Majalah Pena Amira Edisi 58 - February 2017

EDISI 58 FEBRUARI 2017 w w w. g o m e d i a k u . c o m

Ketiga Kalinya, Pemprov Riau Terima Piala WTN

Gubri: Riau Harus Bebas Kabut Asap Diresmikan Gubri: Jembatan Sumpur Perpendek Jarak Tempuh Riau-Pasaman

Harga: Rp. 34.999 ,-

Sekapur Sirih REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

KEUTAMAAN SABAR

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj.Nur Ismi SH PEMIMPIN REDAKSI/PENNANGGUNG JAWAB Tun Akhyar PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj.Nur Ismi SH Tun Akhyar Evi Endri Yeni Muharni REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri REDAKTUR Yeni Muharni SEKERTARIS REDAKSI Yuliatis S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti ,Ema Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs.Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn,MH OMBUS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV.Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT.Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT.Amira Media Riau

2 PENA AMIRA

Oleh: Hj Nur Ismi SH *)

I

NILAH salah satu iktibar (pembelajaran) terHal inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf besar yang bisa dipetik setiap muslim dan ‘alaihis salam. Beliau diajak berzina oleh istri muslimah dalam menjalankan ibadah puasa seorang al-‘aziz di tempat yang sudah aman setiap tahunnya pada bulan Ramadhan, yaitu lagi tertutup rapat, sehingga tidak mungkin sebagai salah satu wahana untuk melatih ada orang yang tahu. Selain itu, istri al-‘aziz dan mengasah kesabaran. Gampang menjuga memiliki kekuasaan dan kekuatan terhagucapkan, tapi alangkah beratnya implemendap Yusuf, namun Yusuf mampu menghidari tasi dari kata sabar itu sendiri. ajakan berzina dari seorang Kita juga hampir tiap wanita yang cantik, padawaktu menyaksikan dan hal dia sendiri adalah semerasakan sendiri dalam orang pemuda yang masih realitas kehidupan seharibelia, sehingga sangat muhari tentang sejumlah hal dah untuk tergoda melakuyang menguji kualitas kekan zina.Akan tetapi, Yusabaran seseorang. Tensuf lebih memilik bersabar tang seorang teman yang dalam menjahi kemaksiatan sering memperolok-olokan sehingga ia pun rela dipenkita dengan dasar yang tak jara. Sebagiamana yang Aljelas, satu misal. Bila tak lah ceritakan dalam firman pandai-pandai dalam meNya “Yusuf berkata: ‘Wanyikapinya, bukan tidak hai Rabbku, penjara lebih mungkin akan terjadi keribaku sukai daripada meutan yang berakibat fatal. menuhi ajakan mereka keHj. NUR ISMI, SH Atau sikap, tabiat dan padaku. Dan jika Engkau perilaku anggota kelutidak hindarkan aku dari Pemimpin Umum/ arga yang tidak pada temtipu daya mereka, tentu aku Pemimpin Redaksi patnya. Diberi kepercayaan akan cenderung untuk (memengelola harta bersama, menuhi keinginan mereka) satu misal, tapi kemudan tentulah aku termasuk dian justru lebih banyak dimanfaatkan unorang-orang yang bodoh’.” (QS. Yusuf: 33). tuk kepentingan pribadi, bila tidak bijak menyikapi realitas itu bukan tidak mungkin 3. Sabar dalam menerima takdir Allah berujung dengan terjadinya ‘’perang besar.’’

Sabar jenis yang ketiga adalah Makanya Islam, sebagai agama yang dalam menerima takdir yang Allah berimenjadi rahmat bagi sekalian alam, sebakan. Allah Ta’ala berfirman: “Maka bersgaimana ditulis Wiwit Hardi P., menganabarlah kamu untuk (melaksanakan) kejurkan umatnya untuk bersifat dan bersitetapan Rabbmu.” (QS. Al-Insan: 24) kap sabar. Sabar secara bahasa artinya Takdir adalah sebuah ketetapan Allah, tertahan, sebagaimana perkataan Jabir: dari takdir yang baik sampai takdir yang buDari Jabir ia berkata: “Rasulullah shallaruk, seorang muslim wajib menerimanya. Dia llahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh tidak boleh protes dengan takdir yang telah binatang dengan cara ditahan.” (HR. Muslim) Allah tetapkan untuknya. Karena setiap takDalam hadits di atas terdapat kata yang dir yang Allah tetapkan, pasti ada hikmahnya. menjadi akar kata dari sabar. Adapun seKetika seorang muslim tertimpa takdir cara istilah, sabar adalah menahan diri yang buruk semisal musibah sakit atau kedalam melaksanankan sesuatu dan menmatian, ingatlah bahwa para Rasul memiliki jauhi sesuatu. Sehingga definisi sabar cobaan yang jauh lebih berat dibanding kita akan tercakup dalam 3 macam kesabaran semua. Oleh karena itu Allah perintahkan kita yang akan kita bahas pada poin berikut ini. untuk meniru para Rasul dalam hal bersabar.

“Maka bersabarlah engkau (Muham1.

Sabar dalam melaksankan mad) sebagaimana kesabaran para rasul taat kepada Allah sebgaimana yang memiliki keteguhan hati, dan janganyang Allah Ta’ala firmankan: lah engkau meminta agar (adzab) disegera“Dan perintahkanlah keluargamu mendikan untuk mereka.” (QS. Al-Ahqaf: 35) rikan shalat dan bersabarlah dalam meDemikianlah 3 macam kesabaran yang merintahkannya.”

(QS. Thaha: 132) disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya Dalam ayat di atas disebutkan perintah memiliki tingkatan keutamaan yang bersabar dalam melaksanakan taat, yaitu sebeda tergantung masing-masing orang. orang suami harus bersabar dalam memerAda yang lebih utama bersabar dalam menintahkan istrinya untuk mengerjakan shajauhi maksiat, dikarenakan lebih sulit baglat. Memang seperti itulah tugas seorang inya dibandingan untuk melakukan taat. suami, ia harus bisa memimpin bahtera ruAda pula yang lebih utama bersabar dalam mah tangganya dan memerintahkan ketakdir Allah, dikarenakan lebih sulit bagluarganya untuk melakukan kebaikan. inya dibandingkan untuk menjauhi maksiat.

Nah, sudah bisa bersabarkan?

2. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan

LAPORAN UTAMA

Libur, Gubri

Tetap Bekerja Usai menerima sejumlah pejabat tersebut, Gubri sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat Riau asal Nias di Hotel Mutiara, Pekanbaru. Gubri diundang hadir dalam rangka perayaan tahun baru 2017 dan ultah ke-2 Organisasi Nias Utara Riau.

D

IPERCAYA mengemban amanah sebagai Gubri (Gubernur Riau), jelas beban yang tertimpa di pundak Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman MBA ini cukuop berat dalam memimpin provinsi yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini. Tapi Andi Rachman –begitu ia akrab disapa—sepertinya tidak mau menyia-nyiakan harapan yang disandarkan padanya.

Terhitung sejak mulai memikul beban itu, berbagai langkah dan upaya dilakukan Andi Rachman untuk membuat daerah ini kian maju, dan anggota masyarakatnya sejahera. Tak pelak, sejak Riau dipimpin oleh Andi Rachman, berbagai prestasi berhasil direbut Riau, baik skala regional maupun untuk tingkat nasional.

Bagi mantan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau ini, bekerja un-

tuk daerah hampir tak mengenal waktu.

Meski di hari libur sekalipun, Gubri tetap menggesa sejumlah pekerjaan. Gubri sadar, sebagai pelayan masyarakat, ia terkadang harus rela mengorbankan waktunya untuk urusan pribadi seperti bersama keluarga dan anak-anaknya.

Pada Sabtu (28/1/2017 ), misalnya, meski libur dan Hari Raya Imlek, sejak pagi pria yang akrab disapa Andi Rachman itu telah sibuk menerima sejumlah pejabat di kediamannya di kawasan Sisingamangaraja, Pekanbaru. Antara lain nampak Kadis Sosial, Kadis Kesehatan dan Kepala BKD Ikhwan Ridwan. Kepala BKD termasuk yang paling lama menggelar rapat dengan Gubri.

Usai menerima sejumlah pejabat tersebut, Gubri sudah ditunggu oleh ratusan masyarakat Riau asal Nias di Hotel Mutiara, Pekanbaru. Gubri diundang hadir dalam rangka perayaan tahun baru 2017 dan ultah ke-2 Organisasi Nias Utara Riau.

Setelah hadir dan menyampaikan kata sambutan, Gubri kembali ke kediaman karena sudah menunggu dua orang pejabat, yakni Kadis LHK Yulwiriati Moesa dan Kadis Pariwisata Fahmizal Usman. Keduanya didampingi sejumlah pejabat eselon 3 dan 4.

Lebih kurang satu jam, Gubri bersama mereka membahas berbagai hal, terutama masalah sinergi pariwisata. Di bawah Dinas LHK, sangat banyak potensi khususnya eko wisata atau wisata alam yang bisa dikembangkan sehingga menjadi menarik dan dikunjungi wisatawan. “Oleh karena itu saya sudah perintahkan kepada seluruh OPD agar bersinergi mengembangkan pariwisata ini,” urai Gubri.

Usai rapat dengan Dinas LHK dan Dinas Pariwisata, Gubri pun menerima kunjungan Menpan & RB Asman Abnur bersama sejumlah rombongan. Pekerjaan seperti tidak pernah putus dijalani Andi Rachman, yang kesemuanya dimaksudkan demi pembangunan Riau yang lebih baik.***

PENA AMIRA ­3

LAPORAN UTAMA

Ketiga Kalinya, Pemprov

Riau Terima Piala WTN “Saya mengucapkan selamat. Ini artinya bapak/ibu sudah bekerja keras meningkatkan kinerja dan mengelola dengan baik sistem transportasi di daerah masing-masing.”

4 PENA AMIRA

G

UBRI (Gubernur Riau) Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman MBA semakin memperlihatkan keunggulannya dalam memimpin provinsi yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa ini. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang tetap terpelihara dengan baik, sejumlah prestasi gemilang juga berhasil direbut oleh Riau.

Belum lama ini, untuk ketiga kalinya Pemerintah Provinsi Riau menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk bidang transportasi darat. Kali ini, penghargaan dipersembahkan dalam kategori Piala Tata Nugraha Wiratama yang diserahkan langsung oleh Wapres Jusuf Kalla didampingi Menhub Budi Karya

Sumadi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/1/17).

Selain Riau, ada 10 provinsi lainnya yang menerima penghargaan serupa, yakni Jatim, Jateng, Jabar, Sumsel, Sumbar, DI Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim dan Sulsel. Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru tercatat sebagai penerima penghargaan WTN. Daerah-daerah yang menerima penghargaan ini dinilai telah berhasil mengelola dengan baik sistem transportasi darat.

“Saya mengucapkan selamat. Ini artinya bapak/ibu sudah bekerja keras meningkatkan kinerja dan mengelola dengan baik sistem transportasi di daerah masing-masing,” ucap Wapres JK saat menyampaikan sambutan. Baik

LAPORAN UTAMA

buruknya sistem transportasi, kata Wapres, paling tidak ditentukan oleh dua hal, yakni kelancaran dan keamanan.

“Dulu rata-rata di kota-kota besar di Indonesia masih bisa 30 km per jam.

Sekarang paling 20 km per jam. Tingkat kecelakaan juga naik. Tahun 2016 ang-

ka kecelakaan meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dari tahun sebelumnya,” kata Wapres lagi.

Itu sebabnya, tegas Wapres, banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan

kendaraan baik roda empat yang bertambah 1 juta setiap tahun dan roda dua 8 juta meningkat setiap tahun.

“Kendaraan makin banyak sementara infrastruktur jalan tidak bertambah, ya macet makin bertambah juga,” urai JK. Makanya, kata Wapres, pembangunan infrastuktur transportasi merupakan pembangunan sepanjang zaman karena masyarakat terus berkembang.

Usai menerima penghargaan, kepada sejumlah media, Gubri Andi Rachman mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. “Kita mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi agar ke depan lebih baik lagi,” ujarnya. Gubri juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga mendapat penghargaan WTN.”Ke depan tentu kita harapkan semakin banyak kabupaten/kota di Riau yang bisa mendapatkan penghargaan ini,” harapnya.

Gubri menyebut bahwa penghargaan WTN ini ia persembahkan untuk seluruh masyarakat Riau. “Kita akan terus bekerja untuk pembangunan Riau yang lebih baik,” tekadnya. (dri/ rtc)

ADVERTORIAL RIAU

Gubri: Riau Harus

Bebas Kabut Asap

G

UBERNUR Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menyatakan komitmennya untuk membebaskan Riau dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Gubri berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

“Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semua bekerja melakukan pencegahan dini,” ucap Gubri kepada pers usai menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).

Gubri menyatakan bahwa sejak awal tahun pihaknya telah berupaya mengantisipasi terjadinya karhutla.

Pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.

Saat ini, sudah ada dua kabupaten di Riau yang ditetapkan siaga darurat sebagai langkah antisipasi. “Status ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi 6 PENA AMIRA

oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak swasta,” terang pria yang akrab disapa Andi Rachman seraya menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait bersama TNI/Polri juga terus melakukan pengawasan terhadap lahan yang rawan terbakar.

Jika semua pihak komit dan bahu-membahu melakukan antisipasi, Gubri optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. “Masyarakat harus menyadari bahwa membakar hutan terutama untuk membuka lahan sebenarnya sangat merugikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pengarahan mengingatkan agar pada 2017 kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah harus diminimalisir. Upaya antisipasi, tegasnya, harus ditingkatkan. “Kita semuanya harus antisipasi, antisipasi jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 lalu terulang kembali,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu, dampak kebakaran tidak

hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan.

“Tahun 2015 kita mengalami kerugian. Kalau dihitung-hitung, dampaknya ke urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit sekitar Rp 220 triliun kurang lebih. Itu angka yang sangat besar sekali,” sebut mantan Walikota Solo itu.

Di sisi lain, kesehatan warga juga ikut terganggu akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut. Berdasarkan data yang diterima Kepala Negara, ada 504.000 orang terutama anak-anak yang terkena ISPA. Dampak lain, lanjut dia, hilangnya habitat keragaman hayati kita. “Ini (hilangnya habitat keragaman hayati) juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Besar sekali,” ujar dia lagi.

Sementara hutan yang rusak akibat kebakaran hutan tercatat mencapai 2,6 juta hektare. Per Desember 2016, luas kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan. Tercatat, lebih rendah 83,21 persen dibandingkan 2015.

“Turun sangat drastis sekali, ini karena antisipasi karena cegah, pencegahan yang kita lakukan bersama-sama,” kata Jokowi.

Karena itulah, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang dianggap telah bahu membahu mencegah kebakaran lahan dan hutan. Mulai dari perangkat desa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, Kodim, hingga ke jajaran Polda.

“Karena kerja sama itu sehingga hotspotnya turun 83 persen, sebuah penurunan yang sangat deras sekali. Dan kita ingin tahun ini betul-betul bisa mencegah agar presentase itu kita tekan lagi menjadi hilang dan pada posisi betul-betul bisa 100 persen turunnya,” pungkas dia.

Dalam rakor ini Nampak hadir Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, dan sejumlah menteri terkait. Nampak juga Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnaen, Bupati Rohil Suyatno, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Bupati Siak Alfedri, Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi, Walikota Dumai Zulkifli AS, Kepala Dinas LHK Riau Yulwiriaty Moesa, Kabag Humas Pemprov Riau Erisman Yahya

ADVERTORIAL RIAU

dan sejumlah Kapolres di Riau.

