Majalah Pena Amira Edisi 94 - 20 Desember 2018

EDISI 94 - 20 desember 2018

Sekapur Sirih

REDAKSI MAJALAH PENA AMIRA

Menguji Kepekaan

PEMIMPIN UMUM/DIREKTUR Hj. Nur Ismi, SH OMBUDS MAN : Syekh Dr. M. Nur Ali, S.Ag, M.Hum PEMIMPIN REDAKSI Evi Endri PENANGGUNG JAWAB Evi Endri PEMIMPIN PERUSAHAAN Zulfa Amira Zaed DEWAN REDAKSI Hj. Nur Ismi, SH Evi Endri Yeni Muharni, SP REDAKTUR PELAKSANA Evi Endri SEKRETARIS REDAKSI Yuliatis, S.E REPORTER Henru Melinda Sari DEVISI USAHA/BAGIAN IKLAN Suyatno (Kepala), Siti, Ema, Yudi Pranata (Kepala) KEUANGAN Supairin S.sos BIRO DAERAH : Drs. Parmin (Pelalawan), Ishaq (Rohil), Adek (Inhu), Dimas (Jakarta), Yusrizal (Rohul) PENASEHAT HUKUM : Irawan Harahap, SH, Mkn, MH ALAMAT REDAKSI Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok C No. 16 Pekanbaru Telp. (0761) 35952 Hp: 0812 6865 2288 Email : majalah.amira88@yahoo.com Website : www.amirariau.com : www.gomediaku.com PERCETAKAN CV. Suka Bina Jl. Ahmad Yani No.25 Pekanbaru PENERBIT PT. Amira Media Riau NOTARIS Aprizal, SH, M.Kn REKENING BANK Bank Riau Kepri No. Rek. 1010803188 a/n PT. Amira Media Riau

2

W

4

Oleh: Hj. Nur Ismi, SH *)

ARTAWAN, sama saja dengan penyandang profesiprofesi lain, juga bagian dari makhkuk sosial, yang dengan sertamerta diikuti oleh sejumlah beban dan tanggung jawab sosial. Wartawan bukanlah kelompok ekslusif yang terpisah dari lingkungannya, termasuk lingkungan sosial di mana ia berada dan menjalankan profesi.

Yang hendak disampaikan adalah, selain dituntut secara baik menjalankan profesi sesuai dengan kode etik yang mengaturnya, wartawan juga dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk ikut memecahkan persoalanpersoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan beban semacam ini terkesan agak diberatkan ke penyandang profesi wartawan, karena wartawan yang lebih banyak tahu dengan aneka persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Realitas yang ada memang menunjukkan, pemerintah telah, sedang dan akan terus melanjutkan program-program pembangunan, yang didekasikan untuk upaya memajukan daerah/negara dan untuk mensejahterakan masyarakat. Bahwa tidak semua program pembangunan yang berjalan sebagaimana mestinya, ini suatu keniscayaan yang tidak mungkin bisa dielakkan.

Di tengah dinamika roda pembangunan yang terus melaju dengan kencang, bukan tidak mungkin masih –dan barangkali mungkin tergolong banyak—ditemukan fakta-fakta yang kontraproduktif. Satu misal, dalam keseharian menjalankan tugas jurnalistik, wartawan menemukan fakta gedung sekolah yang tidak layak. Tak sekadar tak layak, bukan tidak mungkin gedung sekolah itu membahayakan warga sekolah.

Sesuai dengan fungsi dan kompetensinya, langkah yang biasa ditempuh wartawan setelah menemukan fakta semacam itu adalah dengan menulis berita tentang fakta itu, setelah sebelumnya dilakukan konfirmasi ke sejumlah pihak terkait. Tujuan utama dari penulisan berita dimaksud agar para pengambil kebijakan mengetahui hal itu, untuk kemudian diharapkan menempuh langkah-langkah yang diperlukan.

Pada titik inilah kepekaan se-

orang wartawan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial sedang diuji.

