Majalah Pena Amira Edisi Nomor 81 Untuk Bulan Mei 2018

”Tontonan” Publik

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH PENANGGUNG JAWAB Yeni Muharni, SP PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Yeni Muharni, SP Evi Endri REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

4

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

H

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ARI-hari belakangan kita dihadapkan pada “tontonan” menarik: sejumlah orang memproklamirkan dirinya sebagai individu yang memihak rakyat, yang proreformasi, yang mengerti denyut nadi masyarakat bawah, yang peduli dengan kaum dhuafa, yang punya atensi terhadap pendidikan, yang prihatin terhadap kalangan tertindas, yang siap memperjuangkan kesejahteraan bagi semua.

Lihatlah di tiang listrik, di pohon-pohon, di persimpangan jalan, bahkan di dinding bus angkutan umum dan mobil pribadi; sejumlah orang (baca: calon kepala daerah) sudah memastikan diri sebagai pribadi yang siap berkorban dan melakukan apa saja untuk rakyat. Melalui media berupa spanduk, baliho, kartu nama, kalender, dan lainnya; telah tampil sejumlah orang yang siap memosisikan dirinya sebagai pemimpin di tengah masyarakat.

Pemimpin yang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin yang punya sejumlah agenda besar, antara lain memperjuangkan kesejahteraan bagi semua, yang akan memurahkan biaya pendidikan, yang akan menekan angka pengangguran, yang akan menciptakan kondisi aman dan tenang bagi pedagang kecil dalam mengais rezeki, dan lain sebagainya.

Kita, sebagai anggota masyarakat yang tetap memilih berada dalam posisi dipimpin, ternyata masih punya sejumlah orang yang peduli dengan kita, dengan nasib kita, dan dengan masa depan kita. Di tengah beratnya tekanan ekonomi yang mesti dihadapi belakangan ini, rupanya kita masih memiliki banyak stok orang yang akan berjuang keras untuk membuat kondisi lebih baik.

Hati pun menjadi “berbungabunga” karena terbuai mimpi indah tentang hari esok yang lebih baik dari hari ini, buah kerja keras orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai calon pemimpin yang terbaik untuk masyarakat itu. Kita pun membayangkan tentang terbukanya peluang dan kesempatan berusaha yang luas, dan kondisi yang kondusif untuk menggerakkan roda ekonomi.

Kita membayangkan tentang penghasilan yang memadai, dan barangbarang kebutuhan yang gampang dibeli karena mudah didapatkan dengan tingkat harga yang terjangkau. Kita membayangkan anak-anak yang bersekolah dengan layak karena biaya pendidikan yang relatif murah dengan mutu yang

bisa dibanggakan. Kita membayangkan memiliki tempat berteduh yang layak, bukan ngontrak sampai ubanan karena ketiadaan dana dan daya untuk membangun rumah hunian yang layak.

Kita membayangkan tentang layanan kesehatan murah dan berkualitas karena pemimpin yang sangat peduli dengan kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Kita takkan menghadapi kasus membiarkan si sakit menunggu ajal di rumah karena pusat pelayanan kesehatan menolak melakukan rawatan lantaran ketidakmampuan kita menyediakan uang pangkal biaya perawatan yang mahal.

Kita juga tidak akan melihat lagi ibu-ibu separoh baya lari terbirit-birit sambil menenteng barang dagangannya karena dikejar petugas lantaran menuduh si ibu merusak ketertiban umum. Kita juga tidak akan melihat lagi seorang ibu tua sampai hati menggeletakkan anaknya yang penyakitan di jembatan penyeberangan hanya berharap tergeraknya hati orang-orang yang lewat untuk mengulurkan recehan.

Kita diyakini tak akan pernah lagi mendengar cerita tentang seorang gadis yang terpaksa menjual kegadisannya untuk melepaskan sang bapak dari lilitan utang. Tentang anak-anak usia sekolah yang bergelayutan di bus kota, menyanyikan satu-dua potong lagu lalu meminta kompensasi ke para penumpang untuk suaranya yang sumbang bak kaleng pecah, diyakini akan menjadi bagian dari masa lalu.

Hidup terasa indah, nyaman, tenang, berkepastian, karena sudah tampil sejumlah orang yang akan melakukan apa saja untuk kita. Takkan ada lagi pertengkaran mulut dengan petugas keamanan lingkungan lantaran ketidakmampuan kita menyediakan uang ronda yang cuma Rp10.000/bulan.

Tak ada urusan dengan para rentenir berkedok pahlawan karena penghasilan yang diterima tak harus membuat kita “bernafas ke luar badan.”

Semoga semua ini tidak hanya mimpi belaka dan jangan sampai manakala terbangun di pagi hari, kita kembali dihadapkan pada realitas rutin: beban hidup semakin berat di saat angka penghasilan yang tak bergerak naik. Sejumlah orang yang dulu mengkoarkan akan memperjuangkan yang terbaik untuk itu, dengan pongah berlalu-lalang di depan mata, saban hari, dan hanya meninggalkan asap mobilnya dengan bau menusuk hidung.*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum/Redaksi Majalah “Pena Amira”

Komisi di 40 Sejumlah DPRD Bengkalis Gelar RDP dengan Mitra Kerjanya

Polisi Sigap Tangani Teroris di Riau

8 Kabupaten Siak Gelar 42 DPRD Sidang Paripurna

44

LKPj Bupati Bengkalis 2017 Diterima oleh DPRD

Edisi 81 Mei 2018

Alfedri: Kami Bangga dengan Kalian

24

Gelar Paripurna, DPRD Riau Sorot Silpa APBD 2017 yang Cukup Besar 3

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

Polisi Sigap ‘’Percayakan kepada aparat yang berwajib untuk melakukan tugas sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Mari kita berikan dukungan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap teror bom di Surabaya dan penyerangan di Mapolda Riau.”

K

ETENANGAN itu akhirnya tercabik-cabik juga. Rabu (16/5/2018) pagi, Markas Kepolisian Daerah Riau diserang sekelompok terduga teroris. Kepolisian berhasil melumpuhkan dua terduga teroris. Peristiwa terjadi sekitar pukul 08.50. Sebuah mobil Avanza putih tiba-tiba menerobos menabrak pintu

4

Tangani Teroris di Riau

gerbang Mapolda Riau, seorang dari penumpang mobil keluar menggunakan penutup kepala sambil membawa samurai.

“Seketika ada suara tembakan,” kata Madi, stringer MNC TV, yang kebetulan berada di lokasi. Tidak lama setelah itu suasana menjadi rusuh. “Ada teriakan teror, teror,” ucapnya, sebagaimana dlansir

tempo.co. Serangan ini terjadi sesaat sebelum ada agenda ekspos penangkapan sabu 29 kilogram di Indragiri Hilir. Madi bersama stringer Tv One, Rian Rahman, panik dan berusaha menyelamatkan diri lewat gerbang samping Jalan Gajah Mada.

Saat kedua wartawan itu berlari, mobil yang dikendarai teroris sempat

mencoba kabur keluar pagar, tapi lepas kendali serta menabrak dua wartawan tersebut. Keduanya luka-luka. “Rian sudah dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.

Kontan saja aksi itu menyulut kutukan dari berbagai pihak. Paslon Gubri Wagubri nomor urut 2 Lukman Edy (LE)Hardianto bereaksi. LE-Hardianto mengutuk dan mengecam keras aksi yang menewaskan satu aparat polisi dan sejumlah pria yang diduga pelaku aksi. “Kita mengutuk keras aksi teror yang terjadi di Mapolda Riau pagi ini. Aksi ini pastinya dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab,” kata Lukman Edy kepada wartawan, Rabu (16/5/2018) siang.

LE mengajak masyarakat untuk tenang dan menyerahkan penanganan aksi ini kepada pihak yang berwenang.

“Mari kita sama-sama berdoa agar keadaan tetap kondusif sembari menyerahkan penanganan kasus ini kepada yang berwenang,” ujar LE, sebagaimana dilansir GoRiau.com.

Tak kurang Bupati Amril Mukminin kembali menegaskan, bahwa baik secara pribadi, keluarga maupun atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dia mengutuk keras tragedi bom di Surabaya dan penyerangan di Mapolda Riau, Pekanbaru, Rabu (16/5/2018).

Terkait peristiwa bom di Surabaya dan penyerangan di Mapolda Riau itu, dia mengajak umat Islam di daerah ini mendoakan, agar korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa. Dan, keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan dan sabar menerima cobaan tersebut.

Kemudian, dia juga mengimbau warganya untuk tetap tenang. Tidak

mengambil kesimpulan sendiri atas tragedi teror di kedua tempat itu. Apalagi kesimpulan itu bertendensi untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. ‘’Percayakan kepada aparat yang berwajib untuk melakukan tugas sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Mari kita berikan dukungan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap teror bom di Surabaya dan penyerangan di Mapolda Riau tadi pagi secara tuntas apa motif dan siapa pelakunya,” pesan Bupati Amril, sebagaimana dilansir GoRiau.com.

Di hadapan sekitar seribu umat Islam, pesan sekaligus ajakan itu disampaikan Bupati Amril ketika memberikan sambutan sebelum pelaksanaan tarawih malam pertama Ramadan 1439 H di Masjid Besar

Arafah Duri, Kecamatan Mandau, Rabu malam, (16/5/2018).

Selain Dandim 0303/Bengkalis Letkol (Inf) Timmy Prasetyo Harmianto dan Ketua Masjid Besar Arafah H Abdul Ridwan Yazid, sejumlah pejabat di Pemkab Bengkalis juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid tersebut.

Aksi teror dengan menggunakan model kekerasan telah banyak terjadi di beberapa tempat dalam kurun waktu seminggu ini di seluruh indonesia. Beberapa korban berjatuhan akibat ulah orang-orang yang tidak berkeprimanusiaan tersebut. Dalam bingkai agama, beberapa tokoh agama di indonesia telah memberikan argumentasi ideologis bahwa aksi teror seperti itu Bukanlah

5

LAPORAN UTAMA

simbol perjuangan agama. Sudah sepantasnya bagi seluruh anak bangsa membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang bermuara pada aktifitas teror yang tidak berprikemanusiaan.

Sebab itulah, sebagaimana dilansir halloriau.com, GARDA NKRI Riau turut berduka atas gugurnya aparat dan masyarakat sipil dalam aksi teror yang terjadi di belahan bumi indonesia, dengan ini menyatakan sikap: Yaitu, 1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku teror di seluruh Indonesia khususnya di Riau dalam beberapa hari belakangan, 2. Mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa protektif dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar terhindar dan bisa menghadapi dengan selamat ketika sewaktu-waktu ada aksi teror serupa, dan, 3. Menghimbau kepada seluruh masyarakat media sosial untuk Selektif Mengirim/mengunggah pesan berantai dan gambar/video terkait apapun yang berkenaan dengan aktifitas teror.

Selanjutnya, 4. Meminta aparat yang melakukan razia untuk tidak bersikap paranoid terhadap masyarakat yang menggunakan simbol-simbol umum yang menjadi simbol teroris guna menghindari Intimidasi dan diskreditasi bagi masyarakat sipil yang notabene tidak termasuk dalam jaringan teroris. Serta Menghimbau masyarakat sipil agar tertib jika sewaktu-waktu terjaring dalam aktifitas razia aparat, 5. Meminta stakeholder

6

LAPORAN UTAMA

berwewenang senantiasa bekerja efektif dalam mendeteksi aktifitas teror dan senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam seluruh kegiatan anti teror yang dijalankan, dan 6.Mendukung DPR RI untuk segera mengesahkan revisi UU Terorisme.

Tak kurang, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Riau I Effendy Sianipar mengecam aksi brutal teroris di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau kemarin. Effendy meminta masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpancing dengan provokasi yang justru menambah kegaduhan. “Penyerangan Mapolda Riau

merupakan perbuatan biabad dan keji.

Apalagi, kata dia ada korban jatuh dari anggota polisi,” ujarnya kepada wartawan Kamis (17/5/2018).

Effendy berharap, aparat kepolisian di seluruh Indonesia terus meningkatkan kewaspadannya. Karena, lanjut Effendy, yang menjadi target para teroris selama ini adalah polisi. “Terus tingkatkan kewaspadaan dan kesigapan aparat polisi,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) ini, sebagaimana dilansir riaukontras.com.

Sementara Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu mengutuk keras tindakan terorisme yang terjadi di Mapolda

Riau, Rabu (16/5/2018). Kordias meminta segenap masyarakat untuk bersatu dalam memerangi aksi terorisme. Kordias melihat Riau sudah darurat teroris, berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2010 banyak teroris Indonesia berasal dari Riau. Oleh sebabnya masyarakat Riau harus bersatu dalam mencegah aksi ini.

“Kita tidak boleh takut karena teror mereka supaya kita takut tidak percaya pada pemerintah pada kepolisian, saling curiga mari kita gotong royong kita haeus ikut berperan menangkal radikalisme,” kata Kordias kepada era.id, Rabu (16/5/208). “Kita bersatu gotong royong untuk ciptakan kedamaian, semua stake holder bersatu,” tambahnya.

Kordias mengimbau kepada segenap warga Riau untuk memperhatikan dan melaporkan orang-orang yang dinilai

mencurigakan di lingkungan mereka, agar kedamaian terus terjaga. Aksi penyerangan yang terjadi di Mapolda Riau membuat Kordias merasa miris karena diketahui selain dari pihak kepolisian, awak media turut menjadi korban atas penyerangan tersebut. Kordias melihat aksi ini tidak lagi mengancam manusia melainkan keutuhan bangsa. “Ini perilaku orang biadab yang tidak memiliki prikemanusiaan mari kita bersatu bergotong royong untuk melawan teroris karna mengancam keutuhan bangsa kita,” imbuh Kordias.

Kordias menjelaskan DPRD Riau bersama Forkorpimda telah membuat kesepakatan untuk mengutuk aksi teror ini. Kordias meminta kepada aparat pemerintah untuk menggunakan instrumennya dalam memberi rasa aman bagi warga Riau.

Atas peristiwa ini, Kordias mendorong DPR RI untuk segera mengesah revisi UU Anti-terorisme ditengah kondisi yang genting ini. Kordias takut citra DPR akan buruk jika terlalu lama dalam mensahkan revisi UU Anti-terorisme.

Kutukan keras juga dating dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. “Saya mengutuk keras tindakan tersebut dan saya meminta Polri bertindak tegas menindak pelaku,” tegas Bambang Soesatyo menanggapi penyerangan Markas Polda Riau, Rabu (16/5), sebagaimana dilansir riaumandiri.co.

Bamsoet, begitu dia akrab disapa, mengapresiasi kesigapan aparat kepolisian melumpuhkan pelaku penyerangan tersebut. “Saya memberikan apresiasi atas kewaspadaan dan kesigapan aparat sehingga serangan para terduga teroris tersebut gagal dan mereka dapat dilumpuhkan meski ada korban yang terluka,” terang Bamsoet.

Dia juga meminta warga masyarakat tetap tenang dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya. “Laporkan segera jika ada sesuatu yang mencurigakan ke pihak kemananan. Tampaknya perang terhadap teroris belum berakhir,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan, negara tidak boleh lengah melindungi masyarakat beserta seluruh tumpah darah tanah air Indonesia. “Jangan berikan toleransi sedikitpun kepada gerakan radikisasi dan terorisme yang mengancam NKRI,” tegasnya. Dia juga menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah telah berkokitmen untuk segera menyelesaikan revisi RUU Anti Terorismen pada bulan Mei masa sidang pekan depan.***

7

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Siak

siak

Buka Jambore Nasional Generasi Hijau 2018

Alfedri: Kami Bangga dengan Kalian

Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. membuka kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau tahun 2018 yang dilaksanakan di Pentas Siak Bermadah, Sabtu malam (29/4/2018). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 210 perwakilan Generasi Hijau perwakilan 34 Provinsi se-Indonesia.

“A lhamdulillah , terpilih nya Kabupaten Siak sebagai tuan rumah JNGH, merupakan hasil dari Keaktifan dari Generasi Hijau Kabupaten Siak yang aktif dalam menjaga lingkungan dan menghadiri pelaksanaan Jambore Nasional setiap tahunnya”, kata Alfedri.

Masih kata Alfedri, Selaku orang tua dan pemerintah, kami bangga dengan kalian. Kalian adalah tumpuan kami (pemerintah), kalau dari yang muda sudah peduli terhadap lingkungan, saya yakin kebijakan pemerintah akan berdampak dengan baik.

Sementara Plt Presiden Green Generation Indonesia Rafli Rezatama, mengatakan Green Generation merupakan wadah berkumpulnya generasi muda Indonesia. Sesuai dengan visi GG Indonesia mewujudkan generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan.

“Kita semua harus peduli terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan tidak hanya di tangani pihak Kementrian Lingkungan Hidup saja, namun

8

di seluruh Kementrian dan seluruh masyarakat Indonesia,” harapnya.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar menjelaskan, bahwa Kota Siak adalah Kota perkembangan peradaban Islam di tanah melayu. Disamping sejarah di Kabupaten Siak, sejarah Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar Indonesia juga menginspirasi perjuangan negara-negara dan tokoh-tokoh didunia.

Sehingga, diharapkannya Green Generation mampu menjadi pewaris Indonesia sebagai bangsa yang maju, untuk mengatasi persoalan lingkungan.

GG harus dapat membangun kultur yang cocok dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Seperti gerakan-gerakan yang telah dilakukan GG yang membawa perubahan. “Saya tantang kalian untuk menjadi generasi pelopor yang bertanggung jawab terhadap sampah dan lingkungan,” pintanya.

Pelaksanaan Jambore Nasional Generasi Hijau tahun 2018 berlang-

sung hingga 3 Mei mendatang. Dan acara malam pembukaan ini juga dihadiri Staf Ahli Kemenpora Bidang Ekonomi kreatif Dr Joni Mardizal, Asdep peningkatan kapasitas pemuda I Gusti Putu Raka Ratimai, Plt Gubri yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, pejabat kabupaten/kota se Riau.

Pada kesempatan yang sama, Alfedri juga melaunching Peraturan Bupati (Perbup) tentang Siak Kabupaten Hijau yang disaksikan langsung oleh tiga kementerian, yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Pemuda dan Olahraga dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilakukan setelah dicanangkan sebagai Kabupaten Hijau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, pada pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 lalu di Kabupaten Siak.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Siak Alfedri mengatakan, Perbup yang

di launching ini, nantinya akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan setiap stekholder untuk mewujudkan Siak Kabupaten Hijau, dan menjaga lingkungan.

