Majalah Pena Amira Edisi 103 - Juni 2019

EDISI 103 - Juni 2019

Berbagi

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

4

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

H

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ARI Raya Idul Fitri mungkin hari yang tergolong sangat berat bagi sementara orang: di saat orang-orang lain mampu membeli semua yang dibutuhkan, bahkan mungkin di atas takaran yang diperlukan, sementara orang yang dimaksud tetap terkapar dalam ketidakberdayaan.

Bahkan, untuk membeli yang pokok-pokok saja, sudah sangat kewalahan.

Ketika banyak orang mampu bicara soal baju baru, mengecat rumah, membeli sejumlah perabotan baru, bahkan pergi berlibur ke sejumlah objek wisata ternama, orang yang dimaksud masih saja direpotkan soal bagaimana dapur agar tetap berasap, bagaimana punggung bisa ditutupi kain, bagaimana si kecil yang mengalami demam panas bisa dibawa ke unit pelayanan kesehatan terdekat, bagaimana bisa membayar uang sekolah anak agar tetap bisa ikut ujian, bagaimana kontrakan rumah bisa dibayar tepat waktu, dan lain sejenisnya.

Orang yang dimaksud mungkin saja diri kita, atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Bisa saja mereka famili kita, kerabat dan handai taulan kita, atau tetangga di sebelah rumah. Mereka ada di mana-mana, dan melata di banyak tempat. Mengais rezeki untuk hari ini, buat besok nanti pula dipikirkan. Mereka yang, jangankan berpikir untuk merancang masa depan, buat memenuhi kebutuhan hari ini saja masih dalam tanda tanya.

Hidup, dalam beberapa kasus, memang sering dihadapkan dengan apa yang disebut dengan ketidakadilan. Ketika sejumlah orang untuk mendapatkan segala yang diinginkan hanya seperti membalikkan telapak tangan saking mudahnya, sementara di sisi lain realitas yang terbentang malah sebaliknya: betapa susah bagi sebagian orang hanya untuk sekadar bertahan hidup.

Mereka bukannya tidak bekerja keras. Saking kerasnya pekerjaan yang dilakukan untuk menyambung kehidupan, mereka seakan tidak lagi bisa membedakan antara siang dengan malam, antara pagi dengan sore; karena waktu mereka dijejali oleh aneka kegiatan dalam upaya mendapatkan uang seperak demi seperak untuk mendiamkan tangis anggota

keluarga di rumah yang mungkin saja sedang terancam tak makan secara layak.

Mereka bukannya tidak berikhtiar. Tapi ikhtiar mereka mungkin sudah lebih dari takaran. Lihatlah, detik demi detik yang dijalani kebanyakan diisi oleh kesibukan bagaimana bisa memperoleh pekerjaan atau kegiatan, apa pun jenis dan bentuknya, dengan satu tujuan: pekerjaan dan kegiatan itu menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai penyambung nafkah diri dan keluarganya.

Apa ini yang disebut takdir arau nasib? Ada sementara orang yang memang sudah ditakdirkan untuk hidup bergelimang harta, dan dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan; sementara ada pula sementara orang yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang kontras dengan itu? Tidak tahulah kita jawaban dari pertanyaan yang seperti itu. Biarlah semua itu menjadi urusan si Pemilik Kehidupan.

Yang hendak dikatakan hanya satu: marilah berbagi. Terutama dalam memanfaatkan momentum Idul Fitri yang selalu hadir dalam siklus sekali setahun dalam penanggalan Hijriyah, saatnya kita meningkatkan kepekaan sosial terhadap banyak hal, terutama terhadap nasib kalangan yang belum beruntung.

Mereka adalah saudara kita juga, terlepas dari mana pun asal-usulnya.

Mereka juga manusia, sama dengan kita, yang juga menginginkan apa yang kita maui. Tapi keadaanlah yang sering membuat mereka tak mampu “menjangkaukan tangan terlalu jauh,” dan “melangkahkan kaki terlalu maju.”

Berbagi menjadi sesuatu yang indah dan bermakna --syukur-syukur mendapat berkah-- bila dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Maka, manakala gema takbir berkumandang menyusul terbitnya fajar pada 1 Idul Fitri 1440 Hiriyah, kegembiraan yang menyelimuti batin kita dalam menyambut hari kemenangan itu, juga menjadi kegembiraan saudara-saudara kita yang hidupnya belum dikaruniai oleh keberuntungan secara materifinansial.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Riau Gelar Paripurna 24 DPRD Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan 2018

Melalui Program DMIJ

HM Wardan Sukses Membangun Inhil

Rohil Tempuh 38 Pemkab Sejumlah Langkah Strategis

8

Memajukan Sektor Kesehatan

Ramadhan, Wabup Inhil Terlibat dalam Serangkaian Kegiatan Keagamaan

10

Gerakkan Zakat, Upaya Gubri Menekan Angka Kemiskinan di Riau Edisi 103 Juni 2019 3

LAPORAN UTAMA

Melalui Program DMIJ

HM Wardan Sukses Membangun Inhil Sukses melalui DMIJ, kemudian diluncurkan pula DMIJ Plus Terintegritas, dan Kampung Quran, Wardan seakan tak pernah berhenti memikirkan ide dan konsep terbaik dalam membangun. Apa obsesi Wardan tentang Inhil ke depan?

4

LAPORAN UTAMA

B

ERTUGAS kembali di Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), bagi Drs. HM Wardan MP seakan “kembali ke rumah lama” yang sudah ditinggalkan.

Makanya, begitu diberi amanah untuk memimpin Inhil, Wardan mengerahkan segenap daya dan kemampuannya untuk memberikan yang teraik bagi negeri.

Maklum, sebelum kembali ke Inhil, Wardan melewati masa pengabdian yang cukup panjang di luar kabupaten itu. Lantaran dibawa oleh Gubernur Riau (kala itu) HM Rusli Zainal, Wardan diberi amanah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kemudian, ia dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Pemprov Riau. Selanjutnya, Wardan dipercaya menjadi Sekretaris

Kota Pekanbaru.

Ketika pada tahun 2013 digelar pilkada (pemilihan kepala daerah) di Inhil, dan Wardan menyatakan ikut dengan membidik kursi Bupati Inhil periode 20132018, KPU setempat kemudian menetapkan Wardan sebagai pemenang. Kala itu yang menjadi wakilnya adalah Rosman Malomo. Rosman, sebelum maju bersama Wardan di ajang Pilkada Inhil 2013, menjabat Ketua DPRD Inhil.

Bertugas kembali di tanah kelahiran, Wardan menilai saatnya untuk “balas dendam.” Yang ia maksud, ketika sedang asyik-asyiknya bertugas di Inhil beberapa tahun lalu, dengan jabatan terakhir sebagai asisten di lingkungan Setdakab Inhil, oleh karena panggilan tugas, membuat

Wardan harus meninggalkan daerah itu, untuk kemudian menjalani pengabdian yang lumayan panjang di luar Inhil.

Tapi kini, perjalanan nasib kembali membuat Wardan menjalani pengadian di tanah leluhurnya, Inhil. Maka, sejumlah kerangka lama yang ia susun baik-baik untuk kemajuan Inhil dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakatnya, dan belum sempat teraplikasikan, saatnya untuk diimplementasikan. “Sebagai putera Inhil, saya punya tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini,” katanya, suatu ketika.

Salah satu program yang menjadi andalan Wardan selama menjabat Bupati Inhil periode pertama, 2013-2018, ada-

5

LAPORAN UTAMA

lah dengan diluncurkannya DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya. Realitas yang terlihat kemudian memang memuat banyak orang geleng-geleng kepala, karena ternyata DMIJ memberi dampak yang luar biasa bagi pembangunan di Inhil, terutama di kawasan pedesaan.

Program yang mulai diluncurkan pada tahun 2014 itu, antara lain ternyata cukup efektif membangun Inhil secara merata melalui perangkat desa di seantero negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut. Tidak sebatas fisik-material, sejumlah kegiatan yang dilakukan melalui program DMIJ juga menyentuh aneka pembangunan lain yang bersifat non-fisik seperti pembangunan moral, agama, etika, dan lainnya.

Pada 2018, yaitu memasuki tahun ke5, program DMIJ ternyata telah banyak melahirkan kemaslahatan bagi ummat, khususnya yang berada di kawasan perdesaan. Sedikitnya, 386.660 meter jalan rabat beton, jerambah seluas 7.062 meter dan jembatan seluas 3.271 meter telah berhasil dibangun. Belum lagi pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya.

Akses jalan di kawasan perdesaan kini begitu mudah diakses, sebagian

6

LAPORAN UTAMA

perkebunan kelapa masyarakat dapat terhindarkan dari derasnya terjangan air sungai, sarana dan prasarana publik pun sudah dapat dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat. Rasa syukur dan beragam wujud penghargaan diungkapkan hampir seluruh elemen masyarakat di Inhil. Besarnya harapan agar program DMIJ berlanjut juga kian mencuat dari kalangan ‘akar rumput’.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yulizal, menjelaskan program yang menjadi unggulan Bupati Kabupaten Inhil periode 2018 - 2023, H Muhammad Wardan itu, dilaksanakan secara sistematis, masif dan terukur. Prinsip yang dipegang teguh melalui DMIJ adalah pembangunan dikawasan perdesaan sebagai kantung - kantung pesatnya kemajuan pembangunan daerah.

Selain itu pula, pemberdayaan kelompok masyarakat perdesaan melalui keikutsertaan dalam penyusunan rencana pembangunan menjadi dasar dari penetapan skala prioritas. Konsepsi DMIJ melalui tipologi desa terasa berjalan lebih proporsional. Pengalokasian anggaran bagi Desa berdasarkan 4 (empat) tipe desa mampu memacu seluruh komponen perdesaan untuk memajukan desa mereka.

Proporsi dana pembangunan desa yang terdiri dari 4 tipe desa, yakni Desa Swardaya, Desa Swakarya, Desa Swasembada dan Desa Maju dalam implementasinya cukup bervariasi. Mulai dari Rp 350.000.000 bagi Desa bertipe Swakarya sebagai yang terendah, sampai kepada Rp 1,2 Milyar untuk Desa Maju sebagai penerima alokasi terbesar dalam program DMIJ. Penerapan Tipologi Desa menuntut kepada Desa dengan alokasi dana terendah dalam program DMIJ dapat mengakselerasi kemajuan desa tersebut agar memperoleh nominal dana desa yang lebih besar sehingga cakupan pembangunan bisa diperluas. Kendati demikian, DPMD Kabupaten Inhil selaku leading sector program DMIJ mencatat, sejauh ini tidak terdapat lagi desa bertipe swadaya yang memiliki alokasi dana pembangunan terendah di setiap tahun anggaran.

Masuknya program DMIJ ke desadesa yang ada di 20 kecamatan yang ada di Inhil diakui banyak pihak menunjukkan progres yang luar biasa bagi desa, terutama desa yang bisa memanfaatkan dananya dengan baik dan benar. Dengan kucuran dana miliaran, tentu saja banyak percepatan pembangunan yang bisa

dilakukan di desa-desa tersebut. Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Inhil, Zulfadli, mengakui hal itu.

Bahkan menurut Zulfadli, selain dapat mendongkrak percepatan pembangunan desa-desa se-Inhil, kecepatannya pun sampai lima kali lipat. ‘’Dengan sangat besarnya anggaran yang kami terima dari dana DMIJ, membuat pembangunan melesat cepat sampai lima kali lipat,’’ ungkapnya.

Zulfadli pun mencontohkan pembangunan yang terjadi di desanya pada saat ini. Sejak 2014 paling tidak sudah 500 meter jalan desa yang disemenisasi, belum lagi jerambah, dan total pada saat ini sudah 1,2 kilometer yang sudah selesai pengerjaannya. Lebih lanjut ia menjelaskan, pada 2016 ini ada 11 paket pekerjaan yang kondisinya kini sudah mencapai 80 persen. Dan 11 paket itu terdiri dari 9 paket jerambah beton dan 2 paket semenisasi.

DMIJ Plus Terintegritas Pada 2018, Bupati Wardan mengakhiri pengabdian periode pertamanya sebagai Bupati Inhil, untuk rentang waktu 20132018. Pada tahun ini juga kemali digelar Pilkada di Inhil. Untuk kali ini, Wardan berpasangan dengan Syamsuddin Uti,

seterunya pada Pilkada Inhil 2013. KPU Inhil kemudian menetapkan pasangan Wardan-Syamsuddin Uti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023.

Karena menilai DMIJ sukses, Pemkab Inhil kemudian secara resmi meluncurkan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Selasa (22/1/2019). Program unggulan Bupati Inhil HM Wardan yang dulunya hanya bernama DMIJ ini, pada periode kali memiliki berbagai langkah dan terobosan dalam pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi nantinya.

Menurut Bupati Inhil HM Wardan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perdesaan yang menjadi fokus pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi. “Kita berharap, perekonomian masyarakat desa akan terangkat melalui berbagai terobosan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Bupati pada acara launching program DMIJ Plus Terintegrasi.

Terobosan yang dimaksud oleh Bupati Wardan yaitu, upaya peningkatan harga jual kelapa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disejalankan dengan penerapan Sistem

Resi Gudang (SRG). “Terobosan ini dikemas dalam bentuk kerjasama dengan The Green Coco Island rintisan Profesor Wisnu Gardjito dan perusahaan lain,” jelas Bupati Wardan.

Program lain yang diluncurkan Wardan di periode kedua masa jabatannya adalah Kampung Quran dengan konsepsi Satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan yang ada di daerah itu dalam rangka memperkuat pembangunan SDM. Menurut bupati, dasar pemikiran program Kampung Quran sekaligus bisa menjadi ide kebijakan dan program pembangunan di daerah. Bahkan, lanjutnya, bisa pula menjadi semangat gerakan sosial yang dapat kita kembangkan bersama-sama ke depan.

“Konsepsinya yakni melalui pembangunan Kampung Quran dengan satu Rumah Tahfidz di setiap desa dan kelurahan kita perkuat pembangunan SDM berbasis pengembangan keimanan dan ketakwaan,” tegas bupati. Apabila dirunut dari asal usul dijelaskan bupati, tahfidz itu adalah sebuah kata dari bahasa Arab.

Tahfidz, menurutnya, adalah menghafal.

Kata dasarnya hafal, yang di dalam bahasa Arab hafidza, yahfadzu, hifdzan yaitu lawan dari lupa, atau selalu ingat.***

7

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Ramadhan, Wabup Inhil Terlibat dalam Serangkaian Kegiatan Keagamaan

P

Sepanjang Ramadhan 1440 Hijriyah/2019 Masehi tahun ini, Wabup (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti terlibat dalam sejumlah kegiatan yang bernuansa keagamaan.

Mulai dari menjamu masyarakat buka bersama di kediaman dinasnya, sampai memimpin Tim Safari Ramadhan Pemkab Inhil.

ada Rabu (2/5/2019), misalnya, Wabup Inhil yang akrab dengan panggilan SU itu, misalnya, menghadiri kegiatan buka bersama yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tembilahan. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil, seperti Kapolres Inhil, Kalapas, Kepala Pengadilan Negeri Tembilahan, Pejabat Eselon Pemkab Inhil serta Himpunan Mahasiswa Inhil (HMI).

Dengan kegiatan itu, SU mengatakan bahwasanya Pemkab Inhil menyambut baik, apalagi dengan kegiatan tersebut unsur Forkopimda Inhil bisa duduk bersama. Ia berharap, dengan kegiatan seperti ini bisa mempererat jalinan silaturahmi antara Forkopimda Inhil yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Hadiri Buka Bersama dengan Kejaksaan, Wabup Harapkan Hubungan Baik Seluruh Forkopimda Inhil Tetap TerjalinMudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita hari ini bisa dikabulkan ileh Allah SWT, dan hubungan silahturahim ini dapat terus terjalin dengan baik untuk kepentingan masyarakat Inhil, harap

8

Wabup.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo memaparkan maksud diadakannya kegiatan buka bersama ini tidak lain untuk meningkatkan iman di bulan yang penuh berkah ini.

Sebelum buka bersama kita adakn terlebih dahulu pembagian takjil kepada masyrakat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita yang telah lalu di hapuskan oleh Allah SWT, harap Susilo.

Sebelumnya, Selasa (21/5/2019) malam, Wabup SU menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an 1440 Hijriyah, Selasa (21/5/19) malam di Masjid Al Huda Tembilahan. Dalam sambutannya, Wabup Syamsuddin Uti menyatakan kita patut merasa bahagia karena pada malam ini dapat memperingati turunnya Al Qur’an (Nuzulul Qur’an) yang merupakan sebagai pedoman dan petunjuk hidup seorang muslim.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beliau menyambut baik kegiatan ini. Diharapkan, peringatan Nuzulul Qur’an ini tidak hanya sekedar seremonial. “Namun menjadi momentum meningkatkan kesadaran akan pent-

ingnya Al Qur’an dan memotivasi untuk membaca, memahami dan mengamalkan seluruh ajaran Al Qur’an dalam kehidupan,” ungkapnya.

Beliau menyampaikan agar dapat hadir dalam kegiatan ini, malam ini setibanya di kota Tembilahan dari Pekanbaru, beliau langsung menuju Mesjid Agung Al Huda, tanpa pulang dulu ke kediamannya.

Ustadz H Novri Naldi Sapni, Lc (Dai jebolan AKSI Indosiar tahun 2016) dalam tausiyahnya menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur’an. “Ramadan adalah bulan yang agung dan istimewa, kita harus bersyukur dapat bertemu dengan bulan Ramadan,” sebutnya. Disebutkan, rugilah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak mengisinya dengan investasi amal ibadah.

Pada peringatan Nuzulul Qur’an yang bertemakan ‘Kebersamaan Dalam Keberagaman Perspektif Al Qur’an ini dilakukan pembagian Paket Ramadan Ceria dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Inhil.

Sementara pada Senin (20/5/2019)

sore, Wabup SU menggelar buka puasa bersama di kediaman dinasnya di Jalan Swarna Bumi Tembilahan. Kegiatan itu dipadati oleh warga. Mereka yang datang di kegiatan buka bersama ini, mulai Ketua DPRD H Dani M Nursalam, unsur Forkompimda, Sekda H Said Syarifuddin, Kepala Kemenag Inhil H Harun, para Asisten Pemkab Inhil, Camat, Kades sampai pengurus ormas/paguyuban dan warga Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Ramainya warga yang datang sehingga halaman kediaman dinas tidak dapat menampung mereka yang datang, sehingga sebagian meluber sampai ke jalan.

Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti menyampaikan, terimakasih atas kehadirannya dalam silahturahmi sekaligus syukuran dan buka puasa bersama ini.

“Semoga melalui kegiatan ini semakin terjalin baik serta tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat. Persatuan dan kesatuan tentunya sangat penting didalam kehidupan kita termasuk dalam pembangunan diberbagai bidang dengan persatuan dan kesatuan itu pula. Insya Allah, kita mampu mewujudkan Kejayaan Indragiri Hilir semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.

Artinya, Pemkab Inhil telah memperoleh WTP selama 3 tahun berturut-turut yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 dan ini semua harus disyukuri dan suatu kebanggaan atas capaian prestasi ini. “Hal tersebut dapat dicapai juga berkat peran serta kebersamaan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah mengupayakan pengelolaan keuangan daerah secara

transparan, akuntabel dan tertib administrasi, untuk itu apresiasi yang setinggitingginya kami sampaikan semoga hal ini terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang,” imbuhnya.

Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan semua pihak atas segala dukungan yang telah diberikan kepada mereka (Bupati dan Wakil Bupati) selama ini untuk membangun kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir, agar amanah yang telah dipercayakan dan dapat dilaksanakan baik.

Tentunya mereka terus mengharapkan dukungan serta masukan dan kritikan dan saran berbagai pihak termasuk dari masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama kita cintai. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat berpuasa dan berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan kita menuju kemenangan pada hari fitrah 1 Syawal 1440 H yang akan datang,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan pesan agar kita semua memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan yang banyak memiliki kelebihan dan keutamaan ini dengan sebaik-baiknya yaitu mengisinya dengan

amal ibadah dan kebajikan dan ikhlas agar menjadi manusia yang baik dan bertaqwa.

Kegiatan buka puasa bersama ini ditutup dengan tausiyah oleh Ustadz Nasyani, Pimpinan Pondok Pesantren Nur Darissalam, Kecamatan Kempas.

Sebelumnya, Sabtu (18/5/2019), Wabup SU menggelar rangkaian Safari Ramadan 1440 H di Kecamatan Kateman.