Di bagian lain diperoleh informasi, Provinsi Riau mendapatkan apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo atas prestasi satuang tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berhasil menekan jumlah luas lahan terbakar mencapai 83,2 persen.Ini dibuktikan dengan penurunan luas lahan terbakar dari tahun 2015 seluas 2,6 juta hektare, menjadi 438 ribu hektare lahan pada tahun 2016 lalu.

Sementara, penurunan hotspot terpantau terjadi penurunan sebesar 82,14 persen berdasarkan pantauan satelit NOA dan terjadi penurunan sebesar 94,58 persen berdasarkan pantauan satelitt Terra dan Aqua. “Pak presiden mengapresiasi keberhasilan satgas kita di Riau. Beliau meminta kita agar melakukan pencegahan dini karhutla,” kata Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman saat membuka rapat penetapan status siaga darurat karhutla di Provinsi Riau, Selasa (24/1/2017) pagi, di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau.

Dipertegas Andi, ia tak mau mengulang kegagalan melawan karhutla dan asap seperti tahun 2015 lalu. Yang mana, dampak karhutla membuat Riau mengalami kerugian sebesar Rp220 triliun. “Tidak ada tawar menawar lagi

soal karhutla. Jangan terulang bencana asap 2015 lalu. Dampaknya begitu besar karena mengganggu akitvitas pendidikan, pemerintah dan perhubungan,” kata orang nomor satu di Riau ini.***

PENA AMIRA ­7

GALERI RIAU

Dari WTN sampai

Pengukuhan PMRJ

S

8 PENA AMIRA

EPANJANG Januari 2017, Gubernur Riau Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman MBA terlibat dalam sejumlah kegiatan, baik di Riau atau pun di luar daerah. Antara lain, menerima Penghargaan WTN (Wahana Tata Nugraha) dari Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta.

Gubri juga menghadiri Arahan Presiden RI & Penghargaan Kepada Tokoh/ Lembaga Keuangan Inspiratif Atas Gagasan Inovatif dan Upaya selama Tahun 2016 dalam Mendukung Pengembangan sektor Jasa Keuangan Pada Pertemuan Awal Tahun di Istana Negara.

Masih di Jakarta, Gubri berkesempatan melantik pengurus Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) periode 2016-2019 di Anjungan Riau TMII Jakarta.

Kegiatan Gubri lainnya adalah memimpin Upacara Peringatan Hari Keselamatan Kesehatan Kerja K3 Nasional Tahun 2017 dan Apel Rutin 17 Hari Bulan di Halaman Kantor Gubernur, memberikan sambutan saat Resmikan Gedung Baru Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dan hadir

GALERI RIAU

pada acara Pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Perikanan Dan Kelautan University of Riau di Gedung daerah.***

PENA AMIRA 9

INFOTORIAL SIAK

Bupati Resmikan Lapangan Sepakbola

Upaya Menjauhkan Generasi Muda dari Pengaruh Negatif

“Kegiatan seperti ini kami harapkan juga menjadi bagian untuk perhatian terhadap generasi muda kita, maka dari itulah sekarang kami pisahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu, ada satu dinas lembaga yang dibentuk untuk memperhatikan kaum muda-mudi yang hobi berolahraga.”

10 PENA AMIRA

B

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. meresmikan lapangan sepakbola.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Syamsuar jugameninjau jembatan sei menselo bertempat di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Rabu (11/1/17).

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Camat Koto Gasib Diki Chandra, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Irving Kahar, Penghulu Kampung Teluk Rimba Rawian Ahmad, UPTD Kecamatan Koto

Gasib, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Syamsuar sampaikan ucapan terimakasih atas sambutan yang diberikan dalam kegiatan bermanfaat bagi masyarakat Teluk Rimba, sebelumnya ia tidak menyangka bahwa akan menghadiri acara peresmian ini karena ia diberitahu untuk menghadiri acara syukuran.

“Tentunya kegiatan seperti ini kami harapkan juga menjadi bagian untuk perhatian terhadap generasi muda kita, maka dari itulah sekarang kami pisahkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu, ada satu dinas lembaga yang dibentuk untuk memperhatikan kaum muda-mudi yang hobi berolahraga,’’ sebutnya.

Lalu ia menambahkan, siak kita tau banyak prestasi anak-anak kita, prestasi ini tentunya dari kampung-kampung dan bukan prestasi yang ada di kota-kota saja. Oleh karena itulah dengan adanya dinas yang kita bentuk ini agar perhatiannya terhadap pemuda ini kepada olahraga demikian pentingnya.

Selanjutnya juga ia sampaikan, dengan selalu adanya kegiatan pemuda dan olahraga sepanjang kami tidak sibuk insyaallah kami akan datang, karena kami ingin memberi semangat kepada pemuda, apalagi pemuda yang kreatif dan inovatif yang bersemangat berolahraga yang mengambil bagian di dalam pembangunan kampung dan juga meningkatkan ekonomi desa.

“Mudah-mudahan semangat olahraga ini juga menjadi bagian bagaimana kita untuk sehat dan semoga ini menjadi semangat awal untuk kaum muda yang ada di kampung teluk rimba,’ pungkasnya.

Ia juga mengatakan, anak muda masa kini mesti dijejali dengan aneka kesibukan posisitf, yang diharapkan akan mampu membentengi kalangan tersebut dari aneka perbuatan yang tidak baik. “Godaan bagi anak muda saat ini begitu banyak dan besar, yang datang dari seluruh penjuru mata angin,” katanya. “Makanya anak muda diharapkan siap untuk menghadapi godaan itu agar tak terjerumus perbuatan yang tidak baik.***

Dewan Dukung Polda Riau yang

akan Menindak Perambah TNTN

P

EKANBARU-Akibat kegiatan perambahan hutan secara ilegal (ilegal logging) tidak terkendali selama ini, jumlah kawasan hutan di Provinsi Riau terus mengalami penyusutan yang signifikan. Bila tak diambil langkah antisipatif, bukan tidak mungkin degradasi kawasan hutan akan semakin parah.

Makanya, Sekertaris Komisi A DPRD Riau, Drs. Suhardiman Amby mengapresiasi wacana yang akan dilakukan Polda Riau menindak para perambah hutan di kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Karena

sejak dulu kepolisian harus mengambil tindakan, mengingat luas taman nasional itu terus menyusut sejak ditetapkan. “Kami apresiasi apa yang akan dilakukan oleh Polda Riau. Kami berharap ini bukan sekedar wacana saja. Karena memang sejak dulu kami mengharapkan polisi turun tangan.

Ini kategorinya pelanggaran pidana sangat serius,” kata Suhardiman Amby, Rabu (8/2/2017).

Ia menyebutkan, saat ini luas kawasan hutan TNTN hanya tersisa kurang 18 ribu hektar dari total sebelumnya seluas 83 ribu.

Ia menilai tidak susah untuk polisi mengambil langkah hukum serius, karena data terkait itu sudah pernah diberikan pihaknya. Bahkan data itu diklaim paling lengkap.

“Kalau polisi serius, sebenarnya tidak susah. Data yang kami kasih lengkap kok, termasuk TNTN itu. Penyelesaian perambahan kawasan TNTN ini kan sebenarnya tinggal komitmen bersama saja mau atau tidak.

Jangan negara ini dikangkangi kepentingan cukong,” tegas Suhardiman.

Ia juga mengingatkan kepada Kapolda untuk tidak hanya fokus pada PKS dan perusahaan yang beroperasi di zona inti dan penyangga saja. Tapi juga yang berada di sekitar itu. Sebab fakta di lapangan yang ditemukan oleh Pansus Monitoring dan Perizinan Lahan, PKS yang berada disekitar juga menjadi biang kerok perambahan kawasan TNTN itu. “Perlu juga menjadi catatan, bahwa adanya perambahan kawasan hutan dikarenakan menjamurnya PKS non kebun disekitar area itu. Logikanya kan karena mereka banyak membutuhkan buah, sementara perusahaan tidak punya kebun,” tegasnya.

Contoh seperti di Kecamatan Pangkalan Kuras, dimana PT SSS merupakan PKS dengan kapasistas 60 ton/jam. Sementara faktanya PT SSS tidak memiliki kebun, maka yang terjadi perusahaan menerima buah dari kawasan ilegal. “Contoh kecil saja PT SSS itu kapasitas terpasang besar 60 ton/jam. Merek tidak punya kebun, terus buahnya dari mana?. Kuat duagaan kami ya dari kawasan ilegal itu. Ini baru satu dari 119 PKS yang beroperasi dengan modus serupa,” ujar dia.

Suhardiman berharap wacana Polda dapat diimplementasikan. Karena para perambah di kawasan TNTN bukan pihak sembarangan. Banyak cukong-cukong besar bermain disana. “Ya jangan tebang pilih, sikat semua, kan gitu. Supaya tidak menimbulkan polemik dikemudian hari,” tutupnya. (ismi/rec)

Soal Penempatan Sejumlah Pejabat,

Komisi A akan Panggil Pihak Terkait

P

EKANBARU-Pihak Komisi A DPRD Riau memastikan akan tetap melanjutkan pemanggilan terhadap Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, Baperjakat, dan sejumlah pihak terkait lainnya, untuk menindaklanjuti masalah dugaan kesalahan dalam penempatan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu.

Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Su-

hardiman Amby mengatakan, bagaimana pun, perbaikan harus dilakukan, karena ada sejumlah aturan yang diduga dilanggar dalam penempatan pejabat eselon III dan IV tersebut. “Pemerintah pusat sudah membuat aturan dan mekanismenya dengan jelas. Bagaimana pun ini harus dilakukan perbaikan, karena undang-undang Aperatur Sipil Negara (ASN) ditabrak, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 juga ditabrak. Pemprov Riau harus berani melakukan perbaikan,” kata Suhardiman Amby kepada wartawan.

Dikatakannya, untuk melakukan perbaikan tersebut, masih ada waktu selama 3 bulan, sejak dilakukannya pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 lalu. Menurutnya, jika Riau ingin berubah, maka Pemprov juga harus berani meluruskan kesalahan yang dilakukan, dengan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya. “Masih ada waktu, dalam tiga bulan ini masih bisa dilakukan pelantikan untuk perbaikan

tersebut,” imbuhnya.

Ditambahkannya, jika penempatan dilakukan tidak sesuai dengan hasil assessment, maka percuma saja dianggarkan dana untuk pelaksanaan assessment tersebut, dan percuma saja dilakukan uji kompetensi. “Kita sudah lalukan uji kompetensi, dan juga sudah keluarkan anggaran. Kalau penempatan dilakukan tak sesuai assessment, kan percuma saja dilakukan assessment, buang-buang anggaran, tenaga dan pikiran saja,” ulasnya.

Dia juga berharap, kepada semua anggota DPRD Riau dan juga pimpinan, agar memahami bahwa pihak DPRD Riau harus menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “Kita berharap semua kawan-kawan dan juga piminan, untuk buka pintu hati, bahwa kita meminta ini dilakukan perbaikan adalah untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan kita di DPRD. Kita tidak memaksanakan, tapi menfungsikan posisi kita,” tuturnya. (ismi/rec)

PENA AMIRA ­11

KOLOM

Menggugat Kepedulian

M

ODERNISASI dan kemajuan peradaban menghasilkan sejumlah dampak yang tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Oleh karena tuntutan untuk memenuhi gaya hidup akibat terbawa gelombang kemajuan zaman, satu misal, banyak orang memilih sikap seperti ini: bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup secukup-cukupnya, semewah-mewahnya, tak peduli bagaimana pun caranya.

Lihatlah, hampir di semua tempat dan situasi, banyak orang hanya membicarakan bagaimana upaya untuk mendapatkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Seakan ‘’puncak’’ kesempurnaan hidup umat manusia hanya terletak pada satu hal: sejauh mana manusia yang bersangkutan mampu menghasilkan uang dan harta-benda yang sebanyak-banyaknya.

Karena, situasi yang berkembang memang seakan menuntun ke orientasi dimaksud.

Yaitu, seseorang atau sekelompok orang hanya dipandang punya nilai dan memiliki status sosial yang tinggi selagi orang dimaksud mampu menghasil-

Oleh: Hj. Nur Ismi SH *)

kan hal-hal yang bersifat material atau kebendaan sebanyak-banyaknya.

Banyak manusia yang kemudian berubah menjadi makhluk yang sangat rakus, hedonis, materialistis, individualistis, hanya karena agar si manusia yang bersangkutan tidak tergilas oleh tuntutan keadaan dan perkembangan zaman. Maka, terjadilah apa yang disebut dengan penghalalan semua cara.

Orangtua dengan anak, mereka yang sebapak dan seibu, tak jarang saling bunuh hanya karena dalam rangka memenuhi tuntutan untuk sesuatu yang bernama harta-benda.

Agama pun sering ditempatkan sebagai simbol, sekadar agar orang melihat kita sebagai penganut ajaran tertentu, sementara substansi dari ajaran agama itu sendiri sering tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya. Aneka pengajian yang diikuti, serangkaian ceramah agama yang diterima, pun hanya dimaksudkan agar cap sebagai orang beragama tidak tanggal dari badan.

Maraknya kasus korupsi atau suap, dan sejenisnya, yang berkecambah dari level pemerintahan tertinggi sampai ke yang paling rendah, semakin mempertegas kesan bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan duniawi, orang siap untuk melakukan apa saja.

Rasa malu yang menjadi pembeda antara manusia sebagai makhluk yang berakal-budi dengan hewan yang hanya punya nafsu, tak tahulah entah disimpan di mana.

Maaf, kita tak hendak membenci mereka yang punya harta banyak. Tambahan lagi, tak ada ajaran yang melarang untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan satu catatan yang sangat penting, yaitu selagi diperoleh dengan cara yang benar dan menurut

ketentuan yang ada. Agama pun, terutama Islam, juga tak menginginkan pemeluknya menjadi manusia yang fakir, karena sejatinya kefakiran berjarak sangat dekat dengan kekafiran.

Yang kemudian menjadi persoalan, adalah sejauh mana para ‘’penguasa’’ harta-benda --tentu saja yang diperoleh dengan cara-cara yang benar-mampu memosisikan hartanya secara pas, sesuai dengan tuntutan yang digariskan oleh ajaran agama. Yaitu, di dalam harta seseorang ada hak-hak orang lain, terutama dari kalangan dhuafa. Disadari, di tengah ‘’perlombaan’’ mengejar harta-benda banyak orang yang sudah sampai pada titik yang mereka targetkan, bahkan mungkin melebihi, sementara di bagian lain tidak pula sedikit yang tercecer, bahkan tertinggal sangat jauh... jauh sekali.

Mereka ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan bukan tidak mungkin masih tergolong kerabat dengan kita. Di saat banyak orang mampu berbuat begitu jauh bersebab harta yang berlimpah, kelompok ini tetap saja menggelepar dan terkapar dalam ketidakberdayaan. Jangankan merancang hari esok yang lebih baik, bahkan untuk yang akan dimakan hari ini saja masih ‘’mikir’’. Jangan berpikir menyekolahkan anak ke luar negeri, untuk menuntaskan pendidikan dasar saja sudah megap-megap.

Di sinilah ‘’kemanusiaan’’ kita dipertanyakan, yaitu sejauh mana kita peduli terhadap orang-orang seperti itu. Boleh jadi manusia yang bernasib seperti itu lantaran malas, tapi tidak sedikit pula di antaranya karena ‘’kondisi yang tidak memihak’’ kepada mereka. Apa pun penyebabnya, yang pasti mereka juga manusia, yang juga memerlukan seperti yang kita butuhkan. Oleh karena keadaan, banyak di antara yang mereka butuhkan tak bisa mereka dapatkan.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah Pena Amira

Sidak 2 Proyek Pemprov,

Komisi D Mengaku Kecewa

P

EKANBARU-Kecewa, itulah kesan yang mengemuka saat Komisi D DPRD Provinsi Riau melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap dua proyek taman milik Pemprov Riau yakni Taman Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani dan Taman Kaca Mayang di Jalan Sudirman, Senin (23/1/2016). Para wakil rakyat mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan proyek miliaran tersebut.

