Majalah Pena Amira Edisi 92 - 30 Oktober 2018 by Majalah Pena Amira

EDISI 92 - 30 Oktober 2018 REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

Sekapur Sirih

Rasionalisasi Anggaran, Rasionalisasi Pikiran

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ROVINSI Riau dengan sejumlah kabupaten/kota yang berada di dalamnya sejak beberapa tahun belakangan dihadapkan dengan apa yang disebut dengan rasionalisasi anggaran. Oleh karena berkurangnya dana yang masuk melalui sejumlah instrumen ke daerah ini, membuat pemerintah provinsi dan pemerintah sejumlah kabupaten/kota di Riau melakukan pengetatan anggaran. Bisa dimengerti, karena besaran pengurangan dana yang diterima oleh masingmasing daerah otonom itu tidak sedikit. Provinsi Riau, satu misal, kalau dari 2018 ke bawah memiliki APBD di atas angka Rp11 triliun, bahkan pernah menyentuh angka Rp12 triliun;l pada tahun anggaran 2019 mendatang APBD Riau hanya dipatok pada angka Rp8 triliun saja. Sebuah angka pengurangan yang tidak main-main. Kondisi yang sama berlangsung hampir di semua kabupaten kota di Riau. Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), satu misal, APBD-nya pernah mengalami penurunan mendekati angka Rp1 triliun. Angka penurunan yang Rp1 triliun itu sama dengan angka APBD sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh melebihi angka APBD di sejumlah wilayah kota di provinsi yang sama. Akibatnya, antara lain, sejumlah program pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa, bahkan anggarannya sudah tertera di APBD tahun, terpaksa ditunda pelaksanaannya. Terutama program-program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak terpaksa mengalami penjadwalan ulang—bahkan bukan tidak mungkin akan dihapus sama sekali. Yang kemudian tidak terelakkan adalah terjadilah kelesuan di semua sektor, terutama ekonomi. Tidak hanya pejabat, masyarakat banyak pun ikut kena imbas. Kondisi diperparah oleh realitas yang terjadi beberapa waktu belakangan, yaitu sejumlah daerah di Riau pada tahun anggaran 2018 ini tidak lagik memiliki APBD Perubahan. Di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Riau. Bulan-bulan menjelang tahun anggaran 2018 berakhir ini, yang biasanya diwarnai kesibukan pejabat dan aparat untuk menyelesaikan bengkalai pekerjaan, tidak terlihat lagi. Hotel-hotel yang biasanya penuh dibooking oleh kegiatan aparat pemerintah untuk berupaya menghabiskan anggaran, nyaris tidak terdengar lagi. Bahkan yang paling parah: tunjangan para pejabat pun terpaksa ditunda pembayarannya. Karena sebagian besar masyarakat

di Riau gerak perekonomiannya sangat tergantung dengan APBD, dipastikan merasakan dampak langsung dari kondisi yang ada. Perekonomian masyarakat menjadi lesu hampir di semua sektor, daya beli berkurang dan hampir mencapai titik terendah, dan yang sering mengemuka adalah soal betapa tidak mudahnya mendayung hidup dan kehidupan dalam kondisi yang seperti itu. Sebuah ujian? Boleh jadi. Tapi agaknya kita lebih kepada cara berpikir yang lurus-lurus saja, yaitu di tengah terjadinya rasionalisasi anggaran, saatnya pula untuk melakukan rasionalisasi pikiran. Bahasa lainnya kira-kira begini: saatnya para pengambil kebijakan di daerah ini untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan anggaran di mana oknum bisa “menumpang hidup” dari kegiatan dimaksud. Ketika ketersediaan dana daerah dalam posisi berlimpah-ruah, bukan rahasia lagi bila yang diperbuat ada di antaranya sejumlah program pembangunan yang sejatinya belum terlalu dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, tapi dipaksa “untuk dibutuhkan” karena di dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terdapat peluang untuk sejumlah oknum buat menangguk keuntungan buat kepentingan pribadi. Atau, ketika menghadapi akhir tahun anggaran, kita sering melihat betapa sejumlah aparat pelaksana pemerintahan dibuat sibuk oleh aneka kegiatan, yang muaranya adalah bagaimana menghabiskan anggaran yang telah diposkan, dimaksudkan agar tidak dikembalikan ke kas negara. Apakah kegiatan yang dilakukan itu berfaedah untuk kepentingan daerah dan masyarakat, sering kali tidak menjadi pertimbangan. Kita memang mengaku beratnya dampak yang ditimbulkan oleh rasionalisasi anggaran, terutama dampak di bidang ekonomi. Tidak hanya dirasakan pejabat dan aparat, tapi juga berimbas kepada masyarakat. Tapi kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan belakangan ini juga diharapkan membawa hikmah tersendiri, yaitu bagaimana aparat pelaksana pemerintahan bersama mitranya juga rasional dalam menyusun anggaran. Rasional dimaksud, yaitu bagaimana anggaran dan program yang disusun semata-mata didedikasikan untuk kepentingan buah memajukan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat; bukan karena ada “gantungan kepentingan” yang ikut bergelayut di atas program atau kegiatan dimaksud.*** *) Penulis Adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

Inhu Beri Perhatian 14 Bupati Soal Alih Fungsi Lahan

Kurma, Tanaman Beragam Manfaat

8 Bupati Rohul Sampaikan 36 Terimakasih pada Waaslog

Pariwisata, Sektor Andalan Baru Kabupaten Kampar ke Depan

Ini Upaya Pemkab Rohil Edisi 92 30 Oktober 2018

untuk Tingkatkan Pelayanan Kependudukan 3

LAPORAN UTAMA

Kurma,

Tanaman Beragam Manfaat

Kajian komprehensif akan terus dilakukan agar pengembangan tanaman ini bisa segera direalisasikan, apalagi investasi di sektor perkebunan lebih mahal dan lama khusus zaitun dan kurma merupakan komoditas baru di Indonesia.

AGI umat Islam, berbuka puasa dengan kurma bukanlah sekadar tradisi, namun anjuran Nabi Muhammad SAW. ”Barangsiapa yang mempunyai kurma ketika puasa, hendaklah berbuka dengan kurma.” Sementara dilihat dari ilmu gizi, kurma memang sangat dianjurkan untuk berbuka puasa. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon Kurma diyakini berasal dari sekitar Te luk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal 4000 SM. Bangsa Mesir Kuno

menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen. Ada bukti arkeologi budidaya kurma di bagian Arab timur pada tahun 6000 SM. (Alvarez-Mon 2006). Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarkanluaskan kurma di sekitar Selatan dan Barat Daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol dan Italia. Kurma diperkenalkan di Mexico dan California, disekitar Mission San Ignacio, oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Belakangan terdengar informasi, Dinas Perkebunan Riau berencana akan mengembangkan tanaman zaitun dan kurma sebagai salah satu potensi perkebunan yang memiliki prospek cerah. Untuk memastikan tanaman tersebut bisa ditanam di Riau,

maka Dinas Perkebunan Riau akan melakukan kajian teknis budidaya yang tepat dan sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Perlakuan teknis budidaya khususnya untuk tanaman zaitun dan kurma di Timur Tengah dengan Indonesia tentu akan sangat berbeda karena iklim di Timur Tengah jauh lebih panas dari Indonesia. Karena itu, kajian komprehensif akan te rus dilakukan agar pengembangan tanaman ini bisa segera direalisasikan, apalagi investasi di sektor perkebunan lebih mahal dan lama khusus zaitun dan kurma merupakan komoditas baru di Indonesia. Pengembangan zaitun dan kurma dapat mengisi peluang pasar dalam negeri yang sangat besar, sebab selama ini buah kurma dan zaitun selalu diimpor dari negara-negara Timur Tengah. Untuk menunjukkan ciri khasnya, maka pengembangan komoditas zaitun dan kurma ini akan diberikan nama dengan “kebun Al-

Quran”, karena asal bibitnya dari Timur Tengah, sebab kelebihan komoditas non migas zaitun dan kurma ini telah tertulis dalam AlQuran. Kurma mengandungi khasiat pemakanan yang tinggi seperti kismis dan aprikot kering. Antaranya kurma kaya dengan protein, serat, gula, vitamin A dan C serta zat galian seperti besi, kalsium, sodium dan potasium. Kandungan protein didalam kurma lebih kurang 2 %, serat hampir 4 % manakala kandu ngan gulanya 50 hingga 57 % glukosa. Ini menunjukkan kandungan gula didalamnya telah ditukar secara semulajadi. Bermakna apabila kita memakan kurma, tenaga yang diserap badan adalah serta merta. Gula didalam kebanyakan buahbuahan dikenali sebagai fraktosa dan gula tebu atau gula pasir yang biasa mengandungi sukrosa tidak boleh menyerap terus dalam badan. Ia terpaksa dipecahkan dahulu oleh enzim sebelum bertukar menjadi glukosa lalu diserap badan sebagai tenaga. Kulit kurma yang mengandungi serat, amat baik untuk mencegah barah usus besar kerana ia melawaskan. Sementara kandungan vitamin A dan C amat tinggi dan banyak mengandungi potasium yang diperlukan oleh badan untuk sistem saraf. Memang dalam susu, yogurt dan makanan laut juga me ngandungi potasium tetapi jumlahnya sedikit. Pengambilan potasium yang berlebihan tidak mengumpul toksik didalam badan dan tidak memudaratkan. Sebaliknya ia merangsang selera makan bagi yang berpenyakit serta bagus untuk golongan yang mengalami sembelit, le

mah otot, sengal-sengal badan, letih, lesu, mengalami tekanan serta menguatkan daya ingatan. Ramai beranggapan hanya kismis yang baik untuk menguatkan ingatan, sebenarnya kurma juga adalah setanding. Mungkin atas alasan pihak-pihak tertentu atau negara pengeluar anggur telah menjalankan kempen makan kismis dan mempopularkan khasiatnya. Manfaat Buah : 1. Buah kurma dapat mencegah stroke. 2. Buah kurma mengandung vitamin A yang baik dimana ia dapat memelihara kelembaban dan kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan tulang, metabolisme lemak, kekebalan terhadap infeksi, kese hatan kulit serta menenangkan sel-sel saraf. 3. Buah kurma yang direbus dapat memperlancar saluran kencing. 4. Buah kurma, baik kering maupun basah dapat menenangkan sel-sel saraf melalui pengaruh nya terhadap kelenjar gondok. Oleh karena itu, para dokter menganjurkan untuk memberikan beberapa buah kurma di pagi hari kepada anak-anak dan orang yang lanjut usia, agar kondisi kejiwaannya lebih baik. 5. Kurma mengandung potasium yang tinggi. Potasium bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, untuk terapi darah tinggi, serta membersihkan

karbon dioksida dalam darah. Potasium juga bermanfaat untuk memicu kerja otot dan simpul syaraf. 6. Mengkonsumsi 100 gram kurma, dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan menghambat penyerapan lemak atau kolesterol dalam usus besar sehingga kadar kolesterol dalam darah menurun. 7. Berbagai mineral yang diperoleh dari kurma bermanfaat untuk mengoptimalkan kandu ngan elektrolit dalam cairan tubuh. 8. Mengandung zat tannin yang tinggi yang dapat digunakan untuk anti-diare, anti-hemostatis, dan anti-hemoroid. 9. Obat flu, radang tenggorokan. 10. Mengatasi mabuk. 11. Meningkatkan thrombosit pada penderita demam berdarah 12. Kurma dapat meningkatkan produksi ASI Manfaat daun : Daun kurma muda dimasak dan dimakan sebagai sayuran, seperti pangkal tunas atau jantung, meskipun pada saat pengangkatannya bisa membuat pohon mati. Benih digiling halus dicampur dengan tepung untuk membuat roti pada saat sedang kelangkaan terjadi. Bunga-bunga kurma juga dimakan. Secara tradisional, bunga betina adalah bunga

LAPORAN UTAMA

yang paling tersedia untuk dijual dan beratnya 300-400 gram. Kuncup bunga digunakan dalam salad atau sebagai alas pada ikan kering untuk membuat bumbu roti. Daun pohon kurma digunakan untuk Palm Sunday dalam agama Kristen. Di Afrika Utara, mereka biasanya digunakan untuk membuat pondok. Daun dewasa juga dibuat menjadi tikar, layar, keranjang dan kipas. Daun yang diolah dapat digunakan sebagai isolasi kardus. Tangkai daun kering yang merupakan sumber ampas selulosa dapat dijadikan sebagai tongkat jalan, sapu, umpan pancing dan bahan bakar. Pelepah daun yang berharga mengeluarkan aroma serta seratnya juga bisa digunakan sebagai tali, kain kasar, dan topi besar. Di hari libur Yahudi, Sukkot, daun-daunnya digunakan sebagai lulav. Kegunaan pohon : Biji kurma tersebut direndam dari bawah ke atas untuk dijadikan pakan ternak. Minyaknya cocok untuk digunakan dalam bentuk sabun dan kosmetik. Mereka juga dapat diolah secara kimia sebagai sumber asam oksalat. Benih-benihnya juga dibakar untuk membuat arang oleh pandai perak dan dapat dirangkai menjadi kalung. Biji kurma juga tanah dan digunakan pada olahan biji kopi atau sebagai bahan tambahan untuk kopi. Tandan buah yang telah dipreteli dapat digunakan sebagai sapu. Di Pakistan, viskos, sirup kental yang terbuat dari buah yang matang digunakan sebagai pelapis untuk tas kulit dan pipa untuk mencegah kebocoran. Getah pohon kurma dapat digunakan untuk membuat sirup dan berbagai produk dapat dimakan be-

LAPORAN UTAMA

rasal dari sirup. Kayu kayu pohon kurma digunakan untuk tiang dan langit-langit pada pondok, karena lebih ringan dari kelapa dan tidak begitu tahan lama. Kayu juga digunakan untuk konstruksi seperti jembatan dan saluran air, dan bagian dari dhows. Sisa kayunya dibakar sebagai bahan bakar. Dimana tradisi kerajinan masih berkembang, seperti di Oman, pohon palem adalah yang paling serba guna dari semua tanaman asli, dan hampir setiap bagian dari pohon digunakan untuk membuat barangbarang fungsional mulai dari tali dan keranjang untuk sarang, perahu nelayan, dan tempat tinggal tradisional. Kurma memiliki kandungan tannin yang tinggi dan secara medis digunakan sebagai deterjen (memiliki daya pembersihan) dan astringent pada usus yang bermasalah. Kurma dapat diberikan untuk sakit tenggorokan, pilek, penyakit selesema bronkial, meringankan demam dan sejumlah keluhan lainnya dalam bentuk infus, ramuan, sirup atau pasta. Satu keyakinan tradisional mengatakan bahwa kurma dapat menetralkan keracunan alkohol. Bubuk biji juga digunakan dalam beberapa obat-obatan tradisional. Getah yang dicucurkan oleh batang pohon, di India, digunakan untuk mengobati diare dan penyakit kencing genital. Akarnya digunakan melawan sakit gigi. Serbuk sari menghasilkan sebuah prinsip estrone, estrogenik, dan memiliki efek gonadotropic pada tikus muda. Pohon kurma atau Date Palm, bahasa latin disebut Phoenix Dactylifera. Merupakan tanaman jenis Dioecious, memiliki tanaman jantan dan betina yang tumbuh secara terpisah. Seiring perkembangan teknologi pertanian, sebagian besar perkebunan menggunakan budidaya stek. Cara menanam dan

merawat pohon kurma agar cepat berbuah dengan metode stek. Metode stek biasanya akan berbuah 2 hingga 3 tahun lebih awal dibandingkan dengan pembibitan biji.

nakan sebagai pembuatan kerajinan dan anyaman tikar. Ada pula yang menggunakannya sebagai bahan campuran masakan, seperti sayur dan pembuatan roti.

