdasarkan jenis kelamin. Secara sederhana perhitungan Indeks Paritas Gender dilakukan dengan cara:

Keterangan: IP > 100%; Capaian Kinerja Perempuan lebih baik dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

IP = 100%; Capaian Kinerja Perempuan sama baik dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

IP< 100%; Capaian Kinerja Perempuan lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

2. Penghitungan Disparitas Gender

Merupakan perhitungan yang diperoleh dengan cara mencari selisih di antara kedua capaian kinerja berdasarkan jenis kelamin. Disparitas hanya dihitung untuk data yang sudah berupa persentase. Secara sederhana, perhitungan Disparitas Gender

dilakukan dengan cara:

DG= % Capaian Kinerja Perempuan – % Capaian Kinerja Laki-laki

Keterangan:

DG > 0; Capaian Kinerja Perempuan lebih baik dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

DG = 0; Capaian Kinerja Perempuan sama baik dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

DG < 0; Capaian Kinerja Perempuan lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kinerja Laki-laki

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG

Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kota Bandung adalah Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut, Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh, Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya yaitu Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara dan Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).

Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terrendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah, Kota Bandung juga dialiri dua sungai utama, yaitu sungai Cikapundung dan sungai Citarum beserta anak-anak sungai nya yang

Logo Kota Bandung sumber: SAKTImedianews

pada umumnya mengalir kearah selatan dan bertemu di sungai Citarum, Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.729,65 Ha, yang secara administratif terbagi atas 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.561 RW, dan 9.691 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gedebage, dengan luas 958 hektar dan Kecamatan terkecil adalah wilayah Kecamatan Astana Anyar dengan luas 89 hektar, dengan total penduduk sebanyak 2.518.260 Juta Jiwa dan memiliki kepedatan penduduk 15.051/km2 (38,980/sq mi). Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Baratm dimana penduduknya didominasi oleh suku sunda, sedangkan suku jawa merupakan penduduk moniritas dibandingkan dengan suku lainnya.

Gambar 4. Kondisi Geografis Kota Bandung

Sumber: Pemkot Kota Bandung, 2022

Visi Misi

Visi: “TerwujudnyaKotaBandungyangunggul,nyaman,sejahtera danagamis”

Misi:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Penjabaran Visi

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang

berkualitasbaiksecarafisikdanmentalakanberdampak positiftidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandiriandaerah, namunjugadalammendukungpembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi

pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 20182023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Penjabaran Misi:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang

terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM local

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Letak Geografis

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kota Bandung terletak di antara 1070 36 l Bujur Timur dan 60 55’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung memiliki batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung; c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Kondisi Topografi

Kota Bandung terletak pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cicadap dengan ketinggian 892 m dpl, dan titik terendah berada di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 m dpl. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin). Kota Bandung memiliki wilayah seluas 166,59 kilometer (km) persegi. Dengan demikian, kepadatan penduduk di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut sebesar 14,388 ribu jiwa per km persegi. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Dilihat dari penyebaran penduduk kota bandung yang terbagi pada 30 Kecamatan, dengan keseluruhan jumlah penduduk 2.518.260 Jiwa, berdasarkan data bps 2021 kependatan penduduk paling tinggi ada pada Kecamatan Bojongloa Kaler dengan kepadatan penduduk 38 267 (Jiwa/km2), dan yang paling rendah adalah Gedebage 4 262 (Jiwa/km2).

Gambar 5. Luas Wilayah Kota Badung Per Kecamatan Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Grafik 1. Kepadatan Penduduk Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : BPS Jawa barat 2022

Gambaran keadaan topografi Kota Bandung berpengaruh pada suhu udara, Ketika daratan semakin tingi maka membuat udara secara alami akan lebih dingin, Secara klimatologis, Kota Bandung termasuk dalam wilayah iklim tropis yang memiliki karakteristik hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda

Grafik 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

setiap bulannya. Berdasarkan data BPS 2021 Curah hujan tertinggi terjadi di bulan november yaitu sebesar 454,3 mm. Sementara curah hujan terendah terdapat di bulan Juli di mana curah hujan hanya mencapai 33,2 mm.

Grafik 3.Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Grafik 4.Keadaan Suhu Kota Bandung Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Kemudian jika dilihat dari keadaan suhu pada tahun 2021, suhu maksimum paling tinggi sebesar 30,2 (derajat Celsius) terjadi pada bulan September dan suhu minimum sebesar 28,2 (derajat celcius) terjadi pada bulan Februari, keadaan suhu pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2020 mempunyai suhu paling tinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya suhu tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 33,00 (derajat celcius)

Sistem Pemerintah

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi ini dan kota terbesar di wilayah jawa bagian selatan. Hal ini tak terlepas dari faktor jarak yang tak terlampau jauh dari Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Kota Bandung hanya berjarak 140 Km sebelah tenggara Jakarta.

Secara administratif pemerintahan Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Wali Kota dan didampingi oleh seorang Wakil Wali Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh DPRD dan perangkat daerah lain. Perangkat Daerah di Kota Bandung terdiri dari sekretariat daerah Kota Bandung, badan daerah, dinas, inspektorat, Kecamatan, kelurahan, perusahaan daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dinas Daerah di Kota Bandung terdiri dari 22 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan

dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan bencana, Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Daerah di Kota Bandung terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kesatuan BangsadanPolitik.

Untuk wilayah administratif, Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, berikut daftar Kecamatan berserta kelurahan yang ada di Kota Bandung :

Daftar Kelurahan

Cikawao Lingkar Selatan Malabar Paledang Turangga 23 Mandalajati 4 Kelurahan

Jatihandap Karang Pamulang Pasir Impun Sindang Jaya 24 Panyileukan 4 Kelurahan

Cipadung Kidul Cipadung Kulon Cipadung Wetan Mekar Mulya

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu Angka Harapan Hidup Untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Bandung dengan menggunakan metode baru terjadi Flukuasi, IPM Kota Bandung Pada tahun 2019 sebesar 81,62 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 81,51, sedangkan pencapaian IPM pada tahun 2021, mengalami kenainkan menjadi 81,96, pencapaian IPM Kota Bandung berada di atas peroleh IPM Jawa Barat dan Nasional dalam 3 tahun Terakhir, Peroleh IPM Jawa barat memperoleh peningkatan pada setiap tahun pada tahun 2019 mencapai 72,03 tahun 2020 mencapai 72,09 dan pada tahun 2021 mencapai angka 72,45, perolehan IPM tingkat nasional masih ada di bawah peroleh IPM Jawa barat dengan perolehan angka pada tahun 2019 mencapai 71,92, tahun 2020 mencapai 71,94 dan tahun 2021 sebesar 72,29 selengkapnya dapat dilihat pada gambar 9. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung pada tahun 2020 adalah 81,51, Angka tersebut merupakan angka tertinggi

Indikator Pembentuk IPM Perempuan Memiliki Harapan Hidup Lebih Tinggi Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan kualitas kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari rata-rata usia harapan hidup yang sudah mencapai kurang lebih 74 tahun. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Bandung dalam kurun waktu 2020-2021 menunjukkan nilai yang cenderung meningkat. Dilihat dari data perempuan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 75,97 meningkat pada tahun 2021 sebesar 76,16, begitu pula halnya pada angka harapan hidup laki-laki pada tahun 2020 sebesar Dari sebesar 72,45 kemudian meningkat menjadi 72,71 pada tahun 2021, , dan berdasarkan perhitungan indeks Paritas Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan Angka Harapan Hidup Laki-laki dalam 2 tahun terakhir (2020-2021) Perkembangan angka harapan hidup Kota Bandung pada tahun 2020-2021 bisa dilihat pada tabel berikut.

2.

6.

Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2020-2021

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup di antara kota lain di provinsi Jawa Barat, Maka Angka Harapan Hidup Kota Bandung pada tahun 2021 berada pada posisi ke tiga setelah Kota depok dan Kota Bekasi yang berada di Posisi satu, perbandingan Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada grafik 6.

Perempuan Memiliki Peluang Untuk Sekolah Lebih Lama

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Bandung dalam kurun waktu 20202021 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun tidak

signifikan yang dilihat dari jenis kelamin. HLS pada laki pada tahun 2020 mencapai angka 14,19 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 menjadi 14,20, pada HLS perempuan mempunyai angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tahun 2020 mencapai angka 14,45 dan pada tahun 2021 mencapai angka 14,46 dan berdasarkan perhitungan indeks Paritas Angka harapan lama sekolah Perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan Angka harapan lama sekolah Laki-laki dalam 2 tahun terakhir (2020-2021). Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Bandung selama 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Table 3.Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 20202021

No Indikator

2020 2021 Satuan L P L P

1 Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,19 14,45 14,20 14,46 Tahun

2 Harapan Lama Sekolah (HLS) (Indeks Paritas) 101.83 101.83 Tahun Sumber : BPS Nasional dan Jawa Barat, 2022

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat, maka angka harapan hidup Kota Bandung pada tahun 2021 menempati peringkat kedua setelah ciamis, yang tahun sebelumnya sebelumnya menempati tertinggi diatas kota-kota lainnya. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah kab/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 dilihat pada grafik 12.

Grafik 7. Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

14.43 14.33 14.21 13.99 13.98 13.95 13.58 13.40 13.30 13.26 13.11 13.11 12.63 12.62 12.60 12.57 12.49 12.35 12.33 12.19 12.16 12.16 12.08 12.06 11.97 11.89 11.89

Ciamis Kota Bandung Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Bogor Sumedang Kota Banjar Kota Cirebon Bekasi Tasikmalaya Bandung Bogor Kuningan Cirebon Sukabumi Majalengka Purwakarta Indramayu Pangandaran Karawang Garut Cianjur Subang Bandung Barat

Sumber : BPS Nasional 2022

Perlu Layanan Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah untuk Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka Rata-rata Lama Sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bandung menunjukkan perkembangan yang positif karena terdapat peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 capaian Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,63 kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 10,74, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 10,75. dan berdasarkan perhitungan indeks Paritas Angka Rata-rata lama sekolah Perempuan lebih rendah di bandingkan dengan Angka Rata-rata lama sekolah Laki-laki dalam 3 tahun terakhir (2018-2020).

Laki-Laki Memiliki Pendapatan Per Kapita Lebih Tinggi

Pengeluaran per kapita mengalami fluktuatif pada tahun 2020 pendapatan perkapita laki-laki mencapai angka 22.490,- mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan mencapai angka 22.618, sedangkan pendapatan perkapita perempuan pada tahun 2020 mencapai angka 16.024, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan mencapai angka 16.110. berdasarkan perhitungan indeks Paritas Pengeluaran Per Kapita Perempuan lebih rendah di bandingkan dengan Angka Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dalam 2 tahun terakhir (2020-2021). Angka Pengeluaran Per Kapita Kota Bandung selama kurun waktu 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 4. Table 5.

Kapita Tahun 2021

Per Kapita 22490 16024 22618 16110 Tahun

Per Kapita (Indeks Paritas)

71,23 Tahun Sumber : BPS Nasional dan Jawa Barat, 2022 Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per kapita di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat, capaian pengeluaran per kapita Kota Bandung menempati posisi pertama tertinggi. Pengeluaran per kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik 10.

Grafik 9. Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021 Kota Bandung Kota Bekasi Kota Depok Kota Bogor Kota Cirebon Kota Cimahi Kota Sukabumi Bekasi Purwakarta Karawang Subang Sumedang Bogor Bandung Kota Banjar Indramayu Kota Tasikmalaya Cirebon Ciamis Kuningan Majalengka Pangandaran Sukabumi Tasikmalaya Bandung Barat Cianjur Garut

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan capaian IPG dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan kenaikan nilai IPM. IPM Kota Bandung Pada Tahun 2019 mencapai 81,62 sedang IPG mencapai nilai 94,68, pada tahun 2020 IPM mencapai nilai 81,51 sedangkan IPG mencapai nilai 94,68 , dan pada tahun 2021 IPM Kota Bandung mencapai nilai 81,96 sedangkan IPG mencapai nilai 94,72. Hal ini menandakan bahwa sudah ada kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di

Kota Bandung. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Gambar 7. Perkembangan IPG Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021

Sumber : BPS Nasional 2022

Capaian IPG Kota Bandung pada Tahun 2019 sebesar 94,82 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 89,26 dan Nasional sebesar 91,07 pada tahun 2020 IPG Kota Bandung Mengalami Penurunan dengan angka 94,68, meskipun mengalami penurunan tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi jawa Barat sebesar 89,0 dan Nasional sebesar 91,06. selanjutnya pada tahun 2021 IPG Kota Bandung Mengalami Peningkatan dengan angka 94,72 tetapi masih lebih tinggi

dibandingkan dengan provinsi jawa Barat sebesar 89,36 dan Nasional sebesar 91,27 Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat, Kota Bandung pada tahun 2021 berada pada posisi 2 teratas setelah Kabupaten Sumedang, perbandingan IPG Kba/Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada Grafik 11. Grafik 10. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung dengan Kab/Kota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : BPS Nasional 2022

Indikator komposit IPG hampir sama dengan indikator komposit IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan, namun dalam IPG indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya, dapat dilihat pada tabel 10.

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Masih Perlu Ditingkatkan Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Table 6. Indikator Komposit IPG Tahun 2020-2021

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (Karyono, dkk 2019). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan, Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkakatan, pada tahun 2019 IDG Kota Bandung mencapai 70,38, pada tahun 2020 mencapai 70,49 dan tahun 2021 mencapai angka 70,81, IDG Kota Bandung memiliki angka di atas perolehan IDG pada Provinsi Jawa Barat, dan masih di bawah angka perolehan secara nasional. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat IDG Kota Bandung pada tahun 2020 menempati urutan ke 11 dari 27 Kab/Kota yang ada di provinsi Jawa Barat, selengkapnya dapat dilihat dari Grafik 11.

Gambar 8. Perkembangan IDG Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2021

tahun 2019 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 0,33 % pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan dengan angka yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesas meningkat menjadi 16,00%.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi terjadi fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar 45,46 %, mengalami penuruan secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 43,90 %, kemudian mengalami penaikan yang lumayan signifikan pada tahun 2021 sebesar 49,37 %. Sedangkan dilihat dari komposit sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, mengalami peningkatan pada setiap tahun, yaitu kondisi tahun 2019 sebesar, 34,71 % meningkat pada tahun 2020 sebesar 35,18% dan mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2021 sebesar 35,28 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

7.

Indikator Komposit

Tahun 2019-2021

BAB V

GENDER DALAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Kota Bandung memiliki rencana pembangunan responsif gender dalam RPJMD RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023 berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005–2025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional Tahun 20202024 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20182023 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang. Salah satu isu strategis dalam pembahasannya adalah bidang gender dan anak, Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subjektif), Isu Gender yang biasa berkembang terhadap perempuan adanya pandangan-pandangan

atau perlakuan terhadap perempuan biasanya berupa stereotipe, subordinasi, beban ganda, kekerasan dan Marginalisasi. Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung, berdasarkan hasil Evaluasi RPJM sebelumnya diantaranya adalah:

1. Partisipasi perempuan dalam ruang publik harus dapat dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa pada tahun 2017, partisipasi organisasi perempuan di ruang publik adalah sejumlah 20% dari keseluruhan jumlah organisasi perempuan yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan dari DP3APM sebagai perangkat Daerah Pengampu. Menjadi sebuah tantangan yang besar di kemudian hari, sehingga keterlibatan organisasi perempuan di ruang publik di tahun mendatang lebih banyak dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota;

2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kota Bandung dan relatif tinggi, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui UPT P2TP2A dari Januari sampai dengan Juli tahun 2018 terjadi sebanyak sebanyak 71 kasus laporan. Sehingga dapat dilihat bahwa masih terdapat bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang terjadi selama kurun waktu 2018, meskipun berdasarkan laporan sebelumnya selama tahun 2017 terdapat 151 laporan.

3. Pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk. Pada tahun 2017, Kelurahan Layak Anak yang terbentuk adalah 62 Kelurahan Layak Anak dari total 151 kelurahan di Kota Bandung.

Perlindungan perempuan dan anak menjadi target spesifik dalam rencana pembangunan Kota Bandung 2018-2023, yaitu tercantum pada Misi, 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan Religius, dengan sasaran pada point 5 yang menjelaskan mengenai terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender dengan cakupan indikator : 1). Tingkat Pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan 2). Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak, di jabarkan dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan perempuan dan anak diantaranya :

1. IPG Kota Bandung mencapai 94,72 pada tahun 2021 dan melebihi target akhir periode yaitu 71,25

2. Persentase Kelurahan Layak Anak 68,87% pada tahun 2020 dan 100% pada akhir periode (2023)

3. Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 100% pada tahun 2021 sampai akhir periode

4. Tingkat partisipasi organisasi perempuan dalam ruang publik; 30,5% pada tahun 2020 dan 100% pada akhir periode

5. Jumlah Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah; 30,325% pada tahun 2020 dan 35,325 pada akhir periode. Capaian RPJMD dalam pembentukan IPM berkaitan dengan Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya beli, diuraikan sebagai berikut:

Penduduk Kota Bandung Memiliki Indeks Kesehatan yang berada di atas Rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional Indeks Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung pada Tahun 2021 Mencapai angkat 83,78 yang dihitung dari Angka Harapan Hidup dan Usia Harapan Hidup saat lahir, Indeks Kesehatan Kota Bandung Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat masih berada di atas indeks Kesehatan jawa barat dan mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan dalam 3 tahun terakhir, nilai indeks paling rendah Kota Bandung adalah 83,29 sedangkan pada tingkat provinsi angka terendahnya adalah 81,31 sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan mencapai angka 83,7 sedangkan nilai tertinggi pada tingkat provinsi adalah sebesar, 82,6, dan kondisi pada tahun 2021 indeks Kesehatan mengalami penuruan menjadi 81,89, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 9. Indeks Kesehatan Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Bandung, 2022

Indeks Kesehatan jika dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya di jawa barat Kota Bandung berada pada posisi ke-3 di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10. Gambar 10. Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

81.89

84.91 84.03 83.78 83.4 82.8 82.78 82.74 82.65 80.95 80.89 80.89 80.8 80.68 80.52 80.51 80.28 80.03 79.75 79.38 79.37 79.02 78.78 78.75 78.74 77.63 77.42 76.42

Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kota Depok Kota Bandung Kota Cimahi Kota Bogor Bekasi Kuningan Bandung Sumedang Subang Kota Sukabumi Bandung Barat Kota Cirebon Kota Tasikmalaya Karawang Cirebon Ciamis Indramayu Pangandaran Garut Bogor Sukabumi Kota Banjar Purwakarta Majalengka Cianjur Tasikmalaya

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022 Indeks Pendidikan Kota Bandung Berada di Atas Rata-rata Provinsi Jawa Barat Indeks Kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung pada Tahun 2018-2023 Mencapai angkat 93,92, pencaian indeks pendidikan di Kota Bandung masih belum mencapai target RPJMD, pada tahun 2021 Indeks Pendidikan Kota Bandung berada pada Angka 76,11 masih perlu ditingkatkan sampai tahun 2023, perbandingan capaian indeks pendidikan Kota Bandung dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 mengalami meningkatan yang cukup signifikan mencapi angka 76,11, perolehan

nilai indeks Pendidikan Kota Bandung Masih berada diatas capaian indeks pendidikan provinsi jawa barat, indeks Pendidikan jawa barat mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 76,11, dan Capaian Indeks Pendidikan Kota Bandung menjadi posisi ke tiga terbesar setelah Kota Depok dan Kota Bekasi, Perbadingan dengan kab/Kota Lainnya dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kota Bekasi Kota Bandung Kota Cimahi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Tasikmalaya Bekasi Kota Banjar Ciamis Bandung Sumedang Bogor Purwakarta Bandung Barat Kuningan Tasikmalaya Pangandaran Karawang Garut Majalengka Cirebon Sukabumi Cianjur Subang Indramayu

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022 Kota Bandung memiliki Indeks Daya Beli yang lebih baik dibandingkan dengan Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Indeks Daya beli Kota Bandung berdasarkan target RPJMD tahun 2018-2023 adalah sebesar 70,66, pada tahun 2021 pencapaian RPJMD sudah dapat terpenuhi karena pada tahun 2021 Kota Bandung sudah mencapai Indeks daya belinya mencapai 86,34, angka tersebut masih berada di atas angka yang dihasilkan dari Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2021 mencapai angka 72,86, lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 13.

Gambar 12. Indeks Daya Beli Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Bandung, 2022 Pada tahun 2021, indeks daya beli Kota Bandung mencapai angka 86,34. Sedangkan indeks daya beli Provinsi Jawa Barat yaitu 72,86. Sehingga dapat diketahui bahwa indeks daya beli Kota Bandung lebih tinggi dari pada indeks daya beli Provinsi Jawa Barat. Bahkan nilainya paling tinggi dibandingkan dengan Kab/Kota yang lainnya di Jawa Barat, yang selanjutnya diikuti oleh Kota Bekasi dan Kota Depok. Akan tetapi, tidak terjadi peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

KEPENDUDUKAN

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 sebanyak 2.527.854 jiwa yang terdiri atas 1.267.661 jiwa penduduk laki-laki dan 1.260.193 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Kota Bandung mengalami pertumbuhan pertahun sebesar 0,48 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,4.

Grafik 12. Indeks Daya Beli Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kecamatan

Andir 96,5 0,13 3,93 22 856 100,7

Antapani 80,0 1,12 3,26 18 958 98,7

Arcamanik 78,4 2,00 3,20 10 335 100,6

Astanaanyar 68,5 0,19 2,79 25 553 100,7

Babakan Ciparay 142,4 0,02 5,81 20 146 104,4

Bandung Kidul 60,2 0,44 2,46 11 115 100,8 Bandung Kulon 138,8 0,01 5,66 19 976 101,7 Bandung Wetan 26,7 0,01 1,09 7 764 99,1

Batununggal 115,4 0,01 4,71 23 945 101,3

Bojongloa Kaler 119,4 0,09 4,87 38 267 103,4

Bojongloa Kidul 87,1 0,35 3,55 16 741 103,5

Buahbatu 101,2 0,98 4,13 13 567 100,3

Cibeunying Kaler 67,1 0,02 2,73 14 456 99,8

Cibeunying Kidul 107,7 0,22 4,39 26 007 101,1

Cibiru 72,6 0,74 2,96 10 609 103,1 Cicendo 92,2 0,05 3,76 11 841 101,9

Cidadap 52,6 0,01 2,14 6 247 102,8

Cinambo 25,5 0,72 1,04 6 006 105,1

Coblong 110,1 0,04 4,49 15 063 102,2

Gedebage 42,4 2,41 1,73 4 262 102,6

Kiaracondong 126,6 0,01 5,16 21 834 101,2

Lengkong 66,1 0,01 2,69 11 185 98,8

Mandalajati 72,5 1,97 2,96 15 113 101,7

Panyileukan 40,1 0,61 1,64 7 554 102,0

Rancasari 84,8 1,75 3,46 12 102 98,8

Regol 79,1 0,02 3,23 16 696 100,6

Sukajadi 100,5 0,01 4,10 19 038 100,9

Sukasari 74,7 0,02 3,04 11 743 100,7

km persegi (km2)

Jenis Kelamin Penduduk

9 777 101,3 Ujung Berung

Bandung

318 101,5 Bandung

0,48 100,00 14 388 101,4

: BPS Kota Bandung 2022 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan sebaran atau distribusi penduduk pada setiap Kecamatan yang ada di Kota Bandung pada tahun 2021, Kecamatan Babakan Ciparay memiliki penduduk yang paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya yaitu sebanyak 143,066 Ribu Penduduk, sedangkan yang paling rendah yaitu Kecamatan Cinambo sebanyak 25,587 Ribu Penduduk, jika dilihat dari perbandingan jenis kelamin, 57 % Kecamatan mempunyai jumlah penduduk laki-laki yang lebih ditinggi dan sisanya 53 % Kecamatan mempunyai jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi, artinya penyebaran jumlah penduduk pada setiap wilayah Kecamatan yang ada di Kota Bandung dirasakan cukup merata antar laki-laki dan perempuan, lebih lengkap nya dapat dilihat pada table berikut :

jumlah kelompok umur usia 15-19 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 198,938 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102,232 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 96,706 Jiwa, sedangkan kelompok umur yang relative rendah ada pada kelompok umur 70-74 Tahun sebanyak 45,486 dengan jumlah penduduk lakilaki sebanyak 21,481 dan Jumlah Penduduk perempuan sebanyak 24,005, tingginya jumlah penduduk pada usia 25-29 tahun yang merupakan kelompok usia produktif atau pekerja aktif yang dimana usia tersebut telah menyelesaikan jenjang Pendidikan di perguruan tinggi, sehingga akan banyak berpengaruh pada beberapa sector yang ada di Kota Bandung diantaranya peningkatan sector ekonomi dalam menghasilkan pekerja, menghasilkan banyak wirausaha muda, Adapun data kependudukan lebih lengkapnya dapat dilihat pada piramida penduduk Kota Bandung dibawah ini : Gambar 13. Piramida Penduduk Kota Bandung Tahun 2021

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

No Kec Nama Kecamatan Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong Huchu Keper cayaan 14 Cibeunying Kidul 107.737 4.007 1.579 94 145 - 6 15 Cibiru 74.308 1.084 335 41 9 -16 Cicendo 83.456 8.347 4.026 62 643 9 1 17 Cidadap 50.565 2.397 1.377 31 239 718 Cinambo 24.518 715 261 41 51 -19 Coblong 110.29 3.141 1.567 63 190 1 4 20 Gedebage 39.97 1.203 457 25 79 421 Kiaracondong 126.747 3.399 1.249 48 164 522 Lengkong 63.401 4.646 2.569 107 526 9 3 23 Mandalajati 71.066 1.645 735 41 31 - 14 24 Panyileukan 39.214 932 367 44 24 - 3 25 Rancasari 82.532 2.78 967 84 91 4 7 26 Regol 67.999 8.037 3.739 60 956 9 8 27 Sukajadi 94.78 5.347 2.475 44 334 6 1 28 Sukasari 71.447 3.995 2.044 98 217 7 7 29 Sumur Bandung 32.333 3.227 1.849 87 406 8 11 30 Ujungberung 88.008 1.354 535 78 21 - 10 Penduduk Kota Bandung dan Status Perkawinanya Usia ideal dalam perkawinan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal untuk menikah bagi perempuan, yakni 21 tahun atau lebih. Pasalnya, bila di bawah usia tersebut dikhawatirkan berisiko pada kesehatannya. Sementara, umur ideal laki-laki untuk menikah yakni di angka 25 tahun. Usia tersebut dinilai tepat karena sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur ideal untuk menikah bagi perempuan

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

di angka 19 tahun minimalnya. Bagi pria juga, angka minimal di umur 19 tahun. Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk usia produktif (25-29 tahun) paling tinggi, tentunya berada pada status menikah berdasarkan usia ideal pernikahan. Berdasarkan data yang dihimpun jumlah penduduk yang belum kawin di Kota Bandung pada usia 15-49 pada tahun 2021 rata-rata 40.49 %, dengan jumlah laki-laki yang belum menikah pada usia 15-49 tahun adalah sebesar 46,52 % dan jumlah perempuan yang belum menikah pada usia 15-49 tahun adalah sebasar 40,49 tahun, data lebih lengkap nya mengenai status perkawinan penduduk Kota Bandung pada usia 15-49 tahun dapat dilihat pada table berikut : Table 12. Persentase Status Perkawinan Penduduk Kota Bandung usia 15-49 tahun Pada Tahun 2021

4.639

Bojongloa Kidul 40.789 42.11 1.745 3.272

Buahbatu 47.137 51.026 2.169 3.77

Cibeunying Kaler 32.418 33.875 1.565 2.95

Cibeunying Kidul 52.225 54.105 2.47 4.768

Cibiru 34.351 37.46 1.515 2.451

Cicendo 44.106 46.146 2.083 4.209

Cidadap 24.425 26.915 1.249 2.027

Cinambo 11.563 12.745 495 783

Coblong 52.826 54.524 2.774 5.132

Gedebage 18.867 20.571 844 1.456

Kiaracondong 59.687 63.971 2.836 5.118

Lengkong 32.968 33.232 1.781 3.28

Mandalajati 33.337 36.118 1.521 2.556

Kec Nama Kecamatan

Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati 24

No

Panyileukan 18.265 20.357 689 1.273 25 Rancasari 39.071 42.466 1.791 3.137 26 Regol 36.836 38.038 2.062 3.872 27 Sukajadi 47.235 48.526 2.775 4.451 28 Sukasari 35.156 37.573 1.852 3.234 29 Sumur Bandung 18.143 17.233 925 1.62 30 Ujungberung 40.92 44.307 1.795 2.984 Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 Jumlah kepala Keluarga di Kota Bandung pada tahun 2021 yaitu 817,665 kepala keluarga, dengan kepala keluarga laki-laki sebanyak 653,357 dan perempuan sebanyak 164,308. Di Kecamatan Sukasari, kepala keluarga laki-laki berjumlah 20,184 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,550 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Sukasari seluruhnya berjumlah 25,734 kepala keluarga. Di Kecamatan Coblong, kepala keluarga laki-laki berjumlah 29,951 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 8,483 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Coblong seluruhnya berjumlah 38,434 kepala keluarga. Di Kecamatan Babakan Ciparay, kepala keluarga laki-laki berjumlah 36,671 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 8,232 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Babakan Ciparay seluruhnya berjumlah 44,903 kepala keluarga.

Kemudian, di Kecamatan Bojongloa Kaler, kepala keluarga laki-laki berjumlah 31,710 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,834 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan

Bojongloa Kaler seluruhnya berjumlah 39,544 kepala keluarga. Di Kecamatan Andir, kepala keluarga laki-laki berjumlah 25,565 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,490 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Andir seluruhnya berjumlah 33,055 kepala keluarga. Di Kecamatan Cicendo, kepala keluarga lakilaki berjumlah 25,021 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,028 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cicendo seluruhnya berjumlah 32,049 kepala keluarga. Di Kecamatan Sukajadi, kepala keluarga laki-laki berjumlah 26,533 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,132 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Sukajadi seluruhnya berjumlah 33,665 kepala keluarga. Selanjutnya, di Kecamatan Cidadap, kepala keluarga laki-laki berjumlah 14,459 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 3,447 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cidadap seluruhnya berjumlah 17,906 kepala keluarga. Di Kecamatan Bandung Wetan, kepala keluarga laki-laki berjumlah 7,534 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 2,558 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Bandung Wetan seluruhnya berjumlah 10,092 kepala keluarga. Di Kecamatan Astana Anyar, kepala keluarga laki-laki berjumlah 18,744 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,562 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Astana Anyar seluruhnya berjumlah 24,306 kepala keluarga. Di Kecamatan Regol, kepala keluarga laki-laki berjumlah 20,677 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 6,274 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Regol seluruhnya berjumlah 26,951 kepala keluarga. Di Kecamatan Batununggal,

kepala keluarga laki-laki berjumlah 31,369 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 8,718 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Batununggal seluruhnya berjumlah 40,087 kepala keluarga.

Lebih lanjut, di Kecamatan Lengkong, kepala keluarga laki-laki berjumlah 18,171 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,785 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Lengkong seluruhnya berjumlah 23,956 kepala keluarga. Di Kecamatan Cibeunying Kidul, kepala keluarga laki-laki berjumlah 29,348 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,861 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cibeunying Kidul seluruhnya berjumlah 37,209 kepala keluarga. Di Kecamatan Bandung Kulon, kepala keluarga laki-laki berjumlah 34,951 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 7,508 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Bandung Kulon seluruhnya berjumlah 42,459 kepala keluarga. Kemudian, di Kecamatan Kiaracondong, kepala keluarga laki-laki berjumlah 34,180 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 8,608 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Kiaracondong seluruhnya berjumlah 42,788 kepala keluarga. Di Kecamatan Bojongloa Kidul, kepala keluarga laki-laki berjumlah 22,579 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,339 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Bojongloa Kidul seluruhnya berjumlah 27,918 kepala keluarga. Di Kecamatan Cibeunying Kaler, kepala keluarga laki-laki berjumlah 18,284 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 4,815 jiwa

sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cibeunying Kaler seluruhnya berjumlah 23,099 kepala keluarga.