Seperti yang terlihat di Taman Tunjuk Ajar Integritas, sejumlah pohon yang ditanam dalam keadaan mati, rumput juga tidak tumbuh sempurna, malah lebih didominasi rumput liar. Kemudian alat permainan anak sudah rusak dan penataan taman yang kurang baik. “Ini kok pohon banyak mati, kecil-kecil lagi. Harusnya pakai pohon besar, sehingga indah. Masa taman mahal bentuk kayak begini,” kata anggota Komisi D, Abdul Wahid, yang hadir bersama rombongan.

Abdul Wahid mengatakan, dengan alokasi anggaran yang cukup fantastis, seharusnya sudah terbangun taman yang indah.

Diketahui untuk taman ini, Pemprov Riau menghabiskan anggaran sebesar Rp9 miliar dari APBD 2016. Taman ini sendiri diresmikan pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2016 di Provinsi Riau. “Dari tinjauan kami tadi, sudah jelas terlihat tamannya dibangun asal-asalan. Banyak konsep pembangunan yang tidak matang, padahal anggarannya besar, contohnya saja seperti penataan rumput dan tanaman yang tidak sesuai,” sebut Ketua DPW PKB Riau ini.

Protes lainnya datang dari Anggota Komisi D DPRD Riau Farida H. Saad mengatakan tidak ada kesesuaian antara hasil yang didapat dari pembangunan yang menelan dana miliaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 itu.

“Sepanjang pengamatan kami, mulai dari RTH yang menelan anggaran miliar tapi hasilnya tidak sesuai,” kata Farida.

Begitu pula saat mengunjungi Taman Kaca Mayang, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp6 miliar juga terlihat amburadul. Menurut anggota Komisi D Yusuf Sikumbang, besarnya anggaran tidak dibarengi dengan hasil yang didapat. “Kami sangat kecewa, dengan biaya besar, masa

seperti ini. Kalau taksiran saya, tak segitu biaya yang keluar,” ujar Yusuf Sikumbang, Yusuf Sikumbang juga mengkritisi tidak ada pagar dari kedua taman ini.

Sehingga pihak kontraktor menutupnya dengan alasan banyak rusak akibat ulah tangan jahil dari masyarakat. “Mintak saja Satpol PP berjaga sehingga lebih aman.

Ini taman kan untuk masyarakat, harus terbuka,” keluhnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi D dipimpin H. Erizal Muluk bersama anggota seperti H. Asri Auzar, Farida H. Saad, Almainis, H. Mansur HS, Yusuf Sikumbang, Abdul Wahid dan M. Arfah, ditemani Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno.

Selain taman, mereka juga meninjau proyek peremajaan Masjid Raya Pekanbaru, proyek draenase di Jalan Soekarno Hatta dan proyek kantor Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) di Jalan Sumatera.

Ketua Komisi D, Erizal Muluk mengatakan, hal ini sebagai bagian dari kinerja pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap mitra kerja terkait. Dalam tinjauan ini, pihaknya menjumpai banyak proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan diharapkan.

“Karena itu, kami minta Dinas PU Perkim untuk menegur kontraktor. Apalagi proyek ini masih tahap pemeliharaan, jadi tolong diperbaiki. Kami akan melihat hasilnya nanti,” ingat Erizal Muluk.

Menanggapi keluhan wakil rakyat, Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno memakluminya. Namun Ia mengatakan, jangan dinilai dari jumlah anggaran yang besar, tapi juga harus dilihat cara kerjanya yang rumit.

Dwi mengklaim sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. “Tentu masukan dari para anggota dewan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Nanti akan kami sampaikan ke kontraktor untuk diperbaiki lagi, ada sangsinya,” tutur Dwi Agus.

Dalam pemaparan, Dwi Agus menyebutkan, proyek taman Tunjuk Ajar Integritas tidak hanya pada aspek taman. Namun pihaknya juga melakukan pembuatan jalan, dimana kawasan jalan Riau dialihkan posisi arus di wilayah kiri dengan panjang sekitar 200 meter. “Kami juga melakukan penimbunan yang cukup tinggi,” katanya.

Dwi juga menjelaskan, di kawasan ini juga masih ada sisa tanah milik Pemprov Riau yang dikuasai oleh masyarakat. “Itu di belakang luasnya ada sekitar seperempat hektar, ada 17 bangunan di atasnya,” tunjuk dia. (ismi/grc)

Jalin Silaturahmi, Komisi A

DPRD Riau Kunjungi Mapolda

P

EKANBARU-Sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau dari jajaran Komisi A mendatangi Mapolda (Markas Kepolisian Daerah) Provinsi Riau yang beralamat di sisi ruas Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru itu, Senin (30/1/2017). Ada apa gerangan yang terjadi sampai-sampai wakil rakyat mendatangi markas kepolisian.

Usut punya usut, ternyata inilah yang terjadi. Itu diketahui dari pernyataan H. Su-

gianto, salah seorang legislator Riau, yang mendatangi Mapolda tersebut. ‘’Kunjungan ini hanya silaturahmi biasa,’’ katanya.

Dikatakan Sugianto, kunjungan tersebut sudah lama direncanakan, tapi karena akhir tahun kemaren seperti teman-teman lihat anggota DPRD Riau termasuk Komisi A pada sibuk gesah pengesahan APBD Riau tahun 2017 dengan mitra kerja masing-masing disetiap komisi DPRD Riau. ‘’Kunjungan tersebut mengingat Kapolda Riau pernah berkunjung ke DPRD Riau dalam rangka silaturahmi,’’ katanya. “Tentu setelah kita di kunjungi pak Kapolda, ya harus pula kita kunjungi pak Kapolda untuk melanjutkan silaturahmi tersebut, seperti berbalas pantun lah,” lanjutnya.

Pada kesempatan kunjungan silaturahmi tadi, komisi A DPRD Riau juga sempat bicarakan masalah lahan yang masih bermasalah dan belum ditindak lanjuti. “Lebih lanjut, Kapolda Riau sampaikan kepada kami akan pelajari dan segera ditindak lanjuti permasalahan lahan yang masih bermasalah tersebut,” Cetus Sugianto. (ismi/rec)

PENA AMIRA 13

KECANTIKAN

SEJUMLAH TANAMAN

Obat & Khasiatnya

Apalagi biasa pengobatan saat ini semakin mahal, oleh karena itu obat-obatan dari tanaman tradisional ini meungkin bisa dijadikan alternatif untuk mengobati penyakit Anda.

KLASIFIKASI ILMIAH n KERAJAAN

: PLANTAE

n KLAD

: ANGIOSPERMA

n CLADE

: MONOCOTS

n ORDO

: ASPARAGALES

n FAMILI

: XANTHORRHOEACEAE

n UPAFAMILI

: ASPHODELOIDEAE

n GENUS

: ALOE

n SPECIES

: A. VERA

14 PENA AMIRA

I

NDONESIA merupakan negara dengan iklim tropis yang memiliki beragam tumbuhan. Termasuk juga tanaman rempahrempah yang menjadi ciri khas negara agraris ini. Sejak zaman dahulu banyak jenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit luar maupun dalam.

Saat ini semakin sedikit orang yang menggunakan tanaman obat untuk mengobati penyakitnya.

Mereka lebih memilih berobat dengan obat modern yang mengandung zat kimia, bahkan ada yang berobat sampai ke luar negeri.

Padahal bila mengkonsumsi obat dalam jangka panjang bisa menimbulkan penyakit lain. Apalagi biasa pengobatan saat ini semakin mahal, oleh karena itu obatobatan dari tanaman tradisional ini meungkin bisa dijadikan alternatif untuk mengobati penyakit

1

Anda, Jenis-jenis Tanaman Obat dan Khasiatnya Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis tanaman obat yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing daerah mempunyai resep tersendiri dalam mengolah tanaman herbal menjadi obat. Tapi dengan kembali menggunakan obat alami tentu akan meminimalisir efek samping dari obat yang digunakan. Selain itu, dengan mengetahui berbagai tanaman obat yang berkhasiat mengobati penyakit akan menghilangkan ketergantungan Anda pada obat-obatan kimia. Di bawah ini ada beberapa tanaman obat dan khasiat yang dimiliki untuk mengobati penyakit.

Lidah Buaya Tanaman obat yang memiliki beragam khasiat selanjutnya adalah lidah buaya. Yups, boleh dibilang kalau lidah buaya sebagai tanaman sejuta manfaat karena banyak sekali khasiat dari tanaman ini. Selain fungsi utamanya untuk kesehatan rambut, menghilangkan jerawat, dan kecantikan tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengoati berbagai penyakit.

Sebagai tanaman obat lidah buaya berkhasiat untuk mengobati penyakit serangan jantung, diabetes, radang tenggorokan, sembelit, dan masih banyak jenis penyakit lain yang bisa diobati dengan tanaman ini.

Jadi pastikan dipekarangan rumah Anda ada tanaman obat yang satu ini ya.

PENA AMIRA 2016

3

BELIMBING WULUH

J 4

DAUN JARAK

S

ejak zaman dahulu daun jarak sudah digunakan sebagai obat herbal.

Tidak heran bila tanaman ini dimasukan dalam jenis tanaman apotik hidup. Daun, buah, bahkan biji jarak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit.

Tidak heran dahulu para penjajah berebut tanaman ini untuk dibawa ke negara meraka.

Daun jarak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit gatal-gatal, luka berdarah, jamur pada kulit, rematik, dan bengkak karena luka. Selain itu tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengobati perut kembung pada anak.

Sungguh luar biasa tanaman obat dan khasiatnya bisa dijadikan obat alternatif.

5

T

KEJI BELING

anaman keji beling sangat terkenal di kalangan ahli herbal. Tanaman yang bayak tumbuhh di pekarangan rumah ini memiliki beragam manfaat, apalagi bagian-bagian tanaman ini hampir semua bisa dimanfaatkan. Daun keji beling banyak mengandung zat penting seperti fosfor, natrium, kalsium dan kalium. Bagian akarnya banyak mengandung polifenol dan flavonoid sedangkan bagian batang mengandung saponin dan tanin.

Manfaat tanaman keji beling bisa digunakan sebagai obat batu ginjal, diare, menurunkan kolestrol, liver, maag, dan mengobati kencing manis. Salah satu keuntungan mengetahui tanaman obat dan khasiatnya akan mempermudah Anda dalam memilih obat dari penyakit yang diderita.

angan bayangkan belimbing ini mempunyai bentuk seperti belimbing pada umumnya. Belimbing wuluh yang dikenal juga dengan sebutan belimbing sayur karena sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa asam yang kuat.

Fungsi lain dari belimbing wuluh selain sebagai bumbu masakan adalah untuk obat tradisonal. Mulai dari buah, batang, daun dan bungannya bisa digunakan sebagai obat.

Belimbing wuluh bermanfaat untuk mengobati gusi berdarah, obat rematik, obat godongan, obat sariawan, obat pegel linu serta bisa digunakan sebagai obat sakit gigi.

T

3

Temu Lawak

emulawak merupakan tanaman rempah asli Indonesia yang memiliki beragam khasiat untuk kesehatan. Bagian yang sering dimanfaatkan adalah bagia akar atau sering jug disebut dengan rimpang. Bagian inilah yang sering diolah untuk dijadikan sebagai obat berbagai penyakit.

Khasiat dari tanaman tem-

6 Sambiloto

S

2

ambiloto merupakan tanaman herbal yang sudah digunakan sejak dulu untuk mengobati berbegai penyakit. Tanaman yang memiliki nama latin Green chiretta berasal dari negara India dan Srilangka. Saat ini tanaman ini tumbuh subur di berbagai daerah tropis seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan beberapa negara di Benua Amerika.

Daun sambiloto bisa digunakan sebagai obat untuk menurunkan panas badan, memperlancar air

ulawak adalah untuk mengatasi gangguan ginjal, melancarkan pencernaan, menyehatkan jantung, dan menjaga kesehatan hati. Sebenarnya masih banyak jenis penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan tanaman obat ini. Apalagi bila penggunaannya dikombinasikan dengan tanaman obat lain, tentu khasiatnya akan semakin terasa.

seni, obat sakit perut, dan untuk mengobati kencing manis. Dalam sebuah penelitian air hasil rebusan daun sambiloto bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula sebanding dengan pemberian suspensi glibenclamid.

PENA AMIRA 15

Sampaikan RAPBD Inhu 2017

PAD Inhu 2017 Naik 2,43 Persen

“Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.”

B

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H Yopi Arianto SE menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Inhu tahun 2017 dalam rapat paripurna DPRD Inhu, Jumat (30/12/2016).

RAPBD Inhu tahun 2017 yang disampaikan Bupati H Yopi Arianton senilai Rp 1,4 triliun, mengalami penurunan sekitar 9,01 persen jika dibandingkan APBD Inhu tahun 2016.

Meski demikian, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 2,43 persen dari tahun 2016.

Selain penyampaian RAPBD Inhu tahun 2017, rapat paripurna yang dip-

16 PENA AMIRA

impin Ketua DPRD Inhu Miswanto juga mengesahkan tiga Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemkab Inhu.

Tiga perubahan Perda tersebut meliputi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintahan daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Bupati Inhu, H Yopi Arianto menegaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah tahun 2017 akan difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.

Sementara itu, terkait arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhu tahun 2017, Bupati Yopi menjelaskan bahwa Pemkab Inhu masih fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahtaeraan

masyarakat, pengembangan seni dan budaya, olahraga, kepemudaan, pembangunan ekonomi berdaya saing,penguatan pembangunan jaringan infrastruktur dan peningkatan sarana dan prasana serta pemantapan aparatur dan birokrasi pemerintahan. “Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi,” tambah Bupati.

Ditambahkan Bupati Yopi, kedepan seluruh jajaran Pemkab Inhu harus mengoptimalkan strategi arah kebijakan pendapatan daerah dengan di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan selain dari dana bagi hasil Migas.

Diakhir pidatonya, Bupati Yopi mengharapkan, pembahasan dan penyempurnaan RAPBD Inhu tahun 2017 dapat segera dilaksanakan oleh DPRD Inhu. Hal ini untuk mengantisipasi keterlembatan waktu penetapan RAPBD tahun 2017. “Sebab, hal tersebut akan sangat mempengaruhi program-program pembangunan yang sudah direncanakan,” tutup Bupati Yopi.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Mujibburahman Hadi, Kapolres Inhu AKBP Abas Basuni.SIK serta para pejabat dilingkungan Pemkab Inhu lainnya.***

INFOTORIAL SIAK

Penanaman Pohon Kegiatan Pengabdian

Alfedri: Apapun yang Ditanam Menjadi Amal “Siak sengaja kita pilih karena siak consern sebagai kota hijau, Pemerintah sudah persiapkan lahan diperkantoran dan kita akan tanam bibit bervariasi. Ini akan jadi kenangan manis bagi adek-adek nantinya, bahwa dulu pernah menanam pohon di Siak.”

