Majalah Pena Amira Edisi 109 - September 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 109 - September 2019

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Hikmah Bencana

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ETIAP bencana sejatinya mengandung sejumlah hikmah. Persoalannya tinggal lagi, sejauh mana anak manusia mampu memetik hikmah dari setiap bencana yang terjadi? Tidak terkecuali bencana kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan), yang sejak beberapa waktu belakangan melanda Provinsi Riau, dan sejumlah daerah lain di Tanah Air. Boleh jadi para ahli geologi tidak memposisikan Riau sebagai kawasan rawan gempa, yang pada kondisikondisi tertentu memicu terjadinya gelombang tsunami. Riau, dalam konteks yang lain, boleh juga dikatakan relatif agak aman dari bencana banjir berskala besar. Di daerah yang terkenal kaya minyak ini juga tidak pernah terdengar peristiwa tanah bergerak, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Relatif aman dari sejumlah ancaman bencana sebagaimana yang diuraikan di atas, Riau malah rawan terhadap bencana kabut asap. Bahkan, kasus kabut asap yang melanda Riau tidak hanya menyedot perhatian dalam skala nasional, tapi merembes jauh melampaui batas-batas teritorial negara. Penyebabnya tidak lain karena sebaran asap dari Riau yang sudah menjalar masuk ke sejumlah negara jiran. Sempat mereda sekitar tiga tahun, yaitu di 2016, 2017, dan 2018, pada 2019 ini Riau kembali dikepung oleh kabut asap. Bahkan kabut asap yang terjadi pada tahun ini melebihi kasuskasus serupa yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. Tidak pelak, nama Riau kembali menjulang di level yang lebih tinggi, bahkan tingkat dunia, karena memposisikan diri sebagai daerah “penghasil kabut asap.” Peristiwa kabut asap di Riau pada tahun ini merupakan pengulangan dari kejadian serupa sebelumnya. Sebab, sebelum tahun 2016, Riau juga seakan tidak pernah jedah dihantam oleh kabut asap, yang ditengarai disebabkan oleh karhutla. Karhutla terjadi di Riau karena daerah ini memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Karhutla terjadi ditengarai karena ekspansi dari areal perkebunan kelapa sawit. Kepanikan, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan, apa boleh buat, seakan menjadi “menu” hari-hari bagi masyarakat Riau, terutama sejak kasus kabut asap semakin menjadi-jadi. Bagi yang tidak tahan melihat realitas yang ada, memilih mengungsi ke daerahdaerah yang dianggap aman. Tapi bagi yang memiliki banyak keterbatasan,

terpaksa menjalani kondisi apa adanya, seberat apa pun keadaan yang harus dijalani. Sesuatu yang bisa dimaklumi, memang, karena begitu banyak dampak tidak baik yang ditimbulkan oleh bencana itu. Dampak di bidang ekonomi, satu misal, ada yang menyebut kasus kabut asap tahun ini menimbulkan kerugian sebesar Rp50 triliun bagi Riau. Belum lagi sekolah-sekolah yang terpaksa ditutup, anak-anak yang terkena ISPA, atau soal masa depan anak-anak yang ketika kecil sering terpapar oleh kualitas udara yang tidak sehat itu. Melihat kasus kabut asap yang tahun ini begitu hebat dan dahsyat melanda Riau –dan sejumlah daerah lain di Tanah Air—hanya satu yang bisa diucapkan: sejatinya di muka bumi ini, di belahan mana pun, hampir tidak ada titik yang benar-benar aman dari bencana, dengan berbagai model dan bentuknya. Setiap kawasan memiliki tipikal kebencanaan yang berbeda-beda, tergantung posisi geografis dan topologi kawasan. Dan bencana, merujuk ayat suci, merupakan salah satu cara Allah SWT dalam menguji kesabaran umat-Nya. Sebab, sejak dari dalam rahim, Allah SWT sudah mengingatkan bahwa setiap umat yang dilahirkan ke muka bumi ini akan diuji melalui beragam ujian, berat atau ringan. Dihadapkan dengan bencana, baik skala besar, menengah, atau rendah, merupakan salah satu cara Allah dalam menguji umat manusia. Intinya, setiap umat manusia di muka bumi ini, siapa pun dia, dan apa pun latar belakang sosialnya, dituntut untuk sabar dalam menghadapi setiap bencana, sambil terus berupaya untuk meminimalisir bencana yang yang sudah terjadi, dan ancaman bencana yang akan melanda. Karena manusia dibekali dengan akal pikiran, maka diniscayakan memiliki ikhtiar untuk melepaskan diri dari ancaman bencana. Rangkaian bencana yang terjadi juga diharapkan akan mendatangkan hikmah tersendiri. Yaitu, sejatinya betapa manusia itu merupakan makhluk yang dhoif dan lemah, yang dilekati oleh begitu banyak kekurangan dan keterbatasan. Hanya Allah SWT yang Maha Segalanya. Kalau hikmah semacam itu sudah dipetik, untuk apalagi kita berlagak congkak dan sombong di atas muka bumi ini hanya karena memiliki sedikit kelebihan harta atau status sosial? Penulis Adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Riau Gelar Sidang 24 DPRD Paripurna, Umumkan Usulan

Pengangkatan Ketua

Kurma, Tanaman Beragam Manfaat HM Harris: Tak Adalagi 36 Bupati Masyarakat yang Tidak Bisa Berobat

8 APBD-P Inhil 2019 Diketuk Palu, Pendapatan Daerah Bertambah Rp87 Miliar

Edisi 109 September 2019

Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Langsung ke Masyarakat 3

LAPORAN UTAMA

Kurma,

Tanaman Beragam Manfaat

Kajian komprehensif akan terus dilakukan agar pengembangan tanaman ini bisa segera direalisasikan, apalagi investasi di sektor perkebunan lebih mahal dan lama khusus zaitun dan kurma merupakan komoditas baru di Indonesia.

AGI umat Islam, berbuka puasa dengan kurma bukanlah sekadar tradisi, namun anjuran Nabi Muhammad SAW. ”Barangsiapa yang mempunyai kurma ketika puasa, hendaklah berbuka dengan kurma.” Sementara dilihat dari ilmu gizi, kurma memang sangat dianjurkan untuk berbuka puasa. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon Kurma diyakini berasal dari sekitar Te luk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal 4000 SM. Bangsa Mesir Kuno

menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen. Ada bukti arkeologi budidaya kurma di bagian Arab timur pada tahun 6000 SM. (Alvarez-Mon 2006). Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarkanluaskan kurma di sekitar Selatan dan Barat Daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol dan Italia. Kurma diperkenalkan di Mexico dan California, disekitar Mission San Ignacio, oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Belakangan terdengar informasi, Dinas Perkebunan Riau berencana akan mengembangkan tanaman zaitun dan kurma sebagai salah satu potensi perkebunan yang memiliki prospek cerah. Untuk memastikan tanaman tersebut bisa ditanam di Riau,

maka Dinas Perkebunan Riau akan melakukan kajian teknis budidaya yang tepat dan sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Perlakuan teknis budidaya khususnya untuk tanaman zaitun dan kurma di Timur Tengah dengan Indonesia tentu akan sangat berbeda karena iklim di Timur Tengah jauh lebih panas dari Indonesia. Karena itu, kajian komprehensif akan te rus dilakukan agar pengembangan tanaman ini bisa segera direalisasikan, apalagi investasi di sektor perkebunan lebih mahal dan lama khusus zaitun dan kurma merupakan komoditas baru di Indonesia. Pengembangan zaitun dan kurma dapat mengisi peluang pasar dalam negeri yang sangat besar, sebab selama ini buah kurma dan zaitun selalu diimpor dari negara-negara Timur Tengah. Untuk menunjukkan ciri khasnya, maka pengembangan komoditas zaitun dan kurma ini akan diberikan nama dengan “kebun Al-

Quran”, karena asal bibitnya dari Timur Tengah, sebab kelebihan komoditas non migas zaitun dan kurma ini telah tertulis dalam AlQuran. Kurma mengandungi khasiat pemakanan yang tinggi seperti kismis dan aprikot kering. Antaranya kurma kaya dengan protein, serat, gula, vitamin A dan C serta zat galian seperti besi, kalsium, sodium dan potasium. Kandungan protein didalam kurma lebih kurang 2 %, serat hampir 4 % manakala kandu ngan gulanya 50 hingga 57 % glukosa. Ini menunjukkan kandungan gula didalamnya telah ditukar secara semulajadi. Bermakna apabila kita memakan kurma, tenaga yang diserap badan adalah serta merta. Gula didalam kebanyakan buahbuahan dikenali sebagai fraktosa dan gula tebu atau gula pasir yang biasa mengandungi sukrosa tidak boleh menyerap terus dalam badan. Ia terpaksa dipecahkan dahulu oleh enzim sebelum bertukar menjadi glukosa lalu diserap badan sebagai tenaga. Kulit kurma yang mengandungi serat, amat baik untuk mencegah barah usus besar kerana ia melawaskan. Sementara kandungan vitamin A dan C amat tinggi dan banyak mengandungi potasium yang diperlukan oleh badan untuk sistem saraf. Memang dalam susu, yogurt dan makanan laut juga me ngandungi potasium tetapi jumlahnya sedikit. Pengambilan potasium yang berlebihan tidak mengumpul toksik didalam badan dan tidak memudaratkan. Sebaliknya ia merangsang selera makan bagi yang berpenyakit serta bagus untuk golongan yang mengalami sembelit, le

mah otot, sengal-sengal badan, letih, lesu, mengalami tekanan serta menguatkan daya ingatan. Ramai beranggapan hanya kismis yang baik untuk menguatkan ingatan, sebenarnya kurma juga adalah setanding. Mungkin atas alasan pihak-pihak tertentu atau negara pengeluar anggur telah menjalankan kempen makan kismis dan mempopularkan khasiatnya. Manfaat Buah : 1. Buah kurma dapat mencegah stroke. 2. Buah kurma mengandung vitamin A yang baik dimana ia dapat memelihara kelembaban dan kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan tulang, metabolisme lemak, kekebalan terhadap infeksi, kese hatan kulit serta menenangkan sel-sel saraf. 3. Buah kurma yang direbus dapat memperlancar saluran kencing. 4. Buah kurma, baik kering maupun basah dapat menenangkan sel-sel saraf melalui pengaruh nya terhadap kelenjar gondok. Oleh karena itu, para dokter menganjurkan untuk memberikan beberapa buah kurma di pagi hari kepada anak-anak dan orang yang lanjut usia, agar kondisi kejiwaannya lebih baik. 5. Kurma mengandung potasium yang tinggi. Potasium bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, untuk terapi darah tinggi, serta membersihkan

karbon dioksida dalam darah. Potasium juga bermanfaat untuk memicu kerja otot dan simpul syaraf. 6. Mengkonsumsi 100 gram kurma, dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan menghambat penyerapan lemak atau kolesterol dalam usus besar sehingga kadar kolesterol dalam darah menurun. 7. Berbagai mineral yang diperoleh dari kurma bermanfaat untuk mengoptimalkan kandu ngan elektrolit dalam cairan tubuh. 8. Mengandung zat tannin yang tinggi yang dapat digunakan untuk anti-diare, anti-hemostatis, dan anti-hemoroid. 9. Obat flu, radang tenggorokan. 10. Mengatasi mabuk. 11. Meningkatkan thrombosit pada penderita demam berdarah 12. Kurma dapat meningkatkan produksi ASI Manfaat daun : Daun kurma muda dimasak dan dimakan sebagai sayuran, seperti pangkal tunas atau jantung, meskipun pada saat pengangkatannya bisa membuat pohon mati. Benih digiling halus dicampur dengan tepung untuk membuat roti pada saat sedang kelangkaan terjadi. Bunga-bunga kurma juga dimakan. Secara tradisional, bunga betina adalah bunga

LAPORAN UTAMA

yang paling tersedia untuk dijual dan beratnya 300-400 gram. Kuncup bunga digunakan dalam salad atau sebagai alas pada ikan kering untuk membuat bumbu roti. Daun pohon kurma digunakan untuk Palm Sunday dalam agama Kristen. Di Afrika Utara, mereka biasanya digunakan untuk membuat pondok. Daun dewasa juga dibuat menjadi tikar, layar, keranjang dan kipas. Daun yang diolah dapat digunakan sebagai isolasi kardus. Tangkai daun kering yang merupakan sumber ampas selulosa dapat dijadikan sebagai tongkat jalan, sapu, umpan pancing dan bahan bakar. Pelepah daun yang berharga mengeluarkan aroma serta seratnya juga bisa digunakan sebagai tali, kain kasar, dan topi besar. Di hari libur Yahudi, Sukkot, daun-daunnya digunakan sebagai lulav. Kegunaan pohon : Biji kurma tersebut direndam dari bawah ke atas untuk dijadikan pakan ternak. Minyaknya cocok untuk digunakan dalam bentuk sabun dan kosmetik. Mereka juga dapat diolah secara kimia sebagai sumber asam oksalat. Benih-benihnya juga dibakar untuk membuat arang oleh pandai perak dan dapat dirangkai menjadi kalung. Biji kurma juga tanah dan digunakan pada olahan biji kopi atau sebagai bahan tambahan untuk kopi. Tandan buah yang telah dipreteli dapat digunakan sebagai sapu. Di Pakistan, viskos, sirup kental yang terbuat dari buah yang matang digunakan sebagai pelapis untuk tas kulit dan pipa untuk mencegah kebocoran. Getah pohon kurma dapat digunakan untuk membuat sirup dan berbagai produk dapat dimakan be-

LAPORAN UTAMA

rasal dari sirup. Kayu kayu pohon kurma digunakan untuk tiang dan langit-langit pada pondok, karena lebih ringan dari kelapa dan tidak begitu tahan lama. Kayu juga digunakan untuk konstruksi seperti jembatan dan saluran air, dan bagian dari dhows. Sisa kayunya dibakar sebagai bahan bakar. Dimana tradisi kerajinan masih berkembang, seperti di Oman, pohon palem adalah yang paling serba guna dari semua tanaman asli, dan hampir setiap bagian dari pohon digunakan untuk membuat barangbarang fungsional mulai dari tali dan keranjang untuk sarang, perahu nelayan, dan tempat tinggal tradisional. Kurma memiliki kandungan tannin yang tinggi dan secara medis digunakan sebagai deterjen (memiliki daya pembersihan) dan astringent pada usus yang bermasalah. Kurma dapat diberikan untuk sakit tenggorokan, pilek, penyakit selesema bronkial, meringankan demam dan sejumlah keluhan lainnya dalam bentuk infus, ramuan, sirup atau pasta. Satu keyakinan tradisional mengatakan bahwa kurma dapat menetralkan keracunan alkohol. Bubuk biji juga digunakan dalam beberapa obat-obatan tradisional. Getah yang dicucurkan oleh batang pohon, di India, digunakan untuk mengobati diare dan penyakit kencing genital. Akarnya digunakan melawan sakit gigi. Serbuk sari menghasilkan sebuah prinsip estrone, estrogenik, dan memiliki efek gonadotropic pada tikus muda. Pohon kurma atau Date Palm, bahasa latin disebut Phoenix Dactylifera. Merupakan tanaman jenis Dioecious, memiliki tanaman jantan dan betina yang tumbuh secara terpisah. Seiring perkembangan teknologi pertanian, sebagian besar perkebunan menggunakan budidaya stek. Cara menanam dan

merawat pohon kurma agar cepat berbuah dengan metode stek. Metode stek biasanya akan berbuah 2 hingga 3 tahun lebih awal dibandingkan dengan pembibitan biji.

nakan sebagai pembuatan kerajinan dan anyaman tikar. Ada pula yang menggunakannya sebagai bahan campuran masakan, seperti sayur dan pembuatan roti.

Cara Menanam dan Merawat Pohon Kurma Umumnya tanaman kurma tumbuh dan berkembang dari biji kecambah. Tetapi hanya 50 persen tanaman betina yang ditanam akan berbuah. Tinggi pohon kurma umumnya sekitar 15 hingga 25 meter. Tanaman ini tumbuh secara tunggal, ataupun membentuk rumpun pada sebuah sistem akar tunggal. Rumpun ini berasal dari induk tanaman betina yang muncul diusia 3 tahun, kemudian tumbuh secara liar. Budidaya tanaman kurma di halaman rumah akhir-akhir ini semakin marak. Selain sebagai tanaman hiasan, tanaman lahan kering ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Adapun manfaat tanaman kurma antara lain: Senyawa tannin dapat digunakan sebagai pembersih darah dari toksin. Astringent sangat baik untuk kesehatan usus yang bermasalah. Buah kurma dapat mengatasi sakit tenggorokan, hidung, demam dan selesema bronkial. Kurma dipercaya juga dapat menetralkan kondisi orang yang keracunan alkohol. Getah atau aren dari batang kurma digunakan untuk mengobati diare dan penyakit kelamin. Selanjutnya, aren kurma dapat dijadikan sebagi minuman beralkohol, gula aren dan sirup. Atau hampir sama seperti pohon palm nipah. Akar pohon kurma digunakan untuk mengobati sakit gigi. Adapun panjang daun antara 3 hingga 5 meter. Ditandai dengan duri pada tangkai daun, menyirip dan mempunyai 150 pucuk daun muda. Panjang daun muda sekitar 30 cm dan lebarnya 2 cm. Daun ini bisa digu-

Ramah Lingkungan Pohon kurma ternyata sangat ramah lingkungan dan mempunyai fungsi yang bermanfaat bagi pelestarian lingkungan serta keselamatan penduduk kepulauan Indonesia antara lain: Merupakan tanaman tumpangSeri dengan tanaman pertanian lain yang sudah produktif. Karena tidak mengambil unsur hara tanaman lain dan dapat menjadi pelindung tamanan disekitarnya, maka pohon kurma biasa ditanam bersama tanaman lain seperti padi (seperti di Iran dan Mesir), mangga dan buah-buahan (seperti di India dan Thailand), delima dan jeruk (seperti di Australi), dan lain-lain. Merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk rehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka yang menyisakan lahan yang sulit ditanami dengan tanaman lain. Pohon kurma dapat membuat lahan yang rusak menjadi subur karena akarnya yang cukup dalam dan memiliki akar serabut. Setelah pohon kurma berhasil ditanam, maka akan tercipta iklim mikro yang memfasilitasi terciptanya ekosistem yang kondusif sebagai habitat tanaman pangan lain yang lebih â&#x20AC;&#x2DC;lunakâ&#x20AC;&#x2122; serta mengundang kembalinya fauna. Tanaman yang adaptif untuk lahan marginal berpasir dengan kadar salinitas air yang tinggi, kawasan yang mempunyai tingkat pH yang anomali, lahan kering dan tandus seperti savanah atau berkapur, bahkan lahan bergambut dapat â&#x20AC;&#x2DC;dibukaâ&#x20AC;&#x2122; dengan menanami kurma. Tujuannya mungkin bukan semata-mata untuk menghasilkan buah sebagai pangan, tetapi dapat untuk menciptakan habitat yang memungkinkan tanaman pangan lainnya tumbuh, atau menghasilkan pendapatan dari batang kayunya yang kuat, lurus dan kokoh. (ee/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

