Majalah Pena Amira Edisi Khusus Untuk Bulan Maret 2017 by Majalah Pena Amira

Edisi Kusus 23 Maret 2017 w w w. g o m e d i a k u . c o m

Harga: Rp. 34.999 ,-

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

PENASEHAT Syekh Dr. M. Nur Ali, UMUM/DIREKTUR S.Ag, M.Hum PEMIMPIN

Hidup Ikhlas

Hj.Nur Ismi SH PEMIMPIN UMUM Hj. Nur Ismi SH

PEMIMPIN REDAKSI/PENNANGGUNG PEMIMPIN REDAKSIJAWAB Yeni Muharni Tun Akhyar KONSULTAN HUKUM PEMIMPIN PERUSAHAAN Irawan Harahap, SH, Mkn

Zulfa Amira Zaed

DEWAN REDAKSI Evi Endri

DEWAN REDAKSI

Hj.Nur Ismi SH PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Tun Akhyar Evi Endri Yeni Muharni

REDAKTUR Evi Endri

ADMINISTRASI REDAKTUR PELAKSANA Sevia Zuliatis Evi Endri MARKETING Ema Rita

REDAKTUR Yeni Muharni

WARTAWAN REDAKSI - Hj. Nur Ismi,SEKERTARIS SH Yuliatis S.E - Evi Endri - Dimas - Yayan REPORTER - Hasibuan

Henru Melinda Sari

KABAG IKLAN Rita DEVISI USAHA Emmi Dastiati, SE

BAGIAN IKLAN

(Kepala), Siti ,Ema MANAJERSuyatno OPERASIONAL Yudi Pranata (Kepala) Yatno Sugi Riswanto BIRO JAKARTA Dimas Bambang

KEUANGAN Supairin S.sos

BIRO JAWA TENGAH BIRO DAERAH : SM.Drs.Parmin Muhadi (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Khoirunnisa

Adek (Inhu), Dimas (Jakarta),

BIRO MEDAN Yusrizal (Rohul) SM. Purnomo, M.Ag

PENASEHAT HUKUM :

BIRO PELALAWAN Irawan Harahap, SH, Mkn,MH Drs. Suparmin Situmorang

OMBUS MAN :

BIRO Syekh PASIR Dr. PANGARAIYAN M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum Yusrizal

ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya KEUANGAN Blok C No. 16 Pekanbaru Supairin, S.Sos Telp. (0761) 35952 PENERBIT Hp: 0812 6865 2288 PT. Email Amira Media Riau : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com NOTARIS : Aprizal, SH, MKN www.gomediaku.com BIRO SIAK Eti

ALAMAT REDAKSI PERCETAKAN Jl. Jendral Sudirman CV.Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Komp. Perkantoran Sudirman Raya Pekanbaru Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 HP. 0812 6865 2288/ 081365928628 PENERBIT Email : majalah.amira88@yahoo.com PT.Amira Media Riau Website : www.amirariau.com REKENING BANK NOTARIS Bank Riau KepriAprizal, SH, M.Kn No. Rek. 1010803188 an PT. Amira Media Riau

REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT.Amira Media Riau

2 Pena Amira

ODRATNYA manusia menginginkan segala sesuatu yang berlebih, berlimpah-ruah. Dalam konteks materi-finansial, misalnya, tak satu pun manusia yang menghendaki kekurangan, bahkan malah sebaliknya: ingin berkelebihan. Begitu pun dalam menapaki kaki di dunia karier pada begitu banyak bidang pengabdian, semuanya ingin sukses, ingin berhasil, ingin di atas yang lain. Semua itu sebagai sesuatu yang sifatnya sangat manusiawi. Persoalannya, betapa tak enaknya hidup disungkup oleh berbagai kekurangan dan keterbatasan. Sudahlah sering tak mampu menggapai apa-apa yang diinginkan, dalam konteks pergaulan di tengah masyarakat sering merasa ‘’tersisih’’-- apakah memang kondisinya demikian atau hanya dihukum oleh perasaan semata. Di tengah zaman yang cenderung semakin individuliastis dan materialistis sekarang ini, cara pandang banyak orang juga sudah mengalami banyak perubahan. Seseorang baru dianggap ‘’bernilai’’ sepanjang orang yang bersangkutan mampu mencapai titik-titik tertentu dalam upaya mengumpulkan harta atau menapaki jenjang karier. Nilai-nilai moral, religi, sopan santun dan etika yang sebelumnya memberi pembobotan pada seseorang, perlahan tapi pasti mulai terpinggirkan. Yang kemudian menjadi masalah, tidak mungkin keinginan dan cita-cita semua orang untuk sekses dan memiliki harta yang berlimpah akan tercapai. Terlalu banyak kendala, terlalu banyak halangan, dan hambatan. Belum lagi persoalan takdir, karena sejatinya Allah SWT menciptakan serba dua: kalau ada orang yang sukses atau berlimpah secara harta, dipastikan ada pula yang tergolong susah secara ekonomi-finansial. Inilah harmonisasi kehidupan. Perbedaan menciptakan keselarasan dan keindahan. Bisa dibayangkan, kalau semua umat manusia diberk-

ahi harta yang berlimpah, alangkah perjalanan hidup menjadi sesuatu yang tidak berwarna. Akan sangat sulit dicari tenaga yang bisa membantu untuk jenis-jenis pekerjaan berat dan kotor. Kalau semua sudah kaya dan sukses, siapa pula yang mau menjalani hidup dengan rela menjadi anak buah orang lain? Tapi tak semua kita yang bisa legowo menerima apa yang dimaksud dengan realitas kehidupan itu. Setelah berbagai upaya dan jalan untuk kaya dan sukses telah dilakukan, sementara sejauh ini belum juga bisa apa yang diiginkan, tak jarang di antara kita menempuh jalan-jalan yang tidak baik untuk mencapai itu. Bisa jadi melanggar aturan Allah SWT, bisa juga melawan aturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Padahal, belum tentu kelebihan harta atau kesuksesan yang digapai seseorang bisa membuat orang itu tenang, rumah tangganya menjadi rukun dan bahagia. Bukan tidak mungkin di tengah keluarga yang seperti itu dipenuhi oleh konflik yang tidak berkesudahan, yang memngkinkan semua anggota keluarga terjauh dari yang namanya hidup aman dan nyaman. Bukan tidak mungkin pula, di tengah keluarga yang disungkup oleh berbagai keterbatasan secara finansial, dipenuhi dengan kebahagiaan. Banyak tawa di sana, banyak canda, dan menjalani hari-hari dengan ikhlas. Kekurangan harta buka dijadikan sebagai beban, tapi ditempatkan sebagai ‘’begitulah Allah mengasih kepercayaan untuk mengelola harta benda.’’ Intinya, hidup seyogianya dijalani secara ikhlas. Terimalah realitas yang ada dengan hati lapang, sambil tak lupa untuk terus berusaha. Kemampuan manusia hanyalah sebatas berusaha, sementara yang menentukan hasilnya ada ‘’kekuatan’’ lain di luar diri manusia. Bila memiliki pemahaman semacam itu, diyakini akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan idak baik.***

Laporan Utama

Azis-Catur Mampu Memajukan Kampar “

UNTUK menghasilkan pemerintahan yang baik dibutuhkan hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Azis Zainal merupakan satu-satunya calon bupati yang diyakini dapat memajukan Kampar,’’ kata tokoh masyarakat Riau yang juga anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai NasDem, DR. H. Ilyas HU, SH.MH. Lebih lanjut Ilyas HU yang merupakan sosok yang dikagumi masyarakat menegaskan, bahwa DR. H. Ilyas HU jiwa dan raganya mendukung pasangan Azis-Catur. H. Ujang juga meluruskan isu yang mengatakan dirinya mendukung pasangan calon lain meskipin partainya mendukung Azis-Catur. “Selagi mata hari terbit di ufuk Timur, selagi mata hari terbenam di ufuk Barat, dan selagi bintang terbit di wabib, maka hati H. Ujang tetap bersama Azis Zaenal”, tegas H. Ujang meyakinkan ratusan masyarakat yang hadir. H. Ujang juga menjelaskan, bahwa Azis Zaenal merupakan calon bupati yang tepat memimpin Kampar. Sosok Azis Zaenal diyakini mampu memperjuangkan Kabupaten Kampar ke depan.

Karena Azis Zaenal memiliki hubungan harmonis dengan seluruh Stakeholder pembangunan di daerah dan tingkat provinsi serta hubungan yang harmonis dengan stakeholder di tingkat pusat. Azis Zaenal juga memiliki komunikasi harmonis dengan masyarakat Kampar, ungkap Ilyas HU. Ilyas HU juga mengaku bahwa dirinya sudah mendalami dan menselami kepribadian pak Azis Zaenal selama menjadi anggota legislatif. Azis Zaenal memiliki komitmen yang jelas untuk membangun Kabupaten Kampar, ungkap Ilyas HU. Ilyas HU mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat Kampar khususnya masyarakat empat desa sekitar desa Nak Umbai untuk memilih dan memberikan suara pilihannya kepada pasangan Azis-Catur pada Pilkada Kampar tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Kemenangan Azis-Catur demi melanjutkan rencana-rencana pembangunan negeri yang akan kita laksanakan, ungkap Ilyas HU. Sementara Ketua Golkar Kampar Ahmad Fikri, menganggap adanya isu-isu yang dilemparkan oleh oknum lawan politik

H.Aziz Zainal- Catur Sugeng. Karena mereka tidak mampu menandingi Elektabilitas dan Popularitas yang sekarang banyak dicintai masyarakat Kabupaten Kampar . “Jadi para lawan politik sekarang ini sengaja melemparkan isu-isu miring. Tentang bahwa anak anak Aziz Zainal akan menggerogoti proyek yang ada di Kampar dan ikut campur urusan pemerintah jikan nanti terpilih menjadi Bupati Kampar,”ungkapnya belum lama ini. Yang harus mayarakat Kampar ketahui kata, Ahmad Fikri. Anak-anaknya Pak Aziz itu sudah punya pekerjaan jelas dan sudah diajarkan mandiri sejak dahulu. Jadi mereka tidak ikut campur urusan ini itu. “Jadi mereka itu (anaknya Aziz Zainal. red) sudah mapan dulu. Dan tidak akan terpikir dengan hal-hal lain. Karena urusan kerja dan bisnis mereka banyak di luar kota,” tuturnya. Kalaupun tujuan anak Pak Aziz Zainal baik untuk membangun Kampar, harus kita terima dan jangan di tanggapi negatif. “Karena untuk urusan Pilkada Kampar ini, saja anak-anaknya tidak ikut campur. Itu sudah suatu bukti merekan sangat profesional,”tegasnya. Untuk diketahui, kata Fikri yang juga menjabata Ketua DPRD Kampar. Untuk maju sebagai calon Bupati Kampar ini H. Aziz Zainal, tidak mau menerima sumbangan dari pihak lain yang punya embel-embel di belakang hari. “Jadi dia maju dengan modalnya sendiri, karena dirinya ingin dimasa menjadi Bupati Kampar tidak punya beban moral. Makanya pak Aziz, ingin menjalankan pemerintahan yang bersih didalam birokrasinya,” jelasnya. (ee/dari berbagai sumber)

Pena Amira 3

Laporan Utama

Bupati Kampar Terpilih Azis Zaenal

Industri Solusi untuk Membangun Kampar

Tak ada negara maju tanpa industri. Batam, Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan maju karena industri. Sekarang kita tertinggal sama Thailand dan Myamnar. Karena kita asik berpolitik, berantam saja.”

UPATI Kampar terpilih H Azis Zaenal bicara blak-blakan ketika diberikan kesempatan menyampaikan visi misi pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2017, belum lama ini. Ia menyoroti struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2017

4 Pena Amira

dimana dari Rp 2,1 triliun APBD Kampar, sebanyak 70 persen habis untuk membayar gaji pegawai, hanya Rp 700 masyarakat belanja untuk masyarakat. “Sekarang luar biasa, Rp1,4 triliun untuk belanja tak langsung. Sisanya hanya Rp 700 miliar untuk biaya publik,” beber Azis Zaenal yang hadir bersama Wakil Bupati Kampar terpilih Catur Sugeng Susanto ketika menjelaskan visi misi dan menguraikan penjelasan mengenai visi misinya dalam menjalankan Pemerintahan Kampar kedepan. Ia mengaku miris karena untuk biaya masyarakat Kabupaten Kampar yang hampir 1 juta hanya tersisa APBD Rp 700 miliar. “Konstruksi ini harus dirubah,” tegas Azis. Oleh sebab itu kata Azis, harus ada solusi agar Kampar harus maju. Salah satu adalah mengajak investor untuk membangun Kampar

sesuai dengan program 3i yang digagasnya yaitu investasi, industri dan infrastruktur. “Tak ada negara maju tanpa industri. Batam, Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan maju karena industri. Sekarang kita tertinggal sama Thailand dan Myamnar. Karena kita asik berpolitik, berantam saja,” ucapnya. “Jangan kaget saya akan berkeliling bawa investor. Bukan menjual Kampar tapi memperbaiki Kampar. Bagaimana investor masuk, uang bertambah. Sehingga pertumbuhan ekonomi diatas empat persen,” ulas Azis. Berkaitan investasi AziS berharap iklim usaha di Kampar kondusif. “Tak mungkin usaha maju kalau iklim tak kondusif. Pengusaha dua syarat yang dimintanya, aman dan untung.” Ini tugas utama kita bagaimana investor masuk, keamanan terjaga dan investasi untung,” katanya. Pria yang masih menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau itu juga menginginkan uang harus berputar di Bangkinang. “Bukan tak boleh tinggal di Pekanbaru. Asisten, camat belanja di Kampar. Uang dapat dari APBD di Kampar beli kentucki fried chicken, makan-

Laporan Utama

nya di Pekanbaru. Seharusnya dibalik,” ulas Azis. Selanjutnya dalam menggunakan anggaran rakyat prinsipnya harus transparan, jangan ada kongkalingkong, dan akuntabel. “Dana daerah harus sesuai kebutuhan masyarakat jangan sesuai keinginan kita. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu, jangan keinginan pejabat,” katanya. Dalam kesempatan ini Azis juga bicara pertanian dimana petani Kampar harus mampu meningkatkan produksi pertaniannya baik dengan upaya intensifikasi maupun ektensifikasi. Berkaitan urusan adat istiadat, selaku bupati Azis berpendapat bupati hanya mengayomi. “Biarkan ahli adat yang bekerja. Pemangku adat silakan jalankan adat agar anak kemenakan aman. Jangan dibalik, ninik mamak menjual pusako anak kemenakan berantam,” bebernya lagi. Begitu juga dengan Kampar sebagai Negeri Serambi Mekkah, Azis berpendapat Kampar adalah lumbung orang agamis. “Hampir semua pembantu rektor di Pekanbaru orang Kampar, rata-rata 83 persen. Kampar tidak kalah. Jangan sampai di sana orang Kampar hebat tapi di negeri sendiri tak berubah,” terangnya. Azis ingin berupaya pertahankan brand image bahwa Kampar agamis, berakhlak dan berbudaya. “Oleh sebab itu moto saya tinggalkan politik, kedepan kita kerja kerja,” tegasnya. Ia juga berjanji akan menjaring orang-orang profesional dan memberinya mandat menjalankan pembangunan. Jadi Titik Perhatian Azis Zaenal menjadi titik perhatian para peserta dan tamu undangan

musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2017 di aula kantor Bupati Kampar, belum lama ini. Azis yang diberikan kesempatan memaparkan visi misi kepemimpinannya kedepan mengajak semua masyarakat Kampar kembali bersatu meskipun pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kampar 2017 berbeda dalam pilihan. Beberapa kalimat yang disampaikan Azis terkesan menyejukkan semua pendukung calon Bupati/Wakil Bupati Kampar karena ia menginginkan masyarakat Kampar kembali bersatu. Dalam pidato penyampaian visi misi itu, pria yang diusung enam partai politik pada pilkada 2017 lalu mengutip sebuah peribahasa untuk mengajak seluruh masyarakat kembali bersatu padu membangun Kampar “Biarlah Peralu berlalu kiambang bertaut,”. “Harapan kami berdua, mari kita bersama-sama agar Kampar lebih maju, lebih baik dan modern,” ucap Azis.