M

ENANAM pohon termasuk wakaf selama dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan untuk kemaslahatan hidup manusia, karena pohon menghasilkan oksigen dan sumber energi bagi umat manusia. Apapun yang kita tanam insyaallah bagian dari amal, allah pasti membalasnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak Alfedri, Selasa (17/1/17) saat memberikan sambutan pada acara Penanaman Pohon Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa bhakti Negeri bertempat di Areal Kantor Bupati Siak. Hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Riau (UR) Aras Mulyadi, Pimpinan SKPD terkait dan sebanyak 88 orang Mahasiawa Penerima Beasiswa Bidikmisi beserta pendamp-

ing sebanyak kurang lebih 25 orang.

Sebelumnya Rektor UR beserta anggota diterima Wakil Bupati Alfedri di ruang kerjanya. Selanjutnya menuju lokasi tempat acara penanaman. Rektor UNRI Aras Mulyadi menyampaikan bahwa mahasiswa ini penerima beasiswa bidikmisi bagi negeri. “ Anak-anak kita ini adalah penerima beasiswa bidikmisi bagi negeri, ini adalah program besiswa dari Pemerintah Provinsi Riau yang tujuannya memberikan beasiswa bagi siswa yang SMA nya dari riau yg memiliki prestasi baik yang perlu di sokong dengan beasiswa” sebutnya.

Lanjut disampaikannya, Bakti Negeri ini maksudnya adalah begitu selesai prestasi baik ini akan mengabdi ke daerah asal dan kalau prestasinya juga baik sewaktu mengabdi akan diberikan lagi program provinsi yakni beasiswa untuk ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, sambungnya “ mari kita tingkatkan prestasi seperti yang kita cita-citakan bersama, program beasiswa ini tidak hanya memberikan biaya pendidikan dan biaya hidup tapi juga memberikan softskill keterampilan dalam diri para mahasiswa semua, salah satunya memberikan pengabdian kepada masyarakat secara luas dan programnya melalui program penenaman ini” ujarnya. “Siak sengaja kita pilih karena siak consern sebagai kota hijau, Pemerintah sudah persiapkan lahan diperkantoran dan kita akan tanam bibit bervariasi. Ini akan jadi kenangan manis bagi adek-adek nantinya, bahwa dulu pernah menanam pohon

disiak” tambahnya.

Sementara itu Alfedri dalam sambutannya sampaikan ucapan terimakasih atas ditunjuknya siak sebagai lokasi kebaktian masyarakat dengan melakukan penanaman pohon ini.

“Tentunya ini kami sambut baik dan penuh gembira karena ini sejalan dengan program strategis kami di kabupaten siak ini bahwa siak sudah dicanangkan oleh menteri kehutanan dan lingkungan hidup sebagai kabupaten hijau. Kami juga ingin tidak hanya hijau, tapi juga berbunga berbuah dan berkembang, sepanjang jalan kami sudah tanamkan buah derendan dan masyarakat silahkan ambil” ucapnya.

“Alhamdulillah dengan kabupten hijau ini banyak gerakan-gerakan selain dari pemerintah juga masyarakat Ada banyak program terkait peduli alam. Misalnya hutan mangrove rawa mekar jaya yang baru diresmikan” pungkasnya.***

PENA AMIRA 17

P

Pilwako Pekanbaru, Dedet Minta

Jangan Sampai Ada yang Golput P

EKANBARU-Suasana kurang ‘’mengenakkan’’ mulai tercium dalam kontek hubungan wakil rakyat dengan jajaran Sekwan (sekretaris dewan) DPRD Provinsi Riau. Pemicunya adalah soal alat teleconference, yang dikabarkan sudah dianggarkan tapi belum juga kunjung dipasang.

Soal ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyatakan sangat menyayangkan sikap sekretariat DPRD Riau yang tidak menjalankan program pemasangan alat teleconference yang anggarannya masuk dalam APBD Riau tahun 2016 kemarin. “Saya sudah berusaha untuk memasukkan anggarannya. Tanya ke Sekwan saja kenapa tidak dilaksanakan program itu, sangat kita sayangkan tidak dilaksanakan,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (03/01/17).

Soal Alat Teleconference, Disayangkan Belum Dipasang

18 PENA AMIRA

EKANBARU-Pada 15 Februari 2017, bersama dengan 100 daerah lainnya di Indonesia, di Pekanbaru akan digelar Pilwako (pemilihan walikota) 2017, dimaksudkan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017-2022. Sejumlah tahapan untuk menyambut pesta demokrasi di tingkat lokal itu sudah dilaksanakan oleh KPU Pekanbaru sebagai penyelenggara.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, yang juga anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru, Noviwaldy Jusman, mengajak semua warga Kota Pekanbaru --bagi yang memiliki hak pilih-untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada Pekanbaru yang digelar pada 15 Februari nanti.

Politisi dari Partai Demokrat yang biasa disapa Dedet ini juga menghimbau agar warga Pekanbaru jangan sampai ada yang Golput dalam memilih pemimpin Kota Pekanbaru di 5 tahun mendatang.

“Jangan ada masyarakat yang tidak memilih. Pilihlah pemimpin untuk kota Pekanbaru kedepan,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldi Jusman kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Rabu (01/02/17).

Selain itu, Dedet juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang punya legitimasi untuk kemajuan Kota Pekanbaru menuju perubahan. “Pokoknya pemimpin Pekanbaru nanti mampu berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, akan digelar pada 15 Februari 2017. Pilkada serentak ini, akan menentukan nasib kota Pekanbaru 5 tahun mendatang. (ismi/brc)

Meskipun mengaku lupa total anggaran untuk program teleconference tersebut, politisi Demokrat ini tidak mau disebut, tidak melaksanakan kesepakatan pihaknya dengan KPK, tahun lalu.

“Amanah pembicaraan kami dengan KPK di gedung daerah tahun lalu menyatakan, demi menghemat anggaran, semua program kerja berbasis kepada IT, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Ketika sekretariat tidak melaksanakan padahal sudah dianggarkan, ya mau bagaimana lagi,” ungkapnya.

Ia pun belum bisa memastikan apakah anggaran untuk program ini kembali dimasukkan dalam APBD Riau atau tidak. Walaupun program ini menurutnya perlu dilaksanakan karena bisa menghemat keuangan daerah, terutama dari bidang perjalanan dinas. “Pihak sekretariat semestinya bertanggungjawab penuh dalam hal ini,” tutupnya.

Seperti yang diketahui, jika program teleconference ini dilaksanakan, maka bagi anggota dewan yang ingin melaksanakan konsultasi dengan pemerintah pusat misalnya, tidak perlu lagi ke Jakarta, cukup melalui teleconference. (ismi/rec)

Dihadiri Istri Gubri

Festival Perang Air Diantusiasi Warga Wabup Said Hasyim Buka Bokor Music World Festival 2016

“Sebagai hari pembuka, seluruh lapisan masyarakat mengikuti acara perang air ini, ada yang menggunakan becak, sepeda motor dan juga sepeda dengan berpakaian seragam mereka masing-masing,tidak hanya orang tionghoa saja, orang melayu, jawa dan lainnya juga ikut meramaikannya.”

F

ESTIVAL Perang Air di Meranti telah dibuka kemarin (28/1) pada pukul 16:00 Wib di depan Grand Meranti Hotel di jalan Kartini, terlihat Plt Kadisparpora Meranti, H. Ismail Arsyad, Camat Tebing Tinggi Rizki Hidayat dan juga Panitia Uyung Salis membuka acara Festival Perang Air dengan ditandai Pengangkatan umbul-umbul dan berjalannya mobil Patroli.

Terlihat juga di belakangnya masyarakat yang berbondong-bondong ikut merayakan festival Perang Air tersebut. Festifal Perang Air merupakan salah satu event terbesar yang ada di Riau yang dilakukan pada saat perayaan Imlek, dimana event ini menarik banyak tamu dan juga turis dari luar untuk ikut merasakan uniknya perayaan tersebut di Meranti.

Plt Kadisparpora Meranti, H. Ismail Arsyad mengatakan bahwa ini merupakan tahun ke 3 Meranti mengemas acara ini, dimana setiap instansi atau Dinas-dinas juga ikut berpartisipasi dengan mengirimkan satu buah becak beserta personilnya.

Dikatakan juga ada sekitar 120 becak yang sudah tersedia untuk memeriahkan acara

perang air ini.

“Sebagai hari pembuka, seluruh lapisan masyarakat mengikuti acara perang air ini, ada yang menggunakan becak, sepeda motor dan juga sepeda dengan berpakaian seragam mereka masing-masing,tidak hanya orang tionghoa saja, orang melayu, jawa dan lainnya juga ikut meramaikannya.” ujar Ismail Arsyad Acara perang air ini akan berlangsung selama enam hari berturut-turut dimulai dari tanggal 28 januari sampai selesai.

Selain itu Plt kadisparpora Meranti juga menjelaskan bahwa pada hari puncak nanti direncanakan akan menghadirkan Gubernur Riau, utusan dari Kemenpar, Perhubungan dan juga Kapolda Riau untuk sama-sama hadir merayakan hari terakhir perang air ini. “Selain masyarakat Meranti juga ada sekitar 13 orang turis yang datang hanya

untuk ikut merayakan perang air ini” ucap Plt Kadisparpora Meranti.

Dikatakannya juga bahwa perang air ini dimulai dari pukul 16.00 – 18.00 wib dan tidak boleh menggunakan kantong plastik, karena akan menimbulkan banyak sampah dan hanya diperbolehkan menggunakan tembak air atau gayung dan ember yang berisi air. H. Ismail Arsyad berharap kedepannya event ini terus berjalan dengan baik, berkelanjutan dan juga tetap meriah di tahun-tahuin berikutnya.

Tampak, di sepanjang Jalan Kartini terutama halaman Grand Meranti Hotel, Selasa (31/1/2017) dipadati oleh ribuan masyarakat yang ingin memeriahkan Perayaan Festival perang air atau Cian Cui yang secara langsung dihadiri oleh istri Gubernur Riau, Hj.Sisilita Arsyadjuliandi Rahman beserta Kadis Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Fahmizal, St.Msi. Festival yang diadakan setahun sekali ini didukung penuh oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan Nasir, Msi dengan mengadakan serangkaian acara pelepasan ratusan becak motor yang berkeliling mengitari empat ruas jalan protokol diantara nya jl. Kartini, Jl. Imam Bonjol, jl. Ahmad Yani, dan Jl. Diponegoro.

Sambutan yang meriah juga disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Meranti, Darwin, SH selaku tokoh masyarakat Tionghoa yang berterimakasih secara langsung atas terselenggaranya event ini, diharapkan kerukunan umat Bergama yang telah terjalin baik selama ini dapat terus diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Perang air bukanlah ritual agama atau adat dari suku Tionghoa yang hanya mengutamakan warga keturunan tionghoa saja, akan tetapi Festival ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dan para wisatawan lokal serta internasional yang sengaja berkunjung ke Selatpanjang, baik untuk menyaksikan atau mengikuti secara langsung Festival Cian Cui” kata Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan Nasir, Msi pada sambutannya, selasa sore.

Event yang hanya ada dua di dunia yakni di Thailand dan di Selatpanjang (Indonesia), diharapkan dapat membuat nama Kota Sagu semakin di kenal di kalangan luar, sehingga menjadi salah satu objek wisata bagi para wisatawan untuk berbondong-bondong datang menyaksikan kemeriahan yang terjadi pada Festival Cian Cui.***

PENA AMIRA 19

GALERY SIAK

Dari Teken MoU sampai

Melantik Pengurus KT

S

EPANJANG Januari 2017, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. terlibt di dalam sejumlah kegiatan, yang sebagian besar dilakukan di dalam daerah. Antara lain, pada Senin (30/1/2017), Bupati Syamnsuar memimpin Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak Tahun 2017 sekaligus juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak. yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan Senin.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Kapolres Siak Restika Penenggolan, Unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Pimpinan SKPD Kabupaten Siak dan para Camat se kabupaten Siak. Sebelum rapat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak, kemudian dilanjutkan dengan rapat.

20 PENA AMIRA

Sementara Minggu (22/1/2017), Bupati Syamsuar melantik sebanyak 72 orang Pengurus KT (Karang Taruna) Kabupaten Siak Periode 2016-2021.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Karang Taruna Kabupaten Siak Ikhsan ST, Ketua I Karang Taruna Provinsi Riau Andi Kasman, Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan yang sekaligus juga sebagai Ketua Demisioner Karang Taruna Kabupaten Siak, Ketua Panitia Beri Samudra, Unsur Muspida Kabupaten Siak, dan LSM. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu.

Sebelumnya, Rabu (11/1/2017), Bupati Syamsuar meresmikan lapangan sepakbola. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Syamsuar jugameninjau jembatan sei menselo bertempat di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Camat Koto Gasib Diki Chandra, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Irving Kahar, Penghulu Kampung Teluk Rimba Rawian Ahmad, UPTD Kecamatan Koto Gasib, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.***

GALERY SIAK

PENA AMIRA 21

ADVERTORIAL BANK RIAU KEPRI

“Ciptakan BUMD yang sehat dan mandiri untuk membawa kemajuan dan berkontribusi untuk menyumbang pendapatan asli daerah.Untuk mewujudkan komitmen dan pentingnya seminar yang digelar untuk peningkatan kinerja BUMD di Riau dengan kerja sama untuk mendorong perekonomian di Riau.�

Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

BRK Gelar Seminar Nasional

tentang Tata Kelola BUMD

B

ANK Riau Kepri (BRK) menggelar seminar nasional tata kelola BUMD dengan tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada Senin (23/01) di Ballrooom Menara Dang Merdu Bank

22 PENA AMIRA

Riau Kepri, pada pelaksanaannya BRK menghadirkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Harry Azhar Aziz, M.A sebagai pembicara.

Seminar nasional ini dihadiri oleh seluruh Walikota dan Bupati di Provin-

si Riau dan Kepulauan Riau atau yang mewakili, Pimpinan DPRD Riau dan DPRD Kepri, Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Prov Riau dan Kepri, Pimpinan Polda Riau dan Kepri, perwakilan Danlanud, perwakilan Korem Provinsi Riau,

ADVERTORIAL BANK RIAU KEPRI perwakilan Kodim, Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi di Riau, para Asisten Sekda yang membidangi Ekonomi dari Pemkab/Pemko dan Pemprov, Seluruh jajaran Direksi dan Komisaris BUMD Riau, unsure pimpinan OJK Riau M. Nurdin Subandi dan Pimpinan OJK Kepri Uzersyah, Kepala Perwakilan BI Riau Ismet Inono, Tokoh masyarakat Riau Azaly Johan dan turut hadir sebagai tuan rumah Direktur Operasional Denny M. Akbar, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi dan Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit serta Seluruh pimpinan jaringan kantor Bank Riau Kepri Cabang, Capem dan Kedai.

Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari berharap seminar nasional ini dapat meningkatkan pertumbuhan di seluruh sector perekonomian yang ada di Riau, terutama pada ekonomi mikro dan UMKM lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau.

Irvandi juga mengatakan semoga seminar ini dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang terbuka, bersih dan sesuai dengan pengaturan yang benar pada BUMD di Provinsi Riau.

Di lain pihak, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau, H. Ahmad Hijazi, SE, M.Si menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya aksesoris lembaga ekonomi tapi berdasarkan semangatnya, BUMD harus mampu merajut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga ikut serta meningkatkan kontribusinya dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah(PAD).

“Ciptakan BUMD yang sehat dan mandiri untuk membawa kemajuan dan berkontribusi untuk menyumbang pendapatan asli daerah.Untuk mewujudkan komitmen dan pentingnya seminar yang digelar untuk peningkatan kinerja BUMD di Riau dengan kerja sama untuk mendorong perekonomian di Riau,” lanjut Sekdaprov Riau tersebut.