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan Jambore Nasional Generasi Hijau tahun 2018 di Kabupaten Siak, Alfedri mengungkapkan rasa bangganya.

“Alhamdulillah, terpilih nya Kabupaten Siak sebagai tuan rumah JNGH, merupakan hasil dari Keaktifan dari Generasi Hijau Kabupaten Siak yang aktif dalam menjaga lingkungan dan menghadiri pelaksanaan Jambore Nasional setiap tahunnya”, kata Alfedri.

Masih kata Alfedri, Selaku orang tua dan pemerintah, kami bangga dengan kalian. Kalian adalah tumpuan kami (pemerintah), kalau dari yang muda sudah peduli terhadap lingkungan, saya yakin kebijakan pemerintah akan berdampak dengan baik.

Suasana yang terpantau, para peserta Jambore Nasional Generasi Hijau Terkagum-jagum Terhadap kota Istana Siak Sri Indrapura. Ratusan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah se Indonesia mengikuti malam pembukaan Jambore Nasional Generasi Hijau (JNGH) 2018, di pelataran Siak Bermadah.

Disela-sela acara pembukaan, Sabtu (28/4/18) malam, salah seorang peserta Jambore Nasional Generasi Hijau, Yusra perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara, mengungkapkan rasa kagumnya kepada Kabupaten Siak.

Kepada tim liputan Humas Setda Kab. Siak, Yusra menuturkan perjalan dari Kisaran hingga sampai di kota Istana.

“Walau saya baru pertama kali ke Siak, jujur saja, saya kagum melihat Siak. Meskipun kotanya kecil, tapi ada ciri khasnya, dan memiliki hutan kota yang terjaga. Lingkungan kotanya bersih, masyarakatnya ramah, sehingga di sini sangat nyaman,” sebut Yusra dengan semangat.

Pemuda 21 tahun itu juga menyampaikan, tujuannya dan motivasinya mengikuti Jambore Nasional ini. “Motivasi mengikuti JNGH 2018 ini adalah ingin membangun dan mengembangkan generasi hijau di daerah kami,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, untuk menjalin silaturahmi dengan anak dari daerah lain, sekaligus juga menambah pengetahuan, wawasan dan juga membantu kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar terus menjaga lingkungan.

Ia dan kawan-kawannya mengaku melakukan persiapan cukup banyak,

setelah lolos seleksi. Mulai mencari permasalahan di daerahnya dan mencari solusinya, kemudian dilanjutkan dengan membuat suatu project lingkungan.

“Bukan hanya tugas yang dipersiapkan, tapi juga perlengkapan pakaian, obatobatan, hingga busana adat daerah yang akan di pergunakan untuk pentas budaya nanti,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 34 pelajar terbaik provinsi se Indonesia, setiap tahunnya akan berkumpul di Jambore Generasi Hijau Nasional (JGHN). Tahun 2017 kegiatan rutin ini berlangsung di Kota Bontang, Kalimantam Timur dan di 2018 dilangsungkan di Kabupaten Siak.

Alfedri yang hadir pada acara JGHN di Hotel Oak Tree, Minggu (20/8/2017) malam ini sangat menyambut baik kegiatan Green Generation (GG) Indonesia ini. Dimana Kabupaten Siak mendapatkan kesempatan seba-

gai tuan rumah acara ini tahun 2018 mendatang. “Setelah 3 kali berturutturut dilaksanakan di Kalimantan, tahun depan Kabupaten Siak dipercaya sebagai tuan rumahnya. Tentunya untuk persiapan kegiatan nantinya, kita mohon petunjuk juga dari tuan rumah sebelumnya serta Green Generation Indonesia,” kata Alfedri.

Dijelaskan Alfedri, anak-anak yang ikut dalam jambore ini adalah mereka yang dinilai peduli dengan lingkungan dan juga mempunyai ide kreatif untuk membangun perubahan lingkungan, sehingga ikut dalam melestarikan lingkungan agar terjaga.

Sejumlah Kepala Dinas di Kabupaten Siak ikut mendampingi di acara tersebut. Mereka diantaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syafrilenti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan KB, Kadri Yafis. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

9

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Hadiri Apel Besar ‘Riau Damai’ S EPANJANG Mei 2018, Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE terlibat di dalam sejumlah kegiatan, yang sebagian besar di antaranya dilakukan di dalam daerah. Antara lain, menghadiri Apel Besar ”Riau Damai” dan Deklarasi Anti-Hoax, Selasa (17/4/2018) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ormas dan masyarakat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rengat. Apel dipimpin langsung Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Sonny Aprianto SE MM. Pada Senin (14/5/2018), Bupati Yopi

10

Arianto meletakan Batu Pertama kegiatan peningkatan pelayanan di RSUD Indrasari Rengat,Dalam membanggun Gedung Utama (Main Hll) melalui anggaran BLUD sebesar Rp.16.392.978.000 yang dilaksanakan oleh PT Rimbo Peraduan.Senin 14 Mei 2018. Dalam sambutannya bupati inhu sangat berharap kepada Perusahaan yang sudah memenangkan tender di RSUD indrasari rengat atas putusan tim tersebut dapat berjalan lancar terutama tak terlepas dari kerjama pengawasan kejaksaan negeri agar dapat memacu percepat

pembangunan.

“Menurut saya pembangunannya ini sudah terlambat mengingat sebentar lagi sudah masuk bulan Juni, namun saya manargetkan agar pembangunan itu selesai pada Desember 2018 mendatang,” kata Yopi di hadapan manajemen RSUD Indrasari dan pihak kontraktor serta konsultan yang hadir. Bahkan pada saat pembangunan gedung main hall RSUD Indrasari itu, pihak RSUD Indrasari menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu untuk turut mengawasi.*** foto-foto: dari berbagai sumber

11

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Kep Meranti

Kepulauan Meranti

Hebat! Pemkab Kepulauan Meranti Raih Nilai SAKIP B Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bupati Irwan, menargetkan Kepulauan Meranti bisa meraih nilai A pada tahun depan.

L

aporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) diserahkan langsung MenpanRB Asman Abnur. Penyerahan Laporan LHE AKIP untuk pemerintah kabupaten/ kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Timur digelar di Hotel Radisson Golf & ConvetionCentre Batam, Kamis (24/1/2018).

Bupati Kepulauan Meranti Irwan didampingi Bupati, Sekretaris Daerah Yulian Norwis, Kepala Bagian Humas dan protokol Helfandi, Kepala Bappeda Maamun Murod, Kabag Ortal Rika, dan beberapa pejabat Kota Sagu lainnya hadir di acara itu.

Dikutip dari statement Bupati Irwan tahun lalu, pada penyerahan LHE AKIP di Bandung, Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Kerja keras yang dimaksud Irwan terbukti pada hasil LHE AKIP Kabupaten Meranti pada tahun ini yang diserahkan di Batam.

Kabupaten Kepulauan Meranti meraih prediket B, yang tahun lalu berpredikat D.

12

Itu artinya komitment Bupati Irwan pada tahun lalu telah terbukti untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada LHE AKIP tahun ini.

Ditemui usai penyerahan LHE AKIP, Bupati irwan berharap tahun 2018, kabupaten Meranti akan berusaha mendapatkan predikat A. Dan tidak terhingga Bupati mengucapkan terimakasih kepada OPD yang bekerja dengan baik. Tambahnya Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Asman Abnur mengatakan bahwa Laporan hasil evaluasi tersebut harus dilakukan sebagai

amanat dari PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LHE AKIP tersebut menurutnya dilakukan Kemen PAN-RB terhadap seluruh kabupaten/kota wilayah I yang terdiri dari Bangka Belitung, Sumatera, Jabar dan Banten. Sebelum memberikan arahan menteri PAN-RB melaunching aplikasi yang diberi nama e-SAKIP REVIU. “Kami pasang target kenaikan nilai SAKIP dari tahun 2015 - 2017 mulai dari dominan di C dan bahkan ada yang D, maka di tahun 2017 harus C dan ini terus ditingkatkan menjadi B di tahun depan.

Dan kalau ada daerah yang mendapatkan nilai C, saya akan sampaikan bahwa kepala daerah tersebut gagal,” jelas Asman.

Sebelumnya ia juga telah melaunching aplikasi yang diberi nama e-SAKIP REVIU yang bertujuan untuk melakukan efisiensi program dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program kegiatan dapat tercapai. Dengan demikian tambahnya pemborosan dapat dihindari dan outcomepun jelas. “ Harus jelas. Jangan ada lagi kegiatan yang tidak jelas dan yang tidak menunjang visi dan misi, Dan mulai tahun ini kami fokus pada program e- SAKIP untuk efisiensi anggaran dan kegiatan,” tegas Asman.

Melalui aplikasi menurutnya tidak perlu lagi datang ke jakarta untuk konsultasi dan lain sebagainya Karena melalui aplikasi tersebut pihaknya dapat melakukan pendampingan dan menjawab konsultasi dari pihak terkait Dari tayangan paparan Kemen PANRB nilai AKIP Provinsi Babel tahun 2017 adalah 63,65 dengan predikat B, sedangkan untuk rata-rata kabupaten/kota mendapat predikat C, tutur Asman.

Diakui, berkat kerja keras Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi dan jajaran pegawai pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kepu-

lauan Meranti memperoleh nilai dengan kategori B atau “ Baik “.

Dimana untuk mengevaluasi kinerja yang dianggap buruk terdahulu, seluruh kepala beserta Kasubag Perencanaan dan Program di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulaun Meranti diikut sertakan dalam pendampingan untuk menindaklanjuti hasil akhir terhadap laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi (LAKIP) Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 lalu di Batam, Kepulauan Riau selama dua hari berturut turut.

Dalam asistensi tersebut, seluruh yang hadir didampingi oleh jajaran dari Kemenpan RB dan Kepala Daerah, yakni Bupati Kabupaten Kepuluan Meranti.

Meski nilai tersebut masih dibawah yang ditargetkan yakni BB atau B+ namun Sekretaris Daerah (Sekda) Yulian Norwis SE MM mengapresiasi usaha dan kerjasama seluruh jajaran pegawai Pemerintah Daerah, Sekda pun meminta prestasi itu dapat di tingkatkan atau setidaknya dipertahankan.

“Saya sampaikan, SAKIP kita telah naik Level menjadi B, meski dibawah target yakni BB atau B+ namun hasil ini sudah cukup baik, kedepan saya harapkan semua Kepala OPD lebih mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekda.

Seperti diketahui untuk meningkatkan nilai SAKIP yang menjadi indikator utama adalah seberapa besar OPD dapat melaksanakan program kegiatan secara akuntable, cepat, tepat, serta efisien yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, baik dari segi infrastruktur maupun sumberdaya manusia yang didukung dengan pelaporan keuangan dan dokumentasi real di lapangan.

Sekda juga menghimbau kepada OPD yang masih belum bisa meningkatkan SAKIP nya agar dapat meningkatkannya.

“Ke depan semua OPD harus dapat meningkatkan kinerja dan pelaporannya dengan baik,” ucap Sekda.

Sebelumnya nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk yang terendah dibanding Kabupaten Kota lainnya

di Riau, namun dengan diraihnya hasil ini menempatkan Kepulauan Meranti menjadi salah satu yang terbaik. “Semua pegawai harus bisa menyiapkan laporan dokumentasi sesuai pelaksanaan dilapangan, terus tingkatkan kinerja dan pelayanan publik agar prestasi ini dapat kita tingkatkan ke depan,” harap Sekda.

Lebih jauh dijelaskan Sekda, bukan hanya nilai SAKIP Meranti yang naik level, dalam hal pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-udangan. Kabupaten Meranti juga meraih Level III Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah.

Semua hasil itu menurut Sekda, tak terlepas dari seberapa besar pegawai mentaati peraturan dan disiplin yang telah ditetapkan. “Dalam pelaksanaan disiplin yang terpenting adalah kesadaran kita jangan karena takut kepada atasan, semoga semua pekerjaan dapat kita laksanakan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab,” kata Sekda.

Saat itu Kepulauan Meranti tercatat kinerja yang dianggap paling buruk. Dimana pada 2016 mendapatkan nilai 25.58 persen atau kategori D. Sedangkan pada

2015 nilainya jauh lebih buruk lagi dengan hanya mendapatkan 21.63 dengan kategori tetap D. Jauh sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017, di Hotel Swiss Bel, Harbour Bay, Batam, Selasa (11/4/2017). Kegiatan ini bertujuan memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mengelola keuangan daerah berbasis kinerja dan manfaat.

Agar pengelolaan keuangan daerah ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Rencana Strategis sinkron dengan RPJMD, tepat sasaran, efisien serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat, Pemkab Meranti melaksanakan Asistensi SAKIP Meranti 2017, dengan mengandeng Tim Asistensi SAKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan melibatkan seluruh OPD se-Kabupaten Meranti.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 11-12 April 2017 itu, semua OPD diberikan pemahaman secara komprehensif terkait penyusunan SAKIP dan diharapkan kedepan seluruh aparatur di OPD dapat menyusunan rencana kegiatan ang bermanfaat, tepat sasaran dan efisien.

Bupati Kepulauan Meranti pada kesempatan itu mengungkapkan, Asistensi SAKIP yang diadakan ini sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat OPD dilingkungan Pemda Meranti untuk mengungkit nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meranti. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

13

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Pelalawan Punya Sekolah Tinggi Berbasis Science Techno Park, Diresmikan Puan Maharani Pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi di Indonesia membutuhkan sinergitas antara pemerintah dengan pihak industri atau swasta. Sebab, industri dan swasta turut berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan teknologi melalui sumber daya mumpuni.

P

embangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) Riau, misalnya, diharapkan mampu menghasilkan banyak perusahaan pemula yang terkait dengan sawit maupun produk turunan sawit. “Dengan begitu akan berdampak pada perekonomian petani sawit dan perekonomian daerah penghasil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat meresmikan ST2P di Pelalawan, Riau, Rabu (14/3).

Menurut Puan, pemerintah pusat berharap Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat menjadikan ST2P sebagai Science

14

Techno Park (STP) yang mapan pada tahun 2019. Hingga tahun 2017, dari 22 STP yang ditargetkan, sudah ada 16 STP yang mapan.

“Fokus Techno Park Pelalawan sangat tepat pada hilirisasi produk turunan kelapa sawit. Techno Park Pelalawan yang juga melibatkan koperasi petani sawit, akan memperkuat rantai industri hilirisasi produk turunan kelapa sawit,” ujarnya, sebagaimana dilansir idn times.

Salah satu komoditas penting Kabupaten Pelalawan adalah perkebunan kelapa sawit seluas 307.126 Ha dengan jumlah petani 40.115 orang yang memiliki

sekitar 30% dari luas lahan perkebunan sawit tersebut.

Selain itu ada 38 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 27 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan produksi minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 1.768.041 Ton. Namun, saat ini semua CPO dikirim keluar Kabupaten Pelalawan, sehingga Kapubaten Pelalawan tidak menerima insentif ekspor CPO-nya yang dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Pelalawan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berinisiatif membangun Teknopolitan/Techno Park Pelalawan seluas

3748 Ha agar nilai tambah dari turunan produk kelapa sawit dapat dinikmati oleh masyarakat Pelalawan.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mendampingi Kabupaten Pelalawan dalam membangun Techno Park Pelalawan. Hal itu bertujuan menjadi pusat pertumbuhan industri baru di luar Pulau Jawa yang berbasiskan iptek dan inovasi.

Kawasan Techno Park Pelalawan memiliki luas area sekitar 3748 Ha yang dibagi menjadi 7 zonasi. Tiga Zona Utama meliputi Zona Pendidikan (100 Ha), Zona Riset (180 Ha), dan Zona Industri (625 Ha). Kemudian 4 Zona Pendukung meliputi Zona Pemukiman (120 Ha), Zona Konservasi (2228 Ha), Zona Komersial (99 Ha), dan Zona Publik (11 Ha).

Puan menjelaskan, membangun sebuah Sekolah Tinggi Tekonologi membutuhkan kolaborasi antar unsur pemerintah, akademisi dan pelaku usaha. Sinergi tersebut memungkinkan untuk membangun sistem inovasi yang kuat, berujung pada industri yang berdaya saing dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. “Membangun STP dengan bergotong-royong akan lebih mempercepat pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Pengembangan Science Technopark (STP) Pelalawan, Riau, masih terus berjalan dan akan menjadi kawasan technopark terbesar di Indonesia yang disiapkan menjadi technopolitan seluas 3.740 hektare terbagi tujuh zona.

“Ini akan jadi kawasan STP terbesar nantinya, 3.000 hektare lebih, mengalahkan STP Puspiptek Serpong yang hanya 400 hektare lebih,” kata Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PKT BPPT) Tatang A Taufik, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Pengembangan STP Pelalawan, katanya lagi, untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan membuat kabupaten tersebut menjadi “smart city” tahun 2019, dengan target menjadi 10 besar daerah otonom memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

BPPT, lanjutnya sebagaimana dilansir okezone.com,, mendapat mandat mengembangkan STP di sana telah melakukan berbagai kegiatan lintas kedeputian dengan melibatkan pihak swasta. Pihaknya telah memberikan pendampingan teknis bahkan membantu merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan “smart city”. Konsep membangun sebuah kota yang mengedepankan sistem pembangunan berbasis teknologi dan inovasi, ujar dia, dikedepankan BPPT dalam membantu pengembangan STP di sana.

Kawasan STP tersebut, menurut dia lagi, dikembangkan dengan dilengkapi Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Pelalawan dalam zona edukasi yang perizinan operasionalnya baru saja didapatkan. “Bulan depan (September 2016) mudah-mudahan sudah dapat diresmikan,” ujarnya pula.

Harapannya pada zona riset dapat dikembangkan pusat penelitian dan inovasi kelapa sawit. Karena itu, katanya lagi, “block plan” dan “site plan” zona riset dilakukan dan desain arsitektur kawasan manajemen technopark dibuat. Pada zona industrial, profil investasi kawasan Technopark Pelalawan dikembangkan, dan temu investasi untuk mengundang investor dilakukan.

Khusus di Pelalawan fokus yang dilakukan BPPT adalah menciptakan hilirisasi industri sawit. Indonesia menjadi produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, namun tidak memiliki industri hilir produk kelapa sawit yang kuat. Atas alasan itu, BPPT mengembangkan STP yang dapat memunculkan wirausaha, perusahaan maupun industri hilir baru kelapa sawit.