Dalam kegiatan Safari Ramadan yang dipusatkan di Mesjid Besar Al Falah Sungai Guntung, Kelurahan Tagaraja ini, Wabup didampingi Kadis Kominfo HM Taher dan beberapa pejabat Pemkab Inhil, unsur Pemcam Kateman lainnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup yang akrab dipanggil SU (Syamsuddin Uti) ini menyampaikan, kegiatan Safari Ramadan ini dalam rangka meningkatkan jalinan silaturrahmi antara umara (pemerintah) dan ulama. “Melalui kegiatan Safari Ramadan ini mari kita perkuat jalinan tali silaturrahmi, terutama antara umara dan ulama, ” harapnya.

Selain itu, dalam rangkaian perjalanan Safari Ramadan ini, beliau juga dapat melihat langsung perkembangan pembangunan di daerah, khususnya di Kecamatan Kateman. “Sempena rangkaian Safari Ramadan ini saya dapat melihat langsung perkembangan dan hasil pembangunan di daerah. Juga menyerap aspirasi pembangunan di daerah ini, ” sebutnya.

“Insya Allah, dalam waktu tidak lama lagi berbagai pembangunan di daerah akan segera dilaksanakan, tentunya sangat diharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mendukung dan menjaganya pembangunan yang dilaksanakan tersebut,” tambah Wabup SU. Rangkaian Safari Ramadan ini ditutup dengan pemberian bingkisan oleh Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti dan diisi ceramah agama oleh Ustadz Riduan. (adv/hms)

9

Pemerintah Provinsi

Riau

Advertorial pemprov Riau

Gerakkan Zakat, Upaya Gubri Menekan Angka Kemiskinan di Riau

D

Tidak satu jalan ke Roma, memang. Juga tidak cuma satu cara untuk menekan angka kemiskinan. Selain melalui cara-cara konvensional yang sudah dikenal selama ini, Pemerintah Provinsi Riau juga menempuh cara lain untuk itu, yaitu dengan menggerakkan program zakat.

rs. H. Syamsuar M.Si. yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubri (Gubernur Riau), belum lama ini menyampaikan komitmennya dalam menggerakkan program zakat di Provinsi Riau. Sebab pengumpulan zakat menjadi program prioritas sejak awal Syamsuar bersama wakilnya Edy Natar Nasution dilantik.

“Program zakat ini merupakan program kami berdua dengan pak Edy dan sudah komitmen kami untuk menggerakkan zakat dan wakaf di Riau,” kata Syamsuar saat menghadiri rapat koordinasi zakat dan iftitah Gerakan Masyarakat Riau Berzakat di Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (23/5/2019).

“Zakat adalah perintah Allah dan perintah negara. Ada undang-undang dan peraturan pemerintahnya,” imbuhnya.

Syamsuar mengaku terus mensosialisasikan program zakat ke daerah-daerah.

Seperti baru-baru ini, Gubri melakukannya di Kabupaten Bengkalis. “Kalau gerakan ini secara masif kita lakukan, saya yakin jumlah warga miskin di Riau bisa kita kurangi,” ujarnya.

Gubri menyampaikan keberadaan zakat sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program sosial dan

10

mengentaskan kemiskinan. Sebab tidak semua program bisa didanai oleh pemerintah daerah karena tidak masuk dalam perencanaan anggaran. Sehingga harus didanai oleh dana dari luar pemerintah daerah atau APBD. “Zakat banyak sekali membantu tugas pemerintah daerah, dari segi penganggaran kan banyak yang tidak bisa kita anggarkan. Itulah gunannya zakat, kalau tidak ada zakat kita mau cari uang kemana,” katanya, dilansir tribunpekanbaru. com. Syamsuar berharap dengan gencarnya sosialiasi yang dilakukan, bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat Riau.

Terutama para wajib zakat atau muzaki dapat membayarkan zakatnya ke Unit Pungumpul Zakat (UPZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang resmi dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Harapan saya juga, para ustad dan ulama dapat memberikan ceramahnya kepada masyarakat agar kedepan bisa meningkat pengumpulan zakat di Riau. Semua ini kita lakukan untuk membantu kaum duafa,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Baznas Pusat, Zainilbahar Noor yang turut hadir mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menggerakkan pro-

gram zakat sejalan dengan Baznas pusat.

Sebab potensi zakat di Indonesia cukup besar namun belum maksimal tergarap dengan baik. “Survei 10 tahun yang lalu potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp230 triliun. Namun sangat menyedihkan Baznas sendiri baru mencatat penerimaan pelaporan zakat dari seluruh provinsi di Indonesia sekitar Rp8,1 triliun pada tahun lalu,” katanya.

Namun pihaknya optimis dengan program yang sudah disiapkan dan didukung oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, penerimaan zakat di Indonesia bisa meningkat drastis. “Saya yakin dalam dua tahun ini, kalau semua gerakan dan program bisa berjalan maka kita yakin bisa mengumpulkan zakat mencapai Rp100 triliun,” ujarnya.

Tak berhenti sampai di sana, Gubri Syamsuar juga ingin melahirkan wakaf tunai di Riau. Diharapkan, melalui ide wakaf tunai ini bisa bergema bahkan menjadi salah satu penggerak ekonomi. Ide wakaf tunai ini masih digodok dan sedang dilakukan kajian bagaimana penerapan ide tersebut nantinya. Diyakini, ide wakaf tunai sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pewakaf tapi juga untuk sosial.

“Wakap tunai ini adalah wakap uang.

Memang ini belum banyak orang tahu.

Makanya, kita harapkan melalui bulan suci ramadhan ini, nanti bisa bergema di Riau dan bagi mereka yang banyak rezeki,” kata Syamsuar, Kamis (23/5/19), dilansir riauterkini.com.

Secara rinci, Syamsuar belum menggambarkan kongkrit bagaimana ide wakaf tunai yang diharapkannya nanti bisa menjadi pengerak ekonomi. Namun menurutnya, melalui hasil yang didapat dari wakaf tunai tersebut. Bisa digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. “Misalnya nanti kita ingin mendirikan perguruan tinggi atau juga pondok pesantren dan ini bisa menggunakan dana wakaf tunai. Semua orang bisa berwakaf,” ujar Syamsuar.

Meski begitu, mantan Bupati Siak ini menyatakan wakaf tunai bukan berarti yang nilainya besar. Siapa pun bisa mewakafkan harta mau pun uang, yang ditunjukan untuk kepentingan sosial.

“Tapi wakaf tunai bukan berarti yang nilainya besar, dengan uang 1000 rupiah pun sudah mewakapkannya. Kalau wakap inikam sampai mati pun terus ada pahala. Jadi ini pun bisa untuk menggerakan perekonomian. Dihara kajianpkan ini nanti ada gerakan masif,” papar Syamsuar lagi.

Pada Selasa (14/5/2019), saat menerima kunjungan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau di Ruang Rapat Gubernur Riau, Jalan Jendral Sudirman, Gubri mengatakan menyanggupi pembentukan Gerakan Masyarakat Berzakat (Gemar Berzakat). “Ya bagus saya sangat mendukung, kalau bisa ajukan segera biar cepat di proses dan nanti saya juga ajak teman-teman pegawai untuk mengikuti Gemar Berzakat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner Baznas Provinsi Riau, Yurnal Edward melaporkan kepada Gubernur Riau bagaimana perkembangan zakat di Riau. Ia menyebutkan, sejak 2 Maret pihaknya telah mem-follow up dari dua puluh OPD yang tidak aktif sekarang tinggal tiga yang belum aktif. “Ketiga itu yakni inspektorat, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga,” jelas Edward.

Edward juga mengatakan, ada peningkatannya cukup signifikan terkait zakat.

Dimana ada kenaikan 80% dari sebelumn-

ya. Selain itu ia juga memaparkan adanya peningkatan signifikan penerimaan zakat yang ada di Provinsi Riau.

Untuk zakat Kabupaten Siak sebesar Rp 2.1 miliar, Kabupaten Kampar sebesar Rp 2.8 miliar, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 642 juta, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 1.7 miliar, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 387 juta, Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 1.04 miliar, Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 1.01 miliar, Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 213 juta, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp 1.9 miliar, Kabupaten Meranti sebesar Rp 323 juta, Kota Pekanbaru sebesar Rp 2.3 miliar dan Kota Dumai sebesar Rp 1.4 miliar.

Dalam pertemuan itu, Baznas Provinsi Riau juga melobi Gubernur Riau, Syamsuar untuk bisa membantu dalam pendanaan kantor yang dirasa kurang memadai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu Edward menam-

bahkan, pihaknya memiliki rencana untuk membuat gerakan masyarakat berzakat dan ternyata Gubernur Riau sangat mendukung penuh atas niat yang disampaikan Baznas tersebut. Bahkan Syamsuar menyanggupi jika pembentukan gemarberzakat terkendala pada modal Ia akan membantu demi pembentukan Gemar Berzakat ini.

Pada bagian lain, sebanyak tiga petinggi Riau, mulai dari gubernur, wakil gubernur, hingga Sekdaprov Riau hadir pada helat Gerakan Masyarakat (Gemar) Siak Berzakat VI yang berlangsung di Masjid Sultan Syarif Hasyim atau Islamic Center. Dalam sambutannta, Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi, menyebutkan, kehadiran Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi, Wakil Gubernur Edy Natar Nasution, dan Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, menjadi pemicu semangat baru bagi masyarakat untuk membayar zakat.

“Gemar Siak Berzakat VI ini sangat istimewa jika dibandingkan dengan tahun-

tahun lalu. Karena tiga petinggi Riau hadir,” kata Alfedri. Meningkatkan antusias masyarakat Siak berzakat saat ini, ungkap Alfedri, tak lepas dari peran Pak Syamsuar saat menjabat sebagai bupati Siak. “Pak Syamsuar yang terus mensosialisasikan zakat serta mewajibkan ASN berzakat, dan mampu menggerakkan hati umat muslim untuk berzakat,” ungkap Alfedri.

Selain Pak Syamsuar rutin mensosialisasikan zakat dalam setiap kegiatannya ke 14 kecamatan di Siak, cerita Alfedri, juga rutin melakukan safari Jumat dan mengajak masyarakat berzakat melalui badan amil zakat yang resmi seperti Baznas Siak. “Sekarang terbukti, jumlah zakat di Kabupaten Siak terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp 11 miliar dan hampir 60 persen zakat yang masuk itu dari masyarakat, sisanya daru ASN,” ujar Alfedri.

Sementara itu, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MS.i, menyebutkan perkembangan zakat di Siak ini cukup tinggi dibandingkan sejumlah Kabupaten lainnya di Riau. Kabupaten terdekat seperti Bengkalis saja baru berhasil mengumpulkan zakat senilai Rp500 juta sementara Siak sudah mendacapi Rp11 miliar lebih.

Pemprov Riau, ujar Syamsuar, akan membuka Gemar Riau Berzakat perdana. Dia akan mengumpulkan semua lembaga zakat yang ada di Riau seperti Laznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lainnya untuk menyamakan persepsi membantu masyarakat miskin di Riau. “Lembaga zakat selain Baznas ini juga sangat potensial dalam pengumpulan zakat. Seperti Laznas saja dalam setahun berhasil mengumpulkan Rp 6 miliar. Artinya program santunan untuk masyarakat miskin dari lembaga zakat yang ada di Riau ini sangat membantu pemerintah daerah,” ungkap Syamsuar.

Di pengujung helat itu, Syamsuar menyerahkan zakatnya sebesar Rp 25 juta dan diterima Bupati Siak Alfedri sebagai amil. Setelah itu, giliran Syamsuar pula menjadi amil dari zakat yang diserahkan Alfedri sebesar Rp 10 juta. Tampak juga Wakil Gubernur dan Sekda Riau menjadi amil zakat dan menerima zakat dari PT BSP, serta OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak. (adv/hms)

11

PT RAPP

advertorial PT RAPP

Ramadhan Penuh Berkah, RAPP pun Kembali “Berbagi”

Seperti sudah menjadi tradisi, setiap bulan Ramadhan PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) memanfaatkannya untuk saling berbagi, terutama untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan itu menjadi manifestasi bahwa RAPP hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukanlah sebagai tamu.

P

ada Rabu (22/5/2019), PT RAPP memberikan santunan kepada sebanyak 600 orang anak yatim yang berada di wilayah Kabupaten Siak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada saat Safari Ramadan bersama Gubernur Riau di Masjid Sultan Syarif Hasyim, Siak Sri Indrapura. Selain santunan anak yatim, grup APRIL ini juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada kaum dhuafa dan masjid masing-masing senilai Rp50 juta, bantuan buku Iqra sebanyak 970 eksemplar, serta jam digital penunjuk waktu shalat.

Direktur RAPP Mhd Ali Shabri, mengatakan pada bulan Ramadan ini Tim Safari Ramadan RAPP saat ini juga berkeliling mengunjungi desa-desa sekitar wilayah operasional di Riau. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulan ramadan, guna

12

mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi yang baik kedua belah pihak.

“Ini sudah menjadi tradisi rutin kita dari tahun ke tahun, selain menyalurkan bantuan, tim safari ramadan RAPP juga menjaring aspirasi dan membaur dengan masyarakat, di mana ini menjadi manifestasi bahwa RAPP hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukanlah sebagai tamu,” ujarnya.

Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Siak, terkhusus RAPP karena ikut berbagi berkah dengan anak yatim dan fakir miskin. “Semoga ini menjadi amal jariyah bagi kita dan dapat terus berlanjut ke depannya,” kata Gubri.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Siak, Alfedri juga menyampai-

kan terima kasih kepada RAPP atas kepedulian perusahaan dalam membantu program pemerintah. “Selain berbagi berkah di Ramadan, RAPP juga berkontribusi membantu Pemda dalam pembangunan,” kata Bupati.

Sebagaimana diketahui, secara total RAPP menyalurkan bantuan kepada sebanyak 3.245 anak yatim di Riau, bantuan jam digital penunjuk waktu shalat serta buku bacaan Iqra sebanyak 5.780 eksemplar, dan bantuan sembako murah.

Safari Ramadan RAPP di Siak diikuti juga oleh Direktur Utama RAPP, Sihol P Aritonang, General Manager SHR, Wan Moh Jakh Anza, Head of Community Development, Binahidra Logiardi, SHR Manager wilayah Siak-Kepulauan Meranti, Samsuriya M Hasyim, Head of Corporate Communications, Indra Ardiyanto, serta jajaran Manajemen RAPP lainnya.

Sebeluimnya, Senin (20/5/2019).

Gubernur Riau, Syamsuar melanjutkan Safari Ramadan ke Bangkinang, Kabupaten Kampar. Safari Ramadan ke-4 Pemerintah Provinsi Riau tersebut bertepatan dengan malam Nuzul Qur’an yang dipusatkan di Masjid Al-Ihsan, Markas Islami Bangkinang.

“Melalui momentum malam Nuzul Qur’an ini, mari kita tingkatkan kualitas Qori dan prestasi kita secara nasional. Selain itu, kita didik anak-anak agar mereka mencintai Al-Qur’an sejak dini,” jelas Gubri.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan program pemberdayaan masyarakat dari pihak perusahaan, salah satunya bantuan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). RAPP menyalurkan santunan bagi anak yatim, buku bacaan iqra serta bantuan jam digital dari PT RAPP untuk Masjid Al-Ihsan Markaz Islami Bangkinang.

Stakeholder Relations (SHR) RAPP, wilayah Kampar dan Kuansing, Andrisman mengatakan program Safari Ramadan rutin dilakukan

RAPP setiap tahun dengan mengunjungi desa-desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan di 5 Kabupaten di Riau.

“Tim kita dari RAPP berkeliling ke desa-desa bertemu dengan masyarakat, membaur berbuka puasa serta beribadah bersama sembari menyerahkan bantuan. Tahun ini kita bantuan yang kita serahkan sebanyak 3.245 santunan anak yatim, buku bacaan iqra sebanyak 5.780 eksemplar, jam penunjuk waktu sholat digital dan sembako murah kepada masyarakat,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, PT RAPP tahun ini kembali melakukan safari Ramadan ke 163 desa di 5 Kabupaten di Riau yaitu Pelalawan, Siak, Kampar, Kuansing dan Meranti. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT RAPP Mhd Ali Shabri saat memberikan sambutan di acara Silaturahmi dan Buka Puasa PT RAPP bersama dengan Stakeholder di Provinsi Riau dan media yang ada di Provinsi Riau, Senin (20/5/2019).

Ia mengatakan dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut perusahaan memberikan berbagai bantuan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin sebanyak 3.245 orang, Iqra 5.780, jam dinding digital untuk masjid dan juga sembako murah. “Tim Safari yang turun ke lokasi langsung berjumpa dengan masyarakat dan menyampaikan program-program perusahaan. Hal ini agar informasi bisa diterima secara langsung dan tak ada hambatan yang nantinya akan menjadi persoalan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bahwa kegiatan sosial yang dilakukan RAPP ini sejalan dengan prinsip Sukanto Tanoto yang

mengedepankan Prinsip 5C yakni comunity, country, company, climment, customer. “Tidak hanya dari segi bisnis, RAPP juga bertanggungjawab untuk membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Salah satunya dengan mendorong kemandirian masyarakat setempat dan memberikan bantuan,” katanya.

Di samping itu, RAPP juga menggelar buka bersama dengan mitra-mitranya, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat hingga media massa. “Seperti kegiatan yang kita

gelar hari ini. Kegiatan ini merupakan agenda rutin di bulan Ramadan untuk meraih berkah dan mempererat tali silaturrahmi dan memperkuat sinergisitas dalam membangun Riau ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution saat menyampaikan sambutan mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan yang sudah berusia dua dekade tersebut. Di mana, menurut Wagubri, RAPP merupakan perusahaan besar yang turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. “Karyawan perusahaan ini kalau tak salah jumlahnya mencapai 10.000 orang. Kalau dihitung dengan karyawan lepasnya semua bisa mencapai 35.000 orang. Ini bukan perusahaan kecil, peran RAPP terasa sangat,” ungkapnya.

Lanjut Edi, berdasarkan informasi yang dirinya terima, RAPP juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya. “Tentu ini turut membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” Cakap Wagubri. “Atas nama Provinsi saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada RAPP atas program-programnya selama ini. Dengan semua program yang dilakukan selama ini semoga perusahaan ini lebih dicintai masyarakat Riau,” pungkasnya. (adv/e2/dari berbagai sumber)

13

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Chevron Fokus Proses Transisi ke Pertamina

Produksi Minyak Blok Rokan Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar kedua di Indonesia. Blok seluas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan. Tiga lapangan di antaranya berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

P

T CPI (Chevron Pacific Indonesia) masih berfokus untuk memastikan proses transisi alih kelola Blok Rokan ke Pertamina berjalan lancar. “Kami mau memastikan bahwa Pertamina tidak memulai dari nol, tapi bisa melanjutkan apa yang sudah kami buat,” kata Senior Vice President Policy and Government and Public Affairs PT CPI Wahyu Budiarto di Kantor Chevron di Jakarta, Selasa (21/5) malam.

PT Pertamina bakal mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia mulai 2021. Kini, perusahaan minyak pelat merah tersebut tengah mencari mitra untuk mengelola Blok Rokan.

Terbuka peluang Chevron kembali terlibat.

Ia menjelaskan, pihaknya cukup sering bertemu dengan manajemen Pertamina dan Satuan Kerja Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membahas transisi alih kelola Blok Rokan. Bahkan, ketiga pihak disebut telah membentuk tim transisi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina sedang mencari mitra untuk Blok Rokan. Perusahaan juga membuka peluang untuk bermitra dengan Chevron.

“Pemerintah kan memang meminta kami cari partner, jadi sedang kami proses,” kata dia di Komisi VII DPR, Selasa, (14/5), dilansir katadata.co.id.

Adapun untuk transisi Blok Rokan, ia menyebut ada tiga opsi yang disiapkan.

Opsi pertama yakni operasi bersama, meskipun ia menilai opsi ini sulit dilakukan. Opsi kedua, memaksimalkan area di sekitar Blok Rokan yang belum dikelola dan dikembangkan lebih lanjut. Opsi terakhir, perencanaan bersama rencana kerja

14

Blok Rokan.

Perencanaan bersama untuk memastikan kesinambungan investasi sehingga produksi terjaga dan kasus Blok Mahakam tidak berulang. “Intinya pertamina siap masuk lebih awal dengan skema yang win-win dan siap investasi juga, agar produksi tidak turun drastis,” kata Nicke.

Produksi Minyak Blok Rokan Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar kedua di Indonesia. Blok seluas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan. Tiga lapangan di antaranya berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap.

Sejak beroperasi pada 1971 hingga 31 Desember 2017, total produksi di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak.

Namun, produksi Blok Rokan tercatat tengah mengalami penurunan. Pada kuartal I 2019, lifting Blok Rokan hanya 197 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, lifting Blok Rokan 209.466 bph, sedangkan pada 2017 sebesar 224.300 bph.

