Majalah Pena Amira Edisi 102 - Mei 2019

EDISI 102 - Mei 2019

Sabar

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

4

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

C

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

OBA bayangkan ini: di saat perut “memekik� karena tak berisi lantaran sedang menjalani ritual ibadah puasa, di sekitar kita terlihat dengan jelas sejumlah orang yang mengunyah makanan dengan lahapnya, seakan nasi sepiring tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perutnya yang tengah keroncongan.

Coba bayangkan ini: di tengah panas terik yang seakan membakar ubun-ubun, kita tak bisa meneguk agak setetes air pun lantaran sedang menjalani ibadah puasa. Padahal, pekerjaan rutin yang kita lakukan untuk mencari nafkah bersuluhkan matahari, berdiang di bawah terik panas yang memanggang dari pagi sampai petang.

Padahal lagi, kalau mau, betapa air yang dibutuhkan bisa dengan sangat gampang didapatkan.

Inilah, antara lain, hebatnya ibadah puasa: menuntun setiap orang yang mengamalkan ritual tersebut punya tingkat kesabaran yang ekstra tinggi. Seberat apa pun godaan, bagi yang memahami substansi ibadah puasa, diniscayakan tidak akan membatalkan ibadahnya, apa pun yang terjadi. Ibadah puasa telah menuntun semua orang untuk tidak melanggar apa-apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar.

Sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sabar merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Secara langsung, puasa mengajarkan dan melatih kita bersabar. Bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari; sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa; dan lainnya.

Sabar itu ada tiga macam, yang paling tinggi adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar terhadap takdir Allah. Susunan ini ditinjau dari sisi sabar itu sendiri bukan dari sisi orang

yang melaksanakan kesabaran, karena kadang-kadang sabar terhadap maksiat lebih berat bagi seseorang daripada sabar terhadap ketaatan.

Ibadah puasa juga kemudian menuntun semua umat untuk sabar dalam menghadapi realitas kehidupan. Tidak sebatas sabar dalam menahan lapar dan haus –termasuk pemenuhan kebutuhan syahwat--, tapi juga sabar dalam menjalani aneka tantangan yang harus dihadapi dan dijalani di muka bumi ini. Termasuk sabar ketika diterpa oleh kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan.

Bahkan kesabaran dalam konteks kasus seperti ini terkadang dihadapkan dengan kondisi yang kontraproduktif. Ketika oleh sebagian orang di sekitar kita terkesan sangat gampang untuk ganti mobil tiap tahun, atau membekali istrinya dengan aneka perhiasan yang mahal, atau memperbanyak sumber ekonominya; realitas yang kita hadapi malah sebaliknya: untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah sering kelimpungan.

Menjalani kehidupan di muka bumi ini memang dihadapkan dengan sejumlah realitas, baik atau pun.

Ada sementara orang yang kesannya begitu gampang untuk mendapatkan segala yang diinginkan, sementara di bagian lain ada juga sementara orang yang terkesan sangat bersusahpayah, bahkan hanya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang bersifat dasar. Itu pun sering tak mampu mereka cukupi.

Ketika realitas yang kita jalani berupa mulusnya menjalankan roda kehidupan, di mana segala yang diinginkan bisa dengan mudah didapatkan, mungkin tidak menjadi masalah. Persoalan baru muncul manakala kepada kita dihadapkan dengan realitas yang sebaliknya.

Siapkah kita untuk menerimanya?

Dalam konteks kasus seperti inilah menuntut kesabaran yang berspektif luas.***

Raker Komisi IV DPRD 24 Digelar, Riau Bersama Sejumlah OPD & Mitra Kerja

Menyambut Lebaran Sesuai Kemampuan Dapat Rp68 M dari 38 2019 Pemprov, Pemkab Rohil Terus

8

Gesa Infrastruktur

Hebat! Pemkab Inhil Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Riau 3 Kali Berturut-turut

10

Edisi 102 Mei 2019

DPRD Bengkalis Terus Mematangkan Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

*) Penulis adalah Pemimpin Umum

3

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

Menyambut Lebaran Sebagai hari raya terbesar, umat Islam Indonesia menggelar berbagai macam perayaan, seperti takbir keliling misalnya. Idul Fitri juga telah membentuk tradisi dan budaya bagi Muslim Indonesia, yaitu mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahim dengan handai taulan.

4

I

NILAH yang sering terjadi setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, tidak terkecuali di Provinsi Riau.

Yaitu, semua elemen masyarakat, terutama yang menganut agama Islam, mengerahkan segenap dan kemampuan agar bisa menampilkan yang “serba berlebih” di Hari Kemenangan itu.

Seakan “tiada kayu, jenjang pun dikeping;” kalau tidak ada uang, maka ditempuh berbagaik cara agar mampu menampilkan segala sesuatu yang baru di Hari Raya Idul Fitri itu. Iya pakaian yang serba baru, rumah yang dicat baru, sepatu yang dibeli baru, dan perabotan rumah yang juga dibeli baru.

Belum cukup, makanan yang disajikan

agak jauh berbeda dibandingkan dengan hari-hari biasanya.

Seperti sudah menjadi “tradisi”, merayakan hari raya Idul Fitri mesti ditandai dengan semua yang seba baru dan istimewa. Itulah yang kemudian memicu sebagian orang berasumsi, bahwa hari raya bagi umat Islam itu adalah “hari pemborosan”, dimana hampir setengah atau bahkan lebih “kekuatan” ekonomi keluarga Muslim terserap disitu. Lihat saja fakta di lapangan, belanja keluarga menghadapi Idul Fitri, jumlahnya bisa sampai 6 kali lipat dari penghasilan bulanan mereka.

Ada kesan bahwa umat Islam seperti “memaksa diri” dan membebani diri dengan sesuatu yang terkadang

diluar kemampuan untuk melakukannya. Yang sehari-hari jarang menyajikan menu makanan special, tiba-tiba hari itu harus memaksakan diri untuk bisa menyajikan hidangan istimewa.

Yang sehari-hari tampil dengan pakaian biasa-biasa saja, ujuk-ujuk kepingin tampil glamour, padahal kemampuan finansilanya belum tentu mendukung.

Idul Fitri bagi para sahabat dan ulama salafus shalih, akhir Ramadhan merupakan momen yang sangat menyedihkan dan penuh air mata.

Satu bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, tak terasa telah usai dan pergi setidaknya selama satu tahun. Itu pun jika umur masih mencapainya.

5

LAPORAN UTAMA Walaupun kepergian Ramadhan penuh dengan nuansa kesedihan, namun merayakan hari raya adalah kewajiban.

Adalah hal yang sangat umum terjadi di berbagai negara idul fitri dirayakan dengan meriah. Sebagaimana sebuah perayaan, tentu kita harus menghindari sikap berlebih-lebihan. Dikhawatirkan terlalu terbuai dalam perayaan malah menghilangkan esensi dari Idul Fitri itu sendiri.

Lumrah di negeri Indonesia bahwa Idul Fitri dipahami sebagai “hari kemenangan”. Hal ini dikarenakan masyarakat kita menyebutnya sebagai “idul fitrah”, dan diartikan sebagai “kembali ke fitrah”. Fitrah atau suci, yaitu ketika manusia bersih dari segala dosanya karena telah melaksanakan puasa Ramadhan sebulan sebelumnya.

Secara bahasa “iedul fithr” memiliki arti “hari raya makan” atau “hari raya berbuka”. Disebut demikian karena pada hari tersebut umat Islam tidak lagi berpuasa karena Ramadan telah selesai, malah diharamkan untuk berpuasa. Tapi jika memang masyarakat kita lebih suka mengartikannya sebagai “hari kemenangan”, maka kita mesti merenungi apa maksud dari kemenangan.

“Menang” diartikan bahwa kita mampu menahan diri selama sebulan.

Mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa walau hukum asal dari hal-hal tersebut adalah boleh. Ya, merayakan hari raya kemenangan karena kita berhasil “mengalahkan diri sendiri” selama sebulan.

Jika mengerjakan yang halal saja tidak boleh (yaitu makan, minum, dan berhubungan bagi suami istri), apalagi yang haram? Karena itu mari kita ingat-ingat kembali selama sebulan ini,

6

LAPORAN UTAMA adakah masih kita berbuat hal yang haram? Meskipun hal yang haram tersebut secara hukum tidak membatalkan puasa (atau hal haram tersebut dilakukan di waktu berbuka), apakah esensi dari berpuasa dan mengalahkan diri sendiri tersebut sampai ke dalam hati kita?

Kita ingat-ingat kembali juga, apa tujuan kita bersusah payah berpuasa selama sebulan? Kalau kita memikirkannya murni pakai logika, maka berpuasa itu tidak masuk akal. Manusia butuh kalori, butuh sumber energi untuk menjalankan aktivitas sehariharinya. Kondisi kekurangan energi atau hipoglikemi dalam waktu berjamjam akan membuat pekerjaan seseorang menjadi tidak efektif.

Mungkin itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang tidak beriman yang memang tidak mengerti. Bahkan seorang liberalis dengan angkuhnya bercuit “Mana bisa Allah mewajibkan puasa?

Pa dahal fitrah manusia itu kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum.” (naudzubillah).

Harus diakui, Di Indonesia, Idul Fitri adalah hari raya terbesar dan termeriah bagi umat Islam.

Sebagai hari raya terbesar, umat Islam Indonesia menggelar berbagai macam perayaan, seperti takbir keliling misalnya. Di

samping itu, Idul Fitri juga telah membentuk tradisi dan budaya bagi Muslim Indonesia, yaitu mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahim dengan handai taulan.

Lalu, bagaimana Rasulullah saw. merayakan hari raya yang jatuh pada satu Syawal itu? Apa saja yang dilakukan Rasulullah saw. di hari kemenangan umat Islam itu? Merujuk buku How Did the Prophet & His Companions Celebrate Eid?, Rasulullah saw. dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan hari raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah (624 M) atau usai Perang Badar.

Dari beberapa riwayat d i s ebutk a n bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah saw. untuk meny-

ambut dan merayakan hari Idul Fitri.

Pertama, takbir. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadhan hingga pagi hari satu Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam AlQur’an Surat AlBaqarah ayat 185: “Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir (membesarkan) nama Allah atas petunjuk yang telah diberikanNya kepadamu, semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur.”

Kedua, memakai pakaian terbaik.

Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini terekam dalam hadist yang diriwayatkan Al-Hakim.

Ketiga, makan sebelum shalat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan berpuasa adalah hari raya Idul Fitri.

Bahkan, dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada saat hari Idul Fitri itu pahalanya seperti orang yang sedang puasa di hari-hari yang tidak dilarang.

Sebelum shalat Idul Fitri, Rasulullah saw. biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil; tiga, lima, atau tujuh. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa: “Pada waktu Idul Fitri Rasulullah saw. tidak berangkat ke tempat shalat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil.” (HR. Ahmad dan Bukhari) Keempat, shalat Idul Fitri. Rasulullah menunaikan shalat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya – baik laki-laki, perempuan, atau pun anakanak.

Rasulullah memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya

shalat Idul Fitri.

Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan shalat Idul Fitri, biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar dua meter. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah.

Kelima, mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika saat hari raya Idul Fitri, Rasulullah menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan saking asyiknya, sebagaimana hadist riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, Aisyah sampai menjengukkan (memunculkan) kepala di atas bahu Rasulullah sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas.

Keenam, mengunjungi rumah sahabat. Tradisi silaturahim saling mengunjungi saat hari raya Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitu pun para sahabatnya. Pada kesempatan ini, Rasulullah dan sahabatnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Sama seperti yang dilakukan umat Islam saat ini. Datang ke tempat sanak famili dengan saling mendoakan.

Nah, kalau sudah demikian, masihkah kita memaksakan diri dalam menghadapi Lebaran, semisal mengadakan sesuatu yang sejatinya tidak bisa kita adakan? Misalnya, dengan cara berutang, atau malah dengan cara-cara yang melawan hukum Islam?

Bukankah lebih baik kita menghadapi Idul Fitri sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, dan tidak terjebak pada prinsip memaksakan diri? (e2/dari berbagai sumber)

7

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Advertorial Pemkab Inhil

Hebat! Pemkab Inhil Raih WTP dari BPK RI Perwakilan Riau 3 Kali Berturut-turut Prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Pemkab Inhil (Indragiri Hilir). Yang termasuk membanggakan adalah Kabupaten Indragiri Hilir kembali meraih opini Wajar Tanpa Penge­ cualian (WTP) untuk ketiga kalinya berdasarkan penilaian BPK Perwakilan Riau.

O

pini WTP yang diraih ini disampaikan saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2018, Kamis (16/5/19) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru.

Ada tiga kabupaten yang diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Wakil Bupati H Syamsuddin Uti, didampingi Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, Sekda H Said Syarifuddin serta beberapa pejabat Pemkab Inhil.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK di tiga kabupaten, termasuk Kabupaten Inhil,

8

masih terdapat beberapa temuan dan kekurangan yang harus diperbaiki oleh Pemkab setempat. Namun, berdasarkan Penilaian Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan secara menyeluruh Kabupaten Inhil, Pelalawan dan Kabupaten Siak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Rjau Thomas Ipung Anjar Warsita menyampaikan, capaian opini WTP bukan tujuan utama dari pemerintah daerah. “Namun WTP dapat dijadikan suatu acuan Pemda dalam pengelolaan keuangan serta merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” sebutnya. Ditambahkan, meskipun telah mendapat WTP, namun ada beberapa catatan yang harus dibenahi oleh Pemda setempat dalam kurun waktu 60 hari kedepan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Sementara itu Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti merasa bangga atas capaian WTP tiga kali berturut-turut yang telah diperoleh Pemkab Inhil. “Hasil tersebut merupakan bentuk kerja keras dari seluruh tim Pemerintah Kabupaten Inhil,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekda H Said Syarifuddin, menurutnya berkat kerja keras dari seluruh OPD dalam memperbaiki laporan keuangan, opini WTP dapat diraih. Kedepan ia berharap laporan keuangan di setiap OPD agar dapat ditingkatkan lagi, karena keberhasilan suatu daerah terletak pada laporan keuangannya.

Ucapan selamat serta rasa bangga juga disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan kekurangan yang menjadi catatan oleh BPK harus segera diperbaiki tepat

waktu.

Sebelumnya, Kamis (31/5/2018) pagi, Pemkab Inhil kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Predikat WTP, berhasil diraih jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 seusai melalui proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI beberapa waktu lalu.

Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto dalam rilis yang diterima Tribuntembilahan. com, raihan opini WTP oleh Pemkab Inhil merupakan sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus membahagiakan. Lebih lagi, opini WTP tahun ini merupakan opini kedua kalinya setelah tahun sebelumnya prestasi WTP juga diraih oleh Pemkab Inhil.

“LKPD tahun sebelumnya (2016, red), Pemkab Inhil telah berhasil meraih WTP. Tahun ini, Pemkab berhasil mempertahankan predikat WTP itu,” ujar Pjs Bupati Inhil, Rudyanto dalam sambutannya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru.

Pjs Bupati menuturkan, perolehan prestasi WTP adalah hasil dari kerja keras bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan Bupati Kabupaten Inhil Definitif, HM Wardan. Meski masih terdapat beberapa persoalan yang dicatatkan oleh BPK, dikatakan Pjs Bupati, hal tersebut akan segera dikoreksi sebagai bentuk tindaklanjut dari Pemerintah Kabupaten Inhil. “Memang ada beberapa catatan yang kita terima, namun itu tidak lah mempengaruhi opini WTP oleh BPK. Catatan tersebut akan segera kita tindaklanjuti, kita koreksi dalam 60 hari kedepan,” jelas Pjs Bupati.

Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Harry Purwaka menyebutkan perolehan opini WTP oleh Pemkab Inhil dapat dijadikan sebuah momentum transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan. “Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2017 sudah berhasil mempertahankan pencapaian atas penyusunan laporan keuangan. Jadi, tahun lalu sudah mendapat WTP dan tahun sekarang (berhasil, red) mempertahankan WTP lagi,” ujarnya.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil dengan meraih predikat WTP, diungkapkan Harry Purwaka, menjadi indikator atas penyelesaian permasalahan - permasalah pada laporan keuangannya. “Di tahun 2015 silam, masih ada catatan kalau tidak salah masalah aset.

Tapi, itu sudah diselesaikan di 2016 sehingga bisa WTP. Di 2017, tidak ada permasalahan signifikan, yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangannya,” ungkap Harry Purwaka.

Opini WTP pertama direbut Pemkab Inhil pada tahun 2017 untuk laporan keuangan tahun 2016. Inhil Drs. HM Wardan MP menyebutkan, ini adalah “Kado Terindah” untuk Milad Kabupaten Inhil Ke-52 tahun 2017. Betapa tidak, perolehan WTP tersebut memang sejak lama menjadi dambaan Pemkab Inhil.

“Alhamdulillah, hari ini kami (Pemkab Inhil, red) memperoleh opini WTP yang memang menjadi dambaan dan harapan. Ini merupakan aplikasi dari kerja keras dan upaya keras. Ini adalah ‘Kado Terindah’ untuk Milad Inhil tahun ini,” ujar Bupati Wardan saat wawancara usai Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau, Senin.

Wardan mengatakan, perolehan opini WTP ini tidak hanya hasil dari kerja keras sebuah lembaga, melainkan hasil dari kerja keras bersama lintas kelembagaan di Kabupaten Inhil. “Kami telah bersama telah bekerja keras dan menunjukkan prestasi gemilang dan kinerja yang cukup baik. Raihan ini menjadi motivasi bagi kita kedepannya untuk dapat secara konsisten menjaga prestasi gemilang dan kinerja yang baik ini,” ucapnya.

Perjuangan memperoleh opini WTP, dikatakan Bupati Wardan bukanlah suatu hal yang mudah. Perolehan ini adalah titik awal untuk terus menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik demi menuju tata kelola pemerintahan Kabupaten Inhil yang baik pula. “Mendapatkan memang berat, tapi mempertahankan opini WTP ini akan lebih berat lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, kinerja perlu kita pertahankan bahkan ditingkatkan, salah satunya adalah melalui peningkatan kedisiplinan dalam menjalankan tugas di seluruh lini Pemerintah Kabupaten Inhil,” paparnya.

Disamping itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin menyatakan hal yang sama bahwa, keberhasilan memperoleh opini WTP tersebut, tidak lain adalah berkat dari kerja keras lintas lembaga di Kabupaten Inhil. “Dalam penertiban administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, kami memiliki tim penyusun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tersendiri. Hal-hal detil begitu diperhatikan dalam proses penyusunan, seperti halnya SPPD dan lain sebagainya. Tugasnya juga memen-

uhi informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan,” ujar Said Syarifuddin.

