Majalah Pena Amira Edisi Nomor 87 - Agustus 2018

Menunggu Duet Pemimpin Baru

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH PENANGGUNG JAWAB Yeni Muharni, SP PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Yeni Muharni, SP Evi Endri REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

4

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

R

IAU bersama 16 provinsi di Indonesia baru saja usai menyelenggarakan pesta politik bernama Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak 2018.

Alhamdulillah, pesta demokrasi tingkat lokal yang dihelat sekali lima tahun itu berlangsung sukses, aman, dan terkendali.

KPU (komisi pemilihan umum) Provinsi Riau juga telah mengumumkan pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang, yaitu duet Syamsuar dengan Edy Natar Nasution. Sebanyak tiga pasang kandidat yang dinyatakan kalah juga legowo menerima hasil tersebut, dan setakat tak terbetik kabar akan ada gugatan dari pasangan yang dinyatakan kalah.

Ada beberapa catatan yang pantas dikemukakan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Riau 2018.

Antara lain, pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman, sukses, dan lancar, nyaris tanpa menimbulkan riak barang sedikit pun. Pasangan yang kalah pun telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Realitas ini menunjukkan tentang kedewasaan masyarakat Riau yang semakin teruji dan matang dalam berpolitik dan berdemokrasi. Masyarakat Riau sudah memahami sepenuhnya bahwa setiap kompetisi di bidang politik diniscayakan akan ada yang kalah dengan yang menang, dan apa pun realitas tentang itu sudah bisa diterima dengan lapang dada.

Perbedaan dukungan di bidang politik tidak sampai membuat masyarakat di Riau terpecah belah, melainkan ditempatkan sebagai sebuah dinamika yang memberi warna bagi demokrasi. Begitu tabuh perhelatan resmi ditutup dengan dinyatakannya pasangan tertentu sebagai pemenang, maka cerita soal itu ditutup dengan sendirinya.

Terlebih, sebagian besar masyarakat Riau sudah dengan bijak menempatkan pilkada hanya sebagai alat, bukan tujuan.

Karena ditempatkan sebagai alat, tak lantas apa yang terjadi di sana dianggap sebagai segala-galanya, karena masih ada tujuan yang lebih besar yang hendak dicapai, yaitu kemajuan daerah dan upaya mensejahterakan seluruh masyarakat Riau.

Catatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah duet yang akan memimpin Riau untuk rentang waktu lima tahun ke depan, yaitu periode 2019-2024, yang direncanakan akan dilantik pada Februari tahun depan. Pasangan ini memiliki banyak perbedaan dari pasangan yang selama lima tahun memimpin Riau, terutama untuk posisi gubernur.

Pada periode sedang berjalan, Riau dipimpin oleh Gubernur Arsyadjuliandi Rachman yan g berlatar belakang sebagai pengusaha. Setelah merasa mapan

menjenjakkan kaki di dunia usaha, ia kemudian melebarkan sayapnya ke dunia politik—untuk kemudian dipercaya menjadi anggota DPRD Riau, anggota DPR RI, wakil gubernur, pelaksana tugas gubernur, sampai menduduki jabatan sebagai Gubernur Riau.

Syamsuar yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Riau 2018 adalah murni sosok yang sepanjang perjalanan kariernya di birokrasi pemerintahan mendedikasikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pernah menduduki jabatan camat, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Riau, menjadi Wakil Bupati Siak, menjadi Plt Bupati Kepulauan Meranti, untuk kemudian terpilih menjadi Bupati Siak yang dilakoninya dua periode berturutturut.

Ia didampingi calon wakil gubernur yang berlatar belakang militer, yang dalam rentang panjang sejarah hidupnya mendedikasikan diri sebagai tentera. Oleh karena statusnya, pendamping Syamsuar yang bernama Edy Natar Nasution itu sudah melelang-buana ke banyak daerah di Indonesia untuk bertugas. Terakhir ia tercatat sebagai danrem (komandan resor militer) di Riau.

Dipastikan, akan terjadi perbedaan nuansa yang sangat tajam antara Riau yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman dengan Riau yang akan dipimpin oleh Syamsuar-Edy Natar. Dalam soal tata kelola pemerintahan mungkin tidak ada lagi yang perlu diragukan dari diri Syamsuar, karena punya pengalaman yang lebih dari cukup untuk itu.

Lalu, bagaimana pula penanganan sejumlah bidang lain di Riau manakala tampuk pimpinan daerah sudah dipercayakan kepada Syamsuar dan Edy Natar, terutama pada bidang-bidang yang bersangkutan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak? Apakah sama dengan pemimpin Riau sebelumnya atau akan terjadi perubahan yang mendasar?

Sepertinya masih terlalu prematur menjawab pertanyaan itu karena duet pemimpin baru hasil pilihan rakyat belum mulai melaksanakan tugas. Paling yang bisa dikemukakan adalah harapan, terutama agar bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan Riau ke depan semakin menampakkan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat banyak.

Riau merupakan daerah yang kaya, dan semua orang tahu itu. Tapi tak juga bisa dinafikan, di tengah status kaya yang disandang Riau, masih banyak masyarakat yang belum menikmati derajat perekonomian yang layak. Mereka tersebar di sebuah daerah ini. Segmen masyarakat inilah yang agaknya makin perlu mendapat porsi pembangunan.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira�

Bengkalis 42 PPID Menuju Institusi Berkualitas dan Profesional

HM Harris Terus Pacu 44 Bupati Peningkatan Disiplin Apara-

Syam-Edy Natar Menangi Pilgub Riau!

8

tur Pemkab Pelalawan

Kunci Keberhasilan 46 Sukiman: Adalah Kebersamaan dan Gotong Royong

Lagi, Pemkab Siak Raih Prestasi Prestisius di Tingkat Nasional

24

Edisi 87 Agustus 2018

Gedung LPJK Belum Juga Ditempati, Ini Komentar Legislator Riau

3

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

K

ONSTELASI politik lokal di Provinsi Riau mendadak berubah. Pemicunya adalah ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2018, yang puncaknya digelar pada 27 Juni lalu. Kursi Gubernur Riau yang selama beberapa periode terakhir diduduki pasangan usungan Partai Golongan Karya, bergeser.

Arsyadjuliandi Rachman yang bersama calon wakilnya Suyatno, yang diusung Partai Golkar bersama PDI Perjuangan dan Partai Hanura, tak berdaya di hadapan pasangan Syamsuar dan Edy Natar Nasution, yang diusung oleh PAN, PKS, dan Partai Nas-Dem. Perolehan suara di antara kedua pasangan kandidat pun tergolong jauh, yang menutup peluang untuk melancarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau 2018 di Pekanbaru, Minggu (8/7/2018), diperoleh data hasil rekapitulasi suara dari 12 kabupaten dan kota di Riau, akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Syamsuar-Edy Natar dengan meraih 799.289 suara.

Pasangan yang diusung Partai PAN, PKS, dan NasDem ini unggul di 9 kabupaten dan kota. Di Kota Pekanbaru meraih 138.664 suara, Kabupaten Rokan Hulu 69.946 suara, Kabupaten Rokan Hilir 97.239 suara, Kota Dumai 41.144 suara, Kabupaten Bengkalis 87.709 suara, Kabupaten Kepulauan Meranti 38.999 suara, Kabupaten Siak 110.020 suara, Kabupaten Pelalawan 36.161 suara. dan Kabupaten Kuantan Singingi 39.881 suara.

Kompetitor terdekatnya, pasangan

nomor urut 4 Arsyadjuliandi RachmanSuyatno yang diusung Partai Golkar, PDI-P dan Hanura meraih 507.187 suara. Untuk jumlah suara sah 2.082.526.

Suara tidak sah, 53.606. Totalnya 2.146.132 suara. Ketua KPU Riau Nurhamin meyakini tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada Riau.

Sebelumnya, pada Rabu (27/6) sore, pasangan nomor urut 1, Syamsuar-Edy Nasution tampak sumringah di posko tim pemenangannya di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Para petienggi partai pendukung, relawan dan simpatisan ramai dan berdesakan hingga meluber ke luar posko. Semuanya bergembira

merayakan kemenangan di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018. Lembaga survei Polmark Indonesia, yang disewa tim sukses Syamsuar-Edy Nasution, menempatkan pasangan nomor urut 1 unggul dengan perolehan suara 38,17 persen.

“Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena kita anggap perjuangan ini sungguh berat, mulai dari mendapatkan partai, sampai mengikuti tahapan Pilkada, hingga sampailah saatnya pada hari ini,” kata Syamsuar dalam jumpa pers. Ia juga menegaskan, kemenangan yang diperolehnya merupakan kemenangan bersama untuk masyarakat Riau. Ia berjanji akan menjalankan janjijanji kampanye saat nanti memimpin

Syam-Edy Natar

Menangi Pilgub Riau!

“Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena kita anggap perjuangan ini sungguh berat, mulai dari mendapatkan partai, sampai mengikuti tahapan Pilkada, hingga sampailah saatnya pada hari ini.”

4

5

LAPORAN UTAMA Riau periode 2019-2024.

Pada bagian lain, saat para petinggi partai pendukung, relawan dan simpatisan tengah berdesakan sampai ke luar posko merayakan kemenangan, setelah Lembaga survei PolMark Indonesia yang didatangkan tim sukses menempatkan pasangan ini unggul pada posisi pertama dengan raihan 38,17 persen suara, Syamsuar-Edy Nasution malah memilih sujud syukur di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru.

Usai menggelar konfrensi pers di Posko Karib di Jalan Arifin Achmad, pasangan Syamsuar-Edy Nasution kemudian mendatangi Masjid Raya Senapelan Pekanbaru dan melakukan sujud syukur. “Kita bersyukur kepada Allah SWT, karena kita menganggap perjuangan ini berat, mulai dari mendapatkan partai, sampai mengikuti tahapan Pilkada hingga hari ini,” kata Syamsuar kepada wartawan.

Sementara itu, Edy Nasution mengajak tim koalisi dan relawan untuk tidak terlalu meluapkan kegembiraan. Ia meminta semuanya menunggu hasil putusan akhir dari KPU Riau. “Mari kita ciptakan suasana yang kondusif, sembari menunggu hasil akhir dari KPU Riau.

Saya yakin masyarakat Riau sudah dewasa dalam berdemokrasi,” katan mantan Komandan Korem 031/Wirabima tersebut.

Masyarakat juga ikut merayakan kemenangan itu. Sebagai wujud syukur masyarakat Tambusai, Rokan Hulu atas tingginya perolehan suara Syamsuar dan Edy Nasution, masyarakat sengaja menggelar acara tepuk-tepung tawar untuk keduanya sekaligus halal bi halal di Taman Alam Mayang, Kota Pekanbaru, Sabtu (7/7/2018) pagi.

Diiringi lagu salawat nabi, jendral bintang satu yang sudah pensiun dini itu bersama istrinya Suti Mulyati, pertama kali ditepuk tepung tawar oleh Azwar Aziz, H Syamsurizal, Damsir Ali, Topan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya di Kabupaten Rohul. Tepuk tepung tawar ini sama dengan upah-upah bagi masyarakat Rokan Hulu di Riau. Upacara adat upah-upah yang merupakan akulturasi budaya Tapanuli Selatan dan Riau ini untuk mengembalikan semangat (Tondi) kepada seseorang.

“Hari ini kami berikan untuk Pak Syamsuar dan Pak Edy Nasution agar tetap semangat dan diberikan kesehatan dalam mengemban amanah masyarakat Riau,” kata sesepuh masyarakat Tambusai, Azwar Azis.

Edy Nasution beserta istri berkesempatan melakukan tepuk tepung tawar kepada 11 masyarakat Tambusai di

6

LAPORAN UTAMA Kota Pekanbaru yang berangkat sebagai Jamaah Calon Haji (JCH).

Ucapkan Selamat Sikap kesatria ditunjukkan calon gubernur petana, Arsyadjuliandi Rachman atau yang akrab dipanggil dengan Andi Rachman. Ia mengucapkan selamat atas keunggulan suara atas hasil quick count atau versi hitung cepat, yang diperoleh pasangan nomor 1, Syamsuar dan Edy Natar.

Tidak hanya itu, calon Gubernur Riau petahana itu juga memberi mengatakan bahwa Syamsuar yang kini

masih menjabat Bupati Siak dan Edi Natar sebagai mantan Komandan Korem 031 Wira Bima adalah Gubernur Riau periode 2019-2024.

Ada pun ucapan selamat tersebut langsung disampaikan melalui akun instagram pribadinya, Jumat (29/6/2018) malam. Berikut kutipannya: @andirachmangubri Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Selamat kepada Pak Syamsuar dan Pak Edi Natar yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024.

Inilah yang namanya demokrasi, ada yang menang ada yang kalah. Tak perlu kita risaukan, tentunya wajib kita hormati hasil dari demokrasi ini dan harus mengawal pemerintahan selanjutnya agar Riau semakin maju.

Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terimakasih dan maaf saya apabila ada kes-

alahan dari saya kepada 4 partai pengusung, kader 4 partai koalisi, relawan, saksi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ketua

Penguyuban, ketua organisasi, kerabat, dan seluruh masyarakat Riau atas perjuangan 4 bulan yang tak akan saya lupakan.

Tak boleh kita korbankan rakyat hanya karna perbedaan pendapat dalam berdemokrasi, sudah saatnya kita kembali bersatu untuk Riau yang kita cintai. Saya masih memiliki waktu hingga Februari 2019 untuk bekerja dan rentang waktu 8 bulan tersebut akan saya maksimalkan untuk bekerja membangun Riau.

Walau bagaimanapun, cinta saya untuk provinsi ini takkan pernah luntur. Makan nasi di Kota Dumai Setelah itu minum es cincau Pesta demokrasi telah usai Ayo kembali bersatu membangun Riau!

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Sikap serupa juga ditunjukkan cawagubri nomor urut tiga Hardianto, yang mengucapkan selamat kepada pas-

lon Syamsuar-Edy Natar yang dinyatakan sebagai pemenagn Pilgubri 2019 versi quick count PolMark Indonesia.

Hardianto yang berpasangan dengan Lukman Edy dengan gentleman mengakui kemenangan Syamsuar Edy dalam Pilkada Riau 2018. Dia pun mengucapkan selamat kepada pasangan yang juga sudah dikenal.

“Saya tadi nelpon pak Syamsuar, memberikan ucapan selamat atas kemenangannya. Saya sangat yakin dia pemenangnya. Ini dari pengamatan saya dan hasil servei dan

juga informasi teman saya di lapangan,” ucap Sekjen Partai Gerindra Riau ini, Kamis (28/6/2018), sebagaimana dilansir riauterkini.com. Selain kepada Syamsuar, Hardianto juga memberikan ucapan selamat kepada Cawagub Edy Natar Nasution. Dia juga mengagumi sosok Edy yang pantas mendampingi Syamsuar memimpin Riau 5 tahun ke depan.

“Saya juga menghubungi Pak Edy Natar. Saya ucapkan selamat atas kemenangan. Baik pak Syamsuar maupun Pak Edy menyatakan terimakasihnya atas ucapan selamat saya,” tegasnya. Dia mengatakan kemenangan pasangan Syamsuar Edy adalah kemenangan warga Riau. “Kita yakin bahwa Syamsuar Edy akan amanah. Mari kita dukung mereka untuk Riau yang lebih baik,” tukas tokoh muda asal Riau ini. (e2/dari berbagai sumber)

7

Pemerintah Kabupaten

S

yamsuar menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah dicapai KPTSP selama dua kali berturut-turut meraih peringkat pertama nasional. “Syukur alhamdulillah bahwa DPMPTSP Siak telah bekerja dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih selaku pimpinan daerah atas prestasi dua kali berturut-turut tingkat nasional ini pertama di 2016 yang kedua di 2018 tingkat nasional,” katanya.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah bagi khususnya DPMPTSP dan dinas yang terkait dengan DPMPTSP agar mendukung penuh dari upaya-upaya kita lakukan sehingga kita memperoleh prestasi yang terbaik tingkat nasional kedepan kita harus mengusahakan iklim usaha yang kondusif sekaligus memotivasi investor untuk investasi di Siak karena bagaimanapun kemajuan di daerah ditunjang dengan tumbuhnya investasi daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sehingga menumbuhkan ekonomi di masyarakat Siak dan masyarakat Riau khususnya,” ucap Syamsuar Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Siak Heriyanto menyampaikam pihaknya telah melakukan berbagai inovasi diantaranya, perizinan online, tracking system, pengaduan online, sms gateway, Fraud Control Plan (FCP), Whistleblowing System, arsip digital, barcode System, aplikasi antrian tiket, perizinan simultan SIUP TDP dalam satu berkas terbit 2 izin serta inovasi terbaru sertifikat elektronik Thomas selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan bahwa pemenang penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu kategori provinsi terbaik tahun 2018 adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur serta yang ketiga Provinsi DKI Jakarta untuk kategori kota adalah dinas penanaman modal dan PTSP Kota Pekanbaru, Kota Surakarta serta Kota Semarang sedangkan kategori kabupaten adalah dinas penanaman modal dan PTSP Kabupaten Siak, Kabupaten Sragen serta Kabupaten Pinrang untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu wilayah timur dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Kota Kupang, Kota Ternate dan kKbupaten Jayapura.

Kegiatan kualifikasi pemeringkatan PTSP dilakukan untuk memotret kondisi faktual PTSP daerah mengukur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melihat

8

advertorial Pemkab Siak

siak

Lagi, Pemkab Siak Raih Prestasi Prestisius di Tingkat Nasional

Pemerintah Kabupaten Siak di bawah kepemimpinan Bupati Syamsuar dan Wakil Bupati Alfedri kembali menoreh prestasi tingkat nasional. Kamis, 12 juli 2018, Bupati Siak Syamsuar untuk kedua kalinya menerima piala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Trikasih Lembong di Auditorium BKPM gedung Suhartoyo Jakarta Selatan. kesiapan PTSP daerah menyongsong pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dan mengetahui kondisi Satgas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah kegiatan ini dilakukan melalui proses survey lapangan yang dilakukan bkpm bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia.

Dalam melakukan penilaian dan peningkatan, BKPM bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga non Kementerian lainnya yaitu Kemenko perekonomian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Setwapres, Kementerian perindustrian Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas BPKP dan KPPOD. Sebelumnya, Pemkab Siak dianugerahi predikat sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif dalam membangun iklim investasi daerah yang baik ditingkat nasional. Penghargaan yang diserahkan sempena forum “Doing Business in Indonesia From Achievement to Sharing Best Practice” tersebut, diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)

yang bekerjasama dengan lembaga asing Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) di Aryaduta Hotel Jakarta, Senin (18/12/17).

Sebelumnya Kabupaten Siak masuk menjadi salah satu dari empat nominator kabupaten dan kota se-Indonesia selain Kota Surabaya, Kota Pontianak dan Kabupaten Demak, dalam proses penilaian yang dilakukan tim gabungan sepanjang Bulan Oktober lalu.

Atas capaian prestasi tersebut, Bupati Siak H.Syamsuar didapuk menjadi narasumber dalam diskusi “Local Government Capacity for Bisnis Index” Tahun 2017. “Alhamdulillah penghargaan ini diberikan terkait penilaian atas komitmen Pemda mewujudkan iklim investasi yang baik. Salah satu nilai plus penilaian yaitu kekhasan pelayanan investasi kita yang sudah menggunakan sistem online, untuk menjawab tantangan era milenial,” kata Bupati Syamsuar, usai menerima penghargaan yang diserahkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Adi Suryanto.