Untuk meningkatkan produksi, Pemerintah meminta Pertamina melaksanakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) lewat injeksi bahan kimia di sumur-sumur minyak Blok Rokan, setelah resmi mengelola blok tersebut pada 9 Agustus 2021. Dari hasil uji coba EOR injeksi bahan kimia yang pernah dilakukan Chevron di Lapangan Minas, terdapat potensi produksi minyak mencapai 100 ribu per hari. Dengan begitu, pada 2024, produksi Blok Rokan bisa mulai meningkat dan mencapai 500 ribu barel per hari sesuai dengan proposal Pertamina kepada pemerintah.***

Pemdes Simpang Padang Apresiasi Manajemen CPI KADES (Kepala Desa) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, menyatakan memberi apresiasi pada manajemen PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) karena telah memberikan bantuan sebagaimana yang diusulkan oleh masyarakat setempat kepada perusahaan minyak itu.

Bantuan yang diberikan oleh manajemen PT CPI adalah untuk memperbaiki saluran air/drainase yang berada di bawah Jalan Pipa Air Bersih (PAB), Kota Duri. Sebagaimana diketahui, saluran air dibawah Jalan PAB ini beberapa waktu lalu, sempat runtuh sehingga menimbulkan terjadinya banjir akibat aliran air yang tersumbat.

“Pada 9 Mei, tim dari Corporate Affairs Asset North PT CPI datang ke Desa Simpang Padang sebagaimana proposal yang kami ajukan untuk membantu perbaikan drainase yang membentang diantara Desa Simpang Padang dengan Desa Balai Makam, tepatnya diatas Jalan Pipa Air Bersih di RW 05,” kata Kepala Desa Simpang Padang, Asrizal SH MH, Jumat (10/5/2019).

Disampaikan Kades Asrizal, tim dari Corporate Affairs Asset North - PT CPI diwakili oleh Supangat Hendro Pramono SE. Sementara kedatangan tim dari PT Chevron ini diterima langsung Kepala Desa Simpang Padang didampingi pengurus BPD dan Kepala Dusun (Kadus) Bekasok.

Gelar Buka Bersama

Ketua WPR Beri Apresiasi pada CPI “Kita mohon kepada Chevron agar permasalahan-permasalahan banjir dapat teratasi. Karena juga menyangkut masalah lintasnya proyek Chevron, selain juga ada masyarakat disana,” imbuhnya.

Tak hanya kepada pihak Chevron, Pemdes Simpang Padang juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terkait, yang telah ikut membantu terhadap masalah ini. “Mulai dari Camat Bathin Solapan, kemudian kepada Bupati Bengkalis dan PT Chevron yang langsung turun dalam masalah perbaikan-perbaikan drainase yang sempat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ini,” ucapnya.

“Atas nama Pemerintah Desa, kita apresiasi kepada pihak Chevron yang telah serius. Artinya betul-betul mau memperbaiki hal-hal ini demi perbaikan-perbaikan untuk masyarakat ke depan,” kata Kades Asrizal lagi.

Asrizal juga mengingatkan masyarakat, yaitu setelah ini diperbaiki nanti, tolong dijaga.

“Jangan membuang sampah sembarangan.

Ter­ khusus kepada beberapa perusahaan termasuk Hotel Surya, Rumah Makan Pagaruyung.

Itu untuk airnya tolong diperhatikan.

Karena bagaimanapun, nanti ada keterkaitan-keterkaitan hotel dalam hal pembuangan limbah air setiap hari ke penampungan-pembuangan tersebut,” katanya. (e2/rpz)

KETUA Wartawan Parlemen Riau (WPR) Edi Gustien memberikan apresiasi atas digelarnya Bukber PT CPI khusus dengan WPR. “Dari sekian mitra WPR, baru PT CPI yang menggelar buka bersama dengan WPR. Untuk itu saya selaku ketua WPR memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PT CPI,” jelas Edi. Edi mengatakan itu saat perusahaan Migas berskala internasional menggelar Buka Puasa Bersama (Bukber ) dengan Wartawan Parlemen Riau (WPR) di Hotel Premier, Rabu (22/05/19). Bukber ini juga ditandai dengan pembagian cenderamata kepada semua anggota WPR yang hadir.

Sebelum Bukber digelar, Humas PT CPI, Rinta terlebih dahulu memperkenalkan satu persatu staf Chevron, diantaranya Okta Heri Fandi staf Humas PT CPI dan tiga orang

tim ahli geologi PT Chevron, yakni, Usman Jauhari, Irfan Haris dan Satia Graha.

Usai memperkenalkan satu persatu anggota WPR, acara dilanjutkan dengan pengenalan eksplorasi dan produksi Migas PT CPI oleh humas PT CPI, Okta Heri Fandi. Dalam pemaparannya, Okta mengatakan produksi Minyak bumi PT Chevron di dunia mencapai 2,9 juta BOE perhari dan telah mempekerjakann 45 ribu karyawan yang tersebar di beberapa negara termasuk di Indonesia.

PT CPI di Indonesia jelas Okta, mulai beroperasi sejak tahun 1924 dan baru berproduksi tahun 1950-an.

Sementara ahli geolagi, Irfan Haris, mengulas tentang teknis pencarian dan proses pengeboran minyak.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Bukber yang diikuti seluruh staf Chevron dan anggota WPR.***

15

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

DPRD Riau Tunda Ranperda Penyertaan Modal di BUMD

Sanksi Tegas ASN yang Pakai Mobdin buat Mudik

“Perlu dilakukan tindakan tegas dikarenakan apa yang sudah digariskan oleh atasan berarti tidak sampai atau tidak dipatuhi oleh bawahan. Ini sama halnya dengan tidak adanya kepatuhan atau mengabaikan perintah atasan.”

“ASN itu diberikan amanah dengan diikuti oleh rambu-rambu seperti mobil dinas hanya untuk keperluan dinas tidak boleh dibawa mudik. Saya kira Pemprov tidak perlu cari kerjaan lagi dengan melakukan pengandangan. Cukup lakukan tindakan tegas bagi yang melanggar. ASN yang ketahuan melanggar, berikan sanksi,” kata Taufik Arrakhman.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah Hukum dan Pemirintahan tersebut berpendapat, kalau memang sudah ada kebijakan dari Gubernur melarang bagi seluruh ASN untuk membawa mobil dinas untuk mudik Lebaran, hal ini harus dipatuhi. Bagi yang melanggar, ASN yang bersangkutan tersebut

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau dr. H. Sunaryo mengatakan bahwa DPRD Riau menunda untuk melanjutkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga.

“Keputusan untuk tidak melanjutkan Ranperda tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan nota rekomendasi resmi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau beberapa waktu lalu,” kata Sunaryo, saat membacakan keputusan DPRD Riau di dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Riau, Kamis

harus diberi sanksi tegas.

Karena, menurutnya, yang diberikan kebijakan adalah ASN bukan seperti anak sekolah yang mesti banyak diatur lagi.

Kenapa mesti direpotkan lagi dengan mesti dilakukan pengandangan lagi terhadap mobil dinas yang ada. “Tidak perlu banyak pengaturan lagi, yang ketahuan langsung sanksi,” tambahnya dilansir InfoPublik.

Disampaikan juga, perlu dilakukan tindakan tegas dikarenakan apa yang sudah digariskan oleh atasan berarti tidak sampai atau tidak dipatuhi oleh bawahan. Ini sama halnya dengan tidak adanya kepatuhan atau mengabaikan apa yang sudah jadi perintah dari atasan terhadap bawahan.***

“Menyampaikan Aspirasi Tidak Perlu Merusak Fasilitas Negara” WAKIL Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Taufik Arrahman, menyatakan seharusnya dalam menyampaikan aspirasi, mahasiswa tidak perlu meluapkan aspirasinya dengan cara merusak fasilitas negara.

“Kita lihat memang ada yang meluapkan lebih dari porsinya, kita sayangkan juga. Kami hanya ingin menyampaikan, bahwa kita sama. Kita ini juga ingin mengisi reformasi dengan baik. Jadi kita jagalah aset kita,” kata Taufik, Rabu (22/5/2019), dilansir cakaplah.com, yang menyatakan menyayangkan aksi unjuk rasa Peringatan 21 Tahun Reformasi yang dilakukan mahasiswa dari BEM Nusantara di DPRD Provinsi Riau, yang berimbas pada rusaknya fasilitas negara di gedung wakil rakyat.

Ketika disinggung mengenai pemicu tindakan anarkis massa pendemo tersebut dikarenakan tidak diperbolehkan masuk dan menemui anggota dewan, Taufik menuturkan bahwa seharusnya hal itu tetap tidak semestinya dilakukan. “Sebenarnya ada atau tidaknya anggota dewan, itu kan bisa dikomunikasikan.

Hari apa, apa yang mau didiskusikan. Bagi saya, selagi saya di kantor, pasti akan kita terima,” cakapnya lagi.

Disinggung mengenai langkah ke depan terkait fasilitas yang rusak tersebut, Taufik mengatakan akan segera diperbaiki oleh Setwan DPRD Riau. “Akan diperbaiki segera. Nanti itu di bagian Setwan. Saya ingatkan sekali lagi agar sama sama kita jaga bersama aset negara kita,” imbuhnya.***

16

(23/5/2019).

Dijelaskan Sunaryo, setelah dilakukan kajian mendalam, dewan menilai ada beberapa hal dalam Ranperda tersebut yang dianggap masih perlu penyempurnaan. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1, untuk penambahan modal BUMD dan pihak ketiga harus dilakukan analisis investasi oleh pemeritah daerah,” kata mantan Wakil Wali Kota Dumai itu.

Lanjut Sunaryo, dalam penambahan penyertaan modal BUMD juga harus ada ketersediaan rencana bisnis yang dinilai oleh ahli atau pihak independen yang berkompeten. Penilaian ahli ini dimaksudkan untuk megukur sejauhmana kelayakan penyertaan modal yang nantinya akan tertuang dalam analisis investasi.

“Selain itu juga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian naskah akademis dan draft Ranperda secara sistematis, serta penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Nomor 80 tahun 2015 tentang produk hukum daerah,” tuturnya.

Sunaryo menambahkan, sistematika Ranperda itu juga harus disesuaikan dengan judul, dimana mengatur tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan pihak ketiga. (e2/rbc)

Di Hadapan Tamu dari Jambi

Karmila: Pembahasan RAPBD Mengedepankan Skala Prioritas “DALAM pembahasan RAPBD ditingkat banggar kita mengedepankan skala prioritas serta usulan dari bawah khususnya Kabupaten dan kota. Sehingga LPj APBD yang disampaikan tidak bisa main-main dan betul-betul mengacu kepada draft awal APBD dan Memorandum of understanding (MoU) yang disepakati.”

Demikian disampaikan anggota DPRD Riau Karmila Sari di hadapan delapan orang anggota badan anggaran (banggar) DPRD Provinsi Jambi, yang menyambangi DPRD Riau pada Kamis (23/05/2019) pagi. Kedatangan rombongan Banggar DPRD Jambi tersebut dalam rangka kunjungan kerja (kunker) terkait pembahasan anggaran pada Rabu maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD. Ditambahkan politisi Partai Golongan Karya ini, dalam realisasi kegiatan diseluruh OPD termasuk e-budgetting ditayangkan melalui website Pemprov Riau maupun website DPRD Riau secara rutin. “Sehingga pengawasan pelaksanaan APBD dapat dilakukan semua pihak tidak hanya DPRD tapi juga kalangan masyarakat,” tandas Karmila.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman memaparkan soal sistim pembahasan anggaran yang dilakukan Banggar DPRD Riau dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta yang menjadi skala prioritas dalam pembahasan sesuai dengan hasil Musrenbang yang diusulkan oleh seluruh kabupaten dan kota di Riau.

“Ada beberapa tahapan yang kita lakukan dalam pembahasan RAPBD baik APBD murni maupun RAPBD Perubahan di Banggar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam proses pembahasan tersebut memang ada beberapa kali keterlambatan baik oleh Banggar maupun TAPD karena seringkali dalam pembahasan RAPBD dikejar waktu, tapi Insyaallah APBD Riau selalu disahkan tepat waktu, “jelas Noviwaldi.

Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar dalam kesempatan tersebut menanyakan tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Riau tahun 2018 yang ditanggapi oleh Noviwaldi bahwa DPRD Riau melakukan pembahasan LPj secara terinci dan periodik, termasuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dimintai pendapatnya tentang realisasi APBD di OPD bersangkutan.

“LPj APBD yang memuat progres kegiatan diseluruh OPD kita bahas ditingkatkan komisi-komisi termasuk permasalahan yang terjadi dalam realisasi kegiatan mereka, mulai dari serapan anggaran sampai dengan kegiatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan, “ulas politisi Partai Demokrat tersebut.

Anggota Banggar DPRD Jambi sendiri memaparkan kondisi APBD Jambi tahun 2019 yang mencapai Rp 4 triliun dan dinilai sudah mencukupi sesuai dengan jumlah penduduk, luas geografis serta kebutuhan pembangunan diseluruh Kabupaten dan kota di Jambi.

Dalam diskusi tersebut terungkap juga bahwa Pemprov maupun DPRD Jambi belum memiliki website resmi untuk menayangkan progres APBD. “Alhamdulillah APBD Provinsi Jambi tahun 2019 ini mencapai Rp 4 triliun dan angka tersebut kami nilai sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di provinsi Jambi serta jumlah penduduk. Hanya saja kami masih memiliki keterbatasan dalam menayangkan ebudgetting melalui website resmi pemerintah karena belum ada sampai saat ini, “papar Syahbandar, wakil ketua DPRD Jambi.

Kedelapan anggota DPRD Jambi tersebut dipimpin Wakil ketua AR Syahbandar dengan anggota Mardinal, Nasri Umar, Effendi Hatta, Luhut Silaban, Khairil, Syamsul Anwar dan Fahrul Rozi. Sedangkan anggota DPRD Riau yang menerima kedatangan rombongan adalah Wakil Ketua Noviwaldi Jusman, Karmila Sari dan Mansyur HS serta Sekretaris DPRD Riau Kaharudin bertempat di ruang medium kantor DPRD Riau. (e2/mrc)

17

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Kordias Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Riau:

“Ramadhan Bukan Alasan Bermalas-malasan Ngantor”

Dewan Minta Tegakkan Hukum pada Perambah Hutan ASRI Auzar, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, mengatakan pihaknya sangat mendukung langkahlangkah yang dilakukan oleh KPK untuk mengambil alih kebun-kebun yang tidak punya izin yang dilakukan oleh perusahaan. Lakukan tindakan hukum terhadap perambah hutan ini”, katanya.

Ditemui di gedung DPRD Riau, Kamis (16/5/2019), Asri mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih serta menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Provinsi Riau karena dinilai merugikan daerah.

Ia menjelaskan, kebun kelapa sawit ilegal di Riau ini awalnya dilakukan oleh

perambah hutan. Kemudian oleh perusahaan diolah menjadi kebun kelapa sawit tanpa mengantongi izin. Artinya mereka tidak membayar pajak kepada negara.

Kondisi ini kata Asri Auzar, sangat merugikan pemerintah terutama pemerintah Provinsi Riau.

Ketua DPD Demokrat Riau itu mengatakan, pihaknya siap membeberkan nama-nama perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada KPK jika diminta.

Salah satunya kata Asri Auzar, PT Duta Palma dan PT Andika. Khusus Andika terang Asri Auzar, ada 10 ribu hektar kebun sawit yang dibangun di Rohul tanpa izin.

Sebagaimana dilansir satu media online di Riau, hasil verifikasi tim KPK atas

laporan Pansus DPRD Riau, menemukan seluas 1,8 juta ha korporasi sawit ilegal.

“Dalam catatan kami ada 1.8 juta hektar perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Selain dikuasai masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin,” kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru 2 April 2019.

Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan.

Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). (e2/rec)

Pastikan Harga Stabil, Dewan Sidak ke Pasar “KITA ingin memastikan harga-harga bahan pokok stabil. Karena beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan kenaikan harga yang cukup fantastis terutama bawang putih. Tapi Alhamdulillah tadi kami cek di lapangan harga sembako cukup stabil,” ucap Makmun Solihin.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau tersebut, mengatakan hal itu usai melakukan sidak (inspeksi mendadak) di pasar Pekanbaru, Rabu. Sidak itu sendiri dimaksudkan untuk memantau harga bahan kebutuhan pokok di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pekanbaru.

Dalam sidak tersebut, diketahui harga komoditas pangan di Kota Pekanbaru relatif stabil.

Legislator asal Kabupaten Kampar itu menyebutkan, berkat upaya yang dilakukan Dinas perdagangan Koperasi dan UMKM Riau kenaikan harga bawang putih yang sempat menembus harga pasar Rp60/kg beberapa waktu lalu, mampu diturunkan. “Alhamdulillah berkat komunikasi intensif dari kadis dengan kementerian ini bisa ditanggulangi sehingga kelonjakan harga tidak cukup lama,” paparnya.

Makmun Solihin didampingi Wakil Ketua Komisi II Karmila Sari, Anggota Komisi II Eva Yuliana, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Riau

18

melakukan pengecekan langsung ke pedagang di dua titik yakni Pasar Pagi Arengka dan Pasar Modern Giantdi Jalan Nangka.

Dari hasil sidak, di Pasar Pagi Arengka didapatkan informasi harga bawang putih berada di kisaran Rp30/kg, cabe merah di kisaran 30 rb/kg, daging ayam 25 ribu/kg, daging sapi Rp110 ribu/kg, minyak curah Rp10 ribu/kg, minyak goreng kemasan 13 ribu/kg, gula pasir Rp13 ribu per kilogram.

Sementara itu, di supermarket Giant, harga bawang putih berada di kisaran Rp35 ribu/kg, beras Rp61 ribu per lima kilo, daging sapi Rp104 ribu perkilo, gula kemasan Rp12.500 perkilo, minyak kemasan Rp11 ribu per kilo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Karmila Sari meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan kenaikan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fri-

tri 1440 Hijryah. Dia menyebutkan stok bahan pokok dalam tiga bulan ke depan cukup, sehingga tidak akan mempengaruhi kestabilan harga jelang Lebaran.

“Masyarakat tidak usah khwatir. Karena untuk tiga bulan ke depan Dinas dan Bulog sudah menjamin bahan pokok stabil. Dan juga ada Satgas Bahan Pokok yang akan melakukan pengawasan,” ujar politisi Golkar ini.

Karmila juga meminta agas Dinas perdagangan setempat membuat aplikasi yang bisa mengontrol stabilitasi harga bahan pokok di seluruh pasar yang ada di kawasan setempat “Seperti Bank Indonesia, mereka punya aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait harga bahan pokok di daerah-daerah, namanya PIHPS. Harganya diupdate setiap hari. Ini memudahkan pengawasan. Kita harapkan dinas membuat aplikasi seperti itu,” ujarnya. (e2/ant)

Perda Karhutla Disahkan, Ini Kata Sumiyanti SUMIYANTI, anggota Pansus Ranperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan DPRD Riau, mengatakan Ranperda tersebut dimaksudkan untuk mengatur segala terkait kebakaran hutan dan lahan. Apakah itu masalah pencegahan, saksi bagi pelaku, kelestarian lingkungan dan sebagainya.

“Termasuk masalah ketentuan kearifan lokal yang mengatur batasan luas lahan yang boleh dibakar oleh masyarakat,” katanya. Sumiyanti mengatakan hal itu menyusul setelah DPRD Riau mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jadi Peraturan Daerah (Perda) sekaligus, Kamis (23/5/2019). Satu lagi Perda tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan dalam masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat.

Persetujuan melalui rapat paripurna DPRD Riau ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo didampingi Ketua DPRD Riau, Septina Prinawati dan Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu dan Anggota DPRD Riau. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar.

Turut hadir Forkopimda, Kepala OPD dan undangan lainnya. Sebelum pengesahan dilakukan penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) dari kedua Ranperda tersebut sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah.

Juru bicara Pansus Ranperda Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dalam masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, Ade Hartati Rahmad mengatakan, dengan adanya Perda ini salah satunya akan mengatur dan memberikan pedoman terkait masalah keberadaan desa adat. “Begitu juga dalam pengangkatan kadesnya,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Dalam pendapat akhir Kepala Daerah yang disampaijan oleh Gubernur Riau, Syamsuar sangat memberikan apresiasi terhadap disahkan dua Ranperda ini. Ini akan memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik dalam bertindak maupun menjalankan ketentuan. Begitu juga dalam penganggaran dalam penanganan. “Setelah persetujuan ini akan segera ditetapkan proses jadi Perda dan penerapannya,” sebut Gubri. (e2/mcr)

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau Kordias Pasaribu mengatakan, proses Pemilu 2019 telah selesai sehingga itu tidak bisa lagi menjadi alasan absennya anggota DPRD Riau dalam setiap rapat. “Kita sudah minta komitmen ketua fraksi agar bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja dewan, termasuk penyelesaian Perda,” tuturnya.