APBD-P Inhil 2019 Diketuk Palu, Pendapatan Daerah Bertambah Rp87 Miliar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2019 resmi disahkan atau ketok palu. Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti mengapresiasi pembahasan yang selesai tepat waktu oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Alhamdulillah, dengan kesinambungan kerjasama yang baik ini dicapailah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam MoU. Atas nama Pemerintah Daerah, Saya mengucapkan terima kasih,” kata Wakil Bupati setelah mengikuti jalannya Rapat Paripurna Ke18 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Inhil, Senin (2/9/2019), Tembilahan. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Bupati mengaku banyak mendapat masukan dari segenap anggota forum rapat terkait jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Inhil. “Semua masukan-masukan sudah Saya catat demi kebaikan kita kedepan. Hal – hal yang kurang pada tahun ini, kita harapkan tidak terjadi lagi di tahun depan, tahun 2020,” pungkas Wakil Bupati. Dengan telah pengesahan terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Angggaran 2019, maka pergeseran angga-

ran dari APBD tahun anggaran 2019 telah resmi dilakukan. Beberapa item kegiatan yang belum dapat dituntaskan maka akan dialihkan anggaran pelaksanaannya diikuti dengan penambahan anggaran yang diperoleh di sepanjang tahun 2019 untuk dialokasikan kepada item kegiatan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam mengungkapkan, setelah pengesahan Rancangan APBD Perubahan, sebelum direalisasikan, APBD Perubahan terlebih dahulu memasuki tahap evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Riau. “Pertama, tentunya kita minta untuk Pemerintah segera melengkapi segala dokumen untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Riau, red). Selanjutnya, dokumen itu dievaluasi,” tutur Dani. Dani berharap, agar proses evaluasi dapat berjalan lancar dan tidak memakan

waktu lama sehingga bisa diselesaikan sebelum periode jabatan DPRD Kabupaten Inhil berakhir pada pertengahan bulan September ini. “Mudah-mudahan sebelum berakhirnya periode 2014-2019 ini, evaluasi itu bisa dikeluarkan dan ditindaklanjuti kalau pun ada penyempurnaan,” papar Dani. Secara umum, dikatakan Dani, dari sisi materi, apa yang ada dalam APBD Perubahan ini masih terfokus pada program prioritas Pemerintah Kabupaten Inhil. “Tidak ada hal-hal yang baru. Tetap apa yang tertuang dalam APBD murni. Ada yang belum sempurna kita sempurnakan, ada yang belum lengkap kita lengkapi, ada yang kurang kita lebihkan. Nah itu lah yang kita lakukan dalam APBD Perubahan, baik dari sisi infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian untuk penyelamatan kebun masyarakat juga jadi fokus kita,” jelas Dani.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Syahruddin ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Inhil lainnya dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam rapat paripurna itu diputuskan pendapatan daerah yang semula diprediksi Rp2,137 triliun, bertambah sebesar Rp87 miliar, sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan adalah Rp2,225 triliun. Selanjutnya, belanja daerah dari yang semula Rp2,251 triliun bertambah Rp41 miliar, sehingga jumlah belanja setelah perubahan adalah Rp2,293 triliun. Berikutnya, penerimaan pembiayaan daerah yang semula Rp135 miliar berkurang Rp54 miliar, sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp80 miliar. Terakhir, pengeluaran pembiayaan dari semula Rp9 miliar bertambah Rp2 miliar sehingga jumlah keseluruhan Rp11 miliar. Dengan begitu, pembiayaan netto setelah perubahan berjumlah Rp68 miliar. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan setelah perubahan Rp80 miliar. Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam, berharap agar Pemkab Inhil segera melengkapi berbagai dokumen, sehingga bisa disampaikan ke provinsi untuk dievaluasi. “Apa yang tertuang di sana (APBD-P) masih fokus pada program Pemda, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, penyelamatan kebun masyarakat, dan lain-lain,” ujarnya, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Wabup Inhil, H Syamsuddin Uti menyatakan, RAPBD-P yang telah disetu-

jui ini akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. “Terima kasih atas dukungan yang diberikan, semoga kerjasama yang baik ini dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa mendatang, dalam upaya mewujudkan Inhil yang lebih maju, bermarwah, dan bermartabat,” tuturnya. Untuk Melunasi Utang Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin menyebut struktur APBD Perubahan Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2019 sebagian besar untuk melunasi utang kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 lalu. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin usai mengikuti Rapat Paripurna Ke – 17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Kabupaten Inhil yang mengagendakan Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tentang RAPBD Perubahan Tahun 2019, Jumat (30/8/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. “Pergeseran yang banyak itu bayar utang. Defisitnya besar tahun 2018. Pekerjaan sudah selesai, tapi uangnya tidak ada jadi dibayar pada tahun ini (APBD P, red),” kata Sekda. Selain itu, dikatakan Sekda, penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 ini juga diprioritaskan untuk pembayaran gaji guru bantu di Kabupaten Inhil. “Kalau anggaran perubahan ini tidak banyak yang dilakukan pergeseran. Kemudian memang gaji guru bantu yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dimasukkan dalam anggaran perubahan karena kemarin belum dimasukkan, tetapi sudah ada yang diba-

yarkan sebagian,” jelas Sekda. Sebelumnya, telah dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi DPRD Kabupaten Inhil. Terdapat 7 fraksi di DPRD Kabupaten Inhil yang menyampaikan tanggapan. Sekda menuturkan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil sudah memberikan jawaban terhadap tanggapan dari 7 fraksi tersebut. “Malam ini sudah kita jawab semuanya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pembiayaan dan belanja,” tukasnya. Dikatakan Sekda, dari sisi pendapatan daerah, terjadi penambahan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019, baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk pembayaran gaji guru bantu. Seusai pelaksanaan Rapat Paripurna ini, penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 akan memasuki tahapan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Inhil bersama Pemerintah Kabupaten Inhil. Oleh karenanya, Sekda berharap agar proses pembahasan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. “Kita berharap juga agar Kepala OPD tidak meninggalkan tempat, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting karena memang sudah ada jadwalnya pelaksanaan pembahasan ini. Ya, mudahmudahan bisa tepat waktu,” tutup Sekda. Rapat Paripurna Ke – 17 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 malam itu, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Syahruddin beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Inhil lainnya. Tampak pula kehadiran dari sejumlah jajaran pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Langsung ke Masyarakat Dalam rentang waktu akhir Agustus sampai awal September 2019, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis langsung terjun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan sejumlah perda (peraturan daerah), dimaksudkan agar perda-perda yang telah disahkan diketahui secara luas oleh masyarakat.

osialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 tahun 2018 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah untuk ketiga kalinya dilakukan anggota DPRD Dapil Pinggir H. Asmara. Sosialisasi tersebut merupakan sosialisasi terakhir yang dilakukan H. Asmara, yang dipusatkan di Dusun Jaya Mukti RT 03 RW 05 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, pada Minggu (08/09/2019). Ratusan masyarakat yang diundang tampak hadir pada acara tersebut, turut diundang pengurus MUI Kecamatan Pinggir Muhammad Azis Al Hafis yang memaparkan Perda Zakat Infaq dan Sedekah. Acara dimulai dengan pembacaan doa oleh Ustadz Rojan pengurus Mesjid Nurul Iman dan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua RT 03 Sumiran. Kemudian, H. Asmara atau akrab

disapa atuk dalam sambutannya menyampaikan beberapa Poin yang berkaitan dengan Perda yang disosialisasikan, termasuk Perda PBB dan Perda Ketertiban Umum. “Sosialisasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan minggu terakhir yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan Dapilnya masing-masing” Jelas Asmara. Anggota DPRD ini berharap setelah sosialisasi ini selesai, diminta kepada masyarakat yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk hadir pada acara ini. semoga Sosialisasi Perda ini dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan substansi Perda tersebut. Lanjutnya, Perda Zakat, Infaq dan Sedekah ini tentunya mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist, ini yang harus kita laksanakan untuk amal ibadah kita.

Pengurus MUI Muhammad Azis Al Hafis mengapresiasi dan mendukung adanya perda Zakat, Infaq dan Sedekah ini. Artinya Pemerintah Daerah Bengkalis telah menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. “Saya dan masyarakat menyambut dengan gembira adanya Perda Zakat ini, semoga dengan adanya Perda ini kita sebagai umat muslim dapat melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Ia menjelaskan pula secara rinci mengenai 8 Asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Harapannya kedepan, sosialisasi ini semakin menyeluruh menyentuh masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga kalangan pengusaha-pengusaha. Pada bagian lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Produk Hukum Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2018 merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nanang Haryanto selaku Wakil Ketua Komisi IV yang juga Dapil Mandau mensosialisasi Perda Nomor 02 tahun 2018 di Kelurahan Gajah Sakti RW 10 RT 02 Kecamatan Mandau, pada Sabtu (07/09/19). Sebagaimana dilansir dari website resmi DPRD Bengkalis, sosialisasi diawali dengan kata sambutan dari Lurah Gajah Sakti dalam hal ini diwakilkan kepada

Ibu Yana selaku Kasi Sosial Budaya. Ia sangat mengapresiasi Kegiatan Anggota DPRD ini yang menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga dapat dipahami bersama-sama. Selanjutnya, Nanang Haryanto menyampaikan Sosialisasi bertatap muka ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi kepada masyarakat dan sosialisasi ini yang pertama kali dilakukan Anggota DPRD. “Dengan terbentuknya produk Hukum ini saya berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya Kelurahan Gajah Sakti dapat memahami dan mentaatinya,” tuturnya. Lanjut Nanang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 136 mengatakan Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah baik di Provinsi maupun di kabupaten/Kota. Acara dilanjutkan dengan Pemaparan isi Perda Nomor 02 Tahun 2018 Oleh Plt. Kepala UPT P2 Oki Parhadinata. Setelah memaparkan isi dari perda tersebut dilakukan sesi tanya jawab, dan pada kesempatan itu juga masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terhadap hambatan-hambatan yang terjadi di lingkungannya. Hadir dalam sosialisasi tersebut Ketua RW 10 Maryono, Ketua RT 02 Martias, dan Ketua RT 03 Daeng. Sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis H. Thamrin Mali melaksanakan acara silaturahmi dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Hotel Duri Executive Jalan Karet Kelurahan Air Jamban Duri, pada Minggu (01/09/2019). Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Perda tersebut. Acara yang dimulai pada pukul 13.00 Wib tersebut dihadiri oleh Lurah Air Jamban yang diwakili Kasi Tapem Heri Damara, Ketua RW 01 Kelurahan Air Jamban Jufrizal Putra, Pimpinan Bank Riau Kepri yang diwakili Ade Suryani, pemuka masyarakat, dan masyarakat di lingkungan tersebut. Ketua RW 01 Kelurahan Air Jamban

mengajak warga untuk segera mengurus Pajak Bumi dan Bangunan sesuai telah diterbitkannya Perda 02 tahun 2018 tentang PBB perkotaan dan pendesaan. Selanjutnya Thamrin Mali dalam sambutannya mengatakan bahwa Perda ini wajib dijalani dan masyarakat diberi kemudahan sesuai peraturan yang berlaku di dalamnya. “Sosialisasi ini penting dilakukan agar masyarakat daerah tahu pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kita semua harus tahu bahwa pajak yang kita bayarkan kepada Pemerintah Daerah dan masuk ke kas daerah ini seratus persen digunakan untuk pembangunan daerah seperti jalan, jadi saya himbau kepada kita semua agar segera mendaftarkan rumah dan tanahnya”, Ujar Thamrin Mali. Perda kemudian dipaparkan oleh Wan Anis dari UPTD Bappenda Kecamatan Mandau tentang masing-masing substansi materi di dalam Perda kepada masyarakat Kelurahan Air Jamban. Sementara itu, dengan Persetujuan Bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis bersama Bupati Bengkalis telah memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Peraturan ini sebelumnya telah di bahas bersama DPRD dan Pemerintah untuk mendapatkan Produk Berkualitas dan bermanfaat bagi Umat. Setelah di sahkan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, akhirnya Perda Zakat dapat dijadikan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Pinggir H. Asmara mensosialisasikan Perda Nomor 3 tahun 2018 di Desa Pinggir Kilometer 7 RT 02 RW 15. Sebagai narasumber yang memaparkan isi Perda Ketua MUI Kecamatan Pinggir Ustadz Anwar Syah. Sebelumnya H. Asmara telah mensosialisasikan Perda Zakat ini di Desa Pinggir RT 05 RW 01 Kecamatan Pinggir pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu. Hadir saat itu Kapolsek Pinggir yang diwakilkan oleh Wakapolsek Syawaludin Pane, SH. Kanit Res Indra Parenal, SH, Kanit Intel Joko Utomo. Kepala Desa Pinggir yang diwakilkan oleh Rimbun Sampurna Negara, Ketua RW 01 Dusun Jaya Mukti Puji Rama, Ketua Sakai Batin 5 dan Batin 8 Riau Amad S, Ketua RT 5 Demi wati, Ketua MUI Kecamatan Pinggir Anwar Syah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. H. Asmara yang juga Anggota Komisi I bidang Pemerintahan tampak semangat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Perda untuk masyarakat. Acara Sosialisasi di awali dengan pembacaan doa oleh Ustadz Azwar dilanjutkan kata sambutan dari Kepala Desa dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dusun Muajolelo Nurmiati. Dalam Acara Sosialisasi Perda Zakat yang diadakan di Desa pinggir, H. Asmara menyampaikan agar Perda ini diketahui oleh Masyarakat karena mayoritas masyarakat Desa Pinggir beragama Islam. Ia berharap masyarakatnya memahami apa makna dari Perda Zakat karena ini menyangkut dengan kemaslahatan umat. Lanjut Asmara, untuk terealisasinya Perda ini di masyarakat harus ada kerja sama perangkat Desa, MUI Kecamatan, Tokoh Agama, termasuk pengurus Mesjid dan Masyarakat itu sendiri. Hadir dalam acara Abdul Holik Ketua RT 02, Suprayetno Ketua RW 15, Ketua RT I Bauinol Sidik, Ketua RT 03 Amansa, dan perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Mesjid dan Ratusan masyarakat yang Hadir. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat

ERBAGAI kegiatan dilakukan Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE sepanjang akhir Agustus dan awal September lalu. Antara lain, (8/9/2019), bertempat pertama di Cafe LOOW dan dilanjutkan di Cafe Hj Mirami Kel Sekar Mawar Pasir Penyu, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1441 H, Bupati Yopi bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan warga Air Molek, Peranap, Lirik, Sei Lala dan Kelayang. Pada Jumat (9/8/2019), di bawah panasnya matahari yang terik, para Camat, Kepala Desa (Kades), petugas Satpol PP

Inhu, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan petugas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Inhu dibariskan dalam rangka pelaksanaan apel siaga kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Inhu. Pada kesempatan itu, Bupati Inhu, Yopi Arianto memberikan arahannya kepada seluruh kades dan camat. Sebelumnya, Rabu (28/8//2019), PaguÂ yuban Masyarakat Solo Riau (PAÂ MOR) mengadakan pertemuan di Joglo Karang Kadempel, Jalan Pertanian, Riau. Pembina PAMOR, Tugimin menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk persiapan peringatan hari besar Jawa, yai-

tu Suro. Silaturahim kali ini juga istimewa karena dihadiri Bupati Inhu Yopi Arianto. Minggu (1/9/2019), Pemkab Inhu menggelar dzikir dan doa bersama memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, di Halaman Kantor Bupati. Kegiatan dimulai dengan shalat subuh berjamaah yang diikuti oleh seluruh ASN serta honorer di sejumlah masjid yang berada di Kelurahan Pematang Reba. Bupati Inhu, H Yopi Arianto menyampaikan ucapan tahun baru Islam kepada seluruh kaum muslimin di Kabupaten Indragiri Hulu.*** foto-foto: dari berbagai sumber

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Pemerintah Kota

Dumai

Infotorial pemko Dumai

Wako Dumai Puji Kinerja Letkol Inf Horas Sitinjak

“Selamat bertugas ditempat yang baru dan selamat atas promosi yang didapat Letkol Inf Horas Sitinjak. Mudah – mudahan semangkin sukses menjalankan tugas negara ditempat yang baru.”

Kevin Lyon:

Lapangan Duri Jadi Tulang Punggung Produksi Minyak “Pembangunan dua Politeknik yang berada di Riau dan Aceh pasca Tsunami, sedikitnya 3800 Alumni telah dilahirkan dan kita berharap Chevron terus berkontribusi sampai mencapai 100 tahun.”

“PADA usia yang ke-78 tahun, Lapangan Duri tetap menjadi tulang punggung produksi minyak nasional dan kami adalah perusahaan berstatus PT yang merupakan perusahaan nasional. 98 persen karyawan nasional, kami terus membangun kapasitas SDM (sumber daya manusia) kami.” Demikian dikatakan Managing Director Chevron Indoasia Business Unit, Kevin Lyon. . ‘Tidak hanya membangun SDM internal, kami juga membangun pada eksternal seperti pembangunan dua Politknik di Riau dan Aceh,” jelas Kevin di hadapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan saat mengunjungi stand PT Chevron Pacific Indonesia di JCC, Rabu (4/9/2019). Kevin Lyon mengaku bangga selama 95 Tahun berada di Indonesia. Selain mengklaim telah membawa ke-

ALIKOTA Dumai Zulkifli AS mengatakan, setiap bekerja Letkol Inf Horas Sitinjak selalu total dan ikhlas. Meski banyak memiliki pasukan namun dalam melaksanakan tugas dirinya pasti turun kelapangan terutama dalam melaksanakan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Zulkifli AS. Wako Zulkifli As mengatakan hal itu saat menghadiri tradisi pelepasan Letkol Inf Horas Sitinjak dari tugas lamanya sebagai Dandim 0320 dan sekaligus penyambutan pejabat baru sebagai Dandim 0320 Letkol Inf Irdhan SH. MM, Kamis (19/9/2019) yang berlangsung di Makodim Kota Dumai, Jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Dumai Timur. Dalam kesempatan itu, Wa-

likota Dumai juga diberikan kehormatan dengan mengalungkan rangkaian bunga pada Letkol Horas Sitinjak yang juga merupakan putra asli Dumai pertama memimpin TNI angkatan darat di Kota Dumai dan juga menyambut langsung pejabat Dandim 0320 Dumai yang baru. “Selamat bertugas ditempat yang baru dan selamat atas promosi yang didapat Letkol Inf Horas Sitinjak. Mudah – mudahan semangkin sukses menjalankan tugas negara ditempat yang baru,” ujar Walikota Dunai H. Zulkifli AS. Ditambahkannya, sudah banyak yang dilakukan Letkol Horas terhadap Dumai sebagai daerah kelahirannya dan banyak kesan yang didapat selama bergaul bersama beliau. Selain melaksanakan tugas utama kemiliteran Letkol Horas juga banyak melakukan sosialisasi dan pembinaan

terhdap masyarakat Dumai. “Kami mewakili masyarakat Dumai, mengucapkan terimakasih atas pengabdian yang sudah dilakukan selama ini dan semoga berhasil di tempat tugas yang baru,” ujarnya. Sementara itu kita juga berharap kepada pejabat Dandim yang baru agar dapat meneruskan kerja yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dandim sebelumnya dan membuat terobosan – terobosan baru agar Dumai lebik baik lagi,” pungkas Wako. Hadir juga dalam acara pisah sambut ini, Danlanal Dumai Kolonel laut (P) Wahyu Dili, Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan, Danden rudal 004/Dumai Mayor Arh Roma, Kajari Dumai Mat Perang Yusuf, Ketua LAMR Dumai Datuk syahruddin, Perwira dan staff Kofim 0320 Dumai.***

majuan teknologi dan pengembangan SDM demi kesejahteraan Indonesia, salah satu terobosan teknologi (enhaced oil recovery) yang telah diterapkan sejak tahun 1980 an adalah Injeksi uap di lapangan Duri yang berhasil meningkatkan produksi 5 kali lipat dibandingkan operasi normal dan memperpanjang usia lapangan Duri. Dikatakan Kevin, dari dibangunnya dua Politeknik yang berada di Aceh dan Riau pasca Tsunami, sedikitnya ribuan alumni telah dihasilkan dan berharap Chevron dapat terus berkontribusi hingga mencapai 100 tahun. “Pembangunan dua Politeknik yang berada di Riai dan Aceh pasca Tsunami, sedikitnya 3800 Alumni telah dilahirkan dan kita berharap Chevron terus berkontribusi sampai mencapai 100 Tahun,” harapnya. (e2/rtc)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Sabtu, Makarius Anwar Jemput Aspirasi Warga