Bagi dia penghargaan prestisius ini

merupakan bentuk apresiasi yang kesekian kali bagi inovasi pelayanan publik dibidang investasi, setelah beberapa penghargaan bidang inovasi pelayanan publik nasional sejak dua tahun silam.

“Pada Tahun 2015, Pemkab Siak juga menerima pelayanan publik di bidang System Perizinan Online Tracking System (SPOTS) dari KemenPAN dan RB, Penghargaan Penyelenggara PTSP Kabupaten Terbaik tahun 2016 dari BKPM, serta Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Bulan Desember Tahun 2017 ini,” kata Syamsuar.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Heriyanto menyebut Inisiatif kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang menjadi penilaian diantaranya kebijakan atas kemudahan dalam penyediaan lahan tempat usaha dan tempat usaha gratis bagi UMKM. “Namun yang menjadi unggulan kita yaitu penyederhanaan perayaratan perizinan melalui paralelisasi dan perizinan secara simultan melalui penggabungan beberapa jenis perizinan secara gratis,” sebutnya.

Yang tak kalah penting disebutkan Heri, Pemkab Siak saat ini telah berinovasi dalam pelayanan perizinan usaha dengan menerapkan Sistem Online Terintegrasi. Keunggulan inilah yang akhirnya menghantarkan Kabupaten Siak mewakili pemerintah daerah se-Pulau Sumatera meraih penghargaan tersebut.

“Sistem perizinan online kita saat ini sudah mencakup layanan Tracking Sistem, Warning System, QR Code Sertifikat Perizinan, Pengaduan Online, Arsip Digital, Survey kepuasan masyarakat online, SMS Gateway, tandatangan elektronik, serta aplikasi sertifikat digital,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Siak Jadi Percontohan Riau, secara simbolis Wakil Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si menyerahkan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik kepada Wawan Wardiana Direktur Litbang KPK RI di Pekanbaru, Rabu pagi (26/4). Sistem tersebut nantinya diserahkan ke seluruh kabupaten/kota yang mengikuti Workshop Pengelolaan PTSP Berbasis Elektronik.

Sebelumnya Wawan menyampaikan terkait masalah perizinan, pihaknya mendorong semua kepala daerah untuk meyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada PTSP, sehingga tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun.

Wawan menyampaikan, sudah menjadi keharusan penggunaan teknologi informasi diera saat ini, apalagi pada umumnya masyarakat sudah menggunakan teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kita mendorong pemda-pemda yang sudah bagus, dijadikan best practice dan percontohan. Sehingga nantinya, setelah pulang ke daerah masing-masing peserta bisa langsung menjalankan sistemnya atau dimodifikasi dulu sesuai dengan kondisi di daerah. Selanjutnya tim dari KPK nanti akan melakukan monitoring ke 10 Kabu-

paten/ Kota yang hadir saat ini.

Dijelaskannya, mengapa KPK masuk dalam keranah ini, karena seringnya menangani tiga hal besar dalam kasus korupsi. Pertama, masalah penganggaran, kedua masalah pengadaan barang dan jasa, dan ketiga, adalah masalah perijinan, dimana didalamnya terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi.

Wawan menambahkan, hal-hal yang tersebut diatas adalah kasus yang sering ditangani oleh KPK sejak 2005 sampai 2016. Oleh sebab itu, Korsupgah (kordinasi dan Supervise Pencegahan Korupsi) pada 2016-2019 memfokuskan kepada pemerintah daerah agar lebih mengantisipasi terhadap tindak pidana korupsi di tiga besar tadi.

Korsupgah mendorong pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk membenahi didalam pelaksanaan penganggaran APBD, dari mulai perencanaan sampai pelaporan. Kemudian didalam pengadaan barang dan jasa, regulasi maupun pelaksananya dalam hal ini ULPnya kita dorong untuk lebih mandiri, karena banyaknya intervensi kepada ULP dari pihak-pihak tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Siak saat diundang pada workshop tersebut mengatakan, terkait pelayanan publik ini sudah menjadi komitmen Pemkab Siak untuk memberika pelayanan yang prima kepada masyarakat. Wabup Siak mengatakan pihaknya siap membantu jika diminta untuk turun ke Kabupaten/ Kota yang mengikuti workshop tersebut.

Salah satu bentuk kemudahan tersebut lanjut Wabup Siak adalah dalam hal efisiensi waktu dan biaya, yang diharapkan dapat menjadi nilai plus dan daya tarik investor nantinya. Hal ini sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 yang disusun, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima.

Masih kata Wabup, terkait pengelolaan PTSP berbasis elektronik ini, sistem rintisannya jauh-jauh hari sudah dibuat dan diuji cobakan sebelumnya, karena sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaran perizinan dan non-perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik.

Diujung sambutannya Wabup mengatakan, melalui kesempatan ini saya berharap kita bisa mewujudkan pelayanan perizinan yang modern kepada masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi ini. (adv/hms/ dari berbagai sumber)

9

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

galeri Pemkab Inhu

Heboh! Reuni di SMPN Rengat yang Dihadiri Bupati Inhu B EGINILAH kalau dalam suatu acara dihadiri oleh Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE, yang selalu heboh, meriah dan semarak. Begitu pula yang terjadi pada Minggu (24/6/2018), saat alumni SMPN 4 Rengat dari berbagai tahun tamatan berkumpul di Kota Rengat. “Mengawali kegiatan reuni akbar SMPN 4 Rengat ini, kita berkumpul di halaman Stadion Narasinga Rengat untuk melakukan senam massal,” kata Supri Handayani, Ketua Panitia Reuni Akbar SMPN 4 Rengat.

Tampak hadir Bupati Inhu, Yopi Arianto yang juga salah satu alumni SMPN 4 Rengat.

Menurut panitia, pihaknya mengundang seluruh alumni dari seluruh angkatan untuk hadir pada reuni akbar tersebut. “Alumni yang paling tua yang hadir adalah angkatan 1983,” katanya.

Tidak hanya alumni saja, namun panitia juga mengundang sejumlah guru yang sempat mengajar di SMPN 4 Rengat. Setelah menggelar acara senam massal dan hiburan oleh artis, agenda

10

Reuni Akbar dilanjutkan dengan Halal bi Halal yang digelar di Gedung Gang Purnama Rengat.

Pada Sabtu (30/6/2018), Bupati Yopi Arianto SE menggelar Gotong royong (Goro) bersama masyarakat yang yang ada di sekitar jalan lama.

Tidak hanya Bupati, namun juga hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu, Kades dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Goro tersebut. Goro yang dilakukan bupati beserta rombongan kali ini adalah memperbaiki jalan berlubang sepanjang wilayah seperti Desa Sialang Dua Dahan, Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama. Kecamatan Rengat Barat.

Kades Sialang Dua Dahan Nasrun saat dikonfirmasi Wartawan membenarkan kegiatan Goro bupati Yopi bersama masyarakat, dimana kehadiran orang nomor 1 di Inhu itu disambut antusias oleh masyarakat.*** foto-foto: dari berbagai sumber

11

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Arianto Jadikan Pendidikan Lokomotif Pembangunan Inhu Karena berlatar belakang pendidikan akademis, Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE tahu persis besarnya manfaat pendidikan, baik untuk kepentingan individu masyarakat maupun untuk kepentingan daerah.

Begitu dipercaya menjadi Bupati Inhu, sektor ini dimasukkan ke dalam skala prioritas pembangunan Inhu.

M

aka, inilah yang terjadi kemudian. Yaitu, bagi Bupati Yopi Arianto, tanpa langsung meninjau ke lapangan atau ke sekolah sekolah dirinya tidak akan bisa mengetahui perkembangan pendidikan secara menyeluruh.

“Karena itulah, meluangkan waktu terjun ke lapangan juga menjadi kunci sukses untuk memajukan dunia pendidikan,” tuturnya suatu ketika.

Maka oleh karenanya, pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang terus digesa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) dibawah kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto, SE. Sejumlah upaya dilakukan mulai dari pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), peningkatan kualitas dan profesionalisme guru hingga pemberian beasiswa bagi pelajar.

Bupati Yopi ke pada wartawan yang pernah mewawancara padanya di tahun 2017 saat ini dengan eklusive dengan diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Inhu, tahun 2010 silam hingga periode kedua ini, sudah menetapkan bahwa pembangunan Bidang pendidikan merupakan yang utama dan pertama.

“Karena itu, dalam setiap kunjungan ke desa-desa, termasuk ke sejumlah desa terpencil, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat langsung sejumlah SD, SMP, SMA maupun SMK. Tidak hanya sekedar melihat, saya juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, tokoh masyarakat, orangtua siswa hingga para siswa. Tujuannya agar saya bisa menerima langsung berbagai masukan untuk peningkatan kualitas dan mutu

12

pendidikan di Kabupaten Inhu,” ucapnya.

Hasilnya bagaimana? Dari berbagai kunjungan tersebut, kita telah memetakan tiga program pokok di bidang pendidikan, yakni pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan serta penyaluran beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Khusus untuk pembangunan fisik, Pemkab Inhu melakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan perbaikan terhadap sejumlah bangunan sekolah yang telah dimakan usia. Pembangunan RKB dan rehab tersebut tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Inhu, mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA sederajat. Hingga akhir tahun 2013, sudah ada penambahan 286 RKB di seluruh wilayah Kabupaten Inhu. Bahkan pada tahun 2014 yang lalu, kembali dianggarkan untuk menambah 140 RKB melalui APBD Inhu, pada tahun 2015 yang lalu menambah 128 RKB, kemudian tahun 2016 dan 2017 juga terus melakukan pembangunan.

“Kita tidak ingin lagi mendengar ada sekolah di Kabupaten Inhu kondisinya rusak berat dan memprihatinkan, sehingga siswa sulit untuk belajar. Sebab tiap tahun ratusan ruang kelas dibangun dan direhab.

Selain itu, tiap tahun, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita alokasikan anggaran untuk pengadaan moubiler sehingga tidak ada lagi Siswa yang belajar di

lantai karena meja dan kursi tidak tersedia atau sudah rusak dimakan usia,” jelasnya.

Kemudian untuk beasiswa, kita juga mengalokasikan anggaran beasiswa bagi pelajar dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Program ini sejalan dengan keinginan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun maupun 12 tahun.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, Pemkab Inhu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru, termasuk memberikan penghargaan kepada para guru berprestasi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Inhu.

Dari tiga program pokok di bidang pendidikan yang sudah Anda kemukakan, Bagaimana pelaksanaanya di lapangan?

“Secara umum saya cukup puas dengan apa yang telah dicapai dalam bidang pendidikan. Meskipun saya akui masih ada kelemahan dan sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan kerja keras kita bersama untuk memajukan dunia pendidikan,” katanya.

Saat ini kita bisa melihat dan merasakan sendiri saat ini sejumlah sekolah yang dahulunya mengalami rusak berat dan

tidak layak untuk ditempati, sekarang sudah diperbaiki dan terlihat megah. Kita juga sudah jarang atau bahkan tidak lagi mendengar ada siswa yang putus sekolah hanya karena tidak ada biaya. Bahkan kita saat ini selalu melihat dan mendengar sejumlah guru dari Kabupaten Inhu mampu berprestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Ini menandakan kualitas dan profe­ sionalisme guru semakin meningkat.

Apalagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru juga dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah pusat.

Se­ bab pemerintah meyakini,tidak akan mungkin kualitas pendidikan mengalami pe­ningkatan tanpa dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

Oleh karenanya Saya berharap, guru di Kabupaten Inhu dapat mengabdi dan melaksanakan tugasnya secara ikhlas, bertanggungjawab, penuh komitmen dan tetap mengedepankan nilai-nilai profesionalisme. Hal ini penting demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Inhu. “Maka dengan demikiian bagi saya, tidak ada kata menyerah untuk membangun Kabupaten Inhu, termasuk dalam bidang pendidikan, tentunya karena pendidikan merupakan lokomotif pembangunan di daerah Kabupaten Inhu.

Pada bagian lain dikatakan, tiga program pokok di bidang pendidikan yang

sudah dilaksanakan secara umum, menurut Bupati pihaknya cukup puas dengan apa yang telah dicapai. Meskipun diakui masih ada kelemahan dan sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan kerja keras bersama.

“Saat ini kita bisa melihat dan merasakan sendiri sejumlah sekolah yang dahulunya mengalami rusak berat dan tidak layak untuk ditempati. Sekarang sudah diperbaiki dan terlihat megah, kita juga sudah

jarang atau bahkan tidak lagi mendengar ada siswa yang putus sekolah hanya karena tidak ada biaya,” ungkap Yopi.

Saat ini sejumlah prestasi telah berhasil diraih guru dari Kabupaten Inhu baik di tingkat provinsi maupun nasional. Ini menandakan kualitas dan profesionalisme guru semakin meningkat.

Apalagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru juga dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah pusat.

Sebab pemerintah meyakini, tidak akan mungkin kualitas pendidikan mengalami peningkatan tanpa dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru.

Di hari guru Nasional tahun 2017 lalu bupati berharap kepada para guru yang ada di Inhu untuk dapat mengabdi dan melaksanakan tugasnya secara ikhlas, bertanggungjawab, penuh komitmen dan tetap mengedepankan nilai-nilai profesionalisme. Hal ini penting demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Inhu. “Bagi saya, tidak ada kata menyerah untuk membangun Kabupaten Inhu termasuk dalam bidang pendidikan.

Karena pendidikan merupakan lokomotif pembangunan,”jelas Yopi.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Inhu Suharto SH juga menekankan bahwa pembangunan RKB diwilayah Inhu dinilai berjalan dengan baik. Selain itu juga terlihat adanya pemerataan dalam pembangunan fisik ekolah tersebut di 14 Kecamatan yang ada.

DPRD Inhu dalam melakukan pembahasan anggaran pendidikan tetap memprioritaskan anggaran sebesar 20 persen dalam APBD bahkan lebih. Anggaran yang cukup besar dalam APBD untuk menunjang kemajuan pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran.

Apabila dilihat selama ini berbagai prestasi sudah diraih dunia pendidikan di Inhu. Sebut saja penghargaan Sistem Pen-

jaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terbaik tahun 2016 yang diselenggarakan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Riau.

Selain itu juga Juara Umum II FLS2N tingkat Provinsi Riau tahun 2017 untuk SD meliputi, Juara 1 Seni Tari oleh perwakilan dari SDN 007 Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu, Juara II Pantomim oleh Khoilal Fajar Pratama dari SDN 012 Sungai Sagu Kecamatan Lirik, Juara III Menyanyi Solo oleh Syakira Najwa Alfaras Ilham dari SDN

002 Rengat, Kecamatan Rengat.

Untuk tingkat SMP, prestasi yang diraih antara lain, juara II menyanyi solo oleh Difa Khairani Alda Putri dari SMPN 1 Rengat, juara II seni tari oleh tim tari SMPN 1 Rengat, juara II musik tradisional perwakilan SMPN 1 Rengat, dan juara III cipta dan baca puisi oleh Yusiana Ashila Rinaldi dari SMPN 1 Rengat.

Juara 1 lomba pidato cilik pada Pekan Seni dan Keterampilan Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Nasional ke VIII Tahun 2017 oleh siswa SD Negeri 014 Sibabat Kecamatan Seberida, Aditya Rafel Magilan. Juara 1 lomba penulisan kreatif antar siswa SD inklusi se Provinsi Riau tahun 2017 oleh Mayendra Siswa Inklusi SDN 016 Rengat. Juara 1 lomba tari FLS2N SMA tingkat Provinsi Riau tahun 2017 oleh Tim tari SMK Negeri 1 Rengat. Juara 1 bidang IPS OSN SMP tingkat Provinsi Riau tahun 2017 oleh Muhammad Ganang Adi Prasetya dari SMPN 1 Lirik.

Selanjutnya, Juara Harapan 1 lomba kompetensi kepala Ibtidaiyah tingkat Nasional oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sungai Beringin Kecamatan Rengat Hendri Donal S.Pd., Juara III lomba penulisan naskah literasi Nasional 2017 oleh Alus Musyhar Laily, S.Pd.I guru SMPN 1 Seberida. Juara 1 lomba karya inovasi pembelajaran (Inobel) tahun 2017 oleh Raja Arina S.Pd, Guru TK Negeri Pembina Pematang Reba. (adv/hms/grc/bpc)

13

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Abdul Wahid Minta Rekanan Menggesa Jembatan Siak IV

“Jika pengerjaan dilakukan seperti sekarang ini. Pihaknya memperkirakan hasil pengerjaan jembatan Siak IV, hanya akan menghasilkan pekerjaan di bawah 80 persen. Jika proses pengerjaan masih seaperti sekarang ini, kita perkirakan hasilnya di bawah 80 persen.”

A

NGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Abdul Wahid mengaku kuatir pembangunan jembatan Siak IV akan kembali mangkrak. Kekuatiran itu karena melihat progres pembangunan saat ini dinilai masih jauh dari target.

Anggota Komisi IV DPRD Riau tersebut mengatakan, seharusnya pengerjaan proyek tersebut dilakukan dengan cepat oleh kontraktor atas pengawasan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau agar

pengerjaannya tidak terlambat. ‘’Progresnya sangat lambat, tampak seperti tidak ada perkembangannya,’’ kata Abdul Wahid.

Abdul Wahid menyatakan, jika pihak kontraktor tidak menggesa pengerjaannya, pihaknya memastikan tidak ada jaminan proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Bahkan menurut Wahid, sampai saat ini belum juga dilakukan uji coba agar progres pekerjaan dapat selesai tepat waktu oleh pihak kontraktor. ‘’Faktanya, sampai saat ini belum ada upaya

mengetes atau uji coba untuk meningkatkan progresnya,’’ ujarnya.

Menurutnya, upaya menggesa pe­ nger­jaannya adalah melakukan pengerjaan secara ekstra. Abdul Wahid menyatakan, jika pengerjaan dilakukan seperti sekarang ini. Pihaknya memperkirakan hasil pengerjaan jembatan Siak IV, hanya akan menghasilkan pekerjaan di bawah 80 persen. ‘’Jika proses pengerjaan masih seaperti sekarang ini, kita perkirakan hasilnya di bawah 80 persen,’’ kata Abdul Wahid.

Karena itu dalam waktu dekat, Abdul Wahid menyatakan, pihaknya akan kembali melakukan peninjauan ke jembatan Siak IV. ‘’Kita ingin kontraktor agar menggesa pengerjaannya,’’ ujarnya. (rpc/e2)

Seleksi Beasiswa ke Al-Azhar Dipertanyakan Dewan Riau LEGISLATOR DPRD Riau asal PKS mempertanyakan transparansi seleksi penerimaan beasiswa untuk sekolah ke Al-Azhar, Timur Tengah.

Pasalnya disinyalir seleksi pihak Kemenag Riau dan UIN Suska tidak memenuhi unsur transparansi dalam penerimaan beasiswa ke Al-Azhar, Kairo yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.

Legislator DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan,dari 700 santri yang berasal dari provinsi Riau dan sumbar mengikuti seleksi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska), tidak ada satupun yang lulus.

Menurutnya sungguh aneh tidak satupun santri nilainya tidak sampai standar, apakah betul sudahb rendah kualitas pendidikan agama Islam di Riau dan Sumbar sehingga tidak ada yang lolos untuk sekolah ke timur tengah.