Sementara itu, Dr. Harry Azhar Aziz, M.A. selaku pembicara menaruh harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memecahkan permasalahan kesejahteraan rakyat.”Saya berharap supaya uang negara yang dipisahkan dan disalurkan kepada BUMD itu bias terukur setiap tahunnya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi

rakyatnya” disampaikanHarry Azhar Aziz.

Harry juga mengatakan, BUMD harus memasukkan indikator-indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dalam stragegi bisnis mereka.Namun persoalannya kini, apakah BUMD tersebut mampu memberikan kontribusinya kepada masyarakat lingkungan.

Selain itu Ketua BPK RI juga mengatakan bahwa sosialisasinya di Gedunng Menara Bank Riau Kepri,merupakan sesuatu yang tidak biasa Karena dari beberapa kunjungannya, hanya BRK merupakan BUMD pertama di Indonesia yang mengundang Ketua BPK RI

sebagai narasumber dengan tema Tata Kelola (Good Corporate Governance).

“Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan bahwa terus mendengungkan pengelolaan keuangan Negara sangat penting dan perlu dipisahkan secara akuntable dan transparan untuk kepentingan rakyat Indonesia” ungkap Harry.

Selain itu, Harry juga mengatakan bahwa tingkat akuntable dan ketransparanan BRK dalam mengelola keuangannya selama ini cukup baik.Terbukti dalam beberapa tahun belakangan, BRK di bawah tangan dingin Irvandi Gustari mampu meraih beberapa prestasi diantara BUMD dan BPD lainnya.***

PENA AMIRA 23

RIAU ANDALAN PULP & PAPER

PT RAPP Terus Tunjukkan

Komitmen Melawan Karhutla

“Kegiatan sosialisasi bersama PT RAPP estate Mandau bersama Koramil 09 Minas, Pemerintah Kecamatan Sungai Mandau, Polsek Mandau sangat bagus. Mengingatkan dan mengajak kembali masyarakat tentang bahaya karhutla. Apalagi dengan diberikannya kepada kami tentang selebaran maklumat dari kepolisian mengenai peraturan Karhutla kepada kami.”

S

ETIAP tahun, terutama pada musim kemarau, Provinsi Riau dihadapkan dengan peristiw kabut asap yang bersumber dari karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Bahkan ak jarang kasus karhutla yang terjadi di Riau menjadi isu nasional karena sebaran asapnya sampai ke sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Penanganan karhutla tentu tak cukup hanya dengan mengandalkan kerja aparat pemerintah. Semua elemen masyarakat dituntut terlibat, tidak terkecuali dunia usaha.

PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper), sebagai sebuah perusahaan multinasional yang beroperasu di Riau, telah sejak lama menunjukkan komitmennya untuk berperang melawan karhutla.

Di Kecamatan Sungai Mandau, misalnya, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Kecamatan Siak, khususnya di Kecamatan Sungai Mandau, RAPP menggelar sosialisasi pencegahan terjadinya Karlahut. Sosialisasi tersebut melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) yakni Komando Rayon Militer ( Koramil ) 09 Minas, Camat Sei Mandau Nopendra Kasmara, Kapolsek Sei Mandau Iptu Hermanto, Danramil 09 Minas-Sei Mandau yang diwakili Serka Siambaton beserta anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Selain itu dihadiri Estate Manager PT RAPP Rihat Ritonga dan Humasnya Ruslan Harahap, Humas PT.Arara Abadi Marjohan, dan seluruh penghulu kampung se Kecamatan Sei Mandau serta, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakt peduli api se Kecamatan Sei Mandau.

Keterangan Kapolsek Sei Mandau Iptu

24 PENA AMIRA

Hermanto dalam laporannya ke Polres Siak, bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya Karlahut di wilayah hukum Sei Mandau. Dan sosialisasi yang di lakukan PT RAPP berlangsung aman dan terkendali, serta simulasi pemadaman Karlahut yang dilakukan masyarakat peduli api berjalan lancar. “Selama acara berlangsung situasi berjalan dengan tertib aman dan lancar, acara berakhir sekitar pukul 12.00 WIB,” ujar Kapolsek.

Menurut Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Kampung Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Abri(38) kegiatan sosialisasi mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sangat penting dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian,TNI, dan perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap waspada dengan Karhutla.

Abri mengatakan sosialisasi tersebut mengingatkan kembali kepada masyarakat akan bahaya karhutla di wilayah mereka.

Ditambah dengan adanya selebaran maklumat Karhutla tengang larangan membakar lahan. “Kegiatan sosialisasi bersama PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper - red) estate Mandau bersama Koramil 09 Minas, Pemerintah Kecamatan Sungai Mandau, Polsek Mandau sangat bagus. Mengingatkan dan mengajak kembali masyarakat tentang bahaya karhutla. Apalagi dengan diberikannya kepada kami tentang selebaran maklumat dari kepolisian mengenai peraturan Karhutla kepada kami,” jelasnya saat kegiatan sosialisasi Selasa (31/1) sore.

Ia mengatakan saat ini kondisi kampungnya cukup aman dari kebakaran lahan karena masyarakat sudah lebih mengerti mengenai bahaya karhutla. Sebab, desanya termasuk dalam program Desa Bebas Api

atau* Free Fire Village** Program* (FFVP) yang diinisiasi oleh PT RAPP. Selain itu, kampungnya juga sudah dibantu dengan peralatan pemadam kebakaran dari PT RAPP. “Setiap hari masyarakat kampung saya sering mendapatkan sosialisasi dari Crew leader Desa Bebas Api,” ujarnya.

Kapolsek Sei Mandau Iptu Hermanto mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya Karlahut di wilayah hukum Sei Mandau. Ia pun apresiasi dengan PT RAPP yang telah ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan bahaya Karhutla.

SGR estate Mandau Ruslan Harahap mengatakan perusahaan bersama-sama pemerintah dan masyarakat ingin mencegah Karhutla karena sangat merugikan kesehatan, perekonomian dan lainnya. Sosialisasi ini,tambah Ruslan merupaka kepedulian perusahaan kepada lingkungan. “Masyarakat saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai paham bahaya karhutla. Akhir acara sosialisasi di Polsek Mandau itu diakhiri dengan simulasi pemadaman api,” pungkasnya.***(rls) Di bagian lain, sebanyak 50 guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Kabupaten Kampar, Kuansing, Siak serta Pelalawan mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sosialiasi Pencegahan Karhutla itu berlangsung di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru, Rabu (1/2/17).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Atas, Yefri Nelwin dalam sambutannya mengatakan, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mestinya sudah harus ditanam sejak dini. “Kesadaran untuk menjaga lingkungan mestinya ditanamkan sejak dini. Kita perlu menjelaskan ke siswa siswa kita bagaimana bahaya dampak dari Karhutla. Kabut asap yang pernah begitu perah menyelimuti daerah kita, ke depannya tidak ada lagi. Tidak hanya kabut asap tapi juga bencana lainnya,’’ tuturnya.

Jadi, tambah Yefri, yang perlu kita tanamkan pencegahan lebih baik daripada menanggulangi. Kepada Kepala Sekolah atau guru yang hadir, dia berharap dapat sosialiasikan kepada masyarakat, terutama kepada siswa didik. “Kesadaran menjaga lingkungan harus kita tanamkan kepada anak didik kita, di sekolah juga harus dicontohkan kepada anak-anak didik,” pungkasnya.

Kegiatan sosialiasi Pencegahan Karhutla ini diinisiasi oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Roni Hasfikar, mewakili manajemen PT RAPP, menyebutkan perusahaannya menyadari begitu dahsyatnya dampak dari Karhutla.

Oleh sebab itu, sejak tahun 2014, perusahaan yang bergerak di industri kertas dan bubuk kertas (pulp) ini menggulirkan program pencegahan yang disebut dengan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Program.

Program tersebut dibuat karena setiap tahun terjadi bencana Karhutla di Riau. yang paling parah terjadi sejak 2008. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan regulasi yang melarang membuka lahan dengan cara membakar, yakni Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun meski sudah ada UU no.32/2009 dengan ancaman penjara dan denda yang cukup berat, aktivitas masih terjadi. Menyadari hal itu lah kemudian muncul ide atau gagasan untuk upaya pencegahan Karhutla.

Program itu berupa memberikan penghargaan atau award senilai Rp100 juta dengan berbentuk program kepada desa desa di kawasan konsesi RAPP yang wilayah tidak terjadi Karhutla. (dri/rtc)

Kampar Siap Wujudkan

Pilkada Damai 2017

“Kita yakin untuk persiapan dalam melaksanakan Pilkada sudah sangat siap, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan Pilkada damai sebagaimana di Kabupaten Kampar telah kita sepakati bersama yakni Pilkada Beradat, bersih, aman dan damai.”

P

ENJABAT Bupati Kampar Syahrial Abdi AP, M.Si menghadiri rapat koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73,Pancoran, Jakarta Selatan.

31/1/2017.

Acara yang dikemas Kementerian Dalam Negeri RI tersebut di Hadiri oleh sejumlah menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Koordinator politik Ekonomi Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) RI Wiranto, Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmanto, Ketua KPU Pusat, DKKP, Ketua Panwaslu pusat, seluruh Kapolda, Danrem, Gubernur, Kejaksaan, Penjabat Bupati, Walikota, Kapolres, Dandim Seluruh

Indonesia serta acara tersebut ditutup oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kala Pj Bupati Kampar usai mengikuti Rakornas tersebut Mengatakan Bahwa Hasil dari Rakornas tentang Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2017 ini sangat jelas instruksinya hal-hal yang menjadi perhatian menjelang Pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017 nanti mengintruksikan kepada kita agar bagaimana kita bisa mengfasilitasi pelaksanaan Pilkada, serta mendorong pelaksanaan Pilkada yang tertib, damai.

Syahrial Abdi juga menjelaskan yang paling utama yang harus diperhatikan yakni pada hari akhir menjelang pemilihan adalah penekanan pada potensi kerawanan sekaligus money politic atau politik uang yang akan dilakukan oleh paslon oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forkopinda sudah sepakat akan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindak lanjuti berbagai arahan baik itu Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan juga dari Panglima TNI dan terakhir dari Wakil Presiden RI. “Kita yakin untuk persiapan dalam melaksanakan Pilkada sudah sangat siap, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan Pilkada damai sebagaimana di Kabupaten Kampar telah kita sepakati bersama yakni Pilkada Beradat, bersih, aman dan damai,” tegasnya Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata SiK yang juga turut hadir pada acara tersebut menambahkan Pelaksanaan

Rakornas Ini hal sangat baik yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam hal Mendagri maupun Forkopinda RI dan kita apresiasi untuk mengingatkan kembali, memberikan eksistensi terhadap seluruh Kepala Daerah baik itu Provinsi, kabupaten /kota untuk melaksanakan kesiapan Pilkada. Ini juga merupakan cambuk bagi kita untuk mengingatkan kembali sekaligus melakukan pengecekan terhadap kesiapan dan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi sebelum, sesaat dan setelah Pilkada.

“Setelah kita akan mengadakan rapat terbatas, untuk mengingatkan lagi kawankawan semuanya, sekaligus membuatkan rencana pengamanan yang lebih terpadu sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat pada pesta demokrasi ini,” ucapnya.

Untuk Kabupaten Kampar sampai saat ini berjalan dengan baik, dan komit dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2017 ini, baik itu penyelenggara, Pemerintah, TNI, Polri selalu sinergis dan selalu didukung dengan seluruh elemen, tokoh masyarakat, LSM, ini semua sudah kita jalankan baik sosialisasi patroli, dialogis untuk mengajak peran serta dan partisipasi masyarakat untuk ikut memilih sekaligus menjaga persaudaraan, rasa kebersamaan antara kita di Kabupaten Kampar yang tentunya kita memilih calon pemimpin bukan penguasa karena pemimpin itu adalah pelayanan masyarakat.

Sebelumnya Mendagri Tjahyo Kumolo Dalam sambutannya menyatakan, pemerintah telah mendukung dalam memberikan fasilitas terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

“Pada prinsipnya pemerintah daerah di 101 sudah memfasilitasi anggaran baik untuk KPU dan Bawaslu serta keamanan yang prinsipnya cukup tercukupi,” ujar Menteri Dalam Negeri Dalam prosesnya Tjahyo menyebutkan ada beberapa daerah yang masih belum menerima anggaran dari pemerintah. Namun nantinya secara bertahap pemerintah akan menyelesaikan kekurangan anggaran tersebut. “Dalam catatan kami ada tiga daerah yang masih bertahap.

Saya harapkan daerah ini diberikan anggaran yang disepakati bersama,” imbuhnya.

Tjahyo melanjutkan, pemerintah melalui unsur Kepolisian dan TNI memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan aman dan sesuai dengan prosedur guna melancarkan jalannya Pilkada di 101 daerah. “Untuk mengamankan Pilkada serentak kepala di 101 daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota harus melakukan koordinasi sesama komponen tersebut,” kata Tjahyo.

Melalui Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mempercayakan sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada serentak kepada dua lembaga pemerintah tersebut.”Pemerintah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu yang cukup berpengalaman untuk menyelenggarakan pemilihan umum,” pungkasnya.

PENA AMIRA 25

ADVENTORIAL ROHUL

Diresmikan Gubri:

Jembatan Sumpur Perpendek Jarak Tempuh Riau-Pasaman “Baru ini lah kami merasakan apa itu kemerdekaan. Jalan dan jembatan yang kami idamkan berpuluh tahun baru tahun ini bisa kami rasakan. Desa kami yang dibilang orang terisolir, dan terpencil, kini tidak lagi.”

26 PENA AMIRA

K

ABUPATEN Rohul (Rokan Hulu) terus dilengkapi dengan berbagai jenis infrastruktur, dimakaudkan untuk memberikan aneka kemudahan bagi masyarakat. Pada Rabu (18/1/), diresmikan pengoperasian Jembatan Sumpur yang berlokasi di Desa Tibawan, Kecamtan Rokan IV Koto, oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Ini jembatan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bukan saja oleh masyarakat Rohul, tapi juga oleh warga kabupaten tetangga, Pasaman, di Provinsi Sumatera Barat.

Karena, kalau jembatan ini sudah dioperasikan, jarak tempuh antara Rohul dengan Pasaman yang biasanya 9 jam karena harus memutar ke Bukittinggi, bisa dipangkas

menjadi 4 sampai 5 jam saja.

Itu artinya, isolasi yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat kedua daerah, dengan sendirinya akan berakhir. Pantas saja banyak warga Pasaman yang menyatakan bersyukur dengan peresmian jembatan itu. “Saya tentu tak perlu capek-capek lagi mengunjungi famili yang bekerja di Pekanbaru,” ujar seorang warga Pasaman.

Tak terkecuali, impian masyarakat Rokan Hulu, tepatnya di Desa Tibawan, Kecamatan IV Koto, untuk merasakan nikmatnya pembangunan akhirnya tercapai. Ini terbukti antusiasnya ribuan masyarakat IV Koto, menghadiri peresmian jembatan Sumpur, di Desa Tibawan, oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Rabu (18/1/17).

ADVENTORIAL ROHUL

Jembatan yang menguhubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Pasaman Sumatra Barat ini, sudah belasan tahun diwacanakan tapi tak kunjung terbangun oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian baru tahun inilah jembatan tersebut tersambung, setelah mengkrak lima tahun yang lalu. Selain jembatan, jalan yang semula tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, kini sudah bisa dilalui. Walaupun belum sepenuhnya di aspal. Namun dengan telah diperlebarnya jalan serta sudah ada pengerasan.