Pada kesempatan itu Azis Zaenal juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pj Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar dan anggota, forkopimda. Menariknya Azis selain mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah memilih pasangan Azis-Catur maupun kepada masyarakat yang tidak memilihnya. “Pesta demokrasi pilkada sudah berlalu. Kepada yang tidak memilih kami ucapkan terima kasih yang sama besarnya. Mudah-mudahan Kampar kedepan lebih dan inilah demokrasi,” beber Azis. Azis atas nama pasangan Azis-Catur juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pj Bupati Kampar yang telah bersedia mengundangnya bersama Catur Sugeng Susanto pada musrenbangda ini walaupun ia dan Catur belum dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Kampar. “Tanda baik bahwa kami sudah mulai diikutsertakan walaupun secara resmi. kami belum apa-apa, kami hanya rakyat biasa,” ulas Azis. Dalam kesempatan itu Azis Zainal menyampaikan pokok pikiran dan visi misinya bersama Catu Sugeng Susanto dan sesekali menguraikannya di hadapan peserta musrenbang. Turut hadir dalam acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Kampar 2017 untuk tahun 2018 ini Pj Bupati Kampar H Syahrial Abdi, Wakil Bupati Kampar terpilih Catur Sugeng Susanto, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan anggota, anggota DPRD Riau dapil Kampar H Ilyas HU, Ramos Sianturi dan Adriyan, Kapolres Kampar, Dandim 0301 KPR, Kejari Kampar, Kepala Bappeda Riau Rahmat Rahim, Kepala Bappeda Kampar Azwan, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama dan lainnya.***

Pena Amira 5

infotorial Siak

Sukses, Kunjungan Bupati Siak

Siak ke Pemkab Pelalawan

“Ini kan menyelesaikan salah satu adanya konflik perbatasan, dan sebelumnya kami sudah ada kesepakatan, terutama terkait batasan wilayah antara Kab.Kampar dan Kab.Siak, yang waktu itu kami dengan rombongan Forkopimda ke Pelalawan, dan hari inilah kelanjutannya.”

KUNJUNGAN Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi ke Pemkab Pelalawan beberapa hari yang lalu membuahkan hasil. Antara lain, Pemerintah Kabupaten Siak dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sepakat selesaikan masalah perbatasan lahan, terutama hibah aset gedung dan lahan sekolah. Hal tersebut terwujud pada penan-

6 Pena Amira

datanganan Naskah, yakni Perjanjian Hibah Daerah / Serah Terima Barang Hibah SDN 08 Bukit Agung dan SDN 010 Delima Jaya antara Pemkab. Siak dengan Pemkab. Pelalawan. Siang ini, Senin (27/2/17) di Ruang Rapat Sri Indrapura Kantor Bupati Siak. Diwawancarai seusai acara, Syamsuar sampaikan bahwa sebelumnya mereka sudah lakukan kunjungan ke Pelalawan, dan tindak lanjutnya pada rapat ini. “Ini kan menyelesaikan salah satu adanya konflik perbatasan, dan sebelumnya kami sudah ada kesepakatan, terutama terkait batasan wilayah antara Kab.Kampar dan Kab.Siak, yang waktu itu kami dengan rombongan Forkopimda ke Pelalawan, dan hari inilah kelanjutannya” ujar Syamsuar. Lanjut ia mengatakan, waktu itu belum sampai penyerahan aset, kebetulan aset sudah di serahkan hari ini, tentunya dengan adanya ini ada kepastian hukum, terutama bagi warga kita, baik berkenaan dengan Administrasi Kependudukan, termasuk juga berkenaan dengan aset seperti sekolah yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat,

contohnya Delima Jaya masih termasuk Siak, namun sekolahnya di Pelalawan dan Bukit Agung sebagian besar masuk Pelalawan, namun sekolahnya di Siak, dan persoalan inilah yang kami selesaikan. “Tindak lanjutnya, dengan ini diharapkan saling bantu antara Siak dan Pelalawan, seperti halnya jika guru kami mau pindah ke Pelalawan mohon bantuan Bupati Pelalawan begitu juga sebaliknya guru dari Pelalawan mau pindah ke Siak kami juga akan bantu. Intinya mempermudah segala urusan “ ungkapnya. Sementara itu Haris Bupati Pelalawan menuturkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara masyarakat adat dan pemerintah. “Sebenarnya ada persepsi yang berbeda antara masyarakat adat dengan pemerintahan, misalkan saja, seperti halnya diibaratkan dalam contoh di Pemerintahan, surat tanahnya di Pelalawan tetapi tinggalnya di Siak, itu tidak masalah dan haknya tidak akan hilang. di wilayah mana dia takkan menghilangkan haknya” pungkasnya.***

DPRD Riau Percepat Proses,

Panitia Pemilihan Wakil Gubernur Riau Terbentuk

“

Alhamdulillah Panlih sudah dibentuk dalam rapat paripurna tadi. Tinggal menunggu proses selanjutnya,” kata Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Senin (6/3/2017). Untuk selanjutnya, Panitia Pemilihan akan melakukan rapat guna memilih siapa yang akan memimpin Panlih sekaligus mendudukkan teknis pemilihan yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Maret 2017. “Nanti Panlih yang akan menyusun teknis pemilihan, termasuk menngecek administrasi calon Wakil Gubernur dan mendengarkan program apa saja yang dibawa calon sehingga bisa sejalan dengan Gubernur,” ungkapnya. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Jika tata cara pemilihan sudah disiapkan Panlih, maka Panlih akan melaporkannya ke pimpinan yang kemudian akan dikirimkan surat ke gubernur Riau. “Surat itu berkaitan dengan nama calon Wakil Gubernur. Surat yang dikirim kemarin itu, kami anggap belum resmi karena Panlih belum dibentuk,” ujarnya. Adapun susunan Panlih yakni, pimpinan DPRD Riau Septina Primawati, Noviwal-

PENA AMIRA 2016

di Jusman, Manahara Manurung, Sunaryo selaku penanggungjawab Panlih. Masnur, Makmun Solihin, Aherson, Ade Hartati Rahmat, Hardianto, Ade Agus Hartanto, Husaimi Hamidi, Ilyas HU selaku anggota Panlih. Dalam rapat paripurna tersebut sempat alot karena beberapa anggota dewan melakukan protes karena ketua Panlih langsung dijabat oleh Ketua DPRD Riau. “Sesuai Tatib pemilihan , Ketua Panlih, dipilih oleh anggota Panlih,” interupsi Ketua Pansus Tatib Wagubri Aherson. Menurutnya, berdasarkan studi banding Pansus ke Palembang, Ketua Panlih dipilih anggota, pasalnya kemana Panlih akan bertanggungjawab, sementara Panlih harus bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan. “Kalau yang jadi ketua Panlih Ketua DPRD Riau, jadi Panlih bertanggungjawab kepada siapa, karena tidak ada lagi pimpinan dewan,” tegasnya. Sedangkan Sumiyanti mengatakan, aturan main sesuai Tatib disusun Pansus, sehingga harus dipastikan apa tidak menyalahi Tatib yang sudah dibuat. Karena dalam Tatib, ketua panitia dipilih anggota Panlih.

PEKANBARU, AMIRARIAU - DPRD Riau melalui rapat paripurna berhasil membentuk Panitia Pemilihan Wakil Gubernur Riau yang terdiri dari 12 anggota lintas fraksi. Pemilihan Wakil Gubernur ini diharapkan dapat memilih satu dari dua calon yang diusulkan Partai Golkar guna mengisi kosong pendamping Gubernur Arsyadjuliandi Rachman. Menjawab protes anggota dewan itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman menjelaskan, dirinya meyakini hal itu sudah sesuai hasil Tatib yang sudah direvisi. Karena banyaknya protes, akhirnya rapat di skor untuk mendapatkan kesepakatan. Rapat kemudian dibuka kembali dan disepakati semua pimpinan dewan hanya bertugas sebagai penanggungjawab. Sementara untuk jabatan Ketua Panlih, akan ditentukan melalui pemilihan anggota Panlih. Sesuai dengan surat usulan Partai Golkar yang disampaikan Gubernur Riau, dua nama yang diusulkan untuk dipilih menduduki posisi Wakil Gubernur yakni Wan Thamrin Hasyim dan Ruspan Aman.(ADVERTORIAL DPRD RIAU/ar/gsc)

Pena Amira 7

Komisi III DPR Aceh dan DPRD Riau Bahas Pajak

AMIRARIAU - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Provinsi Riau di Ruang Banda Musyawarah DPRA, Banda Aceh, Selasa (7/3/2017). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas bidang keuangan terkait regulasi dan pendapatan pajak daerah.

Wahid: Keberadaan Drone

akil Ketua DPRA Sulaiman Abda yang menyambut rombongan ini mengatakan, kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi dan bertukar pendapat demi membangun kedua Provinsi di Sumatra ini. “Semoga ke depannya kedua Provinsi ini dapat bekerja sama, berdiskusi untuk menjadi provinsi teladan di Indonesia,” ucapnya. Ketua Rombongan Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, kunjungan ini untuk memperkuat silaturahmi dan bertukar informasi dengan DPR Aceh. “Bertukar informasi ini saya berharap diberikan masukan tentang pendapat, semoga dapat kami terapkan untuk mengoptimalkan pendapatan di Riau,” harapnya. Rombongan Komisi C DPRD Riau yang berjumlah 11 orang ini bersama anggota Komisi III DPRA kemudian melakukan diskusi dan berbagi informasi terkait pajak daerah dan regulasinya. (gsc/ar)

Diharapkan Mampu Pantau Titik Api PEKANBARU, AMIRARIAU.COM-Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Inhil (Indragiri Hilir), Abdul Wahid, mengatakan bahwa dengan tersedianya dorne karhutla diharapkan semua titik api dapat terpantau.

‘’Sehingga, lanjutnya, api tidak menjalar ke kawasan lain karena semua titik api bisa dipantau dan diatasi dengan cepat. Jangan biarkan api menjadi besar,’’ katanya. Politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini mengatakan hal itu menyusul diserahkannya drone kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil oleh Badan Penanggulangan PENA AMIRA 2016 34

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. Menyoal pemberian itu, Wahid mengatakan pihaknya sangat menghargai kepedulian dimaksud. ‘’Kami sangat mendukung karena itu merupakan bagian dari upaya untuk memantau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Provinsi Riau yang selama ini menjadi langganan, termasuk Kabupaten Inhil,’’ kata Abdul Wahid berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (15/3/2017) sore. Lebih lanjut, Abdul Wahid mengatakan, dengan tersedianya drone karhutla tersebut, diharapkan semua titik api dapat terpantau. Sehingga, lanjutnya, api tidak menjalar ke kawasan lain. Pemberian bantuan drone karhutla oleh BPBD Provinsi Riau tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang diterima langsung oleh Bupati

Kabupaten Inhil, HM Wardan pada saat pelaksanaan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017, Senin (13/3/2017) di Gedung Engku Kelana, Tembilahan. (ismi/ hrc)

Bupati Inhu Resmi Lepas 378

Mahasiswa Peserta KKN STIE-I

“Nantinya dari setiap desa penempatan, ada dua mahasiswa yang bertugas untuk memberikan berbagai informasi melalui blog desa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan selama KKN sekaligus mengangkat berbagai potensi dari desa-desa tersebut.”

EBANYAK 378 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, resmi dilepas keberangkatannya oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Inhu Suratman, Kamis (24/2/2017) di halaman kampus STIE-I. Selain dihadiri ratusan mahasiswa, turut hadir pada acara pelepasan tersebut beberapa kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor di lingkungan Pemkab Inhu, Camat se Kabupaten Inhu, kepala desa, perwakilan BUMN dan BUMD serta para civitas akademik STIE-I. Menurut Ketua STIE-I Ivalaina Astarina, sebelum pelepasan peserta KKN ini pihaknya juga telah menyelenggarakan program pembekalan bagi 30 dosen pembimbing lapangan sekaligus pelatihan pembuatan blog desa yang melibatkan puluhan mahasiswa peserta KKN. Nantinya ratusan peserta KKN angkatan ke X ini, akan melaksanakan program KKN di 30 desa yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Inhu. “Nantinya dari setiap desa penempatan, ada dua mahasiswa yang bertugas untuk memberikan berbagai informasi melalui blog desa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan selama KKN sekaligus mengangkat berbagai potensi dari desa-desa tersebut,” jelasnya. Guna mewujudkan target dari pelaksanaan program KKN tahun ini, lanjut Ivalaina pihaknya juga menjalin kerjasama dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhu diantaranya Badan Kesbangpol Inhu, DisKominfo, Disperindagpas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Lingkungan Hidup Inhu. “Keterlibatan sejumlah OPD ini dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN PPM sehingga dengan begitu, target serta tujuan untuk menggali potensi desa agar dapat terlaksana secara maksimal,” Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Indragiri Sunardi Ibrahim menghara-

pkan khusus kepada seluruh mahasiswa peserta KKN mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada di desa sehingga pelaksanaan kegiatan KKN dapat berjalan lancer dan sukses. “Terima kasih kepada semua pihak termasuk Pemkab Inhu yang telah memberikan dukungannya. Kepada para mahasiswa peserta, saya berharap nantinya mampu memberikan kesan positif, beretika dan santun kepada masyarakat selama melaksanakan program KKN ini,” ungkapnya. Harapan senada juga diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Inhu Suratman saat menyampaikan pidato Bupati Inhu. Suratman mengharapkan melalui kegiatan KKN yang akan dilaksanakan selama dua bulan kedepan ini mampu men-

dorong empati para mahasiswa terhadap kondisi sosial masyarakat sekaligus memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. “Sebagai mahasiswa, harus bisa menggali potensi, melakukan inovasi dan menerapkan ilmu yang kita miliki dalam lingkungan masyarakat. Berikanlah motivasi kepada masyarakat sekaligus pemahaman dalam membangun desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Suratman. Acara pelepasan peserta KKN tersebut ditutup dengan penandatanganan MoU antara pihak STIE-I bersama Badan Kesbangpol Inhu, Diskominfo, Disperindagpas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Lingkungan Hidup Inhu.***