Selanjutnya, di Kecamatan Sumur Bandung, kepala keluarga lakilaki berjumlah 9,717 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 2,806 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Sumur Bandung seluruhnya berjumlah 12,523 kepala keluarga. Di Kecamatan Antapani, kepala keluarga laki-laki berjumlah 20,948 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 4,601 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Antapani seluruhnya berjumlah 25,549 kepala keluarga. Di Kecamatan Bandung Kidul, kepala keluarga laki-laki berjumlah 15,885 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 3,898 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Bandung Kidul seluruhnya berjumlah 19,783 kepala keluarga. Kemudian, di Kecamatan Buah Batu, kepala keluarga laki-laki berjumlah 26,944 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 6,333 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Buah Batu seluruhnya berjumlah 33,277 kepala keluarga. Di Kecamatan Rancasari, kepala keluarga laki-laki berjumlah 22,282 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,202 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Rancasari seluruhnya berjumlah 27,484 kepala keluarga. Di Kecamatan Arcamanik, kepala keluarga laki-laki berjumlah 20,731 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 4,396 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Arcamanik seluruhnya berjumlah 25,127 kepala keluarga. Di Kecamatan Cibiru, kepala keluarga laki-laki berjumlah 19,919 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 3,909 jiwa

sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cibiru seluruhnya berjumlah 23,828 kepala keluarga.

Lebih lanjut, di Kecamatan Ujung Berung, kepala keluarga laki-laki berjumlah 23,406 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 5,016 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Ujung Berung seluruhnya berjumlah 28,422 kepala keluarga. Di Kecamatan Gedebage, kepala keluarga laki-laki berjumlah 10,869 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 2,238 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Gedebage seluruhnya berjumlah 13,107 kepala keluarga. Di Kecamatan Panyileukan, kepala keluarga laki-laki berjumlah 10,673 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 1,980 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Panyileukan seluruhnya berjumlah 12,653 kepala keluarga. Di Kecamatan Cinambo, kepala keluarga laki-laki berjumlah 6,920 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 1,398 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Cinambo seluruhnya berjumlah 8,318 kepala keluarga. Di Kecamatan Mandalajati, kepala keluarga laki-laki berjumlah 19,132 jiwa sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 4,307 jiwa sehingga kepala keluarga di Kecamatan Mandalajati seluruhnya berjumlah 23,439 kepala keluarga.

6 Bandung Kidul 15,885 3,898 19,783 7 Bandung Kulon 34,951 7,508 42,459 8 Bandung Wetan 7,534 2,558 10,092 9 Batununggal 31,369 8,718 40,087 10 Bojongloa Kaler 31,710 7,834 39,544 11 Bojongloa Kidul 22,579 5,339 27,918 12 Buahbatu 26,944 6,333 33,277 13 Cibeunying Kaler 18,284 4,815 23,099 14 Cibeunying Kidul 29,348 7,861 37,209 15 Cibiru 19,919 3,909 23,828 16 Cicendo 25,021 7,028 32,049 17 Cidadap 14,459 3,447 17,906 18 Cinambo 6,920 1,398 8,318 19 Coblong 29,951 8,483 38,434 20 Gedebage 10,869 2,238 13,107 21 Kiaracondong 34,180 8,608 42,788 22 Lengkong 18,171 5,785 23,956 23 Mandalajati 19,132 4,307 23,439 24 Panyileukan 10,673 1,980 12,653 25 Rancasari 22,282 5,202 27,484 26 Regol 20,677 6,274 26,951 27 Sukajadi 26,533 7,132 33,665 28 Sukasari 20,184 5,550 25,734 29 Sumur Bandung 9,717 2,806 12,523 30 Ujungberung 23,406 5,016 28,422 Jumlah 653,357 164,308 817,665 Sumber : Laporan DKB Tahun 2021

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki paling banyak di Kecamatan Babakan Ciparay yaitu 36,671 jiwa sedangkan yang paling sedikit yakni di Kecamatan Cinambo yaitu 6,920 jiwa. Sementara jumlah kepala keluarga perempuan paling banyak di Kecamatan Batununggal dengan jumlah 8,718 jiwa sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Cinambo

yaitu 1,398 jiwa. Kemudian, untuk jumlah kepala keluarga keseluruhan paling banyak di Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah 44,903 kepala keluarga sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Cinambo yaitu 8,318 kepala keluarga. Penduduk Kota Bandung dan Status Pendidikannya Merujuk pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK, pasal 7 menjelaskan bahawa aturan usia dalam memasuki jenjang SD adalah 7 tahun, dan usia paling rendah adalah 6 tahun, dan umur dibawah 6 tahun masuk pada lembaga Pendidikan anak usia dini, penyebaran status pendidikan pada penduduk Kota Bandung, pada usia sekolah yaitu terbagi pada penduduk di atas 5 tahun dan penduduk diantara 7-24 tahun, Adapun penyebaran status Pendidikan dapat dilihat pada table berikut : Table 15. Presentase Penduduk berdasarkan status Pendidikan Tahun 2021

jiwa atau sebesar 16% dari jumlah penduduk, data tersebut juga mendukung data sebelumnya yang pada usia 7-24, presentase terbesar ada pada tingkat masih sekolah yaitu sebesar 73,3 % untuk laki-laki, dan 71,72 % untuk perempuan, adapun sebaran data latar belakang pendidikan penduduk Kota Bandung berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut : Table 16. Penduduk dan latar belakang Pendidikan berdasarkan wilayah Kota Bandung Tahun 2021 No Kec Nama

Sekolah

D II D III SI SII SIII 1 Sukasari 13.112 6.889 7.770 8.181 23.426 966 3.958 11.424 1.786 303 2 Coblong 19.095 10.029 10.704 13.430 42.844 759 4.187 12.420 1.478 310 3 Babakan Ciparay 25.432 15.523 28.228 24.031 37.868 864 2.865 7.619 578 58 4 Bojongloa Kaler 23.187 11.834 18.906 19.531 40.231 1.072 2.748 6.317 437 46 5 Andir 16.904 9.663 11.113 14.723 35.890 456 2.544 7.502 476 48 6 Cicendo 15.226 8.482 10.302 12.580 34.563 1.262 3.781 9.101 1.109 138 7 Sukajadi 16.882 10.388 13.382 13.879 32.830 1.104 3.824 9.341 1.189 168 8 Cidadap 9.566 4.732 7.545 6.564 18.609 500 1.656 4.774 562 108 9 Bandung Wetan 4.302 2.641 2.100 2.802 10.439 397 1.379 4.131 715 136 10 Astana Anyar 12.284 7.137 8.115 10.818 25.626 542 2.227 6.455 382 28 11 Regol 12.742 7.106 6.853 9.761 28.615 841 3.536 10.286 944 124 12 Batununggal 19.137 11.450 11.937 19.230 44.875 450 3.754 9.924 790 92 13 Lengkong 10.588 6.687 4.757 7.596 22.442 1.135 3.951 11.877 1.972 256 14 Cibeunying Kidul 19.963 10.255 10.582 16.246 39.191 1.165 4.377 10.615 1.041 133 15 Bandung Kulon 25.255 15.540 23.038 21.820 36.586 1.128 3.371 9.008 754 107 16 Kiaracondong 26.299 10.288 15.900 18.460 46.043 695 3.801 9.388 675 63 17 Bojongloa Kidul 15.710 9.483 14.937 13.229 24.928 724 2.320 6.136 406 43 18 Cibeunying Kaler 11.218 6.307 6.803 8.622 23.617 568 2.893 9.083 1.402 295 19 Sumur Bandung 5.619 3.493 2.872 4.415 14.487 372 1.547 4.555 502 59 20 Antapani 14.033 6.497 5.918 8.000 22.852 1.187 4.681 14.689 2.272 246 21 Bandung Kidul 10.626 4.808 6.233 7.865 20.564 501 2.118 7.586 860 89 22 Buahbatu 19.079 8.702 10.286 11.906 29.249 1.014 5.864 15.702 2.060 240 23 Rancasari 15.362 7.713 8.391 9.342 23.959 1.121 5.094 13.419 1.865 199 24 Arcamanik 13.615 6.637 7.798 9.411 23.378 796 3.717 12.163 1.958 258 25 Cibiru 14.003 7.580 9.267 10.962 24.313 720 2.092 5.973 735 132 26 Ujungberung 16.527 9.445 10.354 12.913 27.544 996 3.195 7.968 925 139 27 Gedebage 7.707 4.231 4.013 5.347 10.557 482 2.221 6.258 823 99

No Kec Nama Kecamatan Belum Sekolah

Tamat SD Tamat SD SLTP SLTA D II D III SI SII SIII 28 Panyileukan 7.155 3.599 3.048 4.609 12.513 564 2.108 6.206 673 109 29 Cinambo 4.744 2.382 2.845 3.615 8.481 135 848 2.251 247 38 30 Mandalajati 14.157 7.459 8.830 10.264 23.044 281 2.354 6.408 664 71 JUMLAH 439.529 236.980 292.827 340.152 809.564 22.797 93.011 258.579 30.280 4.135 Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Penduduk di suatu wilayah akan terus mengalami perubahan, perubahan tersebut dinamakan sebagai dinamika penduduk yang di sebabkan oleh beberapa factor diantaranya kelahiran (natalitas), kematian (Mortalitas), dan perpindahan. Kondisi dinamika penduduk Kota Bandung yang dilihat dari angka kelahiran dan kematian menunjukan data kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan kematian. Presentase angka kelahiran sebanyak 1,56 % dari jumlah pendudk, dan angka kematian mencapai 0,60% dari jumlah penduduk yang terjadi pada tahun 2021. Angka kelahiran paling tinggi berada pada wilayah Kecamatan Babakan Ciparay sebanyak 2.500 jiwa dan angka kelahiran paling rendah adalah di Kecamatan Bandung Wetan sebanyak 356, jumlah laki-laki lebih banyak menyumbangkan angka penambahan penduduk yang berasal dari kelahiran yaitu sebanyak 20,192 jiwa meskipun jumlah perempuan juga tidak jauh berbeda yaitu sebanyak 19,353 sedangkan jumlah kematian yang terjadi di Kota Bandung yag paling tinggi ada pada Kecamatan Kiaracondong yaitu sebanyak 904 dan kasus kematian palingn rendah ada pada Kecamatan Gedebage yaitu sebanyak 107, angka jumlah kematian laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 9.387 jiwa jauh berbeda dengan

No

Kec Nama Kecamatan Laki Laki Perempuan Jumlah

14 Cibeunying Kidul 388 255 643 15 Bandung Kulon 445 280 725 16 Kiaracondong 559 345 904 17 Bojongloa Kidul 325 184 509 18 Cibeunying Kaler 260 178 438 19 Sumur Bandung 174 130 304 20 Antapani 401 253 654 21 Bandung Kidul 233 154 387 22 Buahbatu 371 226 597 23 Rancasari 364 217 581 24 Arcamanik 366 239 605 25 Cibiru 221 115 336 26 Ujungberung 379 219 598 27 Gedebage 78 29 107 28 Panyileukan 157 100 257 29 Cinambo 114 63 177 30 Mandalajati 233 143 376 Jumlah 9.387 5.866 15.253 Sumber : Data Disdukcapil 2022

Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kota Bandung Kartu Keluarga atau yang biasa disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Keberadaan KK ini sangatlah penting dan wajib dimiliki setiap keluarga di Indonesia. Peran Kartu Keluarga biasanya menjadi prasyarat untuk membuat berbagai dokumen negara penting mulai dari akta kelahiran hingga pendaftaran sekolah anak.

Data mengenai kartu kelurga di Kota Bandung menunjukan bahwa masih terdapat keluarga yang tidak memiliki KK, dari jumlah keluarga yang tercatat sebanyak 817.665 Keluarga, 33.345 belum memiliki KK atau sebanyak 4,08 %, dan hampir semua wilayah Kecamatan belum secara penuh memiliki KK, Ratio kepemilikan KK

Penduduk Kota Bandung dan Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP, Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009.

Kota Bandung berdasarkan data disdukcapil tahun 2021, belum sepenuhnya penduduk memiliki eKTP/KTP, meskipun kepemilikan KTP jauh lebih banyak dibandingan dengan penduduk yang tidak memiliki KTP, berdasarkan data sebaran wilayah persentase kepemilikan KTP

paling tinggi ada pada wilayah Kecamatan Ujungberung dengan presentase 99,93 %, kepemilikan KTP tentunya memerlukan proses perekaman data, penduduk Kota Bandung yang belum melakukan perekaman KTP paling banyak adalah ada pada wilayah Kecamatan Bandung kulon yaitu sebanyak 181 orang dari keseluruhan WKP adalah sebanyak 97.618. Jika dilihat dari jenis kelamin data kepemilikan Nomor Induk kependudukan dibagi pada 3 kategori yang pertama usia 0-4 tahun, dengan presentase jumlah penduduk laki-laki sebanyak 89,93 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 86,36%, pada kategori kedua yaitu usia 5 tahun ke atas dengan presentase kepemilikan NIK penduduk laki-laki sebanyak 97,70% dan penduduk perempuan sebanyak 98,39%, serta kelompok ketiga yaitu usia 17 tahun keatas presentase kepemilikan NIK penduduk laki-laki sebanyak 97,45 % dan penduduk perempuan sebesar 98, 33% data lebih lengkap nya dapat dilihat pada table berikut :

Sumber : Data Disdukcapil 2022

Penduduk Kota Bandung dan Kepemilikan Akta kelahiran Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi NIK sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya, sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Data Kota Bandung menunjukan kepemilikan akta kelahiran pada usia 0-17 tahun, berdasarkan jenis kelamin presentase menunjukan bahwa penduduk laki-laki sebanyak 81,82 % memilki akta kelahiran, dan sisanya sebanyak 17,32 % belum memiliki akta kelahiran, presentase data kepemilikan akte kelahiran penduduk perempuan sebanyak 81,50 %, dan sisanya sebanyak 18,09 %.

Grafik 13. Kepemilikan NIK berdasarkan Jenis Kelamin pada Penduduk Kota Bandung Tahun 2021

PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan Perguruan Tinggi di Kota Bandung

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Kondisi APK di Kota Bandung pada tahun 2021 berdasarkan jenjang Pendidikan dapat diperoleh gambaran bahwa, yang paling tinggi proporsi anak sekolah adalah pada tingkat SMA/sederajat dengan nilai 115,37, selanjutnya APK jenjang SD/sederajat dengan nilai APK 103,7, yang ketiga adalah APK SMP/sederajat dengan nilai 98,7 dan terakhir yang menjadi APK terkecil di Kota Bandung adalah pada jenjang Perguruan tinggi sebesar 41,09, penyebaran APK Kota Bandung adalah sebagai berikut : Grafik 14.Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD Sederajat

Table 22.Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD Sederajat Tahun 2021

TAHUN 2020/2021

No APK PAUD

Kota Bandung Jawa Barat Nasional

1 APK PAUD Sederajat 29,82 34,90 40,17

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang PAUD di Kota Bandung yaitu sebesar 29,82% jika dibandingkan dengan Jawa Barat masih berada dibawah Angka Partisipasi Kasar sebesar 34,90%, APK PAUD Kota Bandung dan jawa barat masih berada di bawah angka nasional yaitu sebesar 40,17%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat

Table 23. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Dasar (SD) Sederajat Tahun 2021

No APK SD

TAHUN 2020/2021 Kota Bandung Jawa Barat Nasional

1 APK SD Sederajat 103,70 104,46 102,62

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandung yaitu sebesar 103,70% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi masih dibawah meskipun tidak jauh signifikan yaitu sebesar 104,46%, jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar Nasional, Kota Bandung dan Jawa Barat berada diatas angka rasio APK Nasional yaitu sebesar 102,62%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS Sederajat

Table 24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS Sederajat Tahun 2021

2020/2021

No APK SMP/MTS

1 APK SMP Sederajat 98,7 99,61 101,83

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung yaitu sebesar 98,7% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Kasar sebesar 99,61% sedangkan jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar Nasional yaitu sebesar 101,83%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA Sederajat

Table 25. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Sekolah Menengah Atas SMA/MA Sederajat2021

No APK SM

1 APK SMA Sederajat 115,37 90,94 95,53

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung yaitu sebesar 115,37% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Kasar sebesar 90,94% sedangkan jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar Nasional yaitu sebesar 95,53%

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Perguruan Tinggi

Table 26. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Perguruan Tinggi Tahun 2021

TAHUN 2021

No APK PT

Kota Bandung Jawa Barat

1 APK Perguruan Tinggi 41,09 21,65

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Perguruan Tinggi di Kota Bandung yaitu sebesar 41,09% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Kasar sebesar 21,65%.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin Grafik 15.Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kota Bandung Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih

rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni jenjang pendidikan dasar tahun 2021 yaitu sebesar 95.64%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya APM Kota Bandung menurun dari tahun 2020 sebesar 99.89%.

Sedangkan Angka partisipasi murni jenjang SMP pada tahun 2021 yaitu sebesar 78.72%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya APM Kota Bandung menurun dari tahun 2020 sebesar 96.81%.

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat

Table 28. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat Tahun 2021

TAHUN

No APM SMP Sederajat

1 APM SMP Sederajat 79,53 76,73 75,6

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Murni pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung yaitu sebesar 79,53% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Murni sebesar 76,73% sedangkan jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni Nasional yaitu sebesar 75,6%

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat

Table 29. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Tahun 2021

No APM SMA

1 APM SMA Sederajat 87,18 66,77 68,68

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Murni pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung yaitu sebesar 87,18% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Murni sebesar 66,77% sedangkan jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni Nasional yaitu sebesar 68,68%.

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Perguruan Tinggi (PT)

Table 30. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Perguruan Tinggi (PT) Tahun 2021

No APM PT

TAHUN 2021 Kota Bandung Jawa Barat

1 APM Perguruan Tinggi 33,78 17,44

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Angka Partisipasi Murni pada jenjang Perguruan Tinggi di Kota Bandung yaitu sebesar 33,78% jika dibandingkan dengan Jawa Barat Angka Partisipasi Kasar sebesar 717,44%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Grafik 16.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Bandung Tahun 2019-2021

Sumber: BPS Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2022

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

Jenjang SD sebanyak 87 Laki-Laki dan 62 Perempuan, pada Jenjang SMP 32 laki-laki dan 14 perempuan, pada jenjang SMA 15 laki-laki dan 10 Perempuan dan pada jenjang SMK terdapat sejumlah 40 lakilaki dan 28 perempuan. Angka putus sekolah tersebut menunjukan masih banyaknya angka putus sekolah di Kota Bandung jika dibandingkan dengan tahun setelahnya yaitu tahun 2020/2021. Pada tahun 2020/2021 data menyebutkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan tidak ada perempuan yang putus sekolah. Hak untuk mendapatkan pendidikan saat ini mungkin sudah mulai dicapai dengan tingginya partisipasi pendidikan oleh perempuan.

Angka Kelulusan (AL) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin Table 32. Angka Kelulusan (AL) Di Kota Bandung Tahun 2021

Angka Kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, angka kelulusan Kota Bandung untuk seluruh jenjang Pendidikan adalah sebesar 100%

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) SD/Sederajat ke SMP/Sederajat Menurut Jenis Kelamin

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) adalah menunjukkan persentase lulusan jenjang pendidikan sebelumnya yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Adapun angka melanjutkan sekolah yang di maksud adalah dari sekolah dasar melanjurkan ke jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah pertama dan dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah atas. Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI/sederajat ke SMP/Sederajat di Kota Bandung yaitu sebesar 93,57%, dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin yaitu 93,57 % siswa laki-laki melanjutkan ke jenjang SMP dan 93,56 siswi perempuan melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMP, artinya tidak terdapat berbedaan yang signifikan antara jumlah siswa/siswi yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMP, tetapi jika dilihat dari data masih terdapat siswa/siswi yang tidak melanjutkan yaitu sebesar 6.43 % Table 33. Melanjutkan Sekolah (AMS) Di Kota Bandung Tahun 2021

Jumlah Peserta Didik SD dan SMP Menurut Jenis Kelamin

Table 34. Jumlah Peserta Didik SD dan SMP Di Kota Bandung Tahun 2021

Jumlah Siswa SD SMP

Laki-Laki 120,188 55,250 Perempuan 113,032 54,910 Jumlah 233,220 110,160

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022 Total peserta didik jenjang Sekolah Dasar Negeri menurut data BPS tahun 2021 yaitu sebanyak 223.220, dengan jumlah laki-laki sebanyak 120.188 dan jumlah perempuan sebanyak 113.032, jika dilihat dari data tersebut jumlah peserta didik laki-laki paling tinggi dibandungkan dengan jumlah peserta didik perempuan, sedangkan jumlah peserta didik jenjang Sekolah menengah Pertama yaitu sebanyak 97.776 dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 55.250, sedangkan peserta didik perempuan sebanyak 54.910, hal tersebut sama halnya dengan jenjang SD, jumlah peserta didik lakilaki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik perempuan.

Jumlah SD, SMP Negeri, dan SMA Negeri dan Swasta Grafik 17. Jumlah SD, SMP, dan SMA Negeri dan Swasta Di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022

Pada tahun 2019 data menunjukan bahwa jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yaitu 274 Negeri dan 201 Swasta sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu 62 Negeri dan 191 Swasta.

Pada tahun 2020 data menunjukan bahwa jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yaitu 273 Negeri dan 193 Swasta sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu 57 Negeri dan 217 Swasta dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu 28 Negeri dan 129 Swasta.

Pada tahun 2021 data menunjukan bahwa jumlah sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yaitu 274 Negeri dan 509 Swasta sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu 65 Negeri dan 203 Swasta dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu 27 Negeri dan 123 Swasta.

Jumlah Sekolah Luar Biasa Table 35.Jumlah Sekolah Luar Biasa Tahun 2019-2021

Kejar paket A setara dengan Sekolah Dasar (SD), kejar paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kejar paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). pada tahun 2022 data menunjukan bahwa terdapat 1369 laki-laki dan 1067 perempuan yang mengikuti Paket A, 2063 laki-laki dan 1403 perempuan yang mengikuti paket B, dan 3972 laki laki dan 2608 perempuan yang mengikuti paket C. Program ini merupakan jalur alternatif dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat maupun siswa siswi yang putus sekolah atau siapapun yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan formal karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi.

Jumlah Guru Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada tahun 2019/2020 data menyebutkan bahwa jumlah guru <S1 pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 160 guru laki-laki, 503 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 101 guru laki-laki dan 173 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 143 guru laki-laki dan 216 guru perempuan. Dan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 189 guru laki-laki dan 133 guru perempuan. Sedangkan jumlah guru >S1 S1 pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 2250 guru laki-laki, 6673 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 1676 guru laki-laki dan 3089 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 1302 guru laki-laki dan 2001 guru perempuan. Dan pada

jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 1451 guru lakilaki dan 1778 guru perempuan. pada tahun 2020/2021 data menyebutkan bahwa jumlah guru <S1 pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 85 guru laki-laki, 171 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 51 guru laki-laki dan 54 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 25 guru laki-laki dan 23 guru perempuan. Dan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 70 guru laki-laki dan 35 guru perempuan. Sedangkan jumlah guru >S1 S1 pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 2306 guru laki-laki, 6942 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 1700 guru laki-laki dan 3281 guru perempuan. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 1387 guru laki-laki dan 2131 guru perempuan. Dan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 1506 guru laki-laki dan 1821 guru perempuan. Dapat disimpulkan bahwa siapapun berhak menjadi guru baik itu lakilaki maupun perempuan. Setiap guru mempunyai perannya masingmasing karena Sekarang bukan saatnya bertanya mendidik itu cocok untuk perempuan atau laki-laki, yang lebih mendesak adalah bagaimana Bu Guru dan Pak Guru mampu menjadi model dan figur karakter teladan, seperti yang anak rasakan saat berada di tengahtengah orang tuanya.

Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi dan Status Pendidikan Penduduk Kota Bandung

Lembaga Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi yang tersebar di Kota Bandung berjumlah 164 dengan klasifikasi Perguruan Tinggi berjumlah 12, Institut berjumlah 4, Universitas berjumlah 24, kemudian terdapat 23 Politeknik, Sekolah Tinggi berjumlah sebanyak 71 dan 30 Akademi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 18. Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Sedangkan jumlah penduduk Kota Bandung yang berstatus Diploma I sampai dengan Univertas yakni berjumlah 65.538 orang laki-laki dan 62.506 orang perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 19. Jumlah Penduduk Kota Bandung dengan Status Diploma I sampai dengan Universitas Tahun 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

KESEHATAN

Kasus Kematian di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Mortalitas)

Mortalitas secara umum bisa diartikan jumlah kematian beserta penyebabnya padasuatu populasi. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk disuatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk disuatu daerah. Faktor yang mempengaruhi mortalitas antar lain keadaan sanitasi, ketersediaan pangan dan nutirsi, inovasi dan penerapan teknologi kesehatan, dan lain-lain.

Mortalitas dan penyebab kematian diperoleh dari laporan penyebab kematian dan survey. Setiap peristiwa kematian harus dilakukan penelusuran penyebab kematiannya. Menurut peraturan Nomor 15 tahun 2010 tentang Peraturan bersama Mendagri dan Menkes, setiap Fasyankes harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian kepada Dinkes kabupaten / kota.

Beberapa angka kematian khusus yang akan diulas dalam profil gender dan anak ini yaitu kejadian jumlah dan penyebab kematian yang dilaporkan oleh puskesmas, kematian bayi dan kematian ibu.

Jumlah Kematian di Kota Bandung yang dilaporkan oleh Puskesmas

Kasus kematian di Kota Bandung yang dilalporkan oleh puskesmas merupakan Kasus kematian yang diketahui penyebabnya yang terjadi di Masyarakat. Yang mana pencatatannya dikelola oleh puskesmas dan diteruskan pelaporannya ke dinas Kesehatan. Berrdasarkan data dari profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, sepanjang tahun 2021 jumlah kematian yang dicatat dan dilaporkan

ini

berdasarkan penyebabnya, kematian di Kota Bandung setidaknya disebabkan oleh 20 penyakit yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas yang mana hipertensi masih menjadi penyebab kematian terbesar. Di Tahun 2020, Hipertensi primer menjadi penyebab kematian terbesar yaitu 12,40% atau 111 kasus kematian, sedangkan di tahun 2021, hipertensi primer menyebabkan kematian sebesar 10,45% atau 121 kasus kematian.

No Penyakit

Jumlah 10 Other ill-defined and unspecified causes of mortality 31 11 COVID – POSITIF 29 12 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with unspecified complications 29 13 Hypertensive heart disease 22 14 Penyakit gagal jantung (DC) 22 15 Diabetes melitus, tidak spesifik 21 16 Other sudden death, cause unknown 21 17 Asma 18 18 Sequelae of stroke, not specified as haemorrhage or infarcti 15 19 Anemia lainnya 14 20 Insulin-dependent diabetes mellitus 14 21 Lain-lain 343 Jumlah 1,158 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Jumlah Kematian Bayi

Mortalitas bayi (0 hari – 11 bulan) menjadi salah satu komponen demografi yang mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk di suatu daerah. Selain mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk, kematian bayi juga dihubungkan dengan derajat kesehatan dan pembangunan manusia. Oleh sebab itu, banyak indikator/indeks komposit yang melibatkan jumlah kematian bayi sebagai bagian dari perhitungannya. Terdapat 91 kasus kematian bayi di Kota Bandung sepanjang

tahun 2021. Jumlah kasus kematian tahun 2021 meningkat 9 kasus dari tahun 2020 sebanyak 82 kasus kematian. Jumlah dan perbandingan kasus kematian bayi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1.3 Table 40.Tren Jumlah kematian Bayi berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandung Tahun 2020-2021

1 Jumlah Kematian Bayi 42 40 67 24 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, angkat kematian bayi laki-laki lebih besar dibandingkan angka kematian bayi perempuan. Pada tahun 2020 jumlah bayi laki-laki yang meninggal yaitu sebanyak 42 orang. Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 67 orang.

Jumlah Kematian Ibu Pengertian kematian ibu adalah kematian selama kehamilan, ketika persalinan, atau dalam 42 hari periode setelah berakhirnya kehamilan yang disebabkan oleh semua kondisikehamilan dan efek penanganannya, di luar penyebab kecelakaan. Kematian ibu atau maternal mortality erat kaitannya dengan perilaku hidup sehat, tingkat pengetahuan ibu hamil, status gizi, ketersediaan layanan kesehatan kehamilan, hingga pembiayaan persalinan. Sepanjang tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 41 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu di tahun 2021 menigkat cukup banyak dibandingkantahun sebelumnya yaitu 28 kasus. Perbandingan

jumlah kematian ibu dari tahun ke tahun dapat diperhatikan pada table di bawah ini.

Table 41.Tren Jumlah kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2021 No Data Tahun 2020 2021 1 Jumlah Kematian Ibu di Kota Bandung 28 41 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Kematian ibu di Kota Bandung tahun 2021 terjadi pada fase kematian ibu hamil, bersalin, dan paska persalinan/ nifas. Fase terbanyak kematian ibu terjadi pada paska persalinan. Terdapat 12 kasus kematian ibu pada fase kehamilan, 3 kasus pada fase persalinan, dan 26 kasus pada fase paska persalinan.

Table 42. Jumlah kematian Ibu Pada Fase hamil, Melahirkan/persalinan dan Nifas di Kota Bandung Tahun 2021 No Fase Kehamilan Tahun 2020 2021

Hamil 6 12

bersalin 8 3

Paska Persalinan 14 26 Jumlah 28 41 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Jika dilihat berdasrkan usia, jumlah kematina ibu terbanyak terjadi pada usia risiko tinggi (Risti) yakni ≥35 tahun dan usia produktif 20-34 tahun.. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu berdasrkan usia risiko tinggi sebanyak 16 kasus, diikuti oleh usia 2034 sebanyak 23 kasus dan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 2 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya Kematian ibu terbanyak

terjadi pada ibu berusia ≥ 35 tahun sebanyak 12 kasus, kemudian diikuti ibu berusia 20 – 34 tahun sebanyak 14 kasus, lalu ibu berusia < 20 tahun dengan 2 kasus. Table 43.Jumlah kematian Ibu berdasakan usia di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Kemudian apabila dilihat dari faktor penyebab kematian ibu, setidaknya terdapat 5 penyebab kematian ibu diantaranya pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan system pendarahan, gangguan metabolic dan kasus covid-19. Dari lima penyebab kematian tersebut, pada tahun 2021 kematian akibat covid19 menjadi penyebab tertinggi kematian pada ibu yaitu sebanyak 15 kasus kematian. Disusul oleh ganguan metabolic sebanyak 10 kasus, pendarahan 9 kasus, gangguan system pencernaan sebanyak 4 kasus dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya kematian ibu disebabkan oleh 5 penyebab kematian diantaranya pendarahan (12 kasus), hipertensi pada kehamilan (3 kasus), infeksi (3 kasus), gangguan system peredaran darah (2 kasus) dan kasus dengan penyebab lainnya sebanyak 8 kasus.

Table 44. Jumlah kematian Ibu berdasrkan faktor penyebab di Kota Bandung Tahun 2021

No Fase Kehamilan Tahun 2021 1 Pendarahan 9

Hipertensi dalam kehamilan 3

Gangguan sistem peredaran darah 4

Gangguan Metabolik 10

Covid-19 15 Jumlah 41 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Kasus Kesakitan di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Morbiditas)

Morbiditas diartikan kondisi tingkat kesakitan masyarakat di suatu wilayah. Angka kesakitan mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan angka kematian oleh karena angka kesakitan dapat memberikan informasi awal mengenai kemungkinan tingkat kematian suatu penyakit. Angka kesakitan digunakan juga untuk menggambarkan kesehatan secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka Kesakitan diartikan penduduk yang merasakan / mengeluh sakit pada tahuntertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Pada tahun 2021 angka kesakitan di Kota Bandung menurun dari tahun 2020. Angka kesakitan Kota Bandung tahun 2021 sebesar 5,62% sedangkan di tahun 2020 berdasarkandata BPS sebesar 14,43

%. Angka Kesakitan Kota Bandung tahun 2021 lebih kecil dari Angka Kesakitan Indonesia yang sebesar 13,04%.

Table 45. Angka Kesakitan (%) di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data

Tahun 2020 2021

1 Angka Kesakitan Kota Bandung 14.43 5.6

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Kasus Penyakit Menular di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir

Penyakit menular merupakan penyakit yang dapat menyerang siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran tak langsung terjadi melalui kontak fisik dengan penderita ataupun hewan selaku vektor penyakit. Penyebaran tak langsung terjadi bila terpapar secara fisik benda atau media yang terkena kuman penyakit menular. Sejumlah penyakit menular terus merebak sehingga ditemukan banyak di Indonesia. Oleh karenanya surveilans penyakit menular penting dilakukan untuk memantau dan mencegah penyebarannya.

Hal tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang mengikat pada saatsaat tertentu seperti musim kemarau, penghujan, ataupun banjir. Berikut beberapa kasus penyakit menular yang dimuat dalam Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 diantaranya Acute Flaccid Paralysis (AFP), Penyakit TBC, Pneumonia, HIV, AIDS, Penyakit Infeksi menular Seksual (IMS), Diare, Kusta, PD3I dan DBD.