Namun kata anggota komisi IV DPRD Riau itu lagi, saat santri yang sama mengikuti tes di tingkat nasional ada beberapa mereka yang lulus. “Lucunya dari 700 itu tidak ada satupun lulus, sementara anak-anak ponpes yang ikut ujian sendiri di Jakarta ada yang lulus, ini aneh,” sebuah Makarius Anwar,Kamis, (05/07/2018), seba-

gaimana dilansir rri.co.id.

Dijelaskan, Pihaknya juga telah menemukan beberapa bukti dari keanehan,salah satunya sebelum pengumuman kelulusan siswa beredar hanya halaman satu yang lulus non beasiswa dan juga tidak ada transparansi nilai santri yang tidak lulus itu.

Politisi PKS itu menambahkan, pihaknya minta Kemenag RI Riau menindak lanjuti agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi lembaga penyelenggara test UIN dan Kemenag

sendiri. “Coba di cek betul di Kemenag pusat, kalau kualitas pendidikan disini sama saja, memang ada indikasi ,tidak ada yang di ekspose dan di laporkan hasil ujian itu, “terangnya.

Pihaknya kata Makarius sangat menyayangkan hal itu karena merugikan masyarakat Riau karena calon ulama dari tidak bisa menempuh pendidikan di Al Azhar Mesir .

“Tolong dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi supaya tidak ada suka wasangka kepada UIN dan Kemenag,” tutupnya.***

DPRD Riau Upayakan BUMD Punya Peranan atas Pengelolaan Kelapa BERFLUKTUASINYA harga kelapa rakyat di Indragiri Hilir membuat kondisi petani semakin menjerit. Petani Inhil belum bisa menikmati sepenuhnya anugrah sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia itu. Pasalnya, harga masih dipermainkan pleh pihak-pihak yang selalu mencari keuntungan sepihak. ‘’Kita sudah bertekat untuk mengarahkan anggaran pembangunan ke basisbasis produksi kelapa disana. Rakyat harus didukung untuk menggerakkan ekonominya, mulai dari program pembangunan hingga upaya peningkatan kualitas kelapa rakyat. Tahun 2019 kita akan mulai, dan tahun ini sudah disu-

14

sun,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Riau Agus Triansyah, Selasa, (13/3/2018).

Karenanya, DPRD Provinsi Riau mendorong anggaran tahun 2019, dikhususkan untuk meningkatkan kualitas perkebunan kelapa di Indragiri Hilir (Inhil). Dengan dana itu nantinya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daerah penghasil kelapa terbesar didunia ini.

Diungkapkan Agus Triansyah sudah saatnya daerah hamparan kelapa terluas di dunia ini dimaksimalkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pihaknyapun berharap

Dinas Perdagangan mengusahakan kelengkapan dokumen dan data yang dibutuhkan sehingga membantu melancarkan arus perdagangan dan bantuan keuangan yang diharapkan.

“Kita di Komisi II ini kan banyak yang dari inhil, jadi kita sepakat mendorong dana dari provinsi tahun 2019 ini dialokasikan sebagian besar untuk daerah penghasil kelapa itu. Jadi kita juga berharap dinas perdagangan melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya penyalurannya bisa lancar,” ujarnya.

Agus kemudian menjelaskan pihaknya akan mengupayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran

atas pengelolaan kelapa ini nantinya.

Hal itu karena menurutnya selama ini, pengelolaan kelapa dikuasai oleh perusahaan - perusahaan yang tidak melibatkan daerah secara langsung.

Dikhawatirkan, jika dikuasai oleh perusahaan dan bukan daerah, akan lebih terbuka peluang adanya kecurangan oleh pihak - pihak tertentu. Misalnya dalam hal menaikkan harga jual, oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut agar masyarakat yang lebih diuntungkan.

“Jadi begini formatnya nanti kita akan menyiapkan BUMD untuk mengelola kelapa itu, karenakan selama ini dikuasai oleh perusahaan - perusahaan tanpa

melibatkan daerah. Kita mengantisipasi juga terbukanya kesempatan bagi pihakpihak tertentu untuk ‘bermain’ disana,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya selama ini produksi kelapa didaerah Inhil memang telah memiliki banyak pembeli. Sayangnya, tingkat harga jual di masyarakat masih rendah, dan ini juga harus diperhatikan. “Sebenarnya pembeli sudah banyak dari berbagai daerah, hanya saja harga jual ditangan masyarakat itu rendah dan turun. Ini juga yang kita harapkan dengan BUMD akan mampu menaikkan harga jual itu,” tambahnya. (grc/e2)

15

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Waka DPRD Riau Pertanyakan Anggaran Sosialisasi Pilgubri

Dewan Riau Minta Pemprov Bertindak Cepat Soal BUMD “Salah satu contoh BUMD yang kondisinya sakit saat ini menurut Bagus adalah PT Petrolium. Pemerintah diminta unltuk mencari upaya atau langkah-langkah perbaikan secara serius. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau sudah banyak mengeluarkan anggaran terhadap tujuh BUMD yang ada. Sudah lebih anggaran Rp 1 T untuk BUMD ini.”

WAKIL Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengakui akan mengevaluasi terhadap penggunaan anggaran KPU Provinsi Riau dalam pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018 lalu. Ini terutama yang berkaitan dengan anggaran sosialisasi pemilih mengingat rendahnya tingkat partisipasi yang hanya 59% dari target 77,5%.

“Akan kita pertanyakan nanti penggunaan anggaran terutama yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi. Apa-apa saja kegiatamnya, mengingat masih ada masyarakat

F

RAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau mempertanyakan kinerja dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, terutama BUMD yang tidak bisa memberikan kontribusi atau deviden bagi daerah, malah membebani anggaran daerah.

“Kita minta pada Pemprov untuk bertindak cepat dan cermat terhadap keberadaan BUMD yang ada. Harus ada solusi dan upaya bagsimana BUMD ini bisa berkembang dengan baik. Mengingat untuk saat ini ada yang ‘sakit’ atau membebani daerah,” sebut salah seorang Anggota Fraksi PAN, Bagus Santoso menyebutkan sikap Fraksinya, Jumat (6/7).

Salah satu contoh BUMD yang kondisinya sakit saat ini menurut Bagus adalah PT Petrolium. Pemerintah diminta unltuk mencari upaya atau langkah-langkah perbaikan secara serius. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau sudah banyak mengeluarkan anggaran terhadap tujuh BUMD yang ada. “Sudah lebih anggaran Rp 1 T untuk BUMD ini,” katanya lagi.

Diakui Bagus Santoso, tahun sebelumnya pihak Pemprov ada melakukan pembenahan atau evaluasi terhadap BUMD yang sakit. Namun hingga saat ini apa yang dilakukan tersebut, tidak jelas hasilnya. (pnc/e2)

16

DPRD Desak Pemprov Kejar Utang Pusat Rp1,9 Triliun KOMISI IV DPRD Riau meminta Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau untuk bisa mengejar utang Pemerintah Pusat yang belum juga dibayarkan. Anggota Komisi IV Syamsurizal menyebut, ada Rp 1,9 triliun Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang masih mengalami tunda bayar.

Dijelaskan, pembayaran piutang tersebut harus digesa. Karena sudah menjadi hak Riau yang kekayaan alamnya terus digarap. Dana perimbangan ini diharapkan bisa menutupi persoalan keuangan di Riau.

“Selain itu ada Pajak Permukaan Air sebesar Rp 700 miliar juga harus dikejar Dinas ESDM kepada perusahaan yang masih belum membayar,” kata Syamsurizal, Jumat (12/7/2018) di Pekanbaru.

Dia turut mendorong Pemprov Riau tidak diam saja dan membiarkan hutang tersebut berlarut-larut. “Jangan sampai kita dibodohi pusat. Kita sendiri saat ini masih belum mengetahui secara keseluruhan hak kita yang ada di Pusat,” terangnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin. Selama ini, Riau begitu banyak menyumbangkan devisa negara dari sektor migas. “Itu merupakan hak kita di Pusat. Harus dikejar,” ujarnya. DBH yang masih tunda bayar sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Pemprov sendiri harus intens berkomunikasi dengan kementerian agar bisa segera dilunasi. (frc/e2)

yang tidak tahu adanya pelaksanaan Pilkada ini, terutama di daerah-daerah apalagi yang pelosok. Tentunya jadi berhubungan dengan tingkat partisipasi pemilih,” sebutnya, Selasa (11/07).

Disampailkan juga oleh Politisi Demokrat Dapil Kota Pekanbaru ini, bahkan ada juga masyarakat itu yang tidak tahu akan calon-calo yang akan bersaing. Sehingga membuat masyarakat jadi enggan datang ke TPS atau menggunaka hak suaranya. “Kita akui sistim Pilkada sudah berubah dengan dibatasinya APK

(Alat Peraga Kampanye, red) dan titik pemasangan,” tambahnya sembari menyebutkan hal itu bukan jadi alasan.

Untuk itu menirut sapaan akrab Deded ini., pihaknya akan mengevaluasi seperti apa penggunaan anggaran yang mencapai ratusan rupiah tersebut. “Penggunaan anggaran yang dilakukan akan dilihat juga dengan upaya yang dilakukan.

Jadi hasil dengan upaya sebanding atau tidak, yang terpenting itu adalah hasilnya,” kata warga Rumbai Kota Pekanbaru ini juga. (rgc/e2)

Soal Sistem Zonasi, Ini Pernyataan Legislator Riau SALAH satu permasalahan banyaknya keluhan orangtua karena anaknya tidak lulus di sekolah zonasinya sendiri, ternyata juga dikarenakan tidak pahamnya sekolah terkait regulasi zonasi tersebut.

Setelah Komisi V DPRD Riau melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, diketahui bahwa pihak sekolah memberikan penilaian secara langsung dan merata kepada seluruh siswa.

Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan, padahal secara regulasi, pihak sekolah harusnya membedakan kelulusan siswa berdasarkan jarak zonasi sekolah dengan domisili siswa.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, ternyata masih banyak sekolah yang belum memahami soal regulasi zonasi sekolah tersebut. Mereka meluluskan seluruhnya berdasarkan nilai. Harusnya kan ada perbedaan kelulusan, dimana ada yang wajib diluluskan bagaimana pun nilainya, tergantung jarak, kemudian selanjutnya baru ada pertimbangan nilai,” kata Ade Agus Hartanto, Selasa (10/7/2018).

Dijelaskannya, siswa yang tinggal dalam radius 500 meter dari sekolah, itu wajib diluluskan seluruhnya, apapun statusnya, dan bagaimanapun hasil nilainya.

“Dalam radius 500 meter tersebut tidak perlu memandang nilai, wajib diterima.

Radius itu bukan hanya kiri dan kanan,

tapi lingkaran,” jelasnya.

Setelah 500 meter, selanjutnya dalam hitungan 1.000 meter, baru kemudian menurutnya ada dihitung berdasarkan nilai, perhitungan selanjutnya radius 2.000, dan seterusnya. “Hal itu dibuktikan alamat dan surat keterangan domisili yang sudah disiapkan siswa, nanti kan bisa dicek kebenarannya,” ulasnya.

Terkait cukup banyaknya keluhan orangtua wali murid yang anaknya tidak lulus, padahal berada di zonasi dan sangat dekat dengan sekolah tempat tinggalnya, menurut Ade Agus masih ada peluang untuk mendaftar dan masuk ke sekolah tersebut.

“Kita akan cek nanti apakah sudah sesuai dengan zonasi atau tidak, bagi siswa yang tinggal di dekat sekolah, namun tidak lulus, masih ada kesempatan untuk masuk, kita akan carikan solusinya,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Riau lainnya, Husni Thamrin mengatakan, penerapan pertama sistem zonasi sekolah tersebut wajar sebenarnya terjadi kesalahan. Namun demikian tetap harus diperbaiki di masa depan, maupun saat ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. (tpc/e2)

17

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Pemkab Rohil Terus Lakukan Langkah-langkah Majukan Pariwisata di Pulau Jemur Sebagai salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), Pemerintah Kabupaten Rohil terus melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Jemur. Terakhir, sebanyak 30 penggiat wisata Kabupaten Rokan Hilir mengikuti Workshop Pengenalan Wisata Observasi Pulau Jemur yang nantinya diharapkan terus mengembangkan wisata yang ada di daerah itu.

S

ekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Surya Arfan, mengatakan dengan dilaksanakan workshop tersebut diharapkan dapat menambah wawasan daripada para penggiat wisata. “30 peserta yang mengikuti workshop ini merupakan pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Rohil. Selama kegiatan dibiayai oleh Pemprov Riau,” kata Surya Arfan usai membuka Workshop Pengenalan Wisata Observasi Pulau Jemur yang dilaksanakan di Aula Hotel Lion Bagansiapiapi, Rabu (4/7/2018) Sekda juga berharap dengan workshop tersebut agar dapat meningkatkan motivasi, semangat kepada pelaku wisata dalam rangka untuk terus mengembangkan wisata yang ada di negeri julukan ‘Seribu Kubah’ itu. “Objek utama yang diperkenalkan adalah mengenai pengembangan Pulau Jemur. Hari ini mereka diberikan materi pelatihannya,” ujar Surya.

Selain mengikuti workshop, kata dia, 30 penggiat wisata Rohil itu juga pada Jumat (6/7/18) akan berkunjung ke Pulau Jemur. Kemudian nantinya dilanjutkan ke Bali untuk melihat perkembangan wisata di Pulau Dewata. “Jadi setelah melihat Pulau Jemur kemudian kita bandingkan bagaimana perkembangan kita dari Bali,” tuturnya.

Sekda menambahkan, untuk narasumber dalam workshop itu didatangkan dari Provinsi Bali. “Kita tahu bahwa Bali merupakan Provinsi yang luar biasa dalam pengelolaan pariwisatanya. Jadi kita berharap berbagi pengalaman kepada para peserta workshop kita dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata,” demikian Surya Arfan.

Memang, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka jalur wisata menuju Pulau Jemur. Objek wisata andalan yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini sesuai rencana akan dibu-

18

ka untuk umum.

Untuk menuju akses jalur laut, pemerintah daerah akan menyiapkan 2 armada kapal ferry dengan kapasitas daya angkut 68 orang. Untuk itu Pemkab akan terus memantau perkembangan durasi kunjungan wisatawan kedepannya. “Kemudian lihat perkembangannya, jika ramai peminat akan ditambah frekuensi jadwalnya dan apabila sudah tersedia tempat menginap akan ditambah harinya menginap selama 2 hari Sabtu-Minggu,” ujar Sekretaris Daerah, H Surya Arfan saat membuka louncing jalur wisata Pulau Jemur.

Sebelumnya, kajian sudah dilakukan bersama tim baik dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, pemprov Riau dan pemerintah pusat. Hasilnya, biaya yang dikenakan dalam sekali perjalanan pulang dan pergi bagi penumpang sebesar Rp. 350 ribu.

“Biaya penumpang perorang ditetapkan Rp. 350 ribu pulang pergi. Kita rencananya menyiapkan jadwal 2 kali seminggu, setiap Sabtu berangkat pagi dan kembali sore hari,” sebutnya. Menurutnya, hasil pertemuan ini akan segera dilaporkan kepada Bupati untuk arahan serta petunjuk lebih lanjut. Diakuinya sangat banyak peminat baik orang Rohil maupun luar

daerah yang ingin datang ke Pulau Jemur.

“Banyak wisatawan yang ingin datang menikmati indahnya panorama Pulau Jemur, tetapi selama ini terkendala belum adanya armada khusus penumpang yang memberangkatkan penumpang ke pulau terdepan yang berbatasan dengan Selat Malaka tersebut,” urainya.

Ditambahkan, pesona yang ada di Pulau Jemur sangat indah dan mampu menjadi daya pikat pengunjung yang datang.

Selain itu lautnya bisa dijadikan wahana berenang menyaksikan penyu bertelur, melepas tukik dan deeping.

Pulau Jemur sendiri terletak lebih kurang 45 mil dari Bagansiapiapi merupakan pulau yang memiliki daya tarik eksotis. Potensi ini sangat perlu dikembangkan oleh Pemkab Rohil untuk menjadi obyek wisata menghasilkan pemasukan PAD bagi daerah. Selain itu, Pulau Jemur bakal dijadikan ikon wisata Rohil dan menjadi tujuan wisata lokal maupun mancanegara dengan harapan sektor wisata di daerah dapat ditingkatkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil, HM Job Kurniawan mengatakan perlu adanya kerjasama antar SKPD dalam pengelolaan

Pulau Jemur tersebut. Sebab banyak sarana yang harus dibangun di daerah itu guna mendukung terciptanya tempat kunjungan wisata tersebut. Adapun Dinas terkait dalam pengelolaan pulau ini seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut), Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Kemudian Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kesehatan (Diskes). “Pengelolaan pulau ini rencananya dilakukan pada tahun 2017 mendatang,” ujar Job Kurniawan.

Untuk Diskanlut misalnya mungkin pembuatan kerambah, kegiatan budidaya dan penangkaran penyu. Kemudian pe-

Informatika serta Menteri Perhubungan yang berisikan agar kedua menteri tersebut terlibat dalam melobi PT Telkomsel untuk mendirikan tower jaringan telekomunikasi di Pulau Jemur,” tandas Bupati.

Pemerintah Kebupaten Rokan Hilih memang terus berbenah dan berusaha mempersiapkan salah satu destinasi andalannya yaitu Pulau Jemur sebagai wisata unggulan. Dalam beberapa kesempatan, Bupati Kabupaten Rokan Hilir H Suyatno menyatakan komitmennya itu sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam merancang pembangunan Rohil dalam jangka panjang. Sebagai catatan, pembangunan Rokan Hilir banyak didorong dan dibiayai oleh dana yang sumbernya ban-

nyiapan mess yang tentu hal ini harus dilakukan oleh pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Disbudparpora terkait kepariwisataan, pengadaan even wisata seperti pelepasan tukik Penyu, memancing dan lainnya.

Dinas Koperasi dan UKM mungkin perlunya ada kerjasama perlunya pengadaan kantin atau semacamnya sehingga yang datang bisa tingal atau belanja di sana. Diskes perlunya pembangunan dokter atau perawat.

Arah kebijakan pembangunan Pulau Jemur menjadi pulau wisata, sehinga harus menyesuaikan diri, tanpa mengganggu pihak lain dalam hal ini pihak TNI Angkatan Laut yang memang sudah sejak lama menjaga pulau.

Bupati Rokan Hilir, H Suyatno, berjanji akan menjadikan pulau Jemur sebagai objek wisata andalan bahkan pemerintah daerah sendiri membuka diri bagi investor yang berminat menanamkan modalnya.

“Sekarang sudah ada dermaga, sarana dan prasarana lain seperti mess juga sudah ada tapi tidak begitu banyak dan harus kita lengkapi lagi. Namun yang paling penting itu tower telekomunikasi dan kita juga sudah menyurati Menteri Komunikasi dan

yak diperoleh melalui potensi, perkebunan, pertanian dan prikanan.

Nantinya menurut Bupati, pemerintah daerah harus mengembangkan potensi ekonomi daerah lainnya karena sektor merupakan sektor ekonomi daerah yang bersumber dari ekploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui. “Untuk itu kita berharap dengan pengembangan potensi pariwisata daerah yang ada, nantinya akan mampu juga mendorong dinamika ekonomi kreatif masyarakat khususnya masyarakat lingkar wisata dan masyarakat yang banyak mengantungkan hidupnya dari pengembangan objek wisata di daerah,” papar Suyatno.

