Majalah Pena Amira Edisi Nomor 91 - 28 Oktober 2018 by Majalah Pena Amira

EDISI 91 - 25 Oktober 2018 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

Rasionalisasi Anggaran, Rasionalisasi Pikiran

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ROVINSI Riau dengan sejumlah kabupaten/kota yang berada di dalamnya sejak beberapa tahun belakangan dihadapkan dengan apa yang disebut dengan rasionalisasi anggaran. Oleh karena berkurangnya dana yang masuk melalui sejumlah instrumen ke daerah ini, membuat pemerintah provinsi dan pemerintah sejumlah kabupaten/kota di Riau melakukan pengetatan anggaran. Bisa dimengerti, karena besaran pengurangan dana yang diterima oleh masingmasing daerah otonom itu tidak sedikit. Provinsi Riau, satu misal, kalau dari 2018 ke bawah memiliki APBD di atas angka Rp11 triliun, bahkan pernah menyentuh angka Rp12 triliun;l pada tahun anggaran 2019 mendatang APBD Riau hanya dipatok pada angka Rp8 triliun saja. Sebuah angka pengurangan yang tidak main-main. Kondisi yang sama berlangsung hampir di semua kabupaten kota di Riau. Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), satu misal, APBD-nya pernah mengalami penurunan mendekati angka Rp1 triliun. Angka penurunan yang Rp1 triliun itu sama dengan angka APBD sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh melebihi angka APBD di sejumlah wilayah kota di provinsi yang sama. Akibatnya, antara lain, sejumlah program pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa, bahkan anggarannya sudah tertera di APBD tahun, terpaksa ditunda pelaksanaannya. Terutama program-program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak terpaksa mengalami penjadwalan ulang—bahkan bukan tidak mungkin akan dihapus sama sekali. Yang kemudian tidak terelakkan adalah terjadilah kelesuan di semua sektor, terutama ekonomi. Tidak hanya pejabat, masyarakat banyak pun ikut kena imbas. Kondisi diperparah oleh realitas yang terjadi beberapa waktu belakangan, yaitu sejumlah daerah di Riau pada tahun anggaran 2018 ini tidak lagik memiliki APBD Perubahan. Di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Riau. Bulan-bulan menjelang tahun anggaran 2018 berakhir ini, yang biasanya diwarnai kesibukan pejabat dan aparat untuk menyelesaikan bengkalai pekerjaan, tidak terlihat lagi. Hotel-hotel yang biasanya penuh dibooking oleh kegiatan aparat pemerintah untuk berupaya menghabiskan anggaran, nyaris tidak terdengar lagi. Bahkan yang paling parah: tunjangan para pejabat pun terpaksa ditunda pembayarannya. Karena sebagian besar masyarakat

di Riau gerak perekonomiannya sangat tergantung dengan APBD, dipastikan merasakan dampak langsung dari kondisi yang ada. Perekonomian masyarakat menjadi lesu hampir di semua sektor, daya beli berkurang dan hampir mencapai titik terendah, dan yang sering mengemuka adalah soal betapa tidak mudahnya mendayung hidup dan kehidupan dalam kondisi yang seperti itu. Sebuah ujian? Boleh jadi. Tapi agaknya kita lebih kepada cara berpikir yang lurus-lurus saja, yaitu di tengah terjadinya rasionalisasi anggaran, saatnya pula untuk melakukan rasionalisasi pikiran. Bahasa lainnya kira-kira begini: saatnya para pengambil kebijakan di daerah ini untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan anggaran di mana oknum bisa “menumpang hidup” dari kegiatan dimaksud. Ketika ketersediaan dana daerah dalam posisi berlimpah-ruah, bukan rahasia lagi bila yang diperbuat ada di antaranya sejumlah program pembangunan yang sejatinya belum terlalu dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, tapi dipaksa “untuk dibutuhkan” karena di dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terdapat peluang untuk sejumlah oknum buat menangguk keuntungan buat kepentingan pribadi. Atau, ketika menghadapi akhir tahun anggaran, kita sering melihat betapa sejumlah aparat pelaksana pemerintahan dibuat sibuk oleh aneka kegiatan, yang muaranya adalah bagaimana menghabiskan anggaran yang telah diposkan, dimaksudkan agar tidak dikembalikan ke kas negara. Apakah kegiatan yang dilakukan itu berfaedah untuk kepentingan daerah dan masyarakat, sering kali tidak menjadi pertimbangan. Kita memang mengaku beratnya dampak yang ditimbulkan oleh rasionalisasi anggaran, terutama dampak di bidang ekonomi. Tidak hanya dirasakan pejabat dan aparat, tapi juga berimbas kepada masyarakat. Tapi kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan belakangan ini juga diharapkan membawa hikmah tersendiri, yaitu bagaimana aparat pelaksana pemerintahan bersama mitranya juga rasional dalam menyusun anggaran. Rasional dimaksud, yaitu bagaimana anggaran dan program yang disusun semata-mata didedikasikan untuk kepentingan buah memajukan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat; bukan karena ada “gantungan kepentingan” yang ikut bergelayut di atas program atau kegiatan dimaksud.*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Rohil Raih Penghargaan 24 Lagi, Tingkat Nasional, Kali Ini dari Kementerian LHK

Rasionalisasi yang Bikin ”Jantungan”

Bupati Inhil Genjot 42 Peningkatan Nilai Jual Kelapa

DPRD Bengkalis Bersama Eksekutif

Sahkan APBD-P Bengkalis 2018

APBDP 2018 Disahkan,

Edisi 91 25 Oktober 2018

DPRD Harapkan Pemko Pekanbaru Tidak Tunda Kegiatan 3

LAPORAN UTAMA

Rasionalisasi yang Bikin

”Jantungan” “Tidak adanya APBD-P berarti harus mengacu kepada APBD 2018 yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalannya, kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan anggaran terkini.”

IAPA atau sektor apa di Provinsi Riau yang belakangan tidak kelimpungan? Kebijakan rasionalisasi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat, yang antara lain ikut menimpa Riau, membuat hampir semua sektor kehidupan di provinsi yang kaya migas (minyak dan gas bumi) mengalami pukulan yang amat telak. Sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Oleh karena potensi migas yang dimiliki Riau, membuat pemerintah provinsi dan sebagian besar kabu-

paten/kota di daerah ini menerima asupan dana yang cukup besar. Dana itu yang kemudian menggerakkan pembangunan di Riau, untuk kemudian memberi dampak langsung bagi masyarakat. Tapi suasana yang sangat kontras terjadi di tahun anggaran 2018 ini. Penyebabnya, antara lain, karena Pemprov Riau melakukan rasionalisasi anggaran bersebab pendapatan daerah yang saat ini terus berkurang, terutama setelah disahkannya Perda Pajak Pertalite dan faktor lainnya. Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Povinsi Riau Masperi. Menurutnya, perkiraan pendapatan menurun sehingga belanja juga harus dikurangi. “Kita pasti melakukan rasionalisasi, karena pendapatan kita itu berada dibawah asumsi semula,” ujar Masperi, Kamis (24/5/2018). Menurut mantan Sekda Kabupaten Rokan Hulu ini berbagai faktor

berkurangnya pendapatan Pemprov dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya dari sisi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis Pertalite, dulu pajaknya 10 persen, sekarang sudah 5 persen. Di bagian lain, DPRD Riau menyatakan tidak keberatan jika dilakukan rasionalisasi anggaran dalam APBD 2018, seperti yang diharapkan oleh pihak Pemprov Riau. Namun begitu, pihak DPRD Riau menurut Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, psama sekali belum bisa memperkirakan saat ini, apakah rasionalisasi tersebut bisa dilakukan atau tidak. Pasalnya sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan keuangan semester I dari DPRD Riau. “Rasionalisasi oke, silahkan, bahkan kami di DPRD Riau juga siap, jika itu memang dibutuhkan. Tapi untuk bisa melakukan rasionalisasi tersebut, tentu kita harus punya gambaran dulu. Ini sudah bulan Agustus

Masperi kita belum kunjung terima laporan semester I dari sana, bagaimana kita tahu kalau memang harus dilakukan rasionalisasi atau tidak. Mana bisa Pemprov sendiri yang menyimpulkan harus rasionalisasi,” kata pria yang akrab disapa Dedet ini, Sabtu (18/8/2018). Dijelaskannya, untuk melakukan rasionalisasi anggaran, tentunya hal tersebut harus melalui APBD Perubahan 2018. Namun sampai saat ini penyusunan tersebut masih belum ada gambaran yang jelas. Dikatakan Dedet, sebenarnya tidak ada halangan bagi pihak Pemprov Riau, karena Silpa dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga sudah keluar. “Sehingga Pemprov sebenarnya sudah mempunyai dasar

untuk melakukan penghitungan,” ulasnya. Belakangan, kondisi keuangan daerah khususnya APBD Riau kian memprihatinkan. Bahkan, Pemprov Riau yang saat ini mengalami defisit sehingga harus melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan bisa terancam bangkrut. Ada beberapa indikator yang menjadi ancaman bangkrutnya Pemerintah Riau. Pertama terkait kondisi keuangan yang defisit. Akibatnya, Pemprov Riau harus melakukan rasionalisasi anggaran dihampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya mencapai lebih kurang Rp1 triliun. Bahkan, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi memastikan akan ada kebijakan tunda bayar proyek 2018 ke 2019 yang nilainya mencapai Rp500 miliar sebagai dampak dari defisit tersebut. “Kami beri pemahaman tunda bayar ini diperkirakan mencapai 400 sampai 500 miliar, akibat tunda salur DBH dan tidak tercapainya PAD,” ujar Sekda Ahmad Hijazi baru-baru ini. Kondisi defisit ini tidak terlepas dari tunda salur pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak (SDA) oleh Pemerintah Pusat kepada daerah tahun 2017 sebesar Rp116 miliar yang hingga saat ini belum disalurkan. Tak heran, kondisi saat ini membuat kalangan pejabat dan ASN di Pemprov Riau mulai khawatir. Apalagi, tanda-tanda tersebut sudah mulai mereka rasakan.

Noviwaldy Salah satunya mulai terlambatnya pembayaran Single Salary mereka. Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi saat konfirmasi kondisi keuangan daerah mengalami kekosongan yang menyebabkan aparatur belum menerima Single Salary membantah. “Siapa bilang Single Salary belum cair. Single Salary sudah kita cairkan untuk yang bukan Juni. Sisanya dua bulan sepanjang memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, pencairan single salary tidak ada masalah,” katanya. Persoalan kian berat manakala Riau pada 2018 tidak memiliki APBD Perubahan. Salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, dengan tiadanya APBD Perubahan, bukan berarti tidak ada masalah yang akan muncul. Dengan tidak dilaksanakannya APBD Perubahan 2018, maka sejum-

LAPORAN UTAMA

lah pengganjian dan tunjangan terancam tidak bisa dilaksanakan. “Banyak anggaran rutin yang terancam tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ryasionalisasi tak bisa dilakukan, karena kan harus ketuk palu APBD Perubahan dulu baru bisa dilakukan penghitungan rasionalisasi,” kata Suhardiman, Senin (1/10). Dikatakan, pihaknya sudah cukup lama mengingatkan bahkan juga menyurati pihak Pemprov Riau, untuk segera menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan. Namun hal itu tak digubris Pemprov sejak awal. Baru pada 19 September kemudian dikirimkan ke DPRD Riau. Sejumlah dampak lain dicemaskan akan terjadi dengan peniadaan APBD-P 2018 itu. Antara lain,pelaksanaan MTQ XXXVII tingkat provinsi tahun 2018 dikarenakan porsi anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 yang diharapkan mensuport pelaksanaan iven tahunan tersebut. Kendati demikian, beberapa solusi mulai dipersiapkan untuk menjawab kendala teknis tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal itu memang menjadi perhatian. Untuk itu, pihaknya akan masih membicarakannya dengan berbagai pihak dalam mencari-

LAPORAN UTAMA

Ahmad Hijazi kan solusi terbaik. “Itu yang perlu kita diskusikan untuk mencarikan solusinya. Memang berbicara soal anggaran ini, tentu ada konsekuensinya. Harus dibahas, Kita lihat juga regulasinya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” sambungnya. Anggota Banggar DPRD Riau, Husaimi Hamidi, membenarkan hal

itu, dan menilai bahwa dampaknya akan luas. “Berapa ASN yang terganggu ekonominya? Berapa guru didaerah itu yang tidak menerima honornya? Tolong dipikirkan ini,” kata Husaimi, Senin (1/10/2018). Menurutnya, ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. “Gaji guru honor belum cair lagi, tunjangan ASN mau dibayar dengan apa? Kasihan mereka kan, kita harus berpikir kesana,” cakapnya. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar dari Fraksi PKB, Firdaus. Menurutnya dengan tidak ada APBD-P tahun ini, maka yang akan menjadi acuan adalah APBD 2018. “Tidak adanya APBD-P berarti harus mengacu kepada APBD 2018 yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalannya, kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan anggaran terkini,” ujarnya “Kan jadinya bergantung kepada APBD murni, hanya saja kendalanya ada pada penyesuaian anggaran. Seperti penambahan anggaran u n t u k

Husaimi Hamidi yang kurang atau pengurangan bagi yang lebih dan dihilangkan jika ada kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan,” sambungnya. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar lainnya, Suhardiman Amby. Ia mengatakan dengan tidak ada APBD-P, masyarakat jangan nanti menyalahkan DPRD saja. “Jika ada persoalan masyarakat yang tak terpenuhi, jangan salahkan DPRD. Salahkan Pemrov yang su-

dah salah dari awal,” tukasnya. Menyikapi itu, wakil rakyat di DPRD Riau meminta agar Pemprov Riau bertanggungjawab atas dampak tiadanya APBD Perubahan 2018 Riau, terutama terhadap masyarakat dan para pegawai. Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mengatakan, tidak adanya APBD Perubahan memiliki penharuh sangat besar, selain berdampak kepada masyarakat langsung juga akan berdampak kepada tenaga ASN dan juga honorer. “Ini akan berdampak besar. Tapi kita berharap pihak Pemprov sudah mempunyai formula dan solusi lain, bagaimana mengantisipasi persoalan yang akan dihadapi ketika tidak dilaksanakan APBD Perubahan,” kata Kordias, Senin (1/10/2018). Dikatakan politisi PDIP ini, tidak adanya APBD Perubahan 2018 tidak bisa disamakan dengan APBN Perubahan, karena jika tidak ada APBD Perubahan. Maka pihak Pemprov akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, kepentingan masyarakat yang su-

Kordias Pasaribu dah disusun sebelumnya, sekaligus masalah pegawai. Pemerintah daerah berbeda dengan pemerintab pusat. Dimana jika pemerintah pusat tidak ada APBN-P, maka kondisi itu tidak bisa disamakan dengan daerah. “Jika tak ada APBN Perubahan, beda dengan kalau tak ada APBD Perubahan, karena yang atur negara ini pusat. Setiap aturannya menjadi pedoman nasional. Kalau daerah tak bisa begitu, banyak yang akan kita hadapi selanjutnya,” ujarnya. (e2/tpc/rsc/ cakaplah)

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

DPRD Bengkalis Bersama Eksekutif Sahkan APBD-P Bengkalis 2018 Perda (peraturan daerah) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 akhirnya disahkan pada Jumat malam tadi (28/09.2018), pada rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis. Sidang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis, H. Abdul Kadir.

ampak hadir antara lain Bupati Bengkalis Amril Mukminin, anggota DPRD Kab. Bengkalis, Sekretaris Daerah Bengkalis Bustami HY, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Bengkalis Hj. Umi Kalsum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis H. Heri Indra Putra, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Perubahan APBD Bengkalis 2018 disahkan sebesar Rp. 3.505.910.789.791, sebelumnya sebesar Rp. 3.632.360.005.737 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 126.449.215.946. Juru bicara Badan Anggaran Sofyan dari Partai PDIP memberikan masukan terkait Perubahan APBD tahun 2018 tersebut. Badan Anggaran meminta kepada

Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk menyelesaikan hak-hak pegawai daerah Kab. Bengkalis baik insentif, gaji, dan tunjangan lainnya. Kemudian, kepada Bappeda untuk terus menggali potensi Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalankegagalan dalam mencapai dana perimbangan. “Selain itu, Kesepakatan terkait Perubahan APBD tahun 2018 ini diharapkan untuk benar-benar diakomodir dan direalisasikan,” ungkap Sofyan. Sebelum dilakukan pengesahan, Ketua DPRD meminta kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh juru bicara H. Zamzami, Fraksi Golongan Karya (Golkar) oleh Syahrial ST, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh H. Azmi, kemudian jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Daud Gultom, dari Partai Demokrat oleh dr. Morison Bationg Sihite, dari Fraksi Gerindra Garuda Yaksa oleh Adihan, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh Pipit lestari. Secara keseluruhan, semua fraksi menyetujui penetapan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018. Namun ada beberapa saran yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada

Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis. Salah satunya dari Daud Gultom Fraksi PDIP yang meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perawatan Jalan Gajah Mada di Duri yang saat ini sudah rusak parah dan sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat sejak lama. Adihan, dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan meminta agar Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk segera menyelesaikan pembayaran dana ADD kepada Kepala Desa. Kemudian, Hj. Aisyah meminta agar Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk kedepannya memperhatikan gaji tenaga sukarela kesehatan yang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Sofyan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, meminta kepada Bupati setelah pengesahan Perubahan APBD tahun 2018 memerintahkan kepada OPD terkait untuk segera melaksanakan perbaikan jalan poros yang ada di Kab. Bengkalis. “Hal ini dikarenakan akses jalan bagi masyarakat terganggu dan berimbas kepada ekonomi masyarakat, kesehatan, pelayanan dan sebagainya. Dan diharapkan di tahun 2019 nanti Pemerintah Daerah bisa mengembalikan anggaran guru Madrasah ke anggaran semula,” ujar Sofyan. Sependapat dengan Sofyan, H. Azmi dari Partai Keadilan Sejahtera juga meminta agar anggaran untuk guru madrasah dikembalikan ke usulan semula. Selain itu, beliau juga meminta Bupati untuk memperhatikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kab. Bengkalis. Diharapkan supaya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Sementara itu, Bupati Bengkalis dalam pidatonya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bengkalis, atas manajemen waktu yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi selama pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Beng-

kalis tahun 2018. Dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. “Siapkan schedule dan segera laksanakan, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat dan akan dipertanggungjawabkan oleh perangkat daerah masing-masing, baik progres pelaksanaan, manfaat serta dampaknya bagi pembangunan kabupaten bengkalis secara umum,” ujarnya. Dalam hal ini, Ketua DPRD berterima kasih kepada seluruh komisi yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan terkait Perubahan APBD 2018 sehingga bisa dibawa ditingkat Banggar dan kemudian disahkan. Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan staff yang telah memfasilitasi rapat tersebut hingga selesai dan terlaksana dengan baik. Sebelum rapat ditutup Abdul Kadir mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bengkalis meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat merealisasikan dana yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan secara maksimal. “Sehingga dana ini dapat diserap oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan memperlancar jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis,” ujarnya. Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bengkalis juga mengingatkan kepada Bupati pada rapat pembahasan Anggaran 2019 nantinya agar bisa melibatkan langsung kepala OPD terkait supaya bisa bekerja semaksimal mungkin, Harapannya agar ada kerja sama yang baik antara

legislatif dan eksekutif dalam menjalankan program pemerintahan. Sebelumnya, Kamis (27/9/2018), dalam agenda Rapat Paripurna mengenai jawaban Bupati Bengkalis terkait penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi pada Kamis Malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan Hj. Aisyah, terkait pembahasan KUPA telah dibahas oleh komisi bersama perangkat daerah yang menghasilkan MOU KUPAPPAS dan Sebagai solusi dari permasalahan ADD pembangunan Desa, pemenuhan TPP pada BTL ASN serta pemenuhan gaji guru Madrasah pada Ranperda Perubahan APBD 2018 ini pemerintah telah menganggarkan kekurangannya. Senada dengan Fraksi Golkar, H. Jasmi yang mewakili Fraksi Keadilan Sejahtera turut menyuarakan pandangan yang sama. Sehubungan dengan RAPBDP 2018 ini, Bupati Bengkalis mencermati segala pergeseran dan pengurangan untuk menjadi program prioritas utama pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, sehingga target yang akan dicapai sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan Perda 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan perubahan Perda 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan, Pihak Pemda setuju dengan Febriza Luwu untuk Fraksi PDI-Perjuangan yang berharap perubahan tersebut dapat mendorong peningkatan PAD dan mempercepat segala bentuk pengurusan perizinan usaha sehingga hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis kedepannya. Sehubungan dengan program-program pemenuhan dan kesejahteraan rakyat seperti PKH, KIS, KIP, Sertifikat Gratis akan diintensifkan pelaksanaannya termasuk keberlanjutan program-program pembangunan yang juga akan di prioritaskan seoptimal mungkin.

Terjadinya pengurangan target pendapatan yang menyebabkan tidak atau belum beroperasinya objek- objek pajak, menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat yang diwakili dr. Moris Bationg sihite bahwa Pemerintah Daerah telah merencanakan perbaikan yang meliputi upayaupaya intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak maupun retribusi daerah dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hal tersebut kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertunda salur pada tahun 2017 serta belum terpenuhinya TPP dan Gaji Guru Honorer Madrasah, menjadi sasaran utama Pandangan semua Fraksi-Fraksi termasuk Fraksi Gerindra Garuda Yaksa yang disampaikan Tinner Waet Bet Tumanggor untuk dapat dituntaskan, masalah ini akan diselesaikan dengan menganggarkan nya pada RAPBDP Tahun Angggaran 2018 dan selanjutnya akan di proses sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa Fraksi pun turut menyuarakan masukan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan PAD diluar sektor Migas yang mana hal ini ditekankan kembali oleh Fransisca Sinambela sebagai juru bicara Fraksi Gabungan Negeri Junjungan. Bupati Bengkalis memberikan pandangan yang sama untuk terus menekankan efisiendi anggaran dengan tetap mengedepankan kinerja optimal. Sama halnya dengan pemeliharaan Jalan Gajah Mada Sebanga Duri yang masalah teknisnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Pemerintah Daerah turut memfokuskan dalam hal penganggaran pembelanjaan yang efisien dan efektif tentang permasalahan penyaluran dana perimbangan beberapa tahun sebelumnya yang tidak disalurkan 100 persen oleh Pemerintah Pusat. Dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Hal ini memang menjadi perhatian Pemda menanggapi pandangan Syaukani untuk Fraksi PAN.***

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

APBDP 2018 Disahkan, DPRD Harapkan Pemko Pekanbaru Tidak Tunda Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pekanbaru 2018 sebesar Rp 2,6 triliun disahkan DPRD Pekanbaru dalam sidang paripurna pada Kamis (27/9/2018) siang. DPRD Pekanbaru bersama Pemko, akhirnya mengesahkan APBD-Perubahan 2018, Kamis (27/9/2018) di ruang paripurna DPRD Pekanbaru.

engesahan ini ditandai dengan penandatangan draf dan berkas APBD Perubahan oleh Ketua DPRD Pekanbaru, H Sahril SH dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer MBS. Hadir dalam paripurna tersebut, yaitu sejumlah anggota dewan dan pejabat Forkompinda. Juru bicara Banggar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti menyampaikan, bahwa DPRD bersama pemko sudah menyusun dan menetapkan anggaran perubahan, guna dijadikan pedoman bagi OPD. Dijelaskan, penyusunan anggaran perubahan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sebab tahun ini, Pemko diharuskan men-

gakomodir isu yang hangat, demi lancarnya pembangunan di kota ini. Di sisi lain, kenaikan anggaran perubahan sebesar Rp 164 miliar. Anggaran ini dari dana BOS, Bankeu dan Silpa. Dana BOS dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 98 miliar, Silpa sebesar Rp 16 miliar, serta dana Bankeu untuk gaji guru bantu, bukan untuk fisik. Di dalam anggaran perubahan ini juga sudah dimasukkan untuk pembayaran tunda bayar Rp 156 miliar. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan, total angka di APBD-Perubahan ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun, dari angka APBD murni Rp 2,4 triliun. “Ini harus berimplikasi pada kegiatan. Sehingga per-

lu dilaksanakan dalam anggaran perubahan ini,” papar Ida. Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH yang memimpin paripurna meminta kepada Pemko, agar tidak menunda-nunda program dan kegiatan yang sudah disepakati. Baik itu kegiatan reguler, termasuk pembayaran tunda bayar, yang anggarannya sudah dimasukkan dalam APBD-Perubahan ini. Sementara itu, Sekko Pekanbaru M Noer MBS mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, terutama Banggar, yang sudah membahas anggaran perubahan ini tepat waktu. Tentunya, segala masukan, saran dan kritik akan dilaksan-

akan pihaknya, sesuai aturan yang berlaku. “Setelah ini, langkah selanjutnya diverifikasi di pemerintah provinsi. Kita harapkan secepatnya, sehingga awal Oktober nanti bisa dilaksanakan,” pintanya. Mengenai pembayaran tunda bayar sendiri, pihak Pemko sudah berjanji akan melunasinya. “Insya Allah tunda bayar, kita bayar, kita lunasi,” janjinya. Tapi sebelumnya pengesahan APBDPerubahan Pekanbaru tahun 2018, nampaknya meleset. Target yang diapungkan DPRD akan ketuk palu pada pekan ini, harus diundur lagi, karena ada jadwal lain kegiatan DPRD. Sekadar diketahui, Banggar DPRD Pekanbaru mematok target akan mengesahkan APBD-P 2018 pada pekan ketiga Agustus ini. Namun karena beriringan dengan jadwal reses (menjemput aspirasi warga), maka pembahasan APBD-P tersebut terpaksa digeser pekan depan. “Ini jadwal reses kedua tahun ini, yang digelar mulai Kamis (23/8/2018), kemarin hingga seminggu ke depan. Jadwal reses ini sudah tersusun sejak awal,” kata juru bicara Banggar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH menjawab Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/8/18). Sekadar gambaran, nilai APBD-Perubahan tahun 2018, diperkirakan antara Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,2 triliun. Meski nantinya ada penambahan, hanya dana BOS saja yang masuk menjadi anggaran tambahan. Selain itu dipastikan tidak ada. Lebih lanjut dipaparkan Ida lagi, meski begitu, pihaknya akan berupaya mempercepat pembahasan APBD-P tersebut. Bahkan pengesahan yang ditargetkan akhir Agustus ini, akan diupayakan secara maksimal. “Karena tidak ada pembahasan yang krusial, kemungkinan tidak memakan waktu lama pembahasannya. Jika bisa satu dua hari dibahas bersama TAPD, kenapa tidak. Maka langsung kita ketuk palu. Setelah itu, baru kita bahas bahas APBD murni 2019, sebagai lanjutan pembahasan kemarin,” janjinya. Jika APBD-Perubahan 2018, diperkira-

kan antara Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,2 triliun, Banggar DPRD memperkirakan untuk nilai APBD Murni 2019, estimasi anggarannya sebesar Rp 2,2 triliun. Di bagian lain, Pemko Pekanbaru melalui Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota (Setko) Pekanbaru Syamsuwir, Senin (6/8) menyebutkan sekitar 28 rancangan peraturan daerah (ranperda) belum disahkan DPRD. Salah satunya adalah ranperda tentang APBD Perubahan 2018. Tetapi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH malah menyebutkan kalau pemko belum memasukkan usulan RAPBD Perubahan 2018 ke DPRD. “Kami saja masih menunggu usulan dari pemko,” ungkapnya kepada Riau Pos, Selasa (7/8). Politisi Golkar yang akrab disapa dengan nama Ida ini menjelaskan, saat ini usulan dari pemko yang sedangan dibahas DPRD adalah rancangan APBD 2019. ‘’Ini (RAPBD 2019, red) yang sedang dibahas dan dikritisi tentunya, diteliti secara bersama-sama sebelum diparipurnakan,” sebutnya.

Pembahasan RAPBD 2019, Ida sebutkan sudah dua kali dilakukan DPRD. Dan menurutnya, pembahasan ini akan memerlukan waktu yang lama karena harus jelas kegiatan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan aturan, kata Ida lagi, pembahasan anggaran murni lebih diutamakan. “Setelah itu baru anggaran perubahan. Karena, untuk anggaran perubahan ini, boleh dibahas boleh tidak. Tergantung penambahan anggaran ada atau tidak,” terang Ida. Ida juga memprediksi, dari hasil pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2019, akan mengalami penurunan. Diperkirakan APBD 2019 berada di angka Rp2,2 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dari APBD 2018 yakni Rp2,4 triliun. “Mengalami rasionalisasi hingga Rp1 triliun untuk murni,” sebutnya lagi. Ida memaparkan, penyebab turunnya nilai RAPBD 2019 salah satunya karena adanya pengurangan bantuan dari pusat. Baik itu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). “Makanya, estimasi APBD 2019 tersebut Rp2,2 triliun akan berpatokan dari PAD,” tuturnya. Terpisah, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS mengatakan, pihaknya telah menyerahkan draf RAPBD Perubahan 2018. Namun dia akuinya, pembahasan belum dilakukan lantaran masih menunggu jadwal dari DPRD Kota Pekanbaru. “(RAPBD, red) Perubahan 2018 telah kami serahkan pada hari Senin lalu,” ujar M Noer. Sementara itu untuk RAPBD murni 2019, disampaikan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setko Pekanbaru, telah diserahkan pada akhir Juli lalu. Penyerahan ini dilakukan sesuai mekanisme jadwal yang telah ditentukan. “(RAPBD, red) murni 2019, akhir Juli kami serahkan. Kami ingin menyelesaikan tepat waktu. Hanya tinggal menunggu pembahasan saja,” singkat Sekko. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Pertumbuhan Ekonomi Pelalawan Ikut Ditopang oleh Peran BPPT “Berbagai kemajuan tersebut tercermin pada peningkatan berbagai indikator hasil pembangunan baik sosial maupun ekonomi. Indikator keberhasilan lainnya tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima.”

