Majalah Pena Amira Edisi Nomor 89 - September 2018

4

EDISI 89 - september 2018

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Kepemimpinan Yang Membumi

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

H

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

M Harris merupakan satu dari sedikit contoh yang membuktikan bahwa tanpa bekal pendidikan formal yang tinggi, sejatinya seseorang --pastinya: semua orang-- memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk dipercaya sebagai kepala daerah (gubernur atau bupati/ walikota). Bekal akademis yang tinggi bukan sebagai satu-satunya syarat, melainkan hanya satu di antara sekian syarat.

Tapi, sudah barang tentu tidak semua orang yang memperoleh “keistimewaan” --kalau bisa diistilahkan demikian-- itu. Di tengah tingkat persaingan yang semakin ketat dan tajam, diniscayakan faktor pendidikan sering dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mempercayakan jabatan kepala daerah kepada seseorang, kendati secara formal sebenarnya persyaratan untuk itu tidaklah terlalu berat.

HM Harris termasuk satu di antara tidak banyak orang yang memperoleh “keistimewaan” dimaksud. Hebatnya lagi, jabatan sebagai kepala daerah dengan status sebagai Bupati Pelalawan sudah dua periode berturut-turut dijalani oleh HM Harris. Setelah sebelumnya ia juga memegang jabatan yang bersumber dari amanah rakyat banyak, yaitu selama dua periode berturut-turut menjabat sebagai Ketua DPRD Pelalawan.

Yang hendak dikatakan di sini adalah, kepemimpinan yang membumi, yang mampu mengokohkan diri sesuai jargon dari, oleh, dan untuk rakyat; telah menafikan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang mendapat amanah yang begitu tinggi untuk memimpin sebuah daerah otonom setingkat kabupaten. HM Harris telah membuktikan itu: tidak memiliki latar belakang akademis yang tinggi, tapi ia malah dipercaya memimpin sebuah daerah dengan perangkat pendukungnya sekian banyak pemegang gelar S2, S3, dan lainnya.

Suka atau tidak suka, HM Harris memang identik dengan Pelalawan, terutama sejak kabupaten itu memekarkan diri dari kabupaten induk, Kampar. Ia secara pas mampu menempatkan diri sebagai bagian dari perjuangan Pelalawan, mulai sejak pemekaran kabupaten itu, sampai kemudian kabupaten itu terus tumbuh dan berkembang untuk mengejar aneka ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Riau.

Masyarakat kemudian menempatkan HM Harris sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Pelalawan. Ada image yang terbentuk, yang menyebutkan bahwa kondisi Pelalawan saat ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta HM Harris-- seorang anak negeri yang tidak berlatar belakang akademis yang tinggi, tapi telah membuktikan komitmen yang kuat dan konsistensi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan Pelalawan.

Kalau kemudian, beberapa tahun lalu, ketika HM Harris menyatakan ikut maju sebagai calon bupati di Pilkada Pelalawan, ia dengan gemilang berhasil merebut simpati masyarakat pemilih, dan dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Pelalawan. Begitu pun saat maju sebagai calon bupati periode kedua di Pilkada Pelalawan lima tahun berikutnya, kembali HM Harris bersama pasangannya dinyatakan memenangi pertarungan.

Setelah menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Pelalawan, HM Harris kemudian juga mampu membuktikan bahwa kendati ia tidak ditopang oleh latar belakang akademis yang membanggakan, tapi ia mampu membuat sejumlah terobosan. Hebatnya lagi, di antara sejumlah terobosan yang dilakukan HM Harris menyangkut langsung kepentingan orang banyak, terutama anggota masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Program Pelalawan Cerdas, satu misal, yang mengharuskan semua generasi muda Pelalawan minimal mengecap jenjang pendidikan SMTA, membuktikan keberpihakan kebijakan HM Harris terhadap kalangan masyarakat yang kurang beruntung itu. Sebab, program Pelalawan Cerdas memberi peluang yang sama untuk semua anak Pelalawan buat mengecap pendidikan formal mininal sampai jenjang SMTA. Yang menjadi masalah selama ini, tidak semua anak berkesempatan menduduki jenjang pendidikan yang layak, kebanyakan disebabkan persoalan ekonomi. Program Pelalawan Cerdas membebaskan semua anak dari aneka pungutan yang selama ini memberatkan, telah memberi ruang yang sangat besar bagi semua anak Pelalawan untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan setingkat SMTA. Semua itu tidak lain dimungkinkan oleh satu hal: kepemimpinan HM Harris yang membumi dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pelalawan.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah “Pena Amira”

Ranperda Narkoba 24 Sidang akan Segera Digelar di DPRD Riau

H. Yopi Arianto SE

Bupati yang Selalu Memikirkan Daerah Komitmen Pemkab 40 Tinggi, Rohil untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Pekanbaru 46 Legislator Soroti Penggusuran PKL dari Terminal BRPS

8

Pemkab Siak Lakukan Berbagai Upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

10

Edisi 89 September 2018

SDM Berkualitas, Andalan Pemkab Pelalawan

Menghadapi Tantangan Masa Depan 3

LAPORAN UTAMA

H. Yopi Arianto SE

Bupati yang Selalu Memikirkan Daerah Setelah menyampaikan pesanpesannya, Yopi Arianto memotong tumpeng dan memberikan potongan pertama bagi ASN yang akan pensiun dan juga perwakilan atlet Popda Inhu yang paling muda.

S

ELAIN dikenal dekat dengan masyarakat berbagai kalangan dan lebih memilih mengikuti kegiatan bersama warga yang dipimpinnya dibandingkan terikat dengan, seabreg aturan protokoler di kantor, Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE dikenal memiliki perhatian yang tinggi terhadap daerah yang dipimpinnya, Inhu.

Saking besarnya perhatian Bupati pada Inhu dan masyarakat yang dipimpinnya, ia lebih banyak berada di tengah masyarakat, dan melakukan aneka kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak jarang Bupati Yopi ikut melaksanakan gotong royong bersama. Bukan gotong royong asal-asalan, atau hanya untuk ambil muka, melainkan ia lakukan dengan bersungguh-sungguh.

“Dia memang Bupati yang berasal dari rakyat, dan berbuat secara totalitas kepada rakyat,”

4

LAPORAN UTAMA

komentar seorang warga Inhu.

Perhatian Yopi pada daerah dan masyarakat yang dipimpinnya tidak hanya bermain dalam tataran realitas, tapi diimplementasikan melalui sejumlah program yang dijalankan jajaran Pemkab Inhu yang dipimpinnya.

Pembangunan infrastruktur dengan berbagai jenis dan bentuknya, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan yang menjadi skala prioritas pembangunan Pemkab Inhu, bukti nyata kepedulian Bupati Yopi terhadap Inhu dan masyarakatnya.

“Karena pembangunan di sejumlah sektor itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” kata seorang tokoh masyarakat Inhu.

Lihatlah pada Selasa (10/4/2018), Bupati Yopi Arianto merayakan ulang tahun yang ke-38. Tidak ada acara spesial, Yopi hadir lebih pagi untuk melepas rombongan kontingen Inhu yang akan bertanding di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Pekanbaru. Yopi juga melepas rombongan ASN yang akan berangkat untuk mensukseskan MTQ tingkat kecamatan.

Pada sela-sela acara pelepasan itu, disempatkan untuk memotong tumpeng sebagai bentuk syukuran atas bertambahnya umur orang nomor satu di Inhu itu. Situasi mendadak haru, ketika Yopi menyampai-

kan pesan-pesannya sebelum melakukan pemotongan tumpeng. Ia mengatakan pemotongan tumpeng itu lebih pasnya untuk merayakan satu tahun berdirinya kantor Bupati Inhu.

“Saudara sekalian di sini yang ulang tahun itu bukan saya, tapi kantor bupati sudah satu tahun berdiri,” ujarnya dengan nada haru dan diiringi tepuk tangan para ASN yang hadir, sebagaimana dilansir tribunpekanbaru.com. Selain itu, Yopi juga menyampaikan pesan kepada para ASN yang masih muda agar bekerja lebih baik lagi.

Yopi tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada para ASN yang

telah membantunya bekerja membangun Inhu selama delapan tahun menjadi Bupati Inhu. Pada kesempatan itu, dirinya juga menegaskan agar tidak satupun yang memberikan kado kepadanya. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Yopi Arianto memotong tumpeng dan memberikan potongan pertama bagi ASN yang akan pensiun dan juga perwakilan atlet Popda Inhu yang paling muda.

Saking cintanya Bupati Yopi terhadap Inhu dan masyarakatnya, bahkan ia sering melakukan kegiatan yang tak biasa diperbuat oleh seorang kepala daerah. Lihatlah, antara lain, Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto mengajak para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu bersama warga untuk gotong royong, Sabtu (30/6/2018) di Desa erntau Bakung Kecamatan Rengat Barat. Kegiatan ini dipimpin lang-

5

LAPORAN UTAMA

sung oleh orang nomor satu di Inhu tersebut.

Kegiatan gotong royong dilaksanakan antara lain melakukan perbaikan jalan berlubang sepanjang wilayah Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama. Kegiatan dimulai sejak pagi hingga sore. Kegiatan gotong royong ini merupakan program yang diinisiasi oleh Bupati Yopi untuk mendorong semangat kerja sama masyarakat dalam upaya memelihara, menjaga, dan merawat hasil infrastruktur pembangunan.

Usai gotong royong, Bupati turut menyempatkan mencicipi durian tembaga khas Desa Danau Baru sekaligus menggelar dialog bersama masyarakat. “Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kegiatan masing-masing. Dengan gotong royong, semua hal bisa kita selesaikan dengan cepat dan baik, dan kegiatan ini ke depannya harus

6

LAPORAN UTAMA

terus dibudayakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu,” ungkap Bupati, sebagaimana dilansir riaumandiri.co.

Bupati berharap dengan dilakukan kegiatan ini secara rutin, akan dapat menumbuhkan sikap saling tolong menolong, saling membantu, sukarela dan juga kekeluargaan.

Serta membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang, mempererat tali persaudaraan, meringankan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat.

Setelah sehari gotong royong bersama masyarakat di Kecamatan Rengat Barat, kali ini Bupati Inhu H Yopi Arianto hadir dan berbaur bersama masyarakat Kecamatan Pasir Penyu dalam gelaran senam sehat dan halal

bi halal, Minggu (1/7/2018) di Lapangan Garuda Airmolek. Senam sehat ini tidak hanya diikuti warga namun berbagai elemen termasuk unsur TNI, BUMD serta organisasi kepemudaan.

Rangkaian acara diisi dengan ceramah agama, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian bingkisan, dan hiburan. “Tentunya melalui kegiatan ini menjadi momentum bagi kita untuk bersilaturahmi sekaligus memupuk kebersamaan terutama antara pemerintah dan masyarakat,” terang Bupati Inhu Yopi Arianto.

Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE juga menggelar Gotong royong (Goro) bersama masyarakat yang yang ada di sekitar jalan lama sabtu (30/6/2018) pagi.

Tidak hanya Bupati, namun juga hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu, Kades dan masyarakat yang

berpartisipasi dalam Goro tersebut.

Goro yang dilakukan bupati beserta rombongan kali ini adalah memperbaiki jalan berlubang sepanjang wilayah seperti Desa Sialang Dua Dahan, Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama. Kecamatan Rengat Barat.

Kades Sialang Dua Dahan Nasrun saat dikonfirmasi Wartawan membenarkan kegiatan Goro bupati Yopi bersama masyarakat, dimana kehadiran orang nomor 1 di Inhu itu disambut antusias oleh masyarakat. “Untuk lokasi Goro, jalan sialang dua dahan sepanjang 5 km, lalu ke Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama,” terangnya, sebagaimana dilansir swarainhu.com.

Masyarakat desa sekitar turut antusias dalam bergotong royong bersama pemimpinnya, sebab ini kegiatan yang amat langka bagi masyarakat.

Nasrun berharap masyarakat terus sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tengah -tengah

masyarakat, sebab lingkungan yang bersih akan menghasilkan dampak yang baik, tutupnya.

Di bagian lain, Bupati Yopi Arianto SE yang didampingi Kadis Kominfo Inhu, Jawalter SMpd dan Kepala bagian Protokol Setda Inhu Supandi SSos, Sabtu (21/4/2018) sekitar pukul 14.20 wib siang tampak hadir dalam acara resepsi penikahan anak dari keluarga W Barutu, bertempat di gedung serbaguna Jalan Seminai Pematang Reba Kecamatan rengat barat Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau.

Berdasarkan pantauan media ini, sebagaimana dalam sambutannya, Bapak W Barutu merupakan Guru sekolah Yopi Arianto semasa duduk di bangku SD di Rengat Inhu dulunya, yang saat ini menjadi bupati saya, dan bupati kita semua, tuturnya.

Dalam acara tersebut yang terpenting adalah tampak menjadi momen silaturahmi antara bupati Inhu Yopi Arianto dengan guru beliau saat di bangku sekolah SD bapak

W.Barutu, yang menikahi anaknya Hery Setiawan Barutu dengna Ns Resmi Yenny Pasaribu.

Seiring dengan itu terpancar Ungkapan Terimakasih dan rasa bangga dari pihak keluarga kedua mempelai di sampaikan kepada orang nomor satu di kabupaten indragiri hulu tersebut. “Terimakasih atas kehadiran Bupati Yopi, sebagai guru beliau saya mengaku bangga.saya Doa kan kalau anak-anak beliau menjadi seorang pemimpin Besar,” Tutur W.Barutu.

Seiring Kehadiran sang Bupati termuda di Riau dalam Resepsi Pernikahan itu, diluangkan para tamu undangan yang ada untuk Berfoto bersama. Selanjutnya Bupati Yopi Arianto dengan menaiki mobil pribadinya bersama rombongan bertolak meninggalkan tempat acara guna menghadiri acara bupati di daerah/ tempat lainya, tutur Kadis Kominfo Jawalter S Mpd. (e2)

7

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Siak

siak

Pemkab Siak Lakukan Berbagai Upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Y

Ini fakta: sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau masih menggantungkan pemenuhan bahan-bahan kebutuhan dasar pasokan dari sejumlah daerah tetangga. Terutama bahan kebutuhan pokok seperti beras, hampir belum ada daerah di Riau yang mampu me­ menuhi kebutuhannya sendiri.

ang kemudian menjadi persoalan, bila terjadi bencana yang memutus hubungan transportasi ke sejumlah daerah di Riau, sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami persoalan seperti terjadinya kelangkaan atau harga jual yang membumbung tinggi. Tak pelak, para spekulan pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil untung yang sebanyakbanyaknya tanpa menghiraukan kesulitan masyarakat.

Siak, sebagai sebuah kabupaten otonom di Provinsi Riau, juga mengalami kondisi serupa. Sejauh ini pemkab setempat melalui dinas terkait belum mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk, yang membuat upaya terhadap pemenuhan jenis komoditas yang satu ini masih didatangkan dari luar daerah, terutama dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Sejak Kabupaten Siak dipimpin oleh duet Bupati Drs. H. Syamsuar M.Si. dan Wa­kil Bupati Drs. H. Alfedri M.Si. yang sudah berjalan selama kedua periode berturutturut, upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah tersebut dilakukan. Berbagai program pun telah dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud.

Upaya terbaru, agar ketahanan pangan di Kabupaten Siak dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, tentunya sangat diperlukan langkah perluasan lahan pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi berniat memanfaatkan lahan-lahan tidur Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan yang hingga kini tidak dikelola dengan baik.

“Dari pada lahan-lahan tersebut dibiarkan terbengkalai, kan lebih baik dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Kita akan

8

ajukan permintaannya kepada kementrian kehutanan nantinya, karena terkait HGU itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Syamsuar, Bupati Siak disela panen raya beberapa waktu lalu yang dipusatkan di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya.

Menurutnya, demi ketahanan pangan, saat ini pemerintah kabupaten Siak telah melakukan perluasan sawah ratusan hektar di desa Sungai Mandau, Teluk Lanus dan Sabak Auh. Namun demikian mengingat ketahanan pangan adalah hal yang sangat menentukan ketahanan negara, maka kata dia, pihaknya akan terus melakukan perluasan-perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan selama lahannya memungkinkan.

“Ketahanan pangan adalah penunjang ketahanan ekonomi masyarakat yang menjadi penopang terciptanya ketahanan negara. Makanya kita semua elemen masyarakat harus sama-sama

komit dan mendukung upaya yang juga selaras dengan program pemerintah pusat ini,” Tandas nya.

Bupati juga mengaku telah menginstruksikan segenap jajaran pertanian/ pertenakan dan perkebunan kehutanan agar para sarjana, terutama pertanian, dapat turun langsung kelapangan memberikan sosialisasi dan pemahaman teknik-teknik dan seluk beluk pertanian kepada masyarakat petani sehingga berbagai program yang telah dicanangkan dapat terwujud dengan hasil yang baik. “Para insinyur, telah saya instruksikan, jangan hanya diam duduk dikantor, tapi turun lapangan langsung bertemu dengan petani. Tularkan ilmu pada petani sehingga bisa berhasil dengan baik.”

Zakat Pertanian Setekat dengan itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga telah mencanangkan zakat pertanian bertepatan dengan musim panen raya di lima kecamatan di Siak Sri Indrapura. Dana zakat yang terkumpul

bakal disalurkan untuk modal pertanian dan kaum dhuafa. “Kami berharap dengan pencanangan zakat hasil pertanian ini mudahmudahan bertambah rezeki yang berlimpah kepada para petani yang ada di Kabupaten Siak,” kata Bupati Siak Syamsuar seusai menghadiri acara panen raya di Siak.

Saat itu Syamsuar mengatakan, zakat merupakan bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki. Zakat juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di dareah itu. “Untuk batas minimal atau nisab seseorang wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah sebanyak 593 kilogram gabah atau 520 kilogram beras dari total pengeluarannya sebesar 5 atau 10 persen,” ujarnya.

Kewajiban membayar zakat sebelumnya sudah diterapkan Pemerintah Siak untuk para pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang pegelolaan zakat. Pemkab Siak lalu mencanangkan zakat pertanian untuk membantu pengembangan sektor pertanian bagi petani yang kekurangan modal.

Syamsuar menjelaskan, sepanjang 2017 Badan Amil Zakat (Baznas) Siak sudah mengumpulkan Rp 12 miliar dari dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dari 2013 sampai 2017 sebesar Rp 51,450 miliar.

Dana zakat yang sudah diserahkan kepada yang berhak menerima Rp 49,3 miliar dengan jumlah mustahik (penerima zakat) konsumtif dibantu melalui zakat sebanyak 30.125 orang, sedangkan mustahik produktif dibantu sebanyak 3.719 orang.

Dari pengumpulan zakat ini kata dia, Pemerintah Siak bisa memberikan beasiswa untuk pelajar dari kalangan tidak mampu, pinjaman bergulir untuk biaya penanaman, bantuan terhadap kebutuhan petani, sambungan air bersih, sambungan 500 unit instalasi listrik, bahkan bantuan pembangunan jamban yang layak untuk masyarakat dhuafa.

Syamsuar menambahkan, jumlah ratarata panen padi di Siak sejak enam tahun terakhir mencapai 35,504 ton pertahun. Nilai produksi tersebut meningkat di banding 2011 sebesar 25,08 persen atau 28,220 Ton. Semantara jumlah rata-rata produksi padi dalam satu hektare mencapai 4.514 ton, mengalami peningkatan dari masa produksi enam tahun lalu (2011) yakni 4.078 ton per hektare. “Sejak 2011 kami fokus mengembangkan padi dengan peningkatan 18 persen selama enam tahun kemudian,” ujarnya.

Syamsuar mengaku terus berupaya meningkatkan target produksi padi mencapai 50 ton per tahun untuk mencapai swasembada pangan. Pihaknya berharap adanya dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung program perluasan lahan,

pompanisasi dan irigasi.

Kepala Divisi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Agus Fitriansyah menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Siak yang telah memberikan amanah kepada Baznas untuk membentuk kepengurusan Baznas di daerah mengingat masih banyak kabupaten lain belum memberikan dukungan. “Siak ikut menjalankan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2017 untuk membentuk kepengurusan Baznas,” ujarnya.

Menurut Fitriansyah, di Indonesia hanya ada lima daerah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya untuk berzakat, satu di antaranya adalah Siak. Namun untuk pengelolaan khusus zakat pertanian, Siak menjadi yang pertama di Indonesia. “Mudah-mudahan menjadi amal jariyah dan berkah bagi masyarakat Siak,” ucapnya.

