Majalah Pena Amira Edisi 106 - Juli 2019 by Majalah Pena Amira

EDISI 106 - Juli 2019 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

Memaknai Ibadah Haji

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ARI-hari belakangan umat Islam di seluruh penjuru dunia disibukkan oleh kegiatan tahunan dalam penanggalan Hijriyah, yaitu ibadah haji. Bagi yang mendapat pangilan dari Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam itu, sudah berada di Mekkah untuk menjalankan serangkaian ritual yang digariskan. Kepergian mereka menunaikan ibadah haji diiringi doa dari keluarga, kerabat, famili, dan lainnya. Tidak sedikit pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjalankan ibadah haji. Pengorbanan harta, satu misal, biaya untuk menyelenggarakan ibadah yang satu ini tidak bisa dikatakan kecil, karena melibatkan uang dalam jumlah puluhan juta rupiah. Pengorbanan lain adalah berupa fisik karena serangkaian ritual dalam pelaksanaan ibadah haji menuntut kekuatan fisik. Tentu semua itu bukan sebagai yang sia-sia karena dijanjikan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Ibarat “menabung”, menunaikan ibadah haji merupakan wujud penghambaan yang tinggi terhadap segala perintah dan suruhan Allah SWT, yang imbalannya kelak akan diterima di kehidupan setelah kehidupan yang fana di muka bumi ini. Tidak sebatas sampai di sana, juga banyak hikmah lain yang bisa dipetik dari pelaksanaan ibadah haji. Antara lain, kesamaan semua manusia di mata Allah SWT. Allah SWt juga sudah berfirman bahwa pada dasarnya semua manusia sama di mata-Nya. Yang membedakan hanyalah satu: tingkat iman dan takwa masing-masing manusia kepada Allah SWT. Lihatlah, sebagai satu misal, memorabilia haji dimulai dengan balutan pakaian ihram, para jamaah mengambil miqat untuk memulai rangkaian haji. Batasan (miqat) spasial-temporal yang menghimpit manusia dalam menggoreskan narasi sejarah bukanlah sekadar untuk mementaskan lakon epik sekelas opera sabun, melainkan lebih dari itu, mengembalikan marwahnya dalam menunaikan misi profetik sebagai khalifah Tuhan. Sekat-sekat identitas, jabatan, dan atribut keduniawian yang melekat pada diri manusia ditanggalkan untuk diganti dengan dua perca kain

ihram sebagai simbol kebersahajaan. Melalui kesadaran eksistensialnya, semua jamaah melebur dalam citra manusia yang sesungguhnya, lelaku hamba (abid). Selain itu, mengingatkan kita bahwa hanya kafanlah yang akan membungkus jasad ini di penghujung dunia, selebihnya, pakaian ketakwaan (libasut takwa) yang akan langgeng menyelimuti kita di akhirat kelak. Ya, pada dasarnya semua manusia itu sama, siapa pun dia, apapun latar belakang ekonomi dan sosialnya, dan dari mana pun asalusulnya. Seorang anak manusia jangan sekalisekali merasa tinggi dan terhormat dibandingkan dengan yang lain hanya karena diberi kelebihan rezeki atau ketinggian derajat. Karena semua itu sifatnya “pinjaman,” yang pada waktunya akan kembali diambil oleh si pemiliknya. Pemikiran yang menempatkan semua manusia itu pada dasanya sama diharapkan menggugah kesadaran diri kita masing-masing untuk jangan sekali-sekali menganggap lebih dari yang lain. Apalagi sampaai menyombongkan diri hanya karena memiliki kelebihan harta atau ketinggian derajat, karena sejatinya perbuatan semacam itu sangat dimurka oleh Allah SWT. Sadari dan renungi diri kita masing-masing, alangkah lemah dan dhoifnya kita di mata Sang Pencipta. Alangkah tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Bila demikian halnya, kenapa pula kita sampai berkacak pinggang, membentak, menghardik, dan sebagainya kepada orang-orang yang kita nilai derajatnya di bawah kita? Kenapa kita memelihara perasaan dan anggapan lebih dari yang lain hanya lantaran diberi sedikit kelebihan harta dan ketinggian derajat? Ibadah haji pada dasarnya mampu membuka selubung kesadaran kemanusiaan yang sebelumnya tenggelam oleh gelembung ego. Deraan-deraan kemanusiaan sehari-hari yang melumer dan membanjiri relung nurani menyebabkan hidup kita penuh pamrih, jauh dari rasa ikhlas. Nilai dasar ritual ini bisa menjadi dering pengingat untuk menyalakan kembali lentera keikhlasan yang cahayanya sempat redup oleh ampas kalabendu.*) *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Rohul Lepas JCH 26 Bupati dan Lantik Tujuh Kades

Lancar, Bupati Rohil 38 Berjalan Apresiasi Program TMMD ke-105 Kodim 0321 Rohil

Karhutla Kembali Kepung Riau

Udara Sudah Tidak Sehat

8 Bupati Inhil Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018

Edisi 106 Juli 2019

Pansus DPRD Bengkalis Matangkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan 3

LAPORAN UTAMA

EBUAH situs berita nasional menurunkan berita dengan judul: Kabut Asap Selimuti Pekanbaru, Baunya Menyengat. “Dari pagi waktu buka pintu rumah bau asap sudah menyengat. Ini seperti bau asap kebakaran,” kata Riana Handayani (36), salah seorang warga Pekanbaru, Kamis (25/7/2019). Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Riau, Edwar Sanger, berdasarkan data yang dikumpulkan pada 19 Juli 2019, bahwa kebakaran sudah berdampak pada dua daerah. Edwar Sanger menjelaskan, dua daerah yang berdampak pada ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) adalah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). “Di Rohil khususnya wilayah Bangko udara tidak sehat levelnya yakni 105. Sementara di Kabupaten Kampar udara tidak sehat berada di Petapahan dengan level 10,” kata Edwar, Sabtu (20/7/2019).

Sementara di daerah Kabupaten Bengkalis yakni di Duri Field dan Duri Camp masuk dalam katagori sedang. Begitu juga dengan di Minas Kabupaten Siak, Rumbai, Pekanbaru dan kota Dumai juga level sedang. Kalau tidak ada kebakaran hutan dan lahan, maka udara di Riau berada di level sehat. Edwar menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau berada dalam katagori aman sampai level mudah terbakar. Informasi lain menyebutkan, karhutla yang terjadi di tanah air sepanjang 2019 sudah mencapai 30.477 hektare. Dari total keseluruhan yang terbakar tersebut, ternyata 27.683 di antaranya terjadi di Riau. Dengan kondisi cuaca panas ekstrem hingga September, kondisi ini jadi pembahasan dalam rapat di istana Kepresidenan. Sebab potensi cuaca kering di beberapa wilayah Indonesia hingga September diprediksi bakal terus terjadi.

Panasnya cuaca di wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya, ikut mendorong luasan lahan terbakar di wilayah itu terus meningkat. Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger mengatakan total luasan lahan terbakar sejak 1 Januari sampai 24 Juli 2019, sudah mencapai 3.728,34 hektar. “Hari ada penambahan jumlah lahan yang terbakar seperti di Desa Tualang, Kuansing seluas kurang lebih dua hektar, dan di Desa Sering, Pelalawan dengan penambahan luasan lahan terbakar juga sekitar 2 hektar,” katanya Rabu, (24/7/2019). Jumlah luas lahan terbakar ini merupakan total luasan karhutla yang ada di Provinsi Riau. Dari rincian data yang dirangkum oleh BPBD Riau, terlihat luas lahan terbakar paling banyak di Bengkalis, yang mencapai 1.463,08 hektare. Selanjutnya disusul Rohil seluas 786,75 hektare, Siak seluas 443,85 hektare, Dumai 280,25 hektare, Kepulauan Meranti 232,7

Karhutla Kembali Kepung Riau

Udara Sudah Tidak sehat

Kualitas udara di sejumlah daerah di Riau terindikasi mulai tidak sehat. Bagaimana upaya pemangku kepentingan di daerah ini menekan karhutla agar semakin tidak banyak anggota masyarakat yang dirugikan? 4

LAPORAN UTAMA

hektare. Kemudian Inhil 171,35 hektare, Pelalawan 114,5 hektare, Kampar 77,9 hektare, Inhu 76 hektare, Pekanbaru 74,96 hektare, Kuansing 5 hektare, dan Rohul 2 hektare. Kesiapan BPBD BPPD Riau mencatat lebih dari 3.300 hektare lahan di Riau hangus terbakar hingga awal Juli 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengaktifkan satgas karhutla setelah sebelumnya menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019. Demi mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas mendukung Pemprov Riau. Fire Operation Management Head PT Arari Abadi, Deny Widjaya, mengatakan untuk mengatasi musim kemarau 2019, perusahaan melakukan evaluasi dari kegiatan pemadaman pada tahun sebelumnya. Pembelajaran itu kemudian diaplikasikan ke sistem manajemen penanggulangan kebakaran hutan terintegrasi yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respons cepat. “Di tahap pencegahan, kami menyusun peta area rawan kebakaran, membentuk satgas antikebakaran, membentuk pos pantau terpadu, serta sosialisasi kepada masyarakat dengan pemasangan papan informasi, penyebaran buklet, dan program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA,” kata Denny di PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Sinar Mas Group, Perawang, Siak, Riau, Kamis (25/7/2019). Ia mengungkapkan, untuk tahap persiapan, perusahaan telah menyiapkan 862 anggota regu pemadam kebakaran, 505 personel masyarakat peduli api, 46 unit speedboat, 5 unit airboat, 24 drone, dan 4 helikopter waterbombing. Sementara un-

LAPORAN UTAMA

tuk tahap deteksi dini, lanjut Denny, perusahaan melakukan patroli di darat, air, dan udara untuk melakukan pemantauan api melalui 32 unit kamera thermal dan CCTV serta 43 menara api yang tersebar di beberapa wilayah. Penggunaan teknologi juga dilakukan melalui sistem monitoring titik panas melalui citra satelit yang langsung tersambung ke situation room yang bekerja selama 24 jam setiap harinya untuk memantau titik panas. “Di situation room ini untuk sistem deteksi dini, prediksi cuaca, dan mengetahui indeks mudahnya terjadi kebakaran. Dari itu semua, nanti teridentifikasi hotspot, lalu ditentukan wilayah prioritas yang harus ditangani oleh tim respons cepat. Kemudian verifikasi ke lapangan,” jelasnya. Masih terkait hal yang sama, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) menyampaikan sejumlah catatan kepada daerah di Indonesia yang langganan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Satu diantaranya adalah persoalan penegakan hukum kepada pelaku pembakar lahan agar ditindak tegas. Pesan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Carlo Tewu saat Rakor Evaluasi dan Antisipasi pengendalian

Karhutla semester I tahun 2019 di Hotel Pengeran Pekanbaru, Kamis, 18 Juli 2019. Rakor evaluasi dan antisipasi pengendalian Karhutla semester I tahun 2019 yang dipusatkan di Pekanbaru dihadiri oleh perwakilan dari sejumah provinsi di Indonesia yang rawan Karhutla. Diantaranya ada dari Sumetera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Carlo mengatakan, penegakan hukum kepada pelaku pembakar lahan perlu dilakukan. Sebab untuk membuat efek jera bagi pembakar lahan tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan saja. Sehingga perlu dilakukan penindakan hukum yang tegas agar ada efek jera bagi pelaku pembakar lahan. “Kalau sudah diimbau tidak bisa, tentu polisi harus memberikan hukuman, supaya yang lain tidak melakukan pembakaran lahan lagi. Tapi memang efektifnya adalah dengan cara melakukan pencegahan, makanya kita harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi,” kata Carlo. (e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Bupati Inhil Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP melakukan penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan bersama unsur pimpinan DPRD Kabupaten Inhil pada Rapat Paripurna Ke - 12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Inhil, Senin (15/7/2019) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan.

ntuk diketahui, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Ir Syahruddin ini, mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Kabupaten Inhil tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, pengambilan keputusan Dewan dan Sambutan Bupati Kabupaten Inhil. Menurut Bupati, sebelum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 disepakati bersama, Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD Kabupaten Inhil telah melakukan koordinasi dan pembahasan yang sistematis serta terencana dalam rangka untuk menyamakan persepsi, pandangan dan pemahaman terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. “Setelah melalui serangkaian agenda pembahasan yang penuh semangat dan

dinamika, alhamdulillah atas kerjasama pimpinan dan anggota dewan bersama pihak Pemerintah Daerah, jadwal pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini dapat dijalankan sesuai rencana sehingga pada hari ini telah dapat disepakati persetujuan bersama,” ungkap Bupati dalam sambutannya. Proses dan hasil yang dilalui dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 ini, menurut Bupati patut disyukuri. Apalagi dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap LKPD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018. “Selanjutnya, saya dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan terhadap pandangan, pendapat, pertanyaan, saran dan koreksi yang telah disampaikan. Hal ini merupakan bagian penting dari proses pembahasan sampai dengan persetujuan

bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018,” pungkas Bupati. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Inhil karena melakukan pembahasan yang telah ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Inhil. “Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan evaluasi dan pengesahan berupa surat keputusan Gubernur Riau,” kata Bupati. Bupati mengungkapkan, dari pembahasan yang telah dilaksanakan, tentunya masih dijumpai berbagai permasalahan dalam penyusunan Ranperda tersebut. Permasalahan itu, lanjut Bupati, pastinya akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil untuk kemudian diperbaiki di masa yang akan datang dan akan ditindaklanjuti dengan langkah langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada tentunya dengan koordinasi dan dukungan anggota DPRD Kabupaten Inhil. “Kami menyadari sepenuhnya apa yang telah kita lakukan ini, tidak lain dimaksudkan agar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang kita bahas dan sepakati bersama, benar - benar dapat memenuhi kriteria untuk memandu gerak langkah Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tutur Bupati. Tampak hadir mengikuti Rapat Paripurna, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Inhil serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Sebelumnya, Rabu (26/6/2019), Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti menyampaikan tanggapan atau jawaban Bupati Indragiri Hilir terhadap pemandangan umum fraksi perihal Ranperda Kabupaten Inhil tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2018 di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. Tanggapan Bupati Indragiri Hilir disampaikan pada Rapat Paripurna Ke – 11 yang mengagendakan Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati Indragiri Hilir Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Bupati Indragiri Hilir Perihal Ranperda Kabupaten Indragiri Hilir 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhi, H Syamsuddin Uti itu juga dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto dan H Syahruddin. Dalam pidatonya, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD atas pandangan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 telah disampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inhil tahun 2018 yang telah kita sampaikan sebelumnya,” pungkas Wakil Bupati. Sebelumnya, terdapat 7 fraksi di DPRD yang mengemukakan tanggapan terhadap pidato Bupati perihal Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Beragam tanggapan yang disampaikan. Fraksi – fraksi di DPRD Kabupaten Inhil mengemukakan tanggapannya seputar pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Kabupaten Inhil tahun 2018 lalu. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati juga mengapresiasi pihak DPRD Kabupaten Inhil selaku mitra Pemerintah Daerah. “Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah,” pungkas Wakil Bupati. Untuk kesekian kalinya, Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Inhil sepi peserta dan undangan, khususnya yang berada di barisan kursi bagi undan-

gan dari kalangan Pemerintah Kabupaten Inhil. Pemandangan yang sama juga terpantau di barisan kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Inhil. Banyak kursi kosong kala itu yang dikarenakan ketidakhadiran para peserta dan undangan rapat paripurna. Belum diketahui pasti apa alasan ketidakhadiran dari para peserta dan undangan rapat paripurna tersebut. Sementara pada Selasa (25/6/2019), Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan pidato tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inhil 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang dipusatkan di gedung DPRD Inhil di Tembilhan. Pidato bupati tersebut disampaikan pada forum rapat paripurna ke -9 masa persidangan II tahun 2019 DPRD Kabupaten Inhil. Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Inhil H Dani M Nursalam dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Inhil dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Dalam pidatonya Bupati Kabupaten Inhil HM Wardan secara spesifik membahas tentang realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2018. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain penerimaan yang sah. Sementara, belanja daerah terdiri dari belanja modal, belanja tak terduga serta transfer/bagi hasil pendapatan. Menurut bupati, pendapatan daerah Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.880.754.742.543,55. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, penda-

patan daerah pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan 4,03 persen atau setara Rp72.874.323.922,32. ‘’Nilai pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp157.482.353.687,31, pendapatan transfer sebesar Rp1.652.250.279.802,24 dan lain-lain penerimaan yang sah Rp71.022.109.054,” ungkapnya. Sementara itu, bupati juga mengungkapkan belanja daerah Kabupaten Inhil pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.800.129.602.824,10. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, belanja daerah pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp209.899.366.983,37. ‘’Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dan transfer tersebut, maka anggaran tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp80.625.139.719,45,” kata bupati. Bupati mengatakan, penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 yang disampaikannya telah melalui audit BPK Perwakilan Provinsi Riau. Bahkan, juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Lebih lanjut, bupati mengungkapkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 ini, tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Inhil. Hal ini katanya merupakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab selaku penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana yang diamanahkan undangundang (UU) dan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, bupati berharap, agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama antara panitia khusus DPRD Kabupaten Inhil dam Tim yang dibentuk dengan spirit baru Indragiri Hilir menuju perubahan yang lebih maju. Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga DPRD Inhil maupun kepada semua pihak untuk segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah. (adv/hms)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Pansus DPRD Bengkalis Matangkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk prioritas di Kabupaten Bengkalis, dimaksudkan untuk menyiapkan SDM (sumber daya manusia0 berkualitas yang diyakini mampu menghadapi tantangan zaman yang makin berat. Kalangan legislator di DPRD Bengkalis juga ikut mendukung kebijakan itu.

ntara lain, saat ini DPRD Bengkalis tengah membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mematangkan Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus Penyelenggaran Pendidikan DPRD Bengkalis bersama Dinas terkait melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (18/07/2019). Rombongan Pansus yang dipimpin Sofyan, S.Pd.i diterima Ibu Indri Harlina dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Mengawali pertemuan, Sofyan sebagai ketua pansus menyampaikan, Tujuan dibuatnya Ranperda ini adalah untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan pendidikan yang selama ini terjadi di Bengkalis. Oleh karenanya, Pansus DPRD Bengkalis mengharapkan solusi dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyempurnakan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini. “Poin-poin penting yang ingin dimasukkan ke dalam Ranperda ini antara lain mengenai bantuan Pemerintah Daerah terhadap Perguruan Tinggi dan Sekolah Agama, aturan mengenai pungli, dan aturan terkait sistem zonasi yang menjadi polemik ditengah masyarakat akhir-akhir ini,” katanya. Menanggapi maksud dan tujuan Pansus DPRD Bengkalis, ibu Indri men-

gatakan “untuk pendidikan Perguruan Tinggi merupakan kewenangan Pemda untuk mengatur dan menerapkan kebijakan tetapi tetap harus berdasarkan acuan peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian, begitupun dengan pendidikan agama”, jelasnya. Ibu Indri juga menegaskan di dalam Permendikbud sudah diatur terkait masalah pungutan liar. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang diperbolehkan dilakukan oleh Komite Sekolah adalah sumbangan pendidikan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan pungutan yang sifatnya mengikat dan ditentukan baik jumlah atau waktunya dilarang untuk dilakukan. “Orang tua dipersilahkan untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan yang dilakukan sekolah, tanpa ditentukan waktu maupun jumlah sumbangannya. Namun terkait pungli harus benar-benar dilakukan investigasi apakah benar terjadi pungutan di sekolah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berbagai pihak”, ungkap Ibu Indri. Terkait Zonasi Ketua Pansus Sofyan bersama anggota mengusulkan perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem yang sekarang sedang berjalan dari tahun 2018-2019 ini. Pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang ada, baru nantinya sistem zonasi ini dapat diterapkan den-

gan baik dan angka zonasi sebaiknya sebesar 60% dan selebihnya digunakan untuk jalur prestasi dan lain-lain. “Sangat disayangkan apabila ada anak-anak berprestasi tidak dapat masuk ke sekolah yang sesuai dengan kemampuannya karena terkendala oleh sistem zonasi ini. Dan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu saja kami anggota DPRD menjadi serba salah dalam menyikapinya”, tambah Sofyan lagi. Aspirasi yang disampaikan oleh Pansus diterima dan ditampung oleh Kemendikbud RI yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Selain itu, Kemendikbud juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Bengkalis yang telah berinisiatif untuk merancang Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini. Di bagian lain, Tim Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pelajari Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Kota Payakumbuh. Dalam kunjungan selama 4 hari dari tanggal 17 - 20 Juli 2019 ini tim juga mendalami implementasi Perda Pendidikan, Perda Inklusif, dan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. Kunjungan ini adalah kunjungan kedua setelah beberapa bulan sebelumnya tim Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis baru mempelajari Perda Pendidikan saja.