Bandung Tahun 2021 Kasus Penyakit Tidak Menular di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi perhatian di bidang kesehatan dan telah menjadi perhatian nasional, regional, maupun global. Dengan meruaknya permasalahan penyakit tidak menular, Indonesia menghadapi tiga beban permasalahan kesehatan, reemerging disease, new-emerging deseae, dan kejadian penyakit tidak menular. Di Kota Bandung, meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) secara berarti terlihat dari selalu masuknya PTM di 10 penyakit terbesar kasus baru yang dikumpulkan oleh Puskesmas di setiap tahun. Penyakit tidak menular sendiri berarti penyakit kronis yang tak ditularkan manusia ke manusia. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, beberapa jenis panyakit tidak

menular diantaranya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, hypertensi, stroke, kanker, dan diabetes mellitus (DM). Table 47. Jumlah penderita Penyakit tidak menular di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021 1 Diabetes Melitus (DM) 43.906 43.761 2 Hipertensi 698.686 696.372 3 Kesehatan Jiwa 3.241 3.501 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Kondisi Penyakit Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir (Perempuan lebih banyak tertular dibandingkan laki-laki)

Kewaspadaan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit yang bersifat endemis bukan hanya terhadap timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian, akan tetapi juga terhadap peningkatannya yang bermakna secara epidemiologi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pengamatan dilakukan terus menerus sebagai bagian dari antisipasi merebaknya wabah penyakit dengan kriteria peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa.

Status sebagai global pandemic penyakit yang disebabkan oleh virus corona 2019 (Covid-19) dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Selanjutnya di Indonesia, status kedaruratan dan bencana dinyatakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta bencana non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sampai saat ini kondisi pandemic belum berakhir dan berdampak terhadap berbagaiaspek kehidupan termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Menurut laporan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, penularan covid-19 banyak terjadi pada perempuan dibandingkan pria di Kota Bandung baik tahun 2020 maupun tahun 2021. Penderita covid-19 pada laki-laki di tahun 2021 sebanyak 17.696 orang (46,77%) dan perempuan sebanyak 20.221 (53,66%). Adapun hingga 31 Desember tahun 2021, jumlah laki-laki tercatat terinfeksi covid-19 sebanyak 20.396 orang (46,67%) sedangkan perempuan sebanyak 23.166 orang (53,33%). Proporsi gender pada penderita covid-19 tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.11.

Table 48. Jumlah penderita covid-19 berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandung Tahun 2020-2021

pandemi di semua belahan dunia. Dengan terjadinya pandemi, bukan berarti meniadakan ancaman permasalahan kesehatan lainnya. Oleh karenanya keseimbangan antara pelayanan kesehatan untuk menangani pandemi dan pelayanan kesehatan esensial perlu dijaga. Segala upaya kesehatan yang dilakukan bersama-sama, terpadu dan berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan maupun masyarakat melalui pendekatan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif diartikan sebagai upaya kesehatan.

Dalam buku profil gender dan anak ini, upaya layanan Kesehatan di Kota Bandung diurai berdasarkan sasaran dan akses kepada layanan Kesehatan diantaranya layanan Kesehatan Ibu yang menyangkut pemeriksaan kehamilan K1 dan K4, pemberian zat besi, pemberian vitamin pada ibu hamil, cakupam ibu bersalin dan ibu nifas. Cakupan Ibu Hamil K1 dan K4

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil disebut juga pelayanan antenatal diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Pelayanan kesehatan ibu hamil ditujukan untuk memberi perlindungan kepada ibu dan janin melalui deteksi dini faktor risiko, upaya pencegahan dan penanganan sedini mungkin terhadap adanya komplikasi dalam kehamilan.

Pada kunjungan pemeriksaan kehamilan seorang ibu hamil mendapatkan layanan berupa penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus uteri, pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi TT,

pemeriksaan Hb, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan spesifik lainnya terkait keluhan dan kondisi kehamilan ibu hamil.

Penilaian gambaran layanan antenatal di masyarakat dijelaskan melalui beberapa indikator pelayanan kesehatan ibu hamil seperti K1 dan K4. Indikator K1 adalah adalah proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil minimal 1 kali tanpa memperhitungkan periode waktu pemeriksaan. Sementara K1 ideal adalah proporsi kehamilanyang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil pertama kali pada trimester 1. Sedangkan Pemeriksaan K4 dikategorikan dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sedikitnya empat kali kunjungan terdiri dari satu kali pada trimesterpertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Perhitungannya adalah dengan membandingkan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4dengan jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun.

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Capaian K1 di Kota Bandung tahun 2021 sebesar 93,31% dengan 38.330 ibu mendapatkan pemeriksaan kehamilan dari perkiraan 41.076 ibu hamil. Sedangkan Tahun 2020, kontak pemeriksaan ibu hamil sebanyak 39.355 ibu hamil (91,82%) yang berarti terdapat peningkatan di tahun 2021 baik persentase maupun jumlah ibu hamil yang dilayani.

Table 49. Persentase Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data

1

Tahun 2020 2021

Kunjungan K1 91.82 93.31

2 Kunjungan K4 84.73 89.07

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kota Bandung tahun 2021 sebanyak 36.558 ibu hamil atau sebesar 89,07 % meningkat dari tahun 2020 84,07%. Sama halnya dengan cakupan kunjungan ibu hamil K1 di tahun 2021, cakupan kunjungan K4 juga mengalami peningkatan capaian dibandngkan tahun 2020.

Pemberian Tablet Zat Besi Pada Ibu Hamil

Defisiensi zat besi selama kehamilan menyebabkan seorang ibu hamil jatuh dalam kondisi anemia ibu hamil yang meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), depresi pasca persalinan, hingga pada kematian ibu dan bayi. Untuk itu perlu diupayakan terapi pencegahan agar ibu hamil tetap dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan persalinan. Upaya yang dilakukan dapat berupa tes darah untuk mendeteksi anemia kehamilan, konsultasi pada tenaga kesehatan, serta mengkonsumsi suplemen zat besi.

Zat besi memiliki peran vital terhadap pertumbuhan janin. Selama kehamilan asupan zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan, volume darah pada tubuh ibumeningkat. Suplementasi Fe merupakan program penanggulangan anemia di Indonesia,

khususnya untuk ibu hamil, diberikan saat pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Indikator keberhasilan program tersebut menggunakan cakupan Antenatal Care (ANC) dan cakupan tablet Fe.

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Distribusi tablet tambah darah (TTD) diberikan kepada 35.787 ibu hamil dari perkiraan 41.076 jumlah ibu hamil (87, 12%) di Kota Bandung tahun 2021. Cakupan pemberian tablet tambah darah tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 83,87%.

Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan

Berbagai potensi permasalahan pada kehamilan dapat ditangani bila ibu hamil memperoleh perawatan persalinan dengan tepat. Terutama bagi ibu hamil yang memiliki komplikasi pada masa kehamilan yang berkonsekuensi serius pada saat persalinan. Setiap proses persalinan harus diperlakukan sebagaimana menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan tatalaksana yang tepat oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi dan terampil. Mengingat faktor-faktor risiko dan komplikasi persalinan yang mungkin dihadapi itu,maka sangat penting bagi ibu hamil dan keluarga untuk sejak dini merencanakan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi dan terampil.

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi di Kota Bandung tahun 2021 sebanyak 34.453 ibu hamil atau 87,87% dari jumlah estimasi sebanyak 41.076 Ibu hamil. Besaran tersebut meningkat baik jumlah maupun persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya (84,10%).

Table 51. Persentase pertolongan persalinan di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data

Tahun 2020 2021

Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan 84.1 87.87 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A Paska proses persalinan, seorang ibu menjalani masa pemulihan organ-organ pada sistem reproduksi yang berlangsung selama sekitar 6 – 8 minggu. Masa paska persalinan ini dikenal dengan masa nifas. Kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan ibu nifas perlu diperhatian karena apabila kondisi tersebut drop, dapat menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibudi masa nifas.

1

Berbagai pelayanan dan pelatihan perawatan paska persalinan, utamanya pada masa nifas gencar dilakukan oleh berbagai pihak seperti kementrian kesehatan, pemerintah daerah,maupun berbagai fasilitas / institusi kesehatan dengan harapan tingkat kematian ibu dapat ditekan.

Menurut laporan buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Sebanyak 33.595 ibu bersalin (85,68 %) telah menerima

pemeriksaan ibu nifas ketigakali (KF3) dari perkiraan 39.209 ibu nifas di Kota Bandung tahun 2021. Cakupan KF3 sempatmenurun tajam di tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi cakupan KF3 di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Perbandingan cakupan KF3 di Kota Bandung di kurun waktu tahun 2014 – 2021 dapat diamati melalui tabel di bawah ini: Table 52. Persentase pelayanan nifas di Kota Bandung Tahun 2020-2021

Pelayanan Kontrasepsi Program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan sejak tahun 1970 bukan hanya dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk, akan tetapi pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas hidup dalam lingkungan yang sehat. Program KB mengatur kehamilan / kelahiran anak pada jarak dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi. Pengaturan kehamilan pada Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Peserta KB dibedakan atas peminatan pemilihan alat kontrasepsi yang digunakannya. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh para peserta KB antara lain adalah kondom, suntik, pil KB, alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) / IUD, metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria (MOP), implant, dan lain-lain. Peserta KB memilih metode kontrasepsi yang akan

digunakan berdasarkan penilaian dari segi keamanan, kesederhanaan, dan efektifitasnya. Jumlah Pasangan Usia Subur

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kota Bandung tahun 2021 sebanyak 390.624 pasangan usia subur. PUS adalah pasangan suami istri berusia 15 – 49 tahun, dalam hal ini termasuk istri yang berusia lebih dari 49 tahun tetapi masih menstruasi. Diantara jumlah PUSdi tahun 2021, sebanyak 78,92 %-nya (308,927 PUS) aktif menggunakan alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif diantara PUS di Kota Bandung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,62%.

Table 53. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data

Tahun 2020 2021

1 Pasangan Usia Subur 382.786 390.624 2 PUS Ber KB 289.470 308.927

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Peserta Keluarga Berencana Aktif berdasarkan jenis alat kontrasepsi

Peserta KB dibedakan atas peminatan pemilihan alat kontrasepsi yang digunakannya. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh para peserta KB antara lain adalah kondom, suntik, pil KB, alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) / IUD, metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria (MOP), implant, dan lain-lain. Peserta KB memilih metode

kontrasepsi yang akan digunakan berdasarkan penilaian dari segi keamanan, kesederhanaan, dan efektifitasnya. Berdasarkan laporan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, bahwa PUS pengguna KB aktif di Kota Bandung kembali meningkat di tahun 2021 secara jumlah maupun persentasenya. Seperti yang tertera pada table 26. Table 54. Jumlah Peserta KB Aktif Berdasrakan jenis Kontrasepsi di Kota Bandung Tahun 2020-2021

Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut Usia (LANSIA) di Kota Bandung

Pelayanan kesehatan bagi Lansia juga merupakan bagian dari jenis SPM Kesehatanyang perlu diberikan pelayanannya kepada seluruh warga yang menjadi sasarannya. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan gula darah, pemeriksaan gula darah, gangguan mental, gangguan kognitif, tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku berisiko, serta penyuluhan kesehatan. Hasil skrining kesehatan memungkinkan untuk dilakukan rujukan ke fasilitas pelayan kesehatan yang lebih lengkap.

Menurut laporan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Pelayanan kesehatan pada kelompok Lansia di Kota Bandung tahun 2021 diberikan kepada 124.656 orang. Jika mengacu pada SPM Kesehatan, maka hasil pelayanan kesehatanterhadap penduduk usia lanjut adalah sebesar 48,41%, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00%. Capaian pelayanan kesehatan Lansia di Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar 38,63% yang diberikan kepada 88.916 orang. Dengan demikian, cakupan maupun jumlah pelayanan kesehatan di Kota Bandung tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu.

Table 55. Pelayanan Kesehatan Lansia di Kota Bandung Tahun 2020-2021

Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung

Akses selalu diartikan sebagai layanan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk. Secara umum, berbagai faktor yang mempengaruhi akses didefinisikan mulai dari biaya, ketersediaan, jarak dan waktu tempuhnya, hingga waktu tunggumendapatkanlayanankesehatan. Singkatnya,aksespelayanan kesehatan merupakankesempatan bagi pengguna / masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Mutu pelayanan kesehatan adalah salah satu faktor penting untuk mencapai kepuasan pengguna jasa layanan kesehatan selain untuk peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Standar mutu pelayanan kesehatan telah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai cara antara lainnya adalah standar pelayanan kesehatan minimal seperti ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan. Beberapa pembahasan mengenai akses dan mutu pelayanan kesehatan pada meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan utilisasi fasilitas kesehatan rawat jalan dan rawat inap di Kota Bandung.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Menurut laporan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Cakupan kepesertaan JKN-KIS Kota Bandung tahun 2021 adalah sebanyak 2,877,709 peserta atau sekitar 111.71 % dari estimasi penduduk Kota Bandung. Upaya mempertahankan cakupan kepesertaan atau memastikan bahwa seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN– KIS dilakukan dengan menerapkan konsep Universal Health Coverage (UHC) / Jaminan Kesehatan Semesta. Tercapainya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) atau 95% dari jumlah penduduk, adalah sasaran kuantitatif Program JKN-KIS. Table 56. Jumlah peserka Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021 1 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 2.366.935 2.877.709 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Rincian kepesertaan JKN menurut cara bayar tahun 2021 terdiri atas Penerima Bantuan Iur (PBI) APBN sebanyak 402.849 peserta (14,00%), Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD sebanyak 671.923 peserta (23,35%), dan non PBI dari jenis Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 1.176.852 peserta (40,90%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandirisebanyak 520.638 peserta (18,09%), dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 1.802.937 peserta (62,65%).

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Sebagaimana telah diuraikan di atas, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas dua jenis kepesertaan yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI, terbagi atas dua jenis, yaitu PBI APBN dan APBD. Peserta PBI diberikan kepada adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Jumlah masyarakat PBI bersumber APBN dan APBD tahun 2021 di Kota Bandungsebanyak 1.074.772 peserta, terdiridari 402.849 peserta PBI dari anggaranAPBN dan671.923peserta dari anggaran APBD. Jumlah pesertaPBI selalu meningkatdibandingkan tahun-tahunsebelumnya.

dan anak. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdiri dari Puskesmas, klinik pratama, klinik utama, dan rumas sakit. Selain jenis fasilitas pelayanan kesehatan di atas, ada pula sarana kesehatan penunjang seperti laboratorium kesehatan, apotik, unit transfusi darahdanlain-lain.

Jumlah Puskesmas di Kota Bandung

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, jumlah puskesmas di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 80 puskesmas. 7 diantaranya berstatus PONED atau puskesmas rawat inap dan 83 lainnya merupakan puskesmas NON PONED. Tujuh Puskesmas mampu PONED tersebut adalah UPT Puskesmas Ibrahim Adjie, Pagarsih,Puter, Garuda, Padasuka, Sukarasa, dan Cipamokolan. Jumlah ini tidak mengalamai perubahan seperti tahun sebelumnya. Table 58. Jumlah Puskesmas di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Jumlah Puskesmas Tahun 2020 2021 1 Jumlah Puskesmas PONED 7 7 2 Jumlah Puskesmas Non PONED 73 73

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Jumlah Rumah Sakit di Kota Bandung

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, jumlah rumah sakit di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 37 rumah sakit. Yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khsuus. Rumah sakit umum berjumlah sebanyak 22 rumah sakit dan rumah sakit umum berjumlah 15 rumah sakit. Terdapat penambahan satu rumah sakit

tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 lalu. Pada tahun 2020, Jumlah rumah sakit di Kota Bandung sebanyak 36 rumah sakit. Kepemilikan rumah sakit di Kota Bandung terdiri dari 3 rumah sakit milik Kementerian kesehatan, 3 Rumah Sakit milik TNI / POLRI, 3 rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung, satu milik universitas negeri, dan 26 rumah sakit milik swasta termasuk satu rumah sakit milik universitas negeri. Sebaran titiklokasi 37 rumahsakitterkonsentrasi di wilayahtengahyangmenjadipusat KotaBandung.

Dilihat dari kepemilikan, rumah sakit di Kota Bandung rumah sakit di Kota Bandung terdiri dari 3 rumah sakit milik Kementerian kesehatan, 3 Rumah Sakit milik TNI / POLRI, 3 rumah sakit milik Pemerintah Kota Bandung, satu milik universitas negeri, dan 27 rumah sakit milik swasta termasuk satu rumah sakit milik universitas negeri.

Pelayanan kesehatan oleh masyarakat pada upaya kesehatan individual berupa penyelenggaraan klinik. Jenis klnik terdiri dari 2 macam, klinik pratama dan klinik utama. Tahun 2021, di Kota Bandung tersebar 223 klinik pratama yang kepemilikannya terdiri atas satu milik pemerintah provinsi, 12 milik TNI/POLRI,satu milik BUMN, dan 209 milik swasta. Selain itu, di tahun yang sama, klinik utama di Kota Bandung berjumlah 135 klinik dengan kepemilikan 1 milik pemerintah pusat, 1 milik pemerintah provinsi, dan 133 milik swasta. Sementara itu pada tahun 2020, jumlah klinik terdiri atas 225 klinik pratama dan 135 klinik utama. Bila dilihat dari segi kepemilikian, dari 225 klinik pratama yang ada, terdapat 12 klinik milik TNI / POLRI, 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedangkan sisanya milik BUMN / swasta. Kepemilikan klinik utama terdiri dari swasta / BUMN sebanyak 133, 1 milik Pemerintah Provinsi, dan satu milik Kementerian Kesehatan. Table 60. Jumlah Klinik di Kota Bandung Tahun 2020-2021

kesehatan, karena menjadi penggerak utama terpenting penguatan sistem kesehatan. Ketikajumlah dan kompetensi tenaga kesehatan rendah, maka akan terjadi banyak hambatan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kompetensinya serta tersebar secara merata. Beberapa tenaga kesehatan yang diuraikan pada Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 adalah tenaga medis, keperawatan, kebidanan, tenaga gizi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, analis kesehatan, dan perekam medis. Pembahasan mengenai jumlah tenaga Kesehatan pada profil gender dan anak Kota Bandung ini berasal dari Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021.

Tenaga Medis

Kelompok jenis tenaga medis sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 34Tahun 2014 tentang Tentang Kesehatan terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis. Dalam buku ini diuaraikan jumlah tenaga medis yang berada di UPT puskesmas, laboratorium Kesehatan, UPT P2KT, rumah sakit dan klinik.

Table 61. Jumlah Tenaga Medis di Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan table diatas bahwa jumlah tenaga medis paling banyak berada pada unit rumah sakit, klinik dan puskesmas. Pada unit kerja rumah sakit, untuk dokter spesialis jumlah dokter yang tersedia yaitu sebanyak 1738 dokter dengan 965 dokter berjenis kelamin laki-laki dan 773 dokter berjenis kelamin perempuan. Kemudian untuk dokter umum, jumlah dokter umum yang berada di rumah sakit di Kota Bandung sebanyak 905 orang dengan 328 lakilaki dan 577 perempuan. Selain itu untuk dokter gigi, jumlah dokter gigi yang tersebar di unit rumah sakit berjumlah 301 orang dengan 83 dokter laki-laki dan 218 perempuan. Sementara itu untuk dokter spesialis gigi, jumlah dokter yang tersebar di unit rumah sakit berjumlah 193 dokter dengan 72 dokter laki-laki dan 121 dokter perempuan.

Pada unit kerja klinik, untuk dokter spesialis jumlah dokter yang tersedia yaitu sebnayak 124 dokter terdiri dari 53 laki-laki dan 71 perempuan. Kemudian untuk dokter umum, jumlah dokter umum yang berada di klinik sebanyak 374 dokter terdiri dari 111 dokter lakilaki dan 263 perempuan. Selain itu untuk dokter gigi, jumlah dokter gigi yang berada di klinik yaitu sebanyak 153 orang terdiri dari 34 laki-laki dan 119 perempuan. Sementara itu untuk dr spesialis gigi,

jumlah dokter sebanyak 33 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 23 perempuan. Pada unit kerja puskesmas, untuk dokter umum berjumlah 211 dokter dengan 49 dokter laki-laki dan 162 perempuan. Kemudian untuk dokter gigi, jumlah dokter gigi sebanyak 89 dokter dengan 12 orang laki-laki dan 77 perempuan. Sementara itu untuk dokter spesialis dan dokter spesialis gigi di unit kerja Kecamatan di Kota Bandung tidak tersedia.

Sementara itu pada tahun 2020, jumlah dokter sebanyak 5087 dokter yang terbagi pada empat sub yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis gigi yang berada pada unit puskesmas, upt lab Kesehatan, dan rumah sakit. Pada upt puskesmas jumlah dokter umum pada tahun 2020 sebanyak 199 dokter dan dokter gigi sebanyak 98 dokter. Kemudian di UPT Lab Kesehatan, jumlah dokter spesialis sebanyak 1 orang dan dokter umum sebanyak 4 orang. Sementara itu di rumah sakit, pada tahun 2020 jumlah dokter spesialis yaitu sebanyak 1827, dokter umum 472, dokter gigi 137 dan dokter spesialis sebanyak 148 orang. Berdasarkan data diatas jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak berperan sebagai dokter dibandingkan dengan laki-laki. Dari lima uni kerja yang ada, jumlah dokter perempuan berjumlah 2406 dan dokter laki-laki berjumlah 1721 orang.

Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kota Bandung

Tenaga keperawatan dan bidan yang diulas pada laporan ini merupakan tenaga perawat dan bidan yang berada di Puskesmas,

UPT P2KT, UPT lab Kesehatan, Rumah sakit dan Klinik yang dipilah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Table 62. Jumlah Tenaga keperawatan dan kebidanan di Kota Bandung Tahun 2021

No Unit Kerja

Berdasarkan data pada table diatas, jumlah perawat di Kota Bandung sebanyak 8481 orang dengan 2.183 perawat berjenis kelamin laki-laki dan 6.298 perawat berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada lima unit kerja yaitu puskesmas, laboratorium Kesehatan, UPT P2KT, Rumah sakit dan klinik. Jumlah perawat terbanyak berada pada tiga unit kerja diantaranya rumah sakit, klinik dan upt puskesmas. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah perawat perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah perawat laki-laki. Lebih dari 50% perawat di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah perawat di Kota Bandung yaitu sebanyak 6.062 perawat yang dibagi pada empat unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 354 perawat, laboratorium

Kesehatan sebanyak 1 perawat, upt P2KT sebanyak 14 perawat dan rumah sakit sebanyak 5.693 perawat.

Table 63. Jumlah Tenaga keperawatan dan kebidanan di Kota Bandung Tahun 2020

No Unit Kerja

Perawat Bidan 1 UPT Puskesmas 354 196 2 UPT Laboratorium Kesehatan 1 0 3 UPT P2KT 14 0 4 Rumah Sakit 5.693 683 Jumlah 6.062 878 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Untuk jumlah Bidan, di Kota Bandung jumlah bidan pada tahun 2021 berjumlah 1347 orang. Tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Pada unit kerja puskesmas, jumlah bidang yaitu sebanyak 352 orang, kemudian di rumah sakit sebanyak 850 dan di klinik sebanyak 145 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, bidan di Kota Bandung semuanya berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah bidan di Kota Bandung sebanyak 878 bidan dan gtersebar pada dua unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 195 orang dan rumah sakit sebanyak 686 bidan.

Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung

Tenaga kefarmasian yang diulas pada laporan ini merupakan tenaga kefarmasian yang berada di Puskesmas, UPT P2KT, UPT lab Kesehatan, Rumah sakit dan Klinik yang dipilah berdasarkan jenis

kelamin perempuan dan laki-laki serta tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Table 64. Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan data pada table diatas, jumlah tenaga teknis kefarmasian di Kota Bandung sebanyak 976 orang dengan 211 tenaga teknis berjenis kelamin laki-laki dan 765 tenaga teknis berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Jumlah tenaga teknis kefarmasian terbanyak berada rumah sakit berjumlah 799 orang, klinik berjumlah 117 dan upt puskesmas berjumlah 60 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah tenaga teknis kefarmasian perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah tenaga teknis kefarmasian laki-laki. Lebih dari 50% tenaga teknis kefarmasian di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah tenaga teknis kefarmasian di Kota Bandung yaitu sebanyak 807 orang

yang dibagi pada dua unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 87 orang dan rumah sakit sebanyak 720 tenaga teknis kefarmasian. Table 65. Jumlah Tenaga Kefarmasian di Kota Bandung Tahun 2020 No

Sakit

236 Jumlah 807 314 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Sementara itu untuk tenaga Apoteker, berdasarkan table diatas jumlah apoteker di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 531 orang yang terdiri dari 97 apoteker berjenis kelamin laki-laki dan 434 spoteker berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Jumlah apoteker terbanyak berada di rumah sakit dengan 356 orang, klinik berjumlah 105 orang dan upt puskesmas berjumlah 70 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin jumlah Apoteker perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah apoteker laki-laki. Lebih dari 50% apoteker di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah apoteker di Kota Bandung sebanyak 314 orang yang dibagi pada dua unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 78 orang dan rumah sakit sebanyak 236 apoteker.

Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di Kota Bandung Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan yang diulas pada laporan ini merupakan tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan yang berada di Puskesmas, UPT P2KT, UPT lab Kesehatan, Rumah sakit dan Klinik yang dipilah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Table 66. Jumlah Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan di Kota Bandung Tahun 2021

Puskesmas 16 129 15 55 10 73

Laboratorium Kesehatan 0 0 0 0 0 0

UPT P2KT 0 0 1 0 0 0

Rumah Sakit 23 20 36 23 10 122

Klinik 0 5 2 2 0 7 Jumlah 193 134 222 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Berdasarkan data pada table diatas, jumlah tenaga Kesehatan masyarakat di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 193 orang dengan 39 tenaga Kesehatan masyarakat berjenis kelamin laki-laki dan 154 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Jumlah tenaga Kesehatan masyarakat terbanyak berada di puskesmas dengan jumlah 145 orang, Rumah sakit berjumlah 43 orang dan klinik berjumlah 5 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah tenaga Kesehatan masyarakat perempuan lebih banyak dibanding

dengan jumlah tenaga Kesehatan masyarakat laki-laki. Lebih dari 50% tenaga teknis Kesehatan masyarakat di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah tenaga teknis Kesehatan masyarakat di Kota Bandung yaitu sebanyak 167 orang yang dibagi pada tiga unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 117 orang, rumah sakit sebanyak 61 orang dan UPT P2KT sebanyak 2 orang.

banyak dibanding dengan jumlah tenaga Kesehatan masyarakat lakilaki.. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah tenaga teknis Kesehatan lingkungan di Bota bandung yaitu sebanyak 98 orang yang dibagi pada tiga unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 40 orang, rumah sakit sebanyak 62 orang dan UPT P2KT sebanyak 1 orang.

Kemudian pada tenaga Gizi berrdasarkan data dari Profil Kesehatan Kota Bandung bahwa jumlah tenaga gizi tahun 2021 berjumlah 222 orang dengan 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 202 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Jumlah tenaga gizi terbanyak berada di rumah sakit dengan jumlah 132 orang, puskesmas berjumlah 83 orang, dan klinik berjumlah 7 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah tenaga Gizi perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah tenaga gizi laki-laki. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah tenaga gizi di Kota Bandung yaitu sebanyak 224 orang yang dibagi pada dua unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 69 orang dan rumah sakit sebanyak 129 orang.

Tenaga Analis Kesehatan dan Rekam Medis di Kota Bandung

Tenaga analis Kesehatan dan rekam medis yang diulas pada laporan ini merupakan tenaga ahli laboratorium medik dan keteknisan medis yang berada di unit kerja Puskesmas, UPT P2KT, UPT lab Kesehatan, Rumah sakit dan Klinik yang dipilah berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Berdasarkan data pada table diatas, jumlah tenaga ahli laboratorium medik di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 675 orang dengan 136 tenaga ahli laboratorium medik berjenis kelamin laki-laki dan 539 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada empat unit kerja yaitu puskesmas, laboratorium Kesehatan, Rumah sakit dan klinik. Jumlah tenaga ahli laboratorium medik terbanyak berada di rumah sakit dengan jumlah 558 orang, puskesmas berjumlah 73 orang, klinik berjumlah 34 orang dan upt labkes berjumlah 10 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah tenaga ahli laboratorium medik didominasi oleh jenis perempuan. Jumlah tenaga ahli laboratorium medik perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah tenaga ahli laboratorium medik lakilaki. Lebih dari 50% tenaga ahli laboratorium medik di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung, jumlah tenaga ahli

laboratorium medik di Kota Bandung yaitu sebanyak 426 orang yang dibagi pada tiga unit kerja diantaranya puskesmas sebanyak 23 orang, rumah sakit sebanyak 397 orang dan UPT Laboratorium kesehatan sebanyak 6 orang. Table 69. Jumlah Tenaga Analis

Rumah Sakit 397 636 Jumlah 426 638

: Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 Pada tenaga keteknisan medis, berdasarkan data pada table diatas bahwa jumlah keteknisan medis di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 1020 orang dengan 390 tenaga keteknisan medis berjenis kelamin laki-laki dan 630 berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut tersebar pada tiga unit kerja yaitu puskesmas, Rumah sakit dan klinik. Jumlah keteknisan medis terbanyak berada di rumah sakit dengan jumlah 843 orang, puskesmas berjumlah 100 orang dan klinik berjumlah 77 orang. jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah keteknisan medis didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Jumlah keteknisan medis perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah keteknisan medis laki-laki. Lebih dari 50% keteknisan medis di Kota Bandung berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 berdasarkan Profil Kesehatan Kota

Bandung, jumlah keteknisan medis di Kota Bandung yaitu sebanyak 636 orang yang dibagi pada satu unit kerja yaitu rumah sakit sebanyak 636 orang.

Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Jumlah Posyandu di Kota Bandung

Pembangunan kesehatan dilaksanakan oleh semua komponen termasuk denganmengandalkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan bidang dan antar komponen sesuai kewenangannya. Potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat yang pada dasarnya adalah bentuk kemandirian masyarakat untuk menangani permasalahan kesehatan yang ditemui di lingkungannya menjadi hal terpenting dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sendiri pada dasarnya adalah proses meningkatkan peran serta masyarakat di sektor kesehatan yangsifatnya dari, oleh, dan untuk masyarakat pada tingkat upaya pendekatan preventif dan promotif.

Salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat ialah pembentukan upaya kesehatanbersumber daya masyarakat (UKBM) di semua wilayah. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat adalah wahana atas dasar kebutuhan masyarakat spesifik akan kesehatan yang dikelola bersama oleh masyarakat dengan para pembina dan petugas kesehatan. Bentuk UKBM yang ada di masyarakat itu di antaranya adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Kelurahan Siaga.

Posyandu sebagai salah satu wahana UKBM yang paling lama dan terkenal dimasyarakat identik dengan bayi dan Balita. Kegiatan

Posyandu tidaklah hanya sebatas itu, banyak program Posyandu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Jumlah Posyandu yang memadai sudah tentu akanlebih baik dalam pemantauan kesehatan masyarakat khususnya Balita dan ibu hamil.

Table 70. Jumlah UKBM (Posyandu, Posbindu dan Kelurahan Siaga) di Kota Bandung Tahun 2021

No Jenis UKBM Tahun 2020 Tahun 2021

Posyandu 1988 1995 1 Strata Pertama 0 248 2 Strata Madya 683 324 3 Strata Purnama 870 902 4 Strata Mandiri 435 521 Posyandu Aktif 1305 1.423 Posbindu PTM Memiliki SK 326 326

Kelurahan Siaga 151 151 1 Strata Pertama 56 3 2 Strata Madya 60 57 3 Strata Purnama 33 73 4 Strata Mandiri 2 18 RW Siaga 1551 1.559 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa jumlah posyandu di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 1995 posyandu yang terbagi dalam empat strata tingkatan diantaranya strata pertama sebanyak 248, strata madya berjumlah 324, strata purnama berjumlah 902 dan strata mandiri berjumlah 521. Namun dari jumlah tersebut

hanya 1.423 posyandu yang aktif. Sedangkan pada tahun sebelumnya, jumlah posyandu di Kota Bandung berjumlah 1988 posyandu dan terbagi kedalam tiga strata tingkatan diantaranya strata madya berjumlah 683, strata purnama berjumlah 870 dan strata mandiri berjumlah 435. Terjadi penambahan jumlah posyandu hingga tahun 2021 sebanyak 7 posyandu. Jika dilihat berdasarkan jumlah tiap strata, jumlah poyandu mengalami perubahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Perubahan jumlah tersebut diakibatkan oleh beberapa posyandu yang naik peringkat dari asalnya strata madya ke strata purnama begitu juga ke tingkat selanjutnya. Selain posyandu, pada tabel diatas juga terdapat data posbindu, keluarahan siaga dan RW Siaga dimana jumlah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 relatif masih sama.

Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Fasilitas Kesehatan

Persentase Penduduk yang pernah Rawat Inap dan rawat jalan Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung

Sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 5.37 % penduduk Kota Bandung pernah melakukan rawat inap di Rumah sakit. Dimana 2.36% yaitu berjenis kelamin laki-laki dan 3.01% berjenis kelamin perempuan. Jika dianalisis persentase penduduk perempuan lebih banyak melakukan kunjungan rawat inap dibandingkan dengan lakilaki. Lebih jelas perbandingan tersebut terlihat pada table dibawah ini:

Table 71. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Data Rawat Inap

Jenis Kelamin L P

Persentase Penduduk Yang Pernah Rawat Inap 2,36 3,01

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Selain kunjungan rawat inap, terdapat kunjungan rawat jalan yang dilakukan oleh penduduk Kota Bandung. Menurut Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Jawa Barat tahun 2021, jumlah kunjungan rawat jalan penduduk Kota Bandung sebesar 85.57% dengan 44.69% penduduk laki-laki dan 40.88% penduduk perempuan. Jika dianalisis persentase penduduk laki-laki lebih banyak melakukan kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan perempuan. Lebih jelas perbandingan tersebut terlihat pada table dibawah ini:

Table 72. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Data Rawat jalan

Persentase Penduduk Yang Pernah Rawat jalan 44,69 40,88

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Data Perkawinan di Kota Bandung

Persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama di Kota Bandung

Table 73. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2021

Data

Usia <19 19+

Persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama 23,68 76,32

Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, Persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama di Kota Bandung Tahun 2021 dibagi menjadi dua kelompok yaitu usia dibawah 19 tahun dan usia diatas 19 tahun. Untuk usia dibawah 19 tahun, persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama sebesar 23.68% sedangkan untuk kelompok penduduk diatas usia 19 tahun Persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama sebesar 76.32%. jika dianalisis bawha jumlah Persentase perempuan pernah kawin menurut umur perkawinan pertama lebih banyak terjadi pada kelompok usia diatas 19 tahun.

Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama

Table 74. Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama Tahun 2021

No Data Usia <19 19+

1

Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama 14,87 85,13

Sumber

Berdasarkan data diatas, Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama di Kota Bandung Tahun 2021 dibagi menjadi dua kelompok yaitu usia dibawah 19 tahun dan usia diatas 19 tahun. Untuk usia dibawah 19 tahun, Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama sebesar 14.87% sedangkan untuk kelompok penduduk diatas usia 19 tahun Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama sebesar 85.13%. jika dianalisis bawha jumlah Persentase perempuan berumur 15-49 Tahun yang pernah Hamil dan umur perkawinan pertama lebih banyak terjadi pada kelompok usia diatas 19 tahun.

: Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Data Perokok di Kota Bandung

Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok di Kota Bandung

Table 75. Persentase Penduduk dan laki-laki Berumur 5 Tahun keatas yang merokok selama sebulan terakhir Tahun 2021

Data Perokok

Setiap Hari Tidak Setiap Hari

L P L P

Persentase Penduduk dan lakilaki Berumur 5 Tahun keatas yang merokok selama sebulan terakhir 45,62 3,14 3,21 0,71 Sumber : Buku Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, menurut Statistik kesejahteraan rakyat provinsi Jawa Barat tahun 2021 bahwa Persentase Penduduk laki-laki dan perempuan Berumur 5 Tahun keatas yang merokok selama sebulan terakhir data perokok di Kota Bandung tahun 2021 dibagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang merokok setiap hari dan tidak setiap hari. Untuk kelompok penduduk yang merokok setiap hari, persentase penduduk laki-laki yang merokok sebesar 45.62% dan perempuan sebesar 3.14%. sementara itu pada kelompok penduduk yang merokok tidak setiap hari, persentase penduduk laki-laki sebesar 3.21% dan perempuan sebesar 0.71%. jika dilihat perbandingan tersebut, penduduk dengan perokok paling besar terjadi pada kelompok masyarakat berjenis kelamin laki-laki.

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir

Partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta, keterlibatan, dan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi angkatan kerja merupakan keterlibatan penduduk usia kerja baik laki-laki dan perempuan baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

Pada tahun 2020, persentase partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 79,41% sedangkan perempuan yakni sebesar 49,82%.

Kemudian pada tahun 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja lakilaki meningkat menjadi 80,44% dan perempuan menjadi 50,00%. Selengkapnya pada tabel berikut :

Table 76. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Di Kota Bandung Tahun 2020-2021

Tingkat

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 79,41 80,44 49,82 50,00 64,71 65,31

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kota Bandung selalu meningkat setiap tahunnya yakni pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan sebesar 64,71% meningkat di tahun 2021 menjadi 65,31%.

Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) Perempuan Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2020 partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 49,82%. Kemudian, di tahun 2021, partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan menjadi 50,00%.

Table 77. Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) Perempuan Di Kota Bandung Tahun 2020-2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin (Persen) Perempuan 2020 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 49,82 50,00 Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jika dilihat dari data diatas, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat di tahun 2021 dari 49,82 % mendjadi 50,00 % sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun sebelumnya.

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di parlemen pada tahun 2020 sebanyak 16,33% sedangkan di tahun 2021 sebanyak 16,00.

Table

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan terkait partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan selama tahun 2020-2021.

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin, Dan Kelompok Umur Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah penduduk angkatan kerja yang berusia 15 tahun keatas di Kota Bandung pada tahun 2021 seluruhnya berjumlah 1.314.930 orang dengan perempuan sebanyak 502.942 orang dan

laki-laki sebanyak 811.988 orang. Apabila di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, usia 15-19 tahun, perempuan berjumlah 29.769 sedangkan laki-laki 36.226 sehingga jumlah nya yaitu 65.995 orang. Usia 20-24 tahun, perempuan berjumlah 72.422 sedangkan laki-laki 102.183 sehingga total jumlah laki-laki dan perempuan adalah 174.605 orang. Usia 25-29 tahun, perempuan berjumlah 69.700 sedangkan laki-laki berjumlah 108.698 sehingga jumlah seluruhnya yaitu 178.398 orang. Usia 30-34 tahun, perempuan berjumlah 60.537 sedangkan laki-laki berjumlah 113.043 sehingga jumlah seluruhnya 173.580 orang. Kemudian, usia 35-39 tahun, perempuan berjumlah 58.330 sedangkan laki-laki berjumlah 98.710 sehingga jumlah seluruhnya yaitu 157.040 orang. Usia 40-44 tahun, perempuan berjumlah 54.470 sedangkan laki-laki berjumlah 88.884 sehingga total seluruhnya yaitu 143.354 orang. Usia 45-49 tahun, perempuan berjumlah 51.365 sedangkan laki-laki berjumlah 82.447 sehingga total seluruhnya yaitu 133.812 orang. Usia 50-54 tahun, perempuan berjumlah 42.946 sedangkan laki-laki berjumlah 72.086 sehingga total seluruhnya yaitu 115.032 orang. Usia 55-59 tahun, perempuan berjumlah 25.142 sedangkan laki-laki berjumlah 51.105 sehingga total seluruhnya yaitu 76.247 orang. Usia 60+ tahun, perempuan berjumlah 38.261 sedangkan laki-laki berjumlah 58.606 sehingga total seluruhnya yaitu 96.867 orang.

Table 79. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Dan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur Perempuan Laki-laki Jumlah

15 - 19 tahun 29.769 36.226 65.995 20 - 24 tahun 72.422 102.183 174.605 25 - 29 tahun 69.700 108.698 178.398 30 - 34 tahun 60.537 113.043 173.580 35 - 39 tahun 58.330 98.710 157.040 40 - 44 tahun 54.470 88.884 143.354 45 - 49 tahun 51.365 82.447 133.812 50 - 54 tahun 42.946 72.086 115.032 55 - 59 tahun 25.142 51.105 76.247 60+ tahun 38.261 58.606 96.867 Jumlah 502.942 811.988 1.314.930 Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja terbanyak yaitu direntang usia 25-29 tahun sebanyak 178.398 jiwa sedangkan yang paling sedikit di rentang usia 15-19 tahun sebanyak 65,995 jiwa.

Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin total seluruhnya berjumlah 1.314.930 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 502.942 dan laki-laki sebanyak 811.988 jiwa. Penduduk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir tidak/ belum tamat sekolah dasar

pada perempuan sebanyak 9.983 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 10.740 jiwa sehingga jumlahnya yaitu 20.723 jiwa. Penduduk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada perempuan sebanyak 73.582 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 122.228 orang sehingga jumlahnya yaitu 195.810 jiwa. Penduduk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas Umum (SMA/SMU) pada perempuan sebanyak 136.663 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 231.361 jiwa sehingga jumlahnya yaitu 368.024 jiwa. Penduduk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) pada perempuan sebanyak 67.760 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 141.570 jiwa sehingga jumlahnya yaitu 209.330 jiwa. Penduduk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir Diploma I/II/III/IV/Akademi/Universitas pada perempuan sebanyak 133.601 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 174.104 jiwa sehingga jumlahnya yaitu 307.705 jiwa.

Jika dilihat data diatas, jumlah penduduk angkatan kerja yang paling banyak berdasarkan pendidikan terakhir yaitu oleh Sekolah Menengah Atas Umum (SMA/SMU) dengan jumlah 368.024 orang, kemudian disusul oleh Diploma I/II/III/Akademi/Universitas, kemudian Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK), kemudian Sekolah Dasar (SD), dan yang terakhir yakni Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD dengan jumlah 20.723 orang.

Jumlah Tenaga Kerja Di Lembaga Pemerintah Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan Kecamatan di Kota Bandung tahun 2021 total seluruhnya yaitu 258.265 . Tenaga kerja di Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 2.694 sedangkan perempuan berjumlah 1.398 sehingga jumlah seluruhnya 4,092 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Babakan Ciparay pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 5,851 sedangkan perempuan berjumlah 3,112 sehingga jumlah seluruhnya 8,963 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Bojongloa Kaler pada tahun 2021, lakilaki berjumlah 2,517 sedangkan perempuan berjumlah 1,028 sehingga jumlah seluruhnya 3,545 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Bojongloa Kidul pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 13,672 sedangkan perempuan berjumlah 5,629 sehingga jumlah seluruhnya 19,301 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Astana Anyar pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 3,183 sedangkan perempuan berjumlah 1.598 sehingga jumlah seluruhnya 4,781 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Regol pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 11,222 sedangkan perempuan berjumlah 1.857 sehingga jumlah seluruhnya

13,079 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Lengkong pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 21.744 sedangkan perempuan berjumlah 6,216 sehingga jumlah seluruhnya 27,960 jiwa.

Kemudian, tenaga kerja di Kecamatan Bandung Kidul pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 6,960 sedangkan perempuan berjumlah 4,767 sehingga jumlah seluruhnya 11,727 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Buah Batu pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 13,407 sedangkan perempuan berjumlah 3,135 sehingga jumlah seluruhnya 16,542 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Rancasari pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 2,241 sedangkan perempuan berjumlah 463 sehingga jumlah seluruhnya 2,704 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Gedebage pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 3,722 sedangkan perempuan berjumlah 1.856 sehingga jumlah seluruhnya 5,578 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Cibiru pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 186 sedangkan perempuan berjumlah 30 sehingga jumlah seluruhnya 216 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Panyileukan pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 4,340 sedangkan perempuan berjumlah 2,250 sehingga jumlah seluruhnya 6,590 jiwa. Lebih lanjut, tenaga kerja di Kecamatan Ujung Berung pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,387 sedangkan perempuan berjumlah 793 sehingga jumlah seluruhnya 2,180 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Cinambo pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 3,506 sedangkan perempuan berjumlah 1,304 sehingga jumlah seluruhnya 4,810 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Arcamanik pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,987 sedangkan perempuan berjumlah 279 sehingga jumlah seluruhnya 2,266 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Antapani pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,667 sedangkan

perempuan berjumlah 937 sehingga jumlah seluruhnya 2,604 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Mandalajati pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,476 sedangkan perempuan berjumlah 551 sehingga jumlah seluruhnya 2,027 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 9,082 sedangkan perempuan berjumlah 2,600 sehingga jumlah seluruhnya 11,682 jiwa. Kemudian, tenaga kerja di Kecamatan Batununggal pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 6,640 sedangkan perempuan berjumlah 5,508 sehingga jumlah seluruhnya 12,148 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Sumur Bandung pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 11,507 sedangkan perempuan berjumlah 5,741 sehingga jumlah seluruhnya 17,248 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Andir pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 8,197 sedangkan perempuan berjumlah 3,179 sehingga jumlah seluruhnya 11,376 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Cicendo pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 10,291 sedangkan perempuan berjumlah 3,749 sehingga jumlah seluruhnya 14,040 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Bandung Wetan pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 7,996 sedangkan perempuan berjumlah 5,399 sehingga jumlah seluruhnya 13,395 jiwa. Selanjutnya, tenaga kerja di Kecamatan Cibeunying Kidul pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 5,717 sedangkan perempuan berjumlah 2,037 sehingga jumlah seluruhnya 7,754 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Cibeunying Kaler pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,266 sedangkan perempuan berjumlah 331 sehingga jumlah seluruhnya 1,597 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Coblong pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 6,856 sedangkan perempuan berjumlah 4,229 sehingga jumlah seluruhnya 11,085 jiwa. Tenaga

kerja di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 6,887 sedangkan perempuan berjumlah 3,183 sehingga jumlah seluruhnya 10,070 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Sukasari pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 4,578 sedangkan perempuan berjumlah 1,260 sehingga jumlah seluruhnya 5,838 jiwa. Tenaga kerja di Kecamatan Cidadap pada tahun 2021, laki-laki berjumlah 1,738

Wilayah Kecamatan

Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Bandung (Jiwa)

Laki-laki Perempuan Jumlah 2021 2021 2021

Coblong 6,856 4,229 11,085 Gedebage 3,722 1,856 5,578

Kiaracondong 9,082 2,600 11,682 Lengkong 21,744 6,216 27,960 Mandalajati 1,476 551 2,027

Panyileukan 4,340 2,250 6,590 Rancasari 2,241 463 2,704 Regol 11,222 1,857 13,079 Sukajadi 6,887 3,183 10,070 Sukasari 4,578 1,260 5,838 Sumur Bandung 11,507 5,741 17,248 Ujung Berung 1,387 793 2,180

Total 182,517 75,748 258,265

Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah tenaga kerja di Kota Bandung pada tahun 2021, laki-laki lebih banyak dengan jumlah 182,517 jiwa dibandingkan perempuan dengan jumlah 75,748 jiwa. Adapun tenaga kerja terbanyak secara yaitu Kecamatan Lengkong dengan jumlah 27,960 jiwa, sementara tenaga kerja paling sedikit yakni di Kecamatan Gedebage dengan jumlah 216 jiwa.

Jumlah Tenaga Kerja Migran (Akad Dan Akan) Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kota Bandung pada tahun 2021 yakni sebanyak 1,654 jiwa diantaranya laki-laki berjumlah 728 dan perempuan 926 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Jumlah TKI di Kecamatan Andir, laki-laki berjumlah 3 dan perempuan 7 sehingga totalnya 10 orang. Di Kecamatan Antapani, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 1 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Babakan Ciparay, laki-laki yaitu 36 dan perempuan 84 sehingga totalnya 120 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Bandung Kidul, laki-laki berjumlah 13 dan perempuan 7 sehingga totalnya 20 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Bandung Kulon, laki-laki berjumlah 1 dan perempuan 2 sehingga totalnya 3 orang. Di Kecamatan Bandung Wetan, hanya ada laki-laki yang menjadi TKI dengan jumlah 2 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Buah Batu, laki-laki berjumlah 32 dan perempuan 43 sehingga totalnya 75 orang. Di Kecamatan Cibeunying Kaler, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 3 orang. Di Kecamatan Cinambo, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 2 orang. Di Kecamatan Kiaracondong, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 1 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Lengkong, laki-laki berjumlah 5 dan perempuan 1 sehingga totalnya 6 orang. Di Kecamatan Panyileukan, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 1 orang. Jumlah TKI di Kecamatan Rancasari, laki-laki berjumlah 636 dan perempuan 747 sehingga totalnya 1,383 orang. Di Kecamatan Ujung Berung, hanya ada perempuan yang menjadi TKI dengan jumlah 27 orang.

Table 82. Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Laki-Laki dan Perempuan per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021

Wilayah Kecamatan

Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) LakiLaki dan Perempuan per Kecamatan di Kota Bandung

Laki-laki Perempuan Jumlah 2021 2021 2021

Andir 3 7 10

Antapani 0 1 1

Arcamanik 0 0 0

Astana Anyar 0 0 0

Babakan Ciparay 36 84 120 Bandung Kidul 13 7 20 Bandung Kulon 1 2 3 Bandung Wetan 2 0 2

Bojongloa Kaler 0 0 0 Bojongloa Kidul 0 0 0

Buah Batu 32 43 75 Cibeunying Kaler 0 3 3 Cibeunying Kidul 0 0 0 Cibiru 0 0 0 Cicendo 0 0 0

Cidadap 0 0 0

Cinambo 0 2 2

Coblong 0 0 0 Gedebage 0 0 0 Kiaracondong 0 1 1

Lengkong 5 1 6 Mandalajati 0 0 0

Wilayah Kecamatan

Jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) LakiLaki dan Perempuan per Kecamatan di Kota Bandung

Laki-laki Perempuan Jumlah 2021 2021 2021

Panyileukan 0 1 1 Rancasari 636 747 1,383 Regol 0 0 0 Sukajadi 0 0 0 Sukasari 0 0 0 Sumur Bandung 0 0 0 Ujung Berung 0 27 27 Jumlah 728 926 1,654

Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) diluar negeri paling banyak di Kecamatan Rancasari dengan jumlah seluruhnya 1,383 jiwa, sedangkan Kecamatan yang tidak memiliki tenaga kerja indonesia atau 0 yakni Kecamatan Arcamanik, Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Coblong, Gedebage, Mandalajati, Regol, Sukajadi, Sukasari, dan Sumur Bandung. Tingkat Pengangguran di Kota Bandung Dua Tahun Terakhir

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang dihadapi baik bagi negara maju dan negara berkembang. Secara spesifik, pengangguan diartikan yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, maupun sedang mempersiapkan pekerjaan.

Secara umum, masalah pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, pengangguran juga disebabkan diantaranya, kualifikasi tenaga kerja yang tidak dapat memenuhi keahlian yang diinginkan perusahaan, kemudian besaran upah yang ditawarkan pemberi kerja tidak sesuai dengan keinginan tenaga kerja.

Fenomena pengangguran memiliki dampak yang besar bagi kemajuan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah pengangguran yakni, melakukan program perbaikan komposisi pendidikan agar lulusan baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pengangguran juga dapat diatasi dengan meningkatkann mobilitas modal dan lapangan kerja, menyelenggarakan latihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, membangun industry padat karya, mendorong daya beli masyarakat agar industri dapat bergerak, serta mendukung pembangunan proyek umum yang dilaksanakan pemerintah.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bandung di tahun 2020 pada laki-laki sebesar 11,33% sedangkan pada perempuan yakni 10,95%. Kemudian, di tahun 2021 terjadi peningkatan pada laki-laki menjadi 11,75% dan perempuan menjadi 11,00%, sehingga apabila dijumlahkan tingkat pengangguran terbuka

laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 adalah 11,19% sedangkan pada tahun 2021 adalah 11,46%.

Table 83. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2020-2021

Sumber : BPS Kota Bandung, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bandung di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yakni 11,19% menjadi 11,46%.

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Jumlah pencari kerja di Kota Bandung pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 9,201 jiwa diantaranya laki-laki sebanyak 4,671 jiwa dan perempuan sebanyak 4,530 jiwa. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pencari kerja laki-laki lebih besar dibandingkan pencari kerja perempuan di tahun 2021.

Table 84. Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahuuun 2021

Kota Bandung

Laki-laki Perempuan 4,671 4,530

Total 9,201

Sumber : Opendata.jabarprov.go.id 2022

Daftar Koperasi Aktif di Kota Bandung Daftar Nama Koperasi Aktif

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Jumlah koperasi pada tahun 2019 yaitu 706 sedangkan di tahun 2020 yaitu 702 koperasi. Di Kecamatan Ujung Berung pada tahun 2019 koperasi berjumlah 13, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 15. Di Kecamatan Sumur Bandung pada tahun 2019 terdapat 68 koperasi, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 66 koperasi. Kemudian, di Kecamatan Sukasari pada tahun 2019 terdapat 12 koperasi, begitu juga dengan tahun 2020 terdapat 12 koperasi. Di Kecamatan Sukajadi terdapat 18 koperasi pada tahun 2019, dan menjadi 21 koperasi pada tahun 2020. Jumlah koperasi yang ada di Kecamatan Regol pada tahun 2019 terdapat 47 koperasi dan pada tahun 2020 menjadi 46 koperasi. Selanjutnya di Kecamatan Rancasari, pada tahun 2019 terdapat 26 koperasi dan pada tahun 2020 menjadi 23 koperasi. Di Kecamatan Panyileukan terdapat 13 koperasi pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 16 koperasi pada tahun 2020. Kecamatan Mandalajati, pada tahun 2019 terdapat 8 koperasi dan bertambah menjadi 10 koperasi pada tahun 2020. Di Kecamatan Lengkong, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 65

koperasi dan jumlahnya berkurang menjadi 58 koperasi pada tahun 2020. Kecamatan Kiaracondong, terdapat 36 koperasi pada tahun 2019 dan menjadi 35 koperasi pada tahun 2020.

Kemudian, di Kecamatan Gedebage terdapat 7 koperasi pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 10 koperasi pada tahun 2020. Di Kecamatan Coblong terdapat sebanyak 40 koperasi pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 41 koperasi pada tahun 2020. Sedangkan di Kecamatan Cinambo, pada tahun 2019 terdapat 13 koperasi dan pada tahun 2020 menjadi 14 koperasi. Kecamatan Cidadap memiliki 10 koperasi pada tahun 2019 dan menjadi 9 koperasi pada tahun 2020. Selanjutnya, di Kecamatan Cicendo terdapat sebanyak 30 koperasi pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 32 koperasi pada tahun 2020. Di Kecamatan Cibiru, pada tahun 2019 terdapat 15 koperasi dan 14 koperasi pada tahun 2020. Cibeunying Kidul memiliki 21 koperasi pada tahun 2019 dan menjadi 20 koperasi pada tahun 2020. Sedangkan Cibeunying Kaler memiliki jumlah koperasi yang sama pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 20 koperasi. Kecamatan Buah Batu memiliki jumlah koperasi sebanyak 44 koperasi pada tahun 2019 dan menjadi 43 koperasi pada tahun 2020. Kemudian, Kecamatan Bojongloa Kidul dan Bojongloa Kaler memiliki jumlah koperasi yang sama yaiti pada tahun 2019 terdapat 23 koperasi dan pada tahun 2020 terdapat 22 koperasi. Kecamatan Bandung Wetan memiliki jumlah koperasi yang sama pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 33 koperasi. Sedangkan Kecamatan Bandung Kulon memiliki 16 koperasi pada tahun 2019 dan 14 koperasi pada tahun 2020. Kemudian, Kecamatan Bandung Kidul memiliki 20 koperasi pada tahun 2019 dan 19 koperasi pada tahun

2020. Pada tahun 2019 terdapat 16 koperasi di Babakan Ciparay dan menjadi 15 koperasi pada tahun 2020. Di Kecamatan Astana Anyar terdapat 16 koperasi pada tahun 2019 dan menjadi 17 koperasi pada tahun 2020. Selanjutnya, di Kecamatan Arcamanik terdapat 15 koperasi pada tahun 2019 dan 14 koperasi pada tahun 2020. Sedangkan di Kecamatan Antapani terdapat 16 koperasi pada tahun 2019 dan 15 koperasi pada tahun 2020. Terakhir, di Kecamatan Andir terdapat 19 koperasi pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 23 koperasi pada tahun 2020. Sehingga jumlah total koperasi aktif yang terdapat di Kota Bandung berdasarkan Kecamatan terdapat sebanyak 706 koperasi pada tahun 2019 dan 702 koperasi pada tahun 2020. Selengkapnya pada tabel berikut :

Table 85. Jumlah Koperasi Aktif Di Kota Bandung Tahun 20192020

Wilayah Kecamatan

Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan (Jumlah)

2019 2020

Cibeunying Kidul 21 20 Cibiru 15 14 Cicendo 30 32 Cidadap 10 9 Cinambo 13 14 Coblong 40 41 Gedebage 7 10 Kiaracondong 36 35 Lengkong 65 58 Mandalajati 8 10 Panyileukan 13 16 Rancasari 26 23 Regol 47 46 Sukajadi 18 21 Sukasari 12 12

Sumur Bandung 68 66 Ujung Berung 13 15 Jumlah 706 702

Sumber : BPS Kota Bandung 2022

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi paling banyak pada tahun 2019 terdapat di Kecamatan Sumur Bandung yaitu 68 koperasi sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gedebage yaitu 7 koperasi. Sementara pada tahun 2020, jumlah koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Sumur Bandung yaitu 66 koperasi, namun jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah koperasi

paling sedikit di tahun 2020 terdapat di Kecamatan Cidadap yakni 9 koperasi. Jumlah Pengurus Dan Anggota Koperasi Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Anggota Koperasi di kota Bandung pada tahun 2020, lakilaki yaitu 75,144 jiwa sedangkan perempuan 67,519 jiwa. Kemudian, pada tahun 2021, laki-laki 68,602 jiwa sedangkan perempuan 55,337 jiwa. Selengkapnya pada tabel dibawah :

Jika dilihat dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota koperasi di Kota Bandung pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya baik pada laki-laki maupun perempuan dengan jumlah 68,602 dan 55,337 jiwa.

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Daftar Nama Partai Politik Aktif

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Bandung, dapat diketahui bahwa terdapat 9 partai politik aktif di Kota Bandung. Adapun daftar nama-nama partai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 87. Daftar Nama Partai Politik Aktif Kota Bandung Tahun 2021

No Nama Partai 1 Partai Keadilan Sejahtera 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 Partai Golongan Karya 5 Partai Nasional Demokrat 6 Partai Demokrat 7 Partai Solidaritas Indonesia 8 Partai Kebangkitan Bangsa 9 Partai Persatuan Pembangunan

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bandung 2022

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh dari website https://dprd.bandung.go.id/warta/47383-2, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 88. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

Partai Politik

Pendidikan Terakhir Jumlah SMA S1 S2 S3 Lakilaki Perempuan

Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan 0 5 1 1 6 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 5 2 1 5 3 Partai Keadilan Sejahtera 2 8 3 0 10 3 Partai Golongan Karya 1 2 2 1 5 1 Partai Demokrat 0 4 0 1 4 1 Partai Nasional Demokrat 2 2 0 1 4 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 1 0 0 1 0 Partai Solidaritas Indonesia 1 1 1 0 3 0 Partai Kebangkitan Bangsa 0 2 0 0 2 0 Jumlah Total 6 30 9 5 40 10 Sumber : DPRD Kota Bandung 2022 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat 6 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu, 5 orang S1, 1 orang S2 dan 1 orang S3. Pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdapat 5 orang anggota laki-laki dan 3 orang anggota perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu 5 orang S1, 2 orang S2 dan 1 orang S3. Kemudian pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat 10 orang anggota laki-laki dan 3 orang anggota perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu 2 orang lulusan SMA, 8 orang S1 dan 3 orang S2. Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar)

terdapat 5 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan, 1 orang SMA, 2 orang S1, 2 orang S2 dan 1 orang S3. Partai Demokrat memiliki 4 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu 4 orang S1 dan 1 orang S3. Begitupun pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terdapat 4 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu 2 orang lulusan SMA, 2 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan S3. Sedangkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya terdapat 1 orang anggota laki-laki dengan pendidikan terakhir lulusan S1. Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terdapat 3 orang anggota laki-laki dengan pendidikan terakhir 1 orang lulusan SMA, 1 orang lulusan S2 dan 1 orang lulusan S3. Terakhir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terdapat 2 orang anggota laki-laki dengan klasifikasi pendidikan terakhir yaitu 2 orang lulusan S1.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa partai yang memiliki anggota terbanyak adalah Partai Keadilan Sejahtera yaitu 13 orang anggota. Sedangkan partai yang memiliki anggota paling sedikit adalah Partai Persatuan Pembangunan yaitu 1 orang anggota. Kemudian, jika berdasarkan Pendidikan terakhirnya maka anggota dengan lulusan SMA terbanyak terdapat pada Partai Keadilan Sejahtera 2 orang dan Partai Nasional Demokrat yaitu 2 orang. Selanjutnya, anggota dengan lulusan S1 terbanyak terdapat pada Partai Keadilan Sejahtera yaitu 8 orang. Sedangkan anggota dengan lulusan S2 terbanyak yaitu sebanyak 3

orang yakni pada Partai Keadilan Sejahtera. Terakhir yaitu anggota dengan lulusan S3 pun ada 5 orang yakni 1 orang dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, 1 orang dari Partai Gerindra, 1 orang dari Partai Golongan Karya, 1 orang dari Partai Demokrat dan 1 orang dari Partai Nasdem. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Partai Politik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Bandung, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandung berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 20. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Partai Politik Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yakni terdapat 6 orang laki-laki dan 2 orang

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bandung 2022

perempuan. Sedangkan jumlah anggota Partai Keadilan Sejahtera terdapat 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kemudian, jumlah anggota Partai Golongan Karya terdapat 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selanjutnya yakni jumlah anggota Partai Demokrat terdapat 4 orang laki-laki dan dan 1 orang perempuan. Pada Partai Nasional Demokrat hanya terdapat 5 orang anggota lakilaki saja, sedangkan pada Partai Persatuan Pembangunan hanya terdapat 1 orang anggota laki-laki. Kemudian Partai Solidaritas Indonesia hanya memiliki 3 orang anggota laki-laki, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa hanya memiliki 2 orang anggota laki-laki.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa partai yang memiliki anggota terbanyak adalah Partai Keadilan Sejahtera yaitu 10 orang anggota. Sedangkan partai yang memiliki anggota paling sedikit adalah Partai Persatuan Pembangunan yaitu 1 orang anggota. Sehingga dapat diketahui pula bahwa jumlah total anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin terdapat 50 orang dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 42 orang dan jumlah anggota perempuan 8 orang.

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan

Berdasarkan data yang diperoleh dari website https://dprd.bandung.go.id/profil/daftar-anggota, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandung berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Pemilihan 1 terdapat 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian pada Daerah Pemilihan 2 terdapat 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan pada Daerah Pemilihan 3 hanya terdapat 7 orang anggota laki-laki saja. Selanjutnya pada Daerah Pemilihan 4 terdapat 7 orang anggota laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada Daerah Pemilihan 5 terdapat 5 orang anggota laki-laki dan 2 orang anggota perempuan. Terakhir, pada Daerah Pemilihan 6 terdapat sebanyak 10 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan. Sehingga jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan sebanyak 50 orang dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 42 orang dan jumlah anggota perempuan sebanyak 8 orang. Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa anggota partai terbanyak dengan jumlah 11 orang yaitu berasal dari daerah pemilihan 6. Sedangkan anggota partai paling sedikit yakni berasal

Grafik 21. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2021

Sumber : DPRD Kota Bandung 2022

pada daerah pemilihan 3 dan daerah pemilihan 5 yaitu msing-masing berjumlah 7 orang.

Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Komisi Berdasarkan data yang diperoleh dari website https://dprd.bandung.go.id/profil/daftar-anggota, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandung berdasarkan Jenis Kelamin dan Komisi dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 22. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Komisi Tahun 2021

Sumber : DPRD Kota Bandung 2022

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi A terdapat 11 orang anggota laki-laki. Sedangkan pada Komisi B terdapat 7 orang anggota laki-laki dan 3 orang anggota perempuan. Kemudian pada Komisi C terdapat 11 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan. Selanjutnya pada Komisi D terdapat 9 orang anggota laki-laki dan 4 orang anggota perempuan.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa anggota partai terbanyak dengan jumlah 13 orang yaitu berasal dari Komisi D. Sedangkan anggota partai paling sedikit yakni berasal pada Komisi B yaitu berjumlah 10 orang. Sehingga jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Jenis Kelamin dan Komisi teradapat sebanyak 46 orang dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 38 orang dan jumlah anggota perempuan sebanyak 8 orang. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut: Table 89. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021

tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggota perempuan yang menduduki kursi DPRD pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat 1 orang. Kemudian pada Partai

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terdapat 3 orang. Begitupun dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni terdapat 3 orang. Selanjutnya pada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), masing-masing terdapat 1 orang anggota. Sedangkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak ada anggota perempuan yang menduduki kursi DPRD.

Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan terakhir Berdasarkan data yang diperoleh dari website https://kejaribandungkota.go.id/index.php/main/pejabat, dapat diketahui bahwa jumlah jaksa dan pejabat kejaksaan di Kota Bandung menurut jenis kelamin, jenis jabatan, pangkat/golongan dan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 90. Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, dan Pendidikan terakhir Tahun 2021

Jabatan Nama

JK Pendidikan Kepala Kejaksaan Negeri

Cardiana Harahap, S.H., M.H. P S2

Rachmad Vidianto, S.H., M.H. L S2 Kepala Sub Bag Pembinaan

Kepala Seksi Intelijen Reza Prasetyo Handono, S.H. L S1 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Muslih, S.H. L S1

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Kepala Seksi Perdata dan TUN

Taufik Effendi, S.H., M.H. L S2

Asep Ammarudin Ma'ruf, S.H., M.H. L S2

Kasi Pengelola Barang Bukti Ellya Sumartini, S.H., M.H. P S2

Sumber : Kejari Kota Bandung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat Kepala Kejaksaan Negeri berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S2. Kemudian terdapat Kepala Sub Bag Pembinaan berjenis kelamin perempuan dengan pendidikan terakhir S2. Selanjutnya yaitu Kepala Seksi Intelijen berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S1. Adapun Kepala Seksi Tindak Pidana Umum berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S1. Sedangkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S2. Selain itu, ada juga Kepala Seksi Perdata dan TUN berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S2. Terakhir, ada Kasi Pengelola Barang Bukti berjenis kelamin perempuan dengan pendidikan terakhir S2. Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan dari Pendidikan terakhirnya, terdapat 5 orang lulusan S2 dan 2 orang lulusan S1.

Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh dari website https://www.pnbandung.go.id/pegawai.html, dapat diketahui bahwa jumlah hakim, panitera, dan pejabat pengadilan di Kota Bandung menurut jenis kelamin, jenis jabatan, pangkat/golongan dan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 91. Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Kelamin, Jenis Jabatan, Pangkat/Golongan, dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No. Nama Pegawai

Jabatan

1 Syafruddin, S.E. Staf Tipikor

2 Dedi Hayadi Jurusita Pengganti

No. Nama

Pegawai

Jabatan

Rieke Primasanti, S.E. Jurusita Pengganti 4 Yaya Ruhyaman Staf Pidana 5 Iwan Tatang Irawan Staf Keuangan

3

Ketua Pengadilan Negeri Bandung 7 Hera Kartiningsih, S.H., M.H. Hakim 8 Tuty Haryati, S.H., M.H. Hakim 9 Melfiharyati, S.H., M.H. Hakim 10 Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. Hakim 11 Erry Iriawan, S.H. Hakim 12 Kadim, S.H., M.H. Hakim 13 Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. Hakim

6 Yoserizal, S.H., M.H.

14 Taryan Setiawan, S.H., M.H. Hakim 15 Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. Hakim

16 Mangapul Girsang, S.H. Hakim 17 Eman Sulaeman, S.H. Hakim 18 Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. Hakim 19 Femina Mustikawati, S.H., M.H. Hakim 20 Dalyusra, S.H., M.H. Hakim 21 Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. Hakim 22 Riyanto Aloysius, S.H. Hakim 23 Sulistiyono, S.H. Hakim 24 Yohannes Purnomo Suyo Adi, S.H., M.Hum. Hakim 25 Syarip, S.H., M.H. Hakim 26 Casmaya, S.H., M.H. Hakim 27 Eka Saharta Winata Laksana, S.H. Hakim 28 Nuryanto, S.H., M.H. Hakim 29 Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. Hakim 30 Sri Senaningsih, S.H., M.H. Hakim 31 Jan Manoppo, S.H. Hakim 32 Eti Koerniati, S.H., M.H. Hakim 33 H.Sucipto, S.H. Hakim 34 Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. Hakim 35 Sunarti, S.H. Hakim 36 T Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. Hakim

No.

Nama Pegawai

Jabatan 37 Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. Hakim 38 Parlindungan Saragih, S.SI., S.H. Hakim 39 Abdi Manaf, S.H., M.H. Hakim 40 Linda Wati, S.H., M.H. Hakim 41 Djodjo Djohari, S.H., M.H. Hakim 42 Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M.H. Hakim Adhoc 43 Rodjai S. Irawan, S.H., Mm. Hakim 44 Sahat Udud Martua Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung 45 Tubagus Rizal Palah, S.H. Panitera Muda Hukum 46 Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. Panitera Muda PHI 47 Deni Saptana, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata 48 Yuniar Rohmatullah, S.H., M.H. Panitera Muda Tipikor 49 Entis Sutisna, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana 50 Triesna Juniar Fatriawan, S.H. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 51 Ahmad Halimuddin Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan 52 M Nur Fitriyadi, S.Kom., M.Kom. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 53 Windi Cahaya, S.H. Jurusita 54 Aep Yaman, S.H. Jurusita 55 Rakhman Sukarno, S.H. Jurusita 56 Muhammad Ibrahim Aliuddin, S.H. Jurusita 57 Tri Apriana Wibowo, S.Kom. Jurusita 58 Ujang Supriatna Staf Pankum 59 Rahmat Hidayat Jurusita 60 Drs. Ade Hidayat, M.H. Panitera Pengganti 61 Muhammad Al Atta, S.H. Panitera Pengganti 62 Puput Yani Heryani, S.H. Panitera Pengganti 63 Mukhamad Makhfud, S.H. Panitera Pengganti 64 Dahlan, S.H. Panitera Pengganti 65 Imas Nia Daniati, S.H. Panitera Pengganti 66 Helen Mutiara Saragih, S.H. Panitera Pengganti 67 Yullyus Rhamdhany, S.H. Panitera Pengganti

No.

Nama Pegawai

Jabatan

68 H. Toto Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti 69 Budi Permana, S.H. Panitera Pengganti 70 Enung Nuraeni, S.Psi., S.H. Panitera Pengganti 71 Hj. R. Erni Srimulyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti 72 Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti 73 Titin Martini, S.H. Panitera Pengganti 74 Hj. Umiyati, S.H. Panitera Pengganti 75 Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti 76 Arlisa Yunita Nelyana, S.H. Panitera Pengganti 77 Riyani Wartiningsih, S.H. Panitera Pengganti 78 Poppy Endah Triaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti 79 Landong Hadamean Silalahi, S.H. Panitera Pengganti 80 Asep Peni Latipania, S.H. Panitera Pengganti 81 Nok Rohayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti 82 Engkus Kusmana, S.H., M.H. Panitera Pengganti 83 Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti 84 Yeni Dedeh Kurniasih, S.H. Panitera Pengganti 85 Ika Kartika, S.H. Panitera Pengganti 86 Sukeksi, S.H., M.H. Panitera Pengganti 87 Maslimah, S.H. Panitera Pengganti 88 Raden Djunianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti 89 Mela Septiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti 90 Cecep Wahyu Nuryana, S.H. Panitera Pengganti 91 Wisnu Prawira, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti 92 R. Yance Rahadyan Suhartono, S.E., S.H. Panitera Pengganti 93 Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H. Panitera Pengganti 94 Maman Supratman, S.H., M.H. Panitera Pengganti 95 Endang Misbah, S.H., M.H. Panitera Pengganti 96 Beti Kencana, S.H., M.H. Panitera Pengganti 97 Dyah Silvyadithya Kusumaningrum, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti 98 Noviyanti Maulani Anugrah, S.H., M.H. Panitera Pengganti 99 Yeyen Herdiyani, S.H., M.H. Panitera Pengganti 100 Sri Subekti, S.H. Panitera Pengganti 101 Muhammad Ali, S.H. Jurusita Pengganti 102 Sutri Saptarina Jurusita Pengganti

No. Nama Pegawai

Pengadministrasi Registrasi Perkara 116 Lilis Suhartini Staf Kepaniteraan Pidana 117 Rustaman Staf Kepaniteraan Pidana 118 Amung Koswara Staf PHI 119 Tita Nuraeni Staf PHI 120 Suhendar Sudjana Staf PHI 121 Emon Salman Staf Pankum 122 Shelly Diana Christianti, A.Md. Staf Tipikor 123 Tri Mulyani Staf Pankum 124 Dede Rustiana Staf Tipikor 125 Nesya Permata Wijaya Staf Kepegawaian 126 Riyanti Andriasari, S.Kom. Staf Perencanaan 127 Salma Nur Hasna, S.E. Verifikator Keuangan 128 Widiastuti Staf Keuangan 129 Adi Hardi Staf Umum 130 Henny Widyastuti, S.H., M.H. Sekretaris 131 Budi Risman, S.H. Kepala Bagian Umum Sumber: https://www.pn-bandung.go.id/pegawai.html 2022

Jabatan 103 Rachmat Jumara Jurusita Pengganti 104 Obet Pintubatu, S.Sos. Jurusita Pengganti 105 Boy Ivan Anjaya Jurusita Pengganti 106 Linda Nosika, A.Md. Jurusita Pengganti 107 Hira Murty Wardhani, S.T. Jurusita Pengganti 108 Rachmat Surya, S.E. Jurusita Pengganti 109 Veni Stp Simanjuntak, S.H. Jurusita Pengganti 110 Nimah Nurjanah, S.Sos. Jurusita Pengganti 111 Ujang Suherman, S.Pd. Jurusita Pengganti 112 Mohamad Fahmi Firdaus, S.H. Analis Perkara Peradilan 113 Asyari Anwar, S.T., S.H. Jurusita Pengganti 114 Karyat Jurusita Pengganti 115 Annisa Astria Dewi Sahroni, A.Md.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bandung yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir S2. Di dalamnya terdapat 9 hakim perempuan

dengan klasifikasi pendidikan 8 orang lulusan S2 dan 1 orang lulusan S1. Sedangkan hakim laki-lakinya berjumlah 27 orang ditambah 1 orang hakim Adhoc, sehingga totalnya terdapat 28 orang dengan klasifikasi Pendidikan 18 orang lulusan S2 dan 10 orang lulusan S1. Kemudian, terdapat 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan berjenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S1. Ada juga 1 orang Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir SMA, dan 1 orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian berjenis kelamin perempuan dengan Pendidikan terakhir S2. Berikutnya terdapat Kepala Bagian Umum berjenis kelamin laki-laki lulusan S1 dan 1 orang Sekretaris berjenis kelamin perempuan lulusan S2. Selain itu, terdapat 1 orang di bagian Pengadministrasi Registrasi Perkara berjenis kelamin perempuan lulusan D3 dan bagian Analisis Perkara Peradilan berjenis kelamin laki-laki lulusan S1. Kemudian terdapat 1 orang di bagian Verifikator Keuangan berjenis kelamin perempuan lulusan S1. Selanjutnya, terdapat 1 orang Panitera Pengadilan Negeri Bandung berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir S2. Kemudian terdapat 1 orang Panitera Muda Hukum berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir S1. Selain itu, terdapat 1 orang Panitera Muda PHI berjenis kelamin laki-laki, 1 orang Panitera Muda Perdata berjenis kelamin laki-laki, 1 orang Panitera Muda Pidana berjenis kelamin laki-laki, dan 1 orang Panitera Muda Tipikor berjenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhir yang diemban oleh keempat panitera tersebut yaitu S2. Sedangkan jumlah Paninetra Pengganti terdapat sebanyak 41 orang, perempuan berjumlah 24 orang dengan

klasifikasi pendidikan 10 orang lulusan S1 dan 14 orang lulusan S2. Kemudian, laki-laki berjumlah 17 orang dengan klasifikasi pendidikan 10 orang lulusan S1 dan 7 orang lulusan S2. Berikutnya terdapat 6 orang Jurusita, 1 orang perempuan dengan Pendidikan terakhir S1 dan 5 orang laki-laki dengan klasifikasi Pendidikan terakhir yaitu 4 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan SMA. Sedangkan jumlah Jurusita Pengganti yaitu sebanyak 15 orang, berejenis kelamin 6 orang perempuan dengan klasifikasi pendidikan terakhir SMA 1 orang, 1 orang lulusan D3 dan lulusan S1 4 orang, sedangkan jumlah lakilakinya 7 orang dengan klasifikasi pendidikan terakhir SMA 3 orang, dan lulusan S1 4 orang. Terdapat 3 orang Staf Pankum, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan Pendidikan terakhir SMA. Kemudian terdapat 3 orang Staf Tipikor, 2 orang laki-laki dengan klasifikasi pendidikan terakhir 1 orang lulusan SMA dan 1 orang lulusan S1, serta 1 orang perempuan lulusan D3. Berikutnya terdapat 2 orang Staf Keuangan yakni 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan Pendidikan terakhir SMA. Selanjutnya terdapat 1 orang Staf Pidana berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir SMA. Sedangkan Staf Kepaniteraan Pidana terdapat 2 orang yakni 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan pendidikan terakhir SMA. Berikutnya terdapat Staf PHI yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan Pendidikan terakhir SMA. Selain itu, terdapat 1 orang Staf Kepegawaian berjenis kelamin perempuan lulusan SMA dan 1 orang Staf Perencanaan berjenis kelamin perempuan lulusan S1, serta ada juga 1 orang Staf Umum berjenis kelamin laki-laki dengan Pendidikan terakhir SMA.

Dari

Golongan PNS

Laki-Laki Perempuan Jumlah

2020 2021 2020 2021 2020 2021

I)

III/C (Penata) 668 656 1.100 1.161 1.768 1.817

III/D (Penata Tingkat I) 805 886 1.226 1.318 2.031 2.204 Golongan IV 1.149 1.062 3.270 2.875 4.419 3.937

IV/A (Pembina) 651 582 1.527 1.263 2.178 1.845

IV/B (Pembina Tingkat I) 426 399 1.606 1.441 2.032 1.840 IV/C (Pembina Utama Muda) 68 77 109 141 177 218 IV/D (Pembina Utama Madya) 3 3 23 23 26 26 IV/E (Pembina Utama) 1 1 5 7 6 8 Jumlah Total 12.444 11.672 18.048 16.720 30.492 28.392

Sumber: BPS Kota Bandung 2022 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam golongan I pada tahun 2020 sebanyak 118 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 77 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Pada golongan I ini diklasifikasikan menjadi I/A (Juru Muda) yang berjumlah 0, kemudian I/B (Juru Muda Tingkat I) yang pada tahun 2020 hanya terdapat 1 orang anggota perempuan begitupun pada tahun 2021 hanya terdapat 1 orang anggota perempuan. Golongan I/C (Juru) pada tahun 2020 terdapat 26 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 6 orang anggota laki-laki dan dan 1 orang anggota perempuan. Golongan I/D (Juru Tingkat I) pada tahun 2020

terdapat 92 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan , sedangkan pada tahun 2021 terdapat 71 orang anggota laki-laki dan 1 orang anggota perempuan.

Kemudian, golongan II pada tahun 2020 terdapat 1.672 orang anggota laki-laki dan 573 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1.458 orang anggota laki-laki dan 480 orang anggota perempuan. Pada golongan II ini diklasifikasikan menjadi II/A (Pengatur Muda) yang pada tahun 2020 terdapat 175 orang anggota laki-laki dan 29 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 145 orang anggota laki-laki dan 13 orang anggota perempuan. Kemudian, golongan II/B (Pengatur Muda Tingkat I) pada tahun 2020 terdapat 292 orang anggota laki-laki dan 83 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 239 orang anggota laki-laki dan 61 orang anggota prempuan. Golongan II/C (Pengatur) pada tahun 2020 terdapat 527 orang anggota laki-laki dan 295 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 339 orang anggota laki-laki dan 249 orang anggota perempuan. Golongan II/D (Pengatur Tingkat I) pada tahun 2020 terdapat 678 orang anggota laki-laki dan 166 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 735 orang anggota laki-laki dan 157 orang anggota perempuan. Selanjutnya, golongan III pada tahun 2020 terdapat 3.283 orang anggota laki-laki dan 5.178 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3.239 orang anggota laki-laki dan 5.002 orang anggota perempuan. Pada golongan III ini diklasifikasikan menjadi III/A (Penata Muda) yang pada tahun 2020 terdapat 861 orang anggota laki-laki dan 1.437 orang anggota

perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 886 orang anggota laki-laki dan 1.320 orang anggota perempuan. Kemudian, golongan III/B (Penata Muda Tingkat I) pada tahun 2020 terdapat 949 orang anggota laki-laki dan 1.415 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 811 orang anggota laki-laki dan 1.203 orang anggota prempuan. Golongan III/C (Penata) pada tahun 2020 terdapat 668 orang anggota laki-laki dan 1.100 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 656 orang anggota laki-laki dan 1.161 orang anggota perempuan. Golongan III/D (Penata Tingkat I) pada tahun 2020 terdapat 805 orang anggota lakilaki dan 1.226 orang anggota perempuan , sedangkan pada tahun 2021 terdapat 886 orang anggota laki-laki dan 1.318 orang anggota perempuan. Terakhir, golongan IV pada tahun 2020 terdapat 1.149 orang anggota laki-laki dan 3.270 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1.062 orang anggota laki-laki dan 2.875 orang anggota perempuan. Pada golongan IV ini diklasifikasikan menjadi IV/A (Pembina) yang pada tahun 2020 terdapat 651 orang anggota laki-laki dan 1.527 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 582 orang anggota laki-laki dan 1.263 orang anggota perempuan. Kemudian, golongan IV/B (Pembina Tingkat I) pada tahun 2020 terdapat 426 orang anggota laki-laki dan 1.606 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 399 orang anggota laki-laki dan 1.441 orang anggota prempuan. Golongan IV/C (Pembina Utama Muda) pada tahun 2020 terdapat 68 orang anggota laki-laki dan 109 orang anggota perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 77 orang anggota

laki-laki dan 141 orang anggota perempuan. Golongan IV/D (Pembina Utama Madya) pada tahun 2020 terdapat 3 orang anggota laki-laki dan 23 orang anggota perempuan , sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 orang anggota laki-laki dan 23 orang anggota perempuan. Golongan IV/E (Pembina Utama) pada tahun 2020 terdapat 1 orang anggota laki-laki dan 5 orang anggota perempuan , sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 orang anggota laki-laki dan 7 orang anggota perempuan. Sehingga jumlah total Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan di Kota Bandung pada tahun 2020 terdapat 12.444 orang laki-laki dan 18.048 perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 11.672 orang laki-laki dan 16.720 orang perempuan. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, ditemukan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Table 93. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2021

Pendidikan PNS

Laki-Laki Perempuan Jumlah 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Diploma I/Akta I 10 4 43 31 53 35 Diploma II/Akta II 158 125 504 330 662 455 Diploma III/Akta III 280 260 911 843 1.191 1.103 Diploma IV/Akta IV 40 44 60 66 100 110 S1/Sarjana 3.003 2.976 6.090 5.816 9.093 8.792 S2/Pasca Sarjana 639 650 670 690 1.309 1.340 S3/Doktor/Ph.D 16 17 15 12 31 29 Jumlah Total 6.222 5.836 9.024 8360 15.215 14.196

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2020 terdapat 95 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 72 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kemudian, PNS yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2020 terdapat 182 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 155 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. PNS yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020 terdapat 1.799 orang laki-laki dan 722 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1.533 orang laki-laki dan 563 orang perempuan. Selanjutnya PNS dengan pendidikan Diploma I/Akta I pada tahun 2020 terdapat 10 orang laki-laki dan 43 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 orang laki-laki dan 31 orang perempuan. PNS yang berpendidikan Diploma II/Akta II pada tahun 2020 terdapat 158 orang laki-laki dan 504 orang perempuan, sedangkan pada tahun

2021 terdapat 125 orang laki-laki dan 330 orang perempuan. Kemudian, PNS yang berpendidikan Diploma III/Akta III pada tahun 2020 terdapat 280 orang laki-laki dan 911 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 260 orang laki-laki dan 843 orang perempuan. PNS yang berpendidikan Diploma IV/Akta IV pada tahun 2020 terdapat 40 orang laki-laki dan 60 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 44 orang laki-laki dan 66 orang perempuan.

Selanjutnya, PNS yang berpendidikan S1/Sarjana pada tahun 2020 terdapat 3.003 orang laki-laki dan 6.090 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2.976 orang laki-laki dan 5.816 orang perempuan. PNS yang berpendidikan S2/Pasca Sarjana pada tahun 2020 terdapat 639 orang laki-laki dan 670 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 650 orang laki-laki dan 690 orang perempuan. Terakhir, PNS yang berpendidikan S3/Doktor/Ph.D pada tahun 2020 terdapat 16 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 17 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Sehingga jumlah total Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kota Bandung pada tahun 2020 terdapat 6.222 orang laki-laki dan 9.024 perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 5.836 orang laki-laki dan 8.360 orang perempuan.

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, ditemukan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 94. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Tahun 2021

Jabatan PNS

Jenis Kelamin Jumlah L P

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama 0 0 0

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 0 0 0

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 28 4 32

Administrator 156 59 215

Pengawas 881 616 1.497 Eselon V 0 0 0

Jabatan Fungsional Dosen 1.240 4.328 5.568

Jabatan Fungsional Guru 0 0 0 Jabatan Fungsional Medis 204 1.185 1.389 Jabatan Fungsional Teknis 453 267 720 Jabtan Fungsional Umum/Pelaksana 2.874 1.901 4.775 Jumlah Total 5.836 8.360 14.196

Sumber: BPS Kota Bandung 2022 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 di Kota Bandung tidak ada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Utama maupun Pimpinan Tinggi Madya, begitupun dengan jabatan Esselon V dan Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan yang memiliki jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Pratama terdapat 28 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian, terdapat 156 orang laki-laki dan 59 orang perempuan yang menjabat sebagai administrator. Adapun yang menjabat sebagai pengawas yakni berjumlah sebanyak 881 orang laki-laki dan 616 orang perempuan. Selanjutnya, PNS yang memiliki jabatan Fungsional Dosen berjumlah 1.240 orang laki-laki dan 4.328 orang

perempuan. Sedangkan Jabatan Fungsional Medis berjumlah 204 orang laki-laki dan 1.185 orang perempuan. Adapun Jabatan Fungsional Teknis berjumlah 453 orang laki-laki dan 267 orang perempuan. Terakhir yaitu PNS yang memiliki jabatan sebagai Fungsional Umum/Pelaksana berjumlah 2.874 orang laki-laki dan 1.901 orang perempuan. Daftar Nama Camat dan Lurah Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa daftar nama Camat dan Lurah di Kota Bandung berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Table 95. Daftar Nama Camat Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No Kecamatan Nama Camat JK

Andir Budi Rahmat Taufik, AP., M.M. L

Antapani Dra. Rahmawati Mulia, M.Si. P

Arcamanik Drs. Firman Nugraha, M.M. L

Astana Anyar Drs. Syukur Sabar L

Babakan Ciparay H. Suparjo, S.Sos. L

Bandung Kidul Evi Hendarin, S.Sos., M.AP. P

Bandung Kulon Drs. Asmarahadi, M.AP. L

Bandung Wetan Soni Bakhtiyar, S.Sos., M.Si. L

Tarya, M.AP. L

Bojongloa Kidul Drs. Judy Hermawan L

Buahbatu Edi Juhendi, S.IP., MM. L

Cibeunying Kaler Drs. Suardi, M.M. L

No Kecamatan

Nama Camat

JK

Cibeunying Kidul Drs. H. Aris Rusdianto, M.Si. L 15

14

Cibiru Drs. Didin Dikayuana, M.Kesos. L 16

Cicendo Drs. Bira Gembira, M.Si. L 17

Cidadap Drs. Hilda Hendrawan L 18 Cinambo Drs. Denny Sany, M.Si. L 19 Coblong Krinda Hamidripraja, S.H., M.Si. P 20 Gedebage Jaenudi AP., M.Si. L 21 Kiaracondong Dra. Rina Dewi Yanti, M.Si. P 22 Lengkong Dra. Aniya Rachmawati Soerya Poetri, M.Si. P 23 Mandalajati Drs. Yana Rusmulyana, M.Si. L 24 Panyileukan Dra. Sri Kurniasih, M.Si. P 25 Rancasari Drs. H. Hamdani L 26 Regol Drs. Iwan Sumaryana, M.M. L 27 Sukajadi Tb. Agus Mulyadi, S.Sos., M.M. L 28 Sukasari Drs. H. Raden Sarjani Saleh, M.Si. L 29 Sumur Bandung30

Ujungberung Drs. Jajang Hamdani L

Sumber: BPS Kota Bandung 2022 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kota Bandung terdapat 30 Kecamatan yang dipimpin oleh 23 orang Camat berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang Camat berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan terakhir yang diemban oleh setiap Camat dapat diklasifikasikan mulai dari lulusan S1 berjumlah 22 orang dan lulusan S2 berjumlah 7 orang.

Table

96. Daftar Nama Lurah Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No

Kelurahan Nama Lurah

JK 1 Campaka2 Ciroyom Moch. Agus Firmansyah, S.IP., M.M. L 3 Dungus Cariang Dikdik Buldansyah, S.E. L 4 Garuda Sandra Devi Abri Viana, S.STP. P 5 Kebon Jeruk Denni Syaefudin, S.Sos. L 6 Maleber Herry Hermawan, S.IP. L 7 Cibadak - L 8 Karanganyar - L 9 Karasak Ahmad Sopian, S.Pd. L 10 Nyengseret Suparno, S.IP. L 11 Panjunan H. Iya Sunarya, S.IP., M.Si. L 12 Pelindung Hewan Hendra Yulianto, S.E. L 13 Antapani Kidul Dedi Juardi, S.IP. L 14

Antapani Kulon Shinta Parmawati, S.STP., M.Si. P 15 Antapani Tengah Teguh Haris Pathon, S.STP., M.AP. L 16 Antapani Wetan Rd. Iman Nurdiansyah, S.Sos., M.Si. L 17

Cisaranten Bina Harapan Deden Mardeni, A.Md. L 18 Cisaranten Endah Drs. Jajang Kurnia, M.AP. L 19 Cisaranten Kulon Rita Tresnawatie Arifin, S.Pd., M.M. L 20 Sukamiskin Farida Agustini, S.Pd., M.M. P 21 Babakan Ridwan Hermansah, S.Sos. L 22 Babakan Ciparay Tonny Sukmana, SE. L 23

Cirangrang Iwan Rijwan, S.E. L 24 Margahayu Utara Agus Susanto, S.Pt., M.M. L 25 Margasuka Rudisman Maulana Yusup, S.Sos., M.Si. L 26

Sukahaji Ahmad Roni, S.IP. L 27

Batununggal Asep Syaripudin, S.Sos. L 28

Kujangsari Dra. Yunika Wihastini, M.Si. P 29 Mengger Drs. Syaripudin L 30 Wates Beti Setiamah, S.P., M.M. P 31 Caringin Farhan Akbar, S.Si., M.I.L. L 32 Cibuntu Teguh Furqoni Syahbana, S.IP., M.IP. L

No Kelurahan

Nama Lurah

JK 33

Cigondewah Kaler Dra. Titien Kartini L 34 Cigondewah Kidul Wahyu Achmad Affandi, S.IP., M.Si. L 35 Cigondewah RahayuL 36 Cijerah Kartila Muna Elza, S.Pd., M.AP. P 37 Gempolsari Dra. Tri Setya Handayani P 38 Warung Muncang Drs. Yusup Sambalawini L 39 Cihapit Dra. Inda Choerul Bariah, M.M. P 40 Citarum Nia Kurniati, S.AP., M.Si. P 41 Tamansari Dadang Sobandi, S.IP. L 42 Binong - L 43 Cibangkong Drs. Jana Surjana, M.Si. L 44 Gumuruh Nurma Safarini, A.Ks., M.M. P 45 Kacapiring Aden Solihin, S.IP, M.Si. L 46 Kebon Gedang Yusup Firmansyah, S.H. L 47 Kebon Waru Drs. Wawan Hirawan, M.M. L 48 Maleer Warsan, S.E., M.M.. L 49 Samoja Murni Hidayah Nasution, S.H., M.AP. P 50 Babakan Asih Hendra Suhendar, S.H., M.H. L 51 Babakan TarogongL 52 Jamika Drs. Fajar Siliwangi L 53 Kopo - L 54 Suka Asih Ade Rahayu, S.Sos. P 55 Cibaduyut Tisna, S.Sos., M.Si. L 56 Cibaduyut Kidul Dodi Mochamad Romdon, S.Sos., M.AP. L 57 Cibaduyut Wetan Maulana Kustiawan, S.Sos., M.Si. L 58 Kebon Lega Moch. Irfan Ishak, S.Ag. L 59 Mekarwangi Dede Junaedi, S.H. L 60 Situsaeur Deni Setiabudi, S.STP., M.AP. L 61 Cijawura Embam Rusli, S.Sos. L 62 Jatisari Dra. Een Haryani, M.M. P 63 Margasari Memed, S.Sos., M.Si. L 64 Sekejati - L

No

Kelurahan

Nama Lurah

JK 65 Cigadung Gugun Gunawan, S.Sos., M.Si. L 66 Cihaurgeulis Sakim, S.Sos., M.Si. L 67 Neglasari Indra Bayu Kamajaya, S.ST. L 68 Sukaluyu Ami Rahmiani, S.Sos. P 69 Cicadas - L 70 Cikutra Asri Desiyani, S.IP., M.A.P. P 71 Padasuka Mochamad Enoh, S.Sos. L 72 Pasirlayung Atep Ahmad Yusuf, S.Ag. L 73 Sukamaju Rudi Syafarudin, S.A.P., M.M. L 74 Sukapada Suhartomo, S.Sos. L 75 Cipadung Lukman Ependi, S.Pd. L 76 Cisurupan Dadang Sutisna, S.Pd. L 77 Palasari Eman Sulaeman, S.AB., M.M. L 78 Pasirbiru Adad Mujahidin, S.E., M.M. L 79 Arjuna Nunung Nurnaningsih, S.IP. P 80 Husen Sastranegara Ganjar Arimukti, S.Sos. L 81 Pajajaran Paridin, S.IP., M.AP. L 82 Pamoyanan Latifah Hanum Sinaga, S.E. P 83 Pasirkaliki Bondan Prabu Nur'alam, S.H. L 84 Sukaraja Evy Oktavianti, S.STP., M.M. P 85 Ciumbuleuit Aa Hedi Muklis, S.Si., M.M. L 86 Hegarmanah Sopandi, S.AP. L 87 Ledeng Budi Prasetio, S.IP. L 88 Babakan Penghulu Ana, S.Sos., M.Si. L 89 Cisaranten Wetan Nandang Iskandar, .Sos., M.M. L 90 Pakemitan Entang Rahmat, S.E. L 91 Sukamulya Ihsan Furqon, S.E. L 92 Cipaganti Agus Susilo, S.H., M.I.P. L 93 Dago Dra. Nurliawati Affandi, M.M. P 94 Lebakgede Cecep Rohmat Soleh, S.S. L 95 Lebak Siliwangi Nur Shomaddin, S.STP., M.Si. L 96 Sadang Serang Hasan Arifin, S.E., M.M. L 97 Sekeloa Tirta Gumelar, S.STP. L 98 Cimincrang Dra. Puji Rahayuningtias, M.M. P

No

Kelurahan

Nama Lurah

JK 99 Cisaranten Kidul Erwin Fansori, S.IP., M.M. L 100 Rancabolang Ahmad Nurhasan, S.STP. L 101 Rancanumpang Sapaat, S.Sos., M.A.P. L 102 Babakan Sari Heri Susanto, S.Sos., M.M. L 103 Babakan SurabayaL 104 Cicaheum - L 105 Kebon Kangkung Rakhmat Taufiq, S.ST. L 106 Kebon Jayanti Abdul Manaf, S.AP.,M.M. L 107 Sukapura Melinasari, S.Kom. P 108 Burangrang Ali Nurdin, S.E., M.A.P. L 109 Cijagra Tian Gustian, S.Sos. L 110 Cikawao Maulana Fatahudin, S.STP., M.Si. L 111 Lingkar Selatan Asep Achmad Arifin, S.E. L 112 Malabar Roaida Thalib, S.E., MAP. P 113 Paledang - L 114 Turangga Gun Gun Ginanjar, S.Sos. L 115 Jatihandap Tatang Nurjaman, S.Sos. L 116 Karang PamulangL 117 Pasir Impun Prihadi, S.E. L 118 Sindang Jaya Yayan Syurya Mulyana, S.T. L 119 Cipadung Kidul Drs. Bachrudim, M.AP. L 120 Cipadung Kulon Mohamad Firman, S.E. L 121 Cipadung Wetan Tarsujono, S.Sos. L 122 Mekar Mulya Dra. Ellis Suprihatin P 123 Cipamokolan Tito Prihatin, S.Pd., M.M. L 124 Darwati Rd. Slamet Boedhi Hermawan Wirad, S.P. L 125 Manjahlega Eka Prasetya, S.H. L 126 Mekar Jaya H. Adi Ahmad Sudrajat, S.IP. L 127 Ancol Budi Haedar Mukti, S.Sos. L 128 Balonggede Muhamad Sohib, S.IP., M.M. L 129 Ciateul Pandu Wildy Wardhana, S.T., M.A.P. L 130 Cigelereng Asep Yuda Hasanudin, S.Pd. L 131 Ciseureuh Iwan Hermawan, S.Sos., M.M. L 132 Pasirluyu Han Handrian, S.IP. L 133 Pungkur Drs. Agus Saptono L

No Kelurahan

Nama Lurah

JK 134 Cipedes Dedi Rustandi, S.H. L 135 Pasteur Aep Sahri, S.Sos., M.M. L 136 Sukabungah Nani Mulyani, S.AP. P 137 Sukagalih Annisa Dewi, S.Sos., S.H., M.Hum. P 138 Sukawarna Dr. Rd. Nana Hadiana, S.E., M.M. L 139 Gegerkalong Beben Rubianto, S.IP., M.M. L 140 Isola Irvan Alamsyah, S.IP. L 141 Sarijadi Evi Sjopiah Tusti, S.AP., M.AP. P 142 Sukarasa Nur Amir Nurdin, S.AP. L 143 Babakan Ciamis Duddy Firmansyah, S.Sos., M.AP. L 144 Braga Willy Wiradhika, S.STP., M.AP. L 145 Kebon Pisang Aldi Norman, S.STP. L 146 Merdeka Tri Priyanto Manunggal Ing Tiyas, S.STP. L 147 Cigending Karna Suherman, ST. L 148 Pasanggrahan Dra. Inne Nur'aini Febrati P 149 Pasir Endah - L 150 Pasirjati Agus Mulyana S.E. L 151 Pasirwangi A KS Meli Susanti P Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kota Bandung terdapat 151 Kelurahan yang dipimpin oleh 110 orang Lurah berjenis kelamin laki-laki dan 28 orang Lurah berjenis kelamin perempuan, sisanya 13 Kelurahan tidak ada lurahnya. Adapun pendidikan terakhir yang diemban oleh setiap Lurah dapat diklasifikasikan mulai dari lulusan D3 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 71 orang, lulusan S2 berjumlah 65 orang dan lulusan S3 berjumlah 1 orang.