Soal zakat pertanian, Kabupaten Siak kembali menjadi percontohan, yang baru dicanangkan bersamaan dengan panen raya di Kecamatan Bungaraya. Seluruh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se Provinsi Riau juga ikut pada kesempatan itu. Launching zakat hasil pertanian, Senin (29/1/2018) ini merupakan peristiwa yang pertama kalinya dilaksanakan Provinsi Riau, dan diharapkan setelah kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran semua petani untuk megeluarkan zakat secara tepat dan benar.

Dikatakan Bupati Siak, Syamsuar zakat pertanian ini juga akan disalurkan untuk membantu masyarakat petani sekitar yang masuk dalam kategori berhak menerimanya. Sesuai dengan prinsip dimana zakat diambil, disitu zakat juga distribusikan.

“Kita harus mampu mengendalikan inflasi di daerah ini. Karena Inflasi merupakan aspek makro yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Ketika inflasi, pendapatan nominal

masyarakat akan semakin meningkat,” kata Bupati Siak yang dalam kesempatan itu juga menerima penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Pertanian Kabulaten Siak.

Menurut Syamsuar, Kabupaten Siak masih cukup luas lahan yang bisa dijadikan untuk pertanian. Beberapa gabungan kelompok tani di Kecamatan Bungaraya ini tidak hanya bertani padi, tetapi ada kebun tomat, cabe, bawang, terong, labu madu dan sayuran lainnya. “Kalau di Siak ini petani bisa sukses menanam sayur-sayuran, kenapa kita harus impor dari luar seperti bawang yang di impor dari Malaysia. Di Bungaraya saja bawang merah bisa tumbuh dengan subur dan hasilnya maksimal,” kata Syamsuar lagi.

Cerita soal Baznas Kabupaten Siak sepanjang tahun 2017 telah mengumpulkan Rp 12 Miliar dan telah didistribusikan kepada para petani mustahiq dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Total keseluruhan dana zakat yang telah dikumpulkan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 berjumlah Rp.51.450.000.000 dengan jumlah yang telah didistribusikan dalam periode tersebut sebesar Rp 49.350.000.000.

“Jumlah mustahik konsumtif yang dibantu melalui zakat sebanyak 30.126 orang, dan mustahik produktif yang dibantu melalui zakat sebanyak 3.719 orang,” kata Syamsuar menjelaskan. Artinya, kata Syamsuar, penyaluran zakat ini tepat sasaran mustahiq dan benar menurut syari’at Islam. Sebagaimana nantinya zakat yang diperoleh dari kaum muslimin di Kecamatan Bungaraya, adalah untuk mustahik Kecamatan Bungaraya.

Untuk itu lanjut Syamsuar, Bungaraya akan dijadikan sebagai percontohan sentra zakat hasil pertanian di Provinsi Riau, agar dapat dicontoh oleh masyarakat daerah dari Kabupaten dan Kota lain. “Tidak hanya terbaik dalam pertanian, Kabupaten Siak InsyaAllah terbaik dalam menunaikan amanah Allah terkait perintah membayarkan zakat hasil pertanian, sebagaimana prestasi dalam zakat penghasilan dan lain-lain,” sebut Syamsuar. (e2/rtc/grc)

9

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

SDM Berkualitas, Andalan Pemkab Pelalawan Menghadapi Tantangan Masa Depan Semakin terbukti, mengandalkan potensi SDA (sumber daya alam) sebagai modal pembangunan memiliki banyak keterbatasan. Apalagi dari jenis potensi SDA yang tidak bisa diperbaharui, pada akhirnya –seiiring dengan perjalanan waktu-- akan terkuras habis karena terus dieksploitasi.

M

igas (minyak dan gas bumi) sebagai salah satu potensi SDA andalan banyak daerah di Riau, menyusul anjloknya nilai jual migas di pasar dunia, membuat daerah yang selama ini mengandalkan DBH (dana bagi hasil) mulai mengalami kesulitan. Implikasinya, antara lain terpaksa dilakukan kebijakan rasionalisasi anggaran, yang membuat banyak pembangunan dijadwal ulang.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan di bawah duet kepemimpinan Bupati HM Harris dan Wakil Bupati Zardewan sudah sejak lama menyadari realitas itu.

Kalau kemudian pasangan pemimpin hasil pilihan langsung masyarakat Pelalawan itu menjadikan SDM (sumber daya manusia) sebagai andalan ke depan, sebuah sikap dan kebijakan pembangunan yang memang pantas diapresiasi.

Salah satu kawah candradimuka untuk menyiapkan SDM Pelalawan yang berkualitas dan kualifaid adalah melalui lembaga pendidikan formal dengan

10

berbagai jenjang dan tingkatannya. Berbagai program pun kemudian dilaksanakan oleh pasangan pemimpin itu agar bagaimana sejak dini Pemkab Pelalawan mampu menyiapkan SDM berkualitas, yang dinilai siap untuk menghadapi tantangan zaman.

Maka, kemudian di Pelalawan diluncurkan sebuah program yang diberi nama dengan Pelalawan Cerdas, yang telah dilaunching pada tahun 2013 lalu.

Dalam perkembangannya, sejauh ini program itu telah mampu mengubah mindset setiap warga Pelalawan. Bahwa Kabupaten Pelalawan harus keluar dari kondisi kebodohan dan menyongsong calon-calon putra daerah yang unggulan demi bakti kepada nusa dan bangsa.

Pencapaian Program Pelalawan Cerdas antara lain melalui pendidikan gratis 12 tahun, yang dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menerangi Negeri Tuah Negeri Seiya Sekata ini. Pendidikan gratis 12 tahun telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2013 dan

dituangkan pula dalam Peraturan Bupati (perbup) No 13 tahun 2013, tentang Pendidikan Gratis.

Program Pelalawan cerdas melalui pendidikan gratis 12 tahunnya merupakan salah satu program utama yang dapat dijadikan sebagai pondasi untuk menciptakan masyarakat mandiri. Dan program ini juga sudah dituangkan dalam visi dan misi Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu secara kontinuitas dan berkesinambungan pemkab Pelalawan menggalakan program tersebut. Yaitu dengan meringankan beban masyarakat dari sisi financial dan lainnya yang dapat memberikan dampak positif bagi semua masyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat mandiri.

Terdapat sebanyak tiga poin penting agar pendidikan gratis ini tepat sasarannya. Poin pertama yakni siswa tidak dipungut uang pembangunan fisik sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk

pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya. Pungutan semacam itu selama ini dinilai memberatkan orangtua murid.

Untuk poin kedua yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran. Mulai dari tingkat SD hingga SMA/ sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD. Apalagi buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun, dan sekarang masih dalam proses pelelangan; Sedangkan untuk poin ketiga yaitu pemberkasan atau verifikasi. Artinya, siswa dalam hal ini akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut full gratis. Namun full gratis ini hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan golongan tak mampu saja, papar Syafruddin.

Menurut Bupati Pelalawan HM Harris, yang memperoleh pendidikan gratis sesuai Perbup Nomor 13 tahun 2013 pasal 8 ada dua point yang termaktub di situ. Point pertama yakni peserta didik yang kurang mampu adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang dikategorikan mendekati miskin, miskin dan sangat miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 28 tahun 2010 atau sesuai peraturan lain yang berlaku. Sedangkan pada point yang kedua terkait kriteria itu adalah peserta didik yang berprestasi. Artinya, para siswa yang memiliki potensi serta prestasi dalam bidang olahraga, seni, akademik dan bidang lainnya yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Pelalawan.

Setelah melakukan pematangan terhadap program pendidikan gratis, Pemkab Pelalawan melalui Dinas Pendidikan juga melakukan pemantapan sumber daya manusia tenaga honorer. Peningkatkan kuantitas, kapasitas serta kualitas tenaga guru honorer dilakukan dengan menggandeng Unri dan Universitas Terbuka yang berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mencerdaskan anak bangsa.

Juga ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada orang tua siswa jika tidak mengantarkan anaknya ke sekolah, padahal pemerintah sudah menyediakan segala keperluan anak untuk belajar.

Dengan kata lain, tidak ada lagi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat SMA. Sanksi yang diberikan antara lain dengan tidak melayani surat- menyurat di kantor desa atau sanksi administratif lainnya.

Juga untuk menunjang Pelalawan Cerdas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puan Maharani meresmikan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang didirikan untuk memenuhi sumber daya manusia di bidang industri kelapa sawit. Puan dalam sambutannya di Pelalawan Provinsi Riau, Rabu, berharap masyarakat lokal berbondong-bondong untuk memanfaatkan perguruan tinggi tersebut guna meningkatkan sumber daya manusia setempat.

Selain menyiapkan regulasi dan manusianya, program Pelalawan Cerdas juga dilengkapi dengan penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Meski di tengah keterbatasan anggaran keuangan daerah, Pemkab Pelalawan setiap tahunnya konsisten dengan besaran anggaran yang digelontorkan untuk dunia pendidikan. Bahkan angkanya melebihi dari yang sudah diamanahi konstitusi.

Ini merupakan bukti komitmen Bupati Pelalawan HM Harris dan Wakil Bupati Zardewan untuk dunia pendidikan di negeri Seiya Sekata ini. Komitmen tersebut dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan. Dimana Program Pelalawan Cerdas, yang merupakan bagian tujuh program Strategis Pemkab Pelalawan, tetap dipertahankan di periode kedua Bupati Harris ini.

Tahun 2018 ini, Bupati Pelalawan HM. Harris sudah menyampaikan komitmennya untuk tetap meningkatkan sarana prasarana dunia pendidikan Pelalawan. “Sebanyak tiga sektor prioritas kita di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018 ini, adalah pembenahan kota Pangkalan Kerinci, drainase dan jalan kemudian sarana pendidikan,” papar Bupati Pelalawan HM. Harris, belum lama ini.

Sarana pendidikan yang dimaksud, kata Bupati Harris, adalah ruang belajar dan mobilier. Sementara untuk bangunan penunjang sekolah, misal, paving blok, pagar, dan lainnya ditiadakan. “Yang pokoknya saja dulu, seperti ruang kelas baru, atau rehab ruang belar jika sudah rusaknya parah, dan mobilier sekolah,” imbuh mantan Ketua DPRD Pelalawan selama dua periode itu.

Bupati HM Harris juga mewantiwanti agar pihak terkait, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mempunyai data siswa pada saat dilakukannya penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Minimal asumsi, berapa kira-kira nanti yang akan mendaftar, sehingga bisa kita perkirakan ruang belajarnya cukup atau tidak untuk menampung siswa baru,” papar Harris kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Fokus Pemkab Pelalawan dalam menambah dan memperbaiki sarana dan

prasarana pendidikan di Pelalawan tidak akan berhenti setelah APBD Perubahan tahun 2018 ini saja. Tahun-tahun kedepan, hal ini tetap akan menjadi prioritas Pemkab Pelalawan. “Pelalawan Cerdas itu sudah menjadi RPJMD kita. Dan setiap tahunnya, kita akan terus perhatikan dunia pendidikan kita,” ungkap Bupati dua periode ini.

Keberhasilan program Pelalawan Cerdas dengan pendidikan gratis yang sudah berjalan lebih dari 6 tahun ini, merupakan komitmen Bupati Pelalawan HM. Harris dalam meningkatkan indeks pendidikan manusia (IPM) Kabupaten Pelalawan. Jadi kata Harris, bukan karena fokus pada pendidikan gratis, sehingga fisik bangunan sekolah tidak mencukupi.

Tapi memang karena tingginya pertumbuhan siswa setiap tahunnya. Terutama di wilayah operasional perusahaan.

Persoalannya, pertumbuhan jumlah siswa di lingkungan operasionak sejumlah perusahaan di Pelalawan tidaklah bisa diperkirakan. Karena bisa saja, adanya penambahan karyawan, yang membawa serta keluarganya tinggal di perusahaan tersebut. “Iya seperti itu.

Tapi mereka kan juga warga kita, wajib kita terima. Makanya kita akan tambah ruang belajarnya,” pungkas Harris.

Sebagai wujud keseriusan Pemkab Pelalawan membangun sektor pendidikan ini, pada tahun ini, Pelalawan memplot anggaran pendidikan melalui APBD 2017 sebesar Rp378.67.050.000,00, terdiri dari belanja langsung Rp260.158.870.000,00, dan belanja pembangunan (tidak langsung) Rp118.208.180.000,00. Dana ini antara lain untuk membangun ruang kelasa baru sebanyak 27 RKBm ruang kelas rehab sebanyak 5 kelas.

Saat ini, infratruktur pendidikan sudah baik, dan terus akan diperbaiki dan ditingkatkan. Di Pelalawan yang boleh dibilang kabupaten baru (pemekaranred) sudah memiliki jumlah sekolah cukup banyak, baik sekolah umum, agama, SLB, negeri dan swasta dari setiap jejang pendidikan. Di Pelalawan, ada SMP negeri sebanyak 51 sekolah, SMP swasta 14 sekolah, MTs Negeri 1 sekolah, MTs sawasta 23 sekolah.

Kemudian untuk jenjang sekolah dasar (SD), terdiri dari SDN sebanyak 197 sekolah, SD Swasta 26 sekolah, MIN 1 sekolah, MIS 4 sekolah, ada lagi SDN luar biasa 1 sekolah. Dari jumlah sekolah yang ada ini, jumlah siswa atau pelajar Pelalawan saat ini masing tingkatan ratusan ribu siswa, terdiri dari siswa SMP sebanyak 18.666 siswa, rombel 2.186, siswa SD 52.295, rombel 2.186. (e2/dari berbagai sumber)

11

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Sama dengan sebagian besar kabupaten di Provinsi Riau, perkebunan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Kampar. Sejak dulu sampai sekarang, perkebunan dengan sejumlah komoditasnya memainkan peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.

K

unjungilah desa-desa di Kampar, maka salah satu pemandangan yang dipastikan terlihat adalah aktivitas sejumlah anggota masyarakat di lahan-lahan perkebunan, dengan sejumlah komoditasnya. Salah satu jenis komoditas perkebunan yang sudah sejak lama “akrab” dengan keseharian masyarakat Kampar adalah karet, yang hampir terlihat di seluruh pelosok kabupaten yang berjulukan Serambi Mekahnya Provinsi Riau itu.

Diakui, sejak lama karet merupakan salah satu tiang penyangga perekonomian masyarakat Kampar. Selain kondisi tanah dan iklim yang mendukung, pengembangan komoditas yang satu ini di Kampar juga dimungkinkan oleh pola budidaya yang tidak terlalu rumit, dan pemeliharaan yang tidak tergolong susah. Tidak heran banyak keluarga di Kampar yang memiliki areal perkebunan karet.

Tapi pengelolaan komoditas yang satu ini sejak setahun belakangan dihadapkan dengan nilai jual yang rendah. Bergerak antara Rp6.000 sampai Rp7.000/kg, nilai jual karet alam sebanyak itu dinilai tidak lagi memadai bila dihadapkan dengan pergerakan harga barang-barang yang terus melonjak naik. Dalam kalkulasi petani, untuk kondisi saat ini harga karet minimal Rp10.000kg di tingkat pedagang pengumpul.

Tapi karet juga pernah mengalami masa-masa keemasan. Ada masa di mana harga karet pernah menyentuh angka Rp22.000/kg di tingkat pedagang pengumpul. Pada saat ini, para petani karet benar-benar merasakan tingkat kesejahteraan yang layak, karena hasil yang diperoleh dari lahan perkebunan karet lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk membeli barang-barang di luar kebutuhan pokok.

Banyak petani karet –tidak terkecuali di Kampar—yang saat itu mampu menabung uang hasil penjualan karetnya dengan berbagai bentuk, seperti membeli perhiasan emas. Tidak sedikit pula di antaranya yang mampu membeli sepeda motor atau perabotan rumah tangga yang

12

Perkebunan, Sektor Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Kampar baru. Komoditas karet kala itu benar-benar mampu tampil sebagai penyelamat perekonomian masyarakat.

Bersebab harga yang berfluktuasi itulah, antara lain, yang membuat banyak petani karet masih mempertahankan perkebunan karetnya. Kendati sejak sekitar setahun belakangan harga karet tidak pernah kunjung membaik, petani masih mempertahankan perkebunan karetnya karena masih menyimpan harapan bahwa suatu ketika harga karet alam akan kembali membaik.

Padahal, harga jual karet antara Rp6.000 sampai Rp7.000/kg seperti yang terjadi sejak sekitar setahun belakangan, sangat tidak memadai lagi bila dihadapkan dengan laju inflasi yang cukup tinggi, yang menbuat harga barang –terutama dari jenis barang kebutuhan pokok—melonjak naik. Bila dikaitkan dengan harga barang, maka nilai jual minimal karet alam sebesar Rp10.000/kg di tingkat pedagang pengumpul.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kampar, Ir.H.Bustan MM, memaparkan sebagian besar potensi wilayah kab.kampar di pungsikan untuk pengembangan sektor perkebunan. Luas lahan perkebunan di daerah ini adalah 509.804 hektar dengan jenis perkebunan yang terluas adalah kelapa sawit seluas

400.540 hektar (78,57%), dan karet seluas 102.313 hektar (20.07%). Selebihnya perkebunan kelapa, gambir, pinang dan kakao.

Diterangkan Bustan, dari kebun sawit seluas 400.546 Ha tersebut, hanya 198.942 hektar yang perkebunan rakyat. Sedangkan produksi kelapa sawit tahun 2015 mencapai 6.843.964 ton tandan buah segar (TBS) .dan 33 Unit pabrik kelapa sawit (PKS),dengan kapasitas 1.355 ton TBS/ jam. Sedangkan karet yang seluas 102.313 hektar hasil produksinya mencapai 75.721 ton/tahun dengan 4 unit pengolahan (crumb rubber).

Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati H Azis Zaenal,SH,MM dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto, SH memiliki program peningkatan investasi di berbagai sektor.

Program ini dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat yang saat ini banyak bergantung di sektor perkebunan karet dan kelapa sawit.

Investasi dinilai memiliki peranan penting untuk membuka lapangan kerja yang baru dan meningkatkan nilai ekonomi produk dari perkebunan, pertanian maupun perikanan yang berkembang cukup bagus di Kabupaten Kampar.

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-

rata 22`cc-33`cc, kelembapan nisbi rata -rata 78-94 persen, serta curah hujan rata-rata 283 mili meter pertahun, dengan kondisi lahan tanah yang relatif subur. Kabupaten Kampar seluas 1.128.898 Ha,10.679 Ha (0.95) merupakan tanah sawah, 401.246 Ha (35,54%) lahan perkebunan dan 65.927 Ha (5,84%) hutan.

Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah lebih kurang 11 ribu KM persegi dan dengan jumlah penduduk yang tercatat lebih kurang 800 ribu jiwa.

Berbicara dengan industri perkebunan, untuk di Provinsi Riau sendiri Kampar merupakan kebut Sawit terluas. Dimana Kampar pada tahun 2013 saja sudah memiliki perkebunan Sawit mencapi lebih kurang 76,73 persen dan kebun karet lebih kurang 21,58 dari total lahan perkebunan 468.918 Ha. “Dengan demikian dalam bidang perkebunan Kampar sudah terbukti merupakan peluang investor dalam mengembangkan usaha,” terang Azis.

Bupati bertekad untuk bisa meningkatkan lagi perekonomian masyarakat Kampar untuk bisa meningkat serta bagaimana Kampar sendiri benar-benar bisa maju.

Untuk mewujudkan itu semua, Pemkab Kampar mesti lakukan terobosan-tero-

bosan dalam mengolah, memaksimalkan, hingga membantu memasarkan produk hasil perkebunan, bukan saja ke tingkat nasional, tapi juga internasional.

Sementara itu, Ir.H.Bustan MM Kadis Perkebunan dan Kesehatan hewan Kampar memaparkan sebagian besar potensi wilayah Kampar memang difungsikan untuk pengembangan sektor perkebunan.

Bustan menjelaskan bahwa luas perkebunan di Kampar berdasarkan data perkebunan tahun 2015, seluas 509.804 Ha dengan jenis perkebunan yang terluas adalah kelapa Sawit seluas 400.540 Ha (78,57%), dan karet seluas 102.313 Ha (20.07%).

Diterangkan Bustan dari Kebun Sawit seluas 400.546 Ha tersebut, hanya 198.942 Ha perkebunan rakyat. Sedangkan produksi kelapa sawit tahun 2015 mencapai 6.843.964 ton tandan buah segar (TBS) dan 33 Unit pabrik kelapa sawit (PKS), dengan kapasitas 1.355 ton TBS/jam.