‘’Kali ini kami mau lebih jelas dan mendalam lagi mempelajari bagaimana regulasi Penyelenggaraan Pendidikan dirancang, dilaksanakan sampai ke sekolah-sekolah, bagaimana pelayanan terhadap siswa dan guru termasuk guru pembimbing khusus (GPK) untuk sekolah insklusi di Payakumbuh,’’ terang Irmi Syakip Arsalan, S.Sos didampingi Syahrial, ST anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang terpilih lagi untuk masa jabatan 2019-2024 di DPRD Bengkalis. Ikut mendampingi studi visit anggota DPRD ini Syafrizal, S.Ag. Kasubag Program dan M.Haryono Bidang Pembinaan SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, serta dari Sekretariat DPRD Bengkalis Sumarhadi, AP, M.Si. Kedatangan tamu itu di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh diterima dengan penuh keakraban oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Sekretaris Disdik H.Dasril, S.Pd, M.Pd, karena Drs.H. AH. Agustion sedang Dinas Luar melakukan presentasi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di BPK RI di Padang. Turut hadir berdiskusi terkait implementasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Payakumbuh Kabid Dikdas Tavril Syamri, S.Pd dan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Drs. Azwardi, M.Pd sekaligus mendampingi kunjungan lapangan ke SDN 33 Payakumbuh di Padang Alai yang dipimpin oleh Yusfita Rahmi, S.Pd penyelenggara Pendidikan Iklusi yang sudah cukup lama sejak tahun 2010 dan SMPN 4 Payakumbuh yang dipimpin oleh Drs.Mardiyus, M.Pd kepala sekolah berprestasi peringkat 1 Sumbar tahun 2019. Disela-sela diskusi kedua legislator dari bumi Lancang Kuning ini sangat antusias, setelah kembali dari Payakumbuh akan merekomendasikan agar DPRD Bengkalis membuat Program pembiayaan buat Diklat Guru Pembimbing Khusus (GPK).

‘’Pendanaan di APBD buat Kelompok Kerja Guru GPK dalam rangka memastikan pelayanan yang baik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta percepatan penyelesaian Perda Penyelenggraan Pendidikan,’’ ujar Syahrial, ST meyakinkan. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, DPRD Bengkalis melalui hak inisiatif dewan menyampaikan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan pada rapat paripurna beberapa waktu yang lalu dimana Bengkalis belum memiliki Perda Pendidikan ini. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengakomodir keinginan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu memiliki pendidikan berkualitas dan terjangkau oleh semua kalangan. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Bengkalis pun diharapkan bisa diselesaikan. Demikian dikatakan ketua Pansus Sofyan dalam konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Riau, Kamis (11/07/2019) bersama rombongan anggota. “Ada beberapa poin penting yang ingin dimasukkan kedalam Perda ini, salah satunya berkaitan dengan muatan lokal bernuansa melayu sebagai ciri khas Kabupaten Bengkalis,”

tambah Sofyan. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau M. Diah menuturkan bahwa unsur muatan lokal

sebagai ciri khas pendidikan yang ada di Bengkalis boleh saja dimasukkan, namun tidak boleh lari dari prinsip-prinsip umum peraturan daerah dimana aturan yang dibuat tidak boleh sama sekali bertentangan dengan aturan undangundang dasar 1945 karena nantinya akan terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang ada. “Peraturan-peraturan pendidikan yang dirancang harus bisa menciptakan suatu sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Tidak boleh ada unsur diskriminatif didalamnya sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” ucapnya, sebagaimana dilansir website resmi DPRD Bengkalis. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 51 berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anggota pansus Syahrial kemudian menyampaiakan keprihatinannya terhadap pendidikan anak-anak disabilitas. Harapannya pendidikan anak-anak disabilitas juga bisa menjadi perhatian bersama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil konsultasi ini nantinya akan menjadi acuan penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis sehingga pendidikan di Kabupaten Bengkalis bisa menjadi lebih maju lagi. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Tinggi, Perhatian Bupati Yopi Arianto pada RSUD Indrasari Rengat Salah satu sektor yang mendapat prioritas di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) adalah kesehatan. “Karena sektor ini menyangkut kepentingan orang banyak,” kata Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE suatu hari. Sektor lain yang juga mendapat prioritas adalah pembangunan bidang pendidikan, dan lainnya.

ampak dari ditetapkannya kesehatan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan di Inhu, antara lain sejumlah pusat pelayanan kesehatan di daerah ini menerima sentuhan pembangunan, baik berupa pembenaha fisik, sarana dan prasarana maupun peningkatan fasilitas medis dan tenaga medis yang dibutuhkan. Sebutlah misalnya puskesmas, puskesmas pembantu, dan lainnya. Termasuk di antaranya RSUD (rumah sakit umum daerah) Indrasari yang berlokasi di Rengat, ibukota Kabupaten Inhu. Bupati Yopi Arianto, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu, memiliki perhatian yang besar terhadap RSUD kita. “Harapan kita semakin banyak kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang mampu dilakukan oleh RSUD itu,” katanya, suatu hari. Buah dari perhatian yang lebih itu, antara lain mulai Rabu (10/4/2019), gedung utama RSUD Indrasari Rengat mulai difungsikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah pembangunan gedung utama atau main hall RSUD Indrasari Rengat yang diban-

gun tahun 2018 lalu. Direktur RSUD Indrasari Rengat Drg Sri Darmayanti mengatakan, keberadaan RSUD ini terus mengalami perkembangan dan menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan berkualitas dan berkeadilan untuk masyarakat Inhu, sesuai visi dan misi rumah sakit. Saat ini RSUD telah melayani pengobatan kesehatan dasar dan pengobatan spesialistik, seiring dengan kembalinya sejumlah tenaga medis yang sudah menyelesaikan tugas belajar pendidikan spesialisnya. Dimana tahun 2011 lalu ada lima pelayanan spesialistik dan saat ini sudah bertambah menjadi 14 pelayanan spesialistik. Dua tahun lalu RSUD sudah mengembangkan pelayanan hemodialisa, pemeriksaan radiodiagnostik CT Scan dan USG 4 dimensi. Selain itu, RSUD juga sudah melakukan inovasi pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di rumah sakit, seperti adanya kesepakatan bersama PPKB tentang penyelenggaraan KB metode kontrasepsi jangka panjang operasi wanita dan medis operasi pria dan kesepakatan bersama dengan Disdukcapil Inhu. Kerjasama dengan Disdukcapil terse-

but dalam penerbitan akte kelahiran bagi pasien yang melahirkan di rumah sakit dengan tanda tangan elektronik. “Terima kasih kepada bapak bupati, karena sejak kepemimpinannya dua periode tersebut rumah sakit berkembang pesat,” katanya. Bupati Yopi Arianto menyampaikan, pencapaian pembangunan di Inhu atas kerja keras semua pihak, terutama pembangunan pelayanan kesehatan di RSUD Indrasari Rengat sesuai visi dan misi peningkatan pelayanan masyarakat Inhu sehat sebagaimana amanah yang diberikan masyarakat. “Diharapkan seluruh tenaga medis di RSUD Indrsari Rengat terus ditingkatkan, apalagi geografis RSUD Indrasari Rengat sangat bagus. Karena terletak di Jalan lintas timur. Kedepan RSUD Indrasari Rengat akan menjadi kebanggaan masyarakat Inhu,” harap Bupati Yopi Arianto. Gedung itu sendiri diresmikan oleh Bupati Yopi Arianto pada Rabu (10/4/2019). Acara ini dihadiri Sekda, kepala badan kepala dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hulu, kepala kantor, camat, lurah, kepala cabang bank Riau kepri, Kepala BPJS ketenaga kerjaan, Kepala BPJS kesehatan,

Jasaraharja, Kejaksaan Negeri Kab Inhu, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kab Inhu,Kapolres, Dandim, FKUB, serta masyarakat. Gedung utama RSUD Indrasari Rengat tersebut terdiri dari Instalasai Gawat Darurat (IGD), Laboratorium, Radiologi, Perkantoran, dan juga Ruang Pelayanan Pendaftaran. Selain itu, gedung ini memiliki tempat bermain anak untuk mewujudkan RSUD Indrasari Rengat sebagai rumah sakit layak anak. Saat ini RSUD Indrasari sudah memiliki 39 orang dokter yang terdiri dari 25 orang dokter spesialis dan 14 orang dokter umum. Sementara poliklinik yang tersedia saat ini sebanyak 10 poliklinik. Direktur RSUD Indrasari Rengat, Dokter Gigi Sri Dharmayanti menyampaikannya terimakasih kepada Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Bupati Inhu untuk pembangunan RSUD Indrasari Rengat. “Usaha dan kerjakeras kami tidak akan bisa tanpa dukungan dan motivasi dari bapak bupati” ujar Sri Dharmayanti. Yopi Arianto dalam arahannya menyampaikan bahwa RSUD Indrasari Rengat merupakan kebanggaan bagi masyarakat Inhu. “Ini hasil jerih payah kita semua dan doa kita semua dalam mencapai proses pembangunan di kab Inhu, Alhamdulillah apa yang saya cita-citakan terutama dalam visi misi terwujud,” ujar Bupati Inhu. Bupati Inhu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan pembangunan RSUD Indrasari Rengat. Menoleh jauh ke belakang, pembangunan Gedung Main Hall Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat dilakukan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE. Selasa (14/5/2018)./ Dikatakan bupati, gedung main hall yang akan dibangun ini digunakan untuk instalasi gawat darurat, gedung laboratorium, dan gedung radiologi. Pembangunan gedung main hall RSUD Indrasari itu, pihak RSUD Indrasari juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu untuk turut mengawasi selama proses pembangunan. Pembangunan gedung main hall RSUD Indrasari Rengat tersebut ditargetkan tuntas pada Desember tahun 2018. “Menurut saya pembangunannya ini udah terlambat mengingat sebentar lagi sudah masuk bulan Juni, namun saya manargetkan agar pembangunan itu selesai pada Desember 2018 mendatang,” kata Yopi di hadapan para tamu undangan seperti manajemen RSUD dan pihak kontraktor.

“Dalam membangun gedung ini, perlu adanya kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan gedung yang berkualitas sesuai dengan harapan kita bersama,” jelasnya. Ditambahkan Yopi, peletakan batu pertama ini juga sebagai Momentum bagi kita bersama dalam memajukan kesehatan pelayanan masyarakat indragiri hulu (Inhu) dan menjadi saksi bisu kita dalam keberhasilan membangun rumah sakit ini. “Saya berharap masyarakat juga bisa mengerti dan bersabar untuk tercapainya pembangunan gedung main hall ini sesuai dengan cita-cita kita,” terangnya. Usai melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan gedung main hall Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat, Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto meresmikan gedung guest house RSUD Indrasari Rengat.

pemerintah terhadap rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan maksimal serta fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Akreditasi ini ditargetkan dapat diraih oleh RSUD Indrasari Rengat. “Komitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat harus dilakukan oleh setiap unsur yang ada di Rumah Sakit baik itu dokter, perawat, bidan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan RSUD Indrasari,” ungkap Bupati Yopi usai melakukan penandatanganan dukungan komitmen yang digelar di Halaman depan RSUD Indrasari. Tidak hanya RSUD Indrasari Rengat, Bupati Inhu H Yopi Arianto juga mendorong seluruh rumah sakit yang ada di Inhu berkomitmen meningkatkan pelayanan serta fasilitas sesuai standar yang

Diketahui bersama, bahwa pembangunan gedung main hall tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 17 Miliar, yang bersumber dari keuntungan RSUD Indrasari Rengat. Sementara pada Selasa (24/5/2016), Bupati Yopi Arianto bersama pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan menuju akreditasi rumah sakit versi 2012. Penandatangan komitmen bersama ini dilakukan pada sebuah spanduk di halaman RSUD Indrasari Rengat, Selain Bupati Yopi beserta pimpinan dan karyawan RSUD Indrasari Rengat, penandatangan komitmen bersama ini juga dilakukan oleh para pedagang serta petugas parkir di RSUD Indrasari Rengat. Akreditasi rumah sakit versi 2012 merupakan salah satu pengakuan dari

telah ditetapkan pemerintah. Bupati juga minta pihak swasta dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Semakin banyak rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan terbaik, maka akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” tuturnya. Selain menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap RSUD Indrasari Rengat menuju akreditasi versi 2012, Bupati Inhu H Yopi Arianto juga meninjau pelayanan kesehatan dan berdialog dengan sejumlah pasien dan keluarga pasien di RSUD Indrasari Rengat. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Inhu H Suhardi, Kepala Kantor Satpol PP Tukiyat dan sejumlah pejabat lainnya. (adv/hms/ e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

siak

Resmikan Proyek PLTMG di Koto Gasib

Bupati: Rasio Elektrifikasi Sudah Mencapai 100 %

“Permintaan daya energi listrik di Provinsi Riau sangat bertumbuh pesat, dilihat dari data penjualan tenaga listrik di semester I tahun 2019 naik sebesar 145,2 GWh atau tumbuh sebesar 6,83% dari tahun lalu.”

I Kabupaten Siak saat ini, dari 131 kampung dan kelurahan yang ada, sudah teraliri listrik dengan rasio elekrifikasi mencapai 100 persen. Namun hanya beberap dusun yang jauh belum terjangkau dari jaringan PLN. Demikian dikatakan Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. saat bersama Gubernur Riau Syamsuar meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dengan kapasitas 25 MW dan Dua Lokasi Gardu Induk di Provinsi Riau. Yang berlokasi di

Gardu Induk kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Rabu pagi (31/07/2019). “Di kabupaten Siak tahun 2011 rasio elekrifikasi hanya 34 persen namun setelah tujuh tahun kami bersama pak Syam memimpin rasio elekrifikasi saat ini sudah 100 persen. Namun jaringan yang masuk kepelosok kampung baru 97 persen, hanya sedikit yang belum dijangkau jaringan,” terang Alfedri. Dengan diresmikannya proyek Ketenagalistrikan ini, menurut Bupati Alfedri, Siak

Penghulu Punya Tugas Pokok Jalankan Roda Pemerintahan BUPATI Siak Drs. H. Alfedri M.Si. mengatakan, para penjabat penghulu yang dilantik memiliki tugas pokok menjalankan roda pemerintahan kampung sehari-hari, serta menyelenggarakan pemilihan kepala kampung yang akan melanjutkan kepemimpinan berikutnya.

Bupati Alfedri mengatakan hal itu saat melantik 7 Pejabat (Pj) Penghulu Kampung di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam. Pelantikan dilakukan di aula Kantor Camat Kerinci Kanan, Senin Siang (22/7/19). Prosesi pelantikan juga dihadiri

Infotorial Pemkab Siak semakin terang dan berdampak fositif dapat penurunan angka kriminalitas di kabupaten Siak. Serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Dirinya juga Mengapresiasi kepada PLN dalam mendukung suplay listrik di kawasan proyek strategi nasional seperti Kawasan Industri Tanjung Buton. Sebelumnya Alfedri menyatakan berterimakasih kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN yang sudah merelokasi pembangkit listrik tenaga Gas milik PLN ini, yang semula direncanakan rencana nya di bangun di Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit dengan kapasaitas 25 MW, Namun dalam perkembangannya gas yang diharapkan tidak mencukupi kebutuhan pembangkit hanya 1 MW. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pak Direktur PLN Bisnis Regional Sumatera yang merelokasi pembangkit listrik tenaga Gas PLN Ini di Koto Gasib. Semulai pembangkit ini mau di bangun di Sungai Apit, namun Gas yang di harapkan tidak menucukupi dari target kita, atas rekomendasi dirut pln yang di sampaikan pak Syamuar, boleh pindah tetapi masih di kabupaten Siak, Alhamdulillah ini lah lokasinya di Station 1401 yang akan di Oprasioalkan,” kata Alfedri. Direktur PT PLN (Persero) Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, Beroperasinya PLTMG Koto Gasib berkapasitas 25 MW yang akan mendukung pasokan kelistrikan Kabupaten Siak dan menggantikan pengoperasian PLTD Siak dan PLTD Sei Apit. 2. Pembangunan Gardu Induk dan SUTT diantaranya : a. SUTT Dumai - Kawasan Industri Dumai (KID) GI New Garuda Sakti 1 X 30 MVA sebagai penguatan untuk kebutuhan kelistrikan kota Pekanbaru. “Penyelenggaraan peresmian ini merupakan komitmen PLN dalam mewujudkan Provinsi Riau terang benderang,”ungkapnya. Dikatakanya, permintaan daya energi listrik di Provinsi Riau sangat bertumbuh pesat, dilihat dari data penjualan tenaga listrik di semester I tahun 2019 naik sebesar 145,2 GWh atau tumbuh sebesar 6,83% dari tahun lalu. (e2/grc)

oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak Yurnalis, Camat Lubuk Dalam T. Indra Putra, Camat Kerinci Kanan M. Hassanal Lutfi, serta sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam. Ada 7 Penghulu Kampung yang dilantik dari kecamatan Lubuk Dalam, diantaranya Penghulu Kampung Rawang Kao dan Lubuk Dalam, Sedangkan dari kecamatan Kerinci Kanan diantaranya

Bupati Alfedri Upayakan Koperasi di Siak Syariah

Alfedri Hadiri Rakornas TPID

“Daerah Dituntut Menjaga Agar Tak Terjadi Inflasi”