Pena Amira 9

Kolom

Menggugat Kepedulian

ODERNISASI dan kemajuan peradaban menghasilkan sejumlah dampak yang tak bisa dipandang dengan sebelah mata. Oleh karena tuntutan untuk memenuhi gaya hidup akibat terbawa gelombang kemajuan zaman, satu misal, banyak orang memilih sikap seperti ini: bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup secukup-cukupnya, semewah-mewahnya, tak peduli bagaimana pun caranya. Lihatlah, hampir di semua tempat dan situasi, banyak orang hanya membicarakan bagaimana upaya untuk mendapatkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Seakan ‘’puncak’’ kesempurnaan hidup umat manusia hanya terletak pada satu hal: sejauh mana manusia yang bersangkutan mampu menghasilkan uang dan harta-benda yang sebanyak-banyaknya. Karena, situasi yang berkembang memang seakan menuntun ke orientasi dimaksud. Yaitu, seseorang atau sekelompok orang hanya dipandang punya nilai dan memiliki status sosial yang tinggi selagi orang dimaksud mampu menghasil-

Oleh: Hj. Nur Ismi SH *)

kan hal-hal yang bersifat material atau kebendaan sebanyak-banyaknya. Banyak manusia yang kemudian berubah menjadi makhluk yang sangat rakus, hedonis, materialistis, individualistis, hanya karena agar si manusia yang bersangkutan tidak tergilas oleh tuntutan keadaan dan perkembangan zaman. Maka, terjadilah apa yang disebut dengan penghalalan semua cara. Orangtua dengan anak, mereka yang sebapak dan seibu, tak jarang saling bunuh hanya karena dalam rangka memenuhi tuntutan untuk sesuatu yang bernama harta-benda. Agama pun sering ditempatkan sebagai simbol, sekadar agar orang melihat kita sebagai penganut ajaran tertentu, sementara substansi dari ajaran agama itu sendiri sering tidak diaplikasikan sebagaimana mestinya. Aneka pengajian yang diikuti, serangkaian ceramah agama yang diterima, pun hanya dimaksudkan agar cap sebagai orang beragama tidak tanggal dari badan. Maraknya kasus korupsi atau suap, dan sejenisnya, yang berkecambah dari level pemerintahan tertinggi sampai ke yang paling rendah, semakin mempertegas kesan bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan duniawi, orang siap untuk melakukan apa saja. Rasa malu yang menjadi pembeda antara manusia sebagai makhluk yang berakal-budi dengan hewan yang hanya punya nafsu, tak tahulah entah disimpan di mana. Maaf, kita tak hendak membenci mereka yang punya harta banyak. Tambahan lagi, tak ada ajaran yang melarang untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan satu catatan yang sangat penting, yaitu selagi diperoleh dengan cara yang benar dan menurut

ketentuan yang ada. Agama pun, terutama Islam, juga tak menginginkan pemeluknya menjadi manusia yang fakir, karena sejatinya kefakiran berjarak sangat dekat dengan kekafiran. Yang kemudian menjadi persoalan, adalah sejauh mana para ‘’penguasa’’ harta-benda --tentu saja yang diperoleh dengan cara-cara yang benar-mampu memosisikan hartanya secara pas, sesuai dengan tuntutan yang digariskan oleh ajaran agama. Yaitu, di dalam harta seseorang ada hak-hak orang lain, terutama dari kalangan dhuafa. Disadari, di tengah ‘’perlombaan’’ mengejar harta-benda banyak orang yang sudah sampai pada titik yang mereka targetkan, bahkan mungkin melebihi, sementara di bagian lain tidak pula sedikit yang tercecer, bahkan tertinggal sangat jauh... jauh sekali. Mereka ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan bukan tidak mungkin masih tergolong kerabat dengan kita. Di saat banyak orang mampu berbuat begitu jauh bersebab harta yang berlimpah, kelompok ini tetap saja menggelepar dan terkapar dalam ketidakberdayaan. Jangankan merancang hari esok yang lebih baik, bahkan untuk yang akan dimakan hari ini saja masih ‘’mikir’’. Jangan berpikir menyekolahkan anak ke luar negeri, untuk menuntaskan pendidikan dasar saja sudah megap-megap. Di sinilah ‘’kemanusiaan’’ kita dipertanyakan, yaitu sejauh mana kita peduli terhadap orang-orang seperti itu. Boleh jadi manusia yang bernasib seperti itu lantaran malas, tapi tidak sedikit pula di antaranya karena ‘’kondisi yang tidak memihak’’ kepada mereka. Apa pun penyebabnya, yang pasti mereka juga manusia, yang juga memerlukan seperti yang kita butuhkan. Oleh karena keadaan, banyak di antara yang mereka butuhkan tak bisa mereka dapatkan.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah Pena Amira

Rapat Paripurna DPRD Riau

Umumkan Nama Komisioner KI dan KPID Terpilih

PEKANBARU, AMIRARIAU - DPRD Riau mengesahkan dan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (6/3/2017).

“

Setelah diumumkan, maka tugas kami selanjutnya mengirimkan surat pengantar kepada Gubernur Riau. Tugas di dewan sudah selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Rapat paripurna ini sendiri dihadiri Plh Sekda Provinsi Riau Ahmadsyah Harofie. Menurut Noviwaldi lagi, melalui surat pengantar tersebut, Gubernur Riau akan mengeluarkan surat pengangkatan komisoner KI dan KPID Riau yang baru. Setelah itu, melantik komisioner dengan masa jabatan empat tahun untuk KI dan tiga tahun untuk KPID Riau.

PENA AMIRA 2016

“Kami ingin KI bisa berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi hakim bagi seluruh ketentuan yang ada. KPID harus memaksimalkan fungsinya, membina serta mencek sesuatu sebelum mengeluarkan izin,” jelasnya. Lebih lanjut politisi Demokrat ini meyakini, komisioner yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Jika ada oknum yang melakukan gugatan terhadap nama-nama komisioner yang terpilih, maka pihaknya akan siap untuk itu. “Jika ada yang menggugat hasil pemilihan komisoner di DPRD Riau, maka kita siap untuk itu. Kita juga sudah menyiapkan data konkrit terkait pemilihan,” tutupnya.

Adapun nama-nama hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau yakni, Johny Setiawan Mundung, Tatang Yudiansyah, Zufra Irwan, Alnofrizal, Hasnah Gazali dan satu orang cadangan atas nama Mahyudin Yusdar. Kemudian, nama-nama hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau yakni, Warsito, Asril Darma, M Asrar Rais, Nopri Naldi, Hiasan Setiawan, Widde Munadir Rosa, Falzan Surahman dan satu orang cadangan atas nama Ahmad Royhan Qodri.(ADVERTORIAL DPRD RIAU/ar/gnc) Pena Amira 11

Adventorial Siak

Berbagai Upaya Dilakukan Pemkab Siak untuk Dongkrak Perekonomian Masyarakat DUET yang kini memimpin Kabupaten Siak, yaitu Bupati Drs. H. Syamsuar MSI dan wakil bupati Drs H Alfedri MSI punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seteempat. Tidak hanya pada beberapa sektor tertentu saja, tapi meliputi hampir pada semua sektor yang ada.

12 Pena Amira

ihatlah, satu miisal, siapa bilang kembang kol atau kubis tidak bisa ditanam di dataran rendah (0-300 mdpl), seperti di Siak. Anda bisa menemukan jawabannya jika berkunjung ke Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Siak. Di daerah beriklim panas ini bisa dijumpai budidaya kembang kol atau kubis. Adalah Riyanto yang akrab disapa Anto yang berhasil membudidayakannya di dataran rendah. Kesuksesan uji coba tanam kembang kol atau kubis di dataran rendah oleh Riyanto tersebut, membawa Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si bersama istri Hj. Misnarni langsung meninjau lokasi kebun tersebut, Senin (27/3/17). Sekitar pukul 07.45 wib Bupati Siak tiba di lokasi kebun milik Riyan-

to. Bupati Siak yang saat itu juga ditemani Kabag Humas dan Protokol Wan Syaiful Efendi mengaku senang dan tidak percaya kubis tersebut dapat tumbuh subur di lahan kering. “Awalnya saya tidak percaya, karena kembang kol atau kubis biasanya ada di daerah dingin, tapi rupanya pak Riyanto tidak mau kalah dengan keadaan, sekarang itu yang penting bukti dan kemauan” ujarnya. Rasa bangga dan ucapan terima kasih di ungkapkan Drs. H. Syamsuar, M.Si kepada Riyanto, yang hari ini membuat inovasi baru di Kabupaten Siak dengan usaha pembaruan penanaman kubis atau kol. Kemudian Ariyanto saat berbincang dengan Bupati di lokasi kebunnya menjelaskan, kubis yang ia tanam merupakan kubis organik tanpa pestisida. Ditanam menggunakan bibit dari jawa khusus untuk dataran rendah. “Ini merupakan uji coba, pada dasarnya kembang kol atau kubis ditanam pada dataran tinggi dengan iklim dingin, Alhamdulillah kubis ini dapat tumbuh subur di dataran rendah dengan pengolahan secara organik” tuturnya. Dilahan kebun seluas 750 meter itu ditanamnya 500 batang kubis, dengan melakukan persemaian selama 28 hari, kemudian di tanam dan dapat panen setelah 75 hari. Selanjutnya dalam penjelasannya, modal awal yang ia gunakan untuk tahap uji coba ini berkisar 900.000 – 1.000.000

Adventorial Siak

rupiah, pria asal jawa itu mengaku, belum menganalisa jumlah keseluruhan karena masih dalam tahap uji coba. Selain menanam kubis, dirinya juga memanfaatkan lahannya yang masih ada untuk menanam bawang prei, bayam, pisang, kangkung, dan beternak. Disaat kondisi ekonomi yang kian tidak menentu masih tersimpan secerca harapan yang besar bagi kelompok tani tuah agung Kelurahan Mempura Kecamatan Sei. Mempura Kabupaten Siak pada hari ini Selasa, 14/03/2017 melakukan panen ikan, panen ini merupakan panen ke 24 kalinynya dalam kurun waktu 5 tahun. Dan panen ini langsung disaksikan oleh Kepada Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Siak Susi Susilawati beserta staf, Camat Mempura OK. M. Rendra Dharma Putra, Staf Kelurahan Mempura, serta Ketua kelompok tani tuah agung H. Munir. Sebagi langkah usaha dalam memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat Siak, Dinas

Pertanian dan Perternakan Kabupaten Siak terus melakukan pembinaan dan sosialisasi baik kepada petani ikan dan juga kepada masyarakat, agar gemar memakan ikan ini bertujuan selain pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga masyarakat menjadi sehat dan juga ada nya perputaran uang di tingkat masyarakat yang menyebabkan pendapatan masyarakat petani ikan bertambah. Panen kali ini menuai keberhasilan, dengan jumlah ikan yang di panen sebanyak 315 Kilo panen kali ini yang ke 24 jika ditotalkan dari panen yang perdana hingga saat ini berjumlah 5.5 Ton hal ini di ungkapkan oleh Kadis Perternakan dan Perikanan Kabupaten Siak Susi Susilawati saat ditemui sesusai panen ikan pada Senin 13/03/2017 di lokasi panen ikan menurutnya keberhasilan kelompok tani ikan ini tidak terlepas dari dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan PT. BSP pada Tahun 2015 kegiatan seperti ini san-

gat butuh dukungan dari pihak swasta, dan pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat disaat keuangan pemerintah yang terus mengalami penurunan. Susi mengucapkan terimakasih kepada PT. BSP yang sudah membantu melalui Program CSRnya, dan berharap kepada pimpinan perusahaan yang oprasionalnya berada di wilayah Kabupaten Siak, untuk membantu program pemerintah daerah Kabupaten Siak yang pro masyarakat, melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki perusahaan tersebut, yang sederhananya program tersebut bentuk wujud tangung jawab perusahan terhadap lingkungan sekitar dimana prusahan teresebut beroperasi. Sementara Itu Ketua Kelompok Tani Tuah Agung H. Munir saat ditemui tim liputan humas mengungkapkan panen saat ini yang ke 24 kali dengan total ikan yang dipanen sebanyak 315 Kg dengan jumlah sebanyak 300 ekor ikan kemudian, ikan yang di panen jenis ikan patin dengan basa panen usia 8 bulan pada Tahun 2015 pihaknya memperoleh bantuan Mesin pompa dari Pemda, sedangkan pada Tahun 2016 mendapat bantuan 1 unit mesin pengiling pakan ikan/pelet dari PT. BSP saat ditanyakan masalah pemasaran ikan ia menjawab pemasaran ikan tidak ada kendala, ikan hasil panennya dijual di pasar Belantik, sedangkan bibit didatangkan dari Pekanbaru. Munir menambahkan dalam usaha budi daya ikan patin ini, Kendala yang di hadapi adalah besarnya biaya penggalian kolam, kemudian biaya pakan ikan jika di hitung pengluaran untuk makan ikan dana nya perhari berjumlah 700 ribu/hari ini sangat besar, dan ia berharap kepada baik Pemerintah Daerah maupun perusahaan adanya bantuan dana atau pinjaman lunak dengan bunga kecil sehingga dapat digunakan untuk pembangunan kolam yang barunya bersama anggota lainnya. (Adv/Humas/ ee/skc)

Galeri Riau

P 14 Pena Amira

Gubri Kukuhkan Kepengurusan IPR-Yogyakarta

ENGUKUHAN Pengurus Ikatan Pelajar Riau (IPR)-Yogyakarta dilakukan langsung oleh Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman. Acara yg digelar di Auditorium UKDW Yogyakarta itu di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Arif Nurhartono, SIP, Ibu Hartati anggota DPRD Riau, Asisten II Provinsi Riau Masperi, Perwakilan Kesbangpol Yogyakarta, Kapolsek Margangsang Bambang Murdopriyono dan Para Penasehat IPR-Yogyakarta.