“Baru ini lah kami merasakan apa itu kemerdekaan. Jalan dan jembatan yang kami idamkan berpuluh tahun baru tahun ini bisa kami rasakan. Desa kami yang dibilang orang terisolir, dan terpencil, kini tidak lagi,” kata salah seorang warga, Desa Tibawan, Herman, disela-sela peresmkan jembatan.

Diceritakan Herman, lima tahun yang lalu memang ada pembangunan jembatan ini. Tapi tak kunjung ada kelanjutan. Masyarakat IV Koto yang terdiri dari 11 Desa ini, terpaksa harus menggunakan “pelayangan atau getek” untuk menyeberang, dengan biaya Rp5000 perkendaraannya. “Sekarang kami bebas, tak perlu bayar lagi. Kami berharap perekonomian kami bisa meningkat, orang-orang dari Pasaman bisa datang kekampung kami. Dan yang dari seberang menuju Ujung Batu juga bisa jalan dengan lancar,” tambah Herman.

Selain Herman, warga Rohul lainnya, Safrudin, setelah dibangunnya jembatan dan jalan, infrstruktur lainnya yang masih kurang, listrik dan sekolah SMA yang belum masuk di beberapa desa. Termasuk jaringan seluler yang tak terjangkau. “Masih ada desa belum teraliri listrik, termasuk jarin-

gan telepon. Sama sekali kami di desa ini tidak ada jaringan, kami berharap Gubernur Riau juga bisa memasukkan jaringan telephon ke desa kami. Sehingga kami tidak lagi di bilang terisolir. SMA juga belum ada ditempat kami,” kata Safrudin.

Sementara itu, Gubernur Riau, Arasyadjuliandi Rachman, kepada warga IV Koto, mengatakan, ia juga telah mengalami bagaimana sulitnya berada di daerah teriaolir. Yang tidak bisa dilalui kendaraan.

Tahun yang lalu ia juga telah meninjau jalan dan jembatan yang tak kunjung usai ini. Sehingga ia menyatakan akan menyelesaikannya hingga usai.

“Saatnya kita membuka daerah terisolir yang selama ini tertutup. Saya setahun yang lalu melihat kondisi jalan dan jembatan yang tak selesai. Sekarang kita buka, sesuai dengan arahan dari Presiden buka semua daerah terisolir,” ungkap Gubri.

Dikatakan Gubri, untuk tahun 2017 ini Pemprov kembali menganggarkan anggaran sebesar Rp120 Miliar, untuk melanjutkan pembangunan jalan dan 11 jembatan, yang masih belum sempurna di Rokan IV Koto. Jalan ini selurunya di rigit hingga mencapai perbatasan Pasaman, Sumatra Barat.

“Jalan yang sekarang ini ditingkatkan dan di lebarkan. Selain itu permintaan masyarakat seperti listrik, seluler kita usahakan masuk untuk tahun ini. Sedangkan untuk SMA tentu kita dirikan, tahun 2018 akan didirikan apalagi sekarang SMA sudah kewenangan provinsi,” kata Gubri, yang disambut tepuk tangan masyarakat yang memadati lokasi peresmian jembatan Sumpur.

Dengan telah diremikannya jembatan ini, diharapkan tingkat perekonomian di Riau, khususnya di Rokan Hulu mening-

kat. Apalagi kini sudah terhubung antara Pasaman dan Rokan Hulu. Mayarakat IV Koto yang jarang ke Ujung Batu bisa setiap hari, berbelanja untuk kelengkapan bahan pokok. “Begitu juga dengan masyarakat dari Kabupaten Pasaman, Rao, bisa berkunjung ke Rohul, dengan wisata religinya, wisata air hangat, dan melihat Masjid Islamic Centre melalui jalan ini,” ujar Gubri.

Pada acara peresmian jematan tersebut juga dihadiri Bupati Pasaman, Yusuf Lubis.

Ia mengatakan dengan terbukanya jalan dan jembatan ini, masyarakat Pasaman turut merasakan manfaatnya. Dengan mudah, kedua belah pihak saling mengunjungi, dan saling mengisi sehingga tidak ada lagi daerah terisolir.

“Kami merasa gembira dan bahagia dengan adanya jembatan ini. Wilayah Rohul merupakan suatu kawasan yang strategis dalam rangka mensejahterakan masyarakat baik di Pasaman maupun Rohul. Sejak tahun 1900 yang lalu, pasaman juga berusaha membuka akses ke Rohul. Dan baru tahun ini tercapai berkat kerseriusan Gubernur,” papar Bupati Pasaman.

“Tidak terjadi lagi kesenjangan di perbatasan yang terjadi selam ini. Kini menjadi penghubung transportasi membarikan dampak positif. Meningkatkan perekonomian kedua belah pihak,” tambahnya.

Usai meresmikan jembatan Supur, Gubri bersama Bupati Pasaman dan rombongan melanjutkan perjalanan pulang. Gubri berinisiatif mengambil jalur pulang melalui Pasaman. Dengan wakti lebih lurang 1,5 jam perjalan dari jembatan, sampai di Kabupaten Pasaman. Dan dari Pasaman melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi memakan waktu 45 menit, dan lanjuy ke Kota Pekanbaru dengam waktu 3 jam. (dri/rtc)

PENA AMIRA 27

D

UET pemimpin yang sekarang menaKOLOM khodai Kabupaten Siak, yaitu Bupati

Riau dan Korupsi

Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si. kembali menunjukkan kemampuan lebihnya dalam memimpin kabupaten yang berjuluk Negeri Istana ini. Rangkaian prestasi demi prestasi terus diraih, termasuk di awal tahun 2017 ini.

Pada awal 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih kategori B untuk penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) oleh Kementerian PAN dan RB. Rapor penyelenggaraan pemda sebagai yang terbaik di Riau tersebut, diterima langsung oleh Bupati Syamsuar dari Menteri PAN RB Azman Abnur di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Selain Syamsuar, tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut Diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, kedepan mari kita tingkatkan akselerasi kinerja dan sinergi agar terus lebih baik,’’ kata Syamsuar usai acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat.

Tahun lalu Kabupaten Siak juga menerima hasil evaluasi kinerja berkategori B di ROVINSI Riau telah sukses menKota Yogyakarta.

Kendati demikian, Bupati yandang beban dan tugas sebagai dua periode itu tidak berpuas diri.Semua tuan rumah penyelenggara perinSKPD harus mampu melakukan gatan kedepan Hari Anti Korupsi Internasional perubahan,bagi yang tak mampu akanPedi tahun 2016, yang dipusatkan di Kota ganti.

Pekerjaan administrasi kan tak kanbaru, beberapa waktu lalu.ini Sepanjang mesti diulang-ulang ‘’Saya fikir ini sejarah, inilah untuk terus. kali pertama penyemenyangkut kemauan HAKI dan kemampuan lenggaraan peringatan dipusatkan mereka,’’ ujar mantan Kepala Inspektorat di luar Pulau Jawa (baca: Jakarta), dan Provinsi Riau ini. status ‘’yang pertama’’ itu disandangkan “Saya tadi tanya Bappeda kenapa kita ke Provinsi Riau. belum bisa sampai pada penilaian BB. Terlepas dari kebanggaan karena Ternyata penilaian hanya pertama,’’ baru dilakukan dipercaya sebagai ‘’yang sejatterhadap empat yangpenyelenggara menjadi saminya status tuanSKPD rumah pel. Kedepan saya ingin SKPD harus yang disandang Riau semua menyimpan pebagus, sehingga yang melakukan san moral yangsiapapun sangat besar.

Terutama penilaian terhadap mana saja kualitas bagaimana para SKPD penyelenggara negara kinerja kita dijamin baik,’’ tambahnya. yang bertugas di sejumlah lembaga peSementaradiituProvinsi MenteriRiau, PAN RB Asman merintahan baik otoAbnur mengatakan sesuai dengan amanat nom maupun vertikal, senantiasa mengPresiden Jokobahaya Widodo, pelayanan ingat tentang laten korupsi, publik untuk ujungnya masyarakat.

Untuk kemudian dirasakan menjauhkan diri dari perbuamendukung itu katatercela Asman, tan yang tergolong itu.pola rekrutmenPesan SDM ASN kedepan tidakmakin lagi bersifat moral ini terasa menmassal bila dan harus terpola dengan gental dihubungkan denganjelas. realitas Untuk mendukung itu, bila katanya, pola empiris yang ada, terutama dikaitkan rekrutmen sumber daya dengan penempatan Riaumanusia sebagai (SDM) salah aparatur sipildi negara (ASN)yang ke depan tidak satu daerah Indonesia termasuk lagi bersifat massal dan harus terpola dendalam ‘’radar’’ Komisi Pemberantasan gan sangat jelas. “Misalnya sekolah Korupsi, menyusul setelahmelalui terungkapnya kedinasan kasus khususkorupsi dan universitas terakredsejumlah yang melibatkan itasi dengan para dan pejabat Riau.IPK Cumlaude. Selain itu jugaSuka tetapatau akantidak ada jalur atlet suka,khusus kasusbagi korupsi berprestasi serta penyandang disabilitas,” yang melibatkan sejumlah pejabat Riau katanya. mencengangkan banyak pihak. Riau lah, “Orientasi pelayanan provinsi publik pada intinmungkin, satu-satunya di Indoya harus berorientasi padassebanyak hasil. Karena nesia yang menempatkan tiga itu saya tekankan untuksebagai penilaian kinerja gubernurnya berstatus terpidana harus riil dan tidak boleh terkontaminasi,” kasus korupsi-sebutlah: Saleh Djasit, M tambah mantan Anggota RI itu. SejumRusli Zainal, dan Annas DPR Maamun.

Itu artinya, meskipun arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah saat ini

P

28 28 PENA PENA AMIRA AMIRA

Oleh: Evi Endri *)

lah kepala daerah selevel bupati/walikota di Riau juga sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi, bahkan sudah tidak sedikit pula di antaranya yang menyandang status sebagai terpidana. Belum lagi yang berasal dari lembaga legislatif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Apa yang telah dan sedang terjadi dengan pejabat Riau, terutama yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi? Apakah urat malu yang sejatinya ada pada setiap anak manusia, yang menjadi pembeda yang nyata antara manusia dan makhluk-makhluk lain, tidak berfungsi lagi di diri para pejabat itu sehingga menggelapkan mata untuk memakan yang sebenarnya bukan hak mereka?

Apakah pituah-pituah Melayu, termasuk juga tuntutan ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk daerah ini, hanya dibiarkan teronggok anggun pada tataran teori tanpa mencoba mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pemimpin, yang seyogianya menjadi panutan dalam banyak hal, sudah berubah fungsi menjadi ‘’tongkat yang membawa rebah’’?

Terlalu banyak pertanyaan --semuanya bernada ‘’gugatan’’-- terhadap perilaku koruptif yang dipertontonkan oleh pejabat Riau, baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna-tugas. Semua itu terasa sebagai sesuatu yang wajar, karena di balik perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat diniscayakan ada yang dikorbankan.

Hampir bisa dipastikan, yang dikor-

bankan adalah kepentingan rakyat banyak. Apa yang seharusnya menjadi hak dan milik masyarakat, menjadi tidak sampai ke alamat lantaran disimpangkan oleh si pelaku tindak pidana korupsi. Daerah Riau yang kaya, yang gemah ripah loh jinawi, jadinya hanya dinikmati oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan, atau yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat jelata apa daya dan kekuatan mereka bila yang seharusnya menjadi hak tak jadi mereka nikmati?

Maka, terjadilah kesenjangan sosial yang amat lebar, yaitu antara mereka yang memiliki kompetensi untuk mendapatkan harta-benda dan finansial yang sebanyak-banyaknya (baik dengan cara benar atau sebaliknya) dengan mereka yang terpaksa melata di mana-mana lantaran tidak memiliki sumber-sumber ekonomi untuk memutar roda kehidupan, apalagi untuk menguasai apa yang sejatinya bukan milik mereka.

Penyelenggaraan peringatan HAKI tahun ini yang dipusatkan di Riau boleh jadi hanya akan larut dalam muatan seremoni. Itu dengan catatan: selagi para penyelenggara pemerintahan di Riau, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik otonom maupun vertikal, tidak bertekad menjauhkan diri dari perilaku dan perbuatan koruptif. Termasuk juga tidak memiliki kesadaran yang penuh dan utuh bahwa perilaku koruptif tidak hanya merusak tatanan yang ada di masyarakat, tapi bukan tidak mungkin berpotensi meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*** *) Penulis adalah wartawan freelance, bermukim di Sumatera Barat

Dalam Sidang Paripurna

Disahkan, APBD Inhu 2017 Sebesar Rp1,4 T “Sudah terbangun kesepahaman yang tidak hanya semata-mata berorientasi pada efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan daerah melainkan berorientasi pada kewajiban untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manajemen.�

D

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Inhu tahun 2017. Keputusan pengesahan APBD tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Inhu, Kamis (19/1/2017) malam.

Selain pengesahan APBD Inhu tahun 2017, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Miswanto turut mengagendakan penyampaian program pembentukan peraturan daerah Inhu tahun anggaran 2017.

Sebelumnya, pengesahan APBD Inhu tahun 2017 ini berangkat dari pembahasan yang dilakukan antara badan anggaran DPRD Inhu bersama perangkat daerah di lingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Selanjutnya, pengesahan APBD tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah untuk kemudian diserahkan dan diverifikasi oleh pihak pemerintah Provinsi Riau.

Diketahui, total APBD Inhu tahun 2017 senilai 1,4 triliun rupiah lebih. Besaran nilai anggaran tersebut nantinya akan digu-

nakan untuk mendanai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Inhu tahun 2017 diantaranya terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan budaya seni olahraga dan kepemudaan, peningkatan pembangunan ekonomi berdaya saing, penguatan dan pembangunan jaringan infrastruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pemantapan aparatur dan birokrasi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Inhu H Khairizal menyambut baik atas pengesahan APBD tahun 2017 tersebut. Menurut Wabup, ini menunjukkan terbangunnya kesepahaman yang tidak hanya semata-mata berorientasi pada efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan daerah melainkan berorientasi pada kewajiban untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manajemen.***

PENA AMIRA 29

ADVENTORIAL SIAK

Raih SAKIP dari Kementerian PAN-RB,

Bupati Siak Berterimakasih ke Stafnya

D

UET pemimpin yang sekarang menakhodai Kabupaten Siak, yaitu Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wakil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si. kembali menunjukkan kemampuan lebihnya dalam memimpin kabupaten yang berjuluk Negeri Istana ini. Rangkaian prestasi demi prestasi terus diraih, termasuk di awal tahun 2017 ini.

Pada awal 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih kategori B untuk penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) oleh Kementerian PAN dan RB. Rapor penyelenggaraan pemda sebagai yang terbaik di Riau tersebut, diterima langsung oleh Bupati Syamsuar dari Menteri PAN RB Azman Abnur di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Selain Syamsuar, tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut Diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja

30 PENA AMIRA

keras meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, kedepan mari kita tingkatkan akselerasi kinerja dan sinergi agar terus lebih baik,’’ kata Syamsuar usai acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat.

Tahun lalu Kabupaten Siak juga menerima hasil evaluasi kinerja berkategori B di Kota Yogyakarta. Kendati demikian, Bupati dua periode itu tidak berpuas diri.Semua SKPD kedepan harus mampu melakukan perubahan,bagi yang tak mampu akan di ganti. Pekerjaan administrasi ini kan tak mesti diulang-ulang terus. ‘’Saya fikir ini menyangkut kemauan dan kemampuan mereka,’’ ujar mantan Kepala Inspektorat Provinsi Riau ini.