“POIN penting dalam rakor tersebut adalah bagaimana daerah mampu menjaga agar tidak terjadi inflasi,” kata Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. saat menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2019 yang berlangsung di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Di buka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Kamis (25/07/2019). “Yang di hitung inflasi itu apa bila harga kosumsi itu naik secara terus menerus, melalui rakor ini pak jk mengharapakan para kepala daerah menjaga ke seimbangan harga konsumen dengan produsen, menjaga distribusi barang serta menjalin harmonisasi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan cara bersinergi,” ungkap mantan Wakil Bupati Siak tersebut. Rakornas pengendalian Inflasi ke X tahun 2019 yang berlangsung setiap tahun merupakan bagian upaya penguatan komunikasi antar penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi bersama atas persoalan dan tantangan stabilisasi harga yang dihadapi daerah. Bupati Siak Alfedri usai menghadiri acara rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi tahun 2019 kembali mengulang apa yang telah di sampaikan oleh Wakil Presiden JK. Dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya inflasi. Inflasi akan menyebapkan daya beli naik dan turun, kemiskinan meningkat karana adanya penganguran. “Dalam rakornas inflasi tahun 2019 bapak Wakil Presiden JK menyampaikan, bagai mana kita daerah menjaga inflasi itu agar tidak naik, karena berdampak kepada daya beli masyarakat menurun, dan terjadi kemiskinan baru akibat penganguran,” kata Bupati Alfedri lagi. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara tersebut memberikan penghargaan kepada kabupaten, kota, dan provinsi yang Tim Pengendalian Inflasi Daerah-nya (TPID) mampu menjaga inflasi. Penghargaan ini diberikan guna memotivasi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung kepada kepala daerah. Dalam memberikan penghargaan, Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Gubernur Bank Indonesia (BI). Acara itu di hadiri oleh para kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. (e2/rkc)

Delima Jaya, Buana Bakti, Bukit Harapan, Buatan Baru, dan Gabung Makmur. “Setelah dilantiknya Pj Penghulu Kampung yang baru ini, diharap bisa menjalankan tugas dan mengemban amanah dengan sebaik mungkin”, kata Bupati Siak Alfedri usai pelantikan. Selain itu, Alfedri juga mengajak kepada seluruh masyarakat kampung untuk saling memberi dukungan agar pembangunan dikampung cepat tercapai. “Kepada Bapekam, aparat kampung

serta seluruh masyarakat, kami berharap saling dukung dan saling membantu kepemimpinan pejabat penghulu ini. Karena penghulu tak bisa bekerja sendiri. Sekalipun perangkat kampungnya hebat, tanpa partisipasi dan kontribusi positif dari masyarakat, keberhasilan pembangunan sulit tercapai. Keberhasilan adalah buah kebersamaan antara pemimpin dengan masyarakat”, pungkasnya. (e2/rbc)

BUPATI Siak Drs. H. Akfedri M.Si. mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan bagaimana koperasi-koperasi yang beroperasi di Kabupaten Siak menjadi koperasi syariah, “Kita sudah membimtek 50 koperasi yang siap hijrah menjadi koperasi syariah dan yang menjadi modelnya Koperasi Rimba Mutiara ini,” katanya. Bupati Alfedri mengatakan hal itu saat menyerahkan penghargaan kepada Setiono sebagai nominator Kalpataru 2019 kategori pembina lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah penerima lainnya. Ketiga penghargaan tersebut diserahkan saat apel pagi di Halaman Kantor Bupati Siak, Senin (15/7/2019). Menyoal kenapa Koperasi Rimba Mutiara yang dijadikan model, menurut Alfedri, karena Koperasi Rimba Mutiara sudah dimulai RAB nya Februari 2019. “Mudah-mudahan bulan Oktober atau November sudah siap 100 persen hijrah menjadi koperasi syariah dan bisa dikembangkan ke 50 koperasi tersebut,” ujarnya. Pada kesempatan itu, penghargaan juga diberikan kepada Junaedi selaku Manager Koparasi Rimba Mutiara sebagai koperasi berprestasi tahun 2019 jenis Produsen Terbaik se-Indonesia oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan Penghargaan Kawasan Bebas Rokok oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dinas Kesehatan kategori Pastika Parahita. Alfedri mengatakan, apresiasi ini diberikan kepada Setiono atas komitmennya yang tinggi dan penuh keikhlasan, banyak anggaran swadaya yang dilakukan untuk penyelamatan lingkungan, khususnya di Kecamatan Sungai Apit dan sekitar Kampung Rawa Mekar Jaya, Sungai Rawa Penyengat, dan Mengkapan. “Banyak yang sudah dilakukan termasuk menanam mangrove, wisata mangrove, dan kerajinan rumah tangga, serta kuliner dari hasil alam,” sebutnya, dilansir cakaplah.com. Teruntuk Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Alfedri menyebutkan apresiasi bukan hanya untuk Dinas Kesehatan melainkan kepada keseluruhan, termasuk tentu seluruh Lingkungan OPD Kabupaten Siak dan juga DPRD yang menyetujui Perdanya. “Barangkali dari 7 kawasan Perda kita yang larangan merokok sama sekali itu di fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, tempat bermain anak, kendaraan umum, itu tidak boleh merokok. Tapi ada barangkali Kantor Pemerintahan dan fasilitas Umum memang diatur ada ruangan khusus untuk tidak merokok” pungkasnya.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Asri Auzar, Wakil Ketua DPRD Riau:

Narkoba Musuh Bersama, Harus Kita Lawan!

SEKRETARIS Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, mengajak semua lapisan masyarakat di Provinsi Riau untuk berpartisipasi aktif menangani karhutla (kebakaran hutan lahan), yang cenderung terus terjadi di Negeri Lancang Kuning ini manakala sudah memasuki musim kemarau. “Jika masyarakat memiliki informasi adanya Karhutla maka harus cepat disampaikan kepada pihak terkait,” kata politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini. Informasi dari BMKG menyebutkan, musim kemarau tahun ini akan berlangsung dari Agustus hingga September. Sejumlah daerah di Riau rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bila musim kemarau tiba. Ade juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mewaspadai dini Karhutla. Tak itu saja, jika terjadi kebakaran lahan, ia meminta agar

Penanganan Karhutla, Dewan Minta Partisipasi Masyarakat

“Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas.” dilakukan investigasi. Baik dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan. “Saat ini penegakan hukum sudah jauh lebih baik. Bila terbukti terjadi Karhutla yang disengaja, tindak sesuai ketentuan berlaku,” tegas Ade Agus. Ia menegaskan tidak ada lagi orang ‘kuat’ di belakang Karhutla. Presiden Jokowi sudah sangat terbuka dan tegas terhadap siapapun pelakunya, atau siapapun di belakangnya. “Hukum tetap ditegakkan,

sehingga jangan ada pihak yang berani main dalam kasus Karhutla,” katanya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. “Upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla di Riau kita nilai cepat dan maksimal karena BPBD Riau dengan bekerjasama BNPB serta TNI dan stakeholder lainnya sudah tanggap. Sehingga Karhutla tidak menyebar luas. Namun penegakan hukum harus tegas, investigasi juga harus dilakukan,” tukasnya.***

Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau

PAD dari BUMD Masih Jauh dari yang Diharapkan WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo mengaku pemasukan untuk PAD (pendapatan asli daerah) Riau dari BUMD (badan usaha milik daerah) masih jauh yang diharapkan. “Hal ini karena tidak semuanya (BUMD) yang sehat,” kata politisi PAN (Partai Amanat Nasional) itu. Salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan, Sunaryo meminta dalam mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Riau nantinya, semua direksi BUMD khususnya yang tidak sehat segera dirombak agar bisa diisi oleh orang yang kompeten supaya bisa menambah PAD Riau. “Tidak hanya BUMD saja tapi orang-orang di

lingkungan pemerintah juga harus diisi oleh yang berkompeten yang jabatan dan profesi keahlian serta latar belakangnya cocok apalagi Gubri yang sekarang ini baru,” ucap Sunaryo, Kamis 18 Juli 2019. Sunaryo mengungkapkan, jika tidak diisi orang yang tidak se-profesi dengan jabatannya, tentu berdampak pada kinerja yang tidak maksimal untuk lima tahun kedepan bersama Syamsuar-Edy Natar. “Masukan dari tim dan masyarakat juga sangat diperlukan dan dipertimbangkan oleh Gubri yang baru ini, agar bisa menempatkan pejabat dalam mutasi nantinya sesuai dengan keahliannya,” ungkapnya. Terkait adanya rekomendasi nama-

nama yang akan diusung untuk menjabat di posisi strategis nantinya apakah BUMD atau jebatan lainya, Sunaryo mengaku pihaknya menyerahkan pada Gubri. “Saya serahkan saja kepada Gubri, siapa yang akan dipilih, yang jelas harus punya kompetensi dan sesuai jabatan dengan keilmuannya,” tegasnya, sebagaimana dilansir riau1.com.***

Septina Pertanyakan Kelambanan Humas Memanfaatkan Medsos KETUA DPRD Provinsi Riau Septina Primawati mempertanyakan kelambanan Bagian Humas (Hubungan Masyarakat) yang berada di bawah naungan Sekretariat DPRD Riau dalam memanfaatkan medsos (media sosial) sebagai salah satu sarana komunikasi yang sedang ngetrend belakangan ini. “Media sosial juga tidak begitu aktif, mestinya kan kalau aktif masyarakat bisa memantau dan melihat sendiri bahwa para wakil rakyat ini memang bekerja untuk memperjuangkan hak rakyat,” kata istri mantan Gubenur Riau, Rusli Zainal itu. Sebelumnya, Septina Primawati berharap jajaran kehumasan DPRD Riau segera membenahi diri. Sebab selama ini, publikasi yang dilakukan Humas DPRD kurang maksimal. Gara-gara itulah masyarakat Riau tidak begitu tahu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh 65 wakil rakyat di parlemen. “Apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD Riau tidak sampai informasinya kepada masyarakat. Jadi kinerja mereka musti dievaluasi ,” ujar politisi Partai Golkar itu kepada Gatra.com, Kamis (4/7). Sebelumnya pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris, menyentil kinerja Humas DPRD Riau. Menurutnya, sebenarnya pola kerja Humas DPRD Riau itu mempengaruhi keterpilihan anggota dewan saat pemilu berlangsung. Makanya Aidil berharap Humas DPRD Riau memiliki inisiatif membangun komunikasi politik dengan lebih kreatif dan aktif. “Taktik komunikasi yang diterapkan humas DPRD Riau saat ini cendrung pasif. Pendekatan seperti itu kurang optimal dalam menjaga citra positif anggota dewan. Terlebih perkembangan media sosial juga menuntut adanya pendekatan khusus dari tenaga kehumasan,” ujarnya.***

“NARKOBA ini musuh kita bersama. Kita harus lawan,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar. Untuk menekan peredaran narkoba di Provinsi Riau, politisi Partai Demokat ini meminta semua pihak untuk bekerjasama, masyarakat melapor ke kepolisian dan BNN kalau melihat ada kecurigaan. Asri sendiri mengaku ikut prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di provinsi Riau. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa untuk menangani masalah tersebut semua pihak harus bahu-membahu dan bekerja sama mencegah pedarannya. “Kita minta kepada semua pihak untuk bekerjasama,” ajaknya, sebagaimana dilansir cakaplah. com. Disinggung mengenai peredaran narkoba yang marak melalui pelabuhan tikus di pesisir Riau, Ketua DPD Demokrat Riau ini meminta agar pihak terkait harus segera melakukan antisipasi. “Tapi tidak bisa juga hanya diserahkan ke polisi semuanya. Harus ada kerjasama semua pihak untuk membasmi ini,” ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap tiga orang kurir dan pengendali narkoba jaringan internasiol. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti narkotika berupa 10 kilogram sabusabu dan 15.940 butir pil ekstasi. Ketiga tersangka berinisial D, A dan BD. “Ketiga tersangka merupakan jaringan internasional Malaysia dan Indonesia,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Suhirman, didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Sunarto, saat ekspos di Direktorat Reserse Narkoba, Jalan Prambanan, Pekanbaru, Selasa (16/7/2019). Suhirman menjelaskan, ketiga tersangka diamankan setelah timnya melakukan penyelidikan selama satu bulan. Penangkapan pertama dilakukan kepada D di Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis pada 3 Juli 2019 lalu.***

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

DPRD Berencana Bawa Persoalan PT AP ke Kementerian Terkait ‘’Itu yang membuat kami heran. Di mana kendalanya? Jika memang ada persoalan silahkan sampaikan ke kami. Atau ada intervensi? Kami sangat terbuka untuk sama-sama menegakkan kebenaran ini.” SEKRETARIS Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan, pihaknya berencana melaporkan kasus dugaan pelanggaran PT AP (Adei Plantation) ke kementerian terkait kalau dalam waktu dekat belum ada penjelasan yang konkrit dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Riau. Dikatakan Suhardiman, langkah itu akan ditempuh setelah tidak adanya kejelasan dari pegawai penyidik negeri sipil (PPNS) DLHK Riau, yang sudah sebulan melakukan inspeksi mendadak tapi masih belum ada titik terang dari PPNS. Menurut dia, dengan bukti serta hasil turun ke lapangan yang sudah ada PPNS sudah bisa mengambil kesimpulan. Apakah PT Adei Plantation bersalah atau justru malah sebaliknya. ‘’Itu yang membuat kami heran. Di mana kendalanya? Jika memang ada persoalan silahkan sampaikan ke kami. Atau ada intervensi? Kami sangat terbuka untuk sama-sama menegakkan kebenaran ini,” sebut Suhardiman. Ia menambahkan, sebetulnya untuk mengungkap apakah PT Adei melanggar atau tidak sangatlah mudah. Tinggal keseriusan PPNS dalam bekerja. Maka dari itu, bila dalam waktu dekat belum ada penjelasan yang konkrit dari DLHK, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke beberapa kementerian terkait. ‘’Ada beberapa kementerian yang akan kami datangi. Pertama, yang pasti adalah Kementerian LHK karena menyangkut izin. Kedua adalah Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak. Karena ada juga dugaan pengemplangan pajak. Terakhir kami akan coba jajaki ke BPN pusat,” tegasnya. Sebelumnya, DPRD Riau di pimpinan Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar melakukan inspeksi mendadak ke areal perusahaan PT Adei Plantation yang terletak di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Jumat (28/6) lalu. Humas Kebun Mandau PT Adei Plantation Manulang saat dikonfirmasi Riau Pos beberapa waktu lalu membantah seluruh tudingan dewan yang dialamatkan ke perusahaannya. Menurut dia ada perbedaan data yang dipakai dewan dengan data dimiliki perusahaan. Peta yang digunakan berasal dari Dinas Perkebunan. Sedangkan izin HGU yang digunakan perusahaan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). (e2/rpc)

Soal Mobdin Tunggak Pajak

Asri Minta Komisi III Segera Panggil BPKAD WAKIL Ketua DPRD Riau Asri Auzar, meminta komisi III DPRD Riau selaku mitra kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera memanggil yang bersangkutan. “Kita sarankan komisi III untuk secepat mungkin memanggil BPKAD untuk meminta solusinya. Bagaimana solusi nya ini?,” ujar Asri, Selasa, 16 Juli 2019. Asri menyatakan itu karena menyusul sejak terbitnya surat edaran dari Pemprov Riau kepada seluruh ASN agar mengumpulkan kendaraan dinas, sejumlah kendaraan dinas hingga hari ini masih ada yang tertinggal di kediaman gubernur. Ditahannya sejumlah

mobil dinas ini, dikarenakan banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak, tunggakannya juga bervariasi ada yang hitungan bulan ada yang hitungan tahun. Hingga hari ini, kediaman gubernur masih seperti showroom kendaraan plat merah, bahkan ada beberapa kendaraan yang sudah terlihat reyot. Menurut Politisi Demokrat ini, setahu dia, setiap mobil dinas yang dibeli oleh Pemprov Riau juga disertai dengan pembayaran pajak di komposisi APBD setiap tahunnya. “Kalau dia tidak menjabat lagi, tapi kendaraan dinas tidak pernah dilaporkan, itu yang jadi pertanyaan kita,” kata Asri. Ditambahkan Asri, apabila mobil dinas itu tidak terpakai sebaiknya dilelang saja, karena kalau tak terpakai anggaran untuk perawatan akan terbuang begitu saja. “Kalau tetap ditahan, nanti kita menanggung biaya perawatan. Kita sarankan Pemprov kalau seandainya memang tidak difungsikan lelang saja,” tuturnya, sebagaimana dilansir riauonline.co.id.***

DPRD: Bulan Ini Ranperda RPJMD 2019-2024 Disahkan “DITARGETKAN insya Allah akhir bulan Juli ini sudah ketok palu atau disahkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, yang ditanya soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019 – 2024. Dikatakan, untuk saat ini sudah memasuki tahap Pandangan Umum (Panmum) Fraksi. “Sekarang sudah pandangan fraksi, minggu depan jawaban pemerintah tethafap pandangan fraksi sekaligus pembentukan Pansus. Setelah itu Pansus bekerja, waktunya sekitar dua mingguanlah,” ungkap Asri, Rabu (17/07) saat dikonfirmasi. Lebih jauh disampaikan, untuk saat ini pemerintah sedang menyusun mengenai apa yang sudah jadi pandangan terhadap RPJMD tersebut oleh delapan fraksifraksi yang ada di DPRD Riau. “Setelah ini nantinya Pansus yang bekerja dalam melakukan pembahasan-pembahasan secara mendetail terhadap RPJMD 20192024 yang disampaikan Kepala Daerah selama lima tahun kepemimpinan,” tambahnya. Sebagaimana yang diberitakan media

Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau:

Sekolah Swasta Mestinya Diburu karena Kualitas KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau Aherson meminta lembaga pendidikan swasta di daerah ini untuk meningkatkan kualitasnya sehingga lebih bagus dari sekolah negeri, supaya orang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan swasta yang ada di Riau. “Di negara lain kan begitu. Orang bayar mahal pun mau, tapi mutunya bagus. Tapi sekarang kita lihat swasta jadi tampungan bagi anak-anak yang tak lulus di negeri,” kata politisi Partai Demokrat itu. Sebelumnya Aherson mengatakan, khusus SMA atau SMK seharusnya penerimaan siswa antara sekolah negeri dan swasta dibagi masing-masing 50 persen. “Kalau kita siapkan negeri semua nanti swasta mau hidup dari mana?” tanyanya. Pada bagian lain, Aherson meminta wali murid yang inginkan penambahan lokal baru di SMAN 15 Pekanbaru agar mengirim surat ke Dinas Pendidikan dan menyampaikannya ke DPRD Riau. Aherson mengaku telah menerima laporan soal wali murid dan pihak sekolah telah membuat kesepatan dengan pihak komite terkait penambahan ruang belajar. Hal ini dilakukan karena ada siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri lantaran kekurangan kuota zonasi. “Buat surat resmi pernyataan

dari semua wali murid yang menyatakan kesediaan untuk membayar penambahan ruang belajar. Nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tapi harus sepakat semua wali murid, jangan tidak kompak,” kata Aherson di Kantor DPRD Riau, Senin (15/7/2019). Terkait proses pembangunan ruang belajar yang diperkirakan bakal memakan waktu cukup lama, Aherson bilang hal ini akan dikaji secara terknis terkait kesiapan sekolah yang akan menambah ruang belajar terebut. “Teknisnya seperti apa akan kita pelajari. Kita tidak mengiyakan apa keputusan mereka, kalau memang sekolah siap untuk itu, membangunnya berapa lama, terus selama pembangunan anak-anak belajar di mana. Akan kita panggil pihak sekolah nanti membicarakan masalah ini, seperti apa gambaran jumlah guru dan proses belajar mengajarnya,” kata Aherson. Dia menambahkan persoalan ini dikarenakan pemerintah belum mampu menyiapkan fasilitas yang mencukupi di sekolah negeri di lingkungan padat penduduk. Sehingga dari jarak 800 meter saja, kuota zonasi sudah penuh. “Contoh di daerah Panam, sekolah (SMA) negeri cuman satu di situ, otomatis enggak tertampung,” kata dia. (e2/rmc)

ini sebelumnya, mengenai RPJMD 20192024 tertuang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur selaras dengan apa yang disampaikan pada saat kampanye yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”. Sedangkan misi mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global. Kemudian mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangan pariwisata yang berdaya saing, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. (e2/ipc)

Thareqat Naqsabandiyah

Bupati Siak Resmikan Rumah Ibadah Suluk Darul Ridho Thareqat Naqsabandiyah Alkholidiyah Jalaliyah “Pemerintah daerah juga akan meneruskan berbagai program untuk memberantas buta aksara Alquran, diantaranya melalui program binaan kampung sakinah.’’ ‘’SAYA sempat kaget di lokasi ini ada bangunan megah dua lantai. Semoga yang berwakaf mendapat pahala yang setimpal dari Allah,’’ itu kalimat yang pertama kali meluncur dari mulut Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. saat meresmikan rumah ibadah suluk Darul Ridho Thareqat Naqsabandiyah Alkholidiyah

Jalaliyah yang berlokasi di Kampung Dayun, Kabupaten Siak, Ahad (14/7/2019).