Cara Menanam dan Merawat Pohon Kurma Umumnya tanaman kurma tumbuh dan berkembang dari biji kecambah. Tetapi hanya 50 persen tanaman betina yang ditanam akan berbuah. Tinggi pohon kurma umumnya sekitar 15 hingga 25 meter. Tanaman ini tumbuh secara tunggal, ataupun membentuk rumpun pada sebuah sistem akar tunggal. Rumpun ini berasal dari induk tanaman betina yang muncul diusia 3 tahun, kemudian tumbuh secara liar. Budidaya tanaman kurma di halaman rumah akhir-akhir ini semakin marak. Selain sebagai tanaman hiasan, tanaman lahan kering ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Adapun manfaat tanaman kurma antara lain: Senyawa tannin dapat digunakan sebagai pembersih darah dari toksin. Astringent sangat baik untuk kesehatan usus yang bermasalah. Buah kurma dapat mengatasi sakit tenggorokan, hidung, demam dan selesema bronkial. Kurma dipercaya juga dapat menetralkan kondisi orang yang keracunan alkohol. Getah atau aren dari batang kurma digunakan untuk mengobati diare dan penyakit kelamin. Selanjutnya, aren kurma dapat dijadikan sebagi minuman beralkohol, gula aren dan sirup. Atau hampir sama seperti pohon palm nipah. Akar pohon kurma digunakan untuk mengobati sakit gigi. Adapun panjang daun antara 3 hingga 5 meter. Ditandai dengan duri pada tangkai daun, menyirip dan mempunyai 150 pucuk daun muda. Panjang daun muda sekitar 30 cm dan lebarnya 2 cm. Daun ini bisa digu-

Ramah Lingkungan Pohon kurma ternyata sangat ramah lingkungan dan mempunyai fungsi yang bermanfaat bagi pelestarian lingkungan serta keselamatan penduduk kepulauan Indonesia antara lain: Merupakan tanaman tumpangSeri dengan tanaman pertanian lain yang sudah produktif. Karena tidak mengambil unsur hara tanaman lain dan dapat menjadi pelindung tamanan disekitarnya, maka pohon kurma biasa ditanam bersama tanaman lain seperti padi (seperti di Iran dan Mesir), mangga dan buah-buahan (seperti di India dan Thailand), delima dan jeruk (seperti di Australi), dan lain-lain. Merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk rehabilitasi kawasan bekas pertambangan terbuka yang menyisakan lahan yang sulit ditanami dengan tanaman lain. Pohon kurma dapat membuat lahan yang rusak menjadi subur karena akarnya yang cukup dalam dan memiliki akar serabut. Setelah pohon kurma berhasil ditanam, maka akan tercipta iklim mikro yang memfasilitasi terciptanya ekosistem yang kondusif sebagai habitat tanaman pangan lain yang lebih â&#x20AC;&#x2DC;lunakâ&#x20AC;&#x2122; serta mengundang kembalinya fauna. Tanaman yang adaptif untuk lahan marginal berpasir dengan kadar salinitas air yang tinggi, kawasan yang mempunyai tingkat pH yang anomali, lahan kering dan tandus seperti savanah atau berkapur, bahkan lahan bergambut dapat â&#x20AC;&#x2DC;dibukaâ&#x20AC;&#x2122; dengan menanami kurma. Tujuannya mungkin bukan semata-mata untuk menghasilkan buah sebagai pangan, tetapi dapat untuk menciptakan habitat yang memungkinkan tanaman pangan lainnya tumbuh, atau menghasilkan pendapatan dari batang kayunya yang kuat, lurus dan kokoh. (ee/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab kampar

Kampar

Pariwisata, Sektor Andalan Baru Kabupaten Kampar ke Depan Pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian Kabupaten Kampar Bupati Kampar H. Azis Zaenal telah berkomitmen untuk mengembangkan sektor yang satu ini. Terlebih melihat kondisi sumber daya alam Kabupaten Kampar yang kaya akan potensi objek wisata alam.

upati Kampar H Azis Zaenal dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa, dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar, belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Oleh sebab itu Kampar harus menggenjot sektor pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu potensi untuk pemasukan PAD Kampar adalah dari sektor pariwisata. Berkaitan pengembangan pariwisata Kampar, Azis mengatakan bahwa pihaknya terus melobi Kementerian terkait guna mendukung pembangunan serta memberikan perhatian lain untuk kemajuan pariwisata di Kampar. Selain itu Bupati Kampar juga mengaku telah berupaya menemui beberapa pengusaha nasional untuk berinvestasi di Kabupaten Kampar.

Untuk pariwisata ini, sebagaimana dilansir detakriau.com, Azis Zaenal akan memberikan perhatian lebih, karena diyakini sektor ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di sisi lain akan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Azis juga berkeinginan, pariwisata akan diurus dengan baik. Ia bahkan ingin kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dibangun megah di pinggir jalan nasional Riau Sumbar. Keseriusan Azis untuk mengurus pariwisata juga tampak pada upaya pembenahan sisi administrasi maupun objek wisata Stanum, Bangkinang. Objek wisata yang dulu mencapai kejayaannya pada tahun 1990an itu kini bak telah disulap dari berwajah kusam

kini mulai menampakkan perubahan. Perlahan tapi pasti, perbaikan berbagai infrastruktur dan manajemen di Stanum telah menggoda masyarakat untuk datang dan telah mampu menggenjot pendapatan dari Stanum. Selain Stanum, beberapa objek wisata di Kampar kini semakin viral di dunia maya dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Pariwisata Kampar pada tahun 2017 dan 2018 benarbenar menggeliat. Menurut Azis Zaenal, pembukaan gerai ini hendaknya dapat memberikan implikasi bagi pembangunan dan perkembangan Kabupaten Kampar. Apalagi Kabupaten Kampar sedang giat dalam mempromosikan Kabupaten Kampar ke luar terutama memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang sangat banyak dimiliki oleh Kabupaten Kampar. Perkembangan pariwisata diKampar juga ditandai dengan bermunculannya kelompok sadar wisata (Pok Darwis). Tidak hanya itu, sumber daya manusia di Pok Darwis juga telah mendapatkan pembinaan. Sebagian mereka telah dilatih diboyong oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau studi banding ke Pulau Jawa. Baru-baru ini, sebuah perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau juga telah membekali para pemandu pariwisata di Pulau Gadang dengan pelatihan. Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Kampar dalam setahun terakhir terbukti telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar berupaya untuk menggenjot jumlah kunjungan di berbagai objek wisata yang tersebar di daerah tersebut. Secara bertahap, Pemkab Kampar membina sumber daya manusia (SDM) yang mengelola objek wisata tersebut. Bupati Kampar H Azis Zaenal kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, pariwisata adalah salah satu sektor yang diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pariwisata akan mampu menyerap banyak lapangan kerja. Pemkab Kampar akan memberikan perhatian ke sektor ini baik infrastruktur maupun pembinaan terhadap SDM pengelola. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Ir Zulia Dharma ketika ditemui di sela-sela kegiatan pemasangan papan pengumuman larangan meracuni ikan di Dermaga Tepian Mahligai Waduk PLTA Koto Panjang di Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar mengungkapkan, untuk tahun ini Pemkab Kampar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau

menggelar pelatihan untuk pengelola objek wisata dari berbagai kelompok sadar wisata (Pok Darwis) di Kabupaten Kampar pada Agustus 2018. Dinas ini juga telah mengajukan anggaran untuk pembinaan SDM pariwisata untuk tahun anggaran 2019 mendatang menggunakan APBD Kabupaten Kampar. Zulia menyebutkan, munculnya objek wisata baru atau yang baru dikelola membuat tumbuhnya beberapa Kelompok Sadar Wisata yang baru diantaranya yang telah memberikan kontribusi kepada desa maupun kepada anggota atau masyarakat adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Teluk Jering yang mengelola Pulau Cinta di Dusun Teluk Jering, Desa Kenidai, Kecamatan Tambang. Selanjutnya ia menilai Pok Darwis Kampuong Danau Koto Panjang yang mengelola Objek Wisata Dermaga Tepian Mahligai di Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar juga telah memberikan kontribusi terhadap ekonomi warga setempat. “Setelah Pok Darwis di Teluk Jering, yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Pok Darwis di Tepian Mahligai,” kata Zulia, dilansir cakaplah.com. Lebih lanjut Zulia mengatakan, Objek Wisata Pulau Cinta di Teluk Jering, Desa Teluk Kenidai telah mampu merubah

mentrian Pariwisata bekerjasama dengan situs pariwisata. Penghargaan ini bertujuan untuk mempromisikan berbagai destinasi wisata setiap daerah yang ada di Indonesia sehingga lebih dikenal oleh publik. Masuknya tujuh nominasi API dari Riau diharapkan partisipasi seluruh masyarakat Riau dalam memberikan suara (vote) dari 1 Juni sampai dengan 31 Oktober 2018 agar Provinsi Riau dapat mempertahankan gelar juara umum dalam Malam Anugerah Pesona Indonesia 2018. Anugerah Pesona Indonesia (API) merupakan rangkaian kegiatan penghargaan tahunan di Bidang Pariwisata yang diselenggarakan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia untuk mendorong peran serta berbagai pihak dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Riau akan bersaing dengan daerahdaerah lain misalnya tujuh Nominasi Anugerah Pesona Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tujuh Nominasi Anugerah Pesona Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Nominasi Anugerah Pesona Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat, dan provinsi lainnya. Pulau Cinta Teluk Jering merupakan

egori surga tersembunyi paling populer. Seperti diketahui, Kampar menyimpan banyak tempat wisata alam termasuk air terjun yang memiliki potensi sebagai air terjun tertinggi di kawasan Sumatera hingga Indonesia. Kondisi alam yang masih asri juga membuat wisata ini layak bersaing di nominasi sebagai objek wisata indah yang belum begitu dikenal orang. Ketinggian air terjun batang kapas membuat destinasi wisata ini layak menang dalam kategorinya. Agar jumlah pengunjung terus meningkat dan tamu-tamu yang datang merasakan kesan yang positif maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar meminta kepada seluruh pengelola objek wisata menyambut tamu dengan baik dan ramah. “Ciptakan Cipta Pesona Indonesia. Lokasi yang indah, nyaman, lingkungan bersih dan yang pertama sekali mampu membuat kenangan yang manis bagi pengunjung,” beber Zulia. Upaya Pemkab Kampar untuk meningkatkan kualitas pengelola Objek Wisata disambut baik oleh Pok Darwis. Ketua Pok Darwis Kampuong Danau Koto Panjang Sarpawi mengatakan, mereka sangat membutuhkan berbagai pelatihan dan pendidikan karena mereka sadar mereka tidak memiliki kualifikasi ilmu

ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi ke daerah tersebut. “Dalam waktu enam bulan bisa sumbangkan Rp 160 juta untuk pembangunan. Masyarakatnya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berpindah profesi dari petani ke ekonomi kreatif ini,” ulasnya. Bahkan saat ini dua dari tujuh Objek Wisata di Provinsi Riau yang masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2018 ada di Kabupaten Kampar yaknimPulau Cinta di Teluk Jering dan Air Terjun Batang Kapas di Desa Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Anugerah Pesona Indonesia (API) merupakan ajang penghargaan terhadap destinasi tempat wisata di seluruh Indonesia yang dilangsungkan setiap tahun oleh Ke-

nominasi tujuan wisata baru terpopuler dengan kode : API 171. Sedangkan Air Terjun Batang Kapas di Desa Lubuk Bigau merupakan nominasi Surga Tersembunyi Terpopuler dengan kode : API 18 A Tahun 2018 ini, destinasi wisata Teluk Jering asal Kabupaten Kampar masuk dalam nominasi kategori tujuan wisata baru terpopuler. Objek wisata di pinggiran Sungai Kampar ini menyajikan pemandangan yang menarik, aneka wahana dan atraksi permainan. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Kabupaten Kampar. Di hari libur tercatat ribuan pengunjung yang datang ke lokasi wisata air tersebut. Sedangkan Objek Wisata Air Terjun Batang Kapas kali ini masuk dalam kat-

dibidang pariwisata. “Setelah saya mengikuti pelatihan dan kunjungan ke beberapa objek wisata di Pulau Jawa beberapa waktu lalu bersama Dinas Pariwisata Provinsi Riau saya baru sadar ternyata ilmu tentang kepariwisataan itu sangat banyak dan kami, saya pribadi sangat dangkal sekali ilmu tentang ini. Kami berharap pembinaan seperti ini terus dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta,” ucap Sarpawi. Selain pembinaan SDM, pengelola objek wisata minta pemerintah mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Seperti diungkapkan Ketua Pokdarwis Teluk Jering Husni Mubarak kepada wartawan beberapa waktu lalu. (adv/hms/e2)

DPRD

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru

APBDP 2018 Disahkan, DPRD Harapkan Pemko Pekanbaru Tidak Tunda Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pekanbaru 2018 sebesar Rp 2,6 triliun disahkan DPRD Pekanbaru dalam sidang paripurna pada Kamis (27/9/2018) siang. DPRD Pekanbaru bersama Pemko, akhirnya mengesahkan APBD-Perubahan 2018, Kamis (27/9/2018) di ruang paripurna DPRD Pekanbaru.

engesahan ini ditandai dengan penandatangan draf dan berkas APBD Perubahan oleh Ketua DPRD Pekanbaru, H Sahril SH dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, M Noer MBS. Hadir dalam paripurna tersebut, yaitu sejumlah anggota dewan dan pejabat Forkompinda. Juru bicara Banggar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti menyampaikan, bahwa DPRD bersama pemko sudah menyusun dan menetapkan anggaran perubahan, guna dijadikan pedoman bagi OPD. Dijelaskan, penyusunan anggaran perubahan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sebab tahun ini, Pemko diharuskan men-

gakomodir isu yang hangat, demi lancarnya pembangunan di kota ini. Di sisi lain, kenaikan anggaran perubahan sebesar Rp 164 miliar. Anggaran ini dari dana BOS, Bankeu dan Silpa. Dana BOS dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 98 miliar, Silpa sebesar Rp 16 miliar, serta dana Bankeu untuk gaji guru bantu, bukan untuk fisik. Di dalam anggaran perubahan ini juga sudah dimasukkan untuk pembayaran tunda bayar Rp 156 miliar. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan, total angka di APBD-Perubahan ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun, dari angka APBD murni Rp 2,4 triliun. “Ini harus berimplikasi pada kegiatan. Sehingga per-

lu dilaksanakan dalam anggaran perubahan ini,” papar Ida. Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH yang memimpin paripurna meminta kepada Pemko, agar tidak menunda-nunda program dan kegiatan yang sudah disepakati. Baik itu kegiatan reguler, termasuk pembayaran tunda bayar, yang anggarannya sudah dimasukkan dalam APBD-Perubahan ini. Sementara itu, Sekko Pekanbaru M Noer MBS mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, terutama Banggar, yang sudah membahas anggaran perubahan ini tepat waktu. Tentunya, segala masukan, saran dan kritik akan dilaksan-

akan pihaknya, sesuai aturan yang berlaku. “Setelah ini, langkah selanjutnya diverifikasi di pemerintah provinsi. Kita harapkan secepatnya, sehingga awal Oktober nanti bisa dilaksanakan,” pintanya. Mengenai pembayaran tunda bayar sendiri, pihak Pemko sudah berjanji akan melunasinya. “Insya Allah tunda bayar, kita bayar, kita lunasi,” janjinya. Tapi sebelumnya pengesahan APBDPerubahan Pekanbaru tahun 2018, nampaknya meleset. Target yang diapungkan DPRD akan ketuk palu pada pekan ini, harus diundur lagi, karena ada jadwal lain kegiatan DPRD. Sekadar diketahui, Banggar DPRD Pekanbaru mematok target akan mengesahkan APBD-P 2018 pada pekan ketiga Agustus ini. Namun karena beriringan dengan jadwal reses (menjemput aspirasi warga), maka pembahasan APBD-P tersebut terpaksa digeser pekan depan. “Ini jadwal reses kedua tahun ini, yang digelar mulai Kamis (23/8/2018), kemarin hingga seminggu ke depan. Jadwal reses ini sudah tersusun sejak awal,” kata juru bicara Banggar DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH menjawab Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/8/18). Sekadar gambaran, nilai APBD-Perubahan tahun 2018, diperkirakan antara Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,2 triliun. Meski nantinya ada penambahan, hanya dana BOS saja yang masuk menjadi anggaran tambahan. Selain itu dipastikan tidak ada. Lebih lanjut dipaparkan Ida lagi, meski begitu, pihaknya akan berupaya mempercepat pembahasan APBD-P tersebut. Bahkan pengesahan yang ditargetkan akhir Agustus ini, akan diupayakan secara maksimal. “Karena tidak ada pembahasan yang krusial, kemungkinan tidak memakan waktu lama pembahasannya. Jika bisa satu dua hari dibahas bersama TAPD, kenapa tidak. Maka langsung kita ketuk palu. Setelah itu, baru kita bahas bahas APBD murni 2019, sebagai lanjutan pembahasan kemarin,” janjinya. Jika APBD-Perubahan 2018, diperkira-

kan antara Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,2 triliun, Banggar DPRD memperkirakan untuk nilai APBD Murni 2019, estimasi anggarannya sebesar Rp 2,2 triliun. Di bagian lain, Pemko Pekanbaru melalui Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota (Setko) Pekanbaru Syamsuwir, Senin (6/8) menyebutkan sekitar 28 rancangan peraturan daerah (ranperda) belum disahkan DPRD. Salah satunya adalah ranperda tentang APBD Perubahan 2018. Tetapi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH malah menyebutkan kalau pemko belum memasukkan usulan RAPBD Perubahan 2018 ke DPRD. “Kami saja masih menunggu usulan dari pemko,” ungkapnya kepada Riau Pos, Selasa (7/8). Politisi Golkar yang akrab disapa dengan nama Ida ini menjelaskan, saat ini usulan dari pemko yang sedangan dibahas DPRD adalah rancangan APBD 2019. ‘’Ini (RAPBD 2019, red) yang sedang dibahas dan dikritisi tentunya, diteliti secara bersama-sama sebelum diparipurnakan,” sebutnya.