ERTUMBUHAN ekonomi Kabupaten Pelalawan dalam usianya yang telah memasuki 19 tahun, tidak terlepas dari peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Adalah konsep Sistem Inovasi Daerah yang diadopsi oleh Kabupaten Pelalawan inipun membuat roda pembangu-

nan daerah Negeri Seiya Sekata telah banyak mengalami perubahan. Bahkan sejajar dengan daerah lain di Provinsi Riau, maupun daerah lain di Indonesia yang lebih dulu berdirinya. Bentuk dukungan dan pendampingan diungkap Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Gatot Dwianto di-

awali dengan mengintegrasikan Sistem Inovasi Daerah dalam dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BPPT dan Pemkab Pelalawan ini utamanya ditujukan dalam mewujudkan 5 (lima) hal pokok, yaitu pertama berkembangnya ekosistem kreatifitas

keinovasian daerah melalui kebijakan yang dikoordinasikan baik oleh tim koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dengan implementasi yang terukur, terkendali dan konsisten. Kedua adalah berkembangnya klaster industri unggulan daerah yang yang berwawasan lingkungan seperti integrasi sapi sawit dan klaster industri pariwisata Bono. Ketiga terwujudnya kawasan Teknopolitan Pelalawan yang dfokuskan pada penguatan dan pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit. Kemudian keempat adalah berkembangnya bisnis dan industri inovatif melalui lembaga Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan proses inkubasi terhadap calon pengusaha baru berbasis teknologi (PPBT) dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Terakhir adalah mewujudkan infrastruktur dasar di daerah yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi informasi, antara lain ujicoba teknologi pengolahan air layak minum, pemanfaatan gas dan energi terbarukan sebagai sumber listrik, dan pemenfaatan teknologi informasi dalam pelayanan murah, cepat dan transparan menuju Pelalawan Smart City,” ungkapnya saat mewakili BPPT untuk menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Kabupaten Pelalawan, Kamis (11/10). Bupati Pelalawan, H.M. Harris dalam Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Ulang Tahun Kabupaten Pelalawan yang ke 19, 11 Oktober 2018 di Gedung Daerah, Kabupaten Pelalawan. Bupati Pelalawan kemudian mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan Inovasi Ekonomi Menuju Pelalawan Emas tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak Tahun 2012. “Pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah telah berdampak nyata dan menjadi daya ungkit bagi pembangunan Kabupaten Pelalawan. Berbagai kemajuan tersebut tercermin pada peningkatan berbagai indikator hasil pembangunan baik sosial maupun ekonomi. Indikator keberhasilan lainnya tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima oleh bupati dan Kabupaten Pelalawan di tingkat nasional,” ujarnya. Berlimpahnya potensi sumber daya alam diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya pelayanan publik yang baik sesuai dengan pencapain visi kepala daerah 2016/2021 untuk menggapai Pelalawan Emas. (rls/e2)

Bupati Harris Minta Semua Desa Lakukan Inovasi DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) menggelar bursa inovasi desa di Gedung Daerah Laksmana Mangkudiraja, Kota Pangkalan Kerinci, Selasa (2/10/2018). Bupati Pelalawan, HM Harris membuka kegiatan yang dihadiri oleh para kepala desa se Kabupaten Pelalawan. Dalam sambutannya, Bupati Harris meminta kepada desa untuk dapat berinovasi pada daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah membuat terobosan dengan mengembangkan potensi pariwisata lokal. “Tidak hanya pariwisata alam saja, bisa juga dikembangkan dari kesenian dan budaya. Daerah kita beraneka ragam kebudayaan dan ini bisa dikelola serta dikembangkan kedepannya,” terangnya. Kepala DPMP, Zamur selaku koordinator inovasi desa Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintah mewujudkan Nawacita dalam RPJMN 2015-2019. “PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengemban rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas,” paparnya. Lanjut Zamur, PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada pendampingan desa dalam pelaksanaan undang-undang desa. “Bursa inovasi desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi yang berkembang di desa,” tandasnya. (grc/e2)

Tidak hanya pariwisata alam saja, bisa juga dikembangkan dari kesenian dan budaya. Daerah kita ber aneka ragam kebudayaan dan ini bisa dikelola serta dikembangkan kedepannya

Harris Bupati Pelalawan

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Yopi Arianto:

Terjadi Peningkatan Pembangunan di Inhu “Meskipun dengan kondisi yang belum begitu maksimal namun warga masyarakat merasa cukup untuk dimanfaatkan dalam menjalankan ibadah shalat jumat maupun shalat wajib lainnya.” “TERKAIT dengan peningkatan pembangunan di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), terealisasinya penggunaan masjid ini menjadi salah bukti dari kemajuan pembangunan khususnya di bidang keagamaan Kabupaten Indragiri Hulu, di samping sejumlah bukti lain yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE saat meresmikan Masjid Al-Mukminin, Jl. Petani, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Jumat (26/10/2018). Peresmian masjid dilakukan oleh mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu usai melaksanakan shalat Jumat berjemaah bersama warga di masjid yang sama. Dalam kesempatan itu, Bupati Yopi didampingi sejumlah pejabat Pemkab Inhu. H. Ujang Sudrajat SPd MSi selaku pengurus Masjid Al-Mukminin menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya peresmian Masjid Al-Mukminin ini. “Meskipun dengan kondisi yang belum begitu maksimal namun warga masyarakat merasa cukup untuk dimanfaatkan dalam menjalankan ibadah shalat jumat maupun shalat wajib lainnya,” ujar Ujang. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yopi juga menyampaikan apresiasinya yang luar biasa kepada masyarakat Kelurahan Sekar Mawar atas terealisasinya pembangunan yang semula Musholla menjadi Masjid ALMukminin ini, ia berharap keberadaan masjid ini dapat dimanfaatkan dengan baik. (hrc/e2)

Bupati Inhu Minta Umat Islam Menahan Diri

BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mengimbau kepada umat Islam di daerah ini untuk bisa menahan diri dalam menyikapi masalah pembakaran bendera di Garut, Provinsi Jawa Barat, dan tidak sampai terprovokasi. Sebab, kasusnya telah ditangani aparat kepolisian dan Bupati yakin penanganannya akan profesional. “Saya minta masyarakat, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu untuk jangan sampai terprovokasi, saya percaya aparat penegak hukum akan sangat sigap dalam bertindak,” ujarnya. Bupati Yopi mengatakan hal

itu usai memimpin rapat bersama Kapolres Inhu AKBP Dasmin Ginting, S.IK, Dandim 0302 Inhu Letkol ARM Hendra Roza, S.IP, Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Supardi, SH, Ketua Pengadilan Negeri Rengat Darma Indo Damanik, SH, M.Kn. Rapat tersebut sengaja dilaksanakan untuk menyikapi insiden pembakaran bendera berkalimat tauhid yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Karenanya, Bupati Yopi mengimbau masyarakat Inhu untuk tetap tenang dan memercayakan penyelesaikan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. (rgc/e2)

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Kabiro di Setwan DPRD Riau Emoh Komentari Kunker ke LN

Dibantu Alkes, Ini Harapan Sunaryo pada RSUD Meranti “Saya dalam kunjungan kerja di RSUD akan memberikan bantuan untuk RSUD, Selain CT Scan juga alat rontgen general DR X Ray, Histerectomi set, Laparotomi set dan instrument lainnya.”

AKIL Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau H. Sunaryo mengharapkan dengan adanya bantuan alkes (alat kesehatan) untuk RSUD Kepulauan Meranti diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi, dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C. Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut mengatakan hal itu saat akan menyerahkan bantuan alkes untuk RSUD Kepulauan Meranti. “Saya

dalam kunjungan kerja di RSUD akan memberikan bantuan untuk RSUD, Selain CT Scan juga alat rontgen general DR X Ray, Histerectomi set, Laparotomi set dan instrument lainnya,” ujar Sunaryo. Itu artinya, RSUD Kepulauan Meranti dalam tahun ini akan mempunyai alat kesehatan (Alkes) canggih CT Scan yang akan diberikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Sunaryo sembari kunjungan kerjanya di RSUD Meranti, Rabu (24/10/2018).

Diejalaskan Sunaryo, anggaran sekitar Rp10 miliar merupakan hasil pokok pikirannya dari fraksi PAN DPRD Riau dari Dapil Meranti, dumai dan bengkalis. “Saat ini, sebagian alat tersebut sudah ada di RSUD dan sebagian lagi sedang dalam proses, dan ditargetkan dalam bulan desember semua alat tersebut sudah ready di RSUD Meranti,” ungkap Sunaryo. Tambahnya, sedangkan untuk ruangan CT scan adalah sharing budget Pemda Kepulauan Meranti dengan DPRD Riau. “Saya berharap dengan adanya, bantuan

alat -alat tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi, dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C,” harap Sunaryo. Sementara itu, menurut Direktur RSUD Kepulauan Meranti, dr. R.H. Riasari menyapaikan, di awal tahun 2019 alat-alat kesehatan tersebut sudah ada di RSUD. “Insya Allah, alat-alat ini sudah bisa difungsikan,” ungkapnya singkat.Dia juga berharap dengan adanya bantuan alat-alat tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Meranti. “Supaya lebih baik lagi dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C nantinya,” jelas dr. R.H. Riasari. (rmc/e2)

SUDARMAN, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Administrasi di Setwan DPRD Provinsi Riau, enggan berkomentar terkait wacana kunker (kunjungan kerja) anggota DPRD Riau ke LN (luar negeri). “Saya belum tahu pasti, no comment saja,” kata Sudarman, sambil mempersilakan wartawan menghubungi salah seorang kabag di Biro Tapem. Sebagaimana diketahui, di saat Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit anggaran, dan bahkan tahun ini tidak menggunakan APBD Perubahan, anggota DPRD Riau dijadwalkan akan kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 20 anggota DPRD Riau yang akan berangkat. Salah seorang pegawai di lingkungan Pemprov Riau membenarkan informasi tersebut. Namun ia tidak bisa memastikan jadwal keberangkatan 20 anggota dewan ke luar negeri. “Ada bulan ini kalau tak salah 20 orang yang akan ke luar negeri, ke mana tujuan belum tahu,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya ini, Rabu (3/10/2018). Terpisah, Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jompak, saat dihubungi mengakui adanya wacana keberangkatan anggota dewan ke luar negeri. Namun kata Jompak, itu baru pengajuan. Dan jumlahnya di bawah 20 orang. “Kalau yang mau berangkat tidak ada, tapi pengajuan ada, belum ada disposisinya. Tak mungkin diberi tahu, jumlahnya juga tidak ada 20, biasanya dua sampai tiga orang,” kata Jompak. Disinggung ke negara mana tujuan kunker anggota dewan tersebut, Jompak mengaku tidak tahu pasti karena baru dalam tahap pengajuan. “Belum tahu saya itu, karena ini kan baru pengajuan,” katanya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada 2018 ini anggota DPRD Riau telah beberapa kali ke luar negeri dengan agenda kunjungan kerja. Dan di akhir tahun ini kembali mengajukan kunker ke luar negri. (rmc/e2)

Soal Asrama Haji Antara, Ini Sikap DPRD Riau ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar, mengatakan bahwa ia bersama para koleganya di DPRD Riau bertekad akan terus mengawal agar rencana menjadikan Bandara Sultan Syarif Kasim II sebagai embarkasi haji antara di Riau benarbenar bisa di realisasikan tahun 2019. “Supaya tidak gagal, kami siap mengawal sehingga Embarkasi haji Riau sudah bisa beroperasi mulai tahun 2019 mendatang,” kata politisi Partai Demokrat itu. Sekadar infor-

masi, Tim Kemenag RI bersama rombongan dari Kementrian Perhubungan, Kemen PMK baru-baru ini mengevaluasi persiapan operasional Embarkasi Haji Antara Riau, di Pekanbaru. Pasalnya, kata Asri lagi, kehadiran Embarkasi haji di Pekanbaru sangat penting bagi masyarakat Riau, karena kegunaan Embarkasi haji ini banyak sangat manfaatnya. Dicontohkannya, masyarakat atau calon jemaah haji tidak lagi harus ke

Batam sehingga akan menghemat biaya haji masyarakat Riau hampir 6 juta satu orang. Selain lanjutnya akan membuat perekonomian di Riau berputar, dan juga Marwah Riau akan terangkat, karena tidak lagi numpang di Batam, sementara Jambi provinsi lebih kecil sudah memiliki Embarkasi antara. Apalagi, kata politisi Demokrat Riau itu, landasan pacu atau Run way bandara SSK ii pekanbaru sudah memenuhi standar untuk pesawat Airbus mendarat.

‘’Kalau pun masih ada kekurangan akan di perbaiki sambil jalan, kalau nunggu sempurna semua fasilitas sempurna dan lengkap maka tidak akan Embarkasi antara itu tidak akan terwujud,” tandasnya. Adapun setiap tahunnya, Riau memberangkatkan sekitar 5.000 jemaah calon haji ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah. (rec/e2) Asri Auzar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau: Pengerjaan Jembatan Siak IV Masih Sesuai Jadwal

Legislator Riau Sebut Peniadaan APBD-P 2018 Berdampak Luas

Husni Thamrin, Anggota DPRD Riau:

“Kami Tidak Minta Pokir, Bohong Itu”

“Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah.” “DPRD tak ada minta pokir, bohong itu. Buka rekaman kalau ada, rapat terakhir itu ada rekaman. Kalau ada DPRD minta pokir, buka aja. Siapa yang ngomong pasti tahu. Jangan dia anggap nanti kalau didemo dia menyalahkan DPRD. Dia sakit hati sama orang per orang itu silahkan. Ini lembaga jangan diseret-seret.” Pernyataan itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Riau, Husni Thamrin. Husni mengatakan hal itu untuk menanggapi munculnya pernyataan pihak TAPD Pemprov Riau soal adanya pengajuan pokok pikiran dewan kedalam APBD-P 2018, menuai reaksi dari salah satu anggota Banggar DPRD Riau, Husni Thamrin. Menurutnya pernyataan tersebut bohong. Ketika ditanya kembali bahwa pokir yang diusulkan DPRD Riau mencapai Rp 200 miliar, Husni kembali menantang TAPD untuk membuka rekaman sebagai bukti. “Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah”, ucap politisi Gerindra tersebut. Menurut ketua Komisi IV DPRD Riau itu, alasan defisit anggaran sehingga APBD-P 2018 ditiadakan sebagaimana dikatakan TAPD Pemprov, dinilai tak perlu. “Saya kira tak perlulah kita saling buka aib. Kalau semua kita buka yah kita akhirnya sudah tidak elok. Buka aja masing masing tak perlulah. Di era keterbukaan sekarang ini kalau kita mau buka yah kita buka aja”, ucap politisi Gerindra tersebut. Seperti diketahui, APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini. Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan, ditiadakan APBD Perubahan 2018 karena tidak cukupnya waktu untuk mmembahas dan mengesahkan. Dari awal menurut Sunaryo pihaknya sudah mengingatkan, baik secara lisan ataupun surat, agar pihak Pemprov Riau menyegerakan pengajuan KUA PPAS ke DPRD Riau. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemprov. Pemprov Riau baru memasukkan KUA PPAS pada tanggal 19 September 2018 lalu, otomatis waktu untuk pembahasan semakin mepet. (rec/e2)

HUSAIMI Hamidi, anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Riau menilai bahwa dampak peniadaan APBD Perubahan Riau 2018 akan luas. “Berapa ASN yang terganggu ekonominya? Berapa guru di daerah itu yang tidak menerima honornya? Tolong dipikirkan ini,” katanya, Senin (1/10/2018). Husaimi mengatakan hal itu saat ditanya pandangannya setelah Pemerintah Provinsi Riau memutuskan tidak akan melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Menurut Husaimi, peniadaan APBD-P Riau 218 juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. “Gaji guru honor belum cair lagi, tunjangan ASN mau dibayar dengan apa? Kasihan mereka kan, kita harus berpikir kesana,” cakapnya, dilansir cakaplah.com. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar dari Fraksi PKB, Firdaus. Menurutnya dengan tidak ada APBD-P tahun ini, maka yang akan menjadi acuan adalah APBD

2018. “Tidak adanya APBD-P berarti harus mengacu kepada APBD 2018 yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalannya, kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan anggaran terkini,” ujarnya. “Kan jadinya bergantung kepada APBD murni, hanya saja kendalanya ada pada penyesuaian anggaran. Seperti penambahan anggaran untuk yang kurang atau pengurangan bagi yang lebih dan dihilangkan jika ada kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan,” sambungnya. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar lainnya, Suhardiman Amby. Ia mengatakan dengan tidak ada APBD-P, masyarakat jangan nanti menyalahkan DPRD saja. “Jika ada persoalan masyarakat yang tak terpenuhi, jangan salahkan DPRD. Salahkan Pemrov yang sudah salah dari awal,” tukasnya. (e2)

“KITA optimistis hujan yang turun belakangan ini tidak mempengaruhi pekerjaan kelanjutan penyelesaian pembangunan jembatan Siak IV. Pekerjaan jembatan Siak IV ini masih sesuai jadwal yakni sedang pemasangan bentang tengah jembatan,” kata Asri Auzar. Anggota Komisi IV DPRD Riau tersebut mengatakan hal itu saat ditanya prediksinya tentang pengerjaan fisik jembatan dimaksud. Persoalannya, DPRD Riau yang semula meragukannya, kini yakin jembatan tersebut akan selesai tepat waktu. Meskipun saat ini sedang dihadapkan dengan musim penghujan. Terhadap persoalan itu, Komisi IV DPRD Riau terus melakukan pen-

gawasan terhadap sejumlah proyek di provinsi Riau yang harus selesai Desember 2018 ini. Proyek tersebut antara lain jembatan Siak IV, flyover, gedung Kajati serta gedung Mapolda Riau. Ketua DPD Demokrat Riau ini akan menagih janji pihak kontraktor serta dinas PUPR bahwa pembangunan akan selesai pada Desember, agar tidak mangkrak lagi. Sebab tahun depan proyek tersebut tidak dianggarkan lagi. “Komisi IV juga akan mengundang hearing dinas PUPR pekan depan untuk mempertanyakan kesanggupan mereka apakah bisa selesai bulan Desember. Kita harus sama-sama optimis, jembatan ini sudah lama dinanti-nanti masyarakat,” cakap Asri. (tmc/e2)

Pemerintah

Infotorial Pemk0 pekanbaru

Kota Pekanbaru

Kawasan Senapelan akan Jadi Pusat Kegiatan Warga

Ini Upaya Disdukcapil untuk Percepatan Buat Akte Kelahiran ‘’Belum lama ini kita melakukan Memorandum of Understanding (Mou) dengan pihak Rumah Sakit diantaranya yakni RS Syafira dan RS Sansani. Kerja sama yang kita lakukan ini untuk menerbitkan percepatan akte kelahiran anak.”

