Majalah Pena Amira Edisi 75 - Januari 2018 by Majalah Pena Amira

Sekapur Sirih

Optimisme di Tahun Baru

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi SH PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Yeni Muharni, SP PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj.Nur Ismi SH Yeni Muharni, SP Evi Endri REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ELALU saja ada harapan baru dari setiap terjadi pergantian tahun, termasuk peralihan dari 2017 ke tahun 2018 yang sebentar lagi akan dihadapi. Begitu pun dalam konteks kasus Provinsi Riau, harapan diniscayakan se bagai sesuatu yang tidak pernah terpadamkan, oleh situasi dan kondisi apapun. Kendati sejak beberapa tahun belakangan --termasuk 2017-- Riau dihadapkan dengan sejumlah persoalan, toh itu semua tidak menyulutkan semangat para penghuni daerah ini, yang berasal dari berbagai elemen, untuk membuhul aneka harapan menyambut datangnya tahun baru 2018. Sasaran akhir dari semua harapan itu bermuara pada satu kesimpulan: tahun 2018 harus lebih baik dibandingkan dengan 2017. Ya, Riau memang menjalani tahun 2017 dengan sejumlah persoalan. Pada tahun yang akan segera dilalui itu, satu misal, Riau masih dihadapkan dengan persoalan “terganggunya” sumber pendapatan daerah, imbas dari anjloknya harga minyak dan gas (migas) bumi di pasaran dunia. Oleh karena dana bagi hasil (DBH) migas mengalami penurunan akibat harga minyak yang jatuh, mau tak mau pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melakukan kebijakan pengetatan anggaran. Akibat kebijakan itu, banyak sektor yang penanganannya tidak lagi bisa dilakukan secara maksimal, sebagian sektor malah bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak. Kalau kemudian terjadi perlambatan gerak perekonomian --termasuk di tingkat masyarakat--, tidak dipungkiri penyebabnya antara lain oleh hal seperti yang dijelaskan di atas. Kita memang mengharapkan harga minyak bumi kembali membaik seperti semula, yang memungkinkan dinamika kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di daerah ini bisa dilakukan seperti

kondisi yang pernah dijalani beberapa tahun sebelum harga minyak bumi jatuh. Tapi kapankah? Tak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi satu hal yang pasti, seperti disinggung di atas, pergantian tahun akan selalu mendatangkan banyak harapan baru. Ihwal apa yang dialami Riau sejak beberapa tahun belakangan, mesti kita sikapi sebagai sesuatu yang tidak elok untuk diratapi. Sikap yang paling bijak adalah memetik pembelajaran. Pembelajaran yang paling mahal adalah bagaimana para pengambil kebijakan di daerah ini tidak lagi serampangan dalam menggunakan dana yang sejatinya berasal dari masyarakat, tapi secara ketat telah menerapkan prinsip efisien dan efektif. Termasuk program-program pembangunan yang disusun, diharapkan semakin terfokus kepada dua kepentingan utama, yaitu untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. “Pil pahit” akibat anjloknya harga minyak bumi juga diharapkan akan “membuka mata” semua pihak di daerah ini untuk tidak lagi sepenuh nya bergantung pada migas, yang selama bertahun-tahun dijadikan anda lan penerimaan daerah. Sudah saatnya melirik sejumlah sektor lain yang, bila dikelola dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin akan memberikan nilai tambah lebih dari yang disumbangkan oleh sektor migas. Selagi kita diberi nafas untuk hidup di muka bumi ini, harapan akan selalu ada, termasuk harapan di saat terjadinya pergantian tahun. Yang kemudian dituntut kepada kita adalah, memetik sejumlah pembelajaran dari tahun yang telah berlalu, untuk kemudian membuat proyeksi yang rasional dalam menghadapi --untuk kemudian menjalani-- tahun yang baru.*** *)Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

Pilgub Riau 2018

Pasangan Mana Jadi Pemanang?

Ranperda Zakat, 40 Siapkan Ini Yang Dilakukan Pansus Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis

November Ini Jembatan 44 Gubri: Siak IV Sudah Bisa Dilalui Dukung Gerakan 45 Bupati Menghafal Al-Quran Dengan Metode Rabbnai

Bupati Amril Paparkan Program Multi Years

Resmikan Gedung Daerah & Berikan Bonus

Edisi 75 Januari 2018

Wako Firdaus Diuji Pada Indonesia Visionary Leader 3

LAPORAN UTAMA

Pilgub Riau 2018

Pasangan Mana Jadi Pemenang?

‘’Rentang waktu sekitar tiga tahun yang dimanfaatkan Pak Andi Rachman untuk membangun Riau dipastikan belum menghasilkan outcome yang diharapkan, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakat.”

IAPA saja pasangan yang akan bertarung di ajang Pemilihan Gubernur Riau 2018, dimaksudkan untuk mengejar kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ;periode 2019-2024, semakin terang. Setakat ini, hampir dipastikan sebanyak empat pasang kandidat akan bertarung di ajang pesta politik tingkat lokal yang dihelat sekali lima tahun itu. Karena sudah mengerucut pada empat pasang kandidat, yang sama dengan delapan tokoh, maka sejumlah nama yang selama ini ikut meramaikan bursa calon sementara Pilgub Riau 2018, berguguran. Sebutlah Bupati Pelalawan HM Harris, satu misal, atau Bupati Indragiri Hulu H. Yopi Arianto SE dan manta Bupati Bengkalis Drs. H. Syamsurizal MM yang terdepak dari arena pencalonan. Di antara empat pasang kandidat yang hampir dipastikan mendapat tiket untuk menjadi pasangan calon di ajang Pilgub Riau 2018 tersebut nama Arsyadjuliandi Rachman, sosok yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Riau. Maju lagi di ajang Pilgub Riau 2018, tokoh yang akrab dengan panggilan Andi Rachman ini menggandeng H. Suyatno (Bupati Rokan Hilir), sebagai bakal calon wakil gubernur. Pasangan yang berstatus sebagai

petahana ini mengantongi dukungan yang cukup signifikan, yaitu dari sejumlah partai politik yang perolehan kursinya cukup menonjol di DPRD Provinsi Riau. Partai Golkar (Golongan Karya), satu misal, merupakan parpol yang sejak beberapa periode terakhir selalu menjadi pemilik kursi terbanyak di DPRD Riau, dan kadernya menduduki kursi Ketua DPRD Riau. Partai besar lain yang ikut mendukung pasangan dengan jargon Ayo (singkatan dari: Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno) ini adalah PDI Perjuangan. Inilah untuk pertama kali, selama beberapa dekade terakhir, Golkar dan PDI Perjuangan berkoalisi untuk mendukung satu pasangan calon di arena Pilgub Riau 2018. Selama ini kedua parpol hampir selalu berseberangan di ajang yang sama. Dukungan untuk pasangan Ayo juga datang dari

Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), yang memiliki dua kursi di DPRD Riau pada periode sedang berjalan. Apa alasan partai besutan Wiranto itu untuk mendukung Ayo? Menurut Ketua DPD Hanura Riau dr. Agus Widayat, dukungan partainya terhadap Ayo didasarkan sejumlah pertimbangan objektif, yang kesemuanya didedikasikan untuk kepentingan daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat. Pertimbangan yang paling mendasar, tambah Agus, adalah untuk keberlanjutan pembangunan di daerah ini. Dijelaskan, pembangunan adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan waktu, karena di dalamnya ada yang disebut dengan input, proses, dan output, untuk kemudian menghasilan

outcome untuk kepentingan daerah. ‘’Rentang waktu sekitar tiga tahun yang dimanfaatkan Pak Andi Rachman untuk membangun Riau dipastikan belum menghasilkan outcome yang diharapkan, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakat,’’ katanya. Agar hasil pembangunan maksimal, dan daerah serta masyarakat Riau merasakan dampak langsung dari visi-misi Andi Rachman yang tertuang ke dalam sejumlah program atau kegiatan, menurut nantan Wakil Walikota Dumai itu, terasa perlu diberi tambahan waktu lima tahun lagi buat tokoh itu bersama pasangannya untuk memimpin Riau. “Agar semua program yang dirancang berhasil maksimal, dan memberi nilai manfaat yang berharga untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” tambahnya. Kordias Pasaribu, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau, juga tidak menampik sejumlah keberhasilan yang diraih Provinsi Riau, terutama terhitung sejak daerah ini dipimpin oleh Andi Rachman. “Semua keberhasilan itu nyata terlihat,” tandasnya. Di antara sejumlah keberhasilan yang diraih Andi Rachman adalah terbebasnya Negeri Lancang Kuning ini dari bencana kabut asap. “Terhitung sejak dua tahun belakangan kita di Riau tidak lagi dipusingkan oleh bencana kabut asap,” ulas Kordias. Padahal, tambah Kordias, sebelumnya selama hampir 18 tahun Riau dihadapkan dengan bencana rutin yang bernama kabut asap, yang ber-

sumber dari kasus karlahut (kebakaran hutan dan lahan), yang terjadi setiap musim kemarau. Bukan saja merugikan Riau dan masyarakat dari berbagai sektor, menurut Kordias, persoalan kabut asap juga menjadi isu nasional karena dampaknya merembes jauh ke sejumlah daerah dan negara tetangga. Nilai lebih Andi Rachman dalam penanganan kabut asap, menurut Kordias, tidak saja karena memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah untuk menangani persoalan itu, tapi justru lebih banyak memanfaatkan bantuan pemerintah pusat melalui sejumlah lobi dan komunikasi yang intens dibangun oleh Andi Rachman. “Pemerintah pusat langsung menyiapkan anggaran untuk

penaganan kasus kabut asap di Riau,” tambahnya. Dalam konteks kucuran dana APBN untuk pembangunan di Riau, terlepas dari kasus kabut asap, Kordias menyatakan memberi apresiasi terhadap keberhasilan Andi Rachman meyakinkan pemerintah pusat untuk melaksanakan sejumlah proyek berskala nasional di Provinsi Riau. Untuk ini, ia menyebut sejumlah contoh seperti pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, jalan tol PekanbaruPadang, dan jalur kereta api. “Semua kegiatan itu sumber dananya dari APBN,” tambahnya. Padahal, tambah Kordias, kalau kelak semua program dimaksud terealisasi, yang akan merasakan manfaat langsungnya adalah masyarakat di Provinsi Riau. Ia menyebut contoh jalan tol Pekanbaru-Dumai, yang kalau kelak sudah jadi akan memudahkan aksesebilitas antara Pekanbaru dengan Dumai, dan sejumlah kawasan yang dilaluinya. Begitu juga ruas jalan tol Pekanbaru-Padang. Pasangan lain yang hampir dipastikan dapat tiket di Pilgub Riau 2018 adalah Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Edy Natar Nasutkion. Syamsuar yang membidik kursi Gubernur Riau periode 2019-2024 sejauh ini masih menjabat sebagai Bupati Siak, yang sudah ia jalani selama dua periode berturutturut. Sedangkan wakilnya, Edy Natar Nasution, terakhir menjabat Dan-

LAPORAN UTAMA

rem di daerah ini. Maju di ajang Pilgub Riau 2018, pasangan ini kebanyakan didukung oleh partai yang berbasis Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), dan NasDem (Nasional Demokrat). Ketum DPD Nasdem Riau, Iskandar Husin saat dikonfirmasi, Jumat (29/12) membenarkan kepastian dukungan bagi pasangan SyamsuarEdy Natar. ”Benar kabar itu. Bahkan Nasdem merupakan parpol pengusung pertama yang mewujudkan kolaborasi tiga parpol. Kami mang sudah berketetapan gati mendukung pasangan yang kami nilai sangat serasi ini,” ujar Iskandar Husin. Pasangan ini pun optimistis akan memenangi Pilgub Riau 2018. Yang mewarnai pelaksanaan rapat kerja wilayah (Rakerwil) II DPW PAN Riau, di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (27/1/2018) ini. Selain lewat pidato para pimpinan PAN, baik Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan maupun Ketua DPW Irwan Nasir, optimisme kemenangan juga terasa di seluruh jajaran pengurus dan kader PAN seProvinsi Riau. “Saya sangat yakin dan optimis, koalisi PAN dengan PKS dan NasDem menang dalam Pilkada Riau ini. Kita mampu melakukan itu asalkan kita bersama, bersatu,

LAPORAN UTAMA

dan menang,” ungkap Irwan. Begitu juga Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya di hadapan semua kader dan pengurus siang tadi. Dia begitu optimis dengan duet Syamsuar-Edy Nasution di Pilgubri nanti. “PAN sudah bulat dan sudah lurus mendukung Syamsuar-Edy Natar. Jadi, tidak ada lagi yang mencleng. Jika dia anggota dewan tapi mencleng, kita ganti,” ungkap Zulkifli Hasan. Untuk memenangkan Syamsuar-Edy Natar, Zulkifli Hasan berjanji memantau langsung Pilkada serentak di negeri ini, terutama Pilkada Riau. “Saya akan keliling daerah memantau langsung Pilkada ini. Karena saya ingin PAN menjadi polopor pemersatu,” ungkap Zulkifli Hasan. Pada bagian lain, kader partai politik pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, DR H Firdaus - H Rusli Effendi, MSi benar-benar menunjukkan militansi. Tidak satupun dari mereka yang beranjak dari Ballroom Grand Suka Hotel berkapasitas 500 undangan hingga, Selasa 22 Januari 2018 pukul 00.30 WIB dinihari tadi. Kegiatan yang digelar hingga dinihari itu beragenda konsolidasi sekaligus penyerahan SK Tim Koalisi Pemenangan H Firdaus -

H Rusli Effendi. Pertemuan dipimpin oleh ketua partai politik pendukung serta DR H Chaidir selaku ketua Tim Koalisi. Sebelum penyerahan SK, Sekretaris Tim Koalisi Eddy M Yatim terlebih dahulu membacakan nama-nama yang masuk dalam struktur dengan jumlah hampir 250 orang. Selain dari kalangan politisi, tidak sedikit juga nama dari kalangan akademisi, profesional serta tokoh berpengaruh di Bumi Lancang Kuning. Setelah itu ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan arahan serta orasi politik. Kendati menjelang tengah malam, namun tidak mengurangi semangat undangan yang hadir. Tidak satupun undangan yang meninggalkan ruangan berkapasitas 500 orang itu. Ketua DPW PPP Riau, H Aziz Zaenal secara tegas menyampaikan pasangan Firdaus - Rusli adalah perpaduan yang tepat untuk memimpin Riau kedepan. Kedua sosok itu diyakini mampu mewujudkan Riau Madani. “ Untuk memenangkan Firdaus - Rusli, saya akan berjuang dengan uang pribadi. Kita butuh kedua sosok ini untuk mewujudkan Riau

Madani,” tegas H Aziz Zainal yang juga menjabat sebagai Bupati Kampar ini. Keyakinan bahwa pasangan H Firdaus - H Rusli Effendi bakal memperoleh suara terbanyak pada Pilgubri 2018 ini juga diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Riau H Asri Auzar maupun Ketua PBB Riau H Abdul Hamid Ramli, Lc, MA. Menjelang tengah malam, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, DR H Firdaus - H Rusli Effendi, MSi didaulat untuk menyerahkan SK Tim Koalisi Pemenangan secara resmi. SK Tim Koalisi diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Riau H Asri Auzar, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau H Aziz Zainal, Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Riau H Abdul Hamid Ramli dan Ketua Tim Koalisi DR H Chaidir. Calon Gubernur Riau, DR H Firdaus didampingi Calon Wakil Gubernur Riau H Rusli Effendi, MSi mengaku terharu atas dukungan serta militansi tim koalisi. Hal itu juga yang makin menguatkan tekad mereka. “ Ini perjuangan berat, tapi melihat dukungan ini, kami makin percaya diri. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan ini,” ujar DR H Firdaus dengan suara bergetar. Acara konsolidasi dan penyerahan SK Tim Koalisi Pemenangan Firdaus - Rusli itu ditutup dengan pembacaan do’a yang dipimpin oleh Calon Wakil Gubernur Riau, H Rusli Effendi, MSi. Seakan tak mau kalah, sejumlah tokoh masyarakat Jawa yang berada di Riau melakukan pertemuan dengan Calon Gubernur Riau Lukmam Edy (LE) di salah satu rumah makan yang berada di Pekanbaru, Kamis (25/1/2018). Tokoh masyarakat Jawa yang hadir berasal dari sejumlah kabupaten/ kota se-Riau.