Pembahasan RAPBD 2019, Ida sebutkan sudah dua kali dilakukan DPRD. Dan menurutnya, pembahasan ini akan memerlukan waktu yang lama karena harus jelas kegiatan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan aturan, kata Ida lagi, pembahasan anggaran murni lebih diutamakan. “Setelah itu baru anggaran perubahan. Karena, untuk anggaran perubahan ini, boleh dibahas boleh tidak. Tergantung penambahan anggaran ada atau tidak,” terang Ida. Ida juga memprediksi, dari hasil pembahasan Banggar terhadap RAPBD 2019, akan mengalami penurunan. Diperkirakan APBD 2019 berada di angka Rp2,2 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dari APBD 2018 yakni Rp2,4 triliun. “Mengalami rasionalisasi hingga Rp1 triliun untuk murni,” sebutnya lagi. Ida memaparkan, penyebab turunnya nilai RAPBD 2019 salah satunya karena adanya pengurangan bantuan dari pusat. Baik itu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). “Makanya, estimasi APBD 2019 tersebut Rp2,2 triliun akan berpatokan dari PAD,” tuturnya. Terpisah, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS mengatakan, pihaknya telah menyerahkan draf RAPBD Perubahan 2018. Namun dia akuinya, pembahasan belum dilakukan lantaran masih menunggu jadwal dari DPRD Kota Pekanbaru. “(RAPBD, red) Perubahan 2018 telah kami serahkan pada hari Senin lalu,” ujar M Noer. Sementara itu untuk RAPBD murni 2019, disampaikan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setko Pekanbaru, telah diserahkan pada akhir Juli lalu. Penyerahan ini dilakukan sesuai mekanisme jadwal yang telah ditentukan. “(RAPBD, red) murni 2019, akhir Juli kami serahkan. Kami ingin menyelesaikan tepat waktu. Hanya tinggal menunggu pembahasan saja,” singkat Sekko. (adv/hms/e2/dari berbagai sumber)

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Bupati Harapkan Pelalawan Expo 2018 Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Bupati Harris Minta Kepsek Berinovasi dalam Pengajaran

“Kepsek perlu mengkomunikasikan kondisi pendidikan di daerahnya kepada kabupaten, karena hal demikian tidak hanya terkait hanya dengan kebijakan bupati saja akan tetapi ada hal yang perlu dikomunikasikan kepada pihak pemerintah propinsi dan pusat.”

UPATI Pelalawan HM Harris melantik dan mengambil sumpah 118 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sebanyak 118 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 109 orang Kepala Se-

kolah,1 orang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar,5 orang Pengawas Sekolah, selain itu Bupati Pelalawan dua periode ini juga melantik dan mengambil sumpah 2 orang Fungsional Penyuluh Pertanian dan 1 orang Fungsional Auditor. Bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja Pangkalan Kerinci Pelantikan Pejabat Fungsional berlangsung hikmat, Selasa (23/10). Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DaerahTengku Mukhlis, Kaban BKD Edi Suriandi, Asisten Administrasi Umum Emir Effendi, Kadisdik Syafaruddin serta Perwakilan dari beberapa Kepala OPD yang hadir. Dalam sambutannya Bupati Pelalawan H.M.Harris menekankan bahwa pelantikan yang dilakukan pada hari

ini adalah sebagai bentuk kepercayaan yang dipercayakan kepada kita untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Mantan Ketua Adkasi ini juga berpesan agar senantiasa berinovasi di dalam pola pengajaran yang dilakukan di sekolah. Ia menambahkan perlu adanya masukan dan keterbukaan dari kepsek terkait kondisi pendidikan kepada bupati yang berada di pelosok desa,tentunya ini akan menjadi bahan untuk di bahas bersama di Kabupaten,semua tidak hanya bersandar pada kebijakan Bupati tetapi adakalanya perlu di komunikasikan dengan pemerintah propinsi atau pusat. “Kepala Sekolah perlu mengkomunikasikan kondisi pendidikan di daerahnya kepada kita di Kabupaten, karena hal demikian tidak hanya terkait hanya dengan kebijakan bupati saja akan tetapi ada hal yang perlu dikomunikasikan kepada pihak pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, saya sudah di kantor jam 06.00 wib bapak dan ibu bisa berdiskusi dan sampaikan kepada saya permasalahan di daerah,” tegas Bupati Harris. Terakhir Bupati Harris berharap kepada pejabat yang di lantik agar sejalan dengan pemerintah daerah, tempatkan diri kita sebagai pengajar, pendidik di lingkungan kita bertugas. (rgc/e2)

AJANG Pelalawan expo 2018 resmi dibuka oleh Bupati Pelalawan, H M Harris pada Sabtu (6/10/2018) malam, di lapangan Ruang Publik Kreatif (RPK) Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Untuk kesekian kalinya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Perusahaan yang berbasis di Pangkalankerinci ini memang tak pernah absen mengikuti kegiatan Pelalawan Expo sempena HUT Pelalawan. Pelalawan Expo sendiri merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pelalawan yang ke-19 jatuh pada tanggal 12 Oktober 2018 mendatang. Pemerintah Pelalawan menyediakan sebanyak 127 buah dengan jenis dan kapasitas yang berbeda. Untuk stand roader

yang terletak di dalam tenda besar mencapai 60 stand. Peserta yang mengisi stand VIP ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaanperusahaan yang beroperasi di Pelalawan, termasuk RAPP. Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan, HM Harris mengatakan bahwa keegiatan ini merupakan kegiatan rutin sempena HUT Pelalawan. Dirinya berharap melalui Pelalawan Expo terjadi perputaran ekonomi masyarakat sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah. “Kita harapkan kegiatan ini dapat mendongkrak potensi ekonomi kemasyarakatan di daerah ini,” katanya. Sementara itu, SHR PT RAPP, Mabrur, mengatakan bahwa untuk tahun ini PT RAPP menampilkan bagaimana proses pembuatan kertas melalui vid-

eo. Ada juga pemutaran video Touching Life Everyday yang berisikan video yang menunjukkan berbagai macam produk dari RGE Grup yang menopang kehidupan sehari-hari. “Kita turut menampilkan hasil olahan tiap proses pembuatan kertas seperti dissolving pulp dan woodchips,” katanya. Di stand ini, lanjutnya, pengunjung bisa langsung memegang dan mengetahui detail proses pembuatan kertas. Produk kertas RAPP yaitu PaperOne yang terdapat beberapa varian bisa ditanyakan di stand ini. “Tak hanya itu, keindahan Batik Bono buatan masyarakat Kerinci, mitra bina dari program Community Development RAPP, juga akan kita tampilkan di sini. Tiap tahunnya, stand ini tak luput dari perhatian pengunjung,” tukasnya. (hrc/e2)

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Inhu Beri Perhatian Soal Alih Fungsi Lahan “Bupati dalam suratnya meminta kepada OPD terkait serta pihak kecamatan setempat agar permasalahan bidang cetak sawah dapat diperhatikan, di antaranya masalah alih fungsi lahan, irigasi yang belum memadai, dan lainnya.”

UPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE menaruh perhatian besar pada soal budidaya tanaman pangan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di Inhu. Sama dengan sebagian besar daerah di Riau, kebutuhan bahan pangan Inhu masih dipasok dari luar daerah. “Bupati dalam suratnya meminta kepada OPD terkait serta pihak kecamatan setempat agar permasalahan bidang cetak sawah dapat diperhatikan, di antaranya masalah alih fungsi lahan, irigasi yang belum memadai, lalu lintas alat-alat pertanian, serta memperbaiki pintu-pintu masuk air,” ucap Bupati Inhu. Bupati Inhu mengatakan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakana oleh Kasatpol PP Inhu, Boby Rachmat, saat panen raya di Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat. Tampak hadir sejumlah pejabat dalam kegiatan itu, antara lain, Kepala Satpol PP Inhu, Boby Rachmat, dan juga Dandim 0302 Inhu, Letkol ARH Hendra Roza SIP, dan Kapolsek Rengat Barat, Kompol Bujang Suryadi. Kemudian, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distankan) Inhu, Paino, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Inhu, Morhan Tambunan, dan Kepala Bulog Inhu, Parningotan Panjaitan. Salah satu lahan cetak sawah itu berada di Desa Redang yang mempunyai dua

kelompok tani yaitu, Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Beringin Jaya. Dia menambahkan, Bupati Inhu berpesan agar kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan persoalan yang menghambat proses cetak sawah di Inhu. Kepala Distankan Inhu, Paino mengatakan bahwa panen raya di Desa Redang merupakan yang kedua kalinya. “Pada tahun 2015 yang lalu Desa Redang juga melakukan panen raya padi sawah oleh Kelompok Tani Mekar Jaya dan ini yang kedua kalinya,” jelasnya. Dia memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu berker jasama dengan Provinsi Riau terus melakukan upaya pengembangan pertanian, di antaranya peningkatan indeks tanaman, melaksanakan cetak sawah baru, serta upaya khusus peningkatan program padi, jagung dan kedelai, yang menjadi sasaran tahun 2018 ini luas lahan 3900 hektar. Sementara itu, Dandim 0302 Inhu Letkol ARH Hendra Roza, SIP mengakui bahwa dirinya baru pertama kali mengikuti acarara panen raya padi sawah di Kabupaten Inhu. Dalam kesempatan itu, dia pun memberikan motivasi ke petani dengan mengatakan pencapaian petani adalah puncak panen seperti saat panen di Desa Redang tersebut. (rhc/e2)

Pemkab Inhu Raih WTP ke-2

Wabup: Ini Hasil Kerja Keras dari Semua Pihak WAKIL Bupati (Wabup) Inhu (Indragiri Hulu) Khairizal menerima penghargaan atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). Penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Tri Budianto, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau atas nama Menteri Keuangan RI pada Kamis (4/10/2018). Bupati Inhu, Yopi Arianto yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Inhu, Khairizal menerima langsung penghargaan tersebut. Khairizal menjelaskan penyerahan penghargaan oleh Pemerintah RI kepada Pemkab Inhu atas capaian opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2017. Pada sambutanya, Tri Budianto menyampaikan ucapan selamat kepada Pemkab Inhu atas keberhasilan meraih opini WTP dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah. “Capaian WTP bukan garis

finish, tetapi langkah awal untuk mingkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan saya berharap agar Pemkab Inhu dapat dipertahankan opini WTP ini,” katanya. Pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama Pemkab dengan Dirjen Perbendaharaan dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tidak ketinggalan, Tri Budianto juga mengingatkan agar penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa dilakukan tepat waktu. Sementara itu, Khairizal pada sambutanya mengucapkan terimakasih atas capaian opini WTP yang kedua kalinya diterima Pemkab Inhu. “Hal ini sebagai hasil dari kerja keras semua pihak dan motivasi yang tinggi dari Bupati Inhu, beliau selalu mengingatkan supaya pengelolaan keuangan dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (tic/e2)

Capaian WTP bukan garis finish, tetapi langkah awal untuk mingkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan saya berharap agar Pemkab Inhu dapat dipertahankan opini WTP ini

Khairizal WAKIL Bupati Inhu

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Kabiro di Setwan DPRD Riau Emoh Komentari Kunker ke LN

Dibantu Alkes, Ini Harapan Sunaryo pada RSUD Meranti “Saya dalam kunjungan kerja di RSUD akan memberikan bantuan untuk RSUD, Selain CT Scan juga alat rontgen general DR X Ray, Histerectomi set, Laparotomi set dan instrument lainnya.”

AKIL Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Riau H. Sunaryo mengharapkan dengan adanya bantuan alkes (alat kesehatan) untuk RSUD Kepulauan Meranti diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi, dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C. Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut mengatakan hal itu saat akan menyerahkan bantuan alkes untuk RSUD Kepulauan Meranti. “Saya

dalam kunjungan kerja di RSUD akan memberikan bantuan untuk RSUD, Selain CT Scan juga alat rontgen general DR X Ray, Histerectomi set, Laparotomi set dan instrument lainnya,” ujar Sunaryo. Itu artinya, RSUD Kepulauan Meranti dalam tahun ini akan mempunyai alat kesehatan (Alkes) canggih CT Scan yang akan diberikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Sunaryo sembari kunjungan kerjanya di RSUD Meranti, Rabu (24/10/2018).

Diejalaskan Sunaryo, anggaran sekitar Rp10 miliar merupakan hasil pokok pikirannya dari fraksi PAN DPRD Riau dari Dapil Meranti, dumai dan bengkalis. “Saat ini, sebagian alat tersebut sudah ada di RSUD dan sebagian lagi sedang dalam proses, dan ditargetkan dalam bulan desember semua alat tersebut sudah ready di RSUD Meranti,” ungkap Sunaryo. Tambahnya, sedangkan untuk ruangan CT scan adalah sharing budget Pemda Kepulauan Meranti dengan DPRD Riau. “Saya berharap dengan adanya, bantuan

alat -alat tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi, dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C,” harap Sunaryo. Sementara itu, menurut Direktur RSUD Kepulauan Meranti, dr. R.H. Riasari menyapaikan, di awal tahun 2019 alat-alat kesehatan tersebut sudah ada di RSUD. “Insya Allah, alat-alat ini sudah bisa difungsikan,” ungkapnya singkat.Dia juga berharap dengan adanya bantuan alat-alat tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Meranti. “Supaya lebih baik lagi dan juga peningkatan status RSUD dari tipe D menjadi tipe ini C nantinya,” jelas dr. R.H. Riasari. (rmc/e2)

SUDARMAN, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Administrasi di Setwan DPRD Provinsi Riau, enggan berkomentar terkait wacana kunker (kunjungan kerja) anggota DPRD Riau ke LN (luar negeri). “Saya belum tahu pasti, no comment saja,” kata Sudarman, sambil mempersilakan wartawan menghubungi salah seorang kabag di Biro Tapem. Sebagaimana diketahui, di saat Pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit anggaran, dan bahkan tahun ini tidak menggunakan APBD Perubahan, anggota DPRD Riau dijadwalkan akan kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 20 anggota DPRD Riau yang akan berangkat. Salah seorang pegawai di lingkungan Pemprov Riau membenarkan informasi tersebut. Namun ia tidak bisa memastikan jadwal keberangkatan 20 anggota dewan ke luar negeri. “Ada bulan ini kalau tak salah 20 orang yang akan ke luar negeri, ke mana tujuan belum tahu,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya ini, Rabu (3/10/2018). Terpisah, Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jompak, saat dihubungi mengakui adanya wacana keberangkatan anggota dewan ke luar negeri. Namun kata Jompak, itu baru pengajuan. Dan jumlahnya di bawah 20 orang. “Kalau yang mau berangkat tidak ada, tapi pengajuan ada, belum ada disposisinya. Tak mungkin diberi tahu, jumlahnya juga tidak ada 20, biasanya dua sampai tiga orang,” kata Jompak. Disinggung ke negara mana tujuan kunker anggota dewan tersebut, Jompak mengaku tidak tahu pasti karena baru dalam tahap pengajuan. “Belum tahu saya itu, karena ini kan baru pengajuan,” katanya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada 2018 ini anggota DPRD Riau telah beberapa kali ke luar negeri dengan agenda kunjungan kerja. Dan di akhir tahun ini kembali mengajukan kunker ke luar negri. (rmc/e2)

Soal Asrama Haji Antara, Ini Sikap DPRD Riau ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar, mengatakan bahwa ia bersama para koleganya di DPRD Riau bertekad akan terus mengawal agar rencana menjadikan Bandara Sultan Syarif Kasim II sebagai embarkasi haji antara di Riau benarbenar bisa di realisasikan tahun 2019. “Supaya tidak gagal, kami siap mengawal sehingga Embarkasi haji Riau sudah bisa beroperasi mulai tahun 2019 mendatang,” kata politisi Partai Demokrat itu. Sekadar infor-

masi, Tim Kemenag RI bersama rombongan dari Kementrian Perhubungan, Kemen PMK baru-baru ini mengevaluasi persiapan operasional Embarkasi Haji Antara Riau, di Pekanbaru. Pasalnya, kata Asri lagi, kehadiran Embarkasi haji di Pekanbaru sangat penting bagi masyarakat Riau, karena kegunaan Embarkasi haji ini banyak sangat manfaatnya. Dicontohkannya, masyarakat atau calon jemaah haji tidak lagi harus ke

Batam sehingga akan menghemat biaya haji masyarakat Riau hampir 6 juta satu orang. Selain lanjutnya akan membuat perekonomian di Riau berputar, dan juga Marwah Riau akan terangkat, karena tidak lagi numpang di Batam, sementara Jambi provinsi lebih kecil sudah memiliki Embarkasi antara. Apalagi, kata politisi Demokrat Riau itu, landasan pacu atau Run way bandara SSK ii pekanbaru sudah memenuhi standar untuk pesawat Airbus mendarat.