Semisal pemberitaan yang disiarkan oleh si wartawan itu lambat mendapat penanganan semestinya dari pihak terkait, wartawan yang peka tidak akan berhenti sampai pada titik menulis berita saja, untuk kemudian tidak melakukan langkah-langkah lain terkait persoalan yang sedang ia hadapi.

Kepekaan sosial yang tinggi diniscayakan akan menuntun langkah si wartawan ke upaya-upaya lain, yang pada dasarnya dimaksudkan agar persoalan yang ia temui cepat mendapat penanganan yang semestinya. Dalam cakupan internal sesama penyandang profesi sebagai jurnalis, si wartawan itu akan merangkul koleganya untuk melakukan liputan yang sama agar gaung dari temuannya membesar.

Sedangkan dalam lingkup eksternal, bisa jadi wartawan itu menggalang bantuan dana dari pihak-pihak yang dianggap peduli dan mampu, untuk kemudian dialokasikan sebagai dana perbaikan gedung sekolah yang dalam kondisi membahayakan tersebut. Bisa juga dengan getol “menggedor” pihak-pihak terkait agar segera memberikan perhatian yang seperlunya terhadap gedung sekolah yang sedang menjadi perhatian tersebut.

Berbuat baik memang memiliki spektrum yang sangat luas, terlepas apa pun profesi dan status sosial dari setiap individu yang mau berbuat baik itu. Sejatinya, berbuat baik tidak dibatasi oleh dinding profesi dan status sosial. Berbuat baik juga tidak dibatasi oleh faktor ruang, waktu, dan tempat serta situasi dan kondisi; tapi terlebih kepada niat dari masing-masing individu.

Sebagai bagian dari makhluk sosial, siapa pun itu –tidak terkecuali para penyandang profesi wartawan— juga memiliki sejumlah beban dan tanggung jawab sosial. Dan persoalan sosial itu, dengan berbagai versi dan dimensinya, akan selalu tetap ada selama kehidupan di muka ini masih ada.

Yang menjadi persoalan, siapa yangmau peduli dengan persoalan sosial yang berada di tengah lingkungannya?

Jawabannya: tanya ke hati masing-masing.*** *) Penulis adalah Pemimpin Umum Majalah “Pena Amira”

24

”Nyaleg”, Dina Ingin ”Terobos Kebekuan”

Bupati H. Yopi Arianto SE

Sepenuh Hati untuk Negeri Kampar 26 Pemkab Membangun dengan

Mengedepankan Konsep 3i

8

Bupati Inhu Pantau Abrasi, Wabup Irup Hari Pahlawan

23

Edisi 94 20 Desember 2018

Keterbatasan Dana Tak Pernah Hambat Kegiatan BKMT Inhu 3

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA akan mampu me­mimpin Inhu, untuk membuat daerah itu semakin maju dan masyarakatnya kian sejahtera? Bisa dimaklumi, memang, karena sebelum dilantik menjadi Bupati Inhu, Yopi tergolong nihil pengalamana di bidang tata kelola pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, sebelum dipercaya menjadi Bupati Inhu, Yopi lebih banyak mendedikasikan diri di dunia usaha dengan mengalola sejumlah unit usaha. Ia juga dikenal berkiprah di dunia politik, yang kemudian mengantarkannya duduk di DPRD Provinsi Riau untuk periode 2009-2014.

Kegiatan lain Yopi kala itu adalah aktif di sejumlah ormas (organisasi kemasyarakatan).

Tapi kemudian, oleh karena Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Inhu tahun 2010, masyarakat Inhu memberi amanah kepada Yopi untuk menjadi orang pertama di daerah tersebut. Sebuah amanah yang berat. Tapi karena Yopi sudah menyatakan maju di Pilkada Inhu 2005, untuk kemudian terpilih menjadi Bupati Inhu periode 20102015, berarti ia telah menyiapkan diri untuk memikul dan mengemban tugas yang amat berat itu.

Seiring dengan perjalanan waktu, keraguan sementara pihak akan kemampuan Yopi dalam memimpin Inhu sama sekali tidak terbukti. Tidak hanya sampai di sana, bahkan sejak dipercaya memimpin Inhu, berbagai kemajuan daerah mampu dipertunjukkan Yopi— yang sebagian besar di antaranya telah dinikmati oleh masyarakat.