Mahkota Kasuari untuk Legislator Ade Hartati Dengan menggunakan kebaya putih, Ade menaiki tangga gedung DPRD Provinsi Riau, didampingi oleh Mahasiswa Papua. Beberapa dari pejabat teras bersalaman dengan politisi yang 2 kali melenggang di DPRD Provinsi Riau. ADA nuansa berbeda saat digelar pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji sebanyak 65 anggota DPRD Riau periode 2029-2024, yang dipusatkan di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Jumat (6/9/2019). “Bintang”-nya, Ade Hartati, salah seorang anggota DPRD Riau yang akan dilantik. Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu disematkan Mahkota Kasuari oleh Mahasiswa Papua Riau saat tiba di gedung DPRD Provinsi Riau, Jum’at (06/09/19) pagi, guna hadiri pelantikan sumpah dan janji Anggota DPRD Provinsi Riau, 2019-2024 Ade yang tiba di DPRD Riau tampak didampingi suami dan 3 orang anaknya, tiba di gedung parlemen Riau, sekitar pukul 08.25 WIB. Tampak Mahasiswa Papua menunggu Ade Hartati yang datang dengan menggunakan mobil Toyota fortuner putih BM 1458 AL. Politisi dari PAN ini, langsung disematkan “Mahkota Kasuari” berwarna hitam bercorak putih yang menjadi lambang kebesaran dan khas adat Papua. Usai disemat, Ade langsung disalami para Mahasiswa Papua. Dengan menggunakan kebaya putih, Ade menaiki tangga gedung DPRD Provinsi Riau, didampingi oleh Mahasiswa Papua. Beberapa dari pejabat teras bersalaman dengan politisi yang 2 kali melenggang di DPRD Provinsi Riau. Bersama rombongan Tim Relawan Ade Hartati (TIRAI) Ade Hartati langsung masuk ke depan pintu DPRD Provinsi Riau yang dijaga ketat oleh aparat dan pegawai Pemprov Riau. Sebagaimana diketahui, 65 Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 dilantik di gedung DPRD Provinsi Riau. Acara sakral ini dihadiri oleh Gubernur Riau dan pejabat Pemprov Riau. (e2/rac)

HARI Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, termasuk bagi para legislator yang berkantor di Gedung DPRD Riau. Sebagaimana diketahui, sejak Jumat lalu sebanyak 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 telah dilantik dan diambil sumpah janjinya untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Tapi, Markarius Anwar, sebagai salah seorang yang dilantik, pada Sabtu (7/9/19) alias sehari setelah dilantik, tidak ingin berleha-leha karena anggota DPRD Riau dua periode 2014-2019, 2019-2024 itu melakukan Sidak ke dua Kabupaten, Pelalawan dan Siak, yang merupakan Dapilnya. Pembangunan jalan dan jembatan yang didanai APBD Provinsi Riau, menjadi sasaran Sidaknya, selain itu ia juga bersilaturahmi dengan konstituen di Dapilnya. “Memang enaknya hari sabtu dan Ahad itu istrirahat di rumah atau melakukan refresing bersama keluarga, apalagi setelah pelantikan. Namun saat ini saya memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat Pelalawan – Siak yang telah memilih saya sebagai Anggota Legislatif (Aleg), maka ketika ada kepentingan masyarakat, saya akan siap untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi

mereka”, tuturnya. Kegiatan pertama yang dilakukan pria berdarah Minang ini adalah menghadiri pesta pernikahan konstituen di BTN Lama, Kota Pangkalan Kerinci, dan silaturrahim ke tokoh masyarakat di Jalan Pemda, Pelalawan. Kegiatan kedua meninjau pekerjaan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan Provinsi Simpang KM 11 Koto Gasib Lubuk Dalam – Simpang Bakal. “Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di Kuala Gasib ini penganggarannya kita perjuangkan di periode sebelumnya semasa di komisi 4 yang membidangi infrastruktur”, ungkapnya. Selain itu jelas Makarius kesempatan tersebut ia manfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di APBD 2020 yang pembahasannya dilakukan oleh anggota DPRD Riau periode 2019-2024. “Ini sebagai pertanggung jawaban moral saya menjemput aspirasi yang perlu diperjuangan nantinya setelah terbentuk alat kelengkapan dewan. Kebetulan pembahasan APBD 2020 akan kita bahas begitu alat kelengkapan terbentuk. Diperiode dewan sebelumnya belum sempat diselesaikan”, Lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Propinsi ini. Kunjungan ketiga dilakukannya ke Kecamatan Perawang, ditempat ini Makarius menghadiri undangan warga dan silaturrahim dengan tokoh masyarakat setempat. Kunjungan terakhir memenuhi undangan acara komunitas Bikers FK Bumi di terminal lama Peawang.***

Suhaidi Mengaku Sudah Terbiasa Hidup Sederhana SUHAIDI, salah seorang anggota DPRD Provinsi Riau periode 20192024 yang dilantik dan diambil sumpah janjinya pada suatu acara di Gedung DPRD Riau, Jumat (6/9/2019), mengaku bukan masalah bagi dirinya jika harus hidup sederhana, karena selama ini kehidupannya bersama keluarga di Inhil juga dijalani dengan sederhana. Suhaidi ditanya soal itu saat kehadirannya di DPRD Riau untuk menjalani pelantikan menampilkan pemandangan berbeda dan terkesan tidak lazim. Yaitu, anggota DPRD Riau dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) ini, yang didampingi istri dan ketiga anaknya, tiba di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Jumat, 6 September 2019, dengan menaiki angkutan umum. Jika anggota lainnya datang menaiki mobil pribadi bermerek pabrikan Jepang, Jerman, bahkan Amerika Serikat, dengan harga ratusan juta bahkan mencapai milian rupiah, maka Ustad Suhaidi dan keluarganya malah naik taksi online, Grab Car, dari rumahnya di Jalan Sekuntum, Delima, Tampan, Pekanbaru. Kepada wartawan, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir (Inhil) tersebut menceritakan pagi-pagi sudah harus berangkat ke DPRD Riau dari rumahnya di Jalan Sekuntum, Kelurahan Delima, Tampan, cukup jauh dari kantor DPRD Riau. “Iya, jadi. Saya berangkat jam 07.40 WIB dari rumah, sampai ke kantor (DPRD Riau) pukul 08.10 WIB,” kata Suhaidi.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Jadi Ketua DPRD Riau Sementara

Sukarmis: Legislator Lain Bukan Anak buah Saya

Usai menjadi anggota dewan, Sukarmis pernah pula menjadi Bupati Kuansing selama dua periode. “Syamsuar (gubernur Riau) yang di samping saya tadi adalah junior saya saat jadi bupati. Jadi biasa-biasa saja.’

“YA, biasa-biasa saja. Saya kan pernah menjadi ketua DPRD (Kuansing) bahkan dari tahun 1997,” kata Sukarmis, Jumat (6/9/2019). Mantan Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) dua periode tersebut ditanya soal itu menyusul setelah dipercaya menjadi Ketua Sementara DPRD Provinsi Riau. Meski dianggap sebagian orang jabatan yang dipegangnya itu sebagai yang prestise namun mantan Bupati Kuantan Singingi itu menganggapnya biasa-biasa saja. Politisi senior Partai Golkar (Golongan Karya) ini mengatakan, bahwa dirinya pernah menjadi anggota DPRD Kuantan Singingi selama empat periode,

dua periode di antaranya menjadi Ketua DPRD setempat. Usai menjadi anggota dewan, Sukarmis pernah pula menjadi Bupati Kuansing selama dua periode. “Syamsuar (gubernur Riau) yang di samping saya tadi adalah junior saya saat jadi bupati. Jadi biasa-biasa saja,” cakapnya lagi. Disinggung mengenai bagaimana

dirinya dalam memimpin 63 orang dewan lainnya, ia mengatakan bahwa meski dirinya menjadi pimpinan bukan berarti anggota yang lain adalah anak buahnya. “Kan yang lain itu bukan anak buah saya, kita bekerja bersama-sama, untuk mengemban aspirasi masyarakat,” tukasnya, dilansir cakaplah.com.***

Agung: Janji Kampanye Prioritas Diwujudkan AGUNG Nugroho, satu di antara 65 anggota DPRD Riau periode 2019-2024 yang dilantik dan diambil sumpah janjinya pada Jumat (6/9/2019) lalu, mengatakan, janji terhadap masyarakat yang dilontarkan saat kampanye lalu lebih menjadi prioritas untuk diwujudkan setelah dilantik. Agung ditanya soal itu setelah dilantik dan diambil sumpah janjinya sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024. Tapi, di antara 65 anggota DPRD Riau yang baru dilantik tersebut, Agung memiliki kekhasan tersendiri, karena ia dilantik bersamaan dengan isterinya, Sulastri. Kalau Agung maju bersama Partai Demokrat, senentara Sulastri bersama Partai Golkar (Golongan Karya). Agung Nugroho mengatakan, meskipun keduanya berstatus suami-istri, saat bertugas sebagai wakil rakyat, mereka akan tetap menjunjung profesionalisme. “Tentunya kita punya tanggung jawab masing-masing bagi daerah pemilihan

kita masing-masing dan akan bekerja secara profesional membela rakyat,” ujar Agung Nugroho sebagaimana dilansir Antara, Jumat (6/9/2019), dirilis detik. com. Diketahui, Agung Nugroho dan Sulastri merupakan caleg dengan perolehan suara tertinggi. Agung meraih 27.800 suara tertinggi dari caleg terpilih lainnya di Pekanbaru. Sedangkan Sulastri berhasil mengumpulkan suara 21.554 dan menjadi suara perempuan tertinggi se-Riau. Suara tertinggi yang diraih keduanya, menurut Agung, menunjukkan besar harapan masyarakat kepada mereka. Karena itu, harapan masyarakat tersebut harus betul-betul dijalankan dengan baik. “Alhamdulillah saya dan istri dipercaya dengan perolehan suara yang tinggi dari masyarakat,” ujarnya. Meski berbeda partai dengan sang istri, menurut Agung, hal itu tidak akan menjadi perbedaan dan halangan bagi mereka. Yang jelas, tujuan menjadi wakil

rakyat sendiri karena ingin mewakili rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya. “Maksud dan tujuan partai itu kan sama untuk membela kepentingan rakyat, jadi kami sama-sama perjuangkan rakyat meskipun beda perahu,” jelas Agung.***

Kasir Ingin Bergabung dengan Komisi Lima

KASIR hanya satu-satunya kader Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) yang dinyatakan lulus duduk di DPRD Provinsi Riau untuk masa bakti 2019-2024. Pada Jumat (6/9/2019), kasir bersama 64 kader yang berasal dari berbagai partai, dilantik dan diambil sumpah janjinya untuk menjadi legislator Riau. Apa keinginan Kasir setelah sah menjadi anggota DPRD Riau? Ternyata, Kasir menginginkan untuk turut berpartisipasi dalam Komisi V yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Tidak dijelaskan, apa dasar pertimbangan kasir untuk menginginkan bergabung dengan komisi yang banyak mengurusi urusan

masyarakat yang tergolong kurang mampu tersebut. Ia juga bercerota soal beratnya menembus DPRD Riau, terutama dari Dapil Pekanbaru. “Banyak yang bilang Pekanbaru ini dapil yang susah, tapi selagi kita berusaha dan mau bekerja itu bisa dilakukan. Semua dewan yang terpilih ini tentu pribadi yang rajin. Kalau saya pribadi, tentu menginginkan komisi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, Komisi V,” tutupnya. Pada bagian lain, jika biasanya kasir merupakan seseorang yang mengurus dan menyimpan uang hasil pembayaran, maka kasir yang satu ini memiliki arti yang berbeda. Dialah Kasir, seorang anggota DPRD Provinsi Riau dapil Riau 1 (Kota Pekanbaru) yang dilantik Jumat lalu. Kepada GoRiau.com, dilansir Goaceh.co, ia menceritakan Kasir merupakan nama yang diberikan orang tuanya

karena terinspirasi dari kasir yang berada di sebuah rumah sakit. “Dulu saya lahir di rumah sakit. Saat akan membayar persalinan, orang tua saya melihat kasir, dari situlah nama saya teinspirasi,” ujarnya. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Riau, Kasir merupakan pengusaha di bidang perkebunan. Dikatakannya, ia datang ke Pekanbaru pertama kali pada tahun 2001 dan memulai semua usahanya. “Jadi saya ke Pekanbaru tahun 2001, orang tua saya masih di Kabupaten Asahan,” kata Kasir yang memperoleh 12.257 kepercayaan masyarakat Pekanbaru tersebut. Menjadi satu-satunya kader Hanura yang terpilih di DPRD Riau, tidak membuat Kasir patah semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di DPRD, dirinya menginginkan untuk turut berpartisipasi dalam Komisi V yang membidangi kesejahteraan masyarakat.***

Gelar Syukuran

Zukri Kaget, Ternyata Gubri Bisa Hadir “SAYA memang sampaikan hajat syukuran ini ke gubernur (maksudnya: Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si.). Namun saya paham gubernur itu sibuk makanya saya kaget ternyata gubernur bisa hadir,” ujar Zukri Misan, salah seorang anggota DPRD Riau periode 2019-2024 yang baru saja dilantik.

Ketua DPD PDI Perjuangan Riau itu mengatakan hal tersebut saat menggelar syukuran atas pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Riau periode 2019-2024 di kediamannya di Jalan Keliling Tangkerang, Pekanbaru. Syukuran itu dia gelar bersama keluarga, warga sekitar, jamaah masjid dan

koleganya. Termasuk di antaranya Gubri Syamsuar. Tidak pelak, kehadiran Gubri Syamsuar ke kediaman Zukri tersebut juga disambut hangat oleh para undangan yang hadir. Dan masyarakat sekitar pun bisa bersilaturahmi dengan gubernur. Setelah berbincang ringan dengan Zukri beserta para undangan yang hadir, pertemuan pun ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Sesepuh Kesultanan Pelalawan, Tengku Kamaruddin Harun yang bergelar Sultan Assyyidis Syarif.***

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Pemkab Kuansing

Bupati Hadiri Syukuran Jalur Limbago Sati Rantau Kuantan Masyarakat Kenegerian Kopah pada umumnya mengundang Bupati dan Wabup yang merupakan pihak Pemerintah Daerah. Bupati saat memenuhi undangan syukuran jalur Limbago Sati ini menyampaikan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih.

UPATI Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini mengatakan, keberhasilan ini diraih atas kerja keras atlet, pengurus dan masyarakat Kopah maka patut disyukuri. Ke depannya Bupati berharap adanya kerjasama dengan Telkomsel, supaya siaran langsung pacu jalur bisa dilihat melalui televisi mulai dari pancang start sampai pancang finish. Demikian dikatakan Mursini saat bersama Wabup Kuansing Halim menghadiri syukuran jalur

Limbago Sati Rantau Kuantan Senin (9/9/2019) tadi malam di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah. Syukuran ini merupakan hasil prestasi yang dicapai jalur Limbago Sati pada even Rayon di Kecamatan dan prestasi di tingkat Kabupaten beberapa waktu lalu. Dimana pada even Kecamatan Limbago Sati berhasil meraih tiga kali peringkat, juara 2 di Tepian Lubuak Sobau Kuantan Hilir Seberang, dan dua kali juara 1 di Tepian Rajo Pangean dan Sentajo

Raya. Kemudian, di Tepian Narosa Telukkuantan, sebagai puncak pelaksanaan pacu jalur tingkat Kabupaten Limbago Sati Rantau Kuantan berhasil meraih peringakat kedua. Maka atas hasil ini, masyarakat Kenegerian Kopah pada umumnya mengundang Bupati dan Wabup yang merupakan pihak Pemerintah Daerah. Bupati saat memenuhi undangan syukuran jalur Limbago Sati ini menyampaikan apresiasi atas prestasi yang sudah diraih.***

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti

Ini Alasan Irwan Tidak Hadir di Rapat Karhutla “Kita juga sedang mempersiapkan acara pelantikan DPRD dan KONI Kepulauan Meranti. Jadi saat itu, memang ada kegiatan yang sudah dipersiapkan jauh hari sehingga saya pribadi tak sempat hadir di rapat karhutla.”

“SAYA memang tak hadir. Saya sengaja utus Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red) karena di Meranti karhutla dan kabut asapnya minim. Sehingga kepentingan kita di rapat itu hanya untuk tahu informasi apa saja yang disampaikan dalam rapat di sana,” kata Bupati Kepulauan Meranti, Irwan. Irwan mengatakan hal itu untuk menjelaskan alasannya tidak hadir pada rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan yang digelar Sabtu (14/9/2019) kemarin di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru. Rapat koordinasi karhutla kemarin dihadiri Panglima TNI, Kepala BNPB, Gubernur Riau, bupati dan kepala daerah dan satker terkait lainnya. Ada beberapa alasan yang dikemukan Ketua

Infotorial Pemkab Kep Meranti

DPW PAN Riau ini atas ketidakhadirannya di acara tersebut. Selain alasan tadi, Irwan juga mengaku saat rapat berlangsung dirinya sedang berada di Karangasem Bali untuk mengikuti konferensi kelapa dunia. “Selain itu, kita juga sedang mempersiapkan acara pelantikan DPRD dan KONI Kepulauan Meranti. Jadi saat itu, memang ada kegiatan yang sudah dipersiapkan jauh hari sehingga saya pribadi tak sempat hadir di rapat karhutla,” tegas bupati dua periode ini. Lebih lanjut, Irwan membantah ketidakhadirannya dalam rapat karhutla tersebut menunjukkan dirinya tak peduli dengan krisis karhutla yang terjadi saat ini. “Jangan ukur kepedulian itu dengan menghadiri rapat karhutla. Belum tentu yang tak

hadir dalam rapat itu tak peduli dengan karhutla, dan begitu pula sebaliknya,” tegas Irwan. Dikatakannya, selama ini Pemkab Kepulauan Meranti telah bekerjasama dengan masyarakat, polres dan TNI untuk mencegah karhutla. “Kalau bicara tentang kebakaran hutan, bukan bicara jangka pendek. Pemkab Meranti sudah belajar dari kasus karhutla tahun 2015 lalu. Dan saat ini kita bergandengan tangan dengan masyarakat, polisi dan TNI untuk mensukseskan program sekat kanal,” ungkapnya, dilansir cakaplah.com. Program sekat kanal adalah menutup aliran sungai-sungai kecil yang ada di hutan supaya airnya tidak mengalir ke laut. Sehingga, lahan gambut yang ada di hutan tetap terjaga kebasahannya dan tidak terbakar.***

DPRD

advertorial dprd Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Usai Dilantik, Sejumlah Legislator Pekanbaru Sudah Mulai Bekerja untuk Rakyat Seakan tidak mau membuat waktu, sejumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 langsung melakukan sejumlah kegiatan yang dinilai bermanfaat untuk rakyat tidak lama setelah dilantik dan diambil sumpahnya menjadi wakil rakyat untuk rentang waktu lima tahun ke depan.

raksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Pekanbaru, misalnya, melaksanakan konsolidasi fraksi perdana, Senin (9/9/2019). Hal ini dilakukan dalam rangka membuat perencanaan pelayanan bagi masyarakat. “Kita melakukan konsolidasi membahas evaluasi kinerja anggota legislatif yang telah lalu guna mendapatkan strategi tepat peningkatan kinerja ke depan. Selanjutnya kita membuat agenda jadwal rapat rutin fraksi, kunjungan ke masyarakat, dan lainnya,” ungkap Firmansyah, Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru. Dalam kesempatan yang sama, Firmansyah mengungkapkan Fraksi PKS di DPRD Pekanbaru akan merilis rekomendasi terkait kondisi asap yang semakin meprihatinkan di Kota Bertuah. “Kita akan menyerahkan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk meliburkan siswa/i di seluruh sekolah di Kota Pekanbaru. Kesehatan anak-anak didik kita harus mendapatkan perhatian serius,” ungkap Firmansyah. Hadir dalam rapat konsolidasi ini, sebagaimana dilansir riaumandiri.co, Ketua

DPRD Kota Pekanbaru Hamdani yang juga anggota fraksi PKS, Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru Firmansyah, serta anggota dewan lainnya yakni Sabarudi, Yasser Hamidy, Mulyadi, Kartini, dan Isa Lahamid. Masih soal politisi PKS. Mantan aktivis Mahasiswa Universitas Riau sah dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Hamdani dilantik karena partai yang mengusungnya yakni PKS menjadi pemenang Pemilu 2019 di kota Pekanbaru. PKS menobatkan Hamdani ketua DPRD defenitif periode 2019-2024, dengan SK Gubernur Riau nomor Kpts.1072/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2019-2024. Usai pelantikan Hamdani mengatakan Inna Lillahi Wainnailaihi Rojiun. “Ini tugas yang berat untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota modern yang religius, mohon do’a dan dukungannya supaya saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik”, Ucapnya. Malamnya (1/10/2019) Hamdani terlihat bersama Ayat Cahyadi di acara non-

ton bareng film G 30 S PKI yang ditaja oleh Bidang Seni dan Budaya (Senbud) DPW PKS Riau. Sebuah film yang mengingatkan kembali kekejaman pembantaian dan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Hendry Munief ketua DPW PKS Riau dalam sambutannya mengatakan, sengaja film ini kita putar dan kita ajak masyarakat untuk menonton, agar kita senantiasa belajar dari sejarah, sejarah kelam bangsa ini yang tidak boleh terulang lagi. “Untuk itu mari kita menjadikan Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, kita amalkan berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing”, ujarnya. Selain Ketua DPW PKS, Acara tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Ketua DPD PKS Pekanbaru Sony Martin, Ahmiyul Rauf Bakal Calon Bupati Kuantan Singingi, Arnita Sari Anggota DPRD Propinsi Riau, Kartini Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Brigade 08 dan dari Polda Riau. Acara yang dihadiri lebih dari seratus orang tersebut berakhir hingga jam 01.00 WIB.