Makanya, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pihaknya meminta para kolega sesama anggota DPRD Riau agar tidak menjadikan Ramadan alasan bermalas-malasan untuk tidak hadir di DPRD Riau.

“Terlebih, saat ini merupakan bulan Ramadhan dimana ada banyak keberkahan, makanya diminta para meminta anggota dewan agar bekerja maksimal di akhir-akhir masa jabatan ini,” katanya. “Harusnya kan di bulan Ramadhan ini semuanya semakin giat, dan bisa melahirkan perda-perda yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya, dilansir riauonline.co.id.

Beberapa pekan terakhir, aktivitas para wakil rakyat di DPRD Riau tak seperti biasanya. Gedung DPRD Riau cenderung sepi, ketiadaan anggota di kantor tersebut. Bahkan, saat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi Peringatan 21 Tahun Reformasi beberapa hari lalu, tidak ada wakil rakyat berada di dalam kantor beralamat Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, memang sebelumnya DPRD Riau cukup sepi. Sejumlah anggota masih mengawal suara Pemilu Legislatif 2019 lalu. “DPRD ini produk dari partai, semuanya orang partai, dan tentu sibuk dengan partai di Pemilu,” kata Kordias, Kamis, 23 Mei 2019.***

19

Risalah

Keutamaan & Teknis Puasa Enam Hari di Bulan Syawal

Setelah puasa Ramadhan berakhir, disyariatkan bagi kaum muslim untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal. Puasa ini dapat berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna atas kekurangan yang terjadi dalam puasa wajib di bulan Ramadhan.

S

EPERTI shalat lima waktu yang dibarengi dengan sunnah rawatib qabliah dan ba’diah, puasa Ramadhan juga seperti itu. Dalam sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ibadah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadhan ini didahului dengan puasa-puasa sunnah di bulan Sya’ban yang berfungsi seperti rawatib qabliah dan puasa enam hari di bulan Syawal yang berfungsi seperti rawatib ba’diah.

Sebelum memasuki bulan Ramadhan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memperbanyak puasa sunah di bulan Sya’ban sebagaimana digambarkan Aisyah radhiyallahu ‘anha: “Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya’ban.” [HR. Bukhari dan Muslim] Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang alasan memperbanyak puasa di bulan Sya’ban, beliau menjawab: “Bulan Sya’ban adalah bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan dan dilalaikan oleh mayoritas umat manusia, padahal di bulan tersebut amal-amal diangkat kepada Allah Rabbul ‘alamin, sedang aku senang jika amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa.” [HR. Abu Daud dan Nasa’i, hasan] Setelah puasa Ramadhan berakhir, disyariatkan bagi kaum muslim untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal. Puasa ini dapat berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna atas kekurangan yang terjadi dalam puasa wajib di bulan Ramadhan. Seperti halnya shalat sunah rawatib ba’diah, ia dapat melengkapi dan menyempurnakan pahala shalat wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut: ُ ‫ُلو‬ ّ َ ‫ق ةَُال‬ ُ ‫ساَح‬ ُ ‫ساَّنلا‬ ُ ‫ب‬ َ ‫ي َلا‬ َ ‫ب‬ َ ‫قْلا َمْو‬ َ ‫صلا ُمِهِلاَمْعأَ ْنِم ِةَما‬ َ ‫ق‬ ِ ‫ي ِه‬ ِ‫ي اَم َلَّوأَ َّنإ‬ ِ ‫ي‬ َ ‫ْمأَ اَهَّم‬ ْ ‫تأَ ىِد‬ ّ ُ‫ئَالَمِل َّزَعَو َّلَج اَن‬ ‫بَر‬ َ ‫ت‬ َ ‫بَع ِةَال‬ ِ ‫ف اوُرظُْنا ُمَلْعأَ َوهَُو ِه‬ ِ ‫صي‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫ت‬ ْ ‫ت هَُل‬ ُ ‫ت‬ َ ‫ك ًةَّما‬ َ ‫ًةَّما‬، ‫ك ْنإَِو‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ئ‬ ‫قَن‬ ً ‫ا‬ َ ‫ص‬ َ ِ‫ك ْنإ‬ َ ‫تَنا‬ َ ‫تْنا َنا‬ َ ‫ص‬ َ َ‫ف ؟اه‬ َ ‫ت‬ َ ‫ش اهَْنِم‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫عُّو‬ َ ‫عُّو‬ ٌ ‫ق‬ َ ‫ط‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ت ْنِم ىِد‬ ْ ‫ىِد‬ ‫ق‬ َ ‫بَعِل ْلهَ اوُرظُْنا َلا‬ َ ِ‫ك ْنإ‬ َ ‫ت هَُل َنا‬ َ ‫تأَ َلا‬ ِ ‫بَعِل اوُّم‬ ٍ ‫ف؟‬ ُ ‫ت َّم‬ َ ‫عُّو‬ ُ ‫كاَذ ىَلَع ُلاَمْعَألا ُذَخْؤ‬ ُ ‫ْم‬. َ ُ‫ت ْنِم ه‬ َ ‫ط‬ ‫ف‬ َ ‫ضيِر‬ َ ‫ت‬ ِ ‫ث ِه‬

“Amalan manusia yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Allah berfirman kepada para malaikat, sedang Allah Maha Mengetahui: Perhatikanlah shalat hamba-Ku, apakah ia telah menyempurnakan atau terdapat kekurangan di dalamnya? Jika shalat tersebut sempurna, maka dicatat sempurna. Dan jika shalat tersebut terdapat kekurangan di dalamnya maka Allah berfirman: Perhatikanlah, apakah hambaKu memiliki shalat tathawwu’ (sunah). Kalau ia memiliki shalat tathawwu’, maka Allah berfirman: Sempurnakanlah untuk hamba-Ku shalat wajibnya dari shalat tathawwu’nya. Dan amalan-amalan itu diperlakukan seperti itu.” [HR. Abu Daud danTirmidzi, shahih] Selain berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna kekurangan puasa wajib, puasa enam hari di bulan Syawal juga memiliki keutamaan dan keistimewaan lain, di antaranya: 1. Puasa enam hari di bulan Syawal dapat menyempurnakan pahala puasa Ramadhan menjadi pahala puasa selama satu tahun penuh.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ُ ‫تأَ َّم‬ ْ ‫ب‬ ًّ ‫ش ْنِم ا‬ ْ‫ص نَم‬ َ ‫ك َنا‬ َ ‫ص‬ َ ‫ك ٍلاَّو‬ َ ‫رْهَّدلا ِما‬ َ ‫ضَمَر َما‬ َ ‫ث َنا‬ َ ‫س هَُع‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫ت‬ “Barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun.” [HR. Muslim] Perhitungan pahala ini didasarkan pada ketentuan bahwa satu kebaikan itu dapat diganjar sepuluh pahala yang disebutkan dalam firman

20

Pemerintah Kota

Allah yang artinya: “Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.” [QS. Al-An’am: 160] Sedang jumlah puasa Ramadhan ditambah puasa enam hari di bulan Syawal adalah 36 hari. Jumlah tersebut jika dikalikan 10, maka hasilnya adalah 360 hari, yaitu jumlah hari dalam setahun.

Hal ini senada dengan perhitungan yang disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau berkata: “Para ulama menjelaskan maksud “seperti berpuasa selama satu tahun”, karena kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat. Ramadhan senilai sepuluh bulan, sedangkan enam hari senilai dua bulan.”

2. Puasa Syawal merupakan salah satu indikasi diterimanya puasa Ramadhan. Karena apabila Allah Ta’ala menerima amal seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk meningkatkan perbuatan baik setelahnya.

Sebagian orang bijak mengatakan: “Pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya.” Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan indikasi atas terkabulnya amalan pertama.

3. Puasa Syawal merupakan bentuk rasa syukur atas atas taufik Allah untuk berpuasa Ramadhan. Mensyukuri taufik ini termasuk yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya yang artinya: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.“ [QS. Al-Baqarah: 185] Puasa ini juga merupakan indikasi kecintaan seseorang kepada ketaatan dan kegemaran menyambung amal-amal saleh.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata: “Menyikapi nikmat taufik untuk berpuasa di bulan Ramadhan dengan melakukan kemaksiatan sesudahnya adalah termasuk di antara perbuatan mengganti nikmat Allah dengan kekafiran.”

4. Di antara manfaat puasa enam hari di bulan Syawal adalah bahwa amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadhan tidak terputus dengan berlalunya bulan mulia ini, selama ia masih hidup. Orang yang berpuasa setelah Ramadhan bagaikan orang yang cepat-cepat kembali dari peristirahatannya, yakni orang yang baru istirahat dari peperangan fi sabilillah lantas kembali lagi.

Bisyr al-Hafi ditanya tentang kaum yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadhan tetapi jika Ramadhan berlalu mereka tidak bersungguh-sungguh lagi, lalu dijawab: “Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah Ta’ala secara benar kecuali di bulan Ramadhan saja, padahal orang saleh adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh di sepanjang tahun.”

Teknis Pelaksanaan Puasa Syawal Pelaksanaan puasa Syawal dapat dilakukan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah. Baik di awal setelah lewat tanggal satu, pertengahan, ataupun di akhir bulan Syawal.

Bagi yang memiliki utang puasa di bulan Ramadhan, maka sebaiknya menqadha’nya terlebih dahulu sebelum memulai puasa Syawal, utamanya jika waktunya cukup untuk itu karena keutamaan puasa Syawal terikat dengan kesempurnaan puasa Ramadhan, sedang orang yang memiliki utang puasa di bulan Ramadhan, belum menyempurnakan puasa Ramadhannya.

Akan tetapi jika tidak memungkinkan maka tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal yang sunnah atas puasa qadha’ yang wajib karena kesempatan mengqadha’ puasa tersebut banyak sedangkan puasa Syawal waktunya terbatas. (markazinayah.com)

Infotorial pemko Dumai

Dumai

Risalah

Wawako Dumai, Eko Suharjo:

“Tak Semua Mushala Bisa Dibantu Pemko” “Jadi saat ini hanya ini yang bisa kami bantu dan kalau ada kekurangan kita harap masyarakat mau bekerjasama membantu pembangunan ini karena kerja sama masyarakat dan pemerintah lah uangkan membawa satu daerah semakin baik.”

W

AKIL Wali Kota (Wawako) Dumai Eko Suharjo mengatakan, tidak semua masjid dan musala di Kota Dumai yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota Dumai karena keterbatasan anggaran dan banyaknya masjid dan mushala di Kota Dumai ini.

Wawako Eko Suharjo mengatakan hal itu saat memimpin rombongan safari Ramadan Pemerintah Kota Dumai yang mendatangi musala Al Muminum, Jalan Kapal, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan. Suasana keakraban dari masyarakat yang dipimpin langsung oleh Camat Sungai Sembilan sangat kental terasa selama rombongan berada di lokasi.

Pada kegiatan Safari Ramadan yang merupakan agenda tahunan Pemko Dumai selama bulan Ramadan ini, pemerintah Kota Dumai juga tak lupa menyerahkan bantuan pembangunan masjid dan musala termasuk pada musala Al Muminun.

Dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Dumai ini, saat ini dirinya dan walikota Dumai Zulkifli As bersama rombongan setiap malam selama 15 hari ke depan akan mendatangi masjid dan musala dengan agenda safari sembari menyerahkan bantuan pembangunan. Jadi dalam satu tahun

Pemko Dumai akan membantu dana pembangunan pada 30 masjid dan musala dan disana bangsa kemampuan kita.

“Tahun ini yang ini dapat namun tahun depan lain lagi sehingga semuanya merata dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana meskinya,” ujar Eko, dilansir cakaplah.com. “Penyerahan bantuan pembangunan Pemko Dumai ini berdasarkan pengajuan bantuan pembangunan masjid dan musala yang diajukan pengurus dan prosesnya cukup lama,” tambahnya.

“Untuk mendapatkan bantuan tersebut dari pengajuan kita masukkan dalam rencana anggaran dari bagian Kesra sekretariat kota Dumai untuk diajukan anggarannya ke DPRD dan jika disetujui tahun depan baru kita berikan,” terang Eko. “Jadi saat ini hanya ini yang bisa kami bantu dan kalau ada kekurangan kita harap masyarakat mau bekerjasama membantu pembangunan ini karena kerja sama masyarakat dan pemerintah lah uangkan membawa satu daerah semakin baik.”***

Wako Dumai Apresiasi Kader KB

“Mereka Tak Kenal Lelah Melaksanakan Kegiatan” WALI Kota Dumai Zulkifli As menyatakan memberi apresiasi terhadap para kader KB (Keluarga Berencana) di kota itu, yang tanpa kenal lelah dan dengan penuh semangat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sampai ke tingkat akar rumput.

Wako Zul As mengatakan hal itu saat mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB untuk tingkat kota Dumai.

Sebelum pengukuhan,telah dilakukan rapat persiapan verifikasi lapangan nominator pelaksana terbaik tingkat nasional dalam momentum kesatuan gerak PKK – KKBPK – KES Tahun 2018/2019 di Gedung Sri Bunga Tanjung, Selasa (21/05/2019) siang.

Sebelumnya, Wako Zul As mengatakan keberadaan Pokja sangat penting guna peningkatan koordinasi segala program di lintas sektoral yang diarahkan ke Kampung KB. Dibentuknya kampung KB bukan berarti selalu berkutat dengan urusan

kependudukan. “Akan tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan di wilayah setingkat RT yang tadinya dianggap tertinggal.

Untuk itu berbagai program lintas sektoral diarahkan langsung ke kampung KB sehingga kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat dituntaskan didaerah ini” jelasnya.

Wako juga menambahkan, bahwa semuanya perlu peranan kader lapangan yang tergabung dalam Pokja . “Setelah pembekalan nantinya, diharapkan para kader dapat lebih termotivasi dalam ikut berpartisipasi melaksanakan program nasional ini” ujarnya.

Sambutan ketua koalisi kependudukan dan pembangunan kota Dumai selaku ketua TP – PKK kota Dumai Hj.Haslinar menyebutkan bahwa Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengaplikasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di lapangan. (e2/prc)

21

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Inhil

Bupati Wardan Serahkan Santunan Buat Kaum Dhuafa & Anak Yatim MEMANFAATKAN momentum Ramadhan 1440 H, Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP terlibat di dalam sejumlah kegiatan, termasuk yang bernuansa keagamaan. Yaitu, pada Jumat (31/5/2019) menghadiri kegiatan Khatam Al Qur’an dan Buka Puasa Bersama dan Penyerahan Santunan Yatim Piatu serta Penyerahan Paket Ramadan Ceria dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Inhil.

Pada Sabtu (1/6/2019), Bupati Wardan memimpin peringatan Hari Lahir Pan-

22

casila. Apel ini diikuti Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda H Said Syarifuddin, unsur Forkopimda, para pejabat dan ASN Pemkab Inhil. Sebelumnya, Minggu (26/5/2019), Bupati Wardan bersama Wabup H Syamsudin Uti menghadiri buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KKIH) Jakarta di Hotel Grend Said, Jakarta, yang dihadiri ratusan masyarakat Inhil yang berdomisili di Jakarta.

Sementara Ketua DPRD Inhil Dani

M. Nursalam, selain menghadiri acara penyerahan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kepada Pamkab Inhil, juga melaksanakan buka puasa bersama di rumah dinasnya di Tembilahan, Kamis (9/5/2019). Dalam kesempatan ini, Dani menyampaikan pesan damai pasca Pemilu Serentak 2019. Tampak hadir Sekdakab Said Syarifuddin, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Andrian Siregar dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.***

23

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan 2018

Dengan dipimpin langsung oleh ketuanya, Septina Primawati, pada Senin (20/5/2019) bertempat di ruang sidang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, lembaga perwakilan rakyat tingkat provinsi itu kembali menyelenggarakan sidang paripurna.

D

ihadiri oleh Gubri (Gubernur Riau) Drs. H. Syamsuar M.Si. dan sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov (Pemerintah Provinsi Riau), sidang paripurna tersebut beragendakan penyerahan LHP (laporan hasil pemeriksaan) atas Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2018 kepada unsur pimpinan di lingkup DPRD Provinsi Riau.

Undangan lain yang tampak hadir dalam sidang paripurna yang digelar dalam suasana puasa Ramadhan tersebut antara lain Kepala Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Riau Thomas Ipoeng Anjar Wasito SE MM, serta dihadiri unsur Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Riau, sejumlah anggota DPRD Riau, dan para tamu undangan lainnya.

Sidang paripurna tersebut diseleng-

24

garakan menyusul hasil.pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018, dan BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemprov Riau. Rapat Paripurna ini juga merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan antara BPK RI dengan DPRD Riau beberapa tahun yang lalu tentang tatacara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Riau.

Sebelum secara resmi membuka sidang paripurna itu, Ketua DPRD Riau Septina Primawati terlebih dahulu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1440 Hijriyah. “Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan serta memperoleh predikat taqwa, aamiin yaa robbal alamin,” ungkap mantan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau itu.

Rapat paripurna itu sendiri secara resmi mulai dibuka Septina pukul 11..33

WIB. Dalam pidatonya saat membuka sidang, politisi Partai Golongan Karya itu mengingatkan bahwa rapat kali ini sangatlah penting. “Karena dapat menyaksikan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Riau Tahun 2018 yang akan diserahkan BPK kepada DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau,” katanya.

Dalam pandangan Septina, laporan hasil pemeriksaan ini tentunya memuat hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama jajarannya selama kurun waktu 2018.

“Dan laporan hasil pemeriksaan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Riau tahun anggaran 2018 yang lalu,” ungkap Septina.

“Dalam melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut, DPRD Provinsi Riau berhak mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI,” kata Septina.

Dia berharap, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dalam hal ini Gubernur Riau dan DPRD Riau dapat menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dalam LHP tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelakanaan APBD 2018.

Berkaitan dengan itu, kata dia, nantinya DPRD Riau juga akan menggelar rapat paripurna sebagai tindak lanjut pembahasan laporan BPK RI, tentang penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 9 tahun 2015 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Kita mengharapkan Gubernur Riau berserta jajaran dapat memepersiapkan hal-hal yang terkait dengan usulan Ranperda tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama,” ujar Septina.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, T Ipoeng Anjar Wasito mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 7 kalinya. Karena pada tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD di Tahun 2018, BPK kembali memberikan Opini WTP pada Pemprov Riau “Kami berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dimasa mendatang tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik terus meningkat. Demikian pula peningkatan tuntutan masyarakat atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK,” kata Ipoeng dalam sambutannya.

Kendati diberi Opini WTP, menurut Ipoeng, masih terdapat beberapa

catatan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya hingga 60 hari kedepan. “Pada tahun 2018 lalu, BPK memberi Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Riau, pada tahun ini, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD 2018, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP,” kata Ipoeng.

Disampaikan Ipoeng, dalam penyajian laporan, Pemprov Riau telah menyelenggarakan jurnal aktual secara penuh, namun demkian penggunaan sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) masih belum optimal. “Aplikasi SIPKD belum dapat menarik saldo awal pelaporan audit tahun sebelumnya, sehingga harus diinput ulang dan sepenuhnya belum menyajikan aset di neraca,” kata dia.

Sementara tekait dengan penatausahaan aset, kata Ipoeng, Pemprov Riau telah menyajikan aset tetap, dan melakukan kapitalisasi aset tetap, namun demikian hal itu dilakukan masih dengan cara manual. “Pemprov Riau juga belum menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan dan penatausahaan aset serta penyusunan laporan keuangan, sehubungan dengan hal tersebut, kami mendorong supaya Pemprov Riau menetapkan sistem aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pertangungjawaban pengelolaan keuangan daerah agar lebih akurat, transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Selain masalah pengendalian intern, Ipoeng juga menyampaikan beberapa temuan terkait dengan kepatuhan Pemprov Riau terhadap peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah, BPK mendapati nilai penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Riau terhadap enam BUMD belum disajikan ber-

dasarkan audit kantor akuntan publik.

BPK juga menemukan jika pengelolaan belanja hibah uang dan barang kepada pihak ketiga dan masyarakat belum tertib. “Aset yang bersumber dari hibah Kemendikbud tahun 2017 dan tahun 2018 belum dicatat dalam kartu inventaris barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Ipoeng, pola pengelolaan badan layanan umum pada RSUD Arifn Achmad, RSUD Petala Bumi dan RSJ Tampan belum memadai, “selain itu terdapat belanja perjalanan dinas di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak sesuai dengan kondisi senyatanya,” kata dia. “BPK juga mendapati adanya kekurangan volume pekerjaan fisik pada pembangunan gedung dan bangunan pada beberapa OPD,” tambah Ipoeng lagi.