Namun, hal itu dapat terwujud jika semua komponen daerah mampu bekerja secara bersama-sama. Lebih khususnya lagi, dinas teknis terkait harus saling dorong dan bersinergi dalam mengimplementasikan program pembangunan yang terkait atau bersinggungan dengan pengembangan pariwisarta daerah sehingga pariwisata Rokan Hilir dapat bergerak maju.

Saat ini, proyek pariwisata yang sedang dirancangnya adalah dengan melengkapi fasilitas para pengunjung di Pulau Jemur serta sarana transportasi menuju

kesana yakni kapal Speed cepat. “Saya juga membuka kesempatan bagi pelaku bisnis di bidang pariwisata untuk ikut bagian dalam proyek ini,” katanya.

Dirinya mengungkapkan, tidak semua warga Rohil pernah menginjak pulau jemur. Padahal, pulau tersebut merupakan kebanggaan daerah. Analoginya, dengan kehadiran speed cepat, restoran sea food, penginapan serta MCK di Pulau Jemur, akan meningkatkan intensitas pengunjung mendatangi pulau jemur yang termasuk pulau terbaik di Indonesia.

Tidak hanya itu, Suyatno menilai, kehadiran kapal speed cepat justru membuka peluang baru bagi usaha jasa tour and travel. Menurutnya, para tamu yang datang terutama pada saat iven Bakar Tongkang sudah tahu betul bahwa menuju ke Pulau Jemur sangat sulit. Namun dengan tersedianya armada, maka mereka bisa ke Pulau Jemur atau pun stay di sana.

Sebagai gambaran, Pulau jemur terletak lebih kurang 45 mil dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapi-Api, dan 45 mil dari Negara tetangga Malaysia, dan propinsi Sumatera Utara merupakan Propinsi yang terdekat dari Pulau Jemur.

Pulau Jemur sebenarnya merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari beberapa buah pulau antara lain, pulau Tekong Emas,Pulau Tekong Simbang, Pulau Bilik serta Pulau-Pulau kecil lainnya.

Pulau Jemur memiliki pemandangan dan panorama alam yang indah. Selain itu pulau jemur itu amat kaya dengan hasil lautnya. Disamping itu, pulau jemur dihuni oleh Spesies penyu, dimana pada musim tertentu penyu-penyu itu naik ke pantai untuk bertelur satwa langkah ini dapat bertelur sebanyak 100 sampai 150 butir setiap ekornya.

Selain itu, pulau jemur juga terdapat beberapa potensi wisata lainnya, diantaranya adalah Goa Jepang, Menara Suar, bekas tapak kaki manusia, perigi tulang, sisa-sisa pertahanan Jepang, batu panglima Layar. Taman Laut, dan pantai berpasir kuning emas.

Bila dilihat dari potensi, letak dan posisi Pulau Jemur sangat cocok dikembangkan menjadi kawasan Resort. Dimana berbagai kegiatan wisata sangat banyak untuk dapat dikembangkan di Pulau Jemur itu.

Pemkab Rokan Hilir sangat berharap rencana pengembangan Pulau Jemur sebagai salah satu objek wisata di sana dapat segera terealisasi kan dengan dukungan pemerintah pusat. Desakan tersebut juga untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat Rokan Hilir dan sekitarnya untuk mengembangkan usaha rumah tangga atau “home industry” dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. (adv/hms/brc/rsc/e2)

19

advertorial Bank Riaukepri

Kunjungi Kepri, Dirut BRK Beri Motivasi pada Jajarannya Sepanjang Juli 2018, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi mengunjungi sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain menjalin silaturahmi dan bertatap muka, momen pertemuan dengan jajaran BRK tersebut juga dimanfaatkan Irvandi untuk memberi motivasi.

S

eperti tidak ada bosan-bosannya Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari hadir pada kegiatan rutin morning briefing pada setiap kota yang dikunjungi dan untuk kali ini kegiatan morning briefing dilaksanakan oleh Kantor Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang, Rabu (11/7/18).

Hal ini rutin dilakukan Irvandi sebagai Dirut Bank Riau Kepri ketika melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam rangka menyemangati dan memotivasi pegawainya. Seperti diketahui Irvandi baru saja meresmikan Kantor Kas Palmatak di Kabupaten Anambas bersama Bupati Anambas Abdul Harris, SH pada hari sebelumnya.

Tepat pukul 07.00 wib Dirut Bank Riau Kepri hadir di tengah-tengah pegawai Bank Riau Kepri dibawah Pimpinan Dedi Santika ini. Seluruh pegawai yang telah menunggu kedata-

20

ngan Dirutnya di banking hall Cabang Tanjung Pinang ini terlihat senang dan bergembira.

Turut hadir pada pagi itu Pemimpin Cabang Pembantu Bintan Center Ediyanto bersama Pemimpin Kedai Pasar Tanjung Pinang Imam Hadi Suryono.

Kehadiran orang nomor satu di Bank Riau Kepri ini dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang.

Selain itu Dirut juga mengarahkan seluruh pegawainya untuk melakukan

percepatan bisnis serta merubah mindset guna keningkat laba dan deviden kepada pemegang saham.

Dirut juga menyampaikan banyak prestasi gemilang level nasional yang telah diraih oleh Bank Riau Kepri salah satunya yaitu Bank Riau Kepri raih Award The Best Overall Performance BPD se Indonesia 2018 pada ajang 15th Infobank Banking Service Excellence Award 2018, dengan memborong juara 1 pada 5 kategori dari 7 kategori yang dipertarungkan.

DR. Irvandi Gustari selaku Dirut Bank Riau Kepri menyampaikan agar seluruh pegawai untuk terus memasarkan dan mengembangkan produk-produk yang dimiliki Bank Riau Kepri. Lagi-lagi Irvandi terus memompa semangat seluruh pegawai untuk meningkatkan peforma dan kinerjanya di tahun 2018 ini.

Selain itu Irvandi juga memberikan kesempatan pada beberapa pegawai untuk tanya jawab langsung dengannya.

Seluruh uneg-uneg dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target bisnis di tahun 2018 disampaikan langsung kepada Dirut Bank Riau Kepri.

Terakhir, Pemimpin Cabang Tanjung Pinang Dedi Santika merasa senang atas kehadiran Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, ini menunjukkan perhatian dari manajemen dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, selain menjadi motivasi arahan yang disampaikan Direktur Utama dihadapan para pegawai dapat menjadi pemicu semangat bagi pegawai untuk bekerja lebih baik di tahun 2018 ini.

Sebelum bertolak ke Kecamatan Senayang untuk meresmikan Kantor Kas Bank Riau Kepri bersama Bupati Lingga H. Alias Wello, S.IP dan Wakil Bupati M. Nizar. S.Sos, Rabu malam (11/7/18) Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyempatkan diri untuk bertemu dan berdiskusi terkait percepatan bisnis dan kinerja dengan seluruh pegawai Cabang Pembantu Daik Lingga dibawah Pimpinan Abdul Rohim. Pertemuan tersebut digelar dengan sederhana

di banking hall Capem Daik Lingga.

Pertemuan dadakan yang dimulai pukul 21.00 wib ini dalam rangka menginspirasi dan memotivasi pegawai Capem Daik Lingga yang berada di gugusan pulau terluar Indonesia dekat garis perbatasan Singapura dan Malaysia ini.

Hal seperti ini sudah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan Irvandi selaku Dirut bank berlogo tiga layar terkembang ini setiap kali melakukan perjalanan dinas keluar kota. Kehadiran orang nomor satu di Bank Riau Kepri ini merupakan lanjutan setelah pada hari sebelumnya melaksanakan penyerahan CSR Bank Riau Kepri berupa Musholla di Kecamatan Siantan dan peresmian Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Palmatak Propinsi Kepulauan Riau bersama Bupati Anambas Abdul Harris.

Sebelumnya berdiskusi terkait kinerja gemilang yang telah diraih oleh Bank Riau Kepri Irvandi menceritakan sedikit pengalamannya diperjalanan selama 3 jam untuk sampai di Kecamatan Daik Lingga dengan menggunakan speedboat kormersil dari pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Irvandi memulai diskusi malam itu dengan menjelaskan kondisi terakhir Bank Riau Kepri secara keseluruhan. Berbagai usaha dan upaya telah dilakukan seluruh insan Bank Riau Kepri untuk menumbuh kembangkan Bank Riau Kepri hingga saat ini. Berbagai pengakuan dari lembaga kredibel level nasional telah diterima Bank Riau Kepri sehingga Bank Riau Kepri saat ini diperhitungkan dan disegani dimata nasional.

Dirut juga menyampaikan agar seluruh pegawai untuk terus memasarkan dan mengembangkan produk-produk yang dimiliki Bank Riau Kepri. Lagi-lagi Irvandi terus memompa semangat seluruh pegawai untuk meningkatkan peforma dan kinerjanya di tahun 2018 ini.

Selain itu Irvandi juga memberikan kesempatan pada beberapa pegawai untuk tanya jawab dan memperkenalkan diri langsung dengannya. Seluruh uneg-uneg dan kendala-kendala yang

dihadapi dalam mencapai target bisnis di tahun 2018 disampaikan langsung kepada Dirut Bank Riau Kepri. Tanpa terasa dialog ringan dengan penuh rasa kekeluargaan antara pegawai dengan Dirutnya berlangsung hingga pukul 00.10 wib.

Menurut Irvandi pegawai Bank Riau Kepri tidak perlu khawatir dan takut ketika ditugaskan di pulau-pulau jauh seperti Daik Lingga ini. Irvandi juga meyampaikan berulang-ulang bahwa saat ini Bank Riau Kepri menerapkan budaya kerja produktif berbasiskan kompetensi dan kinerja. Dalam penerapannya akan selalau dibarengi dengan transparansi dan equal treatment (kesempatan yang sama).

Pemimpin Cabang Pembantu Daik Lingga Abdul Rohim merasa senang dan bangga atas kehadiran Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, hal ini menjadi motivasi dan semangat tersendiri bagi seluruh pegawai Capem Daik Lingga. Diskusi hingga lewat tengah malam itu terasa sedikit bagi seluruh pegawai Capem Daik Lingga yang hadir, masih banyak hal-hal terkait percepatan bisnis dan kinerja yang ingin didiskusikan dengan Dirutnya.

Senin (9/7/18) tepat pukul 07.00 wib Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari hadir di tengah-tengah pegawai Bank Riau Kepri Cabang Syariah Tanjung Pinang untuk melakukan morning briefing. Seluruh pegawai yang telah menunggu kedatangan Dirutnya ini terlihat senang dan

bergembira. Hal ini rutin dilakukan Irvandi sebagai Dirut Bank Riau Kepri ketika melakukan perjalanan dinas keluar kota dalam rangka menyemangati dan memotivasi pegawainya.

Pada kesempatan ini Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menekankan kepada seluruh pegawai Kantor Cabang Syariah Tanjung Pinang untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Selain itu Dirut juga mengarahkan seluruh pegawainya untuk melakukan percepatan bisnis guna keningkat laba dan deviden kepada pemegang saham.

Kedepannya seluruh pegawai akan mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kedisiplinan serta merubah mindset pola kerja. Terakhir Dirut juga berpesan kepada seluruh pegawai agar melakukan intropeksi dan evaluasi kinerja serta menjaga marwah dan nama baik Bank Riau Kepri.

Dalam silaturahmi yang penuh dengan rasa kekeluargaan tersebut para pegawai diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan Dirut Bank Riau Kepri. Seluruh uneg-uneg dan kendalakendala yang dihadapi dalam mencapai target bisnis tahun 2018 disampaikan langsung kepada Dirut Bank Riau Kepri. Tak hanya itu, Irvandi juga berkenalan langsung dengan masing-masing pegawai yang hadir. Terlihat dari karyawan yang hadir, wajahnya pada sumringah semuanya dan penuh senyum kebahagiaan, sebab bangga di tanya satu persatu dan diberikan kesempatan oleh Dirut untuk mengenalkan dirinya masing-masing, dan itupun berlangsung sangat informal dan penuh kekeluargaan.

Turut hadir pada kegiatan morning briefing pagi itu Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang Dedi Santika.***

21

Pemerintah Kabupaten

Risalah

siak

Rahasia dan Keutamaan Puasa Syawal Namun pahala puasa Syawal itu tidak bisa digapai jika menunaikan qodho’ puasanya di bulan Syawal. Karena puasa enam hari di bulan Syawal tetap harus dilakukan setelah qodho’ itu dilakukan.

A

LHAMDULILLAH, kita telah melaksanakan puasa dibulan Ramadhan tahun ini dan telah sampai pada sepertiga akhir dari puasa tahun ini. walaupun kita sedih karena akan meningggalkan bulan yang penuh berkah ini,namun gk usah khawatir karena setelah melalui Bulan Ramadhan ini,Kita juga masih bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan syawal.

Kita juga sudah mengetahui ada amalan utama di bulan ini, yaitu puasa enam hari di bulan Syawal. Walaupun tidak sebesar keutamaan seperti bulan ramadhan namun Puasa di bulan syawal ini juga memiliki keutamaan yang besar.Berikut ini pembahasan untuk Puasa Sunah 6 hari di bulan Syawal (nyawalan).

Disebutkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas minimal dengan sepuluh kebaikan .

Secara logika ini menunjukkan bahwa puasa Ramadhan sebulan penuh akan dibalas dengan 10 bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa enam hari di bulan Syawal akan dibalas minimal dengan 60 hari (2 bulan) kebaikan puasa. Jika dijumlah, seseorang sama saja melaksanakan puasa 10 bulan + 2 bulan sama dengan 12 bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh.

Dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fithri, maka ia

22

telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas sepuluh kebaikan semisal.” (HR. Ibnu Majah no. 1715. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Berikut adalah tata cara Puasa Syawal : 1. Puasa sunnah Syawal dilakukan selama enam hari Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa puasa Syawal itu dilakukan selama enam hari.

Lafazh hadits di atas adalah: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.”

(HR. Muslim no. 1164). Dari hadits tersebut, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin berkata, “Yang disunnahkan adalah berpuasa enam hari di bulan Syawal.” (Syarhul Mumti’, 6: 464).

2. Lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Para fuqoha berkata bahwa yang lebih utama, enam hari di atas dilakukan setelah Idul Fithri (1 Syawal) secara langsung. Ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan.” (Syarhul Mumti’, 6: 465).

3. Lebih utama dilakukan secara berurutan namun tidak mengapa jika dilaku-

kan tidak berurutan. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin juga berkata, “Lebih utama puasa Syawal dilakukan secara berurutan karena itulah yang umumnya lebih mudah. Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan.” (Idem) 4. Usahakan untuk menunaikan qodho’ puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa Syawal yaitu puasa setahun penuh.

Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah berkata, “Siapa yang mempunyai kewajiban qodho’ puasa Ramadhan, hendaklah ia memulai puasa qodho’nya di bulan Syawal. Hal itu lebih akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Bahkan puasa qodho’ itu lebih utama dari puasa enam hari Syawal.”

(Lathoiful Ma’arif, hal. 391). Begitu pula beliau mengatakan, “Siapa yang memulai qodho’ puasa Ramadhan terlebih dahulu dari puasa Syawal, lalu ia menginginkan puasa enam hari di bulan Syawal setelah qodho’nya sempurna, maka itu lebih baik. Inilah yang dimaksud dalam hadits yaitu bagi yang menjalani ibadah puasa Ramadhan lalu mengikuti puasa enam hari di bulan Syawal. Namun pahala puasa Syawal itu tidak bisa digapai jika menunaikan qodho’ puasanya di bulan Syawal. Karena puasa enam hari di bulan Syawal tetap harus dilakukan setelah qodho’ itu dilakukan.”

(Lathoiful Ma’arif, hal. 392).

5. Boleh melakukan puasa Syawal pada hari Jum’at dan hari Sabtu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa dimakruhkan berpuasa pada hari Jum’at secara bersendirian. Namun jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa nadzar karena sembuh dari sakit dan bertepatan dengan hari Jum’at, maka tidaklah makruh.” (Al Majmu’ Syarh Al Muhaddzab, 6: 309). Hal ini menunjukkan masih bolehnya berpuasa Syawal pada hari Jum’at karena bertepatan dengan kebiasaan. Adapun berpuasa Syawal pada hari Sabtu juga masih dibolehkan sebagaimana puasa lainnya yang memiliki sebab masih dibolehkan dilakukan pada hari Sabtu, misalnya jika melakukan puasa Arafah pada hari Sabtu. Ada fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia berikut ini. “Boleh berpuasa Arafah pada hari Sabtu atau hari lainnya, walaupun tidak ada puasa pada hari sebelum atau sesudahnya, karena tidak ada beda dengan hari-hari lainnya. Alasannya karena puasa Arafah adalah puasa yang berdiri sendiri. Sedangkan hadits yang melarang puasa pada hari Sabtu adalah hadits yang lemah karena mudhtorib dan menyelisihi hadits yang lebih shahih.

(Fatwa no. 11747. Ditandatangani oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, Syaikh ‘Abdurrozaq ‘Afifi dan Syaikh ‘Abdullah bin Ghudayan).”

Nah itulah sekelumit penjelasan Puasa Sunah 6 hari dibulan syawal yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadhan dan kita selalu di berikan taufik untuk melaksanakan puasa sunah di bulan bulan lainya. (int)

Infotorial Pemkab Siak

Bahas Revolusi Industri dengan Presiden

Syamsuar dan Sejumlah Bupati Diundang Khusus ke Istana “Pada kesempatan itu juga dibahas masalah peningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi revolusi industri.

Seperti penggunaan robot, kemajuan digitalisasi dan sebagainya yang harus dihadapi oleh dunia secara global.”

S

EBANYAK 41 Bupati seluruh Indonesia diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (5/7/2018) juga hadir Bupati Siak, Syamsuar. Istimewanya, calon Gubernur Riau memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 ini terlihat duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi, selama pertemuan berlangsung.

“Alhamdulillah, saya diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan sejumlah Kepala Daerah lainnya di Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,” kata Syamsuar kepada wartawan, Jumat (6/7/2018).

Dalam pertemuan itu, kata Syamsuar, Bapak Presiden mendengarkan berbagai masukan dan keluhan yang dirasakan daerah, sehingga pemerintah pusat nantinya bisa membantu.

“Bapak Presiden sengaja mengundang khusus kami dalam forumforum lebih kecil, sehingga lebih bebas menyampaikan hal-hal berkaitan

dengan pemerintahan di daerah,” kata Syamsuar menyampaikan kata pembuka Presiden dalam pertemuan.

Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota betul-betul satu garis lurus. Selain itu presiden menyampaikan arahan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya menekan inflasi.

Pada kesempatan itu juga dibahas masalah peningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi revolusi industri. Seperti penggunaan robot, kemajuan digitalisasi dan sebagainya

yang harus dihadapi oleh dunia secara global,ungkap Syamsuar.

Karenanya, kata Syamsuar, presiden berharap daerah mampu menghadapi perubahan yang begitu cepat dengan melakukan berbagai inovasi, bukan bekerja seperti manual saja.

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing, dalam arahan presiden daerah harus mampu meningkatkan investasi dan komoditas eksport, ucap Syamsuar berharap pertemuan itu membawa manfaat untuk Kabupaten Siak, dan tentunya bagi Provinsi Riau.***

23

DPRD

K

Provinsi Riau

antor yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui institusi yang kini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau itu berlokasi di Jalan Sumatera, bersebelahan dengan Lapangan Tenis Pelti Kota Pekanbaru, dan tak jauh dari kantor Lurah Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.