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perkara Pidana dan Perdata di Kota Bandung Tahun 2020 Jumlah Perkara Pidana Dan Perdata Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kota Bandung merilis jumlah perkara pidana dan perdata berdasarkan jenis perkaranya yang terbagi menjadi Perkara Perdata (gugatan), Perkara PHI (gugatan), Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Anak, Tindak Pidana Lalu Lintas, Tindak Pidana Ringan, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara perdata (gugatan) sisa tahun 2017 terdapat 275 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 281 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 246 perkara. Pada perkara PHI (gugatan) sisa tahun 2017 terdapat 76 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 92 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 74 perkara. Pada pidana biasa sisa tahun 2017 terdapat 222 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 326 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 212 perkara. Pada pidana anak, sisa tahun 2018 terdapat 1 perkara, diversi terdapat 6 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 0 perkara.

Kemudian pada tindak pidana lalu lintas, sisa tahun 2017 terdapat 0 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 0 perkara, masuk tahun 2019 terdapat 79,680 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 0 perkara. Pada tindak pidana ringan sisa tahun 2017 terdapat 0 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 0 perkara, masuk tahun 2019 terdapat 44 perkara, sisa tahun 2019 terdapat 0 perkara. Pada perkara tindak pidana korupsi, sisa tahun 2017 terdapat 44 perkara, sisa tahun 2018 terdapat 27

perkara, sisa tahun 2019 terdapat 48 perkara. Selengkapnya pada tabel berikut :

Table 97. Jumlah Perkara Pidana Dan Perdata Di Kota Bandung Tahun 2021

Jenis Perkara Perkara

PERKARA PERDATA (GUGATAN)

Sisa Tahun 2017 275

Sisa Tahun 2018 281

Masuk Tahun 2019 525 Putus 480 Cabut/ Gugur 80 Sisa Tahun 2019 246

PERKARA PHI (GUGATAN)

Sisa Tahun 2017 76

Sisa Tahun 2018 92 Masuk Tahun 2019 267

Putus Tahun 2019 242 Cabut Tahun 2019 43 Sisa Tahun 2019 74

PIDANA BIASA

Sisa Tahun 2017 222

Sisa Tahun 2018 326

Masuk Tahun 2019 1,378

Putus Tahun 2019 1,492

Sisa Tahun 2019 212

PIDANA SINGKAT

Sisa Tahun 2018Masuk Tahun 2019 -

Perkara

Putus Tahun 2019 -

Sisa Tahun 2019 -

PIDANA ANAK

Sisa Tahun 2018 1

Masuk Tahun 2019 40

Putus Tahun 2019 35 Diversi 6

Sisa Tahun 2019 0

TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Sisa Tahun 2017 0

Sisa Tahun 2018 0 Masuk Tahun 2019 79,680

Putus Tahun 2019 79,680 Sisa Tahun 2019 0

TINDAK PIDANA RINGAN

Sisa Tahun 2017 0

Sisa Tahun 2018 0

Masuk Tahun 2019 44

Putus Tahun 2019 44 Sisa Tahun 2019 0

PERKARA

TINDAK PIDANA KORUPSI

Sisa Tahun 2017 44

Sisa Tahun 2018 27

Masuk Tahun 2019 126

Putus Tahun 2019 105 Sisa Tahun 2019 48

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Jenis Perkara

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Disidangkan Dan Diputuskan Di Pengadilan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik Kota Bandung yang di kutif oleh Bandung Bergerak.id, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung adalah 250 kasus, diantaranya kasus kekerasan fisik yaitu 26 kasus, Psikis yaitu 72 kasus, Kekerasan seksual yaitu 100 kasus, Penelantaran yaitu 13 kasus, Trafficking yaitu 12 kasus, Hak asuh anak yaitu 8 kasus, Ekonomi yaitu 7 kasus, jenis kekerasan lainnya yaitu 12 kasus. Selengkapnya pada gambar berikut:

Jika dilihat dari gambar diatas, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 di Kota Bandung yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual yakni 100 kasus, sedangkan kasus kekesarasan yang paling sedikit adalah kasus ekonomi yakni 7 kasus.

Grafik 23. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Disidangkan Dan Diputuskan Di Pengadilan Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Jumlah Kasus Perceraian Menurut Faktor Penyebab

Berdasarkan data yang diperoleh dari website http://sipp.pabandung.go.id, dapat diketahui bahwa jumlah kasus perceraian di Kota Bandung pada tahun 2020-2021 menurut factor penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 98. Jumlah Kasus Perceraian Menurut Faktor Penyebab Tahun 2020-2021

Jenis Perkara Jumlah Kasus

Cerai Talak 2.698 Cerai Gugat 9.419 Jumlah Total 12.117 Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus perceraian di Kota Bandung pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh cerai talak terdapat sebanyak 2.698 kasus. Sedangkan kasus perceraian yang disebabkan oleh cerai gugat terdapat sebanyak 9.419 kasus. Sehingga jumlah total dari kasus perceraian yang disebabkan oleh cerai talak dan cerai gugat selama tahun 2020-2021 di Kota Bandung sebanayak 12.117 kasus.

Pengurus dan Petugas Lapas di Kota Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Rutan Bandung

Kemenkumham dapat diketahui bahwa terdapat 14 orang pengurus dan petugas lapas di Kota Bandung, Selengkapnya pada tabel berikut:

Table 99. Jumlah Pengurus dan Petugas Lapas Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Nama

Yudi Suseno, Bc.IP.,S.Pd.,M.Si

JK Jabatan

L Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba

Doni Hardiansyah, S.H. L Kepala Sub Bagian Tata Usaha Agus Imam Taufik, Amd.IP.,S.H.,M.Si.

L Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Ngadino, Amd.IP.,S.H.,M.H

L Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban

L Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Gusti Akhmad Ridho, Amd.IP.,S.H.,M.Si.

Zulkifli Bintang, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si.

L Kepala Seksi Kegiatan Kerja R. Arie Harjanto, S.Sos., M.A. L Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Chandra Caniago, SAP., M.Si. L Kepala Urusan Umum Dedy Reynald Sirait, A.Md.P., S.H. L Kepala Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib Arman Jonas Siahaan, A.Md.IP., S.H. L Kepala Sub Seksi Keamanan Marhadi Kusumah, Amd.IP., S.H., M.A L Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Marjono, S.H. L Kepala Sub Seksi Registrasi Andi Kurniawan, Amd.IP.,S.H.M.H. L Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Magribi Putu Judhono, S.H. L Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Sumber : rutanbandung.kemenkumham.go.id. 2022

Lansia di Kota Bandung Tahun 2019-2021

Jumlah lansia di Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 269.646 jiwa diantaranya perempuan 129,072 dan laki-laki 140,574 jiwa. Kemudian di tahun 2020, jumlah lansia di Kota Bandung adalah 262.781 jiwa diantaranya perempuan 123,478 dan laki-laki 139,303

jiwa. Selanjutnya di tahun 2021, jumlah lansia di Kota Bandung adalah 275,920 jiwa diantaranya laki-laki 146,586 dan perempuan 129,334 jiwa. Selengkapnya pada gambar berikut : Table 100. Jumlah Lansia Di Kota Bandung 2019-2021 Jenis Kelamin Tahun 2019 2020 2021 Laki-laki 140,574 139,303 146,586 Perempuan 129,072 123,478 129,334 Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Jika dilihat dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa jumlah lansia paling banyak terdapat di tahun 2021 diantaranya laki-laki sebanyak 146,586 dan perempuan sebanyak 129,334 jiwa.

Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bandung

Jumlah lansia di Kota Bandung pada tahun 2019 dengan rentang usia 60-64, laki-laki sebanyak 49,223 sedangkan perempuan sebanyak 51,558 jiwa. Kemudian di tahun 2020, laki-laki sebanyak 48,996 sedangkan perempuan sebanyak 51,457 jiwa. Selanjutnya di tahun 2021, dapat diketahui bahwa lansia laki-laki berjumlah 53,561 sedangkan perempuan berjumlah 50,611 jiwa. Kemudian, Jumlah lansia di Kota Bandung pada tahun 2019 dengan rentang usia 65-69, laki-laki sebanyak 35,518 sedangkan perempuan sebanyak 36,011 jiwa. Kemudian di tahun 2020, laki-laki sebanyak 36,689 sedangkan perempuan sebanyak 39,945 jiwa. Selanjutnya di tahun 2021, dapat diketahui bahwa lansia laki-laki berjumlah 41,893 sedangkan perempuan berjumlah 38,312 jiwa.

Jumlah lansia di Kota Bandung pada tahun 2019 dengan rentang usia 70-74, laki-laki sebanyak 19,139 sedangkan perempuan sebanyak 22,324 jiwa. Kemudian di tahun 2020, laki-laki sebanyak 19,961 sedangkan perempuan sebanyak 22,328 jiwa. Selanjutnya di tahun 2021, dapat diketahui bahwa lansia laki-laki berjumlah 24,005 sedangkan perempuan berjumlah 21,481 jiwa. Jumlah lansia di Kota Bandung pada tahun 2019 dengan rentang usia 75+, laki-laki sebanyak 25,192 sedangkan perempuan sebanyak 30,681 jiwa. Kemudian di tahun 2020, laki-laki sebanyak 17,832 sedangkan perempuan sebanyak 25,573 jiwa. Selanjutnya di tahun 2021, dapat diketahui bahwa lansia laki-laki berjumlah 27,127 sedangkan perempuan berjumlah 18,930 jiwa. Selengkapnya pada gambar berikut : Grafik 24. Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kota Bandung Tahun 2021

Jika dilihat dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa jumlah lansia paling banyak terdapat di rentang usia 60-64 baik laki-laki dan

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

perempuan, hal tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah lansia di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Lansia Menurut Kecamatan Di Kota Bandung

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Jumlah lansia di Kecamatan Sukasari yaitu 9,281 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Sukajadi yaitu 11,280 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Cicendo yaitu 10,896 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Andir yaitu 11,340 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Bandung Kulon yaitu 10,951 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Babakan Ciparay yaitu 12,091 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Bojongloa Kaler yaitu 5,777 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu 7,838 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Astana Anyar yaitu 15,546 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Regol yaitu 10,327 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Sumur Bandung yaitu 4,375 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Bandung Wetan yaitu 3,994 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Coblong yaitu 12,580 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Cidadap yaitu 5,815 jiwa.

Kemudian, jumlah lansia di Kecamatan Cibeunying Kaler yaitu 7,823 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Sukajadi yaitu 11,280 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Cibeunying Kidul yaitu 11,976 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Batununggal yaitu 12,214 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Lengkong yaitu 9,414 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Bandung Kidul yaitu 5,721 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Buahbatu yaitu 10,395 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Kiaracondong yaitu 12,844 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Antapani yaitu 9,309 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Mandalajati yaitu 6,421

jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Arcamanik yaitu 7,538 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Rancasari yaitu 8,889 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Gedebage yaitu 3,485 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Cinambo yaitu 2,062 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Panyileukan yaitu 3,844 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Ujung Berung yaitu 7,630 jiwa. Jumlah lansia di Kecamatan Cibiru yaitu 5,858 jiwa. Selengkapnya pada gambar berikut : Gambar 16. .Jumlah Lansia Menurut Kecamatan Di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Jika dilihat dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah lansia terbanyak terdapat di Kecamatan Astana Anyar yakni 15,546 jiwa, sedangkan jumlah lansia paling sedikit terdapat di Kecamatan Cinambo yakni 2,062 jiwa.

Wilayah Kecamatan

Jumlah Penyandang Disabilitas per Kecamatan di Kota Bandung, 2021

Tunanetra (Buta) Tunarungu (Tuli) Tunawicara (Bisu) TunarunguWicara (Bisu Tuli)

Tunadaksa (Cacat Tubuh Fisik)

Tunagrahita (Keterbelaka ngan Mental)

Tunalaras (Eks Sakit Jiwa)

Cacat Eks Sakit Kusta

Cacat Ganda (Cacat FisikMental)

Orang yang Dipasung CibeunyingKidul 18 37 24 26 53 32 3 0 12 0 Cibeunying Kaler 12 10 8 10 56 34 10 0 8 1 Coblong 18 30 27 12 88 105 36 0 25 0 Sukajadi 7 7 5 2 8 5 0 0 0 0 Sukasari 12 23 18 5 27 64 0 1 0 0 Cidadap 8 19 19 19 25 4 3 0 1 0 Jumlah 481 442 416 272 1.270 1.129 361 2 218 3

1. Tunadaksa (cacat tubuh fisik) : kelumpuhan kelainan ketidaklengkapan anggota gerak 2. Tunalaras (eks-sakitjiwa, mengalami hambatan gangguan dalam mengendalikan emosi dan control sosial) 3. Cacat eks-sakit kusta :pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter 4. Cacat ganda (cacat fisik-mental) :cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau cacat tubuh) dan cacat mental (tuna grahita atauTuna laras)

Sumber: BPS Kota Bandung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas per Kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2021 sangatlah beragam. Di Kecamatan Bandung Kulon, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 15 orang tunarungu (tuli), 7 orang tunawicara (bisu), 22 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 53 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 49 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 10 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 13 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kemudian di Kecamatan Babakan Ciparay terdapat 65 orang tunanetra (buta), 32 orang tunarungu (tuli), 43 orang tunawicara (bisu), 2 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 86 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 96 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 17 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 12 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Pada di Kecamatan Bojongloa Kaler, terdapat 7 orang tunanetra (buta), 4 orang tunarungu (tuli), 3 orang tunawicara (bisu), 9 orang tunarunguwicara (bisu tuli), 9 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 1 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 6 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 1 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Sedangkan di Kecamatan Bojongloa Kidul, terdapat 11 orang tunanetra (buta), 12 orang tunarungu (tuli), 15 orang tunawicara (bisu), 12 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 77 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 40 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 26 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 13 orang cacat ganda (cacat fisikmental).Selanjutnya, di Kecamatan Astana Anyar terdapat 7 orang tunanetra (buta), 1 orang tunarungu (tuli), 2 orang tunawicara (bisu), 3 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 31 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 47 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 3 orang

tunalaras (eks sakit jiwa), dan 1 orang cacat ganda (cacat fisikmental). Di Kecamatan Regol terdapat 11 orang tunanetra (buta), 20 orang tunarungu (tuli), 13 orang tunawicara (bisu), 36 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 29 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 13 orang tunalaras (eks sakit jiwa). Di Kecamatan Lengkong, terdapat 20 orang tunanetra (buta), 13 orang tunarungu (tuli), 7 orang tunawicara (bisu), 5 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 26 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 10 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 10 orang tunalaras (eks sakit jiwa), 1 orang cacat eks sakit kusta, dan 4 orang cacat ganda (cacat fisikmental). Di Kecamatan Bandung Kidul, terdapat 11 orang tunanetra (buta), 28 orang tunarungu (tuli), 12 orang tunawicara (bisu), 3 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 31 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 9 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 2 orang tunalaras (eks sakit jiwa, dan 4 orang cacat ganda (cacat fisikmental).Kemudian, di Kecamatan Buah Batu, terdapat 15 orang tunanetra (buta), 9 orang tunarungu (tuli), 12 orang tunawicara (bisu), 15 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 17 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 18 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 2 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Rancasari, terdapat 24 orang tunanetra (buta), 34 orang tunarungu (tuli), 13 orang tunawicara (bisu), 15 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 6 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 13 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 5 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 8 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Selanjutnya, di Kecamatan Gedebage terdapat 1 orang tunanetra (buta), 2 orang tunarungu (tuli), 2 orang tunawicara (bisu),

2 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 17 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 6 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 13 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 1 orang cacat ganda (cacat fisikmental). Sedangkan di Kecamatan Cibiru, terdapat 12 orang tunanetra (buta), 6 orang tunarungu (tuli), 3 orang tunawicara (bisu), 6 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 51 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 26 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), dan 5 orang tunalaras (eks sakit jiwa). Di Kecamatan Panyileukan, terdapat 2 orang tunanetra (buta), 4 orang tunarungu (tuli), 5 orang tunawicara (bisu), 7 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 9 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 13 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 5 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 4 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Ujung Berung, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 24 orang tunarungu (tuli), 29 orang tunawicara (bisu), 9 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 41 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 28 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 16 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 18 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Di Kecamatan Cinambo, terdapat 10 orang tunanetra (buta), 8 orang tunarungu (tuli), 3 orang tunawicara (bisu), 4 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 12 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 30 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 1 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 8 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Arcamanik, terdapat 15 orang tunanetra (buta), 12 orang tunarungu (tuli), 13 orang tunawicara (bisu), 9 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 38 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 28 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 10 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 9 orang cacat ganda (cacat fisik-mental).

Kecamatan Antapani, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 9 orang tunarungu (tuli), 14 orang tunawicara (bisu), 34 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 44 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 4 orang tunalaras (eks sakit jiwa), 5 orang cacat ganda (cacat fisikmental) dan 2 orang yang dipasung. Di Kecamatan Mandalajati terdapat 6 orang tunanetra (buta), 8 orang tunarungu (tuli), 15 orang tunawicara (bisu), 10 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 52 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 45 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 6 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 33 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Kiaracondong, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 11 orang tunarungu (tuli), 33 orang tunawicara (bisu), 31 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 48 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 28 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 15 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 14 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Batununggal, terdapat 30 orang tunanetra (buta), 10 orang tunarungu (tuli), 27 orang tunawicara (bisu), 10 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 86 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 99 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 58 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 12 orang cacat ganda (cacat fisikmental).

Kecamatan Sumur Bandung, terdapat 14 orang tunanetra (buta), 10 orang tunarungu (tuli), 3 orang tunawicara (bisu), 3 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 55 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 42 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 34 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 1 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Andir, terdapat 36 orang tunanetra (buta), 16 orang tunarungu (tuli), 22 orang tunawicara (bisu), 4 orang tunarungu-

wicara (bisu tuli), 100 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 87 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), dan 9 orang tunalaras (eks sakit jiwa). Kecamatan Cicendo, terdapat 37 orang tunanetra (buta), 28 orang tunarungu (tuli), 19 orang tunawicara (bisu), 32 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 63 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 52 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 23 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 9 orang cacat ganda (cacat fisikmental). Kecamatan Bandung Wetan, terdapat 37 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik) dan 35 orang tunagrahita (keterbelakangan mental). Kecamatan Cibeunying Kidul, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 37 orang tunarungu (tuli), 24 orang tunawicara (bisu), 26 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 53 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 32 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 3 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 12 orang cacat ganda (cacat fisikmental). Kecamatan Cibeunying Kaler, terdapat 12 orang tunanetra (buta), 10 orang tunarungu (tuli), 8 orang tunawicara (bisu), 10 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 56 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 34 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 10 orang tunalaras (eks sakit jiwa), 8 orang cacat ganda (cacat fisik-mental) dan 1 orang yang dipasung. Kecamatan Coblong, terdapat 18 orang tunanetra (buta), 30 orang tunarungu (tuli), 27 orang tunawicara (bisu), 12 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 88 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 105 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 36 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 25 orang cacat ganda (cacat fisik-mental). Kecamatan Sukajadi, terdapat 7 orang tunanetra (buta), 7 orang tunarungu (tuli), 5 orang tunawicara (bisu), 2 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 8 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik),

dan 5 orang tunagrahita (keterbelakangan mental). Kecamatan Sukasari, terdapat 12 orang tunanetra (buta), 23 orang tunarungu (tuli), 18 orang tunawicara (bisu), 5 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 27 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 64 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), dan 1 orang cacat eks sakit kusta. Kecamatan Cidadap, terdapat 8 orang tunanetra (buta), 19 orang tunarungu (tuli), 19 orang tunawicara (bisu), 19 orang tunarunguwicara (bisu tuli), 25 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 4 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 3 orang tunalaras (eks sakit jiwa), dan 1 orang cacat ganda (cacat fisik-mental).Sehingga jumlah total penyandang disabilitas di Kota Bandung pada tahun 2021 dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis disabilitas dengan jumlah 481 orang tunanetra (buta), 442 orang tunarungu (tuli), 416 orang tunawicara (bisu), 272 orang tunarungu-wicara (bisu tuli), 1.270 orang tunadaksa (cacat tubuh fisik), 1.129 orang tunagrahita (keterbelakangan mental), 361 orang tunalaras (eks sakit jiwa), 2 orang cacat eks sakit kusta, 218 orang cacat ganda (cacat fisikmental), dan 3 orang yang dipasung.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bandung Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di tengah masyarakat, termasuk di Kota Bandung. Selama pandemi Covid-19, yang berlangsung sejak Maret 2020 lalu, jumlahnya melonjak secara signifikan. Masa-masa sulit, yang berlarut-larut, memberi tekanan psikologis yang kian berat bagi warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat sepanjang 2020 lalu ada 250 kasus yang dilaporkan untuk ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 100 kasus di antaranya berupa kekerasan seksual terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini sekaligus menjadi yang terbanyak.

Merujuk situs Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat sedikitnya 15 jenis kekerasan seksual, yakni perkosaan, intimidasi secara seksual atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual berupa verbal maupun fisik, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan secara seksual, pemaksaan perkawinan, kehamilan, aborsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan dan penghukuman secara seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, serta kontrol seksual lewat peraturan diskriminatif yang beralasan moralitas dan agama.

Di era internet sekarang ini, yang menyediakan akses informasi melimpah, muncul bentuk baru kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang berbasis daring (online). Contonya, penyebaran fotofoto atau video korban yang bersifat intim. Di Kota Bandung, di sepanjang tahun 2020, selain kekerasan seksual, kasus-kasus lain yang dilaporkan menimpa perempuan mencakup kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran,trafficking,kekerasan terkait hak asuh anak, dan kekerasan ekonomi.

Beberapa angka kekerasan khusus yang akan diulas dalam profil gender laki-laki dan perempuan yaitu kejadian jumlah kekerasan menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan terakhir, status pekerjaan, status perkawinan, tempat kejadian perkara dan pemberian jenis pelayanan.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 190 kasus kekerasan terjadi dengan korban perempuan sebanyak 49 dan korban laki-laki sebanyak 141. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 64 dengan korban 5 perempuan dan 59 lakilaki. Dengan demikian, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki selama dua tahun berturut-turut sebanyak 254 kasus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Sumber: UPT P2TP2A 2022

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan yang Ditindaklanjuti/Mendapatkan Penanganan Menurut Kecamatan di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin yang ditindaklanjuti/memdapatkan penanganan menurut Kecamatan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 tercatat kasus kekerasan yang ditindaklanjuti sebanyak 98 dengan berjenis kelamin perempuan sebanyak 74 dan laki-laki sebanyak 24. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan yang ditindaklanjuti sebanyak 155 dengan korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 123 dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Grafik 25. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: UPT P2TP2A 2022

Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan di Kota Bandung

Korban kekerasan di Kota Bandung berdasarkan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Kecamatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Kulon terdiri dari 5 korban perempuan , korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Babakan Ciparay terdiri dari 5 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bojongloa Kaler terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bojongloa Kidul terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Astana Anyar terdiri dari 6 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Regol terdiri

Grafik 26. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Laki-laki dan Perempuan yang Ditindaklanjuti/Mendapatkan Penanganan di Kota Bandung Tahun 2021

dari 5 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Lengkong terdiri dari 10 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Kidul terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Buah Batu terdiri dari 11 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Rancasari terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Gedebage terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibiru terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Panyileukan terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kecamatan Ujung Berung terdiri dari 7 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cinambo terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Arcamanik terdiri dari 8 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Antapani terdiri dari 7 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Mandalajati terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 23 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Batununggal terdiri dari 16 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Andir terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) di Kecamatan Cicendo terdiri dari 7 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Wetan terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying kidul terdiri dari 18 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying Kaler terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Coblong terdiri dari 11 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sukajadi terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cidadap terdiri dari 11 korban perempuan, dan tidak ada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kecamatan Sukasari. Data pada tahun 2021 korban kekerasan di Kota Bandung berdasarkan laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut kecamatan menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Kulon terdiri dari 4 korban perempuan , korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Babakan Ciparay terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bojongloa

Kaler terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bojongloa Kidul terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Astana Anyar terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Regol terdiri dari 8 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Lengkong terdiri dari 7 korban perempuan,

korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Kidul terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Buah Batu terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Rancasari terdiri dari 7 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Gedebage terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibiru terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Panyileukan terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Ujung Berung terdiri dari 4 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Arcamanik terdiri dari 6 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Antapani terdiri dari 5 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Mandalajati terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 8 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Batununggal terdiri dari 5 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Andir terdiri dari 8 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cicendo terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Bandung Wetan terdiri dari 1 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying kidul terdiri

dari 12 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying Kaler terdiri dari 2 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Coblong terdiri dari 3 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sukajadi terdiri dari 5 korban perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sukasari terdiri dari 3, korban perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cidadap terdiri dari 3 korban perempuan, dan tidak ada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Cinambo.

Cinambo 1 0 1

Coblong 11 3 14

Gedebage 2 1 3 Kiaracondong 23 8 31

Lengkong 10 7 17

Mandalajati 3 2 5 Panyileukan 3 4 7

Rancasari 3 7 10 Regol 5 8 13 Sukajadi 4 5 9 Sukasari 0 3 3 Sumur Badung 4 3 7 Ujungberung 7 4 11 Jumlah 186 119 305

Sumber: UPT P2TP2A 2022

Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Bandung

Korban kekerasan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2018 pada kelompok umur 0-5 tahun terdiri dari 2 korban laki laki dan 1 korban perempuan, pada kelompok umur 6-12 tahun terdiri dari 5 korban laki-laki dan 5 korban perempuan, pada kelompok umur 13-17 terdiri dari 1 korban laki-laki dan 9 korban perempuan, pada kelompok umur 18-24 tahun terdiri dari 5 korban perempuan, pada kelompok umur 25-44 tahun terdiri dari 2 korban laki-laki dan 10 korban perempuan, pada kelompok umur 45-59 tahun terdiri dari 4 korban perempuan dan pada kelompok umur >60 tahun terdiri dari 1 korban perempuan.

Data pada tahun 2020 korban kekerasan berdasarkan kelompok umur menunjukan bahwa pada kelompok umur 0-5 tahun terdiri dari

277

15 korban perempuan, pada kelompok umur 6-12 tahun terdiri dari 33 korban perempuan, pada kelompok umur 13-17 terdiri dari 26 korban perempuan, pada kelompok umur 18-24 tahun terdiri dari 15 korban perempuan, pada kelompok umur 25-44 tahun terdiri dari 91 korban perempuan, pada kelompok umur 45-59 tahun terdiri dari 20 korban perempuan dan pada kelompok umur >60 tahun terdiri dari 4 korban perempuan.

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan dengan korban yang memiliki tingkat pendidikan tidak sekolah sebanyak 7 laki-laki dan 7 perempuan. Selenjutnya tingkat pendidikan NA sebanyak 19 laki-laki dan 44 perempuan. Tingkat pendidikan PAUD sebanyak 1 laki-laki dan 0 perempuan. Tingkat TK sebanyak 2 laki-laki dan 4 perempuan. Tingkat SD sebanyak 19 laki-laki dan 30 perempuan. Tingkat SLTP sebanyak 4 laki-laki da 26 perempuan. Tingkat SLTA sebanyak 7 lakilaki dan 43 perempuan. Selanjutnya tingkat pendidikan peruruan tinggi sebanyak 5 laki-laki dan 50 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan menurut pendidikan terakhir pada tingkat pendidikan tidak sekolah sebanyak 1 laki-laki dan 6 perempuan. Pada tingkat NA sebanyak 16 laki-laki dan 63 perempuan. Tinkat PAUD sebanyak 0 laki-laki dan 1 perempuan. Tingkat TK sebanyak 2 laki-

laki dan 6 perempuan. Tingkat SD sebanyak 5 laki-laki dan 25 perempuan. Tingkat SLTP sebanyak 16 laki-laki dan 24 perempuan. Tingkat SLTA sebanyak 3 laki-laki dan 51 perempuan. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 4 laki-laki dan 36 perempuan.

Table 103. Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Pendidikan Terakhir di Kota Bandung Tahun 2021

Tingkat Pendidikan Tahun 2020 Tahun 2021 Jumlah L P L P Tidak Sekolah 7 7 1 6 21 NA 19 44 16 63 142 PAUD 1 0 0 1 2 TK 2 4 2 6 14 SD 19 30 5 25 79 SLTP 4 26 16 24 70 SLTA 7 43 3 51 104 Perguruan Tinggi 5 50 4 36 95 Sumber: UPT P2TP2A 2022

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkerjaan Utama di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan dengan korban yang memiliki status pekerjaan tidak bekerja sebanyak 8 laki-laki dan 16 perempuan. Status pekerjaan bekerja sebanyak 5 laki-laki dan 24 perempuan. Stas pekerjaan NA sebanyak 19 laki-laki dan 43 perempuan. Status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1 laki-laki dan 47 perempuan. Status pekerjaan sebagai pedagang/tani/nelayan

sebanyak 0 laki-laki dan 1 perempuan. Status pekerjaan sebagai pelajar sebanyak 28 laki-laki dan 49 perempuan. Status pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 0 laki-laki dan 3 perempuan. Status pekerjaan sebagai buruh sebanyak 4 laki-laki dan 21 perempuan. Maka total jumlah kasus kekerasan menurut status pekerjaan pada tahun 2020 sebanyak 64 laki-laki dan 204 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan dengan korban yang memiliki status pekerjaan tidak bekerja sebanyak 3 lakilaki dan 12 perempuan. Status pekerjaan bekerja sebanyak 3 laki-laki dan 23 perempuan. Stas pekerjaan NA sebanyak 15 laki-laki dan 58 perempuan. Status pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 0 laki-laki dan 33 perempuan. Status pekerjaan sebagai pedagang/tani/nelayan sebanyak 0 laki-laki dan 5 perempuan. Status pekerjaan sebagai pelajar sebanyak 22 laki-laki dan 69 perempuan. Status pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 0 laki-laki dan 2 perempuan. Status pekerjaan sebagai buruh sebanyak 4 laki-laki dan 10 perempuan. Maka total jumlah kasus kekerasan menurut status pekerjaan pada tahun 2021 sebanyak 47 laki-laki dan 212 perempuan.