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman yang akrab disapa Andi Melantik Renop Indra Putra resmi mengnakodai IPR-Yogyakarta yang diperkirakan anggotanya berjumlah 15.000 orang. Usai acara pelantikan dan Prosesi tepung tawar, Gubernur Riau lakukan Dialog dengan Mahasiswa terkait dengan berbagai hal. Guberi yg baru saja terima Gelar Datuk Seri Setia Amanah memaparkan tentang potensi wisata di Riau yg sedang dipromokan antara lain Bono, Pacu Jalur dan Ba-

Galeri Riau

kar Tongkang, Menteri Pariwisata telah tetapkan Bono sebagai Icon wisata Riau. Gubri pada kesempatan itu juga berjanji akan menitipkan baju tenun, tanjak, dan baju mekayu tenun miliknya

untuk dijadikan contoh aseo IPR-Yogyakarta. Gubri juga berjanji akan mencari solusi utk pengadaan alat alat musik Melayu bagi IPR-Yogyakarta. Acara ditutup pukul 00.30 dengan pentas seni dari Anggota IPR-Yogyakarta.***

Pena Amira 15

Komisi D DPRD Riau Harapkan

Pemkab Kuansing Ikut Mengawasi Proyek Provinsi

ALUK KUANTAN, AMIRARIAU. COM-Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau Erizal Muluk mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga turut mengawasi terhadap seluruh pelaksanakan proyek provinsi di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga kualitas pelaksanaan proyek sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dikatakan Erizal saat komisi yang dipimpinnya mengunjungi Kuansing, Rabu (28/2) malam lalu. Kunjungan legislator tingkat provinsi itu disambut Bupati Kuansing, Drs H Mursini, M, Si. Kunjungan itu dimaksudkan dalam rangka meninjau pelaksanaan kegiatan Provinsi Riau tahun anggaran 2016. Sementara Bupati Kuansing melalui Plt Kepala Bappeda Fahrizal Safda, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi, anggota Komisi D DPRD

Riau ini sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Inderagiri Hulu. Kemudian baru berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi. Dikatakan Fahrizal, selain meninjau pelaksanaan kegiatan Provinsi Riau tahun anggaran 2016, anggota Komisi D Provinsi Riau juga menginformasikan kepada Pemkab Kuansing tentang jumlah anggaran 2017 Provinsi Riau yang dialokasikan ke Kabupaten Kuantan Singingi. ‘’Pada tahun anggaran 2017 ini ada Rp217.546.317.713 anggaran Provinsi Riau yang masuk ke Kabupaten Kuantan Singingi. Ini berdasarkan data dan informasi Komisi D Provinsi Riau yang disampaikan kepada kita,’’ terang Fahrizal Sabda. Salahsatu proyek provinsi yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini di Kuansing adalah peningkatan jalan Seberang Taluk – Seberang Benai sepanjang 2,5 kilo meter dengan jumlah anggaran Rp 3.075.000.000.

Dijelaskan Fahrizal Sabda, dengan adanya kunjungan kerja ini, DPRD Riau dapat melihat langsung kondisi proyek provinsi yang sudah dilaksanakan apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. ‘’Jika pengerjaannya kurang baik, kita tentu berharap bisa dilakukan perbaikan kembali dengan melakukan pemeliharaan,’’ ujar Fahrizal Sabda. Lebih jauh di jelaskannya, Bupati Mursini juga telah banyak melakukan pembicaraan dengan Ketua dan anggota Komisi D DPRD Riau, baik terhadap realisasi proyek provinsi yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan melalui rencana usulan kegiatan tahun anggaran 2018 mendatang. (ismi/ rtc)

rombongan SPS (Serikat Perusahaan Pers) Cabang Riau di Gedung Dewan di Pekanbaru, Jumat (3/3/2017). Kedatangan rom-

bongan SPS Riau langsung dipimpin oleh Ketuanya, Zulmansyah Sekedang, yang didampingi seluruh Pengurus Cabang Riau. Dalam diskusi tersebut Septina sebagai pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih atas kunjungangan SPS Cabang Riau, Septina berharap kerjasama yang baik antara Dewan dengan Pimpinan media yang tergabung di SPS Cabang Riau. ‘’Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan kawan kawan di DPRD Riau, semoga kedepannya hubungan baik ini terjalin erat,’’ ujar Septina. Septina juga berharap, kepada pimpinan media untuk membantu publikasi kegiatan yang positif DPRD Riau dan tersampaikan secara luas ke masyarakat. Sementara itu Zulmansyah Sekedang Ketua SPS Cabang Riau, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Riau. Ia juga berharap adanya saling membantu antara media dan DPRD Riau. ‘’Media yang tergabung di SPS mendapat perhatian dari Humas DPRD Riau,’’ tambah Zulmansyah. (ismi/roc)

Disambangi SPS Riau, Ini Harapan Septina Primawati

EKANBARU, AMIRARIAU.COM-Ketua DPRD Provinsi Riau Hj. Septina Primawati Rusli menerima kunjungan

PENA AMIRA 2016 34 16 Pena Amira

Inhu Siaga Darurat Karhutla

â&#x20AC;&#x153;Melalui data yang disampaikan oleh BMKG Provinsi Riau bahwa curah hujan di bulan Maret hingga September yang berintesitas rendah serta predeksi memasuki musim kemarau beberapa bulan kedepan, kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan akan sangat riskan terjadi.â&#x20AC;?

AL ini di sampaikan oleh Plt Sekretaris Daerah Ir. Hendrizal, M.Si yang mewakili Bupati Indragiri Hulu saat memimpin Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hulu yang di selenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, senin 20/2/2017 di Audiotorium Kantor Bupati Indragiri Hulu Dalam kesempatan tersebut Plt Sekda Hendrizal menyampaikan bah-

wa penetapan status siaga darurat bencana di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2017 ini merupakan suatu bentuk upaya sejak dini penanggulan bencana asap, penetapan status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan selama beberapa bulan kedepan terhitung 20 Februari semenjak pengumuman ini ditetapkan hingga bulan Oktober yang akan datang. Penetapan siaga darurat yang ditetapkan lebih awal diharapkan menjadi langkah awal dalam antisipasi pencegahan kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu mengingat di tahun 2015 bencana asap ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di berbagai bidang baik pada bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya, Sementara itu Kabag Ops Polres Inhu Kompol Frangky Tambunan yang mewakili Kapolres Inhu mengatakan sepanjang tahun 2015 terdapat 471 hotspot yang tersebar di Kabupaten Inhu, dan di tahun 2016 berhasil di reduksi dengan hanya meninggalkan 18 hotspot saja hal ini merupakan peran serta masyarakat bersama TNI-POLRI dan pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya kebakaran lahan dan

hutan, serta memanfaatkan sekat kanal yang di buat bersama-sama, dengan melaksanakan evaluasi sepanjang tahun terhadap bahaya karlahut tentunya pengalaman selama ini akan dapat di terapkan sebagai rencana aksi antisipasi penanggulangan bencana asap di tahun 2017. Senada dengan hal tersebut DANDIM 0302 Inhu Letkol. Inf. Mujiburrahman Hadi menambahkan bahwa bencana asap kabut merupakan tanggung jawab kita semua, seluruh komponen TNI-POLRI, Pemerintah dan Masyarakat serta pihak swasta harus terus bersinergi untuk mengatasi bencana kabut asap yang setiap tahun melanda, dengan berbekal alat yang memadai dukungan dari semua pihak serta personil yang siap untuk melakukan pemadaman di tahun 2017 ini masalah Karlahut tentunya akan dapat teratasi. Melalui data yang disampaikan oleh BMKG Provinsi Riau bahwa curah hujan di bulan Maret hingga September yang berintesitas rendah serta predeksi memasuki musim kemarau beberapa bulan kedepan, kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan akan sangat riskan terjadi, oleh sebab itu sebagai tindak pencegahan dini dengan penetapan siaga darurat oleh Bupati Indragiri Hulu diharapkan semua unsur, baik Pemerintah, TNI-POLRI, dunia usaha, dan Masyarakat untuk bersinergi saling bahu membahu untuk mengatasi musim kabut asap. Sebagai penutup, Plt Sekda Indragiri Hulu menyampaikan sesuai dengan arahan Bupati Inhu untuk segera menyerukan pengaktifan kembali posko - posko kebakaran lahan dan hutan, melaksanakan peningkatan kapasitas sdm, dan memperbanyak sekat kanal yang terbukti efektif mencegah kebakaran hutan dan lahan serta gencar melaksanakan sosialisai mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar lahan, sementara untuk pihak swasta untuk terus meningkatkan komitmen untuk memerangi kebakaran lahan dan hutan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu, perwakilan Kajari, serta beberapa camat.*** Pena Amira 17

ADVERTORIAL ROHIL Adventorial Meranti

Sejumlah Upaya Dilakukan

Pemkab Rohil untuk Mencegah PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengoptimalkan lahan gambut untuk sektor pertanian. Upaya ini diharapkan dapat mencegah dan menekan kebakaran lahan dan hutan (karlahut).

ahan Gambut di Rohil sudah dilihat langsung Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia (RI), Nazir Foead awal September ini. Nazir dan rombongan BRG selain melihat juga mencari solusi bagaimana upaya mencegah kebakaran lahan dan hutan di Rokan Hilir tersebut.”Untuk tahun pertama di Riau restorasi lahan gambut dilakukan di Kepulauan Meranti. Namun, kami sedang merancang kegiatan yang sama di kabupaten, kota

18 Pena Amira

lainnya seperti di Dumai, Bengkalis dan Rohil. Karena lahan gambut di tiga daerah ini juga perlu direstorasi,” kata Nazir Foead ketika berkunjung ke Rohil. Di sela-sela bersama bersama Bupati Rohil Suyatno, Wakil Bupati Jamiludin, Kapolres Rohil AKBP Hendry Posma Lubis dan Dandim 0321/Rohil Letkol Arh Bambang Sukisworo, di Mes Pemda Bagansiapiapi itu, ia mengatakan, restorasi lahan gambut, harus dilakukan agar lahan tidak mudah terbakar. Bahkan program tersebut dapat mendongkrakp erekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus ditindaklanjuti (follow up). “Kami sudah menerima berbagai aspirasi, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Dandim dan Kapolres. Masukan ini akan kami follow up di Jakarta,” terangnya. Untuk itu, Restorasi Gambut juga akan membuat program yang pada intinya masyarakat dibantu oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan restorasi dan budidaya pertanian lahan gambut, sehingga pengelo-

laan lahan berimbang antara perusahaan dan masyarakat. “Makanya, dalam pertemuan ini kami catat daerah mana saja yang pantas di follow up lebih lanjut dengan tujuan agar nantinya masyarakat mendapatkan hak pengelolaan hutan desa,” cetusnya.

Jadikan Central Pertanian

Pemkab Rohil menyambut baik program optimlaisasi lahan gambut itu, salah satu untuk sektor pertanian. Maka, untuk mewujdukan hal ini perlu dukungan pusat mengingat lahan gambut di Rohil sangat luas.Menurutnya, solusi bisa mencari investor agar lahan gambut yang tidak produktif itu bisa dijadikan nilai ekonomi yang nantinya bekerjasama dengan masyarakat tempatan. Nanti kita lihat saja programnya seperti apa, apakah dilahan gambut itu ditanami keladi, nenas, sagu, ini salah satu gambarannya,” kata Bupati Suyatno menanggapi Nazir Foead. Namun, dia menyatakan bahwa lahan gambut yang terbentang luas tersebut harus diberdayakan dan mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain mengharapkan agar ke masa depan tidak ada lagi persoalan kebakaran lahan dan hutan. Yang terpenting sama-sama menjaga, menghimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat baik itu perorangan

ADVERTORIAL ROHIL Adventorial Meranti

maupun kelompok, termasuk perusahaan agar tidak lagi membakar lahan sembarangan, karena ini akan menjadi masalah setiap tahun di Rohil khususnya dan Riau umum bahkan Indonesia. Pemkab Rokan Hilir bersama aparat dan masyarakat memang sudah bertekad mencegah dan mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Untuk menyukseskan itu, sejumlah perusahaan diminta ikut andil. Tekad tersebut dikatakan Bupati Rohil H. Suyatno seperti dikutip Susilo Widagdo Aly, S.Sos, Pj. Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Asisten Administrasi Umum melalui Kasubag Humas Hasnul Yamin, SE, Jumat (3/2) disela-sela acara Komitmen Bersama Pemerintah Daerah, TNI, Polri Dengan Pelaku Usaha Perkebunan/Kehutanan Da-

lam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pihaknya akan bekerja keras mencegah dan mengatasi terjadinya Karlahut di wilayah Rokan Hilir. “Kita akan terjunkan seluruh stake holder untuk mengatasi terjadinya karlahut di Rohil. Kita himbau semua kalangan baik perusahaan dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah karlahut,’ tekad Suyatno, sebagaimana dilansir riaumandiri.co. Tekad tersebut seiring dengan kegiatan tersebut yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willyam, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau Irjen

Pol Zulkarnain Adinegara serta bupati/wali kota se-Riau. Sebelumnya, Selasa (7/2/2017), Pemkab Rohil bersama instansi terkait menggelar Apel kesiapan satuan satgas bencana karhutla terkhusus di wilah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017. Apel kesiapan tersebut berlangsung Selasa 7 Februari 2017 Pukul 08.00 wib bertempat di Taman Budaya Batu 6 Jalan Komplek Perkantoran Kepenghuluan Bagan Punak Meranti,Kecamatan Bangko. Acara apel dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hilir H.Suyatno dan dihadiri oleh Kapolres Rohil diwakili oleh Kabag Ops Polres Rohil Kompol M. Idris, Dandim 0321 Rohil Letkol Arh. B. Sukisworo,Ketua DPRD, Sekda Kab. Rohil Drs. Surya Arfan Msi, Para Asisten Pemkab Rohil, Para Kadis, Kabid, Kabag, Kasubag dan Kasi dilingkungan Pemkab Rohil, Kapolsek Bangko Kompol Agung Triadi SIK, Danramil Bangko Mayor Edi Yanto, Para Camat Se-Kab. Rohil, Para Kapolsek jajaran Polres Rohil Dan Tamu Undangan yang lainnya. Selain itu Giat apel ini juga diikuti oleh 2 Pleton Gabungan Polres dan Polsek Polres Rohil, 1 Pleton Dari Kodim 0321 Rohil, 1 Pleton Satpol PP Pemkab. Rohil, 1 Pleton Dishub Kab. Rohil, 1 Pleton Dari BPBD Kab. Rohil, 2 Pleton Pemadam Kebakaran Pemkab. Rohil, Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Jatim Jaya Perkasa, 1 Pleton dari Dinas Kesehatan Pemkab Rohil serta masing-masing 1 Pleton tiap-tiap Dinas/Kantor/Badan, 1 Pleton Pemadam Kebakaran dari PT. Sindora, 1 Pleton dari Pramuka. Keterangan ini di sampaikan Kapolres Rokan Hilir,AKBP Henry Posma Lubis SIk,MH.melalui Kasubag Humas Polres Rohil Aiptu Yusran Pangeran Chery SH,selasa(7/2/2017). Dipaparkannya,bahwa dalam Pelaksanaan Apel tersebut Bupati H.Suyatno mengharapkan Kesiapan dari Semua instansi penaganan Bencana Karhutla bukan Hanya sekedar di tangan TNI/Polri saja tetapi setiap elemen yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hilir turut berperan aktif guna mencegah kebakar hutan dan lahan. Pada Kesempatan apel ini juga, Bupati Rohil telah menandatangani MOU dengan Pihak Perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam konteks adalah Penanganan Bencana Karhutla. Setelah Pelaksanaan Apel Selesai Pemkab Rohil memberikan Bantuan Berupa Mesin Pompa air Merk KOHLER sebanya 2 ( Dua )unit untuk BPBD Kabupaten Rokan Hilir dan masing-masing 1(satu) unit untuk Kecamatan diwilayah Kabupaten Rokan Hilir Selanjutnya dilaksanakan Simulasi Pemadaman Kebakaran oleh BPBD Rohil dan Tim Damkar Pemkab Rohil. “Apel Kesiapan Satgas Bencana Karhutla Pemkab Rohil tahun 2017 berakhir Pukul 09.00 wib, selama apel berlangsung situasi aman terkendali,”ucap Pangeran. (adv/humas/ee/dari berbagai sumber)

Adventorial DPRD

DPRD Riau Gelar Paripurna,

Agendanya Mendengarkan LKPj Gubri Tahun Anggaran 2016

DPRD Provinsi Riau kembali menggelar sidang paripurna di gedung DPRD Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (23/3/2017). Agendanya kali ini beupa mendengarkan penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubri (Gubernur Riau) Arsyadjuliandi Rachman tahun anggaran 2016.

idang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli itu mengandung tiga agenda sekaligus. Selain mendengarkan LKPj Gubri tahun angPENA AMIRA 2016 34 20 Pena Amira

garan 2016, juga ada agenda lain berupa Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sekaligus pembentukan pansus, dan Pengumuman reses Masa Sidang I (Januari-April) Tahun 2017. Dalam kesempatan itu, Septina yang memimpin sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo.