Ke depan, Ia berharap kepada seluruh jajaran aparatur negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil agar dapat senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam menjalankan tugas. “Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik kedepannya. Jangan terlalu cepat puas dengan apa yang diperoleh saat ini. Bekerjalah dengan prinsip kehati-hatian,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Inhil, Pahrolrozy begitu bersyukur atas torehan prestasi pelaporan keuangan daerah tersebut. Menurutnya, perolehan opini WTP ini memang telah sejak dulu diperjuangkan, namun upaya untuk memperoleh WTP tersebut baru membuahkan hasil pada tahun 2016.

“Tentunya ini merupakan suatu hal yang luar biasa, mengingat perjuangan yang tidak henti-hentinya kita lakukan selama ini untuk memperoleh WTP yang akhirnya berhasil didapat untuk pelaporan keuangan tahun 2016 di bawah kepemimpinan Bupati Wardan,” kata Pahrolrozy.

Pada kesempatan tersebut, Pahrolrozy mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan dan turut berpartisipasi sehingga Pemerintah Kabupaten Inhil dapat meraih opini WTP dari BPK Provinsi Riau.

Sebelumnya, Kepala BPK perwakilan Provinsi Riau, Harry Purwaka dalam sambutannya memaparkan, terdapat empat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah, diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. “Dalam penilaiannya, pemberian opini BPK ini didasarkan pada empat kriteria yang terdiri dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan atau ‘adequate disclosures’, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” terang Harry Purwaka.

Untuk diketahui, penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 dilakukan terhadap lima Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau, diantaranya ialah Kabupaten Indragiri Hilir, Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. (adv/hms)

9

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

DPRD Bengkalis Terus Mematangkan Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Para legislator di jajaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bengkalis bersama mitranya di jajaran eksekutif sejak beberapa waktu belakangan disibukkan kegiatan mematangkan sejumlah ranperda (rancangan peraturan daerah), termasuk di antaranya regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

T

ujuan yang hendak dicapai, di antaranya untuk membantu meningkatkan layanan jemaah haji khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis baik layanan transportasi, konsumsi maupun layanan lainnya.

Pemkab bersama DPRD Bengkalis saat ini tengah mempersiapkan Ranperda terkait Pembiayaan Transportasi Haji Daerah, untuk kemudian akan dikonsultasikan ke berbagai daerah agar Perda yang disusun nantinya selaras dengan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pansus Ranperda Pembiayaan Jemaah Haji kemudian melakukan studi banding ke Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang telah memiliki Perda sejenis dan telah mendapatkan penghargaan dari Kemenag terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Bertempat di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pansus yang saat itu dipimpin oleh Syahrial bersama anggota diterima oleh Kabiro Bina Mental Kesra, Kabid PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh) Drs. Afrizal, dan UPT Asrama Haji Padang H. Ali Amran, Kamis (16/05/2019).

“Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menginginkan agar jemaah

10

haji khususnya msyarakat Kabupaten Bengkalis mendapatkan fasilitas terbaik, payung hukum serta memberikan kemudahan bagi jemaah haji dalam menjalankan ibadah haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan sehingga bisa meminimalisir kekurangan atau kendala di lapangan,” ungkap Anggota Pansus Syahrial.

Kabid PHU Drs. Afrizal mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab sepenuhnya mengantarkan jemaahnya dengan selamat ke embarkasi haji. “Bentuk dan proses layanannya tergantung kepada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, dan kebijakan tersebut tergantung dari kemampuan daerah. Ini dialokasikan di Kesra Kabupaten/Kota,” tutur Drs. Afrizal Di Sumbar item-item anggaran biasanya pihak Kemenag Kasi Haji Daerah yang mengajukan ke Pemda, transportasi jemaah haji dari daerah sampai ke UPT dengan segala kelengkapan, termasuk dengan makan dan minum, kesehatan, seragam dan lain-lain ditanggung pemda. Setiap daerah memberikan pelayanan terbaiknya untuk mengantarkan jemaah haji.

Untuk transportasi jemaah diberikan fasilitas bus terbaik yang didalamnya juga

lengkap dengan petugas keselamatan, kesehatan, informasi, dan tim lainnya.

Ketertiban Jemaah juga diatur dengan baik oleh petugas yang bekerja. “Koordinasi antara pemerintah daerah maupun provinsi sangat penting, sehingga segala persiapan yang dilakukan untuk jemaah haji berjalan dengan baik,” ungkapnya lagi.

Kepala Biro Bina Mental dan Kesra menuturkan bahwa untuk pelayanan jemaah haji ini perlu terus ditingkatkan dan mencari inovasi-inovasi terbaru demi pelayanan terbaik. “Untuk masalah transportasi hal-hal spesifik bisa dimasukkan ke dalam Ranperda,’’ terangnya kepada rombongan dari Bengkalis.

Di akhir pertemuan, Syahrial mewakili seluruh anggota Pansus mengucapkan terima kasih atas segala informasi yang lengkap diberikan oleh pihak Biro Bina Mental dan Kesra Sumatera Barat. “Informasi ini nantinya akan menjadi panduan bagi Pemda bersama DPRD Bengkalis untuk menyempurnakan Ranperda sebelum disahkan. Pemda Bengkalis juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Provinsi terkait pemberangkatan jemaah haji,” terangnya.

Masih terkait hal yang sama, sebelumnya, Kamis (9/5/2019), konsultasi

terkait pembiayaan jemaah haji kembali dilakukan oleh Pansus DPRD Bengkalis.

Kali ini Pansus Pembiayaan Transportasi Haji Daerah berkunjung ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kamis (09/05/2019), Setelah sebelumnya mendatangi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau.

Pansus DPRD Bengkalis yang diketuai oleh H. Abi Bahrun, Wakil Ketua Hj. Aisyah, serta anggota Zuhandi, Syaukani, Syahrial, dr. H. Fidel Fuadi, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Irmi Syakip Arsalan, Pipit Lestari dan H. Mawardi kemudian diterima oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis didampingi Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler dan Kepala Sub Direktorat Advokasi Haji.

Muhajirin Yanis memberikan apresiasi atas inisiatif Kabupaten Bengkalis berkunjung untuk berkonsultasi permasalahan haji dan umrah di daerah untuk membantu Kemenag meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada jemaah haji.

Ketua Pansus Pembiayaan Transportasi Haji Daerah Abi Bahrun mengatakan bawa Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memberikan fasilitas dan layanan tambahan yang dibutuhkan oleh jemaah haji. “Kami rasa anggaran kami mencukupi untuk membantu peningkatan layanan jemaah haji baik layanan transportasi dan konsumsi dari daerah ke embarkasi maupun layanan lainnya. Konsultasi ini bertujuan agar Perda yang disusun nantinya selaras dengan regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ungkapnya.

Mengenai hal itu, Muhajirin Yanis mengatakan Perda yang telah disusun Pemkab Bengkalis harus disusun secara menyeluruh. Selain itu ia juga menyarankan untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki Perda sejenis. “Pemkab Bengkalis dapat memberikan layanan tambahan yang tidak diberikan oleh Kementerian Agama. Layanan tersebut seperti tambahan pakaian seragam sesuai karakteristik daerah, maupun konsumsi tambahan berupa lauk yang tahan lama di Arab Saudi, pelayanan pembinaan haji juga dapat diberikan, baik kepada jemaah haji yang akan berangkat maupun pembinaan pra dan pasca haji,” katanya.

Sebelumnya, Kamis (2/5/2019), Pansus Ranperda Pembiayaan Transportasi Haji Daerah yang diketuai H. Abi Bahrun, Wakil Ketua Hj. Aisyah, serta anggota Zuhandi, Syaukani, Syahrial, dr. H. Fidel Fuadi, Zamzami Harun, Nurazmi Hasyim, Irmi Syakip Arsalan, Pipit Lestari dan H. Mawardi melakukan konsultasi ke

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau.

Konsultasi dilaksanakan guna mendapatkan masukan dan penjelasan terkait teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berupa pembiayaan, medical check up, akomodasi serta transportasi untuk jamaah calon haji tahun ini. Pertemuan diterima oleh Kepala Biro Kesra H. Masrul Kasmy beserta jajarannya di ruang rapat lantai dua.

Masrul Kasmy menjelaskan hal yang paling penting bahwa ada dasar hukum yang mengatur terkait penyelenggaraan Embarkasi jemaah haji yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pada pasal 35 menyebutkan yang pertama transportasi jemaah haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan yang kedua ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana di-

Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan transportasi haji jemaah. Artinya pemerintah daerah hanya bertanggung jawab terhadap transportasi, selebihnya merupakan tanggung jawab dari PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) yang telah di SK kan oleh Gubernur. Seluruh proses perjalanan haji dari keimigrasian, medical check up dan lainnya sudah dilakukan di Embarkasi.

Diketahui pula, berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 untuk wilayah Riau mendapat kuota jemaah haji sebanyak 5064 orang dan informasi terbaru bertambah lagi sebanyak 295 orang sehingga totalnya sebanyak 5359 orang.

“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menginginkan agar jemaah haji khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis mendapatkan fasilitas terbaik. Kami meminta pencerahan-

maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Berdasarkan yang kami ketahui untuk wilayah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menangani pembiayaan transportasi jemaah haji dari Kabupaten/Kota menuju ke Embarkasi haji.

Seluruh hal yang berkaitan dengan transportasi haji dihitung dari pemberangkatan. Boleh dari Kecamatan ke Kabupaten/ Kota, kemudian dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi”, ujar Masrul.

Masrul melanjutkan, langkah yang diambil Bengkalis untuk membuat Peraturan Daerah agar pembiayaan jemaah haji ini memiliki payung hukum yang menaunginya sudah tepat. Sehingga proses penganggaran dalam pembahasan di DPRD sudah memenuhi persyaratan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang transportasi jemaah haji daerah menyebutkan: (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap transportasi jemaah haji, dan (2) tanggung jawab

nya terkait payung hukum agar kami di daerah bisa menganggarkan juga terkait akomodasi jemaah haji,” ungkap H. Abi Bahrun.

Masrul Kasmy menjawab, berkaitan dengan berbagai fasilitas jemaah haji merupakan kewenangan dari Kementerian Agama melalui PPIH, karena hal ini berkaitan dengan wilayah. Contohnya jemaah haji yang berbeda-beda kloter akan rumit mengatur pengangkutannya.

Hal-hal diluar transportasi ini sudah dijamin oleh PPIH dan diberikan pelayanan terbaiknya.

BPKAD Provinsi Riau menegaskan pada dasarnya Provinsi Riau sebelumnya juga pernah mencantum biaya-biaya lain diluar transportasi, namun perjalanan di pembahasan, Menteri Dalam Negeri tidak membenarkan terkait biaya-biaya tersebut, hanya undang-undang yang mengatur biaya transportasi dibenarkan.

Biaya lain-lain yang ingin dianggarkan tergantung kebijakan dari Kepala Daerah, bisa berupa Perda atau Perbup. (adv/hms)

11

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Amankan SE Bupati, Pol PP Inhu akan Gelar Patroli Rutin

Buruh Gelar Demo

Bupati: Sakit Buruh, Sakit Juga Saya “Terkait UMK Inhu tahun 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, karena belum disahkan di provinsi, menurut bupati dua periode ini, sebenarnya sudah ditandata­ ngani gubernur dan menunggu realisasi.”

B

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mengatakan, masalah perburuhan yang terjadi di daerah yang ia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Sakit buruh sakit saya juga. Bila memang Kadisnaker tidak benar, sore ini juga saya berhentikan,” kata mantan anggota DPRD Riau itu Bupati Yopi mengatakan hal itu saat menerima sekitar 1.500 buruh menggelar aksi demo ke Kantor Disnaker dan Kantor Bupati Inhu, Jumat (3/5/2019). Mereka menuntut soal Upah Minimum Kabupaten Inhu (UMK) tahun 2019 yang belum juga disahkan. “Para buruh yang berunjuk rasa terdiri dari Serikat Buruh Huka-

takan KSBSI, SPTI KSPSI, SP3 KSPSI, SP NIBA KSPSI dan SBSI 1992,” ujar Koordinator aksi, Wiston Pandiangan.

Ditambah Bupati Yopi, namun bila Kadisnaker Inhu tidak bersalah, Bupati Yopi minta para buruh mendukung kinerja Kadisneker. Karena pemberhentian pejabat harus sesuai aturan. “Terkait UMK Inhu tahun 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, karena belum disahkan di provinsi, menurut bupati dua periode ini, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi,” katanya.

Terkait aksi demo, Wiston Pandiangan menjelaskan ada beberapa poin

tuntutan buruh, salah satunya terkait masalah UMK tahun 2019 yang sampai sekarang masih belum ditandatanani gubernur. Dimana UKM Inhu tahun 2019 diusulkan sebesar Rp3.082.000 atau 12,03 persen, namun sampai sekarang masih belum terealisasi.

Pada buruh juga meminta Bupati Yopi Arianto agar mencopot Kepala Disnaker dan melakukan verifikasi terhadap Apindo Inhu, karena dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan buruh. Pada buruh kemudian disambut Bupati Yopi Arianto didampingi Sekdakab Hendrizal dan Kadisnaker Inhu Endang Mulyawan. (e2/frc)

KASATPOL PP Inhu (Indragiri Hulu) Boby Rachmat menerangkan pihaknya akan melaksanakan pemantauan dan patroli secara rutin bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan instansi lainnya menyusul terbitnya SE (surat edaran) Bupati Inhu terkait menyambut Ramadhan tahun ini.

“Kita berharap masyarakat dapat memaklumi dan menghormati surat edaran tersebut selama bulan suci Ramadhan. Apabila ada oknum masyarakat yang tidak megindahkan surat edaran tersebut dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Bob. Bob mengatakan itu menyusul setelah Bupati Inhu H. Yopi Ari­ a nto SE mengeluarkan surat edaran nomor 84/TP/V/2019 tentang himbauan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan. Di dalam surat edaran Bupati Inhu itu tujuh poin imbauan.

Pertama senantiasa menjaga suasana kehidupan yang rukun dan damai serta saling hormat menghormati dalam setiap aktivitas yang ada.

Kedua memeriahkan dan meramaikan tempat-tempat ibadah (Masjid/Musholah), meningkatkan dan menggalakan amalan-amalan bulan suci Ramadhan sebanyak-banyaknya seperti tarawih, tadarus, infak sodaqoh dan zakat. Ketiga mengatur dan menertibkan dengan sebaik-baiknya berbagai jenis usaha seperti rumah makan, tempat rekreasi, dan hotel agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak dijadikan tempat maksiat.

Keempat melakukan upaya antisipasi dan penertiban pada anak jalanan, gelandang, dan pengemis yang bermunculan selama bulan suci Ramadhan. Kelima dilarang memproduksi, memperdagangkan, membakar, dan menyembunyikan mercon atau petasan dan hal-hal lain yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Selanjutnya, keenam, dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan tersebut di atas maka hendaklah semua pihak saling berkoordinasi dengan aparat dan instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Dan ketujuh, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp 085355622245, yang merupakan nomor hotline Trantibum Satpol PP Inhu. (e2/tic)

H. Yopi Arianto SE

Bupati Inhu Teken MoU Soal Optimalisasi Penerimaan Pajak BERBAGAI upaya terus dilakukan Pemkab Inhu (Indragiri Hulu) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada Kamis (2/5/2019) lalu, Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE bersama Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak se-Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah Pertanahan.

Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Kom-

12

plek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru, dihadiri oleh Alexander Parwata dari Perwakilan KPK, Dirjen Pajak Pakpahan Robert, Gubernur Riau Syamsuar serta 12 Bupati/ Walikota se-Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. “MoU ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah dengan Direktorat Pajak, Hal ini juga merupakan bentuk kepatauhan

Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan,” katanya.

“Gubernur juga menyampaikan itu sebelummya Gubernur dan 12 Kabupaten/Walikota telah juga melakukan MoU dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, MoU bermanfaat untuk memastikan dan mengusahakan Tanah milik Pemerintah Daerah,” lanjutnya.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Parwata menerima sambutan dari sektor penerimaan Pajak di Provinsi

Riau masih bisa ditingkatkan lagi.

Peningkatan Pendapatan Dari Sektor Pajak masih dapat ditingkatkan melalui sektor Pendapatan Asli Daerah. Selain itu membuktikan itu KPK sangat mendukung kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pajak.

KPK sepenuhnya mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui dana peningkatan, Dengan meningkatkan PAD secara langsung dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui Pajak.***

13

Pemerintah Provinsi

Riau

ADvertorial pemprov Riau

Gubri-Wagubri akan Bersafari Ramadhan di 12 Kabupaten/Kota di Riau Seperti yang sudah menjadi tradisi, setiap bulan Ramadhan Gubri (Gubernur Riau) dan semua pejabat teras di lingkup Pemerintah Provinsi Riau akan terlibat dalam sebuah kegiatan yang berta­ juk safari Ramadhan. Yaitu mendatangi masjid-masjid untuk menyampaikan informasi pembangu­ nan, menyerap aspirasi, sekaligus menyerahkan bantuan.

P

ada Ramadhan tahun ini, Gubernur Riau (Gubri) dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Syamsuar dan Edy Natar Nasution dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke 12 kabupaten/kita dalam rangka Safari Ramadan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2019. Jadwal pertama kunjungan Gubri dalam lawatanya saat safari Ramadhan ini diawali di Masjid Agung Annur Pekanbaru.

“Insya Allah pak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau akan melakukan safari Ramadan di 12 kabupaten/kota, untuk safari pertama akan dilaksanakan di Masjid Raya Annur bersama Forkompinda dan ASN Pemprov Riau,” kata Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau, Masrul Kasmy, Minggu (5/5/2019).

Namun untuk jadwal lengkapnya, pihaknya tengah menyusun sehingga belum bisa disampaikan ke publik.

Pihaknya memastikan jadwal safari ramdahan Gubri dan Wagubri pada rahamadan tahun ini akan tersebar di 12 kabupaten kota. “Sedang kita susun dimana masjid yang akan dikunjungi pak gubernur dan wakil gubernur. Agar semua kabupaten/ kota mendapat giliran, nanti teknisnya kita bagi dua tim,” ujarnya.

Selain menyampaikan makna ibadan puasa di bulan ramadhan, safarai ramadhan Gubri dan Wagubri di sejumlah daerah di Riau juga akan dijadikan sebagai ajang bagi Gubri dan Wagubri untuk menyampaikan dan melihat program

14

pembangunan Pemprov Riau yang sudah dilaksanakan dan sudah sejauh mana perkembangannya. “Iya, nanti sekaligus pak gubernur dan wakil gubernur Riau menyampaikan program prioritas dan visi misi kepada jemaah masjid yang dikunjungi,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam Safari Ramadan, gubernur dan wakil gubernur Riau akan menyerahkan bantuan kemitraan Bank Riau Kepri (BRK) kepada pengurus masjid yang dikunjungi. “Kalau angka bantuannya bervariasi, namun kalau mengacu tahun lalu rata-rata bantuan

kemitraan Bank Riau Kepri sebesar Rp50 juta,” ujarnya, dilansir tribunpekanbaru. com.