Pembangunan kantor dikerjakan PT Sabarjaya Karyatama dengan harga penawaran hampir Rp4,5 miliar. Adapun sumber dana dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016. Usai dibangun, hingga kini kantor tersebut belum juga ditempati. Akibatnya, bangunan tersebut kini dalam kondisi yang memprihatinkan.

Memasuki kawasan kantor, kondisi tidak terawat mulai terlihat. Halaman kantor ditutupi dedaunan yang mengering. Dilihat secara dekat kondisi kantor, bangunan yang dalam keadaan terkunci itu telihat kumuh tak terawat. Teras yang dipasang keramik terlihat kusam. Karena terkunci, kondisi dalam hanya bisa terlihat dari celah kaca buram yang menghiasi bangunan depan kantor.

Kondisi dalam tak jauh berbeda. Meski hanya terpantau bagian lantai satu, namun dapat terlihat lantai keramik yang kusam yang dihiasi sampah, plafon yang terlepas di sejumlah sisi. Tak hanya itu, cat dinding kusam dan terkelupas. Kondisi ini sangat ironis mengingat usia bangunan belum genap berumur dua tahun.

Belum ditempatinya bangunan itu diduga karena belum keluarnya izin dari Pemprov Riau. Pihak LPJK Riau sendiri mengaku telah lama menyurati Pemprov untuk izin penempatan kantor. Namun hingga kini, izin tersebut tak kunjung diberikan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin, mendesak agar LPJK Riau bisa sesegera mungkin menempati kantor tersebut. Pasalnya pembangunan bangunan itu menggunakan APBD Riau yang notabene adalah uang rakyat. “Tempati segeralah. Itu kan sudah banyak anggaran negara untuk bangun gedung itu. Apa lagi alasan tidak ditempati.

Kalau berkaitan dengan bangunan fisik, itu kan sudah selesai,” ujar Thamrin kepada Riaumandiri.co, Kamis (19/7/2018).

Dengan belum ditempatinya bangunan itu, sebut Husni, tentu tidak menguntungkan. Apalagi bangunan saat ini yang kondisinya sangat memprihatinkan, tentu akan memerlukan biaya tambahan khususnya terkait pemeliharaan. “Kita desak Pemprov (Riau), serahkan secepat mungkin. Mengapa ditahan tahan, tak ada untungnya ditahan tahan. Rugi malah. Biaya perawatan lagi nanti kan. Tapi kalau diserahkan ke LPJK, biarlah mereka yang

24

advertorial DPRD Prov Riau

Gedung LPJK Belum Juga Ditempati, Ini Komentar Legislator Riau Desakan agar kantor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Sumatera Kota Pekanbaru segera ditempati, kembali disuarakan anggota DPRD Riau, menyusul desakan serupa sebelumnya. Kali ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin.

Husni Thamrin Ketua Komisi IV DPRD Riau merawat semuanya,” kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu,

Jika hal itu tidak juga dilakukan, kata Legislator asal Pelalawan itu, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya dalam sebuah rapat dengar pendapat atau hearing. “Kita selesaikan dulu evaluasi kegiatan tahun 2018 ini. Setelah itu, akan kita panggil,” pungkas Husni Thamrin.

Dari informasi yang dilansir dari situs : http://lpse.riau.go.id, kegiatan itu bernama Pekerjaan Fisik Pembangunan Kantor LPJK Provinsi Riau, di satuan kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Pengerjaan proyek menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016, dengan nilai pagu paket Rp5.002.800.000.000. Lelang diikuti 96 perusahaan, dan dimenang-

kan oleh PT Sabarjaya Karyatama dengan harga penawaran Rp4.450.000.000.000. PT Sabarjaya Karyatama sendiri juga merupakan rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang saat ini tengah diusut Kejari Pekanbaru.

Kantor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, usai dibangun sejak akhir 2016 lalu, kantor yang beralamat di Jalan Sumatera Pekanbaru ini tak kunjung ditempati.

Pantauan Riaumandiri.co, bangunan dengan dua lantai utama itu berlokasi bersebelahan dengan Lapangan Tenis Pelti Kota Pekanbaru, dan tak jauh dari kantor Lurah Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota. Memasuki kawasan kantor, kondisi tidak terawat mulai terlihat.

Halaman kantor ditutupi dedaunan yang mengering menambah semrawutnya bangunan yang dibangun institusi yang kini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Riau (PUPR) Provinsi Riau itu.

Coba menilik secara dekat kondisi kantor. Bangunan yang dalam keadaan terkunci itu telihat kumuh tak terawat.

Teras yang dipasang keramik terlihat kusam. Karena terkunci, Riaumandiri.co hanya bisa melihat kondisi bangunan dari celah kaca buram yang menghiasi bangunan depan kantor.

Kondisi dalam tak jauh berbeda. Meski hanya terpantau bagian lantai satu, namun dapat terlihat lantai keramik yang kusam yang dihiasi sampah, plafon yang terlepas di sejumlah sisi. Tak hanya itu, cat dinding juga sudah kusam dan terkelupas. Kondisi ini sangat ironis mengingat usia bangunan

belum berumur dua tahun.

Dikonfirmasi hal itu, Ketua LPJK Riau, Aswandi, saat dihubungi mengatakan, pihaknya telah lama ingin menempati bangunan tersebut. Namun terkendala izin yang belum dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. “Izinnya belum diteken gubernur, dikeluarkan oleh Pemprov,” ujar Aswandi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (10/7).

Hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, bangunan tersebut bukan milik LPJK Riau, melainkan milik pemerintah.

LPJK Riau, katanya, dulu pernah berkantor di sana. “Begitu pembangunan selesai, proses pengajuan izinnya gak keluar keluar dari Pemprov,” lanjut Aswandi.

Terkait belum terbitnya izin tersebut, Aswandi mengaku tidak mengetahui penyebabnya. Itu, katanya, merupakan domain Pemprov Riau selaku pemilik aset.

“Ya, tidak tahu saya (penyebab belum terbitnya izin penempatan kantor). Tanya Pemprov lah. Dia kan Dinas PU Provinsi itu. Kita sudah setahun yang lalu mengajukan itu, minta untuk ditindaklanjuti. Kita resmi menyurati pemprov untuk menempati (kantor) itu,” sebut Aswandi.

“Dulu ada Permendagri, tidak boleh pinjam pakai. Entah harus sewa menyewa, ada PAD nya. Kita siap aja,” sambungnya.

Kembali ke perihal surat yang pernah dikirimkan, Aswandi mengatakan pihaknya telah sering mengingatkan Pemprov Riau. Apalagi bangunan tersebut saat ini dalam keadaan tidak terawat.

“Kita sudah ingatkan itu. Jika tak ditempati, itu akan semakin rusak.

Dalamnya itu udah banyak dicuri. Siapa yang merawatnya, karena itu bukan milik

kita. Itu kan dianggarkan di APBD untuk kantor LPJK Provinsi Riau, kantor pemerintah. Dulu kita berkantor di sana dengan konsep pinjam pakai selama 2 tahun, lalu diperpanjang,” tuturnya.

Dipaparkannya, kondisi bangunan itu masih plong, tidak ada partipasi untuk sekat ruangan. Begitu juga dengan meubeler. “Saya sudah sampaikan, meubeler tentu dari kita, cuma partisinya gak tau.

Kita menunggu arahan Pemprov la,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau menegaskan hal tersebut bukan lagi menjadi urusan mereka. “Itu (penempatan kantor) bukan domain kami lagi. Kami hanya membangun ya,” ungkap Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, saat dikonfirmasi Riaumandiri.co belum lama ini.

Kantor itu dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui institusi yang dilakukan bernama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu.

Bangunan itu berlokasi di Jalan Sumatera, bersebelahan dengan Lapangan Tenis Pelti Kota Pekanbaru, dan tak jauh dari kantor Lurah Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.

Belum ditempatinya bangunan itu diduga karena belum keluarnya izin dari Pemprov Riau. Pihak LPJK Riau sendiri mengaku telah lama menyurati Pemprov untuk izin penempatan kantor. Namun hingga kini, izin tersebut tak kunjung diberikan. “Kalau yang membangun, sudah (menyerahkan ke pemerintah). Hanya SK (Surat Keputusan,red) penempatan bukan pada kita. Nanti tanya sama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,red) sebagai sebagai pengelola aset,” pungkas Dadang.

Untuk diketahui, bangunan kantor LPJK Riau tersebut kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Memasuki kawasan kantor, kondisi tidak terawat mulai terlihat. Halaman kantor ditutupi dedaunan yang mengering. Dilihat secara dekat kondisi kantor, bangunan yang dalam keadaan terkunci itu telihat kumuh tak terawat. Teras yang dipasang keramik terlihat kusam. Karena terkunci, kondisi tersebut dalam hanya bisa terlihat dari celah kaca buram yang menghiasi bangunan depan kantor.

Kondisi dalam tak jauh berbeda. Meski hanya terpantau bagian lantai satu, namun dapat terlihat lantai keramik yang kusam yang dihiasi sampah, plafon yang terlepas di sejumlah sisi. Tak hanya itu, cat dinding kusam dan terkelupas. Kondisi ini sangat ironis mengingat usia bangunan belum genap berumur dua tahun. (adv/hms/e2)

25

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

Dievaluasi, Percepatan Pengembangan KITB

“KITB ini masuk dalam PSN jadi setiap kawasan Industri yang sudah masuk kedalam daftar proyek strategis nasional, maka wajib untuk melaporkan perkembangannya tiga bulan sekali kepada BPKP.�

kecantikan

Aneka Manfaat Kunyit untuk Kecantikan

Kunyit dapat mengobati ruam-ruam dan gatal, memulihkan kerusakan pada kulit yang terbakar karena paparan sinar matahari, dan mencerahkan warna kulit. Karena itu kunyit juga cocok untuk merawat kecantikan.

S

EKDA Siak TS. Hamzah pimpin rapat percepat pelaksanaan pengembangan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Masuknya Kawasan Industri Tanjung Buton ini ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Yang di atur dalam Peraturan Presiden (perpres) tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Untuk mengerakan percepatan pelaksanaan usaha di kawasan tersebut, dibutuhkan langkah langakah dan masukan dari setiap BUMD dan Perusahaan yang saat ini sudah beroprasi di kawasan KITB. “KITB ini masuk dalam PSN jadi setiap kawasan Industri yang sudah masuk kedalam daftar proyek strategis nasional, maka wajib untuk melaporkan perkembangannya tiga bulan sekali kepada BPKP. Karena kita di pantau sejauh mana progres yang sudah berjalan sejak di tetapkan sebagai PSN,� Hal ini dikatakan TS. Hamzah Senin, 08/07/2018 di ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak.

TS. Hamzah menerangkan, hari ini kita mengundang pimpinan perusahaan dan dinas perkait, untuk menyingkronkan terhadap persoalan di lapangan

26

dan kita coba untuk menyelesaikan bersama, mulai dari persolan penempatan lahan, teknis persiapan dan penataan regulasi dermaga, serta mengajak pihak invsetor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Di Provinsi Riau terdapat dua kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional. Pertama Kawasan Industri Dumai Wilmar (KIDW) dan yang kedua Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kabupaten Siak. Kita sangat bersyukur karena percepatan proyek ini mendapat dukungan baik berupa anggaran dan juga kemudahan

perIzinan dari pemerintah pusat.

Sebagai mana harapan pimpinan kita fasilitas Kawasan Industri Tanjung Buton ini semakin lengkap. dengan adanya pengembangan pelabuhan, masyarakat baik lokal maupun pendatang betul-betul bisa merasakan perubahan KITB lebih dari sekarang ini.

Sekda berharap pada rapat hari ini apa yang dibahas harus ada tindak lanjutnya, sehingga tidak menunggu ada masalah, baru ada pertemuan. Mulai saat ini kita menginventarisi seluruh aset, dan mempersiapkan seluruh perizinan yang belum ada.***

K

UNYITmerupakan rempah tropis yang banyak digunakan pada masakan dan pengobatan herbal di Asia sejak ratusan tahun lalu. Menurut Wikipedia kunyit mengandung senyawa berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid, terdiri dari kurkumin dan desmetoksikumin.

Kunyit juga cukup tinggi kandungan vitamin C. Karena itulah tumbuhan ini sering sekali dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit dengan cara tradisional seperti campak, alergi, bisul, kanker, dan muntaber.

Selain itu kunyit mengandung bahan antiseptik yang cocok untuk mencegah peradangan pada jerawat dan luka.

Dapat mengobati ruam-ruam dan gatal, memulihkan kerusakan pada kulit yang terbakar karena paparan sinar matahari, dan mencerahkan warna kulit. Karena itu kunyit juga cocok untuk merawat kecantikan.

Mau tahu apa saja manfaat kunyit untuk kecantikan?

Berikut ini kami sajikan tips cantik dengan kunyit yang disarankan oleh Style Craze dan Tips For Natural Beauty, sebagaimana dilansir merdeka.com.

1. Mengobati jerawat Untuk mengatasi jerawat, Anda bisa membuat masker wajah dari kunyit. Caranya campurkan satu sendok makan bubuk kunyit atau 3 sendok makan air perasan kunyit segar. Campurkan dengan sedikit yogurt dan madu. Aduk merata hingga menjadi pasta kental. Pakailah masker wajah ini selama 15 menit. Jangan terlalu lama, karena kunyit juga mengandung pewarna kuat yang sulit hilang. Setelah itu cuci wajah dengan air bersih.

2. Mengatasi kulit berminyak Kunyit dapat mengontrol kelebihan produksi minyak dan sebum di pori-pori Anda. Anda bisa membuat masker untuk kulit berminyak dengan cara mencampurkan 2 sendok makan bubuk kunyit dengan 3 sendok makan ari jeruk

lemon atau jeruk nipis matang. Pakailah masker tersebut di wajah Anda. Biarkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat hingga bersih.

3. Menyamarkan kerutan dan mencegah penuaan dini Kandungan nutrisi dalam kunyit juga bermanfaat untuk mengatasi kerutan serta memperlambat proses penuaan.

Untuk mendapatkan efek anti penuaan dari kunyit, buatlah masker yang terbuat dari 2 sendok makan bubuk kunyit, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan susu, dan 1 sendok makan jus tomat. Pakailah masker tersebut di wajah dan leher. Diamkan selama 20 menit kemudian basuh wajah dengan air dingin.

4. Mengatasi pigmentasi Efek anti-inflamasi dan antiseptik dalam kunyit bisa dimanfaatkan untuk mengatasi pigmentasi pada kulit serta mendinginkan kulit yang terbakar karena paparan sinar matahari. Jika kulit Anda mengalami masalah seperti ini, cukup oleskan campuran bubuk kunyit dan jus timun segar selama 20 sampai 30 menit. Lakukan secara rutin sampai warna kulit Anda kembali ke kondisi semula.

5. Mengurangi bulu Siapa sangka kalau kunyit juga bisa digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bulu di tubuh? Agar bulu di tubuh Anda tidak cepat tumbuh, rajin-rajinlah memakai lulur yang terbuat dari bubuk kunyit dan tepung chickpea (kacang garbanzo/kacang arab/gram). Pakai lulur ini setidaknya seminggu dua kali selama satu bulan untuk mendapatkan hasil.

6. Mengatasi ketombe dan rambut rontok Kulit kepala gatal dan berketombe? Atau rambut Anda mengalami kerontokan. Obati saja dengan kunyit. Caranya dengan mengoleskan parutan kunyit di kulit kepala. Kandungan nutrisi dalam kunyit akan menyehatkan kulit kepala Anda, sehingga mencegah kerontokan rambut dan pengelupasan kulit kepala.

7. Menghaluskan kulit tumit dan siku Jika kulit di daerah tumit dan siku Anda berkerak, Anda bisa melembutkannya dengan kunyit. Caranya campurkan kunyit bubuk dan minyak kelapa, kemudian oleskan di bagian tumit dan siku yang kasar. Lakukan pijatan ringan agar larutan kunyit dan minyak kelapa meresap. Biarkan selama 10 menit, kemudian bilas dengan air bersih.

8. Mengangkat sel kulit mati Kunyit bisa dimanfaatkan untuk eksfoliasi, sebab kandungan dan tekstur kunyit bisa mengelupas sel kulit mati secara lembut, tanpa menjadikan kulit iritasi. Buatlah scrub tubuh dari bubuk kunyit dan tepung chickpea (kacang garbanzo/kacang arab/gram). Scrub ini akan menjadikan kulit Anda bercahaya dan lebih cerah.

9. Pewarna rambut alami Untuk mendapatkan warna pirang gelap, Anda bisa mewarnai rambut dengan kunyit. Warna kuningnya yang tajam akan melapisi rambut Anda dan menghasilkan warna pirang gelap yang alami. Siapkan seperempat cangkir kunyit parutan kunyit, kemudian tuangi air hangat dan perasperas hingga Anda mendapatkan secangkir larutan kunyit pekat. Masukkan larutan kunyit ke dalam botol spray, kemudian semprotkan hingga merata ke batang rambut. Remas-remas perlahan dan diamkan hingga rambut mengering. Jika rambut sudah kering, bilas hingga bersih. Ulangi proses ini setiap dua hari sekali.

Itulah 9 manfaat kecantikan yang bisa Anda dapatkan dari kunyit.***

27

PT RAPP

Cegah Karhutla, APRIL Umumkan Periode Bahaya Api “APRIL dan masyarakat desa berhasil membantu 80 persen kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat. Pentingnya kerjasama ini agar setiap pihak berperan dan memahami pencegahan dan penanganan Karhutla.”

G

RUP Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) mengumumkan ‘Periode Bahaya Api’ di seluruh areal konsesi di Provinsi Riau dari 1 Juli hingga 31 September 2018. Pengumuman ini merupakan bagian dari pendekatan APRIL yang terintegrasi dalam pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan upaya kolaboratif bersama pemerintah untuk mencegah kebakaran.

“Fokus utama APRIL adalah untuk meningkatkan kesadaran dan membantu mencegah karhutla sejak dini,” ujar Direktur RAPP, Rudi Fajar.

Periode Bahaya Api ini berguna untuk karyawan dan mitra APRIL serta masyarakat lokal di Riau agar tetap dan selalu waspada terhadap bahaya karhutla di sekitarnya karena cuaca akan panas dan kering di sepanjang

28

musim kemarau. Hal ini memberikan sinyal kepada masyarakat setempat untuk melarang melakukan pembakaraan lahan. APRIL saat ini menggunakan papan pengumuman, pertemuan desa dan alat komunikasi guna menginformasikan masyarakat tentang Periode Bahaya Kebakaran.

Director Corporate Affairs APRIL, Agung Laksamana mengatakan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, APRIL dan masyarakat desa berhasil membantu 80 persen kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat. Pentingnya kerjasama ini agar setiap pihak berperan dan memahami pencegahan dan penanganan Karhutla.

Agung menuturkan pencegahan menjadi fokus utama APRIL karena bagian penting dari penanganan Karhutla.

Sebab, lebih baik mencegah daripada memadamkan. Masyarakat, kata

Advertorial PT RAPP

Agung, juga harus mulai menyadari bahwa bahaya Karhutla penting untuk mereka.

Dengan latar belakang ini, APRIL membangun kemitraan yang berfokus pada masyarakat dan menginisiasikan program ‘Desa Bebas Api’ untuk memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam manajemen Karhutla. Dalam program ini, masyarakat setempat masyarakat diinformasikan terkait penanganan Karhutla untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan meningkatkan sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan. Kedua hal ini penting untuk untuk pengelolan lahan yang bebas dari api.