Salah seorang tokoh masyarakat Jawa, Nasir, menyebutkan bahwa pertemuan dengan Lukman Edy bukanlah pertemuan pertama kalinya. Sebelumnya, Lukman Edy sudah pernah melakukan pertemuan serupa. “Kita dari masyarakat Jawa sudah sering melakukan pertemuan Lukman Edy. Pertemuan hari ini adalah pematangan-pematangan untuk memenangkan Lukman Edy di Pilgubri mendatang,” ujar Nasir. Dilanjutkan Nasir, tokoh masyarakat Jawa yang hadir di pertemuan dengan Lukman Edy tersebut adalah tokoh-tokoh militan. “Tokoh-tokoh Jawa yang berkomitmen dengan Lukman Edy merupakan tokoh yang militan. Mereka siap mendukung Lukman Edy karena dianggap Lukman Edy ini adalah pemimpin yang punya kepedulian tinggi kepada masyarakat dan budaya,” ujarnya. Sebagaimana diketahui pada pilkada mendatang Lukman Edy maju berpasangan dengan Hardianto. Keduanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. Inilah antara lain janji politik Lukman Edy bila kelak terpilih sebagai Gubri, yaitu akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor

yang memberatkan rakyat. Peraturan daerah mengenai pajak tersebut diketahui tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di Pasal 24 Perda Nomor 4 tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak BBM kendaraan bermotor untuk jenis bahan bakar minyak umum ditetapkan sebesar 10 persen. Ketentuan ini membuat harga Pertalite di Riau melambung tinggi. “Tentu kebijakan ini sangat memberatkan dan bisa menyengsarakan masyarakat, pajak itu terlalu tinggi padahal tingkat perekonomian masyarakat Riau masih rendah,” kata mantan Menteri Pembagunan Desa Tertinggal (PDT) kepada Rabu (24/1/18). Oleh karena itu, peraih penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengaku akan menghapus pajak daerah yang menyengsarakan rakyat jika nanti terpilih. Bagi pria yang akrab disapa LE, pajak sejatinya memang dari rakyat dan untuk rakyat, tapi sangat disesalkan jika justru menyengsarakan mereka. “Saya akan mencabut Pergub itu, karena selama ini telah menyebabkan harga Pertalite di Riau sangat mahal, bahkan tertinggi di Indonesia,” tukasnya. Seperti diketahui, harga Pertalite sendiri untuk Riau dan Kepri termahal di Indonesia karena berdasarkan Perda yang ada memanfaatkan pola maksimal yakni 10 persen untuk pajak Bahan Bakar jenis umum mencapai Rp7.900,- per liter. Pajak Daerah tersebut diketahui dibawah kendali Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kendatipun sebabkan harga BBM tinggi, Bapenda mengaku tetap akan menerapkan pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) sebesar 10 persen. (ee/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Siak

Galeri Pemkab siak

Resmikan Gedung Daerah & Berikan Bonus S

EJUMLAH kegiatan mewarnai hari-hari Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. di Januari 2018 ini. Antara lain, meresmikan gedung daerah Sultan Syarif Kasim II, Rabu (24/1/2018). Gedung megah yang terletak di sebelah kanan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL) ini telah rampung dibangun sejak tahun 2016 yang lalu. Kegiatan ini juga sekaligus meresmikan Jembatan Datuk Tanah Datar dan Jembatan Datuk Pesisir Kabupaten Siak. Seperti diketahui, pembangunan gedung daerah Sultan Syarif Kasim II ini sudah dibangun sejak tahun 2014 dan rampung pada tahun 2016. Pembangunan gedung yang menghabiskan anggaran lebih kurang Rp135 miliar ini dibangun dengan megah dengan konsep modern tanpa meninggalkan unsur kebudayaan melayu. Bentuk gedung ini juga diadopsi dari bentuk combol pada tepak sirih yang melambangkan keramahan masyarakat melayu Siak dan diselaraskan dengan kontruksi bangunan yang megah dan simpel. Bupati juga memberikan bonus berupa uang tunai kepada anak-anak berprestasi di Kabupaten Siak di gedung daerah Sultan Syarif Kasim II, Rabu (25/1/2018). Pemberian bonus ini merupakan bentuk penghargaan Pemkab Siak kepada mereka yang telah berjuang dan berhasil mengharumkan nama Kabupaten Siak dalam berbagai bidang yang mereka geluti. Dalam sambutannya, Bupati Siak mengucapkan rasa terimakasih kepada anak-anak Kabupaten Siak yang telah berjuang keras membawa nama Siak dalam berkompetisi dengan daerah lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

DPRD

advertorial DPRD Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

APBD 2018 Disahkan, Bupati Bengkalis Berterimakasih pada Anggota DPRD Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya tepat pukul 17.40 WIB, Rabu (29/11/2017) sore, ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2018 sebesar Rp3.632.246.626.998,00, disahkan menjadi perda (peraturan daerah).

engesahan APBD 2018 yang dilakukan dalam Sidang Paripurna, di Ruang Sidang lantai II Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, dipimpin langsung Ketua, H Abdul Kadir dan tutur dihadiri Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Selain itu, juga turut mengikuti Paripurna, tiga Wakil Ketua DPRD, yaitu Indra Gunawan Eet, Zulhelmi dan Kade Rismanto, wakil rakyat dengan total hadir sebanyak 36 orang, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, H Arianto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan disahkannya APBD 2018, Bupati Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah menggesa pengesahan APBD 2018 dengan menjalankan tugas dan fungsi selama pembahasan Rancangan PeraturanDaerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018. Bahkan, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan se mangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Kami sangat mengapresiasi kepedu lian dan dukungan yang diberikan oleh DPRD selama pembahasan, terutama dalam rangka mempertajam target-target program dan kegiatan yang direncanakan. Semoga apa yang diputuskan hari ini dapat segera ditindaklanjuti, karena masyarakat sangat menunggu realisasi program dan kegiatan yang sama-sama telah kita bahas dan telah disetujui hari ini,” sebutnya. Amril juga memberikan ucapan terima kasih atas dukungan segenap komponen masyarakat Kabupaten Bengkalis. Apakah itu baik perhatian secara langsung maupun pengertian untuk memaklumi dinamika dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018. “Semoga kondisi sosial masyarakat ini dapat kita jaga terutama pada saat mengimplementasikan program dan kegiatan pada tahun 2018 nantinya. Dan, kita sama-sama telah memaklumi bahwa apa yang telah kita rencanakan, kita bahas dan kita sepakati hari ini merupakan wujud dari aspirasi masyarakat yang perlu kita laksanakan secara baik,” tuturnya. Bupati Amril juga mengajak pimpinan

dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, yang didedikasikan untuk kemajuan daerah dan upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkalis. “Mari kita kawal dan kita evaluasi demi mencapai tujuan bernegara, dan memberikan yang terbaik bagi daerah ini,” imbau Bupati Amril, yang sebelumnya memaparkan bahwa sebanyak Rp3.632.246.626.998 APBD Bengkalis 2018 yang disahkan itu, rinciannya pertama, pendapatan daerah sebesar Rp3.572.246.626.998, belanja daerah, sebesar Rp3.632.246.626.998, dan pembiayaan sebesar Rp60.000.000.000. Rincian APBD tersebut, menurut Bupati Amril, telah mencakup penyelenggaraan pembangunan dalam semua urusan yang menjadi kewenangan daerah terutama urusan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Yang secara jelas juga diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2018, sesuai dengan prioritas daerah dan mengedepankan aspek pemerataan ke semua sektor dan wilayah Kabupaten Bengkalis,” urai Bupati, yang juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada para anggota dewan yang telah bekerja keras sampai disahkannya APBD Bengkalis 2018.

Diterangkan Bupati, dengan ditetapkannya APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018, kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran, diinstruksikan untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. “Karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat pada masing-masing urusan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah baik progres, manfaat maupun dampaknya bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis secara umum,” ungkap Bupati. Sebelumnya, saat pandangan umum fraksi-fraksi, Rianto, jubir (juru bicara) Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bengkalis, dalam laporannya menjelaskan APBD Bengkalis tahun 2018 menargetkan pendapatan Bengkalis sebesar Rp 3.572.246.626.998. Dengan rincian pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya dianggap sah. “Untuk pendapatan dari PAD ditargetkan sebesar Rp 512.048.477.998, pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 2.656.895.309.000, sementara pendapatan lain sebesar Rp 403.302.840.000,” ungkap Rianto saat membacakan laporan Banggar. Sementara itu untuk pengeluaran dari Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3.632.246.626.998. Dari jumlah belanja tersebut APBD bengkalis mengalami defisit sebesar Rp 60 miliar. Namun defisit ini akan di tutupi dengan pembiayaan Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2017 ini. “Anggaran ini akan tertutupi dengan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya, “ kata dia. Setelah membacakan laporan Banggar ini ketua DPRD Bengkalis memberikan kesempatan masing masing fraksi untuk menyampaikan pendapatnya terkait laporan Banggar ini. Pada kesempatan tersebut, tujuh fraksi pada intinya menyetujui laporan Banggar tersebut disahkan sebagai APBD Bengkalis. Usai mendengarkan pandangan fraksi fraksinyan ada akhirnya Ketua DPRD Bengkalis membacakan pengesahaan APBD Bengkalis sesuai laporan Banggar. Pengesahan ini ditandai ketukan palu ketua DPRD Bengkalis disaksikan

Bupati Bengkalis. Namun beberapa fraksi menyampaikan catatan yang harus diperhatikan pemerintah Bengkalis. Diantaranya disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wakili Azmi R Fatwa mengatakan, pihaknya berharap penggunaan anggaran harus sesuai dengan janji politik Bupati. Seperti menjadikan Bengkalis sebagai gerbang pertanian. “Janji ini harus diwujudkan karena merupakan janji politik saat kampanye lalu kepada masyarakat, “ terang Azmi. Lanjut dia, catatan lain yang harus diperhatikan Bupati Bengkalis terkait pembayaran pesangon karyawan PT Bumi Laksamana Jaya. Sebagaimana diketahui mereka sudah dua tahun di berhentikan namun belum dibayarkan sampai saat. “Apalagi dianggarkan untuk pembayaran mereka pada tahun ini, “ jelas Azmi. Selain itu, catatan lain di sampaikan Fraksi PDI Perjuangan di wakili Daud Gultom, dimana PDI Perjuangan meminta

pada tahun depan pelaksanaan kegiatan pembangunan Insfrastruktur harus dilakukan lebih cepat. Jangan terjadi lagi pada akhir tahun baru dilelang. “Karena akan berdampak pada pada kualitas pekerjaan menjadi tidak maksimal, “ terangnya. DPRD Bengkalis membahas secara maraton RAPBD 2018. Siang malam pembahasan dilakukan antara Banggar dan TAPD. Tak hanya tersebab adanya deadline dari pemerintah bahwa RAPBD 2018 harus sudah disahkan paling lambat per 30 November 2018, namun juga karena disadari pengesahan RPABD berpengaruh besar pada jalannya kegiatan pemerintahan dan geliat perekenomian Negeri Junjungan. DPRD Bengkalis menjadwalkan pengesahan RAPBD 2018 pada 28 November 2017. Sejak disampaikannya Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diserahkan langsung Bupati Bengkalis Amril Mukminin kepada pimpinan DPRD Bengkalis dalam sidang paripurna DPRD Bengka-

lis yang dipimpin langsung ketua DPRD Bengkalis H Abdul Kadir didimpingi 3 wakil ketua Indra Gunawan, Kaderismanto dan Zuhelmi pada 13 November 2017 pagi, DPRD langsung tancap gas. Tahapan-tahapan pembahasan RAPBD dimaksud sore harinya langsung dilakukan, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun 2017 yang disampaikan pagi harinya. Meskipun ada beberapa catatan dan kritisi yang diberikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, namun pada prinsipnya seluruh fraksi (PAN. Partai Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerinda Garuda Yaksa dan Gabungan Negeri Junjungan), dapat menerima nota keuangan yang disampaikan Bupati Bengkalis, melalui juru bicaranya masing-masing, seluruh fraksi sepakat untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun juru bicara setiap fraksi saat menyampaikan padangan umum pada rapat paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD H Abdul Kadir itu, adalah Rianto (PAN), Hj Aisyah (Partai Golkar), H Jasmi (PKS), Febriza Luwu (PDI Perjuangan), Morison Bationg Sihite (Demokrat), Edi Budiyanto (Gerinda Garuda Yaksa) dan H Mawardi (Gabungan Negeri Junjungan). Sementara pada malam harinya, dalam rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB yang dihadiri 25 anggota legislatif dan juga dipimpin Abdul Kadir serta didampingi Wakil Ketua H Indra Gunawan Eet (Partai Golkar) dan Zuhelmi (PKS), Bupati Bengkalis yang juga diwakili Arianto, memberikan jawaban atau penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Agar pembahasan RAPBD berjalan sesuai yang direncanakan antara legislatif dan eksekutif, ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir mewanti-wanti seluruh anggota DPRD Bengkalks untuk dapat membaca dan mempelajari RKA (rencana kerja anggaran). Sementara di pihak legislatif sendiri, Bupati Bengkalis juga menginstruksikan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lebih-lebih Kepala Perangkat Daerah, untuk tidak bepergian atau dinas keluar daerah. Semua harus fokus membahas RAPBD 2018 bersama DPRD Bengkalis. (ee/dari berbagai sumber)

PT. RAPP

Infotorial pt. rapp

Besar, Kontribusi PT RAPP di Sektor Ketenagakerjaan “Selain pogram tersebut, perusahaan ini juga memegang sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan program untuk Persetujuan Sertifikasi Kehutanan (PEFC) bersama dengan mitranya Indonesia, Kerjasama Sertifikasi Hutan Indonesia (IFCC).”

EBAGAI sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan, salah satu sumbangan terbesar PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) bagi daerah ini adalah dalam sektor

ketenagakerjaan, baik berupa menyerap tenaga kerja maupun membuka peluang berusaha bagi masyarakat. Deputi Corpcomm Head Kerinci PT

PT RAPP Kelola Usaha Atas Izin yang Sah “Kami sebagai perusahaan yang beritikad baik telah melakukan investasi sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.” HERU Widodo, kuasa hukum PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) menegaskan, PT RAPP senantiasa menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “PT RAPP juga memiliki komitmen kuat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Begitu juga dengan praktik bisnis yang berkelanjutan,” tam-

bah Heru, Senin (27/11/2017). Dikatakan Heru, perusahaan juga senantiasa berkonsultasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Diakuinya, selama ini perusahaan secara penuh bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang baik di lahan gambut secara berkelanjutan. Dengan begitu dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Kami sebagai perusahaan yang

RAPP, Indra Ardiyanto, menjelaskan Sebanyak 5 ribu lapangan pekerjaan diciptakan perusahaan ini sejak berada di Riau. Selain itu mereka juga mempekerjakan 90 ribu orang, terutama masyarakat lokal. Perusahaan ini juga membantu pertumbuhan ekonomi Riau lima persen lebih. “Kita juga membantu pembangunan 139 sarana prasarana sekolah dan puluhan fasilitas olahraga,” kata Indra memberikan beberapa contoh kontribusi perusahaan. PT RAPP juga menjalin kemitraan dengan usaha kecil menengah di Riau. Pola kemitraan ini juga dilakukan dengan pendekatan sosial, seperti mendukung produksi madu lebah yang diusahakan oleh masyarakat lokal. Dalam pandangan Indra, keberadaan dan keberlangungan usaha perusahaan tidak terlepas dari peran serta media massa yang memberikan masukan, kritik dan saran positif bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Menurutnya, selama ini media telah membantu PT RAPP dalam menginformasikan segala kegiatannya positif yang sudah dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Di bagian lain, APRIL Sustainability, Susilo Sudarman, memaparkan sejak 2015 PT RAPP telah mencanangkan program hutan berkelanjutan. Hingga kini, program tersebut terus berjalan. Selain pogram tersebut, perusahaan ini juga memegang sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan program untuk Persetujuan Sertifikasi Kehutanan (PEFC) bersa-

beritikad baik telah melakukan investasi sesuai dengan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegasnya. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang telah diubah dengan PP 57/2016, khususnya pasal 45a menyebutkan ‘izin usaha dan/ atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang izinnya terbit sebelum PP ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir’. Dengan pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT RAPP melalui surat keputusan 5322/2017, dengan RKU PT RAPP masih berlaku hingga 2019. Hal itu membuat perusahaan mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 (ayat 1). Keberatan yang diajukan RAPP

ma dengan mitranya Indonesia, Kerjasama Sertifikasi Hutan Indonesia (IFCC). PEFC adalah sistem sertifikasi kehutanan yang terkemuka di dunia dengan standar yang akurat, serta diakui secara global yang bekerja sebagai mekanisme untuk memverifikasi dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan produk kayu dihasilkan secara berkelanjutan. “Juni 2015 kami mulai melakukan tanaman hutan berkelanjutan,” ungkap APRIL Sustainability, Susilo Sudarman, kepada riaumandiri.co, Kamis (16/11/2017). Operasional manufaktur Grup APRIL telah menerima sertifikasi Chain-of-Custody PEFC pada tahun 2010 yang menjamin bahwa semua bahan baku yang masuk ke pabrik berasal dari sumber-sumber yang tidak kontroversial. Bersama-sama, sertifikasi SFM dan Chain-of-Custody melambangkan bahwa Grup APRIL saat ini bersertifikat PEFC di seluruh rantai pasokannya. Operasional Grup APRIL di Provinsi Riau, bersertifikat berdasarkan OHSAS 18001 (Sistem Manajemen Keselamatan), ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), dan ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan). Dengan kinerja positif yang sudah dilakukan PT RAPP tersebut diharapkan kinerja perusahaan semakin meningkat dan terus ikut membantu dalam memajukan pembangunan di Provinsi RIau. (ee/rmc)

thd SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis (30/11) dengan agenda pemberian bukti-bukti. Putusan sidang, kata dia setelah 21 hari dari sidang pertama yang dilakukan Kamis lalu. (ee/roc)