Sejumlah permasalahan tersebut, menurut Ipoeng, telah dimuat dalam Buku ll (LHP atas Sistem Pengendalian Internal), dan Buku Ill (LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan). Sedankan hasil Pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Sementara Gubernur Riau, Syamsuar dalam kata sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya lantaran untuk kesekian kalinya Pemprov Riau diberikan opini WTP oleh BPK RI. “Alhamdulillah hari ini, opini WTP diterima kembali oleh pemerintah Provinsi Riau. Kita patut bersyukur kepada Allah S.W.T. atas prestasi tertinggi dibidang pengelolaan keuangan yang diberikan oleh BPK RI,” ungkap Syamsuar.

Ditambahkan Syamsuar, keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau memperoleh opini WTP ini adalah berkat

komitmen bersama, pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau. “Kami mengucapkan terimakasih kepada tim BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan selama lebih kurang 30 hari dengan mempertahankan independensi dan integritasnya. Terimakasih kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran, khususnya kepada pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau,” jelas Syamsuar.

Kata dia, keberhasilan itu juga berkat adanya komitmen bersama antara Pemrov Riau dan DPRD Riau. “Kami mengucapkan terimaksaih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari dengan mempertahankan independensi dan integritasnya, terimakasih kepada seluruh kepala OPD dan jajaran, khususnya kepada pihak yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemprov Riau,” tutur Syamsuar.

Dikatakan mantan Bupati Siak dua periode berturut-turut ini, pihaknya juga akan segera menindaklajuti apa yang menjadi temuan BPK. “Selanjutnya kalau masih ada temuan-temuan, dalam waktu 60 hari akan segera ditindaklanjuti oleh kami, selesai ini tentunya kami akan menyampaikan semua temuan ini kepada OPD terkait, kiranya mereka akan segera menindaklanjuti,” kata dia. “Tindak lanjut itu nanti akan kami sampaikan kepada BPK RI, kita optimistis karena itu sudah menjadi kewajiban,” demikian Syamsuar.

Sementara Ketua DPRD Riau Septina usai sidang paripurna mengatakan, DPRD Riau memberi apresiasi pada Pemprov Riau atas keberhasilan itu. Sejalan dengan itu, Septina juga berharap prestasi ini dapat dipertahankan secara baik. “Kita ucapkan selamat kepada Pemprov Riau dan jajaran atas raihan opini WTP ini. Kami berharap tahun mendatang opini ini dapat dipertahankan dengan baik,” tuturnya. (adv/hms)

25

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Arianto Sambut Aksi Demo Massa Buruh

RATUSAN buruh yang tergabung dalam forum lintas serikat pekerja buruh se Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu, Jumat (3/5/2019).

Pada saat aksi tersebut tampak beberapa serikat butuh, diantaranya Hukatan KSBSI, FSPTI KSPSI, SP3 SPSI dan juga NIBA. Bupati Inhu yang menyambut aksi demo itu, dalam sambutannya mengatakan, masalah perburuhan yang terjadi di daerah yang ia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Sakit buruh sakit saya juga. Bila memang Kadisnaker tidak benar, sore ini juga saya berhentikan,” katanya. “Terkait UMK Inhu 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi,” katanya.

Pada Kamis (2/5/2019), Bupati Yopi bersama Gubernur dan Bupati/Walikota seProvinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak se-Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah Pertanahan.

Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Komplek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru.

Jauh sebelumnya, Bupati Yopi meresmikan gedung baru RSUD Indrasari Rengat yang selesai dibangun pada 2018 dengan menelan anggaran sebesar Rp 17 miliar.

Bupati Yopi menegaskan bahwa RSUD Indrasari Rengat merupakan kebanggaan bagi masyarakat Inhu. Untuk tu dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan pembangunan RSUD Indrasari Rengat.*** foto-foto: dari berbagai sumber

26

27

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Pemkab Kuansing

Kolom

Kolom

Mengapresiasi Terobosan Wardan

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

D

Bupati Mursini Minta OPD Optimalkan Pelayanan “Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor.go.id) ini merupakan sebuah kanal layanan pengaduan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan prinsip mudah dan terintegrasi.”

B

UPATI Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini meminta jajaran OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Kuansing untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Karena sejatinya, setiap aparat merupakan pelayan bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bupati Mursini mengatakan hal itu saat melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diadakan di hotel Pangeran Pekanbaru. Selasa (21/5/2019). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution, dan dihadiri oleh seluruh Bupati, Walikota dan Seluruh kepala OPD di lingkungan Provinsi Riau.

Sesuai dengan amanat Peraturan mentri PANRB No.24 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Pedoman Pengelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik secara Nasional, menurut Kadis

28

Kominfoss Samsir Alam, pihaknya dari Dinas Kominfoss sejauh ini sudah menyiapkan regulasi dan kebijakan, kebijakan yang akan mendukung terselenggaranya program ini. “Segera kita sosialisasikan baik dikalangan internal pemerintah dan masyarakat, sehingga layanan masyarakat ini bisa kita optimalkan,” katanya.

Sebagai referensi, dewasa ini tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya semakin baik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut kinerjanya. Salah satunya pengelolaan terhadap pelayanan publik. Ombusman sebagai lembaga negara yang fokus “mengawal” pelayanan publik, berkepentingan agar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

Perkuat unit layanan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media-media komunikasi

lainnya, perkuat sumber daya manusia pengelola pengaduan dengan meningkatkan kompetensi petugas, perkuat regulasi dan kebijakan-kebijakan internal untuk mempermudah pelayanan masyarakat, dan memonitoring secara berkala pelayanan publik.

Kegiatan penandatanganan yang langsung dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Mursini didampingi oleh Kadis Kominfo Kuantan Singingi Samsir Alam ini juga dilanjutkan dengan Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Publik dimana media yang digunakan adalah Aplikasi berbasis SMS ke nomor 1708 dan website lapor.go.id Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor.go.id) ini merupakan sebuah kanal layanan pengaduan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan dengan prinsip mudah dan terintegrasi. (rel)

ALAM membangun sebuah daerah otonom, sebenarnya tidak cukup kalau hanya dengan mengacu kepada garisan-garisan formal yang ada. Sangat dituntut terobosan dan inovasi, karena sejatinya cukup tersedia ruang untuk melakukan lompatan-lompatan yang dinilai berarti.

Apalagi sebagian besar daerah, tidak terkecuali di Provinsi Riau, dihadapkan dengan persoalan klasik, antara lain berupa keterbatasan anggaran yang tertuang di APBD dalam setiap tahun anggaran. Anggaran di APBD relatif kecil, sementara tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang mesti dihadapi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tidak terkecuali bagi Inhil (Indragiri Hilir), sebuah kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki rentang kendali wilayah yang sangat luas, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Belum lagi persoalan keterbatasan infrastruktur dasar yang menyulitkan hubungan antarkawasan di daerah itu. Dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain di Riau, Inhil memang memiliki kawasan yang sangat luas.

Kalau mena­ ngani kabupa­ten seperti Inhil masih dengan melakukan pendekatanpendekatan lama, diniscayakan upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterak a n

masyarakat akan sulit dicapai. Sangat dituntut pendekatan-pendekatan baru, yang dinilai relevan dengan perkembangan kondisi, agar Inhil mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Riau.

Beruntung, Inhil memiliki Drs. HM Wardan MP, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai bupati di daerah ini. Wardan, dalam kapasitasnya sebagai orangnomor satu di Inhil tidak mau hanya terjebak rutinitas dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, tapi berupaya melakukan terobosan yang ia nilai memang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat.

Salah satu program yang menjadi andalan Wardan selama menjabat Bupati Inhil periode pertama, 20132018, adalah dengan diluncurkannya DMIJ (Desa Maju Inhil Jaya). Ketika dipercaya lagi menjadi Bupati Inhil periode kedua, yaitu untuk masa jabatan 2018-2023, program DMIJ lebih dimatangkan lagi melalui program yang diberi nama dengan DMIJ Plus Terintegritas.

DMIJ ternyata cukup efektif membangun Inhil secara merata melalui perangkat desa di seantero Inhil.

Pada 2018, yaitu memasuki tahun ke-5, DMIJ banyak melahirkan kemaslahatan bagi ummat, khususnya yang berada di kawasan perdesaan. Sedikitnya, 386.660 meter jalan rabat beton, jerambah seluas 7.062 meter dan jembatan seluas 3.271 meter telah berhasil dibangun.

Belum lagi pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya.

Akses jalan di kawasan perdesaan kini begitu mudah diakses, sebagian perkebunan kelapa masyarakat dapat terhindarkan dari derasnya terjangan air sungai, sarana dan prasarana publik pun sudah dapat dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat. Rasa syukur dan beragam wujud penghargaan diungkapkan hampir seluruh elemen masyarakat di Inhil. Besarnya harapan agar program DMIJ berlanjut juga kian mencuat dari kalangan ‘akar rumput’.

Selain itu pula, pemberdayaan kelompok masyarakat perdesaan melalui keikutsertaan dalam penyusunan rencana pembangunan menjadi dasar dari penetapan skala prioritas. Konsepsi DMIJ melalui tipologi desa terasa berjalan lebih proporsional. Pengalokasian anggaran bagi Desa berdasarkan 4 (empat) tipe desa mampu memacu seluruh komponen perdesaan untuk memajukan desa mereka.

Kita berkeyakinan, apa yang dilakukan Bupati Wardan merupakan implementasi dari rasa tanggung jawab moralnya yang tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan tanah leluhurnya, Inhil.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

29

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Wardan: Masih Ada Kawasan yang Belum Dialiri Listrik

Bupati: Kebersamaan Modal Utama dalam Membangun

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Inhil “Kami mengharapkan kepada pengurus yang baru saja dilantik agar melakukan pembinaan dan pemberdayaan peran UKM. Buat program yang dapat bekerjasama dengan para pemangku kepentingan.”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Inhil di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, Jumat (24/5/2019). Selain Bupati Wardan, juga tampak hadir Wakil Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution SIP. Undangan lain juga hadir di acara yang sama antara lain Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hijazi, Sekda Inhil H Said Syarifuddin SE MP MSn, Kapolres Inhil, Dandim 0314/ Inhil, Ketua Dekranasda Provinsi Riau Hj Misnarni Syamsuar,

Ketua DWP Provinsi Riau, Ketua Dekranasda Inhil Hj Zulaikhah Wardan SSos ME, dan para tamu undangan.

Ketua Dekranasda Provinsi Riau dalam sambutannya menyebutkan bahwa kerajinan Dekranasda sebagian besar merupakan industri kecil, sebagai perwujudan keterampilan yang menciptakan keindahan. “Kami mengharapkan kepada pengurus yang baru saja dilantik agar melakukan pembinaan dan pemberdayaan peran UKM. Buat program yang dapat bekerjasama dengan para pemangku kepentingan,” tuturnya usai melantik Ketua beserta Pengurus Dekranasda Inhil.***

PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hilir) mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pemerintahan beserta seluruh komponen masyarakat Tembilahan Hulu atas berbagai kegiatankegiatan dan peran aktif nya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang hingga saat ini terus digiatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Insya Allah kedepan Inhil yang kita banggakan bisa menjadi daerah maju sebagai mana yang kita harapkan bersama.”

Demikian dikatakan Bupati yang diwakili Asisten II Setdakab Inhil dalam kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Tembilahan Hulu, Rabu (22/5/2019) sore di kantor Kecamatan Tembilahan Hulu. Aprizal menambahkan, kemajuan pembangunan di wilayah Tembilahan Hulu ini terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur Makanya, menurut Afrizal, Pemkab Inhil menyatakan mengapresiasi proses pembangunan di Kecamatan Tembilahan Hulu. Dampak dari pembangunan itu membuat hampir semua sektor dirasakan begitu maju.

Sementara itu, Camat Tembilahan Hulu M Nazar SSos MSi mengucapkan terimakasih kepada Bu-

pati Inhil HM Wardan telah memberi penghargaan terhadap Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu dalam pembangunan. “Jalinan keakraban kebersamaan dan kekeluargaan serta kemantapan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah modal utama kita dalam melaksanakan aktivitas pembangunan di daerah ini dengan harapan kedepan terus berkembang menjadi kabupaten yang semakin maju,” harap camat.***

KARENA masih ada kawasan di Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) yang dialiri oleh listrik dari PT PLN (Persero), makanya Bupati Inhil Drs. HM Wardan MP mengharapkan agar program listrik desa dapat terus digesa, karena masyarakat di kawasan itu sangat menunggu masuknya listrik.

Bupati Wardan mengatakan hal itu saat launching Listrik Desa buat 17 desa terpencil di 5 kabupaten/kota di Riau bersama Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution dan GM PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah, Jum’at (24/5/19) di Tembilahan, yangditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wagubri, Bupati Inhil dan GM PLN Wilayah Riau Kepri. Ini menandai masuknya listrik ke 17 desa terpencil di 5 kabupaten/kota di Provinsi Riau ini.

GM PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah mengatakan, launching masuknya listrik di 17 desa tersebut meliputi Kabupaten Inhu, Rohul, Pelalawan, Meranti dan Inhil yang tahun ini

meliputi 5 desa di sejumlah kecamatan.

Sedangkan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution mengapresiasi program dan capaian yang berhasil dilakukan oleh PLN Riau Kepri guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Riau yang saat ini belum terpenuhi secara menyeluruh.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan berharap program listrik desa tersebut dapat terus di gesa melihat masih banyak pelosok desa di Inhil yang belum mendapat pasokan listrik, akibat terkendala kondisi alamnya yang terbilang sulit. “Kami harapkan nantinya seluruh desa di Kabupaten Inhil dapat menikmati aliran listrik sehingga dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan dan pembangunan desa, “ ujarnya.

Launching pengoperasian listrik di 17 desa tersebut ditutup dengan digelarnya Video Teleconference antara Wakil Gubernur Riau dan Bupati HM Wardan dengan sejumlah masyarakat desa yang tahun ini sukses mendapat Program Listrik Desa.***

Wabup Inhil Hadiri Buka Bersama di Kejaksaan Negeri WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir ) H. Syamsuddin Uti mengharapkan agar kegiatan seperti buka puasa bersama bisa mempererat jalinan silaturahmi antara Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Inhil yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Pemkab Inhil menyambut baik kegiatan seperti ini, apalagi dengan kegiatan tersebut unsur Forkopim-

30

da Inhil bisa duduk bersama,” ujar Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu saat menghadiri kegiatan buka bersama yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tembilahan, Rabu (22/5/2019). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil, seperti Kapolres Inhil, Kalapas, Kepala Pengadilan

Negeri Tembilahan, Pejabat Eselon Pemkab Inhil serta Himpunan Mahasiswa Inhil (HMI).

“Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita hari ini bisa dikabulkan ileh Allah SWT, dan hubungan silahturahim ini dapat terus terjalin dengan baik untuk kepentingan masyarakat Inhil,” tambah Wabup SU. Sementara itu, Kepala Kejaksaan

Negeri Tembilahan, Susilo memaparkan maksud diadakannya kegiatan buka bersama ini tidak lain untuk meningkatkan iman di bulan yang penuh berkah ini. “Sebelum buka bersama kita adakn terlebih dahulu pembagian takjil kepada masyrakat.

Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita yang telah lalu di hapuskan oleh Allah SWT,” harap Susilo.***

31

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Pemkab Inhil Gelar Buka Bersama

“Semoga Pak Wagub Bisa Melihat Kondisi Riil Inhil’’ “DENGAN kunjungan Bapak Wakil Gubernur dan rombongan, mudah mudahan dapat melihat kondisi secara real daerah yang ada di Inhil. Tentunya

kita akan lebih mudah berkonsultasi dan koordinasi menyampaikan program program secara bersinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.”

infotorial Pemkab Inhil Hal terseburt disampaikan Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP saat memberi sambutan dalam acara silaturrahmi dan buka puasa bersama di rumah dinas kediaman Bupati Inhil di Tembilahan, Jumat (24/05/2019). Bupati Wardan juga mengatakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan hubungan silahturahim antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Edy Afrizal Natar Nasution, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hizazi, Unsur Forkopimda, alim ulama dan tokoh masyarakat.

Siangnya, dilakukan launching Listrik Desa buat 17 desa terpencil di 5 kabupaten/kota di Riau bersama Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution dan GM PLN Wilayah Riau Kepri Irwansyah.

Dalam kesempatan tersebut juga di laksanakan penyerahan bantuan 2000 paket Ramadhan ceria serta penyerahan 30 unit perahu bermotor dari zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur dan Bupati Indragiri Hilir.***

Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an

Wabup: Ini Momentum Meningkatkan Kesadaran WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti mengharapkan, peringatan Nuzulul Qur’an 1440 Hijriyah menjadi momentum meningkatkan kesadaran akan pentingnya Al Qur’an dan memotivasi untuk membaca, memahami dan mengamalkan seluruh ajaran Al Qur’an dalam kehidupan.

Wabup yang akrab dengan panggilan SU mengatakan hal tersebut saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur’an 1440 Hijriyah, Selasa (21/5/19) malam di Masjid Al Huda Tembilahan. Pada peringatan Nuzulul Qur’an yang bertemakan ‘Kebersamaan Dalam Keberagaman Perspektif Al Qur’an ini dilakukan pembagian Paket Ramadan Ceria dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Inhil.

Dikatakan Wabup SU, kita patut merasa bahagia karena pada malam ini dapat memperingati turunnya Al Qur’an (Nuzulul Qur’an) yang merupakan sebagai pedoman dan petunjuk hidup seorang muslim. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beliau menyambut baik kegiatan ini. Diharapkan,

32

peringatan Nuzulul Qur’an ini tidak hanya sekedar seremonial,” katanya.

Ia juga mengatakan agar dapat hadir dalam kegiatan ini, malam ini setibanya di kota Tembilahan dari Pekanbaru, beliau langsung menuju Mesjid Agung Al Huda, tanpa pulang dulu ke kediamannya.

Ustadz H Novri Naldi Sapni, Lc (Dai jebolan AKSI Indosiar tahun 2016)

dalam tausiyahnya menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur’an. “Ramadan adalah bulan yang agung dan istimewa, kita harus bersyukur dapat bertemu dengan bulan Ramadan,” sebutnya. Disebutkan, rugilah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak mengisinya dengan investasi amal ibadah.”***

SEKDAKAB (Sekretaris Daerah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hilir) Said Syarifuddin mengibaratkan kekatan seperti ikatan sapu lidi. Jika tidak diikat, maka lidi tersebut akan tercerai berai dan tidak berguna serta mudah untuk dipatahkan.

Namun sebaliknya, menurut Sekdakab Said, jikalau lidi-lidi tersebut digabungkan, diikat menjadi sapu dan bersatu tidak ada manusia bisa mematahkannya hanya dengan menggunakan tangan. ‘’Marilah kita tetap menjaga persatuan agar tetap kuat seperti sapu lidi,” ajak Sekda Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin, dalam salah satu acara di Tembilahan, belum lama ini.

Gambaran tersebut sangat aktual sekali pada masa sekarang ini. Bahkan dapat dirasakan bahwa ada kekuatankekuatan yang berusaha merenggangkan ikatan sapu lidi tersebut. ‘’Seperti adanya hasutan-hasutan yang membuat kita bertikai dan tanpa sadar mengiris ikatan yang sudah lama menyatukan segala perbedaan itu,” katanya.

Pada saat ini, lanjut sekda merupakan masa yang sangat menentukan bagi bangsa. Inilah era yang menuntut bangsa

Sekdakab Inhil Ibaratkan Kekuatan Bak Sapu Lidi untuk tidak buang-buang waktu demi mengejar ketertinggalan dengan bangsabangsa lain. ‘’Supaya kita menjadi bangsa

yang maju dan sejajar dengan bangsa yang maju di dunia luar sana,” tutupnya.***

Serahkan Mobil Ambulan

Wabup Sebut MPI Telah Membantu Banyak Orang “MPI (Masyarakat Peduli Inhil) merupakan organisasi saat ini yang sangat membantu banyak orang. Kegiatankegiatan yang dilakukan MPI terus saya pantau,” kata Wabup (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti saat menyerahkan mobil ambulan dari Permkab Inhil ke MPI di halaman Dinas Kesehatan Inhil, Jumat (24/5/2019) pagi.

“Seperti belum lama ini mereka mengantar pasien, saat di Pekanbaru uang mereka tinggal Rp400.000, akan tetapi Rp300.000 mereka berikan kepada pasien dan Rp100.000 lagi mereka pergunakan untuk biaya pulang ke Tembilahan. Untung saja mereka melapor akan hal tersebut kepada saya, jadi sedikit terbantu,” tambah Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu.