Di bagian lain, Tim Pemadam Fire Emergency Response Team (FERT) Fire Fighter PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan.

Fire and Aviation Manager RAPP, Yuneldi mengatakan terdapat 16 orang tim FERT beserta 10 orang tim Fire Estate Ukui yang bekerjasama memadamkan api. Mereka turut memantau lahan yang terbakar melalui drone untuk memastikan.

“Perusahaan akan terus bekerja maksimal agar api bisa dipadamkan.

Kami juga terus mendukung pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan,’’ tambah Yuneldi.

Dikatakan Yuneldi, bagi masya­ rakat yang membutuhkan bantuan terkait Karhutla, dapat menghungi nomor telepon (hotline) 08117072121.

Dalam upaya pemadaman tersebut, tim RAPP mengerahkan mesin pompa air jenis Mark III dan Ministriker lengkap dengan 30 roll selang dan Drone.

Kepala TNTN, Supartono mengatakan, total luas lahan yang terbakar mencapai 4 hektar. Kebakaran terjadi pada hari Selasa (9/7), beruntung api cepat dipadamkan sehingga tidak menyebar terlalu luas.

“Lokasi kebakaran terjadi di Desa Air Hitam. Tak hanya sampai satu hari, kebakaran bisa langsung dipadamkan berkat kerjasama berbagai pihak.

Dalam proses pemadaman, kami dibantu oleh perusahaan RAPP, TNI/ Polri, tim Manggala Agni, dan tim kecamatan. Karena kesigapan tim pemadam, maka lokasi kebakaran dapat cepat dipadamkan,” pungkasnya.***

Warga Riau Kompleks Sukseskan Pilgubri 2018 “Bagi TPS dengan tingkat partisipasi 100% jumlah DPT berhak mendapatkan hadiah langsung lima ekor kambing, uang tunai Rp 5 juta dan lima orang pemilih yang datang pertama langsung mendapatkan hadiah.: Warga Riau Kompleks berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menyalurkan hak suara untuk memilih pemimpin Riau selama lima tahun kedepan. Ketua Netralitas Riau Kompleks yang juga Community Religious Affairs (CRA) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) H Ishak mengatakan jumlah pemilih lebih 3.500 orang.

Guna mendorong semangat pe-

milih dikalangan karyawan PT RAPP dilingkungan pemilih Riau Komplek diadakan beberbagai perlombaan untuk masing-masing TPS. Selain itu pihaknya juga menyediakan ‘doorprize’ dan hadiah bagi pemilih.

“Bagi TPS dengan tingkat partisipasi 100% jumlah DPT berhak mendapatkan hadiah langsung lima ekor kambing, uang tunai Rp 5 juta dan lima orang pemilih yang datang pertama langsung mendapatkan hadiah.

Pemilih juga berhak mendapat satu hadiah sepeda dengan sistem diundi,” tuturnya , Rabu (27/6).

Ishak menjelaskan upaya ini dilakukan Riau Komplek untuk mensukseskan pelaksanaan Pilgubri 2018 dengan target angka pemilih yang maksimal.

Memastikan pelaksanaan Pilgubri ini berjalan aman dan lancar, Bupati Pelalawan H M Harris bersama Kapolres AKBP Kaswandi Irwan, SIk melakukan peninjauan secara langsung dibeberapa TPS di kecamatan Pangkalan Kerinci, termasuk ke Riau Kompleks.

Saat berkunjung, Harris meninjau 11 TPS yang ada di Riau Kompleks. Ia apresiasi dengan antusias pemilih yang merupakan karyawan RAPP. Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan menilai suasana pemilihan di Riau Kompleks sangat kondusif. Terlihat dari semangat warga untuk datang ke TPS.

Sebelumnya, dalam rangka mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Community Religius Affairs (CRA) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), H Ishak mengatakan sosialisasi kepada para pemilih dan karyawan melalui banner dan sosial media seperti Whatsapp.

“Doorprize juga akan disiapkan untuk pemilih yang beruntung. Pemenangnya akan kita umumkan di hari pemilihan tanggal 27 Juni 2018 mendatang,” jelas Ishak. Tempat Pemungutan Suara (TPS) Riau Kompleks RAPP berjumlah 11 TPS. Ishak menyebutkan sebanyak 3000 orang yang akan ikut berpartisipasi pada Pilkada tahun 2018 ini yang tersedia di Town Site 1 dan 2 Komplek PT RAPP. “Untuk menjaga netralitas, manajemen juga membentuk tim untuk memantau aktivitas kampanye yang menggunakan fasilitas perusahaan, baik dari TimSes (Tim Sukses-red) pasangan calon ataupun pribadi,” tambah Ishak. Surat suara akan didatangkan pada tanggal 22 Juni dan langsung disalurkan ke 11 TPS tersebut. Tahun ini terdapat 99 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan 9 orang yang bertugas di masing-masing TPS.***

29

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

CPI Gelar Meet the Engineer with Journalist

Lapangan Duri Hasilkan Jenis Minyak Mentah Unik

“Minyak yang masih ada sudah tidak bisa diangkat hanya dengan penggunakan pump. Untuk itu dilakukan treatment. Baik itu treatment dengan menggunakan air hingga dengan menggunakan air panas.”

L

ADANG minyak di Duri merupakan salah satu operasi injeksi uap (steamflood) terbesar di dunia yaitu proyek Duri Steam Flood (DSF) yang menggunakan teknologi untuk memompa minyak mentah berat (heavy crude oil) dari reservoiryang relatif dangkal.

Di lapangan Duri, teknik pengeboran menggunakan teknik pengelolaan panas, seperti injeksi uap dan teknik peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery/ EOR) untuk menarik minyak berat. Teknologi injeksi uap berhasil memperpanjang usia Lapangan Duri, yang menyumbangkan hampir setengah produksi Chevron di Sumatera.

Untuk lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan para awak media di Riau Chevron menggelar meet the engineer Kamis (26/7/18). Kegiatan yang digelar disalah satu hotel berbintang di Pekanbaru ini diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai media. Baik media lokal maupun media nasional.

Menurut Humas Chevron, Rintawati, acara bertajuk ‘Mengembangkan Energi yang Dapat Meningkatkan Kualitas Hiduo

30

dan Menggerakkan Dunia ke Depan ini bertujuan agar jurnalis di Riau lebih memahami menhebai Duri Steam Flood (DSF). “Kita sengaja menghadirkan engineering yang expert mengenai DSF. Yaitu Ilmy Razanindra, ahli perminyakan asal Riau yang terlibat langsung pengelolaan Lapangan Duri. Ilmy akan menjelaskan seluk beluk mengenai DSF. Termasuk mengenai produksi dan tehnis memproduksi,” terangnya.

Di depan puluhan wartawan, Ilmy menjelaskan jenis minyak di Duri Field hingga tehnis penyedot minyak dari perut bumi.

Mulai dari sistem primary, hingga tehnik steam flood untuk mengangkat minyak ke permukaan..

Ilmy mengatakan bahwa dengan sistem primary, keberhasilan mengangkat minyak mencapai 5-15 persen. Dengan menggunakan water flood tingkat keberhasilan mengangkat hingga 15-25 persen. Untuk penggunaan steam flood tingkat keberhasilan mengangkat minyak hingga 50-80 persen.

“Minyak yang masih ada sudah tidak bisa diangkat hanya dengan penggunakan pump. Untuk itu dilakukan treatment. Baik

itu treatment dengan menggunakan air hingga dengan menggunakan air panas,” terangnya.

Lapangan Duri menghasilkan jenis minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude. Lapangan Duri ditemukan pada tahun 1941 dan operasi dimulai pada tahun 1958, setelah selesai dibangunnya jaringan pipa pengangkut minyak berdiameter 25-inci ke Pelabuhan Dumai untuk membawa minyak untuk dijual. Pada tahun 1980an, ketika tekanan reservoir mulai menurun secara alamiah, produksi minyak di Duri anjlok.

Namun, melalui teknik peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery) injeksi uap (steam-flooding), produksi dari Lapangan Duri dapat kembali ditingkatkan.

PT. Chevron Pacific Indonesia mengoperasikan tiga lapangan utama yaitu Duri, Minas dan Bekasap, serta Pelabuhan Dumai, terminal pengangkutan minyak terakhir.

DSF diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 3 Maret 1990 dan mencapai produksi puncak sebesar 300.000 barel minyak per hari (BOPD) pada tahun 1994. Setahun kemudian, proyek tersebut berhasil mencapai produksi 1 miliar barel minyak secara kumulatif. Pada tahun 2006, Duri mencatat keberhasilan penting lainnya dengan menghasilkan 2 miliar barel minyak secara kumulatif. Saat ini, proyek DSF telah sukses mengembangkan 12 area pengembangan.

Area-area pengembangan pertama – termasuk semua fasilitas penunjang utama, seperti stasiun pengumpul dan sarana penghasil uap – didirikan pada tahun 1981. Tambahan terbaru di proyek ini adalah North Duri Development Area 12, yang menghasilkan minyak pertama pada tanggal 24 November 2008. Kini, proyek DSF terus dilanjutkan ke area-area pengembangan yang baru di dalam kawasan Lapangan Duri. Dan sekarang mulai pengembangan NDD-Area 13. (e2/rtc)

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

B Mursini Minta Mahasiswa Lakukan Transfer Ilmu “Saya harap mahasiswa KKN UMRI dapat melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi yang diperoleh semasa mengikuti kuliah di UMRI sesuai dengan disiplin ilmu masingmasing kepada masyarakat Kuansing.”

UPATI Kuansing (Kuantan Singingi) Drs.H.Mursini,M.Si sambut Kedatangan 208 Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Riau di Pondok Pesantren KH.Ahmad Dahlan Teluk Kuantan, Senin Siang (23/07/2018).

Saat menyambut rombongan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Riau, Bupati Kuansing Drs.H.Mursini,M.Si mengatakan, selamat datang di Kota Jalur Kabupaten Kuansing, dan jangan lupa nonton Pacu Jalur dan mendatangi Objek Wisata yang ada di Kabupaten Kuansing.

Terkait dengan datangnya Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Riau ke Kabupaten Kuansing dalam rangka KKN, Bupati Mursini berharap agar mahasiswa nantinya dapat ambil bagian pada kegiatan masyarakat sekitar. “Jangan takut, Masyarakat Kuansing merupakan masyarakat yang ramah dan terbuka terhadap kehadiran orang baru, jadi jangan takut,” kata Bupati Mursini sambil tersenyum.

Dengan kehadiran 208 orang mahasiswa dan Dosen Pembimbing 20 orang asal Universitas Muhammadiyah Riau ini, nantinya diharapkan membantu menunjang pembangunan dalam berbagai sektor di daerah Kabupaten Kuansing. “Saya harap mahasiswa KKN UMRI dapat melakukan proses transfer pengetahuan dan teknologi yang diperoleh semasa mengikuti kuliah di UMRI sesuai dengan disiplin ilmu masingmasing kepada masyarakat Kuansing”, harap Bupati.

Infotorial Pemkab Kuansing Wakil Rektor III dr. H.Taswin Yacob,SPs dalam arahannya menekankan kepada para mahasiswa agar dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan dan mensosialisasikan UMRI kepada masyarakat sekitar lokasi pelaksanaan KKN. “Kepada peserta KKN agar menjaga perilaku serta dapat membawa nama baik UMRI dan persyarikatan Muhammadiyah. Tunjukkan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan sebagai ciri kampus kita”, pinta Taswin.

208 Mahasiswa KKN UMRI akan di tempatkan di 16 Desa dari 4 Kecamatan di Kabupaten Kuansing, ucap Taswin Yacob SPs sebagai Wakil Rektor III. Dalam pesannya, “Kegiatan ini diharapkan mampu menyokong UMRI HEBAT (Hebat, empati, berwarna dan bermartabat), ikutilah kegiatan ini secara serius, karena ini akan sangat bermanfaat bagi kalian semua,” pesan Wakil Rektor III. Terakhir, Taswin Yacob menambahkan “kami dari pihak pelaksana KKN ingin memberikan nuansa berbeda dengan KKN universitas lainnya karena KKN UMRI lebih mengedepankan nuansa islami yaitu dengan adanya organisasi muhammadiyah guna membantu masyarakat dengan konsep penguatan perekonomian dan pariwisata daerah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan agamis.

Selain itu kami berharap dengan adanya berbagai program KKN UMRI kehidupan perekonomian dan pola pikir masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya” tutup Taswin.***

31

32

33

Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kota

Infotorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Infotorial pemko Dumai

Dumai

Bupati Wardan ke Jakarta Perjuangkan Infrastruktur ‘’Mereka (Kementerian PU, red) menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Proposal yang terinci sudah diajukan.”

B

UPATI Drs. HM. Wardan MP selalu melakukan upaya terbaik untuk daerah yang dipimpinnya, Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir). Pada Rabu (25/7/2018), Bupati Wardan mengunjungi Direktur Jenderal Jasa Konstruksi dan Direktur Jenderal Penanganan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.

Pertemuan membahas pengajuan usulan proyek preservasi ruas jalan Nasional di Kabupaten Inhil. Jalan Nasional yang tengah diperjuangkan oleh Bupati Inhil ialah, ruas Jalan Sungai Akar - Bagan Jaya - Pelabuhan Enok dan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan. ‘’Selain itu, kita juga mengajukan usulan perbaikan jalan parit 6, Tembila-

han Hulu yang retak karena bencana longsor beberapa waktu lalu,’’ kata Bupati melalui keterangan tertulis usai pertemuan. Bupati menuturkan, sebenarnya kedatangan dirinya juga dilandaskan atas harapan untuk mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, terutama dalam persoalan pembangunan jalan. ‘’Yang kita harapkan adalah perhatian melalui penyaluran APBN, khususnya Dana Alokasi Khusus penugasan untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Inhil,’’ ungkap Bupati.

Bupati mengungkapkan, pihak Kementerian PU menyambut baik penyampaian langsung oleh Dirinya. Pihak Ke-

menterian, menurutnya, akan melakukan inventarisasi sebagai bentuk tindaklanjut atas penyampaian tersebut. ‘’Mereka (Kementerian PU, red) menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Proposal yang terinci sudah diajukan,’’ ujar Bupati.

Pihak Kementerian PU, dikatakan Bupati, juga sangat mendukung pengajuan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil melalui sistem berbasis internet, seperti aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS).***

Dumai Juga Bertekad Menjadi Kota Wisata

S

Inhil Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2018 KABUPATEN Indragiri Hilir (Inhil) berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak tahun 2018 dalam kategori Pratama yang diumumkan pada acara penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) tahun 2018 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Senin (23/7/2018).

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung kepada Bupati Inhil, HM Wardan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dengan didampingi Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N Rosalin.

Usai penyerahan, Bupati Inhil menuturkan via seluler, terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Inhil mendapat penilaian oleh panitia nasional sebagai kota layak anak kategori Pratama.

“Menurut panitia tahun ini kriteria yang ditetapkan oleh panitia lebih tinggi nilainya dari tahun sebelumnya,” tukas Bupati singkat.

Bupati juga mengatakan, evaluasi KLA 2018 diikuti sebanyak 389 Kabupaten / Kota dan terpilih 177 Kabupaten /

34

Kota yang mendapat penghargaan. Evaluasi KLA melalui empat tahap, yaitu penilaian mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, dan terakhir verifikasi final.

“Saya sangat bangga dan bersyukur atas prestasi ini,” ujar Bupati.

Menurutnya, raihan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang telah berkomitmen mewujudkan Kabupaten Inhil sebagai Kabupaten Layak Anak.

“Untuk mencapai kondisi KLA, masih ada beberapa tingkatan lagi yang mesti dilewati, yaitu Madya, Nindya, Utama lalu kemudian Kabupaten Layak Anak,” urai Bupati.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan menyampaikan, bahwa sebenarnya tujuan untuk menciptakan kota layak anak bukanlah semata untuk mendapatkan penghargaan, namun lebih mendasar lagi, yakni mewujudkan cita - cita anak - anak Kabupaten Inhil.

“Saya berkeinginan anak - anak Inhil dapat memperoleh hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan seluruh warga Inhil,” ujar Zulaikhah Wardan.***

ELAIN menjadi Kota Industri di Riau, Kota Dumai juga bertekad ingin menjadi kota wisata di Riau. Sebagai bentuk wujud itu, Jumat (13/7/2018) Walikota (Wako) Dumai Zulkifli As lakukan peletakan batu pertama dan launching penetapan kawasan wisata Pantai Puak Teluk Makmur sebagai kawasan wisata berbasis budaya melayu di Riau.

Penetapan pantai puak sebagai kawasan wisata itu kata Walikota Dumai Zulkifli As, tujuannya adalah untuk memacu perkembangan kepariwisataan dan menciptakan lokasi kunjungan rekreasi dan tempat hiburan keluarga di Riau dan khususnya di Dumai.

“Jadi saat ini kita ingin memajukan sektor pariwisata di Dumai dan salah satunya dengan menetapkan pantai puak di kelurahan teluk makmur ini sebagai kawasan wisata agar lebih diminati masyarakat,” ujar Zulkifli As. Penetapan kawasan Pantai Puak Teluk Makmur itu tambah Zulkifli As, merupakan satu program prioritas pengembangan kepariwisataan di Dumai.

“Apalagi saat ini pemerintah pusat juga lagi gencar-gencarnya mengembangkan sektor wisata,” ucapnya.

Menurut Zul As, potensi Pantai Puak saat ini sudah mulai bagus penataannya dan itu ditandai dengan banyaknya ting-

kat kunjungan wisatawan lokal. “Hal itu tentunya sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat tempatan,” ungkap Zul As. Pantai Puak tersebut kata Zul As lagi, termasuk penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dumai.”Oleh karena itu secara bertahap objek wisata ini akan kita kembangkan,” paparnya.

Lokasi kawasan pantai puak tersebut juga direncanakan jadi wisata religi dengan pembangunan masjid apung dan wisata agrobisnis untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui hasil pertanian dan produk kerajinan lokal.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Dumai Fauzi Efrizal menyampaika, pantai puak merupakan objek wisata yang sudah ditetapkan jadi kawasan wisata unggulan dikembangkan untuk pilihan masyarakat. “Pantai Puak ini juga sudah kita tetapkan menambah PAD Kota Dumai Rp30 juta setahun dari retribusi parkir dan pas masuk yang dikelola masyarakat tempatan,” ujarnya.

Untuk pengembangan tambah Fauzi, tahun 2018 ini Pantai Puak mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,1 miliar. “Sedangkan untuk kunjungan selama lebaran mencapai 42 ribu orang. Jadi sangat perlu kita kembangkan dan kita akan minta dukungan

dana dari Pemerintah Pusat,” ucap Fauzi.

Sebagai pimpinan di Kelurahan Teluk Makmur, Medang Kampai, Dumai, Lurah Teluk Makmur Ismail S.sos sangat mendukung dan mensuport keinginan Walikota Dumai tersebut. “Dan kita sudah berkomitmen dengan Dinas Pariwisata,” ujarnya.

Oleh karena itu untuk menarik pengunjung kata Ismail, dirinya bersama Dinas Pariwisata dan masyarakat akan menggelar berbagai perlombaan di Pantai Puak Teluk Makmur. “Perlombaannya adalah Lombayung atau Perahu kecil, gasing dan layang- layang. Kegiatan itu akan kita laksanakan 17 Agustus,” ucapnya.