“Saya tadi tanya Bappeda kenapa kita belum bisa sampai pada penilaian BB. Ternyata penilaian hanya baru dilakukan terhadap empat SKPD yang menjadi sampel. Kedepan saya ingin semua SKPD harus

bagus, sehingga siapapun yang melakukan penilaian terhadap SKPD mana saja kualitas kinerja kita dijamin baik,’’ tambahnya.

Sementara itu Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, pelayanan publik ujungnya dirasakan masyarakat. Untuk mendukung itu kata Asman, pola rekrutmen SDM ASN kedepan tidak lagi bersifat massal dan harus terpola dengan jelas.

Untuk mendukung itu, katanya, pola rekrutmen sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) ke depan tidak lagi bersifat massal dan harus terpola dengan sangat jelas. “Misalnya melalui sekolah kedinasan khusus dan universitas terakreditasi dan dengan IPK Cumlaude. Selain itu juga tetap akan ada jalur khusus bagi atlet berprestasi serta penyandang disabilitas,” katanya.

“Orientasi pelayanan publik pada intinya harus berorientasi padas hasil. Karena itu saya tekankan untuk penilaian kinerja harus riil dan tidak boleh terkontaminasi,”

ADVENTORIAL SIAK

tambah mantan Anggota DPR RI itu.

Itu artinya, meskipun arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah saat ini ialah memajukan sektor pariwisata sebagai potensi penggerak ekonomi dimasa depan, namun soal peningkatan mutu dan kualitas birokrasi, Negeri Istana tetap senantiasa berupaya menjadi nomor satu di Bumi Lancang Kuning.

Apa yang direbut Siak tahun ini melengkapi prestasi serupa di tahun sebelumnya. Pada tahun itu, selain menjadi daerah penerima penghargaan WTP 4 tahun terakhir berturut-turut, Kabupaten Siak menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sepanjang tahun 2015 lalu dengan capaian nilai 60,93.

Atas pencapaian itu, Negeri Istana menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau yang berhasil meraih hasil evaluasi dengan peringkat B dari Pemerintah Pusat pada tahun 2016, sekaligus mengukuh-

kan daerah destinasi pariwisata unggulan di Riau ini sebagai kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau.

Sesuai dengan visi pembangunan jangka pendek daerah tahun 2011-2016 di awal periode pertama kepemimpinan pasangan Syamsuar - Alfedri.Bupati Siak Syamsuar mengatakan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB dalam hal akuntabilitas kinerja, Kabupaten Siak terus mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Insya Allah, kita masuk 10 besar terbaik di pulau Sumatera.Tentunya selain menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kedepan kita jadikan pencapaian ini untuk terus mengevaluasi SKPD mana yang masih memiliki kelemahan” kata Syamsuar usai menerima laporan evaluasi AKIP di Yogyakarta, Senin (25/1/2016).

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN dan RB Yuddi Chrisnandi mengatakan bahwa tujuan dari evaluasi ini amat erat kaitannya

dengan gambaran daya saing bangsa terhadap pemberlakuan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kita tidak ingin ketinggalan dari negara lain. Sejak 31 Desember 2015 lalu, Indonesia menjadi pasar terbuka di Asean. Kompetisi antar bangsa mutlak terjadi dimana kinerja pemerintah akan menjadi tuntutan global,”jelas politisi Hanura.

Kegiatan ini Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi DIY dan se-Sumatera yang dilaksanakan, sekaligus dirangkai dengan kegiatan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur negara yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2016.

Tercatat dari 156 Kabupaten/ Kota penerima hasil evaluasi AKIP yang hadir, 10 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota se-DIY dan se Pulau Sumatera menerima laporan hasil evaluasi AKIP dengan nilai B dari Menteri PAN dan RB. (ismi/mcr)

PENA AMIRA 31

Wabup: Pemkab Inhu Sangat

Serius Menyikapi Karhutla

“Kita akan libatkan semua unsur baik Pemerintah, TNIPOLRI, Masyarakat serta swasta secara bersama-sama memerangi kebakaran lahan dan hutan yang sangat merugikan banyak pihak itu.”

32 PENA AMIRA

W

AKI L Bupati Inhu H. Khairizal, SE.,M.Si Menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Tahun 2017 yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Selasa/24/1/2017 di Lantai III Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau.

Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rahman Menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan hutan selama 96 Hari kedepan terhitung 24 januari semenjak pengumuman ini ditetapkan hingga 30 April 2017 mendatang, hal ini menyusul ditetapkannya Dua kabupaten kota yaitu Dumai dan Rohul yang sudah terlebih dahulu,

Penetapan siaga darurat yang ditetapkan lebih awal dari tahun sebelumnya diharapkan menjadi langkah awal dalam antisipasi pencegahan kebakaran lahan di provinsi Riau, mengingat di tahun 2015 bencana asap ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di berbagai bidang baik pada bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya, Melalui data yang disampaikan oleh BMKG bahwa curah hujan di bulan Januari yang berintesitas rendah serta predeksi memasuki musim kemarau beberapa bulan kedepan, kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan akan sangat riskan terjadi, oleh sebab itu sebagai tindak pencegahan dini dengan penetapan siaga darurat oleh Gubernur Riau diharapkan semua unsur, baik pemerintah, TNI-POLRI, Dunia usaha, dan Masyarakat untuk bersinergi saling bahu membahu untuk mengatasi musim kabut asap.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau yang sehari sebelumnya menghadiri Rapat di Istana Negara menyampaikan ucapan terima kasih dari presiden kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah kabut asap, beliau menyampaikan bahwa dari data yang di sampaikan kementrian di tahun 2016 secara nasional terjadi penurunan jumlah hotspot yang signifikan sebanyak 83,2%, dari total jumlah lahan yang terbakar sebanyak 2,6 juta hektar di tahun 2015 menjadi 438.360 Hektar di tahun 2016, “tak ada tawar menawar lagi” ucap gubernur menyampaikan pesan presiden.

Sebagai penutup Gubernur Riau menyerukan pengaktifan kembali posko posko kebakaran lahan dan hutan, melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, serta gencar melaksanakan sosialisai mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar lahan, sementara untuk pihak swasta yang telah diberikan konsensi Gubernur berharap untuk terus meningkatkan komitmen untuk memerangi kebakaran lahan dan hutan beliau juga memerintahkan kepada pihak swasta yang dalam hal ini perusahaan untuk Memasang CCTV di daerah yang rawan terjadinya kebakaran lahan agar mempermudah pengawasan sebagai suatu bentuk pencegahan.

Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi tersebut wakil bupati inhu yang di dampingi Plt. BPBD Kab. Inhu Paino menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten inhu sangat serius menyikapi masalah karlahut dan bencana asap, “kita akan libatkan semua unsur baik Pemerintah, TNI-POLRI, Masyarakat serta swasta secara bersama-sama memerangi kebakaran lahan dan hutan” ucap Wakil Bupati***.

INFOTORIAL SIAK

Lantik Pengurus KT,

Ini Kata Bupati Siak

“Salah satu tujuannya adalah bagaimana generasi-generasi muda mampu berkreatif, mampu membuaat inovatif, mampu memunculkan sesuatu gagasan baru dan ideide baru untuk memajukan pemuda-pemuda yang ada di kampung-kampung.”

B

UPATI Siak Syamsuar melantik sebanyak 72 orang Pengurus KT (Karang Taruna) Kabupaten Siak Periode 2016-2021. Hadir dalam acara tersebut Ketua Karang Taruna Kabupaten Siak Ikhsan ST, Ketua I Karang Taruna Provinsi Riau Andi Kasman, Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan yang sekaligus juga sebagai Ketua Demisioner Karang Taruna Kabupaten Siak, Ketua Panitia Beri Samudra, Unsur Muspida Kabupaten Siak, dan LSM. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Tengku Mahratu, Minggu (22/1/17).

Berdasarkan keputusan Bupati Siak Nomor 530/HK/KPTS/2016 tentang pengukuhan pengurus karang taruna kabupaten siak masa bakti 2016-2021, menimbang bahwa Temu Karya Daerah II Karang Taruna Kabupaten Siak untuk kepengurusan

masa bakti 2016-2021 telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 november 2016 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Temu Karya Daerah II Karang Taruna Kabupaten Siak Nomor : 05 KEP-04/TKDIII/KT/MRT/XI/2016 tentang pemilihan ketua Karang Taruna Kabupaten Siak Periode 2016-2021 juncto Surat Keputusan Tim Formatur Nomor : 06 KEP-05/TKD-III/KT/ MRT/XI/2016 tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Siak Periode 2016-2021.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Siak Ikhsan menjelaskan bahwa karang taruna merupakan tempat berkreatifitas, tempat untuk membentuk generasi-generasi pemuda melalui wadah karang taruna. tujuan dari karang taruna adalah bagaiman membentuk karakter jiwa yang unggul, membentuk individu yang berkreatif, dan membentuk pemuda yang inovatif.

“Salah satu tujuannya adalah bagaimana generasi-generasi muda mampu berkreatif, mampu membuaat inovatif, mampu memunculkan sesuatu gagasan baru dan ide-ide baru untuk memajukan pemuda-pemuda yang ada di kampung-kampung” ujarnya.

Kemudian ia juga ungkapkan bahwa karang taruna kabupaten siak akan membuat kelompok usaha bersama. “Kami ingin membuat sebuah gerakan bersama, seperti yang diinginkan pak bupati bahwa pemu-

da-pemuda kita di kampung hari ini harus bisa berfikiran inovatif dan kreatif. Oleh karena itu kami berazam karang taruna kabupaten siak akan membentuk kelompok usaha bersama di masing-masing kecamatan minimal 1 dulu” katanya.

“Dengan kondisi keuangan kita yang sekarang, kita tidak bisa lagi berharap dari anggaran pemerintah, anggaran APBD, oleh karena itu kita harus mampu berinovasi terutama kawan-kawan yang ada di kampung.

Misalnya kita manfaatkan lahan yang ada di kampung untuk bercocok tanam, ini adalah bagian dari upaya kita memberdayakan dan membuat terobosan baru bagaiman kita menciptakan enterpreneurship pada kawawan-kawan karang taruna yang ada di kampung-kampung” tambahnya.

Sementara itu Bupati Siak Syamsuar ucapkan selamat kepada pengurus karang taruna periode 2016-2021. “Selamat kepada pengurus yang baru, mudah-mudahan harapan saya dengan apa yang disampaikan tadi karang taruna ini mampu bersaing dan siap serta kreatif untuk menciptakan usaha-usaha sendiri baik sebagai pemuda tani, baik berkaitan dengan usaha-usaha kreatif dan brwirausaha dengan kemampuan dia sendiri” sebutnya.

Selanjutnya Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyiapkan suatu lembaga yang dulunya menyatu dengan dinas pariwisata pemuda dan olahraga yang namanya sekarang adalah dinas pemuda dan olahraga. “Apa yang kami ambil dari sini, terutama adalah perhatian terhadap pemuda. Dinas pemuda dan olahraga ini ada dua yang menjadi konsep pembangunannya. Yang pertama pembangunan pemuda dan yang kedua pembangunan olahraganya.”***

PENA AMIRA 33

Lantik 20 Pejabat Eselon II

Bupati: Persiapkan Diri

untuk Laksanakan Tugas

“Jika dalam proses pelantikan biasanya tidak didampingi istri, namun malam ini mereka turut mendampingi langsung.

Sebab, mereka adalah orang yang mendampingi anda semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,.�

34 PENA AMIRA

S

EBANYAK 20 pejabat eselon dua di lingkungan Pemkab Inhu resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto SE dalam pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar di Gedung Dang Purnama Rengat, Sabtu (31/12/2016) malam. Proses pelantikan kedua puluh pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut terbilang menarik. Pasalnya, masing-masing istri turut mendampingi pejabat yang dilantik.

Saat mengucapkan sumpah dan janji tugas, masing-masing para istri berdiri tepat dibelakang pejabat yang dilantik dengan memegang kitab suci Al Quran. “Jika dalam proses pelantikan biasanya tidak didampingi istri, namun

malam ini mereka turut mendampingi langsung. Sebab, mereka adalah orang yang mendampingi anda semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,’ ujar Bupati Yopi saat memberikan sambutan usai pelantikan.

Pada kesempatan itu, Bupati Yopi minta kepada pejabat yang telah dilantik agar langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang telah diberikan.

Bupati juga mengajak agar semangat dalam menjalankan tugas terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat terus dikedepankan. Sehingga dengan begitu, visi dan misi pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Inhu dapat dicapai.

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, berdasarkan surat keputusan Bupati Inhu nomor Kpts. 497/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kepada beberapa pejabat yang diganti, Bupati Yopi juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama ini.

Dalam pelantikan tersebut, beberapa nama masih tetap menjabat sesuai dengan jabatan sebelumnya namun

telah disesuaikan dengan penerapan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang baru.

Sejumlah nama itu diantaranya Junaidi Rachmat yang tetap menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah), Kepala Kesbangpol Adri Bahar (sebelumnya Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Arif Fadilah (sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah).

Hadir juga dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Kapolres Inhu AKBP Abas Basuni SIK, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Mujibburahman Hadi serta para camat se Kabupaten Inhu.***

Teken MoU dengan BPKP Riau:

Bupati Harris : Jangan Ada SKPD Lagi Berhadapan dengan Pidana

“Terakhir saya berpesan kepada kepala SKPD untuk berhemat dan tidak terbuai dengan acara seremonial yang tidak penting, ini perlu saya ingatkan karena terbatasnya keuangan daerah. Oleh sebab itu, kepentingan yang menyentuh kepada masyarakat harus lebih kita utamakan agar masyarakat dapat merasakan langsung dari program pemerintah daerah.”

D

ALAM sambutannya Kepala BPKP Perwakilan Prov. Riau Bapak Dikdik Sadikin menjelaskan bahwa BPKP

B

merupakan Internal Auditor yang memiliki pengawasan yang luas, selain itu BPKP dalam tugasnya lebih mengedepankan tinda-

Bupati Harris Hadiri Rakornas Karlahut di Istana Negara

UPATI Pelalawan H.M.Harris hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Karhutla yang diselenggarakan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, bertempat di Istana Negara. Senin

(23/01/2017). Yang dihadiri Oleh Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati/Walikota, Dandim, Kapolda/Kapolres yang berpotensi terjadinya Karhutla diwilayah masing-masing.

kan prefentif agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah daerah.

“Kedepannya kami akan merubah paradigma tentang BPKP sebagai momok yang menakutkan bagi pemerintah daerah menjadi BPKP yang menyenangkan dan mitra kerja yang bersahabat bagi pemerintah daerah. Selain itu, auditor internal harus memiliki early warning system atau sistem peringatan dini untuk melakukan pendampingan secara baik,” ujar Dikdik.

Pada kesempatan tersebut Bupati Pelalawan H.M.Harris dalam sambutannya mengharapkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab. Pelalawan dan BPKP Riau sebagai mitra kerja dapat memberikan pendampingan pengawasan kepada kami, sehingga kedepannya tidak ada SKPD yang berhadapan dengan pidana.

“Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Pelalawan meraih predikat CC yang sebelumnya hanya meraih predikat C yakni meningkat dari tahun sebelumnya pada acara penyerahan LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diserahkan langsung Kemen-PAN dan RB RI di Bandung, hal ini perlu saya sampaikan di forum ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kedepannya,” lanjut Bupati Harris.