Untuk tarwih perdana, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi memilih Salat di Masjid Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tepatnya di kompleks kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Ahad (5/5/2019). Gubri malam tadi juga tampak didampingi beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Riau beserta masyarakat sekitar. “Pada malam

pertama Ramadan ini, saya sengaja Salat Tarawih di masjid kompleks kantor gubernur sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar,” kata Gubri.

Setelah Salat Tarawih perdana, Gubri mengaku akan berkeliling di beberapa masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian juga akan berbagi tugas dengan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution untuk melakukan safari Ramadan di beberapa kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning. “Salah satu masjid di Pekanbaru yang akan saya datangi untuk salat berjamaah yakni Masjid Raya An-Nur. Baru setelah itu ke berapa masjid di luar Pekanbaru.

Jadwalnya sudah kami bagi bersama Pak Wakil Gubernur,” sebutnya.

Dalam pelaksanaan safari Ramadan itu, ujar Gubri, selain sebagai sarana silaturahmi bersama masyarakat, juga akan diselingi dengan penyampaian program-program kerja yang telah berjalan dan akan dilaksanakan.

Gubri mengaku juga akan menyampaikan program wakaf tunai selain program zakat yang telah berjalan selama ini. “Tujuan wakaf dan zakat tersebut tentunya dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Riau,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Siak tersebut juga mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Para ASN hendaknya diminta bekerja dengan baik karena bek-

erja juga memiliki nilai ibadah. “Apalagi di bulan Ramadan tentu pahalanya akan lebih besar lagi apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian juga taati jam kerja yang telah ditentukan,” ajaknya dikutip dari laman riaupos.

Untuk masyarakat Riau, Syamsuar juga berpesan agar bisa sama-sama menjaga ukhuwah islamiah. Kemudian manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. “Yang tidak kalah pentingnya mari sama-sama jaga ketertiban dan keamanan saat Ramadan,” katanya.

Siangnya pada hari yang sama, Gubernur Riau Syamsuar beserta istri menghadiri Balimau Kasai yang diadakan di pantai Langgini, Kampar. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Ketua TP PKK Kabupaten Kampar Muslimawati, Sekda Kampar Daerah Yusri, M.Si dan Isteri, Burhanuddin Husin, Mm mantan Bupati Kampar, Forkopimda, Camat, Tokoh masyarakat dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Kampar.

Gubernur Riau dalam arahannya menyampaikan marhaban ramadhan, Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, bulan yang penuh Rahmat, maghfirah dan bulan bebas dari api neraka,” Kata Syamsuar. “Terkait dengan kegiatan Balimau kasai Gubernur menyatakan agar dapat terus dipelihara oleh masyarakat karena memiliki makna yang positif bagi kita” Tambahnya lagi.

Kegiatan Balimau Kasai ini punya makna dan arti yakni pelestarian budaya yang terpelihara dan perlu dijaga, ada beberapa hikmah yang di peroleh, membersihkan diri, bukan hanya badan tapi rohani. “Begitu juga ajang silaturrahmi antar masyarakat, menyambut ramadhan kita sambut dengan doa dan memohon ampunan, jangan kita kotori balimau Kasai dengan hal-hal yang jauh dari norma adat dan norma agama” Pesan Gubernur.

Kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, karena dulu tidak ada sabun namun menggunakan wangian-wangian” terangnya lagi. Selain itu balimau Kasai dapat dijadikan Iven

wisata, kampar ini merupakan daerah yang kaya akan Pariwisata, banyak yang dapat di promosikan dan di jual Kepada wisatawan, bulan mei juga kita akan gelar iven wisata budaya.

Sementara itu Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada gubernur Riau yany telah dapat meluangkan waktu hadir di Kabupaten Kampar dalam rangka Balimau Kasa, ini merupakan agenda masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dari zaman dulu dan sampai sekarang.

Pesan Bupati Kampar mari kita jaga keamanan, ketertiban, keselamatan, jaga keluarga mari Kita semuanya berhatihati” Pintanya lagi. “Besok kita melaksanakan ibadah puasa, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa yang memenuhi kriteria dan syarat dan di terima Allah SWT,” tambah Catur Sugeng Susanto.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Riau Syamsuar melakukan penyiraman Limau Kasai kepada masyarakat yang diikuti oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekda Kampar Yusri, Mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Kapolres Kampar dan tokoh Masyarakat.

Diumumkan juga pemenang lomba sampan hias sekaligus penyerahan hadiah oleh Gubernur dan Bupati Kampar.

Pada malam ketiga Ramadhan, Selasa (7/5/2019), Gubri Syamsuar Safari Ramadan ke Masjid Nurul Iman, Jalan Merak, Tangkerang Selatan, Pekanbaru. Safari kali ini istimewa bagi Gubri, karena menjadi ajang silahturrahmi dengan jemaah masjid. Gubri Syamsuar merupakan jemaah masjid Nurul Iman. Bahkan Gubri bersama mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tercatat sebagai pembina yayasan Nurul Iman.

“Jauh-jauh hari, sayo sudah pesan dengan karo kesra, kalo safari pertamo sayo di masjid sayo Nurul Iman. Jadi setelah masjid Hidayah Kantor Gubernur dan Masjid Annur, Safari Ramadan sayo langsung ke sini,” ujar Syamsuar saat didaulat menyampaikan sambutan, sebelum Salat Terawih, Selasa (7/5/2019).

Gubri memanfaatkan kesempatan Safari, untuk menyampaikan berbagai pro-

gram Pemerintah Provinsin Riau. Mantan Bupati Siak ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau komitmen mengembangkan Ekonomi Syariah. Bahkan Bank Daerah, Bank Riau Kepri sudah resmi menjadi Bank Syariah.

Kemudian komitmen Riau mengembangkan wisata halal di Riau. Apalagi, Riau baru saja menerima penghargaan peringkat ketiga wisata halal dari Indonesia Muslim Travel Indek (IMTI) 2019 setelah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh. “Saya pernah berdiskusi dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Wisatawan di sana tertarik dengan Riau. Mereka tahu kalau di Riau sampai saat ini masih menggunakan tulisan dengan huruf Arab Melayu. Bila ini bisa dipromosikan dengan baik, saya kira bisa menjadi daya tarik agar mereka berkunjung ke Riau,” ujarnya.

Gubri berharap pengembangan Riau untuk ekonomi Syariah ini, bisa disosialisasikan oleh ustadz-ustadz selama bulan suci Ramadan. Apalagi ada pak ustadz Ayat Cahyadi wakil walikota pekanbaru kita, bisa di mulai dari Pekanbaru yang merupakan barometer kabupaten/kota di Riau. Selanjutnya bisa diikuti kabupaten/ kota lain di Riau.

Sementara pada Ahad (12/5/2019), Gubri Syamsuar akan melaksanakan safari Ramadan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Safari ini akan dipusatkan di Masjid Miftahul Jannah Desa Pasarbaru Pangean, Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi). “Kita sudah koordinasi dengan Pemprov Riau dan safari Ramadan Gubri akan dilaksanakan di Pangean,” ujar Wariman DW, Asisten II Setdakab Kuansing yang juga merangkap Plt Kabag Kesos, Jumat (10/5/2019) di Telukkuantan.

Sebagai tuan rumah, lanjut Wariman, Pemkab Kuansing sedang mempersiapkan kedatangan orang nomor satu di Riau tersebut. Pertemuan antara Pemkab Kuansing dan Camat Pangean juga telah dilakukan untuk persiapan kegiatan tersebut. “Kedatangan Pak Gubernur tak hanya bersilaturahmi dengan masyarakat Kuansing, tapi juga menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Wariman. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

15

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Soal DPRD Bahas APBD-P, Sunaryo: Tergantung Pemprov

“Kalau cepat pengajuannya, yaitu sebelum bulan September, kita yang akan bahas. Tapi kalau tidak terkejar, anggota dewan yang baru periode 2019-2024 yang melakukan membahasnya.”

MENJAWAB pertanyaan apakah anggota DPRD Riau periode 2014-2019 ini nanti juga akan melakukan pembahasan APBD-P 2019, menurut Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, hal itu sangat tergantung dari Pemerintah Provinsi Riau, karena terkait dengan pengajuan Ranperda APBD-P 2019.

“Terutama waktu dalam pengajuan Ranperda APBD-P 2019 oleh Gubernur Riau,” kata politisi PAN (Partai Amanat Nasional) ini. “Kalau cepat pengajuannya, yaitu sebelum bulan September, kita yang akan bahas. Tapi kalau tidak terkejar, anggota dewan yang baru periode 2019-2024 yang melakukan membahasnya” sebut mantan Wakil Walikota Dumai tersebut.

Sebagaimana diketahui, para ang-

gota DPRD Riau periode 2014-2019 masa jabatannya akan berakhir pada bukan September 2019. Artinya masa kerja yang akan diemban tidak lebih empat bulan lagi. Masa sisa jabatan tersebut ditargetkan merampungkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) jadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini diakui oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo saat dikonfirnasi mengenai hal tersebut, Jumat (03/05).

“Yah, untuk saat ini ada lima Ranperda yang tinggal menunggu laporan Pansus. Ke lima Ranperda ini di bulan Mei ini ditargetkan rampung. Hanya tinggal laporan Pansus saja,” jelasnya menyebutkan.

Sementara itu menurut Politisi PAN Dapil Kota Dumai-Bengkalis dan Kepu-

Soal Aset, Dewan Berencana akan Membentuk Pansus SEKRETARIS Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan, DPRD Riau memberi deadline (tenggat) hingga setelah Idul Fitri bagi OPD (organisasi perangkat daerah) di lingku Pemprov Riau terkait untuk mendata ulang seluruh aset yang ada. Untuk dibahas secara komprehensif bersama seluruh pihak.

Suhardiman mengatakan hal itu terkait karena persoalan aset masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sampai saat ini masih banyak pencatatan aset DPRD Minta Seluruh Aset Didata Ulang yang menyimpang. Bahkan diduga telah berpindah kepemilikan.

“Kami berencana membentuk pansus membahas persoalan aset. Karena diduga ada banyak penyimpangan yang terjadi.

Mulai dari yang besar-besar sampai yang kecil. Seperti aset tanah, bangunan sampai ke kendaraan. Karena ada informasi bahwa masih banyak terjadi penyimpangan aset milik pemprov. Ini yang akan kita dalami,” sebut Suhardiman.

16

Suhardiman Selain penyimpangan, pihaknya juga menduga telah terjadi permainan oleh oknum tertentu dalam pengelolaan aset yang ada. Ia mencontohkan aset tanah yang dimiliki Pemprov disewakan dengan harga yang tidak layak. Sehingga menyebabkan kerugian yang masif terhadap pemerintah.

Harusnya setiap aset yang ada dihitung berapa harga pasaran berdasarkan

Soal Perbaikan Jalan

Dewan Minta Masyarakat yang Lebih Diprioritaskan Sunaryo lauan Meranti ini, untuk dua Ranperda lagi yang jadi target penyelesaian adalah Perda baru yang saat ini sedang proses pengajuan.

“Jadi sebelum September sudah selesai semua dengan target tujuh Ranperda,” tambahnya lagi. (e2/rsc) nilai jual objek pajak (NJOP). Barulah ditetapkan harga sewa. Termasuk juga membuat penilaian berdasarkan harga sewa rata-rata tanah yang berada di sekitar lokasi tersebut.

Namun pada kenyataannya, banyak pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan cara di atas. Alhasil, pemerintah sangat dirugikan. Apalagi, masih menurut informasi yang ia dapat, ada sejumlah permainan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Ada banyak. Makanya kami minta SKP terkait agar data semuanya. Nanti kami cocokan dengan data dan laporan yang masuk ke Komisi III. Benar atau tidak dugaan yang ada selama ini, nanti akan dibahas secara komprehensif, detail.

Nanti setelah lebaran kita gesa semuanya,” ujar politisi Partai Hanura itu.

Sementara ini, dewan juga akan melakukan pendataan lebih detail untuk keseluruhan aset. Bahkan bila perlu dengan mendatangi lokasi aset satu-per satu. Seperti yang dilakukan dewan terhadap aset yang dimiliki di Lagoi Resort, Kepulauan Riau. “Beberapa aset besar ya, yang ada di Riau maupun luar Riau semua akan kami datangi. Di sana nanti pasti akan ketahuan. Apakah benar ada permainan atau seperti apa,” tambahnya. (e2/rpc)

ASRI Auzar, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, punya pernyataan menarik soal perbaikan jalan. Menurutnya, perbaikan jalan seyogianya jangan hanya dilakukan pas mau datang presiden atau gubernur diperbaiki. “Mau lebaran, baru jalan diperbaiki,:” ujar politisi Partai Demokrat itu.

“Yang mau lewatkan masyarakat, mereka yang bayar pajak. Jadi masyarakat yang harus diprioritaskan. Setiap UPT yang ada di Kabupaten/kota itu ada Rp20 miliar untuk anggaran perawatan jalan di Dinas PUPR, jadi kita minta ini diprioritaskan,” kata Asri, menanggapi kondisi jalan yang ada di Provinsi Riau banyak yang mengalami kerusakan. Tidak terkecuali di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

“Tolong jalan-jalan yang kurang baik dan kurang bagus diperbaiki. Jangan sampai nunggu mudik baru diperbaiki. Sebab anggaran daerah yang digelontorkan untuk perbaikan jalan sudah cukup besar,” kata Anggota komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, Rabu (1/5/2019).

“Kita minta Dinas PUPR menggunakan anggaran pemeliharaan jalan yang sudah dianggarkan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, tidak hanya jalan yang berada dibawah naungan Pemko Pekanbaru saja yang rusak. Namun sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru yang menjadi tanggungjawab provinsi dan nasional juga banyak yang rusak. Seperti terpantau di hampir sepanjang jalan Subrantas mulai dari pasar pagi arengka hingga ke simpang tabek gadang. Kondidi jalan nasional ini bergelombang.

Bahkan di simpang tabek gadang terlihat ada lubang menganga. Yang lebih parah lagi masih di Jalan Subrantas, tepatnya di U-turn tidak jauh dari simpang Garuda Sakti. Kemudian Jalan Riau Ujung, Jalan Parit Indah juga terpantau banyak yang berlubang dan membahayakan pengendara. (e2/rrc)

Dewan Minta Aparat Beri Sanksi Pemilik Lahan Ilegal

Asri Auzar ANGGOTA Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, meminta kepada pihak penegak hukum, untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang memiliki lahan ilegal tanpa izin tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan mereka sangat merugikan masyarakat dan negara yang mencapai triliunan rupiah.

“Kita minta aparat hukum memberikan sanksi pada perusahaan yang memiliki lahan tapi tak berizin itu.

Sebab saat ini negara dirugikan triliunan rupiah oleh mereka. Jika hal ini dilakukan dengan sunguh-sunguh maka Riau akan bangkit. Maka dari itu kita dukung langkah dari KPK ini,” ujar Asri, yang menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menertibkan 1 juta hektar lahan ilegal yang dimiliki perusahaan tanpa izin di Riau.

Menurut Asri, langkah tersebut sangat wajar lantaran menurutnya keberadaan lahan ilegal di Riau sangat banyak yaitu mencapai 1,5 juta Hek-

tar. “Menurut saya lahan ilegal di Riau sangat banyak yakni 1,5 Hektar yang mana lahan itu sudah ditanami sawit oleh perusahaan yang tidak berizin,” kata Asri Auzar.

Lebih lanjut, Asri memberikan contoh terkait perusahaan ilegal di Riau, salah satunya adalah ada perusahaan yaang tidak memiliki izin satupun yang saat ini beroperasi di dua wilayah, yakni di Rohul dan Rohil. Mereka hanya mengandalkan masyarakat untuk membuka lahan seluas-luasnya tanpa mengantongi izin. “Jadi kita berharap, langkah KPK ini benar benar terealisasi dan mendapat dukungan dari kita semua,” imbuhnya dikutip harianriau dari laman cakaplah.com.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menertibkan perusahaan di Riau yang belum memiliki izin. Sedikitnya 1 juta hektar lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan perusahaan tidak memiliki izin. “Kita akan tertibkan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang tak memiliki izin atau kita kategorikan Non Clear and Clear (CnC), karena mereka tidak membayar pajak sebab tidak memiliki NPWP. Makanya ini kita tertibkan secara bertahap,” tegas Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta.

Karena itu, kata dia, KPK secara si­ multan akan melakukan investasi peru­ sa­­haan tak berizin di Riau dengan dari masyarakat setempat, berkoordinasi de­ ngan gubernur dan bupati/walikota. (e2)

17

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau Infotorial

Provinsi Riau

Komisi IV DPRD Riau Pertanyakan Realisasi Program RSLH 2018

SEJUMLAH anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau mempertanyakan realisasi program RSLH (rumah siap layak huni) tahun anggaran 2018 yang lalu, yang dinilai tidak tepat sasaran karena banyaknya masyarakat tergolong miskin yang tidak bisa mendapatkan haknya atas RSLH. Politisi Golkar, Sumiyanti, misalnya, menyatakan ada perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, dimana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima rumah wajib mempunyai tapak rumah.

“Kan banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan RSLH,” kata Sumi.

Sumi kemudian menyarankan untuk 2019 ini, bagi yang punya tanah bisa dapat rumah RSLH dan di harapkan regulasi baru itu di komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa diubah.

Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Riau Asri Auzar, dimana mereka menemukan banyak masyarakat yang tidak dapat haknya, sementara kelompok penghulu kampung banyak dapat.

“Banyak saya jumpai ini, bahkan ada yang kakak beradik dapat rumah, ini kan tidak benar,” ulasnya, dilansir riauonline.co.id.

Sejumlah pernyataan itu mengemuka saat Komisi IV DPRD Riau memanggil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau ke kantor DPRD Riau, Rabu (8/5/2019). Hearing itu dimaksudkan guna memaksimalkan program Rumah Siap Layak Huni (RSLH) di Riau.

Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Muhammad Amin dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Husni Tamrin serta anggota Komisi IV Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid.

Menanggapi sorotan anggota dewan itu, Kadis mengatakan, pihak nya sudah maksimal pun ia mengakui memang ada kendala di lapangan. Namun, den-

gan masukan dan saran anggota dewan ini akan menjadi perhatian dan perbaikan pelaksanaan program tahun ini. “Ini pelaksanaan di lapangan sudah kita validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat kita coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kita ikuti,” pungkasnya.

Adapun total anggaran program pembangunan RSLH itu di APBd Riau 2019 mencapai Rp. 115 M, dan setiap harga perunitnya berbeda tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya. “Harganya berkisar Rp.50 juta hingga Rp.60 juta, per unit rumah, dan persyaratan nya harus di ikuti kalau tidak ya tidak bisa,” jelasnya. (e2)

Ketua DPRD Riau Hadiri Pleno Penghitungan Suara

Hj. Septina Primawati Rusli KETUA DPRD Provinsi Riau Hj. Septina Primawati Rusli menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Provinsi Riau yang digelar di Ballroom Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Kamis (9/5/2019). Kegiatan itu diselenggara-

18

kan oleh KPU Riau.