Bisa Melanjutkan Sekolah Berkat Beasiswa CD RAPP “Dulu setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA karena masalah biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih berlanjut.” Senyuman tak lepas dari wajahnya saat menerima beasiswa. Sambil tersipu malu, Sundari yang ditemani sang ayah bercerita tentang perjuangannya meraih beasiswa Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Town Site 2, Pangkalan Kerinci. Pelajar berusia 19 tahun ini sekarang tercatat sebagai siswi kelas 11 jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Usianya memang sedikit di atas usia teman teman di kelasnya karena ia sempat berhenti bersekolah setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA waktu itu harus tertahan karena keterbatasan biaya kedua orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai petani. Hal ini pastinya membuat hati orang tua Sundari, Jaelani (64), sedih. Semangat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya, Sundari memutuskan untuk bekerja di kantor Desa Sering, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama satu tahun. Ia mampu mengumpulkan uang sebanyak 2 juta rupiah yang digunakannya untuk melanjutkan sekolah SMA. Setelah cukup, ia pun akhirnya berhasil masuk ke SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Walaupun sudah 2 tahun menganggur, Sundari tetap berprestasi sehingga mendapatkan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikannya. “Beasiswa ini turut membantu meringankan beban orang tua. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya beasiswa tersebut. Alhamdulillah. Dulu setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan langsung ke SMA karena masalah biaya. Saya senang bisa sekolah dan sekarang kelas 12 masih berlanjut,” ujar Sundari. Setelah menyelesaikan SMA, Sundari berrharap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sundari berkata bahwa ia ingin melanjutkan kuliah ke Universitas Gajah Mada. “Saya pengen lanjut kuliah ke UGM tahun depan, InsyaAllah. Persiapan yang saya akukan tentu nilai yang bagus harus dipertahankan juga menyiapkan mental. Kalau bisa juga mempertahankan juara di sekolah,” harap Sundari. Sundari berterimakasih dengan adanya bantuan beasiswa dari RAPP. Ia juga berharap bantuan beasiswa ini terus didapatkannya sampai perguruan tinggi. “Semoga beasiswanya dilanjutkan sampai saya kuliah biar tidak perlu putus sekolah lagi,” tuturnya. Sundari bersama 300 siswa SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari lima kabupaten di Riau, yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti dan Kuansing menerima beasiswa dari Community Development (CD) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Bantuan pendidikan ini diberikan pada Selasa, (31/10/2017) di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Town Site 2, Pangkalan Kerinci.***

infotorial Bank Riaukepri

RK (Bank Riau Kepri) makin mengokohkan dirinya sebagai bank lokal yang pantas diperhitungkan. Setelah sebelumnya sejumlah penghargaan --baik lokal, regional maupun nasional-- direbut oleh BUMD milik Pemprov (Pemerintah Provinsi) Riau itu, kembali bank itu menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, bank yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru itu meraih Good Financial Performance untuk kategori Regional Development Bank pada ajang Indonesia Best Banking Brand Award 2017, Rabu (29/11/17) di Balai Kartini, Jakarta. Indonesia Best Banking Brand Award 2017 diselenggarakan oleh media ekonomi Warta Ekonomi dan ini merupakan tahun kedua. Majalah tersebut menggelar iven ini sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga-lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan dan antusiasme konsumen, baik dari sisi kreditur maupun debitur. Penghargaan tertinggi level nasional ini diterima langsung oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri Denny M Akbar dari Founder dan Preskom Warta Ekonomi Fadel Muhammad. Didampingi CEO & Chief Editor Majalah Warta Ekonomi Muhammad Ihsan dan Pemimpin Perusahaan Majalah Warta Ekonomi Bram S Putro. Turut hadir dalam acara ini Komut BRK HR. Mambang Mit, Pemimpin Divisi Perencanaan Tengkoe Irawan, serta para Direktur Utama dan Komisaris Utama Perbankan di Indonesia. Terpilihnya Bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai pemenang melalui dua tahapan riset. Tahapan pertama (financial performance) adalah riset menyeluruh terkait kinerja keuangan. Beberapa indikator penilaian dalam tahapan pertama ini adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), Permodalan (Capital), Resiko Kredit, Resiko Likuiditas. Tahap kedua, sebagaimana dilansir dari tribunbatam.id, adalah pilihan konsumen (consumer choice) dilakukan melalui wawancara tatap muka dan survey telepon dengan nasabah bank yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar. Indonesia Best Banking Brand Award 2017 diberikan kepada empat bank asing, enam bank campuran, 13 bank pembangunan daerah, tiga bank pemerintah, 23 bank umum swasta devisa, tujuh bank umum swasta non-devisa, tujuh bank U\umum syariah, serta tiga

Diteken, MoU BRK Pasirpengaraian Menjadi Pengelola Kas Titipan BI

Bank Riau Kepri Kembali Raih Penghargaan Bergengsi “Penghargaan yang diraih ini diharapkan dapat memotivasi semua insan di bank tersebut untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki reputasi yang baik di mata nasabah dan pemegang saham.” bank special mention. Ada dua sesi penerimaan award yang berdasarkan kategori yaitu kategori consumer choice dan special mention serta kategori financial performance. Sedangkan untuk peserta penerima penghargaan juga dibagi berdasarakan beberapa kategori. Yaitu kelompok perbankan BUMN, kelompok perbankan asing, kelompok perbankan swasta nasional devisa, kelompok perbankan swasta nasional non devisa, kelompok perbankan BPD, kelompok perbankan

Umum Syariah, kelompok perbankan campuran, dan kelompok perbankan special mention. Denny M Akbar selaku Direktur Operasional BRK mengatakan, penghargaan yang diraih ini diharapkan dapat memotivasi semua insan di bank tersebut untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki reputasi yang baik di mata nasabah dan pemegang saham. Selanjutnya Denny juga mengapresiasi para insan media atas dukungannya kepada Bank Riau Kepri selama ini.***

“Bagi pihak pengusaha yang ada Rohul yang selama ini mungkin mereka menjemput uang ke Pekanbaru atau di tempat lain, sekarang tidak lagi karena di Bank Riau Kepri Pasirpengaraian sudah bisa terlayani.” BRK (Bank Riau Kepri) Kanca (Kantor Cabang) Pasirpengaraian, Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) maju selangkah lagi dalam mengelola usahanya menyusul setelah mendapat kepercayaan dari BI (Bank Indonesia untuk mengelola Kas Titipan dari Bank Indonesia Perwakilan Riau. Ini ditandai dengan penandatangan MoU (memorandum of understanding) dengan Bank Indonesia Perwakilan Riau di halaman Kantor BRK Cabang Pasir Pengaraian, Selasa (21/11/2017) siang. Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bank Indonesia mempercayakan kepada Bank Riau Kepri Kanca Pasir Pengaraian untuk mengelola Kas Titipan dari Bank Indonesia Perwakilan Riau itu. Hadir pada acara tersebut, Kepala BKAD Rohul Jaharuddin, SP MM mewakili Bupati Rohul, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah, Direktur Utama Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari, Perwakilan Pimpinan DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra ST, Forkompinda dan Pengurus LAMR Rohul serta seluruh Pimpinan Perbankan di Rohul.

Penandatanganan MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah dengan Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Pasir Pengaraian Yudi Asdam dan disaksikan langsung oleh Kepala BKAD Rohul Jaharuddin SP MM mewakil Bupati Rohul serta Direktur Utama Bank Riau Kepri Dr Irvandi Gustari. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bank Indonesia telah mempercayai Bank Riau Kepri untuk melakukan kerjasama. Bank Riau Kepri akan terus berbenah dibidang pelayan demi kenyamanan nasabah. “Kita sudah siapan ruangan untuk pengelolaan Kas Titipan dari Bank Indonesia ini. Agar semua keperluan baik dari nasabah maupun dari Bank-bank yang ada disini dapat terlayani dengan baik,” tuturnya. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah menjelaskan, Untuk melakukan pendistribusian uang ke seluruh wilayah NKRI ada tempat-tempat yang sangat jauh sekali sehingga tidak terjangkau oleh BI. Karena itu BI adakan kebijakan yang namanya Kas Titipan. Tujuan dilakukannya penandatanganan MoU itu, agar semua wilayah dapat terjangkau dalam pendistribusian uang rupiah dengan baik dan juga merupakan service dari

Bank Indonesia untuk melayani semua masyarakat agar mendapatkan uang Rupiah dengan baik. Selain itu, Siti mengaku tidak semua perbankan di Riau yang mendapatkan Kas Titipan BI, hanya empat perbankan di Riau Kas Titipan BI yaitu Pertama, Kota Dumai yang dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), Kedua Rengat yang dikelola BNI, Ketiga, Selat Panjang yang dikelola Bank Riau Kepri, dan Keempat, Pasirpengaraian yang juga dikelola oleh Bank Riau Kepri. Sementara itu, Bupati Rohul, yang diwakili Kepala BKAD, Jaharuddin mengatakan, selamat kepada Bank Riau Kepri yang telah dipercaya oleh BI untuk mengelola Kas Titipan tersebut. Karena, kita tahu bahwa kebutuhan uang segar masih diperlukan karena di Rokan Hulu ini masih dominan menggunakan transaksi tunai baik itu skala kecil maupun skala besar. Semoga kerjasama ini kedepan dapat menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru bagi masyarakat Rohul. “Ini salah satu potensi yang cukup bagus yang perlu kita syukuri secara bersamasama. Kemudian juga bagi pihak pengusaha yang ada Rohul yang selama ini mungkin mereka menjemput uang ke Pekanbaru atau di tempat lain, sekarang tidak lagi karena di Bank Riau Kepri Pasirpengaraian sudah bisa terlayani,” papar Jahar. (ee/rtc)

PT. IKPP

Risalah

Inilah Manfaat Utama Menyantuni Anak Yatim

“Mungkin terbukti terdengar remeh bahwa kita hanya memberi santunan pada satu orang, namun hal tersebut semoga dapat membuat orang lain mempunyai pikiran yg sama dengan kita.”

ITA hidup di zaman yang serba susah, tetapi berbagai orang di antara kita tetap dengan bahagia hati menyantuni anak yatim. Hal ini terjadi kemungkinan besar sebab mereka mengenal mengenai keutamaan menyantuni anak yatim, dimana ada berbagai keutamaan hebat yg dapat kita petik dari hal itu. Lagipula dengan kita menyantuni satu anak yatim, maka kita telah membuat dunia menjadi jauh lebih baik dari satu orang. Mungkin terbukti terdengar remeh bahwa kita hanya memberi santunan pada satu orang, namun hal tersebut semoga dapat membuat orang lain mempunyai pikiran yg sama dengan kita. Perintah menyantuni anak yatim dibilang merupakan suatu aksi yang bijak, dimana kita mau memberi yg kita rasakan terhadap mereka yg mengalami kekekuranganan di banyak sisi. Ada banyak alasan mengapa orang mau menyantuni anak yatim, baik yang semata-mata ingin dilihat oleh orang lain, berharap bakal ridho yg datang dari Allah SWT nantinya, ataupun bahkan sebab mereka merasa iba pada anak-anak yg tidak mempunyai orang tua lagi, baik tersebut

hanya satu pihak ataupun kedua orangtuanya telah tidak lagi ada di dunia ini. Pentingnya menyantuni anak yatim pasti mempunyai alasan supaya mereka diberikan suatu rahmat oleh Allah SWT. Namun apakah ini terbukti benar bahwa menyantuni mereka yg sudah yatim bakal mendapat rahmat? Ataukah rahmat yg dibicarakan disini ialah rasa bahagia sebab telah dapat berbagi dengan orang yg kurang mampu? Entahlah, namun sudah tentu ialah lakukan sangat

terpuji. Keutamaan menyantuni anak yatim nyatanya sudah ada di ayat alquran tentang perintah menyantuni anak yatim & di hadist-hadist. Dapat kita simpulkan bahwa berbagai manfaat menyantuni anak yatim dalam Islam yang kita terima saat kita memberi santunan terhadap anak-anak yg kekurangan sanggup dan seorang yatim ialah sebagai berikut: Orang yang menyantuni anak yatim di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan bahwa beriman pada Allah, nabi, rasul, kitab, & malaikat, serta membagikan harta yg mereka miliki terhadap anak-anak yatim yg kurang beruntung, maka balasan bagi orang yang menyantuni anak yatim oleh Allah yaitu kenikmatan hidup di sorga. Derajat akan Terus Meningkat di Mata Allah Hadits rasulullah tentang menyantuni anak yatim yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, diketahui bahwa dengan memberi santunan terhadap anak yatim maka kita bakal diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Hadits tersebut berbunyi bahwa Allah SWT & semua penduduk langit bakal menyayangi orang-orang yg menyanyangi penduduk bumi yg lainnya. Jaminan Tiket ke Surga Dari kitab Zubdah Al Wa’idin, dituliskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda mengenai bagaimana Allah SWT akan menghias seseorang yg menghiasi anak yatim di hari raya. Allah juga bakal melindungi orang tersebut sampai mencapai surga-Nya. Mungkin apa yang kita lakukan terdengar tidak signifikan sebab satu orang manusia hanya dapat berlaku sebisanya, namun siapa yang tahu bahwa satu kebaikan yang kita lakukan bakal menginspirasi orang lain untuk mengenal keutamaan menyantuni anak yatim. (int)

Infotorial pt. IKPP

Ditargetkan dalam Waktu Dekat

Ditunggu, Pabrik Tapioka Pemasok Kebutuhan PT IKPP “Di Riau sangat banyak lahan tidur yang hampir terbakar setiap tahun karena cuaca panas yang ekstrim. Jika lahan dikelola dengan benar dan ada pabrik yang mengelola hasil pertanian, tentunya ekonomi masyarakat akan meningkat.”

IMBIOSE mutualisma antara para pelaku sektor industri di Kabupaten Siak makin memberikan dampak yang baik bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan sinergitas itu berkelanjutan sehingga komoditas tani yang dihasilkan masyarakat punya pangsa pasar yang jelas. Hal ini terlihat dari kegiatan pembangunan Pabrik Tapioka yang sejak lama sudah digaung-gaungkan oleh Hasan Basri, mantan Camat Mandau ini, yang sudah hampir selesai. Pembangunan pabrik di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau ini sudah mencapai 90 persen. Direktur PT Berkah Cassava Indonesia Makmur (BCIM) Hasan Basri mengatakan pabrik ini ditargetkan akan beroperasi sekitar Desember 2017 ini. “Jadi yang punya lahan tidur silahkan bangunkan. Tanam singkong sebagai usaha yang cukup menjanjikan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Apalagi setelah pabrik beroperasi, singkong hasil kebun warga yang sesuau dengan spesifikasi pabrik akan dibeli,” kata Hasan, Minggu (5/11/2017). Dijelaskannya pabrik Tapioka yang

baru ini nantinya akan sangat membantu kebutuhan tapioka PT RAPP dan PT IKPP yang jumlahnya mencapai 240.000 ton pertahun dan selama ini mereka impor dari Thailand. “Sedangkan Riau sangat banyak lahan tidur yang hampir terbakar setiap tahun karena cuaca panas yang ekstrim. Jika lahan dikelola dengan benar dan ada pabrik yang mengelola hasil pertanian, tentunya ekonomi masyarakat akan meningkat,” paparnya lagi.

Pabrik Tapioka di Kandis ini, kata Hasan, berkapasitas produksi 25 ton perham afau 300 sampai 400 ton perhari. Jika diakumulasikan, pabrik ini dapat menampung panen singkong 3.500 hektar pertahun atau 10 hrktar perhari. “Target kita Riau 5 tahun ke delan memiliki Pabrik Tapioka sebanyak 5. Sehingga bisa menanam 20 ribu hektar lahan tidur di beberapa Kabupaten dan Kota di Riau,” tutur Hasan. Pabrik tapioka ini lanjut Hasan, dibiayai oleh PT ACSM (Asrindo Citra Subur Makmur) pengusaha asli putra daerah Riau. Dengan beroperasinya pabrik ini nanti akan berkembang pula pabrik pakan ternak 100 ton per hari hasil dari olahan limbah padat pabrik tapioka dan bungkil sawit. “Sehingga tumbuh pula pertenakan sapi 20.000 ekor, kemudian tumbuh pula pabrik pengolahan pupuk organik dari limbah ternak untuk kebutuhan pupuk lahan pertanian 4.000 hektar, sistem terpadu inilah akan mampu mengangkat derajat ekonomi petani kita,” imbuhnya. (ee/grc)

PT. CPI

Pemerintah Kabupaten

Infotorial pt. cpi

Rokan Hulu

infotorial Pemkab Rohul

Jadi Irup Hari Pahlawan, Ini Pesan Wabup Rohul “Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Soal Tuntutan Pembangunan Jalan

PT CPI Berjanji Lakukan Survei pada Desember Ini “Untuk mengatahui batas milik CPI, selanjutnya 3 bulan berikutnya akan diberi jawaban. Karena semuanya melalui prosedur serta berjalan diatas koridor hukum. Langkah ini merupakan langkah nyata dari pihak Chevron supaya jangan terombang ambing dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

UDI Arif, perwakilan dari PGPA PT CPI (Chevron Pacific Indonesia) Duri, Kabupaten Bengkalis, mengatakan pada intinya pihaknya menerima masukan yang disampaikan masyarakat. Bahwa pada bulan Desember ini pihaknya akan melakukan survey bersama pihak teknisi dan masyarakat. “Untuk mengatahui batas milik CPI, selanjutnya 3 bulan berikutnya akan diberi jawaban. Karena semuanya melalui prosedur serta berjalan diatas koridor hukum. Langkah ini merupakan langkah nyata dari pihak Chevron supaya jangan terombang ambing dan sesuai dengan prosedr yang berlaku,” kata Rudi. Rudi mengatakan hal itu saat ditemui usai pertemuan antara pihak PT CPI dengan masyarakat Dusun Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau,

Senin (27/11/2017). Polsek Mandau bersama pihak Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau bertindak menjadi mediator. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Pematang Pudu tersebut di hadiri Waka Polsek Mandau AKP Munifal, Lurah Pematang Pudu Darus, MSi, perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Mandau. Sementara dari pihak CPI diwakili oleh Rudi Arif PGPA bersama rekannya serta sekitar 20 orang warga perwakilan dari masyarakat Dusun Tegar. Viktor Ginting selaku juru bicara masyarakat, mengatakan sangat mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Polsek Mandau dan Pemerintah Kelurahan. Sehingga aksi damai yang direncanakan pekan lalu tidak jadi dilakukan. Menurut Viktor bahwa aksi yang akan dilakukan terse-

but meminta pihak Chevron dapat membangun jalan aspal sepanjang 5 kilometer menuju Tegar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Terutama saat hujan turun. “Terima kasih kepada pihak Polsek Mandau dan Pemerintah Kelurahan Pematang Pudu,sehingga kami dan pihak Chevron bisa duduk bersama untuk membahas jalan itu,” kata Viktor Ginting. Ditambahkan bahwa hasil pertemuan tersebut bahwa pihak Chevron akan segera melakukan proses permohonan dengan langkah pertama yaitu melakukan survey lapangan hingga akhir Desember mendatang. Selanjutnya diberi waktu dalam 3 bulan berikutnya untuk proses usulan ke tingkat pusat. “Kita harapkan jawaban pihak Chevron terhadap tuntutan mendapat kepastian untuk direalisasikan. Kita akan menunggu dalam 3 bulan kedepan. Selama 3 bulan ini, kita akan menahan diri untuk tidak melakukan aksi,” tegas Viktor. Akan tetapi lanjut Viktor, jika dalam waktu yang ditentukan belum juga ada realisasi, maka pihaknya tidak bersama masyarakat sekitar 1000 KK akan melakukan aksi turun ke jalan kembali, guna menuntut realisasi yang dijanjikan PT CPI. Sementara itu, Waka Polsek Mandau AKP Munifal menyampaikan terima kasih kepada kedua belah pihak, sehingga aspirasi masyarakat Dusun Tegar dapat ditampung oleh pihak PT CPI. “Kepada masyarakat kita harapkan dapat menyikapi atas jawaban dari pihak CPI. Selanjutnya diimbau dapat saling membuka komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan,” harap Waka Polsek Mandau. (ee/rec)