Sedangkan karet yang seluas 102.313 Ha hasil produksinya mencapai 75.721 ton/ tahun dengan 4 Unit pengolahan (Crumb Rubber). “Untuk Saat ini Sawit dan Karet tersebut masih menjadi primadona dan idola petani Kampar,” ungkapnya.

Selanjutnya Bustan juga menjelaskan dalam perkebunan sawit dan Karet terdapat juga peluang ekonomi dan investasi yang cukup menjanjikan. “Seperti integrasi usaha perkebunan sawit dengan usaha peternakan sapi dan kambing, investasi pakan ternak dari bungkil sawit sertal pupuk organik dari kotoran ternak,”terangnya, dilansir hebatriau.com.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar pun mengucurkan program penyuluhan dan pemupukan terhadap petani sawit yang berada di Kabupaten Kampar.

Bustami menyebut dana itu disalurkan dengan membuat program baru dengan membentuk kelompok-kelompok tani untuk setiap desa serta dilakukan pembinaan dan dilakukan badan usaha, dan akan dipresentasikan ke pihak perusahaan. “Indonesia adalah perkebunan sawit yang terbesar, dan untuk di Provinsi

Riau, Kabupaten Kampar yang terbesar, seharusnya kampar sudah mendapatkan lahan untuk pengelolaan sawit ini tersendiri,” katanya.

Sejalan dengan itu Bupati Kampar, Azis Zaenal memerintahkan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendata semua usaha perkebunan di Kampar. Pendataan dilakukan oleh Kepala Desa di wilayahnya masing-masing. Azis mengatakan, ini adalah langkah awal pengumpulan data untuk menertibkan usaha perkebunan non-prosedural, bahkan ilegal. “Dicatat siapa pemiliknya, dimana letaknya, apa usahanya, berapa luasnya,” katanya, belum lama ini.

Menurut Azis, data dari Kepala Desa selanjutnya akan digodok. Kemudian Dinas Perkebunan melakukan validasi data dan mengidentifikasi masalah setiap usaha. Nantinya akan ketahuan usaha yang tak berizin, apalagi masuk dalam kawasan hutan. “Kalau lahannya lebih dari izin, kembalikan kepada negara. Kalau kurang, saya kasih berapa kekurangannya,” kata Azis mencontohkan. Khusus yang berada dalam kawasan hutan, kata dia, jelas harus angkat kaki.

Pernyataan Azis ini sekaligus menyikapi banyaknya konflik lahan di Kampar.

Ia menegaskan, kuncinya adalah semua pihak harus mematuhi aturan agar konflik agraria tidak terjadi.

Azis meminta waktu sampai pendataan perizinan lahan selesai. Ia mengatakan, tim belum lama dibentuk dan baru mulai bekerja. Ia tidak mematok target sampai kapan pendataan ini dilakukan. “Bertahaplah kita selesaikan. Yang dua puluh tahun aja ada yang belum selesai,” kata Azis. ?Dalam penyelesaian konflik lahan, ia menjamin dirinya lepas dari kepentingan dengan pihak manapun. “Saya nggak ada beban. Saya nggak pernah memakan jasa mereka (pemilik usaha). Jadi ya jalan aja,” kata Azis. (adv/hms/e2)

13

advertorial Bank Riaukepri

Peringati HUT RI ke-73

BRK Gelar Lomba Seni Budaya Melayu Berbasiskan Digital

Komit Majukan Pendidikan, BRK Serahkan Beasiswa “Perjalanan tiga tahun tersebut banyak permasalahan yang dihadapi, namun dengan keteguhan Rektor dan para dosen dapat menjadikan ISQ Syekh Ibrahim masih tetap berdiri hingga saat ini.”

S

EBAGAI bentuk komitmennya terhadap dunia pendidikan di daerahnya Bank Riau Kepri menyerahkan Beasiswa bagi mahasiswa Institut Sains Al-Quran (ISQ) Syekh Ibrahim Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (21/8/18).

Beasiswa ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari kepada Rektor ISQ Syekh Ibrahim Dr. H. Mustofa Umar, Lc, MA yang disaksikan oleh Bupati Rohul H. Sukiman beserta Sekda Rohul Abdul Haris, Ketua Yayasan Mesjid Madani Islamic Center (Mamic) Rohul Drs. H. Achmad, M.Si dan Ketua Himpunan Masyarakat Rohul Yuharman Yusuf yang juga Pindiv MSDM Bank Riau Kepri.

Penyerahan beasiswa dari Bank Riau Kepri ini dilaksanakan sempena hari jadi ISQ Syekh Ibrahim ke 3 dan digelar di halaman Kampus. Turut hadir Kemenag Rohul M. Syahruddin, Camat Rambah Franovandi, Rektor Universitas Pasir Pangarayan (UPP) Dr. Adolf Bastian, M.Pd dan Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangarayan Yudi Asdam beserta Pincapem dibawahnya.

Bupati Rohul H. Sukiman mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa ISQ Syekh Ibrahim ini. Ia sebagai Pemerintah Daerah mendukung penuh ISQ Syekh Ibrahim untuk menjadi universitas bertaraf nasional yang membanggakan Kabupaten Rohul dan mencetak generasi muda Rohul yang berkualitas baik dari ilmu pengetahuannya maupun dari akhlaknya.

Dalam sambutanya, Ketua Yayasan Mamic, Drs. H. Achmad, M.SI, mengungkapkan, perjalanan ISQ Syekh Ibrahim

14

?selama tiga tahun ini bisa dibilang berat karena keterbatasan pihak yayasan. Meski demikian ISQ Syekh Ibrahim tetap konsisten berdiri dalam mencetak generasi muda yang berkualitas secara teknologi dan berakhlak mulia. Ia menambahkan, perjalanan tiga tahun tersebut banyak permasalahan yang dihadapi, namun dengan keteguhan Rektor dan para dosen dapat menjadikan ISQ Syekh Ibrahim masih tetap berdiri hingga saat ini.

Beasiswa dari Bank Riau Kepri ini diberikan bagi mahasiswa semester II, IV dan VI dengan total nilai sebesar 90 juta rupiah. Usai acara Bupati Rohul beserta tamu undangan meninjau langsung salah satu kelas di kampus ISQ Syekh Ibrahim.***

“Kegiatan ini merupakan bagian dari memotivasi pegawai dan menuimbulkan rasa kedekatan serta kekompakan dan saling dukung antar pegawai untuk dapat memaksimalkan kinerjanya hingga target pekerjaan dapat dicapai maksimal.”

Guna mengangkat budaya kearifan lokal melayu Bank Riau Kepri melaksanakan berbagai macam perlombaan seni dan budaya sempena memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 73 bagi seluruh Divisi/ Desk, Cabang/Capem dan Kedai di wilayah Riau dan Kepri. Kali ini bank berlogo tiga layar terkembang ini melaksanakan lomba pantun melayu, lomba tari kreasi atau tari melayu, lomba lagu melayu dan lomba stand up comedy melayu.

Tidak tanggung-tanggung Bank Riau Kepri melibatkan langsung juri dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dr. Rizaldi, dari Dinas Pariwisata Pemprov Riau Tabrani dan dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru Erjison guna menentukan juara perlombaan dari masing-masing kategori. Uniknya, pelaksanaan masing-masing jenis perlombaan ini dibuat dalam bentuk video yang berdurasi antara 3-5 menit dan wajib menggunakan bahasa daerah dan busana melayu. Jadi ke semua lomba ini, tidak perlu hadir di kantor pusat, cukup mengirimkan rekaman video melalui sarana WhatsApp. Seluruh kategori perlombaan

yang diikuti oleh Divisi/Desk, Cabang/Capem dan Kedai ini dikirim dalam bentuk video melalui media sosial whatsup atau email yang telah disediakan panitia paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2018 yang lalu.

Tim juri membutuhkan waktu 3 hari untuk menseleksi juara yang akan ditentukan sejak seluruh video diterima.

Masing-masing Divisi/Desk, Cabang/Capem dan Kedai Bank Riau Kepri berlomba-lomba dalam mempersiapkan penampilan terbaik agar dapat menang pada perlombaan ini.

Antusiasme tersebut diperlihatkan seluruh pegawai Bank Riau Kepri.

Selain mengangkat kearifan budaya lokal perlombaan ini juga menanamkan nilai kekompakan bagi seluruh insan Bank Riau Kepri dan sebagai momen untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan saling dukung dalam bekerja.

Keriuhan sudah terlihat sejak awal diumumkannya perlombaan ini, dimana seluruh insan Bank Riau Kepri terlihat antusias menyiapkan property dan pakaian terbaik. Masing-masing Divisi, Cabang/Capem dan Kedai memberikan penampilan terbaik dan mendokumentasikan kegiatannya. Seluruh pegawai sangat heboh dan percaya diri dengan kreasinya masingmasing.

Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan setelah Upacara HUT RI ke 73, Jumat (17/8/18) di halaman Kantor Pusat Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Meskipun dengan busana yang basah kuyup akibat hujan deras pada saat pelaksananan Upacara HUT RI ke 73 masing pegawai Divisi/ Desk, Cabang/Capem dan Kedai tetap bersemangat menyaksikan pemberian hadiah kepada pemenang perlombaan.

Untuk kategori lomba tari kreasi atau melayu Kantor Cabang Pekanbaru meraih Juara I, Desk Corsec Juara II, Capem Syariah Tanjung Balai Karimun Juara III dan disusul pada posisi IV oleh Kedai Sail. Sedangkan lomba Stand Up Comedy Melayu Kantor Cabang Utama meraih Juara I, Capem

Duri Juara II dan Kedai Tanjung Samak Juara III. Untuk lomba pantun melayu Divisi MSDM meraih Juara I, Capem Jalan Riau Juara II, Cabang Bangkinang Juara III dan Kedai Marpoyan Juara IV. Untuk lomba lagu melayu Kedai Sei Kijang meraih Juara I, Capem Tuanku Tambusai Juara II, Cabang Siak Juara III dan Juara IV diraih oleh Divisi MSDM. Selain itu pada akhir acara Upacara HUT RI ke 73 juga dilaksanakan lomba tari kreasi dan battle lipsing yang diikuti oleh Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan Kantor Cabang Bangkinang.

Pada perlombaan ini Dirut Bank Riau Kepri bersama Pindiv MSDM Yuharman menjadi juri untuk menilai langsung performa dari masing-masing peserta.

Untuk tari kreasi Cabang Bangkinang meraih juara I, Cabang Pekanbaru juara II, Cabang Utama juara III dan Cabang Syariah Pekanbaru Juara IV. Sedangkan untuk battle lipsing juara I dan II kembali diraih Cabang Bangkinang dan Cabang Pekanbaru.

Sementara itu Cabang Syariah Pekanbaru juara III dan Cabang Utama juara IV. Turut hadir pada acara tersebut Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi, Komisaris Utama HR. Mambang Mit dan Komisaris Independen Taifiqqurahman serta Dewan Pengawas Syariah Suryan Al Jamrah.

Ditemui usai acara, Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari memotivasi pegawai dan menuimbulkan rasa kedekatan serta kekompakan dan saling dukung antar pegawai untuk dapat memaksimalkan kinerjanya hingga target pekerjaan dapat dicapai maksimal. Selain itu orang nomor satu di Bank Riau Kepri ini juga berharap kegiatan ini akan rutin dilaksanakan kedepannya dan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengangkat budaya kearifan lokal Melayu.***

15

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman:

Husni: Perlu Pikiran Kreatif untuk Jaga Ketahanan Jalan HUSNI Thamrin, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, menilai sangat diperlukan sodoran-sodoran pemikiran kreatif untuk menjaga ketahanan jalan yang ada di Provinsi Riau. “Kalau nanti Dishub punya pemikiran misalkan membangun pelabuhan untuk urusan logistik, ya kita persilahkan,” jelasnya kepada Riau1.

Husni mengatakan hal itu untuk menanggapi persoalan arus kendaraan logistik yang kian banyak di Provinsi Riau, memerlukan adanya jalur-jalur alternatif. Keberadaan jalur tersebut nantinya dapat mengurangi ketergantungan pada sarana jalan raya. Makanya, diperlukan serangkaian tindakan untuk mengurai persoalan tersebut.

Politisi Gerindra itu mengakui saat ini mobilitas kendaraan logistik di Riau sangat bergantung pada jaringan jalan raya. Hanya saja, tak semua jalan raya yang ada di Riau berkenan untuk dilalui kendaraan logistik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Riau, Taufik Oesman, mengungkapkan pihaknya selalu menyuarakan perlunya simpul-simpul baru untuk mengurai ketergantungkan angkutan logistik dengan jalan raya. “Intinya bagaimana kita melakukan share beban dengan moda lain, seperti kereta api, kendaraan di tol, hingga pelabuhanpelabuhan. Riau ini punya banyak sungai jadi bisa kita manfaatkan itu,” tutupnya.***

“Kami Sangat Ingin Membantu Saudara yang di Lombok, tapi...”

Septina Yakin Kapolda Baru Bisa Tuntaskan Narkoba “Karena tugas Kamtibmas yang diemban jajaran Kepolisian juga menjadi tanggung jawab masyarakat bersama dalam menciptakan Riau yang aman, tenteram dan damai seperti yang kita dambakan semua.”

K

ETUA DPRD Provinsi Riau Septina Primawati sangat yakin Kapolda Riau yang baru terpilihnya Brigjen Pol Drs Widodo Eko Prihastopo MM, dengan berbekal pengalaman selama menjadi Wakapolda Jatim yang wilayahnya begitu luas dan penduduk begitu besar, akan mampu dan dapat mengemban amanah ini dengan baik.

Tapi diingatkan Septina, tentu kemampuan dan keberhasilan tugas Kapolda kelak tidak akan lepas dari dukungan masyarakat Riau dari berbagai elemen. “Kerena tugas Kamtibmas yang diemban jajaran Kepolisian juga menjadi tanggung jawab masyarakat bersama dalam menciptakan Riau yang aman, tenteram dan damai seperti yang kita dambakan semua,” tukasnya.

Septina memang memiliki harapan besar terhadap Kapolda Riau yang baru, yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persolan yang ada di Riau. Terutama masalah narkoba yang meresahkan masyarakat. Secara khusus, terangnya, pihaknya memohon perhatian kepada Kapolda Riau beserta jajaran untuk mengoptimalkan pemberantasan narkoba yang sudah sangat meresahkan masyarakat, dan mengancam masa depan generasi muda di Riau.

“Terlebih secara geografisi Riau menjadi beranda terdepan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand yang sangat rawan akan penyelundupan narkoba di Pantai Timur pulau Sumatera khususnya Riau,” jelasnya. (spc/e2)

16

KAMI sangat ingin membantu saudara kami di Lombok, apalagi negara sudah meminta langsung kepada provinsi.

Kami juga paham kalau negara saat ini dalam keadaan sulit, tapi sangat disayangkan kami disuruh bantu tanpa ada Instrumen yang kuat,” ujar Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.

Pria yang akrab disapa Dedet tersebut mengatakan hal itu untuk mempertanyakan landasan peraturan yang menguatkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membantu korban gempa Lombok menggunakan APBD Riau. Diakui Politisi Demokrat ini, pihaknya tak keberatan untuk membantu korban gempa Lombok dalam beberapa minggu terakhir.

Instrumen ini, Dedet melanjutkan, adalah dari anggaran bantuan Keuangan, namun permintaan mendagri itu menurutnya hanya menutupi kesenjangan fiskal di daerah kabupaten kota di provinsi Riau saja. “Maka dari itu instrumennya harus jelas, dan saya tidak mau nasibnya seperti pembayaran THR PNS, dimana

pemerintah hanya membayar sesuai aturan saja,” jelasnya.

“Setahu saya, bantuan keuangan itu hanya untuk menutupi kesenjangan fiskal di daerah Kabupaten Kota di Provinsi Riau. Namanya Bankeu Umum, dan tujuannya untuk menunjang pencapaian target kinerja pada RPJMD Provinsi Riau, itu juga bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Dana Bankeu Khusus ini harus by name by Address by volume, nah aturan mana yang mau dipakai? “ tanyanya.

Ditanya apakah sikap DPRD dan pemerintah provinsi Riau terkait surat mendagri itu, Dedet menegaskan pihaknya siap membantu jika negara memang dalam kondisi kesulitan keuangan.

“Saya hanya minta satu. Kami dan saya yakin rakyat Riau siap membantu negara jika memang negara dalam kesulitan keuangan,” cetusnya.

Namun, Dedet meminta Mendagri jangan asal membuat aturan jika tidak memahaminya. “Saya hanya minta agar jangan membuat aturan jika tak mema-

hami aturan yang lebih tinggi dan aturan lainnya yang sudah dikeluarkan,” tutupnya.

Ditambahkan Dedet, gaji anggota DPRD Riau juga saat ini telah dipotong untuk membantu korban di Lombok.

“Kami Anggota DPRD Riau sendiri sudah tak gajian bulan depan ini, karena sudah dipotong untuk Lombok. Kemarin Senin seharusnya diantar tapi terjadi lagi Gempa,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan dua surat yang meminta seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia membantu penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dikutip dari Tirto.id, kedua surat yang diterbitkan Senin, 20 Agustus 2018 tersebut ditandatangani langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Isinya, Tjhajo minta setiap daerah membantu dengan menyisihkan dana APBD dari pos Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, atau menggeser pengeluaran di pos Belanja Tidak Terduga. (rrc/e2)

Legislator Riau Sambut Baik Blok Rokan Dikelola Pertamina “KEPUTUSAN itu sangat tepat. Karena mengutamakan jiwa nasionalisme. Dimana keuntungan otomatis akan langsung masuk ke Negara. Daerah sebagai penghasil tentu akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari saat ini,” Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman, Rabu (1/8/2018).

Dengan keputusan itu, diharapkan perusahaan BUMN itu lebih memikirkan nasib ribuan karyawan lokal. Karena mau tidak mau, Pertamina harus langsung menerima. Sebab, eks karyawan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) merupakan pegawai profesional yang sudah terbukti kinerjanya. Maka patut diperjuangkan untuk bekerja kembali di Pertamina.

“Sebelum proses take over, PT CPI harus mendata ulang aset yang akan diserahkan ke Pertamina,”ucapnya. Ia juga meminta dengan tegas agar pemusnahan aset yang ada saat ini dihentikan.

Seperti contoh rumah yang ada di Camp Duri, Minas, Rumbai dan lainnya. Karena selama ini, rumah dinas yang dibangun, dipelihara dan dirawat dari dana cost recovery. Maka dimusnahkan dari dana yang sama.

“Saya minta PT CPI hentikan penghancuran aset tersebut. Kare-

na sangat banyak manfaatnya. Kedepan bagi daerah kenapa harus dihancurkan dengan dana cost recovery,” pungkasnya. Ia menilai selama ini ada kesahalan prosedur yang dilakukan PT CPI. Karena dari informasi yang ia dapatkan, sebagian camp yang telah dihancurkan sebenarnya tidak termasuk kedalam blok rokan. Tapi masuk kedalam blok CPI. Berarti, lanjut dia, ada pelanggaran yang dilakukan PT CPI. “Kami dari DPRD Riau akan coba mendalami hal ini. Kalau ditemukan pelanggaran, kami akan minta pertanggung jawaban dari perusahaan karena aset ini milik bangsa yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menjatuhkan pilihan untuk pengelolaan Blok Rokan, Blok Minyak dan Gas (Migas) terbesar di Indonesia yang berada di Riau kepada PT Pertamina (Persero). (jpc/e2)

17

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Ini Pernyataan Legislator Riau Soal Kasus Neno Warisman

Waka OKK NasDem Yakin:

Dapil V Sumbang 2 Kursi di DPRD Riau

“Saya yakin kehadiran Neno Warisman menjadi motivator gerakan perubahan kepemimpinan, tidak ada niatan untuk menyebar hal negatif. Kita jangan terlalu paranoid akan hal semacam itu.”

“ADA yang pro dan ada juga yang kontra, namun diharapkan peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di Bumi Lancang Kuning, semua pihak harus melakukan evaluasi, termasuk penegak hukum,” ungkap Taufik Arrahman, Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi keamanan.

Makanya, Taufik meminta aparat mengevaluasi kejadian terkait penolakan yang terjadi kepada aktivis Islam Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim dua hari lalu. Dia juga mengatakan, kasus dugaan persekusi tersebut mengundang perhatian masyarakat luas, bahkan sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia.