‘’Kalau pun masih ada kekurangan akan di perbaiki sambil jalan, kalau nunggu sempurna semua fasilitas sempurna dan lengkap maka tidak akan Embarkasi antara itu tidak akan terwujud,” tandasnya. Adapun setiap tahunnya, Riau memberangkatkan sekitar 5.000 jemaah calon haji ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah. (rec/e2) Asri Auzar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

DPRD Riau: Pengerjaan Jembatan Siak IV Masih Sesuai Jadwal

Legislator Riau Sebut Peniadaan APBD-P 2018 Berdampak Luas

Husni Thamrin, Anggota DPRD Riau:

“Kami Tidak Minta Pokir, Bohong Itu”

“Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah.” “DPRD tak ada minta pokir, bohong itu. Buka rekaman kalau ada, rapat terakhir itu ada rekaman. Kalau ada DPRD minta pokir, buka aja. Siapa yang ngomong pasti tahu. Jangan dia anggap nanti kalau didemo dia menyalahkan DPRD. Dia sakit hati sama orang per orang itu silahkan. Ini lembaga jangan diseret-seret.” Pernyataan itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Riau, Husni Thamrin. Husni mengatakan hal itu untuk menanggapi munculnya pernyataan pihak TAPD Pemprov Riau soal adanya pengajuan pokok pikiran dewan kedalam APBD-P 2018, menuai reaksi dari salah satu anggota Banggar DPRD Riau, Husni Thamrin. Menurutnya pernyataan tersebut bohong. Ketika ditanya kembali bahwa pokir yang diusulkan DPRD Riau mencapai Rp 200 miliar, Husni kembali menantang TAPD untuk membuka rekaman sebagai bukti. “Tak ada pokir tak ada aspirasi, ya sudah, jelaskan ke rakyat. DPRD hari ini tak ada menampung aspirasi rakyat. Kita nggak perlu juga. Yang pemting itu pegawai pegawai honor. Pegawai sejahtera, iya sudahlah”, ucap politisi Gerindra tersebut. Menurut ketua Komisi IV DPRD Riau itu, alasan defisit anggaran sehingga APBD-P 2018 ditiadakan sebagaimana dikatakan TAPD Pemprov, dinilai tak perlu. “Saya kira tak perlulah kita saling buka aib. Kalau semua kita buka yah kita akhirnya sudah tidak elok. Buka aja masing masing tak perlulah. Di era keterbukaan sekarang ini kalau kita mau buka yah kita buka aja”, ucap politisi Gerindra tersebut. Seperti diketahui, APBD Perubahan Riau dipastikan ditiadakan pada tahun 2018 ini. Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan, ditiadakan APBD Perubahan 2018 karena tidak cukupnya waktu untuk mmembahas dan mengesahkan. Dari awal menurut Sunaryo pihaknya sudah mengingatkan, baik secara lisan ataupun surat, agar pihak Pemprov Riau menyegerakan pengajuan KUA PPAS ke DPRD Riau. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemprov. Pemprov Riau baru memasukkan KUA PPAS pada tanggal 19 September 2018 lalu, otomatis waktu untuk pembahasan semakin mepet. (rec/e2)

HUSAIMI Hamidi, anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Riau menilai bahwa dampak peniadaan APBD Perubahan Riau 2018 akan luas. “Berapa ASN yang terganggu ekonominya? Berapa guru di daerah itu yang tidak menerima honornya? Tolong dipikirkan ini,” katanya, Senin (1/10/2018). Husaimi mengatakan hal itu saat ditanya pandangannya setelah Pemerintah Provinsi Riau memutuskan tidak akan melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018. Menurut Husaimi, peniadaan APBD-P Riau 218 juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. “Gaji guru honor belum cair lagi, tunjangan ASN mau dibayar dengan apa? Kasihan mereka kan, kita harus berpikir kesana,” cakapnya, dilansir cakaplah.com. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar dari Fraksi PKB, Firdaus. Menurutnya dengan tidak ada APBD-P tahun ini, maka yang akan menjadi acuan adalah APBD

2018. “Tidak adanya APBD-P berarti harus mengacu kepada APBD 2018 yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Persoalannya, kegiatan tidak dapat disesuaikan dengan perhitungan anggaran terkini,” ujarnya. “Kan jadinya bergantung kepada APBD murni, hanya saja kendalanya ada pada penyesuaian anggaran. Seperti penambahan anggaran untuk yang kurang atau pengurangan bagi yang lebih dan dihilangkan jika ada kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan,” sambungnya. Hal yang sama juga dikatakan anggota Banggar lainnya, Suhardiman Amby. Ia mengatakan dengan tidak ada APBD-P, masyarakat jangan nanti menyalahkan DPRD saja. “Jika ada persoalan masyarakat yang tak terpenuhi, jangan salahkan DPRD. Salahkan Pemrov yang sudah salah dari awal,” tukasnya. (e2)

“KITA optimistis hujan yang turun belakangan ini tidak mempengaruhi pekerjaan kelanjutan penyelesaian pembangunan jembatan Siak IV. Pekerjaan jembatan Siak IV ini masih sesuai jadwal yakni sedang pemasangan bentang tengah jembatan,” kata Asri Auzar. Anggota Komisi IV DPRD Riau tersebut mengatakan hal itu saat ditanya prediksinya tentang pengerjaan fisik jembatan dimaksud. Persoalannya, DPRD Riau yang semula meragukannya, kini yakin jembatan tersebut akan selesai tepat waktu. Meskipun saat ini sedang dihadapkan dengan musim penghujan. Terhadap persoalan itu, Komisi IV DPRD Riau terus melakukan pen-

gawasan terhadap sejumlah proyek di provinsi Riau yang harus selesai Desember 2018 ini. Proyek tersebut antara lain jembatan Siak IV, flyover, gedung Kajati serta gedung Mapolda Riau. Ketua DPD Demokrat Riau ini akan menagih janji pihak kontraktor serta dinas PUPR bahwa pembangunan akan selesai pada Desember, agar tidak mangkrak lagi. Sebab tahun depan proyek tersebut tidak dianggarkan lagi. “Komisi IV juga akan mengundang hearing dinas PUPR pekan depan untuk mempertanyakan kesanggupan mereka apakah bisa selesai bulan Desember. Kita harus sama-sama optimis, jembatan ini sudah lama dinanti-nanti masyarakat,” cakap Asri. (tmc/e2)

Pemerintah

Infotorial Pemk0 pekanbaru

Kota Pekanbaru Wako Pekanbaru Firdaus:

Maksimalkan Pemanfaatan Kendaraan Dinas “Kami telah menarik satu unit mobil jenis escudo milik EF. Berhubung kondisi mobilnya rusak parah, maka kami meminta bantuan mobil derek dari Dishub Pekanbaru.”

AAT ini, beberapa oknum mantan pejabat, mantan anggota DPRD dan perorangan yang sempat menguasai mobil dinas, satu persatu telah mengembalikan mobil dinas ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. “Jadi penataan aset yang dilakukan Pemko Pekanbaru ini tujuannya memaksimalkan pemanfaatan kendaraan dinas. Karena selama ini masih banyak pejabat di Pemko Pekanbaru yang tidak memiliki kendaraan dinas. Jadi jangan sampai kendaraan itu ditarik paksa dari yang bersangkutan, “ ujar Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST.MT, Jumat (26/10/2018). Walikota mengatakan, setelah kendaraan dinas tersebut dikumpulkan, maka langkah berikutnya yakni mendistribusikan ke OPD pejabatnya yang belum memiliki kendaraan dinas dan operasional. “Jadi setelah dikumpulkan, maka kita akan melihat kebutuhan kendaraan dinas di OPD yang tugasnya memberikan pelayanan,” imbuh Wako. Masih soal yang sama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, akhirnya menarik paksa mobil dinas

dari mantan pejabat Pemko Pekanbaru, perorangan dan mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Salah satunya mobil jenis Suzuki Escudo ditarik dari kediaman EF mantan pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) di Jalan Utama, Gang Kapas, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya beberapa hari yang lalu. Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Syoffaizal saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya telah mengambil mobil dinas yang sebelumnya dikuasai oknum pejabat, perorangan dan mantan anggota DPRD. “Iya, kami telah menarik satu unit mobil jenis escudo milik EF. Berhubung kondisi mobilnya rusak parah, maka kami meminta bantuan mobil derek dari Dishub Pekanbaru,” ujar Syoffaizal, Jumat (26/10/2018). Syoffaizal menyebutkan, selain menarik mobil yang sebelumnya dipakai EF, pihaknya juga telah menerima mobil dinas jenis kijang innova yang sebelumnya dipakai ZLF dan ZS. “Jadi unit yang telah dikembalikan dari oknum mantan anggota DPRD dan perorangan, saat ini sudah kami kumpulkan. Apa yang kami lakukan ini atas perintah pimpinan,” tutup Syoffaizal.***

Soal Ritos yang Mangkrak, Wako: Tanya ke Pemprov MASIH ingatkah masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru dengan pembangunan proyek Riau Town Square (Ritos) beberapa tahun lalu. Saat ini, kondisi proyek Ritos yang berada di Komplek Purna MTQ tersebut terbengkalai, ditumbuhi rumput liar yang tinggi dan dipagari seng. Meski perizinan bangunan gedung yang dibangun oleh PT Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT BMMP) dengan sistim Bangun Guna Serah (BGS), telah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, namun fakta di lapangan pembangunan Ritos masih mangkrak dan terbengkalai. “Soal perizinan yang menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru, itu sudah kita terbitkan. Sudah selesai lah. Jadi, kalau sekarang masih mangkrak, itu kita tidak tahu secara pastinya,” ungkap Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT Jumat (26/10/2018). Wako meminta agar progres pembangunan Ritos, lebih tepat jika ditanyakan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. “Karena status asetnya juga milik Pemprov Riau, bukan Pemko Pekanbaru. Jadi mungkin, teman media lebih tepat menanyakan ke Pemprov Riau, kenapa masih mangkrak,” pungkas Wako.***

Pemerintah Kabupaten

Kesehatan

siak

Infotorial Pemkab Siak

Lagi, KITB Dilirik oleh Investor dari Malaysia “MoU yang dilakukan merupakan keseriusan kita untuk percepatan KITB dan kita ingin daerah ini maju dengan adanya investor asing berinvestasi di sana. Bosowa melalui anak perusahaannya mampu meyakinkan investor asing untuk berinvestasi.”

Mengenal Penyakit Gondok Untuk radang kelenjar tiroid, dokter mungkin memberikan aspirin atau obat kortikosteroid untuk mengatasi peradangan. Bila Anda mengalami hipertiroid, dokter akan memberikan obat untuk menstabilkan hormon.

ENYAKIT gondok adalah pembesaran kelenjar tiroid yang tidak normal. Biasanya gondok bukanlah tumor atau kanker. Meskipun tidak sakit, gondok yang terlalu besar bisa membuat Anda susah bernapas, menelan, dan batuk-batuk. Seberapa umumkah penyakit gondok? Penyakit gondok sangatlah umum. Penyakit ini lebih sering menyerang perempuan daripada laki-laki. Pasien bisa berusia berapa pun. Penyakit gondok bisa dikendalikan dengan mengurangi faktor-faktor risiko anda. Diskusikan dengan dokter untuk informasi lebih jauh. Gejala penyakit gondok, yaitu enjolan yang terlihat di pangkal leher (di bawah rahang), tenggorokan terasa sesak dan kencang, batuk-batuk, tenggorokan kering dan serak, susah menelan, dan susah bernapas. Mungkin ada gejala-gejala yang tidak disebutkan di atas. Kalau Anda punya kekhawatiran atau pertanyaan, segera temui dokter. Bila Anda mengalami satu atau beberapa gejala di atas atau kalau Anda punya pertanyaan, periksalah ke dokter.

Tubuh setiap orang berbeda, jadi sebaiknya bicarakan dengan dokter untuk menentukan yang terbaik bagi kondisi Anda. Apa penyebab penyakit gondok? Ada beberapa kemungkinan penyebab penyakit gondok. Di antaranya, yaitu kekurangan yodium. Yodium, yang penting bagi produksi hormon tiroid, banyak ditemukan di air laut dan tanah di area pantai. Awalnya kekurangan yodium mungkin dipicu dan bertambah parah akibat pola makan yang tinggi akan makanan pengganggu hormon seperti kubis,brokoli, dan kembang kol. Pengobatan gondok tergantung pada gejala yang dirasakan, penyebab penyakit, serta ukuran gondoknya. Dokter mungkin menganjurkan: Kalau gondoknya kecil dan tidak mengganggu, dokter mungkin hanya akan meminta Anda untuk terus memantau kondisinya. Kalau Anda punya hipotiroid, dokter mungkin memberikan pengganti hormon tiroid dengan levothyroxine. Untuk radang kelenjar tiroid, dokter mungkin memberikan aspirin atau obat kortikosteroid untuk mengatasi peradangan. Bila Anda mengalami hipertiroid, dokter akan memberikan obat untuk menstabilkan hormon. Mengangkat seluruh bagian kelenjar tiroid bisa jadi pilihan apabila Anda sampai susah bernapas atau menelan atau ada kanker pada tiroid. Terapi yodium radioaktif (RAI) bisa digunakan untuk mengatasi kelenjar tiroid yang terlalu aktif. RAI diberikan lewat mulut dan akan masuk ke aliran darah, menghancurkan sel-sel tiroid. Biasanya gondok memang mengecil, tapi bisa jadi menyebabkan kelenjar tiroid kurang aktif. Untuk menanggulanginya, dokter mungkin memberikan hormon tiroid buatan yang perlu diminum setiap hari. (int)

ENANDATANGANAN MoU disaksikan langsung oleh Founder Bosowa Corporate H Aksa Mahmud, Bupati Siak Syamsuar serta Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Selasa (16/10/2018) di Menara Karya kantor Bosowa Corporindo Kuningan Jakarta. Terbilang sebagai perusahaan yang cukup peduli terhadap perkembangan KITB, Bosowa Corporation ditunjuk oleh Pemkab Siak untuk mengelola oprasional pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Bosowa memfasilitasi pelaksanaan MoU dan meyakinkan salah satu prusahaan asal negeri tetangga malaysia PT BGMC (Building Green, Modern Contrution), untuk melakukan kerjasama dengan prusahaan lokal PT STI (Siak Terminal Indonesia). Hal itu langsung dibuktikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua pimpinan prusahaan dari PT STI diwakili oleh Abdul Muis sebagai Direktur dan dari PT BGMC, Tan Sri Barry Goh. Bupati Siak Syamsuar melaui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kantor Bupati Siak Hendrisan menyampaikan, MoU ini dilakukan untuk menunjukan keseriusan

Pemkab dalam pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kabupaten Siak. “MoU yang dilakukan merupakan keseriusan kita untuk percepatan KITB dan kita ingin daerah ini maju dengan adanya investor asing berinvestasi di sana. Bosowa melalui anak perusahaannya mampu meyakinkan investor asing untuk berinvestasi,” ujar Hendrisan. KITB sebagai Kawasan industri baru yang masuk di dalam proyek strategi nasional mengharapkan adanya investasi dari luar. Dengan begitu akan ada lapangan kerja baru bagi putra Siak dan juga berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Siak. Selanjutnya, kedua belah pihak antara PT BGMC (Building Green, Modern Contrution) dan PT STI akan kembali melakukan pertemuan 23 Oktober 2018 mendatang di Pekanbaru. Masing masing utusan akan membentuk komisi kerja dalam menindaklanjuti kerjasama di Pelabuhan. “Dari Pemkab Siak akan diwakili Asisten Ekonomi dan pembanggunan dengan dinas perhubungan Siak. Pada rapat sekanjutnya akan membahas pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Tanjung Buton,” katanya.***

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Rohil

Rokan Hilir

enurut data yang diterima, Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah yang cukup luas serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 627.190 Jiwa yang terdiri dari 324.253 Laki-laki serta 302.937 Perempuan. Dengan wilayah yang begitu luas membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Rohil dibawah pimpinan Bupati H Suyatno AMP dan Wakil Bupati Jamiludin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setiap tahunnya selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik serta memberikan kemudahan dalam setiap pengurusan yang berkaitan dengan Disdukcapil. Sesuatu yang tidak mudah, karena antara lain disebabkan oleh bentaran wilayah yang luas dan sebaran penduduk yang terdapat di sejumlah titik. Segala perbaikan dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Rohil. Basarudin, Pjs Kepala Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri tanggal 12 Mei 2016 No.471/1768/SC tentang Percepatan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan Akta Kelahiran, Disdukcapil telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam persyaratan pengurusannya Guna memaksimalkan kinerja dalam pelayanan di Disdukcapil, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H.Suyatno secara resmi melantik kepala Dinas (Kadis) dan sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, beberapa waktu lalu. Ia berharap setelah dilantik untuk meningkatkan kerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.