Soal mobil ambulan, SU berpesan kepada MPI agar merawat dan mempergunakan mobil tersebut dengan baik. “Ini adalah amanah, maka jaga amanah ini dengan baik dan gunakan sesuai fungsi MPI selama ini,” kata H.Syamsuddin Uti. Mobil ambulance tersebut pesan H.Syamsuddin Uti jika bisa diletakkan di RSUD Tembilahan, karena di daerah tersebutlah ada peletakan tempat mobil dan sewaktu-waktu RSUD Tembilahan

membutuhkan bisa memakainya juga karena sifatnya sama untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Ambulance berwarna putih tersebut awalnya diberikan oleh PT Agung Automall regional wilayah barat melalui program PT Agung Automall dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Wakil Bupati Inhil, H.Syamsuddin Uti, kemudian menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil. Karena mobil tersebut sifatnya untuk sosial kemasyarakatan, pada waktu yang bersamaan mobil ambulance langsung diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, H.Zainal Arifin kepada Ketua MPI, Loly Andriawan.

Loly menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Agung Automall yang

sudah menyerahkan CSR-nya kepada Pemerintah Kabupaten Inhil. “Khususnya kami sangat berterimakasih kepada Pemkab Inhil, melalui Dinas Kesehatan yang sudah mempercayai kami untuk merawat dan mengendalikan mobil ini sesuai dengan misi kami yaitu tentang sosial kemasyarakatan. Dalam artian mobil ini akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” kata Loly.

Kemudian diungkapkan Loly, mobil ambulance yang ia terima sangat membantu MPI dalam melaksanakan misinya, karena selama ini yang menjadi kendala terhadap MPI adalah kendaraan untuk membawa orang sakit dan lain sebagainya.***

33

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab kampar

Kampar

Hebat, Kampar Tiga Kali Raih Opini WTP Buka Bersama Tokoh Masyarakat & Forkopimda

“Tekad Kami Membangun Kampar yang Berkeadilan”

“Yang tak kalah kita galakkan saat ini adalah pembangunan kepariwisataan, memajukan destinasi wisata bertaraf nasional dan internasional. Saat ini sudah kita mulai dengan menggelar Kampar International Dragon Boat di danau PLTA Koto Panjang.”

BUPATI Kampar Catur Sugeng Susanto SH mengatakan, pihaknya bertekad akan membangun Kampar yang berkeadilan, dan Kampar yang lebih baik dan sejahtera.

“Kita terus berupaya, bagaimana Kampar ini maju dan berkembang serta memiliki icon yang dapat menjadi kenangan bagi masyarakat maupun turis domestik dan luar negeri.”

Bupati Catur mengatakan hal itu saat buka bersama dengan tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar pada hari Ahad (26/05/2019). Tampak hadir antara lain Sekda Kampar Drs.Yusri, M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Muslimawati Catur, anggota Forkopimda, anggota DPRD Kampar, para ninik mamak ,insan pers serta para kepala OPD dan ASN dilingkungan Pemkab Kampar.

Dikatakan, sebagaimana dengan Visi dan Misi bersama dengan Almarhum Bupati Kampar Azis Zaenal, dan setelah defenitufnya dirinya sebagai Bupati Kampar, “Kami insyaallah berkomitmen dan bertekad mewujudkan Visi dan Misi yang telah disusun tentunya kami memohon dukungan dan motivasi dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kampar ini,” katanya. “Kami juga meminta masukan maupun kritikan membangun dalam menjadikan Kabupaten yang lebih baik lagi.”

34

Untuk itu, Bupati Catur mengharapkan sumbangan pemikiran masukan dan ide-ide yang membangun dari parah tokoh masyarakat, dan segenap komponen masyarakat Kampar, dalam rangka merumuskan dan melaksanakan pembangunan Kabupaten Kampar.

Ditambahkan, untuk mengisi masa sisa jabatanya sebagai Bupati Kampar, akan berupaya untuk membangun kabupaten Kampar secara maksimal, terutama dalam melanjutkan program 3 I (infrastruktur, Industri dan Investasi), dan sebagai Bupati Kampar akan selalu menggesa pembangunan Jalan Pekanbaru -Bangkinang hingga perbatasan provinsi Sumbar. “Selain itu saya berkeinginan membangun Kampar dengan cirik has Kabupaten Kampar sendiri, mari kita bangun Kampar sesuai dengan jati diri Kampar” pintanya lagi.

Terkait bidang kepariwisataan, ia menyampaikan tekad Kuat untuk memajukan destinasi wisata bertarap nasional dan internasional. “Kita sudah mulai dengan Kampar International Dragon Boat di danau PLTA Koto Panjang dalam dua bulan ke depan.”

Ia menambahkan, bahwa untuk mengisi masa sisa jabatanya sebagai Bupati Kampar, akan berupaya untuk membangun kabupaten Kampar secara maksimal, terutama dalam melanjutkan program 3 I (In-

frastruktur, Industri dan Investasi) sebagai Bupati Kampar akan selalu menggesa pembangunan Jalan Pekanbaru-Bangkinang hingga perbatasan provinsi Sumbar, yang berkeinginan membangun Kampar dengan ciri khas Kabupaten Kampar sendiri, Kampar memiliki jati diri yang kuat kita tidak akan lari dari Jati Diri Kampar yang telah terbangun dengan kuat” Kata Catur Sugeng Susanto.

“Yang tak kalah kita galakkan saat ini adalah pembangunan kepariwisataan, memajukan destinasi wisata bertaraf nasional dan internasional kita akan dimajukan dan kembangkan. Saat ini sudah kita mulai dengan menggelar Kampar International Dragon Boat di danau PLTA Koto Panjang dalam dua bulan kedepan, begitu juga terhadap pengembangan Candi Muara Takus,” katanya. Dimana Candi Muara Takus dijadikan sebagai pusat peringatan hari Raya Waisak tingkat Nasional tentunya ini akan memberikan multi player efek bagi kemajuan Kampar.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kampar yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati Catur menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada tokoh masyarakat, alim ulam dan cleaning Servis semoga ini bermanfaat” pesan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. (rel)

SEAKAN tidak mau kalah dengan sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar pada tahun ini juga menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau untuk yang diterima secara keseluruhan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten / kota di Auditorium Let II Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada hari Senin (27/05/2019).

LHP ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Wasita kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Ahmad Fikri, S.Ag. Usai penyerahan Ketua BPK Perwakilan Riau Thomas Ipoeng Wasita, SE, MM menyatakan bahwa masing-masing daerah telah melakukan pemeriksaan ter-

hadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun Anggaran 2018, setelah melalui proses pembuatan baik di Lapangan atau administrasi maka BPK Perwakilan Riau dapat membantu meminta pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ((WTP) terhadap laporan keuangan Pemkab Kampar tahun 2018 “Kata Ketua BPK Riau tersebut.

Opini WTP pengkajian kewajaran, bukan berarti tidak ada penyelewengan anggaran dan penyimpangan-penyimpangan maka diperiksa mengungkapkan dalam LHP, oleh sebab itu setelah menerima LHP ini untuk dapat digunakan kembali “Tambah Thomas Ipoeng Wasita.

“Kami memberikan kepada Bupati dan Ketua DPRD se-provinsi Riau yang telah diminta selama pemeriksaan dilakukan, semoga Hasil pemeriksaan dapat memberikan semangat dalam pengelolaan keuangan dan aset di kabupaten

masing-masing,” tambahnya lagi.

Sementara itu Bupati Kampar dapat menerima LHP menyatakan syukur Alhamdulillah kita kembali dapat meminta pendapat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2018. “Semoga ini dapat digunakan kembali,” kata Catur Sugeng yang didampingi Sekretaris Daerah Kampar Drs. Yusri, M.SI, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, Kepala Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, Kepala BPKAD Kabupaten Kampar Edward, Asisten Administrasi umum Setda kampar Syamsul Bahri, Sekretaris Dewan Kampar Ramlah.

“Ke depannya saya berharap bisa mengelola keuangan bukan hanya untuk mengeluarkan opini tetapi juga dengan Riel dilapangan pelaksanaan Lebih baik lagi, sehingga antara laporan dan hasil dapat disingkronkan.” (rel)

35

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Wako Firdaus menerima Opini WTP ke-3.

Wali Kota Firdaus Tiga Kali Antarkan Pemko Pekanbaru Raih WTP Untuk ketiga kalinya di tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin duet Wali Kota H. Firdaus ST MT dengan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi S.Si. meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Provinsi Riau. Sebagaimana diketahui, duet Firdaus-Ayat sedang menjalani periode kedua kepemimpinan mereka di Kota Bertuah ini.

P

ada Senin (27/5/2019) lalu, Pemko Pekanbaru telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKP Kota Pekanbaru tahun 2018.

Hasilnya, Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kota Pekanbaru tahun 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Proses penyerahan berlangsung di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Penyerahan itu dihadiri langsung Walikota Pekanbaru Firdaus. Penyerahan ini setelah ada pemeriksaan neraca Pemerintah Kota Pekanbaru per 31 Desember 2019.

Selain itu, ada pemeriksaan sejumlah laporan lainnya. Ada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan. “Semoga ini menjadi motivasi untuk penyelenggaraan keuangan pemerintah yang lebih baik,” kata Firdaus. Capaian WTP kali ini merupakan capaian yang ketiga kalinya bagi Pemko Pekanbaru. LKP Kota Pekanbaru tahun 2016 dan LKP Kota Pekanbaru tahun 2017 juga memperoleh WTP. Meski mendapat opini WTP, Firdaus

36

mengingatkan agar jajaran di Pemko Pekanbaru tidak berpuas diri. Ia menilai masih ada sejumlah catatan perbaikan.

Terutama dalam pengelolaan aset pemerintah kota. Ia menilai harus ada upaya meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset. “Jadi opini WTP kali ini tidak cukup di sini saja. Nantinya harus ada upaya menyempurnakan penyelenggaraan pemerintah di masa datang,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Riau itu berharap, penerapan itu juga jadi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Firdaus juga menyebut bahwa opini yang diperoleh atas kerjasama pemerintah kota dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau. “Ini merupakan hasil kerja sama kita. Kerjasama seluruh jajaran,” kata Firdaus, yang juga mantan calon Gubernur Riau itu.

Firdaus juga mengatakan, dengan raihan predikat WTP seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru bisa terus memotivasi dalam menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD Kota Pekanbaru untuk selanjutnya diaudit.

“Tadi dalam diskusi kami, perwakilan BPK menyampaikan jika penggunaan IT dalam pelaporan keuangan sudah cukup

bagus dan maju. Saya berharap ini bisa terintegrasi ke semua OPD,” katanya, dilansir cakaplah.com.

Firdaus mengakui, meski ada beberapa kelemahan dari raihan predikat WTP tersebut, dirinya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perwakilan BPK serta seluruh auditor yang telah bekerja mendampingi Pemko Pekanbaru. “WTP yang diperoleh ini ada andil dan kontribusi dari BKP, untuk itu kami ucapkan terimakasih. Dalam kesempatan ini, saya pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh OPD serta staf yang telah bekerja siang malam dalam menyusun laporan keuangan,” pungkasnya.

Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Riau diterima Pemko Pekanbaru pada tahun 2018 lalu. Opini WTP hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017 ini diserahkan langsung Kepala Subauditorat Riau II BPK Perwakilan Provinsi Riau, Johny Indra Kencana kepada Plt Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi di Ruang Rapat BPK Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (5/6/2018).

Prestasi Opini WTP yang diraih oleh Pemko Pekanbaru tahun ini menambah daftar panjang perolehan opini WTP bagi

Pemko Pekanbaru. Di bawah kepemimpinan Plt Kepala BPKAD, Alek Kurniawan Pemko Pekanbaru dua tahun berturutturut mendapatkan opini WTP. Di mana sebelumnya Pemko Pekanbaru haus akan WTP. Plt Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi pun mengapresiasi kinerja yang di lakukan Plt BPKAD bersama jajaran dan seluruh OPD yang sudah mempersiapkan laporan keuangan dengan baik. Sehingga opini WTP kembali diraih Pemko Pekanbaru. “Alhamdulillah tahun ini kita dapat opini WTP. Sudah dua tahun berturut-turut opini WPT ini bisa kita pertahankan,” ungkap Ayat.

Untuk pertama kalinya Pemko Pekanbaru meraih Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah tahun 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016.

Kala itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau menetapkan Pekanbaru di Provinsi Riau berhak memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini ini disampaikan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Riau Harry Purwaka, SE. MSF. Ak. Ca di Pekanbaru, bersempena acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan KeuanganTahun 2016 Pemerintah Kabupaten /Kota se Provinsi Riau, Senin (12/6/2017) bertempat di Aula Kantor BPK yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Dikatakannya, sebagaimana dilansir riauterkini.com, bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2015, Pekanbaru belum mampu meraih opini WTP, namun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Kota Pekanbaru untuk pertamakalinya dapat meraih opini WTP. Pemberian opini WTP ini kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagai pernyataan professional dan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan

Wako Firdaus menerima Opini WTP pertama.

keuangan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016, BPK-RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Purwaka menambahkan, opini WTP diberikan kepada Pemerintah Kota Pekanaru berdasarkan atas kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2016 ini, diserahkan langsung Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru H Syahril, dan Kepada Walikota Pekanbaru DR. Firdaus ST MT untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan dan Pembangunan Daerah.

Sementara itu Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengucapkan terima kasih kepada badan pemeriksa keuangan republik Indonesia perwakilan provinsi Riau, yang telah selesai melakukan audit atas laporan keuangan pemerint ah dimana selama pemeriksaan di lingkup kerja pemerintah kota pekanbaru, pemerintah kabupaten siak, kabupaten pelalawan, kabupaten indragiri hilir, dan kabupaten rokan hilir secara langsung telah memberikan pembinaan-pembinaan yang sangat berarti dan berman faat bagi pemerintah daerah.

“Temuan dan rekomendasi hasil pengawasan melalui pemeriksaan (audit) BPK ini akan segera ditindak lanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni 6o (enam puluh) hari. Hal ini menjadi tangung jawab kami selaku pihak pemerintah daerah setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) BPK diterima sebagai entitas yang diperiksa sesuai dengan standar Pemeriksaan keuangan negara (SPKN) tahun 2007 serta mencip-

takan suatuproses untuk koordinator dan penghubung kepada BPK,” ujar Walikota Firdaus.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah serta jajarannya yang telah bekerja dengan baik sehingga tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Harapan kami ke depannya, semoga hasil pemeriksaan dari BPK mendorong pengelolaan keuangan yang semakin baik oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hingga dapat memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) kepada seluruh kabupaten/kota se-provinsi Riau.

Serta lebih jauh dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada masyarakat dari berbagai daerah kabupaten/kota seprovinsi Riau,” harapnya.

Namun, ujar Walikota dua periode ini, opini WTP bukan tujuan akhir dari LKPD, tetapi merupakan langkah awal untuk perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta pada akhirnya dapat menjadikan pemerintahan yang smart (cerdas). “Serta lebih jauh memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008,” pungkasnya.

“Saya mewakili seluruh Kepala daerah kabupaten yang pada hari ini menerima hasil laporan hasil pemeriksaan menyampaikan permohonan maaf bila masih ada kekurangan selama pemeriksaan di lingkup kerja kami masing-masing. Mudah mudahan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan kita semua untuk sama sama membangun provinsi Riau.

Dengan majunya daerah/ kota maka k|ta akan mampu memajukan provinsi Riau tercinta ini,” imbuh Wali Kota Firdaus. (adv/hms)

Wawako Ayat Cahyadi menerima Opini WTP ke-2.

37

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Pemkab Rohil Tempuh Sejumlah Langkah Strategis Memajukan Sektor Kesehatan Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pembangunan kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Rohil (Rokan Hilir). Tujuannya, selain makin banyak masyarakat yang terjangkau pelayanan kesehatan, juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

D

i bawah kepemimpinan Bupati Rohil H Suyatno serta Wakil Bupati Drs Jamiluddin, peningkatan pelayanan bidang kesehatan masyarakat merupakan salah satu yang tertuang dalam visi misi Pemkab Rohil.

Keinginan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan pelayanan bagi masyarakat terus dilakukan berbagai macam upaya pembangunan maupun perbaikan Pemkab Rohil, hingga saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembanguna beberapa Puskesmas di beberapa kecamatan.

Yang terbaru, Pemkab Rohil setidaknya melakukan dua langkah strategis di bidang kesehatan, dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain Rumah Sakit Umum (RSUD) dr Protomo Bagansiapiapi meriah penghargaan Akreditasi Bintang Tiga dari komisi Akreditasi RSU Jakarta di Jakarta, Pemkab Rohil juga berupaya meningkatkan status sejumlah puskesmas menjadi rawat inap.

Sebagai satu-satunya RSUD (rumah sakit umum daerah) milik Pemkab Rohil, praktis RSUD dr Pratomo yang berlokasi di Bagansiapiapi merupakan satusatunya pusat pelayanan kesehatan yang termasuk lengkap di Rohil, baik dari sisi tenaga medis maupun sarana dan prasarana penunjang, serta perlengkapan me-

38

dis. Sejauh ini RSUD itu sudah mampu menangani sejumlah penyakit.

Pemkab Rohil pun memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap RSUD ini karena sadar betapa besar harapan masyarakat terhadap keberadaan Rsud, terutama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan berkualitas. Tidak terhitung udah berapa banyak anggaran dari APBD Rohil yang digelontorkan untuk membuat RSUD semakin kompetitif.

Tapi, upaya panjang dan berbiaya besar yang dilakukan Pemkab Rohil untuk pembenahan RSUD dr Pratomo secara perlahan tapi pasti terus menampakkan hasil yang menggembirakan. Selain semakin banyak masyarakat Rohil yang menjadikan RSUD itu sebagai tempat untuk mendapatkan penanganan medis, sejumlah kemajuan juga terus ditampakkan oleh RSUD dr Pratomo.

“Buah” terakhir yang berhasil dipetik adalah, RSUD dr Protomo Bagansiapiapi meriah penghargaan Akreditasi Bintang Tiga dari komisi Akreditasi RSU Jakarta di Jakarta. Penghargaan Akreditasi Bintang Tiga diterima langsung oleh Bupati Rohil H. Suyatno dari dr Sutoto, M.kes dan disaksikan oleh Kepala Bappeda Rohil HM Job Kurniawan, dan Direktur RSUD Bagansiapiapi dr Tribuana Tungga Dewi.

Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno me-

nyebutkan, bahwa penghargaan yang diterima berkat bukti kerja keras pemerintah, terutama peran bidang kesehatan dan para medis serta dukungan masyarakat.

“RSUD dr Pratomo sebelumnya pernah meraih Akreditasi. Penghargaan 2019 prediket Akreditasi bintang tiga melewati Bintang satu dan dua, ini luar bisa,” ungkap Bupati Suyatno, bangga. “Penghargaan yang diterima merupakan berkat kegigihan dan kerja keras para bidang kesehatan, kedepan bisa ditingkatan pencapaian akreditasi bintang lima,” pintanya.

Tapi, diingatkan Bupati Suyatno, penghargaan bukanlah tujuan. Bagi mantan Wakil Bupati Rohil ini, yang terpenting adalah bagaimana jajaran petugas di RSUD dr Pratomo mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, selain juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang menjadikan RSUD itu sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkan.

“Jangan terlena oleh penghargaan,” kata Suyatno, mengingatkan. Ditambahkan, di tengah persaingan antarpusat pelayanan kesehatan yang cenderung semakin menajam, maka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan. Sebab, menurut Suyatno, saat ini banyak tersedia pilihan pusat pelayanan kesehatan, baik

milik pemerintah maupun swasta.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang menjadi andalan di RSUD dr Pratomo adalah Hemodialisa (HD) atau cuci darah. Menurut Direktur RSUD Pratomo Bagansiapiapi, dr Tri Buana Tungga Dewi, saat ini jumlah pasien cuci darah di RSUD Pratomo bertambah banyak karena sejak rumah sakit itu memiliki fasilitas HD, pasien Rohil yang selama ini berobat ke Dumai atau Pekanbaru berobatnya ke RSUD DR Pratomo Bagansiapiapi.

“Pasien bertambah banyak. Penyebabnya, antara lain,, pasien Rohil yang selama ini cuci darah ke rumah sakit di Dumai atau Pekanbaru, sekarang semua berobat ke RSUD Pratomo Bagansiapiapi. Selain dekat, biayanya sesuai standart dengan BPJS bagi pasien umum,” terangnya lagi.

Menghadapi semakin meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan jenis yang satu ini, menurut wanita yang akrab dipanggil Buk Tri ini, RSUD dr.

Pratomo berencana akan menambah alat HD sistem Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak swasta. “Untuk peningkatan pelayanan pada pasien cuci darah, kita akan tambah alat HD lagi dengan sistem KSO. Saat ini RSUD Pratomo cuma punya 4 alat saja, sementara pasiennya banyak,” katanya.