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan dengan korban yang memiliki status perkawinan NA sebanyak 17 laki-laki dan 39 perempuan. Status perkawinan belum kawin sebanyak 44 laki-laki dan 62 perempuan. Status perkawinan kawin sebanyak 5 laki-laki dan 88 perempuan. Status perkawinan cerai sebanyak 4 laki-laki dan 15 perempuan. Maka total jumlah kasus kekerasan menurut status perkawinan pada tahun 2020 sebanyak 70 laki-laki dan 204 perempuan. Sedangkan sepanjang tahun 2021 kasus kekerasan dengan korban yang memiliki status perkawinan NA sebanyak 14 laki-laki dan 55 perempuan. Status perkawinan belum kawin sebanyak 29 laki-laki dan 87 perempuan. Status perkawinan kawin sebanyak 5 laki-laki dan 56 perempuan. Status perkawinan cerai sebanyak 1 laki-laki dan 14 perempuan. Maka total jumlah kasus kekerasan menurut status

perkawinan pada tahun 2021 sebanyak 49 laki-laki dan 212 perempuan. Table 105. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Bandung Tahun 2020-2021 Status Perkawinan Tahun 2020 Tahun 2021 Jumlah Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempaun NA 17 39 14 55 125 Belum Kawin 44 62 29 87 222 Kawin 5 88 5 56 154 Cerai 4 15 1 14 34 Jumlah 70 204 49 212 535 Sumber: UPT P2TP2A 2022

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan jenis kekerasan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan dengan jenis kekerasan fisik sebanyak 7 korban, kekerasan psikis sebanyak 17 korban, kekerasan seksual sebanyak 34 korban, kekerasan penelantaran sebanyak 7 korban, kekerasan trafficking sebanyak 0 korban, kekerasan eksploitasi sebanyak 1 korban dan kekerasan jenis lainnya sebanyak 19 korban. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan jenis kekerasannya sebanyak 85 korban. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan dengan jenis kekerasan fisik sebanyak 11 korban, kekerasan psikis sebanyak 36 korban, kekerasan seksual sebanyak 54 korban, kekerasan penelantaran sebanyak 3 korban, kekerasan trafficking sebanyak 2 korban, kekerasan eksploitasi sebanyak 6

korban dan kekerasan jenis lainnya sebanyak 12 korban. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan jenis kekerasannya sebanyak 124 korban.

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Kejadian Perkara di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan tempat kejadian perkara di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan tempat kejadian perkara di rumah tangga sebanyak 108 korban, kasus yang terjadi di tempat kerja sebanyak 0 korban, kasus yang terjadi di sekola sebanyak 3 korban, kasus yang terjadi di fasilitas umum sebanyak 12 korban, kasus yang terjadi di lembaga pendidikan kilat sebanyak 0 korban dan kasus yang terjadi di tempat lainnya sebanyak 67 korban. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan tempat kejadian perkara sebanyak 190 korban. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan yang terjadi

berdasarkan tempat kejadian perkara di rumah tangga sebanyak 3 korban, kasus yang terjadi di tempat kerja sebanyak 0 korban, kasus yang terjadi di sekola sebanyak 0 korban, kasus yang terjadi di fasilitas umum sebanyak 0 korban, kasus yang terjadi di lembaga pendidikan kilat sebanyak 0 korban dan kasus yang terjadi di tempat lainnya sebanyak 2 korban. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan tempat kejadian perkara sebanyak 5 korban. Table 107. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin

Rumah Tangga 108 3 111 Tempat Kerja 0 0 0 Sekolah 3 0 3 Fasilitas Umum 12 0 12 Lembaga Pendidikan Kilat 0 0 0 Lainnya 67 2 69 Jumlah 190 5 195 Sumber: UPT P2TP2A 2022 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Jenis Pelayanan di Kota Bandung Kasus kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan pemberian jenis pelayanan di Kota Bandung merupakan kasus yang pencatatannya dikelola oleh opendata.jabarprov.go.id pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan pemberian jenis pelayanan hukum sebanyak 76 kasus, jenis pelayanan Kesehatan sebanyak 108 kasus, jenis pelayanan bantuan hukum sebanyak 69 kasus, jenis pelayanan penegakan hukum

sebanyak 7 kasus, jenis pelayanan rehabilitasis sosial sebanyak 12 kasus, jenis pelayanan reintegrasi sosial sebanyak 0 kasus, jenis pelayanan pemulangan sebanyak 1 kasus dan jenis pelayanan pendampingan tokoh agama sebanyak 0 kasus. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan pemberian jenis pelayanan sebanyak 273 korban. Sedangkan pada tahun 2021 kasus kekerasan yang terjadi berdasarkan pemberian jenis pelayanan hukum sebanyak 52 kasus, jenis pelayanan kesehatan sebanyak 126 kasus, jenis pelayanan bantuan hukum sebanyak 14 kasus, jenis pelayanan penegakan hukum sebanyak 2 kasus, jenis pelayanan rehabilitasis sosial sebanyak 4 kasus, jenis pelayanan reintegrasi sosial sebanyak 0 kasus, jenis pelayanan pemulangan sebanyak 7 kasus dan jenis pelayanan pendampingan tokoh agama sebanyak 4 kasus. Maka total kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan pemberian jenis pelayanan sebanyak 109 korban.

DATA KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kebijakan pengarusutamaan gender merupakann strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga tinggi negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Berdasarkan data hasil pengolahan instrumen yang diberikan pada Lembaga terkait dengan kebijakan pengarusutamaan gender di Lembaga perangkat daerah, lembaga vertical dan Kecamatan didapatkan data bahwa pada Lembaga Perangkat Daerah (OPD) kebijakan pengarusutamaan gender yang saat ini sudah tersedia yaitu dalam bentuk renstra, surat keputusan kepala Lembaga, peraturan kepala Lembaga, dan aturan lainnya. Kemudian pada Lembaga vertical bentuk kebijakan pengarusutamaan gender yang saat ini sudah tersedia yaitu kebijakan dalam bentuk rencana strategis, peraturan kepala Lembaga, surat keputusan kepala Lembaga dan aturan lainnya. Sedangkan pada Lembaga/instansi Kecamatan bentuk kebijakan pengarusutamaan gender yang sudah tersedia saat ini

berupa rencana strategis, peraturan kepala Lembaga, surat keputusan kepala Lembaga dan aturan lainnya. Penyusunan Perencanaan Program Responsif Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional sejak dikukuhkannya BeijingPlatformFor Action pada 1995. Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Selain itu Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan data hasil pengolahan instrumen yang diberikan pada Lembaga terkait dengan penyusunan program responsive gender yang dilaksanakan di Lembaga perangkat daerah, Lembaga vertical dan Kecamatan didapatkan data bahwa pada ketiga Lembaga Lembaga tersebut penyusunan program responsive gender saat ini sudah dilakukan namun pelaksanaan program tersebut masih perlu ditingkatkan sehingga berjalan dengan optimal.

Penyusunan Penganggaran Program Responsif Gender

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Terdapat beberapa hal yang menguatkan bahwa perancangan anggaran harus responsive gender diantaranya: 1) Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. 2) Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan

anggaran khusus untuk perempuan 3) Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Di Kota Bandung, berdasarkan hasil suvey yang dilakukan kepada instansi perangkat daerah, instansi vertical dan Kecamatan yang ada di Kota Bandung didapatkan data bahwa Sebagian besar instansi dan Lembaga pemerintahan belum Menyusun penganggaran responsive gender dalam RKA pada masing-masing instansi/Lembaga. Hal tersebut juga diuperkuat oleh ketersediaan anggaran yang memfasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada sebagina besar Lembaga.

Nama Program/Kegiatan Responsif Gender menurut Instansi Perencanaan program responsive gender yang sudah dilakukan oleh Lembaga perangkat daerah, Lembaga vertical dan Kecamatan di Kota Bandung tentunya menghasilkan berbagai program atau kegiatan yang mendukung responsive gender. Berikut beberapa kegiatan responsive gender yang sudah dilaksanaknd I Kota bandung menurut instansi pelaksananya:

Bahtera

Meeting bagi stake holder, Comunity meeting bagi anak muda, softskil dan life skill, rujukan, pendampingan dan monitoring Sumber: Instrumen Kelembagaan DP3A 2021 Program pengarusutamaan gender yang disusun oleh setiap Lembaga/instansi perngakta daerah Kota Bandung akan berjalan lancer sesuai dengan tujuan manakala berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut terealisasi dalam setiap instansi atau Lembaga terutama dalam ranah kebijakan, saran dan prasaran serta kebijakan lainnya yang berbasis gender atau responsive gender. Berikut berbagai upaya yang telaj dilakukan oleh instansi/pernagkat

No Nama Instansi/lembaga

Upaya dalam mendukung PUG di Lembaga Kota Bandung 4

Dinas Koperasi dan UKM Kegiatan sosialisasi perkoperasian bagi warga P2WKSS 5

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3)

Penyediaan toilet terpisah untuk laki dan perempuan, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang kepala keluarga penerima bantuannya tidak hanya laki-laki saja namun juga perempuan dan terdapat kepala keluarga perempuan untuk warga yang menempati Rumah Susun. 6

DLHK Kota Bandung

Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dilakukan pembagian-pembagian tugas dengan mempertimbangkan gender seperti penanganan pengaduan atau pengawasan yang dilakukan malam hari dilakukan oleh pegawai laki-laki 7

DPMPTSP Kota Bandung

Memberikan sarana prasarana yang focus terpilah terhadap pria atau Wanita dengan kebutuhan yang sama untuk seluruh pagawai dan masyarakat umum 8

Inspektorat Daerah Kota Bandung

Tidak ada beda didalam peran penugasan pengawasan 9 Kecamatan Astanaanyar dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan 10 Kecamatan Bandung Wetan

lebih banyak melibatkan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan program kegiatan 11

Kecamatan Buahbatu Lembaga mengupayakan melalui ketersediaan infrastruktur di kantor, seperti tersedia toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tersedia pojok laktasi, ada plang larangan untuk merokok di setiap ruangan, serta

No Nama Instansi/lembaga

Upaya dalam mendukung PUG di Lembaga tersedia taman terbuka hijau. 12

Kecamatan Cibeunying Kidul Kantor Ramah Perempuan, Penyemarataan Tugas Dna Tanggung Jawab, Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Segala Aktivitas 13 Kecamatan Kiaracondong

Mendukung dan turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga masyarakat atau warga masyarakat di Kecamatan Kiaracondong yang terkait dengan PUG 14

Kejaksaan Negeri Kota Bandung

dengan ada adanya Keputusan Jaksa Agung No.Kep-680/JA/XI/2021 ttg Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kejaksaan RI 15 Kelurahan Cipamokolan Sosialisasi terselenggaranya advokasi dan edukasi kepada masyarakat melalui Posyandu, PKK, PLIPPA dan lain-lain. 16 LAHA Koordinasi dengan pemerintah 17

Mia Mayasari/Dinas Perhubungan Fasilitas Merokok 18

dalam hal memberikan pelayan publik yg mengutamakan gender 19 Puspaga Kota Bandung Merekrut SDM laki2 untuk konselor/ tenaga admin 20 Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung Pemisahan tempat pemeriksaan tamu kunjungan (perempuan/ laki-laki) 21 Satuan Polisi Paming Praja Kota Bandung memberi masukan pada pimpinan terkait penyediaan fasilitas ruang laktasi 22 Yayasan Bahtera Bandung meningkatkan kapasitas kader di masyarakat dalam penangan dan pencegahan kekerasan bagi anak 23 Yayasan Jaringan Memberikan pelayanan konseling

Pemkot Bandung/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Nama Instansi/lembaga

Upaya dalam mendukung PUG di Lembaga Relawan Independen pada korban kekerasan Sumber: Instrumen Kelembagaan DP3A 2021

Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi

Isu/Masalah gender nampaknya masih menjadi rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh semua instansi/Lembaga perangkat daerah di Kota Bandung dalam Menyusun. Merencanakan dan mengimpelemntasikan kebijakan dalam program. Isu/masalah tersebut beragam dan variative antara satu Lembaga dengan Lembaga lainnya. Berikut daftar isu gender dalam program/kegiatan menurut instansi di Kota Bandung Tahun 2021.

Table 112. Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi di Kota Bandung Tahun 2021

No Nama Instansi/lembaga Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi

No Nama Instansi/lembaga Isu/masalah Gender pada Program/Kegiatan menurut Instansi

Kecamatan Cibeunying Kidul Meminimalisasi Subordinasi, Memilimalisasi Kdrt Perempuan, Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Mia Mayasari/Dinas Perhubungan Fasilitas Khusus Untuk Difabel

Puspaga Kota Bandung Kurangnya peran ayah dalam pengasuhan anak

Yayasan Bahtera Bandung pendampingan dan monitoring dalam kasus anak perempuan diutamakan pendampinya perempuan.

Yayasan Jaringan Relawan Independen Memberdayakan perempuan secara psikologis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Bimbingan Teknis pada Petugas Front Ofice Sumber: Instrumen Kelembagaan DP3A 2021

Isu/masalah Gender pada Kelembagaan menurut Instansi Isu/Masalah gender yang terjadi di Kota Bandung tidak hanya terjadi pada program atau kegiatan saja melainkan pada sector kelembagaan masalah tersebut juga terjadi dan cukup bervariatif. Dari mulai maslaah mengenai pelayanan, keterwakilan pegawai perempuan dan laki-laki yang belum seimbang, anggaran pelaksanaan PUG serta keterwakilan perempuan sebagai pejabat di pemerintahan. Lebih jelas berikut daftar isu gender dalam kelembagaan pada instansi perangkat daerah, vertical dan Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2021.

2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Penyetaraan Kemampuan Pelayanan pada Petugas Front Ofice

DLHK Kota Bandung Pejabat struktural di DLHK sebanyak 64% adalah wanita padahal urusan lingkungan hidup lebih banyak merupakan kegiatan lapangan yang membutuhkan stamina fisik yang kuat, selain itu penanganan pengaduan pencemaran atau pengawasan pencemaran oleh pelaku usaha terkadang harus dilakukan hingga malam yang agak menyulitkan bagi para pegawai wanita

DPMPTSP

No Nama Instansi/lembaga

Isu/masalah Gender pada kelembagaan menurut Instansi 10 Dinas Perhubungan Fasilitas Laktasi dan Penitipan Anak 11 Puspaga Kota Bandung Masih minimnya tenaga konselor laki2 12 Yayasan Bahtera Bandung konselor dan administrasi 13

Yayasan Jaringan Relawan Independen Memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan Sumber: Instrumen Kelembagaan DP3A 2022

Daftar Nama Focal Point Gender Menurut Instansi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evlauasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan dari pengarusutaman gender ini sendiri yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan pengarusutaman gender secara umum meliputi analisis gender dan upaya komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya meliputi: a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program

pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan; b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya; c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender. Agar tujuan pelaksaan pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan lancer serta tercapai semua tujuan yang sudah ditetapkan oleh instrukasi presiden tersebut, maka dibentuklah Focal Point Gender yang mempunyai tugas pokok diantaranya:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing Perangkat Daerah

2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada Perangkat Daerah yang responsif gender

3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

4. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing pimpinan dalam Perangkat Daerah

5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan

6. Fasilitasi penyusunan profil gender pada masingmasing Perangkat Daerah

Di Kota Bandung sendiri pembentukan Focal Point

Pengarusutamaan Gender tertera pada keputusan Walikota Bandung nomor 260/Kep.455-DP3AM/2017. Berikut daftar Focal Point PUG

Kota Bandung: Table 114. Daftar Focal Point PUG Kota Bandung Tahun 2021

No Jabatan Unsur

1 Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Badan Perencanaan Penelitiandan Pengembangan Kota Bandung.

2 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Bandung.

3 Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

4 Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Badan.

5 Sekretaris Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Badan Pusat Statistik Bandung.

6 Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

7 Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dinas Pendidikan Bandung.

8 Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dinas Kesehatan Kota Bandung.

9 Sekretaris Dinas Penataan ruang Kota Bandung.

10 Sekretaris Dinasm Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

11 Kepala Sub Bagian Tata Usaha padaDinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

12 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

13 Kepala Sub Bagian Tata Usaha padaRumah Sakit Khusus Gigi dan

Dinas Penataan Ruang Bandung.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

No Jabatan

Mulut Kota Bandung

14 Kepala Sub bagian Umum dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

15 Kepala Sub bagian Perencanaan pada Kantor Inspektorat Kota Bandung.

16 Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

17

Unsur

Rumah Sakit Umum DaerahKota Bandung.

Rumah Sakit Umum DaerahKota Bandung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

18 Sekretaris Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.

19 Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

20 Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.

21 Sekretaris Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

22

23

24

25

26

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Bandung.

27

28

Pengelola Urusan Tata UsahaBagian pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bagian Organisasi padaSekretariat Daerah KotaBandung.

29

Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota

Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

No Jabatan Unsur

Bandung.

30

31

Pengelola Urusan Tata Usaha Bagian pada Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pengelola Urusan Tata Usaha

Bagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah KotaBandung.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan padaSekretariat Daerah Kota Bandung.

32

Pengelola Urusan Tata Usaha

Bagian pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sumber: Instrumen Kelembagaan DP3A 2021

Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pengarusutaman Gender Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian terpenting didalam pengimpelemntasian PUG di Lembaga pemerintahan daerah, vertical dan Kecamatan. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana yang responsive gender, yang sesuai dengan kebutuhan pegawai baik lahi-laki maupun perempuan. Berikut beberapa sarana dan prasarana di Kota Bandung yang responfir terhadap gender.

1.

Toilet Terpisan

Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan bahwa ketersediaan toilet terpisah pada Lembaga perangkat daerah, Lembaga vertical dan Kecamatan didapatkan data bahwa pada Lembaga perangkat daerah ketersediaan toilet terpisah sebesar 85% sementara perangkat daerah yang belum memiliki toilet terpisan sebanyak 15%. Kemudian pada Lembaga vertical, ketersediaan toilet terpisah yang sudah ada yaitu sebesar 75% dan yang belum tersedia sebesar 25%. Selain itu pada Kecamatan jumlah ketersediaan toilet terpisah sebesar 83% dan yang tidak tersedia sebanyak 17%.

2. Pojok Laktasi

Pada sarana dan prasarana pojok laktasi berdsarkan hasil survey yang dilakukan, ketersediaan pojok laktasi di Lembaga perangkat daerah sebesar 35% dan yang belum tersedia sebesar 65%. Kemudian pada Lembaga vertical, ketersediaan pojok laktasi saat ini sebesar 755 dan yang belum tersedia sebesar 25%. Sementara itu pada Lembaga Kecamatan, ketersediaan pojokm laktasi di kecmatan sebesar 73% dan yang belum tersedia sebesar 27%.

3. Larangan Merokok

Larangan merokok merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan, ketersediaan plang atau larang merokok pada instansi pemerintah daerah sebesar 88% dan Lembaga yang belum tersedia sebanyak 12%. Kemudian pada Lembaga vertical, ketersediaan plang atau larangan merokok sebesar 62% dan yang belum tersedia sebesar 38%. Sementara itu pada instansi Kecamatan sebesar 97% Kecamatan sudah tersedia dan sebesar 3% belum tersedia.

4. Ruang atau Tempat Khusus Merokok

Ruang atau tempat khusus merokok merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa ketersediaan ruang atau tempat khusus merokok pada instansi perangkat daerah sebesar 65% dan yang belum tersedia sebanyak 35%. Kemudian pada instansi vertical, ketersediaan jumlah ruang atau tempat khusus

merokok sebesar 62% dan yang belum tersedia sebesar 38%. Sementara itu pada instansi Kecamatan, ketersediaan jumlah ruang atau tempat khusus merokok sebesar 87% dan yang belum tersedia sebesar 13%.

5. Taman Terbuka Hijau

Ruang atau tempat taman terbuka hijau merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa ketersediaan taman terbuka hijau pada instansi perangkat daerah sebesar 88% dan yang belum tersedia sebanyak 12%. Kemudian pada instansi vertical, ketersediaan jumlah taman terbuka hijau sebesar 87% dan yang belum tersedia sebesar 13%. Sementara itu pada instansi Kecamatan, ketersediaan jumlah taman terbuka hijau sebesar 97% dan yang belum tersedia sebesar 3 %

6. Ladies Parking

Ladies Parking merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa Ladies Parking pada instansi perangkat daerah belum tersedia. Kemudian pada instansi vertical, ketersediaan jumlah Ladies Parking sebesar 25% dan yang belum tersedia sebesar 75%. Sementara itu pada instansi Kecamatan, ketersediaan jumlah Ladies Parking sebesar 15% dan yang belum tersedia sebesar 87%.

7. Lift/Tangga untuk orang tua/difabel

Lift/Tangga untuk orang tua/difabel merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa Lift/Tangga untuk orang tua/difabel pada instansi perangkat daerah sebesar 26% dan yang belum tersedia sebesar 74%. Kemudian pada instansi vertical, ketersediaan jumlah Lift/Tangga untuk orang tua/difabel sebesar 50% dan yang belum tersedia sebesar 50%. Sementara itu pada instansi Kecamatan, ketersediaan jumlah Lift/Tangga untuk orang tua/difabel sebesar 47% dan yang belum tersedia sebesar 53%.

8. Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul pada instansi perangkat daerah sebesar 62% dan yang belum tersedia sebesar 38%. Kemudian pada instansi vertical, ketersediaan jumlah Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sebesar 50% dan yang belum tersedia sebesar 50%. Sementara itu pada instansi Kecamatan, ketersediaan jumlah Plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sebesar 60% dan yang belum tersedia sebesar 40%.

9. Tempat Penitipan Anak

Tempat Penitipan Anak merupakan salah satu sarana atau infrastruktur yang harus tersedia pada kelembaan PUG sebagai salah satu indikator yang diperhitungkan. Berdasarkan data hasil survey yang dilakukan didapatkan data bahwa Tempat Penitipan Anak pada

instansi perangkat daerah sebesar 3% dan yang belum tersedia sebesar 97%. Kemudian pada instansi vertical dan Kecamatan ketersediaan Tempat Penitipan Anak belum ada.

BAB VI

DATA ANAK DALAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN Data Anak Kota Bandung

Data kependudukan Anak yang berusia 0-18 yang tersebar pada wilayah yang ada di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 723,212, dengan pembagian jumlah penduduk anak laki-laki sebanyak 372,678, dan jumlah penduduk anak perempuan sebanyak 350,534, penyebaran data anak di wilayah Kota Bandung dengan jumlah yang paling tinggi ada di wilayah babakan ciparay dengan jumlah 43,095 dan data anak paling rendah ada di wilayah bandung wetan dengan jumlah 7.522, lebih lengkapnya dapat di lihat pada table berikut : Table 115. Data Anak Usia 0-18 Kota Bandung Pada Tahun 2021

Cibeunying Kidul 30201 10012 20189 33.15

Cibiru 21560 7700 13860 35.71

Cicendo 24865 8047 16818 32.36

Cidadap 14462 5642 8820 39.01

Cinambo 7125 3073 4052 43.13 Coblong 30424 11374 19050 37.38 Gedebage 11556 5105 6451 44.18

Kiaracondong 35308 11800 23508 33.42 Lengkong 17305 5834 11471 33.71 Mandalajati 20911 8299 12612 39.69 Panyileukan 10318 4227 6091 40.97 Rancasari 23120 9781 13339 42.31 Regol 20174 7292 12882 36.15 Sukajadi 27155 8844 18311 32.57 Sumur Bandung 9633 4048 5585 42.02 Ujungberung 25514 9306 16208 36.47 Sumber: Data KLA 2022 Fasilitas Layanan Informasi Anak

Informasi layak anak adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak, hal tersebut merupakan layanan informasi yang menjadi salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Kota Bandung yang menjadi pusat kota provinsi jawa barat dan memiliki jumlah anak sebesar 26,78 % dari keseluruhan total

NO KELURAHAN

Kelurahan Pelindung Hewan √ 21 Kelurahan Sukahaji √ 22 Kelurahan Babakan √ 23 Kelurahan Babakan Ciparay √ 24 Kelurahan Margahayu Utara √ 25 Kelurahan Margasuka √ 26 Kelurahan Cirangrang √ 27 Kelurahan Wates √ 28 Kelurahan Batununggal √ 29 Kelurahan Mengger √ 30 Kelurahan Kujangsari √ 31 Kelurahan Warung Muncang √ 32 Kelurahan Caringin √ 33 Kelurahan Cibuntu √ 34 Kelurahan Cijerah √ 35 Kelurahan Cigondewah Kaler √ 36 Kelurahan Cigondewah Kidul √ 37 Kelurahan Cigondewah Rahayu √ 38 Kelurahan Gempolsari √ 39 Kelurahan Cihapit √ 40 Kelurahan Citarum √ 41 Kelurahan Tamansari √ 42 Kelurahan Kacapiring √ 43 Kelurahan Kebonwaru √ 44 Kelurahan Cibangkong √ 45 Kelurahan Samoja √ 46 Kelurahan Kebon Gedang √ 47 Kelurahan Maleer √ 48 Kelurahan Binong √ 49 Kelurahan Gumuruh √ 50 Kelurahan Jamika √ 51 Kelurahan Suka Asih √ 52 Kelurahan Babakan Asih √ 53 Kelurahan Babakan Tarogong √ 54 Kelurahan Kopo √ 55 Kelurahan Situsaeur √ 56 Kelurahan Kebon Lega √ 57 Kelurahan Cibaduyut √

NO KELURAHAN

Memiliki Tidak Memiliki 58

Kelurahan Mekarwangi √ 59 Kelurahan Cibaduyut Wetan √ 60 Kelurahan Cibaduyut Kidul √ 61 Kelurahan Jatisari √ 62 Kelurahan Margasari √ 63 Kelurahan Sekejati √ 64 Kelurahan Cijaura √ 65 Kelurahan Cihaur Geulis √ 66 Kelurahan Sukaluyu √ 67 Kelurahan Neglasari √ 68 Kelurahan Cigadung √ 69 Kelurahan Cicadas √ 70 Kelurahan Sukamaju √ 71 Kelurahan Cikutra √ 72 Kelurahan Padasuka √ 73 Kelurahan Sukapada √ 74 Kelurahan Pasirlayung √ 75 Kelurahan Cipadung √ 76 Kelurahan Cisurupan √ 77 Kelurahan Palasari √ 78 Kelurahan Pasirbiru √ 79 Kelurahan Pasir Kaliki √ 80 Kelurahan Arjuna √ 81 Kelurahan Pajajaran √ 82 Kelurahan Pamoyanan √ 83 Kelurahan Husen Sastranegara √ 84 Kelurahan Sukaraja √ 85 Kelurahan Hegarmanah √ 86 Kelurahan Ciumbuleuit √ 87 Kelurahan Ledeng √ 88 Kelurahan Babakan Penghulu √ 89 Kelurahan Cisaranten Wetan √ 90 Kelurahan Pakemitan √ 91 Kelurahan Sukamulya √ 92 Kelurahan Cipaganti √ 93 Kelurahan Lebak Gede √ 94 Kelurahan Lebak Siliwangi √ 95 Kelurahan Sadang Serang √

NO KELURAHAN

Memiliki Tidak Memiliki 96 Kelurahan Sekeloa √ 97 Kelurahan Dago √ 98 Kelurahan Cimincrang √ 99 Kelurahan Cisaranten Kidul √ 100 Kelurahan Rancabalong √ 101 Kelurahan Rancanumpang √ 102 Kelurahan Babakan Surabaya √ 103 Kelurahan Kebon Jayanti √ 104 Kelurahan Cicaheum √ 105 Kelurahan Babakan Sari √ 106 Kelurahan Kebon Kangkung √ 107 Kelurahan Sukapura √ 108 Kelurahan Cikawao √ 109 Kelurahan Paledang √ 110 Kelurahan Burangrang √ 111 Kelurahan Malabar √ 112 Kelurahan Lingkar Selatan √ 113 Kelurahan Turangga √ 114 Kelurahan Cijagra √ 115 Kelurahan Jatihandap √ 116 Kelurahan Karang Pamulang √ 117 Kelurahan Pasir Impun √ 118 Kelurahan Sindang Jaya √ 119 Kelurahan Cipadung Kidul √ 120 Kelurahan Cipadung Kulon √ 121 Kelurahan Cipadung Wetan √ 122 Kelurahan Mekarmulya √ 123 Kelurahan Cipamokolan √ 124 Kelurahan Darwati √ 125 Kelurahan Mekarjaya √ 126 Kelurahan Manjahlega (Cisarantenkidul) √ 127 Kelurahan Balong Gede √ 128 Kelurahan Ciateul √ 129 Kelurahan Pungkur √ 130 Kelurahan Cigereleng √ 131 Kelurahan Ancol √ 132 Kelurahan Pasirluyu √

NO KELURAHAN

Memiliki Tidak Memiliki 133 Kelurahan Ciseureuh √ 134 Kelurahan Pasteur √ 135 Kelurahan Cipedes √ 136 Kelurahan Sukabungah √ 137 Kelurahan Sukagalih √ 138 Kelurahan Sukawarna √ 139 Kelurahan Sarijadi √ 140 Kelurahan Sukarasa √ 141 Kelurahan Geger Kalong √ 142 Kelurahan Isola √ 143 Kelurahan Braga √ 144 Kelurahan Kebon Pisang √ 145 Kelurahan Merdeka √ 146 Kelurahan Babakan Ciamis √ 147 Kelurahan Cigending √ 148 Kelurahan Pasirjati √ 149 Kelurahan Pasanggrahan √ 150 Kelurahan Pasirwangi √ 151 Kelurahan Pasir Endah √ Jumlah 130 21

Sumber: Data KLA 2022

Dari data table tersebut, dari jumlah 151 kelurahan yang ada di wilayah Kota Bandung, 130 kelurahan membukan fasilitas layanan anak dan sisanya 21 kelurahan masih belum memiliki fasilitas yang menfasilitasi kebutuhan layanan anak, jika dihitung secara presentase 83,85 % Kota Bandung memiliki layanan informasi anak. Akses layanan informasi anak tentunya dapat diakses oleh seluruh anak yang ada di masing-masing wilayah, tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data dari dinas arsip dan perpustakaan, akses tersebut ditiadakan karena kondisi pandemi cobid-19 untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, sehingga data

yang mengakses layanan informasi anak pada tahun 2020 dan tahun 2021 NIHIL.

Jumlah Pengguna Internet Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Peningkatan penggunaan internet di Kota Bandung pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur serta berdasarkan alat dan tempat yang digunakan dalam mengakses internet dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 27. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (hp) dalam 3 bulan terakhir di Kota Bandung pada tahun 2021 berjumlah 83,5% perempuan dan 85,61% laki-laki.

Grafik 28. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer (pc/desktop, laptop/notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir di Kota Bandung pada tahun 2021 berjumlah 29% laki-laki dan 23,89% perempuan.

Grafik 29. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, whatsapp) dalam 3 bulan terakhir menurut jenis kelamin di Kota Bandung pada tahun 2021 berjumlah 90,06% laki-laki dan 86,93% perempuan.

Grafik 30. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakes internet dalam 3 bulan terakhir menurut alat yang digunakan untuk mengakses internet di Kota Bandung pada tahun 2021 berjumlah 4,48% laki-laki dan 4,20% perempuan yang menggunakan komputer. Kemudian terdapat 21,92% laki-laki dan 20,57% perempuan yang menggunakan laptop. Terakhir, terdapat sebanyak 97,77% laki-laki dan 97,60% perempuan yang menggunakan handphone.

Grafik 31. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tempat Mengakses Internet di Kota Bandung Tahun 2021

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk laki-laki dan perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakes internet dalam 3 bulan terakhir menurut tempat mengakses internet di Kota Bandung pada tahun 2021 berjumlah 97,55% laki-laki dan 98,56% perempuan yang mengakses internet di rumah sendiri. Kemudian terdapat 19,54% laki-laki dan 15,96%

perempuan yang mengakses internet bukan di rumah sendiri. Selanjutnya, terdapat 35,80% laki-laki dan 19,14% perempuan yang mengakses internet di tempat bekerja. Selain itu, terdapat 2,76% laki-laki dan 2,63% perempuan yang mengakses internet di Sekolah/Kampus. Terdapat juga 13,33% laki-laki dan 9,18% perempuan yang mengakses internet di tempat umum gratis. Sedangkan yang mengakses internet di tempat umum berbayar terdapat 10,83% laki-laki dan 8,12% perempuan. Terakhir, terdapat 29,48% laki-laki dan 25, 32% perempuan yang mengakses internet dalam kondisi bergerak.

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF Disfensi Pernikahan Kota Bandung

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undangundang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini adanya perubahan mengenai Undang-undang perkawinan yang mana Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas

usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Data Kota Bandung mengenai dispensasi nikah berdasarkan wilayah dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 17. Persentase Penduduk 15-19 Tahun menurut Status Perkawinan 2021

Kawin , 0.83

Kawin , 3.78

Belum Kawin , 99.17

Belum Kawin, 96.2

Laki-laki Perempuan Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

Data tersebut menjelasakan bahwa penduduk kota bandung yang berusia 15-19 tahun yang sudah menikah didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 3,78 % sedangkan pada laki-laki yaitu sebanyak 0,83 %, hal tersebut menunjukan bahawa di Kota Bandung masih terdapat perkawinan dibawah umur jika mengacu pada Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan.