ERINGATAN Hari Pahlawan ke-72 tahun 2018 untuk tingkat Kabupaten Rohul (Rokan Hulu) dilaksanakan melalui upacara bendera yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Rohul di Pasirpengaraian, Jumat (10/11/2017). Bertindak selaku irup (inspektur upacara) Wabup (Wakil Bupati) Rohul, Sukiman. Wabup Sukiman yang mewakili Bupati Suparman, dalam sambutannya menyebutkan semangat perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan yang gugur di medan perang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia tanpa pamrih itu, harus dibangkikan kembali dengan rela berkorban untuk mengisi pembangun dan kesejahteraan masyarakat. Membacakan amanat Menteri Sosial RI, lebih lanjut Wabup Sukiman mengatakan bahwa melalui momentum Peringatan Hari pahlawan kiranya dapat mengambil makna yang terkandung didalamnya dengan menekankan nilai – nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua. “Kerja nyata untuk bangsa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah,

tapi juga seluruh masyarakat,” imbuhnya. Lebih lanjut Wakil Bupati menambahkan, melalui peringatan hari pahlawan ini kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa para pahlawan. “Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. “ harap Sukiman. Dalam kesempatan yang sama, Wabup Sukiman terlihat larut dan haru saat berlangsungnya upacara. Ketika mendengarkan pesan-pesan dari para pahlawan pejuang yang sudah mengorbankan jiwa raga untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Master of Ceremonies (MC) Senior H Parlaungan Siregar, dengan iringan irama musik ‘’Himne Gugur Bunga’’. Tak hanya Sukiman, forkopimda, para pejabat eselon dan tamu undangan dan peserta upacara ikut larut dan menyimak pesan-pesan dari para pahlawan yang gugur di medan perang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara yang ditandai dengan Pengibaran Bendera Merah Putih, Pembacaan Teks Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 berlangsung khidmad yang dihadiri Kapolres Rokan Hulu AKBP Yusup Rahmanto, Para Danramil jajaran Kab. Rohul, serta Veteran. Turut hadir Dandim 0313/Kpr Letkol Inf Beny Setianto diwakili Kapten Inf Syahril, Kapolres Rokan hulu AKBP Yusup Rahmanto SIK.MH, pejabat pemerintahan dijajaran Pemkab Rohul, Korpri, Mahasiswa, pelajar dan Veteran. Bertindak selaku Komandan Upacara Danramil 02 Rambah Kapten Arm Alza Septendi. dengan pembacaan pesan – pesan pahlawan oleh MC (Protokol) Pemda Rohul yang namanya sudah kondang dan mendapat Penghargaan dari Pemerintah H. Parlaungan Siregar. Acara tersebut diakhiri dengan kegiatan, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Rohul, Dandim 0313/kpr yang diwakili Kapten Inf Syahril bersama Kapolres Rokan Hulu memberikan santunan kepada veteran yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (ee/berbagai sumber)

DPRD

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau “Khusus bidang transportasi, revitalisasi Bandara Raden Inten II yang akan menjadi Bandara Internasional juga masih berjalan, karena pada 2018 diharapkan Embarkasi Antara Provinsi Lampung beralih menjadi Embarkasi Penuh.”

ARA legislator yang duduk di DPRD Provinsi Riau pada periode yang sedang berjalan memiliki itikad yang kuat agar bagaimana Provinsi Riau memiliki embarkasi haji antara. Banyak manfaat yang bisa dipetik manakala di Riau sudah dioperasikan embarkasi haji antara. Untuk tujuan dimaksud, sejumlah anggota DPRD Riau berkunjung ke Provinsi Lampung dalam rangka studi banding Pansus Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Transportasi Jamaah Haji Daerah. Kunjungan kerja ini merupakan rekomendasi Kementerian Agama karena Lampung dinilai sebagai terbaik dalam penyelenggara embarkasi antara se-Indonesia. Ketua Rombongan Husaimi Hamidi mengatakan tujuan studi banding ini untuk menggali ilmu penyelenggaraan haji khususnya transportasi dan konsumsi sehingga calon jemaah haji (CHJ). “Selain itu, kami mempelajari bagaimana cara menjadikan Riau sebagai Provinsi penyelenggara embarkasi antara,” ujar Husaimi di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat (3/11/2017). Menurut Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Theresia Sormin, Lampung mengalami penam-

“Kita inginnya ini bisa mencakup semua lini kesehatan, bukan mendeteksi kecelakaan saja. Kita sudah minta Dinas Kesehatan untuk mendalami apa yang diajukan itu.” Ade Agus Hartanto, Sekretaris Komisi V DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau, menegaskan bahwa mereka dari kalangan Komisi V DPRD Riau tidak menyepakati anggaran pembangunan tower masuk dalam APBD Riau Tahun 2018. Program itu merupakan usulan Diskes (Dinas Kesehatan) Provinsi Riau. Dalam pandangan Komisi V, sebagaimana dipaparkan Ade yang politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu, Provinsi Riau saat ini belum membutuhkan kali akan tower

Bertandang ke Lampung

Dewan Riau Pelajari Embarkasi Antara

Soal Pengakuan Masyarakat Adat

Husaimi Mengaku Banyak Dapat Ilmu dari Sumbar bahan kuota CJH pada 2017, yaitu dari 5.081 jamaah menjadi 7.164 orang yang terbagi dalam 19 kloter. Pemprov Lampung melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas penyelenggaraan haji agar menjadi lebih baik. Mulai pemondokan dan pelayanan kesehatan, dan pelayanan fasilitas di Asrama Haji Rajabasa. “Khusus bidang transportasi, revitalisasi Bandara Raden Inten II yang akan menjadi Bandara In-

ternasional juga masih berjalan, karena pada 2018 diharapkan Embarkasi Antara Provinsi Lampung beralih menjadi Embarkasi Penuh,” kata Theresia. Pada diskusi tersebut salah satu masalah yang dibahas adalah mengenai peningkatan kuota jamaah calon haji Lampung yang sangat signifikan. Lampung mendapatkan tambahan kuota dari Arab Saudi sekitar 900an orang dari keseluruhan 20 ribu jamaah. (ee/slc)

Soal Tower Deteksi Kecelakaan

Ade Bilang Belum Perlu yang dimaksud. Lagipun, anggaran dan program yang diajukan Dinas Kesehatan belum mencakup secara keseluruhan. “Kita inginnya ini bisa mencakup semua lini kesehatan, bukan mendeteksi kecelakaan saja. Kita sudah minta Dinas Kesehatan untuk mendalami apa yang diajukan itu,” ungkap anggota dewan Dapil Inhu-Kuansing ini. Lebih lanjut ia mengatakan, jika anggaran pembangunan tower ini diajukan kembali oleh Dinas Kesehatan dalam

RAPBD Perubahan Tahun 2018, maka pihaknya tidak akan menyetujui begitu saja tanpa ada pembahasan terlebih dahulu. “Kita akan kaji nantinya, tidak bisa disetujui begitu saja,” tutupnya. (ee/rtc)

“S aat ini DPRD Riau sedang membikin Ranperda tentang pengakuan masyarakat adat. Setelah dipelajari, Sumatera Barat ini adatnya sangat kuat dan masyarakatnya terlindungi. Dari itu pansus sepakat untuk melekukan studi banding ke Sumatera Barat.” Husaimi Hamidi, Ketua Pansus Ranperda tentang Pengakuan masyarakat adat DPRD Provinsi Riau, mengaku banyak mendapatkan ilmu setelah ia bersama tim yang dipimpinnya melakukan studi banding ke Provinsi Sumbar (Sumatera Barat), yang dilaksanakan pada Selasa (31/10/2017) lalu. “Setelah melakukan studi banding ke Sumater Barat ini kami banyak dapat ilmu,” kata Husaimi. Sekadar informasi, Pansus Ranperda tentang pengakuan masyarakat adat di Provinsi Raiu, Selasa 31 Oktober 2017 melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan DPRD Riau ini dijamu oleh Ketua Komisi I Drs Achiar SPD, MM dan Wakil Ketua Komisi I Sabrana SE yang didampingi oleh OPD OPD terkait. Ketua Pansus Ranperda ten-

tang Pengakuan masyarakat adat di Provinsi Riau, Husaimi Ha midi, usai melakukan hearing dengan dengan DPRD Sumbar menjelaskan, saat ini DPRD Riau sedang membikin Ranperda tentang pengakuan masyarakat adat. Setelah dipelajari, Sumatera Barat ini adatnya sangat kuat dan masyarakatnya terlindungi. Dari itu pansus sepakat untuk melekukan studi banding ke Sumatera Barat. Menurut Husaimi, setelah melakukan diskusi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait, memang benar bahwa di Sumatera Barat masyarakat diperhatikan hak haknya. Sementara di Riau sendiri banyak masyarakat adat itu terpinggirkan atau terabaikan oleh pengusaha pengusaha besar yang membuka industri di Riau. “Untuk Itu kami sebagai wakil rakyat, harus memperhatikan masyarakat, sebagai tangung jawab i dalam melindungi masyarakat kami,” katanya. Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Drs Achiar SPD MM mengatakan, tujuan Katua Ransus Renperda Tentang pen-

gakuan masyarakat adat Provinsi Riau ke DPRD Sumbar, mereka ingin meminta masukan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kita menghadirkan instansi terkait. Seperti Biro Pemerintahan, Lingkungan Hidu, Dinas DPMD Sumbar guna untuk dimintakan masukan. Sementara itu Wilkendri Dt Rajo Basa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbar dalam pertemuan dengan DPRD Riau menjelaskan, belum lama ini Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Barat selama dua hari melakukan hearing dan mendengarkan pokok pokok pikiran dari masyarakat adat yang ada di nagari nagari di Sumatera Barat dan juga sudah melakukan inventarisasi terhadap masyarakat adat yang ada di Sumatera Barat. Iini akan berlanjut terus.. Dalam Kunjungan studi banding Ketua Pansus Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat di Provinsi Riau ke DPRD Sumbar juga didampingi oleh Sekretarian DPRD Riau dan Instansi terkait. (ee/pec)

Kolom

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Guru, Antara Harapan & Beratnya Tantangan

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ETIAP tahun bangsa ini memperingati Hari Guru, sejalan dengan HUT PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Peringatan Hari Guru yang rutin dilakukan setiap tahun itu merupakan salah bentuk penghormatan negara terhadap kalangan yang menyandang profesi yang populer dengan sebutan sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” itu. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita di Provinsi Riau juga rutin setiap tahun memeringati Hari Guru, yang dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten/kota. Tidak sebatas seremoni atau rutinitas saja yang hendak kita tuju, tapi lebih dari itu. Dikatakan tidak sebatas seremoni, karena penghargaan dan penghormatan yang ditunjukkan kepada para guru sudah diimplementasikan dalam sejumlah wujud yang kongkret. Anggaran sektor pendidikan di APBD Riau yang jauh di atas 20 persen --sebagaimana diamanatkan GBHN-- sudah sejak lama diterapkan. Kita juga terus memacu pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas di lembagalembaga pendidikan, juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi para tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Sejumlah paket kebijakan juga sudah lama diterapkan pemerintah, yang dimaksudkan untuk memberi kesejahteraan yang memadai untuk para guru. Dengan tingkat kesejahteraan yang layak, kita beranggapan para guru di daerah ini akan bisa lebih fokus memberikan darma bakti untuk mendidik dan mengajar tunas bangsa, buat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah ini. Besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap para g u r u dalam konteks

mikro, dan dunia pendidikan dalam skala makro, sebagai satu misal, sepadan dengan harapan besar yang disandangkan terhadap kalangan pendidik dan pengajar itu. Harapan yang paling menonjol, yaitu bagaimana para guru mampu menyiapkan generasi muda yang berkarakter, selain juga menyiapkan SDM terampil yang dinilai mampu menghadapi --sekaligus menaklukkan-- tantangan zaman. Sangatlah besar kesadaran kita betapa berat beban guru dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Di tengah godaan zaman yang semakin kuat --antara lain dibawa oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi-alangkah tidak mudah membentuk karakter anak didik yang mumpumi, yaitu karakter yang berpijak dengan basis agama dan adat istiadat lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Menjadi tidak mudah, antara lain karena sejumlah pengaruh yang datang dari akar budaya luar yang masuk melalui kemajuan iptek itu sangat berpotensi untuk membuat generasi muda “tidak lagi berpijak di bumi”-nya sendiri. Contoh sederhana, betapa tidak gampang saat ini untuk membentuk karakter generasi muda yang hormat pada orangtua. Belum lagi memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Di sinilah para guru memainkan peran, yaitu bagaimana upaya untuk menjadikan generasi muda --khususnya yang menjadi anak didiknya-- untuk menjadi generasi muda dengan kepribadian yang baik dan karakter yang tangguh. Bukan generasi muda yang sudah tercerabut dari akar budayanya sendiri, yang suka berbuat di luar tatanan yang selama ini dipelihara secara bersama-sama dengan bersusah payah. Menciptakan SDM Riau yang berkualitas dan kualifaid merupakan tugas lain para guru di daerah ini yang tak kalah ringannya. Tugas ini menjadi semakin berat manakala bertolak dari kesadaran bahwa di tengah tingkat populasi penduduk yang semakin tinggi, sementara di bagian lain potensi sumber daya alam untuk menopang kehidupan itu justru semakin terbatas. Jawabannya terhadap persoalan ini hanya satu: diperlukan SDM yang mumpuni. Sebab kita berkeyakinan, dengan kualitas SDM yang tinggi akan mampu mengatasi keterbatasan potensi SDA yang dimiliki. Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura --untuk menyebut beberapa contoh-- telah membuktikan mereka mampu maju dan menjadi negara dengan prekonomian yang kuat bukan karena ditopang oleh potensi SDA yang berlimpah-ruah. Tugas semua aparat pemerintah, tidak terkecuali di jajaran Pemprov Riau, adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk memajukan dunia pendidikan, menyiapkan regulasi yang diperlukan dan anggaran serta fasilitas yang dibutuhkan. Sementara tugas yang tak kalah ringan adalah di pundak para pendidik itu, terutama bagaimana mereka dengan niat yang tulus dan ikhlas, mengabdi sesuai bidang tugas dan kompetensi yang dimiliki.*** Amira”*) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

Kepemimpinan Yopi Arianto di Inhu

Dipuji Mahasiswa Sampai Gubri “Adalah hal yang luar biasa seorang Bupati Yopi di usia mudanya telah mendapatkan posisi yang penting diikuti dengan beban tanggung jawab yang begitu besar terhadap masyarakat, namun mampu dilalui dan terbukti berhasil.” Dipercaya lagi menjadi Bupati Inhu (Indragiri Hulu) untuk masa jabatan periode kedua rentang waktu 2015-2020, kepemimpinan H. Yopi Arianto –berpasangan dengan H. Khairizal di posisi wakil bupati—mendapat apresiasi dari banyak kalangan, tidak terkecuali kelompok mahasiswa. “Kalau menurut saya bapak masih muda dan kinerja bapak sudah terbukti khususnya bagi daerah yang ada di pelosok. Selain itu, bapak juga kerap turun langsung ke lapangan,” ungkap Zakiya Nurleli, saat Bupati Inhu H Yopi Arianto SE hadir sekaligus membuka resmi kegiatan inhouse training ESQ STIE Indragiri yang digelar di Gedung Dang Purnama Rengat, Rabu hingga Kamis, (13-14/9/2017). Menurut mahasiswi asal Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, ini selain masih muda kinerja Bupati Yopi telah terbukti berhasil terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok desa. Pernyataan Zakiya tak pelak mendapat aplausan yang ramai dari undangan yang hadir pada acara itu. Tanggapan atas kepemimpinan Bupati Yopi juga tidak luput dari penilai an Saprianto yang merupakan trainer kegiatan ESQ tersebut. Menurut Supri-

anto, adalah hal yang luar biasa seorang Bupati Yopi di usia mudanya telah mendapatkan posisi yang penting diikuti dengan beban tanggung jawab yang begitu besar terhadap masyarakat, namun mampu dilalui dan terbukti berhasil. “Gaya kepemimpinan bapak keren dan bapak memiliki karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin,” timpal Abror, mahasiswa lain yang hadir pada

nan Yopi Arianto. “Saya telah melihat sendiri termasuk di kecamatan dan pe nga kuan dari masyarakat,” tambah Gubri saat melakukan kunjungan safari Ramadan di Kabupaten Inhu, Kamis (8/6/2017) sore. Masjid Al Maghfiroh, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, menjadi lokasi kunjungan Gubri bersama sejumlah jajaran di lingkungan Pemprov Riau. Untuk itu, lanjut Gubri

acara yang sama. Abror pun menyelipkan pertanyaan kepada Bupati Yopi apakah menjadi seorang Bupati merupakan cita-cita beliau sejak kecil. Mendapat pertanyaan tersebut, Bupati Yopi pun berbagi sedikit cerita masa kecilnya. Tak kurang, Gubri Arsyadjuliandi Rachman juga ikut memuji kepemimpi-

kedepannya Pemprov Riau akan terus berkontribusi dalam upaya pengembangan pembangunan di Inhu. “Saya juga sengaja mengajak serta beberapa kepala dinas dan kepala badan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi yang disampaikan,” ujarnya. (ee/ hrc)

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

Bupati HM Harris

Dicintai Masyarakat karena Rendah Hati Mulutnya juga tergolong ‘cekatan’ bertegur sapa dengan siapa saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja; yang membuat sosok yang satu ini sulit dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya.