Rapat pleno terbuka ini juga dihadiri Wakil Gubernur Riau, Danrem 031 W/B, Kabinda Riau, Kajati Riau, Ketua DPRD Prov Riau, Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo M.M, Pejabat Utama Polda Riau, Ketua KPU Prov dan Jajaran, Ketua Bawaslu Prov. Riau, Kapolresta Pekanbaru, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Kab/Kota, Para Saksi Capres, Saksi Caleg dan Saksi Parpol serta Para Tamu Undangan.

Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir dalam sambutannya saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi ini, menyampaikan bahwa rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemi-

lu Presiden tahun 2019 yang berlangsung di Provinsi Riau sampai saat ini masih berjalan dengan lancar meski ada sedikit rintangan namun berhasil dilalui. “Rangkaian Pemilu yang panjang mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan pelantikan Presiden dan DPR bulan Oktober 2019 yang sebagian telah di lewati dengan sedikit rintangan tetapi masih dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Ketua KPU Provinsi Riau juga mengucapkan terimakasih kepada Kepolisian Daerah Riau yang telah memberikan pengamanan yang sangat ketat di Kantor KPU, baik dikantor KPUD dan KPU Provinsi Riau untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2019.***

Ketua DPRD Riau Septina Primawati:

Pergantian Noviwaldy Menunggu SK Mendagri

Hj. Septina Primawati Rusli

“PROSES penggantian posisi Wakil Ketua DPRD Riau dari Noviwaldy Jusman kepada Asri Auzar masih menunggu SK dari Mendagri,” kata Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati yang ditanya soal penggantian Noviwaldy ke penggantinya sesama kader Partai Demokrat.

Menurut politisi Partai Golongan Karya ini, tugas DPRD Riau sebenarnya sudah tuntas dengan menggelar paripurna membahas pergantian posisi ini dan selanjutnya mengirimkan surat ke Pemprov Riau. “Surat kan sudah kita buat setelah Paripurna, kemudian kita kirim ke Pemprov,” ujar Septina, Jumat (3/5/2019), sebagaimana dilansir riauonline.co.id.

Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari fraksi Demokrat DPRD Riau.

Pasalnya Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman akan segera digantikan oleh koleganya Asri Auzar. Asri Auzar sendiri merupakan anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir yang saat ini diberi amanah sebagai ketua DPD Demokrat Riau menggantikan Achmad pada 2017 lalu.

Pergantian posisi wakil ketua DPRD Riau yang sudah dijabat Noviwaldy selama hampir lima tahun ini dibenarkan oleh Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari. “Iya saya barusan dapat konfirmasi dari Ketua DPD,” singkatnya melalui pesan singkat WhatsApp Kamis (21/3/2019). Namun, Imelda mengaku belum mengetahui apa alasan pencopotan Noviwaldy yang merupakan politisi senior asal Pekanbaru tersebut. (e2)

Pakai Data 2013, Dewan Sangsi PKH Tak Tepat Sasaran KETUA Komisi V DPRD Provinsi Riau, Aherson, menilai PKH (program keluarga harapan) sebagian tidak tepat sasaran disebabkan data yang dipakai adalah data usang, data tahun 2013 yang belum diupdate. “Sehingga data yang dipakai tidak lagi relevan dengan kondisi terkini masyarakat,” katanya.

Permasalahan ini, kata politisi Partai Demokrat itu, menjadi pekerjaan rumah komisi V DPRD Riau. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang camat, Kades, Dinsos serta stakeholder lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Nantinya, jika kabupaten/kota memiliki anggaran untuk memperbaharui data maka dipersilahkan. Namun jika tidak, maka akan diusulkan kepada Pemprov Riau untuk memperbaiki pendataan keluarga PKH yang valid, agar program ini tepat sasaran. Program ini sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Riau,” ujarnya, dilansir cakaplah.com.

Sebelumnya. Aherson mengatakan pelaksanaan PKH di Riau belum tepat sasaran. Menurutnya, jika dipersentasekan, 60 persen program tersebut meleset. Aherson mengatakan, temuan itu didapat dari hasil kunjungan komisi komisi V ke kabupaten kota di Riau, termasuk juga laporan dari masyarakat.

“Program PKH ini menelan anggaran sangat besar, namun ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak semestinya dapat, tidak tepat dan melenceng dari sasaran,” kata Aherson, Senin (6/5/2019).

Politisi Demokrat ini mengatakan, PKH harusnya berdampak positif langsung kepada masyarakat miskin. Namun kenyataannya tidak sesuai tujuan. Pasalnya masyarakat yang harusnya menerima PKH malah justru tidak tersentuh program itu. (e2)

Aherson

19

Risalah

Risalah

Pahala di Bulan Ramadhan Nilainya 1.000 Kali Lipat

Kesehatan

Kesehatan

Anjuran Dokter Bagi Penderita Maag yang Ingin Berpuasa

“Sakit maag fungsional akan membaik jika berpuasa. Biasanya kalau siang ngemil cokelat, minum kopi padahal paginya di rumah sudah ngopi 2 gelas, nanti sore ngemil lagi, cokelat atau keripik pedas. Kan sebenarnya itu yang bikin maag.”

T

ELAT makan dan perut kosong adalah pantangan besar bagi penderita maag. Namun di saat bulan Ramadan, umat Muslim diwajibkan untuk tidak makan selama 14 jam. Lalu bagaimana dengan penderita maag?

Bolehkah berpuasa? “(Penderita maag) boleh (berpuasa), justru lebih baik,” jelas Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, konsultan saluran pencernaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saat berbincang dengan detikHealth, ditulis Rabu (10/7/2013).

Tapi tidak semua penderita maag diperbolehkan berpuasa. Dr Ari menjelaskan penderita sakit maag bisa berpuasa, kecuali yang mengalami dispepsia (sakit maag) organik yang belum diobati terutama jika ada tanda alarm.

Sakit maag (dispepsia) sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu maag fungsional dan dispepsia organik. Maag fungsional terjadi jika penderitanya makan tidak teratur, makan makanan berlemak, minuman bersoda, kopi, stres dan merokok, tanpa ada kerusakan berarti di dalam lambung.

Sedangkan maag organik terjadi karena adanya sesuatu yang tidak normal di dalam lambung, seperti tukak lambung, tukak usus duabelas jari, GERD (Gastroesophageal reflux disease), polip atau kanker di kerongkongan, usus duabelas jari dan lambung.

“Sakit maag fungsional akan membaik jika berpuasa.

Biasanya kalau siang ngemil cokelat, minum kopi padahal paginya di rumah sudah ngopi 2 gelas, nanti sore ngemil lagi, cokelat atau keripik pedas. Kan sebenarnya itu yang bikin maag. Nah, saat berpuasa makannya jadi teratur, mengurangi makan camilan yang berlemak, mengurangi rokok, mengurangi minum kopi dan minuman bersoda dan pengendalian diri, misalnya seperti banyak berzikir. Itu akan membuat maag-nya jadi sembuh. Sedangkan pada maag organik, untuk berpuasa memang perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter,” jelas Dr Ari. Namun jika pasien sakit maag organik yang sedang mengalami perdarahan lambung dengan gejala muntah darah atau buang air besar hitam, muntah berulang dan setiap makan muntah memang tidak diperbolehkan puasa. Bahka mereka harus dirawat di rumah sakit untuk mengatasi gangguan sakit maagnya tersebut. Pasien dengan kanker saluran cerna juga tidak dianjurkan untuk berpuasa.

Untuk menghindari rasa tidak nyaman yang berlebihan, penderita maag dianjurkan untuk mengonsumsi obat penekan asam lambung seperti obat antagonis reseptor H2 (ranitidine, famotidine, simetidine, nizatidine) atau penghambat pompa proton (omeprazole,lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole, pantoprazole).

Sedang obat-obatan seperti antasida yang saat ini dipromosi secara luas baik melalui media cetak dan media elek-

20

tronik bukan obat yang mencegah agar tidak terkena sakit maag. Obat antasida hanya untuk menghilangkan gejala saja dan kerjanya hanya 6-8 jam, sehingga sebenarnya penggunaannya tidak bersifat umum, hanya untuk menghilangkan gejala gangguan lambung yang timbul.

Bagaimana agar penderita maag tetap sehat dan bugar menyelesaikan puasa Ramadan?

1. Tetap melaksanakan sahur dan buka puasa 2. Tetap minum obat bagi yang berpenyakit kronis 3. Tetap melakukan ibadah salat tarawih 4. Banyak mengonsumsi sayur dan buah-buahan 5. Banyak minum air waktu buka sampai sahur 6. Jumlah tidur yang cukup, tidak berlebihan.

Makanan dan minuman yang perlu menjadi perhatian: 1. Hindari makanan yang banyak mengandung gas, seperti makanan berlemak, sayuran sawi dan kol, buah nangka dan pisang ambon, makanan berserang (kedondong), buah yang dikeringkan, dan minuman yang mengandung soda.

2. Hindari makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung, seperti kopi, minuman beralkohol, anggur putih, sari buah citrus, dan susu full cream.

3. Hindari makanan yang sulit dicerna, yang dapat memperlambat pengosongan lambung, seperti kue tart dan keju.

4. Hindari makanan yang secara langsung merusak dinding lambung, seperti yang mengandung cuka, pedas, merica dan bumbu yang merangsang.

5. Hindari makanan yang melemahkan klep kerongkongan bawah antara lain alkohol, cokelat, makanan tinggi lemak dan gorengan.

6. Beberapa sumber karbohidrat yang perlu dihindarkan beras ketan, mi, bihun, jagung, ubi singkong, tales, dodol.*

21

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Galeri Pemkab Inhil

Menjadi Irup Upacara Harkitnas & Pimpin Rakor

KARENA Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP sedan dinas luar, maka kendali pemerintahan di Pemkab Inhil dilakukan oleh Wabup Syamsuddin Uti. Pada Senin (20/5), Wabup SU menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 Tahun 2019 yang dipusatkan di Lapangan

22

Upacara Kantor Bupati Inhil.

Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu juga memimpin rakor bersama jajaran terkait dalam menyambut Lebaran tahun ini. Pada Sabtu (18/5/2019), Wabup SU memimpin Tim Safari Ramadhan di Mesjid Besar Al Falah Sungai Guntung, Kelurahan Tagaraja ini, Wabup didamp-

ingi Kadis Kominfo HM Taher dan beberapa pejabat Pemkab Inhil, unsur Pemcam Kateman lainnya.

Atas nama Bupati, Wabup SU menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya berdasarkan penilaian BPK Perwakilan Riau, Kamis (16/5/19) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi

Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Sedangkan Sekda Inhil H Said Syarifuddin menghadiri menggelar buka puasa bersama antara pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Inhil degan Pengurus Ranting HNSI Kecamatan, Ahad (11/5/2019).*** foto-foto: dari berbagai sumber

23

DPRD

Advertorial infotorial DPRD DPRDProv ProvRiau Riau

Provinsi Riau

Digelar, Raker Komisi IV DPRD Riau Bersama Sejumlah OPD & Mitra Kerja Guna memaksimalkan sejumlah program yang telah dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Provinsi Riau tahun 2019, jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar raker (rapat kerja) bersama sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) dan mi­ tra kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Riau.

P

a d a Rabu (8/5/2019) di gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, misalnya, Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama salah satu mitra kerjanya, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin, yang didampingi sejumlah anggota komisi seperti Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau, Muhamad Amin, menjelaskan menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

24

Riau tahun ini kembali melaksanakan program pembangunan rumah sehat layak huni (RSLH), yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Dipaparkan M. Amin, untuk tahun anggaran 2019, Pemprov Riau akan membangun sebanyak 1.845 unit RSLH, yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin yang menjadi sasaran kegiatan itu memiliki rumah yang sehat dan layak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. “Ada 1.845 unit rumah layak huni yang akan dibangun tahun ini, yang terbagi beberapa paket untuk kabupaten /kota se-Riau,” sebut M.Amin. .

Sementara untuk progres kegia-

tanya, menurut M. Amin, sejauh ini pihaknya sudah memberikan arahan para Kades (kepala desa) untuk membuat kelompok masyarakat (Pokmas). “(Pembentukan Pokmas) ini yang menjadi dasar utama,” kata M. Amin. “Karena kalau Pokmas sudah terbentuk, maka sudah bisa dimulai fisik kegiatan pembangunan RSLH,” ia menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Riau mempersoalkan realisasi program RSLH tahun 2018. Di antara anggota dewan ada yang menilai pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tepat sasaran.

Sumiyanti, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Riau yang berasal dari Partai Golongan Karya, misalnya, menyorot kendala-kendala pelaksanaan RSLH di lapangan. Sumiyanti mengakui, semangat yang menyertai pelaksanaan program cukup bagus, yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Tapi di perjalanan program itu, ternyata banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkannya,” terangnya.

Realitas semacam ini, dalam pandangan Sumiyanti, antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, di mana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima mempunyai “tapak rumah” baru boleh menerima bantuan RSLH. “Namun kendalanya banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak.bisa menerima bantuan RSLH,” terangnya.

Makanya, menurut Sumiyanti, untuk pelaksanaan program RSLH di 2019, pihaknya mengajukan saran.

Yaitu, “Diharapkan regulasi yang mewajibkan dapat bantuan RSLH adalah yang memiliki tanah untuk diubah,” katanya. Alasannya, menurut Sumiyanti, karena kebanyakan yang ditemui di lapangan adalah masyarakat tidak punya tapak rumah. “Umumnya mereka (masyarakat miskin-Red) punya tanah saja, sehingga banyak yang tidak dapat bantuan.”

Senada Sumiyanti, Asri Auzar, anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya, juga melancarkan sejumlah kritik dan saran terhadap pelaksanaan program RSLH di Riau. Asri antara lain mengaku banyak mendapat laporan dari warga yang tidak jadi menerima bantuan program RSLH. “Padahal warga itu mengaku sudah dipanggil dan didata oleh petugas,” terang politisi Partai Demokrat itu.

Di tengah realitas soal warga yang sudah dipanggil dan didata tapi kemudian tidak jadi dapat bantuan RSLH,

menurut Asri, ia juga menemukan kenyataan yang dinilai kontraproduktif, yang terjadi dapil (daerah pemilihan)nya, yaitu Kabupaten Rohil (Rokan Hilir). “Di dapil saya, di Rohil, ditemukan dua kakak-beradik sekaligus yang dibangunkan RSLH,” terang Asri lagi.

Menurut pengakuan warga yang urung menerima bantuan, menurut Asri, sudah datang tiga Datuk Penghulu kepadanya. “Mereka juga sudah dipanggil ke Pekanbaru, tapi tidak jadi menerima RSLH,” tambah Asri. Di bagian lain, imbuh Asri, ada seorang adik berumur 30 tahun mendapat bantuan RSLH. “Sejalan dengan itu, abang dari adik yang berusia 30 tahun itu juga menerima bantuan, dan jarak rumah mereka berdekatan.”

“Seperti ada kongkalingkong,” kata Asri membahaskan. Di satu sisi, diterangkannya, ada kakak-beradik bisa menerima bantuan pada saat bersamaan, sementara di sudut lain ada anggota masyarakat yang betul-betul miskin tidak mendapat bantuan yang sama.

“Bahkan anggota masyarakat seperti ini sudah diukur tanahnya, tapi tidak jadi dibangunkan rumah yang mereka harapkan,” imbuh Asri.

Tidak ada jalan lain, menurut Asri, agar pelaksanaan program RSLH tepat sasaran, harus dilakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program dimaksud. “Dari tahun ke tahun harus dilakukan perbaikan yang diperlukan,” sarannya. Sebab, menurut Asri, pihaknya menyesalkan masyarakat yang seharusnya menerima, tapi tidak diikutkan di dalam program itu.

“Diminta agar konsultan yang ditugaskan harus benar-benar profesional, dan punya hati nurani,” tandas Asri. “Jangan dimainkan program di lapangan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Kami juga meminta praktek-praktek yang seharusnya tidak terjadi, jangan dilakukan lagi karena menyakitkan masyarakat. Sebab yang betul-betul susah tidak dapat, yang tidak layak menerima malah dapat.”

“Ini yang jadi pengurus pokmas (kelompok masyarakat) bapak dan anaknya jadi pekerjanya, apa ini boleh?

Maka tanya langsung dan turun ke masyarakat, Pak Kadis,” imbuh Asri.

“Yang kita usulkan juga tidak masuk dan tidak dapat, yang diundang juga tidak dapat, “ paparnya panjang-lebar.

Kadis M. Amin, menanggapi sejumlah sorotan itu, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal menjalanka program sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. “Tapi , kalau masih ditemukan kendala dan persoa-

lan di lapangan, maka dengan masukan dan saran anggota dewan akan menjadi perhatian dan perbaikan dalam pelaksanaan program tahun ini,” terangnya.

Soal penerima, dijelaskan M. Amin, pihaknya di lapangan sudah melakukan validasi data. “Kalau ada calon penerima yang kita nilai tidak tepat, apalagi tidak memenuhi syarat, kita coret,” tegas M. Amin, yang kembali menegaskan kritik dan saran dari para anggota dewan akan menjadi perhatian piaknya untuk kesempurnaan pelaksanaan program yang dinilai sangat menyentuh masyarakat lapisan bawah itu.

Dalam kesempatan yang sama, M. Amin juga menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2019 total anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan RSLH idi APBD Riau 2019 mencapai Rp115 miliar. “Harga per unit RSLH berbeda, tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya. “Harganya berkisar Rp50 juta hingga Rp.60 juta per unit rumah,” terangnya.

Diingatkan dari Sekarang Hingga memasuki pertengahan bulan ke lima saat ini, dari ribuan paket kegiatan yang ada, baru sekitar 10 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melakukan pelelangan kegiatan.

Untuk itu jajaran legislator di DPRD Riau meminta kepada Kepala Satuan Kerja untuk menggesa kegiatan yang sudah diprogramkan.

“Inilah yang kita upayakan saat ini dengan melakukan hearing (rapat dengar pendapat) dengan OPD mitra kerja kita yang ada. Melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan saat ini. Mengingat informasi yang kita dapat, dari ribuan paket baru 10 persennya yang dilakukan proses lelang,” sebut anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar, Jumat (10/5/2019), dilansir mediacenterriau.com.

Disinggung mengenai OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV yang sudah dievaluasi, Asri menyebutkan, sudah ada beberapa seperti Biro Pembangunan, Perkim dan Dinas Perhubungan. “Ini hanya evaluasi kegiatan yang dilakukan. Kita tidak mau juga nanti kegiatan yang dilakukan tidak selesai di akhir tahun anggaran. Makanya kita ingatkan dari sekarang,” sebutnya lagi.

Ditambahkan oleh politisi Partai Demokrat dari Dapil Rohil ini, seharusnya dalam memasuki pertengahan bulan kelima ini, pekerjaan atau kegiatan sudah mencapai sekitar 15 hingga 20 persen. “Mudah-mudahan dengan apa yang diupayakan ini akan dapat menggesa kegiatan,” ungkap Asri. (adv/hms)

25

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Wabup Pimpin TSR ke Kateman

“Perkuat Silaturahmi Umara dengan Ulama” “Insya Allah, dalam waktu tidak lama lagi berbagai pembangunan di daerah akan segera dilaksanakan, tentunya sangat diharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mendukung dan menjaganya pembangunan yang dilaksanakan tersebut.”

WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiritali Hilir) Syamsuddin Uti mengajak semua pihak untuk makin memperkuat silaturahmi, termasuk di antaranya jalinan tali silaturahmi antara umara dan ulama.

Wabup yang akrab dipanggil SU itu mengatakan hal tersebut ketika memimpin TSR (tim Safari Ramadhan) Pemkab Inhil yang melakukan kegiatan di Kecamatan Kateman, Sabtu (18/5/2019).

Dalam kegiatan Safari Ramadan yang dipusatkan di Mesjid Besar Al Falah Sungai Guntung, Kelurahan Tagaraja ini, Wabup didampingi Kadis Kominfo HM Taher

dan beberapa pejabat Pemkab Inhil, unsur Pemcam Kateman lainnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup yang akrab dipanggil SU (Syamsuddin Uti) ini menyampaikan, kegiatan Safari Ramadan ini dalam rangka meningkatkan jalinan silaturrahmi antara umara (pemerintah) dan ulama. Selain itu, dalam rangkaian perjalanan Safari Ramadan ini, beliau juga dapat melihat langsung perkembangan pembangunan di daerah, khususnya di Kecamatan Kateman.

“Sempena rangkaian Safari Ramadan ini saya dapat melihat langsung perkem-

bangan dan hasil pembangunan di daerah. Juga menyerap aspirasi pembangunan di daerah ini, ” sebutnya. “Insya Allah, dalam waktu tidak lama lagi berbagai pembangunan di daerah akan segera dilaksanakan, tentunya sangat diharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mendukung dan menjaganya pembangunan yang dilaksanakan tersebut,” katanya.

Rangkaian Safari Ramadan ini ditutup dengan pemberian bingkisan oleh Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti dan diisi ceramah agama oleh Ustadz Riduan.***

Dishub Inhil Siap Sambut Arus Mudik Lebaran SEKRETARIS Dishub (Dinas Perhubungan) Inhil (Indragiri Hilir) Nahrawi mengatakan, ber bagai persiapan menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2019 telah dimulai dilakukan jajarannya.

Bersama instansi terkait lainnya, Dishub Inhil akan membentuk tim yang nantinya

26

Said Syarifuddin : Di 2019 akan Ada Rembug Nelayan “DIRENCANAKAN akan digelar kegiatan Rembuk Nelayan yang dihadiri oleh seluruh nelayan dari masing-masing Kabupaten/ Kota serta dari pihak Kementrian RI. Kegiatan itu nantinya dapat menjadi ajang peningkatan pengetahuan dibidang pernelayannan,” kata H. Said Syarifuddin.

Said yang Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hilir) itu mengatakan hal tersebut saat menghadiri buka puasa bersama antara pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Inhil degan Pengurus Ranting HNSI Kecamatan, Ahad (11/5/2019).. Ia juga mengatakan, Himpunan Nelayan Seluruh

akan ditempatkan di posko–posko yang disebar di setiap pelabuhan dan titik jalan yang dilewati pemudik.

Nahwawi, menuturkan, Posko disiapkan di pelabuhan KSOP Tembilahan, Pelindo Tembilahan, Pelabuhan Lasdap Tembilahan, Pelabuhan Enok Tembilahan, terminal Bandar Sri Gemilang, Jembatan Rumbai, serta di seluruh kecamatan yang akan dikoordinir Camat, Kapolsek, serta Danramil.

“Ada tim, kita sudah ajukan SK untuk tim yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Masing-masing tim ada dari kita, Polres, Satpol PP, dan lainnya,” ujar Nahwawi, usai mengikuti rapat

Indonesia (HSNI) merupakan salah satu sarana penyalur informasi nelayan dan pemerintah.

Sebagai Sekda yang juga merupakan Ketua DPC HNSI Inhil, H Said Syarifuddin mengatakan silaturahmi yang disejalankan dengan buka puasa merupakan pertama kali setelah dibentuknya kepengurusan HSNI. “Alhamdulillah, ada 16 pengurus ranting HSNI yang hadir pada saat ini. Kita berharap ini merupakan langkah yang baik dalam membawa kemajuan nelayan di Inhil,”kata Sekda.

Dengan banyaknya Anggota HNSI di setiap kecamatan, semeskinya baik pula bagi kelangsungan

persiapan Idul Fitri, dan rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran di aula Bappeda Inhil, Selasa (14/5/2019).

Mengenai kesiapan moda transportasi, Nahwawi mengatakan, pihaknya sudah mengomunikasikannya kepada para pengusaha transportasi, agar menyiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu transportasi laut atau darat.

Kondisi kelayakan transportasi dan sopir juga akan diperiksa sebelum melakukan perjalanan, agar tidak terjadi hal– hal yang tidak diinginkan selama masa mudik Lebaran. “Itu jelas, saat mobil masuk terminal kita sampaikan di sana

sebuah organisasi. Artinya, menurut Sekda, akan terbangun sebuah komunikasi dan dalam menyukseskan program-program HNSI kedepannya. Tak lupa pula Sekda, mengucapkan selamat kepada salah seorang pengurus Ranting HSNI yang terpilih menjadi anggota DPRD Inhil priode 2019-2024. Hal itu harapnya, dapat menjadi penyalur aspirasi bagi para nelayan.

Sementara Ketua HNSI Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) Hasanuddin, mengemukakan ucapan terima kasih kepada Ketua HNSI Kabupaten Inhil. Terlebih atas tujuan dasar HSNI itu sendiri, yakni untuk mensejahterakan para nelayan.***

supaya yang diberangkatkan layak untuk diberangkatkan. Kondisi fasilitas pelabuhan dan lainnya juga nantinya akan ditinjau oleh tim. Terutama kepada sopir, juga akan di cek agar tidak ada yang tidak fit atau terpengaruh obat,” paparnya.

Nawawi menambahkan, nantinya masih akan ada lagi rapat bersama instansi terkait untuk membahas persiapan Lebaran ini. “Jauh–jauh hari kita rapat, kalau perlu ada penambahan pos. Kondisi jalan tadi sudah dilaporkan dan sudah ada tanggapan dari Dinas PU untuk ditangani dalam waktu singkat. Titik rawan sudah kita petakan,” terangnya lagi. (e2/tpc)

27

Kecantikan

Manfaat Kakao untuk Perawatan Kulit Kita

Kakao terbukti mampu menghilangkan bagian kulit yang kusam, sehingga kulit Anda akan terlihat lebih cerah setiap saat. Tentu, Anda harus melakukan per­ awatan secara teratur untuk hasil yang lebih baik.

S

UDAH tahukah Anda, manfaat kakao untuk kulit setidaknya memberikan bukti pada Anda bahwa ada beberapa bahan alami yang sangat baik untuk perawatan kulit. Kita tahu bahwa wanita senantiasa peduli dengan penampilan mereka dan tentu saja ingin tampil maksimal dalam beragam kesempatan yang berbeda.

Dewasa ini, banyak klinik kecantikan bermunculan dan menawarkan beberapa jenis perawatan kulit modern. Memang, perawatan di klinik akan memberikan hasil yang maksimal, tetapi, Anda harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karenanya.

Menggunakan kakao sebagai salah satu ide perawatan kulit adalah hal yang efektif dan tentu saja membantu. Kakao cenderung lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Dengan menggunakan kakao, Anda toh juga bisa melakukan perawatan kulit dirumah kapanpun Anda mau. Tentu menarik untuk menyimak beberapa manfaat kakao untuk kecantikan kulit wanita. Apa saja manfaat dari buah yang satu ini?

Memberikan kelembaban pada kulit Memiliki kulit yang lebih lembab tentu menjadi salah satu idaman bagi setiap wanita. Kulit yang lembab memang terlihat lebih menarik karena terhindar dari kesan kusam dan juga kering. Kakao adalah salah satu bahan yang istimewa untuk mendapatkan kulit wanita yang lebih lembab dan berkilau. Cacao dipercaya mengandung beberapa vitamin yang sangat baik, seperti vitamin A, C, dan E. Ketiga jenis vitamin ini akan menjadi agen yang aktif untuk membebaskan kulit dari beberapa masalah yang sering muncul. Dengan perawatan ini, tentu saja Anda akan lebih leluasa untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka dan tidak khawatir terkena paparan sinar matahari saat berpergian keluar rumah. Lakukan perawatan secara teratur untuk hasil yang maksimal.

28

kecantikan Mengurangi penuaan dini Penuaan dini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi wanita dan mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu masalah besar yang harus senantiasa dihindari. Masalah penuaan dini akan membuat wanita terlihat tidak percaya diri dan cenderung minder untuk berekspresi dalam penampilan mereka. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat melakukan perawatan kulit dengan menggunakan cacao. Dalam cacao, terdapat kandungan tocopherol polyphenol yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan akan membuat kulit senantiasa terlihat lebih kecang, sehingga masalah penuaan dini dapat diatasi dengan lebih mudah. Lakukan perawatan kulit harian dengan cacao ini setiap hari untuk membuat kulit Anda kencang, cerah dan tidak kendor.

Meregenerasi kulit Kulit akan senantiasa melakukan regenarasi untuk mengganti kulit yang kusam dan mati. Sebagaimana kita tahu, masalah kulit kusam sering mengganggu dan tentu saja akan membuat penampilan Anda menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini, sebaiknya Anda melakukan perawatan kulit dengan kakao secara teratur. Kandungan antioksidan yang cuku tinggi dalam kakao ini sangat efektif untuk membantu proses regenerasi kulit.

Dengan perawatan ini, Anda akan memiliki kulit yang nampak selalu baru dan proses regenerasi kulit akan berlangsung dengan lebih baik. Di sisi yang lain, cacao terbukti mampu menghilangkan bagian kulit yang kusam, sehingga kulit Anda akan terlihat lebih cerah setiap saat. Tentu, Anda harus melakukan perawatan secara teratur untuk hasil yang lebih baik.

Mengurangi efek stretch mark Apakah Anda memiliki kulit yang nampak aneh seperti efek stretch mark? Ini adalah salah satu masalah kulit yang sebaiknya segera Anda atasi. Stretch mark biasanya timbul pada bagian kaki atau perut dan akan membuat kulit Anda terlihat aneh.

Dengan adanya stretch mark ini, tentu saja Anda akan merasa terganggu saat mengenakan pakaian yang cenderung terbuka.

Masalah ini sering membuat wanita menjadi tidak percaya diri.

Perawatan dengan kakao merupakan salah satu ide yang sangat baik untuk dilakukan. Beberapa kandungan vitamin dalam kakao akan secara aktif menghilangkan masalah ini dan akan membuat kulit Anda terlihat lebih bersih. Lakukan perawatan dengan lulur kakao secara teratur dan efek stretch mark ini dapat ditanggulangi dengan segera.

Mengurangi bekas luka Memiliki bekas luka pada salah satu bagian tubuh terkadang memang mengganggu. Bekas luka yang ada akan menyebabkan kulit menjadi belang dan tidak merata. Tentu saja ini akan menjadi persoalan yang penting saat Anda hendak mengenakan baju yang relative lebih terbuka. Akan tetapi, kini Anda tidak perlu bingung untuk mencari salah satu cara menghilangkan bekas luka tersebut. Cocoa merupakan salah satu bahan alami yang sangat baik dalam hal ini. Kandungan senyawa dalam cocoa akan sangat baik untuk memudarkan bekas luka di kulit Anda dengan perawatan yang teratur. Aplikasikan lulur yang terbuat dari kakao setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk menghilangkan bekas luka dan membuat kulit terlihat lebih cerah.

Manfaat cocoa sebagaimana dijelaskan di atas tentu dapat memberikan inspirasi dan alasan bagi Anda untuk mencoba cara perawatan kulit alami ini. Dengan mengaplikasikan perawatan kulit alami, tentu saja Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti perawatan yang lebih bebas dan lebih hemat. Untuk hasil perawatan yang maksimal, lakukan perawatan tersebut dengan teratur. Anda juga dapat mencari tahu beberapa cara memanfaatkan cocoa untuk perawatan kulit yang variatif dan tentu saja lebih menyenangkan. (int)

Kolom

Kolom

Berharap dari Wakil Riau di Senayan

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

S

ETIAP siklus lima tahunan, melalui ajang politik bernama pileg (pemilu legislatif), dipilih tokoh-tokoh yang berasal dari sejumlah parpol (partai politik) untuk menjadi wakil Provinsi Riau di sejumlah lembaga perwakilan di tingkat pusat, baik DPR RI mapun DPD RI. Pileg terakir baru saja usai dilakukan, yang disejalankan dengan Pilpres (Pmeilihan Presiden) 2019.

Kendati KPU sebagai penyelenggara pemilu belum mengumumkan secara resmi soal siapa-siapa saja yang berhak duduk di lembaga legislatif dengan berbagai tingkatannya itu, tapi melalui hitung cepat atau real count KPU setidaknya sudah tampak gambaran siapa-siapa yang diprediksi akan menyandang status sebagai wakil rakyat.

Termasuk yang akan duduk di DPR RI dan DPD RI dari Provinsi Riau untuk masa bakti 2019-2024.

Kita biarlah melepaskan diri dari soal parpol mana yang paling banyak berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk di DPR RI dari Dapil Riau, atau tokoh-tokoh dari kalangan mana saja di Riau yang berhasil menembus Senayan (tempat DPR RI berkantor), dan sejenisnya. Biarlah soal itu menjadi urusan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, atau caleg (calon anggota legislatif), atau para pemimpin parpol.

Harapan terbesar kita ke para wakil rakyat yang kelak akan berkantor di Senayan itu, antara lain adalah agar bagaimana keberadaan mereka memberi dampak yang luas bagi upaya untuk memajukan Riau, dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat yang berada di dalamnya.

Sebuah harapan yang mungkin terdengar klasik, tapi terasa perlu diperbaharui secara terusmenerus.

Karena yang kelak akan duduk di DPR RI mewakili Provinsi Riau merupakan puteraputera terbaik dari daerah ini, yang dipilih melalui m e kanisme

politik yang bernama pileg; kita berkeyakinan harapan yang disandarkan pada mereka bukan sesuatu yang berlebihan. Mereka diyakini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan Riau di tingkat pusat.

Dan kita juga harus jujur mengakui, di tengah berbagai kemajuan yang dialami Riau sejak beberapa tahun belakangan, sejatinya masih ada –bahkan mungkin tergolong banyak—persoalan yang masih dihadapi Riau, dan menuntut penyelesaian segera. Sejumlah persoalan dimaksud sebagian di antaranya terkait langsung dengan upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh anggota masyarakat Riau.

Antara lain, kebijakan kasus tunda bayar DBH Migas dari Riau, yang membuat terhambat atau tertundanya pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah ini. Karena dana yang semestinya menjadi Riau terlambat diserahkan ke Riau, juga menimbulkan dampak lain berupa terjadinya stagnasi ekonomi di tengah masyarakat. Bisa dimaklumi, karena dana pemerintah merupakan instrumen terpenting untuk menggairahkan kegiatan perekonomian.

Persoalan lain yang tak kalah mendesaknya adalah pemekaran sejumlah kabupaten di Riau. Oleh karena kebijakan moratorium pemekaran daerah, membuat sejumlah rencana pemekaran kabupaten di Riau menjadi tertunda.

Padahal, sejumlah kabupaten di Riau tergolong sangat mendesak untuk dimekarkan lantaran cakupan wilayah yang sangat luas, ditambah dukungan infrastruktur yang belum layak.

Riau memiliki wilayah yang sangat luas, daratan dan lautan, jauh melebihi luas wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tapi, dengan wilayah yang begitu luas, Riau hanya terdiri dari 12 kabupaten/kota. Bandingkan dengan Sumbar, yang memiliki sebanyak 19 wilayah otonom kabupaten/kota.

Sebutlah Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), satu misal.

Dengan wilayah yang begitu luas, terbagi ke dalam 21 wilayah administatif kecamatan, rentang kendali antarkawasan di Inhil memang sangat jauh. Untuk mengurus satu jenis surat saja masyarakat di sana harus melalui jarak tempuh yang sangat jauh ke pusat kabupaten, yang pararel dengan biaya yang juga tinggi. Kasus Kabupaten Kampar sami mawon dengan Inhil.

Dua hal di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak persoalan di Riau yang memerlukan perhatian lebih, untuk kemudian diharapkan mendapat penanganan yang semestinya. Karena kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Kita berpikiran positif saja, yaitu para wakil Riau di DPR RI periode yang sedang berjalan (2014-2019) telah memperjuangkan dengan segala kemampuan terhadap kedua hal dimaksud, sesuai batas-batas kompetensi yang mereka miliki. Harapan kita terhadap wakil Riau di DPR RI periode 2019-2024 untuk berjuang lebih keras lagi agar hal-hal yang menyangkut kepentingan Riau mendapat penanganan yang proporsional.*** *) Penulis adala Pemimpin Umum “Pena Amira�

29

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

Wabup Puji Pelayanan di RSUD Puri Husada

“Semoga RSUD Puri Husada Tembilahan ini mampu menjadi sebuah rumah sakit milik daerah yang maju dan terdepan dalam memberikan pelayanan keseha­ tan kepada seluruh masyarakat.”

WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Samsuddin Uti memuji pelayanan yang diberikan oleh petugas di RSUD (rumah sakit umum daerah) Puri Husada, Tembilahan. “Alhamdulillah, dari apa yang saya perhatikan, semua sudah sesuai. Mereka (petugas) memberikan pelayanan dengan baik,” katanya.

Wabip yang akrab dengan panggilan

SU tersebut mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan secara mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, Selasa (7/5/2019).

Kunjungan dimaksudkan untuk mengisi waktu kerja di bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Wabup SU juga mengaku memaklumi jika ada hal-hal non tekhnis yang terjadi.

Namun demikian, ia tetap menghimbau agar pelayanan terbaik diberikan oleh petugas kepada pasien. “Saya minta kepada seluruh petugas yang ada di RSUD ini, untuk terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, budayakan lah motto 5 S (senyum, salam, sapa, sopan santun),” pintanya.

infotorial Pemkab Inhil SU Hadiri Rapat Pleno KPU

Sesali yang Sekali Berjuang, Gagal, Lalu Ngamuk-ngamuk

Ia juga berharap RSUD Puri Husada Tembilahan bisa terus berkembang dan berinovasi hingga nantinya menjadi RSUD yang maju dan terdepan dalam pelayanan. “Semoga RSUD Puri Husada Tembilahan mampu menjadi Rumah Sakit yang maju dan terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” harap SU. Dalam kunjungan itu, SU melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh para petugas medis di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Saut Pakpahan itu. Kepada awak media, SU mengaku kedatangannya itu tidak lain untuk memastikan apakah pelayanan yang diberikan kepada pasien sudah sesuai dengan motto rumah sakit tersebut.***

Inhil Teken MoU dengan 2 Daerah BERBAGAI upaya dilakukan Pemkab Inhil (Indragiri Hilir) untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak terkecuali di antaranya di bidang infrastruktur. Maklum, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, kondisi infrastruktur dari jenis jalan di Inhil memang belum sampai pada titik yang memadai.