Tetap Komit Sebelumnya, Bupati Pelalawan, HM Harris, menyatakan tetap berkomitmen membangun Kawasan Teknopolitan di Kecamatan Langgam hingga sisa masa jabatannya sebagai Bupati Pelalawan yang akan berakhir pada tahun 2021 nanti. Program ini yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Hal itu disampaikan Bupati Harris saat menerima kunjungan rombongan

dari tribun pekanbaru di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2018). Kru tribun pekanbaru dipimpin oleh Pemimpin Redaksi (Pimred) RHR Dody Sarjana dan Pemimpin Perusahaan Anwar Helmi beserta kru lainnya.

“Kawasan teknopolitan ini akan menjadi pusat industri sekaligus pusat pendidikan dan riset. Pengolahan kelapa sawit mulai dari hulu sampai hilir,” beber Harris, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Dijelaskannya, beberapa investor akan ditarik untuk menanamkan modalnya di Teknopolitan untuk membangun pusat industri yang dibutuhkan dalam kelapa sawit. Serta pusat penelitian pengembangan kelapa sawit hingga turunannya.

Dalam waktu dekat ada investor yang akan membangun pabrik minyak kelapa sawit mini di Teknopolitan. Kedepan ia akan menarik investor lainnya untuk ikut membangun dan berinvestasi di Teknopolitan.

Disisi lain, Harris terus memajukan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang gedungnya sudah berdiri megah di kawasan Teknopark, nama lain dari Teknopolitan. Dua tahun terakhir, 130 mahasiswa sudah ditampung di gedung kuliah sementara di Kecamatan Bandar Seikijang.

Kedepan jumlah mahasiswa akan meningkat dengan merangsang putra daerah yang ingin kuliah.

“Saya sudah meminta seluruh perusahaan agar menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa ST2P dua orang setiap perusahaan per tahunnya. Dengan seperti ini dunia pendidikan kita akan semakin maju,” tandas Harris.

Harris membeberkan seluruh mimpi dan visinya dalam membangun Pelalawan secara panjang lebar. Termasuk keberhasilannya mendongkrak tingkat elektrifikasi dari 14 persen hingga ke angka 70 persen.

Pemred Tribun Pekanbaru, RHR Dodi Sarjana, mendukung keinginan Harris dalam memajukan Pelalawan melalui program-program yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Menyentuh akar-akar persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. (adv/hms)

15

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Melalui ADD, Pemkab Rohil Bersinergi dengan Pemprov Riau untuk Membangun Desa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat terus bersenergi membangun Kawasan desa/ kepenghuluan melalui Anggaran Dana Desa, (ADD).

Dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Anggaran Dana Kepenghuluan (ADK) itu.

B

upati Kabupaten Rokan Hilir, H. Suyatno terus mengingatkan kepada seluruh komponen, termasuk para datuk penghulu agar memanfaatkan secara maksimal Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut. Tata kelola dana yang terstruktur, Akuntabel dan belanja desa yang efektif dipastikan sangat menentukan percepatan pembangunan kawasan desa. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengelontarkan dana desa yang bersumber dari APBD Rokan Hilir sejak tahun 2015 dan tahun 2016, termasuk alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Penguncuran dana yang bersumber dari Kabupaten,provinsi dan Pemerintah Pusat tersebut mencapai ratusan miliyar rupiah. Bupati Rohil, H. Suyatno Memberikan Arahan Kepada Datuk Penghuka Terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) “Musyawarah dan saling bermufakatlah dalam merencanakan alokasi dana tersebut. Gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan paling mendesak yang menyangkutb hajat hidup orang banyak. Bijak dalam memakai anggaranditambah dengan transparansi sangat dibutuhkan.

16

Di bagian ini bersamaan juga menjadi kunci. Akan muncul rasa saling dilibatkan,saling memiliki, saling mengawasi, dan selanjutnya saling menjaga apa yang sudah diupayakan. Partisipasi yang terbangun dari awal sudah terbukti jauh lebih baik.

Kulktur kita yang dibangun atas nilai-nilai luhur menempatkan musyawarah dan mufakatsebagai pemuka langkah.

“Bukan tidak mungkin dan yang kurang malah akan dibantu warga sendiri dengan saling bergotong royong. Demikianlah yang hendak kita tuju,” Kata Suyatno. Menghindari persoalan hukum dalam penggunaan ADD, Bupati Rohil Suyatno merasa khwatir akan potensi salah urus. Dana yang diperuntukan buat membangun desa itu bisa terbalik menghadirkan jerat bagi para pengelola. Para Datuk Penghulu Se Rohil diberi Pembekalan tata cara pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Kita tidak menginginkan ada yang berurusan dengan hukum. Untuk menjaga hal buruk jangan sampai terjadi maka kita sudah melakukan upaya seperti meminta seluruh pihak termasuk Camat untuk pro aktif dalam memantau kegunaan ADD. Jangan

sampai, misalnya ada kades yang diperiksa aparat penegak hokum,” katanya.

Di Daerah lain kasus seperti itu sudah terjadi. Karenanya, semua pihak, terutama para pengelola danyang da harus menyadari sendiri bahwa dana desa pada dasarnya merupakan uang rakyat yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Karenanya buat menutup seluruh potensi yang berbahaya maka kita selalu meminta para kades jangan sesekali mengambil keputusan sendiri.

“Keputusan soal dana desa harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan pihak berkompenten lainnya. Langkah tersebut tidak hanya penting buat menjamin transparansi namun juga agar dana bisa tepat sasaran. Seluruh warga, berhak mengawasi dana desa tersebut. Jika ada pelanggaran, maka segera laporkan, ” pinta Suyatno.

Alokasi dana desa yang efektif , tepat sasaran dan memenuhi semua unsur transparansi dipastikan akan melahirkan pembangunan yang partisipatif. Ia sangat berharap dana desa itu dapat membantu pembangunan di pedesaan menyusul turunnya besaran APBD akibat melorotnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Lebih jauh dikatakan oleh orang nomor satu di Rokan Hilir itu, Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama peduli atas gerak pembangunan di kabupaten. “Kita mengimpikan bahwa masyarakat berperan aktif termasuk disegi pengawasan

sehingga potensi pembangunan berjalan maksimal.

Jika tidak diawasi, misalnya, maka bisa saja oknum rekanan berkerja asal jadi, itu hanya satu contoh pentingnya partisipasi publik.

Kita harus membangun keterikatan bersama bahwa pembangunan bukan bagaian pemerintahan saja namun lebih jauh menyisakan ruang untuk masuknya partisipasi publik.

Bukankah upaya pembangunan ditujukan untuk publik?, ”Birokrasi pemerintahan belakangan ini juga ditandai dengan rencana Pemerintah Pusat mengeluarkan struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Seperti halnya dengan provinsi, Pemerintah Daerah Rokan Hilir mengurangi jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan kebutuhan daerah. Regulasi dari pemerintahan Pusat mengacu kebijakan. Evaluasi kinerja dan sekaligus efisiansi juga melatari pemangkasan tujuh hingga delapan SKPD. Satuan kerja tersebut bergabung dengan SKPD yang memiliki koreksi. Istilah lainnya adalah peleburan sehingga ada dinas dengan nama baru. Para pegawai diminta untuk tidak khawatir seiring penyesuaian tersebut,” katanya.

Masih terkait persoalan yang sama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir dan Pemkab Rohil menggelar sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), seluruh penghulu/ kepala desa melakukan penadatanganan fakta integritas penggunaan ADD dan DD tahun 2017.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, dalam rangka memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa. Sosialisasi tersebut di buka secara resmi oleh Bupati Rohil H. Suyatno, kamis (24/8/17) digedung serbaguna Bagansiapiapi.

Dalam kesempatan dihadiri Kejari Rohil Bima Suprayoga, Ketua DPRD H Nasrudin Hasan, Sekda Drs H Surya Arfan, kepala In-

spektorat H M Nurhidayat, Sekretaris PMD Mulyadi Masri, Kepala Bappelda H M Job Kurniawanpara Camat se-rohil, penghulu serohil dan BPkep se-rohil serta Kasi Pidsus M. Amriansyah, Kasi Intelijen Sri Odit Megonondo, juga dihadiri Kasi Pidum Sobrani Binzar, Kasi Datun Andreas Tarigan, dan Kasubag Bin Haryanto.

Bupati H Suyatno, harapkan semua datuk penghulu mengikuti sosialisasi ini secara serius terkait mengelola keuang negara harus tepat sasaran dan seluruh penghulu di Kabupaten Rokan Hilir. Bisa membangun desa dengan baik untuk mensejahterakan dan kemakmuran masyarakat desa agar tidak ada lagi ditemui penghulu menjadi korban akibat penyalah gunaan ADD dan DD, sehingga berurusan dengan pihak hukum.

“Sudah ada gambaran yang menjadi contoh satu orang terkena proses hukum, saya berharap tidak ada penghulu lagi yang berurusan hukum gara-gara dana desa, untuk itu demi keselamatan kita semua guna menjaga martabat ikutilah kegiatan ini secara baik dan benar,” tandas Bupati Suyatno Sementara itu, Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga mengatakan, angaran dana milik negara harus yang harus di manfaatkan untuk kejesahteraan masyarakat desa, sehingga hari ini saya sampaikan kepada penguhulu kejaksaan negeri rokan hilir akna mengawal dan mengamankan perjalanan anggaran dana desa maupun dana desa agar di pergunakan untuk sesuai diperuntukannya.

“Ini sebagai aprisiasi kami kepada pemghulu bahwa mereka sudah bekerja keras bersama masyarakat desanya bahu-membahu dan kami ikut berperan aktif sehingga masyarakat melalui penghulu bisa langsung berhubungan dengan kami, sehingga kejari rohil mempunyai tim TP4D,” terang Bima Suprayoga.

Lanjutnya, ia menyampaikan penggunaan angaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jagan sampai terjadi lagi adanya pengunaan angaran tidak sesuai

dengan peruntukannya, dan kami bersama masyarakat maupun penghulu sehingga kejari rohil meluncurkan jaksa sahabat penghulu. Namun, bukan berati kami menutup jika ada tindak korupsi. Kami tetap akan di tindak jika ada penyelewengan, Walaupun Jaksa Sahabat Penghulu dalam artian yang positif. Tegasnya.

“Saya minta seluruh penghulu, camat, maupun pihak inspektorat demi membangun desa untuk kepentingan amsyarakat, bekerja bersama bersama dan jagan ada lagilah penyelewengan dana ADD itu tidak sangat kami inginkan, yang kami inginkan adalah dana desa tersebut bisa di salurkan semua mendapatkan anggaran dan dapat di pertangung jawabkan,” tandasnya.

Bupati menekankan agar semua Datuk Penghulu dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan serius. Karena menurutnya, sosialisasi yang digelar menyangkut dengan tugas-tugas dan juga mengamankan kebijakan-kebijakan, baik dari sudut pandang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

“Mereka (penghulu) ini kan mengelola keuangan desa, tentunya dalam pengelolaan keuangan desa itu harus tepat sasaran,” tegas Suyatno. Kerjasama bersama TP4D ini, terangnya, melibatkan semua unsur kejaksaan dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. “Makanya hari ini kita melakukan kerjasama yang bagus dengan pihak kejaksaan dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan tunjuk ajar kepada para datuk penghulu se Rohil,” tuturnya.

Orang nomor satu di Rohil itu kembali menekankan, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan kedepan tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan ADD maupun DD. “Tetapi semuanya itu tergantung oknumnya, karena kalau dia bagus menjalankan tugas pembangunan dan kemasyarakatan tentu hasilnya bagus, itu harapan kita,” katanya. (adv/hms/rec/brc)

17

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Sejak dipercaya menjadi Bupati Rohul (Rokan Hulu) defitif untuk menggantikan Suparman yang tersandung persoalan hokum, berbagai upaya dilakukan oleh Sukiman. Sebagian besar upaya perbaikan yang dilakuka Bupati Sukiman adalah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak.

A

Bupati Sukiman Berupaya Agar RSUD Rohul Memberikan Pelayanan Terbaik

ntara lain, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan yang terbaik untuk percepatan akreditasi, Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Provinsi Riau, dipakukan penandatanganan komitmen bersama.

Penandatangan tersebut diawali Bupati Rohul H.Sukiman dilaksanakan usai apel pagi di halaman kantor RSUD tersebut Rabu, (18/4/2018) yang diikuti para pegawai dan para dokter, Kepala Bappeda Nifzar, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rohul dr. Bambang Triono, Direktur Utama (Dirut) RSUD Rohul dr.

Novil, Kepala BPKA Jaharuddin SP, dan pejabat lainnya.

Dikatakan Bupati Sukiman,

18

Pemkab R?ohul komitmen meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Rohul ke depannya, termasuk membantu untuk percepatan akreditasi. “Nanti RSUD Rohul akan kita rubah?, kita sulap menjadi rumah sakit yang bagus, selama ini kurang perhatiannya. Kita menyadari itu,” sebut Bupati Rohul Sukiman.

Bupati Sukiman juga menyadari, dengan masih kurangnya kebersihan RSUD Rohul, sama halnya kurangnya peralatan medis atau peralatan kesehatan di rumah sakit saat ini. Dirinya berharap, pimpinan dan karyawan ikut memperhatikan kekurangan, sehingga RSUD menjadi sarana kesehatan yang

lebih bagus lagi ke depannya.

“Dengan kebersamaan dan keikhlasan kita, mari rubah RSUD ini menjadi lebih bagus. Saya sudah berniat RSUD gedung baru 6 lantai RSUD Rohul, minimal tahun depan bisa dioperasikan,” katanya optimis.

Kemudian, untuk kelanjutan pembangunan gedung 6 lantai RSUD Rohul, Bupati Sukiman mengakui, Pemkab Rohul akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat.

Sukiman juga mengharapkan, agar Pemprov Riau dan pemerintah pusat ikut memperhatikan RSUD Rohul, sehingga menjadi rumah sakit yang baik, apalagi RSUD di Rohul sudah menjadi rujukan bagi

masyarakat Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

“Ayo kita sama-sama timbulkan semangat kebersamaan, memelihara, membangun, dan memperhatikan rumah sakit ini,”ajak Bupati Sukiman, dan berharap?

RSUD Rohul lakukan inovasi untuk sistem pelayanan dengan menerapkan senyum dan ikhlas bekerja.

Terkait peningkatan akreditas RSUD Rohul, Bupati mengaku, Pemkab Rohul sangat mendukung rumah sakit kebanggaan masyarakat selama ini, dengan mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. “Tinggal kita lakukan evaluasi, apa kekurangan yang baik dikoordinasikan dengan baik. Kita terus berupaya menyiapkan sarana dan prasarana yang kurang,” harap Bupati Sukiman.

Sementara Direktur RSUD Rohul, dr. Novil mengatakan, karyawan dan dokter bukan hanya melayani pasien saja, mereka juga sudah mulai peduli dengan perkembangan RSUD Rohul, apalagi para karyawan berani memberikan masukan positif ke Bupati Rohul.

“Kita ikut memberikan masukan ke Bupati, itu suatu hal yang bagus. Ke depannya, kita yakin rumah sakit ini

akan maju,” harap Novil.

Terkait percepatan akreditas gedung 6 lantai RSUD Rohul, Novil mengaku, bahwa pihaknya masih perlu melakukan tahapan dan perencanaan untuk mengajukan anggaran tahun 2019, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, atau Bantuan Keuangan? (Bankeu) dari Pemprov Riau. “Kita punya target, paling tidak sebelum 2021 kita sudah bisa fungsikan gedung 6 lantai RSUD Rohul,” kata Novil optimis.

Kemudian, jumlah dokter spesialis di RSUD Rohul sudah mencukupi. Namun demikian, masih diperlukan penyediaan peralatan kesehatan yang memadai, seperti peralatan bedah dan alat lain, sehingga tidak adalagi pasien yang dirujuk, dan pasien jantung tidak perlu lagi berobat ke rumah sakit di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Sebut Novil, bahwa peralatan kesehatan sebuah rumah sakit seharusnya diupdate setiap tahun, namun karena kekurangan dana, hal itu belum tercapai.

Ketika ditanya berapa dana diperlukan untuk kelanjutan pembangunan gedung 6 lantai RSUD Rohul, sebut Novil, mereka belum

menghitungnya. Namun bila dikalkulasikan, untuk kebutuhan kelanjutan pembangunan dan operasional gedung baru 6 lantai RSUD Rohul membutuhkan dana sekira Rp? 52 miliar.

Kemudian, Kepala Dinkes Rohul dr. Bambang Triono, mengakui di akhir 2017, Dinkes Rohul tidak ada? menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan gedung baru 6 lantai RSUD Rohul, sehingga belum bisa dilanjutkan di 2018. “Di 2018 kita susun lagi rencana kegiatan untuk kelanjutan gedung baru RSUD ini, yakni kelanjutan fisik, sebab di dalam belum ada yang selesai,” “Bila fisik dulu kita usahakan, baru ke depannya nantinya untuk kelanjutan alat kesehatan dan pendukungnya yang di dalam. Estimasi anggarannya belum dikalkulasikan, namun untuk fisik diperlukan sekira Rp 25 miliar lagi,” tambahnya.

Diperkirakan Bambang untuk kontruksi fisik di gedung baru 6 lantai RSUD Rohul, sudah menelan dana tidak sedikit. Di tahap awal, perkiraan Bambang, awalnya pembangunan dibantu dana APBN sekira Rp 12 miliar, dan Bankeu lebih dari Rp 30 miliar. (adv/hms/ src/e2)

19

infotorial Bank Riaukepri

Lagi, 2018 Dilalui Bank Riau Kepri dengan Raihan Seabreg Prestasi Tradisi menyabet prestasi yang melekat pada tubuh Bank Riau Kepri tampaknya masih bisa dipertahankan. Kalau pada tahun 2017 BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau itu meraih sebanyak 35 penghargaan, ‘’tradisi’’ yang sama tampaknya masih akan bisa dipertahankan di tahun berjalan 2018.

L

ihatlah, antara lain, dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang berlangsung ajang Award Top BUMD 2018, dimana Bank Riau Kepri meraih 4 award dalam ajang Top BUMD 2018 yaitu Top Pembina BUMD 2018 untuk Gubernur Riau, Top Pembina BUMD 2018 untuk Gubernur Kepulauan Riau, the Best Special Category Top BUMD 2018 untuk Bank Riau Kepri dan Top the Best CEO BUMD 2018 untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari yang acaranya berlangsung di Balai Kartini Jakarta, Kamis (3/5/18).