M Harris, yang kini menjabat sebagai Bupati Pelalawan, berpeluang terpilih sebagai Gubri (Gubernur Riau) dalam ajang Pilggub Riau 2018? Peluang ke arah itu sepertinya ada, setidaknya kalau merujuk hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia), yang kembali melakukan survei politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) tahun 2018. Dari perkembangan sampai akhir Juli 2017, nama Bupati HM Harris naik menjadi calon tertinggi dari para calon yang di survey untuk calon gubernur Riau 2018 -2023. Dari bocoran hasil survey yang diterima survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu pengumpulan data dari tanggal 20 Juli 2017 hingga 27 Juli 2017. Lalu apa

hasilnya? Nama Bupati Pelalawan HM Harris menjadi calon yang paling tinggi dipilih apabila pemilihan Gubernur Riau dilakukan saat ini. Siapa Harris? Dilahirkan di Langgam, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 1950, Harris sejak awal tak pernah bercita-cita terjun ke dunia politik. Masa muda, yang kemudian dilanjutkan saat mengharungi bahtera rumah tangga, Harris banyak menghabiskan waktu terjun sebagai pengusaha. Perjalanan waktu kemudian membuktikan Harris sukses melakoni jenis pekerjaan yang satu ini. Adalah pemekaran Kabupaten Pelalawan dari kabupaten induk, Kampar, pada tahun 1999, yang secara perlahan tapi pasti mengubah langkah hidup seorang Harris, dari seorang pengusaha untuk kemudian mencempungi dunia politik praktis. Menjejakkan kaki di bidang itu dari titik nol,

infotorial Pemkab Pelalawan tapi sejak itu pula karier Harris di dunia politik bak air deras yang sulit dibendung. Pada 1999 itu, karier politik Harris di bidang politik makin kinclong manakala dipercaya menjadi Ketua DPRD Pelalawan, yang ia lakoni selama dua periode berturut-turut. Harris dipercaya menduduki kursi Ketua DPRD Pelalawan karena posisinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar (Golongan Karya) Pelalawan—sebuah posisi strategis yang ia emban selama sekitar 15 tahun. Sukses berkiprah di legislatif dengan menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan, Harris kemudian menjejakkan kaki di eksekutif dengan mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Pelalawan. Jabatan ini diemban Harris selama sekitar dua tahun, dengan posisi Bupati saat itu diduduki oleh Rustam Effendi. Puncak karier Harris di dunia politik tercapai pada tahun 2011, manakala di Pelalawan diselenggarakan pilkada (pemilihan kepala daerah), dimaksudkan untuk memilih Bupati Pelalawan periode 2011-2016. Berpasangan dengan H. Marwan Ibrahim sebagai calon bupati, Harris sukses memenangi pilkada dimaksud. Pada 2016, saat pilkada kembali digelar di Pelalawan, Harris –bersama pasangannya, Zardewan—juga dinyatakan terpilih. Memiliki catatan sejarah berpolitik yang melesat begitu cepat, salah satu kuncinya karena Harris merupakan sosok yang rendah hati, yang memandang dan memperlakukan semua orang secara sama. Mulutnya juga tergolong “cekatan” bertegur sapa dengan siapa saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja; yang membuat sosok yang satu ini sulit dilupakan oleh orang yang pernah mengenalnya. Harris juga memiliki pandangan bahwa kemajuan Pelalawan tidak hanya tergantung pada satu golongan tertentu saja, melainkan pada semua elemen masyarakat. Pandangan ini pula yang kemudian memunculkan sikap pada diri Harris untuk merangkul semua kalangan yang ada di daerah itu. “Siapa pun warga Pelalawan, dari manapun asalnya, merupakan modal berharga untuk memajukan daerah ini,” katanya. Apakah kecemerlangan berkarier di dunia politik praktis yang pernah dirasakan Harris selama ini akan terbukti manakala –kalau Allah SWT mengizinkan—Harris berhasil maju di ajang Pilgub Riau 2018, untuk kemudian memenangi secara gemilang pesta demokrasi tingkat provinsi yang bergengsi itu? Biarlah perjalanan waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. (ee)

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Wabup Khairizal Minta Anak Muda Terhindar dari Narkoba W “Gerakan Pramuka yang mampu menjadi garda terdepan sekaligus pelopor antiminuman keras, narkoba bagi generasi muda khususnya di wilayah Indragiri Hulu, karena diyakini mampu meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas ditengah masyarakat.”

ABUP (Wakil Bupati) Inhu (Indragiri Hulu) H. Khairizal SE M.Si. mengingatkan kepada semua masyarakat di daerah ini, terutama kalangan generasi muda, untuk terlepas dari pengaruh narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya). “Saya tegaskan generasi muda harus lepas pengaruh narkoba, organisasi harus membantu mensosialisasikannya,” sebutnya. Dikatakan, Pemkab Inhu memberikan dukungan terealisasinya berbagai program positif dibidang kepramukaan khususnya membantu pelopor anti narkotika. “Saya bangga dan memberikan apresiasi gerakan anti kriminalitas dan narkotika,” kata Wakil Bupati Indragiri Hulu Khairizal di Rengat, Jumat. Wakil Bupati mengatakan, gerakan Pramuka yang mampu menjadi garda terdepan sekaligus pelopor antiminuman keras, narkoba bagi generasi muda khususnya di wilayah Indragiri Hulu, karena diyakini mampu meminimalisir terjadinya tindakan

infotorial Pemkab Inhu

kriminalitas ditengah masyarakat. Khairizal saat membuka pelaksanaan lomba tingkat III kwartir cabang Gerakan Pramuka Indragiri tahun 2016 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Wisata Danau Raja Rengat juga menyebutkan bahwa pendidikan bagi generasi mudah sangatlah penting sehingga bisa membedakan baik buruk setiap kegiatan. Menurut Wakil Bupati (Wabup), sebagai organisasi pendidikan yang bersifat nonformal gerakan pramuka juga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. “Anggota pramuka diharapkan dapat menjaga keluarga dari berbagai pengaruh halhal yang negatif,” pintanya. Pada kesempatan itu, Wabup juga minta kepada seluruh anggota pramuka, agar dapat memegang teguh nilai - nilai kepramukaan, sebab merupakan janji yang telah diikrarkan oleh setiap anggota pramuka. Wabup Khairizal berpesan kepada seluruh peserta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan antar setiap anggota pramuka, lomba tingkat III kwartir cabang gerakan Pramuka Indragiri tahun 2016 diawali dengan pelaksanaan upacara yang diikuti oleh ratusan peserta serta para pendamping. “Tercatat, sebanyak 200 peserta dari 14 kwartir ranting yang ada di seluruh kecamatan di Inhu ikut ambil bagian dalam gelaran lomba tersebut,” ujarnya. (ee/ant)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Kemenkes RI Ganjar Bupati Wardan dengan Penghargaan

Bupati Wardan Minta Rekanan Perhatikan Kualitas Pekerjaan ‘’Alhamdulillah, saat ini kita telah mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan masyarakat. Dengan adanya penimbunan ini, akses masyarakat menjadi semakin terbuka. Ini adalah sebuab kemajuan bagi masyarakat yang mendapatkan ‘kue’ pembangunan.”

UAS jalan Sungai Piring - Teluk Pinang yang belum mendapatkan perbaikan sepanjang 5 KM di Parit 17, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), tahun 2017 ini mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai wujud komitmen penuntasan pembangunan infrastruktur jalan. Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, penimbunan terhadap ruas jalan tersebut, bertujuan untuk mempermudah akses menuju Ibu Kota Kecamatan GAS, yakni Kelurahan Teluk Pinang. Meski sebagian besar ruas jalan telah memperoleh pembangunan berupa rigid pavement, namun ada

sedikit dari ruas jalan itu yang belum tersentuh perbaikan. ‘’Alhamdulillah, saat ini kita te lah mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan masyarakat. Dengan adanya penimbunan ini, akses masyarakat menjadi semakin terbuka. Ini adalah sebuab kemajuan bagi masyarakat yang mendapatkan ‘kue’ pembangunan,’’ kata Bupati, Jum’at (1/12/2017). Bupati berharap, pembangunan jalan, khususnya ruas jalan parit 17, Kelurahan Teluk Pinang yang telah diperbaiki tersebut , seyogyanya dapat dijaga dengan baik oleh masya rakat. Sebab, upaya untuk memperoleh dana pembangunan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. ‘’Kepada pihak rekanan, juga diharapkan untuk menyelesaikan penimbunan ini dengan tepat waktu dan tetap berfokus pada kualitas bukan hanya sekadar siap, tapi tak berapa lama ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Ini, tentu bukan yang kita inginkan,’’ imbau Bupati. Pekerjaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu Rp. 26.556.412.000 dengan kon-

trak awal Rp. 24.660.552.324, Namun karena ada PMK 112/2017 terjadi perubahan, sehingga kontrak yang ada diadendum untuk penanganan 1,5 km menjadi sebesar Rp. 7.651.000.000 penimbunan dan lapis beton. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil, Illyanto mengungkapkan, berdasarkan addendum yang ada, telah berjalan berjalan capaian kurang lebih 75 persen. ‘’Dari hasil evaluasi sementara tim kelapangan, saat ini sudah terlihat progres yang cukup signifikan, lebih dari 1.1 KM atau sekitar 75 persen,’’ ungkap Illyanto. Dengan begitu, dikatakan Illyanto, dalam waktu dekat pekerjaan jalan sepanjang 1.5 KM dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak bersama rekanan. ‘’Kita yakin menjelang akhir tahun 2017 ini pekerjaan pisik 1.5 KM tersebut dapat diselesaikan 100 persen,’’ tukas Illyanto seraya mengatakan, pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut ialah PT. Gunung Guntur. (ee/hrc)

“Ada sekitar 50 ribu orang yang mengalami pasung di Indonesia. Untuk di Inhil, saat ini memang terjadi penurunan orang bebas pasung yang sangat signifikan. Jika pada 2014 lalu tercatat ada 165 orang yang dipasung, saat ini hanya tinggal 13 orang saja.” Kepala Diskes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir) Zainal Arifin menginformasikan, Bupati Inhil Drs. HM ardan MP dinobatkan sebagai individu yang berjasa terhadap pembangunan kesehatan yang dibuktikan dengan pemberian penghargaan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) di Jalan Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/11/2017). Selain Bupati Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, H Fadeli, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan menjadi salah satu Kepala Daerah dari 512 Kepala Daerah se - Indonesia yang menerima penghargaan atas komitmennya dalam penggalakan program Indonesia Bebas Pasung. Penghargaan yang diserahkan Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Inhil, HM Wardan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Abidin yang mewakili Bupati pada saat pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan

Kesehatan dan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri bersempena dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke - 53 tahun 2017. Zainal Arifin menyebutkan, pemberian penghargaan oleh Kemenkes RI tersebut didasarkan pada penilaian terhadap keseriusan Bupati Inhil, HM Wardan dalam mendukung jalannya program Indonesia Bebas Pasung. Pencanangan Program tersebut, lanjutnya, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya tindakan pasung di Indonesia. “Ada sekitar 50 ribu orang yang mengalami pasung di Indonesia. Untuk di Inhil, saat ini memang terjadi penurunan orang bebas pasung yang sangat signifikan. Jika pada 2014 lalu tercatat ada 165 orang yang dipasung, saat ini hanya tinggal 13 orang saja,” papar Zainal Arifin. Penurunan yang signifikan ini terjadi, dikatakan Zainal Arifin, adalah berkat keseriusan penanganan yang dilakukan. Bupati Inhil, HM Wardan melalui instansi terkait melakukan inventarisasi dan segera mencarikan solusi atas persoalan pasung yang ditemui. “Awalnya kita diperintahkan untuk mendata jumlah orang yang dipasung. Dari data inilah kita berangsur-angsur merujuk satu per satu orang ini agar dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Pekan-

baru,” jelas Zainal. Penerapan pola antar - jemput ke Rumah Sakit Jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mendapat tindakan pasung, diungkapkan Zainal, juga menjadi salah satu pertimbangan Bupati Inhil, HM Wardan berhak memperoleh penghargaan tersebut. “Jika pasien itu sudah sembuh Dokter yang mengawal pasien akan langsung menjemput. Dan yang terpenting, seluruh biaya mulai dari memeriksa, merujuk ke Rumah Sakit Jiwa dan menjemput kembali dikala sehat, ditanggung oleh APBD Inhil,” pungkas Zainal. Selain pola antar - jemput ke Rumah Sakit Jiwa, saat ini, Zainal mengatakan, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Kesehatan juga telah menyediakan Pos Pelayanan Terpadu bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Posyandu ODGJ) di beberapa Puskesmas. Dengan upaya maksimal dan keseriusan, Zainal mengatakan, bersempena dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional Ke - 53 tahun 2017 ini, pihaknya akan kembali merujuk pasien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa, Pekanbaru. “Dengan mengirim kembali pasien itu pada HKN nanti, maka kita tinggal 9 orang saja di seluruh Inhil yang masih dipasung,” tandas Zainal Arifin. (ee/hrc)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Kampar

Kampar

Kembangkan Kepariwisataan, Kampar Gandeng LPPM Unri “Sebagai kepala daerah, saya akan siapkan dana yang tim butuhkan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, saya komit untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saya, karena saya tidak mau kedepannya masyarakat saya tertinggal lagi.”

ABUPATEN Kampar di bawah kepemimpinan Bupati H. Azis Zaenal sepertinya tidak setengah-setengah dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Sejumlah langkah dan upaya dilakukan untuk menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan ke

depan. Belum lama ini Pemkab Kampar mengundang tim dari Institut Pertanian Bogor yang diketua oleh Zulfikar dan studi kelayakan master plan Kawasan industri Kampar oleh Tim LPPM UNRI yang diketuai oleh Said Zul Armaini untuk tujuan dimaksud.

Pada Selasa (21/11/207), tim melakukan pemaparan di Ruang Rapat Lt 3 Kantor Bupati Kampar, yang juga dihadiri oleh Sekda Kampar Drs.H. Yusri, M.Si. Di hadapan kedua tim, Bupati Azis Zaenal menegaskan bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Kampar, semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif dan masyarakat harus menyamakan misi agar usaha yang akan kita lakukan untuk memajukan kabupaten

Kampar baik dari sektor pariwisata ataupun industri tidak berjalan setengah-setengah namun bisa berjalan maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bupati Azis mengatakan kepada tim tersebut bahwa untuk pembangunan Pariwisata dan industri yang kami butuhkan tidak hanya teori saja namun yang paling penting adalah berikan kepada kami poin terpenting tentang apa langkah awal yang harus kami lakukan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, yang ingin kami lakukan saat ini adalah tindakan nyata agar peningkatan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan cepat sebagaimana yang kita harapkan “Sebagai kepala daerah, saya akan siapkan dana yang tim butuhkan untuk pengembangan pariwisata dan industri ini, saya komit untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saya, karena saya tidak mau kedepannya masyarakat saya tertinggal lagi,” tandas mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu. Azis juga menambahkan, kunci pariwisata dan indutri adalah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, untuk itu kepada tim, berikan kepada kami kongkritnya saja, aplikasi apa yang harus kami lakukan untuk pengembangan pariwisata dan industri tersebut, apa market yang harus kita buat, harus bagus dan tidak membosankan agar nantinya yang kita inginkan dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan.***

APBD Kampar 2018 Disahkan

Lagi, Bupati Azis Minta OPD Lakukan Rasionalisasi “Kebijakan melakukan langkah rasionalisasi anggaran pada setiap OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang bersifat fisik tetap memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut.” Sama dengan semua desa yang ada di Indonesia, desa-desa di Kabupaten Kampar sejak beberapa tahun belakangan juga menerima alokasi dana desa setiap tahun anggaran yang bersumberkan dari APBN. Dasar hukum pengalokasian dana desa adalah dengan telah disahkannya UU (undang-undang) Desa. Tapi, di mata Bupati Kampar Azis Zaenal, kendati semua desa di Kampar menerima kucuran dana desa, jika dibandingkan dengan dana transfer dari DBH migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi) yang diterima selama ini, tetap saja terjadi kekurangan menyusul dipangkasnya DBH migas untuk daerah-daerah penghail migas --termasuk Kampar-- akibat merosotnya harga minyak bumi di pasaran. Menghadapi kondisi demikian, Bupati Azi kembali memerintahkan para Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Kampar untuk melakukan langkah-langkah rasionalisasi, dimaksudkan anggaran daerah yang semakin mengecil bisa tepat guna dan tepat sasaran. Mantan anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tersebut mengatakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Kampar dengan agenda pengesahan APBD Kampar 2018 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kampar, Selasa (7/11/2017). Sidang itu sendiri dihadiri sejumlah anggota Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Kampar. Dikatakan Bupati Azis, kebijakan melakukan langkah rasionalisasi anggaran pada setiap OPD bisa dilakukan dengan cara rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas pada tahun 2018 dan juga merasionalisasikan kegiatan yang bersifat fisik tetap memperhatikan fungsionalisasi kegiatan tersebut. “Dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018 ini, kami meminta kepada TAPD untuk segera melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama, lanjutkan tahapan penyusunan APBD ini ke tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata mantan calon anggota DPR RI dari Dapil Riau itu. (ee/rac)

Pemerintah Kota

Infotorial pemko Dumai

Dumai

Penanaman 500 Bibit Mangrove

Penanaman Mangrove Dapat Menahan Gelimbang

Pengesahan APBD 2018

Target Pendapatan Dumai Turun Sebanyak 7,08 % “Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Dumai agar seacara amanah dan profesional dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 dengan sebaik-baiknya.”