Terakhir, Pemkab Inhil melakukan kerjasama pembangunan konektivitas antar daerah perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Jambi, di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pada kegiatan itu, Pemkab Indragiri Hilir dihadiri langsung Wakil Bupati, Syamsuddin Uti, sedangkan Pemkab Tanjung Jabung Timur, Bupati Romi Hariyanto dan Kabupaten Tanjung Jabung Barang diwakili oleh Asisten Ekbang.

Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti kerjasama ini bertujuan mendorong percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah

30

Daerah Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Selain itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja para pihak dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sama-sama sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Konektivitas Antar Daerah Perbatasan. Komitmen ini, nantinya akan membuka akses masyarakat di desa-desa perbatasan bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat kabupaten,” kata Syamsuddin Uti. Wakil Bupati Indragiri Hilir juga mengungkapkan dengan terhubungnya Negeri Hamparan Kelapa Dunia ke Provinsi Tetangga tentunya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Tentunya dengan adanya penandatanganan kesepakatan tiga wilayah bisa mem-

berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” beber pria yang akrab di sapa SU ini.

Dengan adanya MoU tersebut, SU berharap pemerintah pusat melalui Bappenas untuk memprioritaskan hal tersebut. Sebab, ini merupakan harapan masyarakat banyak. “Ini akan mempermudah akses jalan, karena kita samasama orang serumpun. Hal ini nantinya akan di tindaklanjuti oleh Bappenas sehubungan dengan adanya Musrenbang nasional 2019, maka di manfaatkanlah pertemuan MoU dan sekaligus minta bantu pemerintah pusat,” ulasnya.

Jika pembangunan tersebut segera dilakukan, SU yakin masyarakat antar Kabupaten dua provinsi ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk saling bertemu sapa dengan sanak keluarga dan guna keperluan-keperluan lainnya. “Insya Allah masyarakat akan menikmati, sehingga bisa kunjung mengujungi keluargapun tidak susah lagi dan tidak jauh lagi dan cukup biaya yang rendah,” ulasnya.***

Wardan: Mari Bersukacita Menyambut Ramadhan “ALHAMDULILLAH, tidak terasa bulan yang penuh rahmat dan hikmah ini tiba menghampiri kita semua. Sebagai umat muslim kita bersukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini,” kata Bupati Inhil Drs HM Wardan MP terkait dengan akan masuknya bulan suci Ramadhan 1440 H. Menyusul dengan telah masuknya bulan suci Ramadan, Senin (6/5/2019), Bupati Wardan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat Inhil yang beragama muslim. Dan dengan datangnya bulan suci yang penuh rahmat ini, diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan terus memupuk rasa kebersamaan.

Oleh karena itu, bupati juga mengimbau bagi masyarakat Inhil untuk selalu meramaikan masjid setiap waktu salat tiba.

“Pada malam harinya, selain menunaikan salat Isya, juga bersama-sama untuk meramaikan ibadah salat Tarawih,” harap bupati.

Bupati juga berpesan bagi masyarakat yang tidak menjalani ibadah puasa hendaknya bisa menghormati warga yang tengah menunaikan ibadah puasa. Salah satunya tidak melakukan aktivitas makan dan minum di sembarang tempat. “Selain berupaya untuk meningkatkan keimanan di bulan suci ini, tentunya kita semua mampu lebih meningkatkan dan memperkuat rasa kebersamaan antar masyarakat dengan harapan menjadikan Inhil maju dan lebih baik lagi,” ujar bupati.

Selain mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat Inhil, bupati juga memohon doa kepada masyarakat luas agar perjalanan dirinya bersama istri ke Tanah Suci Mekkah berjalan lancar dalam melaksanakan ibadah umrah yang akan dilakukan pada pekan ini. (e2/rpz)

WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti mengaku menyesali sikap sejumlah politisi yang lebih mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi realitas politik. “Jadi yang baru sekali berjuang, dah ngamuk-ngamuk saya rasa itu salah,” tandas Syamsuddin.

Wabup yang akrab dengan panggilan SU tersebut mengatakan hal itu saat menghadiri penutupan pleno penghitungan surat suara tingkat Kabupaten Inhil, Jumat (3/5/2019) di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Abah SU itu pun sempat bercerita pengalamanannya di dunia perpolitikan hingga mengantarkan dirinya menjadi Wakil Bupati Inhil. “Inilah namanya pertarungan, ada yang kalah dan ada yang menang, harus menerima dengan lapangan dada,” jelas Wabup.

Ia mengatakan dirinya bahkan sampai tiga kali ikut dalam perebutan kursi Bupati Inhil, namun tidak beruntung, namun dirinya tidak pernah menyerah dan terus berjuang. “Saya berikan contoh pribadi saya, tahun 2008 saya ikut, dan Alhamdulillah saya belum terpilih, 5 tahun kemudian saya maju lagi, Alhamdulillah belum terpilih juga. “Yang ketiga inilah akhirnya saya terpilih.

Saya berjuang bukan setahun dua tahun,” tandasnya.

Terlepas dari itu semua, ia mengaku senang karena proses Pemilu di Inhil berjalan dengan aman dan lancar.

“Saya banggalah karena pemilu di Inhil berjalan lancar, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus mengawal pemilu ini, mulai dari KPU, Polisi, TNI dan partai-partai politik yang ada di Negeri Seribu Parit ini,” ujar SU.***

31

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Bupati Kunjungi Puskesmas Keritang

Petugas Harus Berikanan Pelayanan yang Terbaik

Bupati Bersilturahmi ke PMI

“Soal Kekurangan Kantong Darah Dipikirkan Bersama”

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP meminta dipikirkan secara bersama sejumlah persoalan yang dihadapi PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Inhil, terutama soal kekurangan kantong darah yang sering dihadapi. Jumlah kantong darah yang ada jauh di bawah kebutuhan.

“Persoalan (kekurangan kantong darah) itu harus difikirkan bersama-sama. Termasuk upaya dan usaha langsung dari PMI, seperti sosialisasi kepada masyarakat melalui tausiyah agama yang disampaikan para ustad dan sebagainya,” kata Bupati Wardan saat bersilaturahmi dengan PMI setempat, Rabu (1/5/19). Kegiatan yang dilaksanakan di Markas PMI Jalan Veteran Tembilahan ini juga disertai memberian sembako bagi para anggota PMI serta penyerahan piagam PMR Wira, sebagai bentuk penghargaan.

Wardan mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Ketua PMI Cabang Inhil, Zulaikhah Wardan. Dalam penjelasannya, Zulaikhah mengatakan permasalahan yang dihadapi PMI Inhil saat ini. Seperti kurangnya ketersediaan kantong darah. Dimana setiap bulannya kebutuhan darah mencapai 700 kantong. Sedangkan jumlah yang bisa disediakan PMI Inhil hanya 300 kantong dalam setiap bulan. Oleh karenanya persoalan tersebut harus dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.

Termasuk katanya, mengenai kebutuhan darah yang ditanggung pihak BPJS. Selama ini BPJS hanya menanggung 1 kantong darah untuk 1 pasien, sedangkan berdasarkan pengalaman yang sering dihadapi pasien memerlukan darah lebih dari 1 kantong. “Hal ini menjadi salah satu sebab menunggaknya pembayaran dari Rumah Sakit kepada PMI,”cetusnya.

Sebelumnya, menurut Wardan, menyambut kedatangan bulan Ramadan hendaknya dengan hati yang bersih dan ikhlas, supaya dapat menunaikan segala perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. “Sambutlah kedatangan bulan Ramadhan dengan hati yang bersih dan Ikhlas dan marilah kita saling memaafkan,”ajak Bupati.

Ramadhan adalah bulan suci pelebur dosa. Maka itu perlu meningkatkan keimanan dan keikhlasan, karena seluruh kebaikan akan di balas Allah SWT dengan pahala yang berlipat-lipat ganda.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua PMI Inhil Hj Zulaikhah Wardan, disamping pemaparan sejumlah program yang dilaksanakan PMI. Diantaranya pemberian takjil secara gratis selama bulan suci Ramadhan. “Kami juga akan memberikan bantuan sosial kepada para korban bencana alam dan kegiatan sosial lainnya,”ungkap Zulaikhah. (e2/urc)

32

BUPATI Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP meminta kepada para petugas, terutama di jajaran media, untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap setiap anggota masyarakat yang memerlukan penanganan medis. “Jangan sekali-sekali membeda-bedakan pelayanan hanya karena faktor yang berspektif dangkal,” katanya.

Bupati Wardan mengatakan itu saat melakukan kunjungan kerja yang dilanjutkan bersilaturahmi dengan tenaga medis Puskesmas Kota Baru sekaligus peninjauan bangunan dan Fasilitas Puskesmas Kota Baru.

Jum’at (26/04/2019) siang. Bupati HM.Wardan yang didampingi beberapa pejabat eselon Pemkab Inhil berkesempatan untuk melihat kondisi pasien yang sedang berobat di Puskemas ini.

Beliau berharap, kepada seluruh pegawai dan tenaga medis yang ada di Puskesma Kota Baru Kecamatan Keritang ini untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien yang akan berobat disini. Diingatkan Bupati, pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap calon pasien, sebab bukan tidak mungkin ada di antaranya yang tengah bertarung antara hidup dengan meninggal dunia.

Pada saat itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu juga berkesempatan meninjau langsung bangunan dan Fasiliitas pendukung Puskesmas yang berada di tengah Ibu kota Kecamatan Keritang ini didampingi kepala Puskesmas Kota Baru. (e2/ktc)

Sekda Inhil Tutup Rapat RPJMD

Susunlah Kegiatan Sesuai Kemampuan Anggaran SEKDAKAB (Sekretaris Daerah Kabupaten) Inhil (Indragiri Hilir) H. Said Syarifuddin meminta semua pihak terkait untuk menyusun kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dimaksudkan agar kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Sekda Said mengatakan hal itu saat menutup rapat pembahasan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) dan pohon kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 yang dikawal lansung Bupati HM.Wardan bersama

Wakil Bupati H.Syamsuddin Uti. Rapat itu diwarnai dengan diskusi yang panjang dan melelahkan.

Dikatakan Sekda Said, setelah melalui diskusi yang diikuti lansung Bupati dan Wakil Bupati Inhil baru kelihatan kekurangan kita dalam perencanaan.

“Karena, dalam merencanakan setiap kegiatan kita harus melihat potensi, kemampuan anggaran kita jangan sampai kita merencanakan sesuatu tapi dari segi anggaran APBD kita tidak bisa.

Disamping itu kita harus memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari dinas terkait,” katanya.

Sekda juga mengucapkan teri-

makasih kepada narasumber yang telah membantu selama penyempurnaan RPJMD Renatra dan Pohon Kinerja Pemkab Inhil yang dibahas secara detil satu persatu. “Karena dengan melalui pembahasan ini kita akhirnya tau kewenangan kita yang ada di daerah,” tambahnya.

Untuk itu, menurut Sekda, setiap Dinas dan OPD harus memiliki data yang jelas untuk membantu pimpinan dalam mengeluarkan kebijakan kedepannya. Didampingi itu, kepada setiap kepala Dinas dan OPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing serta terus menjaga kekompakan.***

Hadiri Musrenbangnas di Jakarta

Wabup Berharap Inhil Diprioritaskan di 2020 WABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) H. Syamsuddin Uti mengatakan, melalui Musrenbangnas (musyawarah rencana pembangunan nasional) kita tahu apa saja program maupun rencana kerja yang dianggarkan oleh pemerintan pusat. “Kita tentu berharap Inhil mendapatkqn prioritas dalam program-program pusat pada tahun 2020 mendatang,” ungkapnya.

Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu mengatakan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kamis (9/5/19) di Hotel Shangrila, Jakarta. Kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Hadir pada kesepamatan tersebut Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur se Indonesia, Bupati/Walikota serta para elit pemerintahan lainya.

Dalam kegiatan Musrenbangnas yang bertemakan ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas’ ini, Wakil Bupati didampingi HT Juhardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti menyampaikan pentingnya Musrenbang bagi pembangunan daerah. Menurutnya dari sinilah pemerintah menyusun rencana kerja tahun berikutnya yang berintegrasi den-

gan program pemerintah pusat. Dirinya berharap Kabupaten Inhil bisa mendapat prioritas dalam Musrenbang ini.

Seperti diketahui, menurut Wabup SU, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tahapan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Salah satu tahapan terpenting yang menjadi bagian dalam proses tersebut adalah Musren­ bangnas.***

33

Pemerintah Kabupaten

Pelalawan

Advertorial Pemkab Pelalawan

Termasuk 2019, Sudah 7 Kali Berturut-turut Pemkab Pelalawan Raih Opini WTP

I

Seakan tiada tahun tanpa penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengeculiaan) dari PK RI Perwaki­ lan Provinsi Riau bagi Kabupaten Pelalawan. Termasuk di 2019 ini, Pemkab Pelalawan kembali meraih penghargaan bergengsi itu, dan ini sudah merupakan yang ketujuh kalinya berturut-turut.

tu menandakan, selain kepemimpinan Bupati HM Harris –yang sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Pelalawan—banyak melakukan terobosan yang bermanfaat bagi kepentingan daerah dan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; juga mampu menorehkan sejumlah prestasi membanggakan, termasuk di tingkat nasional..

Terakhir, Pemkab Pelalawan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni yang ke tujuh kalinya di bawah kepemimpinan Bupati Pelalawan HM Harris, yang diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, Kamis

34

(16/5/2019) di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Riau Pekanbaru.

Penilaian WTP Pemerintah Kabupaten Pelalawan, langsung diterima oleh Bupati HM Harris yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Thomas Ipung Anjarwarsita bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru. Kabupaten Pelalawan berhasil mempertahankan prestasi seperti tahun lalu, yaitu opini WTP untuk ke tujuh kalinya. “Selamat kepada Pemerintah dan Masyarakat Pelalawan,” ungkapnya.

Dia mengatakan BPK memberikan WTP berdasarkan data dan fakta dalam pemeriksaan atas LKPD Pemkab Pelalawan Tahun 2018. “Apresiasi kita berikan

kepada Pemkab Pelalawan yang berhasil dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadikan prestasi ini sebagai momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” pesan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Thomas Ipung Anjarwarsita.

Pada Senin (12/6/2017), Pemkab Pelalawan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Senin (12/6/2017). Opini WTP kali ini diraih Pelalawan untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Terhitung sejak Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) Pemkab Pelalawan tahun 2012

hingga 2016 ini.

Opini WTP terhadap LHPK tahun 2016 diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Hari Purwaka di auditorium kantor BPK di Pekanbaru.

Serta diterima oleh Bupati Pelalawan HM Harris yang didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nasarudin SH MH. Dalam sambutannya, Kepala BPK Riau Hari Purwaka mengapresiasi Pemkab Pelalawan yang telah berhasil mempertahankan prestasi seperti tahun-tahun sebelumnya untuk kelima kalinya. BPK memberikan WTP berdasarkan data dan fakta dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016.

Hari Purwaka juga memuji pemda yang berhasil dalam penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai standar akuntansi pemerintahan. Ia berharap prestasi yang dicapai sebagai momentum untuk lebih lagi kedepan dan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Pelalawan, HM Harris, saat dikonfirmasi menyatakan WTP yang diraih untuk kelima kali ini merupakan hasil jerih payah seluruh elemen pemerintah serta dukungan dan doa masyarakat. Opini ini dapat dipertahankan atas konsistensi pemda dalam menggunakan anggaran sebaik mungkin. “Terbukti pengelolaan aset dan keuangan kita semakin baik. Ini tetap dipetahankan dan harus lebih baik lagi,” pungkas Harris.

Sedangkan Opini WTP keempat diraih Pemkab Pelalawan tahun 2016 atas hasil pemeriksaaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015. Sementara predikat serupa juga diraih Pemkab Pelalawan pada tahun 2015 lalu atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2014. Serta tahun 2014 lalu atas LKPD tahun 2013 dan juga predikat WTP pada tahun 2013 atas hasil pemeriksanaan LKPD tahun 2012.

Predikat opini WTP tersebut diberikan oleh anggota III BPK RI Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi CFr A CA mewakili Kepala BPK RI Perwaklian Provinsi Riau Harry Purwaka dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2015 oleh BPK RI Perwaklian Provinsi Riau kepada Pemkab Pelalawan, Selasa (14/6) kemarin di Gedung BPK RI Perwakilan Riau - Pekanbaru.

Dalam sambutannya, anggota III BPK RI Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi CFr A CA mengatakan, pihaknya meminta Kabupaten Pelalawan untuk dapat terus meningkatkan laporan keuangan yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk tahun

selanjutnya.

“Dan kita dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau juga sangat apresiasi karena Kabupaten Pelalawan telah berperan aktif dalam membantu BPK RI Riau dalam memeriksa keuangan pemerintah daerah. Dan masyarakat Kkabupaten Pelalawan tentunya dapat berbangga hati, karena BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan ketentuan pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Jo Pasal 7 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK Perwaklian Provinsi Riau melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan (LHP) Tahun Anggaran 2015. Sedangkan LHP atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2015, dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Dan standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melaksanakan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredidibiltas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanganggung jawab keuangan Negara.

“Selain itu, pemeriksa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam Kode Etik BPK, dimana mengharuskan pemeriksa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalitas. Untuk itu, semoga LHP serta prediket WTP yang telah diberikan dan diserahkan tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sehingga, cita-cita kita semua dapat tercapai yakni pemerintah yang bersih dan transparan demi kesejahteraan rakyat,” sebutnya.

Pertama di 2013 Setelah bekerja keras mencapai opini WTP terhadap hasil audit BPK RI, akhirnya pada Selasa (25/6/2013) lalu, Pelalawan mendapat kado istimewa dari BPK RI Perwakilan Riau berupa opini WTP DPP atas laporan keuangan kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2012, perolehan opini WTP ini sendiri membuat Bupati Pelalawan merupakan salah satu pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD tahun 2012 tepat pada waktunya.

Adapun LHP atas LKPD Kabupaten

Pelalawan tahun anggaran 2012 dikemas dalam tiga buku, buku pertama adalah LHP yang memuat laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan opini atas laporan keuangan tersebut. Sementara buku kedua memuat LHP atas sistem pengendalian intern dan buku ketiga adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), BPK menilai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2012 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sementara itu paragraf penjelasan merupakan realisasi belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2012.

Opini WTP yang diberikan oleh BPK tersebut berdasarkan pada langkahlangkah perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Di mana pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan upaya inventarisasi dan penelusuran dokumen atas seluruh aset tetap yang diperoleh untuk periode 2007 sampai dengan 2012, guna disajikan dalam neraca per 31 Desember 2012 berdasarkan prinsip harga perolehan, telah melakukan penatausahaan dan inventarisasi persediaan akhir tahun yang lebih baik dan telah berkurangnya penggunaan langsung penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan penerimaan pelayanan air bersih pada BPAP Dinas Cipta Karya.