Ini Upaya Pemkab Rohil untuk Tingkatkan Pelayanan Kependudukan Rohil (Rokan Hilir), sebagai sebuah kabupaten otonom di jajaran wilayah administratif Provinsi Riau, merupakan sebuah kawasan dengan bentangan wilayah yang cukup luas, yang terdiri dari daratan dan lautan. Penduduk kabupaten ini tersebar di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pelantikan yang digelar di lantai 4 kantor BPKAD Jalan merdeka Bagansiapiapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo Nomor: 821.22-339 tahun 2017 tentang pengangkatan jabatan tinggi pratama selaku Disdukcapil kabupaten Rokan Hilir. Pejabat Sruktural eselon II dan III yang dilantik yakni Basarudin.SH pembina tingkat I golongan II IV B jabatan lama sekretaris Disdukcapil jabatan baru Kepala Dinas Disdukcapil Rohil dan Sekretaris Safriadi.SH.MH pangkat pembina golongan II IVA jabatan lama kepala Bagian Perundang Undangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Rohil jabatan baru sekretaris Disdukcapil. Bupati Rokan Hilir H.Suyatno men-

egaskan kepada kepala Disdukcapil yang dilantik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat supaya tepat waktu, karena banyak sekali laporan yang diterima dan persoalan- persoalan yang terjadi di Disdukcapil Rohil, seperti tidak sampai target, tidak tepat waktu dan lama dalam pengurusan. “Setelah kita lakukan evaluasi salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk ( KTP) yang mencetak blangkonya bukan Rohil tapi dari pusat kadang-kadang kita jemput Bola ke sana dan ini salah satu kendala,” kata Suyatno, dilansir cakaplah.com. “Pejabat yang baru dilantik bila perlu lakukan evaluasi di Disdukcapil yang dipimpinnya, bila mana ada PNS atau honorer yang tidak bisa bekerja sama digeser saja karena kita mau yang

terbaik,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas defenitif Basaruddin juga menggesa persentase perekaman E KTP. Antusias masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam melakukan perekaman E-KTP begitu tinggi hal tersebut terlihat semakin tingginya persentase perekaman. “Alhamdulillah hingga saat ini perekaman EKTP telah mencapai 88 persen,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Basaruddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/11/2017). Basaruddin menyebutkan, pihaknya hingga saat ini terus berupaya meningkatkan persentasi perekaman EKTP dengan berbagai cara. Basaruddin menambahkan, dari total jumlah penduduk 631.238 jiwa yang wajib memiliki KTP sebanyak 422.267 jiwa dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 371.567 jiwa atau telah mencapai 88 persen. “Memang kita diminta dari Dirjen Kependudukan Mendagri Desember ini harus sampai 100 persen,” jelasnya. Hingga saat ini lanjutnya, perekaman

di setiap kecamatan tetap berjalan namun pada kecamatan tertentu mengalami beberapa kendala seperti jaringan. Meski telah membuka loket perekaman di setiap kantor camat tambahnya namun di kantor Disdukcapil sendiri tetap menerima dan melakukan perekaman bagi masyarakat yang datang. “Intinya masyarakat itu antusias untuk melakukan perekaman baik baru masuk 17 tahun maupun yang belum pernah merekam karena yang tak pernah perekaman otomatis KTP tak akan dapat,” papar Basaruddin. Basaruddin juga tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera memdatangi kantor camat di daerah masing-masing maupun langsung ke kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman. Sementara untuk blanko sendiri, Basaruddin mengaku saat ini telah tersedia dan tidak ada kendala. “Blanko kita oke permasalahan cuma satu, tinta riben ini kemarin habis tapi sudah datang lagi. Sekarang blanko kita

ada 6000 lagi,” pungkasnya. Sesuai dengan Instruksi Dirjen Kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang meminta perekaman E KTP harus capai 100 persen, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcalil) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan melakukan pelayanan perekaman keliling. “Dalam minggu ini kita akan turun kelapangan untuk perekaman E KTP dengan Mobile,” kata Kadisdukcapil Basaruddin beberapa waktu lalu. Basaruddin menyebutkan, dalam proses jemput bola tersebut saat ini pihaknya telah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Perekaman keliling tersebut lanjutnya, tak lepas dari adanya permintaan dari Penghulu maupun Camat di beberapa daerah seperti Kecamatan Bangko Pusako, Balai Jaya serta Pujud. “Dalam minggu ini untuk pertama mungkin kita ke Kecamatan Pujud karena camatnya minta betul daerah yang agak terisolir, jauh dari jangkauan memang,” jelasnya. Dalam prosesnya, tambahnya, akan membuka loket perekaman di kecamatan dan bagi masyarakat yang datang akan langsung dilayani. Namun Basaruddin mengingatkan, agar masyarakat yang melakukan perekaman nantinya jangan beranggapan begitu melakukan perekaman akan langsung mendapatkan E KTP. “Masyarakat harus mengerti, jangan berfikir begitu rekam langsung dapat KTP karena kemanunggalan data dikirim ke pusat, oleh data base pusat diproses setelah itu baru dapat dikirim ke kami dan cetak KTP nya,” papar Basaruddin. Tak lupa Basaruddin juga mengimbau kepada masyarakat yang telah berusia 17 tahun agar segera melakukan perekaman E KTP sebagai bukti identitas diri. (adv/ hms/e2/ cakaplah.com)

Pemerintah Kabupaten

siak

Infotorial Pemkab Siak

kecantikan

Benarkah Bawang Putih Bisa Menyembuhkan Jerawat?

Siak T Bermadah 2018 Tampil Beda “Saya berharap untuk anakanak muda Siak jangan takut bermimpi dan lebih percaya diri, tanamkan rasa cinta terhadap karya seni sejak dini agar tidak cuma menjadi hobi, tetapi kelak bisa juga dijadikan profesi.”

ARI Kato yang diperagakan di atas kapal yang menepi di Tepian Bandar Sungai Jantan sangat memukau masyarakat sekaligus Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Sekretaris utama Bekraf RI Restog Kusuma. Malam pembukaan Festival Siak Bermadah yang merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak ke-19 ini dipusatkan di lapangan Siak Bermadah. “Kami datang beramai-ramai ini memang nak tengok orang menari kat atas kapal, sebab jarang ada peragaan tari di atas kapal, inilah baru ada di Siak”, kata Kiki masyarakat Mempura pada Rabu (10/10/2018). Konsep tarian ini dimainkan di atas kapal dengan sejarah Kapal Kato, kapal yang digunakan oleh Sultan Siak untuk menyusuri Sungai Siak yang digunakan Sultan untuk menyapa masyarakatnya, begitu kata Vita Oktaviana sang

A koreografer. “Saya menamai tarian itu karena dimainkan diatas kapal, dengan sejarah Kapal Kato milik Sultan Siak”, ujar gadis asal dari Teater Satu Lampung. Dijelaskannya, proses narasi dan persiapan koreografi sekitar 2 bulanan dan ia berkolaborasi dengan dua penari senior dari sanggar Tasek Seminai. Selain Tari Kato, dirinya juga berkolaborasi dengan anak-anak dari Kampung Suak Nyonya untuk dua pertunjukan, satu restorasi Tari Zapin Tradisi dan satu pertunjukan teater “Terang Bulan” yang telah ditampilkan. Vita yang tergabung dalam tim IKKON (Inovatif dan kreatif melalui kolaborasi nusantara) Badan ekonomi kreatif berharap agar para pelaku seni di Siak di bidang tari maupun teater lebih memacu diri untuk menghasilkan karya yang baik. “Saya berharap untuk anak-anak muda Siak jangan takut bermimpi dan lebih percaya diri, tanamkan rasa cinta terhadap karya seni sejak dini agar tidak cuma menjadi hobi, tetapi kelak bisa juga dijadikan profesi”, imbuhnya. Salah seorang penari Tari Kato Novelia Saputri mengaku sangat bangga bisa dipilih sebagai penari Kato bersama Syaputri teman satu sanggarnya. “Kami senang karena tarian ini yang pertama bagi kami bisa tampil di atas kapal (fery)”, ujar novel sapaan akrabnya. “Biasanya kami menari di atas panggung, deg-degan juga. InsyaAllah bisa menjadi tampilan yang berbeda dan terbaik yang membanggakan Negeri Istana”, kata Novel lagi.***

PA yang Anda pakai untuk mengusir jerawat membandel? Sebagian orang memilih menggunakan perawatan dokter ataupun obat-obatan dengan bahan kimia untuk menghilangkan jerawat. Sementara sebagian lainnya lebih memilih menggunakan bahan-bahan alami. Banyak yang bilang bahwa pakai bawang putih untuk jerawat itu efektif. Benarkah? Apakah pakai bawang putih ampuh untuk mengobati jerawat? Akhir-akhir ini makin banyak orang yang mengoleskan bawang putih untuk jerawat setelah menonton video dari seorang beauty vlogger asal Canada yang mengklaim bahwa irisan kecil bawang putih ampuh untuk menghilangkan jerawat seketika. Bagaimana bisa? Doris Day, M.D, seorang dokter kulit sekaligus penulis buku 100 Questions and Answers About Acne, berpendapat bahwa hal ini mungkin saja berhasil karena bawang putih memiliki kandungan antioksidan dan sifat antiradang. Pernyataan ini kemudian di dukung oleh Rachelle Wood, seorang ahli gizi di Charlottetown P.E.I yang meyakini kalau bawang putih dapat membantu melawan peradangan berkat bahan kimia alami, yang bernama allicin. Kandungan allicin

dalam bawang putih mampu membunuh banyak virus dan bakteri berbahaya dalam tubuh. Bagaimana cara pakai bawang putih untuk jerawat? Jika Anda ingin mencoba kiat mengusir jerawat yang satu ini, Farah Dhukai, beauty vlogger asal Canada membagian resepnya dengan cara memotong bawang putih dalam ukuran yang kecil hingga keluar ekstrak cairannya. Setelah itu, bisa langsung Anda oleskan pada area wajah yang berjerawat. Sementara jika jerawat yang muncul berukuran besar, Anda bisa menggosokkan bawang putih di area yang berjerawat kemudian diamkan hingga semalaman. Cara lainnya, Anda juga bisa mengonsumsi bawang putih secara langsung atau dengan menghancurkannya kemudian mencampurnya ke dalam segelas susu, dilansir dari laman Livestrong. Namun, penting bagi Anda untuk menguji kecocokannya dengan kulit Anda terlebih dahulu, dengan mengoleskan di area kulit lainnya. Lalu lihat apakah menimbulkan reaksi pada kulit Anda. Tidak semua orang boleh pakai bawang putih untuk jerawat Meski terlihat cukup menjanjikan,

Anda tetap harus berhati-hati bila ingin mencoba cara alami yang satu ini. Marie Leger, M.D.,Ph.D, seorang dokter kulit sekaligus asisten profesor di New York City berpendapat bahwa mengoleskan bawang putih pada jerawat bisa mengakibatkan dermatitis kontak, peradangan kulit akibat iritasi. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki alergi bawang putih, atau bahkan pada orang yang tidak memiliki alergi bawang putih sama sekali tapi kulitnya tergolong sensitif. Pada orang yang kulitnya sensitif, mengoleskan bawang putih justru bisa “memanen” jerawat yang lebih banyak, bahkan hingga menyebabkan kulit terasa panas dan perih. Sebagai gantinya, para pakar kesehatan kulit lebih menyarankan untuk menggunakan cara lain yang sudah lebih teruji kemanjurannya untuk mengatasi jerawat membandel. Misalnya dengan krim hidrokortison yang bisa dibeli di apotek, lidah buaya, maupun obat yang mengandung asam salisilat dan benzoyl peroxide. Lagi-lagi, jangan lupa untuk menyesuaikannya kembali dengan keadaan kulit Anda dan konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kulit Anda. (int)

PT. CPI

Infotorial pt. cpi

Peduli Bencana, Ini Wujud Kepedulian PT Chevron “Chevron ingin mengulurkan tangan, membantu pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang berdampak besar terhadap kehidupan ribuan saudara-saudara kita di Lombok, Palu, dan Donggala.”

HEVRON IndoAsia Business Unit (IBU) hari ini mengumumkan kontribusi senilai total US$562.500 (sekitar Rp 8,4 miliar) untuk mendukung upaya pemulihan pasca gempa bumi dan tsunami di Lombok, Palu, dan Donggala, Ahad (7/10/18). Dari total kontribusi tersebut, senilai US$500.000 di antaranya dialokasikan oleh Chevron Corporate Global Community Fund melalui organisasi nirlaba internasional untuk kemanusiaan, Mercy Corps dan Save the Children. Sedangkan US$62.500 lainnya dialokasikan untuk bantuan tanggap darurat yang disalurkan melalui sebuah program bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta melalui organisasi nirlaba nasional Aksi Cepat Tanggap (ACT), masing-masing senilai US$37.500 dan US$25.000. Nilai kontribusi tersebut termasuk pengiriman

bantuan tim dokter Chevron ke Palu dan Donggala yang menjadi bagian dari Tim Medis SKK Migas dan KKKS. “Chevron ingin mengulurkan tangan, membantu pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang berdampak besar terhadap kehidupan ribuan saudara-saudara kita di Lombok, Palu, dan Donggala,” kata Managing Director Chevron IBU Kevin Lyon. “Doa yang tulus dari kami bagi mereka yang terdampak oleh bencana alam ini.” Jumlah kontribusi akan bertambah karena saat ini Chevron juga tengah mengumpulkan donasi tunai dari para karyawannya melalui program “Chevron Berbakti”. Chevron telah menyiapkan skema 1:1 matching fund, dimana Perusahaan akan menggandakan nilai donasi tunai yang terkumpul dari para karyawan. Total dana yang terkumpul akan ditambahkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok, Palu, dan Donggala.***

Karyawan Chevron Sumbang 1.000 Lebih Kantong Darah SEPANJANG tahun 2018 ini, karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) telah melaksanakan kegiatan donor darah di berbagai wilayah operasinya. Darah yang terkumpul mencapai lebih dari 1.000 kantong. Pada Rabu lalu (17/10), karyawan PT CPI dan mitra kerja di area operasi Libo di Desa Pauh Kecamatan Bonai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan kegiatan donor darah dan berhasil mengumpulkan 121 kantong darah. Libo, yang terletak sekitar 105 km dari Pekanbaru, merupakan salah satu wilayah operasi PT CPI. Di lokasi ini, dua kali dalam setahun, para karyawan secara rutin melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Dalam kegiatan sebelumnya pada bulan April lalu terkumpul 134 kantong darah. Sigid Kusworo, selaku Team Leader Plant Operation North Libo, mengatakan bahwa hampir 80 persen karyawan di Libo berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. “Dengan donor darah ini diharapkan agar semakin se-

hat dan fit. Sehingga karyawan lebih sehat”, kata Sigid. Karyawan PT CPI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru. dr Asmah, Koordinator Lapangan PMI Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa banyak manfaat dari donor darah. Salah satunya adalah menurunkan kolesterol. “Kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah,” jelasnya. “Kami sangat menghargai peran aktif PT CPI yang telah melaksanakan kegiatan positif ini.” Sementara itu, dalam aksi donor darah karyawan PT CPI di Duri pada 17 April 2018 lalu, terkumpul 338 kantong darah. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama karyawan PT CPI yang tergabung dalam ikatan alumni berbagai perguruan tinggi, di antaranya ikatan alumni Institut Teknologi Bandung, (ITB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Universitas Diponegoro (Undip) , Institut Teknologi Surabaya (ITS) , dan lain-lain. Kegiatan serupa

dijadwalkan pada bulan November mendatang. Di Rumbai, Rumbai Minas Women Network (Ikatan karyawan wanita di Rumbai-Minas) juga melaksanakan aksi donor darah pada 18 Juli lalu dan mengumpulkan 230 kantong darah. Sedangkan di Minas, Kabupaten Siak, para karyawan PT CPI dan mitra kerja mengumpulkan sekitar 180 kantong darah pada 11 April lalu. PT. CPI merupakan anak perusahaan Chevron Corporation sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT. CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas. Dengan inovasi dan komitmen karyawan yang sangat terampil dan berdedikasi, PT. CPI menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.***

PT. IKPP

Infotorial pt. IKPP

Ditampilkan, DMPA Arara Abadi APP Sinarmas di PE

APP Sinar Mas Berikan Ribuan Beasiswa dan Kesempatan “Penerima beasiswa keseluruhan adalah siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu, serta tinggal di desa sekitar wilayah operasional APP Sinar Mas dan mitra.”