Mantan Wakil Bupati Siak itu mengaku kagum dengan keberadaan fasili-

tas ibadah berlantai dua yang ada dalam kompleks Rumah Suluk Darul Ridho di Kampung Dayun tersebut. Alfedri pun mendokakan agar para wakif yang telah mewakafkan tanah dan bangunannya untuk pembangunan rumah suluk itu diganjar pahala setimpal dari Allah. Pada kesempatan yang sama, Bupati Alfedri sekaligus membuka pelaksanaan ibadah Suluk perdana di Rumah Suluk Darul Ridho itu. Alfedri menyebut sudah ada warga Siak yang telah mewakafkan tanahnya untuk dibangun Pesantren Hadits, dengan harapan dimasa depan akan banyak anak-anak yang menjadi ulama hadits. ‘’Pemerintah daerah juga akan meneruskan berbagai program untuk memberantas buta aksara Alquran, diantaranya melalui program binaan kampung sakinah,’’ ucap Alfedri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Baznas Siak itu. Terpisah, Pimpinan Suluk (Mursyid), Syeikh DR Muhammad Nur Ali S Ag, M Hum menerangkan, keg-

iatan tersebut berlangsung selama 10 hari. Ia mengaku akan mengusung program bertajuk ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. ‘’Khalifah itu harus S1 dan Syeikh Muda itu harus S2, dan itu semua kita biayai,’’ sebut Syeikh DR Muhammad Nur Ali S Ag,M Hum selaku Mursyid asal Sumatera Utara (Sumut) tersebut. Dalam kegiatan itu

juga hadir seribuan jamaah Thareqat Naqsabandiyah Al Kholidiyah Jalaliyah yang pusatnya dari Bandar Tinggi Simalungun Sumatera Utara yang jamaahnya berasal dari berbagai daerah Jepara, Bogor, Sukabumi, Singapura, Bangka Belitung,Palembang , Sumbar,Batam dan yang pasti dari kabupaten Siak dan dari bebagai daerah lainnya.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Resmikan Rumah Tahfiz & Hadiri Hari Bakti Adyaksa S EABREG kegiatan dilakukan Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP sepanjang Juli 2019 ini. Yaitu, melakukan peresmian pembangunan rumah tahfiz di Kecamatan Tanah Merah. Pada Minggu (21/7/2019), Bupati Wardan mengikuti jalan santai yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Inhil dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Adhyaksa di Tembilahan. Usai mengikuti jalan santai, Bupati Wardan bergegas meluncur menuju

lokasi kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan pasar Jalan Kayu Jati, Kecamatan Tembilahan Hulu dan menyerahkan bantuan kepada para korban. Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati berasal dari BPBD Kabupaten Inhil, Palang Merah Kabupaten Inhil dan Dinas Sosial Kabupaten Inhil. Terdapat 16 paket bantuan yang disalurkan bagi 16 Kepala Keluarga dengan total 66 jiwa yang menjadi korban kebakaran. Sementara pada Jumat (19/7/2019),

Galeri Pemkab Inhil

Bupati Wardan menghadiri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Tahun 2019 yang ditaja oleh Kejaksaan Negeri Inhil dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 di Aula SMAN 1 Tembilahan. Pada penyuluhan itu hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Susilo beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Camat Tembilahan beserta Lurah di wilayah Kecamatan Tembilahan dan juga sejumlah undangan lain.***

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

apat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadao Raperda tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapatan Akhir Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua DORD Riau, Septina Primawati didampibgi Wakil Ketua

terkoneksinya tiga wilayah kawasan ekonomi, Dumai, Buton dan Kuala Enok. Sementara itu Gubernur Riau, Syamsuar dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi tethadap telah disetujuinya RPJMD 2019-2024. Berharap terus terjalin kerjasama yang baik dalam kemakmuran daerah. RPJMD merupakan

hidup. Kepada pemerintah harus bisa di perhatikan itu,” papar Marwan. Pansus, sambung Marwan juga mencatat beberapa hal mengenai draf RPJMD yang telah dikaji sebelumnya. Hasilnya, naskah RPJMD memang telah sesuai dengan visi dan misi Syamsuar ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. “Visi

rumusan visi dan misi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar target bisa tercapai dalam waktu yang telah ditentukan,” cakapnya lagi. Usai penyampaian laporan pansus, ketua DPRD Riau, Septina mempertanyakan kepada anggota dewan yang hadir, apakah dapat menerima dan menyetujui laporan kerja pansus, yang dijawab setuju semua anggota dewan yang hadir dalam paripurna tersebut. Dengan demikia RPJMD telah disahkan. Setelah disahkan, pimpinan rapat paripurna Septina menyerahkan perda RPJMD kepada Gubri Syamsuar. Masih soal yang sama, sebelumnya pada Kamis (15/7/2019), Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Asri Auzar dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Kamis(15/07/2019) Pimpinan rapat membuka rapat

DPRD Riau, Asri Auzar. Pihak Pemprov dihadiri labgsung Gubernur Riau, Syamsuar. Turut hadir Anggota DPRD Riau, FORKOPIMDA, Kepala OPD dan para undangan. Dalam laporan hasil kerja pembahasan Pansus yang dibacakan, Marwan Yohanis salah satunya menyampaikan, dalam uraian permasalahan dibeberapa urusan belum menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Seperti urusan pertanian dan perkebunan yang tingginya aktifitas yang ilegal. Urusan Kehutanan, hanya mengambarkan kerusakan saja tapi belum ada hutan adat yang diakui. Bidang urusan Sosial, masih buruknya data yang dimiliki sehingga tidak tepatnya program yang dirancang IPD. Urusan lingkungan hidup, tidak diuraikannya kobdisi kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi lahan baik okeh masyarakat maupub industru baik secara ilegal maupun legal. Urusan perhubungan belum menggambarkan bwlum

jabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan serta perumusan program pembangunan daerah dan perangkat daerah dalam menjawab permasalahan lima tahun kedepan. Laporan pansus RPJMD yang dibacakan oleh Marwan Yohanis tersebut banyak menyampaikan beberapa catatan, salah satunya adalah bahwa pihaknya memandang bahwa sebagian besar draf RPJMD tidak menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya. Seperti persoalan perkebunan dan kehutanan. “Contoh sektor pertanian dan perkebunan, tidak mengambarkan permasalahan di Riau seperti perkebunan ilegal oleh perusahaan. Tahun 2017 ada 1,8 juta perkebunan kelapa sawit ilegal dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Kemudian perusahaan pertambangan, terkait pertambangan batubara yang dilakukan di daerah yang dampaknya bagi lingkungan

misi telah mencakup seluruh permasalahan daerah, namun masih ada persoalan yang mengambang. Visi misi Provinsi Riau juga memiliki keselarasan dengan pemerintah pusat, sehingga diharapkan hal ini dapat mempermudah dukungan dan pendanaan,” cakapnya lagi. Marwan melanjutkan, Pansus juga menyoroti persoalan pertambangan, yang mana di dalam draf RPJMD hanya memuat permasalahan kelistrikan semata, bukan pengawasan terhadap banyaknya industri pertambangan yang menyebabkan kerusakan kualitas lingkungan hidup. Kemudian, Pansus juga menyoroti urusan pemberdayaan perempuan karena saat ini data kekerasan terhadap perempuan dan anak belum diserahkan. Urusan pertanahan, sambung Marwan, dalam draf RPJMD juga belum menggambarkan permasalahan ketimpangan yang menjadi penyebab konflik lahan yang mencapai data 37 kali dalam setahun. “Karena itu, kita berharap agar

paripurna, dalam pembukaannya Pimpinan Rapat juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Riau dan tamu undangan yang terhormat atas meninggalnya salah satu Anggota DPRD Provinsi Riau yakni Masgaul Yunus dari Wakil Ketua Komisi IV, Pimpinan Rapat mengajak semuanya untuk turut mendoakan beliau dan semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya. “Mari kita berdoa sejenak, untuk teman kita, sahabat kita almarhum H Masgaul Yunus. Semoga beliau husnul khotimah,” ujar Asri. Pada saat pembacaan pembukaan Rapat paripurna tersebut terdapat interupsi dari salah seorang Anggota DPRD Provinsi Riau, yang menyatakan bahwa Penyampaian Pandangan Umum Fraksi pada hari ini cukup diserahkan saja langsung kepada Pimpinan Rapat Paripurna demi efisiensi waktu. “Mengingat raperda yang dibahas di Pansus kita banyak. Maka pandangan umum fraksi sebaiknya kita serahkan saja melalui pimpinan,”

Melalui Sidang Paripurna, DPRD dan Pemprov Riau Setujui RPJMD 2019-2024 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau menyetujui Rancangan Petaturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024, Kamis (1/8/2019). Persetujuan melalui rapat Paripurna sekaligus penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD Riau-Pemprov Riau.

interupsi anggota DPRD Riau dari fraksi Nasdem, Ilyas HU. Pimpinan rapat lalu mengetuk palu tanda disetujuinya pendapat tersebut, dan seluruh Fraksi langsung menyerahkan pandangan Umumnya secara berurutan dari Fraksi Golkar hingga Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura. Kemudian perwakilan fraksi pun menyerahkan naskah pandangan umum kepada pimpinan rapat. Kemudian, baru lah Asri menyerahkan ke Wagub Edy Natar. Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau benarbenar memahami persoalan Riau hari ini dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Hal itu disampaikan dalam berkas pandangan umum yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap RPJMD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (15/7/2019).

kan kita di lima tujuannya harus ke 10, maka memulainya dari lima, tidak lagi dari 0. Makanya dalam pandangan fraksi kita menyampaikan seperti itu kepada Pemprov Riau,” lanjutnya. Rapat paripurna hari ini dihadiri 34 anggota dewan dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau. Selain itu turut hadir sejumlah stakeholder dari berbagai instansi di lingkungan Pemprov Riau. Sementara itu, usai rapat, Asri Auzar mengatakan bahwa pandangan umum fraksi boleh saja diserahkan tanpa dibacakan. Dijelaskan politisi Demokrat tersebut, agenda selanjutnya ialah jawaban kepala daerah yang akan digelar pekan depan. “Hanya diserahkan karena banyak agenda lain. Nanti baru diserahkan ke gubernur, kemudian gubernur menjawab pada agenda rapat paripurna pekan depan sekaligus pembentukan pansus,” jelas politisi Demokrat tersebut. Pada hari yang sama, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau benar-benar memahami persoalan Riau hari ini dalam pe-

“Dari pandangan fraksi kami melihat, karena RPJMD ini menyangkut visi-misi Pemprov Riau, maka Gubernur harus tahu seperti apa Riau hari ini, supaya visi misi bisa disusun dengan baik,” kata Ketua Fraksi Demokrat Aherson usai rapat paripurna DPRD Riau. “Kalau kita tahu posisi kita hari ini, maka kita tahu mau menyusun dari mana, terutama beberapa persoalan yang menjadi prioritas Gubri seperti pendidikan, kesehatan, syariah, dan lain-lain,” sambungnya. Aherson mengatakan, untuk memulai program-program tersebut, maka dalam RPJMD persoalan ini harus tertuang. “Dimulai dengan persoalan yang ada di Riau, seperti infrastruktur, berapa banyak infrastruktur yang belum terselesaikan, target limat tahun ke depan seperti apa. Dan saya harap DPRD periode berikutnya lebih selektif supaya Riau lebih baik ke depannya,” sebut Aherson. “Misalnya di bidang pendidikan, Gubernur harus tahu, kalau posisi pendidi-

nyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Hal itu disampaikan dalam berkas pandangan umum yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap RPJMD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar, di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (15/7/2019). “Dari pandangan fraksi kami melihat, karena RPJMD ini menyangkut visi-misi Pemprov Riau, maka Gubernur harus tahu seperti apa Riau hari ini, supaya visi misi bisa disusun dengan baik,” kata Ketua Fraksi Demokrat Aherson usai rapat paripurna DPRD Riau. “Kalau kita tahu posisi kita hari ini, maka kita tahu mau menyusun dari mana, terutama beberapa persoalan yang menjadi prioritas Gubri seperti pendidikan, kesehatan, syariah, dan lain-lain,” sambungnya. (adv/hms/ e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab rohul

Rokan Hulu

Memimpin pembacaan sumpah jabatan.

Menyematkan tanda jabatan ke kades yang dilantik.

Bupati Rohul Lepas JCH dan Lantik Tujuh Kades S

EPANJANG Juli 2019, setidaknya tercatat dua kegiatan penting yang dilakukan Bupati Rohul (Rokan Hulu), H. Sukiman. Pertama, terkait dengan JCH (jemaah calon haji) asal Rohul, dan pelantikan tujuh kades (kepala desa). Sabtu Sabtu (20/7/2019), Sukiman melepas 446 JCH asal Rohul diberangkatkan menunju Embarkasi Antara Pekanbaru. Pelepasan JCH ini ke Embarkasi Antara Pekanbaru ini digelar di Masjid Agung Islamic Center Rohul, dihadiri Kapolres Rohul AKBP Hasyim Risahondua, Sekda Rohul H. Abdul Haris S. sos Msi, Serta kepala Dinas Badan Dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul. Pelepasan JCH Asal Rohul ini juga dihadiri ribuan keluarga jemaah yang sudah memadati Masjid Agung Islamic Center sejak Subuh hari. Sebelumnya, Selasa (16/7/2019), Bupati Sukiman melepas dan menepungtawari JCH asal Korpri di lingkungan Pemkab Rohul. Kegiatan elepasan JCH asal Korpri Rohul, digelar di Convention Hall Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pangaraian, dihadiri Sekda yang juga Ketua Korpi Rohul, H. Abdul Haris S.sos Msi, perwakilan Forkompinda, Kepala Dinas Badan dan Kantor, Camat,serta ribuan ASN di lingkungan Pemkab Rohul. Sedangkan pada Senin (1/7) di Convention Hall Islamic Center Rohul, Bupati Sukiman melantik 7 kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Gelombang II 2018. Ketujuh kades yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya itu, karena masa jabatannya telah habis akhir Juni 2019. Dengan dilantiknya tujuh kades itu, maka 51 kades hasil Pilkades serentak gelombang II 2018 sudah selesai dilantik seluruhnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Menghadiri prosesi pelepasan JCH.

Memberi uapan selamat pada JCH.

Religi

Kolom

Menyoal “Investasi” di Dunia Pendidikan

D Apa Keutamaan Ibadah Haji?

Ada banyak keutamaan melaksanakan ibadah haji, sehinggah banyak jamaah yang mengantri hingga baru bisa berangkat 7 tahun setelah mendaftar walaupun setiap tahunnya biaya Ongkos Naik Haji (ONH) terus mengalami kenaikan.

SSALAMU ‘ALAIKUM… pak Ustadz saya ingin tanya, apasih keutamaa ibadah haji? Sehingga saya perhatikan tidak sedikit Umat Muslim khususnya di Indonesia yang ingin sekali pergi haji ke tanah suci selalu mengantri beberapa tahun setelah pendaftaran. Sekian wassalamu ‘alaikum Jawaban Assalamu ‘alaikum wr.wb Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima, haji juga merupakan diantara syiar Islam yang paling agung yang telah Allah Syariatkan kepada hambanya dalam rangka membersihkan dan mensucikan jiwa mereka . Allah SWT berfirman: ”Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”. (Q.S. Al-Hajj/22 : 27) Qatadah berkata : “Ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim AS dan Nabi kita juga kepada setiap hamba pilihan untuk menyeru manusia agar melaksanakan ibadah haji, maka dia (Ibrahim AS) menyeru : “ wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wajalla telah membangun sebuah rumah (Ka’bah), maka berangkat hajilah kalian”. Ada banyak keutamaan melaksanakan ibadah haji, sehinggah banyak jamaah yang mengantri hingga baru bisa berangkat 7 tahun setelah mendaftar walaupun setiap tahunnya biaya Ongkos Naik Haji (ONH) terus mengalami kenaikan. Diantaranya keutamaan Hjia adalah : Amal yang paling utama Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW pernah ditanya : ”Amalan apakah yang paling utama?”. Rasulullah menjawab : ”Iman kepada Allah dan Rasul-Nya”. Ditanya lagi : ”kemudian apa lagi?”. Rasul menjawab : ”Jihad di jalan Allah”. Ditanya lagi : ”Kemudian apa lagi?”. Rasul menjawab : ”Haji mabrur”. (HR. Bukhari) Haji adalah jihad Hasan bin Ali RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata : ”Saya seorang pena-

kut dan lemah”. Rasulullah bersabda : ”Mari menuju jihad yang tidak ada duri,yaitu haji”. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda : ”Jihadnya orang tua, orang lemah dan wanita adalah haji dan umrah”. (HR. Nasa’i) Aisyah meriwayatkan bahwasanya di berkata : ”Wahai Rasulullah, engkau telah menjelaskan bahwa jihad adalah amal yang paling utama, bolehkah kami ikut berjihad?”. Rasulullah bersabda : ”Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur”. (HR. Bukhari) Aisyah, Ummul Mukminin RA berkata : “Aku Berkata wahai Rasulullah, bolehkah kami berperang dan berjihad bersama kalian?”. Rasulullah bersabda : “Akan tetapi jihad paling baik dan paling bagus adalah melaksanakan haji, haji yang mabrur”. Lalu Aisyah berkata : “Maka aku tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar ini dari Rasulullah SAW. Haji penghapus dosa ”Barangsiapa melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya”. (HR. Bukhari) Jamaah haji adalah tamu Allah Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tamu Allah ada tiga,orang melaksanakan haji, umrah dan yang berperang (dijalan-Nya) apabila mereka berdoa kepada-Nya maka Dia kabulkan dan apabila mereka memohon ampun kepada-Nya maka Dia ampuni mereka”. (HR. Ibnu Hibban) Haji balasannya surga Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Ibadah umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus (dosa) diantara keduanya dan haji mabrur tiada balasannya melainkan surga”. (HR. Muslim) Semoga penjelasan singkat ini memberikan pemahaman kepada kita akan fadhilah atau keutamaan haji dan Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa memenuhi panggilannya. Wallahu a’alm.. Wassalamu ‘alaikum wr.wbUstadz Taufik Hamim. (eramuslim.com)