Pimpinan sidang Septina menyatakan, rapat paripurna ini sangat penting, dalam paripurna ini Gubernur Riau menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau terhadap pengunaan APBD Tahun Anggaran 2016. ‘’LKPJ ini juga dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia,’’ ujar Septina. Politisi Golkar ini menyebutkan, penyampaian LKPJ Gubernur Riau terhadap anggaran 2016 ini ada beberapa rujukan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lkpj kepala daerah tersebut diantaranya undang-undang nomor 23 ta-

hun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 2 yang menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. ‘’Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penganggaran pemerintahan daerah kepada pemerintah setelah peran keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penganggaran pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat 1 yang berbunyi laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir laporan tersebut meliputi arah kebijakan umum pemerintahan daerah pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah dan penyelenggaraan urusan desentralisasi penyelenggaraan tugas pembantuan serta kenegaraan tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan selama tahun dalam kaitan ini adalah tahun

Adventorial DPRD

2016,’’ jelas Septina. Disamping itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tersebut disebutkan juga tentang tata cara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6 yang berbunyi antara lain ayat 1 bahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, ayat 3 berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 DPRD menetapkan keputusan DPRD ayat 4 keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lambat 30 hari setelah lkpd diterima ayat 5 keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa. ‘’Sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan ayat 6 apabila lkpj sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah lkpj diterima maka dianggap tidak ada rekomendasi,’’’ ujar Septina. Kemudian, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun Anggaran 2016. Gubri menyatakan, untuk memenuhi kewajiban kami sebagai kepala daerah untuk

PENA AMIRA 2016

menjelaskan buku laporan yang kami sampaikan ini perkenankan kami mengemukakan garis besar dan pokok-pokok perihalnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. ‘’Kami selaku kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat yang memuat arah kebijakan Umum Pemerintah Daerah pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah penyelenggaraan urusan desentralisasi penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan penyusunan lkpj Kepala daerah provinsi Riau akhir tahun anggaran 2016 ini juga mengacu pada peraturan daerah provinsi Riau nomor 7 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd provinsi Riau tahun 2014-2019 dan peraturan Gubernur Riau nomor 63 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah rkpd provinsi Riau tahun 2016 nomor 38 tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja pemerintahan daerah rkpd provinsi Riau tahun 2016,’’ ungkap Gubri. Gubri yang akrab disapa Andi Rahman ini menyebutkan, pelaksanaan kegiatan tahun 2016 lebih baik jika dibanding tahun sebelumnya.

‘’Ini merupakan hasil kerja bersama semua pihak baik pihak pemerintah Pemerintah Daerah dunia usaha dan masyarakat serta para Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini hal tersebut dan kesatuan gotong royong dan tenggang rasa,’’ tutur Andi Rahman. Gubri menerangkan, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016 ini juga mengacu pada rpjmd provinsi Riau tahun 2014-2019 yang menguatkan visi provinsi Riau yaitu terwujudnya provinsi Riau yang maju masyarakat yang sejahtera berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi menurunnya kemiskinan,Tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur berdasarkan visi tersebut juga telah ditetapkan 9 misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi Riau 2014 2019 sebagai berikut, pertama meningkatkan pembangunan infrastruktur, kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan, ketiga meningkatkan pelayanan kesehatan, keempat menurunkan kemiskinan, kelima mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya tetap pemantapan kehidupan politik pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu beriman dan bertakwa, ketujuh memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan, kedelapan eningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta pariwisata dan kesembilan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. ‘’Pelaksanaan 9 misi pembangunan daerah di atas dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional dan dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara bertahap mulai dari saat pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah provinsi Riau,’’ ujar Andi Rahman. Setelah Gubri selesai membacakan LKPJ Tahun Anggaran 2016 dibacakan gubernur Riau, dilakukan penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD riau Septina Primawati didampingi tiga wakil ketua DPRD Riau Manahara Manurung, Sunaryo dan Noviwaldi Jusman. Kemudian piminan sidang Septina melanjutkan paripurna Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sekaligus pembentukan pansus. Gubri menyampaikan pendapatnya tentang ranperda tentang Keolahragaan dengan memberikan apresiasi ranperda yang merupakan ranperda prakarsa DPRD Riau. Kemudian, dilakukan pembentukan pansus, Ketua Pansus terpilih Markarius Anwar dan Wakil Ketua Eddy A.M. Yatim.v Septina selaku pimpinan sidang melanjutkan paripurna Pengumuman reses Masa Sidang I (Januari-April) Tahun 2017. Setelah masa sidang I ditutup maka selanjutnya seluruh anggota dewan melakukan reses dengan menjaring aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing. (ismi/rec)

Pena Amira 21

Adventorial Meranti

Cari Pejabat Berkompeten

Pemkab Meranti Gelar Seleksi Terbuka SEBAGAI kabupaten termuda di antara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan upaya-upaya pembenahan yang diperlukan, termasuk dalam merekrut para pejabat yang akan ditempatkan di sejumlah posisi dalam lingkup Pemkab Kepulauan Meranti.

ntara lain, Pemkab Kepulauan Meranti menggelar seleksi terbuka atau Asesment Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi dimulai pada Senin ini, 20 Februari 2017. Pembukaan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Karo SDM Polda Riau Kombespol Beny Subandi dan Kepala BKD Meranti Drs. Revirianto, bertempat di Hall Pustaka Soeman HS Pekanbaru. Kegiatan itu seperti ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si adalah dalam rangka untuk mendapatkan Pejabat yang kompeten

dan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan. â&#x20AC;&#x153;Ini adalah sebuah strategi kita dalam membentuk pondasi kinerja pemerintahan yang baik, untuk mendapatkan pejabat yang sesuai kompetensi dan mampu melaksanakan action, dengan bekerja lebih maksimal lagi dimasa yang akan datang,â&#x20AC;? ujar Bupati dalam sambutannya dalam pembukaan acara Assessment. Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Assessting Mabes Polri Kombespol. Bambang Hasto SDM Mabes Polri, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Karo SDM Polda Riau, Para Assessor Polda Riau, Kepala BKD Meranti

Adventorial Meranti Drs. Revirianto, Agusnimar, M. Yafiz, Bupati juga menegaskan bahwa Assessment Pejabat Eselon II dan Jabatan Sekda pada ang digelar ini bukan sekedar formalitas, untuk itu ia mengimbau kepada seluruh pejabat yang mengikuti seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Sekda mengikutinya dengan sungguh-sungguh karena tim Assessor Polda Riau yang dipercaya untuk melakukan Assessment akan bekerja secara indepndent dan mengeluarkan penilaian sesuai kompetensi dari pejabat yang bersangkutan. Nantinya hasil penilaian tim Asesor Polda Riau akan menjadi acuan dan pertimbangan bagi Kepala Daerah untuk menempatkan pejabat pada Jabatan Tinggi Pratama dan Sekretaris Daerah. “Saya minta kepada pejabat yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama untuk mengikuti seleksi dengan serius dan sungguh-sungguh, karena ini adalah strategi dalam rangka mendapatkan pejabat sesuai kompetensi yang mampu melaksanakan Tupoksinya sesuai harapan Pemda dan masyarakat,” ujar Bupati. Dan yang tak kalah penting dikatakan Bupati adalah mengacu pada mekanisme dan penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi Pemerintah. sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pejabat/Aparatur melalui pemahaman terhadap tugas- tugas pokok kepemerintahanan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diamanahkan kepadanya, tentunya melalui tugas, tanggung jawab, loyalitas, serta dedikasinya sebagai Aparatur Sipil Negara. “Assessment ini juga dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang dan Peraturan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerapkan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dengan penerapan proses assessment (penilaian) sebenarnya,” jelas Bupati. Akhir kata diungkapkan Bupati, Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II dan Jabatan Sekda yang akan diisi ini, merupakan amanah yang diberikan kepada pimpinan kepada ASN terpilih yang dianggap mampu mengemban

tugas dan amanah tersebut, untuk itu bagi pejabat yang nantinya diberikan kepecayaan dihatapkan dapat melaksanakannya sesuai harapan sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sekedar informasi jumlah total perserta seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Sekretaris Daerah dilingkungan Pemkab. Meranti berjumlah 42 orang dengan rincian, 10 peserta mengikuti seleksi jabatan Sekda, yakni Ir Anwar Zainal, Bambang Suprianto SE MM, Hariadi ST MT, H Herman SE MT, Drs Ikhwani MIP, Drs H Irmansyah MSi, Ir Mamun Murod MM, Drs Revirianto, Drs Suhendri MSi dan Yulian Norwis SE MM. dan 32 lainnya yang terdiri dari pejabat Eselon III A dan Eselon II B mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Dinas/Badan. Sementara Karo SDM Polda Riau Kombespol. Beny Subandi dalam penjelasanya mengatakan, Mengucapakan apresiasi kepada Pemkab. Kepulauan Meranti yang telah melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama dan Sekretaris Daerah. Menurutnya langkah itu sangat strategis dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan cara menempatkan SDM yang memiliki integritas, profesional, bebas tekanan, bersih KKN sehingga pejabat penyelenggara pelaksana Publik bisa melaksnakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pemda Meranti yang telah mempercayakan pelaksanaan Asesment kepada Tim Asesor Polda Riau. “Terima kasih kepada Pemda Meranti yang telah memprcayakan pelaksanaan Asesmnet kepada Asesor Polda Riau,” ucapnya. Ketua Tim Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Kepulauan Meranti M. Yafiz menjelaskan poses pelaksanaan seleksi, dimana seleksi akan dilaksanakan selama 2 hari, hari pertama test pembuatan makalah dan besok (Selasa.red) masuk kedalam proses Kompetensi Managerial, yang meliputi test IT dan lainnya. Seperti ditegaskan M. Yafiz dalam test IT nanti penguasan komputer menjadi salah satu acuan utama penilaian, karena mnurutnya komputer adalah syarat mutlak bagi ASN untuk menjadi seorang pejabat. “Pejabat harus bisa komputer dan punya @Mail pribadi ini

menjadi test utama kompetensi dasar,” jelasnya. Ia meyakini seleksi ini akan menghasilkan pejabat Kabupaten Kepulauan Meranti yang mumpuni, dan bagi pejabat yang terpilih diharapkan mampu menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Meranti mulai dari peningkatan IPM, menekan angka Kemiskinan dan Pngangguran, serta meningkatkan kwalitas SDM. (Adv/ Humas/ee/rsc) Pena Amira 23

Adventorial Meranti

Buka Musrenbang RKPD 2017,

Ini Pernyataan Bupati

Kepulauan Meranti SAMA dengan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti punya mekanisme baku dalam rangka menyusun program kerja, yaitu melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Tahun ini kabupaten termuda di Riau itu kembali menyelenggarakan musrenbang RKPD, yang resmi dibuka Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si. 24 Pena Amira

egiatan yang dikemas dengan Pengukuhan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Kepulauan Meranti dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab. Meranti kepada Polda Riau, dipusatkan di Ballroom, Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (16/3). Hadir dalam acara itu Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Kapolda Riau Irjenpol. Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua DPRD Fauzy Hasan, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Dandim, Kajari, Kabid Propam Polda Riau Kombespol. Pitoyo, Karo Ren Polda Riau Mas Gunarso Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Barliansyah, Akademisi UGM Wahyu Hidayat, Tokoh Masyarakat/Adat/Agama dan Pemuda, serta pengusaha dan tamu lainnya. Kegiatan diawali dengan Pembukaan Musrenbang Tingkat Kabupaten oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan mendukung agenda strategis Kabupaten Meranti itu, khususnya kepada Kapolda Riau

Irjendpol. Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan Pemkab. Meranti. Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan dalam penyusunan anggaran pembangunan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait mula dari Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha dan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Penyusunan Anggaran Pembangunan harus dilakukan secara Transparan dan Partisipatif hingga tersusun RAPBD yang ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi APBD,â&#x20AC;? ujar Bupati. Menurutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan harus terus disempurnakan dengan cara memperkuat sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Caranya dengan meningkatkan kwalitas dan profesionalitas aparatur yang mampu mjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok yang harus mendapat perhatian komprehensif dan sungguh-sungguh. Dan semua itu juga tidak terlepas dari dukungan keuangan, biroktasi yang baik dan iklim investasi yang kondusif, serta dukungan dari maayarakat dan teknologi. Saat ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dijelaskan Bupati, Pemda tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah

Adventorial Meranti

dan mempersingkat rentang kendali, Peningkatan Elektrifikasi, Air Bersih, Pendidikan, Pelayanan Kesehatan. Tercatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Meranti mencapai 34 Persen, Pengangguran 9 Persen lebih, IPM 63.25 yang maaih tergolong rendah, cuma pertumbuhan ekonomi Meranti berhasil diatas rata-rata Provinsi yakni 6.25. Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa melalui Sektor Perkebunan, Perikanan, Pertanian untuk itu Bupati berharap, Pemprov Riau dapat mendukung penyedian fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi diwilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 Meter Pertahun. “Abrasi 10 Meter Pertahun terjadi diseanjang Pulau Rangsang, kami harap hal ini menjadi prioritas pembangunan Provinsi dan Pusat,” harap Bupati. Selanjutnya seiring Kabupaten Meranti ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018, guna kenyaman terlaksananya ivent tersebut, Bupati berharap dukungan dari Pemerintan Provinsi Riau. Bupati juga menegaskan dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Meranti dirinya komit melakukan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang tentunya akan didukung melalui peningkatan SDM. “Ini semua dalam upaya menekan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, Pemkab. Meranti komit memperhatikan hak-hak dasar masyaarakat mulai dari ketersediaan sandang pangan, pendidikan yang berkwalitas, pelayanan kesehatan prima yang disinergikan dengan program Provinsi dan Pusat, sehingga mampu mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” papar Bupati.