Dengan jumlah alat yang ada saat ini, menurut Buk Tri, RSUD itu hanya bisa melayani 4 orang pasien per shift. Satu shift menghabiskan waktu 5 jam. “Jadi sehari bisanya dua shift, berarti sehari rumah sakit cuma bisa melayani 8 pasien saja,” terang Buk Tri. Kapasitas pelayanan yang seperti itu, menurut Buk Tri, dinilai tidak sebanding dengan tingkat permintaan.

Sebenarnya, lanjut Buk Tri, terkait alat HD itu pihaknya pernah menyampaikan ke pihak Pemkab Rohil, beberapa waktu lalu. Laporan itu, imbuh Buk Tri, ditindaklanjuti Bupati Suyatno dengan meninjau langsung ke RSUD. Saat itu Bupati Suyatno mengatakan, penambahan alat HD tentunya akan membutuhkan ruangan baru. ‘’Namun kami meyakinkan ke Pak

Bupati, untuk sementara cukup dengan memaksimalkan ruangan yang ada.

“Pak Bupati sudah meninjau kondisi ruangan HD, dan ia setuju dengan penambahan alat HD tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal,” kata Buk Tri.. Terkait masalah ruangan, jelasnya, sementara waktu dengan memaksimalkan ruangan yang ada. “Kalau nanti kondisi keuangan daerah sudah baik, mungkin Pemkab Rohil juga akan membantu pembangunannya,” ungkapnya.

Langkah strategis Pemkab Rohil lainnya dalam pembangunan bidang kesehatan adalah dengan meningkatkan status sejumlah puskemas (pusat kesehatan masyarakat) menjadi puskesmas rawat inap. Hal itu tentunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga untuk mendapatkan penanganan yang baik bagi masyarakat tidak harus bertumpu semua ke rumah sakit milik daerah.

Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Pemkab Rohil berupaya membenahi, melengkapi fasilitas medis maupun tenaga kesehatan yang diperlukan ole sejumlah puskesmas. Maklum, puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat. Puskesmas-lah yang menjadi tumpuan pertama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan manakala dihadapkan dengan persoalan kesehatan.

Dalam tahun 2017 saja sudah ada empat puskesmas kategori rawat inap yang dibangun serta diresmikan. Empat puskesmas dimaksud yakni puskesmas rawat inap di Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Tanjung Medan. Jumlah tersebut bertambah untuk tahun 2018, salah satunya berupa pembangunan puskesmas Kecamatan Bangko di Bagansiapiapi.

“Mengacu pada jumlah kecamatan yang ada memang masih banyak yang perlu ditambah lagi keberadaan puskesmas serupa, dan Pemkab Rohil bakal terus berupaya agar pembangunan untuk puskesmas tersebut ditingkatkan. Ke-

beradaan puskesmas rawat inap sangat penting apalagi bila dibandingkan dengan puskesmas biasa, relatif lebih lengkap,” kata Bupati Suyatno dalam sebuah kesempatan.

Bupati Suyatno memang punya atensi khusus pada sektor yang satu ini. Belum lama ini, Bupati Suyatno melakukan peninjauan pembangunan gedung puskesmas rawat inap Kecamatan Bangko yang terletak di jalan Bintang, Bagansiapiapi. Peninjauan turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dahniar MKes, serta Kajari Gaos Wicaksono SH MH, Dandim Letkol Inf Didik Efendi SIP, Ketua DPRD Nasrudin Hasan.

Menurut Bupati Suyatno, saat ini keberadaan pasien di rumah sakit umum setiap saat ramai. “Dengan adanya puskemas rawat inap di Bangko diharapkan menjadi pilihan pasien untuk berobat selain di rumah sakit daerah,” katanya.

“Memang pembangunan puskesmas rawat inap sangat dibutuhkan, sehingga pasien dapat terlayani,” katanya. Sejumlah puskesmas juga turut dibangun pada saat ini dan diharapkan dapat segera dirampungkan. Tujuannya untuk dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat.

“Intinya setiap pembangunan yang dilaksanakan harus dapat cepat selesai, sesuai dengan tengat waktu,” harap bupati. Dikatakan, Pemkab Rohil memberikan perhatian yang besar untuk perluasan layanan kesehatan dengan membangun puskesmas rawat inap. Saat ini sebagian kecamatan telah selesai dibangun puskesmas rawat inap dengan kapasitas yang memadai. Baik dari segi bangunan, alat kesehatan maupun tenaga kesehatan yang bertugas.

Pemkab Rohil, menurut Suyatno, sejauh ini tetap memberikan perhatian besar pada bidang kesehatan. Di mana bidang kesehatan selalu menjadi prioritas dan mendapatkan alokasi besar tiap tahunnya. Peningkatan dalam bidang kesehatan meliputi berbagai aspek baik kapasitas SDM (sumber daya manusia), alat kesehatan, sarana prasarana penunjang dan lain-lain. (adv/hms)

39

advertorial Bank Riaukepri

Dirut BRK Kosong, Winovri: Tak Masalah karena Tak Mengganggu Operasional Jabatan Dirut (Direktur Utama) BRK (Bank Riau Kepri) kosong menyusul Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS) pada 22 April 2019 lalu, karena berakhirnya masa jabatan dirut kala itu, Irvandi Gustari. Selain posisi dirut, satu lagi jabatan yang kosong di bank itu adalah Komut (komisaris utama).

T

api, di mata Humas Bank Riau Kepri Winovri, kekosongan jabatan Direktur Utama Bank Riau Kepri pasca ditinggal Irvandy Gustari tidak menjadi masalah. Pasalnya, sebut Winovri, kondisi seperti ini sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum masa kepemimpinan Irvandy Gustari, di mana ada kekosongan kuris Dirut selama hampir tiga tahun.

“Sebelum Pak Irvandy, kan kita juga kosong tiga tahun kursi Dirutnya, apalagi saat itu sedang pembangunan gedung Bank Riau. Jadi setiap pengambilan keputusan kita pakai direktur yang ada saja,” jelas Winovri, Kamis, 25 April 2019. Winovri mengaku tidak begitu khawatir dengan kondisi ini, sebab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri belum memberikan reaksi apapun terkait kekosongan ini.

“Kalau misalnya ada sesuatu di operasional yang tidak dibenarkan, tentu OJK akan ada reaksi, tapi sekarang kan belum ada reaksi OJK,” ulasnya. Kekosongan jabatan ini, dinilai Winovri juga tidak akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Riau Kepri, sebab semua urusan bisa ditangani di tingkat cabang. “Sejauh ini tidak, masyarakat itu yang penting kapan saja dia mau narik duit dan mau kredit bisa, masalah itu kan selesai di cabang,” pungkasnya.

Hanya saja, untuk upaya mengantisipasi dan manajemen tata kelola perusahaan yang baik, disampaikan Winovri, memang harus segera ditetapkan direktur yang baru. “Harapan kita begitu, tapi semua itu kewenangannya ada di pemegang saham, bukan domain kami lagi,” tutupnya.

Pemprov Riau yang merupakan pemilik saham terbesar juga tidak mempermasalahkan Bank Riau Kepri (BRK) hingga saat ini belum memiliki Direktur Utama.Sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

40

antara pemegang saham, Senin, 22 April 2019 silam, saat itu juga BRK tidak memiliki Direktur Utama. “Kami Pemprov Riau menilainya aman-ama saja dan tidak ada masalah dengan tidak ada Direktur Utama dari BRK itu,” sebut Karo Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman, Kamis, 25 April 2019.

Selain karena merupakan hasil RUPSLB, nantinya mereka juga akan membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk menggantikan jabatan pernah diemban Irvandi Gustari tersebut. “Karena hasil itukan merupakan keputusan dari RUPSLB. Selain itu mereka (BRK) punya tiga Direksi. Tiga orang itu yang akan menggantikan tugas sementara Dirut Utama BRK,” jelasnya.

Sebenarnya, hingga kini baru dua direksi yang permanen, yaitu Direktur Operasional, Deny Mulya Akbar, dan Direktur Kepatuhan dan Managemen Risiko, Eka Afriadi. Sedangkan Direktur Kredit dan Syariah, Tengkoe Irawan, baru saja

dipilih dalam RUPS-LB, awal pekan ini, Senin, 22 April 2019.

Hingga kini, Bank Riau Kepri hanya memiliki dua dari lima direksi yang lazim memimpin. Selama hampir tiga tahun terakhir, dua direksi kosong tanpa ada pengisinya. Direktur Kredit dan Syariah serta Direktur Dana dan Jasa.

Pengamat ekonomi dari Universitas Riau (Unri), Edyanus Herman Halim juga tidak mempermasalahkan bahwa hingga saat ini Bank Riau Kepri (BRK) belum memiliki Direktur Utama. “Itu tidak apaapa dan tidak akan mengganggu kinerja.

Masih tiga hari kan,” ucapnya kembali bertanya, Kamis, 25 April 2019.

Namun, diingatkan Edyanus, kondisi ini jangan sampai berlarut-larut karena akan dapat mengancam kondisi BRK itu sendiri. Salah satunya akan mengurangi kepercayaan publik pada BRK. “Sebuah bank tidak ada Dirutnya itu tentu akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang yang akan menggangu kinerja bank itu. Jadi tidak boleh lama-lama,” je-

lasnya. “Ketentuan sampai kapannya memang tidak ada. Tapi kalau sudah enam bulan tentu orang akan bertanya tentang kondisi bank itu,” tegasnya.

Para Pemegan Saham segera Bertemu Informasi terakhir yang diterima menyebutkan, para pemegang saham Bank Riau Kepri diperkirakan bakal segera melakukan pertemuan kembali usai Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS) pada 22 April 2019 lalu. Sekretaris Perusahaan BRK Winovri mengatakan untuk pengisian jabatan dirut dan komut, pemegang saham akan melakukan pertemuan kembali guna membahas hal itu. “Kemarin memang akan dilakukan pertemuan kembali, untuk jadwalnya mungkin bisa langsung ke pemprov sebagai pemegang saham,” katanya, Kamis (25/4/2019).

Kepala OJK Riau Yusri meminta Pemprov Riau untuk segera mengajukan nama calon dirut dan komut bank daerah itu, guna menjaga tata kelola perusahaan tetap berjalan dengan baik. “Harus secepatnya diajukan nama, supaya good corporate governance tetap berjalan, karena (kekosongan dirut) memang berpen-

garuh,” katanya.

Pihaknya sebagai otoritas dan pengawas industri keuangan, akan melakukan pemeriksaan terhadap calon dirut dan komut yang diajukan pemegang saham.

Dengan begitu pimpinan bank terpilih bisa menjaga kinerja perusahaan sesuai aturan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Setakat ini, sepekan usai digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau Kepri, Pemprov Riau masih belum mengantongi nama calon dirut bank daerah yang sekarang sedang lowong. Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi

mengatakan sampai saat ini proses yang sedang berjalan adalah pembentukan panitia seleksi calon dirut. “Belum [nama calon dirut], pansel saja belum dibentuk bagaimana kantongi nama,” katanya Senin (29/4/2019).

Untuk proses pembentukan pansel, sejumlah universitas yang diminta mengirimkan perwakilan guna mengisi posisi panitia, telah mengirimkan nama. Setelah itu, proses selanjutnya dilakukan pembahasan tentang nama-nama pansel untuk kemudian diajukan kepada gubernur.

Tahapan terakhir, nama-nama itu akan disahkan sebagai panitia seleksi berdasarkan surat keputusan gubernur.

“Proses pembentukan pansel ini secepatnya dilakukan, meski tidak ada batas

bisa merincikannya.”(Pembentukan tim pansel) tergantung pimpinan (Gubernur Riau). Pokoknya sedang dalam proses semuanya,” pungkasnya.

Tapi sampai 26 April 2019, Pemprov Riau belum juga membentuk tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk calon Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK). Diketahui kedua jabatan tersebut sudah kosong sejak Selasa, 23 April 2018 kemarin, lantaran masa jabatan untuk keduanya sudah berakhir.

Terhadap posisi calon Komut dan Dirut BRK yang baru, Pemprov Riau sebagai pemegang saham dominan setakat ini baru akan mempersiapkan tim Panselnya. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ah-

waktu secara aturan, tapi prinsipnya ini harus segera dibentuk,” katanya. Adapun sesuai hasil RUPS Bank Riau Kepri, posisi dirut dan komut bank daerah itu lowong setelah habis masa tugas pejabat sebelumnya selama empat tahun.

Kendati demikian, Pemprov Riau selaku pemegang saham mayoritas sedang membentuk tim panitia seleksi (Pansel) pengisian calon Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK), yang akan berakhir 23 April mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada perpanjangan jabatan Dirut BRK yang saat ini dijabat oleh Irvandi Gustari.

“Kalau berakhir ya ikut ketentuan, kalau masa jabatannya habis ya habis.

Tidak ada diperpanjang,” kata Ahmad Hijazi, Selasa (26/3/2019). Karena tidak diperpanjang, maka proses pergantiannya melalui seleksi terbuka oleh tim panitia seleksi (Pansel).”Prosesnya kan ada tim pansel. Lagi proses penunjukkan tim Pansel,” kata Ahmad Hijazi. Ketika ditanya sejauh mana progressnya, Hijazi belum

mad Hijazi mengatakan pihaknya masih akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam Pansel ini. “Masih dalam persiapan konfirmasi,” ujarnya, Jumat, 26 April 2019 di Pekanbaru.

Dia menambahkan, kemungkinan besar tim Pansel ini melibatkan orang-orang akademisi dari beberapa perguruan tinggal di Riau. Seperti Unri, Unilak dan UIR. Terutama pihak-pihak yang sebelumnya pernah terlibat dalam tim yang sama.

Kepala Biro Ekonomi dan Sumbar Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Riau, Darusman menyebutkan dalam pembahasan sebelumnya ada keinginan Gubernur Riau, Syamsuar untuk melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tim Pansel tersbeut.

Dikatakan Darusman, setidaknya mereka (OJK) lebih mengerti terhadap hal samacam ini. Lagi pula nama-nama yang akan diseleksi oleh tim Pansel jika mereka lolos juga akan diseleksi lagi di OJK. “Jadi supaya lebih dipemudan dan cepat,” ujarnya. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

41

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

DPRD Bengkalis Matangkan Upaya dalam Rangka Penyertaan Modal ke PT BSP

Pansus (Panitia Khusus) Ranperda Penyertaan Modal kepada PT BSP (Bumi Siak Pusako) yang diketuai oleh Indrawan Sukmana bersama anggotanya dan OPD terkait melakukan rapat pada, Senin (13/05/2019) pukul 14.30 WIB di ruang rapat gedung DPRD Bengkalis di Bengkalis.

R

apat yang dilakukan pansus adalah membahas hasil dari konsultasi Pansus setelah mendapatkan masukan dan penjelasan dari PT. BSP dan Dirjen Bina Keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berencana untuk menyertakan modal di PT BSP sebesar 30 Milyar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bengkalis. Perlu keseriusan pihak Pansus bersama OPD terkait melakukan pembahasan terkait isi Ranperda sebelum disahkan.

Seperti yang dikatakan ketua pansus dalam Rapat “Naskah akademis menjadi lampiran penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Di bab I sudah di jelaskan Bumi Siak Pusako adalah Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha milik Beberapa Daerah yang kepemilikan sahamnya terdiri dari 60% Pemerintah Kabupaten Siak, 15% Pemerintah Provinsi Riau, 10% Pemerintah Kabupaten Bengkalis”,Ungkapnya.

H. Azmi menilai PT. BSP merupakan perusahaan yang membawa keuntungan.

Kemudian Adihan menganggap bahwa analisis investasi ini sangat dibutuhkan,

42

karena dari analisis investasi pihak yang berkompetensi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menilai layak atau tidaknya memasukkan dana.

“Saya rasa dengan cara ini kita perlu juga studi banding, belajar ke daerah-daerah yang investasinya sudah jalan. Kita harus mengkaji lagi sebelum mengambil keputusan. Tidak ada salahnya kita memperdalam pengetahuan kita”, tuturnya.

Selanjutnya, Kabag Ekonomi menyampaikan mengenai analisis investasi memang belum dianggarkan di dalam APBD Murni, tetapi jika sudah disepakati maka bisa dimasukkan di dalam APBD Perubahan untuk dianggarkan. “Analisis investasi ini berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012, dengan melakukan tahap ini artinya kita mengikuti tahapan-tahapan hukum yang ada, sehingga ketika Ranperda nantinya disahkan tidak ada dampak hukum di belakang hari,” ujarnya.

Dalam pandangan Rianto, anggota DPRD Bengkalis, menggali sumber potensi, mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah masanya

dilaksanakan. Endingnya, mendorong peningkatan income atau pemasukan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada masa-masa yang akan datang.

“Beranjak dari motivasi itu sesungguhnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berencana turut dan ikut memasukkan modal ke PT Bumi Siak Pusako, salah satu Badan Usaha Milik Daerah sektor minyak dan gas,” katanya. Alasannya, surat Gubernur Provinsi Riau No. 500/Ekbang/22/12 tertanggal 30 April 2019 yang menyebutkan Kabupaten Bengkalis mendapatkan besaran penyertaan modal sebesar Sepuluh persen dengan total dana yang bakal digelotorkan terkait penyertaan modal ke BSP senilai Rp30 miliar,” katanya.

Kata Politisi Partai Amanat Nasional ini, Ranperda penyertaan modal ke BSP sebenarnya, sudah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di penghujung April 2019 lalu. Itu artinya, DPRD Kabupaten Bengkalis sudah membahasnya secara resmi berdasarkan tugas pokok

dan fungsi dewan bagian dari Pemerintah Daerah. Hal itu ditindak lanjuti Panita Khusus Penyertaan Modal kepada PT Bumi Siak Pusako dengan melakukan konsultasi ke berbagai daerah terkait substansi Ranperda sehingga bisa menjadi Perda yang sempurna.

Diceritakan Rianto, setelah Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis berkunjung ke PT BSP beberapa hari lalu. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir bersama Pansus Penyertaan Modal kepada PT BSP yang diketuai, Indrawan Sukmana, Wakil Ketua Daud Gultom serta Anggota Rianto, Ita Azmi, Andrian Prama Putra, Hendri, H Asmara, Mus Mulyadi, H. Azmi, Susianto, SR, Simon Lumban Gaol, Adihan, Nanang Haryanto, Leonardus Marbun, Zulkifli dan Safrana Fizar berkunjung ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta. Tujuannya, melakukan konsultasi untuk mendapatkan masukan dan penjelasan lebih lanjut soal penyertaan modal tersebut pada Kamis (09/05) lalu.

Kasi Wilayah I Gustian Haryanto mengatakan untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD harus dilakukan analisa investasi sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Permendagri No. 52 Tahun 2012. “Analisa Investasi ini dianggarkan pada APBD, pembuatan dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh pihak ketiga, bukan BUMD ataupun Pemda. Bisa akademisi atau konsultan independen. Analisa inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran penyertaan modal pada BUMD tersebut,” kata Gustian.

Penyertaan modal tersebut, kata Gustian sebagaimana dilansir katakabar.com, tidak boleh serta merta dilakukan, harus terukur sesuai peraturan yang ada. Analisa investasi dan naskah akademis dinilai sebagai dokumen penting dalam proses Ranperda Pernyataan Modal. “Jika kedua hal tersebut sudah dilengkapi baru Ranperda tersebut bisa disahkan,” tambahnya menyarankan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berencana untuk memasukkan modal di PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp 30 Milyar. Tujuannya menggali sumber potensi , mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melakukan penyertaan modal ini pemerintah perlu membuat payung hukum dengan membentuk peraturan daerah yang mengikat.

Berdasarkan hal itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajukan Ranperda kepada DPRD. Ini dilanjutkan dengan pembentukan Pansus DPRD Bengkalis beberapa hari yang lalu pada rapat

paripurna.

Sebagai bentuk tindak lanjut Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, bersama Pansus Penyertaan Modal PT BSP yang diketuai oleh Indrawan Sukmana, Wakil Ketua Daud Gultom, serta anggota Rianto, Ita Azmi, Andrian Prama Putra, Hendri, H. Asmara, Mus Mulyadi, H. Azmi, Susianto, SR, Simon Lumban Gaol, Adihan, Nanang Haryanto, Leonardus Marbun, Zulkifli dan Safrana Fizar kemudian melakukan konsultasi ke PT BSP guna mencari masukan dan penjelasan terkait penyertaan modal tersebut.

Mereka diterima Direktur PT BSP Iskandar beserta jajaran direksi.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berencana untuk menyertakan modal di PT BSP sebesar 30 Milyar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bengkalis. Kami ingin mengetahui bagaimana potensi profit yang akan didapatkan ketika meletakkan modal di PT. BSP ini,” ujar Ketua Pansus Indrawan Sukmana. Dikatakan, pihak perusahaan PT BSP setiap tahunnya selalu melampaui target produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan banyak berkontribusi dalam kegiatan CSR. Direktur PT BSP Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir dalam menyertakan modal kepada PT BSP ini karena PT BSP sendiri bekerja dengan BPKP terkait audit perusahaan setiap tahunnya. “Kami tidak menjual apa-apa selain profesionalisme kerja dan fikiran untuk menjaga amanah demi masyarakat Riau,” ujar Iskandar.