SIA Pulp & Paper (APP) Sinar Mas memberikan lebih dari 10.000 beasiswa bagi pelajar tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, serta menerima lebih dari 1.000 orang tenaga kerja baru untuk menempati berbagai unit dan mitra usahanya. Hal ini merupakan bagian dari partisipasi APP Sinar Mas di Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) 2018 di Yogyakarta, yang juga turut dihadiri Presiden Indonesia Joko Widodo. “Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan memasuki bonus demografi dengan 70% penduduknya berada di usia produktif. Melalui beasiswa ini, kami berharap dapat men-

dukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang kehutanan sehingga dapat memperkuat daya saing dan inovasi produk kehutanan Indonesia,” ungkap Direktur APP Sinar Mas Suhendra Wiriadinata. Suhendra menambahkan, sejumlah beasiswa yang diberikan lebih dari 70%nya untuk pendidikan di Perguruan Tinggi. “Penerima beasiswa keseluruhan adalah siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu, serta tinggal di desa sekitar wilayah operasional APP Sinar Mas dan mitra,” tambahnya. APP Sinar Mas memberikan beasiswa melalui berbagai unit dan mitra usaha, di antaranya PT Arara Abadi, PT Wirakarya Sakti, PT Surya Hutani Jaya, PT Sebangun Bumi Andalas, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Pindo Deli Pulp and Paper, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, PT OKI Pulp & Paper, serta Yayasan Eka Tjipta Foundation. Sementara terkait kesempatan kerja, dalam festival tersebut APP Sinar Mas menerima lebih dari 1.000

tenaga kerja dari berbagai lulusan, meliputi Sarjana/Diploma III dan SMK/SMA yang akan ditempatkan di berbagai unit usaha dan mitra APP Sinar Mas. Lebih dari 40% diserap oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Indah Kiat sendiri merupakan salah satu unit usaha APP Sinar Mas yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai perusahaan penyerap tenaga kerja tertinggi untuk kategori industri pulp dan kertas pada Maret lalu. “Penerimaan tenaga kerja ini menjadi wujud komitmen APP Sinar Mas dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam hal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang kehutanan,” tutur Suhendra. Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin yang juga hadir di sana mengatakan, “Aktivitas pilar bisnis Sinar Mas di sektor kehutanan atau perkebunan diarahkan untuk menggandeng masyarakat sekitar tumbuh bersama.” Menurutnya, bukan sebuah kebetulan, perusahaan dibawah naungan APP Sinar Mas dan pemasoknya

beroperasi di wilayah yang jauh dari pusat kota dimana sebagian diantaranya menghadapi tantangan seputar layanan pendidikan dan kesempatan kerja. “Mereka lah yang menjadi fokus utama inisiatif kami di ranah ekonomi, sosial dan pendidikan,” ujarnya. Pada festival yang mengangkat tema “Hutan Lestari untuk Kemakmuran Masyarakat” ini, mitra pemasok APP Sinar Mas juga menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang menerapkan prinsip Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Salah satu mitra pemasok yang mendapat penghargaan adalah PT Satria Perkasa Agung yang beroperasi di Riau. “Kami bangga dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam Festival KPH dan PUSAKA 2018 yang diselenggarakan Kementerian LHK, ditambah lagi mitra pemasok APP Sinar Mas pun menerima penghargaan. Ini merupakan bukti komitmen kami selama ini terhadap Kebijakan Konservasi Hutan (FCP),” tutup Suhendra. (rls)

UNTUK mensukseskan dan berperan serta pada kegiatan Pelalawan Expo 2018 dalam rangka menyambut HUT ke-19 Kabupaten Pelalawan yang jatuh pada tanggal 12 Oktober? 2018 yang akan datang, PT Arara Abadi (PT AA) dan group usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) menampilkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan produk hilir lainnya seperti Kertas dan Tisue dalam booth (stan) pameran di Pelalawan Expo 2018. Kegiatan yang dibuka dan diresmikan oleh Bupati Pelalawan H.M. Harris juga dihadiri oleh Pimpinan Perusahaan PT AA-SMF Herwansyah dan Public Relations Nurul Huda serta tamu undangan lainnya. Masyarakat “bertumpah ruah” malam itu (Sabtu,6/10/2018), baik yang datang dari kota Pangkalan Kerinci atau dari daerah lain di Kabupaten Pelalawan. Sebagai penanggungjawab booth pameran PT AA-IKPP-APP Sinarmas Stephanus Adrianto yang didampingi Wakil Koordinator Alpian kepada media menjelaskan, telah menyiapkan tim dengan kekuatan 20 orang untuk melayani selama satu minggu, 6-12 Oktober 2018, pads Pelalawan Expo 2018. “Dalam booth ini kita tampilkan Program DMPA yang jadi salah satu unggulan dari sekian banyak nya unggulan Program Perusahaan untuk meningkat perekonomian masyarakat Riau dan pencegahan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) yang terjadi di Provinsi Riau, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konsesi dan operasional perusahaan terutama di Kabupaten Pelalawan,” jelasnya. Katanya lagi, Program DMPA APP Sinar Mas ini sudah dimulai sejak Tahun 2015 yang merupakan upaya perusahaan untuk memberdayakan masyarakat yang dikombinasikan dengan pelestarian alam dan lingkungan di sekitarnya. Melalui program ini, diharapkan masyarakat diarahkan mengelola lahan miliknya secara agroforestry dengan kegiatan cocok tanam seperti sayur dan buah, tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan olahan makanan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual sebagai sumber ekonomi. “APP Sinarmas memfasiltasi dimulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penyediaan peralatan, modal kerja, benih, pendampingan hingga membantu pemasaran”, demikian Stephanus menyampaikan. Dalam penanganan Karhutla di Provinsi Riau, selain melaksanakan Program DMPA, Perusahaan PT Arara Abadi dan Mitra APP Sinar Mas Menyediakan 3 Heli Water Bombing dengan 2 Unit Jenis Superpuma dengan Kapasitas 5000 Ltr/WB dan 1 Unit Jenis Bell dengan Kapasitas 1500-2000 ltr/WB baik membantu pemadaman areal dalam konsesi maupun di luar konsesi perusahaan dengan personel lebih 800 tenaga RPK Tim Reaksi Cepat yang telah tersertifikasi, juga dibantu hampir 2000 tenaga karyawan yang terampil yang setiap saat dapat diberdayakan, disamping Satelit, Tower Api, Drone, Fire truk, Pump Barge dan Air boat yang bisa beroperasi didarat maupun di air seperti rawa dan sungai. “Semuanya di bawah Komando APP Sinar Mas dan Koordinasi Satgas Karhutla Provinsi Riau dibawah Komando Dandrem 031/WB Brigjend TNI Sonny Aprianto dan Ka.BPBD Riau Edwar Sanger,” demikian Nurul Huda menambahkan.***

Pemerintah Kabupaten

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kuantan Singingi

Bupati Mursini Monitor Sejumlah Proyek Fisik TIDAK ingin hanya menerima laporan dari jajaran staf, Bupati Kuansing (Kuantan Singingi) langsung memonitor pekerjaan sejumlah proyek fisik. Pada Selasa (2/10/2018), sejumlah proyek yang ditinjau pengerjaannya oleh Bupati adalah revitalisasi/rehabilitasi gedung SDN 018 Koto Teluk Kuantan. Kemudian pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 3 Logas Tanah Darat terdiri dari DAK Labor IPA dan meubuler dan rehab gedung. Kedua proyek ini pengerjaannya telah mencapai 45 persen. Pada akhir September 2018, Mursini menjenguk korban begal sadis. Bupati Mursini mengutuk keras perbuatan pelaku begal yang dengan tega menghabisi anak kecil dengan cara yang begitu sadis. Kepada aparat penegak hukum, Bupati minta agar para pelaku dihukum setimpal sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kepada orangtua Fariz, Novrion beserta isteri dan seluruh keluarga almarhum yang ditinggalkan, H. Mursini berharap agar tetap tegar dan tabah menerima cobaan dari yang maha kuasa ini. Sabtu ( 29/9/2018 ) malam, Mursini menghadiri sidang DPRD Kuansing, yang akhirnya mengesyahkan APBD-Perubahan 2018. â&#x20AC;&#x153;Tidak sedikti waktu, tenaga , pikiran yang telah dkorbankan anggota dewan demi tercapainya kesepakatan bersama tentang perubahan APBD Kuansing 2018 ini. Inilah bukti dan komitmen Kita semua dalam menjaga dan mengembangkan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD,â&#x20AC;? katanya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemprov Sumut

Sumatera Utara

Pemprov Sumut dengan PLN Teken MoU Layanan Satu Pintu “Tercapainya target penanaman modal di Sumatera Utara tentunya akan secara signifikan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, mensejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.”

EMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan PT PLN Wilayah Sumut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Satu Pintu. Hal itu dilakukan dalam sinergi informasi penanaman modal dan kemudahan mendapatkan listrik untuk mewujudkan Sumut menjadi daerah tujuan pariwisata dan investasi. MoU tersebut ditandatangani Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah dan General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto di Balai Agung Astakona Kantor PLN

Wilayah Sumut, Jalan Yos Sudarso Nomor 284 Medan, Senin (1/10). Wagub Sumut Musa Rajekshah sangat mengapresiasi terwujud penandatanganan MoU tersebut. Karena kondisi kelistrikan di Sumut saat ini yang mengalami surplus. Hal ini sangat memungkinkan bagi PT PLN Wiayah Sumut untuk memberikan layanan pemenuhan kebutuhan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah. “Terutama memenuhi kebutuhan listrik untuk berbagai kegiatan usaha, baik yang telah ada (Existing) maupun yang akan berdiri,” ujarnya. Kondisi ini, lanjut Wagub, juga akan memberikan kepastian bagi para calon investor, baik dalam dan luar negeri mengenai ketersediaan energi listrik di daerah ini, untuk kebutuhan industri yang tentunya tidak sedikit. Hal ini juga semakin mendukung pencapaian target realisasi penanaman modal di Sumut yang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di-

targetkan sebesar Rp 2.364 triliun untuk tahun 2018. “Tercapainya target penanaman modal di Sumatera Utara tentunya akan secara signifikan menaikkan tingkat penyerapan tenaga kerja, mensejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara,” sebut Musa Rajekshah, sembari berharap kerjasama ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dilansir rri.co.id. Selain itu, dengan adanya penandatanganan MoU ini, diharapkan PT PLN Wilayah Sumut membuat rencana kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumut guna mendukung percepatan realisasi penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara. “Harapannya, melalui kerjasama ini kuantitas dan kualitas pelayanan masing-masing pihak kepada masyarakat luas semakin meningkat,” kata Musa Rajekshah. Musa Rajekshah juga berharap

kepada PT PLN Wilayah Sumut agar selain memenuhi kebutuhan listrik untuk industri maupun para investor, kebutuhan listrik untuk rumah tangga ataupun masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas. Sementara , Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Wiluyo Kusdwiharto pada kesempatan itu mengatakan kondisi kelistrikan Sumut saat ini yang semakin handal. Dengan beban puncak sekitar 2.150 MW pada sistem Sumbagut, PLN memiliki reserve margin sebesar 10-20% atau sekitar 300 MW. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018 juga menunjukkan bahwa pada tahun ini PLN akan memperoleh total penambahan suplai daya pembangkit sebesar 399 MW dan RUPTL 2020 menunjukkan angka penambahan daya pembangkit mencapai 1.680 MW. Sebagai informasi lanjut dia, bahwa pertumbuhan kwh jual di Sumut pada tahun 2018 mencapai 9%, dua kali lipat pertumbuhan kwh jual nasional yang baru mencapai 4%. “ Dengan kondisi ini, PLN siap mendukung Pemprov Sumut untuk menarik investor sebanyakbanyaknya, menumbuhkembangkan pariwisata dan perekonomian Sumut, dan menjadikan Sumut sebagai daerah tujuan investasi,” ujar Wiluyo.***

Pemprov Sumut Terus Genjot Pembangunan Berkelanjutan PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan perusahaan minyak asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) mendorong pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) di Indonesia, tepatnya di Sumut. Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berupaya untuk menyusun dan merencanakan program-program yang berkelanjutan dan jangka panjang. “SDG’s atau yang juga dikenal dengan pembangunan berkelanjutan sudah terkandung dan diatur oleh pemerintah dalam rencana pembangunan, dikoordinir oleh Bappenas dan didelegasikan pada tiap-tiap Bappeda,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta. Oleh sebab itu, Musa mengajak perusahaan-perusahaan swasta agar terus membangun corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, CSR tidak harus dalam bentuk dana, namun bisa dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah dan lainlain agar dapat terciptanya dampak yang berkelanjutan. “CSR di Sumut sudah benar-benar tepat sasaran, tidak ada masyarakat Sumut di sekitar daerah industri dan perusahaan yang hidup tidak layak,” ungkap dia. Meski demikian, lanjut Musa, membangun kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai jika hanya datang dari pemerintah dan swasta, tetapi juga masyarakat. Khususnya yang akan merasakan dampak langsung dari hasil pembangunan berkelanjutan. “Maka dari ini sangatlah penting agar masyarakat di sadarkan akan isu ini,” kata dia, dilansir merdeka.com. Sementara itu, General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara mengatakan, dukungan terhadap agenda SDGS terutama poin SDGs Nomor 17 yaitu, Kemitraan untuk Tujuan, sesuai arahan Kementerian PPN/ Bappenas. Untuk itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Universitas Trisakti, MM-Sustainability, melakukan pembinaan relasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan, sektor swasta, LSM dan individu. “Kami mendengar ajakan Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama membantu Indonesia menjaga komitmen guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun kami dari sektor swasta menyadari bahwa untuk mencapai SDGs adalah upaya kolektif dan tidak dapat dilakukan tanpa kolaborasi,” ujar dia.***

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab rohul

Rokan Hulu

Bupati Rohul Bantu Korban dengan Sembako

Warga di Pinggiran Sungai Diminta Waspadai Banjir

Dukung Penuh Tugas Pemda

Bupati Rohul Sampaikan Terimakasih pada Waaslog

“Saya mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada bapak Bupati dan seluruh Forkopimda dan masyarakat Rohul. Jika ada tutur kata selama ini yang salah, kami memohon maaf.”

CARA pisah sambut Dandim 0313/KPR dari Letkol Inf Beny Setiyanto pada Letkol Inf Aidil Amin SIP MI Pol, di pendopo rumah dinas Bupati yang berada di Desa Pematang berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Kamis malam (18/10/2018) berlangsung haru. Kegiatan dihadiri Bupati Rohul H Sukiman, Kapoles Rohul AKBP Muhammad Hasyim Risahondua SIK MSi, Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak SH MHum, Sekda Rohul H Abdul Haris? SSos MSi, para Prajurit Kodim

0131/KPR, Kepala Dinas, Badan dan kantor OPD Pemkab Rohul. Dandim 0313/KPR (pejabat lama) Letkol Inf Beny Setiyanto didampingi ibu dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada Bupati dan seluruh Forkopimda dan masyarakat Rohul. “Saya mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada bapak Bupati dan seluruh Forkopimda dan masyarakat Rohul. Jika ada tutur kata selama ini yang salah, kami memohon maaf,” kata Letkol Inf Beny Setiyanto. “Dengan berakhirnya masa jabatan

saya sebagai Dandim 0313/KPR dan nantinya akan menjabat di tempat yang baru sebagai Waaslog di Kostrad. Jika ingin berkunjung, silahkan singgah ke tempat kami, kami akan membuka pintu seluas-luasnya,” tuturnya. Sementara itu, Dandim 0313/KPR (pejabat baru) Letkol Inf Aidil Amin SIP MI Pol mengharapkan dapat diterima warga di kabupaten Rokan Hulu. “Kami berharap sekali bisa diterima sebagai warga di Rohul ini Pak Bupati,” ungkap Letkol Inf Aidil Amin. “Kami mohon dukungan, arahan dan bimbingan dari seluruh pemerintah yang hadir pada saat ini,” harapnya. Bupati Rokan Hulu H Sukiman dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Waaslog yang telah mendukung tugas pemda. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Waaslog yang telah mendukung tugas pemda, semoga ditempat yang baru nanti, diberikan barokah oleh Allah Subahannahu wa Ta’ala, Itu yang kita harapkan,” jelas H Sukiman dalam kata sambutanya. “Seorang pemimpin harus hati-hati dalam memimpin dan berkata. Kalau tidak, nanti bisa membuat sesuatu yang negatif kepada yang lain,” tegas Bupati Rohul. “Ambillah yang baik dan pelihara hubungan baik kepada atasan dan bawahan. Mari kita tingkatkan persaudaaraan antara kita semua. Selamat bertugas kepada Waaslog di tempat yang baru, dan pejabat yang baru mari kita bekerja bersama di Rohul,” tutup H Sukiman. (drc/e2)

BUPATI Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Hj Penny Herawati membagikan Paket sembilan bahan Pokok kepada korban banjir yang melanda di beberapa desa di Kecamatan Bonai Darussalam, Kamis (18/10/2018) sore. Saat melakukan peninjauan, H Sukiman didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sekda Rohul H Abdul Haris, Kepala Dinas kesehatan, Kadis Sosial,Camat Bonai Darussalam Setiono,Kapolsek Bonai Darussalam Iptu Riza Effyandi SH, Kapos Bonai Peltu M Sitepu, Staf badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul beserta 21 orang Anggotanya. Kemudian 8 orang dari anggota Dinas Sosial Rohul serta sejumlah Personil Polri Selain meninjau korban banjir di Bonai Darussalam, Bupati Sukiman juga menyalurkan bantuan bahan pangan atau Sembako dari Pemkab Rohul, seperti beras, susu, ikan kaleng, minyak goreng, biskuit, dan mie instan. Di sela peninjauan tersebut, Sukiman mengatakan banjir melanda kawasan Bonai suda?h biasa setiap tahunnya. Meskipun demikian, Bupati mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana banjir. Menurutnya, banjir bisa datang kapan saja, dari itulah masyarakat harus selalu waspada. “Apalagi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai agar berhati-hati, bisa saja air naik ke rumah dan menghanyutkan barang-barang berharga,” jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar menyelamatkan barang berharganya ke tempat yang lebih aman,” pintanya. Sukiman juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, karna banjir juga sudah memakan korban mennggal duna di Rokan IV Koto, untuk itulah para orang tua diharapkan waspada dan terus mengawasi aktivitas buah hatinya.