Meskipun dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas yang dapat diterima. Sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP DPP yang diberikan BPK. BPK berharap Pemkab Pelalawan mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Provinsi Riau maupun di tingkat nasional.

Dengan diperolehnya WTP ini sendiri, bupati menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan kerja keras semua pihak Pemkab Pelalawan terutama pengurus dan penyimpan barang. “Selain itu bupati juga mengatakan bahwa ada tantangan ke depan yakni mempertahankan opini WTP DPP bila perlu tanpa ada DPP,” pinta Bupati Harris. (adv/hms/ e2/dari sejumlah sumber)

35

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Arianto Sambut Aksi Demo Massa Buruh

RATUSAN buruh yang tergabung dalam forum lintas serikat pekerja buruh se Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu, Jumat (3/5/2019).

Pada saat aksi tersebut tampak beberapa serikat butuh, diantaranya Hukatan KSBSI, FSPTI KSPSI, SP3 SPSI dan juga NIBA. Bupati Inhu yang menyambut aksi demo itu, dalam sambutannya mengatakan, masalah perburuhan yang terjadi di daerah yang ia pimpin merupakan tanggung jawabnya. “Sakit buruh sakit saya juga. Bila memang Kadisnaker tidak benar, sore ini juga saya berhentikan,” katanya. “Terkait UMK Inhu 2019 yang kembali menggunakan UMK tahun 2018 sebesar Rp2.751.000, sebenarnya sudah ditandatangani gubernur dan menunggu realisasi,” katanya.

Pada Kamis (2/5/2019), Bupati Yopi bersama Gubernur dan Bupati/Walikota seProvinsi Riau melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak se-Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah Pertanahan.

Penandatanganan yang dilakukan di Gedung Pauh Janggi Komplek Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru.

Jauh sebelumnya, Bupati Yopi meresmikan gedung baru RSUD Indrasari Rengat yang selesai dibangun pada 2018 dengan menelan anggaran sebesar Rp 17 miliar.

Bupati Yopi menegaskan bahwa RSUD Indrasari Rengat merupakan kebanggaan bagi masyarakat Inhu. Untuk tu dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah mensukseskan pembangunan RSUD Indrasari Rengat.*** foto-foto: dari berbagai sumber

36

37

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

2019 Dapat Rp68 M dari Pemprov, Pemkab Rohil Terus Gesa Infrastruktur Karena berstatus sebagai daerah otonom baru, pemekaran dari kabupaten induk, Bengkalis; wajar saja Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) masih dihadapkan dengan sejumlah keterbatasan. Termasuk di antaranya keterbatasan di bidang infrastruktur dasar, dengan berbagai jenisnya itu.

P

ada 2019 ini, Pemkab Rohil mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi Riau dengan porsi yang lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak Rp68 miliar.

Menurut Bupati Rohil H. Suyatno AMP, dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan lintas pesisir di Rohil. Suyatno mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi bersama unsur jajaran forum komunikasi pimpinan daerah di Mess Pemda Jalan Perwira, Kota Bagansiapiapi, Selasa (19/2/2019).

Bupati Suyatno memaparkan, tahun ini jalan lintas pesisir menembus ke wilayah Sumatera Utara (Sumut), di Labuhan Batu Selatan (Labusel) akan segera diselesaikan sehingga masyarakat Rokan Hilir khususnya warga Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) bisa lewat jalan lintas pesisir karena jarak tempuh yang lebih dekat. “Jalan lintas pesisir menjadi skala prioritas Pemkab Rohil. Selain infrastruktur jalan, masalah air bersih juga perlu dipikirkan. Untuk itu di harapkan setiap tahunnya harus dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daera (APBD) Provinsi Riau,” kata H Suyatno.

Pemkab Rohil mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan provinsi, seperti Dumai-Sinaboi, jalan lintas Mahato Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu tersebut berlanjut dan penting dilakukan sebab ketiga akses itu

38

merupakan lintas batas. “Jadi di Rohil itu hanya tiga titik jalan provinsi. Sedangkan sisanya adalah jalan kabupaten Rohil. Termasuk ruas jalan nasional Ujung Tanjung Bagansiapiapi yang hari ini terus melakukan progres pekerjaan mulai dari simpang Tugu Ayam Kecamatan Tanah Putih terus mengarah ke Simpang Poros,” katanya.

Bupati H Suyatno membeberkan, pada tahun 2020 mendatang Pemkab Rohil berharap mendapatkan porsi lebih baik dari pemerintah provinsi Riau, untuk membangun infrastruktur jalan sehingga tidak ada lagi lubang yang menghiasi jalan lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, sesuai dengan janji pihak kementerian Pekerjaan Umum (PU) provinsi Riau.

“Kemarin sudah kita tawarkan agar dua tahun anggaran pada 2020 jalan Ujung Tanjung-Bagansiapiapi bisa rampung. Dan ini kesemuanya adalah kerja keras kita doa kita bersama masyarakat Rohil karena bagaimana pun Ujung Tanjung Bagansiapiapi merupakan urat nadi kita yang selalu kita lewati siang dan malam tanpa waktu,” kata Bupati.

Selain jalan jalan Ujung Tanjung Bagansiapiapi, sesuai informasi yang didapat, jembatan Jumrah di Kecamatan Rimba Melintang terlihat sudah mulai rusak, di khawatirkan ini dapat membahayakan pengguna jalan juga warga Bagansiapiapi dan sekitarnya. Dilaporkan bahwa jembatan jumrah sudah mulai terkikis termakan abrasi ini akan membahayakan bagi

kita yang tinggal di Bagansiapiapi dan sekitarnya. Bilamana ini nanti jembatan runtuh akan menyusahkan sehingga masyarakat dan nanti lewat jalan yang lama.

“Ya dan juga ini sudah kita koordinasikan dengan PU provinsi Riau dalam waktu dekat katanya itu akan perawatan rutin dan anggarannya sudah ada. Tapi pelaksananya belum. Tadi saya mendapatkan informasi dari Kepala Dinas PUPR provinsi Riau itu anggarannya sudah ada,” sebutnya.

Pemkab Rohil berharap kepada pemerintah daerah provinsi (Pemprov) Riau agar ruas jalan antara DumaiSinaboi titik awalnya dimulai dari Sinaboi mengarah ke Kota Dumai namun titik awal pembangunan tidak bisa di rubah.

“Saya juga minta kepada Kepala PUTR Provinsi Riau dimasukkan ajalah dana anggaran pemeliharaan jalan mulai dari Desa Darusalam menuju Kota Dumai. Itu sudah di janjikan kemarin. Kita tunggu ajalah realisasi daripada Pemerintah Provinsi Riau,” kata Bupati.

“Kita terus melakukan diskusi dengan Gubernur Riau terpilih, Drs H Syamsuar dan Wakilnya, Edi Natar Nasution, tentang program peningkatan pembangunan infrastruktur di Rohil. “Ya kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan Drs H Syamsuar selaku gubernur terpilih kebetulan beliau adalah putra Rokan Hilir kelahiran Desa Jumrah. Beliau adalah sahabat saya,” pungkas bupati.

Setelah berakhirnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau, pihaknya kembali berdiskusi panjang lebar untuk memikirkan bagaimana perjuangan yang harus di hadapi dan apa yang harus dilakukan. Tentunya, kata H Suyatno, Gubri tidak hanya memikirkan Kabupaten Rokan Hilir saja, namun provinsi Riau secara keseluruhan yang terdiri dari 12 kabupaten/kota.

Menurut Suyatno, Gubri Syamsuar dan wakilnya Edi Natar Nasution merupakan seorang sosok yang religius, sosok yang bijak, tekun dalam bekerja dan tidak mau ber neko-neko di dalam bekerja.

“Sama-sama kita harus berjuang. Jangan mentang-mentang pak Syamsuar orang negeri kita Rokan Hilir, lalu kita berleha leha, kita harus berjuang membantu beliau menyusun program-program pembangunan,’’ katanya, dilansir suarabirokrasi.com.

Sebagai warga Rohil, Suyatno mengajak seluruh masyarakat selalu mendoakan agar H Syamsuar dan wakilnya Edi Natar Nasution bisa memimpin Riau, dan fokus membangun dan kemajuan negeri berjuluk ‘Lancang Kuning’ kedepan. Sebab, 12 kabupaten/kota se Riau sekarang sudah berada di atas pundak dan kepala mereka. “Bagaimana beliau ini bisa bangkit maju dan berkembang. Mudah-mudahan di tangan beliau Riau ini bisa berhasil untuk membangun negeri yang kita cintai ini, khususnya Rohil yang kita sayangi,” katanya.

Saat ini Pemkab Rohil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangam (PUPR) kini memang sedang fokus dengan program pembangunan sarana dan prasaranan infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pengairan dalam upaya mempermudah masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian.

Adapun wilayah pembangunan jalan yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Sinaboi, Kubu, Kuba, dan Palika serta

dikecamatan lainnya. Sebab daerah itu masih banyak masyarakat yang berada ekonomi lemah. Maka dari itu pemerintah sedang fokus melakukan pembangunan meskipun sudah beberapa kilometer jalan dibangun pada tahun sebelumnya.

Program pembangunan jalan, Jembatan dan Pengairan itu sendiri merupakan program kerja kepemimpinan Bupati Rokan Hilir H Suyatno dan Wakil Bupati Rokan Hilir Drs H Djamiludin selama lima tahun dan akan diwujudkan pada 2016 hingga 2021 mendatang. Tentunya ini sesuai dengan Visi dan Misi “Terwujudnya Rohil Sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera”.

Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menunjang kesejehteraan masyarakat yakni Pembangunan jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung tanjung saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Proyek hasil dari jerih payah Bupati Suyatno melobi pemerintah pusat itu telah dikerjakan oleh PT Riau Sepadan dengan Anggaran 85 Milyar.

Belum lama ini ia meninjau proses pengerjaan jalan tersebut dengan didampingi Kepala Bappeda H.M.Job Kurniawan, AP.M.Si dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Hermanto,S.sos. disela-sela peninjauan, Bupati Suyatno mengatakan ia telah berkomunikasi dengan petugas lapangan konsultan, termasuk pengawas bahwa ada dua perusahaan yang bekerja ruas jalan Ujung Tanjung-Bagansiapiapi.

Pertama, jalan tersebut dikerjakan dari bundaran Pedamaran mengarah ke luar itu nanti sampai titiknya di Tanah Merah. Yang kedua, dari Simpang Tugu Ayam sampai ke Simpang Poros menuju ke dalam, itu perusahaan yang lain pula.

Jadi, ruas jalan Ujung Tanjung-Bagansiapiapi itu ada dua perusahaan yang bek-

erja, sudah sekian hari mereka melakukan pekerjaan, terangnya, dilansir riauone. com.

Orang nomor satu dinegeri seribu kubah itu merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena pengerjaan jalan tersebut melalui APBN 2019. Jalan lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi nantinya kata Suyatno itu tidak ada lagi yang berlubang. ?Pengerjaannya sekitar empat bulan selesai. Hasil pembicaraan saya dengan pengawas maupun konsultan target mereka seperti itu. Tapi limit-nya itu kan akhir Desember, mudah-mudahan sebelum Desember itu pekerjaan sudah selesai semua, harapnya.

Tidak hanya itu, Bupati yang terkenal ramah dan mudah senyum itu belum lama ini juga meninjau pembangunan lainnya diantara pembangunan Jembatan, Sanitasi dan pengairan air bersih dikecamatan sinaboi. Pada peninjauan itu ia didampingi kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman (Perkim) Zulfahmi,ST,MT dam disambut camat setempat.

Pada kesempatan itu Bupati menyebutkan ada beberapa titik pembangunan yang harus diperbaiki. Diantaranya jalan masyarakat yang sudah banyak berlubang dan sangat membahayakan untuk dilalui. “Begitu juga jembatan kayu yang sudah lapuk dimakan usia, akan kita buat beton. Ini harus segera diperbaiki agar jalan masyarakat ini kembali normal,” ucapnya.

Selain itu, pembangunan jalan di Kepenghuluan Darus Salam, Kecamatan Sinaboi, telah dikoordinasikan dengan Dinas Pengerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Riau agar segera melakukan perbaikan. Bupati Suyatno juga meminta seluruh jajarannya, baik dinas PRKP dan PUTR, Camat dan Datuk Penghulu untuk bekerja maksimal melaksanakan pembangunan. Begitu juga masyarakat Sinaboi agar terus kompak, bersatu dan mendukung pembangunan. (adv/hms)

39

advertorial Bank Riaukepri

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepri Dwi Sasono, MT, MBA, Kepala BP2RD Kepri Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP, Dirlantas Polda Kepri Kombespol Roy Ardhya Candra,SIK dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan, SEmenandatangani perjanjian kerjasama e-samsat, Kamis (2/5/19) di Hotel Harmoni One Batam.

Beri Kemudahan Membayar Pajak Kendaraan, E- Samsat Resmi Diluncurkan BRK (Bank Riau Kepri) kembali meluncurkan sebuah terobosan, yang diharapkan akan memberi kemudahan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Terobosan ini diharapkan akan berdampak terha­ dap peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).

B

ersama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT.

40

Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau, BRK melaksanakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang layanan informasi dan pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi e-Samsat Provinsi Kepri di Hotel Harmoni One Batam, Kamis (2/5/2019).

Ikut menandatangani perjanjian MoU tersebut Kepala BP2RD Kepri, Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepri, Kombespol Roy Ardhya Candra,SIK serta Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau Dwi Sasono, MT, MBA dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam Burhan, SE. Layanan sistem elektronik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam. Bank Riau Kepri memberikan kemudahan layanan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara elektronik melalui aplikasi e-samsat Kepri yang dapat diunduh langsung melalui playstore pada smartphone android.

“Program e-Samsat merupakan langkah maju pelayanan publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Masyarakat diberi kemudahan untuk pembayaran pajak tahunan ini karena dapat dilakukan melalui seluruh jarungan ATM Bank Riau Kepri atau langsung datang ke seluruh Unit Kantor Bank Riau

Kepri di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau,’’ kata Burhan, Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam.

Dirlantas Polda Kepri Kombespol Roy Ardhya Candra, SIK dalam sambutannya, mengapresiasi program e-Samsat ini. Disebutkannya, dengan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan publik. Di samping itu tentu memacu pemerintah untuk dapat menyajikan pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Riau secara online berbasis teknologi infromasi.

“Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, prosedur, ketentuan biaya dan pelayanan informasi publik,’’ katanya. Sehingga, imbuh Roy, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu sebagai formulasi nawacita yang kedua Presiden Republik Indonesia cepat, tepat, transparan, profesional dan akuntabel.

Sementara Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kepulauan Riau Dwi Sasono, MT, MBA menyatakan, layanan e-Samsat merupakan layanan unggulan yang memiliki sisi strategis guna mengubah persepsi masyarakat atas bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. ‘’Perubahan persepsi ini diharapkan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya selaku pemilik kendaraan bermotor,’’ kata lagi.

Di kesempatan sama, Kepala BP2RD Kepri Dra. Hj. Reni Yusneli, MTP dalam sambutannya, mengungkapkan di tahun 2019 ini, pihaknya mengembangkan inovasi Samsat elektronik atau yang disebut dengan e-Samsat Kepri. Program ini bekerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk menjangkau masyarakat wajib pajak yang lebih luas. ‘’Untuk menjangkau masyarakat wajib pajak yang lebih luas, BP2RD berkolaborasi dengan bank daerah yaitu Bank Riau Kepri. Sehingga diharapkan semua masyarakat Kepri dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak dengan layanan e-Samsat ini,’’ tutup Reni.

Turut hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama e-Samsat itu, Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Wahyudi Gustiawan dan Pinbag Pengembangan Produk Dana dan Jasa Edi Wardana.

Di bagian lain, setelah tertunda cukup lama, akhirnya masyarakat Riau kini sudah bisa merasakan mudahnya membayar pajak kendaraan bermotor hanya dengan

melalui ATM Bank Riau Kepri. Tak hanya itu, Bank Riau Kepri juga sudah membuat aplikasi e-Samsat yang diklaim pertama bagi BPD di Indonesia yang sudah dapat langsung dipasang di dalam gawai berbasis android melalui Playstore.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan bahwa dengan hadirnya e-Samsat ini mimpi masyarakat Riau kini telah menjadi kenyataan. “E-Samsat ini merupakan impian kita yang telah menjadi kenyataan bahwa ini menghindari diri dari segala lobang agar kita tidak suudzon kepada orang lain,” katanya di menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Kamis, 31 Mei 2018.

“Dengan e-Samsat ini dimanapun orang sudah bisa membayar pajak kendaraannya. Kenapa orang membayar pajak kendaraan harus dipersulit. Saya sebagai Plt Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Bank Riau Kepri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau bersama Polda Riau serta Jasa Raharja dan Bank Riau Kepri melakukan pembahasan persiapan launching e–Samsat di ruang rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu 25 April 2018.

Pertemuan ini juga dihadiri Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Adlinsyah M. Nasution beserta Deputi Pencegahan KPK RI Junet Junaidi sebagai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang meliputi e-Planning dan e-Budgeting, ePTSP (Perizinan), Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), e-Samsat, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Dalam hal ini, KPK RI turut serta mengawal langsung proses launching program e–Samsat Provinsi Riau ini. ESamsat PT Bank Riau Kepri merupakan sebuah perangkat lunak yang dibangun dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui ATM Bank Riau Kepri.

Istimewanya aplikasi e-Samsat ini dapat diunduh langsung melalui playstore, hal ini merupakan yang pertama untuk seluruh BPD di Indonesia. Selain itu aplikasi e-Samsat pada Bank Riau Kepri terintegrasi secara online untuk seluruh wilayah Riau.

Sejalan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengajak wajib pajak menggunakan aplikasi e-Samsat Riau untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. “Jadi tidak perlu antre, cukup gunakan gawai

untuk menggunakan aplikasi e-Samsat,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ispan Syahputra, di Pekanbaru, Jumat (5/10).

Menurutnya, aplikasi e-Samsat bisa diunduh di playstore untuk pengguna gawai berbasis android dan Appstore untuk pengguna iPhone. “Pengguna tinggal mendaftar untuk mendapatkan kode billing untuk pembayaran pajak di ATM Bank Riau,” katanya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu andalan Riau dari sektor pendapatan asli daerah. Realisasi pajak ini pada tahun lalu mencapai 100 persen. “Realisasi pajak kendaraan bermotor hingga September 2018 mencapai 76 persen, dari target Rp995.103.614.905,” ungkapnya.

Ispan mengatakan pendapatan paling besar dari pajak kendaraan bermotor adalah dari kota-kota besar, seperti Kota Pekanbaru. Sedangkan, daerah yang paling rendah ada di wilayah pesisir seperti Kota Selatpanjang di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir. “Kota Selatpanjang termasuk yang rendah karena kotanya kecil dan jumlah mobil saja sangat sedikit,” katanya.