Acara penghargaan tertinggi level nasional yang dihadiri juga oleh Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno serta sejumlah asisten pemprov dan sebanyak 50 bupati se Indonesia ini diikuti oleh 200 nominasi BUMD terbaik yang sebelumnya sudah diseleksi dari 1.123 BUMD di seluruh Indonesia. Ajang ini dilakukan setiap tahun dan sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut.

Penghargaan yang diraih oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau sebagai Top Pembina BUMD 2018 merupakan penghargaan untuk ketiga kalinya yang diraih dimana pada tahun 2016 dan 2017 keduanya juga telah meraih penghargaan yang sama.

Selanjutnya penghargaan the Best Special Category Top BUMD 2018 untuk Bank Riau Kepri dan Top the Best CEO BUMD 2018 untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari juga merupakan penghargaan untuk ketiga kalinya yang diraih dimana pada dua tahun sebelumnya juga telah meraih penghargaan yang sama.

Top BUMD merupakan kegiatan award sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMDBUMD di indonesia yang dinilai berhasil dalam hal peningkatan kinerja keuangan dan bisnisnya (delta growth), peningkatan pelayanan pelanggan dan masyarakat umum serta peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bisnis dan investasi di daerahnya dan turut berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Melalui kegiatan ini diharapkan setiap BUMD khususnya Bank Riau Kepri dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional.

Top BUMD 2018 merupakan kegiatan award kepada BUMD terbesar di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun oleh majalah Bussiness News Indonesia bekerja sama Asia Bussiness Re-

20

search Center beserta beberapa asosiasi bisnis dan ekonomi.

Dalam acara yang bertemakan “BUMD Sehat: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara ini menyampaikan dari total laba BPD se Indonesia maka jumlah laba yang disumbangkan oleh 26 BPD sebesar 92,7% sedangkan 206 BPR memberikan kontribusi laba sebesar 2,95%. Sementara itu sebanyak 387 PDAM hanya memberikan kontribusi laba sebesar 0,01% dan sebanyak 424 BUMD Aneka Usaha memberikan kontribusi laba sebesar 4,32%.

Dengan demikian BUMD yang ada di Indonesia masih perlu didorong untuk dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Berhasil ungguli Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, maka Bank Riau Kepri (BRK) raih peringkat 1 Nasional Service Excellence Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh

Indonesia untuk tahun 2018.

Prestasi ini terlihat konsisten dimana pada tahun 2017 lalu posisi ranking BRK berada peringkat kedua, dan sedangkan sebelumnya pada tahun 2016 masih pada peringkat ketiga, dan sebelum berbenah total dari segi service, malah pada tahun 2015 berada pada posisi urutan ke 8. Jadi prestasi puncak pada tahun 2018 ini, adalah buah dari pembenahan dan kerjasama semua lini di BRK. Di tahun 2018 ini Bank Riau Kepri dengan gemilang berhasil menyisihkan beberapa BPD terkemuka lainnya yang berada di Pulau Jawa seperti Bank DKI (peringkat 5) , Bank Jatim (peringkat tujuh), dan Bank Jateng (peringkat enam) , dan bahkan berhasil menggeser peringkat 1 tahun 2017 lalu yaitu Bank Sumsel Babel yang bergeser ke peringkat kedua.

Asbanda yang bekerja Lembaga MRI ( Marketing Research Indonesia) menjelaskan kategori yang dinilai antara

lain mencakup: Teller, Customer Service, Satpam, Banking Hall & Toilet, Penanganan Complainy, Phone Banking, Produk, ATM. Setelah dijelaskan nilai masing-masing kategori dan nilai dari setiap Bank, maka selanjutnya tim memaparkan nilai total dari ranking nasional BPD se Indonesia tentang Service Excellent tersebut.

MRI merupakan lembaga yang telah dipakai oleh industry

lakukan dari berbagai dimensi yaitu dimensi SDM, dimensi teknologi informasi dan dimensi SOP. Selanjutnya yang paling penting lagi dimensi kekinian yaitu digital banking yang sejalan dengan tagline Bank Riau Kepri di tahun 2018 yaitu bank yang berbasiskan digital banking dengan pelayanan excellent dan penerapan GCG yang konsisten untuk meraih kinerja yang prima.

perbankan Indonesia sejak 20 tahun lalu untuk mengukur setiap tahun tingkat keberhasilan Service Excellent untuk perbankan Indonesia seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, Bank- Bank Asing dan Bank besar lainnya.

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan langsung oleh MRI ini nantinya akan dilakukan penyerahan award oleh majalah terkemuka nasional Infobank pada bulan Juni 2018 yang akan datang.

Menurut Pemimpin Desk Service Quality Bank Riau Kepri Rina Mutia Zura ditemui usai acara Paparan Hasil Survei Bank Service Excellence Monitor BPD Tahun 2017/2018 di kantor Asbanda Jakarta pada Senin (30/4/18) menyampaikan, pembenahan demi pembenahan yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk hasil dukungan penuh Direksi Bank Riau Kepri terhadap pembenahan service secara berkesinambungan. Pembenahan itu di-

Lebih lanjut Rina menyampaikan bahwa hasil yang membanggakan ini merupakan hasil kerjasama yang solid dari seluruh pihak dari internal yang mendukung kesuksesan Service Excellent tersebut, baik dari para karyawan Front Liners itu sendiri dan di dukung oleh unit kerja DSQ dan MSDM, Operasional, Umum dan IT serta unit kerja lainnya yang sangat berkaitan. Dan juga perbaikan yang dilakukan adalah hasil masukan dari berbagai pihak stakeholders termasuk dari shareholders apa yang mereka rasakan terhadap

pelayanan Bank Riau Kepri.

Lagi-lagi Bank Riau Kepri menorehkan prestasi. Untuk kali berikutnya Bank Riau Kepri Syariah raih 1st Rank The Best in Funding Growth – UUS SILO Asset 2-20T kategori Unit Usaha Syariah pada ajang Karim Award 2018, Rabu (18/04/18) di Studio XXI Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Penghargaan yang diraih oleh bank berlogo tiga layar terkembang ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh KARIM Consulting Indonesia berdasarkan laporan keuangan publikasi periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 beserta lampiran data keuangan lainnya.

Ada dua faktor yang dinilai pada penghargaan ini yaitu kenaikan pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah terhadap rata-rata dana pihak ketiga Bank Riau Kepri Syariah tahun 2016-2017 dan market share dana pihak ketiga terhadap total dana pihak ketiga Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2016-2017.

Acara penganugerahan bagi industri keuangan syariah yang berlangsung meriah tersebut diawali dengan pemaparan materi tentang iB quartil yang disampaikan langsung oleh Adiwarman A. Karim selaku Founding Partner KARIM Consulting Indonesia.

Pemimpin Desk Corporate Secretary Winovri ditemui usai acara menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini. Diharapkan penghargaan yang telah diraih oleh Bank Riau Kepri Syariah ini dapat memotivasi semua insan Bank Riau Kepri khususnya UUS untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholders Bank Riau Kepri Syariah serta untuk kedepannya bisa meningkatkan assetnya.

Saat ini bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini tengah melakukan Proses Spin Off Bank Syariah Bank Riau Kepri dengan nama Bank Kepri Riau Syariah. Proyek besar ini telah disahkan pada RUPS Tahun 2017 dan RUPS LB Tahun 2018 Bank Riau Kepri yang berlangsung pada 9 Februari 2018 lalu. Pengesahan ini disambut baik oleh masyarakat di kedua Propinsi tersebut yang penduduknya mayoritas muslim.

Sebelumnya, Bank Riau Kepri meraih penghargaan peringkat pertama pada ajang Indonesia Sales Marketing Award (ISMA) II 2018 dan peringkat pertama serta juara umum ketiga untuk kategori Best of The Best dalam ajang Indonesia Legal Award (ILA) I 2018 pada kategori Perusahaan BUMD yang diselenggarakan oleh Majalah Economis Review bekerja sama dengan Binus Business School serta Indonesia-Asia Institute dan Ideku Group. Penghargaan tertinggi level nasional ini diserahkan langsung oleh Founder & CEO Economic Review Hj. Irlisa Rachmadiana,SSn, MM kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Jumat (13/4/18) di Auditorium MNC Studio Tower I-Lt 7 Kebon Jeruk Jakarta.

Penghargaan ini merupakan bentuk apreasiasi kepada perusahaan-perusahaan Tbk dan Non Tbk baik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbaik dalam dalam penerapan teknik sales dan marketing serta legal dalam mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Penilaian tidak hanya berdasarkan sales revenue dan market growth semata, tetapi juga menilai konsistensi program sales dan marketing. Proses penjurian dilakukan oleh dewan juri independen yang berkompeten di sales marketing dan legal.***

21

Pemerintah Kabupaten

kecantikan

siak

Infotorial Pemkab Siak

Manfaat Kulit Manggis untuk Kecantikan “Di dalam kulit manggis mengandung antioksidan yang sangat tinggi, selain dapat mencegah berbagai jenis panyakit juga dapat mengatasi berbagai masalah kecantikan kulit.”

B

UAH manggis adalah salah satu jenis buah tropis yang saat ini telah banyak diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan setelah beredar iklan di televisi dan juga media sosial mengenai manfaat ekstrak kulit manggis ini. Padahal buah manggis ini memang sudah sejak dulu dikenal sebagai salah satu jenis buah yang memiliki banyak manfaatnya bagi manusia, selain baik untuk kesehatah ternyata ekstrak kulit manggis juga sangat baik untuk dijadikan sebagai bahan untuk perawatan kecantikan.

Di dalam kulit manggis mengandung antioksidan yang sangat tinggi, selain dapat mencegah berbagai jenis panyakit juga dapat mengatasi berbagai masalah kecantikan kulit. Hal ini dikarenakan, kandungan antioksidan tersebut dapat menghasilkan kolagen yang berfungsi untuk mengembalikan keremajaan kulit.

Selain murah, ternyata untuk mendapatkan buah manggis ini sangat mudah karena banyak dijual di pasaran mulai dari swalayan, toko penjual buah di pinggir jalan dan juga di pasar tradisional. Sehingga anda tidak perlu membeli produk dengan harga yang selangit jika ingin cantik, karena kulit buah manggis juga dapat menjadikan kulit anda cantik alami tanpa efek samping yang berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu panjang.

Mau tahu, apa saja manfaatnya? Berikut ini merupakan 8 manfaat kulit manggis yang berkhasiat untuk kecantikan secara alami, diantaranya yaitu : Dapat menghaluskan

22

kulit, Dapat mencerahkan kulit, Dapat memutihkan kulit, Dapat mencegah dan menghilangkan jerawat membandel, Dapat menghilangkan noda atau flek hitam, Dapat mencegah dan mengatasi tanda penuaan dini, Dapat menghancurkan lemak di dalam tubuh, dan Dapat mengencangkan kulit dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

Cara Mengolah Kulit Manggis untuk Kecantikan Cara mengolah kulit manggis untuk dijadikan sebagai bahan perawatan kecantikan dapat dilakukan dengan 2 cara, anda dapat mengikuti langkah-langkahnya dibawah berikut ini.

Melakukan perawatan dari dalam dengan meminum jus kulit manggis Cara mengolah kulit manggis untuk melakukan perawatan dari dalam tubuh.

Pertama-tama, siapkan 1 buah kulit manggis dan telah anda bersihkan sebelumnya dengan mencucinya dengan air mengalir.

Setelah itu, potong kecil-kecil kulit manggis dan masukan kedalam blender dan jangan lupa tambahkan ½ gelas air masak.

Kemudian haluskan, lalu minum jus kulit manggis tersebut hingga habis.

Lakukan perawatan dari dalam ini secara rutin 2-3 kali seminggu. Jika anda tidak suka dengan rasanya, maka anda dapat mencampurnya dengan jus

buah-buahan lain.

Melakukan perawatan dari luar dengan masker kulit manggis Untuk melakukan perawatan kecantikan dari luar dengan kulit manggis sangat mudah, namun sebelumnya anda harus membuat terlebih dahulu masker dari bahan kulit manggis.

Caranya membuat masker kulit manggis. Siapkan 1 buah kulit manggis dan bersihkan dengan air mengalir. Lalu, potong kulit manggis menjadi beberapa bagian, kemudian masukan semua kulit manggis tersebut kedalam blender dan tambahkan air secukupnya agar masker tidak terlalu encer.

Setelah masker jadi, anda tinggal mengoleskannya pada kulit wajah yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih. Lalu diamkan selama 20-30 menit hingga masker kering, lalu bersihkan. Lakukan perawatan ini secara rutin dan teratur minimal 2 kali seminggu.

Namun jika digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat, flek hitam, tanda penuaan dan masalah kulit lainnya, maka anda dapat memakai masker ini setiap malam secara rutin dan teratur.

Bagaimana, apakah anda tertarik untuk mencobanya? Sekian ulasan yang dapat kami sampaikan kepada anda semua mengenai manfaat kulit manggis untuk kecantikan, semoga apa yang kami sampaikan diatas dapat bermanfaat dan selamat mencoba. (int)

Alfedri Jelaskan Penyebab Angka Kemiskinan Naik ‘’Untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ Non PLN dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT. Indah Kiat kepada Pemkab Siak.’’

P

LT (Pelaksana Tugas) Bupati Siak H. Alfedri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017, yang di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Siak, Senin (23/04//2018) di hadapan para anggota dewan mengatakan bahwa penyampaian LKPj ini sedikit terlambat, namun sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan laporan LKPj secara tertulis kepada DPRD Siak pada tanggal 28 Maret 2018 lalu.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan menjadi laporan tahunan yang wajib disampaikan kepada DPRD yang disebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 ini disampaikan merupakan wujud pertanyaan, tanggapan, maupun saran dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak

di masa yang akan datang.

Terkait pertanyaan yang di sampaikan oleh Miduk Gurning dari Fraksi Partai Golongan Karya mengenai faktor penyebab angka kemiskinan di kabupaten siak meningkat. Pemerintah Daerah menjelaskan hal ini disebabkan adanya pengurangan tenaga kerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, keterlambatan penyaluran beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Provinsi, di tambah masih lesunya bisnis perminyakan, sehingga buruh yang lama belum dapat kembali bekerja seperti sediakala.

Kemudian Miduk Gurning juga menanyakan upaya Pemkab Siak dalam penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan dari beberapa Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak yang jumlahnya terbilang lumayan besar.

Untuk tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) Non PLN dari PT. Ivomas Tunggal tahun 2016 dan tahun 2017 telah selesai di lunasi pada bulan maret dan april 2018.

Sedangkan untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ Non PLN dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT. Indah Kiat kepada Pemkab Siak,”terang alfedri.

Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Oprasioanal Kesehatan (BOK).

Pertanyaan ini sudah dijawabnya pada saat menjawab pertanyaan Miduk Gurning, namun peningkatan Survelians dan Epidemilogi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas, Kandis, Siak dan Kecamatan lainnya. Kegiatan ini bersumber dari APBD yang manfaatnya 60% untuk jasa pelayanan 40% sedangkan untuk penunjang program pembelian obat bahan habis pakai dan penunjang kegiatan.

Terkait penyediaan dana untuk penunjang Program sebesar 40% ini sudah dianggarkan pada APBD, sehingga menjadi sisi anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat memimpin rapat mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan instrument di dalam ketatanegaraan pemerintah kita dan ini juga diamanatkan dalam ulUndang-Undang bahwa DPRD dapat menilai dan mengkaji terhadap laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun.

Rapat yang di pimpin Oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, yang di dampingi Wakil Ketua Dewan merupakan masa sidang ke tujuh tahun 2018 yang dihadiri 22 orang anggota dewan serta dihadiri oleh pimpinan aorganisisi Perangkat Derah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.***

23

DPRD

advertorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Gelar Paripurna, DPRD Riau Sorot Silpa APBD 2017 yang Cukup Besar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Hj Septina Primawati memimpin rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ Gubernur Riau pada tahun 2017, Dalam rapat paripurna tersebut pansus menyampaikan beberapa hal terhadap laporan LKPJ Gubernur tersebut.

S

elain Septina Primawati, Rapat paripurna tersebut turut didampingi oleh wakil ketua DPRD Riau Sunaryo dan Kordias Pasaribu. Sedangkan dari Provinsi Riau turut dihadiri Gubernur Riau dalam hal ini digantikan oleh Ahmad Hijazi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Riau serta undangan lainnya turut hadir dalam ruangan paripurna.

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Riau tahun 2017 disampaikan langsung oleh juru bicara Pansus yakni, M Mansyur kader Partai Keadilan Sosial (PKS), Senin (23/4/2018), Pansus telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan badan anggaran.

Dalam rapat paripurna yang digelar, Mansyur diminta untuk membacakan hasil kerja Pansus tentang LKPJ Gubernur tahun 2017, bahwa LKPJ ini merupakan hasil kerja Pemprov Riau selama satu tahun anggaran yang disampaikan ke DPRD. Menyikapi pansus tersebut,

24

DPRD Riau juga akan memberikan rekomendasi dan perbaikan.

Beberapa hal yang menjadi catatan bagi Pansus pada LKPJ 2017 ini antara lain soal realisasi, pendapatan dan belanja daerah. Mansyur mengatakan pansus menilai kinerja pada tahun 2017 lalu kurang memuaskan dan cenderung mengalami penurunan.

“Lanjut Mansyur membacakan, Pansus menyampaikan beberapa rekomendasi atas laporan keterangan keuangan Gubernur Riau terkait Sisa belanja gaji pegawai sebesar Rp. 388 miliar agar tidak terulang kembali.

Pansus LKPJ memang menemukan kelebihan belanja untuk gaji pegawai Pemprov Riau sebesar Rp. 338 miliar pada tahun 2017 lalu. Diketahui anggaran belanja gaji pegawai dalam APBD 2017 sebesar Rp. 2,3 triliun. Ternyata yang terserap hanya Rp1,9 triliun saja.

Jadi kesalahan ini jangan sampai terulang kembali.

Jadi, sebagaimana dilansir riaugreen. com, dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kelebihan anggaran itu direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas derah.