ALAM rangka percepatan pembuatan akte kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru bekerjasama dengan 20 rumah sakit (RS) di Pekanbaru. Cara ini merupakan salah satu imovasi peningkatakan dalam upaya memberikan pelayanan berkaitan dengan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain adanya Memorandum of Understanding (Mou) atau kerjasama dengan berbagai pihak Rumah Sakit juga dengan berbagai pihak lainnya. ‘’Belum lama ini kita melakukan Memorandum of Understanding (Mou) dengan pihak Rumah Sakit diantaranya yakni RS Syafira dan RS Sansani. Kerja sama yang kita lakukan ini untuk menerbitkan percepatan akte kelahiran anak,’’ kata Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin saat konfrensi pers dengan awak media di Lantai II Kantor Wali Kota Pekanbaru, pada Jum’at (26/10/2018). Baharuddin mengatakan, pihaknya

bukan hanya melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit saja, melainkan dengan klinik dan puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. ‘’Disdukcapil terus berinovasi dan jemput bola untuk melakukan kerja sama dengan semua pihak. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat tentang pengurusan akte kelahiran. Jadi, masyarakat tidak pusing dan berlama-lama antri untuk mendapatkan pembuatan akte kelahiran,” sebut Baharuddin yang juga Plt. Asisten III Setdako Kota Pekanbaru. Selanjutnya menurut Bahar, Disdukcapil sudah bekerja sama dengan pihak klinik, rumah sakit dan puskesmas dalam melayani masyarakat. “Saat ini, sudah lebih kurang 20 rumah sakit yang bekerja sama dengan kita,’’ sebutnya lagi. Ditambahkannya, dengan adanya pelayanan percepatan pembuatan akte kelahiran ini, tentu masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru merasa nyaman dan cepat terlayani.

‘’Kita berharap, dengan adanya percepatan pembuatan akte kelahiran ini, maka masyarakat semakin cepat dan tidak mengantri lagi. Oleh sebab itu, kita minta masyarakat silahkan langsung mendatangi tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan kita dalam hal percepatan pembuatan akte kelahiran,” ujarnya. Saat ini pembuatan Akte Kelahiran sudah bisa dilakukan berdasarkan domisili orang tuanya. Artinya, pembuatan Akte Kelahiran bisa dilakukan dimana dia tinggal. Nantinya, meskipun Akta dibuat atas domisili, keterangan lokasi kelahiran anak tetap ditulis dimana dia dilahirkan, sehingga tetap sesuai dengan fakta yang ada. “Aturan baru ini tentunya lebih menguntungkan karena bayi bisa langsung masuk KK dan mendapatkan NIK. Jika sudah masuk dalam KK dan memiliki NIK, maka bayi bisa langsung diurus berkas-berkasnya, antara lain pembuatan Akta Kelahiran,” sebutnya.

Kita berharap, dengan adanya percepatan pembuatan akte kelahiran ini, maka masyarakat semakin cepat dan tidak mengantri lagi. Oleh sebab itu, kita minta masyarakat silahkan langsung mendatangi tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan kita dalam hal percepatan pembuatan akte kelahiran

KEPALA Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menginformasikan, kawasan Senapelan bakal disulap menjadi area ‘ Car Free Night’. Nantinya konsep yang diusung sama seperti Food Street. “Untuk nama, wacana yang akan di terapkan secara resmi memang belum ada. Tapi banyak pihak yang mengistilahkannya dengan Car Free Night,” katanya. “Konsepnya sama seperti kita membuat Food Street, atau kawasan tertentu yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi ataupun pusat kegiatan masyarakat,” kata Ingot. Dipilihnya kawasan Senapelan sebagai area Car Free Night, kata Ingot, karena di sana terutama daerah Kampung Bandar dan sekitarnya merupakan historikal Kota Pekanbaru. Sedang diproses dan

diusulkan menjadi daerah budaya Kota Pekanbar. “Untuk mensupportnya, tentu kawasan harus dihidupkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya kita berencana mewacanakan itu dan sedang diformulasikan. Progres sudah berjalan untuk membuat sebuah lokasi yang bisa dijadikan tempat iven dan bisa membawa orang yang cukup banyak,” jelas Ingot. Untuk merealisasikan rencana Car Free Night, nantinya beberapa jalan di sekitar itu akan ditutup pada malam hari. Sehingga dengan akses jalan yang tersedia bisa dijadikan untuk kegiatan masyarakat. Seperti pasar kuliner, eksibisi, fair, pertunjukan-pertunjukan kegiatan seni budaya dan lainnya. “Itulah semacam kegiatan yang akan menciptakan atmosfer Pekanbaru-Senapelan di Car Free Night nantinya,” terangnya.***

Baharuddin Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru

Masyarakat yang hendak membuatkan akte kelahiran ini diharapkan menyiapkan berkas lengkap mencakup KK, KTP yang dilegalisir serta surat peristiwa lahir. Selain itu, kami imbau kepada masyarakat jika ingin mengurus dokumen di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, kami tegaskan untuk tidak diwakili. “Hal ini guna menghindari adanya calo yang dapat memanfaatkan situasi. Perlu juga diketahui, pengurusan Akte Lahir tidak dipungut biaya,” pungkasnya.***

Ingot Ahmad Hutasuhut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru

Pemerintah Kabupaten

Risalah

siak

Infotorial Pemkab Siak

Berbahagialah bagi Anda yang Rajin Shalat Dhuha “Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu.”

HALAT Dhuha mempunyai kedudukan mulia. Disunnahkan untuk kita kerjakan sejak terbitnya matahari sampai menjelang datangnya shalat dzuhur. Seperti diungkap oleh Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam bukunya Khasais al-Ummah alMuhamadiyah tentang keutamaannya, penulis membeberkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah bagi hamba yang menunaikannya lengkap dengan sumber haditsnya. Pertama, orang yang shalat Dhuha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. “Barangsiapa yang selalu mengerjakan shalat Dhuha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Turmudzi). Kedua, barangsiapa yang menunaikan shalat Dhuha ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada Alah. “Tidaklah seseorang selalu mengerjakan shalat Dhuha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat.” (HR. Hakim). Ketiga, orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat sebagai ahli ibadah dan taat kepada Allah. “Barangsiapa yang shalat Dhuha dua rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barangsiapa yang mengerjakannya enam rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barangsiapa mengerjakannya delapan rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barangsiapa yang mengerjakannya dua belas rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya.” (HR. At-Thabrani).

Keempat, orang yang istiqamah melaksanakan shalat Dhuha kelak ia akan masuk surga lewat pintu khusus, pintu Dhuha yang disediakan oleh Allah. “Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Dhuha. Apabila Kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, ‘Di manakah orangorang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan shalat Dhuha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.” (HR. AtThabrani). Kelima, Allah menyukupkan rezekinya. “Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari empat rakaat dalam mengawali harimu, niscaya Aku (Allah) akan menyukupimu di akhir harimu.” (HR. Abu Darda`). Keenam, orang yang mengerjakan shalat Dhuha ia telah mengeluarkan sedekah. “Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat sholat Dhuha.” (HR Muslim). Selain keutamaan yang sudah disebutkan di atas, masih ada keutamaan lainnya yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Yaitu dengan mengerjakan shalat Dhuha ada pahala besar berupa pahala seperti orang yang haji dan umrah yang diterima oleh Allah. Barangkali ke-

muliaan ini masih belum diketahui oleh banyak orang. Bunyi haditsnya, “Barangsiapa shalat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berdizkir kepada Allah sampai matahari terbit, lalu shalat dua rakaat, dia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna.” (HR. Turmudzi). Dalam buku yang berjudul Panduan Shalat Dhuha (Terbitan Darul Uswah, Yogyakarta, 2013) yang ditulis oleh Ibrahim an-Naji dan diterjemahkan oleh Ahmad Suryana ini, diketengahkan syarat-syarat untuk dapat meraih pahala umrah dan haji yang sempurna itu. Pertama, diawali dengan shalat subuh berjamaah, meski tidak dilakukan di masjid seperti mushalla, ini sudah cukup. Batas minimalnya shalat berjmaah adalah antara imam dan makmun.Kedua, duduk di tempat shalatnya sampai terbitnya matahari. Ketiga, tidak mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat. Syarat keempat menyibukkan diri dengan berzikir hingga waktu dibolehkannya shalat Dhuha. Imam al-Ghazali menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan di waktu antara subuh dan shalat Dhuha: berdoa, berzikir dengan tasbih, membaca alQur`an dan bertafafkur. Kelima, mengerjakan shalat Dhuha di tempat ia berzikir tersebut meski hanya dua rakaat. Berbahagilah orang yang shalat Dhuha. Mengawali pagi dengan ibadah. Santapan ruhani yang menggenapkan semangat menjalani kehidupan dengan penuh keyakinaan dan tawakal. Dari awal hingga akhir menautkan diri kepada Allah yang Maha Kaya. (int)

Hadiri Peringatan Hari Jadi IPRY

Bupati Minta Generasi Muda Harus Mampu Bersaing B UPATI Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. saat menghadiri perayaan hari jadi Ikatan Pelajar Riau Jogyakarta (IPRY) Komisariat kabupaten Siak, di daerah Plaza Ngasem kota Jogyakarta, minggu malam (14/10/2018). Dalam berorganisasi dibutuhkan kemampuan dalam mengkoordinir kawan kawan yang sebaya dan itu tidak mudah, pastinya sangat sulit. Apa lagi menyatukan kesamaan pemikiran dari teman teman yang ada dari berbagai Kampus di kota Jogyakarta. “Saya mengucapkan selamat kepada IPRY ketua dapat memimpin dengan Siak. Di tengah kesibukan saya bisa menghadiri kegiatan ini. kita harapkan organisasi ini semakin kompak dan bisa mandiri,” ungkap Syamsuar. Sambungnya lagi, sekarang ini era teknologi, adik adik harus mampu bersaing dan berinovasi. Harus kereatif dan dapat membaca peluang usaha, nyambil kuliah kemudian menjajalkan hasil kreatifitasnya sehingga mendatangkan uang masuk. “Saya bangga dengan kalian di tengah menempuh kuliah di negri orang, namun mampu tetap menampilkan budaya melayu, kita harus mampu mandiri dan dapat membaca peluang bisnis di negri orang lain”, kata Syamsaur. Dari sini lah kita memperkenalkan negri Siak, adik adik

harus mendukung program pemkab Siak, yang saat ini tengah gencar gencarnya mempromisikan destinasi wisata kota Siak. Melalui event event international yang telah kita laksanakan, di harapkan akan mampu. Menarik wisatawan datang ke kabupaten Siak. “Saya juga mengharapkan adik adik dari sini dapat memperkenalkan budaya melayu, kepada orang luar, dan juga memperkenalkan kabupaten Siak,” tutup Syamsaur. Sementara itu Ikatan Pelajar Riau Jogyakarta (IPRY) Komisariat kabupaten Siak Febby Helky mengatakan, saat ini yang menjadi dikeluhkannya, adalah asrama atau sekretariat yang di tempari saat ini mengalami kerusakan setelah di renovasi pada 2014 lalu. “Kami mengharapkan adanya perbaikan asrama pria, karna saat ini terdapat kerusakan fisik bangunan, rehap dilakukan sejak 2014 lulu, sejak jogya di goncang gempat pada empat tahun lalu, sehingga di perlukan rehab,” ungkap Febby. Acara yang berlangsung malam terlihat meriah, hadir juga Ketua DPRD Siak Indra Gunawan di damping Wakil Ketua Dewan Sutarno, undangan dan mahasiswa yang hadir di Plaza Ngasem di suguhkan dengan hiburan baik. Dari sangar riau dan juga sangar tarian dari mahasiswa daerah lain seperti dari Aceh Kalimantan dan Jogyakarta.***

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

Lagi, Rohil Raih Penghargaan Tingkat Nasional, Kali Ini dari Kementerian LHK Prestasi demi prestasi terus diukir oleh Pemkab Rohil (Rokan Hilir). Kali ini Pemkab Rohil meraih penghargaan dari Kementerian LHK sebagai salah satu daerah yang berhasil mengembangkan Program kampung iklim “ProKlim” Penghargaan itu langsung diterima Wakil Bupati Rohil Jamiludin, di Gedung Auditorium Manggala Wana Bakti, di Jakarta, belum lama ini.

epala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Suwandi, ketika dikonfirmasi, Kamis (25/10/2018), di Bagansiapiapi, mengatakan penghargaan diberikan atas prestasi serta dukungan pemerintah daerah dalam membina wilayah kepenghuluan/ kelurahan dusun dan Rt/Rw dalam meminimalisir pemanasan global. Selain itu diharapkan sanggup menghadapi perubahan iklim yang ekstrim dan terus dilakukan. Beberapa upaya di antaranya melalui pembuatan biopori, sumur resapan, penghijauan dalam lahan terbatas, menjaga lingkungan bersih, pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos,

hingga lubang resapan biopori. Suwandi menambahkan sejak di gulirkan program kampung iklim tahun 2012, Kabupaten Rokan Hilir sudah mendapatkan penghargaan 9 “Proklim utama, yakni tahun 2012 ada 1 lokasi, kemudian tahun 2015 ada 1 lokasi, selanjutnya tahun 2016 ada 3 lokasi, dan tahun 2017 ada 3 lokasi, terakhir tahun 2018 ada 1 lokasi. “Alhamdulilah, kementerian LHK juga memberikan penghargaan untuk Dusun Cibaliun, kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya sebagai proklim utama,” jelasnya. Dikatakan, keberhasilan ini tidak terlepas peran serta perusahaan yang ada, dan DLH secara terus menerus melaku-

kan pembinaan di lokasi yang selama ini punya potensi untuk mengembangkan kampung iklim dengan menerapkan konsep mitigasi dan adaptasi. “Setiap tahun kita melakukan pembinaan dan supervisi ke lokasi yan selama ini melakukan dan melaksanakan proklim,” tegas Suwandi, dilansir riausky.com. Lanjutnya, wilayah baik itu untuk tingkat kepenghuluan kelurahan,dusun, hingga Rw Rt yang telah melaksanakan mitigasi dan adaptasi sudah bisa dikatakan sebagai kampung iklim. Sebelumnya Wabup Jamiludin mengapresiasi kepada pembina proklim kabupaten, perusahaan dan penggiat proklim yang selama ini secara terus menerus

melaksanaan mitigasi n adaptasi melalui proklim. “Ke depan diharapkan dapat memotivasi semua pihak dlm mengembangan proklim di masing masing wilayah di kabupaten Rokan Hilir,” kata Wabup Jamiludin. Sejak dua tahun belakangan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI menggelar program kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu program nyata gerakan pengurangan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020. Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat di tingkat RW/dukuh /dusun/desa yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Arief Yuwono dalam diskusi Peringatan Hari Bumi di Jakarta mengatakan bahwa emisi gas rumah kaca tiap tahunnya meningkat. “Untuk itu ProKlim dibentuk untuk melibatkan masyarakat lokal dan merupakan satu bentuk upaya KLH untuk menumbuhkan inisiatif lokal agar terdorong untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi lingkungan mereka masing-masing” ujarnya. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan lingkungan Asisten Deputi III KLH Sri Tantri Arundati menegaskan perlunya penguatan inisiatif lokal berupa aksi nyata masyarakat untuk menanggapi isu perubahan iklim dan kerusakan alam yang terjadi. “KLH di tahun 2020 mendatang menargetkan ada 1000 ProKlim yang terbentuk sehingga akan ada kontribusi yang bermakna bagi pengurangan gas rumah kaca,” paparnya. Sejak diluncurkan tahun 2012 ProKlim ternyata mampu meningkatkan inisiatif masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan. Pada pelaksanaan tahun 2012 KLH menerima pengusulan sebanyak 71 calon lokasi ProKlim dari 15 provinsi. Jumlah ini meningkat di tahun 2013 menjadi 180 calon lokasi Proklim. “Kami sangat senang melihat perkembangan ini, peningkatan ini membuktikan masyarakat lokal sudah mulai sadar dan perduli terhadap isu lingkungan yang terjadi,” tambah Arief. Tulus Sibuea, Kepala Bidang Mitigasi Bencana Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Barat mengatakan pemerintah Jawa Barat saat ini sudah memiliki anggaran khusus untuk menanggapi masalah lingkungan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat. “Tindakan ini dilakukan karena Jawa Barat memiliki kekayaan alam yang cukup tinggi sehingga perlu adanya upaya ramah lingkungan agar tetap lestari,” ujar Tulus.