Sementara Kapolda Riau, Irjendpol. Zulkarnain Adinegara menyikapi pengukuhan Satgas Saber Pungli yang baru saja dilakukan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengatakan, kegiatan itu sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dan seiring telah terbentuknya Satgas tersebut, diharapkan pemberantasan Pungli dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ia juga menegaskan kepada pihak kepolisian yang bertugas memberantas Pungli jangan sampai terlibat Pungli karena berdasarkan pengalam aksi tangkap tangan beberapa waktu lalu, banyak oknum kepolisian yang justru terjerat. Dicontohkannya, dari 16 kasus tangkap tangan tahun 2016 lalu, banyak oknum Kepolsian yang terjerat Pungli saat melakukan pelayanan pengurusan SIM dengan cara meminta uang melebihi aturan, selanjutnya Pungli di Pos PJR terhadap angkutan barang yang lewat dan pengurusan SKCK. “Saya tidak ingin Polisi melakuian Pungli, Jangan Sampai Kalian yang Kena Tangkap,” tegasnya. Sementara menyangkut Surat Tanah yang telah dihibahkan Pemkab. Meranti kepada Pihak Polda Riau, Kapolda mengatakan

akan menindak lanjutinya dengan pembuatan sertifikat ke BPN yang dilanjutkan usulan dana pembangunan ke Mabes Polri. Saat ditanyakan apakah pembangunan dapat dilakukan ditahun ini (2017), seperti diungkapkan Kapolda dirinya dirinya sedikit pesimis namun akan tetap mengupayakan. “Yang jelas kita akan mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan tahun ini,” papar Kapolda. Sekedar informasi dalam kegiatan Musrenbang itu juga dilakukan sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang diusulkan masyarakat, diantaranya H. Syahril yang meminta pembangunan jalan lingkar penghubung antar desa, kecamatan dan Kabupaten dapat menjadi prioritas, begitu juga pembangunan jembatan. Kades Tj. Pranan curhat masalah belum jelasnya status hutan rakyat dan HTI sehingga pemanfaatan kayu hutan menjadi sulit. Terkait hal diatas Bupati menegaskan semua yang menjadi harapan maayarakat itu adalah keinginan Pemkab Meranti juga dan dirinya bersama SKPD terkait akan segera menuntaskan. (Adv/ Humas/ee/rec)

Advertorial bank Riau Kepri

â&#x20AC;&#x153;Ciptakan BUMD yang sehat dan mandiri untuk membawa kemajuan dan berkontribusi untuk menyumbang pendapatan asli daerah.Untuk mewujudkan komitmen dan pentingnya seminar yang digelar untuk peningkatan kinerja BUMD di Riau dengan kerja sama untuk mendorong perekonomian di Riau.â&#x20AC;?

Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

BRK Gelar Seminar Nasional

tentang Tata Kelola BUMD

ANK Riau Kepri (BRK) menggelar seminar nasional tata kelola BUMD dengan tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada Senin (23/01) di Ballrooom Menara Dang Merdu Bank

26 Pena Amira

Riau Kepri, pada pelaksanaannya BRK menghadirkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Harry Azhar Aziz, M.A sebagai pembicara. Seminar nasional ini dihadiri oleh seluruh Walikota dan Bupati di Provin-

si Riau dan Kepulauan Riau atau yang mewakili, Pimpinan DPRD Riau dan DPRD Kepri, Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Prov Riau dan Kepri, Pimpinan Polda Riau dan Kepri, perwakilan Danlanud, perwakilan Korem Provinsi Riau,

Advertorial bank Riau Kepri perwakilan Kodim, Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi di Riau, para Asisten Sekda yang membidangi Ekonomi dari Pemkab/Pemko dan Pemprov, Seluruh jajaran Direksi dan Komisaris BUMD Riau, unsure pimpinan OJK Riau M. Nurdin Subandi dan Pimpinan OJK Kepri Uzersyah, Kepala Perwakilan BI Riau Ismet Inono, Tokoh masyarakat Riau Azaly Johan dan turut hadir sebagai tuan rumah Direktur Operasional Denny M. Akbar, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi dan Komisaris Utama PT. Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit serta Seluruh pimpinan jaringan kantor Bank Riau Kepri Cabang, Capem dan Kedai. Dalam sambutannya Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari berharap seminar nasional ini dapat meningkatkan pertumbuhan di seluruh sector perekonomian yang ada di Riau, terutama pada ekonomi mikro dan UMKM lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau. Irvandi juga mengatakan semoga seminar ini dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang terbuka, bersih dan sesuai dengan pengaturan yang benar pada BUMD di Provinsi Riau. Di lain pihak, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau, H. Ahmad Hijazi, SE, M.Si menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya aksesoris lembaga ekonomi tapi berdasarkan semangatnya, BUMD harus mampu merajut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah dan juga ikut serta meningkatkan kontribusinya dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah(PAD). “Ciptakan BUMD yang sehat dan mandiri untuk membawa kemajuan dan berkontribusi untuk menyumbang pendapatan asli daerah.Untuk mewujudkan komitmen dan pentingnya seminar yang digelar untuk peningkatan kinerja BUMD di Riau dengan kerja sama untuk mendorong perekonomian di Riau,” lanjut Sekdaprov Riau tersebut. Sementara itu, Dr. Harry Azhar Aziz, M.A. selaku pembicara menaruh harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memecahkan permasalahan kesejahteraan rakyat.”Saya berharap supaya uang negara yang dipisahkan dan disalurkan kepada BUMD itu bias terukur setiap tahunnya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi

rakyatnya” disampaikanHarry Azhar Aziz. Harry juga mengatakan, BUMD harus memasukkan indikator-indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dalam stragegi bisnis mereka.Namun persoalannya kini, apakah BUMD tersebut mampu memberikan kontribusinya kepada masyarakat lingkungan. Selain itu Ketua BPK RI juga mengatakan bahwa sosialisasinya di Gedunng Menara Bank Riau Kepri,merupakan sesuatu yang tidak biasa Karena dari beberapa kunjungannya, hanya BRK merupakan BUMD pertama di Indonesia yang mengundang Ketua BPK RI

sebagai narasumber dengan tema Tata Kelola (Good Corporate Governance). “Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan bahwa terus mendengungkan pengelolaan keuangan Negara sangat penting dan perlu dipisahkan secara akuntable dan transparan untuk kepentingan rakyat Indonesia” ungkap Harry. Selain itu, Harry juga mengatakan bahwa tingkat akuntable dan ketransparanan BRK dalam mengelola keuangannya selama ini cukup baik.Terbukti dalam beberapa tahun belakangan, BRK di bawah tangan dingin Irvandi Gustari mampu meraih beberapa prestasi diantara BUMD dan BPD lainnya.***

Pena Amira 27

Gelery Meranti

Dari Musrenbang RKPD Sampai Pengukuhan Tim Aaber Pungli

UPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si terliba dalam sejumlah kegiatan, antara lain membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017. Kegiatan yang dikemas dengan Pengukuhan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Kepulauan Meranti dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab. Meranti kepada Polda Riau, dipusatkan di Ballroom, Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (16/3/17) siang. Kegiatan diawali dengan Pembukaan Musrenbang Tingkat Kabupaten oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan mendukung agenda strategis Kabupaten Meranti itu, khususnya kepada Kapolda Riau Irjendpol. Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan Pemkab Meranti. Pada bagian lain, Bupati Irwan merasa kesal dan protes dengan tindakan BPOM

28 Pena Amira

Provinsi Riau dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini terkait dengan tindakan BPOM Provinsi Riau melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan I Jalan Tanjung Harapan, Selatpanjang Kota sejak dua hari lalu sebelum kedatangan dari BPOM pusat. Menurut Orang nomor satu di Kepulauan Sagu itu, seharusnya, pihak BPOM Provinsi Riau sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setidaknya berkoordinasi dengan Pemda setempat. Sementara, dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemkab Kepulauan Meranti terus meningkatkan kerjasama dengan Universitas Riau (UR). Peningkatan kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandoum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UR Drs Syafri Harto MSi di Hotel Nagoya Mansion Batam, Selasa (22/2/2017) malam.***

foto-foto: dari berbagai sumber

Gelery Meranti

Pena Amira 29

Seluruh Camat di Inhu Diikutkan Musrenbang

“Tahun ini sesuai dengan yang di amanatkan oleh Bupati Inhu bahwa seluruh camat untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang di setiap kecamatan, agar program-program terbaik yang menjadi prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dapat menjadi referensi bagi camat lainnya.”

ERBEDA dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (musrenbang) kecamatan tahun 2017 kali ini turut mengikutsertakan seluruh camat se Inhu. Ini dimaksudkan agar program-program terbaik yang menjadi prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dapat menjadi referensi bagi para camat lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Inhu Junaidi Rahmat mewakili

30 Pena Amira

Bupati Inhu saat membuka pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Peranap dan Peranap, Kamis (9/2/2017). “Tahun ini sesuai dengan yang di amanatkan oleh Bupati Inhu bahwa seluruh camat untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang di setiap kecamatan, agar program-program terbaik yang menjadi prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dapat menjadi referensi bagi para camat lainnya,” jelas Junaidi Rahmat. Pada musrenbang Kecamatan Batang Peranap, diketahui ada 7 sektor usulan pembangunan tahun 2018 yang disampaikan. Ketujuh sektor itu diantaranya pendidikan, kesehatan, perkebunan, perkebunan, pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan serta sosial budaya dan pariwisata. Sedangkan menjadi usulan prioritas berdasarkan potensi di wilayah Kecamatan Batang Peranap, menurut Camat Watno diantaranya budi daya ikan gurami dengan lokasi Desa Sencano Jaya dan Selunak, pengembangan padi sawah di Desa Selunak, pengembangan lokasi patiwisata danau di Desa Batang Peranap dan Pematan dan sumber air panas yang berada di Desa Sencano

Jaya. Sedangkan untuk bidang olahraga yakni usulan pengembangan pacu jalur tradisional yang menjadi agenda rutin diadakan setiap menyambut Ramadhan. Sementara pada musrenbang Kecamatan Peranap, usulan prioritas berdasarkan potensi yang dimiliki Kecamatan Peranap, Camat Azwarno menyampaikan bahwa dengan luas lahan pertanian padi sawah mencapai ratusan hektar tepatnya yang berada di Peranap, Batu Rijal Hilir, Batu Rijal Hulu, Batu Rijal Barat dan Katipo Pura dengan penanaman dua kali setahun, diharapkan dapat dikembangkan untuk nantinya menjadikan Kecamatan Petanap sebagai daerah lumbung padi di Kabupaten Inhu. Pada sektor peternakan, lanjut Azwarno Kecamatan Peranap saat ini sedang menggalakkan peternakan dalam kebun dengan luas lahan kebun yang bisa dimanfaatkan mencapai 40 ribu hektar. Selain itu, melihat hasil komoditi buah semangka di beberapa desa yang bisa mencapai 200 ton setiap panennya, Azwarno juga mengharapkan kedepannya akan ada upaya untuk menjadikan Kecamatan Peranap sebagai negeri serubu semangka. Dan, pada sektor olahraga , ditambahkan Azwarno bahwa minat terhadap olah raga motor cross di kecamatan peranap sangat tinggi sehingga ajang motor cross dapat dijadikan sebagai kalender pariwisata di kecamatan peranap azwarno juga menyampaikan dalam waktu dekat akan di selenggarakan kejurda motor cross di Kecamatan Peranap. “Melalui event ini tentunya dapat di manfaatkan masyarakat untuk mengisi bazar dengan berbagai macam kerajinan asli daerah,” tutupnya. Hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat di lingkungan pemkab.inhu, para camat, UPIKA, tokoh masyarakat, pihak swasta.***

infotorial Siak

“Emas Merah”, Harapan Baru Perekonomian Rakyat di Siak “Kampung seminai dijadikan percontohan pilot project, kalau ini jalan, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kampung-kampung lain, sehingga replanting berjalan, tidak muncul kemiskinan baru. Kampung seminai ini merupakan desa teladan no 6 tingkat Nasional dari 76.000 Desa di tahun 2014.”

“EMAS Merah” yang dimaksudkan merupakan Gula merah dari sawit yang menguntungkan produk kampung seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Dinilai menguntungkan, petani seminai mengharapkan bantuan kredit pinjaman dari bank riau kepri guna untuk membeli bibit sawit baru, karena pohon sawit yang telah di replanting nantinya, akan di manfaatkan untuk diambil niranya, dan dijadikan produk gula merah ini. Menanggapi hal demikian, Pemerintah Kabupaten Siak mewujudkan permintaan petani dengan menghubungi pihak PT. Bank Riau Kepri untuk lakukan kunjungan lapangan, yang bertempat di Gedung Pertemuan Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan, Kamis (16/2/17). Saat diwawancarai, Alfedri mengatakan, sebelumnya masyarakat mengadukan ke-

pada Bupati, meminta bantuan pinjaman kredit untuk pembelian bibit, dan apa yang sudah diharapkan masyarakat, kita sudah sampaikan kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri dan mereka menyetujui untuk lakukan kunjungan bertemu dengan petani. “Yang kita sampaikan ke bank riau, terkait harapan masyarakat, mereka ingin mengajukan pinjaman kredit untuk pembibitan, dengan pinjaman 10 juta per kk, ada 600 kk total keseluruhan 6 Milyar. nah, pengembalian kredit ini nantinya dari kebun sawit yang masih ada sekarang, yang 2 hektar lahan, dan jangka pinjaman 1 1/2 tahun. Artinya, bahwa kalau nanti masyarakat ingin menebang sawit ini, itu setelah lunas pinjaman ke bank riau” katanya. Satu Hektar gula merah yang sudah di olah selama 1 bulan bisa menghasilkan kurang lebih 56 juta rupiah. Sumber kehidupan masyarakat tidak berhenti, karena dengan sistem yang mereka gunakan yakni pola 2 : 1, Artinya 2 hektar ditumbang 1 hektar, sebelum 1 hektar ditumbang, yang 1 hektarnya lagi dilakukan pembibitan untuk sumber kehidupan selama 3 tahun. Kemudian Alfedri ungkapkan, bahwa dengan berjalannya konsep petani seminani ini nantinya, akan menjadi contoh untuk kampung lain yang juga ingin maju. “Kampung seminai dijadikan percontohan pilot project, kalau ini jalan, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kampung-kampung lain, sehingga replanting berjalan, tidak muncul kemiskinan baru. Kampung seminai ini merupakan desa teladan no 6 tingkat Nasional dari 76.000 Desa di tahun 2014” ungkapnya. Sementara Direktur Utama Irvandi gustari menuturkan, bank riau kepri memiliki suatu fasilitas kredit KUR, hanya 10 bank yang diberikan di indonesia, dan dipercayakan oleh pemerintah pusat 10 bank yang disalurkan termasuk bank Riau kepri. “ Ada 25 juta untuk mikro tanpa agunan, pinjaman sampai 500 juta. Pola ini akan kami berikan nantinya untuk para petani sawit, tentunya dengan catatan mereka belum punya pinjaman dengan bank lain atau sudah lunas. sistemnya online, tidak bisa diinput kalau memang sudah punya pinjaman di bank lain” ujarnya. Lanjut ia menjelaskan, pola ini sangat cocok, karena tidak memberatkan dan memiliki pola agunan, bekerjasama dengan koperasi untuk kolektif dari pada cicilan dan segala macamnya. “Saya apresiet kepada Pemkab Siak, kalau di Riau pola yang seperti ini baru pertama kali. Kami sangat support ini “ serunya. Dikatakannya lagi, tidak ada persyaratan khusus untuk lakukan peminjaman, masih secara umum, dan program baru ini sesuai dengan Visi Bank Riau Kepri, yakni mensejahterakan masyarakat melalui program UMKM. “kunjungan kita ini dalam rangka bank riau kepri terhadap perkembangan peningkatan ekonomi kerakyatan” pungkasnya.***

Pena Amira 31

Pemkab Inhu Gelar Entry

Brifing Bersama BPKP Riau “Saya juga mengharapkan khususnya kepada pejabat pengelola yang lama dan yang baru dapat saling berkoordinasi agar perencanaan penyusunan dan laporan program kegiatan di masing-masing OPD berjalan baik.”