Dilanjutkan Politisi asal Pekanbaru ini, Indonesia adalah negara hukum, dan di dalamnya ada unsur demokrasi yang harus disepakati oleh siapapun masyarakat Indonesia dan itu harus diakomodir. “Demokrasi harus kita tegakkan, semua orang punya hak yang sama, kita ingin kebebasan itu diberikan pada setiap orang,” kata Taufik.

Itu yang harus menjadi pelajaran dan harus dijadikan bahan dievaluasi, sehingga output dari konsep bangsa dengan landasan demokrasi bisa lebih matang. “Memang setiap kebebasan berdemokrasi harus dijalani dengan tertib, tanpa mengganggu kehidupan sosial masyarakat, saya yakin kehadiran Neno Warisman menjadi motivator gerakan perubahan kepemimpinan, tidak ada niatan untuk menyebar hal negatif. Kita jangan terlalu paranoid akan hal semacam itu,” ulasnya.

Lebih lanjut, Taufik menyebut aparat harus berhati-hati dalam mengambil tindakan, sebab masyarakat luar Riau bahkan internasional juga akan menyaksikan ini, ditambah lagi di era serba moderen

18

saat ini, dalam meakses informasi sangatlah mudah. “Inilah Riau. Riau terdiri dari seluruh masyarakat dan aparatur di dalamnya. Inilah kondisi Riau. Seluruh mata akan tertuju pada saat terjadi peristiwa tersebut. Jadi, ayolah. Kita tidak bisa melihat ini pada sisi yang serba emosional,” ajaknya.

Meski begitu, dirinya tetap mendukung upaya Neno Warisman bila ingin menempuh jalur hukum atas perlakuan yang telah ia terima. Karena bagaimanapun juga, menurut Taufik hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

Kepada aparat pengamanan, Taufik berpesan agar dapat menjaga situasi keamanan agar Riau tetap kondusif. Dirinya tidak ingin hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari. “Kalau kita di daerah, aparat bertugas berkewajiban menjaga

keamanan daerah. Untuk kepentingan semua pihak. Bukan satu saja. Poin inilah, yang saya rasa menjadi lemahnya kerjasama komunikasi antara semua unsur.

Termasuk Pemda dengan aparat. Jangan menilainya hanya dengan kecurigaan,” tuturnya Taufik menyebut dirinya turut berada di lokasi kejadian hinga tengah malam.

Bahkan hingga pemulangan Neno Warisman ke Bandara SSK II. Dirinya juga merasakan langsung bagaimana situasi mencekam malam itu. “Ya memang saya sempat berdialog dengan aparat keamanan. Saya mendapat laporan dari warga bahwasanya ada kericuhan. Saya sebagai wakil rakyat, berada di Komisi I yang membidangi hukum saya datang. Makanya saya sampaikan ini harus jadi pelajaran banyak pihak,” tutupnya. (roc/e2)

DPRD Riau Sembelih 12 Ekor Sapi Qurban

Mansyur: Semoga Meningkat pada Tahun-tahun Mendatang HARI Raya Idul Adha tahun ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ditandai dengan kegiatan penyembelihan hewan korban, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Tak ketinggalan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Riau juga melakukan penyembelihan hewan kurban.

Untuk Hari Raya Haji tahun ini, para wakil rakyat yang berasal dari sejumlah parpol (partai politik) itu menyembelih sebanyak 12 ekor sapi, yang dilaksanakan pada Kamis

(23/8/2018). Adapun peserta kurban terdiri dari anggota DPRD Riau sebagian, Sekwan, dan pihak ketiga yang turut berkurban tahun ini,“ katanya.

Adapun 700 kupon yang dihasilkan dari penyembelihan 12 sapi tersebut, langsung didistribusikam daging kurban kepada masyarakat sekitar sebanyak 500 kantong daging kurban. Tapi sebelum dilakukan penyebelihan hewan kurban, dilakukan sholat Idul Adha pada hari Rabu (22/8/2018) bertempat di

WAKIL Ketua OKK Partai NasDem (Nasional Demokrat) Provinsi Riau ZM Pandapotan Sitindaon menatap persiapan menyambut pileg mendatang dengan optimistis. Dia meyakini untuk di Dapil V (Dumai, Bengkalis, Meranti) bisa meraih paling sedikit dua kursi legislatif provinsi. “Pada Pemilu 2019 yakin perolehan kursi DPRD Provinsi Riau minimal dua kursi,” jelasnya.

ZM Pandapotan mengatakan hal itu saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Riau, Hj Farida H Saad, beberapa hari lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Provinsi Riau Iskandar Hoesin MH yang juga caleg DPR RI Dapil Riau I. Selain Iskandar, caleg DPRD Provinsi Riau Dapil V (Dumai, Bengkalis, Meranti) ZM Pandapotan Sitindaon, dan Caleg DPRD Kabupaten Bengkalis Nia dan Mustar Ambarita serta kader-kader NasDem juga ikut ambil bagian dalam

suksesnya kegiatan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar mengatakan pada Pemilu 2014, Partai NasDem di wilayah Riau telah mengantarkan 27 kursi DPRD kabupaten/kota serta 3 kursi DPRD di Provinsi Riau. Ia berharap pada Pileg 2019, Partai NasDem bisa meraih hasil yang lebih baik dan meningkat secara signifikan. “Pada Pemilu 2019 yang akan datang harapan kita masyarakat memberi dukungan kepada Partai NasDem khususnya di Riau agar dapat tercapai target menang tiga besar

sesuai instruksi DPP Partai NasDem,” katanya.

Dia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pasangan calon gubernur usungan Partai NasDem di Pilkada Serentak 27 Juni lalu dengan meraih kemenangan.

Agenda reses yang dilaksanakan di dua tempat berbeda ini untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk bisa diperjuangkan melalui tugas dan fungsi di legislatif. Demikian dikutip dari website resmi NasDem Riau.***

lapangan parkir DPRD Riau, yang di hadiri oleh beberapa Anggota DPRD Riau, staff dewan serta masyarakat sekitar kantor.

Mansyur HS, anggota DPRD Riau Fraksi PKS, mengucapkan alhamdulillah karena kurban tahun ini ada peningkatan di banding dengan tahun lalu. “Kami berharap dengan kurban tahun ini dapat hendaknya mempererat hubungan silaturrahim dengan masyarakat sekitar kantor DPRD, bahwa kehadiran kita dapat membawa manfaat serta kita juga mempunyai kepedulian kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa meningkat jumlahnya di tahun mendatang, sehingga masyarakat akan lebih banyak lagi mendapatkan daging kurban ini,” kata Mansyur. (rac/e2)

19

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

CPI Kampanye di SMA 1 Dumai, Materinya Keselamatan Berkendara Untuk meminimalisir hal itu, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) mengundang sebanyak 90 siswa-siswi dan guru SMA 1 Dumai menghadiri kegiatan kampanye kesalamatan berkendara dan bahaya narkotika di Dumai Country Club, Komplek Perumahan PT CPI.

S

ALAH satu lapisan masyarakat yang banyak menggunakan kendaraan bermotor adalah kalangan generasi muda, tidak terkecuali yang sedang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan formal. Kalangan masyarakat yang satu ini juga tergolong sering mengalami kecelakaan lalu lintas.

Untuk meminimalisir hal itu, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) mengundang sebanyak 90 siswa-siswi dan guru SMA 1 Dumai menghadiri kegiatan kampanye kesalamatan berkendara dan bahaya narkotika di Dumai Country Club, Komplek Perumahan PT CPI. Kegiatan ini dihadiri oleh Polres Dumai yang diwakili oleh Iptu Burnaidi, Badan Narkotika Nasional Dumai Miardi, Kepala Sekolah SMA 1 Dumai yang diwakili Juliana dan Rudi Arief Manager Government Affairs & Operation Support North Area, serta Achmad Ubaydillah Bahschen Team Manager Hydrocarbon & Transportation PT CPI. Kegiatan ini merupakan salah satu

20

bentuk dari wujud nyata prinsip PT CPI dalam menjalankan operasinya, yaitu “Lakukan pekerjaan dengan selamat, atau tidak sama sekali” dan da “Selalu ada waktu untuk melakukan pekerjaan dengan benar”. Didukung oleh SKK Migas, PT CPI secara rutin mengadakan kampanye keselamatan berkendara tidak hanya bagi para pekerja tapi juga bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Siswa-siswi SMA 1 Dumai mendapatkan penjelasan dari Iptu Burnaidi yang memberikan materi peraturan lalu lintas dan tata cara mengemudi yang sesuai dengan peraturan.

Sedangkan Afriadi dari Tim Health, Environment & Safety PT CPI memberikan materi tentang pentingnya berkendara yang selamat dan tata cara mengemudi yang selamat termasuk cara menggunakan helm yang benar. Dari Badan Narkotika Nasional Dumai, Miardi memberikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya bila digunakan lalu berkendara. Rudi Arief menjelaskan bahwa melindungi manusia dan lingkungan merupakan salah

satu nilai yang dianut dan dijalankan oleh Perusahaan. ”Kami akan terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan and menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar area operasi PT CPI,’’ kata Rudi Arief. Sementara Juliana, perwakilan SMA 1 Dumai, menyampaikan bahwa acara ini sejalan dengan rencana program sekolah yang belum terlaksana, sehingga kegiatan sangat membantu sekolah.

Kegiatan serupa telah dilaksanakan SKK Migas – PT CPI beberapa waktu yang lalu, antara lain di stand SKK Migas pada Pekanbaru Expo, dimana PT CPI mengundang siswa-siswi dari SMAN 13, SMKN 7 Rumbai serta SMKN 1 Minas pada edukasi industri migas dan kampanye keselamatan berkendaraan. Di Duri, selain kampanye keselamatan berkendara, siswasiswa SMAN 1 Pinggir dan SMKN 1 Kandis juga memperoleh materi mengenai jarak aman dan keselamatan pada pipa migas serta potensi dan risiko bahaya jaringan listrik bertegangan tinggi di sekitar daerah operasi CPI. PT. CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT. CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT. CPI Indonesia menjadi salah satu produse minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai Chevron di Indonesia dapat diakses melalui www.chevronindonesia.com.***

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

Bupati Bangga karena Jumlah Hewan Kurban Bertambah “Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh peserta pawai takbir, di tengah hujan lebat mereka masih tetap di dalam barisan, mudah mudahan hujan ini segera cepat reda.”

B

UPATI Siak H Syamsuar yang di dampingi Wakil Bupati Siak H Alfedri melepas secara resmi pawai takbir menyambut hari raya Idul Adha 1438 hijeriah, yang berlangsung di depan kediaman Abdi Peraja kampung Rempak Siak Sri indrapura, Selasa 21/8/2018.

Pelaksanaan pawai takbir menyambut hari raya Idul Adha 1439 hijeriah di kota Siak berlangsung meriah.

Meskipun acara pelepasan pawai berlangsung dalam guyuran hujan.

Namun tidak menurunkan semangat para peserta pawai untuk tampil di hadapan undangan.

Bupati Siak H Syamsuar seusai acara saat di temui mengatakan, ini merupakan tradisi masyarakat kita sejak dahulu, dalam menyambut hari raya islam kita selalu melaksanakan pawai takbir menyambut hari raya baik Idul Fitri juga hari raya Kurban.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta pawai takbir, di tengah hujan lebat mereka masih

tetap di dalam barisan, mudah mudahan hujan ini segera cepat reda,” doa sang Bupati.

Dikatakan H Syamsuar lagi, kita bersama sama menyambut hari raya Idul Adha, melakukan pawai takbir keliling kota, tujuan dengan pawai takbir ini, diharapkan hari raya qurban yang akan kita laksankan besok lebih meriah dan umat muslim merayakannya penuh kebahagiaan dan suka cita.

Pada momen yang sama saat Bupati Siak H Syamsuar saat menyampaikan sambutan pada Sholat Idul adha di halaman Siak bermadah kota Siak, dihadapan ribuan jemaah ia mengatakan, tahun lalu angka qurban yang di laksanakan masyarakat kabupaten siak cukup tinggi. Ini menunjukan masyarakat sudah sadar akan manfaat berqurban. “Alhamdulillah tahun ini dari laporan kepala dinas peternakan dan perikanan angka partisipasi masyarakat dalam berqurban cukup tinggi, saya harapkan tahun

depan terus meningkat,”terangnya.

Katanya lagi, menghimbau kepada masyarakat muslim yang berkecukupan agar melaksanakan qurban pada saat hari raya Idul Adha, sebagai wujud rasa sukur kita kepada Allah, atas reski yang di dapat di salurkan dalam bentu ikut serta berqurban di daerahnya masing masing.

“Kemarin saya juga telah mengingatkan kepada dinas sosial agar mengkoordinasikan penyaluran daging qurban kepada masyarakat, agar penyebarannya dapat merata, supaya tidak ada masyarakat yang tidak dapat daging qurban,” terang Syamsuar.

Dari rekap jumlah hewan qurban yang di keluarkanoleh Kemenag Siak pada hari raya Idul Adha 1439 hijeriah tahun 2018 di kecamatan se kabupaten Siak. Untuk hewan jenis kerbau berjumlah 94 ekor, sapi berjumlah 1776 ekor sedangkan kambing berjumlah 516 ekor jumlah keseluruhan 2386 ekor hewan qurban. Yang tersebar di 401 titik kurban se Kabupaten Siak.***

21

Pemerintah Kabupaten

Risalah

B

ANYAK ulama yang mencoba membaca arti, makna, dan hakikat idul adha qurban, namun tak banyak yang menyuguhkan tafsir idul adha qurban yang komprehensif sehingga menjadi satu nilai pembelajaran dari peristiwa penyembelihan qurban oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Ismail. Hampir semua media online Islam sebatas menjelaskan arti, makna dan hakikat idul adha qurban sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.

Selain makna idul adha qurban itu, sepertinya agak susah mencari arti dan hakikat ibadah idul adha qurban yang paling mendasar, mengakar, dan mendalam agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, redaksi Islamcendekia.com mencoba melakukan penelusuran akademis berbasis tasawuf untuk mendapatkan arti, makna, dan hakikat ibadah idul adha qurban.

Arti Qurban Idul Adha Arti kata idul adha qurban ada dua makna. Pertama, arti qurban adalah dekat yang diambil dari bahasa Arab Qarib. Pandangan umum mengatakan bahwa qurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua, arti qurban adalah udhhiyah atau bisa dikatakan dhahiyyah yang artinya adalah hewan sembelihan. Dari arti makna qurban ini, maka menjadi tradisi sebagaimana lazim dilakukan umat muslim di dunia untuk menyembelih hewan dengan cara kurban atau mengorbankan hewan yang menjadi sebagian hartanya untuk kegiatan sosial.

“Tradisi kurban dalam hari raya idul adha memiliki dua dimensi. Pertama, makna qurban memiliki dimensi ibadah-spiritual. Kedua, makna qurban punya dimensi sosial,” ujar Lismanto, pencetus teori aktualisasi syariat (dalam Hukum Islam Progresif, 2014) saat dihubungi Islamcendekia. com via telepon.

Dimensi ibadah dalam tradisi qurban, lanjut Lismanto, sudah jelas menjadi bentuk ketaatan hamba kepada Tuhannya.

Ketaatan itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas sepenuhnya, sehingga kita menjadi dekat dengan Allah. Hal inilah yang dimaksud qurban dalam pengertian ibadah, yakni qarib.

Sementara itu, tutur Lismanto, dimensi sosial dalam tradisi qurban sudah bisa dibaca dengan kasat mata bahwa ibadah qurban memberikan kesejahteraan kepada lingkungan sosial berupa daging kurban yang notabene hanya bisa dijangkau kalangan elite. “Ini berlaku di desa, bukan di kota-kota yang memang sudah terbiasa makan daging. Dengan qurban dari perspektif sosial, ini menjadi bagian dari ketakwaan kita kepada Allah secara

22

siak

Arti, Makna dan Hakikat dari Idul Adha Qurban “Jadi, Allah selalu memerintah hamba-Nya untuk selalu mengharmonisasikan antara ibadah vertikal (hablum minallah) dan ibadah horizontal (hablum minannas). Keduanya berjalan beriringan tanpa ada sekat dan harus senantiasa berdialektika.” horizontal,” imbuh Lismanto. “Jadi, Allah selalu memerintah hamba-Nya untuk selalu mengharmonisasikan antara ibadah vertikal (hablum minallah) dan ibadah horizontal (hablum minannas). Keduanya berjalan beriringan tanpa ada sekat dan harus senantiasa berdialektika,” tutur Lismanto.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa arti qurban dalam tradisi idul adha memiliki dua makna. Makna pertama merujuk pada kata qarib yang identik pada ibadah vertikal, dan arti qurban kedua merujuk pada makna kata udhhiyah atau dhahiyyah yang dilekatkan pada ibadah horizontal.

Kurban idul adha diambil dari bahasa Arab, yaitu qaruba, yaqrabu, dan qurban wa qurbaanan di mana artinya adalah mendekati atau menghampiri. Sementara itu, arti kata qurban secara harfiah berarti hewan sembelihan yang diambil dari kata udhhiyah atau dhahiyyah.

Makna Qurban Idul Adha Makna dan arti adalah dua kata yang bisa jadi berbeda. Arti lebih kepada arti secara eksplisit atau kasat mata. Sementara itu, makna mengharuskan sebuah tafsir yang mendalam atas suatu teks. Dari sini makna qurban dalam tradisi idul adha dimaknai lebih dalam sebagai sebuah bentuk ketakwaan kita kepada Allah.

Makna qurban dalam idul adha adalah bahwa kita harus ikhlas dalam menjalankan cobaan dari Allah. Kata lainnya adalah saat kita “disembelih” Allah, maka ikhlaslah dan bertawakal sehingga dengan keikhlasan itu kita akan mendapatkan “domba” sebagai penggantinya.

Sayangnya, saat kita menjadi bagian dari sembelihan Allah, kemungkinan kita tidak ikhlas dan berat sehingga tentu kita tidak mendapatkan gantinya berupa domba. Oleh karena itu, atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita karena cobaan dari Allah, kita mesti ikhlas menjalaninya.

Muhammad Ainun Najib atau yang

lebih akrab disapa Cak Nun dalam hal quran idul adha, menjelaskan, kalau kita sedang “disembelih” Allah, maka kita harus ikhlas dan tulus agar kita mendapatkan domba sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail. Masalahnya, kita seringkali tidak ikhlas saat disembelih Allah. Inilah hal yang paling berat, yaitu ikhlas dan tulus. Demikian arti dan makna qurban dalam idul adha menurut Emha (Muhammad) Ainun Najib (Cak Nun).

Hakikat Qurban Idul Adha Hakikat qurban idul adha adalah bahwa kita harus kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Karena manusia dan jin tidaklah diciptakan, kecuali untuk beribadah.

Sebagaimana ujian Allah kepada nabi Ibrahim, hikmah dari segala peistiwa qurban tidak lain tidak bukan adalah untuk memperoleh ridha Allah melalui ibadah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Namun, tidak sekadar ibadah, kita harus ikhlas dalam menjalankan setiap perintah Allah. Kalau tidak, apa yang kita kerjakan dan menurut kita ibadah, itu menjadi sia-sia karena tidak dilakukan dengan ikhlas. Inilah hakikat dari peristiwa qurban dalam idul adha.

Sebagaimana arti kata qurban yang bermakna qarib atau dekat kepada Allah, maka hakikat kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Karena itu, makna qurban dalam pengertian Islam adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah melalui lantaran hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih.

Dengan begitu, kita merelakan sebagian harta kita yang sebetulnya milik Allah untuk orang lain. Ini menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Syaratnya, dalam qurban kita harus benar-benar untuk mencari ridha Allah, bukan untuk yang lain. Inilah hakikat qurban dalam Islam yang sebenarnya. (int)

Infotorial Pemkab Siak

Syamsuar: Persentase Rasio Elektrifikasi di Siak 94 % T

“Pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan terimakasih atas masuknya aliran listrik di desa Lubuk Jering, listrik PLN merupakan fasilitas yang sudah sangat lama dinanti masyarakat.”

AHUN ini persentase rasio elektrifikasi di Kabupaten Siak naik menjadi 94 %, setelah peresmian penyalaan listrik di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau, Selasa (28/8/2018).