Pada bagian lain, pasca dilantik pada Jumat (6/9/2019), Ketua DPRD Kota Pekanbaru sementara langsung melakukan kerja nyata dengan turun ke lapangan membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jalan Kesadaran, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Bukit Raya, Selasa (10/9/2019) sore. Aksi nyata ini didampingi tim pemadam kebakaran serta turut hadir anggota DPRD Riau Markarius Anwar, dan Ketua Fraksi PKS Pekanbaru H Firmansyah Lc. “Api ini bisa meluas dan membakar tempat lain, ini perlu diwaspadai untuk segera dipadamkan. Ke depan kita himbau masyarakat untuk lebih berhatihati. Terutama saat membakar sampah di lingkungannya ataupun membuang puntung rokok yang bisa memicu kebakaran,” ungkap Hamdani. Sementara Anggota DPRD Riau Markarius Anwar yang juga merupakan warga setempat mengungkapkan kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, dan

petugas pemadam baru tiba sekitar pukul 14.00 WIB. “Kita bersyukur api tidak sampai menyentuh pemukiman warga, meski lahan yang terbakar kita perkirakan hampir 2 hektar,” ucapnya. Ia juga mengapresiasi upaya pemadaman Karhutla yang dilakukan oleh tim pemadam, dan berharap serta berpesan agar semua personel tim terus bisa melakukan tugas sebaik-baiknya. “Jadi ini bukan keterlambatan tim pemadam yang datang. Kita apresiasi kegesitan mereka bertugas sehingga kebakaran tidak lebih meluas,” pungkasnya. Sementara di bagian lain diperoleh informasi, hampir sepekan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, para anggota DPRD Kota Pekanbaru 2019-2024 fokus melakukan pembahasan pembentukan tata tertib dan alat kelengakapan dewan. Seperti Fraksi, Komisi hingga penetapan Ketua DPRD defenitif. Untuk pembentukan fraksi sendiri, bagi jumlah kursi masing-masing partai politik sudah memenuhi syarat, maka se-

cara otomatis sudah bisa berdiri sendiri membentuk fraksi. Namun, bagi yang tidak bisa bergabung ke Parpol lain sesuai kesepakatan bersama. “Kalau periode sebelumnya pembahasan bisa sampai 3 bulan, periode ini kita targetkan sebulan selesai membahas alat kelengkapan dewan. Karena kalau untuk nama-nama pimpinan kita sudah tahu, seperti kalau dari Demokrat ada Azwendi Fajri, PAN ada Nofrizal dan Gerindra Ginda Burnama,” ujar Ketua DPRD Kota Pekanbaru sementara Hamdani kepada wartawan, Rabu (11/9/2019) Sementara itu, untuk pembentukan fraksi sendiri juga tidak begitu bermasalah, seperti diakui oleh Ketua Partai Hanura Kota Pekanbaru, Ali Suseno mengatakan bahwa Partai NasDem telah sepakat bergabung dengan Hanura untuk membentuk satu fraksi di DPRD Kota Pekanbaru. “Kesepakatan Nasdem-Hanura telah terjadi kemarin. Jadi berita selama ini terkait bergabungnya kedua partai ini benar adanya,” terang Ali Suseno. Ali menambahkan, bahwa Partai Nasdem dan Partai Hanura sepakat menjalin hubungan untuk membangun Kota Pekanbaru agar lebih terjaga, dan bermanfaat bagi masyarakat kota Pekanbaru. “Kami kemarin telah menandatangani MoU dan bahkan kami telah menyerahkan nama-nama ke Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru,” ujar Ali. Seperti diketahui, Partai NasDem hanya memperoleh 1 kursi di DPRD Kota Pekanbaru, untuk membentuk satu Fraksi maka NasDem harus bergabung dengan partai lainnya di DPRD Pekanbaru. Sementara Hanura dengan 5 kursi, setelah menjadi satu fraksi dengan NasDem maka dalam fraksi ini akan ada 6 kursi. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna, Umumkan Usulan Pengangkatan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pengumuman Usulan Pengangkatan Pimpinan Dewan dari Fraksi Golkar pada Jumat (20/9/2019) di Ruang Paripurna DPRD Riau. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sementara H Sukarmis dan dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

u karmis mengatakan bahwa Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP Golkar mengenai pimpinan DPRD Riau definitif masa jabatan 2019-2024. “Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan paripurna penyampaian pengumuman tentang penetapan unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Riau dari Partai Gerindra, Wakil Ketua dari PDIP dan dari Demokrat,” ungkap Sukarmis. Paripurna hari ini lanjutnya, menindaklanjuti surat DPP Golkar tanggal 12 September, dan surat DPD Golkar tanggal 13 September yang menyampaikan bahwa H Indra Gunawan Eet dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Riau periode 2019-2024. Berdasarkan keputusan di atas, maka mekanisme selanjutnya diminta kepada Sekretaris

Dewan untuk menindaklanjutinya. Lanjut Sukarmis, dengan telah diumumkannya usulan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Riau dari Golkar tesebut, maka lengkaplah keempat pimpinan dewan masa jabatan 2019-2024. Sehingga berakhir pulalah seluruh rangkaian agenda Paripurna hari ini. “Namun sebelum rapat paripurna dewan ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan mengucapkan terimakasih kepada saudara Gubernur Riau beserta jajaran, Forkopimda Riau yang berkenan hadir hari ini,” sebutnya. Dengan diumumkannya ketua DPRD Riau yang definitif dari Golkar tersebut, lanjutnya, maka lengkap lah keempat pimpinan dewan masa jabatan

2019-2024. “Beberapa waktu lalu kita telah umumkan wakil ketua dari PDIP, Demokrat dan Gerindra. Dengan demikian, pimpinan definitif dewan sudah terpenuhi,” tutur mantan bupati Kuantan Singingi (Kuansing) tersebut. Calon ketua definitif DPR Riau periode 2019-2024 H.Indra Gunawan ENG Ph.d menegaskan bahwa lembaga wakil rakyat tersebut siap membangun kemitraan dengan pers, khususnya yang bertugas di DPRD Riau. Hal itu diutarakan Indra Gunawan soal komitmen DPRD Riau kedepan terkait dengan informasi serta publikasi di lingkungan DPRD Riau saat audiensi dengan pengurus dan anggota Wartawan Parlemen Riau (WPR) di ruang ketua DPRD Riau Rabu (25/092/19). Pria disapa Eet tersebut saat audiesi

dengan 16 anggota WPR didampingi Wakil Ketua Fraksi Golkar Parisman Ikhwan dan Kasubag Humas Muhamad Ridho. Di hadapan Eet, ketua WPR Edi Gustien menyampaikan sejumlah masukan dan juga kritikan terhadap kerjasama dan pola kemitraan yang sudah terjalin. Kekurangan yang ada selama ini supaya lebih ditingkatkan kedepannya. “Mayoritas kami yang tergabung dalam WPR ini sudah mengabdi diatas 10 tahun di dunia jurnalistik, bahkan ada yang sudah 20 tahunan. Kami berharap kedepan pola kerjasama dan kemitraan yang dibangun lebih objektif, proporsional dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,”saran Edi Gustien. Dalam dialog yang berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan tersebut beberapa anggota WPR juga menyampaikan masukan dan saran terkait kemitraan lima tahun kedepannya, dimana DPRD Riau akan dinahkodai oleh Indra Gunawan Eet. Atas hal tersebut Eet menyambutnya dengan positif masukan dan saran dari anggota WPR. “Saya sendiri tidak akan ada apaapanya sampai sekarang tanpa rekanrekan insan pers. Karena kemitraan antara DPRD dentan pers sudah saya rasakan terbangun dengan baik selama 15 tahun saya menjadi anggota DPRD di Bengkalis. Dan saat berada di DPRD Riau sekarang tentu kemitraan harus terbangun dengan baik dalam konteks positif tanpaengilangkan fungsi sosial kontrol media,”papar Eet. Kemitraan yang dimaksud sambung politisi Partai Golkar ini tentu harus take and give karena media sesungguhnya adalah partner bagi politisi dimanapun dia berada. “Apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan WPR hari ini kita tampung dan kita perjuangkan tetunya dalam konteks yang proporsional dan objektif,”papar Eet menambahkan. Di akhir dialog ketua WPR Edi Gustien didampingi Sekretaris Faisyal Effendi dan anggota WPR menyerahkan profil keseluruhan anggota WPR sekaligus foto bersama. Sebelumnya, Kamis (12/9/2019), Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution dan Kepala DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menggelar rapat paripurna tentang agenda pengumuman pembentukan Fraksi, Kamis (12/9/2019) siang di ruang Paripurna DPRD Provinsi Riau. Ada 8 susunan fraksi yang diumumkan dan ada diantaranya fraksi gabungan, yaitu PPP, Nasdem, dan Hanura.

Fraksi Golkar terdiri dari 11 anggota DPRD, diantaranya ada Ramos, Teddy Sianturi, Parisman Ihwan, Indra Gunawan, kemudian Sari Antoni, Karmila Sari, Amyurlis, Sewitri, Septina Primawati, Sulastri, Sukarmis, dan Yulisman. Dan berdasarkan keputusan fraksi DPRD Golkar, ketua fraksi Yulisman, Wakil Ketua Sari Antoni, dan sekretaris Parisman Ihwan. Fraksi PDIP ada 10 anggota dewan terpilih diantaranya Robin P Hutagalung, Syafarudin Poti, Ma’mun Solihin, Iwandi, Suyadi, Almainis, Sukri, James Pasaribu, Soniwati, dan Sugeng Pranoto. Ketua fraksi PDIP Syafarudin Poti, Wakil ketua Soniwati dan sekretaris Suyadi. Kemudian fraksi Demokrat, ketua fraksi Agung Nugroho, wakil ketua Eva Yuliana, sekretaris Kelmi Amri, dan anggota Noviwaldy Jusman, Asri Auzar, Eddy M Yatim, Tumpal Hutabarat, Agus Triansyah, dan Manahara Napitulu. Selanjutnya Partai Gerindra, ketua fraksi Husni Thamrin, wakil ketua Nurzafri, Ustaz Suhaidi bendahara, anggota Muhammad Aulia, Amran, Syafridun Iput, Hardianto dan Marwan Yohanis. Fraksi PKS, ketua Markarius Anwar, wakil ketua Mira Roza, sekretaris Arnita Sari, bendahara Adam Syafaat, anggota Sofyan Siroj, Ardiansyah, dan Abdul Kasim. Sementara fraksi PAN, ketua Zufri, sekretaris Ade Hartati, bendahara Sahidin dan anggotanya Syamsurizal, Sunaryo, Komperensi dan Sulaiman. Fraksi PKB dipimpin oleh Ade Agus Hartanto, wakil ketua Dani Nursalam, sekretaris Sugianto dan anggota Suprianto, Abu Khoiri dan Muhammad Aidil. Dan untuk yang terakhir adalah fraksi gabungan PPP, Nasdem dan Hanura yang dipimpin oleh Husaimi Hamidi, wakil ketua Kasir dan sekretaris Farida Saat dan anggota Yuyun Hidayat, Sardiyono, dan Ali Rahmat Harahap. Pasca dilantik tanggal 6 September 2019 lalu, secara berangsur-angsur namun pasti DPRD Riau mulai melakukan pembentukan alat kelengkapan kedewanan. Setelah sehari sebelumnya menetapkan Struktur Pimpinan Fraksi dan saat ini telah pula menetapkan Tim Kerja Pembentukan Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau. Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Jumat (13/9) yang dipimpin oleh pimpinan sementara Zukri Misran. Turut hadir Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, unsur Forum Komu-

nikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), 36 anggota Dewan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Syah Harrofie, para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lain. Zukri dalam kepemimpinan rapat yang dilakukan mengatakan, apa yang dilakukan saat ini dalam menetabkan tim kerja merupakan salah satu tugas dari Pimpinan Sementara. “Dimana keanggotaan dari Tim Kerja terdiri dari dua orang yang diambil dari masingmasing anggota fraksi,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan surat yang sudah masuk ke pimpinan tertanggal 13 September 2019 lalu dari fraksi-fraksi, maka nama yang masuk dalam Tim Kerja Tatib DPRD Riau adalah Yulisman dan Parisman Ikhwan (Golkar), Syafaruddin Poti dan Ma’mun Solikhin (PDI-P), Agung Nugroho dan Kelmi Amri (Demokrat), Husni Thamrin dan Hardianto (Gerindra), Markarius Anwar dan Mira Roza (PKS), Zulfi Mursal dan Ade Hartati Rahmad (PAN), Sugianto dan Dani M. Nursalam (PKB), Husaimi Hamidi dan Kasir (Gabungan PPP-Nasdem-Hanura). Alat Kelengkapan Dewan DPRD Riau belum juga terbentuk.Wakil ketua sementara DPRD Riau, Zukri Misran mengatakan, bahwa pihaknya mentargetkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) tuntas pada pertengahan Oktober mendatang. “Ya targetnya AKD pertengahan Oktober selesai. Karena kita masih harus membahas APBD 2020 juga,” kata Zukri di Pekanbaru, Selasa (24/9/2019). Dijelaskannya, hingga saat ini, pihaknya sedang menunggu SK pimpinan definitif, yang masih berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dijelaskan, dewan saat ini sedang menyusun tata tertib (Tatib), dan dalam minggu ini turun SK pimpinan definitif, setelah di lantik maka Tatib bisa di tetapkan dan disahkan. “Dalam minggu ini mudah-mudahan turun SK pimpinan definitif, setelah itu kita langsung menetapkan tatib dan AKD juga bisa terbentuk,” jelas Ketua DPD PDIP Riau tersebut. Sementara itu, DPRD Riau telah mengumumkan nama-nama pimpinan definitif periode 2019-2024 dari empat partai pemenang pileg. Yaitu ketua DPRD Riau dari Golkar Indra Gunawan Eet, wakil ketua dari PDIP Zukri Misran, wakil ketua dari Demokrat Asri Auzar, dan wakil ketua dari Gerindra Hardianto. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

DPRD

etiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Siak masa jabatan 2019-2024 yang dilantik tersebut adalah Ketua DPRD Siak Defenitif, yaitu H. Azmi, SE dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Wakil Ketua I, yaitu Fairus, S.Ag dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wakil Ketua II, yaitu Androy Aderianda, SH,MH,CLA dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ketua sementara DPRD Kabupaten Siak Zulkifli, Msi, dalam memimpin rapat Paripurna Sumpah janji mengatakan, untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Riau dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa Pimpinan DPRD sebelum memangku Jabatannya harus mengucapkan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna. Dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Masa Jabatan 2019-2024. Sebelum memasuki acara pokok Paripurna hari ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik Eksekutif maupun rekan-rekan Dewan atas kerjasamanya yang telah membantu kelancaran tugas kami sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Siak. “Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melaksanakan tugas, mengemban amanah dan kepercayaan, yang dilimpahkan kepada kami, semoga kedepan hubungan silaturahmi dan kerjasama ini tentunya selalu dijalin erat demi kelancaran tugas-tugas yang dipikul masa sekarang dan masa yang akan datang”, jelas Zulkifli dalam memimpin rapat paripurna tersebut, dilansir riaubernas.com. Usai prosesi pelantikan, dilaksanakan pula penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Siak dari Pimpinan sementara ke Pimpinan Devenitif DPRD Kabupaten Siak masa jabatan 2019-2024. “Dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Siak beserta seluruh jajarannya, segenap Anggota Dewan Masa Jabatan 2019-2024 khususnya, dan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten

advertorial dprd Siak

Kabupaten Siak

Fraksi Golkar 1. Ketua Zulkifli 2. Wakil ketua Jondris Pakpahan 3. Sekretaris Fernando Simangung- song Anggota - Indra Gunawan - Sumaryo - Tarmijan - Miduk Gurning - Azmi Fraksi PAN 1. Ketua Gustimar 2. Wakil ketua Sujarwo 3. Sekretaris Ridha Alwis Effendi Anggota - Fairus - Sunarto - Syarif - Ngatmin

Sah! Azmi Emban Amanah sebagai Ketua DPRD Siak Periode 2019-2024

Sebanyak tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Siak dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Rozza El Afrina, SH,KN,MH, di Gedung Panglima Ghimbam DPRD Kabupaten Siak, Senin (30/9/2019). Dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Siak Periode 2019-2024, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Sementara Zulkifli, S.Sos,MSi dan Fairus,S.Ag. Siak,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Siak Definitif H. Azmi, SE kepada awak media. Azmi berharap dukungangan seluruh Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 untuk bersama-sama melaksanakan Tri fungsi, yaitu Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya DPRD Siak diharapkan besinergi bersama Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman kepada Visi dan Misi yang telah disepakati bersama demi kemajuan Kabupaten Siak di masa mendatang. Rapat Paripurna pelantikan pimpinan dihadiri oleh Bupati Siak, unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau beserta beberapa anggota, direktur dan pimpinan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Siak, Serta toko masyarakat dan tamu undangan.