32 Pena Amira

EMKAB (Pemerintah Kabupaten) Inhu menggelar pertemuan Entry Brifing bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Ruang Rapat Kantor Bupati Inhu Lantai 4, Senin (6/2/2017). Selain dihadiri para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan serta camat, pertemuan yang dipimpin Pelaksana Tugas Sekda Inhu Hendirzal itu juga mengikutsertakan para petugas pelaksana kegiatan termasuk bendahara pengeluaran dan barang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik pejabat lama maupun yang baru. Empat anggota tim BPKP Riau yang hadir dalam kegiatan itu terdiri Yudi selaku ketua tim rombongan, Jamal, Asmarani dan Dewi. Menurut Ketua tim rombongan BPKP Riau Yudi, pertemuan ini mejadi awal sebelum nantinya dalam tigapuluh hari kedepan (6-7/3/2017), tim BPKP akan menjalankan tugas untuk mengumpulkan data terkait penyusunan dan penganggaran program kegiatan di masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Inhu. Ditambahkan Yudi, beberapa focus dalam pengumpulan data awal yang akan dilakukan tim BPKP diantaranya terkait dengan peran pengurus barang terhadap laporan data aset, sinkronisasi antara penyusunan dan laporan program kegiatan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhu serta laporan data proses perpindahan pegawai dan aset terkait pengalihan kewenangan sejumlah SKPD ke provinsi. “Saya juga mengharapkan khususnya kepada pejabat pengelola yang lama dan yang baru dapat saling berkoordinasi agar perencanaan penyusunan dan laporan program kegiatan di masing-masing OPD berjalan baik,” ujar Yudi. Sementara itu, menurut Kepala Bappeda Inhu Junaidi Rahmat, sejauh ini Pemkab Inhu melalui tim yang dibentuk juga telah melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap penyusunan program kegiatan untuk kemudian secara berkala dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi. “Meski sejauh ini konsistensi penyusunan program tersebut dinilai cukup bagus, namun tentu saja masih belum sempurna dan masih ada yang perlu diperbaiki,” ujar Junaidi Rahmat. Untuk itu, lanjut Junaidi dengan kehadiran tim BPKP ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan sekaligus bimbingan kepada seluruh pejabat pengelola keuangan dan barang disetiap OPD dalam upaya mewujudkan penyusunan program kegiatan agar lebih sempurna.***

Pimpin Pelantikan Pejabat,

Ini Arahan Wabup Pelalawan

Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Wabup Zardewan MM. Pasalnya, Bupati Harris sedang berada di luar kota dalam rangka tugas dinas.

ODA mutasi kembali menggeinding di jajaran Pemkab Pelalawan menyusul setelah Wakil Bupati Pelalawan, Drs

H Zardewan MM melantik sebanyak 106 pejabat administrator eselon III di lingkungan Pemkab Pelalawan, Rabu (22/2). Pengukuhan dilaksanakan di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja Pangkalan Kerinci. Pelantikan pejabat eselon III ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan nomor 111 tahun 2017, tanggal 21 Februari 2017 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat administrator di lingkungan Pemda Pelalawan. Administrator yang diangkat dan dipindahkan melipu-

Bupati HM Harris Pimpin

Pelantikan 11 Pejabat Baru “Jadi yang perlu saya garis bawahi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang sudah mengikuti asesment, jabatan yang saat ini diemban meupakan hasil dari penilaian kompetensi dan potensi yang dimiliki.”

BUPATI Pelalawan HM Harris resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada 11 Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tahun 2017, Rabu, 8 Februari 2017 di Gedung Daerah Laksamana Mangkudiraja. Mereka (pejabat, red) yang dilantik adalah pejabat Eselon II yang lulus seleksi akhir Assesment lelang jabatan. Pelantikan dilaksanakan pada jam 09.30 WIB tersebut disaksikan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pelantikan ini sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun pejabat yang dilantik Ir Tengku Muktaruddin sebagai Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Devitson SH MH sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pelalawan, MD Rizal SPd MPd sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pelalawan, Ir Arizal sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan. Edi Suriandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pelalawan Selanjutnya, Drs Syafruddin SH sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Ir Hambali sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan, Drs Fakhtizal sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pelalawan, Mazrun SH sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, May Hendri SSos sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan. Dari sebelas pejabat yang dilantik, ada satu pejabat yang tidak ikut dilantik, khusunya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang dijabat oleh Nifto Anin sebagai pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu keputusan Menteri Dalam Neg-

ti eselon IIIa yakni Sekretaris OPD, Kepala Bagian, dan Camat. Serta eselon IIIb diantaran Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan sejajarnya Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Wabup Zardewan MM. Pasalnya, Bupati Harris sedang berada di luar kota dalam rangka tugas dinas. Ke 106 pejabat eselon III dilantik oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs.H.Zardewan, MM didalamnya ada 9 Camat. Dan pejabat non job 23 orang, promosi 18 orang, demosi 3 orang. Pejabat tetap eselon III yang dikukuhkan sebelumnya 61 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat dan berjalan lancar. Dalam arahannya, Wabup Zardewan meminta para pejabat untuk bekerja sepenuh hati, yang diabdikan untuk kemajuan daerah dan upaya mensejahterakan seluruh anggota masyarakat. “Harapan masyarakat sangat besar pada Pemkab Pelalawan, maka jangan sia-siakan harapan itu,” katanya. Dari pantauan pelantikan Camat, dari 12 Kecamatan 3 camat diantaranya masih tetap atau tidak diganti yakni Camat Pelalawan Joko Purnomo, Camat Bandar Seikijang Dodi Asmaraputra dan Camat Kerumutan Husnizal. Sementara 9 Kecamatan lainnya dipimpin Camat baru yakni : 1. Camat Pangkalan Kerinci Fakhrulrozi 2. Camat Bunut Sri Nursari 3. Camat Pangkalan Kuras Firdaus Wahidin 4. Camat Pangkalan Lesung Adnan,SH ? 5. Camat Ukui amri Juharza 6. Camat Kuala Kampar Robi Ardelino 7. Camat Teluk Meranti Safarudin 8. Camat Langgam Eduardo 9. Camat Kuala Kampar Robby Ardelino. (ee/urc) eri (Mendagri) RI. Saat memberikan sambutan, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa berdasarkan hasil asesment tersebut direkomendasikan beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama untuk dirotasi dan bahkan ada yang di demosi atau kehilangan jabatan. Hasil rekomendasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari komisi aparatur sipil negara (KASN), maka selanjutnya pada ini pihaknya melakukan pelantikan. “Jadi yang perlu saya garis bawahi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang sudah mengikuti asesment, jabatan yang saat ini diemban merupakan hasil dari penilaian kompetensi dan potensi yang dimiliki,”terangnya. Apalagi, sambungnya, sebagai pejabat pimpinan tinggi dituntut untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja dan profesionalme dalam bekerja maupun dalam memberikan pelayanan serta pembangunan kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya mengintruksikan bagi seluruh pimpinan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang sudah menjadi skala prioritas daerah. “Saya ingin menyampaikan kepada para pejabat yang tidak dilantik untuk tidak kecewa, saya mengharapkan terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, karena bukan tidak mungkin kedepan akan diangkat kembali,”tutupnya. (ee/rsc)

Pena Amira 33

infotorial Siak

“Pelantikan ini merupakan sebuah momentum besar dan sangat berpengaruh terhadap gerakan pramuka kedepannya. Dan dengan dilantiknya ia beserta pengurus, berbagai program kedepan akan di laksanakan dengan sebaik-baiknya.”

AMAT Siak Aditya Chitra Asmara, resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) Gerakan Pramuka Siak masa bakti 2016 – 2021. Selain Camat, UPIKA Kecamatan Siak, Kepala Kampung, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Siak, Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak, juga ikut dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang 09 Siak sebanyak 7 orang sebagai anggota pengurus. Pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Siak H Alfedri, ditandai dengan pengucapan janji Trisatya. Turut menyaksikan jajaran Muspika, Pengawas TK/ SD, dan Kepala Sekolah selaku Ketua Mabigus se Kecamatan Siak. Selanjutnya, giliran Camat Siak selaku Ketua Mabiran Pramuka Siak mengukuhkan pengurus Andalan Gerakan Pramuka Kwartir Ranting 01 Gerakan Pramuka Siak masa bhakti 2016-2021, hasil Musran 25 Januari 2017 yang dinahkodai Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak Hj Nuraini Pane, dan pengurus anggota sebanyak 29 orang, Pengukuhan digelar di Aula TK Pemda Siak, Kamis (23/3/17).

34 Pena Amira

Pemkab Siak Dukung Penuh

Setiap Kegiatan Pramuka

Ketua Kwaran Siak Aditya Asmara menyebutkan, pelantikan ini merupakan sebuah momentum besar dan sangat berpengaruh terhadap gerakan pramuka kedepannya. Dan dengan dilantiknya ia beserta pengurus, berbagai program kedepan akan di laksanakan dengan sebaik-baiknya. “Insyaallah dengan kesungguhan dan ketakwaan kami, melalui hasil musran beberapa waktu lalu, kita berharap tugas pokok dan fungsi di gerakan pramuka itu sendiri, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil musran, dan program yang sudah di prioritaskan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya” ujarnya. Sementara itu, Alfedri mengatakan bahwa pelantikan ini adalah untuk membentuk teamwork yang solid dalam suatu lembaga.

“Dan tentunya pelantikan ini bagaimana dalam rangka kita melakukan konsolidasi kelembagaan, ujungnya lembaga yang dibentuk ini menjadi teamwork yang kuat dan solid, serta juga akan menghasilkan program-program yang baik, dalam rangka mengupayakan peningkatan pembinaan karakter, budi pekerti dan akhlaq bagi generasi penerus bangsa” sebutnya. Lanjut disampaikan Alfedri, yang juga merupakan Wakil Bupati Siak, bahwa pemerintah daerah mendukung penuh terhadap setiap program-program pramuka ini, dan ia berharap prestasi yang sudah di raih oleh pramuka kab siak dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar hasilnya semakin baik.***

“Gerakan PKK dengan 10 program pokoknya merupakan kekuatan yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan, apabila program pokok PKK tersebut sudah membudaya di tengah masyarakat, maka PKK dapat menjadi pilar yang kokoh dalam segala sendi kehidupan.”

UPATI Inhu H Yopi Arianto SE mengharapkan Tim Penggerak PKK Inhu mampu menunjukkan peran serta kontribusinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Inhu yang lebih sejahtera. Harapan itu, disampaikan Bupati Yopi usai resmi mengukuhkan kepengurusan TP PKK Inhu periode 2017-2021 di Gedung Dang Purnama Rengat, Minggu, (29/1/2017). “Selamat kepada Ketua dan pengurus TP PKK Inhu yang telah dikukuhkan. Saya berharap, dengan semangat yang luar biasa TP PKK Inhu terus maju dalam memberikan karya-karya, menghasilkan terobosan yang berguna bagi masyarakat,” ujar Bupati Inhu H Yopi Arianto. Menurut Bupati, gerakan PKK dengan 10 program pokoknya merupakan kekuatan

Kukuhkan Kepengurusan

Bupati Harapkan Peran PKK Bagi Masyarakat Inhu yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan, apabila program pokok PKK tersebut sudah membudaya di tengah masyarakat, maka PKK dapat menjadi pilar yang kokoh dalam segala sendi kehidupan. Untuk itu, ia juga mengharapkan PKK Inhu dapat berperan aktif membantu pemerintah melalui berbagai programnya dengan bermitra bersama nstansi terkait, serta organisasi wanita lainya agar kedepan PKK menjadi gerakan yang besar. Seperti diketahui, Rezita Meylani Yopi resmi memimpin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Inhu untuk masa bakti hingga empat tahun mendatang. Pelantikannya sendiri telah dilaksanakan sehari sebelumnya (Sabtu, 28/1/2017) oleh Ketua TP PKK Provinsi Riau Hj Sisilita Arsyadjuliandi. Berdasarkan Keputusan Bupati Inhu No. Kpts 71/ I/ 2017 tertanggal 24 januari 2017 susunan pengurus TP PKK Kabupaten Inhu Periode 2017-2021, sebagai ketua resmi dijabat oleh Rezita Meylani Yopi, Wakil Ketua I Hj Marlinawati Khairizal, Wakil Ketua II Risma Agustina Junaidi, Wakil Ketua III Hj Lina Efita Hendrizal dan Wakil Ketua IV dijabat Hj Isnidar.