Dijelaskan oleh Ispan, cara lainnya untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor adalah dengan menggelar Operasi Penertiban oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Riau, yang digelar mulai awal bulan Oktober hingga Desember.

Pada operasi perdana, petugas berhasil menangkap tangan 134 kendaraan yang mengemplang pajak di Kota Pekanbaru, Kamis (4/10).

Operasi penertiban dilaksanakan di Kompleks Purna MTQ, Pekanbaru, yang turut melibatkan dinas perhubungan, dinas kesehatan, Bank Riau-Kepri dan Satpol PP Riau. Petugas memberhentikan kendaraan yang melintas mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, untuk pemeriksaan kelengkapan kendaraan. “Total ada 549 kendaraan yang diperiksa, namun tidak semuanya bermasalah karena ada 415 yang taat pajak. Sehingga sisanya ada 134 yang bermasalah,” katanya.

Irsan menjabarkan, ada 34 kendaraan tidak memiliki surat ketetapan pajak.

Kemudian ada 54 unit tidak melakukan pengesahan STNK, 16 unit yang pajaknya mati lima tahun, 34 unit terkena tilang, dan 26 unit akhirnya melakukan pembayaran di tempat operasi. “Kami menyediakan layanan mobil Samsat Keliling, eSamsat dan mobil ATM Bank Riau untuk pengendara di lokasi ini,” katanya. (adv/ hms/e2/dari berbagai sumber)

41

PT RAPP

advertorial PT RAPP dari perwujudan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 yang dijalankan Grup APRIL. APRIL berkomitmen 1 banding 1, dimana kami mengkonservasi atau merestorasi 1 hektare hutan alam untuk setiap hektare hutan tanaman industri yang dikelola,” jelas Sihol. Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 21) tahun 2015 di Paris, Grup APRIL berkomitmen sebesar US$100 juta selama 10 tahun untuk mendukung proyek restorasi ekosistem dan konservasi APRIL.

RER Klaim Upaya Menjaga dan Mengembalikan Fungsi Ekologis Sudah Terlihat Nyoman Iswarayoga, External Affairs Director RER (Restorasi Ekosistem Riau) mengatakan secara keselu­ ruhan upaya pihaknya dalam menjaga dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan sudah terlihat damp­ aknya. “Pada 2018, sepanjang 65.400 meter kanal drainase lama di dalam area RER telah ditutup dalam upaya berkelanjutan yang direncanakan akan selesai pada 2025,” katanya.

N

yoman mengatakan hal itu dalam peluncuran RER Progress Report 2018, Kamis (16/5/2019).

Penutupan kanal, lanjut Nyoman, merupakan upaya RER dalam merestorasi hidrologis untuk mengurangi bahaya kebakaran dan meminimalkan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, RER sukses melakukan restorasi hutan rawa gambut seluas 58,21 ha pada 2018.

Dalam laporan tersebut, RER juga berhasil mengidentifikasi tambahan 42 jenis flora dan fauna menjadi total 759 spesies pada 2018. Perinciannya, sebanyak 71 spesies mamalia, 304 spesies burung, 107 spesiesamfibi dan reptil, 119 spesies pohon, 69 spesies non-pohon dan 89 spesies ikan ditemukan di kawasan RER. Sebagian flora dan fauna yang berada di kawasan RER

42

tersebut merupakan jenis yang dilindungi, baik secara global maupun nasional.

Ditetapkan sebagai Kawasan Penting bagi Burung (IBA), terdapat peningkatan jumlah spesies burung yang diidentifikasi menjadi 304 spesies di Semenanjung Kampar dibandingkan dengan data sebelumnya hanya 128 spesies burung. “Contoh yang baru terpantau itu spesies Mentok Rimba [Asarcornis scutulata] dan Bangau Hutan Rawa [Ciconia stormi]. Selain itu, 6 dari 9 spesies rangkong teridentifikasi di kawasan RER, salah satunya rangkong badak yang statusnya rentan,” ujarnya, dilansir riauterkini.com.

Laporan perkembangan RER tahun 2018 juga menyoroti kemitraan RER dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan restorasi. Sepanjang 2018,

RER memfasilitasi delapan kelompok masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tanpa bakar serta uji coba budidaya ikan lele yang memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Sihol Aritonang mengatakan pencapaian yang dicatatkan RER tak lepas dari metode yang ditetapkan APRIL selaku induk usaha PT RAPP, yakni dengan pendekatan produksi-proteksi khususnya di wilayah Semenanjung Kampar. Lebih lanjut, RER juga merupakan perwujudan nyata komitmen perusahaan dalam mendorong penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya poin 15: Life on Land (Ekosistem Daratan).

“Selain itu, RER merupakan bagian

Sukses Jaga Habitat Program restorasi dan konservasi di lahan gambut, Restorasi Ekosistem Riau (RER) berhasil menjaga dan melindungi habitat penting bagi flora dan fauna yang dilindungi sejak resmi diluncurkan pada 2013.

Diinisiasi oleh Grup APRIL, RER berkomitmen melindungi, merestorasi dan mengkonservasi ekosistem di lahan gambut serta menjaga stok karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati di konsesi seluas 150.000 ha di Riau, setara dengan dua kali negara Singapura. Selama empat tahun terakhir, tercatat tidak ada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah RER berkat komitmen kuat dalam merestorasi hutan, restorasi hidrologis serta pelibatan langsung masyarakat didalamnya.

“Secara keseluruhan, upaya kami dalam menjaga dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan sudah terlihat dampaknya. Pada tahun 2018, sepanjang 65.400 meter kanal drainase lama di dalam area RER telah ditutup dalam upaya berkelanjutan yang direncanakan akan selesai pada 2025,” kata External Affairs Director RER, Nyoman Iswarayoga dalam peluncuran RER Progress Report 2018, Kamis (16/5/2019).

Penutupan kanal, lanjut Nyoman, merupakan upaya RER dalam merestorasi hidrologis untuk mengurangi bahaya kebakaran dan meminimalkan emisi karbon.

Dalam lima tahun terakhir, RER sukses melakukan restorasi hutan rawa gambut seluas 58,21 ha pada 2018.

Dalam laporan tersebut, RER juga berhasil mengidentifikasi tambahan 42 jenis flora dan fauna menjadi total 759 spesies pada 2018. Perinciannya, sebanyak 71 spesies mamalia, 304 spesies burung, 107 spesies amfibi dan reptil, 119 spesies pohon, 69 spesies non-pohon dan 89 spesies ikan ditemukan di kawasan RER. Sebagian flora dan fauna yang berada di kawasan RER tersebut merupakan jenis yang dilindungi, baik secara global maupun nasional.

Ditetapkan sebagai Kawasan Penting bagi Burung (IBA), terdapat peningkatan jumlah spesies burung yang diidentifikasi menjadi 304 spesies di Semenanjung

Kampar dibandingkan dengan data sebelumnya hanya 128 spesies burung. “Contoh yang baru terpantau itu spesies Mentok Rimba [Asarcornis scutulata] dan Bangau Hutan Rawa [Ciconia stormi]. Selain itu, 6 dari 9 spesies rangkong teridentifikasi di kawasan RER, salah satunya rangkong badak yang statusnya rentan,” ujarnya, dilansir riauterkini.com Laporan perkembangan RER tahun 2018 juga menyoroti kemitraan RER dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan restorasi. Sepanjang 2018, RER memfasilitasi delapan kelompok masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tanpa bakar serta uji coba budidaya ikan lele yang memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Sihol Aritonang mengatakan pencapaian yang dicatatkan RER tak lepas dari metode yang ditetapkan APRIL

selaku induk usaha PT RAPP, yakni dengan pendekatan produksi-proteksi khususnya di wilayah Semenanjung Kampar.

Lebih lanjut, RER juga merupakan perwujudan nyata komitmen perusahaan dalam mendorong penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya poin 15: Life on Land (Ekosistem Daratan). “Selain itu, RER merupakan bagian dari perwujudan Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 yang dijalankan Grup APRIL. APRIL berkomitmen 1 banding 1, dimana kami mengkonservasi atau merestorasi 1 hektare hutan alam untuk setiap hektare hutan tanaman industri yang dikelola,” jelas Sihol.

Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 21) tahun 2015 di Paris, Grup APRIL berkomitmen sebesar US$100 juta selama 10 tahun untuk mendukung proyek restorasi ekosistem dan konservasi APRIL.***

43

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Tanah Terpapar Minyak, CPI Komit Memulihkan

P

“Tanah yang berhasil dikumpulkan akan dites tingkat kandungan petroleum hydrocarbon untuk selanjutnya diproses di fasilitas bioremediasi sebagai fasilitas pengolahan berizin sesuai ketentuan KLHK.”

T Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) menegaskan kembali bahwa pekerjaan penanganan tanah terpapar minyak bumi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan arahan instansi yang berwenang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan arahan dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE KLHK), serta dukungan dari Ditjen PSLB3 KLHK, DLHK Riau, dan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KPHP) Model Minas Tahura.

“Pekerjaan di Tahura SSH berlangsung melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk

44

melindungi dan menjaga bentang alam hutan. Tidak ada pengeboran atau penggunaan alat berat agar kelestarian eksosistem tetap terjaga,” ujar Sonitha Poernomo, Manager Cor-

porate Communications PT. Chevron Pacific Indonesia. PT CPI secara aktif bekerja di wilayah tersebut sejak Agustus 2018.

Sementara itu, GM Complex Pro-

ject PT CPI Rito Dwiputra merinci lebih jauh lingkup pekerjaan di Tahura SSH, di mana termasuk pengangkatan tanah terpapar di permukaan dengan pengikisan secara manual, penyedotan tanah terpapar di permukaan air, pemasangan booms, penggunaan bantalan penyerap dan alat pengambil buih serta peralatan ringan lainnya.

“Tanah yang berhasil dikumpulkan akan dites tingkat kandungan petroleum hydrocarbon untuk selanjutnya diproses di fasilitas bioremediasi sebagai fasilitas pengolahan berizin sesuai ketentuan KLHK,” katanya.

Sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI melaksanakan program pemulihan tanah terpapar dari operasi di masa lampau di Blok Rokan. Program tersebut selaras dengan prioritas utama PT CPI dalam hal keselamatan dan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan.

Di bidang lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati, PT CPI telah lama bermitra dengan pemerintah setempat untuk melindungi gajah dan satwa liar lainnya di Riau. Sejak tahun 1990-an, perusahaan telah mendukung pendirian dan keberlangsungan Pusat Latihan Gajah di Minas dan Duri.

Sebagaimana ramai diberitakan media lokal, Komisi IV DPRD Riau lakukan lawatan ke Minas, atau tepatnya di lokasi Tahura SSH pada Rabu 15 Mei 2019. Lawatan itu dipimpin Asri Auzar dengan tujuan melihat secara langsung dampak cipratan limbah, yang diduga milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) di lokasi aliran sungai di sekitar Tahura.

Menurutnya, hasil tinjauanya di lokasi mendapati adanya paparan limbah di parit-parit dan sungai di sekitar Tahura. “Kita mendapati hal itu (limbah) di lokasi, dan sudah coba ditutupi dengan terburu-buru sedalam 20 cm. Ini yang kita sesalkan, apakah respon seperti itu sesuai SOP penanganan limbah,” ungkap Asri Auzar, yang dalam kunjungan itu didampingi anggota komisi IV DPRD lainya yaitu Yurjani Moga, Masgaul Yunus, Syamsurizal, dan Manahara Manurung.

Asri menambahkan, paparan limbah di lokasi Tahura cukup mengkhawatirkan, sebab limbah B3 ditengarai juga ikut mengotori area tempat pelatihan Gajah. “Tadi kita sudah minta agar DLHK melakukan uji laboratorium terhadap komponen limbah yang didapati. Karena beberapa diantaranya ada limbah B3,” tekannya.***

Selamatkan Masyarakat

CPI Tertibkan Bangli di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi PEDULI dengan nasib masyarakat, menjelang Ramadhan lalu PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) telah menertibkan bangunan liar dan pohon yang berada di bawah jaringan listrik terutama yang berada di depan pintu masuk camp Duri.

Penertiban ini bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar dan keamanan fasilitas yang vital bagi negara, serta mengurangi potensi munculnya dampak negatif terhadap masyarakat terkait adanya warung liar.

Hal ini juga menjawab permintaan kerjasama untuk penertiban yang disampaikan oleh Camat Mandau, Lurah Pematang Pudu, Lurah Balik Alam dan didukung oleh Polres Bengkalis dan Polsek Mandau.

Penertiban dimulai dari depan pagar luar/Gate-3 Camp CPI Duri menuju Taman Angsana di pinggir Jalan Rangau dan juga di areal pagar luar Chevron di pinggir Jalan Melur. Pembersihan di lokasi tersebut tidak hanya terbatas pada bangunan dan warung liar tetapi juga pohon-pohon yang dapat membahayakan jaringan listrik sehingga lokasi menjadi lebih bersih, terbuka, aman dan nyaman.

Rudi Arief, Manager Corporate Affairs Asset North PT CPI menyampaikan bahwa kedepannya, lokasi di depan Gate-3 tersebut akan dibuatkan jogging-track dan dapat digunakan untuk aktivitas sosial masyarakat sekitar.

PT. CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT. CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai operasi PT. CPI di Indonesia dapat diakses melalui www.indonesia.chevron. com.(e2/sdc)

45

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir

infotorial Pemkab Inhil

Jadi Irup Harkitnas 2019

Wabup SU Ajak Terapkan Jiwa Kegotongroyongan “Menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan mor­ al dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persau­ daraan untuk mempercepat ter­ wujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

W

ABUP (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) Syamsuddin Uti mengajak segenap masyarakat, terutama di Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), untuk lebih memaknai Hari Kebangkitan Nasional dan terus menerapkan jiwa gotong royong, baik dilingkungan bermasyarakat maupun dalam dunia kerja.

Wabup yang akrab dengan panggilan SU tersebut mengatakan hal itu saat membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara saat menjadi irup (inspektur upacara) pada peringatan ke-111 Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional) tahun 2019 tingkat Inhil, Senin (20/5/19). Peringatan upacara yang

digelar di halaman Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia ini diikuti unsur Forkopimda, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah, anggota TNI/Polri, ASN dan para pelajar.

“Melalui Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini agar seluruh pegawai pemerintahan Indragiri Hilir untuk memaknai semangat gotong royong ini meningkatkan kinerja dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir,” ungkap Syamsuddin Uti. Selain untuk menumbuhkan semangat gotong royong, tujuan peringatan ke-111 Kebangkitan Nasional Tahun 2019 yang mengangkat Tema Bangkit Untuk Bersatu ini juga untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan.

“Menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.***

Gelar Buka Bersama di Rumah Dinas

Wabup: Persatuan dan Kesatuan Sangat Penting dalam Kehidupan

Wabup Syamsuddin Uti: Awasi Speedboat yang Melebihi Kapasitas “SETIAP dekat-dekat lebaran itu penumpang padat, jadi tolong diawasi jangan sampai melebihi kapasitas dan penumpang duduk di atas Speedboad, karena itu berbahaya,” pinta Wakil Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Syamsuddin Uti saat memimpin rapat koordinasi Ramadan dan menyabut lebaran dengan unsur Forkopimda Inhil, Selasa (14/5/2019).

Dijelaskan Wabup yang akrab dengan panggilan SU itu, tidak lama lagi, tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pengguna angkutan umum akan mulai melonjak, hal itu akan berdampak pada padatnya jumlah penumpang. Seperti di Indragiri Hilir (Inhil), 83 persen pengguna angkutan umum menggunakan jalur laut untuk mudik lebaran, hal itu membuat speadboat menjadi primadona.

Mencegah hal-hal buruk terjadi, Wakil Bupati (Wabup) Inhil, Syamsuddin Uti

46

(SU) pun meminta kepada pihak terkait seperti Syahbandar untuk melakukan pengawasan agar tidak ada speedboat yang membawa penumpang melebihi kapasitas dari angkutan laut tersebut.

Menanggapi permintaan tersebut, Leo perwakilan dari Syahbandar Tembilahan

mengungkapkan bahwa pihaknya, sejak H-15 hingga H+15 Idul Fitri melakukan uji petik di lapangan terhadap angkutan laut yang masuk maupun keluar perairan Indragiri. “Kami juga mohon bantuan pihak terkait lainnya, saat kami melakukan tugas untuk didampingi,” ujarnya.***

“PERSATUAN dan kesatuan tentunya sangat penting didalam kehidupan kita termasuk dalam pembangunan diberbagai bidang dengan persatuan dan kesatuan itu pula. Insya Allah, kita mampu mewujudkan Kejayaan Indragiri Hilir semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat.”

Demikian disampaikan Wabup (Wakil Bupati) Inhil (Indragiri Hilir) Syamsuddin Uti dalam sambutannya pada pelaksanaan buka puasa bersama di kediaman dinas Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti di Jalan Swarna Bumi Tembilahan, Senin (20/5/19).

Tampak hadir Ketua DPRD H Dani M Nursalam, unsur Forkompimda, Sekda H Said Syarifuddin, Kepala Kemenag Inhil H Harun, para Asisten Pemkab Inhil, Camat, Kades sampai pengurus ormas/paguyuban dan warga Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

Kegiatan tersebut terlihat dipadati oleh warga. Akibat ramainya warga yang datang sehingga halaman kediaman dinas tidak dapat menampung mereka yang datang, sehingga sebagian meluber sampai ke jalan.

Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti menyampaikan, terimakasih atas kehadirannya dalam silahturahmi

sekaligus syukuran dan buka puasa bersama ini. “Semoga melalui kegiatan ini semakin terjalin baik serta tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat,” kata Wabup yang akrbab dipanggil SU ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018.

Artinya, Pemkab Inhil telah memperoleh WTP selama 3 tahun berturutturut yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 dan ini semua harus disyukuri dan suatu kebanggaan atas capaian prestasi ini.

“Hal tersebut dapat dicapai juga berkat peran serta kebersamaan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah mengupayakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi, untuk itu apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan semoga hal ini terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi untuk masa-masa yang

akan datang,” imbuhnya.

Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan semua pihak atas segala dukungan yang telah diberikan kepada mereka (Bupati dan Wakil Bupati) selama ini untuk membangun kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir, agar amanah yang telah dipercayakan dan dapat dilaksanakan baik.

Tentunya mereka terus mengharapkan dukungan serta masukan dan kritikan dan saran berbagai pihak termasuk dari masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama kita cintai.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat berpuasa dan berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan kita menuju kemenangan pada hari fitrah 1 Syawal 1440 H yang akan datang,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan pesan agar kita semua memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan yang banyak memiliki kelebihan dan keutamaan ini dengan sebaik-baiknya yaitu mengisinya dengan amal ibadah dan kebajikan dan ikhlas agar menjadi manusia yang baik dan bertaqwa.***

47