Sebelumnya diperoleh informasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya menunjuk Azmi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak periode 20192024. Penunjukan itu sekaligus mengakhiri spekulasi tentang siapa sosok ketua DPRD Siak defenitif yang ditunjuk partai berlambang pohon beringin itu, dan sekaligus pula mengakhiri jabatan Zulkifli sebagai Ketua DPRD Siak sementara. Sekretaris DPD II Golkar Siak ini ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor R-1016/Golkar/ IX/2019 yang diteken oleh Sekjend Partai Golkar Lodewijk F Paulus bersama Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munazir 12 September 2019. Sebelumnya pada 16 Agustus 2019

DPD II Partai Golkar menjaring empat nama untuk disodorkan menjadi calon ketua DPRD Siak ke DPP Golkar. Tiga legislator incumbent, sisanya pendatang baru. Sosok-sosok itu antara lain Azmi, Tarmijan, Ketua DPRD Siak periode 20142019 Indra Gunawan dan mantan Camat Tualang, Zulkifili, yang sempat didapuk sebagai ketua DPRD Siak sementara. Golkar menggondol jabatan Ketua DPRD Siak tadi setelah pada Pileg April lalu meraup 8 dari 40 kursi yang diperebutkan. “Alhamdullilah Golkar memberikan amanah ini ke saya. SK sudah saya terima dari DPD I. Insya Allah Senin pekan depan, diumumkan dalam sidang pleno DPD II Golkar Siak,” kata Azmi kepada Gatra.com, Sabtu (21/9). Kini, sederet pekerjaan penting sudah menunggu Azmi. Mulai dari pembahasan dan pengesahan anggaran murni 2020 hingga persoalan kabut asap yang sampai saat ini masih menyelimuti Kabupaten

Siak. Sebelumnya, Senin (23/9/2019), DPRD Kabupaten Siak sudah menetapkan nama-nama fraksi yang ada di DPRD Siak 2019-2024 mendatang, dari hasil pengumuman tersebut fraksi yang terbentuk sebanyak 8 fraksi. Pengumuman pembentukan fraksi tersebut dibacakan Sekretaris Dewan Amrul, saat sidang paripurna DPRD Siak, di Gedung Panglima Ghimbam, Senin (23/9/2019). “Fraksi di DPRD Siak sudah terbentuk dengan jumlah 8 fraksi, adapun namanama fraksi tersebut F-Golkar, F-PAN, F-Gerindra, F-PDI Perjuangan, F-PKS, FDemokrat, F-Kebangkitan Pembangunan dan F-Hanura Nasional,” kata Amrul, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Amrul mengatakan, pembentukan Fraksi di DPRD Siak ditetapkan sesuai dengan SK yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Siak sementara Zulkifli tanggal 23 September. (adv/hms)

Fraksi Gerindra 1. Ketua Paramananda Pakpahan 2. Sekretaris Robi Cahyadi Anggota - Sutarno - Androy Ade Rianda Fraksi PDI Perjuangan 1. Ketua Rakip 2. Sekretaris Oloan Munthe Anggota - Hendri Pangaribuan - Marudut Pakpahan Fraksi PKS 1. Ketua Sudarman 2. Wakil ketua Kusman Jaya 3. Sekretaris Muslim Anggota - Tengku muhamad Fraksi Demokrat 1. Ketua Syamsurizal 2. Wakil ketua Syamsurizal 3. Sekretaris M Arum Anggota - Teguh Tatang Y Fraksi Kebangkitan Pembangunan 1. Ketua Muhtarom 2. Wakil ketua H Musar 3. Sekretaris Zulfaini Anggota - Awaludin - Rohman Fraksi Hanas 1. Ketua Rusmin 2. Wakil ketua Suryono 3. Sekretaris Nelson Manalu Anggota - Jannes Simajuntak

Infotorial Bank Riaukepri

LAZISMU

Infotorial Lazismu

Hasil RUPSLB BRK

Rita Anugerah Dipercaya Jadi Komisaris Independen “Untuk jabatan Direktur Operasional saat ini, akan segera berakhir pada Januari 2020, karena itu pemegang saham akan mengajukan pemilihannya. Apabila belum terpilih sampai waktunya, jabatan saat ini akan diperpanjang setahun ke depan.”

UPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa) BRK (Bank Riau Kepri) yang digelar awal pekan ini menyepakati penunjukan Rita Anugerah sebagai Komisaris Independen di BRK. Selain Rita, nama lain yang juga diusulkan mengisi jabatan tersebut adalah mantan Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Ruslan Malik dan mantan pemimpin divisi produk dan jasa Bank Riau Kepri Syamsul Bakri. Demikian dikatakan oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Darusman. Hal lain yang disepakati, menurut Darusman, yaitu pembatalan keputusan RUPSLB 29 November 2018 tentang penetapan calon Direktur Dana dan Jasa yaitu Yuharman serta Irfan Budiman. Pembatalan ini disebabkan dua nama tersebut tidak lolos uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pemegang saham diminta kembali mengajukan nama baru untuk

Antisipasi Dampak Asap, Lazismu Dirikan Posko Darurat Asap

diseleksi. Dengan kondisi tersebut, pemegang saham akan membentuk panitia seleksi untuk empat jabatan yaitu Direktur Utama, Komisaris Utama, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional. “Untuk jabatan Direktur Operasional saat ini, akan segera berakhir pada Januari 2020, karena itu pemegang saham akan mengajukan pemilihannya. Apabila belum terpilih sampai waktunya, jabatan saat ini akan diperpanjang setahun ke depan,” ungkap Darusman, dilansir bisnis.com. Pemegang saham juga sepakat untuk sepenuhnya menyerahkan penetapan nama-nama anggota panitia seleksi kepada Gubernur Riau. Darusman juga mengatakan, sebanyak tiga pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) melakukan penyetoran modal senilai total Rp17 miliar. Keputusan ini telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar pada Senin (19/8/2019). Ketiga pemegang saham itu adalah

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis, Pemda Kabupaten Natuna, dan Koperasi Amanah Riau Kepri yang merupakan koperasi karyawan bank daerah tersebut. “Salah satu hal yang disepakati RUPSLB kemarin yaitu soal penambahan modal, yaitu dari Kabupaten Natuna Rp5 miliar, Koperasi Amanah Riau Kepri Rp2 miliar, dan Kabupaten Bengkalis Rp10 miliar,” sebutnya, Rabu (21/8). Darusman menjelaskan selain penambahan modal oleh tiga pihak itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga menyatakan rencana penambahan modal dengan nilai sekitar Rp300 miliar. Saat ini, proses penambahan modal dari anggaran daerah itu masuk dalam tahap permintaan persetujuan kepada legislatif setempat. Selain itu, pihaknya masih menghitung berapa kemampuan Pemprov menyetor modal setiap tahunnya, sehingga bisa mencapai angka Rp300 miliar seperti yang direncanakan.***

Kabut asap di Pekanbaru kian pekat. Jarak pandang hanya berkisar antara 200 m hingga 400 m saja. Selain itu banyak korban berjatuhan akibat dari kabut asap. Banyaknya penderita ISPA terutama diidap oleh balita, anak-anak, dan ibu hamil.

al inilah yang melatar belakangi Lazismu membentuk posko-posko untuk merawat korban asap agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Dalam hal ini Lazismu bekerja sama dengan IDI Riau, IDI Pekanbaru, MDMC Pekanbaru, KADIN Riau, Yayasan Perinasia, Kaumi Penda Riau, IMM Kota Pekanbaru, IPM Kota Pekanbaru, SARMI Riau, Mapala UMRI, dan LKAR. Pagi ini, Rabu (18/9/2019) telah dibuka secara resmi Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap di RSP Perinasia yang berlokasi di Jalan Wonosari no.18 Tanggerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru. Untuk call center yang bisa dihubungi adalah 0822 6820 2446 yang bisa dihubungi 24 jam. Dalam pembukaan tersebut DR. Nazardi Oyong selaku Ketua Yayasan

Perinasia yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Yayasan Perinasia menyampaikan “Secara resmi Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap dibuka untuk umum. Diutamakan untuk bayi, balita, dan ibu hamil untuk mendapatkan perawatan. Namun tidak menampik jika ada pasien di luar kategori tersebut, tetap akan kami rawat dengan sebaik-baiknya hingga sehat dan segar kembali”. Fasilitas yang tersedia di Rumah Evakuasi Tanggap Darurat Asap antara lain, kamar inap, boxbayi, penjernih udara, oksigen, obat-obat, makanan bagi pasien, juga disiagakan ambulans untuk merujuk pasien darurat ke rumah sakit terdekat. Layanan ini bisa didapatkan pasien secara gratis. Saat ini telah didirikan 3 posko yaitu, pertama di RSP Perinasia yang berlokasi di Jalan Wonosari no.18 Tang-

gerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru, call center 0822 6820 2446. Posko yang kedua di RSP Umum Jalan Sarwo Edi/ Suka Terus II no.7 Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru,call center 0853 6332 0088. Posko yang ketiga adalah Klinik Pratama UMRI di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Di posko tersebut disiagakan tenaga medis yang berasal dari Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UNRI, dan IDI yang siap membantu para korban asap yang akan berjaga selama 24 jam. Turut hadir dalam acara peresmian pembukaan posko tersebut Dedi Basir dari Kadin, Andre dari Kaumi, dan Yoda Agung dari MDMC Pekanbaru.(Amira)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil Doa Peralihan Tahun Hijriyah

Kadar Asap Kian Tinggi, Bupati Terbitkan SE

Bupati: Inhil Beda dengan Daerah Lain

“Tentunya ini sangat penting dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan kita. Asap tebal ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karenya, tips-tips yang diberikan adalah langkah pencegahan.”

BUPATI Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP menerbitkan surat edaran (SE) Bupati Indragiri Hilir yang berisikan imbauan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan masyarakat setempat agar mengurangi aktifitas di luar ruangan, Senin (26/8/2019) pagi. Imbauan melalui surat edaran tersebut disampaikan Bupati menyusul kadar asap yang semakin tinggi akibat Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla yang terjadi sehingga menyebabkan hampir seluruh kawasan di Kabupaten Inhil diselimuti asap tebal. Bupati juga mengimbau agar dapat meliburkan aktifitas kelompok khusus/ rentan seperti PAUD, TK, SD, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, masyarakat dengan penyakit jantung kronis dan kelompok masyarakat dengan usia lanjut atau lebih dari 55 tahun. “Jika ISPU sudah lebih dari 150 atau udara tidak sehat, meliburkan kelompok khusus atau rentan ini perlu di-

Bupati Inhil di Bali:

Digitalisasi Ringankan Beban Pemerintah lakukan karena bahaya dan mengancam kesehatan,” kata Bupati saat dikonfirmasi awak media. Menurut Bupati, imbauan tersebut penting untuk disampaikan karena asap tebal dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Untuk itu, Bupati juga memberikan tips kepada masyarakat agar senantiasa sehat meski dalam kondisi daerah diselimuti kabut asap tebal, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, minum air putih lebih banyak dan lebih sering, menutup sumur dan tempat penyimpanan air serta selalu menggunakan masker pada waktu kabut

asap. “Tentunya ini sangat penting dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan kita. Asap tebal ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karenya, tips-tips yang diberikan adalah langkah pencegahan,” jelas Bupati. Terakhir, Bupati berharap agar Karhutla dapat segera diatasi agar kondisi dapat kembali normal tanpa asap tebal. Dia menuturkan, pihak TNI, Polri dan Pemerintah Daerah tengah berupaya keras, berjibaku memadamkan api di beberapa titik lokasi.***

Bupati Minta Doa Warga Buat Kesembuhan Saini “MOHON kepada seluruh masya rakat Kabupaten Inhil untuk mendoakan Pak Lurah ini suapay cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya,” kata Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP saat membesuk Lurah Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu,H Saini Hamzah di tengah kesibukannya dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, Selasa (3/9/2019). Diketahui Lurah Saini mengalami struk, ia tumbang beberapa waktu lalu, tepatnya Sabtu siang saat menghadiri acara Sertijab Polsek Tembilahan Hulu. Lurah H Saini Hamzah kemudian menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru. Bupati mengatakan bahwa pasca

operasi, kondisi Lurah Saini mengalami perkembangan yang baik. “Alhamdulillah sudah bisa buka mata namun belum sadar penuh karena pengaruh obat bius dan obat-obat lain,” tutur Bupati. Dirinya mendoakan agar pasien segera sembuh agar dapat kembali melakukan kegiatan

dan aktivitas seperti biasanya. “Mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Inhil untuk mendoakan Pak Lurah ini suapay cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya,” himbau Bupati, yang ketika melakukan kunjungan itu di dampingi Istri, Hj Zulikhah Wardan SSos ME.***

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan digitalisasi yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil merupakan bentuk tindaklanjut dari pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Hal itu dikatakan Bupati Wardan saat mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Apkasi Smart Regency Expo & Forum Tahun 2019, Rabu (21/8/2019) di Nusa Dua Bali. Makanya, Bupati Wardan berharap Pelayanan Dasar berbasis digital dapat diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Menurut Bupati, digitalisasi pelayanan publik yang diantaranya mencakup pelayanan dasar perlu dilakukan guna mempermudah akses oleh masyarakat.“Tentunya, ini juga akan membantu meringankan tugas pemerintah serta mengoptimalkan kinerja setiap instansi pemerintah daerah,” kata Bupati usai pembukaan acara yang mengusung tema ‘Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik’,” katanya. “Sebagai tahap awal, perku diperkenalkan terlebih dahulu penerapan teknologi informasi di masing – masing OPD. Yang jelas, bentuk teknologi yang diterapkan berbeda-beda karena tergantung pada kebutuhan di masing-masing OPD,” papar Bupati. Dalam acara Apkasi ini hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua Pembina Apkasi, Mardani H Maming dan Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Hadi Prabowo menjelaskan, Apkasi merupakan wadah dari para Bupati yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim kondusif kerjasama antar Pemerintah Kabupaten. “Semangat desentralisasi sesuai misi Apkasi berusaha menjadi organisasi terpercaya dan profesional mendukung upaya terbaik bagi Kabupaten di Indonesia,” kata Hadi. Hadi mengungkapkan, penggunaan teknologi informasi perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah, terutama dalam hal pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.***

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, Inhil memiliki sedikit perbedaan dengan kabupaten / kota lainnya di Provinsi Riau dalam hal penyelenggaraan iven keagamaan atau perayaan hari besar Islam. Bupati mencontohkan, perbedaan yang terletak pada pelaksanaan pembacaan doa peralihan tahun. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat mengikuti pelaksanaan pembacaan doa peralihan tahun dari 1440 Hijiriah ke tahun 1441 Hijiriah, Sabtu (31/8/2019) di Masjid Agung AlHuda, Tembilahan. Di kabupaten / kota lainnya, dikatakan Bupati, pelaksanaan doa dalam rangka peralihan tahun biasanya diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI. Namun, di Kabupaten Inhil, doa peralihan tahun yang dijadikan satu rangkaian dengan iven wisata religi Gema Muharram, diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Inhil. “Dinas Parporabud yang menjadi leading sector. Doa peralihan tahun domainnya PHBI, tapi kita ingin menjadikan pergantian tahun sebagai satu kegiatan iven wisata religi untuk menatap masa depan,” jelas Bupati. Dalam kegiatan yang diawali dengan berdoa ini, Bupati menyampaikan harapannya bagi Kabupaten Inhil, Kabupaten yang berjuluk ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ agar dapat lebih maju lagi. “Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan kepada Allah SWT dapat diijabah sehingga Kabupaten Inhil menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur,” kata Bupati Doa peralihan tahun ini juga dirangkai dengan sejumlah kegiatan lainnya, seperti tahlilan, tabligh akbar dalam bentuk tausiyah, pembacaan doa awal dan akhir tahun, shalat maghrib berjamaah, shalat hajat, pentas seni religi dan lainnya. Usai pidato sambutan Bupati Kabupaten Inhil, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian tausiyah oleh ustadz Saidul Amin Lc MA, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Tampak hadir dalam kegiatan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari ini, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, dan anggota Forkopimda Kabupaten Inhil lainnya serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil juga masyarakat.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Diluncurkan, Gerakan Rumah Tahfidz di Inhil

“Besar harapan kami, dengan adanya program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini, masyarakat terutama generasi muda di Inhil semakin termotivasi untuk membaca dan menghafal Al-quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid.”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, dasar pemikiran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz sekaligus bisa menjadi ide kebijakan dan program pembangunan di daerah dan bisa pula menjadi semangat gerakan sosial yang dapat kita kembangkan bersama-sama kedepan. Demikian dikatakan Bupati Wardan saat peluncuran Program Gerakan Rumah Tahfidz Pemerintah Kabupaten Inhil. Peluncuran program Gerakan Rumah Tahfidz atau yang dikenal dengan program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini dilaksanakan, Jumat (30/8/2019) di Venue Futsal, Tembilahan. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof Dr Muhammadiyah Amin MAg. Pencanangan salah satu program prioritas ini, menurut Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan merupakan sebuah konsep untuk memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan. Bupati, merupakan sebuah keniscayaan di Indragiri Hilir, jika dilihat dari antusias masyarakat di daerah yang haus akan belajar Islam, terutama dalam hal mempelajari dan menghafal Al-quran. “Dengan berdirinya rumah tahfidz di

Indragiri Hilir, Insya Allah akan melahirkan generasi dan masyarakat yang berbasiskan Islam dan Indragiri Hilir menjadi Baldatun Tayyibatun Warrabun Ghafur,” papar Bupati. Pelaksanaan program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz akan membawa setidaknya 5 misi yang akan dicapai nantinya. Kelima misi tersebut, ialah Melahirkan Para Musrif/Musrifah Alquran di Indragiri Hilir, Menciptakan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz Al-quran, Melahirkan Sumber Daya Manusia di Indragiri Hilir Berbasis Nilai-nilai Al-quran, Melahirkan Hafidz/Hafidzah Al-quran di setiap Desa di Seluruh Indragiri Hilir dan Terkelolanya Rumah Tahfidz Al-quran secara profesional di Indragiri Hilir. Secara konseptual, Bupati menjelaskan, program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz merupakan program yang dicanangkan untuk melahirkan para penghafal Al-qur’an yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk menggapai itu semua, dikatakan Bupati, perlu diwujudkan beberapa sub-program, yakni se-

Inhil Raih Penghargaan Stan Terbaik Riau Expo

Bupati: Jangan Menjual Kelapa Bulat Semata KABUPATEN Inhil (Indragiri Hilir) mendapat predikat stand terbaik dari 12 kabupaten/kota lainnya dalam iven Riau Expo 2019 resmi ditutup, Rabu (4/9). Di mana pada iven tersebut, stan Inhil menampilkan produk berbahan dasar kelapa. Apa kata Bupati Inhil Drs. HM Wardan MP tentang penghargaan

itu? Bupati Wardan berharap penghargaan ini sebagai indikator bahwa kelapa masih sebagai komunitas yang di lirik. “Baik dunia usaha, terlebih lagi bagi masyarakat luas,” papar Bupati Inhil 2 periode itu. . “Alhamdulillah, semoga penghargaan ini menjadi jalan

Hadiri Pelantikan DPRD Riau

Bupati Wardan: Selamat Emban Amanah Rakyat

tiap kecamatan memiliki Rumah Tahfidz, satu desa / kelurahan satu Rumah Tahfidz, training atau daurah pengelolaan rumah tahfidz Al-quran dan berdirinya Ma’had Qur’ani sebagai pusat kajian Alquran. “Besar harapan kami, dengan adanya program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini, masyarakat terutama generasi muda di Kabupaten Indragiri Hilir juga semakin termotivasi untuk membaca dan menghafal Al-quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid,” kata Bupati berucap. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerin Agama Republik Indonesia, Prof Dr Muhammadiyah Amin MAg menyampaikan apresiasinya terhadap peluncuran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz ini. Dia mengaku, baru pertama kali mengikuti peluncuran program 1 Desa / Kelurahan 1 Rumah Tahfidz. Sebelumnya, menurut Muhammadiyah Amin, yang ada hanya 1 Provinsi 1 Rumah Tahfid atau paling tidak 1 Kabupaten 1 Rumah Tahfidz.***