Sementara itu, dalam sambutannya Rezita Meylani Yopi mengungkapkan bahwa sejauh ini ini TP PKK Inhu telah nyata mendorong dan meningkatkan keikutsertaan kaum perempuan dalam menunjang pembangunan di daerah. Dan, hal ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang telah di bangun antara PKK bersama Pemkab Inhu. Untuk itu, kesempatan tersebut beliau berharap kepada pemerintah untuk terus memberikan dukungan serta bimbingan kepada TP PKK untuk mendukung program-program yang telah disusun. Ia juga mengajak kepada seluruh pengurus, kader TP PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa untuk saling bahu membahu bekerja sama untuk terus meningkatkan kinerja agar kedepan TP PKK Inhu menjadi lebih baik lagi. Dalam kesmpatan tersebut, Rezita Meylani Yopi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hj. Marlinawati Khairizal atas dedikasi selama ini memperjuangkan TP PKK Inhu.***

Pena Amira 35

GALERI ROHIL

Program Raskin Gratis Rohil

Mampu Kurangi Beban Warga

PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Rohil (Rokan Hilir) di bawah duet kepemimpinan Bupati H. Suyatno AMP dan Wakil Bupati Jamiuddin terus mencari upaya dan melakukan berbagai program yang bermuara pada dua tujuan pokok, yaitu memajukan Rohil dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat yang bermukim di dalamnya. PENA AMIRA 2016

28 36 Pena Amira

Antara lain. komitmen Pemerintah Rokan Hilir (Rohil) untuk membantu warganya yang termasuk ke dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), layak diacungi jempol. Pasalnya sejak awal tahun 2016 Pemkab Rohil menggratiskan beras miskin (Raskin) kepada masyarakat kurang mampu se-Rohil. Sehingga dengan program tersebut beban masyarakat kurang mampu berkurang. Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) oleh Pemerintah Rohil ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Program Raskin termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat mi-

skin untuk mendapatkan hak atas pangan. Manfaat Program Raskin, antara lain untuk menstabilkan harga beras di pasaran, mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, menjadi mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan akses pangan baik secara fisik (ketersediaan beras) maupun ekonomi (harga jual terjangkau) kepada rumah tangga sasaran. Pemkab Rohil dalam ini Bupati Rokan Hilir H Suyatno bersama jajarannya telah merencanakan akan memplot anggaran sedikitnya 10 miliar khusus untuk program ini. Bupati melalu instansi terkait melaksanakan Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran raskin bertempat dlantai 4 Kantor Bupati Rohil beberapa waktu lalu. Dalam rakor ini bupati H Suyatno mengundang narasumber dari Bulog Dumai, sementara pesertanya terdiri dari datuk kepala kepenghuluan dan Camat se- Rohil. Dalam arahanya bupati minta Jumlah penduduk Rokan Hilir yang menerima Program Raskin pada tahun 2016 harus dibuat datanya seakurat mungkin oleh Kepenghuluan masing-masing dan diketahui oleh Camat setempat. â&#x20AC;&#x153;Saya minta desa ( kepenghuluan-red) membuat data masyarakat penerima raskin

GALERI ROHIL

ini dengan sebaik mungkin,semuanya kita gratiskan,kalau ada yang main-main dalam program ini, resiko tanggung sendiri,”ancam Bupati, sebagaimana dilansir prodesaews.com. Menyadari manfaat Program Raskin, Pemerintah Rokan Hilir akan menggulirkan Program “Raskin Gratis”Kabupaten Rokan Hilir menjadi Kabupaten ketiga di Riau yang menggratiskan Program Raskin.Pemerintah Rokan Hilir memberikan subsidi termasuk biaya operasional untuk pendistribusian Raskin juga disubsidi. Atas wujud kepedulian sosial membantu warga kurang mampu dengan menggratiskan Raskin, Bupati Rokan Hilir H Suyatno mendapat penghargaan dan tepuk tangan dari seluruh peserta rakor. Ditambahkan H Suyatno di Riau 3 daerah termasuk Rokan Hilir setiap tahun APBD nya mencapai 2.4 triliun sanggup memberikan subsidi untuk mengratiskan Raskin.”Dumai saja APBD nya kecil bisa,kalau Bengkalis kita maklumlah,apa salahnya kita membantu masyarakat kita sendiri,memang mereka tidak mampu,ketua Bappeda,Sekda catat ini,”pinta H Suyatno.

PENA AMIRA 2016

“Kita minta lurah/penghulu segera membuat data yang valid, jika perlu buat surat keputusan (SK) masyarakat yang benar-benar berhak menerima raskin itu. Tapi yang jelas raskin digratiskan 2016 nanti,” ujar Bupati Rohil H. Suyatno saat membuka Rapat Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2015 di Aula Kantor Bupati, Selasa. Ia mengakui, selama ini banyak kendala terkait penyaluran raskin di Rohil, bahkan dari laporan yang ia terima hutang raskin di lima kecamatan mencapai Rp400 juta lebih kepada Bulog Sub Divisi Regional Dumai. “Untuk mengatasi hal demikian, makanya tahun 2016 kita menyiapkan Rp10 Milyar agar masyarakat tidak lagi membeli beras,” tuturnya. Bukan hanya itu, Pemkab Rohil juga akan menanggung semua biaya pengangkutan beras dari Bulog Sub Divisi Regional Dumai hingga kekantor camat. “Jadi semua biaya transportasi pengangkutan beras juga ditanggung pemerintah daerah. Namun saya menghimbau kepada perangkat desa jangan coba-coba bermain dan meminta bayaran kepada masyarakat, apabila hal itu

terjadi akan kita berikan sanksi tegas,” pesan Bupati. Untuk di Propinsi Riau, lanjut dia yang menggratiskan beras raskin baru Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. “Rohil yang ketiga. Jika program ini terlaksana dengan baik maka diyakini akan mampu mengurangi beban masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hilir,” katanya optimis. Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bagian Perekonomian Sekdakab Rohil Acil Ristianto mengatakan, bahwa persoalan kemiskinan bagi bangsa sampai saat ini belum mampu teratasi, sehingga diperlukan kesatuan pandang dan gerak dalam upaya penanggulangan sekaligus upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin lewat program nasional beras miskin tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hilir. Ia berharap dengan dilaksanakan program raskin ini dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan beras sebagai kebutuhan pokok dan meringankan beban belanja bagi masyarakat miskin. (Adv/Humas/ee/pnc)

Pena Amira 37

infotoriaL bEnaKaLis

Ketua Komisi IV DPRD Bennggkalis:

Butuh Bantuan Pusat untuk Kembangkan Pulau Rupat

“Pulau Rupat merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata pulau Rupat, kabupaten Bengkalis tidak bisa bekerja sendiri, hal ini perlu dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.”

INAS Pariwisata Riau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis komit mengembangkan potensi pariwisata. Hal ini terlihat dengan kedatan-

“Sejumlah nama yang akan dimajukan sebagai plt ketua DPRD Bengkalis masih dalam pembahasan. Insya Allah dalam tiga hari ke depan kita akan menunjuk satu nama untuk menduduki posisi Plt Ketua DPRD Bengkalis sementara waktu.” ASCA ditahannya Heru Wahyudi ketua DPRD Bengkalis definitif dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (bansos) APBD Bengkalis tahun 2012, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bengkalis sejauh ini belum menentukan siapa pelaksana tugas (plt) ketua DPRD Bengkalis menggantikan Heru Wahyudi. Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis Syaukani ketika dikonfirmasi, Senin (27/02/2017) malam terkait penunjukan ketua sementara atau pelaksana tugas mengaku sejauh ini DPD PAN Bengkalis bersama DPW PAN Riau masih melakukan pembahasan. Yang jelas posisi plt ketua DPRD Bengkalis nantinya berasal dari unsur anggota fraksi PAN di DPRD Bengkalis yang ada saat ini. “Sejumlah nama yang akan dimajukan sebagai plt ketua DPRD Bengkalis masih dalam pembahasan. Insya Allah dalam tiga hari ke depan kita akan menunjuk satu nama untuk menduduki posisi Plt Ketua DPRD Bengkalis sementara waktu,” ungkap Syaukani.

gan Komisi IV DPRD Bengkalis di kantor Dinas Pariwisata provinsi Riau, akhir pekan lalu. Kedatangan Komisi IV ini dalam rangka pembahasan pulau Rupat sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Hal ini seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Rapat digelar di ruang rapat kantor Dinas Pariwisata Riau Pekanbaru dengan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Riau Fahmizal Usman beserta jajarannya. Sementara 11 orang anggota komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh Kadir Ismanto.

Dalam rapat tersebut ketua komisi IV DPRD Bengkalis menyampaikan, kunjunganya ke Dinas Pariwisata (Dispar) provinsi Riau bertujuan untuk mensinergikan program-program pariwisata pemerintah kabupaten Bengkalis. Begitu jug dengan program-progam pariwisata yang dilakukan oleh Dispar provinsi Riau. “Hal ini dilakukan agar pulau Rupat biasa menjadi desitinasi pariwisata unggulan. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta pendapatan asli daerah,” kata Kadir Ismanto. Menurutnya, Pulau Rupat merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata pulau Rupat, kabupaten Bengkalis tidak bisa bekerja sendiri, hal ini perlu dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menanggapi hal itu,Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) provinsi Riau Fahmizal Usman mengatakan, dirinya beserta jajaran Dispar Riau sangat menyambut baik kedatangan Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis. Menurutnya komunikasi dan koordinasi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata di Riau. Fahmizal menjelaskan, berbagai kegiatan pada bulan maret tahun ini akan diselenggarakan di Rupat utara, diantaranya Art camp festival yang akan dihadiri 200 seniman, Exploring tour pariwisata yang akan diikutI oleh komunitas adventure otomotif, dan aksi sapta pesona. “Saat ini beberapa kepala bidang dan kepala seksi dari Dinas Pariwisata Riau sedang melakukan survey di Rupat utara, bulan maret Dinas Pariwisata Riau akan menggelar Rakor Pariwisata di Rupat utara. Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah propinsi Riau dalam upaya mempromosikan pulau Rupat. Hadirnya para tamu yang datang tentunya akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Pulau Rupat utara,” kata Fahmizal lagi. (ee/mcr)

Ketua DPRD Ditahan, Ini Sikap DPD PAN HERLIYAN SALEH

38 PEna Pena aMira Amira 40

Disinggung munculnya beberapa nama dari Fraksi PAN yang santer disebut-sebut menjadi plt, pria yang juga ketua KONI kabupaten Bengkalis ini mengatakan itu sahsah saja. Tapi keputusan final berada di DPD PAN Kabupaten Bengkalis dan DPW PAN Riau, karena ada mekanisme yang harus dilalui secara internal partai maupun tata tertib secara kelembagaan di DPRD Bengkalis. Diutarakan Syaukani, keputusan penunjukkan siapa Plt ketua DPRD Bengkalis akan segera dirampungkan dalam pekan

ini. Keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan oleh internal partai. “Karena dalam proses penunjukan Plt Ketua DPRD selain melibatkan DPD dan DPW juga fraksi PAN di DPRD Bengkalis. Untuk diketahui, PAN adalah pemenang pemilu legislatif tahun 2014 lalu dengan perolehan delapan kursi di DPRD Bengkalis. Pasca penahanan Heru masih ada tujuh anggota fraksi PAN saat ini yaitu Fakhrul Nizam, Abdul Kadir, Zamzami, Syaiful Ardi, Ita Azmi, Rianto dan Andrian Prama Putra. (ee/rbc)

infotoriaL siaK

Legislator Riau Dilengkapi Satpam,

Anggarannya Mencapai Rp5,6 Miliar

EKANBARU, AMIRARIAU.COM-Para legislator yang berkantor di DPRD Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru semakin dilengkapi alat kelengkapan tugas, yang dimaksudkan untuk memperlanar semua agenda mereka sebagai legislator yang berkanor di lembaga legislatif. Terbaru adalah pengadaan satpam (satuan pengaman) untuk para legislator Riau. Tapi sejauh ini, dari 136 personil yang ada, 65 di antaranya bakal ditugaskan menjadi pengaman bagi masing-masing anggota DPRD Riau yang jumlahnya 65 orang. ‘’Dari 136 personil pengamanan (Satpam, red), 65 di antaranya yang melekat ke masing-masing anggota DPRD Riau. Selebihnya ada untuk gedung dewan dan rumah pimpinan dewan,’’ kata Kaharuddin, Sekretaris DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (08/03/17). Namun diakuinya, 65 Satpam tersebut belum mendapatkan pelatihan khusus dan itu akan dilakukan secara bertahap nantin-

ya. Pengamanan untuk masing-masing anggota dewan, sifatnya belum tetap. ‘’Belum semuanya bersifat tetap, karena sebagian anggota dewan ada yang mau ganti dan ada juga yang tetap memakai pengamanan sebelumnya. Tapi pelatihan pasti kita berikan, ada tahapannya nanti,’’ ungkapnya. Ia pun menegaskan, dalam anggaran pengamanan tersebut yang totalnya mencapai Rp5,6 miliar, tidak ada yang namanya fiktif seperti berbagai kabar yang sempat dialamatkan ke sekretariat DPRD Riau. ‘’Tidak ada yang fiktif. Kalau mau dibuka silahkan, tak masalah, setiap orangnya ada. Masing-masing dari 136 itu, sudah ada orangnya, jadi tidak ada yang namanya fiktif,’’ jelasnya. Terakhir ia mengakui jika anggaran Rp5,6 miliar tersebut cukup banyak. Namun hal itu disebabkan karena semua pembayaran untuk masing-masing personel, dilakukan secara profesional. ‘’Mulai dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan,

Tunjangan Hari Raya (THR), dan lainnya. Speknya jelas, semua mengikuti sebagaimana diatur dalam undang-undang,’’ ujarnya. (ismi/roc)

Dianugerahi Gelar Datin,

Septina Berharap LMR Tetap Kompak Jalankan Amanah

EKANBARU, AMIRARIAU.COM-Beban Hj. Septina Primawati Rusli semakin berat. Tida saja beban formal sebagai Keua DPRD Provinsi Riau yang belum lama

PENA AMIRA 2016

disandangnya, isteri mantan Gubri (GUbernur Riau) HM Rusli Zainal itu juga mendapat tambahan beban dari masyarakat adat menyusul gelar Datin yang dianugerahi

oleh LMR (Laskar Melayu Riau). Pemberian gelar dilakukan saat pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah LMR Kota Pekanbaru 2016-2020. ‘’Saya beserta keluarga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan, dan semoga LMR bisa memberi kemajuan yang dapat mensejahterakan masyarakat,’’ ujar Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati di Pekanbaru, Sabtu. Ia juga menyebutkan bahwa dengan dilantiknya pengurus organisasi LMR Kota Pekanbaru, bisa memberi kontribusi terhadap kemajuan budaya melayu dan diharapkan bisa menjunjung marwah melayu di bumi lancang kuning. Lebih lanjut ia berpesan agar LMR bisa segera menyusun program kerja, namun tidak terlepas dari perencanaan, pengawasan dan evaluasi, serta diharapkan tersistemik sehingga bisa efektif dalam menjalankan program kerja. ‘’Pimpinan LMR Kota Pekanbaru juga harus menjadi panutan dan teladan oleh anggota dan masyarakat, selain itu juga jalin sinergisitas dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang ada,’’ ujarnya.

Pena PEna Amira aMira 39 41

H. Syamsuar Bupati Kabupaten Siak

Alfedri Wakil Bupati Kabupaten Siak