Dengan diterbitnya Perwako tambah Ismail tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Untuk mewujudkannya koordinasi harus tetap terjalin antara Dinas Pariwisata, Kelurahan dengan masyarakat,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Dumai Edison SH juga menyambut baik keinginan Pemko Dumai itu. “Kita supurt kegiatan ini karena ini awal kebangkitan pariwisata di Dumai. Jadi dengan ini kita mulai memuaskan untuk masyarakat dumai terlebih dahulu. Tapi kalau jalan tol Dumai - Pekanbaru siap tentunya akan banyak kunjungan dari luar Dumai,” ujarnya. (tpc/e2)

35

Pemerintah Provinsi

infotorial pemprov Riau

Riau

Terbaik dalam Pengelolaan Kepegawaian

Pemprov Riau Terima Penghargaan BKN Award “Saya mengucapkan terima kasih kepada BKN yang melaksanakan penilaian atas kerja kita selama ini. Kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang terus memberikan dukungan dan motivasi untuk perbaikan pelayanan dibidang kepegawaian.”

P

EMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2018 dalam Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori Provinsi.

Penghargaan ini diberikan bersempena dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKN pada Rabu (11/7/2018) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Banten.

Pada kesempatan itu, Pemprov Riau diwakili Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan langsung menerima penghargaan tersebut dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan ketika dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya pun membenarkan informasi tersebut. “Ya, tadi kita menerima penghargaan BKN Award tingkat provinsi bersama empat provinsi lain-

36

nya,” kata Ikhwan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BKN yang melaksanakan penilaian atas kerja kita selama ini. Kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang terus memberikan dukungan dan motiv a s i untuk p e r baikan pelayanan dibi-

dang kepegawaian. Kemudian kepada bapak wakil gubernur, pak Sekda serta seluruh jajaran BKD yang telah bekerja secara maksimal untuk terus melakukan perbaikan pelayanan kepegawaian,” tambahnya.

Selain Riau, ada empat provinsi yang menerima penghargaan tingkat provinsi yaitu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.

BKN dalam siaran persnya menyebutkan, bahwa BKN award diberikan kepada instansi pemerintah pengelola kepegawaian terbaik sepanjang tahun 2017.

Adapun tujuh kriteria instansi pemerintah yang laik untuk menerima BKN award ini, meliputi: perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pemanfataan Computer Asissted Test (CAT), penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, implementasi Penilaian Kinerja Pegawai, komitmen pengawasan dan pengendalian. Yang mana, ketujuh kriteria tersebut dijabarkan dalam dalam 22 point penilaian.

Selanjutnya dalam melakukan penilaian untuk menentukan instansi mana saja yang laik menerima anugerah BKN Award tersebut, Tim BKN Award juga telah melakukan tahapan alur kerja penilaian, sebagai berikut: pembuatan validasi dan alat ukur, penyebaran instrumen dan penilaian, pengolahan data penilaian yang sudah terkumpul, dan terakhir validasi pemenang.

“Penghargaan ini bukan tujuan akhir pelayanan kami, justru ini menjadi penyemangat kami untuk melakukan perbaikan pelayanan kepegawaian di provinsi riau dan motivasi untuk BKD dalam bekerja ke depannya,” kata pria yang juga salah satu wakil ketua di pengurus wilayah NU Riau ini.***

Langsung Pimpin Rapat, Ini Penekanan Gubri pada OPD “Jadi yang perlu di intensifkan dan ekstensifikasi itu misalnya UPT yang selama ini memberikan kontribusi terhadap PAD perlu diawasi, transparan dan akuntabel. Untuk perizinan misalnya penerbitan NPWP perusahaan yang berinvestasi harus diajak menggunakan NPWP Riau.”

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung memimpin rapat pembahasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018, baik yang sudah jalan dan akan dijalankan. Salah satu penekanan Gubernur Riau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau mengenai sisi pendapatan dan belanja.

Gubri menekankan untuk penggalian peluang pendapatan diharapkan adanya sinergitas antara OPD terkait. Misalnya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.

“Jadi yang perlu di intensifkan dan ekstensifikasi itu misalnya UPT yang selama ini memberikan kontribusi terhadap PAD perlu diawasi, transparan dan akuntabel. Untuk perizinan misalnya penerbitan NPWP perusahaan yang berinvestasi harus diajak menggunakan NPWP Riau.

Kalau ini dipenuhi perusahaan akan

menambah pendapatan daerah,” ujar Gubri, Selasa (10/7/2018).

Dijelaskan Andi Rachman, biasa ia disapa, untuk Dinas Perhubungan, mengenai mobil perusahan yang beroperasi di Riau. Misalnya mobil non BM, seperti transportasi CPU yang beroperasi di Riau. Sejauh ini masih menggunakan plat bukan BM, dan melewati jalan-jalan yang ada di Riau.

Bahkan menyebabkan kerusakan parah.

“Itu kita imbau agar mendaftarkan mobilnya ke plat BM, karena pabriknya di Riau dan diantar ke Pelabuhan Dumai, tapi mobilnya non BM. Ini kan tidak wajar, beroperasi di Riau tapi bayar pajak di daerahnya sendiri. Itu sangat wajar kita minta. Nanti kita undang asosiasi dan si pemberi kerja,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai rasionalisasi kegiatan APBD yang ada di OPD. Apakah jadi dijalankan, Gubri belum bisa memastikan, karena sampai saat ini belum membeberkan berapa besaran anggaran yang akan dikurangi.

Dan ia meminta kepada seluruh OPD Pemprov Riau untuk betul-betul mencermati program-program yang prioritas sebelum dilaksanakan.

“Itu belum, nanti kita bicara angkanya berapa yang akan dirasionalisasi. Kita lebih realistis, tentu dengan kondisi yang ada maka OPD harus

lebih cermat melaksanakan programptogram mana yang lebih diprioritaskan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Beppeda) Riau, Rahmad Rahim menjelaskan bahwa saat rapat pihaknya belum membicarakan soal rencana rasionalisasi APBD. Rapat lebih terfokus mengejar pendapatan tersebut sebagai langkah Pemprov Riau untuk menghindari rasionalisasi APBD 2018.

Namun tidak dipungkiri kalau pendapatan tidak tercapai, maka langkah rasionalisasi terpaksa dilakukan.

“Kita belum ada upaya untuk melakukan rasionalisasi. Upaya kita lebih kepada mengejar target pendapatan, bukan rasionalisasi. Kalau pendapatan bisa tercapai untuk apa kita rasionalisasi. Kalau tidak tentu iya terpaksa kita rasionalisasi. Tapi sampai hari ini belum ada upaya kita untuk rasionalisasi,” jelas Rahmad Rahim.

Salah satu upaya mencari pendapatan, sebut Rahmad Rahim, Pemprov Riau akan mengejar pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp766 miliar. “Ini lah pak Sekda Riau akan mengejar DBH ke Jakarta, mudah-mudahan dapatlah. Kalau pendapatan yang lain kan sudah tercapai seperti retribusi dan pajak,” ungkapnya. (e2/rmc)

37

Pemerintah Kabupaten

siak

S

Diundang Jokowi dan Lantik Dirut PT BSP

ETELAH menjalani cuti karena maju dalam ajang Pilgub Riau 2018, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. kembali ke kegiatan rutin untuk memimpin Negeri Istana ini. Pada Kamis (5/7/2018) bersama sejumlah bupati dari seluruh Indonesia, Syamsuar diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan, Bogor. Istimewanya, calon Gubernur Riau memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 ini terlihat duduk di sebelah kanan Presiden Jokowi, selama pertemuan berlangsung.

Pada Jumat (13/7/2018), Syamsuar secara resmi melantik Iskandar sebagai Direktur Utama PT.Bumi Siak Pusako menggantikan Bismantoro yang sebelumnya sebagai Direktur Utama di PT.Bumi Siak Pusako.pelantikan tersebut dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru,Jumat 13 Juli 2018. Berdasarkan rapat RUPS LB yang diadakan

38

galeri Pemkab Siak

di hotel Premiere dan disaksikan oleh pemegang saham, dilakukanlah pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako. dalam sambutannya,Bismantoro mengatakan, pergantian pimpinan di BSP adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan,karena proses ini sudah menjadi program kerja.

Pada bagian lainnya, dalam kapasitasnya sebagai calon Gubernur Riau yang memenangi ajang Pilgub Riau 2018, Syamsuar juga disibukkan dengan kegiatan untuk menghadiri sejumlah pertemuan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat di Riau. Pada umumnya pertemuan itu dimaksudkan untuk memanjatkan puji dan syukur karena Syamsuar dan pasangannya, calon Wakil Gubernur Edy Natar Nasution, dinyatakan keluar sebagai pemenang Pilgub Riau 2018.*** foto-foto: dari berbagai sumber

39

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Kep Meranti

Kepulauan Meranti

Pemkab Kepulauan Meranti Komit Memajukan Sektor Kesehatan Selain pembangunan yang bersifat fisik seperti bidang infrastruktur atau pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpin Bupati Drs. H. Irwan M.Si. dengan Wakil Bupati Drs. H. Said Hasyim M.Si. juga komit melakukan pembangunan di bidang kesehatan.

B

aru-baru ini Pemkab Kepulauan Meranti menjalin kerjasama dengan RS Prima Pekanbaru. Penandatatanganan MoU tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dan Direktur RS Prima Pekanbaru, dr. Iriana Oktavia M.Kes di Grand Meranti Hotel pada Senin (14/5/2018) kemarin. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan, seluruh camat dan kepala desa.

Irwan Nasir mengatakan, kerjasama tersebut diakukan untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat Meranti yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang lebih baik. “Sebelumnya, Pemkab juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit di Kepri, yaitu RSUD Karimun,” ujar Irwan Nasir.

Irwan menjelaskan, Pemkab Meranti juga telah menyiapkan beberapa sumber anggaran seperti Jamkesmas dan BPJS sebagai akses layanan bagi mayarakat.

Bahkan, Pemkab Meranti masih membantu pasien yang tidak mampu dengan menerbitkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Untuk mengakses sejumlah fasilitas kesehatan di Pekanbaru ataupun di daerah lain, Pemkab Meranti juga telah

40

menyiapkan fasilitas ambulan laut yang saat ini dikelola oleh Baznas. Hingga saat ini kata Irwan, Meranti telah memiliki 5 Ambulance Laut yang berasal dari APBD Meranti, Bantuan Provinsi dan juga pemerintan pusat.

Dengan demikian, warga Meranti tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan. “Dengan adanya ambulan laut ini, risiko kematian pasien rujukan pada saat perjalanan juga terminimalisir,” ujar Irwan Nasir.

Harus diakui, sejak berdiri menjadi kabupaten sendiri tahun 2008 silam, Kepulauan Meranti semakin memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Itu dibuktikan dengan membangun puskesmas di tiap kecamatan dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan maksimal.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dari tahun ke tahun, Pemda Kepulauan Meranti terus membangun infrastruktur kesehatan dengan kualitas yang memadai. Itu disejalankan juga dengan menyiapkan sumber daya manusia yang handal, dokter, tenaga spesialis, dan bidan yang mencukupi. “Agar semua faslitas yang dibangun dengan baik bisa dikelola dengan baik. Sehingga masyarakat mer-

asa manfaat itu secara maksimal,” kata Bupati H Irwan.

Selain itu, setiap tahun Pemda Kepulauan Meranti merekrut dokter-dokter muda yang baru selesai pendidikan atau tamat sekolah. Sejalan dengan itu, diakui H Irwan juga, dalam rangka meningkatkan kualitas dokter, Pemda juga menyekolahkan dokter-dokter ke program spesialis.

Sampai saat ini, Pemda sudah menyekolahkan tujuh orang dokter ke berbagai spesialis. Mulai tahun 2017 sudah ada yang selesai. “Saya berharap nantinya di tiap puskesmas rawat inap bukan hanya dokter umum, tapi juga diisi oleh dokter spesialis,” ujar H Irwan.

Berdasarkan data yang disampaikan Kadiskes dr Suwandi Irwan, sejak berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, telah banyak pencapaian kinerja pelayanan kesehatan melalui peningkatan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan dan dilakukan. Diantaranya dengan ada nya peningkatan status beberapa UPT Puskesmas dari Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan menjadi Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat lnap yaitu UPT Puskesmas Alai, UPT Puskesmas Anak Setatah dan

UPT Puskesmas Bandul.

Adanya penambahan UPT Puskesmas yang sebelumnya hanya ada 8 unit UPT Puskesmas dan sekarang menjadi 10 unit UPT Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dan dalam rangka mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, agar mudah dijangkau oleh masyarakat sampai ke desa, telah didirikan pula sejumlah Poskesdes dan Pustu di masing masing desa. Dimana, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 telah dibangun sebanyak 42 unit poskesdes dan sebanyak 1 unit yang diperbaiki. Sedangkan, Pustu yang telah dibangun sebanyak 5 unit dan sebanyak 1 unit yang direhab.

Telah disediakan pula 9 unit ambulans pada masing masing UPT Puskesmas sebagai alat transportasi darat bagi rujukan pasien ke pelayanan kesehatan rujukan. Serta, disediakan pula 3 unit kapal ambulans sebagai alat transportasi laut untuk rujukan pasien ke pelayanan kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti maupun di luar Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti ke Bengkalis, Balai Karimun dan Pekanbaru.

Selain itu, telah diadakan juga 1 unit mobil pusling dan 2 unit mobil pusling laut dalam meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat pada daerah-daerah yang akses nya sulit dijangkau. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulaun Meranti juga telah memiliki UPT lnstalasi Farmasi dalam pendistribusian perbekalan farmasi ke semua UPT Puskesmas yang ada.

Dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan Program Jamkesda yang dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dimana, telah mencapai kuota sebanyak 19491 jiwa, dan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sebanyak 12.214 jiwa diintegrasikan ke BPJS. Untuk pelayanan kesehatan rujukan terhadap masyarakat miskin ini juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah melakukan kerjasama dengan

beberapa RSUD di Iuar Kabupaten Kepulauan Meranti diantara nya dengan RSUD Bengkalis, RSUD Karimun dan RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru.

Dalam menjamin transportasi laut untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat ke pelayanan kesehatan rujukan Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan kerjasama dengan Baznas terhadap kelancaran penggunaan ambulans laut.

Dalam rangka lebih meningkatkan lagi kinerja petugas yang ada di desa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Kesehatan juga telah menyediakan sebanyak 56 unit sepeda motor bagi petugas desa juga bagi petugas puskesmas se-

banyak 18 unit.

Selain dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan berbagai program promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan secara aktif dalam masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat yang di dukung oleh berbagai kebijakan kesehatan yang berwawasan.

Namun, hingga saat ini ada juga beberapa desa belum memiliki fasilitas kesehatan (Poskesdes) terutama untuk desa pemekaran. Seperti di Desa Mekarbaru, Desa Dwi Tunggal, Desa Bagan Melibur, Desa Citra Damai, Desa Tanjung Medang, dan Desa Bumi Asri.

Belum lama ini, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H Irwan MSi yang didampingi Ketua DPRD Fauzi Hasan, Camat Rangsang, Kabag Humas Helfandi, Kepala BPBD Edy Afrizal Kadis Kesehatan,

Kadishub, Kabag Tapem dan beberapa pejabat lainnya hari ini meninjau konstruksi bangunan Puskesmas Rangsang yang baru saja selesai dibangun.

Menurut Bupati Irwan di hadapan media, setelah peninjauan, bangunan begitu megah ini dibangun karena Kecamatan Rangsang termasuk posisi pulau terluar. Apalagi Pulau ini berhadapan dengan Malaysia, tentu mesti membangun fasilitas yang bertaraf internasional.

Menurut pandangan Bupati Irwan selama ini, tingkat kunjungan masyarakat berobat di Tanjung Samak cukup tinggi.

Selama ini kondisi Puskesmasnya walaupun terus dibangun, namun dibandingkan dengan pertumbuhan pasien belum memadai. “Akhirnya kita dari Pemerintah Meranti memprioritaskan pembangunan Puskesmas yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Dalam upaya menekan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Meranti juga bekerja keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, karena kesehatan berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

Selama ini karena tingkat pelayanan kesehatan Meranti belum cukup baik, sehingga begitu banyak orang yang sakit, produktifitas menjadi semakin rendah.

Puskesmas yang begitu megah ini juga harus didukung dengan aliran listrik yang mencukupi. Saat ini masyarakat Tanjung Samak hanya bisa menikmati aliran listrik dari pukul 17:00 sore s/d 07.00 pagi.

Dikonfirmasi melalui Bupati setelah bertemu dengan pimpinan PLN setempat, Bupati Irwan akan menindaklanjuti untuk berkordinasi dengan PLN area Dumai, Kanwil Riau, Kepri dan PLN pusat secepatnya. Hal itu supaya listrik di Rangsang bisa hidup 24 Jam, sehingga masyarakat Rangsang bisa menikmati pelayanan kesehatan lebih optimal.

Harapan Bupati Irwan kedepannya Puskesmas ini bisa menjadi Puskesmas paripurna. Dengan begitu nanti alatalatnya juga semakin baik, dan dari pihak Pemerintah berusaha untuk menempatkan dokter spesialis agar masyarakat Meranti Rangsang pada umumnya bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

41

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

pada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak informatif.

Seiring perkembangan waktu dan tuntutan zaman, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Ten-

Secara perlahan tapi pasti, pihaknya berupaya melakukan pembenahan di sanasini. Mulai dari mempekuat kelembagaan PPID utama, diiringi meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari menyediakan

Tidak itu saja, seiring perkembangan penggunaan media sosial, PPID Bengkalis juga menggunakan jejaring sosial untuk menyampaikan informasi. Yakni melalui twitter, instagram dan facebook.

Kehadiran website dan jejaring sosial (media sosial tersebut) yang baru seumur jagung ini, tentu masih banyak pembenahan serta perbaikan. Meskipun demikian, PPID Bengkalis terus berupaya maksimal untuk melengkapi dengan data-data dan informasi terkait dengan Kabupaten Bengkalis. “Perlahan, tapi pasti, temanteman di PPID bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Tentu masih ada kekurangan dan keterbatasan,” ungkap Johan.

Disinggung, bagaimana caranya mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Johan, sesuai tentuan UU KIP, setiap orang bisa mendapatkan informasi dari Badan Publik, bisa mengakses langsung dari internet (terutama informasi yang sudah tersedia) atau datang langsung ke kantor PPID Bengkalis.

Setiap publik yang minta informasi, terlebih mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy

tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka terbentuklah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Dengan “pemekaran” Perangkat Daerah (PD) tersebut, otomatis keberadaan PPID ikut diboyong dari markas Jalan Pramuka menuju Jalan Kartini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskomifotik) Bengkalis, Johansyah Syafri, menjelaskan perpindahan markas, tentu harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat mendapatkan informasi.

ruangan pelayanan yang representatif.

“Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memiliki ruangan khusus PPID utama. Tempatnya nyaman dan represntatif.

Siapa saja yang datang untuk mendapatkan informasi publik akan dilayani dengan baik oleh para petugas yang selalu standby,” ujar mantan Kepala Bagian Humas Setda Bengkalis ini, sebagaimana dilansirriauheadline.com.

Bentuk keseriusan Diskominfotik untuk mewujudkan PPID yang berkualitas dan profesional, tidak hanya dari aspek SDM maupun sarana gedung. Namun juga ditopang oleh piranti lunak, yakni website ppid.bengkaliskab.go.id.

KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.

Kemudian menyamtumkan maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik.kepada pemohon informasi publik.

Selanjutnya, petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. Petugas meny-

PPID Bengkalis Menuju Institusi Berkualitas dan Profesional Pada era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan sekaligus mengakses informasi yang seluas-luasnya. Selaras dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat atau stakeholder dapat mencari informasi yang bermanfaat atau berguna demi kemajuan masyarakat luas, seperti informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.

B

erpegang dengan Nomor 14 Tahun 2008, penyelenggaran pemerintahan atau Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan dan transparansi informasi akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat atau stakeholder meningkat dan pada akhirnya partisipasi stakeholder dam masyarakat meningkat.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar yang bertujuan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dukumentasi yang lengkap akurat dan faktual, karena keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan aktivasi dan pengawasan public dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, sejak tahun 2015 lalu Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama.

Tepatnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 338/KPTS/VII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Waktu itu pegelolaannya dinaungi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di badan publik dan tergolong masih baru, di lingkungan pemerintah daerah.

PPID mempunyai fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkahlangkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif.

Informasi yang disampaikan ke-

42

erahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.

Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.

Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Terakhir petugas membukukan dan mencatat.

“Prosedur ini harus dilalui oleh pemohon informasi. Kita berharap, pelayanan informasi di PPID Bengkalis bisa selalu berjalan dengan baik dan efektif demi memberikan kepuasan layanan bagi siapapun yang berurusan. Sehingga, setelah selesai berurusan,” ungkap Johan.

Kerja keras PPID Bengkalis dalam mewujudkan institusi pelayanan informasi publik yang berkualitas dan profesional, tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya, di penghujung tahun 2017 lalu, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning yang dinilai KI Provinsi Riau yang memiliki tata kelola informasi publik yang baik.

Untuk tahun 2017 ini, kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini menempati

posisi kedua setelah Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan posisi ketiga ditempati Kota Pekanbaru. Pencapaian yang diperoleh Bengkalis kali ini, naik empat peringkat dibanding capaian tahun 2016, waktu itu berada di posisi keenam. Award yang diserahkan Wakil Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim diterima langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Capaian sebuah penghargaan (award), selain menjadi sebuah kebanggaan, juga harus dimaknai sebagai tantangan besar bagi PPID Bengkalis untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi. PPID tidak tinggal diam, lompatan posisi yang diraih dibandingkan pada ta-

hun lalu, membuat pengelola untuk terus berpacu dengan waktu, untuk memenuhi kekurangan yang ada.

Setidaknya, jika belum bisa menyalip PPID Kabupaten Indragiri Hulu, setidaknya pada tahun 2018 ini, bisa tetap bertahan pada posisi runner up. Untuk itu, kata Johan, pihaknya terus mengevaluasi dan mengintarisir, kekurangan-kekurangan yang ada, untuk dibenahi.

PPID Sarana Tangkal Hoax KEBERADAAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, sepertinya sebuah inovasi yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang luas di era keterbukaan informasi saat ini.

Peran PPID adalah nyata, dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tidak berbelit, tidak berkelit disaat masyarakat “risau” untuk mendapatkan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

PPID yang nyata saat ini, kiranya dapat dirasa langsung oleh masyarakat. Sebab, para tenaga PPID telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkini dan terpercaya yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Apalagi, informasi yang tersaji semua untuk kepentingan masyarakat. Seperti kepentingan umum ataupun kepentingan pendidikan. Misal, data untuk penelitian dan sejenisnya.

Hebatnya, PPID harus diakui, merupakan salah satu tempat mengelola informasi untuk menghindari dan menangkal penyebaran berita bohong (hoax) dengan cara mencari perbandingan dan kebenaran data. “Dan semua yang bersifat menduga dan meraba, dapat kita ketahui di PPID, dengan tidak mengenyampingkan prosedur yang ada,” ujar Faisyal Bachri, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Bengkalis.

Dengan adanya PPID, keunggulan lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni keterbukaan informasi, transparan data. Selain itu, dengan PPID, tentunya semakin mepermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan, khususnya daerah.

Seperti diketahui, saat ini keterbukaaan informasi publik sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tetapi jangan lupa, transparansi dan keakuratan data menjadi kunci. Sehingga dapat meminimalisir penyimpangan data dan kecurangan.

Pertempuran informasi yang ditampilkan PPID, agaknya mampu membangunkan masyarakat, supaya tidak mudah percaya terhadap berita miring terhadap pemerintah. “Dan sebaiknya masyarakat mendatangi PPID untuk membandingkan informasi yang didapat,” tuntasnya dengan harapan tinggi. (adv/hms/e2)

43

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Bupati HM Harris Terus Pacu Peningkatan Disiplin Aparatur Pemkab Pelalawan

Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Bupati Pelalawan HM. Harris ke OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan, di hari pertama kerja usai libur lebaran idul fitri 1439 Hijriyah, tidak main-main. Dimana, satu persatu pegawai baik ASN maupun honorer dipanggil.

J

ika saat dipanggil, ASN atau honorer tidak ada, meski sudah ditandatangani absensinya, maka tetap dianggap tidak hadir. Dari 3 OPD yang disambangi Bupati Harris, yakni Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, ASN dan honorer diabsen satu persatu di ruangan masing-masing bidang.

“Harus dipanggil satu-satu ini, karena ada juga yang nakal. Nitip tandatangan, atau hadir hanya ngisi absen saja,” kata Harris. Terhadap semua ketidakhadiran tersebut, sanksi yang berikan tetap sama. Yakni potong 100 persen Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi ASN, dan potong gaji 50 persen bagi pagawai tidak tetap (PTT) atau honorer.

Kemudian bagi, pegawai yang ikut berbohong dengan mengisi absen rekanrekannya, juga diingatkan Bupati Harris, agar tidak melakukannya lagi. “Itu namanya pembohongan, akan kita berikan sanksi yang berat jika ketahuan nanti. Jangankan dipotong TPP atau gajinya, kalau bisa diberhentikan akan kita lakukan,” tegasnya.

Usai Sidak di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Bupati Harris langsung berangkat ke Langgam. Sidak dilanjutkan oleh Sekda Tengku Mukhlis

44

dan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Di bagian lain, Bupati Pelalawan, HM Harris mengimbau para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang hari ini, Kamis, 21 Juni 2018, kembali bekerja dan tidak menambah libur setelah cuti bersama Idul Fitri.

Bupati Harris mengingatkan akan ada sanksi bagi PNS yang membandel dan nekat menambah masa libur atau bolos di hari perdana bekerja. “Dari awal sudah kita ingatkan, jangan ada yang tidak masuk pada hari perdana. Sanksinya sudah jelas pada Surat Edaran (SE) yang kemarin,” tutur Bupati Harris, Rabu, 20 Juni 2018.

Sebelumnya, Pemkab Pelalawan telah menerbitkan Surat Edaran terkait cuti bersama PNS terkait Lebaran Idul Fitri 1439 H. Pada surat edaran yang dikeluarkan jelang masa libur PNS tersebut, dikatakan Harris, libur PNS dan honorer pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelalawan telah sesuai aturan yang ketat.

Dikatakanya, sebelum libur Lebaran lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait cuti bersama Pegawai

Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, khususnya untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden nomor 13 tahun 2018 yang dikeluarkan pada 4 Juni lalu, cuti bersama Lebaran bagi PNS berlangsung selama tujuh hari kerja mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni kemarin. Namun cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Sementara sanksi bagi PNS yang tidak masuk setelah cuti bersama akan diberikan sanksi berupa pemotorngan 100 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang tak masuk, akan dikenakan pemotongan gaji sebanyak 50 persen.

Sanksi ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) nomor 65 tahun 2015 tentang penegakan disiplin pegawai dilingkunan Pemkab Pelalawan. “Ini tak bisa main-main, datanya pasti masuk dan tak bisa dibohongi. Siap-siap kalau tak masuk,” tandas Bupati Harris.

Di hari perdana masuk kerja usai cuti bersama Idul Fitri 2018, puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pelalawan tidak hadir tanpa keterangan. Hal ini diketahui saat Bupati Pelalawan HM Haris melakukan inspeksi mendadak

(sidak) di beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis, 21 Juni 2018, guna memeriksa langsung kehadiran PNS serta honorer.

Setidaknya, ada tiga kantor OPD yang disambangi Bupati Harris yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tengku Mukhlis serta tim dari Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP2D) serta protokoler.

Dinas Kesehatan (Diskes) Pelalawan menjadi tujuan pertama sidak Bupati Harris. Tak hanya absensi, Bupati Harris juga turut memeriksa ruangan pegawai satu per satu.

Berdasarkan print out mesin absensi yang peroleh tim BKP2D, setidaknya terdapaat 44 orang dari 116 pegawai Diskes yang tidak hadir di hari pertama masuk kerja ini. “Setelah kita libur panjang hari ini sudah harus masuk. Sanksinya sangat jelas baik bagi PNS maupun honorer, pasti dipotong,” tegas Harris kepada pegawai Diskes.

Sidak berlanjut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang juga berada di komplek perkantoran Bhakti Praja. Diketahui, sekitar 30 lebih dari 218 pegawai tidak mengisi absen.

Kunjungan sidak terakhir yakni Dinas Pendidikan (Disdik). Di Disdik, terdapat 11 dari 162 pegawai yang tidak hadir.

Harris mengatakan tim BPK2D akan kembali melakukan evaluasi seluruh absensi OPD yang sudah diambil untuk melihat tingkat kehadiran para pegawai.

Serta penetapan sanksi bagi pegawai yang membolos di hari perdana bekerja ini. “Itu dari pusat langsung yang kita edarkan.

Jadi tidak main-main,” tuturnya.

Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) nomor 65 tahun 2015 tentang penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemkab Pelalawan, sanksi yang diberikan bagi pegawai yang membandel tersebut berupa pemotorngan 100 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PNS. Kendati terdapat puluhan pegawai tidak hadir di hari pertama masuk kerja ini, Bupati Harris mengklaim bahwa tingkat kehadirin pegawai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun, sanksi akan tetap dikenakan tanpa pandang bulu.

Ancaman tegas menanti bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemda Pelalawan jika menambah liburan paska cuti

bersama lebaran 1439 Hijrah. Hal tersebut, ditegaskan terbitnya, surat edaran berdasarkan surat keputusan presiden nomor 13 tahun 2018.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan H. Tengku Mukhlis, Kamis (7/6/18).

Menurutnya, berdasarkan surat edaran tersebut ditetapak cuti bersama hari raya idul fitru 1439 hijrah/2018 masehi dimulai dari tanggal 11, 12,13,14, 19 dan 20 Juni 2018.

Kata dia, dengan telah diterbitkan keputusan presiden nomor 13 tahun 2018 tetang cuti bersama PNS 2018, dengan demikian disampaikan bahwa dalam pengakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal, agar setiap pimpinan isntansi pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut berdasarkan pasal 333 ayat 2, PP nomor 11 tahun 2017.

Diantaranya, tidak memberikan cuti tahunan kepada ASN pasa masing-masing OPD, melebihi dari jumlah ASN yang ada. ASN wajib masuk kerja kembali pada tanggal 21 Juni 2018.

Diterangnya, bagi para pegawai yang tidak masuk cuti setelah cuti bersama, maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP 100 perseb (untuk PNS) dan 50 persen gaji (PTT/honorer) berdasarkan Perbup 65 tahun 2015, tentang penegakan disiplin pegawai dilingkungan Pemda Pelalawan.

Jauh sebelumnya, Bupati Pelalawan HM Harris di hadapan Sebanyak 70 orang CPNS Golongan II yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

2016 berjanji akan menegakan Peraturan Bupati Pelalawan (Perbup) tentang sanksi penegakan disiplin terhadap para pegawai PNS dan pegawai honorer yang tidak disiplin jalankan tugasnya.

Perbup Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penegakan Pelanggaran Disiplin bagi Pegawai disebutkan dengan tegas akan dikenakan sanksi hukum.

Pernyataan itu dibeberkan Bupati Pelalawan HM Harris saat buka acara Diklat prajabatan CPNS 2016 digelar di Auditorium lantai III Kantor Bupati Pelalawan, Kamis (10/3) di Pangkalan Kerinci yang dihadiri langsung Asisten III Bidang Administrasi Umum Emir Effendi, Kepala BKD Pelalawan Andi Yuliandri, Kepala UPT BKD Provinsi Riau Sugiarto, Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Dalam sambutannya Bupati Pelalalwan HM Harris mengatakan, pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi cpns golongan II sebagai langkah awal dalam pembinaan aparatur di bidang pendidikan yang diharapkan dapat membangun serta menggali potensi sehingga menghasilkan aparatur yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pelayan publik, mengetahui hak dan kewajibannya selaku aparatur sipil negara yang mempunyai moralitas, etika dan integritas tinggi.

Bupati Harris mengatakan, saat ini berbagai persoalan bangsa membutuhkan penanganan serius seperti persoalan radikalisme, narkoba dan karhutla, khusus penanganan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak sedikit melibatkan oknum ASN baik sebagai pemakai maupun pengedar. “Oleh sebab itu jangan sekali-sekali saudara melibatkan diri dalam penggunaan narkoba, karena akan ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi,” ujarnya.

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif dan disiplin bagi pegawai ASN dan Tenaga Honorer, papar Bupati, Pemkab Pelalawan telah menerbitkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penegakan Disiplin Pegawai dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan dengan tegas sanksi yang akan diberikan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin, baik berupa pemotongan TTP bagi ASN dan Honor bagi Tenaga Honorer maupun hukuman pembinaan lainnya,” sebut Bupati. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

45

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Sukiman: Kunci Keberhasilan Adalah Kebersamaan dan Gotong Royong “Untuk mensukseskan Lomba BKR dan PHBS tingkat nasional memang harus dilakukan dengan kerjasama dan gotong royong, sehingga program kerja tidak terasa berat. Setiap instansi yang terlibat juga punya peran masing-masing.”

B

UPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman mengatakan, keberhasilan di tingkat nasional tidak terlepas dari kebersamaan dan gotong rotong yang diterapkan seluruh instansi yang ada selama ini. Diakuinya, bahkan sampai-samoai dirinya mendesak seluruh pimpinan OPD terkait untuk turun langsung ke Desa Bangun Jaya.

“Hasilnya terpilih sebagai juara nasional, sehingga kunci keberhasilan yakni kebersamaan dan gotong royong,” jelas Bupati Rohul Sukiman saat menghadiri syukuran di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Rabu (11/7/2018), atas dua prestasi membanggakan diraih daerahnya di tingkat nasional, serta 1 tingkat Provinsi Riau.

Kedua gelar juara yang diraih Kabupaten Rohul, yakni mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional juara pertama nasional Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang diraih BKR Sahabat Setia Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam,

46

diketuai Indah Walistyananya SPd. Bupati Sukiman mengatakan, untuk mensukseskan Lomba BKR dan PHBS tingkat nasional memang harus dilakukan dengan kerjasama dan gotong royong, sehingga program kerja tidak terasa berat. Setiap instansi yang terlibat juga punya peran masing-masing, ada yang membuat taman, bersihkan parit, penghijauan, dan sarana penunjang kebersihan lainnya.

Bupati mengaku salut dan bangga, dengan Bumdes di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam. Bumdes yang awalnya bermodal Rp450 juta, kini asetnya? sudah mencapai sekira Rp16 miliar. “Karena rakyatnya, pamongnya rukun semua. Ini harus dicontoh bagi desa lainnya,” imbau Bupati Sukiman.

Dalam kesempatyan itu, Bupati Rohul Sukiman juga memuji Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rohul yang meraih juara pertama di Parade Tari Daerah di tingkat Provinsi Riau. Ia juga berharap, di lomba tingkat nasional yang akan

digelar Agustus 2018, Kabupaten Rohul kembali meraih juara nasional untuk Parade Tari Daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul Peni Herawati, dalam sambutannya melaporkan, 7 Juli 2018 sejumlah pengurus, termasuk dirinya ikut menghadiri puncak Harganas 2018 di Manado, Sulut.

Peni mengaku sangat bangga, karena di perhelatan tingkat nasional tersebut, Kabupaten Rohul yang mewakili Provinsi Riau menyabet dua juara membanggakan, yakni Lomba Kelompok BKR dan PHBS. Sebut Peni lagi, diajang lomba Kelompok BKR dan PHBS, Tim Penggerak PKK Rohul bekerjasama dengan BKKBN dengan PKK Provinsi Riau.

“Atas kedua prestasi yang diraih juga tidak lepas dari dukungan bapak Bupati Rokan Hulu. Dimana semua tim, baik dari PKK maupun Satker terkait, terus bekerja siang maupun malam,” ungkap Peni.

Terima Penghargaan Atas prestasi tersebut, Indah yang merupakan tenaga pendidik di SDN 008 Kunto Darussalam, Kota Baru berhak menerima piala dan piagam penghargaan diserahkan oleh Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, di acara Jambore Puncak Harganas di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang digelar 5-7 Juli 2018 lalu.

Kemudian, Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, berhasil raih juara Prakarti Madya III Tingkat Nasional, sebagai Pelaksana terbaik PHBS Kategori Kabupaten Tahun 2018 Dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV Tahun 2018 di Manado, Sulut.

Serta, di Gedung Idrus Tin-tin Pekanbaru, Rohul raih juara I Parada Tari.

Bentuk rasa syukur atas prestasi tersebut, masyarakat Desa Kota Raya gelar syukuran yang dihadiri Bupati Rohul Sukiman, Pejabat Sekda Rohul H. Abdul Haris Lubis S.Sos, M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Rohul Hj. Peni Herawati, para Kepala Dinas

dan Kepala Badan di lingkungan Pemkab Rohul, Camat dan Upika Kunto Darussalam.

Juga hadir Kepala Desa dan Lurah serta perangkat desa se-Kunto Darussalam, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Organisasi Wanita, Anggota BKR Sahabat Setia dan remaja di Kecamatan Kunto Darussalam.

Bupati Rohul Sukiman dalam sambutannya mengatakan, dengan terpilihnya BKR Sahabat Setia Desa Kota Raya sebagai juara pertama di tingkat nasional merupakan hasil kerja keras BKR dan dukungan segenap masyarakat, dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk prestasi juara di bidang PHBS yang diraih Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara cukup membanggakan bagi Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rohul sendiri, juga lomba Tari tingkat Provinsi Riau.

Bupati juga mengaku salut dan bangga, dengan Bumdes di Desa Kota Raya,

Kecamatan Kunto Darussalam. Bumdes yang awalnya bermodal Rp450 juta, kini asetnya? sudah mencapai sekira Rp16 miliar. “Karena rakyatnya, pamongnya rukun semua. Ini harus dicontoh bagi desa lainnya,” imbau Bupati Sukiman.

Syukuran di Aula Rumah Dinas Sebelumnya, pada Selasa (10/7/2018) malam, di aula rumah dinas Bupati Rohul, juga digelar sykuran, atas tiga penghargaan yang diraih. Dua diantaranya, penghargaan nasional dan satu tingkat Provinsi namun nantinya akan jadi duta Riau diajang lomba tingkat Nasional untuk parades tari.

Dalam acara syukuran tersebut, selain hadir Bupati Rohul H Sukiman, juga dihadiri Pj Sekda Rohul H Abdul Haris, Kapolres, Kajari, dan pejabat Forkompinda lainnya serta para Kepala dinas, badan dan kantor, Ketua TP PKK Rohul Hj Peni Herawaty, serta tamu undangan lainnya.***

47