Senada dengan hal itu ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Mukti Jaya Kabupaten Rokan Hilir Alkahfi Sutikno mengatakan Desa Mukti Jaya merupakan bukti nyata adanya manfaat dari pemberlakuan ProKlim. Desa Mukti Jaya kini mampu memproduksi beras dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. “Desa kami dahulu sering terjadi abrasi sungai sehingga 726 hektar sawah hilang, dan desa kami tidak ada sumber air. Namun dengan ProKlim ini keadaan saat ini kian membaik,” ujarnya. Selanjutnya menurut Sutikno diperlukan adanya kaderisasi generasi muda agar ProKlim terus berjalan di masa depan. Di akhir diskusi Tantri menambahkan bahwa ProKlim ini selanjutnya akan dijadikan model desa percontohan yang mampu mengelola kawasannya berbasis ramah lingkungan dengan menerapkan pengelolaan untuk mencegah terjadinya bencana, peningkatan ketahanan pangan dan penggunaan energi secara efisien. “Dari adanya apresiasi terhadap ProKlim ini, kami mengharapkan adanya replikasi oleh desa-desa lainnya agar mampu menghadapi efek dari perubahan lingkungan,” ujarnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan sekitar 2.000 lokasi yang tersebar di Indonesia akan dijadikan sebagai Kampung Iklim pada tahun 2019. “Pada tahun 2019 mendatang target kami ada sekitar 2.000 kampung iklim yang menyebar di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Pengendalian Iklim Nur Masripatin di Jakarta, sebagaimana dilansir kompas.com. Kampung iklim tersebut, merupakan target yang ingin dicapai Kementerian LHK dalam Program Kampung Iklim (Proklim) sejak peluncurannya pada Oktober 2011 lalu. Proklim tersebut adalah langkah dalam memperkuat aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Ini juga sebagai upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim, yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya,” ujar Masripatin. Dengan adanya Proklim ini yang menggandeng berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesai sebagai mitra strategis dalam melakukan riset, Masripatin mengharapkan dapat menjadi contoh pihak lainnya untuk ikut serta dalam aksi nyata mengurangi gas emisi rumah kaca. “Lokasi Proklim ini merupakan pembelajaran bagi daerah lain, swasta, instansi pemerintah dan perorangan agar bisa juga berperan serta dalam aksi nyata dalam pengurangan emisi gas dan mitigasi perubahan iklim,” ucapnya. Dari data yang dimilikinya, Masripatin mengatakan sepanjang tahun 2012 sampai 2014, telah diterima sebanyak 412 pengusulan lokasi Proklim yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. “Verifikasi lapangan telah dilaksanakan di 322 lokasi untuk melihat keberadaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ujarnya. Sedangkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat lokal mencakup hal dalam pengendalian bencana alam (banjir, longsor atau kekeringan), peningkatan ketahanan pangan, penanganan kenaikan muka air laut, pengendalian penyakit terkait iklim serta pengelolaan dan pemanfaatan limbah. “Lalu penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi; Budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca; Peningkatan tutupan vegetasi serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya. Dari keterangannya, para penerima penghargaan Proklim, juga akan menjadi nara sumber untuk kegiatan CSR industri, memperoleh penghargaan dari institusi lain dan mendapatkan bimbingan teknis mengenai akses pendanaan untuk program yang mereka kerjakan. Sementara itu, keberadaan kelompok masyarakat dan tokoh lokal yang mampu berperan sebagai penggerak pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta ketersediaan instrumen pendukung lainnya merupakan faktor penting yang dievaluasi dalam proses penilaian usulan Proklim. Pengusulan lokasi Proklim kepada KLH dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai informasi bahwa masyarakat di lokasi tertentu telah melakukan aksi lokal yang dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

kecantikan

Manfaat Jambu Biji untuk Kecantikan

Buah jambu biji yang telah masak, memiliki kandungan zat astringents lebih banyak, termasuk pada daunnya. Untuk mendapatkan manfaat ini, cukup dengan memakan buahnya secara langsung atau dengan merebus buah dan daunnya terlebih dahulu.

Dinilai Berkinerja Terbaik, OPD Diganjar dengan Penghargaan

“Selama kepemimpinan saya, Kabupaten Siak ini mendapat Opini WTP berturut-turut sampai sekarang sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan dan termasuk program-program pembangunan yang langsung berpihak kepada rakyat.”

SAI memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak ke-19, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pegawai dan honorer yang telah banyak membantu dirinya selama memimpin di Negeri Istana itu. “Selama kepemimpinan saya, Kabupaten Siak ini mendapat Opini WTP berturut-turut sampai sekarang sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan dan termasuk program-program pembangunan yang langsung berpihak kepada rakyat”, kata Syamsuar di lapangan Kantor Bupati Siak, Jumat (12/10/2018) pagi. Syamsuar juga menyampaikan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak tertinggi di Provinsi Riau, oleh karena itulah dirinya memberikan penghargaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkun-

gan Pemerintah Kabupaten Siak. “Sudah sepatutnya kami memberikan penghargaan kepada seluruh OPD, terima kasih kepada seluruh pegawai maupun staf honorer. Tanpa kalian saya tidak bisa berbuat seperti ini”, ungkap Syamsuar. Tema Peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak ke-19 adalah “Wujudkan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Melalui OSS (Online Single Submission) Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Daerah”. Kata Syamsuar, tema ini merupakan rajutan dari dua poin penting yang terkristalisasi dari semangat perjuangan di awal pemekaran Negeri Istana. Dua poin pokok tersebut ialah mendekatkan pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dimana lanjut Syamsuar, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah akan menjadi satu kesatuan dan saling mendukung untuk pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Saat itu diserahkan sebanyak 157 penghargaan mulai dari Kecamatan terbaik, Penghargaan untuk seluruh OPD, BUMD, perusahaan swasta, Kampung terbaik, Kelurahan terbaik, guru dan kepala sekolah, tenaga kesehatan terbaik, Puskesmas, pelajar berprestasi, penyuluh pertanian terbaik, Gapoktan terbaik, kelompok tani terbaik, sekolah Adiwiyata Kabupaten Siak tahun 2018, UMKM terbaik dan lain-lain. Tampak hadir Komisaris Bank Riau Kepri Mambang Mit, Direktur Bank Riau Kepri, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, unsur Forkopimda Kabupaten Siak, sejumlah pimpinan BUMD dan perusahan swasta serta pejabat di lingkungan Pemkab Siak.***

ANFAAT jambu biji yang paling utama adalah dari kandungan vitamin C nya. Jambu biji merupakan buah yang umum dijumpai di wilayah Asia. Berbentuk bulat dengan daging buah berwarna putih atau merah dan terdapat banyak biji-biji kecil didalam daging buahnya. Banyak nutrisi baik terkandung dalam jambu biji. Vitamin C yang terkandung pada sebuah jambu biji seberat 275 g , dapat memenuhi kebutuhan vitamin C dua orang anak pada usia 13-20 tahun. Tak heran jika jambu biji disebut “buah super.” Dibandingkan dengan jumlah yang sama pada buah nanas, jambu biji mengandung 30 kalori lebih banyak per porsi, 3 kali lipat protein dan memiliki serat 4 kali lebih besar. Kandungan Buah Jambu Biji: vitamin A (21% dari nilai harian), yang penting untuk menjaga selaput lendir yang sehat dan kulit folat (20%), bagus untuk wanita hamil untuk mencegah cacat tabung saraf. Flavonoid termasuk beta karoten (inhibitor kanker) lycopene, yang pada jambu biji merah muda telah ditemukan untuk melindungi kulit terhadap sinar UV dan membantu mencegah kanker prostat lutein dan cryptoxanthin, kedua antioksidan Kandungan kalium ini sama seperti yang pada manfaat pisang dan penting terhadap denyut jantung serta regulator tekanan darah. Jumlah zat penting lainnya dalam jumlah yang lebih kecil pada jambu biji, dapat disebutkan : Asam pantotenat Niasin Vitamin B6 (pyridoxine) Vitamin E dan K Mineral magnesium Tembaga Mangan Menanamkan dismutase enzim superoksida. Tidak hanya naik untuk menjaga kesehatan tubuh, namun jambu biji kaya akan zat astringents yang menghindari masalah kulit. Buah jambu biji yang telah masak, memiliki kandungan zat astringents lebih banyak, termasuk pada daunnya. Untuk mendapatkan manfaat ini, cukuo dengan memakan buahnya secara langsung atau dengan merebus buah dan daunnya terlebih

dahulu. Jambu biji akan mengencangkan daerah kulit yang kendur. Selain astringents, jambu biji sangat kaya vitamin-A, B, C dan potasium yang merupakan antioksidan yang baik untuk detiksifikasi. Menjaga kulit tetap bersinar dan bebas dari tanda-tanda penuaan dini, kerutan dan gangguan kulit lainnya. Mengkonsumsi jambu untuk makan siang sebagai menu diet, mampu menahan rasa lapar sampai malam. Hal ini dikarenakan jambu biji mengandung serat yang kaya, sehingga mengikat makanan pada lambung. Protein, vitamin dan mineral pada jambu membuat perut lebih cepat kenyang tanpa kolesterol dan karbohidrat. Namun memang kekayaan nutrisi yang diserap oleh tubuh, menjaga metabolisme yang justru menaikkan berat badan. (int)

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Ini Wujud Komitmen LAZNas Chevron

Gandeng Polisi

Chevron Sosialisasikan Keselamatan Berkendara “Dari sosialisasi ini kita menyampaikan tentang pentingnya keselamatan berkendara, dari sini diharapkan siswa dapat lebih taat lagi berkendara dan memperhatikan rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.”

UNA memberikan pengetahuan dalam tertib berlalu lintas kepada pelajar, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menggelar Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Man-

dau, Kamis (27/9/18). Dalam sosialisasi tersebut, CPI menggandeng Satlantas Polres Bengkalis untuk memberikan penyuluhan yang diikuti puluhan siswa. Bripka Ridwan Z selaku nara-

LEMBAGA Amil Zakat Nasional Karyawan Muslim Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) cabang Rumbai bekerjasama dengan Aksi Bersama Indonesia meresmikan Sarana Bersuci untuk Masyarakat Pedalaman Suku Akit Selat Akar dan Sarana Kerja kepada para nelayan Desa Tanjung Pisang di kepulauan Meranti. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari LAZNas Chevron untuk membantu masyarakat dengan berbagai program, diantaranya program kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kegiatan ini juga disambut hangat oleh Plt Kepala Desa dan Sekretaris Camat. “Masyarakat disini sangat senang dengan bantuan dari

LAZNas Chevron dan Aksi bersama Indonesia seperti ini, semoga berkah dan kedepannya hubungan kita tetap terjalin,” ujar Bakhtiar, S.Hum selaku Plt Kepala Desa Selat Akar. Age Pranata, selaku Manajer Operasional menambahkan bahwa bantuan ini tak lepas dari bantuan para donatur dan kita semua saudara disini jadi saling membantu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih jauh dari perhatian salah satunya di daerah Selat Akar dan Tanjung Pisang. Acara penutupan ditandai dengan foto bersama dan serah terima bantuan dari LAZNas Chevron Rumbai dan Aksi Bersama Indonesia. (rtc/e2)

sumber menyampaikan pemaparan tentang tertib lalu lintas. Dirinya mengingatkan kepada para pelajar agar selalu memperhatikan keselamatan berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas. Secara estafet, PT CPI menggelar sosialisasi keselamatan berkendara ke sejumlah yang berdekatan dengan wilayah operasionalnya. Humas Goverment Affair Operation Support, Supangat Hendro Pranoto berharap kegiatan ini dapat bermanfaat. Diharapkan ilmu yang diberikan tersebut dapat menjadi bekal para siswa untuk menjadi pelopor keselamatan berkendara dan saling menjaga keselamatan pribadi dan lingkungan. “Dari sosialisasi ini kita menyampaikan tentang pentingnya keselamatan berkendara, dari sini diharapkan siswa dapat lebih taat lagi berkendara dan memperhatikan rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, “ harapnya. Terpisah, Kepala SMAN 10 Mandau, Haem Basrian mengapresiasi kegiatan itu. Dirinya berharap kegiatan tersebut berkelanjutan.”Mudah-mudahan dari sosialisasi ini siswa dapat lebih taat lagi berkendara, materinya sangat bagus dan bermanfaat, “ ujarnya. (rtc/e2)

PT. IKPP

Infotorial pt. IKPP

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan memasuki bonus demografi dengan 70% penduduknya berada di usia produktif. Melalui beasiswa ini, kami berharap dapat mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang kehutanan sehingga dapat memperkuat daya saing dan inovasi produk kehutanan Indonesia

Suhendra Wiriadinata Direktur APP Sinar Mas

APP Sinar Mas Bagikan 10.000 Beasiswa

“Penerimaan tenaga kerja ini menjadi wujud komitmen APP Sinar Mas dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang kehutanan.”

EBANYAK 10.000 siswa tingkat dasar hingga mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Asia Pulp & Pape (APP) Sinar Mas dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain beasiswa APP Sinar Mas juga telah merekrut 1.000 tenaga kerja hingga 2018. “Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan memasuki bonus demografi dengan 70% penduduknya berada di usia produktif. Melalui beasiswa ini, kami berharap dapat mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) yang unggul di bidang kehutanan sehingga dapat memperkuat daya saing dan inovasi produk kehutanan Indonesia,” ungkap Direktur APP Sinar Mas Suhendra Wiriadinata dalam keterangan tertulis, Senin (1/10/2018). Suhendra melanjutkan, 70% dari beasiswa yang diberikan dalam bidang pendidikan merupakan di perguruan tinggi. Ia mengatakan, penerima beasiswa keseluruhan adalah siswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu, serta tinggal di desa sekitar wilayah operasional APP Sinar Mas dan mitra. Beasiswa dibagikan melalui sejumlah unit dan mitra usaha, APP Sinar Mas seperti PT Arara Abadi, PT Wirakarya Sakti, PT Surya Hutani Jaya, PT Sebangun Bumi Andalas, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Pindo Deli Pulp and Paper, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, PT OKI Pulp & Paper, serta Yayasan Eka Tjipta Foundation. Sementara terkait kesempatan kerja, APP Sinar Mas menerima lebih dari 1.000 tenaga kerja dari berbagai lulusan, meliputi Sarjana/Diploma III dan SMK/SMA yang akan ditempatkan di berbagai unit usaha dan mitra APP Sinar Mas. Lebih dari 40% tenaga kerja tersebut diserap

oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. “Penerimaan tenaga kerja ini menjadi wujud komitmen APP Sinar Mas dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang kehutanan,” tutur Suhendra. Sementara Managing Director Sinar Mas Saleh Husin mengatakan aktivitas pilar bisnis Sinar Mas di sektor kehutanan atau perkebunan diarahkan untuk menggandeng masyarakat sekitar agar tumbuh bersama. “Mereka lah yang menjadi fokus utama inisiatif kami di ranah ekonomi, sosial dan pendidikan,” ujarnya. Pemberian beasiswa dan kesempatan kerja merupakan bagian dari partisipasi APP Sinar Mas di Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) 2018 di Yogyakarta, yang juga turut dihadiri Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada festival yang mengangkat tema “Hutan Lestari untuk Kemakmuran Masyarakat” ini, mitra pemasok APP Sinar Mas, PT Satria Perkasa Agung di Riau, menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. “Kami bangga dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam Festival KPH dan PUSAKA 2018 yang diselenggarakan Kementerian LHK, ditambah lagi mitra pemasok APP Sinar Mas pun menerima penghargaan. Ini merupakan bukti komitmen kami selama ini terhadap Kebijakan Konservasi Hutan (FCP),” tutup Suhendra. (dtc/e2)