“SELAMAT mengemban amanah rakyat. Teriring harapan, semoga anggota DPRD yang baru dapat membawa aspirasi masyarakat lebih baik, dan hasilnya berupa pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau,” ucap Drs. HM Wardan MP. Bupati Inhil (Indragiri Hilir) tersebut mengatakan hal itu saat menghadiri Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan jabatan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 Jumat (6/9/2019) di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Provnsi Riau periode 2019-2024 dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Negeri, Eka Kartika dalam sebuah forum Rapat Paripurna. Selain itu, Bupati juga mengharapkan adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang ada di seluruh kawasan Provinsi Riau. “Kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat akan menghasilkan program-program pembangunan yang bermanfaat. Saya optimis, sinergi legislatif dan eksekutif di Riau akan mendorong kemajuan untuk Riau,” kata Bupati. Spesifik, Bupati meminta kepada anggota DPRD Riau yang berasal dari Daerah Pemilihan Riau 7, Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memperhatikan perkembangan daerah dan berkontribusi untuk kemajuan daerah. “Kalau bukan kita siapa lagi. Harapan Saya untuk kita bersama-sama

untuk kebangkitan komoditas kelapa daerah kita,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu. Kelapa diketahui sebagai komoditas utama masyarakat Inhil. Dimana lebih dari 70 persen masyarakat bergantung pada sektor tanaman serbaguna itu. Bupati berharap penghargaan ini sebagai indikator bahwa kelapa masih sebagai komunitas yang di lirik. “Baik dunia usaha, terlebih lagi bagi masyarakat luas,” papar Bupati Inhil 2 periode itu. Ia berharap penghargaan yang diraih dapat merangsang masyarakat untuk lebih giat mengolah kelapa men-

jadi komoditas yang beraneka ragam. “Kalau sektor perkelapaan kita bisa stabil, tentu akan berimbas dengan meningkatnya pendapat petani dan masyarakat secara umumnya,” harap bupati. Terakhir, Wardan menyampaikan ucapan terimakasih kepada OPD terkait, khusunya Dinas Penanaman Modal dab PTSP yang telah bekerja keras sehingga mampu menjadikan stand Inhil mendapat penghargaan terbaik. “Ke depan, semoga dapat dipertahankan dan kita tingkatkan,” tuntasnya. (e2/rpc)

membangun Negeri tercinta, Kabupaten Indragiri Hilir karena pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, melainkan harus melalui kerjasama dari berbagai pihak,” papar Bupati. Pelantikan anggota DPRD Riau priode 2019-2024 dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan wakilnya, Edi Natar Nasution serta Ketua DPRD Riau periode sebelumnya, Septina Primawati Rusli. Setelah pengambilan sumpah dan janji, Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Ka-

haruddin pun membacakan surat keputusan tentang pimpinan sementara dewan, sebelum pimpinan definitif ditentukan. Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara ini terdiri atas satu orang Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari 2 partai peraih kursi terbanyak pada Pemilu Legislatif 17 April lalu. Sebagaimana isi surat dari DPD Partai Golkar dan DPD PDIP Riau, Sukarmis dan Zukri Misran masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua sementara sebelum adanya penetapan un-

Pemerintah Provinsi

Riau

infotorial pemprov Riau

Asap Kian Pekat

Gubri: Liburkan Sekolah

Pihaknya sudah mengintruksikan Dinas Pendidikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar sekolah di wilayah setempat. Ia mengatakan instruksi ini disampaikan khusus kepada wilayah yang terdampak kabut asap pekat, seperti Kota Pekanbaru. Kondisi Kota Pekanbaru yang diselimuti asap tebal.

Teken MoU dengan ICCN untuk Menuju “Riau Keren” “KITA bersama-sama berupaya bagaimana melakukan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan kreatif. Pemerintah daerah juga mampu memfasilitasi dan melindungi penyertaan modal, pinjaman usaha, serta fasilitasi HAKI. Kita juga dituntut bagaimana membuka peluang pasar industri kreatif untuk masyarakat lokal, dan menarik wisatawan.”. Demikian dikatakan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. saat penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Tubagus Fiki C Satari di sela-sela acara Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) 2019 di Ternate, Maluku Utara, Rabu (4/9/2019) kemarin. Isi MoU ini, dikatakan Syamsuar, terkait pengembangan atau peningkatan penguatan usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Adanya MoU ini Pemerintah Provinsi Riau bisa melakukan terobosan pemberdayaan 5 aktor kreatif, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis dan media. Selain itu, sambung Syamsuar, MoU ini untuk peningkatan penguatan jaringan kota kreatif di Provinsi Riau yang dijembatani oleh ICCN. Dalam Forum Creative Cities Conference pada ICCF 2019 di Ternate, Syamsuar menyampaikan lima poin terkait Riau Keren. “Riau Keren merupakan singkatan dari Rencana dan Implementasi Ampuh untuk Kemajuan Ekonomi Kreatif dan Destinasi Nasional. Lima poin dari Riau Keren, yaitu keuntungan geografis, peningkatan infrastruktur dan akses wilayah, pengembangan ekonomi kreatif Riau, pengembangan potensi wisata Riau, dan yang terakhir strategi konektifitas melalui Badan Riau Creative Network (BCRN),” jelas Syamsuar. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Misi Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, yaitu mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (empowernment of society base economy).***

“SAYA sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Provinsi Riau). Kalau udara sudah tidak sehat, silakan diliburkan,” kata Gubernur Riau Drs. HSyamsuar M.Si., Senin (9/9), menyikapi kabut asap yang semakin parah dan pekat di sejumlah daerah di Riau dampak karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Gubri Syamsuar mengatakan, pihaknya sudah mengintruksikan Dinas Pendidikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar sekolah di wilayah setempat. Ia mengatakan instruksi ini disampaikan khusus kepada wilayah yang terdampak kabut asap pekat, seperti Kota Pekanbaru. “Jadi tidak semua sekolah di liburkan. Sebab kualitas udara di daerah berbeda-beda. Kalau daerah yang titik apinya hanya satu dan tidak terdampak kabut asap, kan tidak harus libur. Tapi kalau patut diliburkan, silahkan diliburkan,” ujar mantan Bupati Siak 2 periode ini, sebagaimana dilansir gatra.com. Syamsuar juga meminta Disdik dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau memantau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ada di wilayahnya masing-masing. “Biar tahu kualitas udara di masing-masing daerah,” katanya. Pada Senin (9/9) titik panas di Provinsi Riau membludak menjadi 289 titik setelah sehari sebelumnya hanya 125 titik. Titik panas itu tersebar di Kepulauan Meranti 2 titik, Bengkalis 4 titik, Kampar 2 titik, Dumai dan Kuantan Singingi (Kuansing) masing-masing 1 titik. Pelalawan 57 titik, Rokan Hilir (Rohil) 1 titik, Indragiri Hilir (Inhil) 185 titik dan Indragiri Hulu (Inhu) 31 titik. Dari jumlah tadi, 182 titik dipastikan titik api lantaran level confidencenya sudah di atas 70 persen. Titik api tadi, di Bengkalis 2 titik, Pelalawan 38 titik, Rohil 1 titik, Inhil 117 titik, Inhu 17

Presentasi di Tarnate, Gubri Minta Didoakan “INI kehormatan bagi saya sebagai Gubernur Riau dapat menceritakan pengembangan usaha ekonomi kreatif di Provinsi Riau. Jam 1 Waktu Indonesia Timur, saya akan presentasi. Saya minta doa masyarakat Riau agar presentasi saya berjalan lancar,” kata Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. Untuk diketahui, Gubri Syamsuar mendapatkan kehormatan untuk mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif di Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) dalam Forum Creative Cities Conference 2019 di Ternate, Rabu (4/9/2019). Dikatakan Syamsuar, dalam presentasi nanti siang Waktu Indonesia Timur, ia akan menyampaikan kesiapan pertumbuhan kota kreatif di Provinsi Riau. Juga kesiapan Provinsi Riau sebagai tuan rumah Creative Cities Conference 2021. “Kegiatan tahunan ini dipelopori Jaringan Kota Indonesia bersama Badan Ekonomi Kreatif, bertujuan mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang melibatkan komoditas masyarakat di daerah,” ungkap Syamsuar. Selain Sy-

amsuar, gubernur di Indonesia yang mendapat kehormatan melakukan presentasi, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Penyelenggaraan ICCF di Ternate tahun 2019 merupakan yang kedua, setelah yang pertama di Jogjakarta pada

2018. Sementara untuk lokasi penyelenggaraan tahun 2020 baru akan ditentukan pada penyelenggaraan ICCF di Ternate. ICCF 2019 di Ternate, Maluku Utara, mengusung tema Tara La No Ate yang berasal dari Bahasa Ternate, yang berarti ‘Turun ke Bawah, Memikat, dan Merangkul’. (e2/rgc)

Gubri Hadiri Konferensi Nasional Pariwisata GUBRI (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. menghadiri konferensi nasional pariwisata yang dipusatkan di Jakarta, belum lama ini. Acara yang berlangsung dari 05 September 2019 itu digagas oleh Markplus Center and Hospitality dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Pada Konferensi Nasional Pariwisata dengan judul “Planet Tourism Indonesia 2019 – The Prologue: Now, Next, New!” sebagai keynote speaker, Dr. Hermawan Kartajaya (Chairman of MarkPlus Center

for Tourism and Hospitality) serta kepala daerah tingkat bupati dan walikota dari destinasi-destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Selain itu pembicara internasional dari berbagai bidang hadir untuk memperkaya perspektif dalam membangun pariwisata Indonesia. Acara bertempat di Ballroom Hotel Riztcarlton Jakarta. Gubernur Riau H. Syamsuar mendapat undangan kehormatan dari MarkPlus center pada acara Konferensi Nasional Pariwisata dengan Judul :Planet Tour-

ism Indonesia 2019 - The Prologue: Now, Next, New! dengan Keynote Speaker Dr. Hermawan Kartajaya. acara berlangsung di Ballroom Hotel Riztcarlton Jakarta, 5 September 2019. Dalam kesempatan itu, Gubri Syamsuar sempat berbincang-bincang dengan perempuan kelahiran Jerman, yang sudah menjadi WNI sejak tahun 1971, yaitu Prof Birute Mary Galdikas. Perempuan ini sudah mengabdikan 45 tahun hidupnya untuk membangun konservasi orang utan di Kalimantan Tengah.***

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

galeri Pemkab Pelalawan

Bupati HM Harris: Tak Adalagi Masyarakat yang Tidak Bisa Berobat Beruntunglah mereka yang mendiami dan tercatat sebagai penduduk di wilayah administratif Kabupaten Pelalawan, karena sejumlah kemudahan dilakukan Pemkab setempat di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidangbidang yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Bidang kesehatan, satu misal.

uatu hari, Bupati Pelalawan HM Harris berucap: ‘’Seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat, karena seluruh Puskesmas akan melayani. Bahkan, jika masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak lagi sanggup untuk datang ke Puskesmas, maka petugas akan mendatanginya.” Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dipimpin duet Bupati dan Wakil Bupati HM Harris dan Drs H Zardewan MM mengusung 7 Program Strategis. Salah satunya Pelalawan Sehat. Program pembangunan bidang kesehatan ini memberikan peluang pelayanan kesehatan kepada seluruh lapiran masyarakat secara gratis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bidang Kesehatan ini menjadi salah satu fokus pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan selama dua periode kepemimpinan Bupati HM Harris. Pemkab Pelalawan menyadari betul, bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia disamping investasi yang nyata dalam pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan amanah yang telah dicantumkan dalam UUD 1945, juga telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomot 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kata Bupati, sebagai sebuah investasi dalam pembangunan, maka bidang kesehatan terus mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Pelalawan. Program Pelalawan Sehat ini merupakan satu dari tujuh program strategis yang menjadi program andalan Pemkab Pelalawan dan telah mulai dicanangkan sejak 2010 lalu, tepatnya pada periode pertama pemerintahan Bupati Pelalawan HM Harris. Program Pelalawan Sehat sendiri adalah suatu upaya intensif menciptakan kondisi sehat masyarakat dan lingkungan, yakni dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan gratis bagi seluruh penduduk di Puskesmas, serta memberikan jaminan layanan rujukan gratis bagi penduduk miskin dan mendekati miskin. Tak hanya itu, sebagaimana dilansir riaupotenza.com, Program Pelalawan juga sebagai upaya menghidupkan kembali budaya gotong royong penyehatan lingkungan. Dan program Pelalawan Sehat ini juga telah sejalan dengan Program Pemerintah Pusat yakni Program Indonesia Sehat. Bupati HM Harris dalam banyak kes-

empatan mengatakan, bahwa program Pelalawan Sehat merupakan upaya untuk menciptakan kondisi sehat di daerah ini yang dimulai dari sehat lingkungan dan kemudian mewujudkan sehat individual penduduk. Selain itu, Program Pelalawan Sehat ini juga sebagai upaya untuk memperkuat prakarsa masyarakat dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam membersihkan lingkungan pemukiman serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada sisi kesehatan individual, Pemkab Pelalawan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan serta memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memperkuat program kesehatan nasional. Dampak yang dirasakan dari Pelalawan Sehat yaitu berkurangnya angka kesakitan, berkurangnya endemi penyakit menular dan meningkatnya umur harapan hidup masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya, Program Pelalawan Sehat yang telah digagasnya ini, tidak hanya menjadi slogan semata. Dimana Program tersebut terus diaplikasikan dengan berbagai kegiatan pembangunan khususnya bidang kesehatan. ‘’Pencapaian program Pelalawan Sehat, sejak tahun 2012 lalu hingga tahun 2019 ini, kita nilai telah berhasil,’’ kata Bupati Pelalawan HM Harris.

Dimana saat ini, lanjut politisi senior Golkar di Kabupaten Pelalawan, masyarakat di Negeri yang memiliki motto Tuah Negeri Seiya Sekata, tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. ‘’Karena telah dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan begitu mudah. Tentunya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan itu juga mudah,’’ beber Harris sambil menegaskan bahwa pelayanan kesehatan ini dilakukan secara merata baik di wilayah kecamatan maupun desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pelalawan. ‘’Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat, karena seluruh Puskesmas akan melayani. Bahkan, jika masyarakat yang sedang dalam kondisi sakit dan tidak lagi sanggup untuk datang ke Puskesmas, maka

pisan masyarakat Kabupaten Pelalawan, sehingga visi Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera) dapat tercapai dengan maksimal,” bebernya. Untuk mendukung Program Pelalawan Sehat sebut mantan Ketua DPRD Pelalawam, saat ini Pemkab Pelalawan telah memiliki 14 Puskesmas di 12 kecamatan, 40 Puskesmas Pembantu (Pustu), 93 Poskesdes dan 1 RSUD yakni BLUD RSUD Selasih. Untuk mendukung pelayanan optimal pada Program Pelalawan Sehat, khususnya pada poin Jamkesda, Pemkab Pelalawan juga menyediakan SDM yang tangguh yang tersebar di 14 Puskesmas yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dengan jumlah tenaga Medis yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 481 orang, Tenaga Honorer 407 orang, Tenaga Honor Provinsi 10 orang dan PTT Pusat 115 orang. Dari keseluruhan tenaga medis yang tersebar di seluruh Puskesmas tersebut, terinci Dokter umum sebanyak 54 orang, Dokter Gigi 191 orang, Bidan 300

Sebagai pendukungnya, hal ini juga terangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, UndangUndang 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Soal Jamkesda menjadi salah satu penjamin kesehatan bagi warga miskin atau mendekati miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bahwa selama ini Jamkesda Kabupaten Pelalawan menjamin seluruh masyarakat di daerah ini. Tujuannya adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk hidup sehat sebagai investasi dalam pembangunan di segala bidang. Di samping itu juga tujuannya yakni meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat umum di kabupaten pelalawan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Disebutkan tujuan khusus Jamkesdasendiri adalah mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya. ‘’Jamkesda Kabupaten Pelalawan ini menjamin

petugas akan mendatanginya,” terang Bupati didampingi Plt Kadiskes Pelalawan H Asril SKm MKes. Lebih lanjut dikatakan, Program Pelalawan Sehat ini telah mencapai peningkatan yang signifikan. Ini terjadi karena Pemkab Pelalawan tidak henti-hentinya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Apalagi Program Pelalawan Sehat ini, juga dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatannya, sehingga keinginan untuk menjadikan masyarakat sehat dengan kualitas dari tenaga kesehatan yang profesional dapat tercapai maksimal. Program Pelalawan Sehat, memang dinilai telah berhasil dalam aplikasinya. Dimana dengan adanya Pelalawan Sehat, masyarakat pun menjadi terbiasa bergotong royong membersihkan lingkungannya, sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan lingkungan yang sehat. Kata dia, masyarakat yang sehat adalah modal dasar dalam membangun suatu daerah. ‘’Untuk itu, kita berharap agar upaya Pemkab Pelalawan ini harus didukung oleh peran aktif seluruh la-

orang, perawat 184 orang Tenaga Teknis 149 orang serta Tenaga Kesehatan 196 orang. Pelalawan Sehat dengan salah satu pelayanan kesehatan gratis yakni melalui pengembangan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Pelalawan. Program Jamkesda Kabupaten Pelalawan dimulai sejak tahun 2011 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesda di daerah ini kemudian dikuatkan melalui Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 09 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Perbup Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jamkesda Kabupaten Pelalawan. Di samping itu, tentang sistem jaminan sosial nasional juga menetapkan bahwa setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

seluruh pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk hidup sehat sebagai investasi dalam pembangunan di segala bidang seperti yang termaktub dalam Program Pelalawan Sehat. Untuk itu, melalui Program Pelalawan Sehat ini, maka kita akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, maksimal dan profesional kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sehingga kemajuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pelalawan dapat tercapai dengan optimal seiring pembangunan kesehatan nasional,’’ pungkasnya. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Intensif, Upaya Bupati Suyatno Mengantisipasi Banjir di Rohil Salah satu persoalan krusial yang dihadapi Pemkab Rohil (Rokan Hilir) adalah musibah banjir yang hampir setiap tahun melanda. Bila datang musim penghujan, maka sejumlah kawasan di kabupaten itu dilanda oleh banjir, yang menimbulkan kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit.