Bukan hanya itu, Pansus juga menyoroti Dana Silpa APBD 2017 yang cukup besar yakni Rp1,089 triliun Insentif Daerah dari Pusat. Ada sembilan sektor yang tidak tercapai pada sektor yang dinilai pusat. Akibat minimnya aliran APBN, akan berdampak sulitnya Riau mencapai target di tahun selanjutnya.

“Kita sarankan agar OPD yang penilaian layanannya tidak baik untuk bisa dievaluasi kembali. Bagi yang jelak untuk bisa diganti dengan orang yang tepat,” terang Mansyur.

Karena ini juga akan membuat kita untuk melakukan rasionalisasi APBD. Untuk itu kita minta Pemprov cermat agar mendahulukan program yang bersentuhan dengan orang banyak.

“Kita juga minta aset-aset Pemprov yang dikuasai orang ketiga agar dipungut dengan sistem sewa. Termasuk juga dengan rumah dinas serta tanah. Kita juga minta pengelolaan Mess Riau di Jakarta agar dikaji ulang,” ujar Mansyur.

“Di samping itu Ahmad Hijazi Selaku Sekretaris Daerah menambahkan, pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2017 didasari dengan kesepakatan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau.

Maka dari itu rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD Riau itu akan dijadikan landasan untuk menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang,” terangnya.

Usai penyampai tanggapan pemerintah derah tersebut, paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Riau 2017, acara ditutup dengan menyerahkan laporan LPKJ oleh Pemerintah Derah kepada DPRD Riau. (Adv/yo) Beberapa yang menjadi catatan bagi Pansus pada LKPJ 2017 ini antara lain soal realisasi, pendapatan dan belanja daerah. Mansyur mengatakan pansus menilai kinerja pada tahun 2017 lalu kurang memuaskan dan cenderung alami penurunan. “Kita amati realisasi pendapatan tidak sampai 80 persen dan pembelanjaan belum tercapai 90 persen,” jelasnya.

Selain itu Pansus juga menyoroti Dana Insentif Daerah dari Pusat. Ada sembilan sektor yang tidak tercapai pada sektor yang dinilai pusat. Akibat minimnya aliran APBN, akan berdampak pada sulitnya Riau mencapai target di tahun selanjutnya. “Kita sarankan agar OPD yang penilaian layanannya tidak baik untuk bisa dievaluasi. Bagi yang jelak untuk bisa diganti dengan yang tepat,” tutur Mansyur.

Selain itu, Pansus juga menyoroti Silpa APBD 2017 yang cukup besar yakni Rp1,089 triliun. Mansyur mengatakan di 2018 akan lebih sulit lagi menggarap dana pusat karena besarnya Silpa di tahun sebelumnya. “Ini juga akan membuat kita untuk melakukan rasionalisasi

APBD. Untuk itu kita minta Pemprov cermat agar mendahulukan program yang bersentuhan dengan orang banyak,” jelasnya.

Menjadi perhatian pansus juga yakni soal BUMD Riau. Pansus meminta agar ada evaluasi target antara Pemerintah dan BUMD sehingga bisa memberikan hasil yang sinkron.

“Pansus juga minta agar penempatan orang dilakukan secara tepat agar BUMD berkembang dengan baik serta sesuai dengan GCG,” terang Mansyur.

“Kita juga minta aset-aset Pemprov yang dikuasai orang ketiga agar dipungut dengan sistem sewa. Termasuk juga dengan rumah dinas serta tanah. Kita juga minta pengelolaan Mess Riau di Jakarta untuk dikaji ulang,” tutup Mansyur.

Setelah selesai dibacakan hasil kerja Pansus LKPJ, pimpinan rapat memita Sekda yang mewakili Gubernur untuk bisa memberikan tanggapan. Ahmad Hijazi menyatakan bahwa pihaknya berterimakasih atas kerja pansus dalam membahas LKPJ 2017.

“Kami kedepannya kita bisa terus meningkatkan kerjasama dan komunkasi yang baik. Baik itu dengan DPRD, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Ahmad.

Ahmad juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pansus akan menjadi masukan untuk perbaikan. Rekomendasi itu juga jadi kewajiban Pemprov untuk melaksanakan.

Setelah mendengarkan pernyataan Sekdaprov Riau, maka seluruh Anggota DPRD Riau pun menerima LKPJ Gubernur Riau tahun 2017 dan meminta agar rekomendasi tersebut dilaksanakan.

Sebelumnya, Kamis (5/4/2018), Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan umum (Panmum) Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun Anggaran 2017. Ini merupakan tindak lanjut dari LKPJ 2017 yang disampaikan Pemerintah pada

tanggal 20 Maret 2018 lalu ke DPRD Riau.

Kegiatan dirangkai dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo didampingi Ketua DPRD Riau, Septina Primawati. Pihak Pemprov diwakilkan oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi sekaligus menyanpaikan jawaban Panmum Fraksi. Turut hadir Forkopimda, 33 orang Anggota DPRD Riau, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Satu persatu apa yang jadi Panmum dari 8 (delapan) Fraksi yang ada dijawab dengan lugas dan tegas oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi yang mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kritisi, pertanyaan , saran dan masukan yang disampaijan seluruh fraksi. Apa yang disampaikan merupakan wujud perhatian dalam proses pembangunan untuk jesrjahtetaan masyarakat Riau.

Seperti Pandangan dari Fraksi Golkar salah satunya menyorot beberapa target PAD yang belum tercapai dijelaskan, bahwa Pemprov terus berupaya meniingkatkan penerimaan daerah. Ini denganelakukan intensufikasi dan ekstensifikasi kemusuan membangun sistim manajemen penetimaan melalui oerkuasan basis penerimaan, pengendaluan atas penagihan, peningkstan efisiensi administrasi pendapatan dan peningkatan transparansu dan akuntabilitas.

Salah satu yang jadi pandangan dari Fraksi PDI-P, terkait konitmen Kepala Daerah tentang pemerataan ‘kue’ pembangunan je Kab/Jota lewat DBH dan Belanja Bantuan Keuangan fijelaskan, ibi verdadarkan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesusi RPJMD 2014-2019. Proporsi penganggaran telah sesuai dengan hasil verifikasi propisal usulan prioritas.

Setelah semua Pammum Fraksi dijawab, sebagaimana dilanasir seriau. com, selanjutnya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Riau 2017 DPRD Provinsi Riau. Rapat intern Pansus disepakati, yaitu Ketua dijabat oleh Aherson dan Wakil Ketua dijabat oleh Mansyur HS. (adv/hms/e2)

25

Pemerintah Kabupaten

siak

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemkab Siak

Riau

infotorial Pemprov Riau

Hebat, Siak Raih Penghargaan Prestasi Kinerja Bintang Dua ‘’Penganugrahan yang diberikan ini sebagai bentuk prestasi yang telah dicapai atas prestasi kinerja sangat tinggi Bintang Dua dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana selama ini pemerintah daerah dinilai sangat baik berdasarkan laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016.’’

P

LT (Pelaksana Tugas) Bupati Siak Drs.H. Alfedri, M.Si menerima Piagam Penghargaan atas Prestasi kinerja Status Sangat Tinggi Bintang dua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada HUT Otonomi Daerah ke (22) XXII yang dipusatkan di The Sultan Hotel Jakarta,(25/4/18) Rabu malam.

Peringatan Hari Otonomi Daerah di tahun ini, Pemerintah menganugerahkan sejumlah penghargaan dan apresiasi

26

kepada daerah dan kepala daerah yang berprestasi. Selain sebagai reward atas keberhasilan, penghargaan itu diharapkan dapat jadi pemicu agar semua daerah unjuk keberhasilan.

Melalui Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dalam sambutannya menjelaskan, pada acara Rangkaian Peringatan HUT Otda dengan tema” Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis” apresiasi yang tinggi ia berikan kepada kabupaten kota yang berhasil medapatkan penghargaan ini.menurut dia, kabupaten Kota yang diundang ini adalah kepala Daerah yang berprestasi,selain itu pula, pemberian Anugerah ini sesuai dengan Keputusan presiden No 100-53 tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional. Sedangkan untuk Kabupten Siak Sendiri Mendapat Peringkat ke 74

dari 397 kabupaten Se- indonesia Atau peringkat Pertama di Provinsi Riau.

Ketika ditemui, Plt Bupati Siak Drs Alfedri, M.Si menjelaskan,Penganugrahan yang diberikan ini sebagai bentuk prestasi yang telah dicapai atas prestasi kinerja sangat tinggi Bintang Dua dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana selama ini pemerintah daerah dinilai sangat baik berdasarkan laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016. ‘’Alhamdulillah malam ini Kabupaten Siak bersama kabupaten kota se indonesia mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri,terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disebut dengan Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Outda, tentu juga berdasarkan laporan dari daerah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Siak sendiri mendaptakn nilai yang tertinggi untuk di Riau dari 12 Kabupaten kota. Tentu ini juga suatu kebanggaan bagi kita dan patut kita syukuri. Namun tentunya kita juga tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah didapat. Sebab masih ada yang paling tinggi yaitu Prasamea yang diberikan Presiden langsung kepada Pemerintah Daerah. Dan ini akan menjadi motifasi bagi kita agar lebih berprestasi memberikan pelayanan terbaik untuk menjalankan pemerintahan serta pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat”,Harapnya.

Dalam acara malam anugerah ini juga dihadiri Oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo kumolo dan beberapa menteri yang tergabung dalam tim penilai serta Para Gubernur, Bupati dan Walikota yang mendapat prestasi. ***

Soal Embarkasi Haji Antara, Plt Gubri: Semuanya Disiapkan “Semua sudah disiapkan, itu rusunawa di belakang Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru jadi tempat asramanya. Kalau asrama jemaah haji tak cukup, pakai kamar saya. Yang penting embarkasi itu jalan tahun ini.”

P

EMPROV (Pemerintah Provinsi) Riau bersikeras untuk memperjuangkan embarkasi antara jemaah haji di Riau dapat terlaksana tahun ini.

Pemenuhan segala fasilitas baik sarana dan prasarana jemaah haji pun telah disiapkan sedemikian rupa.

“Semua sudah disiapkan, itu rusunawa di belakang Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru jadi tempat asramanya.

Kalau asrama jemaah haji tak cukup, pakai kamar saya. Yang penting embarkasi itu jalan tahun ini,” kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Pekanbaru, Selasa (17/4/2018).

Tak hanya itu, Pemprov Riau juga acap kali melobi ke Kementerian Agama (Kemenag) dan menemui langsung Dirjen Haji dan Umrah Kemenag RI. Alhasil, Kemenag pun akan turun ke Riau pada akhir April nanti untuk melihat langsung kesiapan embarkasi antara di Riau. “Mana yang kurang kita tambah, makanya semuanya disiapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi melaporkan kesiapan pen-

etapan embarkasi antara kepada Dirjen Haji dan Umrah Kemenag, diantaranya rusunawa sebagai asrama embarkasi antara dengan fasilitas yang dibutuhkan.

Dimana status hibahnya sudah disetujui Presiden Joko Widodo. “Status hibahnya

pun sudah disetujui Presiden, tinggal proses administrasi di Kemen Keuangan dan BAST di Kemen PUPR,” jelas Ahmad Hijazi.

Sementara proses hibah berjalan, lanjut Sekda, ada back up pinjam pakai untuk asrama haji oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Selain itu, persyaratan ketersediaan anggaran sudah disiapkan.

Fasilitas imigrasi, karantina dan sebagainya juga sudah terkoordinasi. (rgc/e2)

27

Pemerintah Provinsi

Riau

Plt Gubri Minta Semua Pihak Ikut Membesarkan BRK “Bilamana ada hal yang kurang baik dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Sehingga dinamika kerjasama yang ada antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan dengan baik dan saling memuaskan.”

D

ISAKSIKAN Plt. Gubernur Riau Wan Thamrim Hasyim, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari melakukan penandatanganan kembali MoU tentang Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Selasa (15/5/2018).

Hal ini merupakan peristiwa penting yang monumental dimana Plt. Gubernur Riau menyampaikan dengan tegas bahwa siapa lagi yang akan membesarkan bank daerah kalau tidak masyarakatnya sendiri. Gubernur Riau berpesan saat ini bukan mencari siapa yang harus disalahkan, bilamana ada hal yang kurang baik dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan.

Sehingga dinamika kerjasama yang ada antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan dengan baik dan saling memuaskan.

Lebih lanjut Plt Gubernur Riau menyampaikan bahwa pada saat RUPS Bank

28

Riau Kepri pada tanggal 9 Februari 2018 yang lalu yang dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebagai pemegang saham pengendali mempertanyakan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Bank Riau Kepri, dimana Pemkab Rohul adalah juga salah satu pemegang saham dari 21 pemegang saham lainnya se Riau dan Kepri. Sejak saat itu sebenarnya sudah terjalin komunikasi dan koordinasi untuk menyiapkan segala

DPRD

infotorial Pemprov Riau perangkat baik dokumen maupun system teknologi sehingga MoU pada hari yang besejarah ini dapat terwujud dengan lancar.

Masih pada acara yang sama Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan MoU ini sudah melalui suatu proses koordinasi yang intens dimana sejak bulan Februari lalu secara intensif kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Bank Riau Kepri telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan jajaran Direksi Bank Riau Kepri dan Pemimpin Divisi terkait.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau Al Azhar beserta Ketua LAM Kabupaten Rokan Hulu H. Zulyadaini, Kapolres Rokan Hulu AKBP. M. Hasyim Risahondua, Kajari Rokan Hulu Ferdy Simanjuntak, Komut HR. Mambang Mit dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi serta Kepala OPD/eselon II Pemkab Rohul dihadapan 1000an ASN Pemkab Rohul pada upacara dihalaman Kantor Bupati Rohul.

Dengan terealisasinya MoU ini Bank Riau Kepri yang juga sebagai bank peringkat 1 Nasional Service Excellence Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia untuk tahun 2018 ini siap dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Turut hadir pada acara ini Asisten I Sekdaprov Riau Ahmad Syahrofie, Pj. Sekda Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris, S.Sos, M.Si, Asisten I Drs. H. Juni Syafri, Asisten II Ir. M. Ruslan, SE, Asisten III H. Helfiskar, SH dan Komandan Kodim 0313 Letkol Inf. Beny Setiyanto. Sementara itu dari Bank Riau Kepri juga hadir Pemimpin Divisi Projas Wahyudi Gustiawan, Pemimpin Divisi MSDM Yuharman, Pemimpin Desk Corsec Winovri dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangarayan Yudi Asdam beserta Pemimpin jaringan kantor dibawahnya.***

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

Kordias Nilai Riau Darurat Terorisme

“Kita tidak boleh takut karena teror mereka supaya kita takut tidak percaya pada pemerintah pada kepolisian, saling curiga mari kita gotong royong kita haeus ikut berperan menangkal radikalisme.”

W

AKIL Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu mengutuk keras tindakan terorisme yang terjadi di Mapolda Riau, Rabu (16/5/2018). Kordias meminta segenap masyarakat untuk bersatu dalam memerangi aksi terorisme.

Kordias melihat Riau sudah darurat teroris, berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2010 banyak teroris Indonesia berasal dari Riau. Oleh sebabnya masyarakat Riau harus bersatu dalam mencegah aksi ini.

“Kita tidak boleh takut karena teror mereka supaya kita takut tidak percaya pada pemerintah pada kepolisian, saling curiga mari kita gotong royong kita

haeus ikut berperan menangkal radikalisme,” kata Kordias kepada era.id, Rabu (16/5/208). “Kita bersatu gotong royong untuk ciptakan kedamaian, semua stake holder bersatu,” tambahnya.

Kordias mengimbau kepada segenap warga Riau untuk memperhatikan dan melaporkan orang-orang yang dinilai mencurigakan di lingkungan mereka, agar kedamaian terus terjaga. Aksi penyerangan yang terjadi di Mapolda Riau membuat Kordias merasa miris karena diketahui selain dari pihak kepolisian, awak media turut menjadi korban atas penyerangan tersebut. Kordias melihat aksi ini tidak lagi mengancam manusia

melainkan keutuhan bangsa. “Ini perilaku orang biadab yang tidak memiliki prikemanusiaan mari kita bersatu bergotong royong untuk melawan teroris karna mengancam keutuhan bangsa kita,” imbuh Kordias.

Kordias menjelaskan DPRD Riau bersama Forkorpimda telah membuat kesepakatan untuk mengutuk aksi teror ini. Kordias meminta kepada aparat pemerintah untuk menggunakan instrumennya dalam memberi rasa aman bagi warga Riau.

Atas peristiwa ini, Kordias mendorong DPR RI untuk segera mengesah revisi UU Anti-terorisme ditengah kondisi yang genting ini. Kordias takut citra DPR akan buruk jika terlalu lama dalam mensahkan revisi UU Anti-terorisme.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, ada sebuah mobil yang menerobos ke Mapolda Riau, menggunakan mobil Avanza dengan plat nomor BM 1192 FQ. Mobil tersebut merangsek masuk ke Mapolda, namun dihalangi oleh anggota Polda Riau. Kemudian para empat pelaku teror turun dari mobil dan menyerang menggunakan senjata tajam. Serangan ini mengakibatkan dua anggota Polri luka-luka.

Kemudian kelompok penyerang itu ditembak dan akhirnya 4 orang tewas.

Satu orang melarikan diri dengan mobil. Dia menabrak polisi dan seorang wartawan. Polisi bernama Ipda Auzar itu akhirnya meninggal dunia. Sedangkan, pelakunya berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Pekanbaru untuk pemeriksaan intensif Dari penyerangan ini, disita beberapa barang bukti, di antaranya, kendaraan bermotor mobil Avanza, tiga samurai, tiga penutup muka, tiga sepatu, sebuah handycam rusak, jaket, jam tangan dan ikat kepala.***

Dewan Riau Cemaskan Kemajuan Teknologi yang Disalahgunakan “Sehingga teknologi itu sering disalahgunakan terhadap hal-hal yang tidak mendidik. Pemahaman terhadap teknoligi tetsebut masih awam. Disdik harus melakukan sosialisasi yang intens terhadap teknologi ini.”

Ketua Komisi V DPRD Riau yang salah satunya membidangi masalah pendidikan, Aherson menyebutkan, untuk pendidikan di Provinsi Riau saat ini diakui tidak berkembang pesat. Sempena Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, maka ini jadi tugas Dinas Pendidi-

kan bagaimana seluruh sekokah yang ada di Riau ‘terlayani’ dengan optimal.

‘Kita akui tidak berkembang pesat, tidak seimbang antara perkembangan teknologi dengan manusianya. Sehingga teknologi itu sering disalahgunakan terhadap hal-hal yang tidak mendidik.