Ditampilkan, DMPA Arara Abadi APP Sinarmas di PE UNTUK mensukseskan dan berperan serta pada kegiatan Pelalawan Expo 2018 dalam rangka menyambut HUT ke-19 Kabupaten Pelalawan yang jatuh pada tanggal 12 Oktober? 2018 yang akan datang, PT Arara Abadi (PT AA) dan group usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) menampilkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan produk hilir lainnya seperti Kertas dan Tisue dalam booth (stan) pameran di Pelalawan Expo 2018. Kegiatan yang dibuka dan diresmikan oleh Bupati Pelalawan H.M. Harris juga dihadiri oleh Pimpinan Perusahaan PT AA-SMF Herwansyah dan Public Relations Nurul Huda serta tamu undangan lainnya. Masyarakat “bertumpah ruah” malam itu (Sabtu,6/10/2018), baik yang datang dari kota Pangkalan Kerinci atau dari daerah lain di Kabupaten Pelalawan. Sebagai penanggungjawab booth pameran PT AA-IKPP-APP Sinarmas Stephanus Adrianto yang didampingi Wakil Koordinator Alpian kepada media menjelaskan, telah menyiapkan tim dengan kekuatan 20 orang untuk melayani selama satu minggu, 6-12 Oktober 2018, pads Pelalawan Expo 2018. “Dalam booth ini kita tampilkan Program DMPA yang jadi salah satu unggulan dari sekian banyak nya unggulan Program Perusahaan untuk meningkat perekonomian masyarakat Riau dan pencegahan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) yang terjadi di Provinsi Riau, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konsesi dan operasional perusahaan terutama di Kabupaten Pelalawan,” jelasnya. Katanya lagi, Program DMPA APP Sinar Mas ini sudah dimulai sejak Tahun 2015 yang merupakan upaya perusahaan untuk memberdayakan masyarakat yang dikombinasikan dengan pelestarian alam dan lingkungan di sekitarnya. Melalui program ini, diharapkan masyarakat diarahkan mengelola lahan miliknya secara agroforestry dengan kegiatan cocok tanam seperti sayur dan buah, tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan olahan makanan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual sebagai sumber ekonomi. “APP Sinarmas memfasiltasi dimulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penyediaan peralatan, modal kerja, benih, pendampingan hingga membantu pemasaran”, demikian Stephanus menyampaikan. Dalam penanganan Karhutla di Provinsi Riau, selain melaksanakan Program DMPA, Perusahaan PT Arara Abadi dan Mitra APP Sinar Mas Menyediakan 3 Heli Water Bombing dengan 2 Unit Jenis Superpuma dengan Kapasitas 5000 Ltr/WB dan 1 Unit Jenis Bell dengan Kapasitas 1500-2000 ltr/WB baik membantu pemadaman areal dalam konsesi maupun di luar konsesi perusahaan dengan personel lebih 800 tenaga RPK Tim Reaksi Cepat yang telah tersertifikasi, juga dibantu hampir 2000 tenaga karyawan yang terampil yang setiap saat dapat diberdayakan, disamping Satelit, Tower Api, Drone, Fire truk, Pump Barge dan Air boat yang bisa beroperasi didarat maupun di air seperti rawa dan sungai. “Semuanya di bawah Komando APP Sinar Mas dan Koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Riau dibawah Komando Dandrem 031/WB Brigjend TNI Sonny Aprianto dan Ka.BPBD Riau Edwar Sanger,” demikian Nurul Huda menambahkan.***

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kuantan Singingi

Bupati Mursini Monitor Sejumlah Proyek Fisik TIDAK ingin hanya menerima laporan dari jajaran staf, Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) langsung memonitor pekerjaan sejumlah proyek fisik. Pada Selasa (2/10/2018), sejumlah proyek yang ditinjau pengerjaannya oleh Bupati adalah revitalisasi/rehabilitasi gedung SDN 018 Koto Teluk Kuantan. Kemudian pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 3 Logas Tanah Darat terdiri dari DAK Labor IPA dan meubuler dan rehab gedung. Kedua proyek ini pengerjaannya telah mencapai 45 persen. Pada akhir September 2018, Mursini menjenguk korban begal sadis. Bupati Mursini mengutuk keras perbuatan pelaku begal yang dengan tega menghabisi anak kecil dengan cara yang begitu sadis. Kepada aparat penegak hukum, Bupati minta agar para pelaku dihukum setimpal sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kepada orangtua Fariz, Novrion beserta isteri dan seluruh keluarga almarhum yang ditinggalkan, H. Mursini berharap agar tetap tegar dan tabah menerima cobaan dari yang maha kuasa ini. Sabtu ( 29/9/2018 ) malam, Mursini menghadiri sidang DPRD Kuansing, yang akhirnya mengesyahkan APBD-Perubahan 2018. â&#x20AC;&#x153;Tidak sedikti waktu, tenaga , pikiran yang telah dkorbankan anggota dewan demi tercapainya kesepakatan bersama tentang perubahan APBD Kuansing 2018 ini. Inilah bukti dan komitmen Kita semua dalam menjaga dan mengembangkan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD,â&#x20AC;? katanya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Pemprov Sumut Terus Genjot Pembangunan Berkelanjutan

Bantu Bencana di Sulteng, Ini Harapan Gubsu Eddy “Bantuan logistik yang sama juga telah dikirimkan Pemprov Sumut, saat terjadi bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, diminta kepada masyarakat agar selalu waspada dengan bencana yang kemungkinan bisa saja terjadi di daerah Sumut.”

EMERINTAH Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat memberikan bantuan 2.000 ton logistik ke Palu-Sigi- Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami bencana gempa bumi dan tsunami. “Pengiriman bantuan tersebut, merupakan bentuk kepedulian warga mengalami bencana alam dan kehilangan harta benda yang mereka miliki,” kata Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi, dalam sambutannya pada Apel Siaga Bencana dan Pemberangkatan 2.000 ton logistik ke Sulawesi Tengah (Sulteng) di Lapangan Benteng Medan, Selasa. Penyerahan bantuan logistik berupa beras itu, menurut dia, juga rasa sosial sebagai anak bangsa melihat penderitaan warga di Sulteng yang mengalami bencana tersebut. “Diharapkan melalui bantuan disalurkan Pemprov Sumut, dapat meringankan penderitaan warga di Sulteng,” ujar Eddy. Ia mengatakan, bantuan logis-

tik yang sama juga telah dikirimkan Pemprov Sumut, saat terjadi bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, diminta kepada masyarakat agar selalu waspada dengan bencana yang kemungkinan bisa saja terjadi di daerah Sumut. Sehubungan dengan itu, masyarakat dapat mematuhi kententuan yang dikeluarkan Pemerintah mengenai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan surat Izin Membangun (IMB) di Kabupaten/Kota di wilayah Sumut. “Masyarakat diharapkan jangan ada yang melanggar peraturan Pemerintah untuk kepentingan pembangunan dan juga kesejahteraaan masyarakat,” ucap dia, dilansir antara. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah secara sembarangan.Dan buanglah sampah tersebut pada tempat yang disediakan. “Karena sampah yang bertumpuk, juga bisa menimbulkan banjir

jika terjadi hujan lebat dan hal tersebut tentunya harus bisa dihindari,” kata mantan Pangkostrad itu, dalam acara yang dihadiri Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin, Kepala BPBD Provinsi Sumut Riadil Lubis dan undangan lainnya.***

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan perusahaan minyak asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) mendorong pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) di Indonesia, tepatnya di Sumut. Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berupaya untuk menyusun dan merencanakan program-program yang berkelanjutan dan jangka panjang. “SDG’s atau yang juga dikenal dengan pembangunan berkelanjutan sudah terkandung dan diatur oleh pemerintah dalam rencana pembangunan, dikoordinir oleh Bappenas dan didelegasikan pada tiap-tiap Bappeda,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta. Oleh sebab itu, Musa mengajak perusahaan-perusahaan swasta agar terus membangun corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, CSR tidak harus dalam bentuk dana, namun bisa dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain agar dapat terciptanya dampak yang berkelanjutan. “CSR di Sumut sudah benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat Sumut di sekitar daerah industri dan perusahaan yang hidup tidak layak,” ungkap dia. Meski demikian, lanjut Musa, membangun kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai jika hanya datang dari pemerintah dan swasta, tetapi juga masyarakat. Khususnya yang akan merasakan dampak langsung dari hasil pembangunan berkelanjutan. “Maka dari ini sangatlah penting agar masyarakat di sadarkan akan isu ini,” kata dia, dilansir merdeka.com. Sementara itu, General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara mengatakan, dukungan terhadap agenda SDGS terutama poin SDGs Nomor 17 yaitu, Kemitraan untuk Tujuan, sesuai arahan Kementerian PPN/Bappenas. Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Universitas Trisakti, MM-Sustainability, melakukan pembinaan relasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan, sektor swasta, LSM dan individu. “Kami mendengar ajakan Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama membantu Indonesia menjaga komitmen guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun kami dari sektor swasta menyadari bahwa untuk mencapai SDGs adalah upaya kolektif dan tidak dapat dilakukan tanpa kolaborasi,” ujar dia.***

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Bupati: Pemkab Rohul Komit Kembangkan Kepariwisataan

Bupati Sukiman:

Semua Kita Bertanggung Jawab Majukan Rohul

BUPATI Rohul (Rokan Hulu) H Sukiman bersama Ketua TP PKK ?Rohul, Hj Peni Herwati mengunjungi wisata objek wisata Danau Cipogas di Desa Sialang Jaya pada Sabtu (6/10/2018). Dimana, Kunjungan Bupati Rohul beserta ketua TP PKK Rohul ini, juga dimanfaatkan Bupati Rohul untuk makan bersama dengan para Forkopimda, yang telah mengikuti Jelajah Rimba Rohul (JRR) ke VI. Terlihat kebersamaan Bupati dengan Kapolres Rohul, AKBP M. Hasyim Risahondua, Kapala Lapas, M. Lukman, Dandim KPR, Sekda Rohul, Abdul Haris, dan para rider lainya, terjalin hangat. Bupati Rohul, Sukiman mengungkapkan, Danau Cipogas Objek Wisata Danau Cipogas ini memiliki keindahan alam yang luar biasa alami. Pasalnya masih banyak tanaman -tanaman atau pohon-pohon yang masih terjaga untuk dinikmati ke indahanya. Dirinya juga mengaku, Objek Wisata alam Danau Cipogas memiliki nilai jual wisata alam yang sangat bagus, terlebih sangat dekat dengan ibu kota kabupaten Rohul. “Saya melihat Danau Cipogas ini sangat indah, tapi masih perlu penambahan penunjang keindahaan alam yang perlu di gali lagi. Tadi saya liat ada sampan bebek yang telah rusak dan pondok yang terbakar, ini perlu dilakukan perbaiakan,” katanya. Sukiman mengaku, Pemkab Rohul sangat Komitmen dalam mendukung pariwisata yang ada di Rohul, untuk itulah melalui dinas terkait pihaknya akan meningkatkan daya tarik wisata’>objek wisata di Rohul. Diakuinya, danau Cipogas sudah memiliki alam yang indah, tentunya sangat merugi kalau Pemkab Rohul tidak mengelolanya dengan baik. “Saya melihat sudah ada upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rohul (Disparbud) untuk mempercantik Danau cipogas, seperti adanya catcat untuk menarik perhatian untuk berkunjung,” imbuhnya. Bukan hanya itu saja, Sukiman juga melihat Danau Cipogas sudah mengalami pendangkalan, dan perlu dilakukan normalisasi agar terlihat indah. “Kita akan berupaya untuk memajukan wisata objek wisata kita, agar para wisatawan baik dalam maupun luar daerah tertarik untuk mengunjungi wisa kita,” pungkasnya. (trc/e2)

“Jika meninjau kembali masa lalu, perjuangan para pendiri Kabupaten Rohul tidaklah semata di isi dengan canda tawa dan kesenangan, melainkan melalui jalan terjal penuh onak dan berduri yang menuntut pengorbanan sangat besar berupa jiwa, raga dan materi.”

UPATI Rokan Hulu (Rohul), H. Sukiman memimpin Upacara Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul di lapangan Kantor Bupati, Jumat (12/10/2018). Dimana, Upacara Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul bertema “Dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten ke-19 Semua Berkarya, Hasil Bersama, Menuju Rokan Hulu Lebih Maju dan Sejahtera”. Pada pelaksanaan Hari jadi Rohul ke- 19 tersebut diawali dengan Tari Makan Siri binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rohul, dengan Komandan Upacara Adi Irawan yang saat ini menjabat Camat Rambah Samo. Upacara Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul dihadiri Plt Gubernur Riau diwakili Asisten II Bidang Ekbang Set-

daprov Riau Masperi, mantan Bupati Rohul Ramlan Zas, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, pejabat Forkompinda Rohul, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rohul H. Zulyadaini, Roslaini Ismail Suko. Hadir juga Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Rohul, seperti Hj Magdalisni Achmad, H. Masgaul Yunus, Syamsurizal, Yulianti, Lampita Pakpahan, dan Rusli Ahmad. Turut hadir Sekretaris Daerah Rohul H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, beserta segenap? pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, mantan Sekda Rohul Ir. Damri, mahasiswa dan pelajar, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rohul Sukiman mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang ikut memeriahkan Upacara Hari Jadi ke-19 Kabupaten Rohul. Ia mengatakan, jika meninjau kembali masa lalu, perjuangan para pendiri Kabupaten Rohul tidaklah semata di isi dengan canda tawa dan kesenangan, melainkan melalui jalan terjal penuh onak dan berduri yang menuntut pengorbanan sangat besar berupa jiwa, raga dan materi. “Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat meningkatkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu,” terangnya. (e2/trc)

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

DLH Bengkalis Terus Lakukan Upaya Wujudkan Kota yang Bersih, Indah dan Asri Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitas yang menyertainya menimbulkan sejumlah dampak. Terutama di kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa sejumlah masalah ikutan, antara lain persampahan. Tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis.

ersampahan menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan dan perlu dilakukan penanganan secara serius dan terarah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk. Sebab, bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, persoalan sampah bukan tidak mungkin akan mendatangkan persoalan lain yang tidak kalah beratnya, seperti menjadi sumber penyakit atau bau yang tidak sedap. Permasalahan sampah yang sering timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai.

Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah ini akan membawa akibat berantai bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, tersumbat saluran drainase dan aliran sungai. Tidak seimbangnya sarana persampahan serta pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal. Dalam penanganan masalah perkotaan, kinerja pengelola sampah sangat menentukan wajah dari suatu kota. Semakin baik sistem kinerja pengelolaan persampahan, maka semakin bersih kota tersebut dan sebaliknya. Pemerintah Kabupaten (Pemka) Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bengkalis terus berbenah dalam melakukan penanganan sampah. Dalam rangka pengelolaan sampah dan pelestarian

lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah daerah kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya – upaya sosialisasi mengenai Sosialisasi Pengenalan Penghargaan di Bidang Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di wilayah pesisir kepada Masyarakat Peduli Lingkungan di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Bantan, Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan berbudaya Lingkungan) kepala sekolah – sekolah se Kabupaten Bengkalis, ucap Agus Susanto, Kasi Lingkungan Hidup Bengkalis. Selain itu,”sosialisasi Program kampong Iklim kepada Kelompok Masyarakat/RW/KWT/Desa/kelurahan, Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan pengendalian Pencemaran Air Bagi pelaku Usaha dan/atau Kegiatan se Kabupaten Bengkalis, serta sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bi-

dang Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga Sosialisasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (LB3),”. Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan sampah yang dilakukan melalui tahap yaitu pengumpulan sampah, pengelolaan di TPS, pengelohan sampah skala kawasan, pengangkutan sampah, dan pengelolaan TPA. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat selain meningkatkan jumlah timbulnya sampah, juga mempengaruhi keberagaman jenis dan karakteristik sampah. Adapun jenis komposisi sampah yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah sampah organik (73,35%), kertas, kayu, kain/testil, karet/kulit, plastic, logam, gelas/kaca, limbah B3, dan lain-lain, cakapnya. Agus juga menjelaskan, timbulnya masalah persampahan di Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah. Sejauh ini perilaku masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah di lahan terbuka, dan tidak memanfaatkan kembali sampah. Perilaku masyarakat tersebut dapat mempengaruhi mencemari lingkungan dan berpengaruh terhadap derajat kesehatannya sendiri. Seharusnya masalah sampah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat, harapnya.