Bupati H. Yopi Arianto SE

Sepenuh Hati untuk Negeri

Rakyat merupakan tempat ia memberikan pengabdikan yang terbaik. “Selagi saya diberi kepercayaan, maka selama itu pula saya tidak akan menyiakan-nyiakan amanah yang diembankan.”

4

D

I tengah sejumlah kritik dan keraguan yang dialamatkan kepada­ nya, ternyata Bupati Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE mampu membuktikan bahwa ia pemimpin lokal yang mampu membawa banyak perubahan. Pernah mencatatkan diri sebagai Bupati Termuda se-Indonesia versi Muri, Bupati Yopi

Yopi seakan mematahkan sejumlah argumen yang selama ini meragukan kemampuannya.

Sukses memimpin Inhu di periode pertama seakan menjadi “tiket” bagi Yopi untuk merebut jabatan tersebut untuk periode kedua. Ketika di Inhu kembali digelar tahun 2015, dan Yopi kembali menyatakan ikut maju –kali ini bersama calon wakil bupati Khairizal, ia seakan dengan mudah memenangkan ajang pertarungan politik tingkat lokal yang dihelat sekali dalam lima tahun itu.

Apa yang mendasari kesuksesan Yopi dalam memimpin Inhu, justru di saat tingkat usianya masih tergolong muda? “Beliau sepenuh hati dalam membangun Inhu,” ujar seorang tokoh masyarakat Inhu yang berdomisili di Rengat. Selain sepenuh hati memberikan pengabdian untuk Inhu, menurut tokoh yang sama, Yopi juga memiliki politcal will yang baik untuk tanah kelahirannya itu.

Suka atau tidak suka, Yopi memiliki kecintaan yang besar terhadap Inhu, sebuah negeri yang ia nilai memiliki potensi yang besar untuk berkembang lebih baik lagi. Selain dilahirkan dan dibesarkan di Inhu, Yopi juga dikenal sebagai putera salah seorang tokoh terkemuka di daerah itu. Ayahandanya, H. Soegianto SE yang sudah amlarhum, memang termasuk tokoh berpengaruh di Inhu ketika masih hidup.

Secara inplisit Bupati Yopi me­ ngakui bahwa nama besar Almarhum Ayahandanya di Inhu menjadi beban moral tersendiri bagi dirinya. Maka­ nya, apapun ka- pasitas yang

diperca­yakan kepadanya dalam ruang lingkup pengabdian di Inhu, Yopi selalu berusaha memberikan pengabdian yang totalitas. “Karena saya juga tak menginginkan nama besar Almarhum (Ayahanda) sempat rusak hanya karena saya tidak mampu berbuat yang terbaik,” katanya.

Kalau kemudian, dalam hari-harinya menjalani status sebagai Bupati Inhu, Yopi lebih banyak berbaur bersama masyarakat banyak, setidaknya menunjukkan satu hal, yaitu jabatan Bupati bukan segala-galanya bagi Yopi.

Jabatan Bupati hanya Yopi posisikan sebagai wahana untuk memberikan pengabdian terbaik untuk Inhu, berikut seluruh anggota masyarakat yang bermukim di dalamnya.

Lihatlah, satu misal, ketika pada Sabtu siang belum lama ini, masyarakat Desa Sialang Dua Dahan, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), dikejutkan oleh kejadian ini: di saat sejumlah anggota masyarakat tengah asyik melakukan kegiatan gotong royong yang diikuti ratusan masyarakat setempat, kehadiran sebuah sosok saat itu mampu membetot perhatian semua orang.

Yang hadir secara mendadak itu adalah H. Yopi Arianto SE, yang tidak lain adalah Bupati Inhu, yang sedang menjalani periode masa jabatannya.

Bersama Bupati Yopi juga tampak (sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Inhu. Tidak menunggu lama, setelah berbasa-basi sejenak, Bupati yang mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu ikut terseret ke dalam kesibukan warga, yaitu turun bergotong royong.