elain mendatangkan kerugian material, musibah banjir yang rutin setiap tahun melanda Rohil juga mengakibatkan sejumlah anggota masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan di bidang ekonomi, dan tempo-tempo sejumlah sekolah terpaksa diliburkan karena bangunan sekolah yang direndam banjir. Termasuk banjir yang melanda sejumlah lahan pertanian, yang dengan susah payah ditanam oleh petani. Tidak ingin kondisi demikian terjadi berlarut-larut, maka Bupati Suyatno AMP sudah melakukan sejumlah langkah, termasuk dalam upaya mengantisipasi terjadinya banjir. Sudah tidak terhitung pula dana yang dikucurkan untuk kepentingan dimaksud. Kendati sulit untuk meniadakan sama sekali musibah banjir di Rohil, setidaknya melalui sejumlah langkah itu bisa dilakukan langkah-langkah antisipatif. Pada Selasa (20/8/2019), guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir, goronggorong yang ada di pusat kota Bagansiapiapi diperbaiki dengan cara dibongkar. Pasalnya, tidak jalannya air menuju ke sun-

gai diakibatkan terjadinya penyumbatan di beberapa garong-garong dan drainase yang ada di Kota Bagansiapiapi. “Beberapa minggu yang lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUTR membongkar gorong-gorong dan memperbaiki drainase yang salah satunya dekat Lapangan Koni. Karena di daerah itu sering terjadi kebanjiran hingga membuat lapangan Masjid Agung dan sekolah TK terendam banjir,” kata Bupati Rokan Hilir H Suyatno saat melakukan peninjauan, Selasa (20/8/2019) siang. Bupati mengungkapkan, setelah dilakukan pembongkaran gorong gorong yang berada di dekat lapangan KONI tersebut dilakukan pengecekan oleh petugas dan menemukan areal yang mengalami penyumbatan. “Setelah ini dibuka barulah kelihatan kalau arus airnya mengarah ke barat yakni menuju ke laut. Makanya saya sangat yakin dan percaya setelah dibongkar masjid dan TK kedepannya tidak terendam air lagi,” kata Suyatno. Selain gorong gorong dan drainase di lapangan KONI, titik-titik lainnya yang di-

anggap terjadi penyumbatan juga akan dibongkar seperti di Jalan Nelayan dan Sungai Pabrik. Ia berharap dengan pembongkaran gorong gorong dan drainase yang ada di pusat kota Bagansiapiapi tidak terendam air lagi. “Dulunya saat membangun gorong-gorong main timbun saja yang akhirnya jika musim hujan terjadi kebanjiran. Begitu juga titik-titik lainnya juga akan kita bongkar, namun hanya menunggu waktunya saja,” terang Suyatno. Bupati juga mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Letaklah sampah rumah tangga di tempattempat yang sudah disiapkan, jangan sampai membuang sampah di parit yang berakibat terjadinya penyumbatan. “Mari kita samasama menjaga kebersihan agar daerah kita ini saat musim hujan tidak kebanjiran,” kata mantan calon Wakil Gubernur Riau itu. Pada Kamis (22/8/2019) siang, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp meninjau kegiatan pembongkaran drainase yang dilaksanakan di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Barat. Penataan drainase dilakukan untuk mengurangi dampak genangan air yang kerap terjadi di lingkungan tersebut terutama mengakibatkan lumeran air sampai ke lingkungan Masjid Agung Al Ikhlas dan sekolah yang berdekatan. “Saya sudah koordinasikan kepada pihak PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera membongkar drainase

yang ada di sudut lapangan KONI dan setelah dicek oleh petugas ternyata di sinilah penyebab air tergenang, makanya saya perintahkan langsung bongkar,” kata Suyatno. Lewat kegiatan itu, terangnya, diharapkan nanti dapat mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi. Sehingga air mengalir ke daerah aliran yang ada. Untuk aliran air terangnya diarahkan ke sungai atau laut, mengarah ke jalur drainase ke barat. “Semoga dengan kegiatan itu Insya Allah di lingkungan sini tidak ada lagi banjir, air cepat mengering,” kata Bupati. Ia menambahkan untuk kegiatan serupa juga dilaksanakan ke beberapa titik terutama di perkotaaan. Karena disadari selama ini lingkungan perkotaan cukup rawan banjir di musim penghujan yang tak lama lagi akan tiba. “Akan dilakukan pembongkaran drainase termasuk di Jalan Nelayan, di samping Sungai Pabrik, dan beberapa titik,” katanya. Bupati mengharapkan masyarakat dapat mendukung kegiatan itu sehingga tidak ada yang merasa terganggu kalau akses jalan ada yang dibongkar dan berakibat pada ditutupnya jalan. “Ini upaya kita agar banjir tak lagi terjadi apalagi pusat kota Bagansiapiapi yang merupakan Ibukota Kabupaten Rohil,” pungkasnya. Jauh sebelumnya, yaitu pada Selasa (30/4/2019), Bupati Suyatno mendampingi Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Kepenghuluan Karya Mulya Sari, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan itu juga hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edwar Sanger. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan menggelar apel siaga dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 5 tahun Taruna Siaga Bencana (Tagana) bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Rokan Hilir. Turut hadir Anggota DPRD Rohil dari partai PDI-Perjuangan Krismanto. Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengatakan bahwa kampung siaga bencana sudah terbentuk sebanyak 13 kampung. Enam diantaranya sudah terbentuk melalui pemerintah pusat. “Sementara yang tujuh kampung bencana lagi dibentuk melalui dana pemerintah pusat, kemudian daerah yang melaksanakan,” kata wagubri, sembari menjelaskan bahwa pembangunan sekolah siaga bencana itu sudah dibentuk di wilayah Dumai, kemudian hari ini di Kabupaten Rokan Hilir. Mantan Danrem 03 Wira Bima itu mengatakan dengan terbentuknya sistem penanggulangan bencana ini diharapkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi menurutnya pembentukan itu dilakukan

di tempat-tempat dimana bencana itu sering terjadi. “Kebetulan disini merupakan daerah banjir, makanya tadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Riau juga ikut,” kata Edy lagi. Dalam kesempatan itu juga disampaikan berupa ajakan kepada seluruh masyarakat di daerah dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat sama-sama merawat sehingga kejadian bencana alam pada tahun 2015 yang lalu tidak terjadi lagi. “Seperti tahun 2015 kemarin kan yang rugi kita semua, terutama anak-anak kita, sekolahnya maupun kesehatannya, semuanya jadi terganggu,” pungkasnya. Dengan dibentuknya kampung siaga bencana dan sekolah anti bencana di berbagai daerah menurut wakil gubernur itu merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk melakukan antisipasi bencana. Edy Nasution juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat gubernur Riau terpilih akan segara mengumpulkan para bupati dan walikota se- Riau dalam rangka sinergitas pembangunan yang ada di seluruh provinsi Riau. “Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang paling penting dan urgen di daerahnya masing-masing,” imbuh wagubri.

Sementara itu, Bupati Rokan Hilir H Suyatno turut mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan hilir untuk melaksanakan apel siaga bencana tahun 2019 se- propinsi Riau. “Tadi kita juga tadi sekaligus melakukan pengukuhan kampung siaga bencana, dan sekolah siaga bencana tadi sudah kita lakukan semuanya berjalan dengan lancar,” kata bupati. Suyatno mengatakan dengan di kukuhkannya siaga kampung bencana ini, diharapkan bila mana terjadi bencana, orang kampung siaga bencana sudah siap untuk mengambil langkah-langkah antisipasi sedini mungkin. Diharapkan bencana di Kabupaten Rokan Hilir tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Terpilihnya desa Karya Mulya Sari Kecamatan Pekaitan, kata bupati H Suyatno karena merupakan sasaran setiap tahunnya. “Ini sudah merupakan kesepakatan antara Pemkab Rokan Hilir dengan Pemprov Riau, maka di putuskanlah di sini,” kata mantan calon Wakil Gubernur Riau yang berpasangan dengan Arsyadjuliandi Rachman itu. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

Jawab Kebutuhan Pasar, Bank Riau Kepri Terus Kembangkan Sayap Usaha

Di saat sejumlah kalangan mengeluhkan sulitnya kondisi perekonomian belakangan ini, tapi Bank Riau Kepri malah terus mengembangkan sayap usahanya, baik dalam pembukaan kantor cabang pembantu baru, pembukaan kantor kas, maupun dalam bentuk pengembangan unit usaha.

alam upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan, Bank Riau-Kepri (BRK) membuka Kantor Kas di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Peresmian Kantor Kas BRK bertempat di halaman Kantor Camat Teluk Meranti diresmikan langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris pada Selasa (10/9/2019) lalu. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita antara Bupati Pelalawan H.M Harris bersama Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan yang disaksikan oleh Komisaris Independen BRK Taufiqurrahman. Saat memberikan sambutan, Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan mengatakan bahwa saat ini lagi gencarnya-gencarnya membangun kantor kas Bank Riau-Kepri di daerah pelosok perairan di Provinsi Riau salah satunya Kabupaten Pelalawan. Untuk pembangunan kantor kas Bank RiauKepri Kecamatan Teluk Meranti merupakan kantor yang ke 47 yang sudah dibangun. “Sebelumnya kita sudah terlebih dahulu mendirikan kantor kas BRK di Kecamatan Kuala Kampar. Kehadiran Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Teluk Meranti bagian dari program untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap dengan berdiri kantor kas ini dapat terus bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Pelalawan ke depannya,” terangnya. Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik peresmin Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Teluk Meranti, karena mempermudah pelayanan akses dan transaksi perbankan bagi masyarakat. Sebelum adanya bank di Kecamatan Teluk Meranti,

masyarakat terpaksa pergi keibukota untuk melakukan transaksi perbankan, perputaran transaksinya cukup tinggi di sini hampir 2 triliun. “Selama ini kalau masyarakat ingin melakukan transaksi perbankan seperti pengambilan pembayaran gaji dan pengambil dana desa terpaksa ke ibukota Kabupaten atau ke Bank Riau Kepri Provinsi tetangga. Alhamdulillah, kehadiran Kantor Kas Bank Riau Kepri ini mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Teluk Meranti,” ujarnya, dilansir bidikonline.com. Dikatakannya bahwa upaya pembangunan suatu daerah tidak lepas dari peran serta semua pihak, tidak terkecuali Bank Riau Kepri yang merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu diharapkan Bank Riau Kepri, memberikan kontribusi secara optimal dalam berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan masyarakat Negeri Amanah ini. “Tak kalah penting, pihak perbankan dituntut untuk meningkat pelayanan, agar nasabah puas. Selain itu mempermu-

dah pelayanan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah,” tutupnya. Tampak Hadir Wakil Bupati H.Zardewan, Ketua DPRD Adi Sukemi,Sekda Tengku Mukhlis, Komisaris Independen BRK Taufiqurrahman, Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengku Irawan, Perwakilan Kepala OPD, Camat Tengku Syafril serta jajaran pimpinan dan staff Bank Riau Kepri. Pada Rabu (11/9/2019), PT Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Daik Lingga, membuka akses perbankan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Lingga Timur, lewat program Laku Pandai PT. BRK. Program tersebut merupakan upaya PT. BRK untuk memberikan kemudahan akses perbankan di daerah yang belum terjangkau dan berdirinya jaringan kantor. Kepala BRK Capem Daik, Abdul Rohim mengatakan, program ini dilakukan melalui agen Laku Pandai PT. BRK. Agen ini dapat melayani sebagian transaksi perbankan dalam hal buka rekening tabungan, setor dan tarik tunai uang dan melakukan transfer ke selu-

ruh jaringan perbankan baik melalui ATM Bersama ataupun ATM Prima di seluruh Indonesia. “Melalui mesin EDC yang kami siapkan pada agen Laku Pandai, nasabah juga dimanjakan untuk pembelian pulsa seluler dan lain-lain. Untuk agen Laku Pandai di Sungai Pinang terletak di Jalan Kampung Bentai, tepatnya di warung Cha Cha,” kata dia kepada Batamnews, Rabu (11/9/2019). Ia menjelaskan, jaringan ini akan terus dikembangkan di daerah-daerah yang mempunyai jarak tempuh cukup jauh untuk melakukan transaksi perbankan. Terutama untuk wilayah pulau-pulau terluar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. “Upaya ini juga telah kami lakukan sebelumnya, dengan membuka agen Laku Pandai BRK di Dusun Centeng, Desa Limbung. Alhamdulillah antusias warga sangat tinggi, baik untuk melakukan transaksi perbankan berupa pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, maupun melakukan transfer keluar daerah. Apalagi saat ini didukung dengan tingginya belanja online,” ujarnya. Abdul Rohim mengaku, jika tak berhalangan, dalam waktu dekat pihaknya kembali membuka jaringan serupa di Desa Rejai, Kecamatan Bakung Serumpun. Kemudian, ia juga mengaku akan terus berupaya membuka jaringan di setiap daerah pulau terluar Kabupaten Lingga seperti Benan dan daerah lainnya yang sudah tersedia akses internet. “Sebagai informasi kepada nasabah PT. BRK, dalam waktu dekat ini, kami akan membuka jaringan Kantor Kas di Kelurahan Pancur. Sebelumnya, kami juga telah sukses membuka jaringan Kantor Kas di Kecamatan Senayang. Terakhir mohon doa dan dukungan dari nasabah maupun masyarakat semoga semua berjalan sesuai rencana,” pung-

kasnya. Sementara dari Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) diperoleh informasi, Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman secara langsung meresmikan Kantor Kas Bank Riau Kepri Syariah Kemenag Rokan Hulu serta meresmikan juga Pelayanan Satu Pintu pada Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu, yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman yang didampingi langsung oleh Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Tengkoe Irawan beserta Kepala Kementerian Agama Kab. Rokan Hulu Drs. H. Syahrudin M.sy. Bupati Kabupaten Rokan Hulu H. Sukiman mengapresiasi atas diresmikannya Kantor Kas Bank Riau Kepri Syariah dan menyampaikan bahwa kantor kas syariah ini sangat membantu masyarakat Pasir Pengaraian khususnya bagi para pendaftar haji yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji. “Dengan adanya Kantor Kas Syariah di Kemenag Rokan Hulu ini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendaftar haji ini di karenakan sudah berada di tengah-tengah Kota Pasir Pengaraian”. Ujar Sukiman, sebagaimana dilansir se-riau.com. Pada kesempatan yang sama Bupati Rokan Hulu H. Sukiman juga mengapresiasi program Pelayanan Satu Pintu oleh Kemenag Rokan Hulu dimana program ini mengefisiensi waktu serta mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Dalam sambutannya Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri Tengkoe Irawan menyampaikan ucapan

terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Bank Riau Kepri. “Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Bank Riau Kepri semoga kedepannya banyak sinergi bisnis yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga sinergi tersebut tersebut saling menguntungkan” Ucap Tengkoe Irawan. Kantor Kas Syariah Kemenag Rokan Hulu merupakan Kantor Kas Ke 48 di Bank Riau Kepri, pada bulan sebelumnya Bank Riau Kepri juga telah membuka kantor kas Teluk meranti di Kabupaten Pelalawan. Diresmikannya Kantor Kas Syariah Kemenag Rokan Hulu ini sebagai bentuk palayanan perbankan syariah kepada masyarakat sekitar serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan dan pendaftaran haji sehingga dapat mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat di kota Pasir Pengaraian khusunya di area Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. H. Ibnu Ulya M.si, Ketua MUI Kab. Rokan Hulu, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Baznaz Rokan hulu dan Kepala Kantor Urusan Agama se Rokan Hulu, Pindiv Syariah Said Syamsuri, Pindiv Sekretaris Perusahaan M. Jazuli, Pimpinan Cabang Syariah Pekanbaru Helwin Yunus, Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian M. Ali Fahmi, Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Pasir Pengaraian Muthohar Hidayat dan Pinbag Pengembangan dan Pembinaan Jaringan M. Soha. (adv/hms)

Pemerintah

Kota Pekanbaru

Serius! Upaya Pemko Pekanbaru Tangani Dampak Kabut Asap Kota Pekanbaru tidak luput dari bencana kabut asap akibat karthutla (kebakaran hutan dan lahan) yang melanda Provinsi Riau. Tidak ingin anak-anak sekolah makin menderita akibat terpapar kabut asap karhutla, Pemko Pekanbaru antara lain mengambil kebijakan menambah libur sekolah dua hari lagi.

abag Humas Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Mas Irba Sulaiman, Rabu (11/9/2019), mengatakan, kepala laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melaporkan kondisi kabut asap hasil penghitungan dari pukul 15.00 WIB pada 10 September hingga pukul 15.00 WIB hari ini. Kesimpulannya, kepekatan kabut asap dari level 111 naik menjadi 118. “Berdasarkan laporan dari kepala laboratorium DLHK itu, wali kota memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meliburkan sekolah dua hari lagi yaitu Kamis dan Jumat,” ujarnya, dilansir riau1.com. Meski sudah empat hari

libur sekolah, pendidikan anak didik tidak akan tertinggal. Pasalnya, tugas tambahan sudah diberikan kepada para anak didik sebelum libur sekolah kemarin. Di samping laporan DLHK, wali kota juga menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru. Disampaikan, kabut asap akan makin tebal di Pekanbaru dalam dua hari ke depan. “Pantauan BMKG, jumlah titik api di Sumatera Selatan dan Jambi melebihi batas. Dua hari ke depan, Pekanbaru akan terus mendapat asap kiriman dari dua provinsi tersebut,” ungkap Irba. Diberitakan sebelumnya, kabut asap

advertorial Pemk0 pekanbaru

pekat yang menerjang Kota Pekanbaru berasal dari hasil pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi. Kabut asap di dua provinsi itu itu didorong angin dari arah Selatan menuju ke Pekanbaru dan dua negara tetangga. “Asap yang datang ke Pekanbaru ini berasal dari Sumatera Selatan. Hari ini, sekitar 450 titik terdapat di provinsi itu,” kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus usai menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) di Gedung Rektorat Universitas Islam Riau (UIR), Rabu (11/9/2019). Kemudian, sekitar 300 titik api juga didapati di Provinsi Jambi. Sedangkan di Provinsi Riau ditemukan 250 titik api. “Jadi, jumlah titi api naik dari hari kemarin. Kalau kemarin di Riau hanya 138 titik api,” sebut Firdaus. Titik api di Provinsi Riau banyak didapati di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir. Titik api tidak ada di Pekanbaru. “Saat ini, angin berhembus dari Selatan. Artinya, kabut asap dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau bagian Selatan, berkumpul di Pekanbaru,” ungkap Firdaus. Kualitas udara sangat ditentukan oleh aktivitas titik api di luar wilayah Kota Pekanbaru. Kabut asap juga dialami dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. “Saya mengimbau kepada yang rentan seperti anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) dan ibu hamil agar menghindari untuk berada di ruang

terbuka. Perbanyak aktivitas di dalam rumah. Kabut asap akibat karhutla makin pekat di Kota Pekanbaru, Selasa (10/9/2019). Akhirnya, Pemko Pekanbaru memutuskan untuk meliburkan sekolah mulai Selasa dan Rabu. “Melihat kondisi terkini tentang perkembangan kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru atas karhutla di sejumlah daerah, maka wali kota Pekanbaru mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan libur sekolah terhitung Selasa dan Rabu tanggal 10-11 September 2019,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal. Keputusan meliburkan sekolah ini setelah menerima saran dan masukan serta kajian teknis dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Informasi ini segera disampaikan secara berjenjang kepada seluruh kepala sekolah. “Kepada para orangtua murid agar memastikan anak-anaknya tidak berada atau berkeliaran di luar rumah atau ruangan. Apabila beraktivitas di luar ruangan, agar selalu menggunakan masker,” pinta Jamal. Tak kurang, Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengaku dirinya mulai terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dampak dari kabut asap yang tak berkesudahan menyelimuti Kota Pekanbaru. Dua hari terakhir, dia mulai sakit tenggorokan, batuk-batuk hingga suara menjadi serak. Hal ini diungkapkannya usai pelaksanaan shalat istisqa yang digelar jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) eks Kantor Walikota Jalan Sudirman, Jumat (13/9) pagi tadi.’’Suara serak, tenggorokan batuk. Bisa jadi karena kabut asap juga, sudah dua hari,’’ ucapnya, dilansir riaupos.co. Apa yang dialaminya adalah yang juga mayoritas dialami warga Kota Pekanbaru selama bencana kabut asap. Apalagi, kualitas udara Kota Pekanbaru dalam sepekan terakhir tak membaik, malah cenderung memburuk. Ini mengakibatkan Kesehatan warga tak terkecuali dirinya juga terdampak.’’Pak Wali kan manusia juga,’’ kata dia. Secara umum kualitas udara Pekanbaru berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) hingga Kamis (12/9) kemarin berada di level tidak sehat dengan Pm 10 berada di angka 123. Angka ini sudah meningkat terus selama tiga hari. Dimana pada Selasa (10/9) di angka 111, dan Rabu (11/9) 118. Terbaru Jumat (13/9) Pm 10 berada di angka 173. Sementara itu, jumlah penderita ISPA di Pekanbaru dalam dua bulan terakhir