Pemahaman terhadap teknoligi tetsebut masih awam. Disdik harus melakukan sosialisasi yang ibtens terhadap teknoligi ini,” sebutnya, Kamis (03/05/2018).

Dispaikan juga, tidak berkembangnya dengan pesat pendidikan Riau juga

dusebabkan oleh jarak antara pedesaan dengan perkotaan di Riau yang cukup jauh.

Sehingga masih ada yang terisolir sehingga penanganan memerlukan biaya dua kali lupat dari perkotaan. “Belum lagi ada daerah yang belum dialiri listrik.

Kemydian guru-guru yang tidak mau ngajar di pelosok,” tambahnya. (nrc/e2)

29

DPRD

infotorial DPRD Provinsi Riau

Provinsi Riau

Soal RTRW Riau, Ini Kata Dedet

Dewan Riau Soal Embarkasi Haji

Masalahnya Tinggal di Maskapai Peerbangan “Kalau maskapai oke, maka tinggal ditindaklanjuti kementerian dan langsung jalan. Karena yang lain sudah tak ada kendala, asrama oke, keuangan oke, semuanya oke, hanya tinggal maskapai penerbangan.”

A

NGGOTA Fraksi PPP DPRD Riau, Husaimi Hamidi membantah adanya upaya Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk menghalang-halangi penggunaan embarkasi haji antara Riau tahun 2018 ini.

“Di Kemenag tidak ada masalah lagi.

Kemenag memang tidak bisa langsung memastikan, tentunya semuanya harus terpenuhi dulu, dan beliau bilang akan berusaha,” kata Husaimi kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (15/5/2018).

Husaimi yang juga merupakan mantan Ketua Pansus Perda transportasi haji DPRD Riau juga mengatakan, persoalannya sekarang adalah izin dari maskapai penerbangan. “Masalahnya sekarang kan tinggal di maskapai penerbangan. Kalau maskapai oke katanya, maka tinggal ditindaklanjuti kementerian dan langsung jalan. Karena yang lain sudah tak ada kendala, asrama oke, keuangan oke, semuanya oke, hanya

30

tinggal maskapai penerbangan,” ujarnya.

Dikatakannya pembelaan tersebut menurut Husaimi tidak semata-mata karena ia satu partai dengan Kemenag RI, tapi menurutnya memang karena Kemenag dalam hal ini tidak ada kepentingan. “Ini kan demi umat, tidak mungkin Kemenag ada kepentingan dengan menghalang-halangi,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim menceritakan saat ia berkomunikasi dengan presiden saat kunjungan presiden ke Riau beberapa hari lalu, yang menanyakan langsung apa persoalan embarkasi, apakah ada pihak yang menghalangi.

Saat presiden menyebutkan namanama institusi, yang menghambat tersebut, Wan Thamrin selalu mengatakan tidak, saat ditanya pihak Kementerian Agama, Wan Thamrin hanya menjawab, “sedikit-sedikit,” ujarnya. (tpc/e2)

“B antuan dari kementerian itu sudah maksimal, malah jemput bola. Sekarang sudah validasi. Sekarang sudah kembali ke Kementerian dalam Negeri sebagai leading sector.”

Dalam waktu dekat, masyarakat Riau diyakini akan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri. Draf RTRW Riau sudah divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan saat ini telah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Selasa (17/4/2018). Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari KLHK sudah selesai divalidasi. “Menteri (LHK) mengatakan KlHS di Riau sudah tidak ada masalah. Asistensinya sudah cukup. Bantuan dari kementerian itu sudah maksimal, malah jemput bola. Sekarang sudah validasi.

Sekarang sudah kembali ke Kementerian dalam Negeri sebagai

leading sector,” ungkap pria yang akrab disapa Dedet itu.

Di Kemendagri, sebut Dedet, diyakininya tidak akan memakan waktu yang lama. Kementerian di bawah komando Tjahyo Kumolo itu, lanjutnya, tentu akan melakukan perbaikan yang tidak terlalu siginifikan lagi. “Dari Kehutanan (KLHK) sudah. Mungkin redaksional dan lain-lain (untuk perbaikan di Kemendagri). Kemudian nanti dikoordinasikan dengan (Menteri) ATR (Agraria dan Tata Ruang), juga oleh Menteri Dalam Negeri,” terang Dedet.

Terkait berapa lama berada di Kemendagri, Dedet mengaku tidak mengetahuinya. “Sebentar lagi tu.

Saya tidak bisa mantau kerja menteri kan. Tapi yang pasti, kita akan push terus, kita tanyakan terus pada menteri,” sebut legislator asal Kota Pekanbaru itu. Sebentar lagi kita punya RTRW. Yang penting dari KLHK, informasinya sudah (divalidasi),” sambung Dedet yakin.

Dalam kesempatan itu, Dedet juga berharap dukungan semua pihak. Terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dia juga meminta pro aktif dalam mengurus revisi draf RTRW Riau yang saat ini telah berada di Kemendagri itu. “Harus dikawal dan awasi terus. Pemprov kita minta pro aktif juga dalam mengurus ini,” imbuh Dedet.

Sebelumnya, RTRW Riau belum disetujui KLHK karena belum sempurnanya KLHS. Setelah diperbaiki, pemerintah daerah kembali mengajukan ke KLHK. “KLHS pada prinsipnya tidak ada masalah lagi. Kepentingan perusahaan yang sempat dihebohkan dulu, sudah dikeluarkan. Tidak semua yang diterima begitu saja.

Ada catatan, misalnya jaminan jika tidak ada karhutla, reboisasinya seperti apa dan lainnya,” pungkas Dedet. (rmc/e2)

Yulianti Dukung Penuh Suami Nyaleg buat DPD ”Saya juga ikut mencari dukungan untuk Bapak, mulai dari sanak famili, teman, sahabat dan masyarakat terutama masyarakat di Rohul yang merupakan kampung halaman saya dan juga kampung Bapak.”

Niatan politisi senior DR H Chaidir MM maju menjadi anggota DPD RI didukung penuh oleh istri tercinta, Hj Yulianti SHMH, “Saya sangat mendukung Bapak untuk maju ke DPD RI,” tegas Yulianti saat mendampingi suaminya menyerahkan sarat minimal dukungan ke KPU Riau, Rabu (25/4/2018).

Dukungan yang diberikan anggota fraksi demokrat DPRD Riau inu bukan hanya sekedar mendampingi Chaidir ke KPU, namun mulai dari proses awal seperti membentuk tim pemenangan, mencari dukungan KTP dan lainnya. ” Saya juga ikut mencari dukungan untuk Bapak, mulai dari sanak famili, teman, sahabat dan masyarakat terutama masyarakat di Rohul yang merupakan kampung halaman saya dan juga kampung Bapak,” jelas politisi cantik berhijab ini.

Chaidir dan Lian biasa Yulianti disapa, pada Pemilu 2019 nanti sama-sama bertarung memperebutkan kursi di legislator, bedanya Lian akan kembali maju sebagai anggota DPRD Riau dan Chaidir di DPD RI. Kondisi ini menurut Lian bisa saling membantu untuk meraih kursi di DPRD Riau dan di DPD RI, “Ya tentunya saling membantu, saya bisa mencari dukungan untuk saya sendiri juga untuk Bapak, begitu juga sebaliknya, Bapak bisa membantu saya mencarikan dukungan untuk dirinya juga untuk saya,” terangnya.

Lian berharap selain dukungan dari kerabat, sehabat dan masyarakat Riau terutama di Rohul, kader demokrat juga memberikan dukungan kepada suaminya, “Sebagai kader demokrat saya berharap kader demokrat di Riau mendoakan dan memberi dukungannya untuk Bapak, semoga Bapak diberikan amanah sehingga dapat berbuat untuk pembangunan di Riau, ” imbunya. (rnc/e2)

Selama Ramadhan, Mansyur Minta Pemberian Bantuan Bebas Unsur Politis “Jika akan melibatkan banyak masyarakat, harus diatur dengan baik.

Jangan sampai ada kerumunan massa yang terlalu banyak sehingga membahayakan masyarakat itu sendiri.”

Bulan Ramadan yang tinggal beberapa pekan lagi kerap dimanfaatkan oleh Umat Islam untuk memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya membagikan Sembako dan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ini juga menjadi sorotan bagi Anggota DPRD Riau dari PKS, M Mansyur. Ia mengatakan bahwa pembagian bantuan

kepada masyarakat harus diatur dengan baik. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan masyarakat sendiri.

“Jika akan melibatkan banyak masyarakat, harus diatur dengan baik.

Jangan sampai ada kerumunan massa yang terlalu banyak sehingga membahayakan masyarakat itu sendiri,” ujar Mansyur, Jumat (4/5/2018).

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemberi bantuan, baik itu perorangan ataupun kelompok berbadan hukum.

Selain itu, Mansyur mengatakan bahwa

kegiatan yang melibatkan massa harus melibatkan aparat setempat. Seperti Ketua RT dan RW, Lurah, Camat, serta kepolisian setempat. “Dengan dilibatkannya aparat setempat, maka pengawasan akan lebih tertib,” sebutnya.

Di samping itu, Mansyur juga menekankan agar pemberian bantuan masyarakat tersebut juga harus terbebas dari unsur politik. “Karena semakin dekatnya dengan Pilgub Riau, maka tentu ada kecenderungan unsur-unsur politik yang mungkin terjadi,” tutupnya. (rac/e2)

31

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu Berada di Hutan Lindung

Bupati Yopi Arianto Tolak Permohonan Izin PT MAL

‘’Mereka sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait persediaan bahan pangan di Kabupaten Inhu.

Kita sudah koordinasi dengan Bulog, jadi selama bulan suci Ramadan kita jamin persediaan bahan pangan selama Bulan Suci Ramadan cukup.’’

32

Bupati Yopi Minta Satpol PP Bersihkan Inhu dari Prostitusi A KSI penyerangan teroris di Mapolda Riau pada Rabu (16/5/2018) pagi, ditanggapi serius oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto. Selain menyampaikan rasa prihatinnya, Yopi juga mengingatkan agar warga Kabupaten Inhu khususnya tidak perlu takut.

“Saya himbau warga Inhu tidak perlu takut, kita hancurkan teroris bersama-sama,” katanya. Setelah mendapat kabar soal penyerangan itu, dirinya juga langsung menghimbau jajarannya agar waspada. Dirinya menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling bersinergi.

Seperti yang disampaikannya, sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhu sudah melakukan pengawasan terhadap perederan makanan di supermarket hingga pasar. “Dinkes Inhu sudah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di supermarket dan pasar,” kata Yopi.

Selain itu, kepada Satpol PP Inhu Yopi juga meminta agar melakukan pengawasan terhadap penyakit masyarakat. “Prostitusi harus dibersihkan, namun tetap berpedoman pada aturan yang ada,” kata Yopi.

Sementara itu, Kepala Dinkes Inhu, Elis Julinarti menyampaikan bahwa selama bulan suci Ramadan Puskesmas dibuka selama 24 jam. “Kita sudah menghimbau agar masyarakat tetap berpola hidup sehat, dan salah satunya adalah hatihati dengan makanan yang kurang sehat,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Inhu, Rahmat menjamin ketersediaan pangan selama Bulan Suci Ramadan. Kata Rahmat mereka sudah berkoordinasi dengan Bulog terkait persediaan bahan pangan di Kabupaten Inhu. “Kita sudah koordinasi dengan Bulog, jadi selama bulan suci Ramadan kita jamin persediaan bahan pangan selama Bulan Suci Ramadan cukup,” kata Rahmat, Rabu (16/5/2018). (tpc/e2)

“S elain sebagai koridor biologi yang menyambungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Hutan Lindung Bukit Batabuh juga merupakan ekosistem hutan.’’

Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto menolak permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan perkebunan sawit PT Mulia Argo Lestari (MAL), karena berada di kawasan hutan lindung, sekaligus meminta aktivitas dihentikan.

“PT MAL tidak berizin dalam beroperasi dan ilegal,” kata Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Raja Fachrurazi di Rengat, Riau, Selasa. Ia mengatakan, Bupati Yopi juga sudah pernah menolak izin lokasi perusahaan, karena status lahan itu memang berada di atas kawasan hutan lindung. Tim pemerintah daerah yang mendata dan melakukan survei menemukan bahwa PT MAL beroperasi di wilayah kawasan hutan lindung.

Bupati Yopi Arianto juga me-

nolak memberikan izin lokasi yang diajukan oleh PT Mulia Argo Lestari (MAL) dan PT Runggu Prima Jaya (RPJ) tahun 2011, namun perusahaan bersama koperasi tetap beroperasi di lahan yang diduga masuk dalam Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Hutan Lindung Bukit Batabuh terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan

Singingi dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor: 254/Menhut-II/1984 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

“Selain sebagai koridor biologi yang menyambungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Hutan Lindung Bukit Batabuh juga merupakan ekosistem hutan,” terangnya.

PT MAL mengajukan permohonan izin lokasi untuk industri pengolahan hasil perkebunan sawit di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap Inhu seluas 500 hektar. “Lokasi merupakan kawasan hutan lindung sesuai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986,” tegsanya. (ant/e2)

33

Pemerintah

advertorial Pemk0 pekanbaru

Kota Pekanbaru Masih ingat kasus tumpukan sampah di sejumlah titik di Pekanbaru yang sempat menghebohkan kota yang berstatus sebagai ibukota Provinsi Riau ini? Dipastikan, tidak ada satu elemen masyarakat pun di kota ini yang menginginkan kejadian serupa terulang kembali.

M

akanya, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berbenah dalam melakukan penanganan sampah. Bahkan, selain terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kembali menswastanisasikan jasa pengangkutan sampah. Jika kebersihan kota terjaga, Pekanbaru diharapkan bisa kembali meraih penghargaan Adipura.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri, mengatakan akan terus mengimbau kepada masyarakat Pekanbaru melalui media untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tepat waktu dari jam 06.00 sampai 18.00 WIB. Selain itu, DLHK juga menempatkan puluhan Satgas Kebersihan di beberapa titik-titik tertentu.

“Selain menempatkan tim Satgas, kami meminta masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dengan begitu tidak ada lagi tumpukan sampah menggunung yang ditemukan di pinggiran jalan dan menyebabkan penyumbatan disaluran drainase dan parit,” kata Zulfikri.

Pihaknya menyarankan bagi masyarakat yang malas membuang sampah hingga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), agar meletakkan sampah di depan pagar rumah. “Setiap pagi tim kebersihan akan berkeliling ke rumah-rumah warga untuk mengangkut sampah. Jadi kalau warga enggan buang ke TPS, letakan sampah di depan rumah saja, dan jangan buang sampah sembarangan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru ini menyebutkan, selain menempatkan Satgas kebersihan, DLHK Kota Pekanbaru akan langsung memberikan sanksi kepada oknum masyarakat yang kedapatan membuang sampah di sembarang tempat seperti Jalan, Parit dan lokasi yang memang bukan TPS. “Kita akan langsung berikan sanksi sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, masyarakat yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp2,5 juta sampai Rp50 juta,” im-

34

Pemko Pekanbaru Terus Berbenah untuk Melakukan Penanganan terhadap Sampah buhnya.

Meski Pemko Pekanbaru melalui DLHK Kota Pekanbaru terus memberikan sosialisasi agar masyarakat Pekanbaru tidak membuang sampah sembarang tempat, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengakui jika selama ini ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Pekanbaru masih sangat minim. Ia menyebut, idealnya satu kelurahan di Pekanbaru memiliki satu TPS bagi masyarakat untuk membuang sampah. “Idealnya satu kelurahan, satu TPS. Jadi kalau sudah ada TPS nya, masyarakat jangan sampai buang sampah sembarangan lagi,” ungkapnya.

Meski hal ini belum bisa dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, namun masyarakat diimbau untuk lebih meningkatkan kesadaran saat membuat sampah. “Jangan karena tak ada TPS, lalu masyarakat membuang sampah sembarangan. Jangan kambinghitamkan TPS nya,” kata Ayat.

Pemko Pekanbaru melalui tim juga sudah memotret oknum masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat.

Langkah ini dilakukan oleh Pemko Pekanbaru agar masyarakat bisa taat saat membuang sampah.

“Hasil potretan kan sudah di share ke media sosial dan ditayangkan videonya.

Jadi saya ingatkan, agar masyarakat patuh

dan taat jika akan membuang sampah.

Jangan buang sampah sembarangan,” pintanya.

Dengan keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah dan banyaknya tonase sampah yang diangkut setiap harinya, Plt Walikota Pekanbaru juga meminta kepada masyarakat yang tinggal di aliran sungai agar terus menjaga lingkungan “Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan dan kebersihan, lalu siapa lagi.

Saya berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan baik di aliran sungai, drainase ataupun parit yang bisa menyebabkan banjir,” pinta Ayat.

Persoalan banjir yang sering melanda Kota Pekanbaru memang menjadi tugas Pemko Pekanbaru untuk menata. Namun, masyarakat juga harus bisa mendukung program-program dari Pemko Pekanbaru.

“Kalau program yang akan kami lakukan tidak didukung masyarakat, gimama persoalan banjir akan dituntaskan. Kita sudah bekerja dan gotong royong, tapi kalau masyarakat masih buang sampah sembarangan, ya banjir masih akan terus terjadi,” tegasnya sembari menyerukan mari tingkatkan kesadaran mencintai lingkungan dan bagi perangkat pemerintahan dari bawah agar memberikan edukasi kepada masyarakat.

Salah satu pencegahan agar tumpukan sampah tidak kembali menggunung di Pekanbaru, Pemko Pekanbaru kembali menyerahkan jasa pengakutan sampah kepada pihak ketiga. Dengan harapan, pekanbaru bisa bebas sampah, nyaman, aman, asri dan tentunya kembali meraih penghargaan piala adipura.

Belum lama ini, Pemko Pekanbaru melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pekanbaru menetapkan PT. Samhana Indah sebegai pemenang lelang proyek pengangkutan sampah untuk zona 2.

Kepala ULP Kota Pekanbaru, Mus Alimin mengatakan bahwa pihaknya sudah menetapkan perusahaan pemenang tender pengangkutan sampah tahun 2018 ini. Namun, saat ini pihaknya masih memberikan waktu selama lima hari kerja kepada peserta lain yang tidak lolos untuk melakukan sanggahan.