Kampung Lubuk Jering menjadi pusat pelaksanaan kegiatan peresmian penyalaan listrik bagi 17 Desa se-Provinsi Riau yang menikmati penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Gubernur Riau Andi Rahman dan Bupati Siak H Syamsuar, serta General Manager (GM) PT. PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau Irwansyah Putra dan sejumlah pejabat pemerintahan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Siak Syamsuar mengucapkan terimakasih kepada PLN yang berupaya agar listrik bisa dinikmati masyarakat di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau. “Pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan terimakasih atas masuknya aliran listrik di desa Lubuk Jering, listrik PLN merupakan fasilitas yang sudah sangat lama dinanti masyarakat”, kata Syamsuar.

Setelah masuknya listrik di desa Lubuk Jering sambung Syamsuar, persentase rasio elektrifikasi di Kabupaten Siak telah mencapai 94%.

Untuk di Kabupaten Siak kata dia, masih ada beberapa desa yang belum masuk listrik, yakni desa Teluk lancang di Kecama-

tan Sungai Mandau, Desa Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit, desa Tumang di Kecamatan Siak, dan desa Rantau bertuah di Kecamatan Minas. “Kedepan, saya berharap PLN bisa membantu mengalirkan listrik ke desa yang belum masuk aliran listrik tersebut”, harapnya.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, juga mengucapkan selamat kepada masyarakat Kampung Lubuk Jering yang telah dialiri listrik. “Semoga dengan adanya aliran listrik ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan pergunakan lah dengan sebaik mungkin” kata dia.

Sementara itu, GM PT. PLN Irwansyah Putra mengatakan, Desa Lubuk Jering, merupakan salah satu dari 17 desa di Provinsi Riau yang masuk kedalam Desa yang di aliri listrik untuk tahun 2018. “Setelah masuknya aliran listrik di 17 desa tersebut, menambah rasio elektrifikasi Provinsi Riau menjadi 91.39%. Dari 1899 desa di Provinsi Riau, 160 desa belum dialiri listrik dan InsyaAllah tahun 2019 seluruh desa di Provinsi Riau akan di aliri listrik”, jelas Irwansyah.

Peresmian penyalaan listrik di desa Lubuk Jering, ditandai dengan penekanan sirine dan penyalaan saklar listrik dirumah masyarakat secara serentak oleh Gubernur Provinsi Riau, Bupati Siak, GM PT. PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau, serta Camat Sungai Mandau Novendra Kasmara.***

23

DPRD

S

Provinsi Riau

elain agenda tersebut, DPRD juga menggelar paripurna penutupan masa sidang II (Mei-Agustus) serta pembukaan masa sidang III (September-Desember), meskipun jumlah anggota yang hadir hanya 29 dewan dari ketentuan kuorum, yang seharusnya 34. Dalam sidang yang dipimpin Wakil DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Kamis, (30/8/2018) menyatakan, pihaknya sendiri memaklumi minimnya kehadiran anggota. Pasalnya, sidang ini digelar setelah masa reses anggota DPRD Riau pada 2429 Agustus lalu.

“Kita berharap, sidang paripurna ini bisa kuorum, juga untuk paripurna - paripurna berikutnya. Tetapi, karena hanya agenda penyampaian masa sidang ketiga, jadi tetap kita laksanakan,” ujar Kordias. “Mungkin karena sehabis masa reses di daerahnya masing - masing, jadi banyak yang belum kembali ke kota. Nanti akan kita sampaikan ke fraksi untuk memberitahukan anggotanya agar segera hadir disidang paripurna,” paparnya.

“Sebagai pimpinan, tentu kita harapkan pada paripurna berikutnya, para anggota dewan bisa hadir dan memenuhi kuorum paripurna. Akan tetapi karena paripurna ini hanya penyampaian masa sidang ke tiga jadi tetap bisa dilaksanakan,” kata Kordias Pasaribu usai paripurna.

Politisi PDIP ini menambahkan, ia memaklumi minimnya kehadiran anggota dewan. Ia beranggapan, mungkin anggota dewan masih banyak yang belum kembali ke Kota Pekanbaru usai melakukan reses di daerah pemiliha masingmasing. “Kita akan bicarakan ini dulu dengan ketua fraksi, kita sampaikan ke ketua fraksi untuk memberitahukan anggotanya agar bisa hadir di setiap paripurna,” jelasnya.

Dalam jadwal yang disusun, selain membuka masa sidang III, agenda paripurna kali ini yakni, penutupan masa sidang II (Mei-Agustus) tahun 2018.

Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Raperda penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika adiktif lainnya sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir kepala daerah.

Selanjutnya, Kordias yang dalam sidang didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, dan Sunaryo juga membenarkan pembatalan agenda Ranperda narkoba akibat jumlah dewan yang tidak mencapai kuorum tersebut.

“Kita undur dulu agenda tentang narkobanya, karena tadi tidak kuorum,” pungkasnya.

Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba atau narkotik, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA) merupa-

24

advertorial DPRD Prov Riau

Sidang Ranperda Narkoba akan Segera Digelar di DPRD Riau DPRD Provinsi Riau menggelar sidang paripurna Ranperda (rancangan pertaturan daerah) satu agenda tentang Ranperda penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zak adiktif lainnya, Kamis (30/8/2018). Sayang agenda itu diundur karena anggota yang hadir tidak kuorum. kan payung hukum yang akan dihasilkan daerah untuk mendukung Pemberantasan Narkoba Riau. Ranperda ini tengah dibahas DPRD Riau melalui pansus Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan Napza DPRD Riau.

Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan Penyalahgunaan Napza DPRD Riau Taufik Arrakhman mengungkapkan, perda ini nantinya akan menjadi payung hukum yang mendukung penanggulangan Napza di Riau. “Sehingga, produk hukum perda ini nantinya akan mendukung penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Riau,” ungkap Taufik kepada wartawan.

Politisi Gerindra ini menerangkan, pansus juga sudah melakukan hearing bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dan pengelola tempat hiburan malam yang beroperasional di Pekanbaru untuk memberikan masu-

kan terhadap perda yang tengah digarap DPRD Riau.

Masukan dari BNNP Riau dinilai perlu selaku salah satu pihak berwenang melakukan pemberantasan narkoba. Sementara itu, pihak hiburan malam dinilai sebagai tempat yang sering ditemukan sebagai tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Sehingga, antisipasi perlu dilakukan untuk menanggulangi peredaran dan pemberantasan narkoba di Riau.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mendukung ranperda tersebut. BNNP Riau melalui Kabid Penindakan BNN Riau, Haldun mengungkapkan ranperda ini memperkuat aturan yang sudah ada seperti UU nomor 35 tahun 2009 untuk pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Riau.

Karena dapat memperkuat aturan yang sudah ada untuk dapat memberikan

sanksi terhadap pihak penggung dan penyedia tempat atau tempat hiburan yang menyediakan penyalahgunaan narkoba di Riau.

Sebelum dibahas untuk diputuskan di sidang paripurna, sejumlah langkah dan upaya telah dilakukan untuk menyiapkan ranperda dimaksud. Antara lain, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melakukan observasi ke Balai Besar Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional (BNN) Reprublik Indonesia di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Lido, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam observasi tersebut seluruh anggota Komisi A DPRD Riau menghadirnya yaitu Ketua Komisi A H Hazmi Setiadi MT, Wakil Ketua Dr Taufik Arrahman, SH, MH, T Rusli Ahmad SE, Yuliasman SSi, Sewitri SE, Addy A M Yatim MSi, Hj Misa Roza, HM Yusuf Sikumbang, Yurnalis dan DR H Ilyas HU MH. “Observasi yang kita lakukan, dalam rangka menambah wawasan dan melihat langsung bagaimana kondisi sekaligus pengelolaan rehabilitasi di Balai Besar,” ujar Taufik Arrakhman, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Selasa (14/11/17).

Dikatakan Taufik, dalam observasi komisi A di Balai Besar Rehabilitasi BNN tersebut untuk melihat secara langsung bagaimana BNN dalam mengelola dan merehabilitasi para pengguna narkoba.

Komisi A juga melihat bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan dalam merehabilitasi para pengguna narkoba.

Selian itu kata Taufik, yang tidak kalah penting dalam observasi tersebut adalah bagaimana pendekatan secara pribadi yang dilakukan para pengelola.

Sebab, dalam pengelolaan tersebut tidak

lah gampang. Selain pengobatan, pembinaan mental dan spiritual juga dilakukan.

“Jadi pola ini yang coba kita adopsi walau tidak semaksimal mungkin, karena disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Taufik. Rehabilitasi, kata Taufik, sangat dibutuhkan daerah, sebab tak mungkin daerah hanya berkonsentrasi di Rehabilitasi nasional.

Observasi Komisi A tersebut sharing dalam melakukan rehabilitasi, bagaimana pola-pola menangulangi narkotika terutama penanganannya. Seperti diketahui, rehabilitasi ini adalah penanganan secara khusu bagi korban yang telah terpengaruh narkotika dan psikotropika. Ini dilakukan agar pulih dan bebas dari pengaruh narkotika.

Saat ini Panitia Khusus Perda penanganan Narkotika dan Psikotropika (Napsa) sudah terbentuk dan merupakan inisiatif komisi A. Melihat perjalanan pansus yang belum sampai kesana.

Komisi A melakukan obeservasi sebagai masukan untuk pansus Napsa. Karena anggota Pansus Napsa juga merupakan dari komisi A. Hasil Observasi ini nantinya dituangkan didalam perda yang akan dijadikan

payung dalam menangani narkotika. Perda tersebut juga untuk menyempurnakan penanggulangan narkotika didaerah.

Dalam perda ini seluruhnya bertanggung jawab untuk membantu penanganan narkotika secara kedaerahan. “Memang rehabilitasi disetiap daerah sudah ada secara nasional namun dukungan maksimal dari daerah tersebut belum terlaksana. Untuk itulah Perda itu nantinya menjadi paying kita melaksanakan penanggulangan narkotika baik rehabilitasi terutama pencegahan,” ujarnya.

Semuanya harus bersinergi baik pencegahan, sector usaha, sector masyarakat, maupun sector pendidikan.

Agar penyalahgunaan narkotika tidak meluas dibuatkan perda. Pemakai merupakan korban, ini harus perlu dipulihkan.

“Di sinilah kita berusaha bagaimana melalui pansus ini pencegahan dan rehabilitasi makin maksimal dalam masalahmasalah pencegahan,” tambah Taufik.

Dalam kunjungan observasi tersebut anggaran untuk rehabilitasi sangat mendukung. Mereka memang fokus bagaimana para pengguna narkoba ini bisa direhabilitasi dan nantinya tidak mau mengkonsumsi narkoba lagi. Lebih lanjut ia mengatakan, hasil observasi akan dikoordinasikan dengan Pansus Raperda Narkotika yang mayoritas anggota Pansusnya berasal dari Komisi A. Raperda ini merupakan inisiatif dari Komisi A. “Nah kebetulan anggota Pansus banyak dari Komisi A, maka saya rasa Raperda ini tidak akan mengalami kendala dalam pembahasannya. Terpenting, hasil observasi akan dikoordinasikan dengan Pansus,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini berharap, pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung Raperda Narkotika yang saat ini tengah dibahas. Termasuk, soal anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba. “Hari ini dari informasi yang beredar, Provinsi Riau masuk dalam lima besar provinsi paling rawan terhadap narkotika. Soal narkoba ini memang harus mendapat penanganan yang serius, tidak boleh main-main,” tegasnya.

Di Riau sendiri diakuinya sudah ada tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Namun, masih perlu peningkatan sarana dan prasarana, termasuk anggaran.

Jika hal ini terwujud, maka para pengguna narkoba dari Riau tidak perlu lagi direhabilitasi di Lido, cukup di Riau. “Persoalan ini merupakan tanggungjawab moral kita bersama. Jika tempat rehabilitasi di Riau katakanlah seperti di Lido, maka para pengguna narkoba dari Riau cukup direhabilitasi di sini saja,” tutupnya. (adv/ hms/bic/grc/npc/e2)

25

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Siak

siak

Ke Depan Bupati Siak Berharap Tak Ada Lagi Sekolah Unggulan P EMKAB Siak melakukan kerjasama dengan Tanoto Foundation atau Yayasan Bhakti Tanoto terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak.

Kerjasama itu ditandai dengan Kesepakatan Bersama yang di tanda tangani oleh Bupati Siak Syamsuar dengan Ketua Yayasan Bhakti Tanoto yang diwakili oleh Stuart Weston, Selasa (7/8/2018) di Kantor Bupati Siak.

Menurut penjelasan dari Direktur Pelita Pendidikan Yayasan Bhakti Tanoto, Stuart Weston, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Hasil yang diharapkan dari kerja sama ini ungkapnya, adalah peningkatan kualitas pengajar (guru) dalam sekolah terkait pembelajaran dan manajemen sekolah yang baik.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan potensi setiap anak untuk mewujudkan masa depannya yang lebih baik, melalui bahan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada teori,” jelas Stuart Weston yang fasih berbahasa Indonesia.

Pada tahap awal, kata dia, kerjasama ini berlangsung selama 3 tahun dan pihak Tanoto akan melatih kepala sekolah dan guru-guru di 28 sekolah terpilih untuk meningkatkan kapasistasnya dalam mengimplementasikan pembelajaran aktif, manajemen sekolah dan budaya baca.

26

kecantikan

Mengenal Manfaat Buah Rambutan untuk Kecantikan Selain untuk menjaga kesehatan rambut, buah rambutan juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit seperti mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mencegah dan menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

A “Kami sangat mendukung dengan program ini, apalagi pihak yayasan tersebut sangat komit membantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita di daerah.”

Di kesempatan itu, Bupati Siak Syamsuar menyambut baik program yang dilaksanakan oleh Yayasan Bhakti Tanoto ini. Dirinya berharap melalui program ini bisa meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok kampung. Ia mengaku sudah lama mengetahui kontribusi Tanoto Foundation dalam pendidikan di Indonesia. “Kami atas nama pemkab Siak mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Bhakti Tanoto yang peduli dengan mutu pendidikan di kabupaten Siak,” ucap Syamsuar di ruang Raja Indra Pahlawan.

Bupati Siak dua periode itu tampak begitu antusias, karena Tanoto Foundation ini memiliki program peningkatan kualitas pendidikan yang bekerjasama dengan kementerian pendidikan, kementerian agama, kemenristekdikti, pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia. “Dengan adanya program ini diharapkan tak ada lagi istilah sekolah unggulan, karena mutu sekolah dan kualitas pendidikan sudah merata keseluruh kampung,” kata Syamsuar.

Dilain pihak, Lila Delila salah seorang peserta usai acara mengatakan kualitas pendidikan di daerah, salah satunya ditentukan oleh kualitas para gurunya. Guru yang berkompeten akan bisa mendidik anak-anak menjadi manusia unggul yang bisa berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

“Kami sangat mendukung dengan

program ini, apalagi pihak yayasan tersebut sangat komit membantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita di daerah,” kata Lila guru SMPN 1 Sungai Apit itu.

28 guru dan kepala sekolah se kabupaten Siak yang terpilih, terdiri dari 16 sekolah dasar (SD), 4 Madrasah Ibtidayah (MI), 6 SMP dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berada di 4 kecamatan yakni, Siak, Mempura, Sabak Auh dan Sungai Apit.

Tanoto Foundation merupakan lembaga nirlaba yang didirikan oleh Sukanto Tanoto bersama Tinah Bingei Tanoto dengan fokus pada penyediaan dana untuk mendukung program pendidikan serta pemberdayaan.

Bantuan yang diberikan berupa teknis pelatihan dan pendampingan untuk guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. Melalui program Pelita Pendidikan akan bersinergi dengan program-program pemerintah yang pelaksanaannya difokuskan pada wilayah yang belum tercakup oleh program sejenis. Lokasi sekolah dan madrasah mitra yang dipilih ada di daerah perkolotaan dan dipedesaan agar ada alternative pilihan sekolah acuan yang berhasil dalam mengembangkan pembelajaran aktif, dan budaya baca untuk meningkatkan hasil belajar siswa.***

PA manfaat rambutan untuk kecantikan dan bagaimana cara pemakaiannya? ketahui disini.

Rambutan merupakan jenis buah yang tergolong unik karena bentuknya yang bulat dan di penuhi dengan menyerupai rambut, sehingga di sebut dengan buah rambutan. Buah ini memiliki rasa yang manis dan sedikit asam sehingga memberikan rasa segar bagi yang mengkonsumsinya.

Buah rambutan asli dari Indonesia juga banyak tumbuh di asia tenggara, sehingga sangat mudah untuk ditemukan.

Selain memiliki rasa yang enak dan menyegarkan, buah ini memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Hal ini dikarenakan buah rambutan memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, protein, kalsium, potassium, magnesium, fosfor, zat besi.

Selain itu, buah rambutan juga memiliki senyawa antioksidan yang sangat tinggi yang sangat bermanfaat dalam menangkal serangan radikal bebas. Maka dari itu, buah rambutan sangat di percaya berkhasiat dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan dan kecantikan.

Berikut ini merupakan beberapa manfaat buah rambutan untuk kecantikan, diantaranya yaitu : Menjaga kesehatan rambut Buah rambutan dipercaya sangat berkhasiat dalam menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala, sehingga dangat bermanfaat dalam mencegah masalah rambut seperti rambut rontok, rambut bercabang, rambut berminyak, rambut kering, ketombe dan masih banyak lagi manfaat untuk kesehatan rambut lainnya.

Caranya yaitu : Siapkan beberapa buah rambutan yang telah matang, lalu ambil dagingnya saja. Setelah itu, haluskan dengan menggunakan blender dan tambahkan sedikit air. Kemudian oleskan keseluruh rambut anda sambil di pijat-pijat secara lembut agar sari buah rambutan dapat meresap kedalam kulit kepala, lalu diamkan selama 30 menit dan bersihkan dengan keramas menggunakan sampo yang biasa anda pakai sehari-hari.

Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali, rasakan hasilnya setelah 3-4 kali pemakaian.

Menjaga kesehatan kulit Selain untuk menjaga kesehatan rambut, buah rambutan juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit sep-

erti mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mencegah dan menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

Caranya yaitu : Pertama-tama siapkan beberapa buah rambutan yang telah matang, lalu kupas dan pisahkan dengan bijinya.

Setelah itu haluskan dengan menggunakan blender dan tambahkan sedikit air, lalu oleskan pada kulit wajah ataupun kulit lainnya. Kemudian diamkan selama 20 menit, lalu bersihkan. Lakukan perawatan diatas dengan teratur setiap malam sebelum tidur.

Menurunkan berat badan Buah rambutan memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, selain itu buah rambutan juga mengandung karbohidrat dan serat yang sangat bermanfaat dalam membantu menurunkan berat badan secara alami. Mengkonsumsi buah rambutan dapat memberikan efek mengenyangkan lebih lama, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi bagi yang menjalankan program diet.

Baca lebih lanjut Manfaat buah rambutan untuk diet dalam usaha untuk membantu program diet anda.

Caranya yaitu, konsumsi buah rambutan 200 gram setiap hari pada pagi hari sebelum makan siang.

Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat buah rambutan untuk kecantikan. (int)

27

Pemerintah Kabupaten

siak

“Sarasehan Migas ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan rembuk Nasional dalam rangka meningkatkan peran perusahaan Daerah Hulu Migas dan Pemerintah Daerah penghasil Migas untuk membantu menaikan produksi hulu migas nasional.”

W

ABUP (Wakil Bupati) Siak Drs. H. Alfedri M.Si. enghadiri acara Sarasehan Migas dan Diskusi Nasional Migas yang dihadiri langsung oleh Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan yang dipusatkan di Gedung Griya Jenggala Jakarta,Rabu(8/8/18).

Dikatakan Wakil Bupati Siak H.Alfedri ketika ditemui usai acara menerangkan,Aspermigas adalah asosiasi yang anggotanya terdiri dari perusahaan hulu migas nasional yang memiliki kontrak TAC(tehnical Assistance Contract) dengan pemerintah SKK Migas dan kontrak kerja sama operasi dengan Pertamina Hulu Migas.

Dalam acara Sarasehan ini juga diadakan diskusi nasional migas yang bertemakan Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan

28

Infotorial Pemkab Siak

PT RAPP

infotorial PT RAPP

Terbang ke Jakarta, Wabup Alfedri Ikut Sarasehan Migas Sektor Hulu Migas bersama Kepala Daerah yang hadir.