ALIKOTA Dumai Zulkifli AS mengatakan bahwa di APBD Dumai tahun anggaran 2018 target penerimaan mengalami penurunan sebesar 7,08 persen. Sebab, kalau di APBD 2017 target penerimaan dipatok pada angka Rp.1.146.311.672.688,55, sementara pada APBD 2018 digariskan pada besaran Rp81.131.857.079,55. “Sementara yang diusulkan dalam rancangan perda tentang APBD Dumai tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan daerah pada rancangan tentang APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.065.179.815.609.00,” kata Walikota Zulkifli AS di depan sidang paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda pengesahan APBD Dumai tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan di gedung dewan, Jumat (24/11/2017). APBD 2018 itu disahkan setelah sebelumnya melalui berbagai tahapan.Pengesahan APBD Dumai ditandai dengan penandatanganan berkas persetujuan oleh ketua DPRD Kota Dumai dengan Walikota Dumai dihadapan anggota DPRD Dumai yang hadir, unsur Forum Komu-

nikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Dumai, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan, Jumat (24/11) kemarin. Dimana dari hasil rapat paripurna tersebut, disetujui APBD Kota Dumai tahun 2018 sebesar Rp 1.065.179.815.609 yang nantinya akan digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembahasan yang telah dilakukan oleh badan anggaran DPRD Dumai bersama TAPD Pemko Dumai telah menitik beratkan pada kesesuaian antar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platfon anggaran. Sementara yang diusulkan dalam rancangan perda tentang APBD Dumai tahun anggaran 2018 dengan komposisi pendapatan daerah pada rancangan tentang APBD tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.065.179.815.609.00. Walikota Dumai H. Zulkifli As pada sambutannya mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf dengan setulus hati kepada DPRD kota Dumai serta mendoakan semoga kerja keras dan amal ibadah dalam mengemban amanah masyarakat

Kota Dumai. “Kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Dumai agar seacara amanah dan profesional dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 dengan sebaik-baiknya,” kata orang nomor satu di Kota Dumai itu. Sementara itu pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun Anggaran 2018 kota Dumai yakni pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.065.179.815.609 yang terdiri atas pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp245.309.400.186 yang meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp83.014.408.300. Untuk belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2018 sebesar yakni sebesar Rp1.065.179.815.609 yang terdiri dari belanja tidak langsung pada tahun 2018 Rp.505.070.227.369 untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan provinsi dan belanja tidak terduga. Sementara untuk belanja langsung pada tahun 2018 sebeaar Rp560.109.588.240 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. (ee/ rgc)

“Kita akan buat program baru untuk masyarakat tempatan agar lahir generasi yang baik dan bertanggungjawab. Penanaman pohon mangrove ini dapat menahan gempuran gelombang air laut serta menjaga daerah dari abrasi pantai.” Walikota Dumai Drs. H. Zulkifli AS mengatakan terimakasih dan apresiai yang sebesar-besarnya bagi pihak yang menunjukkan kepedulian untuk melestarikan lingkungan hidup. “Karena pada zaman sekarang lebih banyak yang memotong daripada menanam. Makanya dengan adanya penanaman ini memberikan nilai positif bagi masyarakat.” Demikian dikatakan wako Zulkifli AS yang bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai dan masyarakat Kelurahan Datuk Laksamana, Kecamatan Dumai Kota melaksanakan penanaman 500 bibit magrove di sekitar kawasan pemukiman warga Kelurahan Datuk Laksamana. Kaena banyaknya pohon, menurut Wako, lingkungan menjadi indah dan udara bersih. “Jadi, kegiatan ini diharapkan tidak berakhir sampai

di sini saja tetapi terus berkelanjutan dengan menjaga kelestariannya,” ujarnya. Selain untuk memperindah lingkungan keberadaan pohon ini akan menjadi sumber oksigen untuk kebutuhan manusia dan menyerap segala racun sebagaimana fungsinya. “Kita juga menghimbau kepada maayarakat untuk menyempatkan waktu menanam pohon minimal satu rumah satu pohon,” himbaunya. Selain bertujuan untuk menahan abrasi air laut dan memanfaatkan tanaman sebagai sumber oksigen, penanaman magrove ini juga dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah Kota Dumai yang berencana menjadikan kawasan ini sebagai kawasan kampung wisata bahari Kota Dumai. Diharapkan dengan keberadaan kampung wisata kali ini akan menjadikan keberadaan Kelurahan Datuk Laksamana sebagai kampung dalam sebagai lokasi peredaran narkoba akan menghilang dengan program yang dilakukan ini. Penanaman pohon magrove ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka peringatan hari

Armada tahun 2017. Sememtara itu Danlanal Dumai Kolonel Laut (E) Yose Aldino menjelaskan kedepan Lanal Dumai mengaku terkesima melihat kondisi kampung wisata, dan untuk kedepan bersama-sama pemerintah dan unsur TNI dan Polri membuat program wisata. Menurutnya, Ini dilakukan karena merasa bertanggungjawab sebab lingkungan ini berada di daerah Lanal Dumai. Penanaman mangrove ini merupakan langkah awal sumbangsih Lanal pada masyarakat sekitar. Dengan kegiatan ini diharapkan imej negatif kawasan ini dapat dimeminimalisir. “Kita akan buat program baru untuk masyarakat tempatan agar lahir generasi yang baik dan bertanggungjawab. Penanaman pohon mangrove ini dapat menahan gempuran gelombang air laut serta menjaga daerah dari abrasi pantai. Ini juga bisa menjadi tempat pemijahan berbagai jenis ikan, binatang laut dan tumbuhan lainnya, jika tanaman mangrove kelak tumbuh besar,” ujarnya. (ee/ rhc)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Kuansing

Kuantan Singingi

Bupati Mursini Minta ASN Bekerja Tenang “Kita tengok dulu ya, mana yang lebih baik, nanti berpengaruh pada kegiatan kita. Biarkan ASN kita bekerja dengan tenang dan bisa tenang bekerja sehingga kinerjanya pada tahun ini menjadi lebih baik.”

ALAH satu faktor yang sering mempengaruhi kinerja ASN (aparatur sipil negera), terutama untuk level pejabat, adalah isu akan terjadinya mutasi jabatan. Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini tidak menginginkan hal demikian terjadi di jajaran yang ia pimpin. Makanya, ia meminta para ASN di lingkup Pemkab Kuansing, terutama para Kepala OPD agar tetap fokus dengan bidang tugas yang menjadi kompetensinya dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang

beredar di luaran, yang belum pasti kebenarannya. Saat ditanya alasan kenapa pelantikan pejabat yang direncanakan akan digelar pada Oktober lalu batal digelar, disampaikan Bupati Mursini bahwa ada beberapa pertimbangan salah satunya karena saat ini kegiatan tengah berjalan dan sudah mendekati akhir tahun. Dikatakan, seandainya tetap dilakukan tentunya akan ada pengaruhnya terhadap kegiatan yang tengah berjalan. Saat ditanya apakah pelantikan pejabat yang telah tuntas asessment akan digelar jelang habis akhir tahun ini,”Kita tengok dulu ya, mana yang lebih baik, nanti berpengaruh pada kegiatan kita,” katanya. “Biarkan ASN kita bekerja dengan tenang dan bisa tenang bekerja sehingga kinerjanya pada tahun ini menjadi lebih baik,” harapnya. (ee/hrc)

Bupati Kuansing dan Istri Sama-sama Terima Penghargaan “Semua itu diperolah atas kerja keras Bunda PAUD baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta semua unsur yang terkait.” Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) H. Mursini meraih anugerah sebagai terbaik III kepala daerah peduli Pendidikam Anak Usia Dini (PAUD). Selain bupati, Ny Emi Safitri Mursini yang tak lain adalah istri Mursini juga menerima anugerah sebagai terbaik IV Bunda PAUD se-Provinsi Riau, sedangkan Camat Kuantan Hilir Seberang Akhyan Armofis, berhasil keluar sebagai terbaik 1 kepeduliannya pada program PAUD di daerahnya. “Penghargaan yang diterima akan memberikan motivasi dalam pengelolaan peningkatan sumber daya manuasi anak usia pra sekolah,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretarias Kuantan Singingi Muradi di Teluk Kuantan, Jumat. Ia mengatakan, anugerah diserahkan pada acara puncak gebyar PAUD tingkat Provinsi Riau, Kamis (2/11) di salah satu hotel di Pekanbaru, oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diterima langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kuansing Muharlius mewakili Bupati. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Riau Arsadjuliandi Rachman dan Bunda PAUD Provinai Sisilita Djuliandi Rachman serta para bupati dan Bunda PAUD

kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Bunda PAUD Kuansing Emi Safitri Mursini selepas menerima penghargaan menyampaikan ucapan terimakasihnya atas semua penghargaan. “Semua itu diperolah atas kerja keras Bunda PAUD baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten serta semua unsur yang terkait,” ujarnya. PAUD di Kuansing sudah menunjukan ada banyak perubahan dan perbaikan, namun demikian setiap tahun

mesti ada kesuksesan yang dicapai, setelah penghargaan diterima kedepanakan memberikan semangat baru bagi semua pihak. “Saya berharap kinerja dan prestasi PAUD akan semakin tinggi,” ujarnya. Wati (45) salah satu guru PAUD mengatakan, kepedulian pemerintah terhadap pengelola PAUD cukup baik di Kuansing, bahkan jumlah sekolah anak usia dini semakin meningkat. “Kami juga bangga atas prestasi yang diterima Bupati,” ujarnya. (ee/ant)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Pelalawan Terus Berbenah

Menuju Pelayanan Publik yang Cepat, Efektif dan Efisien Di bawah kepemimpinan Bupati HM Harris, yang sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati, dengan didampingi Wakil Bupati Zardewan, Kabupaten Pelalawan terus berbenah menuju sebuah daerah otonom terkemuka dan diperhitungkan di lingkup wilayah administratif Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau.

elakangan ini, Pemkab Pelalawan terus berbenah dalam melakukan peningkatan pelayanan publik, salah satunya dengan menjadikan teknologi informasi sebagai basis perwujudan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien. Untuk itu secara berkelanjutan, Pemkab menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Masterplan Pelalawan Smart City ke IV bagi aparatur pemerintahan yang diwaliki oleh Dewan dan Tim Pelaksana Smart City yang terdiri dari Kepala OPD, Camat, BPJS Kesehatan dan pihak Perusahaan Swasta seperti BRI serta rumah sakit. Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari tersebut berlangsung dari tanggal 30 s/d 31 Oktober 2017, ditutup secara langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris

bertempat di aula Bappeda Lantai II Pangkalan Kerinci, Selasa (31/10/2017). Saat memberikan sambutan Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan bahwa Pemkab Pelalawan berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan efisien kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ia mengucapkan berterima kasih kepada pembimbing yang sudah melakukan pendampingan Bimtek yang keempat ini, dalam rangka penyusunan Masterplan Kota Cerdas. “Dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, kita jangan sampai ketinggalan zaman. Kita justru akan manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi online memang sudah mulai diterapkan di Kabupaten Pelalawan

dari tahun sebelumnya, tapi belum dapat dikatakan smart. Apalagi ditahun 2016 Kepemimpinan kami membawa visi yakni inovasi menuju Pelalawan emas, dengan mengejar ketertinggalan saat ditahun 2011. Kegiatan Bimtek ini dilakukan, untuk menunjang Program Pemerintah Nasional untuk bersaing secara global menuju Indonesia emas 2045,” terangnya. Sementara itu, perwakilan Kemenkominfo Republik Indonesia Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT RI Andrari Grahitandaru menambahkan bahwa wacana penerapan Smart City yang dicanangkan Pemerintah Pusat yang diterapakan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia, sudah termasuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana diwajibkan daerah mewujudkan Smart City salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Bimbingan teknis ke IV ini yang digelar, untuk merumuskan dalam dokumen dengan menghasilkan Masterplan perancangan kota cerdas. Target penyusunan Masterplan Smart City dikatakan berhasil dan baik serta dapat dikatakan Kabupaten Pelalawan dapat mengikuti dan patuh dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. “Dengan serius Kabupaten Pelalawan menjalan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, dijadwalkan tanggal 15 November mendatang Bupati HM Harris akan diundang untuk menampilkan presentasi Quick Win Smart

City yakni pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan. Disamping itu juga perubahan Birokrasi internal pemerintahan dimana perubahan inovasi dan teknologi informasi agar menghasilkan masyarakat yang aman, sehat, nyaman dan makmur. Kedepan nantinya sistem ini kan menghasilkan pelayanan pemerintahan yang Akuntable dan transparan,” tutupnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT RI Andrari Grahitandaru yang juga pembimbing penyusunan Masterplant Smart City Pelalawan, Wakil Komisi I DPRD Pelalawan H Abdullah, Asisten Bidang Pembangunan Atmonadi, Kadiskominfo Pelalawan H Fakhrizal, Para Kepala OPD yang juga merupakan Dewan Smart City Pelalawan, Para Camat, Kepala Cabang BRI Pangkalan Kerinci, Perwakilan Kemenkominfo Jusuf A Simatupang dan Heri Sutrisno, para ASN peserta Bimtek , rekan pers, media online serta cetak. Sebagai tambahan infotmasi, Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu dari 25 kota/kabupaten masuk dalam program Gerakan Menuju 100 kota pintar (Smart City) dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI. Bupati Pelalawan HM Harris hadir kegiatan Indonesia Smart City Summit 2017, menandatangani Memory of Undertanding (MoU) dalam kesepahaman tentang Program Smart City tersebut, di Makassar, beberapa waktu lalu. Setelah penandatangan MoU, Bupati Harris, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan Ir M Syahrul Syarif mengungkapkan rasa syukurnya atas masuknya kabupaten Pelalawan dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City di tahun ini. ‘’Penandatanganan ini merupakan langkah baik dalam memaksimalkan dan mengintensifkan. Dalam upaya Pemerintah daerah Pelalawan. Untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan pelayanan pembangunan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih smart,” ujarnya. Apalagi Gerakan Smart City ini sudah tertuang pada RPJMD kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, yakni pada Program Pelalawan Cerdas, Pelalawan Inovatif dan

peningkatan Birokrasi dan Otonomi Desa. Maka dengan menikatkan sumber daya alam yang banyak didukung pelayanan pemerintaah lebih cepat dan pembangunan segala bidang, di dalam mengimplementasikan Smart City di kota Seiya Sekata tersebut. “Kalau ini kita laksanakan dengan baik, maka kabupaten Pelalawan menuju Smart City akan tercapai yakni mewujudkan pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang smart. Setelah kita masuk dalam pencanangan dari 25 daerah se-Indonesia,” tuturnya. Sementara Gerakan Smart City ini merupakan program dari Kementerian Kominfo yang berintegrasi dengan Kemenpan, Kemendagri, Kemenpu, APEKSI. Untuk mewudukan itu, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah mengikuti assessment di awal Mei lalu. Maka kabupaten Pelalawan dianggap layak menjadi salah satu Daerah dari 25 Kota/Kabupaten yang masuk Program di tahun 2017 (dasar surat Kemenkominfo No 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05.05/2017 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assesment Grakan Menuju 100 Smart City. Jadi setelah penanda tangan dikatakan Syahrul, bahwa Pemda Pelalawan akan bertindak cepat. Langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penyusunan Masterplan Pengembangan Smart City di 25 Kab/Kota Percontohan yang dibuat berdasarkan kekuatan, potensi, infrastruktur dan kondisi eksisting terkait smart city pada masing-masing daerah. “Dalam penyusunan ini Kementerian Kominfo akan menugaskan tenaga ahli pendamping dari berbagai unsur baik kementerian terkait maupun perusahaan,’’ ungkap Kepala Bappeda. Sambutan Menteri Komunikasi dan Indormatika RI Rudiantara yang diwakili oleh Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan memberi-

kan motivasi bagi seluruh Daerah untuk mengimplementasikan Smart City agar dapat setara dengan negara-negara di Eropa yang gunakan Smart city, disebut dalam sambuatannya Inggris dan Perancis. “Strateginya dengan mengiplementasikan Smart City, dari 500-an kabupaten/kota, 25 yang terpilih ini harus sukses mengimplementasikan Smart City hingga 2019 dan berlanjut pada 100 kabupaten/kota lainnya,” ujarnya. Lebih detail lagi, Smart City akan melayani internal pemerintahan dan masyarakat dengan fasilitas yang memadai, Kemenkominfo dan Kemendagri telah melakukan riset terhadap ruang fiskal bagi 25 daerah terpilih ini. “Riset kemampuan SDM daerah yang termasuk salah satu faktor penentu selanjutnya diikuti kemampuan jaringan dan infrastruktur termasuk akses broadband” ungkap Menkemkoninfo dalam sambutannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) kabupaten Pelalawan Drs Fakhrizal MSi menyatakan siap dalam menjalankan Program 100 Smart City. Setelah ikut seleksi dalam proses penilaian atau assesment yang dilaksanakan oleh Tim Assessor di bidang Teknologi Informati (IT) tersebut. “Ini menjadi tugas kerja bagi kami dalam mengimpelementasikan Smart City kepada Pemerintah dan Masyarakat Pelalawan, dan berharap mendapat dukungan yang baik dari semua komponen masyarakat didaerah tercinta kota Bono,” pungkas mantan Kadis Koperasi dan UKM kabupaten Pelalawan. (adv/ hms/drc/rac)

DPRD

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

Legislator Riau Prihatin, Siwa Belajar di Masjid

“Kalau ditingkat komisi, tidak ada kendala lagi. Sekarang tinggal pembahasan ditingkat Banggar dan TAPD, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya yakin Banggar dan TAPD bisa meloloskan anggaran dua sekolah ini.”