“Ada masa sanggah sekitar lima hari kerja. Sama-sama kita tunggulah, apakah ada yang menyanggah atau tidak. Kalau tidak tentu hasil ini kita laporkan ke dinas teknis untuk selanjutnya dilakukan kontrak kerjasama,” kata Mus Alimin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri, berharap swastanisasi pengangkutan sampah ke pihak ketiga akan mengurai persoalan pengelolaan sampah di Pekanbaru.

“Saya selaku Kepala Dinas DLHK sangat optimis dengan suksesnya kerja sama pihak ketiga dalam pengangkutan sampah.

Pasalnya tahun ini kita lebih selektif dalam mencari rekanan dan tidak memposkan anggaran bulanan kepada pihak ketiga.

Maksudnya pembayaran swastanisasi sampah dibayarkan sesuai dengan banyak sampah yang diangkut. Jika angkutnya banyak tentu bayarannya banyak tapi ketika sedikit tentu kecil juga uang yang kita berikan,” kata Zulfikri.

Zulfikri, mengatakan pihaknya menargetkan awal bulan Maret mendatang

swastanisasi sampah sudah berjalan. Sehingga tumpukan sampah dipinggir jalanjalan protokol tidak akan ada lagi. “Pekanbaru bersih adalah terget kita, maka dari itu suksesnya swastanisasi sampah ini adalah harapan kita,” imbuhnya.

Untuk mengkampanyekan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarang tempat, DLHK Kota Pekanbaru menggelar acara di area Car Free Day (CFD) bersempena Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018. Kegiatan kampenye tersebut bahkan diramaikan ribuan pengunjung dari seluruh penjuru Kota Pekanbaru untuk mengikuti acara pencanangan tiga bulan bersih sampah di Kota Pekanbaru.

“Mari kita mulai dari rumah kita sendiri mengolah sampah menjaga kebersihan. Dengan begitu kota kita akan bersih, asri dan nyaman. ‘Pekanbaru Bersih Bisa Kok’,” kata Plt Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, sebagaimana dilansir cakaplah. com.

Kota Pekanbaru memperingati HPSN dengan cara berbeda, tidak hanya satu hari saja, tetapi diperingati selama tiga bulan, sebagaimana Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MenLHK/PSLB3/PLB.0/1/2018 tentang Kerja Bersama untuk Peningkatan Penanganan Sampah dalam Rangka Hari Peduli Sampah 2018, yang berlangsung mulai tanggal 21 Januari hingga 21 April 2018.

Selain berkampanye, pada peringatan HPSN ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu senam sehat, Coaching Clinic (Komposting dan Biopori, Bank Sampah), penukaran sampah dengan bibit tanaman, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Peduli Sampah berhadiah bagi yang membuang sampah dengan kesadarannya, Aksi Pungut Sampah, Atraksi Sekolah Adiwiyata bertema lingkungan, pameran produkproduk yang berasal dari sampah seperti kompos, kerajinan daur ulang, adibusana

daur ulang dan foto booth serta penandatangan komitmen semua yang hadir tentang kepedulian terhadap sampah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri dalam sambutannya juga mengatakan, persoalan sampah merupakan permasalahan serius yang sedang dihadapi pemerintah saat ini, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

“Dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maupun berbagai kegiatan lainnya seperti pengembangan bank sampah, sampah menjadi energi, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, Zilfikri mengajak masyarakat kota Pekabaru untuk peduli dengan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, kebersihan tetap terjaga dan yang diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri.

“Kita juga selalu ingatkan warga soal sampah yang bisa ancaman untuk kesehatan. Karena itu kita budayakan buang sampah pada tempatnya,” imbuhnya.

Dengan telah dipihak ketigakan jasa pengakutan sampah di Pekanbaru, Plt Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengatakan jika langkah ini nantinya bisa membuahkan hasil yang diinginkan oleh Pemko Pekanbaru salahsatunya meraih piala adipura, selain tetap menjaga kebersihan dan menghindari tumpukan sampah yang sering dikeluhkan masyarakat.

“Beberapa tahun belakangan ini Pemko Pekanbaru tidak mendapatkan Piala Adipura. Dan tahun ini (2018,red) kita targetkan piala tersebut bisa kita rebut kembali,”kata Ayat. (adv/hms/e2)

35

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Dari Paripurna Laporan Reses I DPRD Pekanbaru 2018

Terungkap Soal Banjir Terbanyak Dikeluhkan Warga Sebagai kota yang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau, persoalan apakah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru? “Yang paling sering dikeluhkan itu terkait infrastruktur antisipasi bajir, seperti pembangunan drainase, seperti banjir yang kerap kali terjadi di jalan kelapa Sawit, Kecamatan Bukit Raya, kita minta Pemko tolong perhatikan,” ungkap Hotman,

J

ubir Dapil IV DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan hal tersebut dalam forum Laporan Reses Pertama Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2018 dilaksanakan dalam paripurna, Selasa (20/03/2018). Dalam forum itu, berbagai aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan dipaparkan dengan gamblang. Persoalan banjir menjadi topik utama dalam paripurna laporan reses DPRD Kota Pekanbaru yang digelar Selasa (20/3/2018) melalui sidang Paripurna I (Pertama) tahun 2018 DPRD Pekanbaru.

Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga ini didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M. Noer dan 26 anggota dewan yang hadir sempat molor. Namun setelah tamu undangan dan para anggota dewan memenuhi kuorum, Paripuran bisa dibuka dan berjalan lancar.

Dalan laporan reses I pertama tahun 2018 ini, juru bicara Daerah Pemilihan I (satu) Tarmizi Ahmad menyampaikan

36

sedikitnya ada 138 pengaduan atau usualan yang disampaikan oleh masyarakat dari 9 anggota dewan yang turun ke lapangan di Dapil I tersebut.

Sebanyak sembilan Anggota Dewan tersebut seperti, Roni Amriel, Roem Diani Dewi, Darnil, Pangkat Purba, Nofrizal, Fatullah, Eri Pribasuki, Yusrizal dan Tarmizi Ahmad. ‘’Sebanyak 138 temuan atau usulan tersebut diperuntukkan dibeberapa dinas terkait, diantaranya Dinas PUPR 84 usulan, Diskes 31, Disdik 8, Dinas Koperasi 3, Dinsos 6, dan Disdukcapil 6 usualan,” ungkap Tarmizi Ahmad.

Untuk itu, Tarmizi berharap agar aspirasi masyarakat ini tidak mubazir diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, teruatama persoalan banjir yang masih dikeluhkan. “Yang paling krusial itu persoalan banjir, jadi tolong diperhatikan dan dicarikan solusi,” katanya.

Persoalan pelayanan pengurusan

KTP, KK juga dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru melalui laporan reses anggota Dewan Dapil II yakni yang disampaikan oleh Dapot Sinaga, kemudian disusul Dapil III, Dapil IV dan Dapil V yang mana masyarakat mengeluhkan soal banjir yang tak kunjung teratasi.

“Yang paling sering dikeluhkan itu terkait infrastruktur antisipasi bajir, seperti pembangunan drainase, seperti banjir yang kerap kali terjadi di jalan kelapa Sawit, Kecamatan Bukit Raya, kita minta Pemko tolong perhatikan,” ungkap Hotman Jubir Dapil IV. Tidak hanya itu, Hotman juga menyinggung soal pelayanan kepengurusan KTP yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kota-kota lain, dimana pemerintah lain seperti di Jambi mau jemput bola dalam kepengurusan KTP, seperti halnya kepengurusan KTP bagi pemula.

Penuntasan persoalan banjir juga disampaikan oleh Jubir Dapil V yakni Desi

Susanti. “Kami sangat berharap pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan penuntasan soal banjir, pembangunan dan pembenahanan drainase, karena persoalan banjir ini tidak hanya berdampak merugikan ekonomi masyarakat tetapi juga berdampak kepada kesehatan,” ungkap Desi.

Sementara itu, juru bicara Dapil II yakni Dapot Siaga mengungkapkan, bahwa masysarakat Rumbai dan Rumbai Pesisir menginginkan agar permasalahan banjir bisa diatasi. Selain itu, ketersediaan air bersih serta pengurusan KTP dan KK juga masih dikeluhkan warga.

Juru bicara Dapil III (Tenayan Raya dan Sail), Heri Pribasuki mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah persoalan banjir. Hal yang sama juga disampaikan warga yag berada di Dapil IV yakni Marpoyan Damai dan Bukit Raya.

Sedangkan Dapil V (Tampan – Payung Sekaki), Desi Susanti selaku juru bicara menyampaikan bahwa pihaknya sangat berharap agar pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan soal banjir dan pembenahanan drainase.

Pasalnya, dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi tapi juga terhadap kesehatan warga.

Menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat terkait persolan banjir yang disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru, Sekko Pekanbaru M. Noer mengaku akan ditindaklanjuti dan dijadikan pembahasan di Musrenbang.

“Dengan adanya aturan mengenai reses sebelum Musrenbang sangat bagus sekali, sehingga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di DPRD bisa dibahas di Musrenbag. Memang tidak semua

aspirasi yang disampaikan akan terealisasi karena keterbatasan anggaran tetapi setidaknya ini sudah menajdi agenda kita,” ungkap M Noer.

Terkait Persoalan banjir, M. Noer menilai banjir menjadi persoalan bersama, baik pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional. “Persoalan banjir beginilah kondisi kota yang kian berkembang, memang kita perlu membuat DID, masterplan secara komprehensif dan ini juga sudah ditegaskan oleh Plt Walikota, namun ini bukan masalah masalah kota saja, karena di setiap wilayah di suatu kota ada unsur jalan nasional, ada jalan provinsi dan jalan kota ini yang perlu kita koordinasikan,” katanya lagi.

“Kita bersyukur ya, pada tahun ini pelaksanaan reses dewan dilakukan sebelum jadwal Musrenbang Pekanbaru digelar. Itu artinya, kemungkinan diakomodirnya sejumlah aspirasi masyarakat cukup besar karena nanti bisa dimasukan dalam Musrenbang. Persoalan banjir menjadi topok hangat di masyarakat,

kami dari Pemko Pekanbaru akan mencoba membuat DED serta master plain penanganan banjir, melalaui kerjasama dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Anggaran kita terbatas, jadi tidak mungkin bisa terlaksana semuanya,” ungkap M Noer.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Romi Sinaga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Reses kali kiranya dapat perhatian khusus dari pemko Pekanbaru. “Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kepada kami di DPRD yakni terkait infrastruktur dan kami minta agar Pemko dapat mengakomodir dalam APBD perubahan 2018 dan APBD murni 2019 kedepan ,”harapnya.

“Terutama masalah banjir atau air tergenang ketika hujan telah menjadi momok bagi kota pekanbaru, begitu juga kebersihan kota Bertuah yang sejak beberapa tahun terakhir tidak mendapatkan Adipura lagi,” ucap politisis PDI Perjuangan ini mengakhiri. (adv/hms/zrc/hpr/e2)

37

Pemerintah Kabupaten

kesehatan

siak

Rheumatoid Arthritis & Cara Pengobatannya

Ada beberapa kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi jika rheumatoid arthritis tidak ditangani dengan baik, seperti peradangan pada pembuluh darah, mata, jantung, dan paruparu, kerusakan pada sendi serta terjadinya sindrom carpal tunnel.

R

HEMATOID arthritis atau artritis reumatoid adalah peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak dan kaku pada persendian (misalnya sendi kaki dan tangan). Seiring waktu, peradangan ini bisa menghancurkan jaringan persendian dan bentuk tulang. Efek dari kondisi ini akan membatasi aktivitas keseharian, seperti sulit untuk berjalan dan menggunakan tangan.

Walau bagian tubuh yang paling sering terkena dampak rheumatoid arthritis adalah pada bagian kaki dan tangan, penyakit ini juga bisa menjangkiti bagian tubuh lainnya, seperti mata, paru-paru, pembuluh darah, dan kulit.

Rheumatoid arthritis terjadi saat sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh Anda sendiri. Penyakit ini lebih sering diderita oleh wanita, terutama di atas 40 tahun. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan pria dan siapa pun di luar usia tersebut terjangkit penyakit ini.

Gejala Rheumatoid Arthritis Gejala rheumatoid arthritis pada masing-masing orang berbeda dan bisa berubah seiring waktu, namun gejala yang sering timbul pada persendian adalah rasa kaku, kemerahan, bengkak,

38

Infotorial Pemkab Siak

Plt Bupati Siak Tinjau UN 2018

“Dari 8.651 peserta UN tersebut, terbagi atas 3.184 peserta yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari 29 sekolah Se-Kabupaten Siak. Dan 5.467 peserta yang mengikuti Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) total dari 110 sekolah menengah pertama Se-Kabupaten Siak.�

terasa hangat, dan nyeri.

Rheumatoid arthritis harus segera ditangani karena jika penyakit bertambah parah, gejala bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya dan menyebabkan persendian bergeser atau bahkan berubah bentuk.

Penyebab Rheumatoid Arthritis Rheumatoid arthritis disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi, tetapi justru menyerang sel normal pada persendian dan membuat sendi terasa nyeri, bengkak, dan kaku.

Walau alasan kenapa sistem kekebalan tubuh keliru menyerang tubuh dalam rheumatoid arthritis masih belum diketahui, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko, seperti faktor usia, hormon, genetika, lingkungan, obesitas dan kebiasaan merokok.

Diagnosis Rheumatoid Arthritis Gejala rheumatoid arthritis sama dengan beberapa penyakit lainnya, itu sebabnya sulit untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis pada tahap awal.

Ada beberapa tes yang bisa membantu mendiagnosis rheumatoid arthritis, yaitu pemeriksaan fisik, tes darah, dan

pemindaian X-ray.

Perawatan Rheumatoid Arthritis Penderita rheumatoid arthritis hanya bisa melakukan perawatan dasar seperti mengubah pola gaya hidup karena hingga saat ini masih belum ada obat yang dapat menyembuhkan rheumatoid arthritis secara total, namun dengan perawatan yang tepat, penyebaran dan peradangan dapat dihambat.

Perawatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan terapi serta pengobatan jangka panjang untuk menghambat perkembangan dan gejala rheumatoid arthritis. Jika perawatan dengan terapi dan pengobatan sudah tidak efektif, maka operasi untuk memperbaiki masalah persendian dapat dilakukan.

Komplikasi Rheumatoid Arthritis Ada beberapa kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi jika rheumatoid arthritis tidak ditangani dengan baik, seperti peradangan pada pembuluh darah, mata, jantung, dan paru-paru, kerusakan pada sendi serta terjadinya sindrom carpal tunnel. Rheumatoid arthritis meningkatkan risiko terkena stroke serangan jantung. (int)

P

ELAKSANAAN Ujian Nasional Tingkat SMP Sederajat dimulai hari ini, senin (23/4/2018).

Sebanyak 8.651 siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP) se – Kabupaten Siak, hari ini ikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2018.

Dari 8.651 peserta UN tersebut, terbagi atas 3.184 peserta yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari 29 sekolah Se-Kabupaten Siak. Dan 5.467 peserta yang mengikuti Ujian Nasional

berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) total dari 110 sekolah menengah pertama Se-Kabupaten Siak.

Dalam kesempatan ini, Plt Bupati Siak Alfedri menyempatkan diri untuk melihat langsung pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP sederajat di SMPN 1 Siak, setelah dirinya menjadi pembina upacara pada upacara peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Hari OTDA tahun 2018 di lapangan tugu Siak.

Plt. Bupati Siak Drs. H. Alfedri,

M.Si mendoakan semoga seluruh siswa/i yang mengikuti UN ini, diberikan kemudahan dalam menjawab soal dan diberikan nilai yang memuaskan. Sehingga semuanya bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pelaksana UN ini dilaksanakan selama 4 hari. Dimulai dari hari Senin hingga hari Kamis (23-26 april 2018) , dan setiap harinya hanya satu mata pelajaran yang diujiankan.***

39

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Sejumlah Komisi di DPRD Bengkalis Gelar RDP dengan Mitra Kerjanya

P

Dalam upaya meningkatkan peran dan fungsinya, sejumlah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar RDP (rapat dengar pendapat) alias hearing dengan mitra kerjanya.

ada Selasa (15/5/2018), misalnya, Komisi IV DPRD Bengkalis menggelar rapat kerja dengan beberapa Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi tersebut. Rapat kerja ini dilakukan secara bergiliran dimulai pukul 09.00 Wib s/d 17.00 Wib. Beberapa Dinas yang turut diundang dalam rapat kerja tersebut yaitu Dinas Kesejahteraan, Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dari Komisi IV hadir, Ketua Komisi Sofyan, Sekretaris Komisi Irmi Syakip Arsalan, beserta Anggota Saiful Ardi, H. Thamrin Mali, Eddy Budianto, dan Syaukani. Sedangkan dari Dinas dihadiri oleh Kadis, Kabid, dan staff. Tujuan rapat kerja tersebut adalah membahas realisasi Anggaran setiap Dinas untuk tahun 2018 dan Perkiraan kegiatan yang akan dirasionalisasi guna dijadikan masukan sebelum pembahasan APBDP 2018 nanti.

Pada rapat kerja tersebut, setiap Dinas kemudian menjelaskan rincian anggaran dana di 2018 beserta jumlah realisasi anggaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, Dinas juga menyampaikan perkiraan kegiatan-

40

kegiatan apa saja yang akan terkena dampak dari rasionalisasi tersebut.

Dinas berharap agar Komisi IV bisa membantu dalam memperjuangkan Anggaran dana yang berpengaruh pada kegiatan-kegiatan penting di Masyarakat.

Banyak pendapat dan masukan yang diberikan oleh pihak Komisi IV terkait laporan dan penjelasan yang telah dilakukan pihak Dinas. Komisi IV mengingatkan kepada semua Dinas yang melakukan rapat kerja pada hari itu bahwa antara Dinas dan Komisi merupakan mitra kerja, yang bertanggungjawab terhadap pembangunan pola kerjasama, sehingga diharapkan kepada Dinas supaya setiap melakukan kegiatan untuk bisa melibatkan, berkoordinasi, dan Sharing dengan pihak Komisi IV terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, agar nanti bisa saling memberikan masukanmasukan dan bantuan terhadap kegiatan tersebut, serta mampu menciptakan kemitraaan yang bersinergi.

Selain itu, Komisi IV juga menghimbau kepada semua Dinas agar bisa memilah kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada korelasinya dengan kegiatan pusat dan berhubungan pelayanan langsung terhadap masyarakat juga dipangkas

kegiatannya.