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

UNIA pendidikan seakan tampil sebagai pembawa harapan baru. Dengan “menanam investasi” di bidang yang satu ini, banyak yang berharap kelak akan ada hasil yang diterima. Tidak sedikit orang yang berhabis-habis untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai di dunia fpendidikan tercapai. Faktanya memang demikian: banyak nasib orang yang berubah setelah menuntut ilmu di lembaga pendidikan. Mereka yang dulunya dari keluarga sederhana, yang hidupnya tak lepas dari siklus dapat pagi habis petang; nasibnya mendadak berubah 180 derajat sebuah menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Sepertinya pengorbanan untuk menuntut ilmu terbalaskan, bahkan mungkin berlebih. Olah karena banyak fakta yang menmggiurkan di dunia pendidikan itu, tidak sedikit orangtua yang rela berhabis-habis asal anaknya bersekolah. Seakan “tak kayu, jenjang dikeping”, segala daya dan upaya serta kemampuan yang ada dikerahkan agar sekolah si anak tetap berlanjut ke jenjang yang telah ditargetkan. Bahkan terkadang dengan menjual atau menggadai barangbarang berharga. R e alitas semacam itu didukung oleh semakin tingginya ting-

kat kesadaran para orangtua akan betapa pentingnya bekal pendidikan bagi anak-anak mereka. Sadar atau tidak sadar, sejak beberapa tahun belakangan muncul semacam fenomena yang menunjukkan kecenderungan yang tinggi di kalangan orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebuah fenomena yang menggembirakan, memang. Tapi terkadang –bahkan mungkin sering—kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan peningkatan jumlah populasi penduduk, jumlah tamatan lembaga pendidikan yang bisa ditampung pada sektor pekerjaan formal semakin sedikit, seiring dengan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan peluang kerja di sektor yang satu itu. Kongkritnya, di saat jumlah lepasan lembaga pendidikan dari sekian banyak disiplin semakin bertambah dari tahun ke tahun, sementara di bagian lain peluang atau kesempatan bekerja di sektor formal –yang jadi inceran mayoritas alumnus lembaga pendidikan formal— justu semakin menyempit. Akibatnya, bisa ditebak, semakin poanjang daftar alumnus lembaga pendidikan yang tidak tertampung di jalur pekerjaan jenis formal. Dihadapakan dengan realitas itu, satu pertanyaan yang menarik dijawab: apakah menyekolahkan anak di lembaga-lembaga pendidikan formal masih merupakan sebuah harapan? Kalau orientasi pendidikan dimaksudkan untuk bekerja di sektor-sektor formal, jelas jawaban dari pertanyaan itu adalah “tidak.” Ya, untuk apa-apa berhabishabis biaya dan umur untuk melakukan sesuatu yang tidak pasti. Alangkah baiknya investasi berupa menyekolahkan anaknya itu dialihkan ke kegiatan lain, misalnya usaha, yang kelak bisa dijadikan oleh si anak sebagai gantungan hidup dan masa depannya. Jawaban atas pertanyaan di atas bisa “iya” kalau menyekolahkan si anak tidak semata diorientasikan agak si anak mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Cara berpikir ini adalah dengan menempatkan lembaga pendidikan sebagai wadah untuk menggembleng karakter si anak, moralitas, etika, dan sejenisnya, untuk kemudian dibekali dengan aneka keterampilan yang dinilai relevan dengan tantangan zaman. Kalau kelak setelah menamatkan pendidikan si anak tidak mendapatkan peluang kerja seperti yang diharapkan, diniscayakan tidak akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam, lantaran sduah begitu banyak “investasi” yang tertanam untuk itu. Toh anak sudah punya bekal keterampilan tertentu, yang diharapkan akan menjadi modal baginya dalam mengharungi kehidupan.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Pemkab Inhil Support PN Lakukan Perluasan Kantor

“Memang Pengadilan Negeri Tembilahan berencana untuk pengembangan bangunan. Kita mengajukan permohonan kalau boleh hibah tanah bisa diberikan kepada Pengadilan Negeri.”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, pihak PN (Pengadilan Negeri) Tembilahan memiliki rencana untuk perluasan kantor sebagaima yang dikemukakan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nurmala Sinurat kepada Bupati HM Wardan. “Saya melihat kondisi di kantor ini. tadi saya dan pak sekda dibawa keliling oleh ibu ketua untuk melihat keadaan di sini,” ujar Bupati saat mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, Senin (22/7/2019). Kedatangan Bupati ke sana adalah untuk memenuhi undangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Nurmala Sinurat. “Untuk yang pertama kali, Saya silahturrahim di Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan,” tukas Bupati yang disampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin usai kunjungan. Dalam kunjungan itu, Bupati bersama Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Nurmala Sinurat juga berkesempatan untuk meninjau langsung kondisi kantor Pengadilan Negeri Tembilahan. Soal rencana perluasan kantor itu, menurut Wardan, “Kemungkinan Pemerintah Daerah akan berusaha mensupport,

terutama dari sisi penyediaan lahan, kemungkinkan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang ada.” Setelah lahan tersedia, dijelaskan Bupati, maka pihak Pengadilan Negeri Tembilahan lantas mengajukan usulan untuk bangunan ke Pusat. “Mudah-mudahan ini akan terwujud. Kalau kantor-kantor sudah megah, penataan kota Tembilahan juga akan lebih baik,” tutur Bupati. Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Nurmala Sinurat membenarkan bahwa pihak Pengadilan Negeri mengundang Bupati Kabupaten Inhil untuk berkunjung melihat kondisi kantor Pengadilan Negeri Tembilahan. Nurmala Sinurat mengatakan, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan juga mengajukan permohonan hibah tanah ke-

pada Pemerintah Kabupaten Inhil untuk merealisasikan rencana perluasan kantor. “Memang Pengadilan Negeri Tembilahan berencana untuk pengembangan bangunan. Kita mengajukan permohonan kalau boleh hibah tanah bisa diberikan kepada Pengadilan Negeri,” jelas Nurmala. Nurmala menuturkan, tujuan dari pengembangan atau perluasan Kantor milik Pengadilan Negeri Tembilahan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Inhil. “Kalau bangunannya bagus, lebih luas tentu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Inhil akan dapat dilaksanakan dengan baik,” tukas Nurmala seraya menyampaikan harapan agar rencana perluasan Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan dapat segera direalisasikan.***

Wardan Sebut Kejaksaan Banyak Membantu Pemda

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, menilai keberadaan Kejaksaan Inhil selama ini sudah sangat banyak sekali membantu kegiatan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Inhil, baik itu kegiatan di bidang pemerintahan maupun kegiatan bersifat sosial. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke – 59 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil, Tembilahan, Senin (22/7/2019) pagi. Dalam kesempatan itu, Bupati Wardan mengucapkan selamat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil atas peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 59, dan ucapan terima kasih dan sejumlah harapan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil. Atas segala sumbangsih pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil terhadap berjalannya roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Inhil, Bupati juga memberikan apresiasi. “Mewakili masyarakat Kabupaten Inhil, Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai Kejaksaan selama ini,” tukas Bupati. Disamping itu, Bupati berharap agar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil dapat terus terjaga dan ditingkatkan, terutama kerjasama dalam bidang pendampingan hukum. Pada bagian lain, Wardan menilai Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil selaku institusi penegak hukum telah berjalan idealis selama menjalankan tugasnya. Kejaksaan juga dikenal dekat dengan rakyat, bermartabat dan terpercaya,” ucap Bupati saat menyampaikan sambutannya.”Tugas Kejaksaan dalam menegakkan hukum

tidaklah mudah. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, Bupati yakin, segenap warga adhyaksa akan mampu memberikan sumbangsihnya demi masa depan yang lebih baik,” katanya. Pendampingan Bukan Backing Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil, Susilo menekankan, bahwa kerjasama pendampingan dalam bidang hukum sebagaimana yang tertuang pada nota kesepahaman atau MoU TP4D dengan Pemerintahan Kabupaten Inhil bukan merupakan perlindungan terhadap hukum atau backing. “TP4D dibentuk atas dasar ketakutan OPD menjalankan kegiatan. Pendampingan diberikan karena kita sudah MoU. Yang perlu dipahami, pendampingan bukan backing,” tukas Kajari. Mengacu kepada pesan yang disampaikan Jaksa Agung, Kajari mengutarakan, pihaknya mesti terus membangun koordinasi. Koordinasi, menurutnya, dibangun melalui komunikasi. “Seperti pesan Jaksa Agung, harus pandai berkoordinasi. Koordinasi tetap dijalin melalui komunikasi. 3 prinsip dalam koordinasi, yakni 3N. Koordinasi harus menggunakan nalar, naluri dan nurani,” jelas Kajari. Ihwal kinerja penegakan hukum, diungkapkan Kajari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil telah cukup banyak melakukan penyidikan. Namun, dalam prosesnya pihak Kejaksaan sengaja tidak melakukan ekpose. “Memang tidak kita ekspose karena menjaga suasana agar tetap nyaman. Kalau sidang sudah banyak. Kalau mau tahu progresnya ikuti saja persidangan,” tutur Kajari.***

Ikut Jalan Santai

Wardan Puji Kajari Inhil yang Mudah Bergaul BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja pihak Kejaksaan Negeri Inhil, lebih lagi terhadap sosok Kepala Kejaksaan Negeri Inhil yang dikenal religius. “Profesionalisme dan integritas senantiasa dijunjung tinggi oleh Kejaksaan Negeri Inhil. Selain itu, Kepala Kejaksaan tidak hanya dikenal religius namun juga mudah bergaul dengan semua kalangan,” tutur Bupati. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat mengikuti jalan santai yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 59, Minggu (21/7/2019) pagi, di Tembilahan. Pada bagian lain, Wardan mengaku senang karena dapat mengikuti kegiatan jalan santai, sebab beberapa waktu belakangan Dirinya agak kurang berolahraga. “Sudah sangat lama Saya tidak melakukan aktifitas jalan santai. Semua dikarenakan amanah sebagai Bupati yang diemban. Waktu difokuskan untuk bekerja,” kata Bupati usai mengikuti jalan santai. Bupati menyarankan, agar kegiatan jalan santai dapat diagendakan secara rutin setiap minggunya demi kesehatan sebagai penyegaran setelah seminggu bekerja.***

Kegiatan Positif Diharapkan Tekan Penggunaan Narkoba BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengatakan, dengan memperbanyak kegiatan positif diharapkan akan menjauhkan generasi muda di daerah ini dari jerat narkoba.“Karena narkoba berbahaya, merusak. Maka jauhi narkoba agar apa yang diniatkan dan dicita-citakan akan terwujud,” katanya. Bupati Wardan mengatakan hal itu saat menghadiri Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Tahun 2019 yang ditaja oleh Kejaksaan Negeri Inhil dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Jumat (19/7/2019) di Aula

SMAN 1 Tembilahan. Pada penyuluhan yang mengusung tema ‘Dengan Momentum Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 59 Bersama-sama Kita Berantas Narkoba di Kabupaten Indragiri Hilir’ kala itu, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Susilo beserta jajaran, Sekdakab Inhil, H Said Syarifuddin, dan lainnya. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa saat ini program Pemerintah Kabupaten Inhil dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dan membenahi karakter generasi bangsa sudah mulai terlaksana. “Kita sudah memprogrmkan 1 desa/ kelurahan 1 rumah tahfiz.

Nanti Insya Allah akan dibuat kampung qurani di kawasan ini. Ini salah satu upaya agar anak-anak melakukan kegiatan positif agar terhindar dari narkoba,” tutur Bupati. Bupati menyambut baik dan memberikan apresiasi atas gagasan dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini merupakan langkah awal maju. Nanti kita akan budayakan sebulan sekali keliling ke sekolah-sekolah untuk memberi motivasi kepada siswasiswi termasuk juga kepada para maje-

lis guru,” ujarnya saat menyampaikan sambutan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil, Susilo dalam laporannya mengungkapkan, bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tembilahan banyak yang tersandung kasus narkoba. “Perlu disampaikan Pak Bupati bahwa penjara di Tembilahan ini paling banyak diisi tahanan karena narkoba. Adek-adek kita harus menghindari narkoba, mari bersama kita bergandengan tangan untuk berjuang memberntas narkoba,” ajak Kajari.***

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP mengingatkan masyarakat yang ia pimpin untuk tidak berlebihan dalam menggunakan energi listrik. “Sambungan listrik jangan bercabang. Kalau mau tambah daya lapor ke PT PLN (Persero,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu. “Dalam waktu kurang dari sebulan, di kawasan Tembilahan Hulu ini saja sudah 3 kali kebakaran,” kata Wardan saat menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di sekitar kawasan pasar Jalan Kayu Jati, Kecamatan Tembilahan, Minggu (21/7/2019) pagi. Kegiatan itu dilakukan Wardan usai mengikuti jalan santai yang digelar pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Inhil. Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati berasal dari BPBD Kabupaten Inhil, Palang Merah Kabupaten Inhil dan Dinas Sosial Kabupaten Inhil. Terdapat 16 paket bantuan yang disalur-

kan bagi 16 Kepala Keluarga dengan total 66 jiwa yang menjadi korban kebakaran. Lebih lagi, saat ini dikatakan Bupati, sudah memasuki musim kemarau dan mayoritas permukiman warga didominasi dengan rumah semi permanen. “Saya tidak bosan-bisannya mengingatkan untuk selalu waspada. Saat ini musim kemarau, curah hujan rendah, cuaca panas. Rumah di daerah kita kebanyakan terbuat dari bangunan kayu beratap rumbia, ditambah lagi dengan kontur tanah gambut yang mudah terbakar,” jelas Bupati. Guna mengantisipasi bencana kebakaran, Bupati menekankan untuk masyarakat selalu mengecek penggunaan kompor dan listrik sebagai faktor dominan penyebab kebakaran. “Jangan berlebihan menggunakan listrik. Sambungan listrik jangan bercabang. Kalau mau tambah daya lapor ke PLN. Dalam waktu kurang dari sebulan, di kawasan Tembilahan Hulu ini saja sudah 3 kali ke-

bakaran,” pesan Bupati. Soal bantuan itu, menurut Bupati, merupakan bentuk kepedulian dari pihak Pemerintah Kabupaten Inhil kepada para korban kebakaran. “Bantuan yang diserahkan ini tentu tidak mencukupi. Namun, ini bentuk kepedulian yang kita berikan, ikut merasakan kesedihan dari para korban,” kata Bupati dalam sambutannya sebelum penyerahan secara simbolis. Bupati menuturkan, meski musibah merupakan takdir, namun takdir tersebut terjadi akibat kelalaian. “Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang, musibah datangnya tidak pernah kita membayangkan. Itulah suratan takdir,” tukas Bupati Selanjutnya, Bupati menyampaikan alasannya selalu hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah adalah untuk melihat langsung kondisi para korban dan wujud dari empati. Bupati juga meminta kepada para korban untuk senantiasa bersabar menghadapi musibah dan tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. “Dibalik musibah itu ada ujian, ujian keimanan dari Allah SWT. Apakah kita bisa bersabar dan lolos dari ujian tersebut. Silakan bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Insya Allah, Allah SWT akan mengganti apa yang hilang,” pungkas Bupati. Dalam penyerahan paket bantuan yang berisikan kebutuhan, seperti tikar, selimut, telur, minyak goreng dan lainnya ini, Bupati Inhil, HM Wardan turut didampingi oleh sang Istri yang juga merupakan Ketua PMI Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan beserta Cama Tembilahan Hulu. Tampak hadir Kepala Dinas Sosial Inhil beserta jajaran, Kepala BPBD Kabupaten Inhil beserta jajaran juga Kapolsek Tembilahan Hulu beserta jajaran.***

Gubernur Kalsel akan ke Inhil

ke Inhil dengan tujuan untuk bersilaturrahmi. “Tujuannya bersilaturrahim dengan masyarakat Banjar dan Pemerintah Daerah. Karena suku banjar merupakan salah satu suku mayoritas di Inhil,” jelas Wabup usai memimpin Rapat Persiapan Kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan Dalam Rangka Halal Bi Halal Keluarga Bubuhan Banjar (KBB) Inhil, Rabu (24/7/2019). Wabup yang juga Ketua Pembina Kerukunan Bubuhan Banjaritu mengaku bangga atas kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan ke Kabupaten Inhil. “Sebagai masyarakat suku Banjar, kami tentunya merasa bangga dengan kedatangan orang nomor satu di Kalimantan Selatan. Kami bangga didatangi oleh para tetua suku Banjar,” tukas Wakil Bupati. Tentang penyambutan, menurut Wakil Bupati, persiapan penyambutan

terhadap Gubernur Kalimantan Selatan beserta rombongan dan sederet agenda kunjungannya telah hampir rampung. “Sudah mencapai 80-90 persen. Seluruhnya sudah hampir selesai. Kita mengharapkan supaya acara tidak ada hambatan, semua dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir,” tutur Wakil Bupati SU. Rapat itu sendiri merupakan rapat Gabungan antara Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kabupaten Inhil selaku penyelenggara dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil. Rapat dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Afrizal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil, HM Thaher, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Inhil, Junaidy Ismail,

Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran

“Jangan Berlebihan Menggunakan Listrik”

Wabup Inhil Undang Suku Banjar Hadir WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H Syamsuddin Uti mengundang segenap masyarakat suku Banjar, khususnya yang berada di Kabupaten Inhil, agar berkenan hadir dalam agenda kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan, yang direnanakan bertandang ke daerah ini, Jumat (26/7/2019). Menurut Wabup yang akrab dianggil SU itu, kedatangan Gubernur Kalsel

Lepas 119 JCH Kloter 20

Bupati Minta JCH Mendoakan Inhil “SAYA berharap kepada para Jamaah Calon Haji untuk dapat mendoakan daerah tercinta kita, Kabupaten Inhil agar senantiasa aman, subur dan makmur,” kata Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP saat melepas 119 Jamaah Calon Haji kelompok terbang (kloter) 20 asal Kabupaten Inhil menuju embarkasi antara Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (22/7/2019) malam, di Masjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila, Tembilahan. Pada bagian lain, Bupati Wardan mengucapkan selamat atas keberangkatan para Jamaah Calon Haji. Bupati menuturkan, para Jamaah Calon Haji

Kepala Bagian Humas dan Protokol, RM Sudinoto dan beberapa pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Turut hadir pula pada rapat kala itu, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB), H As’ari HS, beserta Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Halal Bi Halal Gubernur Kalimantan Selatan, Helly Khairuddin dan Sekretaris, Andre Kurniawan. Dalam rapat, dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan persiapan kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran, mulai dari aspek penyambutan sampai kepulangan. Beberapa hal yang spesifik dibahas adalah mengenai, transportasi, akomodasi dan rangkaian acara, diantaranya peninjauan museum budaya Banjar, gala dinner, pertunjukkan seni serta rencana ziarah makam Tuan Guru, Syekh Abdurrahman Siddiq.***

yang dapat berangkat menunaikan haji adalah orang yang beruntung mendapat panggilan Allah SWT. “Banyak yang ingin berangkat namun tak semua bisa tertampung. Jadi, mengharapkan manfaatkan kesempatan tersebut dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah,” kata Bupati, yang juga mengingatkan kepada para jemaah untuk dapat menjaga kesehatan, mengingat kondisi cuaca sedang panas di Mekkah saat ini. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Inhil, H Harun selaku Ketua Pemberangkatan Haji tahun 2019 mengungkapkan, 119 orang Jamaah Calon Haji

asal Kabupaten Inhil diberangkatkan menuju embarkasi antara Provinsi Riau menggunakan 3 unit Bus. “Keberangkatan ke Pekanbaru akan dikawal oleh pihak Kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan. Di Pekanbaru, Jamaah asal Inhil akan bergabung bersama Jamaah dari 11 Kabupaten / Kota se Provinsi Riau,” kata H Harun. Berdasarkan jadwal dari pihak panitia pemberangkatan Jamaah Calon Haji Kabupaten Inhil tahun 2019, sesampainya di embarkasi antara Provinsi Riau, Pekanbaru para Jamaah Calon Haji kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Batam kemudian Jeddah.***