Setelah melakukan peninjauan ke lorong lorong Desa yang tertimpa musbah Banjir ?dengan menggunakan perahu bersama ibu Bupati yang di dampingi Kapolsek Bonai Ds Iptu Riza, Bupati juga menyempatkan diri untuk melihat langsung jalan penghubung antara Bonai – Duri yang sempat lumpuh akibat genangan air, “Soal tergenangnya ruas jalan yang menghubungkan Rohul – Rohil Sukiman mengakui memang belum bisa dilalui,yang jelas harus tetap waspada karena banjir ini jika intenstas curah hujan masih tinggi, kemungkinan

banjir bisa bertambah mudah mudahan bantuan bahan pangan ini bisa membantu merngankan beban masyarakat “Pintanya. Sementara laporan yang berhasil dihimpun dari Polsek Bonai DS, rumah yang terendam banjir ?terdiri dari Desa Bonai 315 KK, DesaTeluk Sono160 KK ?Desa sontang. 305 KK, Desa Kasang Mungkal 150 KK, Desa Teluk Sono 160 KK, dan 2 unit Masjid. di Desa Sontang, serta 1 unit Sekolah Dasar (SD) No 03 di desa Kasang Mungkal hingga berta ini di upload masih terendam banjir. (rac/e2)

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Tiga Petinggi Inhu Terlibat Aneka Kegiatan Berbeda

EBANYAK tiga petinggi di Pemkab Inhu (Indragiri Hulu) terlibat dalam aneka kegiatan yang berbeda. Bupati Inhu H. Yopi Arianto misalnya memimpin rapat bersama dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhu pada Senin (22/10/2018). Pada saat rapat tersebut, Bupati Inhu juga turut didampingi Sekda Inhu, Hendrizal. Pada Jumat (26/10/2018), Bupati

Yopi melaksanakan Saalat Jumâ&#x20AC;&#x2122;at berjamaah sekaligus meresmikan Masjid AlMukminin, Jl. Petani, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Jumat (26/10/2018). Turut hadir bersama Bupati beberapa Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat Pasir Penyu, Camat Lirik serta para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Khairizal selalu mengi-

kuti perkembangan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) panjat tebing kelompok umur tahun 2018 di Kabupaten Inhu. Dirinya juga turut hadir menyaksikan para atlet junior itu bertanding meraih prestasi. Tidak hanya menyaksikan saja, namun Khairizal juga turut memberikan dukungannya kepada para atlet-atlet tersebut, terkhusunya ketika atlet yang berasal dari Riau bertanding.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Kep Meranti

Kepulauan Meranti

APBD-P 2018 Disahkan Rp1,109 T, Wabup Meranti Sampaikan Terimakasih ke DPRD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 Kepulauan Meranti telah disahkan sebesar Rp1,109 triliun. Angka ini turun sekitar Rp68,2 miliar dari target Rp1,178 triliun. Pengesahan APBD-P 2018 Kepulauan Meranti berlangsung di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak Selatpanjang, Jumat (28/9/2018).

dapun rincian APBD-P 2018 Kepulauan Meranti yang telah disahkan sebagai berikut: Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp1.109.959.100.614. Turun sebesar Rp68.241.607.758 dari target sebelumnya sebesar Rp1.178.200.708.372. Rinciannya: a. PAD sebesar Rp80.462.656.454, turun sebesar Rp697.343.546 dari sebelumnya Rp 81.160.000.000. b. Dana Perimbangan sebesar Rp816.823.957.398, turun sebesar Rp35.548.934.602 dari sebelumnya Rp852.372.892.000. c. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp212.672.486.762, turun sebesar Rp31.995.329.610 dari sebelumnya Rp244.667.816.372. d. Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp1.088.116.496.645, turun sebesar Rp42.699.917.226 dari sebelumnya Rp1.130.816.413.871. e. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp7.157.396.031 turun sebesar Rp7.842.603.969 dari sebelumnya Rp15.000.000.000. Adapun beberapa catatan dari pihak legislatif (Banggar) terhadap APBD-P 2018 yang dibacakan Yekti Handayani antara lain: 1. Penurunan PAD Kepulauan Meranti sebesar Rp660 juta lebih harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, perlu dilakuan usaha serius dalam menggali potensi pendapatan daerah lainnya. 2. Penurunan dana perimbangan sebesar Rp35 miliar lebih dan penurunan lain-

lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31 miliar lebih harus disikapi dan diantisipasi pada pengaggaran tahun berikutnya. Sehinggga tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Merekomendasi target secara lebih realisatis agar sisa perhitungan tahun sebelumnya didapat angka valid dan realistis dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menutupi defisit anggaran tahun berjalan. 4. Merekomendasikam anggaran terhadap pegawai honorer dan hibah guru agama Kemenag dapat menjadi catatan penting bagi pemerintan untuk tetap dianggarankan. Agar tidak menimbulkan rasa was-was dan ketidakpercayaan masyarakat. “Hal itu penting karena para honorer ini tak lain adalah putra-putri Meranti dan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Yekti, dilansir cakaplah. com. Terakhir, Banggar DPRD Meranti mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti yang tidak merumahkan tenaga honorer dengan tetap menganggarkan gaji honorer

dalam APBD. Baggar berharap beberapa catatan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Pemda. Sebab, rekomendasi dan catatan itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari persetujuan pengesahan APBD-P tahun 2018. Menyikapi pengesahan tersebut, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dalam menangkap aspirasi yang dibutuhkan oleh rakyat. Apa yang diputuskan merupakan semangat dalam rangka memperbaiki nasib Meranti kedepan menjadi lebih baik lagi. Mengenai catatan dewan kepada Pemda Meranti, dikatakan H Said Hasyim lagi, akan ditindaklanjuti, seperti peningkatan PAD dengan tidak memberatkan rakyat. Selanjutnya akan berupaya mengantisipasi kekurangan transfer dana dari pusat dan provinsi. Besar harapan Said Hasyim dengan terbukanya isolasi daerah akan dapat mendongkrak investasi dan menggeliatnya ekonomi yang akan berdampak pada pen-

ingkatan PAD. Begitu juga tentang honorer. Pemkab Meranti meski sulit akan tetap berkomitmen tidak merumahkan honorer yang lebih kurang berjumlah 4.000 orang lebih. Namun dengan catatan pegawai honor harus jelas kerja dan kinerjanya. Karena saat ini Pemda Meranti tengah melaksanakan kegiatan menggunakan pendekatan SAKIP. Begitu juga sebaliknya pegawai santaisantai semua kerjaan diberikan kepada honorer. “Kita sepakat tidak memberhentikan honorer asalkan jelas kinerjanya. Agar sesuai dengan ruh dan tidak mencederai hati masyarakat,” kata Said Hasyim. Begitu juga guru honorer Kemenag, Pemda Meranti komit menjadikan Meranti sebagai negeri Madani yang mengutamakan pendidikan agama. Namun pola pembayaran honor menurut Said Hasyim harus jelas jangan sampai mubazir dan tidak efektif. “Jangan sampai satu guru hanya mengajar empat murid. Terlalu banyak guru, saya sangat berpendapat membantu para guru agama ini,” ucapnya, dalam paripurna yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Meranti H Taufikurrahman dan Muzamil. Terlihat juga para ketua dan anggota fraksi. Ketua komisi dan anggota DPRD, perwakilan Koramil 02 Tebingtinggi, Sekwan Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala Bappeda Meranti H Maamun Murod, Kepala Badan Pengelola Keuangan Drs Bambang Supriyanto MSi dan jajaran pejabat eselon II, Kepala Bagian Humas Pemkab Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Drs Husni Gamal dan Jajaran pejabat eselon III serta undangan lainnya. Dalam paripurna itu juga terungkap, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Saat pengesahan Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jumat (28/9/2018), PAD Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebesar Rp 80.462.656.454. Padahal pada APBD Murni 2018, PAD Ka-

bupaten Kepulauan Meranti diproyeksikan sebesar Rp 81.160.000.000, turun sebesar Rp 697.343.546. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim menjelaskan, penurunan PAD tersebut terjadi lantaran adanya sumbersumber PAD yang tidak lagi diperkenankan oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada pula potensi-potensi PAD yang belum memiliki payung hukum. “Seperti retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tak bisa ditarik lantaran belum ada payung hukum, kemudian retribusi HO yang sudah tidak dihapus. Itu yang membuat PAD turun,” ujar Said Hasyim, dilansir tribunmeranti.com. Lagi pula kata Said Hasyim, revisi tarif pada Perda Pajak dan Retribusi baru saja disetujui Kemendagri. Sehingga Perda tersebut belum berdampak pada peningkatan PAD saat ini. “Baru bulan lalu disetujui oleh Kemendagri, jadi dampaknya belum nampak pada tahun ini,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Kamis (27/9/2018), seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Meranti menyatakan mengapresiasi Nota Keuangan APBD-P Meranti 2018. Apresiasi itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD-P Meranti 2018, Kamis (27/9/2018). Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Meranti, H Taufikirrahman didampingi Wakil Ketua H Muzamil dihadiri Wakil Bupati Meranti, Drs H Said Hasyim. Turut hadir Asisten III Sekda Meranti H Rosdaner, Kepala Bappeda Meranti Makmun Murod, Inspektor Drs Suhendri dan Jajaran Pejabat Eselon II lainnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Husni Gamal, dan jajaran Pejabat Eselon III lainnya. Pandangan Fraksi disampaikan oleh Legislator sebagai berikut, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Marhisyam S.Kom, Fraksi Gerindra PKS Muzakir, Fraksi Demokrat Bulan Bintang Lindawati, PPP Plus PKB Taufiek, Fraksi Golkar Fauzy SE, PDI Perjuangan Azni SH, Fraksi Hanura Mikwan. Dari pantauam Media Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan

APBD-P Meranti Tahun 2018, menyimpulkan semua Fraksi mengucapkan apresiasi dengan catatan sebagai berikut Diawali dengan penyampaian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Pidato Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBD-P Tahun 2018, Marhisyam menjelaskan Fraksinya memberikan catatan seperti setiap OPD hendaknya melaksanakan prorgam yang tidak merakyat, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tersisa, berbasis kinerja yang mampu mensejahterakan masyarakat, tidak menimbulkan kecemburuan dna ketimpangan ditengah masyarakat. Dan terakhir mengucapkan selamat mengemban amanah. Rincian RAPBD-P Meranti sebagai berikut Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp. 1.109.959.100.614 turun sebesar Rp. 68.241.607.758 dari sebelumnya sebesar Rp. 1.178.200.708.372. Selanjutnya Fraksi Gerindra PKS disampaikan oleh Muzakir, sangat mengapresiasi Nota Keuangan APBD-P Meranti Tahun 2018 meskipun terjadi sedikit keterlambatan dan Fraksi Gerindra PKS berharap, kekurangan itu tidak terulang lagi agar proses pembahasan APBD-P berjalan maksimal. Terkait pengurangan APBD-P Tahun 2018, Fraksi Gerindra PKS mempertanyakan kinerja Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya OPD terkait dalam memaksimalkan Potensi PAD. Fraksi Gerindra PKS pada kesempatan itu juga mengarediasi alokasi anggaran untuk Tenaga Honorer menimbang sulitnya mencari pekejaan di negeri Sagu saat ini. Dikatakan Muzakir Tenaga Honorer masih diperlukan untuk mendukung tugas tugas Pemerintahan. Selain itu juga mengusulkan penganggaran untuk gaji Guru Honorer Kemenag. Terakhir Fraksi Gerindra PKS memin ta Pemerintah Daerah lebih proporsional dalam melakukan pengetatan belanja daerah seperti belanja pegawai, barang dan jasa serta modal se-efisien mungkin dengan tidak mengurangi standar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. (adv/hms/e2)

Pemerintah Kabupaten

Advertorial Pemkab Inhil

Indragiri Hilir

Bupati Inhil Genjot Peningkatan Nilai Jual Kelapa Karena merupakan sebuah wilayah otonom yang sebagian besar penduduknya menggantungkan sumber ekonomi pada komoditas kelapa, tugas yang diemban oleh Bupati Inhil (Indragiri Hilir) Drs. HM Wardan MP bersama jajarannya adalah bagaimana meningkatkan nilai jual kelapa, yang kelak berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

alah satu gagasan baru yang diterapkan Pemkab Inhil adalah pengadaan pengolahan produk turunan kelapa. Program ini rencananya akan dilaksanakan Pemkab Inhil dengan menggandeng The Green Coco Island. Komunitas The Green Coco Island (TGCI) ini merupakan lembaga yang dimotori Prof Wisnu Gardjito, yang juga dikenal sebagai profesor kelapa. Dan Bupati Inhil HM Wardan telah menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama pengolahan produk turunan kelapa beberapa waktu lalu di Depok. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar pertemuan dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI), Selasa 28 Agustus 2018 siang, di Aula Pertemuan Lantai V (Lima) Kantor Bupati Inhil, Tembilahan. Pertemuan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dengan didampingi Sekretaris Daerah, H Said Syarifuddin dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. Tujuan pertemuan guna membahas tentang teknis pelaksanaan beberapa poin yang disepakati dalam Nota Kesepahaman kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Inhil dengan The Green Coco Island. Bupati secara langsung menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai leading sector implementasi kerjasama dengan The Green Coco Island. Dan Bupati Wardan berencana mencantumkan pengolahan produk turunan kelapa sebagai sub program dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Pengolahan produk turunan kelapa akan dilakukan dalam skala rumah tangga atau home industry. “Saya tegaskan, ini menjadi sebuah solusi agar masyarakat petani tidak lagi menjual kelapa bulat, melainkan kelapa yang telah diolah menjadi produk,” jelas Bupati. Untuk badan hukum yang menaungi industri skala rumah tangga produk turunan kelapa ini, Bupati Inhil HM Wardan mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 197 Desa se - Kabupaten Inhil secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 dan 2019. “Tahap awal 100 BUMDes harus siap tahun ini. Tahun depan menyusul sisanya,” ucap Bupati. Mengenai konsep produksi dengan badan hukum koperasi sebagaimana

yang digagas oleh The Green Coco Island, Bupati mempersilakan tim penggerak The Green Coco Island untuk mendirikan koperasi yang dimaksud. Setelah itu, Dia menyarankan untuk koperasi tersebut berhimpun bersama BUMDes yang telah dibentuk guna memaksimalkan produktifitas produk “Disamping persiapan kelembagaan itu, kami selaku Pemerintah Kabupaten Inhil juga akan mempersiapkan regulasi dan tim teknis untuk implementasi kerjasama tersebut,” ungkap Bupati, dilansir riauonline.co.id. Secara umum, Bupati menyebut, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk merealisasikan kerjasama pengolahan produk turunan kelapa sebagaimana yang telah disepakati dengan The Green Coco Island. “Kami serius dalam hal ini. Sebab, permasalahan kelapa ini telah menjadi fokus Saya sejak awal menjabat pada tahun 2013 silam,” papar Bupati. Masih dalam upaya yang sama, Bupati Wardan menyambangi kediaman ahli kelapa dunia, Prof Wisnu Gardjito, Sabtu 25 Agustus 2018 di Depok, Jawa