“Sarasehan Migas ini bertujuan untuk melakukan diskusi dan rembuk Nasional dalam rangka meningkatkan peran perusahaan Daerah Hulu Migas dan Pemerintah Daerah penghasil Migas untuk membantu menaikan produksi hulu migas nasional guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta menjaga lingkungan daerah operasi hulu migas dari berbagai potensi kerusakan lingkungan dan kecelakaan seperti yang terjadi peristiwa kebakaran akibat semburan liar sumur minyak di Perlak,Aceh”,tutupnya.

Dalam acara Sarasehan ini dihadiri oleh Mentri ESDM bapak Ignasius Jonan,yang memberikan arahan tentang langkah langkah kebijakan pemerintah untuk memberdayakan perusahaan perusahaan migas nasional.***

Lagi, PT RAPP Terima Penghargaan Bendera Emas dari Kemanaker RI “Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pekerja, pengusaha, perusahaan, dan berbagai pihak terkait untuk menerapkan K3.

Penerapan K3 dapatmeningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.”

PENGHARGAAN demi penghargaan terus saja didulang oleh PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper). Terakhir, perusahaan penghasil pulp itu kembali menerima penghargaan Sertifikat dan Bendera Emas pada acara K3 Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Hotel Bidakara Jakarta.

Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap RAPP atas pencapaian tertinggi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatandan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam periode tahun 2015 hingga 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (SekjenKemnaker), Hery Sudarmanto memberikan langsung penghargaan tersebut dan diterima oleh Robert L Sitorus selaku Loss Prevention & Control (LPnC) Head PT RAPP. “Penghargaan K3 diberikan kepada perusahaan yang berhasil melaksanakan K3. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi pekerja, pengusaha, perusahaan, dan berbagai pihak terkait untuk menerapkan K3. Penerapan K3 dapatmeningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M HanifDhakiri, saat memberikan sambutan pada acara Penghargaan K3 yang dibacakan oleh Sekjen Kemnaker, HerySudar-

manto.

Pada saat bersamaan, Robert mengungkapkan penghargaan bendera emas ini adalah bukti dari komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh karyawan RAPP dalam menerapkan SMK3 di tempat kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. “Penghargaan ini membuktikan bahwa pimpinan RAPP berkomitmen terhadap pelaksanaan K3 dan adanya peran aktif karyawan untuk ikut serta mengimplementasikan SMK3 di tempat kerja,” ujar Robert.

Selain itu, sebagai salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia, RAPP juga mendorong dan membina para mitra kerjanya untuk melakukan audit SMK3. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas kerja baik secara internal maupun eksternal guna memastikan produktivitas para karyawan.

“Kita bahkan mendorong dan membina lebih dari 20 kontraktor atau mitra kerja untuk melakukan audit eksternal SMK3 di tahun 2018 ini. Ini adalah audit keenam dengan pencapaian tertinggi yang artinya seluruh karyawan dan *stakeholders* paham SMK3 dan mengimplementasikannya dengan baik dan benar di tempat kerja”, ungkap Robert.***

29

Pemerintah Provinsi

Advertorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Direksi PT DS Diminta Siapkan Rancangan Bisnis ke Depan

Pj Gubsu di HUT RI k3-73

Momentum Kebangkitan dan Kemerdekaan Pembangunan

“Secara berangsur-angsur, kita lanjutkan, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Sumut, tetapi juga peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan keberpihakan pada pemerataan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.”

P

ENJABAT (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo, mengharapkan suka cita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tidak hanya menjadi momen seremonial semata, tapi juga momentum kebangkitan dan kemerdekaan pembangunan di segala sektor.

“Secara berangsur-angsur, kita lanjutkan, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Sumut, tetapi juga peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, dan keberpihakan pada pemerataan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Eko usai menjadi Inspektur Upacara Kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (17/8).

Eko Subowo yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Sabrina, mengimbau agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumut bersatu, bekerja keras, dan bahu membahu mewujudkan program-program pembangunan.

“Sesuai dengan tema Perayaan HUT tahun ini, Kerja Kita Prestasi Bangsa, bersama-sama kita wujudkan program-program prioritas nasional yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Kemarin, kita menden-

30

gar pidato pengantar RAPBN 2019, infrastruktur jadi salah satu fokus penting, khususnya infrastruktur konektivitas dan ekonomi,” jelasnya.

Eko juga menyinggung masalah energi di Sumut. Kata Eko, Sumut telah ditetapkan menjadi salah satu provinsi untuk menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sesuai dengan acuan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk menggunakan energi terbarukan. Sumut merupakan salah satu lumbung energi baru terbarukan, termasuk panas bumi, air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan lainnya.

“Sebentar lagi, jika semua rampung, semoga Sumut bisa menjadi provinsi surplus listrik. Sehingga, bisa menyumbang tenaga listrik untuk provinsi-provinsi lain yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Eko juga berpesan agar masyarakat Sumut senantiasa menjaga ketertiban dan meningkatkan suasana kondusif yang selama ini telah terjaga. “Khususnya untuk menyambut pesta demokrasi yaitu pemilu presiden dan legislatif tahun 2019,” ungkap Eko, sebagaimana dilansir analisadaily.

Dalam upacara tersebut turut hadir Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, selaku

pembaca teks proklamasi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, unsur Forkopimda, dan Pimpinan OPD Sumut.

Untuk memeriahkan perayaan HUT ke73 Kemerdekaan RI, selain melaksanakan upacara bendera yang dipimpin Pj Gubsu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) juga melakukan penilaan dekorasi ruangan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Kriteria kebersihan, kerapian, keasrian dan keramahtamahan menjadi poin penting dalam lomba ini.

Tim Penilai Lomba Dekorasi Ruang dalam rangka menyambut HUT ke-73 Kemerdekaan RI, Bidasari Daulay dalam kunjungannya ke beberapa ruangan biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) menyebutkan bahwa tujuan dari perlombaan tersebut adalah untuk melihat bagaimana suasana yang ada pada masing-masing OPD tersebut dengan kriteria yang disebutkan. “Tujuan akhirnya untuk memotivasi seluruh OPD dan Biro di Pempov Sumut untuk lebih baik lagi. Baik soal penataan ruangan maupun pelayanan yang ramah,” ujar Bidasari.

Dalam penilaian tersebut, lanjut Bidasari, pihaknya berkerja bersama dengan

beberapa orang dari OPD atau instansi berbeda. Diantaranya ada Nani Jufri dari TP-PKK Sumut, Ny Suriadi dan Ny Ferlin Nainggolan dari Dharmawanita, Mhd Rifai dari Biro Binsos serta Unggul Sitanggang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.

Selain itu, juga dalam rangka mengarahkan agar penataan ruangan di seluruh OPD tidak hanya dilakukan pada saat menyambut HUT RI atau perayaan khusus lainnya. Tetapi bagaimana menjaga kerapian, kebersihan, keasrian dan keramahtamahan layanan secara berkesinambungan. Sehingga tata kelola ruangan terlihat baik sepanjang tahun.

Pun begitu, Bidasari mengakui bahwa ada perbedaan kondisi dan luas ruangan antara OPD (dinas dan badan) dengan Biro di lingkungan Kantor Gubernur Sumut.

Dengan begitu, akan ada perbedaan antara kedua jenis instansi dimaksud. Meskipun hal itu tidak masuk dalm indikator penilaian mereka, namun pertimbangan secara fisik berdasarkan luas kantor/ruangan, tetap ada. “Memang tidak dicantumkan di kriterianya. Tetapi dalam penilaian nantinya, akan ada pertimbangan seperti itu,” sebut perwakilan dari TP-PKK Sumut ini, sebagaimana dilansir GoSumut.com.

Sementara Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas S Sitorus menyampaikan, dekorasi ruangan di instansinya dibuat sedemikian rupa. Selain untuk menyambut HUT RI, pihaknya juga menata ruangan secara maksimal, baik untuk kebutuhan bekerja bagi staf maupun fasilitas kepada para wartawan yang disiapkan khusus. “Kita lakukan yang terbaik.

Kita berharap upaya ini membuahkan hasil,” sebut Ilyas.***

PENJABAT Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA menyambut baik rencana pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Dhirga Surya (PT DS). Atas hal itu, pihak direksi pun diminta menyiapkan rancangan bisnis ke depan.

Pesan tersebut disampaikan Pj Gubsu saat menerima audiensi Dirut PT Dhirga Surya Agus Marwan di ruang kerjanya, Kamis (2/8). Beberapa poin yang menjadi rencana kerja dari perusahaan itu disebutkan dapat berjalan dengan perhitungan tepat sesuai kemampuan keuangan dan sumber daya yang ada, termasuk aset yang dimilki.

“Ini baik, artinya kita punya ambisi bisnis ke depan. Karena itu kita harus melihat peluangnya. Pertanyaannya bagaimana ide (pengembangan) itu bisa diwujudkan,” ujar Eko Subowo didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun.

Pun begitu, ada beberapa hal yang menjadi pesan Eko dalam pertemuan tersebut. Yakni soal fokus bisnis yang akan dikelola. Sebab tidak semua peluang bisnis yang potensial diyakni dapat berjalan maksimal seperti diharapkan. Sebab, selain kekuatan dan peluang, juga harus dianalisis bagaimana tantangan dan hambatan di masa mendatang.

“Tetapi jangan semua mau dikerjakan, nanti tidak bisa maksimal. Ini bisa menjadi seperti kanibal, yang satu memakan yang lain karena tidak berhasil. Jadi, harus kita hitung dulu cash flow seperti apa,” sebutnya.

Sementara dalam pertemuan itu, Dirut PT Dhirga Surya Agus Marwan mengatakan bawa pihaknya merencanakan beberapa pengembangan usaha selain dari memanfaatkan bunga deposito dan pembagian keuntungan dari pengelolaan Lippo Mall dan RS Siloam Dhirga Surya. Adapun upaya tersebut untuk mengelola beberapa aset milik Pemprovsu yang berhubungan dengan perhotelan sebagaimana nama yang dimiliki perusahaan ini sebelumnya, PD Perhotelan sebelum diganti.

“Ada beberapa poin yang rencananya kita ingin siapkan. Pertama adalah pengelolaan Mess milik Pemprov Sumut. Untuk tahap awal, kita ajukan tiga lokasi yakni Mess Porapora, Jogja dan Berastagi. Kemudian membangun dan mengelola klinik di lingkungan Pemprovsu khususnya seperti di Kantor Gubernur,” kata Agus.

Pengembangan lainnya, katanya, seperti membangun hotel di lahan seluas 3.500 m2 di Jalan Imam Bonjol Medan. Ditambah lagi dengan rencana pengelolaan café serta usaha yang berhubungan dengan pariwisata. “Untuk core bisnis ini kita tidak ada penyertaan modal. Tetapi mengunakan dana deposito Rp 15 miliar yang ada,” sebutnya.

Dengan rencana tersebut, selanjutnya akan dilakukan kajian terlebih dahulu untuk menghitung dan menganalisis bagaimana peluang pengembangan usaha yang ingin dijalankan PT Dhirga Surya. Sementara soal persetujuannya, dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa. (gnc/e2)

31

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Inhu Minta Desa Bijak Gunakan Anggaran

Bertemu Kepala Bandara Japura

Bupati Bahas Rencana Terbang Wings Air Rute Lirik-Batam “Rencananya tanggal 11 Agustus 2018 pesawat Wings Air akan melakukan penerbangan perdana dengan rute dari Bandara Japura Lirik menuju Batam dan Batam – Rengat.”

B

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto, S.E melakukan pertemuan dengan Kepala Bandara Japura dan Area Manager Lion Air dengan pembahasan silahturahmi dan perkenalan rencana terbang Wings Air dengan Rute BatamRengat, Batam-Rengat, di Ruang Rapat Soegianto lantai II Kantor Bupati Inhu, Selasa (7/8/2108).

Penerbangan Wings Air dengan rute Bandara Japura, Kecamatan Lirik menuju Batam akan beroperasi

kembali. Hal ini dipastikan melalui Kepala Bandara Japura, Muhammad Kurniawan.

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita akan operasikan kembali penerbangan komersial di Bandara Japura. Adapun pesawat yang akan digunakan yaitu maskapai Wings Air,” kata Kepala Bandara Japura, Muhammad Kurniawan.

Menurut Novianty Harahap selaku Area Manager Lion Air, rencananya tanggal 11 Agustus 2018

pesawat Wings Air akan melakukan penerbangan perdana dengan rute dari Bandara Japura Lirik menuju Batam dan Batam – Rengat.

Sedangkan keberangkatan Rengat – Batam pada pukul 13.55 dengan kapasitas penumpang 64 orang dan Batam – Rengat pada pukul 12.30 dengan kapasitas 72 orang, jadwal keberangkatan tersebut dilakukan seminggu 4 kali yaitu pada hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. (hrc/ e2)

Bupati Yopi Minta Masyarakat untuk Menjaga Kekompakan BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE menghadiri Pelantikan Penjabat Kepala Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim dilapangan Bola Desa Bukit Indah, Selasa (14/8/2018).

Pelantikan tersebut diangkat sumpah oleh Camat Rakit Kulim Irfangi serta disaksikan langsung oleh Bupati Yopi,

32

Yana Rusdiana resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Inhu Nomer 429/VIII/2018.

Camat Irfangi dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesegera mungkin dikarenakan beberapa hari lagi akan memperingati hari Ke-

merdekaan RI Ke 73. “Dengan dilantiknya Pj. Kades, pelaksanaan dalam memeriahkan hari kemerdekaan dapat terselenggara dengan baik,” ujar camat Rakit Kulim.

Sementara itu, Bupati Yopi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pj. Kades Bukit Indah

Bupati Beri Penghargaan kepada Pemerhati Kebudayaan Tradisional BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Bapak ST. M. Simanjuntak ke-80, pada Sabtu 25 Agustus 2018 malam, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Indragiri, Rengat. ST. M. Simanjuntak merupakan kepala sekolah Bupati Yopi saat menempuh pendidikan SLTP di SMPN 4 Rengat.

Dalam sambutannya, Bapak ST. M. Simanjuntak mengucapkan terimakasih kepada Bupati Yopi atas kehadiran dan sambutannya dalam acara HUT dirinya ke - 80. “Sebelumnya saya tidak mengira akan diadakan acara seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pak Yopi atas kehadiran dan sambutannya,” tutur ST. M. Simanjuntak, sebagaimana dilansir riau24.com.

Sementara itu, Bupati Inhu H. Yopi Arianto Se menyampaikan bahwa acara HUT Bapak ST. M. Simanjuntak ini seakan menjadi sebuah reuni yang luar biasa.

“Acara ini seakan menjadi reuni yang luar biasa. Tidak hanya bertemu dengan para guru-guru, juga teman-teman seangkatan sewaktu SD dan SMP. Doa saya bagi guru-guru kita yang sudah seperti orang tua sendiri, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang dan murah rezeki,” tutur Bupati Yopi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yopi juga memberikan piagam penghargaan atas dedikasi Bapak ST. M. Simanjuntak selaku selaku pemerhati kebudayaan tradisional masyarakat Suku Talang Mamak.

Di akhir acara, Tarian Tradisional Rentak Bulian ditampilkan sebagai persembahan kepada Bapak ST. M. Simanjuntak yang telah berjasa mengangkat budaya tradisional Suku Talang Mamak menjadi sebuah karyaseni tari dan dikenal hingga di tingkat nasional.***

BUPATI Indragiri Hulu (Inhu), H. Yopi Arianto SE mendukung penuh program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk aparatur desa. Hal ini disampaikannya saat hadir saat pelaksanaan focus group discussion (FGD) yang digelar oleh dan BPJSK bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu.

Pada saat penyampaian pidato tersebut, Yopi mendukung pemanfaatan program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi aparat desa. “Kita mendukung aparat desa mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh Kades memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi dengan baik bersama pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” kata orang nomor satu di Inhu itu, Rabu (29/8/2018).

Untuk wacana perlindungan aparat desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Yopi mengungkapkan Pemkab Inhu akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup). Di samping itu, Yopi juga berharap agar desa mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang dimiliki desa saat ini. “Rencanakan dengan baik, apakah anggaran yang ada cukup untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, agar jangan menjadi temuan nantinya,” tegas Yopi.

Oleh karena itu, Yopi berharap agar sebelum dianggarkan ke depan setiap Kades berkonsultasi lebih dulu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dirinya juga menjelaskan bahwa selama beberapa tahun belakangan, Pemkab Inhu fokus untuk pengembangan fasilitas kesehatan yang ada di Inhu, diantaranya pembangunan Puskesmas dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat. Hal ini bertujuan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Inhu. (rmc/e2)

yang telah dilantik. Yopi berharap melalui pelantikan ini dapat dijadikan sebagai awal dari pengabdian diri kepada Bangsa, Negara serta Masyarakat desa Khususnya.

Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga mengajak kepada masyarakat untuk terus menjaga kekompakan serta mendukung Programprogram yang telah dirumuskan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan di desa, dengan cara terus bersinergi bersama pemerintah kabupaten. (hrc/e2)

33

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

Berbagai Upaya Dilakukan Pemkab Bengkalis untuk Majukan Pendidikan alah satu upaya untuk menyiapkan SDM berkualitas adalah dengan pembangunan di sektor pendidikan, yang diharapkan akan menjadi investasi besar untuk menunjang seluruh aspek kehidupan di sebuah daerah, terutama dalam menghadapi era global. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif terhadap peningkatan daya

disebut sekolah unggulan. Dalam jangka panjang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menyiapkan sebuah program jitu Sekolah Pintar di setiap kecamatan.

“Kita harus lebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, seperti memfasilitasinya dengan membangun gedung seperti ini,” ungkap Pelaksana Tu-

teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuanmengembangkan potensi peserta didik.

Seyogianya, dalam Sekolah Pintar ini, selain ditopang dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Mulai dari bangunan dengan konsep lebih modern dan smart.

Kemudian didukung dengan keberadaan sarana komputer dan internet. Selain itu, yang tidak bisa diabaikan, harus didukung dengan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas, terutama dalam penguasaan kemajuan teknologi digital.

“Menuju ke arah terwujudnya Sekolah Pintar yang hakiki, secara bertahap kita menyiapkan gedung dan sarana pen-

saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, dibutuhkan kerja keras dan dukungan dari segenap elemen di Negeri Junjungan ini.

Selain itu, untuk mencetak atau menghasilkan SDM, harus ditopang dengan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik di sekolah. Untuk mencapai hal itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis setiap tahun secara konsisten menggelontorkan dana lumayan besar untuk memajukan dunia pendidikan di Negeri Junjungan ini.

Salah satunya, melalui program Sekolah Pintar (Smart School) atau lazim

gas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Edi Sakura, Sejauh ini, jumlah Smart School di Negeri Junjungan, sebanyak dua buah, yakni di Pulau Bengkalis, tepatnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 48 di Jalan Pembangunan, Damon. Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bengkalis di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis. Sesuai rencana, pada tahun 2018, akan bertambah lagi jumlah Sekolah Pintar, tepatnya SMP di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Apa sebenarnya Sekolah Pintar tersebut? Edi Sakura menjelaskan sekolah pintar atau Smart School merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi dalam proses belajar-mengajar di kelas.

Dalam Sekolah Pintar, menggunakan

dukung yang memadai. Selanjutnya seiring perjalanan waktu, Pemkab Bengkalis disiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas,” ungkap Edi Sakura.

Untuk mencetak tenaga pendidikan yang berkualitas guna menyokong keberadaan Sekolah Smart, dalam beberapa tahun kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, akan mengikutsertakan tenaga pendidikan dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Peran guru dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh dengan sukses atau tidak pendidikan tersebut kedepannya.

Guru ibarat nahkoda kapal yang mengarahkan, membimbing dan memberi petunjuk ke awak kapalnya agar kapal tersebut dapat berjalan dengan baik menuju tempat tujuannya. Dalam pendidikan formal di

Ketersediaan SDM (sumber daya manusia) berkualitas merupakan sebuah kenirscayaan yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bawah kepemimpinan Bupati Amril Mukminin menyadari hal itu, dan sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan SDM yang kualifaid.

S

34

sekolah, guru memegang kendali penuh terhadap anak didik/peserta didik dalam kelas. Baik atau tidaknya pembelajaran dalam kelas bergantung pada guru sebagai ujung tombaknya.

Terlebih, bagi guru yang mengemban amanah di Sekolah Pintar, maka mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, jika seorang guru akan tertinggal. Sebab guru yang berkualitas akan membawa pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas.

Disinggung apakah, kehadiran Sekolah Pintar, tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah-sekolah lain. Menanggapi hal itu, mantan Kepala SMPN 3 Mandau, menegaskan,pembangunan dunia pendidikan merupakan skala prioritas dalam suatu daerah. Bukan saja sekolah unggulan yang menjadi perhati, namun semua sarana dan prasarana Pendidikan Kabupaten Bengkalis terus menjadi perhatian.