PT RAPP

Tinggi, Komitmen PT RAPP Menekan Angka Karhutla

i 2019 ini, satu misal, PT RAPP kembali menegaskan komitmennya dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Komitmen ini dinyatakannya dalam Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau, dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Rabu (10/7/2019). Apel siaga diikuti oleh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/ Polri, Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota/ Kabupaten, tim Fire Emergency Response Team (FERT) RAPP dan unsur elemen masyarakat. Kepala BNPB sekaligus Inspektur Upacara menyatakan perlunya melakukan antisipasi sedini mungkin sebelum terjadinya karhutla, yakni dengan melakukan pencegahan. “Utamakan pencegahan, bukan penanggulangan. Kebakaran ada dua faktor yakni karena alam dan manusia. Berdasarkan hasil kajian dari alam kecil hanya 1 persen. Sementara 99 persen manusia,” ungkapnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com. Fire and Aviation Manager RAPP, Yuneldi mengatakan, pihaknya telah membangun tenda siaga di sejumlah titik di masing-masing estate di daerah Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar dan Kuansing. Hal ini dilakukan untuk memastikan karhutla tidak terjadi lagi di wilayah operasional dan sekitarnya. “Kami tidak mau lagi ada kebakaran, target kami Zero Fire. Untuk itu personil

advertorial PT RAPP

langsung dikerahkan untuk membuat tenda di lokasi rawan,” ujar Yuneldi. Yuneldi menambahkan, saat ini personil fire fighter RAPP terus berpatroli setiap hari dengan melibatkan BKO TNI/ Polri dan masyarakat. Meski kondisi cuaca masih tergolong terkendali berdasarkan Fire Danger Rating (FDR), pihaknya tetap waspada sampai situasi benar-benar dinyatakan aman. RAPP yang merupakan bagian dari APRIL Group, bahkan telah mengeluarkan himbauan untuk membatasi penggunaan api oleh pihak ketiga di areal yang beresiko kebakaran selama Periode Rawan Karhutla (Fire Danger Period) mulai 1 Juli hingga 30 September 2019. Himbauan tersebut sebagai wujud komitmen perusahaan dalam bekerjasama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat sekitar selama musim kemarau. “Untuk itu, RAPP mendukung penuh tindakan pencegahan karhutla salah satunya melalui program Desa Bebas Api atau Free Fire Village Program (FFVP) yang mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahannya,” ujar Stakeholder Relations Manager RAPP, Wijatmoko. Sebagaimana diketahui, RAPP juga telah mengucurkan dana sebesar 9 juta dollar AS untuk perlengkapan dan tim reaksi cepat terlatih sebanyak 920 personil ditambah 260 personil pemadam kebakaran profesional. Untuk memudahkan komunikasi, RAPP membuka saluran telepon 24 jam di nomor +62 811 707 2121,

bagi masyarakat yang ingin melaporkan karhutla yang terjadi di dalam atau sekitar konsesi perusahaan. Sebelumnya, Grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) mengumumkan Periode Rawan Kebakaran di seluruh wilayah konsesinya di Riau. Peringatan resiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut berlaku selama tiga bulan sejak 1 Juli hingga 30 September 2019 mendatang. Pengumuman ini merupakan kunci penting perusahaan untuk membatasi penggunaan api oleh pihak ketiga di areal yang beresiko dan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam bekerjasama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat sekitar selama musim kemarau. “Pengumuman periode rawan kebakaran ini menjadi pengingat agar kita dapat lebih waspada selama musim kemarau, sekaligus memberitahu masyarakat bahwa pembatasan penggunaan api akan diberlakukan di seluruh kawasan hutan yang dikelola APRIL, artinya siapapun tidak dibenarkan menyalakan api di udara terbuka,” ujar Craig Tribolet, Sustainability Operations Manager APRIL Group. Craig menambahkan, pihaknya juga mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui papan pengumuman, pertemuan-pertemuan masyarakat dan saluran komunikasi lainnya untuk memastikan informasi rawan kebakaran tersampaikan dengan baik. “Fokus utama kami adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kebakaran hutan dan la-

han sejak dini,” tambahnya. APRIL, induk usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), membantu mengurangi resiko kebakaran melalui Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Program) yang berfokus pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketahanan masyarakat dalam pengelolaan kebakaran. Melalui program ini, masyarakat dibekali perlengkapan dan informasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penanggulangan kebakaran dan memberikan akses alternatif ke sistem pertanian berkelanjutan. Keduanya sangat penting dalam pengambilan keputusan pengelolaan lahan yang lebih baik dan mewujudkan daerah bebas kebakaran. “Lebih dari 80 persen kebakaran yang kami tangani dalam setahun terakhir berkenaan dengan pembukaan lahan. Untuk itu, kita perlu bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk memastikan mereka paham terhadap risiko kebakaran,” kata Sailal Arimi, Manajer Pencegahan Kebakaran APRIL. Sailal mengatakan tim pemadam kebakaran APRIL terus berupaya semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatkan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan pemadaman kebakaran. “Namun kita tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di seluruh provinsi untuk mengurangi jumlah kebakaran yang kita lihat setiap tahun,” jelas Sailal. Pencegahan kebakaran merupakan fokus utama pendekatan dan siklus manajemen kebakaran, dengan program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang menekankan pada dampak yang ditimbulkan oleh karhutla terhadap orang banyak dan masyarakat sekitar. APRIL akan meningkatkan frekuensi patroli baik darat dan udara serta terus berkoordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan karhutla selama periode rawan kebakaran. Hingga saat ini, APRIL telah

menginvestasikan sebesar 9 juta dollar AS untuk sumber daya penanggulangan kebakaran. Perusahaan juga memiliki sebanyak 920 tim reaksi cepat, termasuk 260 personil pemadam kebakaran profesional. APRIL juga menyediakan nomor telepon hotline 24 jam (+62 811 707 2121) bagi masyarakat yang ingin melaporkan kebakaran yang terjadi di dalam atau di sekitar area konsesi perusahaan. Desa Bebas Api Salah satu andalan PT RAPP dalam menekan angka karhutla adalah program Desa Bebas Api. Selama lima tahun pelaksanaan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme (FFVP) yang diinisiasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dinilai efektif menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Selain efektif menekan, PT RAPP juga bertekad ‘menzonkkan’ terjadinya Karhutla setiap tahun. Hal ini ditegaskan Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, saat memberikan sambutan pada apel siaga pencegahan Karhutla dan penanda tangananan MoU sembilan desa, program desa bebas api PT RAPP bersaman dengan mitra kerja PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Rabu (26/6/19) di Hanggar Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara PT RAPP, Kabupaten Pelalawan. Menurut Sihol, sejak digagas 2014, FFVP merupakan respon PT RAPP dan APRIL Group terhadap anjuran pemerintah, termasuk Kementerian LHK, POLRI, TNI dan BNPB untuk ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, unit usaha APRIL Group, untuk mencegah karhutla dengan turut mengajak dan menumbuhkan kepedulian masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah operasionalnya akan bahaya dan dampak dari api, terutama penggunaan metode tebang bakar

(slash-and-burn) untuk membuka lahan pertanian. Hasilnya, sebagaimana dilansir riauterkini.com, tingkat insiden kebakaran setiap tahun di daerah FFVP terus berkurang. Pada tahun 2014, area yang terbakar mencapai 0,18% dari total area yang dicakup. Sedangkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 turun masing-masing menjadi 0,01%, 0,07% dan 0,03%. Pada 2018, area yang terbakar kembali berkurang menjadi 0,02% dari total area yang dicakup. FFVP kata dia, merupakan bentuk kontinuitas dalam mendukung pencegahan kebakaran PT RAPP. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar berkat kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Selain berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, FFVP juga telah berhasil menurunkan angka kebakaran serta menekan angka terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam skala provinsi Riau. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Perwakilan Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir. Sunarno MP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Ir. Ervin Rizaldi, MH. Pada kesempatan yang sama, PT RAPP juga menggelar penandatanganan MoU dengan sembilan desa yang berada di bawah PT RAPP dan supply partner yaitu PT Sumatera Riang Lestari (SRL) untuk berpartisipasi dalam program FFVP. Dari 9 desa, tiga desa diantaranya merupakan binaan RAPP yaitu Ransang, Sungai Ara dan Pangkalan Terap yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Adapun enam desa berada dibawah SRL yaitu Kelurahan Terkul dan Batu Panjang di Kabupaten Bengkalis, Tanjung Medang dan Sungai Gayung Kiri di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Teluk Kiambang dan Karya Tunas Jaya di Kabupaten Inhil. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

Intens, Upaya Pemkab Pelalawan untuk Menciptakan SDM Berkualitas

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Pelalawan untuk menciptakan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Sebab, Pemkab Pelalawan menyadari bahwa penyiapan SDM berkualitas merupakan salah satu langkah untuk menghadapi tantangan masa di masa depan yang diyakini akan semakin bertambah berat.

elain dengan menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk mendukung pogram Wajar (wajib belajar) 12 tahun, langkah lain yang dilakukan Pemkab Pelalawan adalah tetap konsisten dengan besaran anggaran untuk dunia pendidikan, meski di tengah keterbatasan anggaran keuangan daerah. Ini juga komitmen Bupati Pelalawan HM. Harris untuk dunia Pendidikan di negeri Seiya Sekata ini. Tidak itu saja dengan adanya UU Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004 diuraikan dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Akibat dari adanya Undang-undang otonomi daerah menyebabkan pelimpa-

han wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemeritah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam menejemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan. Pola didik disertai dengan kurikulum mutakhir sekalipun jika tidak didukung oleh pemerintah daerah tentu akan sulit diaplikasikan.

advertorial Pemkab Pelalawan Untuk menyikapi tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menunjukan keseriusan di bidang pendidikan mengeluarkan peraturan daerah (perda) No 13 tahun 2013 yang kemudian dituangkan pula dalam peraturan bupati (perbup) No 13 tahun 2013, tentang pendidikan gratis. Pendidikan gratis ini merupakan salah satu program dari 7 program andalan Bupati Pelalawan HM Harris berupa Pelalawan Cerdas. Program Pelalawan cerdas melalui pendidikan gratis 12 tahunnya merupakan salah satu program utama yang dapat dijadikan sebagai pondasi untuk menciptakan masyarakat mandiri. Dan program ini juga sudah dituangkan dalam visi dan misi Kabupaten Pelalawan. “Jadi tidak ada lagi kekhawatiran bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang tak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya,” ujar Bupati HM Harris pada media ini saat bincang-bincang seusai melihat proses penerimaan siswa baru disekolah yang ada di Pangkalan Kerinci, dilansir monitorriau.com. Menurut Bupati yang cukup perhatian terhadap dunia pendidikan ini menjelaskan, penerapan program pendidikan gratis ini adalah dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mumpuni ke depannya. “Program pendidikan gratis ini bertujuan agar tak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tak dapat melanjutkan pendidikan hanya dikarenakan ketidak mampuannya ekonomi orang tua,” ungkapnya. Dijelaskannya, saat ini banyak program-program pemerintah pusat yang dikucurkan ke daerah sehingga hal itu tentunya sangat membutuhkan kemampuan SDM-SDM yang handal dan berkualitas. “Kita ingin anak-anak mendapatkan SDM yang bagus sehingga kelak tidak menjadi penonton di negerinya sendiri,” terang Harris. Masih disampaikannya lagi, dengan Program Pendidikan inilah peran pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD, untuk terselenggaranya pendidikan gratis ini. “Kita setiap tahunnya tetap mengalokasikan 20% anggaran APBD Kabupaten Pelalawan untuk dunia pendidikan dan ini ada dasar hukumnya,” kata Bupati Harris seraya menambahkan, pendidikan gratis yang diterapkan ini bertujuan nanti takkan ada lagi pungutan-pungutan yang terjadi di sekolah-sekolah dengan alasan apapun. Plt Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan M Zalal menyebutkan pada lima tahun pertama masa kepemimpinan Bupati HM Harris, pelayanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang UKS, fasilitas sanitasi dan pembangunan sekolah baru. “Upaya ini merupakan dasar bagi terciptanya pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang ditandai tidak saja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan namunjuga peningkatan kualitas tenaga pendidik dan anak didik,” ujar M Zalal. Sambungnya lagi, dengan melihat pada data dan informasi terkait dengan sektor pendidikan maka upaya untuk menata pelayanan pendidikan ke depan masih harus dilaksanakan secara komprehensif. “Ada 3 poin penting agar pendidikan gratis ini tepat sasarannya. Poin pertama yakni Siswa tidak dipungut uang pembangunan fisik sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. “Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya, “ terangnya. Lalu poin kedua yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran di mulai dari tingkat SD hingga SMA/ sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. “Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD,” ucapnya lagi. Sedangkan untuk Poin ketiga yaitu pemberkasan atau verifikasi dimana siswa dalam hal ini akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut full gratis. “Namun full gratis ini hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan golongan tak mampu saja,” ungkap M Zalal sambil terlihat duduk lebih santai. Ditambahkannya lagi, pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerahdaerah diseluruh Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan SDM dan SDA masing-masing daerah dalam upaya menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat yang selama ini masih terpendam. “Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat yang sekaligus sebagai parameter bagi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan juga dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar sebagai prioritas pembangunan,” kata dia lagi. Masih kata Kadisdik yang masih menjabat Plt yang sudah terlihat kinerjanya yang sukses menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menyebutkan, pembangunan fisik saat ini berorientasi pada pembangunan pagar serta perbai-

kan halaman sekolah. “Sedangkan kebutuhan mendasar adalah Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru (RKB) akan lebih diprioritaskan kedepannya,” ungkapnya. Tetap Konsisten Sejalan dengan itu, meski ditengah keterbatasan anggaran keuangan daerah, Pemkab Pelalawan setiap tahunnya konsisten dengan besaran anggaran untuk dunia pendidikan. Bahkan melebihi dari yang sudah diamanahi konstitusi. Sarana pendidikan yang dimaksud adalah ruang belajar dan mobilier. Sementara untuk bangunan penunjang sekolah, misal, paving blok, pagar, dan lainnya. Bupati HM Harris mewanti-wanti agar pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mempunyai data siswa pada saat dilakukannya penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Minimal asumsi, berapa kira-kira nanti yang akan mendaftar, sehingga bisa kita perkirakan ruang belajarnya cukup atau tidak untuk menampung siswa baru,” papar Harris kepada sejumlah wartawan belum lama ini. Bupati Harris juga mengakui, terjadi sedikit masalah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMP dan SMA di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kuras. “Karenanya penambahan ruang belajar baru akan kita lakukan pada ABPD Perubahan ini. Terutama untuk SMP di Pangkalan Kerinci,

Sorek dan lainnya,” tambah Harris. Fokus Pemkab Pelalawan dalam menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Pelalawan tidak akan berhenti setelah APBD Perubahan tahun 2018 ini saja. Tahun-tahun kedepan, hal ini tetap akan menjadi prioritas Pemkab Pelalawan. “Pelalawan Cerdas itu sudah menjadi RPJMD kita. Dan setiap tahunnya, kita akan terus perhatikan dunia pendidikan kita,” ungkap Bupati dua periode ini. Keberhasilan program Pelalawan Cerdas dengan pendidikan gratis yang sudah berjalan lebih dari 6 tahun ini, merupakan komitmen Bupati Pelalawan HM. Harris dalam meningkatkan indeks pendidikan manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan. Jadi, kata Harris, bukan karena fokus pada pendidikan gratsi, sehingga fisik bangunan sekolah tidak mencukupi. Tapi memang karena tinggi pertumbuhan siswa setiap tahunnya. Terutama diwilayah operasional perusahaan. Persoalannya, pertumbuhan jumlah siswa di perusahaan tidak lah bisa diperkirakan. Karena bisa saja, adanya penambahan karyawan, yang membawa serta keluarganya tinggal di perusahaan tersebut. “Iya seperti itu. Tapi mereka kan juga warga kita, wajib kita terima. Makanya kita akan tambah ruang belajarnya,” pungkas Harris, sebagaimana dilansir riau1.com. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

engangkat tema Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, kegiatan dihadiri Kasrem 031/ WB Kol Inf Asep Nugraha dan rombongan, Wakil Bupati Drs H Jamiludin, Kasatpol PP Riau dan rombongan, Kepala BKKBN, Sekdakab Drs H Surya Arfan MSi, Kapolres AKBP Sigit Adiwuryanto SIk MH, Dandim Letkol Inf Didik Efendi SIP, Kajari Gaos Wicaksono SH MH. Para pejabat tinggj pratama, camat, datuk penghulu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para perwira, bintara dan tamtama pada jajaran kodim, perwira bintara dan tamtama Polres, camat dan upika Bangko serta peserta apel. Rangkaian acara diwarnai dengan penghormatan dan laporan komandan upacara serta pembacaan laporan kesiapan TMMD oleh Dansatgas yang juga Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Didik Efendi. Bupati pada sambutannya memberikan apresiasi atas pelaksanaan pembukaan TMMD yang dimotori oleh pihak Kodim 0321/Rohil. “TMMD alami perubahan nama dari sebelumnya ABRI masuk desa, dan sejak 80-an telah berperan strategis guna mendorong peningkatan pembangunan di pedesaan baik fisik maupun nonfisik,” kata H Suyatno AMd. Pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, termasuk kegiatan nonfisik berupa penyuluhan untuk warga, generasi muda guna ditanamkan nilai kebangsaan, mencegah paham radikalisme, donor darah dan lain-lain. TMMD senantiasa berikan perubahan, menggerakkan semangat gotong royong guna menghadirkan solusi dilakukan pada TMMD tersebut. Begitu pula TMMD 2018 lalu merupakan yang pertama mandiri oleh Kodim 0321 dimana hasil kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Maka pada kesempatan ini kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama di daerah yang merupakan lokasi kegiatan untuk mendukung, tumbuhkan semangat kebersamaan, kemanunggalan rakyat dengan TNI membangun desa,” katanya. Bupati menyampaikan pesan kepada jajaran camat, lurah maupun penghulu untuk dapat mendukung pelaksanaan TMMD, diyakini jika semua pihak bekerja sama maka dapat berjalan dengan baik dan memberika hasil yang maksimal. Pelaksanaan TMMD ke 105 Kodim 0321 Rohil ditandai dengan penyerahan skop kepada anggota Kodim 0321 Rohil, dan masyarakat. Selain itu juga penyerahan seperangkat alat olah raga, dan sembako. TMMD kali ini juga diisi dengan parade suku-suku nusantara, dari suku Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Aceh, dan Minang,dan suku tiong hwa TMMD kodim 0321 rokan hilir ke 105

Berjalan Lancar, Bupati Rohil Apresiasi Program TMMD ke-105 Kodim 0321 Rohil Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp memimpin upacara pembukaan Ops TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-105 di Wilayah Teritorial Kodim 0321/Rohil, yang dipusatkan di Lapangan Taman Budaya Batu Enam Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Selasa (9/7) pagi.

dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H SUYATNO, Wakil Bupati Jamaludin, Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan, Sekda Rohil H Surya Arfan, Kejari Rohil Gaos Wicaksono, Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto, kapolsek bangko Kompol Salsi Rais SH MH Bhayangkari Polres Rohil, serta organisasi kelompok kepemudaan, dan lainnya. TMMD Kodim 0321 Rohil ke 105 ini dengan tema ‘Bersama TMMD Membangun Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’. “TMMD Kodim 0321 Rohil yang ke 105 ini berlangsung dari 10 Juli sampai 8 Agustus 2019. Dilaksanakan di enam titik, di Kecamatan Bangko dan Sinaboi,” kata Dandim 0321 Rohil Letkol Inf Didik Efendi SIP, kepada awak media wartawan.(9/7). Terkait masalah pelaksanaan TMMD ke 105 Kodim 0321 Rohil, keterangan dis-

advertorial Pemkab Rohil

ampaikan letkol inf Didik Efendi SIP, bersumber dari APBD Rohil. Ada pun kegiatan TMMD Kodim 0321 Rohil pada 2019 ini, sebutnya, kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan kegiatan social lainnya. Untuk TMMD ini, melibatkan 150 prajurit. Diantarannya Di Kecamatan Sinaboi diadakan di lima titik, dan di Kecamatan Bangko di Kepenghuluan Bagan Punak Meranti,” sebutnya. Salah satu yang menjadi sasaran asalah Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Program Pra TMMD SAS.4 di Desa Sungai Nyamuk melaksanakan pembangunan rehab Mushalla Nurul Hidayah berukuran 6X6 meter. Demikian disampaikan Dandim 0321/Rohil Letkol (Inf) Didik Efendi S.I.P melalui Pasiter Kodim 0321/Rohil, Kapten Arh Jemirianto, Sabtu (06/07/2019). “Pertimbangan kita memprogramkan rehab mushalla ini karena kondisinya begitu memperihatinkan, namun masih tetap digunakan oleh masyarakat setempat untuk sarana Ibadah shalat lima waktu,”jelas Kapten Arh Jemirianto. Selain rehab mushalla, kata Kapten Arh Jemirianto menambahkan, masih ada lima titik sasaran program Pra TMMD lainnya, yakni kegiatan semenisasi jalan sepanjang 241meter dengan lebar 2,2 meter di kampung Aman Desa Sei Bakau Kecamatan Sinaboi. Kemudian semenisasi jalan sepanjang 189 meter dengan lebar 2,2 meter di jalan beko desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dan semenisasi jalan sepanjang 178 meter yang lebarnya 2,2 meter di jalan Penghulu Rahmat Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sinaboi. Selanjutnya pembuatan box cul-

vert ukuran 9,9 meter x 4 meter didesa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi. “Keenam titik sasaran tersebut kita anggap prioritas karena kondisi jalan, box culvert dan mushalla Nurul Hidayah sudah layak untuk di perbaiki,” ujarnya. Terlihat antusiasme masyarakat cukup tinggi membantu tugas TNI dalam rangka melaksanakan membangun desa didua kecamatan di Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi, Rokan Hilir, Provinsi Riau saat Satuan Tugas (Satgas) (TMMD) ke 105 Kodim Rohil melanjutkan pekerjaan semenisasi pada sasaran enam.“Masyarakat dan TNI saling bekerjasama saling bahumembahu supaya pembangunan bisa secepatnya diselesaikan,” kata Dandim Rohil Letkol Inf Didik Efendi SIP melalui Pasi Intel Kodim Kapten Efri Nasution, Senin 15 Juli 2019. Kemudian sasaran tiga, kata Kapten Efri Nasution, melanjutkan pengerjaan semenisasi Jalan Penghulu Rahmat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, dibantu warga setempat. Sasaran dua, Satuan Tugas TMMD juga melaporkan, saat ini Satgas Gabungan tiga matra bersama warga masyarakat melanjutkan pekerjaan semenisasi jalan dibantu. Satuan tugas TNI Manunggal Membangun Desa di lokasi lainnya juga tidak mau ketinggalan. Dilaporkan, pagi ini personel TMMD melanjutkan pemelesteran dinding Mushsala Nur Hidayah, kemudian pemasangan kuda-kuda kubah mushala dan penimbunan halaman mushala. Bersama warga, personil TMMD selalu semangat. “Pak Kepala Dusun di sasaran dua masih tetap semangat membantu TNI bersama warganya. Sehingga semangat satgas TMMD terus terpompa demi terwujudnya

pembangunan di Kepenghuluan Raja Bejamu khususnya,” kata Kapten Efri Nasution, seraya menambahkan. Di sasaran lima, di Jalan Suka Ramai Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, personel TMMD melanjutkan pengecoran dinding box culvert. Di lokasi ini satuan tugas (Satgas) TMMD tetap semangat. Seakan tidak mau ketinggalan, pada sasaran satu, masyarakat Kampung Aman di Kecamatan Sinaboi beramai-ramai mendatangi lokasi pembangunan. Kedatangan masyarakat Kampung Aman bukan untuk berdemo, melainkan untuk bergabung bersama personel TNI untuk menuntaskan semenisasi jalan di desa mereka, dengan cara ada yang ikut melansir matrial dengan menggunakan perahu. “Dengan grobak, sepeda motor dan ibu-ibu nya tidak tinggal diam, dengan sigap mereka menyiapkan makanan dari hasil bumi yang mereka tanam, seperti umbian keladi yang merupakan tanaman andalan mereka,” pungkasnya. Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0321 Rokan Hilir melanjutkan pengangkutan material ke lokasi kerja berada di sasaran satu melanjutkan semenisasi Jalan Kampung Aman di Kecamatan Sinaboi. “Hari ini pekerjaan masih 45 meter dari 251 meter yang direncanakan,” kata Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 105 Kodim 0321 Rohil Letkol Inf Didik Efendi SIP melalui Pasi Intel Kodim Kapten Efri Nasution kepada awak media melalui rilis yang diterima, Sabtu 13 Juli 2019. Kemudian, sasaran dua, dilakukan semenisasi di Jalan Beko, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi. Progress pengecoran hari ini 60 meter dari 189 meter yang direncanakan. Sedangkan pada sasaran tiga, semenisasi Jalan Penghulu Rahmat. Kegiatan hari ini pengecoran. Progress hari ini dilaporkan masih 50 meter dari 178 meter yang direncanakan. Sasaran empat, rehab mushala di Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sinaboi. Saat ini Satuan Tugas TNI dari tiga matra melanjutkan kegiatan kemarin kegiatan, berupa pemelesteran dinding dan penimbunan halaman mushala. Progres bangunan Mushala Nurul Hidayah hari ini sudah berkisar 50 persen dari 100 persen yang sudah direncanakan,” imbuh Nasution. Kemudian selanjutnya, pada sasaran lima, Tim Satuan Tugas TMMD gabungan juga melanjutkan pembangunan box culvert di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, pemasangan mal tiang dan pengecoran tiang. “Progress pembangunan box culvert hari ini berkisar 45 persen dari 100 persen pembangunan yang direncanakan,” terang Efri Nasution, menjelaskan. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

advertorial Bank Riaukepri

Gubri Ajak Masyarakat Menggunakan Bank Riau Kepri Syariah Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar M.Si. mengajak seluruh masyarakat Riau transaksi menggunakan Bank Riau Kepri Syariah. Hal tersebut di sampaikan Syamsuar saat menghadiri acara Riau Berwakaf di gedung Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (29/6/2019) lalu.

ank Riau Kepri Syariah yang memiliki slogan mitra syariah terpercaya itu digadang-gadang akan dijadikan transaksi pertama di Riau. “Saya akan mengajak seluruh rakyat Riau untuk menggunakan Bank Riau Kepri Syariah,” ujar Syamsuar. Ia menyampaikan, bahwa semua pemegang saham sepakat menggunakan Bank Riau Kepri Syariah. “Ini sedang dalam proses,” ujarnya. Syamsuar mengajak, kalau ada bapak ibu sekalian menyimpan uang misalnya belum jelas syariahnya, masuk saja ke Bank Riau Kepri Syariah. Ia menjelaskan, akan memberlakukan sistem syariah di Riau termasuk gaji. “Insyaallah nanti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) pemberian gaji sudah melalui syariah,” jelas Syamsuar. Beliau juga mengaku kalau istrinya juga sudah menggunakan transaksi Bank Riau Kepri Syariah dan sekarang pembagian gajinya juga sudah melalui syariah. “Saya bersama istri sudah syariah semuanya,” tuturnya. Ini saya mulai dari diri saya sendiri. Harapan saya seluruh rakyat riau juga seperti itu, ungkapnya. Mari kita bangun dan cintai Bank Riau Kepri Syariah ini sesuai dengan budaya melayu yang identik dengan Islam. “Semoga nantinya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga negeri kita ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT,” tutupnya. Pada bagian lain diperoleh informasi, Pemprov Riau mulai mengalihkan pembayaran gaji beserta tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan pemda terse-

but dari Bank Riau Kepri konvensional ke unit usaha Syariah Bank Riau Kepri atau BRK Syariah. Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan pengalihan itu khusus dilakukan untuk membayar gaji dan single salary pegawai pemprov. “Khusus gaji dan single salary kami alihkan ke BRK Syariah, untuk rekening lama itu sudah menjadi urusan pribadi pegawai bersangkutan,” katanya, Rabu (10/7/2019). Pemindahan proses transfer gaji dan single salary pegawai pemprov ini menurut Ahmad sudah sesuai dengan arahan Gubernur Syamsuar. Hal itu sejalan dengan keputusan RUPS Bank Riau Kepri, dimana pemprov sebagai pemegang saham utama sudah merekomendasikan konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah. Oleh karena itu pemda mendorong sosialisasi dan penggunaan jasa produk syariah bank daerah tersebut, salah satunya melalui pembayaran gaji pegawai ke rekening BRK Syariah. “Juga karena di BRK sudah ada unit syariah, dan semua gaji pegawai banknya sudah dipindahkan, kalau mereka sudah melakukan, mengapa tidak,” katanya. Sementara itu untuk gaji pegawai tingkat kabupaten dan kota, hal itu diserahkan kepada pemda masing-masing. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesiapan Bank Riau Kepri untuk konversi menjadi bank syariah. Persoalan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di Bank Riau Kepri pun menjadi perhatian khusus bagi lembaga pengawas dan pemeriksa jasa keuangan ini. “Harus disiapkan betul SDM dan

teknologi-nya supaya support untuk konversi nanti,” cakap Kepala Perwakilan OJK Riau, Yusri, kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru, Rabu (17/7/2019). Dijelaskan Yusri, untuk urusan SDM, seluruh pegawai Bank Riau Kepri mestinya diberikan pelatihan tentang perbankan syariah. “Harus diberi pelatihan perbankan syariah, namun tak mesti sertifikasi juga,” kata Yusri, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Tentang teknologi, Yusri berharap Bank Riau Kepri juga mempersiapkan teknologi yang bisa mendukung sistem perbankan syariah. “Teknologi yang ada di Bank Riau juga harus siap untuk mendukung sistem syariah nantinya. Dan ini sepertinya sedang dipersiapkan oleh mereka,” kata Yusri yang juga punya pengalaman mengawal Bank NTB konversi menjadi bank syariah. Ketika ditanya apakah dirinya optimis Bank Riau Kepri bisa melakukan konversi syariah sementara tahun 2021 nanti bakal ada moratorium konversi syariah, Yusri menjawab, “harus, harus sukses,” tutupnya. Amanat RUPS Para pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) akhirnya menyepakati untuk melakukan konversi perpindahan BRK menjadi konsep syariah secara keseluruhan, dengan perkiraan waktu selama dua tahun. Humas Bank Riau Kepri, Winovri mengatakan, untuk konversi tersebut memang memerlukan waktu yang cukup lama, karena ada sejumlah proses dan prosedur yang harus dilakukan.

“Diperkirakan membutuhkan waktu selama dua tahun untuk perpindahan tersebut. Karena ada sejumlah proses yang harus dilaksanakan, sampai kepada persiapan untuk nasabah,” kata Winovri, Senin (29/4/2019), sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Dikatakan, keputusan untuk perpindahan tersebut sudah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 April 2019 lalu. “Perpindahan itu memang sudah disepakati dalam RUPS, dan sudah dipastikan perpindahan tersebut secara keseluruhan, tinggal menjalankan prosesnya saja lagi saat ini,” ujarnya. “Alhamdulillah, para pemegang saham menyetujui dan menetapkan pengesahan spin off Syariah. Selain itu, RUPSLB juga menyepakati namanya menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan berkantor di Kota Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau,” kata Irvandi Gustari kepada RIAUONLINE.CO.ID, Sabtu, 10 Februari 2018. Dalam berbagai kesempatan, pemisahan Bank Riau Kepri sejak setahun terakhir, 2017, didengangdengungkan oleh bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau tersebut. Irvandi mengakui,

spin off BRK tersebut memiliki makna tersendiri bagi dua provinsi bersaudara tersebut. Maknanya, Bank Riau Kepri Syariah menjadi penyatu sejak berpisah secara administrasi pada 2003 silam. “Dengan ini, Bank Riau Kepri menjadi penyatu dua provinsi serumpun tersebut. Ini akan terwujud tahun 2018, kantor Pusat Bank Riau Kepri Syariah di Kepulauan Riau, sedangkan Bank Riau Kepri Konvensional di Pekanbaru, Riau daratan,” kata anak Wali Kota Pekanbaru

1981-1986, Ibrahim Arsyad tersebut. Spin Off Syariah ini sangat beralasan. Pasalnya, selain menyetujui pengesahan Bank Riau Kepri Spin Off Syariah, RUPS dan RUPS-LB 2018 juga mencetak berbagai prestasi di tengah lesu dan melemahnya ekonomi nasional serta regional Sumatera. Bank ini membukukan laba tahun buku 2017 sejumlah Rp 454.395 miliar dengan menumbuhkan asset dari Rp 21,22 T akhir 2016 menjadi Rp 25,492 T di akhir 2017 atau tumbuh Rp 4,3 T. Secara menyeluruh, tutur Irvandi, kendati ekonomi di Regional Sumatera pada Triwulan III lebih rendah tumbuhnya, 4.34 persen dibandingkan tumbuhnya ekonomi Indonesia 5.06 persen, ditambah lagi pada triwulan tersebut pertumbuhan ekonomi di Riau 2.85 persen dan Kepri 2.41 persen. “Dengan hasil kerja keras seluruh insan Bank Riau Kepri diperoleh laba Rp 454.395 miliar tahun buku 2017. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, Rp 452.9 miliar,” kata doktor ekonomi ini. Laba BRK tumbuh 0.34 persen, itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi perbankan nasional, terutama Buku II dengan pertumbuhan laba minus 14.92 persen di 2017. Ia menjelaskan, kredit BRK selama setahun lalu, tumbuh 3.06 persen dari Rp 15.088 T menjadi Rp 15.546 T. “Prestasi pertumbuhan kredit diraih bank ini jauh lebih baik dibandingkan bank-bank di buku II secara nasional, minus 8.92 persen,” jelasnya. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) diraih bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini akhir 2017 tumbuh 37.11 persen atau senilai dengan Rp 12.049 T akhir 2016 menjadi Rp 16.520 T, pada 2017. (adv/hms)

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis

advertorial Pemkab Bengkalis

Kampar Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Riau ke-38 Tahun 2019

Sebagai kabupaten yang terkenal dengan julukan Serambi Mekahnya Provinsi Riau, maka iven-iven keagamaan merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Pemkab Kampar bersama masyarakat. Untuk 2019 ini, Kampar dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau ke-38.

elum lama ini, Pemkab Kampar memaparkan kesiapan sebagai tuan rumah. Pemaparan (Expose) Pemkab Kampar terkait pelaksanaan lomba seni Baca Al-Qur’an tersebut diantaranya Astaka Utama, Pemondokan Kafilah, tempat lomba, rute pawai ta’aruf, lokasi parkir, Kesehatan maupun keamanan dan kenyamanan maupun terhadap hal-hal yang mendukung berkaitan pelaksanaan MTQ ke 38 Provinsi Riau di Kabupaten Kampar. Pemaparan ini disampaikan oleh Plh Bupati Kampar Drs. Yusri.M. Si dihadapan Gubernur Riau, Bupati dan walikota se-provinsi Riau yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar pada hari Kamis, 1/08. Dikatakan Plh Bupati Kampar bahwa pelaksanaan MTQ Ke 38 Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 November 2019 yang mana Kabupaten Kampar dipercayakan Provinsi Riau sebagai tuan Rumah” Kata Plh Bupati Kampar. Ditambahkan plh Bupati Kampar dukungan dan support Gubernur Riau dan Bupati/walikota se Provinsi Riau. “Tanpa dukungan dan support dari Pemprov Riau dan Walikota maka Kegiatan ini tidak akan ada artinya, karena ini adalah tugas Mulya dan insyaallah akan mendapat balasan yang setimpal,” katanya, sebagaimana dilansir kamparkab. go.id.

Berawal dari penyerahan SK oleh Gubernur Riau Syamsuar beberapa waktu lalu yang menunjuk Kabupaten Kampar menjadi tuan Rumah, Pemkab dan Masyarakat menyambut dan antusias MTQ yang sudah lama ditunggu yang hampir 26 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Sejak ditetapkan maka sejak itu pula Pemkab Kampar melakukan berbagai persiapan baik dari segi Kebijakan maupun anggaran dan persiapan di lapangan” Kata Plh Bupati Kampar. Untuk seremonial Pembukaan insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 24 November 2019 malam yang mana pada pagi dan siang Akan dilaksanakan pawai ta’aruf dan peresmian Bazaar MTQ” Kata Yusri lagi. “Sementara itu persiapan lainnya juga kita gesakan, kami mohon dukungan penuh dari Provinsi Riau dan Kabupaten kota se-Riau,” pintanya. Sementara Gubernur Riau yang diwakili Asisten I Ahmadsyah Harrofie dalam arahannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Kampar yang telah bersedia menjadi tuan Rumah MTQ Provinsi Riau ke 38 tahun 2019? Kata Ahmadsyah Harrofie. “Kegiatan MTQ ini telah diatur sesuai dengan jadwal dan standard, namun untuk hal teknis dapat di bicarakan sebelum pelaksanaan hari H, kita berharap semoga kegiatan ini dapat kita wujudkan dan dapat berjalan

dengan baik dan lancar, mari kita dukung bersama kegiatan ini.” Sebelumnya staf ahli Suharmi menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Kampar Kepada bapak dan ibu, ini awal yang baik semoga kita dapat melaksanakan MTQ ke 38 tingkat Provinsi Riau tahun 2019. “Kita telah mendengarkan arahan dari Gubernur Riau maupun dari Kabupaten/kota kita berharap pelaksanaan akan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” kata Suharmi. Setakat ini, Pemkab Kampar telah menyusun dan menetapkan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an tahun 2019 yakni pada tanggal 24 Nopember tahun 2019. Penetapan ini telah kita koordinasikan dengan panitia MTQ ke 38 Provinsi Riau, tentunya ini berdasarkan kesiapan kita selaku tuan Rumah. Untuk Pelaksanaan MTQ akan di gelar selama seminggu dari tanggal 24 s/30 Nopember 2019, untuk Pembukaan insyaallah hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 dan penutupan hari Sabtu 30 Nopember 2019. Demikian disampaikan Plh Bupati Kampar yang diwakili oleh Asisten Pemerintah Setda Kampar Ahmad Yuzar saat memimpin Rapat teknis MTQ ke 38 2019 yang diadakan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu, 30/07. Didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Syamsul