“Terakhir saya berpesan kepada kepala SKPD untuk berhemat dan tidak terbuai dengan acara yang berbentuk seremonial yang tidak penting, ini perlu saya ingatkan karena terbatasnya keuangan daerah. Oleh sebab itu, kepentingan yang menyentuh kepada masyarakat harus lebih kita utamakan agar masyarakat dapat merasakan langsung dari program pemerintah daerah,” tutup Harris.*** Pada Kesempatan Tersebut, Rakornas dibuka langsung Oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo sekaligus memberikan arahan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut), yang tak henti terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo, agar Karlahut yang dapat menimbulkan bencana asap di Indonesia tidak terjadi lagi. Presiden RI Joko Widodo memanggil Gubernur di 9 Provinsi tanpa boleh diwaklkan yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Papua. Berikut Kepala Daerah Bupati dan Waikota diwilayah Provinsi tersebut.

Untuk Provinsi Riau diikuti oleh Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Meranti, Walikota Dumai, Bupati Kampar, Bupati Rohil, Bupati Kuansing, dan Bupati Rohul.

Keinginan dari Presiden RI Joko Widodo, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya Karlahut dan bencana asap di Indonesia, sejalan denga keinginan Pemkab, termasuk Pemkab Pelalawan.***

PENA AMIRA 35

INFOTORIAL SIAK

“Kepala Sekolah dan semua petugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diingatkan agar benar-benar tidak melaksanakan praktek pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut akan menindak semua praktek pungutan liar.”

B

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. mmimpin Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak Tahun 2017 sekaligus juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak. yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan Senin, (30/1/17).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Kapolres Siak Restika Penenggolan, Unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Pimpinan SKPD Kabupaten Siak dan para Camat se kabupaten Siak.

Sebelum rapat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak, kemudian dilanjutkan dengan rapat.

Syamsuar mengatakan bahwa penandatanganan ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yang sebelumnya yang sesuai dengan nota kesepahaman yang perlu diperbaharui. “Yang tadi kami sudah menandatangani bersama berkaitan dengan tentang pengawalan dan pemahaman pemerintahan dan pembangunan daerah.

36 PENA AMIRA

Minimalisir Penyimpangan

Pemkab Siak Teken MoU dengan Kejaksaan Negeri

Ini tugasnya nanti adalah pengawalan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa karena pada saat ini kita belum melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, saya mengharapkan kepada semua SKPD agar mempersiapkan segala kegiatan termasuk juga nantinya kebutuhan-kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelelangan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Memasuki acara rapat, Dalam sambutannya Syamsuar mengatakan bahwa rapat dilaksanakan adalah untuk membahas beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Siak atau sekaligus juga menyampaikan beberapa informasi yang terkini yang berkenaan dengan tugas-tugas kita dimasa yang akan datang.

Syamsuar menyampaikan mater-materi yang akan dibahas nantinya. Adapun materi yang akan dibahas dalam rapat tersebut yakni Pelaksanaan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Kabupaten Siak bersama Instansi terkait telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kab. Siak dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 560/HK/KPTS/2016 tanggal 30 desember 2016.

“Harapan kami kepada semua Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Penghulu, Kepala Sekolah dan semua petugas yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat diingatkan agar benar-benar tidak melaksanakan praktek pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut akan menindak semua praktek pungutan liar berapapun jumlahnya serta berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” sebutnya.

Kemudian juga dibahas tentang Pencegahan dan penanggulangan pemadaman kabakaran hutan, berdasarkan ramalan cuaca BMKG diperkirakan musim kemarau I akan dimulai bulan Februari 2017 sampai dengan sekitar bulan april 2017 selanjutnya musim kemarau II akan dimulai bulan juni sampai dengan bulan november 2017 dan diperkirakan musim kemarau tahun 2017 ini lebih panjang dibandingkan tahun 2016.

Melihat hal tersebut Syamsuar mengatakan solusi ataupun pemecahan masalah yang dapat dilakukan yakni perlunya penyuluhan kepada masyarakat di kampung-kampung agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, Meningkatkan koordinasi pemantauan dan pemadaman titik api di setiap wilayah Kabupaten Siak dimulai dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD terkait di tingkat Kabupaten.***

Rezita Yopi Resmi Pimpin

TP-PKK & Dekranasda Inhu

“Sesuai dengan tugas dan fungsi Dekranasda adalah menggali, melestarikan, menggembangkan budaya bangsa serta membina penemuan teknologi baru dengan menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti budaya bagi kehidupan sehari-hari.”

R

EZITA Meylani Yopi, yang tak lain adalah istri Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, resmi memimpin Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Inhu masa bakti 2017-2021 usai resmi dilantik, Sabtu (28/1/2017) di Gedung Sejuta Sungkai Rengat. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Dekranasda sekaligus Ketua PKK Provinsi Riau, Hj Sisilita Arsyadjuliandi.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Dekranasda Provinsi No.13/DEKRANSK/I/2017 dan Keputusan Ketua Tim Pengerak PKK Prov Riau No. 01/Kep/PKK.

Prov/I/2017, Rezita Meylani Yopi resmi menggantikan Hj Marlinawati Khairizal yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PKK dan DekranasdaInhu.

Dijelaskan Ketua TP PKK dan Dekranasda Provinsi Riau Hj. Sisilita Arsyadjuliandi usai melantik, sesuai dengan Rakernas 8 tahun 2015 ditetapkan bahwa istri kepala daerah secara otomatis menjabat ketua TP PKK di daerah sesuai dengan tempat tugas suami selaku kepala daerah.

Untuk itu, selain menyampaikan selamat kepada Rezita Meylani Yopi, Hj Sisilita Arsyadjuliandi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK sebelumnya Hj Marlinawati Khairizal atas dedikasinya selama ini memajukan TP PKK Inhu sekaligus mengharapkan agar kedepan dapat mendampingi ketua PKK yang baru agar kedepan TP PKK Inhu menjadi pilar yang kokoh bersama pemerintah dalam membangun daerah.

Sedangkan, terkait dengan pelantikan kepengurusan Dekranasda Inhu, Hj Sisilita Arsyadjuliandi mengharapkan kepengurusan Dekranasda Inhu kedepannya mampu melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat terutama dalam mendorong kewirausahaan yang ada di Inhu.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi Dekranasda adalah menggali, melestarikan, menggembangkan budaya bangsa serta membina penemuan teknologi baru dengan menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti budaya bagi kehidupan sehari-hari,” jelas Hj Sisilita Arsyadjuliandi.

Ucapan selamat juga disampaikan Wakil Bupati Inhu H Khairizal kepada ketua TP PKK Inhu yang baru Rezita Meylani Yopi saat menyampaikan sambutannya.

Sesuai dengan visi dan misi PKK sebagai

gerakan yang muncul dan tumbuh dari bawah dengan ibu-ibu sebagai penggeraknya dalam mencapai tujuan utama yakni mewujudkan keluarga sejahtera, Wabup Khairizal berharap TP PKK Inhu terus mampu menjadi sebuah gerakan yang tangguh dengan 10 program pokoknya.

“Saya berharap, PKK dapat berperan aktif membantu pemerintah melalui berbagai programnya dengan bermitra bersama pemerintah melalui instansi terkait. PKK harus benar-benar dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat di Inhu,” ujar Wabup Khairizal.

Dalam kegiatan tersebut, turut disosialisasikan gerakan tanam cabe (Gertam Cabe) dengan penyerahan secara simbolis bibit cabe kepada Ketua TP PKK Inhu beserta pengurus oleh Ketua TP PKK Provinsi Riau.

Penyerahan bibit cabe ini merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus menyikapi fluktuasi harga cabai yang terjadi setiap tahun dengan memberdayakan kelompok wanita dan keluarga untuk memproduksi berbagai jenis pangan di pekarangan.***

PENA AMIRA 37

Terkait Kunjungan ke Luar Negeri

Ketua DPRD Riau akan Surati Setiap Komisi

P

EKANBARU-Sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau melakukan perjalanan ke LN (luar negeri) dengan mengunjungi sejumlah negara di Eropa, beberapa waktu lalu. Perjalanan ini mendapat sorotan banyak pihak, terutama terkait dengan urgensi kunjungan yang diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit itu.

Bagaimana sikap pimpinan DPRD Riau?

“Dari pimpinan nanti akan menyurati setiap komisi untuk menyerahkan hasil laporan kunjungan kerja anggotanya yang melakukan kunjungan kerja,” ini kata Ketua DPRD Riau, Septina Primawati di Gedung DPRD Riau, Rabu (11/01/2017).

Septina menjelaskan, setiap keberangkatan kunjungan anggota dewan ke luar

negeri harus melaporkan hasil kunjungannya ke pimpinan dewan. Poin ini sudah ada didalam surat perintah tugas (SPT) bahwa setiap anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun di dalam negeri setiap objek yang dikunjunginya. “Setiap anggota DPRD Riau yang melakukan kunjungan ke luar negri wajib untuk membuat laporan hasil kunjungannya,” paparnya.

Kata Septina, kewajiban laporan hasil kunjungan kerja setiap anggota dewan ini menyangkut penggunaan anggaran dan tentu berdampak kepada masyarakat. “Pasalnya kunjungan itu berujung pada anggaran, ada dampaknya bagi masyarakat Riau,” sambung politisi Golkar itu.

Masih kata Septina, pimpinan akan terus menagih laporan dari pimpinan maupun anggota yang telah melakukan kunjungan ke luar negeri dan segera melaporkan hasil tersbut kepada pimpinan.

Jika laporan belum dibuat atau tidak ada, katanya, secara administrasi baik

pimpinan maupun anggotanya yang ikut bepergian itu sudah menyalahi aturan dan mandat dari SPT tersebut. Tentu hal ini tidak baik sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Secara administrasinya setiap anggota dewan bepergian itu wajib melaksanakan sesuai yang ada di SPT itu,” cetusnya.

Untuk itu, istri mantan Gubri, Rusli Zainal itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek kembali laporan-laporan yang masuk sesuai dengan tahun anggaran seperti tahun anggaran 2016.

Mengenai batas waktu laporan hasil kunjungan kerja para anggota dewan, wanita yang akrab disapa Bunda itu mengaku tidak ada batas waktu yang ditentukan, namun hasil setiap laporan itu wajib diserahkan karena masuk kedalam anggaran. “Untuk limit waktu pembuatan hasil kunjungan itu tidak ada, namun tetap dimasukkan ke dalam tahun anggaran kegiatan,” pungkasnya. (ismi/wrc)

Ketua Komisi C Minta MoU Kontrak

Pengelolaan Aryaduta Diperbaharui

P

EKANBARU-Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, Aherson, meminta MoU (memorandum of understanding) kontrak pengelolaan Hotel Aryaduta di Pekanbaru diperbaharui. ‘’Hal itu sudah sejak tahun lalu,’’ katanya. “Ardut sepakat akan merubah sejumlah klausul yang dinilai tidak menguntungkan Pemprov,” tambah Aherson.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan hal itu usai hearing (rapat dengar pendapat) yang digelar oleh Komisi C DPRD Riau, Kamis. Dalam hearing itu, Komisi C meminta Biro Ekonomi Setdaprov Riau mengubah beberapa point penting dalam draft adendum atau perbaikan kontrak pengelolaan hotel Ardut (Aryaduta) yang merupakan aset milik Pemprov Riau.

Lebih jauh politisi demokrat itu mengatakan, dalam draft perubahan adendum kontrak kerjasama yang di buat biro ekonomi, harus ada yang di perbaiki sebelum kontak adendum disepakati, seperti point grand opening. “Bukan dihitung dari grand open-

38 PENA AMIRA

ing karena kalau dihitung dari grand opening, maka tak tuntas-tuntas masa kontraknya dan pemprov akan dirugikan karena grand opening sampai sekarang juga belum pernah digrand openingkan , sehingga kapan akan bisa diserahkan bangunan hotel ke pemprov, kalau kontrak tak selesai-selesai,” terang beliau.

Selain itu, menurutnya lagi, komisi C juga meminta Pemprov menggunakan badan pengawas yang akan menentukan lembaga audit apa yang dipakai untuk Ardut. Sehingga, hasil audit keuangannya akan lebih independen, karena selama ini pihak Ardut sendiri yang menunjuk lembaga auditnya.

Selanjutnya point masalah perizinan surat menyurat harus di serahkan kepada Pemprov seperti sertifikat HGB saat habis masa kontrak nanti.

Masalah hall atau ballroom hotel harus dibayarkan Pemprov ke pihak Ardut sejak beroperasi, sehingga pada saat serah terima hall akan masuk dalam bangunan aset yang diserahkan pihak Ardut ke Pemprov.

Point lainnya yang di perbaharui dalam draft kontrak itu, kata Aherson lagi, mengenai besaran deviden. “Dalam kontrak awal, dividen dibayarkan 25 persen dari keuntungan atau serendahnya 200 juta, yang dipakai selama ini yang 200 juta maka di hilangkan itu, “ tandasnya. (ismi/rec)

INFOTORIAL SIAK

Siak Kembali Raih Penghargaan,

Kali Ini dari Menteri Agama RI

“Mulai saat ini, tuntutan umat beragama terhadap Kementrian Agama semakin meningkat, oleh karena itu kami akan terus : berusaha untuk meninkatkan pelayan terhadap umat beragama serta mengakomodasi kebutuhan mereka.”

WAKIL Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. menerima Penghargaan atas Dukungan dan Kontribusi bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekeia (MAN IC) yang bertempat di Auditorium MH.Rosyidi Kantor Kementrian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Jum’at (20/1/17).

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dan bersempena dengan Hari Amal Bakti (HAB) yang ke 71 denan tema “Bersih Melayani” dan Motto “Lebih Dekat dengan Umat”.

Acara yang diawali dengan zikir dan doa bersama tersebut dilaksanakan di pagi hari yang langsung diikuti oleh Lukman Hakim, kemudian dilanjutkan dengan malam Tasyakuran dan Pagelaran ke 71 Kementrian

Agama pada malam harinya.

Dalam sambutannya, Kementrian Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan diusia Kementrian Agama yang sudah menginjak 71 tahun, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya Kementrian Agama RI sebelumnya yang telah berhasil menorehkan ataupun membangun pondasi sehingga kita mampu meningkat kualitas dan solidaritas sesama umat beragamaan kita hingga saat ini.

“Mulai saat ini, tuntutan umat beragama terhadap Kementrian Agama semakin meningkat, oleh karena itu kami akan terus:: berusaha untuk meninkatkan pelayan terhadap umat beragama serta mengakomodasi kebutuhan mereka, ” ujarnya.

Kemudian iya berpesan terkait dengan isu-isu atau berita yang tidak jelas darimana sumbernya jangan dipercaya, karena nantinya itu bisa menjadi pemecah belah antara kerukunan umat beragama di negara kita. “Hanya dengan jiwa, dengan rasa dan pada akhirnya dengan cinta. Karena hanya dengan itu semua nilai-nilai agama bisa implementatif dan bisa betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kita bangsa Indonesia,” tutup Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin.

Kemudian terkait dengan Hari Amal Bakti yang ke 71, Kementrian Agama Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah memberikan dukungan dan kontribusi bagi Madrasah Aliyah Insan Cendekia dan dalam hal ini Kabupaten Siak masuk kedalam Kabupaten yang meriah penghargaan tersebut.

Saat dijumpai seusai acara, Wakil Bupati Siak Alfedri menyampaikan alhamdulilah atas penghargaan yang telah kita trima dan merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama khususnya kepada anak-anak yang ada di kabupaten Siak.

“Kami berharap dengan adanya sekolah ini bisa menJadikan anak-anak Kabupaten Siak maupun di Provinsi Riau selain pintar, berahlak mulia, beriman dan bertaqwa serta bisa mengabdi dan memajukan ilmu agama islam di Daerahnya masing-masing” tutup Alfedri.***

PENA AMIRA 39

H. SYAMSUAR Bupati Kabupaten Siak

ALFEDRI Wakil Bupati Kabupaten Siak