Barat. Pertemuan antara Bupati Inhil, HM Wardan dengan Prof Wisnu Gardjito dilakukan dalam rangka pemaparan tentang tata cara kerja sama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik - Olah - Jual - Untung (Pelaju). Pemaparan tersebut, spesifik berkutat di seputar persoalan pengolahan kelapa sampai ke penyediaan pasar 1600 produk turunan kelapa karya Prof Wisnu. Pemaparan disertai juga dengan estimasi biaya yang efisien guna meningkatkan nilai jual kelapa. Bupati Inhil, HM Wardan mengaku senang setelah mendengarkan pemaparan dari Prof Wisnu. Dia mengatakan, keinginannya untuk ‘menduniakan’ kelapa Kabupaten Inhil kian besar. “Saya semakin optimistis terhadap penyelesaian permasalahan fluktuasi harga kelapa dengan hadirnya Prof Wisnu di tengah - tengah masyarakat petani kelapa kita,” ujar Bupati. Untuk lebih serius dan fokus dalam upaya mencari solusi atas kebuntuan persoalan fluktuasi harga kelapa, dikatakan Bupati, rencananya Prof Wisnu untuk sementara akan tinggal di Kabupaten Inhil. Atas hal tersebut, Bupati berjanji untuk menyediakan akomodasi, seperti tempat tinggal dan keperluan lainnya bagi Prof Wisnu Gardjito. Sekda Inhil, H Said Syarifuddin yang turut hadir kala itu, mengucapkan terima kasih kepada Prof Wisnu Gardjito yang telah meluangkan waktu dan tenaga demi tercapainya stabilitas harga kelapa di Kabupaten Inhil. Dia mengaku begitu antusias mendengar rencana Prof Wisnu Gardjito yang akan tinggal di Inhil dalam upaya penyelesaian persoalan fluktuasi harga kelapa. “Namun, untuk jangka pendek, yang begitu Saya harapkan, Pemkab Inhil bersama Prof Wisnu dapat menemukan solusi terkait harga kelapa yang turun drastis saat ini,” tukas Sekda. Usai pemaparan, Bupati atas nama

Pemerintah Kabupaten Inhil bersama Prof Wisnu Gardjito menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengolahan kelapa terpadu dengan model Petik - Olah - Jual - Untung (Pelaju). Menurut Prof Wisnu Gardjito selaku Direktur PT Improvement Institute, pengolahan dan pemasaran produk turunan kelapa secara besar-besaran akan mampu mengatasi permasalahan harga jual kelapa yang fluktuatif di tataran petani. Karena meningkatnya permintaan melalui pola pemberdayaan masyarakat. “Tentunya konsep yang kita tawarkan adalah melalui pendirian koperasi yang dikelola langsung oleh masyarakat,” ungkapnya, dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat eselon II dan III itu. Sekadar untuk diketahui, sektor perkebunan kelapa akan tetap menjadi program unggulan di masa kepemimpinan HM Wardan di periode kedua mendatang. Ia juga menargetkan untuk mendirikan industri pengolahan produk turunan berbahan baku kelapa di kawasan perdesaan.Hal ini dipaparkan Bupati Inhil, HM Wardan dalam rapat pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Inhil tahun 2018-2023, beberapa waktu lalu. Industri-industri yang akan dikembangkan di desa-desa, diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor perkebunan kelapa yang telah menjadi ‘primadona’ pendapatan bagi sekitar 70 persen masyarakat Kabupaten Inhil. Bupati mengungkapkan, revitalisasi sektor perkebunan kelapa tetap menjadi fokus. Hulu sektor perkebunan kelapa tetap akan mendapatkan ‘sentuhan’ program, seperti pembangunan tanggul, peremajaan dan lain sebagainya. “Tentunya, tujuan akhir program di sektor perkebunan kelapa ini adalah kesejahteraan bagi masyarakat petani kelapa kita. Terlebih dengan kondisi volatilitas harga kelapa yang tinggi seperti beberapa wak-

tu belakangan ini,” papar Bupati. Dengan rapat pembahasan yang dilaksanakan ini, Bupati berharap penuh kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung sepenuhnya implementasi program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Inhil 5 tahun mendatang. “Tanpa sinergitas dari masing - masing OPD tentu cita - cita kita yang nanti kita wujudkan dalam Visi dan Misi Inhil 5 tahun ke depan itu tak akan terwujud. Makanya, Saya minta agar nanti OPD terkait dapat saling bersinergi mendukung ini,” tukas Bupati. H Syamsuddin Uti yang turut hadir dalam rapat pembahasan tersebut mengaku telah memiliki Visi tersendiri selaku Wakil Bupati nantinya. Dia berkomitmen akan membantu secara maksimal kinerja Bupati Inhil terpilih, HM Wardan. Menurutnya, dengan pengalamannya di bidang bisnis dan relasi yang dimiliki, Dia akan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kinerja kepemerintahan Kabupaten Inhil. “Saya akan coba mengunjungi Kementerian di Pusat untuk lobi - lobi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil,” ujar H Syamsuddin Uti yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta rapat. Dengan komitmen yang dibangun dan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah, H Syamsuddin Uti meyakini, kemajuan daerah Kabupaten Inhil akan dapat diraih. Secara keseluruhan, dikatakannya, Visi Kabupaten Inhil menjadi Kabupaten Maju, Bermarwah dan Bermartabat pun akan terwujud. “Selama ini kinerja Bapak Wardan sudah sangat bagus, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Dengan hadirnya Saya selaku Wakil Bupati, kita tentu mempunyai ekspektasi lebih untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Inhil secara keseluruhan dapat lebih baik lagi,” tandas H Syamsuddin Uti. (adv/ hms/e2)

PT RAPP

Berbagai Upaya Dilakukan RAPP untuk Majukan Agribisnis di Riau “Selama ini kami menjalankan pertanian dengan kemampuan dan pengetahuan seadanya. Ke depan kami akan menerapkan sistem pertanian yang telah kami pelajari disini, semoga mendapatkan hasil lebih meningkat.”

IAPA bilang PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) hanya terpaku dengan usaha yang menjadi basis kegiatannya di Riau? Sejumlah upaya dan langkah dilakukan oleh perusahaan multi-nasional itu untuk memberi kontribusi bagi Riau, termasuk dalam mengembangkan kegiatan agribisnis masyarakat di daerah ini. Lihatlah, sebagai salah satu contoh, sebanyak 43 petani dari empat desa di dua Kecamatan, yakni Merbau dan Tasik Putri Puyu, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Pelatihan Lapangan Pertanian dan Budidaya Nanas yang diselenggarakan oleh Com-

munity Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mendapatkan pelatihan ini, Agus Efandi mengaku sangat tertarik dengan pelatihan yang diadakan RAPP. Sebab, banyak ilmu yang ia dapatkan dari pelatihan ini. “Kami merasa beruntung dapat mengikuti pelatihan ini, banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang kami dapatkan. Selama ini kami menjalankan pertanian dengan kemampuan dan pengetahuan seadanya. Ke depan kami akan menerapkan sistem pertanian yang telah kami pelajari disini, semoga mendapatkan hasil lebih meningkat,” tutur Agus.

Advertorial PT RAPP

CD Koordinator estate Pulau Padang, Mahmud Hasyim menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas petani dalam memaksimalkan potensi lahan dan budidaya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. “Pertanian dan budidaya nenas yang dijalankan oleh petani saat ini sudah baik. Dengan pelatihan yang diberikan kedepan para petani dapat menjalankan pertanian dengan metode yang lebih baik sehinga hasil produksinya lebih optimal dan berkualitas,” ujar Mahmud. Mahmud menambahkan bahwa budidaya nenas ini merupakan program pertanian one village one commodity (OVOC) dimana setiap desa mempunyai satu komoditas tanaman ungggulan. “Saat ini nenas menjadi pilihan petani untuk dikembangkan dan kami memberikan dukungan. Harapan kedepannya para petani serius dan berhasil sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani,” sambung Mahmud. Selama pelatihan berlansung para peserta sangat antusias mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Instruktur, mulai dari penyiapan lahan, pemilihan bibit yang baik, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemanenan. Selanjutnya para perserta juga melakukan dialog interaktif dengan instrukur agar lebih memahami materi yang diberikan. Di bagian lain, masyarakat Desa

Teluk Paman Timur, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar memilih budidaya jeruk manis. Hal ini tersebut diucapkan oleh Kepala Desa Teluk Paman Timur, Amiruddin. Dipilihnya budidaya jeruk manis karena melihat kondisi geografis yang baik. “Kami bersyukur telah dibantu oleh PT RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper-red) yang telah memberikan pelatihan kelompok tani kami yang bernama Air Terjun. Semoga bisa dimanfaatkan dengan benar sehingga bisa panen yang banyak,” tutur Amiruddin. Selain memberikan pelatihan, Amiruddin mengatakan RAPP telah memberikan bantuan berupa bantuan ribuan bibit jeruk, pupuk, pestisida, obat-obatan untuk Desa Teluk Paman Timur. Amiruddin mengatakan budidaya ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjadikan Desa Teluk Paman Timur menjadi sentral jeruk manis. “Kami sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh RAPP selama ini. Sangat bermanfaat oleh kelompok tani kami,” tuturnya. Koordinator Region Community Development (CD) Program, Syafri Edi mengatakan dukungan yang diberikan perusahaan merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan masyarakat di sekitar daerah operasional. Ia juga mengapresiasi terhadap masyarakat desa yang telah berani menjadikan desanya sentral jeruk manis. “Budidaya jeruk manis ini bisa menjadikan penghasilan baru bagi masyarakat. Perusahaan juga tidak ingin berkembang sendirian, tetapi masyarakat sekitar daerah operasionalnya juga harus berkembang. Sesuai dengan prinsip perusahaan harus baik untuk masyarakat (Community), negara (Country), iklim (Climate), pelanggan (Costumer), dan perusahaan (Company),” katanya. Sedangkan masyarakat Desa Talontam, Kecamatan Benai kembangkan budi daya pisang batu seluas 2 hektar bekerjasama dengan PT. RAPP dan pengusaha pisang kipas Pekanbaru. Hal ini disampaikan Dasmuri Putra, SP Kasubag Peliputan Rabu (10/10/2018) pagi, menurut Dasmuri. Wujud nyata dari kerjasama tersebut, dilakukan penandatanganan MoU oleh Kepala Desa Talontam R Helpi Alfonso bersama pengelola pisang kipas jalan Kuantan Pekanbaru, selasa (9/10/2018) kemarin. Penandatanganan ini disaksikan langsung Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si, Direktur LPPM UR Prof. DR. Harlen, MM dan Direktur CSR PT. RAPP

Marzum Hamid.) di Desa Talontam Benai. Kerjasama ini, juga merupakan tindak lanjut MoU Pemkab Kuansing dengan Univeritas Riau (UR) 2 November Tahun 2017 lalu di Pekanbaru, saat itu digelar seminar lokakarya pemanfaatan sungai dan bantaran sungai di Pekanbaru. Direktur LPPM UR Prof. DR. Harlen mengatakan, bahwa pihaknya sudah menetapkan dua desa di Kuansing untuk dijadikan sentra penanaman pisang, Talontam, Benai dan Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik. Tujuan dari kegiatan ini, menurutnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong yang ada di bantaran sungai Kuantan. “Ada banyak program dan kegiatan yang dirancang LPPM UR untuk pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sungai dan bantaran sungai Kuantan. Salahsatu-

nya adalah penanaman pisang batu ini,” terang Harlen, sebagaimana dilansir riauterkini.com. Kepala Desa Talontam R Helpi Alfonso menjelaskan, untuk penanaman pisang batu ini, pihaknya menyediakan lahan seluas 2 hektare terdiri dari dua bidang lahan dengan luas masing-masing lahan 1 hekatare. “Jumlah tanaman untuk 1 hektare nya adalah 350 batang. Jadi yang akan kita tanam nantinya ada 700 batang pohon pisang,” jelasnya. Kepada pihak Pemkab Kuansing dan LPPM UR yang memfasilitasi kerjasama ini, ia menyampaika terimakasih Begitu juga dengan PT RAPP yang membantu bibit pisang melalui program CSR. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengusaha pisang kipas Pekanbaru, karena begitu pisang ini panen nantinya langsung diambil oleh mereka. Artinya pangsa pasarnya sudah jelas,” tutur Helpi.***

Pemerintah Kabupaten

advertorial Pemkab Bengkalis

Bengkalis

DLH Bengkalis Terus Lakukan Upaya Wujudkan Kota yang Bersih, Indah dan Asri Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitas yang menyertainya menimbulkan sejumlah dampak. Terutama di kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa sejumlah masalah ikutan, antara lain persampahan. Tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis.

ersampahan menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan dan perlu dilakukan penanganan secara serius dan terarah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk. Sebab, bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, persoalan sampah bukan tidak mungkin akan mendatangkan persoalan lain yang tidak kalah beratnya, seperti menjadi sumber penyakit atau bau yang tidak sedap. Permasalahan sampah yang sering timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai.

Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah ini akan membawa akibat berantai bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, bau busuk, tersumbat saluran drainase dan aliran sungai. Tidak seimbangnya sarana persampahan serta pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal. Dalam penanganan masalah perkotaan, kinerja pengelola sampah sangat menentukan wajah dari suatu kota. Semakin baik sistem kinerja pengelolaan persampahan, maka semakin bersih kota tersebut dan sebaliknya. Pemerintah Kabupaten (Pemka) Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bengkalis terus berbenah dalam melakukan penanganan sampah. Dalam rangka pengelolaan sampah dan pelestarian

lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah daerah kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya – upaya sosialisasi mengenai Sosialisasi Pengenalan Penghargaan di Bidang Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di wilayah pesisir kepada Masyarakat Peduli Lingkungan di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupat Utara dan Kecamatan Bantan, Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan berbudaya Lingkungan) kepala sekolah – sekolah se Kabupaten Bengkalis, ucap Agus Susanto, Kasi Lingkungan Hidup Bengkalis. Selain itu,”sosialisasi Program kampong Iklim kepada Kelompok Masyarakat/RW/KWT/Desa/kelurahan, Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan pengendalian Pencemaran Air Bagi pelaku Usaha dan/atau Kegiatan se Kabupaten Bengkalis, serta sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bi-

dang Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga Sosialisasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (LB3),”. Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Pengelolaan sampah yang dilakukan melalui tahap yaitu pengumpulan sampah, pengelolaan di TPS, pengelohan sampah skala kawasan, pengangkutan sampah, dan pengelolaan TPA. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat selain meningkatkan jumlah timbulnya sampah, juga mempengaruhi keberagaman jenis dan karakteristik sampah. Adapun jenis komposisi sampah yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah sampah organik (73,35%), kertas, kayu, kain/testil, karet/kulit, plastic, logam, gelas/kaca, limbah B3, dan lain-lain, cakapnya. Agus juga menjelaskan, timbulnya masalah persampahan di Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah. Sejauh ini perilaku masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah di lahan terbuka, dan tidak memanfaatkan kembali sampah. Perilaku masyarakat tersebut dapat mempengaruhi mencemari lingkungan dan berpengaruh terhadap derajat kesehatannya sendiri. Seharusnya masalah sampah tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat, harapnya.

Masih kata Agus, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Hal ini di dukung dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.Perbaikan tata kelola lingkungan. Pemerintah daerah menyadari adanya peningkatan limbah domestik atau limbah rumah tangga khususnya yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu pemerintah daerah telah membuat program dalam menghadapi munculnya isu sampah tersebut. Program-program tersebut di antaranya adalah penyediaan sarana lokasi penampungan sampah TPS dan TPA termasuk memperluas area tempat pemprosesan akhir (TPA), membangun bank sampah, penyediaan prasana pengelohan sampah perkotaan, penanggulangan sampah dengan sistem modul di pedesaan/kota kecil, pengelohan dan penanganan air limbah dan drainase perkotaan dan pedesaan, dan perbaikan kawasan pasar tradisional, cakap Agus. Terpisah, Hj Aisyah, anggota DPRD Bengkalis dari Praksi Golkar daerah pilihan (Dapil Kec. Siak Kecil, Kec. Bukit Batu dan Kec. Bandar Laksamana) mengatakan, mewujudkan Kota yang Bersih, Indah dan Asri, Kabupaten Bengkalis Harus Bebas dari Sampah. Maka, diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terus berbenah mengatasi masalah persampahan. Dan disarankan juga kepada

masyarakat agar membuang sampah pada tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan, katanya kepada media diruang kerjanya, belum lama ini. “Apalagi, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki letak geografis yang strategis. Selain itu, Kabupaten Bengkalis ini juga kaya sumber daya alam seperti minyak bumi dan mempunyai banyak potensi dan peluang investasi serta kegiatan bisnis yang menjanjikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen yang tinggi serta senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku bisnis yang ingin berinvestasi dan berusaha di daerah ini,” tuturnya. Mistarudin, tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Laksamana mengatakan, mengatasi persoalan persampahan memang seyogianya terkadang sangat sulit diatasi dikarenakan masyarakat membuang sampah sembarangan, tidak ditempat yang telah disediakan. Namun dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Lingkungan Hidup terus sosialisasikan kepada masyarakat dan membenahi sampah dengan cara menyediakan TPS. Sehingga masyarakat telah merasakan bebas dari sampah. ‘’Ke depan diharapkan pemerintah dapat terus tingkatkan lagi soal kebersihan, karna bersih itu adalah bagian dari kesehatan masyarakat,” harapnya. (adv/hms/soc/e2)