USNI Thamrin, anggota DPRD Provinsi Riau, mengaku prihatin saat mendatangi SMAN Bunut di Kabupaten Pelalawan. Di sekolah itu, anggota DPRD Riau dari Dapil Kabupaten Siak dan Pelalawan ini menemukan para siswa terpaksa mengikuti proses belajar di Masjid setempat. “Saya sudah tinjau ke sana, di SMA Negeri 02 Teluk Meranti, para siswa terpaksa belajar di gedung MDA, karena sama sekali tidak ada ruang sekolah mereka,” ujar Husni. “Melihat kondisi ini, kita dari Komisi V sudah sepakat dalam memutuskan anggaran pembangunan gedung baru SMA Negeri 02 Bunut dan Teluk Meranti. Anggarannya sekitar Rp1,6 miliar,”

sambungnya. Bertolak dari realitas itu, Komisi V DPRD Riau tengah memperjuangkan anggaran senilai Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung baru dua sekolah yakni SMA Negeri 02 Bunut dan SMA Negeri 02 Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Dijelaskan, pengajuan anggaran karena tidak adanya ruang sekolah di kedua

Ketua Pansus DPRD Riau, Rusli Ahmad:

“Kita Pantau Aset Daerah Melalui Proses Verifikasi” “Jika tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain.” “Kita tengah memantau keberadaan aset-aset Pemprov Riau melalui proses verifikasi. Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Riau, data aset sudah dikumpulkan. Tinggal Pansus Aset DPRD Riau memastikan apakah memang ada aset tersebut atau tidak.” Demikian dikatakan Ketua Pansus DPRD Riau, Rusli Ahmad, Sebagaimana

diketahui, DPRD Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penataan aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat. “Kita masuk pada proses verifikasi data, melihat keberadaan fisiknya baik aset bergerak maupun aset tak bergerak,” kata Rusli, di Pekanbaru. Sekretaris Komisi I DPRD Riau mengatakan, aset-aset daerah tersebut seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil sewa aset. Jangan malah menguras uang daerah untuk perawatannya. “Setelah selesai kita inginkan aset-aset ini menjadi salah-satu sumber PAD. Bukan menjadi beban pemprov seperti selama ini,” ujarnya. Dicontohkanya, seperti gelanggang remaja yang telah menghasilkan. Kemudian Hotel Aryaduta yang seharusnya pengelolaan aset tersebut dilakukan dengan

SMA Negeri tersebut untuk proses belajar mengajar. Dikatakannya, dengan anggaran sebesar ini, maka akan digunakan untuk membangun tiga lokal, satu kantor dan sarana prasarana pendukung di masing-masing sekolah. Ia pun berharap, tidak ada kendala saat direkomendasikan ke Banggar dan TAPD Provinsi Riau yang sedang membahas APBD murni Riau 2018. “Kalau ditingkat komisi, tidak ada kendala lagi. Sekarang tinggal pembahasan ditingkat Banggar dan TAPD, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya yakin Banggar dan TAPD bisa meloloskan anggaran dua sekolah ini,” ungkapnya. Untuk diketahui, Pihak Badan Anggaran DPRD Riau bersama TAPD Pemprov Riau tengah maraton melakukan pembahasan Rancangan APBD 2018 yang ditargetkan ketuk palu pada Pekan depan. (ee/ boc) professional. “Sekarang kita pikirkan, bagaimana aset lainnya juga bisa menghasilkan,” paparnya. Menurutnya, tidak hanya ada di 12 kabupaten/kota di Riau, tapi juga di provinsi lain, misalnya di Jogjakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan berbagai daerah lainnya. “Nanti kalau fisiknya memang ada, selanjutnya juga akan diperhitungkan, apakah masih layak digunakan atau ti dak,” katanya. “Jika tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain,” ucapnya lagi. Sementara, untuk masa tugas pansus ini diakuinya akan memakan waktu yang panjang, dan berbeda dengan pansus lainnya, bahkan bisa menjadi pansus dengan masa tugas terpanjang. Karena tugasnya nanti juga akan melakukan verifikasi secara rinci, setiap aset yang dimiliki Pemprov Riau. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, lanjut dia, pansus ini selesai pada 2019 mendatang, karena aset yang akan diverifikasi tidak hanya berada di dalam provinsi, tapi juga ada di luar Riau yang jumlahnya juga cukup banyak. “Ini beda sama pansus lain, bisa-bisa nanti selesainya 2019, karena tugas kita cukup banyak untuk melakukan verifikasi data tersebut,” pungkasnya. (ee/src)

Anggota DPRD Riau Yulianti Disambut Gembira di Rohul Di Rohul Yulianti menggelar pertemuan dengan masyarakat, dimaksudkan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang diwakilinya. Balik ke dapil (daerah pemilihan)-nya untuk memanfaatkan masa reses (masa istirahat bersidang), kedatangan anggota DPRD Pro

vinsi Riau Yulianti ke Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rohul (Rokan Hulu), Kamis (25/11/2017), disambut gembira oleh sejumlah anggota masyarakat di sana yang sudah

Karmila Minta Masyarakat Bijak Memakai Sumber Daya “Saya menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka terhadap lingkungan sangat bagus dan beranalisa.” Karmila Sari S.Kom. MM, anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Kabupaten Rohil (Rokan HIlir), meminta semua elemen masyarakat di daerah ini untuk bijak memakai sumber daya yang ada untuk mendukung kehidupan agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang dan seterusnya. Karmila mengatakan hal itu saat melakukan Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup Provinsi Riau ini dilakukan di SMAN 1 Rantau Kopar, Selasa (7/11). Karmila punya cara tersendiri agar acara yang ia gelar mendapat perhatian para hadirin, antara lain dengan cara menyelenggarakan kuis. “Saya menilai beberapa pertanyaan mereka tentang menumbuhkan kesadaran mengelola lingkungan dan perhatian mereka terhadap lingkungan sangat bagus dan beranalisa,” katanya. Iapun senang melihat perkembangan anak-anak didik yang berwawasan luas. “Saya sandingkan acara ini dengan pemberian 10.000 pohon dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdiri dari Matoa, Durian, Sirsak, Gaharu dan Jengkol. Pohon-pohon ini akan diberikan ke empat Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Rantau Kopar, diantaranya Bagan Cempedak, Sei Rangau, Rantau Kopar dan Sekapas. Ia meminta kepada masyarakat, seolah-olah untuk mendukung Adiwiyata, kantor-kantor termasuk kantor Kapolsek, perkarangan masyarakat dan kelompok masyarakat. Niat pihaknya memberikan pohon ini agar buah dan manfaat yang dihasilkan bisa memberi pendapatan ekonomi bagi masyarakat Rantau Kopar, selain

lama menunggu kehadiran Yulianti. Yulianti yang merupakan politisi PD (Partai Demokrat) itu pulang ke dapilnya di Rohul untuk memanfaatkan masa reses. Di Rohul Yulianti menggelar pertemuan dengan masyarakat, dimaksudkan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang diwakilinya. Tampak hadir pada acara pertemuan antara Yulianti dengan masyarakat yang dilangsungkan di Kantor Desa Pematang Tebih tersebut, yaitu Kepala Desa Selamat, Ketua BPD Masri B dan masyarakat Desa Pematang Tebih. Dihadapan masyarakat, Yulianti menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan akan terus diupayakan untuk dilaksanakan di Desa Pematang Tebih. Pada kesempatan tersebut, Yulianti juga menyerahkan bantuan kepada anggota perwiritan kaum ibuibu yang ada di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu. (ee/ rsc)

membiasakan karakter mencintai pohon dengan merawatnya yang secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup mereka secara harmonis. Sementara itu acara Sosialisasi Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Riau dilakukan di Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih. Perda ini memberi informasi termasuk diantaranya tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, bagaimana menyampaikan laporan pencemaran, apa tuntutan dan hukuman terhadap pelaku pencemaran dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar terus harmonis yang bisa dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan masa depan. Hal kecil itu tidak buang sampah sembarangan, penanaman pohon (one man one tree), tidak membuka lahan dengan membakar. Karena dominan lahan gambut di Rohil maka pemanfaatan harus bijaksana agar tidak terulang lagi kebakaran, rusaknya ekosistem, semakin berkurang dan keruhnya air dan lain-lain. “Sosialisasi ini disandingkan dengan pelatihan lapangan cara pembenihan Ikan Lele karena dianggap sebagai alternatif pendapatan ekonomi. Selama ini masyarakat Rohil mengandalkan perkebunan sawit untuk pemanfaatan lahan,” katanya. Alternatif budidaya ikan ini menjadi solusi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mendapatkan pendapatan ekonomi yang menjanjikan sehingga kedepan Manggala Sempurna harapannya menjadi sentra pembenihan dimana masyarakat Rohil tidak perlu mencari benih ikan lele di daerah lain lagi sehingga lebih ekonomis. (ee/skc)

DPRD

advertorial DPRD Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Siapkan Ranperda Zakat,

Ini yang Dilakukan Pansus Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis M

Pansus (Panitia Khusus) Pengelolaan Zakat DPRD Kabupaten Bengkalis terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan Ranperda Pengelolaan Zakat. Antara lain, melakukan kunjungan konsultasi, yang merupakan salah satu upaya anggota Pansus DPRD untuk mencari payung Hukum bagi Pemerintah Daerah dan dapat digunakan dan berhasil guna yang dapat di pertanggungjawabkan nantinya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

elalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis beberapa hari yang lalu telah membuat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bengkalis No 2 tahun 2018 tentang pembentukan panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah salah satu tentang pengelolaan Zakat. Adapun Anggota Pansus Pengelolaan Zakat yang telah di tetapkan dalam Keputusan Paripurna tersebut diketuai Sofyan, S.Pd.I, dengan wakil ketua Irmi Syakip Arsalan, S.Sos. Sedangkan para anggotanya, yaitu Syaiful Ardi, Fahrul

Nizam, ST, Ita Azmi, H. Thamrin MAli, SH, Ir. H. Samsu Dalimunthe, Syahrial, ST, dr. H. Fidel Fuadi, H. Abi Bahrun, SS, M.Si, Febriza Luwu, Indrawan Sukmana, ST, Zamzami Harun, ST, Johan Wahyudi, H. Mawardi dan Sukaddi. Konsultasi Pansus PEngelolaan Zakat diterima langsung oleh Pimpinan BAZNAS Propinsi Riau H. Yurnal Edward, SE, M.Si, Dr. H. Azwar Azis, SH, M.Si ( wakil ketua ), Yahanan, M.Sy ( Wakil Ketua ). Pertemuan dilakukan di komplek masjid Raya An-Nur jalan Hangtuah Pekanbaru. turut diundang ketua baznas Bengkalis H. Ali Ambar dan Bpk Edi Se-

tiawan dari Inspektorat. Konsultasi Pansus DPRD Bengkalis di dampingi langsung oleh Radius Akima sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Sumarhadi ( Kabag. Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis), Zubari ( Kabag. Humas DPRD Kab. Bengkalis ), M. Yanes ( Kasubag. Prokoler), ISri hartati ( Staf Persidangan ), Junelfi (Staf Bagian Humas dan Protokoler ). Dalam Sambutan Ketua Baznas Riau H. Yurnal mengatakan sangat bangga dan Berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis karna telah memberi Seport yang luar biasa kepada Baznas Kabupaten Bengkalis yang berjuang bersama sama menegakkan salah satu rukun Islam yang ke 3 yang selama ini di anggap majinal oleh masyarakat Islam itu sendiri.selanjutnya Bpk Yurnal menjelaskan salah satu 3 kekuatan pokok lembaga pengelolaan zakat adalah Kekuatan Financial yaitu menghitung potensi melalui pengelolaan secara modern, yang paling perlu di benahi adalah infrastukrur di dalamnya.dan ketua Baznas Propinsi Riau sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada ketua dan anggota pansus pengelolaan zakat karna telah mendukung secara sistem. Dalam kesempatan ini juga ketua Baznas Propinsi Riau menyerahkan 2 buah buku kepada ketua Pansus yaitu Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Zakat Nasional dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Ketua PAnsus karna Ranperda ini berkaitan dengan Kemaslaha-

tan Umat maka ini sangat hati hati karna ini merupakan bagian dari pada ibadah yang harus di jalankan. dalam kesempatan ini juga ketua Pansus Bpk. Sofyan meminta gambaran singkat terkait dgn Ranperda Pengelolaan Zakat. Ketua dan Anggota Pansus DPRD kabupaten Bengkalis sangat mengapresiasi kerja lembaga Baznas Propinsi Riau yang menerapkan Prinsip Amanah, Transparan dan Propesional serta akan menjadi contoh sebagai lembaga keuangan yang memiliki pelayanan optimal. Sebelumnya, Tim Pansus Ranperda Pengelolaan zakat DPRD Kab. Bengkalis rapat bersama Baznas, MUI, Kemenag, Bagian Hukum Setda, kabag. Kesra, Dinas Sosial, Inspektorat. Tgl, 22 januari 2018. Rapat pembahasan Ranperda pengelolaan Zakat di buka oleh Ketua Pansus bpk. Sofyan turut hadir Wakil Ketua DPRD bpk. Kaderismanto dan Wakil Ketua pansus Irmi Syakip Arsalan Beserta Anggota. Rapat pembahasan dimulai dari bab per bab pasal perpasal sampai dgn penjelasan dri pihak terkait termasuk usulan dan catatan2 khusus dlm rangka perbaikan substansi Ranperda Zakat. Pada Senin (15/1/2018) malam, DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna Tentang Penyampaian 3 Ranperda, Ranperda Pengelolaan Zakat, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Badan Musyawarah Desa, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Zulhelmi, SHI. Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Bengkalis H Arianto, Anggota DPRD Kab. Bengka-

lis serta Dinas, Badan, Kantor dan Bagian lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bupati yang diwakili Plt Sekretaris Daerah H Arianto menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang sebesarbesarnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas terpeliharanya Komunikasi dan Interaksi yang hermonis, serta kontrol yang efektif dalam menjaga dinamika penyelenggaraan agenda Pemerintah, terima kasih juga kami hanturkan atas diagendakan Sidang Paripurna pada hari ini. Bupati berharap, kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan hermonis diantara Eksekutif dan Legislatif selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, Harapan ini tak bosan-bosannya kami sampaikan, guna menjaga kelangsungan pembangunan Daerah. Karena, pengajuan RANPERDA ini berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan yang memang diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini. â&#x20AC;&#x153;Kemudian kami juga berharap, baik RANPERDA Kabupaten Bengkalis tentang barang Milik Daerah maupun Badan Permusyawaratan Desa serta Badan Amil Zakat, yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat segera ditetapkan menjadi PERDA. Sebab, pengesahan ketiga RANPERDA tersebut menjadi peraturan Daerah, sangat berpengaruh bagi percepatan pembangunan, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Daerah ini,â&#x20AC;? katanya.***

Pemerintah Kota

infotorial Pemko pekanbaru

Pekanbaru

Wako Firdaus Diuji pada Indonesia Visionary Leader “Yang kedua bagaimana kita membangun Kota Pekanbaru secara fisik dan tata kelola dalam masyarakat smart city, kota yang cerdas.”

ELAKSANAAN Indonesia Visionary Leader (IVL) 2018 yang digelar Koran Sindo menghadirkan 12 kepala daerah berprestasi di tanah air. Salah satu di antaranya turut hadir Walikota Pekanbaru DR.H. Firdaus, ST.MT. Acara itu berlangsung di Gedung Sindo Jakarta Pusat, Kamis (25/1). Kegiatan IVL ini digelar sebagai bagian komitmen Koran Sindo dan MNC Group melahirkan pemimpinpemimpin bangsa yang berkualitas serta visioner. Dalam Kesempatan tersebut, Walikota memaparkan visimisi pembangunan kota yang dipimpinnya dua periode itu. Usai memberikan pemaparan, kepada pekanbaru.go.id Wako menyebutkan, bahwa inovasi yang dilakukan membangun Kota Pekanbaru berada dalam dua sisi, yang pertama bagaimana kita membangun masyarakat nya men-

jadi masyarakat yang berkualitas yaitu masyarakat Madani. “Yang kedua bagaimana kita membangun Kota Pekanbaru secara fisik dan tata kelola dalam masyarakat smart city, kota yang cerdas, “ ujar nya. Ditambahkan Wako, sebenarnya ini semua berawal dari cita-cita pendiri bangsa dalam membangun bangsa dan negara menuju kemerdekaan. NKRI dibentuk untuk masyarakat yang adil dan makmur sentosa. “Untuk itu kita sebagai pemerintah mampu mewujudkan cita- cita tadi berbangsa dan bernegara agar masyarakat mendapatkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Baik itu di dunia maupun akhirat. Seperti pada syair lagu Indonesia raya telah disebutkan bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk indonesia raya. Artinya masyarakat madani adalah jiwa bangsa masyarakat yang berkualitas kita beri label menjadi modal pembangunan terutama untuk generasi milenia, generasi masyarakat muda madani yang akan memimpin pekanbaru kedepan dan merebut peluang indonesia,” ungkap Walikota Pekanbaru,

DR.H.Firdaus,ST.MT Dijelaskan Wako, kita akan lakukan ekselarasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Program unggulan Kota Pekanbaru yaitu dalam membangun smart city masyarakat madani dengan enam pilar.