Kegiatan gotong royong warga, yang kemudian diikuti Bupati Yopi, dimaksudkan untuk memperbaiki jalan berlubang sepanjang wilayah

Arianto mampu membuktikan bahwa sah-sah saja ia muda di segi usia, tapi di segi kemampuan ia mampu me­ nunjukkan sesuatu yang lebih.

Diakui, ketika baru dilantik menjadi Bupati Inhu periode pertama pada tahun 2010 –saat itu berpasa­ngan dengan Wakil Bupati Harman Harmaini— banyak yang meragukan apakah Yopi

5

LAPORAN UTAMA se­perti Desa Sialang Dua Dahan, Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama di Kecamatan Rengat Barat. Persisnya, kegiatan gotong royong itu untuk perbaikan ruas jalan Sialang Dua Dahan sepanjang 5 km, lalu ke Desa Rantau Bakung hingga Desa Kota Lama.

Gotong royong, yang biasanya dilakukan masyarakat, kalau kemudian pejabat selevel kepala daerah ikut turun tangan, setidaknya menggambarkan satu hal: betapa dekat pejabat itu dengan rakyat yang di­pimpinnya.

Tidak hanya dekat secara fisik, tapi juga secara emosional. Karena persoa­ lan rakyat, oleh pejabat seperti itu, juga diposisikan sebagai persoalan dirinya, karena sejatinya ia memang tidak ingin berjarak dengan rakyat.

“Karena saya juga berasal dari rakyat, dan akan sepenuhnya mengabdi untuk kepentingan rakyat,” kata Yopi, suatu hari. “Saya tidak bisa seperti ini kalau tidak didukung oleh rakyat.” Dalam kacamata seorang Yopi, rakyat merupakan tempat ia memberikan pengabdikan yang terbaik. “Selagi saya diberi kepercayaan, maka selama itu pula saya tidak akan menyiakannyiakan amanah yang diembankan.”

Bupati Yopi tidak hanya bermain dalam tataran teori. Lihatlah, harihari dalam kapasitas sebagai Bupati Inhu yang disandangnya, jauh lebih banyak dihabiskan Yopi untuk berada di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Hanya sesekali, ketika kondisi memang sangat menuntut, Yopi ber­ada di lingkungan kantor untuk mengen­ dalikan staf yang begitu banyak, yang tergabung ke dalam sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah).

6

LAPORAN UTAMA

Yang tersering dilakukan Yopi adalah berbaur bersama masyarakat dari berbagai elemen. Terkadang ia tampak bersama petani, ikut bersenda-gurau mengikuti irama pembi­ caraan petani yang ditemuinya. Di lain waktu ia ketemu kalangan pemuda, dan terlibat intens dengan apa yang dilakukan para anak muda itu. Tempo-tempo ia menemui pelajar dengan mendatangi langsung sejumlah sekolah. Ada kalanya ia touring ke sejumlah tempat tertentu.

Apa yang ingin disasar? “Saya ingin tahu secara langsung apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,” begi-

tu ika berdalih. Dengan tahu langsung persoalan masyarakat, me­ nurut Bupati Yopi, diyakini ia akan cepat pula mencari solusi terbaik dari persoalan yang diapungkan. Beda kalau menerima laporan dari staf, “Bukan tidak mungkin laporan itu sudah dibumbui kepentingan ter­tentu.”

Imbas lain yang diharapkan de­ngan langkah seperti itu, menurut Yopi, masyarakat diharapkan me­nempatkan pembangunan sebagai bagian dari dirinya, dan berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang ia miliki. “Karena semua

kita tahu, anggaran daerah yang tertuang di APBD pada setiap tahun sangat terbatas untuk mengakomodir begitu banyak kebutuhan, baik untuk daerah maupun masyarakat,” katanya.

Sebagai putera Inhu, Bupati Yopi memang ingin kepercayaan masyarakat yang memikulkan jabatan Bupati ke pundaknya mampu memberi nilai tambah berarti. “Terus terang, saya tidak punya target pribadi dengan jabatan ini,” katanya. Bagi Yopi, jabatan Bupati Inhu yang sudah dua periode dipikulnya, sepenuhnya ia tempatkan sebagai wahana untuk mengabdi bagi kepentingan orang banyak.