Kehadiran Sekolah Pintar (Smart School) atau Sekolah Unggulan pada setiap kecamatan, diharapkan mampu menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di kawasan

itu. Terutama dalam upaya peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik untuk menjadi generasi yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah suatu proses yang saling terhubung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebuah sekolah diharuskan untuk kreatif dan dinamis dalam hal melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Salah satu Anggota DPRD Bengkalis Komisi IV yang membidangi Pendidikan bernama Fransisca Sinambela sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis yang bisa membentuk karakter anak yang bisa menguasai atas perekembangan Teknologi digital.

“Kita sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis,

kami Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar karena akan membentuk karakter anak yang bisa menguasai atas perkembangan Teknologi digital saat ini,” ujarnya.

Fransisca Sinambela menambahkan, Kita juga berharap di Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis ini juga tidak kalah dengan Sekolah pintar dan mampu bersaing untuk membentuk karakter anak yang menguasai bidang Teknologi digital begitu pesat.

“Kita juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar dengan serius untuk mengembangkan Sekolah Pintar ini hingga keseluruhan Kecamatan karena ini adalah sesuatu hal yang sangat positif dan bisa mengarahkan anak ke arah yang baik dengan perkembangan Teknologi digital,” tuturnya.

Sekolah Pintar ini juga mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak salah satunya dari Kepala Sekolah SD Negeri yang ada di Kecamatan Mandau yaitu Kepala SDN 2 Mandau Hj. Eridawati,S. Pd. ia berharap Sekolah Pintar ini dapat berkembang dengan baik ditengahtengah masyarakat dan bisa membantu masyarakat membentuk karakter anak nya kearah yang lebih baik.

“Kami Kepala Sekolah SD yang ada di Kecamatan Mandau sangat mendukung atas adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis dan sangat membantu masyarakat untuk membentuk karakter anak nya kearah yang lebih baik atas perekembangan Teknologi digital yang begitu besar saat ini,” ucapnya.

Hj. Eridawati menambahkan, Apalagi perekembangan Teknologi digital saat ini banyak dipergunakan kearah yang negatif dan banyak anak-anak kita yang terjerumus karena salah menggunakan perekembangan Teknologi digital zaman now dengan adanya Sekolah Pintar di Kabupaten Bengkalis bisa membantu beserta mengarahkan anak-anak kita ke arah yang lebih positif atas perkembangan Teknologi digital.

“Kita juga berharap Sekolah Negeri biasa yang ada di Kabupaten Bengkalis juga bisa mendapatkan bimbingan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk membentuk karakter anak atas perekembangan Teknologi digital zaman now yang begitu besar saat ini dan bisa mengarahkan anak-anak kita kearah yang lebih positif serta tidak terpengaruh dengan hal negatif,” tandasnya.

Kepala SMPN 4 Bengkalis yang ditunjuk sebagai Sekolah Pintar bernama Wan Yusna Susila,M.Pd saat ditemui mengatakan Memang benar Sekolah kami ini sekarang sudah ditunjuk oleh Dinas Pen-

didikan Kabupaten Bengkalis sebagai sekolah pintar karena menurut penilaian nya Prasarana dan sarana di sekolah kami ini sudah melampaui batas,” ujarnya.

“Sebagai contoh nya jumlah kursi, Papan Tulis beserta meja jumlahnya itu sesuai banyak peserta didik tetapi yang melampaui batas itu ada Teknologi nya lebih canggih dari sekolah lainnya misalnya menggunakan Proyektor, kemudian papan tulisnya juga sistem Touchscreen sehingga peserta didik langsung bisa berenteraktif dan termasuk sarana pendukung lainnya,” tuturnya.

Wan Yusna Susila menambahkan, Dengan prasarana dan sarana pendukung Teknologi serba canggih ini juga bisa membantu Guru untuk membimbing para peserta didik dan tidak susah lagi seperti dulu karena fasilitas pendukung sudah serba canggih tinggal mutu pendidikan saja yang ditingkatkan.

Sementara itu Bupati Bengkalis Amril Mukminin juga mengatakan Semoga sekolah lain yang ada di Kabupaten Bengkalis ini dapat mengacu sistem Teknologi digital seperti yang ada di SMPN 4 Bengkalis ini agar menumbuhkan rasa semangat bagi Guru dan Peserta didik untuk mengembangkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi,” kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

“Oleh karena itu, kita harus lebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis ini, dan salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, seperti memfasilitasinya dengan membangun gedung seperti ini,” terang Kepala Daerah Bengkalis itu.

Kemudian sambungnya, maju mundurnya pendidikan tidak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah semata. namun harus dilakukan bersama-sama, baik itu dari peserta didik, guru, orang tua dan masyarakat harus ambil bagian secara aktif.

Dijelaskan Amril, dengan tanggung jawab itu masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi, memberikan pemikiran bagaimana seharusnya dan ke mana anak didik dibawa. atau bagaimana melaksanakan sistem yang telah dibangun agar efektif dan menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan berkontribusi dalam mewujudkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan,” jelas mantan Anggota DPRD Bengkalis tiga periode itu, “Pentingnya partisipasi masyarakat, karena sebagai bagian dari pembangunan di daerah ini, memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan, menjaga dan keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan,” pungkas Amril Mukminin yang juga mantan Kepala Desa Muara Basung itu. (adv/hms/prc/e2)

35

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Pemkab Rohul D Serahkan KUA-PPAS Senilai Rp 1,2 Triliun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Rokan Hulu (Rohul) telah Menyerahkan Kebijakan umum Anggaran (KUA) Serta prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan Pedoman dalam penyusunan APBD 2019.

36

okumen KUA-PPAS senilai Rp. 1.208.193.119.355. tersebut diserahkan Langsung Bupati Rokan Hulu H.Sukiman Kepada Pimpinan DPRD, Senin (13/8/2018) Setelah DPRD Rohul sepakat menerima dan mengesahkan Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Menurut Bupati Sukiman, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021, Penyusunan KUA dan masih tetap mengacu kepada 9 isu strategis yaitu penataan birokrasi Pemetrintah Daerah, mengurangi angka Kemiskinan secara terfokus dan terkoordinasi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Kemudian, Pembangunan Infrastruktur Strategis yang berkelanjutan, peningkatan dan Pengembangan Destinasi pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan Kualitas dan cakupan pelayanan Publik, dan menjaga kerukunan hidup beragama serta pemberdayaan masyarakat. “Tema pembangunan kita di tahun 2019 yaitu Peningkatan Infrastruktur Mendukung Ekonomi daerah dan tata Kelola Pemerintahan yang baik,”

ucapnya.

Pada Asumsi Kebiajakan Umum Anggaran (KUA), Pemkab Rohul mengasumsikan Pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.208.193.119.355. Pendapatan tersebut berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebesar 147.371.368.198, Dana Perimbangan Sebesar RP. 969.045.675.668 dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.91.776.075.489.

Sementara disisi Belanja, Pemerintah mengasumsikan belanja Tidak Langsung (BTL) Sebesar Rp. 625.012.902.616, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 627. 835.045.530. Kebijakan belanja ini, disamping memenuhi kebutuhan daerah, termasuk belanja mandatori Sesuai Undang-undang Seperti Bidang pendidikan 20 Persen. namun pada KUA PPAS 2019 ini Pemkab Rohul mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 25.86 Persen atau Rp 312.465.035.997,97 Miliar.

“Demikian juga dibidang Kesehatan kita juga usulkan anggaran lebih besar dibandingkan amanah undang-udang dari 10 persen menjadi 12,78 Persen dari total pendapatan kita atau senilai Rp 154.359. 335.837.”

terangnya.

Sukiman juga menyatakan, Pada tahun 2019, Pemkab Rohul juga menganggarkan anggaran Rp. 95 Miliar untuk pelaksanaan proyek Multiyears, dimana besarnya alokasi anggaran tersebut, menyebabkan pemkab harus mengurangi belanja urusan dan bidang pembangunan lainya. “Selain itu, pada KUA 2019 Pemkab Rohul memperkirakan terdapat Penerimaan pebiayaan sebesar Rp. 44.654.828.791,” tutup Sukiman.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, menyatakan setelah Pemkab Rohul Menyerahkan KUA PPAS 2019, DPRD Rohul melalui Banmus, akan segera menyusun jadwal pembahasan. “Setelah disampaikan, KUA PPAS itu insyaalah akan mulai dibahas pada tanggal 27 Agustus” terang Kelmi.

Disinggung terkait telah disahkanya ranperda tentang LKPJ Bupati 2017, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menyampaikan hal tersebut telah sesuai dengan hasil audit pemeriksaa BPK. “Laporan yang disampaikan Pemkab Rohul sudah cukup bagus, kita sekarang meminta Pemkab segera menyusn APBD P 2018,” Pungkas Kelmi.***

37

DPRD

Advertorial DPRD Kab Siak

Kabupaten Siak

Reses, Sejumlah Anggota DPRD Siak Turun ke Dapil Masing-masing

Memanfaatkan masa istirahat bersidang tahun ini, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Siak melakukan kunjungan kerja ke dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para lagislator itu untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

R

eses dengan cara melakukan kunker (kunjungan kerja) ke dapil masing-masing merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi kalangan wakil rakyat. Selain bertatap muka langsung dengan konstituen, kesempatan itu juga banyak dimanfaatkan anggota dewan untuk menampung aneka informasi dan aspirasi di tengah masyarakat, yang diyakini bergerak dengan dinamis.

Kelak informasi dan aspirasi dimaksud dibawa ke sidang-sidang di lembaga perwakilan rakyat. Pada saat-saat seperti itu, memang aneka aspirasi bermunculan dari masyarakat, yang menyangkut berbagai bidang. Ada soal pendidikan, infrastruktur, kesehaten, ekonomi kerakyatan,

38

perhubungan, soal pertanahan, termasuk juga pelayanan administrasi pemerintahan, dan lainnya.

Reses II Ketua DPRD Siak Indragunawan, Sabtu (4/8/18), cukup ramai dihadiri masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, dan meningkatkan silaturahim. Reses ini sudah dilakukan untu ke dua kalinya, pertama Reses dilaksanakan di Kecamatan Sabak Auh, Kemudian di Kecamatan Bunga Raya dan berikutnya di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

“Saat ini saya Reses di daerah pemilihan dan berjalan sukses, dari target koata masyarakat yang hadir juga terpenuhi.

Kemudian saya juga berharap di Reses

ke II bisa memberikan mamfaat terhadap semua pihak, “ ujar Indra.

Indra juga mengungkapkan bahwa Reses tersebut sangat banyak gunanya, selain menampung aspirasi masyarakat yang akan dibawa dalam pembahasan APBD Siak nantinya, juga bermanfaat meningkatkan silaturahim. “Semua Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tentunya kita akan ambil, kemudian akan kita jadikan bahan pembahasan di DPRD nantinya,” ungkap Indra politikus Partai Golkar ini.

Antusiasme masyarakat juga tampak saat menyambut kedatangan sosok H Hasmar anggota DPRD Siak dari partai Hanura di dapil 2. Reses yang di kampung bukit agung kecamatan

kerinci kanan dan dilanjutkan di kampung rantau panjang kecamatan gasib, juga di kampung dayun kecamatan dayun, serta reses di kampung lubuk dalam kecamatan lubuk dalam. Antusias masyarakat menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat ditampung oleh H Hasmar.

Tanya jawab yang dilakukan juga antara masyarakat beserta H Hasmar, seyogyanya segala aspirasi akan dibawanya pada lembaga legislatif untuk disampaikan pada paripurna hasil reses nantinya. Hasmar juga berkomitmen akan memperjuangkan segala aspirasi usulan yang disampaikan masyarakat bersama anggota DPRD lainnya dari dapil yang sama.

Menurut Hasmar usulan yang disampaikan masyarakat mulai dari infrastruktur di pedesaan, hingga peningkatan perekonomian, kesehatan, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan berbagai sektor, hendaknya sejalan dengan musrenbangdes dan musrenbang kecamatan, dari sanalah usulan yang masuk akan diperjuangkan untuk di anggarkan sampai realisasinya, ujar Hasmar.

Dari reses yang dilakukan Hasmar terlihat keakraban antara masyarakat dan sosok anggota dewan yang sangat akrab ,sehingga masyarakat seakan tidak canggung lagi bersenda gurau dengan sosok hasmar di dapil dua ini lagi. Bahkan dari pantauan masyarakat antusias berfoto bareng dengan Hasmar saat itu.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat anggota DPRD Kabupaten Siak Agustiyawarman menggelar reses di wilayah pemilihannya yakni Dapil IV Minas, Kandis, Sungai Mandau bulan kemarin. Ada 4 titik yang menjadi lokasi jemput aspirasi tersebut yakni di Kecamatan Minas.

Dalam acara wakil rakyat politisi partai PAN itu banyak keluhan yang disampaikan dari warga diantaranya kondisi pembangunan di kelurahan yang berada di Minas yang saat ini jauh ketinggalan dari Desa. “Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah terhadap kelurahan di bidang pembangunan nya,bisa-bisa tertinggal,”ujar Agustyawarman kepada lintas10.com.

Lanjutnya ada juga keluhan warga lainnya terkait belum diaspalnya jalan di kampung Rantau Bertuah sepanjang 1 km. “Warga juga meminta pengaspalan di kampung Rantau Bertuah,” kata Agus.

Tentunya kata Agus kesemua keluhan warga akan menjadi atensi untuk dapat diperjuangkan dan mudah-mudahan akan terealisasi di tahun depan. “Menja-

di prioritas kita bagaiamana usulan dari warga dapat terealisasi,” katanya.

Di bagian lain, masyarakat Kampung Suak Merambai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, mengadu ke anggota DPRD Siak Syamsurizal terkait beberapa jalan di Kampung mereka banyak yang rusak. “Jalan penghubung dusun I dengan dusun II saat ini rusak, jalan yang sudah di base banyak yang sudah berlobang,” kata salah seorang warga Salim, saat reses II DPRD Siak Syamsurizal, Sabtu (5/8/18) siang.

Salim mengatakan, jalan yang bernama Datuk Ibrahim itu sepanjang 6 Km, kondisi saat ini terdapat beberapa titik jalan yang berlobang dan rusak. “Kami berharap, jalan ini diaspal, karena jalan ini sudah sejak 2013 lalu sudah di base,” harapnya.

Selain jalan Datuk Ibrahim, jalan Tengku Agung yang menghubungkan Kampung Suak Merambai dengan Kampung Bunga Raya sepanjang 2,5 Km juga rusak dan berlobang. “Jalan ini juga banyak yang dah berlobang, jalan rusak ini akibat mobil-mobil sawit yang melebihi muatan,” terangnya.

Sementara itu, Penghulu Kampung Suak Merambai Syamsuri mengatakan, usulan perbaikan 2 jalan tersebut sejauh ini sudah disampaikan melalui Musrenbang Kampung maupun Musrenbang Kecamatan, namun sejauh ini belum ada realisasi. “Kita sudah mengusulkan di Musrenbang sejak 2012 lalu, tapi sampai saat ini belum ada realisasi aspalnya,” kata Penghulu.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Siak Syamsurizal berjanji akan menyampaikan masalah saat pembahasan di DPRD Siak. “Usulan-usulan seperti ini, kalau tak dikawal saat pembahasan, bakal dicoret. Untuk itu, saya minta kepada pak Penghulu nanti, agar menyerahkan foto copy berkas hasil Musrenbang tersebut,” kata Syamsurizal. Pria yang akrab di sapa Budi itu juga mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan di saat pembahasan nantinya.

Anggota DPRD Siak lainnya, Fairus Ramli melaksanakan kegiatan resesnya yang ke 2 tahun 2018 di Desa Empang Pandan, Sabtu (11/8/2018). Dalam kegiatan reses ke duanya itu dihadiri Anggota DPR RI H. Jon Erizal, SE. MBA serta Wakil Bupati Siak, H Alfedri dan Kepala Kampung Empang Pandan, Sony bersama masyarakatnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, Fairus Ramli dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan reses yang dilakukannya itu kegiatan reses yang kedua tahun 2018.

“Kegiatan reses ini sudah dijadwalkan

kita untuk turun ke kampung - kampung yang ada di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Gasib dan LubukDalam,” kata Fairus Ramli.

“Sebelumnya kegiatan reses ke 2 ini sudah kita lakukan di Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib. dan kegiatan reses ini kita lakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini tidak tersampaikan,” ucap Fairus Ramli.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil dua, didalam kegiatan resesnya itu, masyarakat empang pandan meminta kepadanya agar jalan poros simpang buana menuju dusun tanjung sari tersebut di percepat pengaspalan.

Selain itu juga masyarakat meminta padanya pada setiap persimpangan jalan hendaklah diberikan lampu. “Insyaallah permintaan masyarakat Kampung Empang Pandan dalam waktu dekat ini bisa terealisasikan,” ujar Fairus Ramli menutup pembicaraan.

Sementara pada Minggu (26/8/2018) pagi, rumah kediaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Sujarwo yang beralamat di jalan Keluarga Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, dikerumuni oleh ratusan warga. Kedatangan ratusan warga ini bukan untuk melakukan aksi demo, tetapi untuk menyaksikan perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 73, juga Hari Jadi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) yang Ke 20 tahun.

“Hiburan rakyat ini kita gelar setiap satu tahun sekali di HUT RI dan Hari Jadi PAN danBMPAN saja,”kata Sujarwo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak.

Adapun perlombaan yang digelar tersebut diantaranya, lomba makan krupuk (anak-anak), lomba masukan jarum dalam botol (dewasa), lomba panjat pinang (remaja), lomba pacu karung (dewasa), lomba tarik tambang, (dewasa), lomba joget bola dandut (dewasa) dan banyak lagi perlombaan lainnya.

“Perlombaan ini berlangsung selama dua hari, hari pertama di mulai sabtu 25/8 dan mari kedua hari ini minggu 26/8 dan kita berharap permainan rakyat yang saya gelar ini berjalan aman tertib dan lancar,” ucap Jarwo.Pantauan Spiritriau.com di lapangan, Minggu (26/8/2018), sekitar pukul 08,00 wib, tampak masyarakat Benteng Hilir dan Benteng Hulu berdatangan menyaksikan perlombaan tersebut, baik dari kalangan anak - anak, dewasa maupun orang tua. (e2/dari berbagai sumber)

39

Pemerintah Kabupaten

B

eruntung, Pemkab Rohil di bawah kepemimpinan Bupati H. Suyatno AMP dan Wakil Bupati Jamaluddin memiliki tingkat kepedulian atas persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakatnya, termasuk dalam soal penyediaan sumber air bersih yang layak dan dalam jumlah yang cukup. Termasuk ketika menghadapi musim kemarau, di mana debit air mengalalami penurunan yang cukup signifikan.

Dalam tahun anggaran ini, satu misal, Pemkab Rohil kembali melanjutkan program Sistem Penyediaan Air Minum Regional Dumai, Rohil dan Bengkalis (SPAM Durolis). Ini merupakan bukti keseriusan pemkab sesuai kesepakatan dengan Kementerian PUPR RI, beberapa waktu lalu.

Tahun ini, Pemkab Rokan Hilir telah menyiapkan Rp34 miliar untuk membangun tahap I dari IV tahap pemasangan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) sambungan ke rumah-rumah masyarakat yang sudah direncanakan.

Pemasangan DJP sambungan dari rumah ke rumah meliputi tiga kecamatan, yakni Tanah Putih Tanjung Melawan, Bangko Pusako dan Rimba Melintang dan pengerjaannya sekarang sedang berjalan.

“Pembangunan SPAM Durolis ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk peningkatan pelayanan dasar publik, yakni pelayanan di air bersih bagi masyarakat,” kata Kadis PUTR Rohil Jon Syafrindow melalui Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Juwarto, Selasa (7/8/2018).

Pemasangan JDP sambungan tersebut, menurut Juwarto sedang dikerjakan rekanan kontraktor pemenang tender. Untuk Tanah Putih Tanjung Melawan dikerjakan PT. Limar Bayu Utama dengan anggaran Rp6. miliar lebih dan di Kecamatan Rimba Melintang dikerjakan PT. Multi Global Kontrasindo dengan anggaran Rp12,5 miliar lebih. “Sedangkan untuk pemasangan JDP di Bangko Pusako dikerjakan PT. Kha-

40

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Tinggi, Komitmen Pemkab Rohil untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Rohil (Rokan Hilir) selama ini adalah soal keterbatasan sumber air bersih. Oleh karena tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang pemeliharaan kesehatan, persoalan penyediaan aiur bersih yang cukup dan layak dianggap sebagai sebuah keniscayaan. risma Bina Konstruksi dengan anggaran Rp15,7 miliar lebih,” ujar Juwarto.