juga cukup tinggi. Yakni pada Juli tercatat 3.540 kasus dan Agustus lebih dari 4.200 kasus. Di bagian lain, Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Pusat layanan kesehatan setempat (Puskesmas) untuk melayani masyarakat yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Firdaus meminta seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat baik milik pemerintah maupun swasta agar menerima setiap keluhan masyarakat akibat kabut asap. “Puskesmas di setiap kecamatan kita minta siaga untuk menampung warga yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap,” kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Pekanbaru, Sabtu (14/9). Firdaus menyatakan bahkan 21 Puskesmas yang ada kini disiapkan fasilitasnya untuk keadaan darurat sekalipun. “Mereka siaga penuh 24 jam sehari,” katanya. Wali Kota juga sudah menyurati para camat untuk meneruskan informasi ke masyarakat tentang beberapa hal yang harus disikapi, mengantisipasi memburuknya udara Pekanbaru. Warga juga dilarang membakar sampah apapun, semak belukar, lahan kosong, dan sebagainya yang bisa menimbulkan polusi udara. Kemudian warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah. Lebih lanjut ia mengatakan agar orang tua tidak membawa balita ke luar rumah, bagi masyarakat yang kesehatannya terganggu oleh asap segera memeriksakan diri ke Puskesmas, klinik dan layanan pengobatan lainnya. “Yang terpenting lagi bagi orangtua yang anaknya diliburkan bersekolah agar menjaga dan melarang bermain di luar rumah, lalu tetap mempersiapkan penyelesaian tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan guru.” “Saya minta semua isi edaran ini dis-

ampaikan berjenjang oleh camat, lurah, RT/RW hingga ke masyarakat untuk diindahkan,” ujar Wali Kota. Ia berharap bencana kabut asap tahun ini tidak seperti pada tahun 2015 lalu. Saat itu, papan ISPU yang ada di depan Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman menunjukkan level berbahaya. “Kita harapkan kondisi asap ini dapat segera menghilang, dan tidak seperti kondisi tahun 2015. Yang pada saat itu ISPU mencapai 400-an,” harapnya, demikian Antara. Setakat itu, Wako Firdaus tidak melarang masyarakat Kota Pekanbaru untuk mengungsi ke daerah yang tidak terdampak kabut asap. Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini ketika mengetahui kabar adanya warga yang mulai mengungsi keluar Kota Pekanbaru. “Bagi (masyarakat) yang rentan artinya fisik tidak kuat bisa saja asma, kalau memang ada keluarga yang di tempat lebih sehat, tentu kita tidak melarang (mengunsi),” ungkapnya Jumat 13 September 2019. Pada Jumat (13/9/2019), Halaman Kantor Walikota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman berbeda seperti biasanya. Ratusan jemaah terlihat khusuk menjalankan ibadah Salat Istiska. Pada saf terdepan tampak Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT. Di samping kanannya ada Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi serta Ketua Sementara DPRD Kota Pekanbaru Hamdani. Selain Kepala Daerah dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, juga ada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer MBS. Para pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru pun terlihat mengikuti jalannya Salat meminta hujan itu. Tampak juga hadir pihak TNI, Polri dan masyarakat lainnya. Salat Istiska dipimpin oleh Imam Syaifullah, sementara Ustad Syaidul Amin dipercaya menyampaikan khutbah. (adv/hms)

PT. CPI

Advertorial pt. cpi

ihatlah , sebagai salah satu contoh, guna meringankan beban sesama pasca bencana Gempa Bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/9/19), PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan karyawannya yang tersebar di Riau, Kaliman-

but juga terlahir melalui sebuah insiatif internal yang diberi nama Program Chevron Berbakti, sumbangan yang terkumpul dari karyawan kemudian ditambahkan dengan jumlah yang sama oleh Perusahaan, atau dikenal dengan skema matching fund.Dalam masa tang-

menyembunyikan rasa bahagianya dan sangat berterimakasih akan sumbangsih Perusahaan Migas raksasa tersebut.” Saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Chevron yang telah bersedia membantu masyarakat kami di Lombok Utara melalui Pustu

Dari lapangan-lapangan minyak yang dikelola di Riau, PT CPI telah memproduksi lebih dari 12 miliar barel minyak demi memenuhi kebutuhan energi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas berdasarkan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT CPI dapat diakses melalui www.indonesia.chevron.com. Di bagian lain, dampak Kabut Asap yang melanda Provinsi Riau dan sekitarnya semakin meluas membuat PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Politeknik Caltex Riau (PCR) dan SKK Migas membuka Posko dan Rumah Singgah bagi masyarakat terdampak akibat pembakaran hutan dan lahan tersebut. Bertempat di Wisma CARI PCR Rumbai, Rumah Singgah itu juga dapat menampung 200 hingga 250 orang terse-

tan dan Jakarta menyalurkan bantuan berupa Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) pertama di Provinsi NTB dengan layanan dokter, perawat dan bidan disatu lokasi. Pustu yang berlokasi di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan jarak sekitar 33 Kilometer sebelah utara Kota Mataram itu tampak mulai dilakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking). “Sumbangan ini merupakan wujud empati dan kepedulian karyawan Chevron terhadap saudara-saudara kita di Lombok yang tertimpa bencana. Pasca bencana, fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan, terutama bagi ibu dan anak-anak,”ujar Wahyu Budiarto selaku Sr. Vice President Corporate Affairs Chevron, dilansir riauterkini.com. Dikatakan Wahyu, kegiatan terse-

gap darurat setelah kejadian pada tahun lalu, Chevron juga bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan Perusahaan ke Lombok melalui lembaga nirlaba internasional Mercy Corps dan Save the Children. Selain itu, di bawah koordinasi SKK Migas, Chevron bersama Kontraktor Kerja Sama (KKKS) lainnya menyalurkan bantuan obat-obatan, tim medis, dan bahan makanan. “Untuk kesinambungan jangka panjang, kami tentu membutuhkan dukungan dari Pemkab Lombok Utara, terutama Dinas Kesehatan, melalui penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas secara baik. Dukungan juga kami harapkan dari aparat desa setempat,” tambah Wahyu Budiarto. Dalam sambutannya, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar tak dapat

plus ini,”ungkapnya sembari berharap sinergi dan keberpihakan ini akan terus berlanjut agar masyarakat Lombok lebih cepat bangkit maju dan mandiri. Selain dihadiri Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Sr. Vice President Corporate Affairs Chevron Wahyu Budiarto, juga dihadiri Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi dan Tokoh masyarakat setempat. Seperti diketahui, Chevron adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi dunia terdepan dan melalui unit usahanya di Indonesia, telah beroperasi di negeri ini selama 95 tahun. Dengan inovasi dan komitmen karyawan kami yang sangat terampil dan berdedikasi, Chevron, melalui unit usaha PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia.

but dan diutamakan bagi Ibu hamil, anak anak dan Lansia. Selain Rumah Singgah dan Posko, PT CPI juga twlah membagikan sedikitnya lebih dari 18 ribu masker N 95 dan turut memadamkan api disekitar wilayah operasional. “Rumah singgah bisa menampung 200-250 orang dan diprioritaskan bagi ibu hamil, balita, anak-anak, dan lansia. Bersama PCR, kami telah membuat Wisma CARI PCR ini kedap asap. Lubanglubang ventilasi udara dan celah-celah di jendela ditutup rapat dengan plastik dan isolasi, serta ruangan dilengkapi pendingin dan alat pemurni udara,“ ujar Sonitha Poernomo, Manager Corporate Communication PT CPI. Dikatakan Sonitha, pihaknya juga menyediakan tenaga medis 24 jam, obat obatan dan oksigen guna memberikan pertolongan pertama ke masyarakat

PT CPI Terus Gencarkan Program-program Bermuatan Sosial-kemasyarakatan Tidak cuma kegiatan yang dimaksudkan untuk mengejar keuntungan (profit), PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Sejumlah kegiatan sosial dimksud mampu menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak.

bekerja sama dengan sejumlah organisasi internal dan eksternal perusahaan diantaranya Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni UGM, Yayasan Kuliner Kasih Indonesia, Forum Journalis Perempuan Riau, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Camat Rumbai dan Rumbai Pesisir dan lain-lain. Selain itu, PT. CPI juga membantu pihak berwenang setempat dengan menyampaikan laporan pemantauan kualitas udara dan menyediakan tim Fire dan Emergency Response untuk menghentikan titik-titik api atau rumput yang terbakar di sekitar wilayah operasi PT CPI. “Ketika kondisi asap semakin memburuk, PT CPI mengaktifkan tim Emergency Response untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai, keluarganya dan mitra kerja, mempertahankan fasilitas penting dan kegiatan operasi serta meminimalkan dampak bisnisPT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemer-

sian korban asap, jika terjadi hal terburuk. “Kita sedang persiapan tempat pengungsian korban asap (warga,red) jika terjadi kondisi terburuk nantinya. Tentunya dengan meminta bantuan kepada PT Chevron Indonesia,” ucap Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru, Senin (23/9/2019). Menurut Syamsuar, tempat pengungsian dampak korban asap ini telah disiapkan lokasinya di daerah Rumbai wilayah PT Chevron yang akan menampung ribuan warga. Tentunya khusus hasil peninjauan di lapangan difokuskan pada anak-anak dan ibu hamil. “Lokasi ini akan diperkirakan dapat menampung sekitar 2.000 masyarakat di daerah Rumbai. Langkah ini dalam rangka untuk evakuasi korban kemungkinan terjadinya hal terburuk muncul,” terang Syamsuar, dilansir halloriau.com. Sementara itu, untuk penanganan kesehatan, Syamsuar telah perintahkan seluruh pimpinan rumah sakit di Riau

intah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas,”tambahnya. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT CPI di Indonesia dapat diakses melalui www.indonesia.chevron.com. Sementara itu, mengingat kondisi udara sudah di atas ambang batas kewajaran disebabkan asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana mempersiapkan tempat pengung-

untuk berkumpul. Tujuannya bagaimana memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang ingin berobat. “Seluruh pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta serta Puskesmas dan lainnya dapat dikumpulkan. Agar semuanya dapat berikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara gratis akibat dampak asap,” tegas Syamsuar. Lebih lanjut, dari hasil peninjauan lapangan pihaknya juga telah membuat sejumlah posko-posko di tempat pelayanan kesehatan rumah sakit. Untuk memudahkan pencegahan karhutla, kata Syamsuar juga akan merangkul aliansi masyarakat. “Kita juga akan merangkul masyarakat luas, seperti aliansi dan relawan dan lembagai sosial ikut ambil bagian membantu mendirikan posko dan pencegahan,” tandas Syamsuar. (adv/ hms)

PT RAPP

advertorial PT RAPP

alah satu upaya yang dilakukan adalah melalui jalur atau ceramah agama yang disampaikan para Da’i kepada seluruh umat. Sosialisasi merupakan bagian dari Program Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program (FFVP) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) bekerjasama dengan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kabupaten Pelalawan, Edi Iskandar mengharapkan kegiatan ini mampu berkontribusi terhadap upaya mencegah dan menanggulangi karhutla. “Melalui dakwah terus kita gencarkan yang mengajak umat masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya, sebagaimana dilansir riauterkini. com. Manager FFVP RAPP, Sailal Arimi optimis terhadap peran serta tokoh agama dalam menyebarluaskan pesan pencegahan karhutla kepada masyarakat. Ia mengatakan program desa bebas api merupakan salah satu upaya pencegahan karhutla, terutama di daerah sekitar wilayah operasional. Selain itu, program ini memberikan insentif sebagai motivasi kepada masyarakat yang mampu menjaga desanya dari karhutla. “Semoga ini menjadi solusi agar tidak terjadi lagi pembakaran lahan, dan memaksimalkan upaya sosialisasi, sehingga pesan bahaya kebakaran kepada masyarakat itu sampai melalui peran serta pemuka agama,” ujarnya. Sebelumnya diluncurkan Program Desa Bebas Api, yang terdiri dari tiga tahap program yang mendukung masyarakat sekitar untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi tanpa menggunakan metode tradisional seperti membuka lahan dengan membakar. Tiga tahap tersebut yaitu Desa Peduli Api, Desa Bebas Api dan Desa Tangguh Api. Program ini pertama kai diluncurkan oleh PT RAPP (APRIL Group) pada tahun 2014 silam. Program desa bebas api atau Fire Free Village Programme (FFVP) yang awalnya digagas oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sekitar 5 tahun lalu, ternyata diakui cukup ampuh dan efektif dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, padahal sebelum ada program ini, Riau dikenal sebagai daerah penyumbang kabut asap. Program ini merupakan respon PT RAPP dan APRIL Group terhadap anjuran pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, TNI dan BNPB untuk ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Unit usaha APRIL Group, untuk mencegah Karhutla dengan turut mengajak dan menumbuhkan kepedulian

FFVP PT RAPP Kerja Sama dengan MDI untuk Pencegahan Meluasnya Karhutla

Berbagai upaya dilakukan jajaran manajemen PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) untuk mencegah karthutla (kebakaran hutan dan lahan) yang menyebabkan bencana kabut asap di Provinsi Riau. Ini bukti kuatnya komitmen perusahaan multinasional itu dalam persoaln karhutla. masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah operasionalnya akan bahaya dan dampak dari api, terutama penggunaan metode tebang bakar (slash-and-burn) untuk membuka lahan pertanian. Hasilnya, sebagaimana dilansir haluanriau, tingkat insiden kebakaran setiap tahun di daerah FFVP terus berkurang. Pada tahun 2014, area yang terbakar mencapai 0,18 persen dari total area yang dicakup, sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,01 persen, 0,07 persen dan 0,03 persen. Pada 2018, area yang terbakar kembali berkurang menjadi 0,02 persen dari total area yang dicakup. FFVP merupakan bentuk kontinuitas dalam mendukung pencegahan kebakaran di areal konsesi milik PT RAPP. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar berkat kolaborasi bersama pemangku kepentingan. “Selain berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, FFVP juga telah berhasil menurunkan angka kebakaran serta menekan angka terjadinya kebakaran hutan

dan lahan dalam skala provinsi Riau,” ujar Direktur Utama PT RAPP Sihol Aritonang pada acara Apel Penanggulangan Karhutla di Hanggar Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara PT RAPP, Pelalawan, Rabu (26/6). Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir Sunarno MP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Ir. Ervin Rizaldi, MH, dan sejumlah pejabat pemerintah dari 4 kabupaten yang di undang. Pada kesempatan yang sama, PT RAPP juga menggelar penandatanganan MoU dengan 9 desa yang berada di bawah PT RAPP dan supply partner, yaitu PT Sumatera Riang Lestari (SRL) untuk berpartisipasi dalam program FFVP. Dari 9 desa, tiga desa di antaranya merupakan binaan RAPP yaitu Desa Ransang, Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Adapun 6 desa berada di bawah SRL,

yaitu Kelurahan Terkul dan Batu Panjang di Kabupaten Bengkalis, Tanjung Medang dan Sungai Gayung Kiri di Kabupaten Kepulauan Meranti ada Desa Teluk Kiambang, sedangkan Desa Karya Tunas Jaya di Kabupaten Inhil. PT RAPP juga memberikan penghargaan kepada 9 desa yang menjadi peserta pada tahun 2018 yang telah membuktika bahwa mereka dapat menjaga desanya dari karhutla saat musim kemarau. Atas keberhasilan yang dibuktikannya itu maka setiap desa diberikan apresiasi sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pembangunan berupa infrastruktur bagi desa yang berhasil menekan terjadinya karhutla. Adapun kesembilan desa yang beruntung dan telah membuktikan pencegahan Karhutla serta berhak atas penghargaan dari PT RAPP sebesar Rp100 juta tersebut, yaitu Desa Dedap, Kudap, Bagan Melibur, Mayang Sari, Mekar Sari, Mekar Delima, Pelantai, Bumi Asri, Teluk Belitung. FFVP ini dinilai berhasil dan terlihat mengalami kemajuan signifikan dilihat dari jumlah desa yang berpartisipasi pada program tersebut dan dampaknya terhadap penurunan angka kebakaran. Tercatat, hingga tahun ini, PT RAPP telah bermitra dengan 53 desa di 5 Kabupaten di Provinsi Riau. Sebanyak 30 desa, di antaranya menjadi peserta tahap desa bebas api yang mencakup total wilayah sekitar 600.000 hektare. Program ini memiliki 5 elemen utama yaitu penghargaan kepada desa yang tidak terjadi kebakaran selama 3 bulan, keterlibatan crew leader untuk mendukung pencegahan kebakaran, memberikan bantuan pembukaan lahan melalui peralatan pertanian, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar serta pemantauan kualitas udara melalui perangkat PM10 di 7 desa. Pada kesempatan itu tampak Direktur Utama Sumatera Riang Lestari (SRL),

Syamsul Bahri mengatakan kerja sama antara SRL selaku mitra pemasok PT RAPP tidak hanya dapat mendukung program pencegahan karhutla yang digalakkan pemerintah namun juga dapat menjamin ketersediaan bahan baku kepada APRIL secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan. Pasalnya, April group adalah produsen fiber, pulp dan kertas terkemuka yang beroperasi di Provinsi Riau, Indonesia. April selalu berkomitmen terhadap keberlanjutan dalam berbisnis serta di lanskap yang lebih luas di mana April beroperasi di bawah model perlindungan produksi, April sudah mengadopsi tujuan 1-untuk-1 dimana setiap satu hektare hutan tanam, April melakukan konservasi dan restorasi 1 hektare ekosistem hutan alam. Saat ini tercatat sudah dan telah berhasil memulihkan sekitar 370.000 hektare hutan, termasuk proyek restorasi lahan gambut terbesar di Indonesia. Atas keberhasilan program ini, Ir Sunarno MP dari Perwakilan Direktorat Pencegahan Kebaran Hutan dan Lahan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengaku sangat bangga atas keberhasilan yang dicapai oleh PT RAPP dan PT SRL

dalam menekan terjadinya Karhutla di Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ia juga menyampaikan agar program serupa ini bisa ditiru oleh perusahaan tetangga yang memiliki areal konsesi baik itu HGU atau HTI, sehingga selain dapat membantu pemerintah juga dapat membantu masyarakat sekitar areal perusahaan sekaligus menyadarkan mereka pencegahan lebih bagus dari penanganan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau Edward Sanger beliau mengatakan pemprov Riau sangat menyambut baik atas upaya yang digagas oleh PT RAPP dalam penanganan Karhutla lewat program desa bebas api, sebab menurut Edward dalam program itu nampak ada upaya pemberdayaan, pemberian reward yang dianggap berhasil. Tujuannya untuk memotivasi masyarakat desa, juga ada pemberian peralatan pendukung dan yang terakhir karena dinilai telah berhasil maka disarankan perusahaan lain direkomendasikan bisa mencontoh program ini. “Yang jelas, BPBD melihat sudah tiga tahun terakhir cukup berhasil, RAPP saat ini sudah melaksanakan program desa bebas apinya, dan ini sumbangsih positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat karena bisa menjadi penyemangat yang disinergi kan dengan dunia usaha,” katanya. Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau , Ir Ervin Rizaldi, MH menanggapi soal program desa bebas api yang digagas oleh PT RAPP. Ia mengaku program tersebut dinilai cukup berhasil dan terbukti dapat menekan angka Kebakaran lahan. Ia menyadari penanganan kebakaran ternyata lebih efektif dengan melibatkan masyarakat sekitar perusahaan. “Jadi ke efektifan upaya pencegahan dari pada penanganan itu, tingkat keberhasilannya sekitar delapan puluh sampai sembilan puluh persenan lah. Jadi wajar saja kalau program ini bisa direkomendasikan untuk diadopsi perusahaan lain,” ucapnya. (adv/hms)