Masih kata Agus, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Hal ini di dukung dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.Perbaikan tata kelola lingkungan. Pemerintah daerah menyadari adanya peningkatan limbah domestik atau limbah rumah tangga khususnya yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu pemerintah daerah telah membuat program dalam menghadapi munculnya isu sampah tersebut. Program-program tersebut di antaranya adalah penyediaan sarana lokasi penampungan sampah TPS dan TPA termasuk memperluas area tempat pemprosesan akhir (TPA), membangun bank sampah, penyediaan prasana pengelohan sampah perkotaan, penanggulangan sampah dengan sistem modul di pedesaan/kota kecil, pengelohan dan penanganan air limbah dan drainase perkotaan dan pedesaan, dan perbaikan kawasan pasar tradisional, cakap Agus. Terpisah, Hj Aisyah, anggota DPRD Bengkalis dari Praksi Golkar daerah pilihan (Dapil Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu dan Kec. Bandar Laksamana) mengatakan, mewujudkan Kota yang Bersih, Indah dan Asri, Kabupaten Bengkalis Harus Bebas dari Sampah. Maka, diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terus berbenah mengatasi masalah persampahan. Dan disarankan juga kepada

masyarakat agar membuang sampah pada tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan, katanya kepada media diruang kerjanya, belum lama ini. “Apalagi, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki letak geografis yang strategis. Selain itu, Kabupaten Bengkalis ini juga kaya sumber daya alam seperti minyak bumi dan mempunyai banyak potensi dan peluang investasi serta kegiatan bisnis yang menjanjikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen yang tinggi serta senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku bisnis yang ingin berinvestasi dan berusaha di daerah ini,” tuturnya. Mistarudin, tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana mengatakan, mengatasi persoalan persampahan memang seyogianya terkadang sangat sulit diatasi dikarenakan masyarakat membuang sampah sembarangan, tidak ditempat yang telah disediakan. Namun dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup terus sosialisasikan kepada masyarakat dan membenahi sampah dengan cara menyediakan TPS. Sehingga masyarakat telah merasakan bebas dari sampah. ‘’Ke depan diharapkan pemerintah dapat terus tingkatkan lagi soal kebersihan, karna bersih itu adalah bagian dari kesehatan masyarakat,” harapnya. (adv/hms/soc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Kep Meranti

Kepulauan Meranti

APBD-P 2018 Disahkan Rp1,109 T, Wabup Meranti Sampaikan Terimakasih ke DPRD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 Kepulauan Meranti telah disahkan sebesar Rp1,109 triliun. Angka ini turun sekitar Rp68,2 miliar dari target Rp1,178 triliun. Pengesahan APBD-P 2018 Kepulauan Meranti berlangsung di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak Selatpanjang, Jumat (28/9/2018).

dapun rincian APBD-P 2018 Kepulauan Meranti yang telah disahkan sebagai berikut: Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp1.109.959.100.614. Turun sebesar Rp68.241.607.758 dari target sebelumnya sebesar Rp1.178.200.708.372. Rinciannya: a. PAD sebesar Rp80.462.656.454, turun sebesar Rp697.343.546 dari sebelumnya Rp 81.160.000.000. b. Dana Perimbangan sebesar Rp816.823.957.398, turun sebesar Rp35.548.934.602 dari sebelumnya Rp852.372.892.000. c. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp212.672.486.762, turun sebesar Rp31.995.329.610 dari sebelumnya Rp244.667.816.372. d. Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp1.088.116.496.645, turun sebesar Rp42.699.917.226 dari sebelumnya Rp1.130.816.413.871. e. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp7.157.396.031 turun sebesar Rp7.842.603.969 dari sebelumnya Rp15.000.000.000. Adapun beberapa catatan dari pihak legislatif (Banggar) terhadap APBD-P 2018 yang dibacakan Yekti Handayani antara lain: 1. Penurunan PAD Kepulauan Meranti sebesar Rp660 juta lebih harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, perlu dilakuan usaha serius dalam menggali potensi pendapatan daerah lainnya. 2. Penurunan dana perimbangan sebesar Rp35 miliar lebih dan penurunan lain-

lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31 miliar lebih harus disikapi dan diantisipasi pada pengaggaran tahun berikutnya. Sehinggga tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Merekomendasi target secara lebih realisatis agar sisa perhitungan tahun sebelumnya didapat angka valid dan realistis dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menutupi defisit anggaran tahun berjalan. 4. Merekomendasikam anggaran terhadap pegawai honorer dan hibah guru agama Kemenag dapat menjadi catatan penting bagi pemerintan untuk tetap dianggarankan. Agar tidak menimbulkan rasa was-was dan ketidakpercayaan masyarakat. “Hal itu penting karena para honorer ini tak lain adalah putra-putri Meranti dan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Yekti, dilansir cakaplah. com. Terakhir, Banggar DPRD Meranti mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti yang tidak merumahkan tenaga honorer dengan tetap menganggarkan gaji honorer

dalam APBD. Baggar berharap beberapa catatan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Pemda. Sebab, rekomendasi dan catatan itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari persetujuan pengesahan APBD-P tahun 2018. Menyikapi pengesahan tersebut, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dalam menangkap aspirasi yang dibutuhkan oleh rakyat. Apa yang diputuskan merupakan semangat dalam rangka memperbaiki nasib Meranti kedepan menjadi lebih baik lagi. Mengenai catatan dewan kepada Pemda Meranti, dikatakan H Said Hasyim lagi, akan ditindaklanjuti, seperti peningkatan PAD dengan tidak memberatkan rakyat. Selanjutnya akan berupaya mengantisipasi kekurangan transfer dana dari pusat dan provinsi. Besar harapan Said Hasyim dengan terbukanya isolasi daerah akan dapat mendongkrak investasi dan menggeliatnya ekonomi yang akan berdampak pada pen-

ingkatan PAD. Begitu juga tentang honorer. Pemkab Meranti meski sulit akan tetap berkomitmen tidak merumahkan honorer yang lebih kurang berjumlah 4.000 orang lebih. Namun dengan catatan pegawai honor harus jelas kerja dan kinerjanya. Karena saat ini Pemda Meranti tengah melaksanakan kegiatan menggunakan pendekatan SAKIP. Begitu juga sebaliknya pegawai santaisantai semua kerjaan diberikan kepada honorer. “Kita sepakat tidak memberhentikan honorer asalkan jelas kinerjanya. Agar sesuai dengan ruh dan tidak mencederai hati masyarakat,” kata Said Hasyim. Begitu juga guru honorer Kemenag, Pemda Meranti komit menjadikan Meranti sebagai negeri Madani yang mengutamakan pendidikan agama. Namun pola pembayaran honor menurut Said Hasyim harus jelas jangan sampai mubazir dan tidak efektif. “Jangan sampai satu guru hanya mengajar empat murid. Terlalu banyak guru, saya sangat berpendapat membantu para guru agama ini,” ucapnya, dalam paripurna yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Meranti H Taufikurrahman dan Muzamil. Terlihat juga para ketua dan anggota fraksi. Ketua komisi dan anggota DPRD, perwakilan Koramil 02 Tebingtinggi, Sekwan Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala Bappeda Meranti H Maamun Murod, Kepala Badan Pengelola Keuangan Drs Bambang Supriyanto MSi dan jajaran pejabat eselon II, Kepala Bagian Humas Pemkab Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Drs Husni Gamal dan Jajaran pejabat eselon III serta undangan lainnya. Dalam paripurna itu juga terungkap, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Saat pengesahan Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jumat (28/9/2018), PAD Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebesar Rp 80.462.656.454. Padahal pada APBD Murni 2018, PAD Ka-

bupaten Kepulauan Meranti diproyeksikan sebesar Rp 81.160.000.000, turun sebesar Rp 697.343.546. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim menjelaskan, penurunan PAD tersebut terjadi lantaran adanya sumbersumber PAD yang tidak lagi diperkenankan oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada pula potensi-potensi PAD yang belum memiliki payung hukum. “Seperti retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tak bisa ditarik lantaran belum ada payung hukum, kemudian retribusi HO yang sudah tidak dihapus. Itu yang membuat PAD turun,” ujar Said Hasyim, dilansir tribunmeranti.com. Lagi pula kata Said Hasyim, revisi tarif pada Perda Pajak dan Retribusi baru saja disetujui Kemendagri. Sehingga Perda tersebut belum berdampak pada peningkatan PAD saat ini. “Baru bulan lalu disetujui oleh Kemendagri, jadi dampaknya belum nampak pada tahun ini,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Kamis (27/9/2018), seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Meranti menyatakan mengapresiasi Nota Keuangan APBD-P Meranti 2018. Apresiasi itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Meranti 2018, Kamis (27/9/2018). Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Meranti, H Taufikirrahman didampingi Wakil Ketua H Muzamil dihadiri Wakil Bupati Meranti, Drs H Said Hasyim. Turut hadir Asisten III Sekda Meranti H Rosdaner, Kepala Bappeda Meranti Makmun Murod, Inspektor Drs Suhendri dan Jajaran Pejabat Eselon II lainnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Husni Gamal, dan jajaran Pejabat Eselon III lainnya. Pandangan Fraksi disampaikan oleh Legislator sebagai berikut, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Marhisyam S.Kom, Fraksi Gerindra PKS Muzakir, Fraksi Demokrat Bulan Bintang Lindawati, PPP Plus PKB Taufiek, Fraksi Golkar Fauzy SE, PDI Perjuangan Azni SH, Fraksi Hanura Mikwan. Dari pantauam Media Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan

APBD-P Meranti Tahun 2018, menyimpulkan semua Fraksi mengucapkan apresiasi dengan catatan sebagai berikut Diawali dengan penyampaian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Pidato Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBD-P Tahun 2018, Marhisyam menjelaskan Fraksinya memberikan catatan seperti setiap OPD hendaknya melaksanakan prorgam yang tidak merakyat, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersisa, berbasis kinerja yang mampu mensejahterakan masyarakat, tidak menimbulkan kecemburuan dna ketimpangan ditengah masyarakat. Dan terakhir mengucapkan selamat mengemban amanah. Rincian RAPBD-P Meranti sebagai berikut Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp. 1.109.959.100.614 turun sebesar Rp. 68.241.607.758 dari sebelumnya sebesar Rp. 1.178.200.708.372. Selanjutnya Fraksi Gerindra PKS disampaikan oleh Muzakir, sangat mengapresiasi Nota Keuangan APBD-P Meranti Tahun 2018 meskipun terjadi sedikit keterlambatan dan Fraksi Gerindra PKS berharap, kekurangan itu tidak terulang lagi agar proses pembahasan APBD-P berjalan maksimal. Terkait pengurangan APBD-P Tahun 2018, Fraksi Gerindra PKS mempertanyakan kinerja Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya OPD terkait dalam memaksimalkan Potensi PAD. Fraksi Gerindra PKS pada kesempatan itu juga mengarediasi alokasi anggaran untuk Tenaga Honorer menimbang sulitnya mencari pekejaan di negeri Sagu saat ini. Dikatakan Muzakir Tenaga Honorer masih diperlukan untuk mendukung tugas tugas Pemerintahan. Selain itu juga mengusulkan penganggaran untuk gaji Guru Honorer Kemenag. Terakhir Fraksi Gerindra PKS memin ta Pemerintah Daerah lebih proporsional dalam melakukan pengetatan belanja daerah seperti belanja pegawai, barang dan jasa serta modal se-efisien mungkin dengan tidak mengurangi standar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Bupati Inhil Genjot Peningkatan Nilai Jual Kelapa Karena merupakan sebuah wilayah otonom yang sebagian besar penduduknya menggantungkan sumber ekonomi pada komoditas kelapa, tugas yang diemban oleh Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP bersama jajarannya adalah bagaimana meningkatkan nilai jual kelapa, yang kelak berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

alah satu gagasan baru yang diterapkan Pemkab Inhil adalah pengadaan pengolahan produk turunan kelapa. Program ini rencananya akan dilaksanakan Pemkab Inhil dengan menggandeng The Green Coco Island. Komunitas The Green Coco Island (TGCI) ini merupakan lembaga yang dimotori Prof Wisnu Gardjito, yang juga dikenal sebagai profesor kelapa. Dan Bupati Inhil HM Wardan telah menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama pengolahan produk turunan kelapa beberapa waktu lalu di Depok. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar pertemuan dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI), Selasa 28 Agustus 2018 siang, di Aula Pertemuan Lantai V (Lima) Kantor Bupati Inhil, Tembilahan. Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan didampingi Sekretaris Daerah, H Said Syarifuddin dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Tujuan pertemuan guna membahas tentang teknis pelaksanaan beberapa poin yang disepakati dalam Nota Kesepahaman kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island. Bupati secara langsung menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai leading sector implementasi kerjasama dengan The Green Coco Island. Dan Bupati Wardan berencana mencantumkan pengolahan produk turunan kelapa sebagai sub program dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Pengolahan produk turunan kelapa akan dilakukan dalam skala rumah tangga atau home industry. “Saya tegaskan, ini menjadi sebuah solusi agar masyarakat petani tidak lagi menjual kelapa bulat, melainkan kelapa yang telah diolah menjadi produk,” jelas Bupati. Untuk badan hukum yang menaungi industri skala rumah tangga produk turunan kelapa ini, Bupati Inhil HM Wardan mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 197 Desa se - Kabupaten Inhil secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 dan 2019. “Tahap awal 100 BUMDes harus siap tahun ini. Tahun depan menyusul sisanya,” ucap Bupati. Mengenai konsep produksi dengan badan hukum koperasi sebagaimana

yang digagas oleh The Green Coco Island, Bupati mempersilakan tim penggerak The Green Coco Island untuk mendirikan koperasi yang dimaksud. Setelah itu, Dia menyarankan untuk koperasi tersebut berhimpun bersama BUMDes yang telah dibentuk guna memaksimalkan produktifitas produk “Disamping persiapan kelembagaan itu, kami selaku Pemerintah Kabupaten Inhil juga akan mempersiapkan regulasi dan tim teknis untuk implementasi kerjasama tersebut,” ungkap Bupati, dilansir riauonline.co.id. Secara umum, Bupati menyebut, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk merealisasikan kerjasama pengolahan produk turunan kelapa sebagaimana yang telah disepakati dengan The Green Coco Island. “Kami serius dalam hal ini. Sebab, permasalahan kelapa ini telah menjadi fokus Saya sejak awal menjabat pada tahun 2013 silam,” papar Bupati. Masih dalam upaya yang sama, Bupati Wardan menyambangi kediaman ahli kelapa dunia, Prof Wisnu Gardjito, Sabtu 25 Agustus 2018 di Depok, Jawa

Barat. Pertemuan antara Bupati Inhil, HM Wardan dengan Prof Wisnu Gardjito dilakukan dalam rangka pemaparan tentang tata cara kerja sama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik - Olah - Jual - Untung (Pelaju). Pemaparan tersebut, spesifik berkutat di seputar persoalan pengolahan kelapa sampai ke penyediaan pasar 1600 produk turunan kelapa karya Prof Wisnu. Pemaparan disertai juga dengan estimasi biaya yang efisien guna meningkatkan nilai jual kelapa. Bupati Inhil, HM Wardan mengaku senang setelah mendengarkan pemaparan dari Prof Wisnu. Dia mengatakan, keinginannya untuk ‘menduniakan’ kelapa Kabupaten Inhil kian besar. “Saya semakin optimistis terhadap penyelesaian permasalahan fluktuasi harga kelapa dengan hadirnya Prof Wisnu di tengah - tengah masyarakat petani kelapa kita,” ujar Bupati. Untuk lebih serius dan fokus dalam upaya mencari solusi atas kebuntuan persoalan fluktuasi harga kelapa, dikatakan Bupati, rencananya Prof Wisnu untuk sementara akan tinggal di Kabupaten Inhil. Atas hal tersebut, Bupati berjanji untuk menyediakan akomodasi, seperti tempat tinggal dan keperluan lainnya bagi Prof Wisnu Gardjito. Sekda Inhil, H Said Syarifuddin yang turut hadir kala itu, mengucapkan terima kasih kepada Prof Wisnu Gardjito yang telah meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil. Dia mengaku begitu antusias mendengar rencana Prof Wisnu Gardjito yang akan tinggal di Inhil dalam upaya penyelesaian persoalan fluktuasi harga kelapa. “Namun, untuk jangka pendek, yang begitu Saya harapkan, Pemkab Inhil bersama Prof Wisnu dapat menemukan solusi terkait harga kelapa yang turun drastis saat ini,” tukas Sekda. Usai pemaparan, Bupati atas nama

Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Prof Wisnu Gardjito menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik - Olah - Jual - Untung (Pelaju). Menurut Prof Wisnu Gardjito selaku Direktur PT Improvement Institute, pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa secara besar-besaran akan mampu mengatasi permasalahan harga jual kelapa yang fluktuatif di tataran petani. Karena meningkatnya permintaan melalui pola pemberdayaan masyarakat. “Tentunya konsep yang kita tawarkan adalah melalui pendirian koperasi yang dikelola langsung oleh masyarakat,” ungkapnya, dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat eselon II dan III itu. Sekadar untuk diketahui, sektor perkebunan kelapa akan tetap menjadi program unggulan di masa kepemimpinan HM Wardan di periode kedua mendatang. Ia juga menargetkan untuk mendirikan industri pengolahan produk turunan berbahan baku kelapa di kawasan perdesaan.Hal ini dipaparkan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Inhil tahun 2018-2023, beberapa waktu lalu. Industri-industri yang akan dikembangkan di desa-desa, diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor perkebunan kelapa yang telah menjadi ‘primadona’ pendapatan bagi sekitar 70 persen masyarakat Kabupaten Inhil. Bupati mengungkapkan, revitalisasi sektor perkebunan kelapa tetap menjadi fokus. Hulu sektor perkebunan kelapa tetap akan mendapatkan ‘sentuhan’ program, seperti pembangunan tanggul, peremajaan dan lain sebagainya. “Tentunya, tujuan akhir program di sektor perkebunan kelapa ini adalah kesejahteraan bagi masyarakat petani kelapa kita. Terlebih dengan kondisi volatilitas harga kelapa yang tinggi seperti beberapa wak-

tu belakangan ini,” papar Bupati. Dengan rapat pembahasan yang dilaksanakan ini, Bupati berharap penuh kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung sepenuhnya implementasi program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Inhil 5 tahun mendatang. “Tanpa sinergitas dari masing - masing OPD tentu cita - cita kita yang nanti kita wujudkan dalam Visi dan Misi Inhil 5 tahun ke depan itu tak akan terwujud. Makanya, Saya minta agar nanti OPD terkait dapat saling bersinergi mendukung ini,” tukas Bupati. H Syamsuddin Uti yang turut hadir dalam rapat pembahasan tersebut mengaku telah memiliki Visi tersendiri selaku Wakil Bupati nantinya. Dia berkomitmen akan membantu secara maksimal kinerja Bupati Inhil terpilih, HM Wardan. Menurutnya, dengan pengalamannya di bidang bisnis dan relasi yang dimiliki, Dia akan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kinerja kepemerintahan Kabupaten Inhil. “Saya akan coba mengunjungi Kementerian di Pusat untuk lobi - lobi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil,” ujar H Syamsuddin Uti yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta rapat. Dengan komitmen yang dibangun dan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah, H Syamsuddin Uti meyakini, kemajuan daerah Kabupaten Inhil akan dapat diraih. Secara keseluruhan, dikatakannya, Visi Kabupaten Inhil menjadi Kabupaten Maju, Bermarwah dan Bermartabat pun akan terwujud. “Selama ini kinerja Bapak Wardan sudah sangat bagus, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Dengan hadirnya Saya selaku Wakil Bupati, kita tentu mempunyai ekspektasi lebih untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Inhil secara keseluruhan dapat lebih baik lagi,” tandas H Syamsuddin Uti. (adv/ hms/e2)

PT RAPP

Berbagai Upaya Dilakukan RAPP untuk Majukan Agribisnis di Riau “Selama ini kami menjalankan pertanian dengan kemampuan dan pengetahuan seadanya. Ke depan kami akan menerapkan sistem pertanian yang telah kami pelajari disini, semoga mendapatkan hasil lebih meningkat.”

IAPA bilang PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) hanya terpaku dengan usaha yang menjadi basis kegiatannya di Riau? Sejumlah upaya dan langkah dilakukan oleh perusahaan multi-nasional itu untuk memberi kontribusi bagi Riau, termasuk dalam mengembangkan kegiatan agribisnis masyarakat di daerah ini. Lihatlah, sebagai salah satu contoh, sebanyak 43 petani dari empat desa di dua Kecamatan, yakni Merbau dan Tasik Putri Puyu, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Pelatihan Lapangan Pertanian dan Budidaya Nanas yang diselenggarakan oleh Com-

munity Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mendapatkan pelatihan ini, Agus Efandi mengaku sangat tertarik dengan pelatihan yang diadakan RAPP. Sebab, banyak ilmu yang ia dapatkan dari pelatihan ini. “Kami merasa beruntung dapat mengikuti pelatihan ini, banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang kami dapatkan. Selama ini kami menjalankan pertanian dengan kemampuan dan pengetahuan seadanya. Ke depan kami akan menerapkan sistem pertanian yang telah kami pelajari disini, semoga mendapatkan hasil lebih meningkat,” tutur Agus.

Advertorial PT RAPP

CD Koordinator estate Pulau Padang, Mahmud Hasyim menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas petani dalam memaksimalkan potensi lahan dan budidaya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. “Pertanian dan budidaya nenas yang dijalankan oleh petani saat ini sudah baik. Dengan pelatihan yang diberikan kedepan para petani dapat menjalankan pertanian dengan metode yang lebih baik sehinga hasil produksinya lebih optimal dan berkualitas,” ujar Mahmud. Mahmud menambahkan bahwa budidaya nenas ini merupakan program pertanian one village one commodity (OVOC) dimana setiap desa mempunyai satu komoditas tanaman ungggulan. “Saat ini nenas menjadi pilihan petani untuk dikembangkan dan kami memberikan dukungan. Harapan kedepannya para petani serius dan berhasil sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani,” sambung Mahmud. Selama pelatihan berlansung para peserta sangat antusias mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Instruktur, mulai dari penyiapan lahan, pemilihan bibit yang baik, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan. Selanjutnya para perserta juga melakukan dialog interaktif dengan instrukur agar lebih memahami materi yang diberikan. Di bagian lain, masyarakat Desa

Teluk Paman Timur, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar memilih budidaya jeruk manis. Hal ini tersebut diucapkan oleh Kepala Desa Teluk Paman Timur, Amiruddin. Dipilihnya budidaya jeruk manis karena melihat kondisi geografis yang baik. “Kami bersyukur telah dibantu oleh PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper-red) yang telah memberikan pelatihan kelompok tani kami yang bernama Air Terjun. Semoga bisa dimanfaatkan dengan benar sehingga bisa panen yang banyak,” tutur Amiruddin. Selain memberikan pelatihan, Amiruddin mengatakan RAPP telah memberikan bantuan berupa bantuan ribuan bibit jeruk, pupuk, pestisida, obat-obatan untuk Desa Teluk Paman Timur. Amiruddin mengatakan budidaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjadikan Desa Teluk Paman Timur menjadi sentral jeruk manis. “Kami sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh RAPP selama ini. Sangat bermanfaat oleh kelompok tani kami,” tuturnya. Koordinator Region Community Development (CD) Program, Syafri Edi mengatakan dukungan yang diberikan perusahaan merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan masyarakat di sekitar daerah operasional. Ia juga mengapresiasi terhadap masyarakat desa yang telah berani menjadikan desanya sentral jeruk manis. “Budidaya jeruk manis ini bisa menjadikan penghasilan baru bagi masyarakat. Perusahaan juga tidak ingin berkembang sendirian, tetapi masyarakat sekitar daerah operasionalnya juga harus berkembang. Sesuai dengan prinsip perusahaan harus baik untuk masyarakat (Community), negara (Country), iklim (Climate), pelanggan (Costumer), dan perusahaan (Company),” katanya. Sedangkan masyarakat Desa Talontam, Kecamatan Benai kembangkan budi daya pisang batu seluas 2 hektar bekerjasama dengan PT. RAPP dan pengusaha pisang kipas Pekanbaru. Hal ini disampaikan Dasmuri Putra, SP Kasubag Peliputan Rabu (10/10/2018) pagi, menurut Dasmuri. Wujud nyata dari kerjasama tersebut, dilakukan penandatanganan MoU oleh Kepala Desa Talontam R Helpi Alfonso bersama pengelola pisang kipas jalan Kuantan Pekanbaru, selasa (9/10/2018) kemarin. Penandatanganan ini disaksikan langsung Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si, Direktur LPPM UR Prof. DR. Harlen, MM dan Direktur CSR PT. RAPP

Marzum Hamid.) di Desa Talontam Benai. Kerjasama ini, juga merupakan tindak lanjut MoU Pemkab Kuansing dengan Univeritas Riau (UR) 2 November Tahun 2017 lalu di Pekanbaru, saat itu digelar seminar lokakarya pemanfaatan sungai dan bantaran sungai di Pekanbaru. Direktur LPPM UR Prof. DR. Harlen mengatakan, bahwa pihaknya sudah menetapkan dua desa di Kuansing untuk dijadikan sentra penanaman pisang, Talontam, Benai dan Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik. Tujuan dari kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong yang ada di bantaran sungai Kuantan. “Ada banyak program dan kegiatan yang dirancang LPPM UR untuk pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sungai dan bantaran sungai Kuantan. Salahsatu-

nya adalah penanaman pisang batu ini,” terang Harlen, sebagaimana dilansir riauterkini.com. Kepala Desa Talontam R Helpi Alfonso menjelaskan, untuk penanaman pisang batu ini, pihaknya menyediakan lahan seluas 2 hektare terdiri dari dua bidang lahan dengan luas masing-masing lahan 1 hekatare. “Jumlah tanaman untuk 1 hektare nya adalah 350 batang. Jadi yang akan kita tanam nantinya ada 700 batang pohon pisang,” jelasnya. Kepada pihak Pemkab Kuansing dan LPPM UR yang memfasilitasi kerjasama ini, ia menyampaika terimakasih Begitu juga dengan PT RAPP yang membantu bibit pisang melalui program CSR. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengusaha pisang kipas Pekanbaru, karena begitu pisang ini panen nantinya langsung diambil oleh mereka. Artinya pangsa pasarnya sudah jelas,” tutur Helpi.***

Advertorial Bank Riaukepri

ada Rabu (26/9/2018), BRK meraih penghargaan tertinggi di ajang Indonesia Banking Award 2018 dengan kategori The Best Bank in Digital Services. Penghargaan bergengsi ini diselenggarakan Majalah Tempo bekerja sama dengan Indonesia Banking Shcool (IBS) - LPPI di Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (26/9/18). Ini merupakan kesebelas kalinya Tempo mengadakan ajang penghargaan untuk bank-bank berprestasi di Indonesia. Acara bergengsi pada malam itu juga dihadiri oleh Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo mewakili Ketua OJK. Dalam keynote speech nya, Slamet Edy Purnomo menyampaikan bahwa dunia perbankan mengalami perkembangan pesat terkait teknologi dan juga harus siap menghadapi perkembangan Fintech. Juga menurut Slamet Edy bahwa industri perbankan harus siap untuk bertarung bersaing dengan kondisi lebih efisien dan dengan margin yang semakin kecil dan mengutamakan fee based income yang didukung dengan sistem teknologi yang selalu mumpuni. Penghargaan yang membanggakan ini ntuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya tiga BPD yang menerima Award sebagai The best bank digital services yaitu Bank Riau Kepri, Bank Jatim dan Bank DKI. Untuk menentukan para pemenang Indonesia Banking Award 2018, dewan juri yang terdiri atas Dr. Subarjo Joyosumarto (Ketua Indonesia Banking School dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia) dan anggota : M. Taufiqurrohman (Direktur Pusat Data dan Analisis Tempo), Dr. Hendri Saparini (ekonom), dan Dr Ahmad Adriansyah, ST, M.Si (dosen Indonesia Banking School). Ada delapan kategori penghargaan yang diberikan Tempo untuk para penggiat perbankan di Indonesia yaitu, The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Digital Service, The Best Bank in Retail Banking Service, The Best Productivity Bank, Diversity of The Board, The Best Parenting Bank, dan The Best Syaria Business Unit. Pada Rabu (17/10/2018), BRK sukses meraih The Best IT Data Governance pada ajang DataGovAi Award 2018 di Balai Kartini Jakarta. Penghargaan nasional ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Hebat, BRK Mampu Lestarikan Tradisi Sering Raih Penghargaan Catatan prestasi BRK (Bank Riau Kepri) yang mencapai 37 lebih di tahun 2017, tampaknya tetap berlanjut. Di tahun 2018 ini, kembali bank milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau itu merebut sejumlah penghargaan, baik skala lokal, regional, maupun nasional. Jumain Appe yang didampingi oleh Chairman ABDI Dr. Rudi Rusdiah, BE, MA kepada Pemimpin Divisi TSI Bank Riau Kepri Wan Muklis. Pada ajang yang sama Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi

Gustari juga menyabet the Best CEO IT Data Governance 2018. Turut hadir pada acara malam itu Pindiv Renstra Tengkoe Irawan serta Pindesk Corsec Winovri. DataGovAi Award 2018 ini dis-

elenggarakan oleh ABDI (Asosiasi Big Data & Ai), majalah/portal Komite.id, SingEx (PT OmnieComm Expo) Singapore Event Manager, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. DataGovAi 2018 ini juga bekerjasama dengan para advisor dari berbagai

asosiasi dan enterprise dalam dan luar negeri a.l. Australian Securities Company, Rosebay Consulting, UN Gov Expert Group, Asdep 7 Kemeko Polhukam, APJII, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, AEI, CMO Paques Analytic, Markplus Inc, dan ICT Consultant. Penghargaan DataGovAi Award 2018 ini merupakan apresiasi terhadap keberhasilan Bank Riau Kepri dalam melakukan transformasi digital. Tidak hanya membenahi produk, layanan,

proses kerja dan budaya kerja yang berbasis pada tata kelola perusahaan (GCG/good corporate governance) tetapi juga kinerja Bank Riau Kepri yang telah berbasis tekonologi informasi Sebelumnya, Kamis (4/10/2018), BRK menorehkan prestasi gemilang pada event bertaraf nasional Top CSR Award 2018. Bank Riau Kepri meraih dua penghargaan sekaligus yaitu TOP CSR Award 2018 Sektor BPD dan TOP Leader on CSR Commitment 2018 untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari. Kegiatan ini dilaksanakan di Golden Ballroom â&#x20AC;&#x201C; The Sutan Hotel Jakarta, Kamis (04/10/18). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang diwakilkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng mengajak seluruh perusahaan di Indonesia melalui CSR bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bergotongroyong mencapai sasaran-sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menuju Indonesia Emas. Penghargaan tertinggi level nasional ini diserahkan langsung oleh Ketua Penyelenggara TOP CSR 2018 yang juga Pemimpin Redaksi TopBusiness M. Lutfi Handayani, MM.MBA kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Eka Afriadi dan Pemimpin Desk Corsec Winovri. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerjasama dengan sejumlah lembaga kredibel yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Masyarakat CSR Indonesia, SGL Mangement, Asia Business Research Center, Mitra Bhadra Consulting, Yayasan Pakem, PPM Management, Alvara, Indonesia CSR Society, Dwika Consulting, Sinergi Daya Prima dan Solusi Kinerja Bisnis. TOP CSR Award 2018 merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Indonesia, yang dinilai telah berhasil menjalankan program CSR secara efektif dan berkualitas. Ketua Penyelenggara TOP CSR 2018 yang juga Pemimpin Redaksi TopBusiness M. Lutfi Handayani menyampaikan bahwa penghargaan TOP CSR Ini merupakan pemberian penghargaan CSR tertinggi dan paling komprehensif di Indonesia.***