Dikatakan, SPAM Durolis tidak hanya dibangun melalui APBD Kabupaten/Kota, namun juga melalui anggran APBD propinsi dan APBN. Untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dilaksanakan pemerintah propinsi dengan anggaran Rp69 miliar, sedangkan pembangunan Instlasi Pengolahan Air (IPA) dikerjakan oleh Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan anggaran Rp26 miliar,” papar Juwarto.

Dalam empat bulan ke depan, dirinya optimis pengerjaan jaringan pipa di tiga kecamatan tersebut bisa rampung dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya,yakni pemasangan JDU dan DJP mengarah ke Batu Hampar serta Bangko. “Target kita, pro-

gram SPAM Durolis di Rokan Hilir dapat dijadikan sebagai percontohan di seluruh Indonesia yang mungkin akan diresmikan oleh Presiden Jokowi,” tukasnya.

Sementara untuk tahun anggaran 2019, untuk pertama kalinya kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendapat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang akan dijalankan pada tahun 2019 mendatang. Program Pamsimas tersebut merupakan program pusat dengan sumber dana dari APBN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

“Program Pamsimas tahun ini Rohil dapat penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,” kata Kadis Perkim Rohil, Zulfahmi, di dampingi Sekretaris

Budi Mulia, sebagaimana dilansir cakaplah.com. Kegiatan ini didukung oleh kementerian pekerjaan umum sebagai executing agency bersama dengan kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan.

Adapun tujuan Pamsimas, terang Zulfahmi, secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota. Termasuk juga untuk menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum.

Untuk Rohil, Perkim mengajukan beberapa Kecamatan yang kesusahan dalam penyediaan air bersih. Seperti Kecamatan Bangko, Pekaitan, Palika, Sinaboi, Kubu, kubu Babussalam, Batu Hampar serta Pekaitan. “Kita sudah mengajukan long list dan nanti akan ada short list dan disitulah penajaman desa mana yang akan dapat dan kementrian juga sudah menyatakan kita dapat,” sebutnya.

Dalam program Pamsinas itu sendiri, 70 persen berasal dari APBN, 10 persen dari dana desa serta 20 persen berasal dari kontribusi masyarakat baik in cash maupun in kind. Selain itu kriteria desa yang dapat berpartisipasi dalam Program Pamsimas III ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu desa baru yang berarti belum mempunyai akses air bersih dan desa perluasan yang berarti sudah ada akses air minum dan masih perlu pengembangan namun masih bisa di kembangkan kapasitasnya baik dari sisi teknis maupun pelayanannya.

Gubri Prihatin Inilah pemandangan yang tidak jarang dilihat: sejumlah warga pada saat musim kemarau, dengan membawa derijen atau wadah penampung air lainnya, pontang-panting ke berbagai titik untuk mendapatkan air bersih. Hal semacam itu tidak terkecuali dialami oleh masyarakat di tiga daerah di Riau: Kabupaten Rohil

(Rokan Hilir), Bengkalis, dan Kota Dumai.

H. Arsyadjuliandi Rachman, ketika menjabat Gubri (Gubernur Riau) mengaku prihatin, dan sering mendapatkan keluhan warga soal yang sama. ‘’Terkadang mereka mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk mendapatkan air bersih,’’ kata pria yang akrab dipanggil Andi Rachman ini, sambil menyimpulkan: ‘’Kebutuhan air bersih menjadi dambaan warga pesisir karena susah sekali mendapatkannya. Apalagi di musim kering,’’ kata Andi Rachman.

Dambaan itu akan segera menjadi kenyataan. Program SPAM (sistem penyediaan air minum) Regional Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) dipastikan akan menjawab persoalan dimaksud.

Pada Senin (21/8/2017) dilakukan ground breaking SPAM Durolis dengan Kementerian PUPR RI. Sebelumnya Pemprov Riau bersama tiga kabupaten/kota itu juga sudah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk program yang sama dengan Kementerian PUPR RI. Dengan nilai proyek mencapai Rp760 miliar, yang bersumberkan dari APBN, APBD Riau, dan APBD ketiga kabupaten/ kota itu; SPAM Regional Durolis merupakan proyek strategis bagi Riau, karena memiliki kapasitas 1.500 liter/detik yang terbagi tiga tahap. Tahap pertama sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pembangunannya pada 2017, dan melayani enam kecamatan di Dumai, empat kecamatan di Rohil, dan dua kecamatan di Bengkalis.

Di mana masing-masing Sambungan Rumah (SR) yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rohil sebanyak 10.000 SR dan Bengkalis sebanyak 15.000 SR. Untuk sumber air yang digunakan dalam pem-

bangunan air minum Durolis berasar dari Sungai Rokan (Rohil) yang menjadi sumber air baku satu-satunya yang layak digunakan untuk ketiga wilayah tersebut.

Selanjutnya kabupaten/ kota nantinya secara teknis melalui PDAM menyalurkan ke masyarakat melalaui sumbungan rumah (SR).

Setidaknya ditargetkan akan dibangun 40.000 SR yang terbagi Dumai 15.000 SR, Rohil 10.000 SR dan Bengkalis 15.000 SR, dengan jumlah pemanfaat 200 ribu jiwa. Ditargetkan fisik SPAM Regional Duralis rampung akhir 2018 atau awal 2019 untuk lima kecamatan di Rohil sudah operasi, sedangkan Dumai dan Bengkalis segera diaktifkan di 2019. Bahan bakunya diambilkan dari Sungai Rokan, yang telah teruji kelayakannya untuk digunakan air minum.

Selain sebagai sumber air bersih yang mampu melayani kebutuhan 40.000 rumah, proyek ini juga akan dijadikan sebagai ikon pariwisata andalan di Riau, khususnya bagi Rohil. Karena akan dibangun tower di tempat pengumpulan air, dan tempat ini akan dijadikan ikon pariwisata pesisir Riau. Keberadaan proyek ini juga diharapkan akan menyumbangkan PAD (pendapatan asli daerah), khususnya bagi Rohil. ‘‘Alhamdulillah, dengan berjalannya proyek itu, Insya Allah, akhir 2018 warga Rohil bisa menikmati air minum yang bersih.

Ini merupakan sejarah baru bagi Dumai, Rohil dan Bengkalis,” ujar Andi Rachman, sambil menambahkan, Riau patut bersyukur karena atas kesungguhan pemerintah provinsi dan jajarannya, proyek ini mendapat dukungan penuh dari pusat. Pasalnya ada beberapa daerah lain di Indonesia yang masih tertunda dan belum bisa dijalankan atas proyek serupa.***

41

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

B

Shalat Idul Adha Bersama Keluarga di Kantor Bupati

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE melaksanakan shalat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati Inhu, Pematang Reba, Rabu (22/8/2018). Yopi hadir bersama sang istri Ibu Rezita Meylani Yopi, dan kedua putranya Pijar Prawara Arianto dan Soenara Putra Arianto. Bupati Yopi bersama Pijar Prawara Arianto menempati shaf terdepan bersama sejumlah tokoh masyarakat dan para pejabat di lingkungan Pemkab Inhu.

Sebelumnya, Selasa (14/8/2018) sore, Bupati Yopi bersama puluhan anggota Satpol PP Inhu, Selasa Sore

42

(14/08/2018). Bupati Yopi, tampak melemparkan senyuman dan mengacungkan telunjuk satu jarinya ke atas udara di depan sejumlah awak media saat dirinya melintas dari depan Kantor DPRD Inhu. Yopi terdapat dibarisan bagian depan yang kelihatannya tanpa kenal lelah, didampingi Kabag Kesra Setda Inhu, Ahmad Jalil.

Sukses melaksanakan pengibaran bendera sang Merah Putih, Jum’at (17/8/2018) pagi yang dipimpin oleh wabup Inhu H. Khairizal, selanjutnya giliran Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto memimpin langsung

jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih pada Jum’at sore.

Pada Selasa (21/8/2018), Bupati Yopi menyerahkan satu ekor hewan kur­ban kepada Kepala Rutan Kelas II B Rengat Bejo Sukirman, Amd, IP, SH, MH yang nantinya akan dibagikan kepa­da para warga binaan. Ikut mendampingi Bupati Yopi dalam penyerahan itu, Sekda Inhu Ir H Hendrizal, Plt Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Paino serta sejumlah pejabat lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

43

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab Siak

siak

Bupati Syamsuar Lakukan Grand Launching TTP Siak B

UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. mengatakan TTP adalah harapan Kabupaten Siak bahkan bisa jadi untuk Provinsi Riau juga. “Selama ini, beberapa benih padi, bawang dan buah masih didatangkan dari luar wilayah setempat,” katanya saat melakukan grand launching Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang berlokasi di Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kamis (2/8/2018). ‘’Dengan sudah adanya TTP di Kabupaten Siak, tidak ada lagi istilahnya impor benih dari luar Riau. Dengan begitu petani bisa diberdayakan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya. Ia juga menyebutkan, saat ini cara pandang masyarakat di Kabupaten Siak sudah mulai banyak yang berubah, kini petani sudah mulai berangsur-angsur tidak lagi bergantung pada sawit, dan beralih ke bidang pertanian seperti padi, bawang, nenas dan lainnya. ‘’Kita juga sudah menerbitkan Perda tentang Pelarangan Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perkebunan Sawit. Dan juga menyarankan untuk jangka panjang lebih bagus lahan dimanfaatkan menanam komoditi bidang pangan, dan berharap lahan pertanian ini diperluas lagi ke depannya,” ungkapnya, dalam kegiatan yang diawali dengan panen bersama padi benih dasar yang merupakan kegiatan utama TTP Siak yaitu perbenihan padi selain pembibitan itik dan perbenihan hortikultura.*** foto-foto: dari berbagai sumber

44

45

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Legislator Pekanbaru Soroti Penggusuran PKL dari Terminal BRPS

Kebijakan Dishub (Dinas Perhubungan) dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Pekanbaru menuai kontroversi. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, misalnya, menyoroti kebijakan kedua dinas dimaksud yang akan menggusur sebanyak 138 Pedagang Kaki Lima (PKL) dari terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) ke bahu jalan.

“Kita pertanyakan apa alasan PKL dipindahkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga di Pekanbaru, Jumat. Berarti, menurut Jhon, kemungkinan ada pihak yang ingin memanfaatkan itu. “Jangan korban lagi para pedagang, kasihan dengan mereka,” tambah legislator muda ini.

Jhon Romi Sinaga menjelaskan wacana penggusuran tesebut diketahuinya karena perwakilan PKL mendatangi kantor DPRD Pekanbaru Kamis (23/8) untuk memintakan perlindungan dan solusi. Dikatakan Jhon alasan Dishub dan Disperindag untuk menggusur PKL karena lokasi itu akan dibangunkan gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor.

Hal itu mustahil karena anggarannya tidak ada di pagu APBD Pekanbaru 2018.

Kalaupun dimasukkan kedalam APBD 2019, sebut Jhon tentulah harus sepersetujuan DPRD. “Setahu saya dalam KUAPPAS 2019, baru ada usulan oleh Dishub untuk membangun gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor belum dibahas, tidak pasti juga disetujui, lantas kenapa PKL kini sudah di gusur apa maksudnya,” tutur dia.

Selain itu, menurut dia, lokasi pemindahan berdampingan dengan Damkar. Hal ini akan dikhawatirkan kalau pedagang pindah ke tempat itu akan mengganggu lalu lintas mobil Damkar bila terjadi kebakaran. Karena itu sebut Jhon, pihaknya

46

akan mengagendakan pemanggilan dua dinas tersebut yakni Dishub dan Disperindag untuk meminta klarifikasi. “Itu alasan mereka saja untuk mengusir para pedagang ini. Mau dipindahkan kemana pedagang. Katanya disana mau dibangun Alat Uji Kendaraan Bermotor, makanya kami akan pertanyakan,” tegasnya.

Sementara itu sebelumnya salah seorang perwakilan pedagang, Limson Sidauruk, saat datang dan mengadu ke DPRD Pekanbaru menyampaikan bahwa 138 pedagang telah menandatangani surat pernyataan tidak setuju dipindahkan ke badan jalan. Sebab saat bongkar muat pasti akan terjadi di badan jalan dan tentu mengganggu aktifitas Damkar yang ada di dalam. “Disamping itu juga pedagang disuruh berjualan di pinggir jalan yang keamanan dan kenyamanannya sangat tidak ada. Kami selama ini sudah nyaman berjualan di tempat penampungan saat ini,” tambah Limson.

Perlu diketahui dua tahun lalu Pedagang pasar induk yang sebelumnya berjualan di pasar pagi Mayang Terurai jalan Nangka sudah mau pindah ke areal Pasar Induk sementara di Lokasi Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Tujuannya untuk menjaga lalulintas di pusat kota tersebut.

Namun setelah pedagang nyaman di BRPS kini akan dipindahkan lagi pindah ke badan jalan di luar Terminal BRPS.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga mengagendakan pemanggilan Dinas Perhubungan dan Disperindag setempat untuk meminta klarifikasi terkait penggusuran sebanyak 138 Pedagang Kaki Lima (PKL) dari terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). “Kita akan pertanyakan apa alasan PKL dipindahkan, berarti ada yang ingin memanfaatkan itu, jangan korbankan lagi pedagang, kasihan mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga di Pekanbaru, Sabtu (25/8).

Jhon Romi Sinaga menjelaskan wacana pemanggilan akan dikoordinasikan dengan komisi IV DPRD Pekanbaru secepatnya. “Kita tunggu juga pejabat terkait kembali dari China,” ujar Jhon.

Menurut Jhon perwakilan PKL yang kena gusur sudah mendatangi kantor DPRD Pekanbaru Kamis (23/8) untuk memintakan perlindungan dan solusi. Dikatakan Jhon alasan Dishub dan Disperindag untuk menggusur PKL karena lokasi itu akan dibangunkan gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor. Hal itu mustahil karena anggarannya tidak ada di pagu APBD Pekanbaru 2018. Kalaupun dimasukkan kedalam APBD 2019, sebut Jhon tentulah harus sepersetujuan DPRD. “Setahu saya dalam KUA-PPAS 2019, baru ada usulan oleh Dishub untuk mem-

bangun gedung Alat Uji Kendaraan Bermotor belum dibahas, tidak pasti juga disetujui, lantas kenapa PKL kini sudah di gusur apa maksudnya,” tutur dia. Selain itu menurut dia lokasi pemindahan berdampingan dengan Damkar. Hal ini akan dikhawatirkan kalau pedagang pindah ke tempat itu akan mengganggu lalu lintas mobil Damkar bila terjadi kebakaran.

Karena itu sebut Jhon, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan dua dinas tersebut yakni Dishub dan Disperindag untuk meminta klarifikasi. “Itu alasan mereka saja untuk mengusir para pedagang ini.

Mau dipindahkan kemana pedagang. Katanya disana mau dibangun Alat Uji Kendaraan Bermotor, makanya kami akan pertanyakan,” tegasnya.

Pada bagian lain terpantau, meski sejumlah pedagang sempat menolak untuk direlokasi ke tempat yang baru, namun Pemko Pekanbaru tetap akan menindahkan aktifitas bongkar muat pedagang di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) ke lokasi yang baru. Namun masih tetap berada di kawasan terminal BRPS. Sebab lokasi yang saat ini dijadikan tempat bongkar muat pedagang akan dibangun gedung pusat pengujian kendaraan atau KIR. Sehingga pedagang di pindahkan ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi yang lama, yakni di akses area pintu masuk terminal.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Pekanbaru Irba Sulaiman, Kamis (30/8/2018), menegaskan, tidak ada opsi lain dari rencana tersebut. Pihaknya tetap akan memindahkan aktifitas bongkar muat pedagang sayuran bahan kebutuhan pokok ke lokasi yang baru. Bahkan pemindahan dijadwalkan akan dilaksanakan Jumat,(31/8/2018).

Setidaknya ada 400 pedagang yang melakukan aktifitas di lokasi pasar induk sementara ini.

Pemko mengklaim, lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara layak ditempati. Meskipun sebelumnya sejumlah pedagang sempat mengeluhkan kontur tanah di lokasi yang baru ini tidak rata dan bergelombang. Namun saat ini sudah diratakan. “Sekarang tinggal masalah listrik saja lagi. Kalau bisa clear hari ini, besok pedagang sudah pindah. Kita sudah cek lapangan, lokasinya sudah layak dan bisa menampung para pedagang pasar induk semenntara ini untuk melakukan aktifitas bongkar muat dan berdagang,” katanya.

Saat disinggung terkait adanya sejumlah perwakilan pedagang yang tidak setuju dipindahkan dan sempat mengadu ke DPRD Kota Pekanbaru, Irba mengaku tidak ingin mengambil kebijakan berdasarkan tuntutan dari orang per orang. Sebab aktifitas pedagang di pasar induk sementara ini sudah ada pengurusnya, sehingga segala sesuatunya sudah diputuskan melalui organisasi yang mewadahi pedagang di lokasi tersebut.

“Jadi kita tidak menggubris tuntutan mereka pedagang, tapi dalam masalah ini kita hanya menampung aspirasi dari organisasi bukan dari orang perorang. Karena sebelum pemindahan kita sudah lakukan dengan pengurus, dan sudah disepakati. Yang jelas kalau masalah listrik selesai hari ini, besok kita pindahkan pedagangnya,” ujarnya.

Sebelumnya diperoleh informasi, Pemko Pekanbaru akan menggelar rapat bersama untuk membahas persoalan pasar induk sementara di terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Rapat ini guna membahas keberatan yang diajulan oleh sejumlah perwakilan pedagang yang melakukan aktifitas bongkar muat di pasar induk sementara. “Itu sebenarnya sudah beberapa dirapatkan termasuk dengan perwakilan pedagang, dan sudah sepakat semua, kami pun terkejut juga ini, kok masih ada yang tidak setuju,” kata Kabid

Pasar, Disperindag Kota Pekanbaru, Suhardi, Jumat (24/8/2018).

Terkait munculnya sejumlah keberatan sejumlah pedagang tersebut pihaknya akan mengambil jalan tengahnya. Sebab persoalan yang diprotes oleh pedagang ini bukan persoalan lama.

Sebelumnya saat pihaknya melakukan peninjauan ke lapangan persoalan pemindahan ini tidak ada masalah lagi. “Kemarin saat kita turun ke lapangan tidak ada yang keberatan dipindahkan di situ (akses jalan masuk ke terminal). Semua kan sudah kita petakan, dimana mereka berjualan, dimana parkirnya. Selagi semua tertib tidak ada masalah, kecuali kalau parkirnya tidak tertib dan dilintang-lintangkan itu iya jelas menganggu,” bebernya.

Suhardi mengungkapkan, sebelumnya pedagang bukan mengeluhkan lokasi tempat bongkar muat dan jualan. Namun pedagang banyak mengeluhkan kondisi penerangan di lokasi tersebut. “Kemarin katanya kendalanya listrik, kemudian kami bantu dengan menyurati PLN supaya bisa diproses lebih cepat. Setalah itu kita bantu rupaya muncul lagi keluhan baru,” ujarnya. Seluruh truk yang membawa sayuran, cabe, bawang dan barang harian langsung diarahkan ke Terminal BPRS, Jumat (14/10/2016) Para pedagang sayur mayur ini datang ke DPRD, ingin melaporkan tindakan Disperindag Pekanbaru dan Dishub Pekanbaru, yang akan menggusur mereka berjualan di tempat tersebut. Surat baru diterima pedagang pada 18 Agustus lalu. Pemko Pekanbaru beralasan, pemindahan pedagang ini karena akan dibangun gedung Alat Pengujian KIR Dishub Pekanbaru.

Pedagang merasa, tempat pemindahan yang ditetapkan pemerintah, tidak repsentatif. Selain memakai badan jalan, juga keselamatan barang dagangan tidak terjamin.

Lagi pula pembeli dipastikan tidak akan mau datang, karena akses jalan dan dekat dengan gedung mobil pemadam kebakaran. Jika mobil pemadam kebakaran keluar, maka dipastikan lokasi berjualan tidak nyaman. (adv/hms/ant/tpc/gesuri.id/e2)

47