PAUD-HI Kota Bandung

PAUD Holistik Integratif (HI) merupakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendukung pemenuhan layanan esensial

yang holistik (melihat secara keseluruhan) melalui penyelenggaraan layanan terintegrasi antar unit yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 60 tahun 2013 yang mengatur soal penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Ada lima indikator dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif yang terdiri dari pendidikan, pemeriksaan kesehatan, program makan tambahan, koordinasi posyandu, serta deteksi tumbuh kembang anak. Di Kota Bandung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan PAUD-HI yang tersebar pada seluruh wilayah Kecamatan sebanyak 59 Lembaga diantaranya :

No Nama Lembaga Kecamatan Laki-Laki Perempuan

Tkn Centeh Batununggal 48 60 17 Tk Negeri 04 Batununggal Batununggal 41 30 18 Tk Negeri Citarip Bojobgloa Kaler 59 54

Pos Paud Melati Bojongloa Kaler 17 10 20 Tkn Citarip Bojongloa Kalet 59 54 21 Kb Kadeudeuh Bojongloa Kidul 20 16 22 Tk IT Muthmainnah Bojongloa Kidul 47 47 23 Tk Islam Al Muhajir Buah Batu 59 71 24 Pos Paud Nurul Amanah Buahbatu 44 34 25 Tk Merpati Pos Cib Kaler 30 34 26 Kober Mustika Kania Cibeunying Kaler 12 8 27 Kb Tunas Bangsa Cibeunying Kidul 14 13 28 Tk Mutiara Cibeunying Kidul 21 19 29 Paud Anggrek Ceria Cibiru 23 43 30 Tk Tunas Krida Nusantara Cibiru 16 24 31 Pos Paud Ceria 72 Cicendo 15 10 32 Tk Pandu Cicendo 27 28 33 Pos Paud Kencana Cidadap 32 35 34 Tk Kartika Xvi-I Cidadap 26 30 35 Pos Paud Mutiara Insan Cinambo 31 26 36 Tk Aisyiyah 19 Cinambo 16 16

No Nama Lembaga

Kecamatan Laki-Laki Perempuan 48

Tk Nuansa Cendikia Rancasari 17 15 49 Kober Binar Indonesia Rancasari 10 7 50 Tk Assalaam Regol 62 47 51 Paud Nurul Ilmi Regol 21 23 52 Kober Az Zahra Aisyiyah Sukajadi 38 42 53 Tk Tunas Harapan Sukajadi 13 27 54 Pos Paud Miana V Sukasari 28 25 55 Tk Lab.Upi Sukasari 17 20 56 Tk Ade Irma Suryani Sumur Bandung 28 16 57 Kober Taman Ceria Sumur Bandung 8 16 58 Tk Bunda Asuh Nanda Ujung Berung 62 46 59 Kb Aisyiyah Pasanggrahan Ujungberung 27 31

Jumlah 1,829 1,810 Sumber: Data KLA 2022

Data peserta didik PAUD-HI berdasarkan jenis kelamin yang tersebar ke dalam 59 lembaga adalah sebanyak 3.639 dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.829 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 1.810

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Data Anak Bidang Kesehatan

Mortalitas

Mortalitas secara umum bisa diartikan jumlah kematian beserta penyebabnya pada suatu populasi. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu daerah mencerminkan kondisi kesehatan penduduk di suatu daerah. Faktor yang mempengaruhi mortalitas antar lain keadaan sanitasi, ketersediaan pangan dan nutirsi, inovasi dan penerapan teknologi kesehatan, dan lain-lain.

Mortalitas dan penyebab kematian diperoleh dari laporan penyebab kematian dan survey. Setiap peristiwa kematian harus

dilakukan penelusuran penyebab kematiannya. Menurut peraturan Nomor 15 tahun 2010 tentang Peraturan bersama Mendagri dan Menkes, setiap Fasyankes harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian kepada Dinkes kabupaten / kota. Beberapa angka kematian khusus yang akan diulas dalam profil gender dan anak ini yaitu kejadian jumlah dan penyebab kematian yang dilaporkan oleh puskesmas, kematian bayi dan kematian ibu.

Kematian Bayi dan Penyebabnya

Mortalitas bayi (0 hari – 11 bulan) menjadi salah satu komponen demografi yang mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk di suatu daerah. Selain mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk, kematian bayi juga dihubungkan dengan derajat kesehatan dan pembangunan manusia. Oleh sebab itu, banyak indikator/indeks komposit yang melibatkan jumlah kematian bayi sebagai bagian dari perhitungannya. Table 119. Jumlah Kematian

ini meningkat 9 kasus dari tahun 2020 yaitu sebanyak 82 kasus dimana 42 kasus laki-laki dan 40 kasus perempuan. Table 120. Jumlah Kematian Bayi berdasarkan penyebabnya di Kota Bandung Tahun 2020 No Penyebab Kematian Bayi 2020 2021

1 Jumlah 82 91 Sumber: Data KLA 2022 Dilihat dari persentase kematian bayi berdasarkan penyebabnya, menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 bahwa penyebab kematian bayi disebabkan oleh penyakit BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan Bawaan, lain-lain, Pneumonia, Diare, dan Malaria. Dari 91 kasus kematian bayi, 15 kasus diantaranya disebabkan oleh BBLR, 12 kasus disebabkan oleh Asfiksia, 3 kasus disebabkan oleh sepsis, 8 kasus disebabkan kelainan bawaan, 42 kasus disebabkan lain-lain, 3 kasus disebaban oleh pneumonia, 7 kasus disebabkan oleh diare dan 1 kasus disebabkan oleh malaria. Sementara itu pada tahun 2020, kematian bayi disebabkan oleh enam penyakit diantaranya BBLR, Asfiksia, Kelainan Bawaan, lain-lain, Pneumonia dan Diare. Dari 82 kasus kematian bayi, 19 kasus

diantaranya disebabkan oleh BBLR, 11 kasus disebabkan oleh Asfiksia, 8 kasus disebabkan kelainan bawaan, 32 kasus disebabkan lain-lain, 6 kasus disebaban oleh pneumonia dan 4 kasus disebabkan oleh diare.

Kematian Ibu Berdasarkan Penyebabnya

Pengertian kematian ibu adalah kematian selama kehamilan, ketika persalinan, atau dalam 42 hari periode setelah berakhirnya kehamilan yang disebabkan oleh semua kondisikehamilan dan efek penanganannya, di luar penyebab kecelakaan. Kematian ibu atau maternal mortality erat kaitannya dengan perilaku hidup sehat, tingkat pengetahuan ibu hamil, status gizi, ketersediaan layanan kesehatan kehamilan, hingga pembiayaan persalinan.

Sepanjang tahun 2021 di Kota Bandung terdapat 41 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu di tahun 2021 menigkat cukup banyak dibandingkantahun sebelumnya yaitu 28 kasus. Perbandingan jumlah kematian ibu dari tahun ke tahun dapat diperhatikan pada table di bawah ini.

Kematian ibu di Kota Bandung tahun 2021 terjadi pada fase kematian ibu hamil, bersalin, dan paska persalinan/nifas. Fase terbanyak kematian ibu terjadi pada paska persalinan. Terdapat 12 kasus kematian ibu pada fase kehamilan, 3 kasus pada fase persalinan, dan 26 kasus pada fase paska persalinan.

Table 122. Jumlah kematian Ibu Pada Fase hamil, Melahirkan/persalinan dan Nifas di Kota Bandung Tahun 2021

No Fase Kehamilan Tahun 2020 2021

1

Fase Hamil 6 12 2 Fase bersalin 8 3 3 Fase Paska Persalinan 14 26 Jumlah 28 41

Sumber: Data KLA 2022 Jika dilihat berdasrkan usia, jumlah kematina ibu terbanyak terjadi pada usia risiko tinggi (Risti) yakni ≥35 tahun dan usia produktif 20-34 tahun. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu berdasrkan usia risiko tinggi sebanyak 16 kasus, diikuti oleh usia 2034 sebanyak 23 kasus dan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 2 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya Kematian ibu terbanyak terjadi pada ibu berusia ≥ 35 tahun sebanyak 12 kasus, kemudian diikuti ibu berusia 20 – 34 tahun sebanyak 14 kasus, lalu ibu berusia < 20 tahun dengan 2 kasus.

Table 123. Jumlah kematian Ibu berdasrkan usia di Kota Bandung Tahun 2021

Tahun 2020 2021 1 < 20 Tahun 2 2 2 20-34 Tahun 14 23 3 ≥ 35 Tahun 12 16 Jumlah 28 41

No Fase Kehamilan

Sumber: Data KLA 2022

Kemudian apabila dilihat dari faktor penyebab kematian ibu, setidaknya terdapat 5 penyebab kematian ibu diantaranya pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan system pendarahan, gangguan metabolic dan kasus covid-19. Dari lima penyebab kematian tersebut, pada tahun 2021 kematian akibat covid19 menjadi penyebab tertinggi kematian pada ibu yaitu sebanyak 15 kasus kematian. Disusul oleh ganguan metabolic sebanyak 10 kasus, pendarahan 9 kasus, gangguan system pencernaan sebanyak 4 kasus dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya kematian ibu disebabkan oleh 5 penyebab kematian diantaranya pendarahan (12 kasus), hipertensi pada kehamilan (3 kasus), infeksi (3 kasus), gangguan system peredaran darah (2 kasus) dan kasus dengan penyebab lainnya sebanyak 8 kasus.

Table 124. Jumlah kematian Ibu berdasrkan factor penyebab di Kota Bandung Tahun 2021 No Fase Kehamilan Tahun 2021 1 Pendarahan 9

No

Fase Kehamilan

Tahun 2021

Hipertensi dalam kehamilan 3 3 Gangguan sistem peredaran darah 4 4 Gangguan Metabolik 10

2

5

Covid-19 15

Jumlah 41

Sumber: Data KLA 2022

Pelayanan Kesehatan Pada Bayi

Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi masih menjadi upaya yang efektif dan efisien dalam mencegah kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Manfaat imunisasi sangat penting bagi bayi. Imunisasi terbukti mampu melindungi bayi dan anak Balita dari berbagai penyakit berbahaya, seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio, dan Campak. Sistem kekebalan tubuh bayi belum berfungsi seperti orang dewasa sehingga rentan terserang penyakit. Imunisasi adalah upaya memperkuat kekebalan tubuh supaya kebal akan serangan-serangan yang berasal dari luar. Pemberian imunisasi dasar lengkap yang diberikan kepada bayi terdiri dari Hb0 1 kali, BCG

1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan campak 1 kali. Setelah semua vaksin itu diberikan kepada bayi, maka secara program dapat dihitung sebagai imunisasi dasar lengkap

Table 125. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Unit Kerja Tahun 2020 2021

L P % L P %

1 Persentase

Anak Berusia 12-23 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

18.302 19.388 93.39 17.856 18.927 97.04

Berdasarkan table diatas bahwa pada tahun 2021 jumlah anak berusia 12-23 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap yaitu sebanyak 36.783 anak. Dimana 17.856 berjenis kelamin laki-laki dan 18.927 berjenis kelamin perempuan. Persentase capaian jumlah anak berusia 12-23 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2021 sebesar 97.04%. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020, jumlah anak berusia 12-23 Bulan Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap yaitu sebanyak 37.690 anak. Dimana 18.302 berjenis kelamin laki-laki dan 19.388 berjenis kelamin perempuan. Kemudian Persentase capaian tahun 2020 sebesar 93.39%. Jika dilihat dari jumlah anak yang mendapatkan imunisasi lengkap dasar, pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 namun dilihat dari cakupan atau persentase pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020.

ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulaiproses menyusui. Bayi baru lahir

akan secara naluriah mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusu. Proses penting inilah yang disebut inisiasi menyusui dini (IMD). Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, Cakupan IMD di Kota Bandung adalah 78,84% atau 27.121 bayi dari 34.402 bayi baru lahir, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,31% (29.347 bayi).

Table 126. Persentase Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021 Jumlah % Jumlah %

1 Jumlah Bayi IMD di Kota Bandung 29347 75,31% 27121 78,84%

Sumber: Data KLA 2022

Sementara itu untuk bayi yang mendapatkan ASI ekslusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sampai berumur 6 bulan. Menurut data dari Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 bahwa bayi yang berumur 0-6 bulan yang tercatat pada pencatatan dan pelaporan pemberian ASI ekslusif tahun 2021 adalah sebanyak 4.081 orang atau 72.64% dari 27.121% bayi usia <6 bulan yang direcall. Sedangkan pada tahun sebelumnya 2020 bahwa bayi yang berumur 0-6 bulan yang tercatat pada pencatatan dan pelaporan pemberian ASI ekslusif tahun 2020 adalah sebanyak 6.538 orang atau 64.72% dari 27.121% bayi usia <6 bulan yang direcall.

Table 127. Cakupan Pemberian ASI Ekslusif Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data

1

Tahun 2020 2021

Jumlah % Jumlah %

Jumlah Bayi ASI Eksklusif di Kota Bandung 6.538 64,72% 4.081 72,64%

Sumber: Data KLA 2022

Status Gizi Balita

Pertumbuhan fisik Balita diukur dengan menggunakan patokan status gizinya. Patokanstatus gizi membantu mendeteksi risiko masalah pertumbuhan maupun kesehatan Balita sejakdini. Petugas kesehatan maupun kader di wilayah melakukan pengukuran antropometri yang meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan / tinggi badan pada bayi maupun Balita. Indeks antropometri adalah bentuk penyajian parameter antropometri (berat badan dan tinggi badan) yang dikaitkan dengan variabel umur atau merupakan kombinasi antara keduanya (BB/U, TB/U dan BB/TB). Indeks-indeks ini digunakan sebagai indikator status gizi Balita. Perhitungan status gizi Balita ditargetkan kepada semua Balita di wilayah kerja melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG).

Persentase kekurangan Gizi pada Anak Balita di Kota Bandung

Menurut data dari Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021 bahwa persentase balita berstatus Gizi kurang sebesar 5.6% atau sebanyak 5.612 balita. Kemudian balita dengan status gizi sangat

kurang sebanyak 906 balita atau sebesar 0.19%. Menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada 2020 dimana persentase balita berstatus gizi kurang sebesar 6.26% atau sebanyak 6.709 balita. Menurun sebanyak 0.63% atau sebanyak 1.097 balita. Sedangkan persentase untuk balita dengan status gizi sangat kurang tahun 2020 sebesar 1.13% atau sebanyak 1.209 balita. Menurun sebesar 0.22% atau sebanyak 303 balita.

Table 128. Cakupan Kekurangan Gizi Pada Anak Balita di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021 Jumlah % Jumlah %

1

Persentase Gizi Kurang pada anak balita di Kota Bandung 6.709 6,26% 5.612 5,63%

2

Persentase Gizi Sangat Kurang pada anak balita di Kota Bandung 1.209 1,13% 906 0,91%

Sumber: Data KLA 2022

Persentase Balita Stunting di Kota Bandung

Status gizi Balita dapat diukur pula berdasarkan indeks tinggi badan (panjang badan) menurut usia (TB/U). Tidak seperti BB/U, indikator status gizi menurut indeks TB/U menggambarkan kualitas konsumsi asupan gizi yang lama. Kondisi kekurangan asupan gizi dari angka kecukupan gizi yang dibutuhkan dan dialami dalam jangka waktu yang lama menyebabkan Balita jatuh kedalam masalah stunting (tubuh pendek). Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun

2021 bahwa persentase balita stunting tahun 2021 di Kota Bandung sebesar 7,59%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 8,93%.

Table 129. Persentase Balita Stunting di Kota Bandung Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021

1

Persentase Balita Stunting di Kota Bandung 8,93% 7,59%

Sumber: Data KLA 2022

Persentase Balita Gizi Lebih di Kota Bandung

Fenoma gizi lebih pada anak menjadi ancaman karena terjadi di semua lapisan masyarakat tak memandang asal status keluarga seperti strata ekonomi, pendidikan, ras, domisili, dan sebagainya. Terlebih di wilayah perkotaan Indonesia yang tidak hanya menghadapi permasalah gizi kurang akan tetapi juga gizi lebih.

Menurut Profil Kesehatan Kota Bandung Tahun 2021, berdasarkan indeks BB menurut umur terdapat 6.878 balita dengan status gizi lebih (6.90%). Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 persentase gizi lebih sebesar 8.473 Balita (7,90%).

6878 6,90% Sumber: Data KLA 2022 Fasilitas menyusui atau Pojok Laktasi

Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI. Menurut Permenkes No. 15 Tahun 2013 bahwa tujuan penyediaan ruang ASI ini untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Dukungan sebagaimana dimaksud yaitu berupa: 1. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;

2. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja

3. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif

4. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI. Penyediaan ruang ASI merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah namun keterlibatan pihak swasta dan masyarakat pun meruapkan unsur yang sangat penting dan memiliki peranan yang sangat besar. Di Kota Bandung menurut laporan KLA tahun 2020 terdapat 107 ruang menyusui di perkantoran milik pemerintah. Sementara itu di perkantoran milik swasta terdapat ruang menysuusi sebanyak 199 ruangan. Jika dilihat perbandingannya, ruang perkantoran swasta memiliki ruangan ASI lebih banyak daripada ruang perkantoran pemerintah. Tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik mengingat bahwa fasilitas menyusui menjadi suatu hal yang harus ada terlebih sudah ada Permenkes yang mengatur mengenai hal itu serta urgensi bagi masyarakat.

Table 131. Ruang Menyusi Dikantor Pemerintahan Dan Swasta Tahun 2020

No Data Tahun 2020 2021

1 Bangunan Perkantoran Milik Pemerintah 107 -

2 Bangunan Perkantoran Milik Swasta 199 -

Sumber: Data KLA 2022 Keadaan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan juga menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain faktor pelayanan kesehatan dan genetika. Adapun faktor sosial ekonomi, pengetahuan/pendidikan juga bagian dari lingkungan. Sebagai komponen dari sistem kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan terkait erat juga dengan kebijakan-kebijakan program tentang paparan bahan kimia, kuman penyakit yang ada di udara, air, tanah, makanan, dan lain-lain. Menjaga kesehatan lingkungan dan sanitasi akan sangat berdampak positif dalam meningkatkan derajat Kesehatan.

Untuk menggambarkan keadaan kesehatan lingkungan, beberapa indikator perlu untuk dipantau dan diperhatikan. Indikator kesehatan lingkungan yang dibahas pada buku ini adalah persentase keluarga yangmemilikiakses terhadap sanitasi yang layak.

Table 132. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak Tahun 2020-2021

No Data Tahun 2020 2021

Jumlah % Jumlah %

1

Jumlah dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak

442.332 78,49% 381.027 68,02%

Sumber: Data KLA 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (jamban, sampah dan limbah) di Kota Bandung pada tahun 2021 sebanyak 381.027 rumah tangga atau sebesar 68,02%. Sementara itu pada tahun 2020, jumlah dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (jamban, sampah dan limbah) di Kota Bandung sebanyak 442.332 rumah tangga atau sebesar 78,49 %.

PERLINDUNGAN KHUSUS

Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, ditemukan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis kasus kekerasan terhadap anak yang paling tinggi merupakan kekerasan psikis dengan jumlah sebesar 155 kasus. Sedangkan yang paling rendah yaitu jenis kekerasan trafficking dengan jumlah 7 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah kekerasan yang paling tinggi terdapat pada jenis kekerasan seksual dengan jumlah sebanyak 100 kasus. Sedangkan kasus kekerasan yang paling rendah yaitu jenis kasus kekerasan karena faktor ekonomi dengan jumlah 7 kasus. Data Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan jenis kelamin dan jenis kejahatan

Kejadian kejahatan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi anak juga memiliki potensi untuk melakukan kegiatan kejahatan. Kota Bandung juga menjadi salah satu kota yang peluang

kejahatan tinggi. Berdasarkan data LPKA periode 2010-2021 data anak yang berhadapan dengan hukum pada periode tersebut sebanyak 9 orang anak dengan jenis kejahatan yang berbeda, dan pelaku kejahatan anak 100% berjenis kelamin laki-laki, dengan jenis kejahatan diantaranya pencurian, perampokan, ketertiban dan perlindungan Anak. Adapun lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 32. Data Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan jenis kelamin dan jenis kejahatan Tahun 2021

Sumber: Data KLA 2022

Data Anak berhadapan dengan Hukum Melalui Proses Diversi ditingkat Penyidik

Selain berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak, data anak berhadapan hukum juga didapatkan melalui proses diversi ditingkat penyidik. Berdasarkan data dari laporan Kota Layak Anak Kota Bandung tahun 2021, bahwa data anak berhadapan dengan hukum melalui proses diversi di tingkat penyidik tahun 2021 sebanyak 19 orang. Data ini menurun dari tahun sebelumnya 2020 yaitu sebanyak 23 anak.

Table 134. Data Anak berhadapan dengan Hukum Melalui Proses Diversi ditingkat Penyidik Tahun 2020-2021

No Tahun Jumlah Anak

1 2020 23 2 2021 19

Sumber: Data KLA 2022

Data Anak Dengan HIV-AIDS Tahun 2020-2021 HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah suatu retrovirus yang berarti terdiri atas untai tunggal RNA virus yang masuk ke dalam inti sel pejamu dan ditranskripkan kedalam DNA pejamu ketika menginfeksi pejamu. Sedangkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah suatu penyakit virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun disebabkan oleh infeksi immunodefisiensi manusia (HIV), dan bagi kebanyakan penderita kematian dalam 10 tahun setelah diagnosis (Corwin, 2009). Sebelum masuk pada fase AIDS, penderita terlebih dahulu didiagnosa sebagai pengidap HIV Positif. Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal usia, siklus kehidupan manusia, jenis kelamin, maupun batas / lintas wilayah. Untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit HIV-AIDS, pemerintah menetapkan pemeriksaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Indikator SPM Kesehatan tersebut diwakili oleh Indikator Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkanpemeriksaan HIV sesuai standar dengan target 100,00%.

Table 135. Data Anak Dengan HIV-AIDS Tahun 2020-2021

Tahun 2020 2021 Total

< 14 tahun 3 4 7

Laki-Laki 2 2 4

Perempuan 1 2 3 14-18 Tahun 4 2 6

Laki-Laki 3 2 5 Perempuan 1 0 1

Total 7 6 13

Sumber: Data KLA 2022

Di Kota Bandung, jumlah anak penderita HIV dan AIDS pada tahun 2021 sebanyak 6 orang dengan 4 orang laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah anak penderita HIV dan AID sebanyak 7 orang dengan 5 orang lakilaki dan 2 orang perempuan. Angka ini menurun sebanyak 1 orang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah anak penderita HIV dan AID pada tahun 2021 dengan usia anak dibawah 14 tahun (<14) yaitu sebanyak 4 orang dengan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan serta pada kelompok anak usia 14-18 tahun jumlah penderita HIV dan AID sebanyak 2 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara itu pada tahun 2020, jumlah anak penderita HIV/AID dengan kelompok usia <14 tahun yaitu sebanyak 3 orang dengan 2 laki-laki dan 1 orang perempuan serta pada kelompok usia 14-18 tahun jumlah penderita HIV/AID sebanyak 4 orang dengan 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jika dianalisis berdasarkan data keseluruhan, jumlah anak laki-laki

penderita HIV/AID di Kota Bandung lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan dua tahun terakhir. Data Anak Pengguna Narkoba Tahun 2020-2021

Usia anak/remaja cenderung bereksperimen mencoba hal baru, mengambil risiko, dan mencari identitas diri. Hal ini disebabkan karena otak anak/remaja masih berkembang pada bagian yang mengatur pertimbangan keputusan dan risiko. Oleh sebab itu, anak cenderung bereksperimen mencoba hal baru termasuk juga hal berisiko seperti narkoba. Situasi menjadi lebih rumit ketika kebanyakan remaja pengguna narkoba tidak merasa penggunaannya bermasalah atau membutuhkan bantuan. Di sini peran keluarga dan masyarakat menjadi penting. Keluarga dan masyarakat tidak bisa hanya tinggal diam melihat kondisi anak dengan masalah narkoba di lingkungannya.

Anak dengan masalah narkoba merupakan bagian dari masyarakat, dan juga generasi penerus bangsa. Seperti sebuah pepatah Afrika, “Ittakesavillagetoraiseachild,” tanggung jawab membesarkan seorang anak adalah tanggung jawab masyarakat. Begitu juga dengan anak berhadap dengan narkoba yang merupakan tanggung jawab bersama.

Di Kota Bandung, data anak pengguna narkoba pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 17 orang dengan 16 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah anak pengguna narkoba terbanyak pada usia 17 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jumlah anak dengan pengguna narkoba terendah yaitu pada usia 18 tahun dengan jumlah anak sebanyak 2 orang. Data Anak Korban Bencana Tahun 2021 Dinas sosial Kota Bandung merilis daftar anak korban bencana pada tahun 2021, dimana jumlah anak yang terkena bencana sebanyak 18 orang dengan 9 anak berjenis kelamin laki-laki dan 9 anak berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah anak terbanyak berada pada rentang usia 16-19 tahun dengan total anak sebanyak 6 orang anak. Sedangkan jumlah anak terkecil berada pada rentang usia 6-10 tahun dengan total anak sebanyak 3 orang anak. Table 137. Data Anak Pengguna

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengacu pada data yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Bandung sudah memiki komitmen yang sangat baik dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang menempatkan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai sasaran ke-5 dari misi 1, yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan Religius. Komitmen selanjutnya dituangkan dan diimplementasikan dengan terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Forum Data Terpilah Kota Bandung.

2. Secara umum, Kota Bandung memiliki kualitas layanan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Semua komponen dalam pembentukan Indeks Pembangunan Mausia (IPM) yaitu; Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, meskipun masih terdapat kesejenjangan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

3. Di bidang pendidikan, perempuan memiliki harapan lama sekolah lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, tetapi pada rata-rata

lama sekolah, perempuan masih tertinggal. Pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar memberikan efek terhadap angka partisipasi yang seimbang antara perempuan dalam laki-laki dilihat dari angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi sekolah.

4. Pada bidang kesehatan, perempuan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Berbagai bentuk layanan khusus untuk perempuan, terutama dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan zat besi untuk ibu hamil, pemberian vitamin dan layanan kesehatan pasca nifas, diakses dengan baik oleh masyarakat, meskipun terdapat kecenderungan penurunan pada masa Pandemi-covid 19.

5. Pada bidang ekonomi, angka partisipasi perempuan masih belum sebanding dengan laki-laki. Tingkat partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja dan sumbangan pendapatan masih belum setara dengan laki-laki.

6. Perempuan juga belum optimal terlibat dalam pengambilan keputusan pada jabatan publik, terutama menjadi anggota lembaga legislatif, menjadi pimpinan pada lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

7. Perempuan masih menjadi kelompok rentan mendapatkan kekerasan pada ranah domestik maupun publik. Pelaku kekerasan juga dapat diidentifikasi dari orang terdekat sampai dengan orang yang tidak dikenal. Korban dan pelaku kekerasan juga tidak mengenal status sosial dan tingkat pendidikan, sehingga korban

dan pelaku kekerasan tidak mengenal lingkungan, status sosial ekonomi, dan pendidikan.

8. Belum semua anak mendapatkan layanan administrasi kependudukan dalam bentuk Kartu Identitas Anak dan Akte Kelahiran. Anak juga merupakan kelompok rawan mendapat kekerasan dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Lingkungan domestik dan publik memiliki potensi yang sama sebagai lingkungan terjadinya kekerasan kepada anak. Anak juga menjadi salah satu korban dari virus covid-19, baik sebagai penyintas, meninggal maupun ditinggalkan oleh orang tua.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaran gender, pemberdayaan dan perlingungan anak yang optimal, maka disusun rekomendasi sebagai berikut.

1. Data yang disajikan tidak semuanya terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga penting untuk memastikan data terpilah gender menjadi bagian penting yang harus ada pada setiap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, serta Instansi Vertikal yang ada di Kota Bandung. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan gender sebagai indikator dari kinerja setiap lembaga.

2. Kesenjangan yang terjadi tidak selalu dimaknai sebagai masalah akan tetapi penting bagi Pemerintah Kota Bandung melakukan analisis kesenjangan, penyebab kesenjangan, dan dampak kesenjangan yang terjadi terhadap pencapaian target

pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mempermudah semua pihak dalam merancang pembangunan yang dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

3. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan, terutama dalam politik, pengambil keputusan dan ekonomi. Pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta berbagai bentuk perlindungan perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan.

4. Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat Kelompok Kerja (POKJA) Pengarustamaan Gender yang sudah ada dengan cara meningkatkan SDM yang memahami gender, memperbanyak genderfocalpoint, memperluas pelatihan PPRG, menyebarluaskan pedoman-pedoman pembangunan yang responsif gender, serta menjadikan gender sebagai isu pembangunan sekaligus indikator pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, E., & Sabermahani, A. (2017). Gender inequality index appropriateness for measuring inequality. JournalofEvidenceInformedSocialWork, 14(1), 8–18. https://doi.org/10.1080/23761407.2016.1264901

Badan Pusat Statistik, (2021). StatistikIndonesia2021.Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistika, (2021).KotaBandungDalamAngka. Bandung: BPS Kota Bandung.

__________________________, (2020).KotaBandungDalam Angka. Bandung: BPS Kota Bandung

___________________________(2029).KotaBandungDalamAngka. Bandung: BPS Kota Bandung

Badan Pusat Statistika, (2021).ProvinsiJawaBaratDalamAngka. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat

_________________________, (2020). ProvinsiJawaBaratDalam Angka.Band Badan Pusat Statistika, (2021). ProvinsiJawaBarat DalamAngka.Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat

_________________________, (2019). ProvinsiJawaBaratDalam Angka.Band Badan Pusat Statistika, (2021). ProvinsiJawaBarat DalamAngka.

Coron, C. (2020). What does “gender equality” mean? Social representations of gender equality in the workplace among French workers.Equality,DiversityandInclusion, 39(8), 825–847. https://doi.org/10.1108/EDI-06-2019-0185

Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2020). ProfilKesehatanKota Bandungtahun2018. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.

_____________________________________. (2019). Profil KesehatanKotaBandungtahun2018. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.

__________. (2018). ProfilKesehatan

KotaBandungtahun2018. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Dini, I. M., Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020).PembangunanManusiaBerbasisGender2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA).

Gregory, E., & Miller, A. K. (2020). Houston/Harris County gender & sexuality data: Initial report.Sexuality,Gender&Policy, 3(1), 8–22. https://doi.org/10.1002/sgp2.12016

Miotto, G., López, M. P., & Rodríguez, J. R. (2019). Gender equality and UN sustainable development goals: Priorities and correlations in the top business schools’ communication and legitimation strategies.Sustainability(Switzerland), 11(2). https://doi.org/10.3390/su11020302

Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). APK&APM PAUD,SD,SMPdanSM. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

_. (2019). APK&APMPAUD,SD,SMPdanSM. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

__. (2018).APK&APMPAUD,SD,SMPdanSM. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rees, T., 2005. Reflections on the Uneven Development of Gender Mainstreaming in Europe. InternationalFeministJournalof Politics, 7(4), pp.555–574.

Squires, J., 2005. Is Mainstreaming Transformative? Theorizing Mainstreaming in the Context of Diversity and Deliberasion. SocialPolitics:InternationalStudiesinGender, State & Society, Fall, pp.266–388.

Salter, M. (2014).Downloadedby[UniversityofCalifornia,San Diego]at10 :3710January2017Downloadedby[University

ofCalifornia,SanDiego]at10 :3710January2017(Vol. 1).

Staudt, K. (2018). Gender mainstreaming: conceptual links to institutional machineries.MainstreamingGender,Democratizing theState, 40–63. https://doi.org/10.4324/9780203786680-2

Tagliacozzo, S., & Di Tullio, I. (2021). Gender equality plans (GEPs) as a framework to devise gender equality measures for disaster research. InternationalJournalofDisasterRiskReduction, 60, 102294. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102294

Temin, M., & Roca, E. (2016). Filling the Gender Data Gap. Studiesin FamilyPlanning, 47(3), 264–269. https://doi.org/10.1111/sifp.70 Wani, Z. A., & Dastidar, R. G. (2019). Gender inequality – A Global issue, (February).

www.un.org. (2020). Goal 5:AchieveGenderEqualityandEmpower AllWomenandGirls. Https://Www.Un.Org/Sustainabledevelopment/ Gender-Equality/. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id/statistik/?page=smp&wil=0260 00&thn=2020&stat=0&tab=1