Bahri, Staf Ahli Bupati Kampar Suhermi, Ir. Nurhasani, Ketua LPTQ Kabupaten Kampar H. Yurmailis Saruji, Kepala Bagian Kesra Setda Kampar Yurnalis, para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar dan Kamenag Kampar. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Ahmad Yuzar ini akan kita ekspose di Hadapan Panitia dari Provinsi Riau dan Kabupaten kota se Provinsi Riau, oleh sebab itu setelah kita data dan inventarisir maka persiapan ini telah memasuki tahap persiapan pematangan” Kata Asisten I tersebut. Pada kesempatan tersebut juga membicarakan terkait sejauh mana Persiapan terhadap pemondokan Kafilah, Tempat lomba, Pawai Ta’ruf, pelantikan dewan hakim, lokasi dan materi Bazaar, transportasi, posko kesehatan serta keamanan. “Setelah 26 tahun tidak menggelar MTQ Riau, kita selaku tuan Rumah agar dapat dengan sukses dan meriah terhadap pelaksanaan MTQ ke 38 tahun 2019 di Kabupaten Kampar,” kata Ahmad Yuzar. Sementara itu Ketua LPTQ Kampar sesuai dengan kunjungan Plh Bupati Kampar dan Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah melakukan kunjungan ke lokasi terhadap berbagai kesiapan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi Pelaksanaan MTQ Riau, begitu juga terhadap persiapan Kafilah Kampar” Kata Yurmailis. Sementara itu Asisten III Setda Kampar Syamsul Bahri sesuai dengan surat keputusan Bupati Kampar agar Kepanitiaan yang telah di tunjuk agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan” Kata Syamsul Bahri. Terakhir disampaikan Ahmad Yuzar mari kita sukseskan Pelaksanaan MTQ Riau ke 38 tahun 2019 ini, setelah 26 tahun pada kali ini Kampar menjadi tuan rumah, mari kita tunjukkan Kampar sebagai Negeri serambi Mekkah dengan mensukseskan, sukses Prestasi, sukses promosi

dan sukses ekonomi kerakyatan,” kata Ahmad Yuzar. Pada bagian lain diperoleh informasi, Gedung Lembaga Pengembangang Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kampar, akan dijadikan sebagai tempat sekretariat dan media center pelaksanaan MTQ Tingkat Prov. Riau ke-38 tahun 2019. Demikian disampaikan Ketua LPTQ Kab. Kampar H Yurmailis Saruji SE, diruang kerjanya di Gedung LPTQ Kampar dibangkinang pada hari senin (29/07/2019). Yurmailis mengatakan, dipilihnya gedung LPTQ ini sebagai tempat sekretariat dan media center MTQ tingkatRiau tahun ini, berdasarkan hasil peninjauan yang lakukan oleh Panitia ditingkat Provinsi, yakni Bapak H Muhammad Saman dan Bapak Jeki, beberapa hari yang lalu karena memiliki lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Markaz Islamy Bangkinang dan Astaka MTQ di Lapangan Merdeka serta memiliki lahan Pakar yang luas. Dalam peninjauan tersebut juga hadir Bapak Plh Bupati Kampar Drs H Yusri MSi, Staf Ahli Bupati, Perwakilan dari Kemanag Kampar, Kabag Kesra dan rombongan lainnya. “Kali ini kita meninjau lokasi-lokasi tempat sekretariat dan media center, tempat-tempat perlombaan, dan penginapan kafilah atau hotel,” papar Yurmailis. Plh Bupati Kampar Drs.Ysuri, M.Si Pada peninjauan beberapa hari sebelumnya yang menyatakan , mudah-mudahan semakin rampung persiapan-persiapan yang kita siapkan. Mengingat sebagai tuan rumah, tentunya kita harus menjadi yang terbaik dan tersukses. Baik sukses dalam pelaksanaan maupun sukses dalam prestasi, pungkas, Salah satu yang kita kondisikan adalah gedung LPTQ Kampar yang kita jadikan sebagai Sekretariat dan Media Center,” kata Yusri. Mengingat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau, yang tahun ini akan dilaksanakan di Kabupaten

Kampar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawati Qur’an (LPTQ) Kab. Kampar H Yurmailis SE, menghimbau kepada seluruh pengurus untuk menjadi pengurus untuk dapat berbuat maksimal dalam menyukseskan MTQ Provinsi Riau. “Seluruh pengurus dapat bekerja dan profesional dan bisa handalkan, paling tidak kita dapat berlaku disiplin.. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat persiapan kafilah Kampar untuk menghadapi MTQ Tingkat Prov. Riau, hari jum’at (19/07/2019) di Kantor LPTQ Kab. Kampar. Yurmailis menegaskan, di LPTQ ini kita menginginkan semangat kebersamaan dan kekompakan diantara kita. Jika pekerjaan itu berat, mari sama-sama kita pikul, andai pekerjaan itu ringan, mari sama-sama kita jinjing. Karena di LPTQ inilah tempat kita dalam mengembangkan tilawatil Qur’an atau ayat-ayat Allah. Dalam rapat tersebut Yurmailis juga meminta kepada suluruh pengurus untuk mengeluarkan ide-ide cemerlang atau gagasan-gagasan dalam mempersiapkan kafilah kita. “Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, agar nantinya kafilah kita ini bisa tampil menjadi yang terbaik dan membanggakan kita semua, sehingga keberadaan LPTQ ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh Qori dan Qori’ah kita,” pungkas Yurmailis. Hadir dalam rapat tersebut Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar H Maswir MA, Kabag Kesra Setda Kab. Kampar Yurnalis, Kepala Subbag Tata Usaha H Fuadi Ahmad, dan puluhan pengurus lainnya. Sebagaimana saat dilakukan oleh Plh Bupati Kampar Drs. Yusri, . M. Si mari kita persiapkan terkait pelaksanaan MTQ ini, bersama dengan Pemkab Kampar dan kementerian agama untuk saling bersinergi terhadap tanggung jawab yang diamanahkan” Pinta Yurmailis Saruji lagi. (adv/hms)

Pemerintah Provinsi

Riau

Hadiri HUT Bengkalis ke-507, Gubri Minta Optimalkan Lagi Kebersamaan

“Melalui Hari Jadi ke-507 Bengkalis ini, mari kita optimalkan lagi kebersamaan dalam menyongsong Kabupaten Bengkalis yang maju dan makmur di masa kini dan di masa yang akan datang,” ucap Gubri ketika memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD Bengkalis, Selasa (30/7/2019).

apat Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Abdul Kadir didampingi oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Amril Mukminin, serta Wakil Ketua I H. Indra Gunawan Eet, Wakil Ketua II Zulhelmi, dan Wakil Ketua III Kaderismanto hadir dalam acara mantan bupati Bengkalis Syamsurizal, H.Azaly Johan, dan H. Fadhlah Sulaiman, dan Kapolres Bengkalis, AKBP Yusup Rahmanto. Selanjutnya, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetya Hermianto, Pelaksana Lanal Dumai Letkol. KH. Farhan, Ketua LAMR Prov. Riau, Ketua Umum MKa LAMR Kabupaten Bengkalis. Bupati dan Walikota SE- provinsi Riau,Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Khoriyah Roihan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Heru Winoto, Kepala SKPD se-kabupaten Bengkalis, serta undangan lainnya dibuka dengan pembacaan doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Gubri juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan semangat kerja bersama demi terwujudnya kabupaten yang penuh sejarah ini menjadi daerah yang maju dan

makmur, sebagaimana tema Hari Jadi ke507 Bengkalis 2019. Di kesempatan itu, Syamsuar mengharapkan kemajuan pertumbuhan pembangunan daerah hendaknya diiringi juga dengan peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi rakyatnya. “Hal ini terus menjadi persoalan bagi kita semua dalam menghadapi segala tantangan zaman. Kita percaya dengan sumber daya

advertorial pemprov Riau manusia yang ada Kabupaten Bengkalis dapat memberikan kontribusi dan warna tersendiri dalam pembangunan di Provinsi Riau,” harapnya. Mantan Bupati Siak ini, sebagaimana dilansir riaumandiri.co, yakin Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengangkat potensi-potensi alam yang dimiliki di daerah ini, selain minyak bumi dan gas. Seperti wisata alam, religi, situs sejarah dan ragam budaya yang dimiliki. Pada bagian lain, Gubri Syamsuar menyebut di usianya yang sudah matang ini, Kabupaten Bengkalis telah banyak berubah dan semakin maju dan berkembang. Namun ada beberapa hal yang harus dibenahi bersama-sama, diantaranya permasalahan kebakaran hutan dan lahan, abrasi yang disebabkan gelombang laut dari Selat Malaka. Menyiapkan infrastruktur di pulau dan daratan secara merata. Syamsuar mengatakan, bahwa Kepala BNPB beberapa waktu lalu meminta kepada TNI, Polri serta Pemerintah Daerah bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), agar bersinergi mengatasi Karhutla yang sangat mengkhawatirkan di negeri ini. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, akan dilakukan kerja sama dengan peneliti dari Jepang tentang pemanfaatan lahan gambut yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait masalah abrasi sambung Syamsuar, Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti telah berusaha maksimal agar pulau terluar bisa mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. “Alhamdulillah, BAPPENAS telah menyatakan siap untuk membantu tiga pulau yang terdampak abrasi yakni Pulau Rangsang, Bengkalis dan Rupat, untuk menjadi prioritas dari Menko Maritim dan instansi terkait lainnya agar dimasukkan kedalam RPJMN,” papar Syamsuar, dilansir riauterkini.com.

Lanjut Syamsuar, bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan ruas jalan Siak menuju Sungai Pakning- Bukit Batu dan Dumai menjadi jalan nasional. Usulan tersebut telah disetujui Menteri PU melalui Balai PU beberapa waktu lalu. Tentunya hal ini sangat membantu dan meringankan beban Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis. “Untuk itu, kami berharap kepada Bupati Bengkalis agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur jalan tersebut dengan menghibahkan lokasi yang menjadi jalur jalan lingkar, sehingga jalan yang ada di tengah kota Sungai Pakning tidak rusak. Kemudian jalan Hang Tuah di Duri juga telah kami usulkan masuk menjadi jalan nasional,” terang Syamsuar. Kemudian lanjut Syamsuar, pembangunan di daerah sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak baik dari masyarakat maupun swasta, tentunya Pemprov akan terus memberi dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, salah satunya terkait rencana merangkai Pulau Bengkalis Dan Kepulauan Meranti sesuai dengan program kerja Pemprov Riau. “Terkait Pulau Rupat, kami telah mengusulkan agar menjadi Pusat Khusus Ekonomi Pariwisata, dan hal tersebut telah kami sampaikan ke pusat agar berkenan untuk mengunjungi pulau ini. Semoga Pulau Rupat kedepannya akan menjadi pulau wisata yang akan didatangi para turis mancanegara,” katanya lagi. Gubri juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan ruas jalan Siak menuju Sungai Pakning – Bukit Batu dan Dumai (Jalan Lintas Pakning – Dumai) menjadi jalan nasional. Usulan tersebut telah disetujui Menteri PU melalui Balai PU beberapa waktu lalu. Tentunya hal ini sangat membantu dan meringankan beban Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis. “Untuk itu, kami berharap kepada Bupati Bengkalis agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur jalan tersebut

dengan menghibahkan lokasi yang menjadi jalur jalan lingkar, sehingga jalan yang ada di tengah kota Sungai Pakning tidak rusak. Kemudian jalan Hang Tuah di Duri juga telah kami usulkan masuk menjadi jalan nasional”, Jelas Gubernur Riau tersebut. Kemudian lanjut Syamsuar, pembangunan di daerah sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak baik dari masyarakat maupun swasta, tentunya kami dari Pemerintah Provinsi akan terus memberi dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, salah satunya terkait rencana merangkai Pulau Bengkalis Dan Kepulauan Meranti sesuai dengan program kerja kami. “Terkait Pulau Rupat, kami telah mengusulkan agar menjadi Pusat Khusus Ekonomi Pariwisata, dan hal tersebut telah kami sampaikan kepada Bapak Moeldoko dan Menteri Pariwisata berkenan untuk mengunjungi pulau ini. Semoga Pulau Rupat kedepannya akan menjadi pulau wisata yang akan didatangi para turis mancanegara,” harap mantan Plt. Bupati Kepulauan Meranti ini. Sebelumnya, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dalam sambutannya mengatakan bahwa disamping untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-507 Bengkalis Tahun 2019, acara ini juga merupakan

salah satu wujud kebersamaan, persaudaraan, serta silaturahim diantara sesama. “Prosesi peringatan hari jadi, yang kita laksanakan pada hari ini adalah sebuah ikhtiar untuk menyatakan bahwa kita bukan sebuah generasi yang durhaka kepada sejarah. Melalui peringatan ini ingin mengatakan, bahwa kita semua memuliakan perjuangan mereka dan menghormatinya dengan ketakziman penuh,” ujar Abdul Kadir mengingat kembali peristiwa sejarah masa lampau. Sementara itu, Bupati Bengkalis dalam pidato tertulis “untuk memperingati hari jadi ini, harus kita jadikan motivasi dan inspirasi untuk membuat karya dan prestasi dengan harapan akan masa depan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang,” harap mantan anggota DPRD Bengkalis itu. Momentum peringatan hari jadi ini, selayaknya kita gunakan untuk melihat ke belakang, bahwa lebih dari sekedar saksi sejarah, Kota Bengkalis merupakan bagian integral perjuangan putra putri terbaik di tanah terubuk ini, berjuang bersabung nyawa melawan keangkuhan Portugis tahun 1512 atau ±507 tahun silam,” ungkap Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan sambutan. Untuk mengenang jasa dan semangat para pahlawan dan pendiri Kota Bengkalis. Apa yang telah dilakukan hari ini, setiap derap langkah membangun Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis, senantiasa dijiwai semangat patriotisme untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana diwariskan para pejuang terdahulu. “Untuk itu pada peringatan hari jadi ini, mari kita jadikan sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini, dengan karya dan prestasi, dan harapan akan masa depan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang,” harap Amril. (adv/hms)

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Diserahkan Wapres JK, Wako Pekanbaru Firdaus Kembali Terima Penghargaan

Penghargaan demi penghargaan terus diterima oleh Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus ST MT, sebagai bukti keberhasilannya dalam memimpin dan membangun ibukota Provinsi Riau, Pekanbau. Penghargaan dimaksud, baik berskala regional, nasional, bahkan untuk level internasional.

erakhir, Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT kembali menorehkan prestasi bergengsi tingkat Nasional. Kali ini Wali Kota dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Pemerintah Pusat. Tanda kehormatan ini adalah sebagai bentuk perhargaan tertinggi dari Negara atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi daerah terbaik dalam praktik tata kelola pemerintahan dengan baik. Penganugerahan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam rangkaian kegiatan Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/07). “Saya ingin menyampaikan, ucapan selamat dan penghargaan apresisi kepada saudara bupati, wali kota dan gubernur

yang pada pagi hari ini mendapat penghargaan Sapkarya Nugraha dan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha,” ujar Wapres JK saat memberikan penghargaan di Balai Sidang JCC, Jakarta Pusat. Wapres menjelaskan prestasi tersebut didapat dengan cara yang tidak mudah, namun dengan kerja keras serta mengikuti sistem, aturan yang ada. Sebab penghargaan tersebut adalah upaya untuk mengurus daerah yang lebih baik. Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra menyebutkan, penghargaan tertinggi di bidang tata kelola pemerintahan itu hanya diterima oleh 5 kepala daerah se- Indonesia. “Di antaranya Wali Kota Pekanbaru, Bupati Bintan, Bupati Pahubato, Wali Kota Cimahi dan Wali Kota Denpasar,”

ungkap Eka. Disampaikan Eka, Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada kepala daerah yang telah melaksanakan praktik tata kelola pemerintahan dengan baik. “Sejauh ini, nilai tata kelola Pemerintah Kota Pekanbaru berada di peringkat 51 se Indonesia. Sekarang berhasil menjadi 5 terbaik di bawah kepemimpinan bapak Dr H Firdaus MT,” tutup Eka, dilansir riausky.com. Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, DR Firdaus menerima tanda kehormatan Manggala Karya Kencana (MKK) Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani langsung menyerahkannya pada Jumat (5/7/2019) lalu pada Pun-

cak Harganas 2019 di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Puan Maharani dalam sambutannya menyebut bahwa penghargaan untjk meningkatkan program BKKBN. Ia menilai penghargaan ini diberikan sebagai motivasi kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. “Jadi penghargaan ini dalam upaya peningkatan pelaksanaan program KKBPK di tiap wilayah,” jelasnya dalam kegiatan itu. Puan pun mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan tersebut. Ia juga mengapresiasi komitmen penerima penghargaan tersebut. Ia menilai

tractiveness Award 2019 kepada Kota Pekanbaru sebagai Pemenang Platinum Kota Besar Kategori Pelayanan Publik Indonesia Attractiveness Award 2019. Walikota Pekanbaru, Firdaus melalui Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman membenarkan hal tersebut. Kata dia, IAA 2019 merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh Tempo Group. “Mereka sudah turun ke lapangan, mereka memeriksa semua, dan mereka mengambil dari semua pemberitaan yang ada, bahkan mereka menguji kita,” kata Irba, Jumat (5/7/2019). “Jadi dari hasil penilaian mereka, kemudian mereka me-

diberikan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daearah (Otda) ke -23 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis malam (25/4). Penghargaan ini diberikan dalam bentuk piagam dan trofi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Walikota Pekanbaru. Wako menyebutkan dalam rangka hari Otda ke 23 tahun 2019, Mendagri memberikan penghargaan bagi tiga gubernur 10 walikota dan juga 10 bupati yang berprestasi mendapatkan penilaian tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. “Saya atas nama Pemko Pekanbaru berterimakasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan penilaian kinerja pemerintah kota. Terimakasih juga kepada semua jajaran pemerintah Sekda, OPD-OPD serta Camat, Lurah, RT dan TW dan juga seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” kata Wako Pekanbaru melalui rilisnya, Jumat.

penghargaan bisa menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan dukungan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Wali Kota, DR Firdaus, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com, mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menyebut bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota mendukung program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kota Pekanbaru kembali didaulat menjadi pemenang dalam penghargaan Platinum Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2019. Hal itu sesuai undangan penerimaan penghargaan dengan nomor 267/ SRT/IKL-TA/TIMH/VII/2019 yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada surat itu dijelaskan, sebelum penetapan pemenang, para nominator melewati tahap penyaringan dan pengholahan data, melakukan survei, serta verifikasi data hingga tahap terakhir yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 28 Juni 2019 lalu. Ada 56 nominator Kabupaten, Kota dan Provinsi yang masuk nominasi. Melalui penjurian, diputuskan untuk memberikan penghargaan Indonesia At-

mutuskan, dan kita diberitahu kita mendapatkan predikat Platinum untuk kota besar,” sambungnya, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Masih dikatakan Irba, Predikat yang diraih Kota Pekanbaru merupakan predikat tertinggi. Penghargaan itu berjenjang. “Ini masih penetapan pemenang, nanti baru mereka mengatur jadwal untuk penerimaan. Penghargaan lebih kepada pelayanan Publik dalam rangka untuk meningkatkan investasi,” pungkasnya. Jauh sebelumnya, yaitu pada Kamis (25/4) malam, Walikota PekanbaruFirdausmenerima penghargaan Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugrahayang

Tata pemerintah kelola yang baik, tentunya mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah, eksekutif, legislatif serta forkopimda. Bahkan telah bersinergi dalam membimbing pelaksanaan pekerjaan- pekerjaan pembangunan terutama lelang dalam pengawasan pembangunan yang pemerintah lakukan. “Terimakasih kepada semua yang telah bekerja sama dalam membangun Pekanbaru khususnya eksekutif tentunya yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Sehingga tata kelola pemerintah yang kita laksanakan mendapat penilaian dengan prestasi terbaik,” ujar Wako mengakhiri, sebagaimana dilansir antara. (adv/hms)