Yang pertama pemerintah yang cerdas, kedua masyarakat yang cerdas, ketiga lingkungan cerdas, ke empat ekonomi yang cerdas, kelima mobility, keenam tempat tinggal yang cerdas. “Kemudian kita lakukan Pemerdayaan Masyarakat smart poeple dua fokus lingkungan Rukun Warga PMB RW dan Ekonomi Kerakyatan menggerakkan di lingkungan RW kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang entrepreneur. Selain itu tiga elemen (3U) Umarah, Ulama dan Ummat,” ujar Wako. Walikota berharap setelah IVL 2018 ini akan lahir tidak hanya kepala daerah yang visioner tapi generasi muda yang visioner dengan semangat entrepreneur. “Mereka bisa membangun bangsa dan negara yang lebih baik dan merebut peluang bangsa ini untuk menjadi negara maju sejahtera. Selain itu, peluang kita menjadi negara 1 dari 7 negara maju dunia secara ekonomi di tahun 2030,” terangnya. IVL ini digelar sebagai bagian komitmen Koran Sindo dan MNC Group melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas serta visioner, ”Program ini dikemas untuk menguji sejauh mana visi sekaligus kompetensi para pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahannya,” kata Pemimpin Redaksi Koran Sindo, Pung Purwanto. Para peserta IVL, kata Pung, akan menjalani proses penilaian dari para panelis yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono; Rektor Universitas Paramadina Firmanzah. Selain itu, Ketua Indonesia Institute For Corporate Directorship Andi Ilham Said; serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto.***

Lagi, Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan Bergengsi “Sejalan dengan dipindahkannya kantor Walikota yang baru ke Kecamatan Tenayan Raya, MPP diharapkan dapat menjadi rumah dan pusat dari segala pelayanan publik, yang memiliki pelayanan terpadu yang terbaik untuk masyarakat.” Walikota Pekanbaru Dr. H.Firdaus, ST. MT. pada hari ini Rabu (24/1) akan menerima anugerah penghargaan kategori Kota Pelayanan Publik Terbaik tahun 2017. Acara penerimaan itu dilaksanakan di ruang Serba Guna lantai 1, Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Jakarta Selatan. MENPAN-RB melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik, mengatakan bahwa peng anugerahan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru karena telah memiliki OPD yang memberikan pelayanan publik, seperti Pelayanan Perizinan (DPM PTST), Pelayanan Kesehatan (Diskes) dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Disdukcapil). “Alhamdulillah, setelah mendapat nilai 100 dari Ombudsman RI bulan kemarin, sekarang pelayanan publik kita mendapat nilai A dari KEMENPAN-RB. Nah, Rabu besok (hari ini,red), saya akan memenuhi undangan KEMENPAN-RB untuk menjemput langsung piala penghargaan tersebut,” ungkap Walikota kemarin di Pekanbaru. Pencapaian pelayanan publik yang sudah dinilai baik tersebut, tidak membuat Pemerintah Pekanbaru berhenti sampai disini. Diminta untuk tidak merasa puas, Walikota justru akan meningkatkan level penilaian tersebut, dari tingkatan baik menjadi tingkatan dengan pelayanan yang lebih baik lagi. “Kota Pekanbaru kemajuan pembangunannya didukung 90 persen dari dana investasi usaha. Nah, bilamana kita bisa jadi tuan rumah yang baik, maka pintu gerbang utamanya adalah pelayanan. Dan jika pelayanan kita baik, maka Insya Allah Investor pun mau dan tertarik berinvestasi di kota kita,” ujar Firdaus. Hal ini merujuk terhadap rencana Walikota yang dalam waktu dekat, tepatnya pertengahan 2018 mendatang, akan mengoptimalkan bangunan fisik kantor Walikota menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Sejalan dengan dipindahkannya kantor Walikota yang baru ke Kecamatan Tenayan Raya, MPP diharapkan dapat menjadi rumah dan pusat dari segala pelayanan publik, yang memiliki pelayanan terpadu yang terbaik untuk masyarakat. “Pertengahan tahun ini, Insya Allah kita akan fungsikan kantor Walikota yang sekarang menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Prosesnya sejalan dengan dipindahkannya kantor Walikota yang baru ke Tenayan Raya. Nanti jika MPP ini sudah beroperasi, maka pengusaha atau investor yang mau ngurus izin, tak lagi datang seperti ke kantor pemerintah, tapi seperti datang ke Mall, suasana Mall. Apa yang mereka butuhkan, semua ada. Dan ini tentu dibekali juga dengan keramahan dan pelayanan yang diberikan, “ tutup Firdaus.***

Pemerintah Provinsi

Riau

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemprov Riau

Siak

Gubri: November Ini Jembatan Siak IV Sudah Bisa Dilalui

Y G

UBRI (Gubernur uk Pilonnya juga sudah ada. Riau) ArsyadjulianKarena itu kami optimis se‘’Pengerjaan jembatan yang dimulai di Rachman memaslesai pada bulan November kembali sejak Desember 2017 lalu, telah tikan Jembatan Siak IV bisa ini. Tentu nanti juga akan ada mencapai 15 persen. Ditargetkan pada dilalui paling lambat Novemtes dari komisi jalan dari Keakhir bulan November 2018 ini ber 2018 ini. Pemprov Riau menterian,’’ jelasnya. sudah minta kontraktor untuk Gubernur Riau Arsyadjembatan yang menghubungkan menggesa pengerjaan jembatan juliandi Rachman turun langSudirman ujung dengan yang mangkrak pembangunannya sung untuk meninjau pelaksanaan Rumbai Pesisir ini sejak 2012 lalu. pengerjaan jembatan tersebut guna sudah bisa dilalui.” Baru pada tahun 2017, di bawah menjawab keraguan masyarakat. Apalakepemimpinan gubernur yang akrab dengi beberapa pihak mengaku pesimis jembatgan panggilan Andi Rachman itu, jembatan tersean ini bisa selesai pada tahun ini. Dan dari hasil but kembali dilanjutkan dengan pagu anggaran mencapai peninjauan pihak kontraktor menjamin pada November Rp115 miliar, dengan penganggaran tahun 2017 dan 2018. pengerjaan selesai. ‘’Sama-sama kita lihat, saat ini pembangu‘’Pengerjaan jembatan yang dimulai kembali sejak Denan masih on schedule. Sesuai target akhir November sudah sember 2017 lalu, telah mencapai 15 persen. Ditargetkan pada tuntas. Lihat itu, besi-besi dan pilon yang akan menyambung akhir bulan November 2018 ini jembatan yang menghubungjembatan sudah siap, tinggal menyambungnya saja,’’ kata Gukan Sudirman ujung dengan Rumbai Pesisir ini sudah bisa dibri. lalui,’’ ujar perwakilan kontraktor pelaksana dari PT Brantas Dari penjelasan kontraktor, kata Gubri, salah satu fokus Adi Karya, Hidayat kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi lanjutan pembangunan Siak IV diantaranya pada pilon yang Rachman, saat meninjau pengerjaan jembatan Siak IV di Kekini sudah mencapai 40 meter dari ketinggian 75 meter yang camatan Rumbai beberapa waktu lalu. ditentukan. Walaupun awalnya pembangunan pilon ini sem‘’Memang ada kendala kami saat memulai pengerjaan lalu, pat terhenti beberapa saat karena ada pengecekan dari kemendimana pihak Kementerian dari Komisi Keselamatan Jalan, terian terkait melalui Komisi Keselamatan jembatan, untuk Jembatan dan Terowongan, belum memberikan izin, terkait memastikan mutu kekuatan jembatan. dengan safetynya saja. Dan sekarang kita sudah mendapatkan ‘’Jadi masyarakat jangan ragu lagi, pihak kontraktor menizinnya. Kita tetap optimis selesai sesuai target,’’ sambung Hijamin November selesai. Tentu dengan selesainya jembatan dayat, sebagaimana dilansir cakaplah.com. ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akses jalan akan Dijelaskan Hidayat, pengerjaan yang telah selesai dikerjasemakin terbuka, dan tentu ekonomi masyarakat yang ada di kan, seperti infrastruktur jalan dari Rumbai menuju jembatan, sini juga akan meningkat,’’ ungkap Andi. penimbunan di sisi jalan Sudirman Pekanbaru, pengerjaan Pembangunan jembatan Siak IV sebelumnya dihentikan paving blok, dan juga persiapan pemasangan gerder. ‘’Jadi pengerjaannya pada tahun 2012 lalu, dan diklaim pengerjaan kita hanya tinggal penyambungan jembatan dari sisi Rumbai sudah mencapai 79 persen. Namun dikarenakan ada perdan jalan Sudirman. Semua peralatan sudah tersedia termasmasalahan hukum, pembangunannya jadi terhenti.***

infotorial Pemkab siak

Bupati Dukung Gerakan Menghafal Al-Qur’an dengan Metode Rabbani

“Ke depan ia ingin konsep pengembangan Qur’an yang telah dikembangkan di Kabupaten Siak juga bisa dinikmati masyarakat Riau melalui aplikasi metode Rabbani.”

AYASAN Pendidikan Masyarakat Madani Riau melaksanakan Seminar bertajuk Riau Menghafal ke- III di hotel Alfa Pekanbaru, Minggu pagi (14/01/17). Kegiatan ini merupakan pelatihan menghafal Qur’an dengan mengaplikasikan metode khusus yang disebut dengan Metode Rabbani yang dikembangkan untuk semua golongan umur dan profesi. Melalui Teori dan Praktek Menghafal Qur’an yang dikembangkan tersebut, para peserta diharapkan mampu menghafal 4-10 halaman perhari. Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si yang turut diundang hadir terlihat antusias mengikuti kegiatan bertujuan membumikan Al-Quran ditengah masyarakat tersebut. Sebagai bentuk dukungan, ia turut mempraktekkan teori yang diajarkan dalam pelatihan yang dihadiri sekitar 200 peserta dari seluruh kalangan masyarakat dari berbagai Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau itu. “Pak Bupati tadi berkesempatan

mempraktekkan metode Rabbani, beliau bahkan mampu menghafal sebaris ayat Al-Qur’an dalam tempo waktu kurang dari dua menit.” kata Ketua Yayasan Madani Riau dan pembina MTS Tahfids Internasional Rabbani Ustadz Isran Bidin. “Selama ini tahfidz kan lebih populer dikalangan santri di pondok pesantren dan rumah tahfiz. Melalui 6 langkah Metode Rabbani, kedepan kita ingin gerakan menghafal Qur’an menjadi tren bagi semua kalangan masyarakat Riau” jelas hafidz asal Kuntu Kampar Kiri ini. Untuk itu ia berharap dukungan banyak pihak untuk terus menghidupkan gerakan Riau menghafal yang ditaja sekali dalam sebulan. “Kami melihat ada kesamaan visi dari gerakan Riau Menghafal Al-quran beliau bahkan cerita ingin mengirim utusan anak-anak Siak untuk mengikuti pelatihan Riau Menghafal Jilid 4 Bulan Februari mendatang. Terimakasih atas perhatian dan kehadiran Pak Bupati dan DR. Alwizar pada acara

tadi” sebutnya. Sementara itu Bupati Siak dalam sambutannya, mendukung gerakan Riau Menghafal menjadi tren baru bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning. “Sesuai namanya, gerakan Riau Menghafal harus menjadi milik masyarakat Riau. Harus lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan ini” kata beliau. Saat ini putra-putri di negeri Istana memiliki banyak akses lembaga pendidikan formal dan informal untuk menjadi seorang hafidz dan hafidzah, diantaranya melalui keberadaan rumah tahfidz, pondok pesantren tiap kecamatan, MAN Insan Cendikia dan Gerakan Maghrib Mengaji di Mesjid dan Mushalla serta rumah-rumah warga. Kedepan ia ingin konsep pengembangan Qur’an yang telah dikembangkan di Kabupaten Siak juga bisa dinikmati masyarakat Riau melalui aplikasi metode Rabbani “Dengan metode ini InsyaAllah semua bisa jadi penghafal Qur’an,” tutupnya.***

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis “Adapun sasaran program MY yang akan dimulai sejak tahun 2018 hingga 2021 mendatang. diantaranya, Jalan Ketam PutihSekodi (Kecamatan Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Kecamatan Siak Kecil), Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center.”

I hadapan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi ketika melakukan kunjungan kerja ke Bengkalis, Bupati Bengkalis Amril Mukminin memaparkan sejumlah program kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Silaturrahmi dan pertemuan bersama berbagai sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, anggota Forkompimda Bengkalis, pemuka Agama, tokoh masyarakat serta pemuka adat ini, digelar di lantai II kantor Bupati Bengakalis, Selasa 16 Januari 2018. Bupati menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi dan spesifikasi Daerah Kabupaten Bengkalis. Seperti jumlah kecamatan yang saat ini memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan, 158 desa dan luas wilayah 7.773,93 km2. Dihadapan Kabinda Riau, orang nomor satu di Negeri Junjungan ini juga memaparkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Selain itu, Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Bupati Amril Memaparkan Program Multiyears (MY) alias kontrak tahun 2018-2021 pada tujuh titik. “Adapun sasaran program MY yang akan dimulai sejak tahun 2018 hingga 2021 mendatang. diantaranya, Jalan Ketam Putih-Sekodi (Kecamatan Bengkalis), Jalan Muntai-Bantan Air (Kecamatan Bantan), Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil (Kecamatan Siak Kecil), Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Barat Duri (Kecamatan Mandau-Pinggir), Jalan Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang (Kecamatan Rupat) dan Pembangunan Duri Islamic Center,” Papar Amril. Untuk diketahui, kedatangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Riau, Marsma TNI Rakhman Haryadi dan rombongan, dalam melakukan kun-

Terima Kunjungan Kabinda Riau

Bupati Amril Paparkan Program Multi Years

jungan kerja di Kabupaten Bengkalis, di sambut hangat Bupati Amril Mukminin. Hal itu terbukti dari jemputan Bupati Bengkalis kepada Kabinda Provinsi Riau untuk makan malam bersama sekaligus silaturrahmi dan mendiskusikan beberapa hal seputar informasi Kabupaten Bengkalis saat ini, di Wisma Sri Mahkota Bengkalis, Senin malam, 15 Januari 2018. “Kami menyambut baik atas kunjungan kerja bapak Rakhman Hariyadi di Negeri Junjungan ini. Apalagi kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Tentunya kita berharap dapat menambah informasi baik mengenai pencegahan berbagai ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini, maupun halhal lainnya,” tutur Bupati. Kepada Kabinda Riau, Amril juga menginformasikan, bahwa sejauh ini

kondisi Kabupaten Bengkalis, relatif aman. Begitu pula semangat persatuan dan kesatuan. Meskipun masyarakat Bengkalis terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan sebagainya, namun tidak ada persoalan-persoalan sara yang muncul dan menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. “Ini semua dapat kita wujudkan berkat adanya sinergisme antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis, aparat penegak hukum, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan berbagai komponen terkait dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan,” jelasnya. Meskipun demikian, sesuai posisi geografis daerah ini yang berada di daerah perbatasan, serta sebagai salah satu pintu masuk dari negara luar, kemungkinan

terjadinya tindak kriminalitas, seperti penyelundupan dan peredaran narkoba, tetap ada. Apalagi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan selat melaka, banyak terdapat pelabuhan rakyat yang sulit untuk dipantau setiap saat. Disamping menyampaikan itu, Bupati juga mengutarakan kesiapan Kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung. “Sejauh ini relatif kondusif. Berkenaan itu juga dan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu suksesnya pesta demokrasi dimaksud, tadi siang (Senin,red), Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah melakukan penandatangan pakta integritas netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018,” jelasnya. Sementara itu, Kabinda Riau mengaku sangat berbahagia dengan dukungan, sambutan dan informasi yang diberikan dalam kunjungannya di Kabupaten Bengkalis. “Tentunya kami berharap, koordinasi dan komunikasi yang baik ini dapat terus terjalin agar berbagai

isu-isu permasalahan yang terjadi di daerah, dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan perpecahan dikemudian hari,” tutur Marsma TNI Rakhman Haryadi. Beliau juga menyinggung langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah melakukan perjanjian atau Pakta Integritas kepada seluruh ASN dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini. Menurutnya, keberanian dan sikap

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, merupakan hal yang patut diapresiasi. Terlebih saat ini pemerintah telah berupaya meminimalisir gesekangesekan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. “Tentunya kita juga berharap, setelah tahapan penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur selesai, Bengkalis juga dapat melakukan Pakta Integritas dengan seluruh partai yang ada di daerah ini, agar tetap bersama menjaga kondisi daerah yang kondusif,” sebutnya.***

Wabup Bengkalis Minta ASN Tingkatkan Kualitas Kerja

“Evaluasi diri, dan terus evaluasi. Muhah-mudahan di awal tahun 2018 ini kita semakin bisa berinovasi dan membuat daerah ini semakin maju dalam segala bidang. Jangan abaikan tangung jawab.” Wabup (Wakil Bupati) Bengkalis, H Muhammad, meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk terus meningkatkan kedisiplinan kerja dan memenuhi kewajiban yang telah diberikan. “Pegawai Negeri Sipil ataupun tenaga honorer merupakan profesi yang sampai hari ini masih menjadi idola. Banyak yang masih berharap dan antri untuk menduduki profesi ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan kepada kita

semua,” tutur Wabup. Ungkapan itu disampaikannya ketika memberikan pengarahan usai mengikuti senam kesehatan ASN di Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis, pagi Jumat, 19 Januari 2018. Wabup juga mengajak seluruh pihak, untuk meningkatkan kualitas kerja dalam membangun kabupaten berjuluk Negeri Junjungan. Jika di tahun 2016 maupun 2017 lalu masih belum maksimal, maka di tahun 2018 ini harus lebih baik dari sebelumnya.. “Evaluasi diri, dan terus evaluasi. Muhah-mudahan di awal tahun 2018 ini kita semakin bisa berinovasi dan membuat daerah ini semakin maju dalam segala bidang. Jangan abaikan tangung jawab,” pintanya. Muhammad juga meminta, seluruh ASN harus menjadi team work yang baik, selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi aktif agar berbagai permasalahan dan persoalan dapat dipecahkan bersama. “Kita merupakan salah satu kabupaten tertua. Harusnya kita menjadi pioner dalam kemajuan daerah. Jangan sampai kalah dengan kabupaten pemekaran dari kita. Kita harus siapkan diri dan terus mengabdi untuk daerah ini,” kaatanya. Diakhir pengarahannya, Muhammad kembali mengingatkan ASN agar selalu menghadiri kewajiban-kewajiban seperti senam, apel masuk dan pulang kantor dan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan ASN untuk hadir. Terlihat hadir pada senam pagi itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, H Arianto, para Asisten dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.***