Iskandar pun meminta antara PT BSP dan Pansus Penyertaan Modal DPRD Bengkalis terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar Ranperda ini bisa segera disahkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hingga dan sesuai ketentuan dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada.

Hadir dalam pertemuan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis Radius

Akima, Kabag Umum Sekretariat DPRD Samiran, Inspektorat Erry Ibrahim, Kepala Bagian Perekonomian Alfiandri, Kadis Penanaman Modal Basuki Rachmad, dan Bappenda Syahrudin.

Sebagaimana informasi yang diterima, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berencana akan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bumi Siak Pusako (BSP). Besarnya penyertaan yaitu Rp30 miliar dari total modal Rp300 miliar.

Penyertaan modal kepada perusahaan tersebut dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Surat Gubernur Riau No. 500/ Ekbang/22.12a tertanggal 30 April 2019.

Dan disebutkan bahwa Kabupaten Bengkalis mendapatkan besaran penyertaan sebesar Rp30 miliar.

“Penyertaan modal tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini, dimana anggaran untuk penyertaan modal tersebut telah dianggarkan pada APBD 2019. Kami berharap penyertaan modal kepada PT. BSP yang telah kami ajukan dapat dibahas dan ditindaklanjuti. Sehingga dapat terealisasi secepatnya menjadi Perda,” pinta Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY dalam paripurna.

Selain paripurna penyertaan modal tersebut, di waktu yang sama dilakukan rapat paripurna tentang pembiayaan transportasi jema’ah haji daerah, Ranperda tentang perubahan Perda tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Bengkalis.

Rapat paripurna ketiga masa persidangan dua 2019 tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir dan dihadiri sebanyak 26 Anggota DPRD Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Sekda HM Bustami, HY, serta sejumlah pimpinan Perangkat Daerah dan Administrator serta Pengawas di lingkungan Pemkab Bengkalis. (adv/hms)

43

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

advertorial Pemkab Pelalawan

Berambisi Jadi Lumbung Padi, Pelalawan Siapkan 7.200 Hektare Sawah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan periode 2016-2021 di bawah kepemimpinan Bupati HM Harris dan Wakil Bupati Drs H Zardewan MM terus melakukan inovasi pembangunan. Salah satunya diusung dalam program Ketahanan Pangan 2016. Program inovasi ini untuk menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera).

B

erdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, ‘EMAS’ merupakan visi yang bermakna pembangunan yang didorong upaya, gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera dalam kehidupan Sosial kemasyarakatan.

Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumber daya daerah. Melalui visi misi ditetapkan dalam 7 Program Strategis/Program Pembangunan Kabupaten Pelalawan yakni, Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis, Pelalawan Inovatif.

Pelalawan Makmur mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM serta upaya-upaya pengentasan kemiskinan . Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian, perikanan dan UMKM merupakan program ketahanan pangan. Program Ketahanan Pangan tidak juga dapat dipisahkan untuk

44

mendukung kesejahteraan petani. Melalui program ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2016 menggalakkan sektor pertanian tanaman padi dan jagung di semua kecamatan.

Selain mengembangkan produksi hilir sawit dengan membangun Tecno Park seluas 5.600 hektare lebih, Kabupaten Pelalawan juga ingin menjadikan dua kecamatannya sebagai lumbung padi. Seluas 7.200 hektare sudah disiapkan melalui program Pelalawan Makmur. Bupati Pelalawan HM Harris menjelaskan, lokasi itu berada di Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar. Geografis daerah itu yang berada di tepian sungai diharap mampu menyuburkan lahan dan panen padi.

Lahan itu ditanam dengan bibit padi unggulan daerah setempat, yaitu Cekau dan Karya Pelalawan. Varietas ini diyakini dapat tumbuh subur walau tanpa diberikan pupuk dan hanya mengandalkan kesuburan tanah saja. “Satu hektare padi keuntungannya sama dengan lima hektare sawit. Dulunya dua kecamatan itu tertinggal, sekarang sudah tidak lagi,” sebut Harris kepada wartawan, dilansir trubus.id.

Menurut Harris, penataan di kawasan

itu terus dilakukan di bawah koordinasi Dinas Pertanian Pelalawan. Diharapkan petani bisa menanam dua kali dalam setahun sehingga keinginan Pelalawan mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai. Dalam sekali panen, Harris berharap petani bisa menghasilkan 50 ribu ton gabah. Artinya jika dalam setahun ada dua masa tanam, maka diharapkan bisa menghasilkan 100 ribu ton per tahun. “Infrastrukturnya terus dibangun, mulai dari saluran irigasi, dermaga pertanian dan penyaluran bibit unggul,” sebut Harris.

Keinginan untuk berswasembada pangan antara lain didorong oleh realitas bahwa selama ini kebutuhan beras untuk masyarakat Pelalawan sebagian masih dipasok dari luar daerah, lantaran produksi beras lokal belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar ketergantungan yang terjadi selama ini bisa diakhiri.

Visi itu didukung oleh sejumlah faktor. Antara lain, Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang memiliki berbagai macam potensi, dari berbagai potensi tersebut maka dapat dikembangkan men-

jadi daerah yang maju dan berkembang, hingga akhirnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui Tujuh Program Strategis di bawah kepemimpinan Bupati Pelalawan HM Harris, pemerintah Kabupaten Pelalawan terus mengembangkan sayap. Salah satunya melalui potensi pertanian dengan program Pelalawan Makmur.

Kabupaten Pelalawan sendiri terdiri dari 12 kecamatan dan diantaranya berada di pinggir Sungai Kampar, adalah Kecamatan Kuala Kampar yang berada di wilayah terluar Kabupaten Pelalawan yang memiliki potensi pertanian padi yang sangat menjanjikan. Kecamatan ini lebih sering dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Pelalawan. 90 persen produksi gabah di negeri seiya sekata ini berasal dari Pulau Penyalai yakni Kuala Kampar Sebagai sentra padi, Kuala Kampar memiliki potensi pertanian yang masih bisa di kembangkan, hamparan lahan yang sangat luas serta bibit padi unggulan asli daerah menjadi ciri khas padi Kuala Kampar. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian di Kuala Kampar terdapat potensi sawah kurang lebih sekitar enam ribuan hektar, atau hampir 90 persen dari total keseluruhan luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Pelalawan yakni, 7.653 hektar.

Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pertanian guna meningkatkan hasil produksi pertanian di daerah tersebut. Semua itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kualitas padi Kuala Kampar yang bagus membuat nilai ekonomis tinggi dengan potensi pasar/permintaan yang cukup besar. Hal ini tentunya dapat diandalkan sebagai sebagai salah sumber pendapatan petani. Dengan menjadikan kawasan pangan, Pemkab Pelalawan terus berupaya mempercepat pembangunan guna kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan hasil produksi yang lebih baik lagi.

Pembangunan itu dimulai dari penataan kawasan tersebut, ditargetkan hasil produksi padi ini dapat meningkat. Apalagi sitem dua kali penananaman padi serentak selama setahun, akan mempercepat terwujudnya keinginan tersebut.

Bupati Pelalawan HM Harris menjelaskan, dengan penerapan sistem dua kali tanam padi serentak dalam satu tahun, maka bisa ditargetkan hasil produksi padi kedepannya bisa mencapai 50 ribu ton untuk sekali panen atau dalam setahun bisa melakukan hasil produksi sebesar 100 ribu ton pertahun.

Berdasarkan rasio ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk yang mengkomsumsinya, diketahui kebutuhan pangan Kabupaten Pelalawan baru

mencapai 60 persen saja. Sementara untuk mencapai swasembada pangan diperlukan persawahan sebesar 11 ribuan hektar dengan produksi lima ton per hektarnya.

Dengan demikian, petani di sentra sentra produksi beras Kabupaten Pelalawan mendapat tugas penting dan harus bekerja ekstra keras guna dapat mewujudkan swasembada yang diinginkan tersebut.

Kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan tergolong cukup tinggi yakni mencapai 70 persen. Jumlah tersebut sudah berada di atas rata-rata Provinsi Riau yang hanya 50 persen saja. “Sedangkan sisanya, kebutuhan beras di Kabupaten Pelalawan biasanya terpenuhi dari Sumatra Barat.

Dari hasil produksi beras di daerah ini, kita baru memenuhi kebutuhan untuk daerah kisaran 60 persen, sementara sisanya kita penuhi dari Sumbar,” terang Harris.

Di balik keseriusan Pemerintah Kabupaten Pelalawan itu, tentunya program tersebut membutuhkan biaya seperti pe-

besar atau lumbung padinya daerah ini,” ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian tersebut terutama hasil padi (beras), Pemkab Pelalawan juga memberikan sejumlah bantuan berupa alat-alat mesin pertanian (Alsinta) untuk mengolah sawah seperti hand traktor, alat tanam, alat panen, bantuan bibit unggul sampai melakukan pelatihan terhadap para petani.

Tak hanya membantu petani dalam hal meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman padi saja, Pemkab Pelalawan juga berupaya membantu memasarkan produk unggulan daerah tersebut. Melalui Gerai Beras Penyalai, yang saat ini berlokasi di depan Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja Pangkalan Kerinci, di dirikan untuk memfasilitasi sistem pemasaran yang dibutuhkan petani Kuala Kampar.

Agar mempertahankan harga, dengan

nyediaan jalan usaha tani (JUT) tipe A sepanjang 110 Km dan JUT tipe B sepanjang 50 Km, penyediaan 380 unit Alsintan, jaringan irigasi, dermaga pertanian serta kebutuhan lainnya.

Dan jika dana ini bisa dikucurkan dan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka pihaknya optimis program Pelalawan Makmur dapat dinikmati masyarakat banyak, termasuk untuk dikirim ke luar daerah.

Di sisi lain, melalui Dinas Pertanian juga terus berupaya meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil pertanian khususnya padi yang menjadi tanaman unggulan masyarakat di daerah ini khususnya Kecamatan Kuala Kampar. Selain potensi padi, Kecamatan Kuala Kampar juga memiliki potensi lain yaitu terbentangnya ribuan hektar lahan persawahan dengan kondisi tanah yang subur. “Dengan potensi itu membuat kecamatan Kuala Kampar disebut sebagai pusat penghasil gabah ter-

kebutuhan masyarakat, melalui gerai Beras Penyalai, konsumen beras penyalai tidak perlu susah untuk mendapatkan beras terbaik dari bumi Kuala Kampar ini, namun bisa di dapat di gerai Beras Penyalai.

Beras Penyalai merupakan andalan Pelalawan yang dihasilkan dari lumbung padi di Kuala kampar. Ada beberapa jenis beras yang diproduksi yakni beras cekau, beras karya, beras mendol, beras inpara, dan aneka beras lainnya. “Mari kita mulai gerakan konsumsi beras lokal. Karena ini hasil pertanian kita sendiri dari bumi kita sendiri,” ajak Harris.

Harris menyatakan gerakan konsumsi beras lokal ini merupakan bagian dari salah satu dari tujuh program strategis yang dijalankan Pemkab Pelalawan yakni Pelalawan Makmur. Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka mewujudkan Pelalawan Mamur menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri Amanah dan Sejahtera). (adv/hms)

45

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

advertorial Pemkab rohul

Bupati Rohul Sukiman Gelar Safari Ramadhan Sambil Menyerahkan Bantuan

Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bagi masyarakat muslim di Kabupaten Rohul (Rokan Hulu), Provinsi Riau, salah satu “berkah” bulan Ramadhan manakala didatangi oleh TSR (Tim Safari Ramadhan), terutama dari Pemerintah Kabupaten Rohul.

L

ihatlah pada Rabu (22/5/2019) malam, saat Bupati Rokan Hulu (Rohul), H. Sukiman, bersama Sekda Rohul, H. Abdul Haris, memimpin rombongan tim safari Ramadhan di Kelurahan Tambusai, Kecamatan Tambusai.

Bupati bersama Rombongan disambut masyarakat Kelurahan Tambusai, Kegiatan Safari ramadhan tersebut diawali dengan buka bersama, Solat magrib, Isya dan Tarawih berjamah di Mesjid Al- Islah?, di kelurahan Tambusai. Juga hadir ketua TP PKK Rohul, Hj. Peni Herawati, Rektor UPP, Adolf Sebastian, Camat Tambusai, Muhamer Khadafi, serta kepala Dinas dan badan se-Kabupaten Rohul.

Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat Tambusai menyatakan berterimakasih ke Bupati Rohul, H. Sukiman dan rombongan, yang sudah melaksanakan Safari ramdhan di Kelurahan Tambusai.

“Baru kali ini pemkab Rohul, gelar Safari ramadhan di Mesjid Al- Islah ini , ini suatu kebanggan bagi kami,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kedatangan Rombongan tim safari Ramadhan ini, merupakan ajang silaturahmi yang menurutnya harus terus di lakukan. Dia berharap, kedepannya kerjasama antara masyarakat

46

khususnya ?di Tambusai dengan pemerintah akan semakin baik lagi kedepan.

H. Sukiman mengucapkan terima kasih ke masyarakat Tambusai, dan masyarakat kelurahan Tambusai yang sudah menyambut pihaknya dengan sepenuh hati. Di kesempatan tersebut, Sukiman juga berpesan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuIukan hanya itu saja, di Kecamatan Tambusai ini, di 2019, akan ada pembangunan dengan total lebih kurang Rp 29? miliar. Dimana pembangunan Rp29 miliar ini dari berbagai sektor, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan sebagainya.

Bupati juga berharap, pembangunan yang sudah ada dan yang akan dibangun, bisa dijaga oleh masyarakat, dan dirinya meminta kerjasama antara masyarakat dan pemkab Rohul, bisa semakin baik.

“Karena pembangunan akan berjalan baik jika ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah,” harapnya.

Tim Safari di Kecamatan Tambusai, Bupati Rohul menyerahkan santunan dari Pemkab Rohul, untuk anak Yatim sebesar Rp10 juta. Kemudian menyalurkan bantuan dari Baznas dengan total Rp 105 juta.

Bupati Sukiman, serahkan bantuan

dari BAZNas Rohul kepada pengurus masjid Al-Hidayah desa Rambah Utama.

Pada Minggu (26/5/2019), Bupati Sukiman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, H. Abdul Haris safari Ra?madhan ke Rambah Samo. Bersama rombongan, Bupati Sukiman disambut hangat masyarakat SKPA desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo. Kegiatan safari kali ini diawali buka bersama, shalat Magrib, Isya dan Tarawih berjamah di Mesjid Al- Hidayah desa Rambah utama.

Selesai Shalat Tarawih, tokoh masyarakat Rambah Samo, Ramzi sampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Rohul, H. Sukiman dan rombongan yang sudah melaksanakan Safari Ramdhan di desa Rambah Utama. “Baru kali ini pemkab Rohul, menggelar Safari Ramadhan di Mesjid Al-Hidayah ini, suatu kebanggan bagi kami,” katanya.

Ramzi berharap, kedepan kerjasama antara masyarakat khususnya di Rambah Samo dengan pemerintah akan semakin lebih baik lagi kedepan. Di saat itu juga dirinya meminta perhatian pembangunan masjid Al-Hidayah dan pembangunan kantor desa yang sudah lama.

Bupati Rohul, H. Sukiman, juga men-

gucapkan terima kasih kepada masyarakat Rambah Samo, dan masyarakat desa Rambah Utama yang sudah menyambut pihaknya dengan sepenuh hati. Bupati Sukiman juga berpesan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta rasa kebersamaan antar sesama, baik masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan masyarakat. “Tetap jaga persatuan dan persaudaraan, pemilu di Rohul telah usai mari jaga silaturahmi yang sebelumnya sempat renggang,” imbaunya.

Terkait permintaan pembangunan kantor desa, Bupati Sukiman menyampaikan permintaan tersebut baru akan dianggarkan pada APBD 2020. Sedangkan untuk 2019, di Kecamatan Rambah Samo akan ada pembangunan di berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan.

Bupati Sukiman berpesan dan berharap kepada masyarakat Rambah Samo khususnya desa Rambah Utama, agar hasil pembangunan yang sudah ada ataupun yang akan dibangun hendaknya bisa dijaga oleh masyarakat. “Karena pembangunan akan berjalan baik jika ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah,” tegasnya.

Dalam Safari di Kecamatan Rambah Samo, Bupati Sukiman juga menyerahkan santunan dari Pemkab Rohul untuk ana?k Yatim sebesar Rp10 juta. Sedangkan, bantuan dari Baznas yang juga turut diserahkan Bupati Sukiman berjumlah Rp 115 juta.

Sebelumnya, Selasa (14/5/2019) malam, Bupati Sukiman pimpin Tim safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Rohul, ?di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam. Pelaksanaan safari Ramadhan pemkab Rohul, ini di pusatkan di Mesjid besar Riyadul Mu?ttaqin Kelurahan Kota Lama. Terlihat hadir Sekda Rohul, H. Abdul Haris, Kepala Dinas dan badan di Kabupaten Rohul, Camat Kunto Darussalam Ruslan S.Sos. Pada kesempatan tersebut, , turut juga hadir tokoh masyarakat Kunto Darussalam H. Tengku Rusli, Lurah Kota lama Aly Yusuf, Kepala Desa Muara Dilam ZulfikarSHi serta masyarakat Kunto Darussalam.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut diawali dengan berbuka bersama, solat magrib dan Isya serta solat tarawih berjamah dan dilanjutkan dengan kegiatan Safari ramadhan. Pada kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Kunto Darussalam, H. Tengku Rusli mengucapkan selamat datang kepada rombongan safari ramadhan Pemkab Rohul, di kecamatan Kunto darussalam.

Dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pem-

bangunan jembatan yakni jembatan Bukit Juragan, yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan akan ambruk jika banjir melanda. Tidak hanya jembatan Bukit Juragan, tambahnya, jembatan Sungai Munding yang juga tidak kalah mengkhawatirkanya dan sudah barang tentu sangat dibutuhkan pembangunannya.

Sementara, Bupati Rohul H. Sukiman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kunto Darussalam yang telah menyambut tim safari Ramadhan pemkab Rohul. Ia menambahkan, safari ramad-

kedua Tim Safari Ramadan Pemkab Rohul disambut Camat Kabun Anang Perdana Putra SSTP, Kepala Desa Giti dan Pengurus Masjid Nurul Iman, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Rombongan tim Safari Ramadan dijamu dengan buka puasa bersama di halaman Masjid Nurul Iman, dilanjutkan Salat Magrib, sampai Isya dan Tarawih berjamaah. Dalam kegiatan safari Ramadan 1440 H, Bupati Rohul Sukiman didampingi Sekda Rohul, Abdul Haris, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.

Sebelum memulai pelaksanaan Salat

han ini merupakan agenda tahunan yang manfaatnya sangat besar dirasakan, karena melalui kegiatan ini, pemerintah bisa langsung bersentuhan kepada masyarakat di 16 kecamatan yang ada di Rohul. “Safari ini juga merupakan ajang silaturahmi dan sebagai tempat bertukar informasi, seperti apa-apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, untuk dicarikan solusi dan menyelesainya,” sebutnya. Pada kegiatan Safari Ramadhan tersebut, Buapti Sukiman menyerahkan bantuan dari Baznas Rohul, kepada pemerintah kecamatan dengan total bantuan sebesar Rp 110 juta.

Jauh sebelumnya, yaitu pada Minggu (12/5/2019), Bupati Sukiman memimpin rombongan tim safari Ramadan Pemkab Rohul di Masjid Nurul Iman Desa Giti, Kecamatan Kabun. Kunjungan malam

Tarawih, Bupati Rohul menyerahkan sejumlah bantuan yakni bantuan 30 buah Alquran, dan santunan anak yatim dari Pemkab Rohul senilai Rp10 juta.

Kemudian, Bupati Rokan Hulu Sukiman juga menyalurkan dana zakat, infak dan sadaqah dari Baznas Rohul untuk Kecamatan Kabun dengan total Rp75 juta, di antaranya bantuan dana konsumtif senilai Rp30 juta, 10 orang per desa, untuk 6 desa yang ada di Kecamatan Kabun.

Kemudian, bantuan Rumah Sehat Layak Huni Baznas 1 unit senilai Rp40 juta, dan santunan anak yatim dari dana infak sadaqah Baznas untuk 20 orang anak yatim se-Kecamatan Kabun senilai 5 juta. Selain Bupati menyerahkan bantuan 30 paket sembako K3S yang dianggarkan melalaui Dinas Sosial P3A Rohul. (Adv/Pemkab Rohul)

47