Terakhir, Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa informasi-informasi yang didapat akan dijadikan masukan untuk dibahas di Rapat selanjutnya dengan SOPD. Dan akan diperjuangkan agar Rasionalisasi kegiatan nantinya dengan jumlah yang rasional.

Sebelumnya, Kamis (3/5/2018), Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan Rapat Kerja bersama Satpol PP. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Susianto, SR. Hadir Wakil ketua Komisi I Bpk. Morise Bationg Sihite, Sekretaris komisi I Buk. Pipit Lestari dan Anggota Buk Hj. Aisyah, Lamhot Nainggolan. Dari Satpol PP dihadiri oleh Jenri Ginting (Kasatpol PP), dan Eny Sulianty, SE (Kasubag Umum & Kepegawaian).

Adapun agenda rapat adalah membahas tentang program kerja untuk tiga Kecamatan yang baru dimekarkan yaitu Kecamatan Bandar laksamana, Kecamatan Bathin solapan dan Kecamatan Talang Muandau, Ini menjadi perhatian bagi Komisi I sebagai mitra kerja. Rapat ini dilakukan untuk mencari solusi bagaimana Kecamatan baru tersebut bisa mendapatkan fasilitas untuk penunjang kerja dan bisa dianggarkan.

Ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Ketua dan Anggota Komi-

si I yang hadir terkait dengan fasilitas penunjang kerja untuk Kecamatan Baru. Ketua Komisi I Bpk. Susianto SR menanyakan tentang pengadaan mobil untuk Kecamatan baru apakah terkena Rasionalisasi Anggaran?

Jenri Ginting sebagai Kasatpol PP menjelaskan bahwa untuk pengadaan mobil di Kecamatan baru sudah di Anggarkan di 2018 sebanyak 4 mobil tetapi karena ada Rasionalisasi Anggaran berkurang menjadi 2 mobil.

Selanjutnya H. Aisyah menyampaikan jika nantinya memang terjadi pengurangan mobil Operasional, diharapkan untuk tetap menyediakan 1 unit mobil Operasional di Bandar Laksamana, Hal ini disebabkan oleh rawannya masalah narkoba di perbatasan Bengkalis dan Dumai. Hj. Aisyah juga mengatakan apabila ada keluhan-keluhan dari pihak Satpol PP bisa disampaikan ke Komisi I yang nantinya akan dibahas dan dicari solusi dengan SOPD terkait.

Kemudian, Morise Bationg Sihite (Wakil Ketua Komisi I) menginginkan agar pada agenda selanjutnya pihak Satpol PP menyusun rincian kegiatan yang termasuk dalam skala prioritas agar bisa diperjuangkan.

Selain itu Lamhot Nainggolan meminta kepada Satpol PP agar pasar di Duri ditertibkan demi kenyamanan dan keindahan kota. Terkait hal tersebut Jenri Ginting menjelaskan, di Tahun Anggaran 2018 sudah dianggarkan untuk penertiban pedagang kaki lima di Duri, Jenri mengharapkan kepada Komisi I untuk bisa membantu agar Anggaran tersebut tidak dihapus dan memberikan masukan kepada SOPD terkait untuk tidak mencoret kegiatan ini termasuk mengenai penganggaran mobil operasional.

Sejalan dengan pendapat, Moris, ibuk pipit, Hj. Aisyah dan Lamhot, Ketua Komisi I Bpk.Susianto, SR meminta agar Pihak Satpol PP untuk mendata kegiatan-kegiatan yang men-

jadi skala prioritas termasuk kegiatan penertiban pasar di Duri agar bisa diselesaikan. juga diharapkan agar pengadaan mobil Operasional bisa dijadikan 3 unit. mengingat kecamatan baru sangat membutuhkan fasilitas penunjang untuk terlaksananya pekerjaan. “Apabila ada keluhan dan hambatan, ini perlu disampaikan kepada kami dan selanjutnya akan kita bahas dengan SOPD terkait sehingga ada data data yang bisa kami sampaikan�, Ungkap Bpk. Susianto SR selaku Ketua Komisi I. Di bagian lain, Wakil Ketua I DPRD Kab. Bengkalis H. Indra Gunawan Eet, Wakil Ketua II Zulhelmi, beserta Anggota yaitu, Dr. Morison Bationg Sihite Wakil ketua komisi I, Pipit Lestari Sekretaris Komisi I dan Hj. Aisyah melakukan rapat kerja ke PT. PLN ( Persero Wilayah Riau kepri) Prov. Riau di Pekanbaru pada Jumat (27/04/2018). Dari pihak PLN yang ikut dalam rapat tersebut adalah Hadi saputra sebagai Manajer BRSW, Bpk. Asmardi sebagai Staf perencanaan, Bpk. Wahyudin sebagai Manajer perencanaan sistem dan Bpk Harno. Rapat tersebut dimulai pada pukul 09.30 Wib. Adapun tujuan rapat adalah mempertanyakan masalah jaringan listrik yang belum masuk di beberapa kecamatan di Kab. Bengkalis antara lain adalah : Kec. Pinggir, Kec. Tualang

mandau, Kec. Bandar laksamana dan Kec. Rupat Desa Darul Aman.

Rapat di buka oleh Indra Gunawan Eet. Ada beberapa hal yg di pertanyakan Anggota Dewan, salah satunya yaitu terkait masalah tiang listrik yg terpancang di beberapa Kecamatan.

Tapi jaringan listriknya belum ada, ini menjadi perhatian bagi masyarakat setempat karna masyarakat sangat mengharapkan tahun ini sebelum puasa sudah bisa beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat ungkap Hj. Aisyah.

Dr. Mores meminta kepada pihak terkait kalau ada pemasangan tiang listrik tolong diperhatikan tempatnya, sehingga tidak mengganggu masyarakat. Salah satunya di desa Pematang Duku Timur yang tiang listriknya terpancang di tengah parit, menurut masyarakat setempat apabila hari hujan bisa menyebabkan banjir dan sampah menyangkut pada tiang tersebut.

Sedangkan Zulhelmi mempertanyakan mengapa lampu jalan hanya di kota saja sedangkan didesa tidak ada, ini harus menjadi perhatian bagi pihak terkait demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan untuk di Kec. Pinggir dan Tualang Mandau, ibuk Pipit mempertanyakan masalah yang sama karna menurut Buk Pipit masalah ini sangat prioritas dan diharapkan oleh masyarakat.

Untuk pertanyaan Buk Pipit, pihak PT. PLN menjelaskan bahwa untuk Kecamatan tualang mandau dan Kec. Pinggir ada beberapa hal yang menjadi persoalan, karena ada beberapa desa tersebut yang termasuk dalam hutan konserfasi. Ini akan menjadi hambatan bagi pihak PT. PLN. Selain itu, pihak PT. PLN mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pihak BKSDA dan pihak terkait lainnya utk mencari solusi yang terbaik. Dan pihak PT. PLN bersama pihak terkait berencana akan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi yang terkendala tersebut.***

41

DPRD

Advertorial DPRD Siak

Kabupaten Siak

DPRD Kabupaten Siak Gelar Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Siak yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan dan didampingi Wakil Ketua II Hendri Pangaribuan.

42

K

etua DPRD Siak Indra Gunawan, saat memimpin rapat mengatakan, LKPJ kepala daerah merupakan instrumen di dalam ketatanegaraan pemerintah. “LKPJ ini salahsatu kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya, laporan LKPJ ini dibuat dari hasil penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang ditelaah berjalan selama satu tahun anggaran,” kata Indra.

Pada rapat paripurna tersebut, Plt Bupati Siak H Alfedri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017. “LKPJ Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini, merupakan pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang menurut saya kesemuanya itu adalah dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” papar Alfedri.

Pada rapat paripurna itu, H Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK).

“Agggaran ini kita pergunakan untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa kasus DBD yang menurut temuan pada tahun 2016 terdapat 502 kasus, namun pada tahun 2017 kasus DBD berkurang menjadi 115 kasus. Sehingga alokasi dana tidak harus kita gunakan seluruhnya, karena ada penurunan jumlah kasus yang tentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” terang Alfedri.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna yang digelar Selasa (3/4/2018), Sekda Siak Tengku Said Hamzah menyatakan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD Siak yang telah memberikan perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak. Hal ini terlihat dari hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam pandangan umum fraksi-fraksi. ”Kami menyambut baik dan mengapresiasi atas dukungan semua fraksi terhadap pengajuan 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah Kabupaten Siak ini,” kata Hamzah, Selasa (3/4/2018).

Ketujuh ranperda yang disampaikan Pemkab Siak yakni Ranperda tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Ranperda Kawasan tanpa

Rokok, Ranperda Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Ranperda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Kemudian, Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Siak kepada Bank Riau Kepri Cabang Siak untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa.

“Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjawab seluruh pandangan umum fraksi sesuai dengan harapan para pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Siak. Adapun hal-hal lain yang sekiranya masih diperlukan pendalaman secara substansi, tentunya dapat diperjelas pada saat rapat selanjutnya,” ujar Hamzah.

Pihak Pemkab Siak juga senantiasa membuka diri dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan anggota fraksi atau panitia khusus yang dibentuk dalam pembahasan raperda tersebut, tambah Hamzah. Dalam rapat ini, juga dihadiri para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak dan pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Sementara pada Kamis (26/4/2018), Panitia Khusus (Pansus B) DPRD Kabupaten Siak menggesa membahas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah daerah Siak yang telah disampaikan pada awal April lalu pada sidang paripurna di gedung Panglima Ghimbam.

“Pansus B tengah menggodok tiga Ranperda untuk segera dijadikan Perda dari selama satu bulan ini,” kata Ketua Pansus B DPRD Siak, Syamsurijal, Kamis,

Ke-7 Ranperda Itu: 1.

2.

3.

4.

5.

Ranperda tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Ranperda Kawasan tanpa Rokok, Ranperda Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Ranperda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten Siak kepada Bank Riau Kepri Cabang Siak untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 6. Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa.

26 April 2018.

Tiga Ranperda yang tengah digodok Pansus B diantaranya Ranperda restribusi pemakaian kekayaan daerah, rumah susun sederhana sewa, Ranperda penyediaan jada penyedotan Kakus, dan Ranperda pendidikan Madrasah Diniyah dan Takmiliyah.

Dia menyebutkan, pembahasan tiga ranperda tersebut hampir rampung, sudah mencapai 90 persen. hanya tingga finalisasi saja, dan akan disampaikan pada sidang paripurna dan segera disahkan menjadi Perda. “Namun terkait Ranperda retribusi Rusunawa, kami masih terus membahas bersama instansi terkait, apakah nantinya diterapkan sistem sewa atau retribusi saja,” katanya.

Sebab ranperda ini harus ada stimulasi yang akurat, jangan sampai merugi dikemudian hari, sebab tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pengkajiannya perlu ditinjau kemampuan dan kemauan orang yang yang akan membayar agar tidak ada tunggakan-tunggakan. (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

43

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

LKPj Bupati Bengkalis 2017 Diterima oleh DPRD Laporan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis tentang catatatan-catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun 2017 usai dibahas, Kamis (3/5/2018) lalu di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis.

M

elalui Rapat Paripurna Istimewa masa persidangan III Tahun Sidang 2018 DPRD Kabupaten Bengkalis. LKPJ Bupati Bengkalis diterima DPRD dengan sejumlah rekomendasi. Setidaknya ada 14 rekomendasi yang dihasilkan.

Hal tersebut dinilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalsis Zulhelmi. Sedangkan dari eksekutif dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. Haholongan mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang berhalangan hadir.

Selain itu juga tampak sebanyak 23 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang masuk dalam anggota Banggar, serta sejumlah undangan yang hadir mulai dari kepala dinas, badan, kantor dan pejabat pengawas dilingkup Pemkab Bengkalis.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya tanggal 9 April 2018 telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2017 dan disampaikan langsung oleh Bupati Bengkalis.

Setelah dibahas melalui Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, maka DPRD melalui Badan Musyawarah (Banmus) sepakat menjadwalkan rapat paripurna hari ini dengan agenda penyampaian Laporan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Tahun 2017.

Ia juga mengatakan, untuk Laporan Banggar ini, tentunya rasa terimakasih turut disampaikan kepada Banggar yang telah bekerja secara maksimal menyampaikan pembahasan LKPJ Tahun 2017, sehingga dapat dijadikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

“Setelah melalui proses persidangan paripurna, setidaknya ada 7 fraksi yang memberikan masukan dan catatan, tujuh fraksi tersebut diantaranya Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra Garuda Yaksa, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan,” katanya.

Gambaran Umum Untuk merumuskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, serta pengelolaan keuangan daerah secara makro,

44

termasuk pendapatan dan belanja daerah.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis memberikan gambaran secara umum terhadap Laporan Pembahasan LKPJ Bupati Bengkalis Tahun 2017.

Melalui Juru Bicara Banggar DPRD Bengkalis Sukaddi, turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, memuat kepala daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk LKPJ setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD. Menurut Sukaddi, gambaran secara umum informasi yang disajikan dalam bagian mengenai LKPJ Bupati Bengkalis Tahun 2017 masih merupakan informasi dan data statistic. Banggar menyarankan agar dalam bagian ini, tim penyusun LKPJ Bupati dapat menyajikan informasi yang dinamis tentang program dan kegiatan yang relevan.

Data relevan yang dimaksud, papar Sukaddi, adalah data potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang kebijakan yang tercakup dalam pengembangan empat kawasan yang akan dikembangkan sesuai RPJMD Tahun 2016-2021.

Kemudian, tim penyusun LKPJ juga harusnya dapat menata penyajian informasi yang berkaitan dengan gambaran umum demografi, sector unggulan daerah, prioritas kinerja lengkap dengan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dibuat terkait dengan upaya pengembangannya.

Sukaddi menilai, Banggar perlu menyampaikan hal ini, sebab sangat penting untuk menjaga kontinuitas program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program tahunan berikutnya senantiasa sesuai dengan gambaran umum nyata kabupaten Bengkalis.

Pada kesempatan itu, Sukaddi juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi dari pembahasan LKPJ Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2017. Setidaknya ada 14 rekomendasi yang dihasilan Banggar.

Pertama, melakukan perubahan prose-

dur dan tata kerja terhadap pemungutan pajak, maupun retribusi daerah antara laian dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, pola pungutan sesuai dengan perubahan, dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengkesampingkan peningkatan pelayanan kepada objek pajak dan retribusi daerah.

Kedua, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources and yield) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat.

Selanjutnya ketiga, melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Keempat, meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan.

Kemudian kelima, melakukan akselerasi pembangunan dengan stimulus pembiayaan daerah untuk kegiatan

bernilai tambah terhadap pendapatan.

Keenam, mendatangkan investor yang mampu meng-create kegiatan bersifat cost recovery atau Built On Transfer (BOT).

Ketujuh, melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

Selanjutnya kedelapan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus betul-betul menghitung segala potensi berkaitan dengan sumber PAD. Kesembilan, juga harus menyampaikan pendapatan-pendapatan yang riil seperti Peraturan Menteri Keuangan yang sudah jelas regulasinya. Kesepuluh, harus sejalan dengan Bapenda, Asumsi yang digunakan harus benar-benar rasional.

Kemudian kesebelas, LPH dari BPK harus benar-benar ditaati dan dijalankan oleh Pemerintah daerah terhadap temuantemuan tersebut. Kedua belas, penulisan target tinggi akan tetapi langkah-langkahnya tidak dijelaskan secara rinci. Ketiga belas, jika ingin menambahkan target Bapenda harus membenahi sistem internal sebagai penunjang, dan terakhir keempat belas, peningkatan Pendapatan dari PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Selain 14 rekomendasi, Banggar juga memberikan masukan sesuai arah pembangunan tahunan Kabupaten Bengkalsi, seperti tahun lalu mengisyaratkan bahwa kebijakan yang ada fokus pada tema yang berbeda pada tiap tahunnya.

“Kepala daerah hari ini mengusung tema pembangunan adalah sebagai penguatan pembangunan infrastruktur daerah, dan peningkatan perekonomian masyarakat yang merata dan berkeadilan dengan skala prioritas. Nah, ada tujuh fokus kebijakan tahun 2017 diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menurunnya tingkat kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi, dan juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran,”kata Sukaddi lagi. (adv/hms/rpz/e2)

45

Pemerintah Kabupaten

siak

S

galeri Pemkab Siak

Alfedri Sampaikan LKPj 2017 di Paripurna DPRD

EPANJANG Mei 2018, Plt Bupati Siak Drs. H. Alfedri M.Si. terlibat di dalam sejumlah kegiatan. Antara lain, menyampaikan LKPJ Bupati Siak tahun 2017 pada rapat Paripurna DPRD Siak, Senin, 23 April 2018. Di hadapan para anggota dewan, Alfedri mengatakan penyampaian LKPJ ini sedikit terlambat, namun sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan laporan LKPJ secara tertulis kepada DPRD Siak pada 28 Maret 2018 lalu.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 yang saya sampaikan ini, merupakan pertanyaan, tanggapan, maupun saran yang menurut saya kesemuannya itu adalah dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik, dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” jelasnya.

Pada Jumat (11/5/2018), Alfedri menyaksikan Penandatanganan MoU antara PT. Kawasan Industri Tanjung Buton-PT Siak Pertambangan dan Energi dengan PT Bina Puri Mandiri,yang dilaksanakan di Ruang Rapat Zamrud. Penandatanganan MoU tersebut bertujuan sebagai untuk menyiapkan Pembangkit Listrik dengan kapasitas 500 Mega Watt yang ada di Kawasan Industri Tanjung Buton antara BUMD Pemerintah Kabupaten Siak PT. Kawasan Industri Tanjung Buton ,Mohd. Suharto - PT Siak Pertambangan dan Energi ,Yasirwan dengan PT Bina Puri Mandiri Kusuma Yuda Negara.

Pada Rabu (2/5/2018), Alfedri memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di Lapangan Tugu Depan Istana Siak, Rabu (2/5/2018) pagi. Berkenaan dengan peringatan hari Pendidikan Nasional tahun ini, Pemerintah berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan yang hidup dan disinari kebudayaan nasional.

Dengan kebudayaan yang maju tentu akan membuat pendidikan yang kuat. Sesuai dengan tema Pendidikan tahun ini, yaitu “Menguatkan Pendidikan, memajukan Kebudayaan”.*** foto-foto: dari berbagai sumber

46

47