Makanya, menurut Bupati Yopi, kalau sekali-sekali ia membuat kebijakan yang terkesan kontroversial, “Mohon dimaklumi bahwa saat itu saya bukan sedang mencari popularitas.”

Ditegaskan Bupati Yopi, semua yang ia lakukan ia tempatkan sebagai bakti dan pengabdiannya untuk Inhu dan masyarakatnya. “Terkadang ada pihak yang keliru dalam menafsirkan kebijakan saya.”

Apakah semua yang dilakukan Yopi berimbas semakin tingginya kecintaan masyarakat Inhu pada dirinya?

“Soal itu, tanya saja ke masyarakat, tak afdol kalau saya yang menjawab,” tandasnya. Tapi dari sejumlah realitas yang terjadi, menunjukkan semua langkah Bupati Yopi semakin memberi penguatan bahwa kepemimpinnya di Inhu diterima secara luas oleh masyarakat dari semua elemen. (ismi)

7

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir

advertorial Pemkab Rohil

Hadiri Panen Raya, Bupati Rohil Minta Jangan Alihfungsikan Lahan Sawah Bupati Rohil (Rokan Hilir) H. Suyanto AMP menghimbau masyarakat di daerah itu untuk tidak mengalihfungsikan lahan sawah menjadi perkebunan. Disamping itu juga, menurut Bupati Suyatno, supaya petani terus meningkatkan produksinya melalui peningkatan pertanaman menjadi 2-3 kali pertahun.

B

upati Suyatno mengatakan hal itu saat Panen Raya di Desa Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Selasa 25 Oktober 2018. Dikatakan, luas lahan sawah di Kabupaten Rohil pada tahun 2017 adalah 14.674 hektare dan sebanyak 1.881 hektare ber­ada di Kecamatan Rimba Melintang. Produksi padi mencapai 6.595 ton de­ngan provitas ratarata 4.52 ton/ha. Lahan sawah yang dipanen di Desa Pematang Sikek adalah 304 hektare yang ditanami varie­tas ciherang.

Bupati Rohil H Suyatno Amp menghimbau masyarakat untuk tidak mengalih­fungsikan lahan sawah menjadi perkebunan. Disamping itu juga supaya petani terus meningkatkan produksinya melalui peningkatan pertanaman menjadi 2-3 kali pertahun. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sangat bangga, karena produksi padi mencapai 6.595 ton dengan provitas rata-rata 4.52 ton/ha.

Tentunya hal ini diharapkan setiap tahun terus ada peningkatan,” harap Bupati.

Secara khusus, Bupati Rohil meng­ apresiasi BPTP Riau yang telah memperkenalkan teknologi budidaya padi jarwo super melalui demplot pada 3 desa di Kabupaten Rohil.

Menteri Pertanian melalui Direktur Perlindungan Tanaman menyampaikan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan

8

khususnya padi. Berbagai program telah diluncurkan Kementan untuk mewujudkan swasembada pangan seperti bantuan benih, alat dan mesin pertanian, saprodi, dan program serap gabah petani.

Luas tambah tanam setiap kabupaten terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi padi. Kementan juga mengharapkan dukungan Gubernur, Bupati, TNI, dan pemangku kepentingan lain untuk mensukseskan program ini.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin juga mengatakan demikian, pemerintah daerah, khusunya Kabupaten Rokan Hilir cukup apresiatif dalam menjaga serta melestarikan persawahan dan keberhasilan para petani dalam penanaman padi hingga panen.

Plt Gubri meminta masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan persawahan yang telah ada saat ini. “Tolong dipertahankan dan jangan dialihfungsikan, karena hasil padi sangatlah menjanjikan,” harapnya.

Plt Gubri menambahkan, lahan persawahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit sudah cukup banyak.

“Waktu masih saya menjabat Bupati Rohil, sepanjang jalan ke Bagansiapiapi itu lahan persawahan,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Danrem Sonny Aprianto menyampaikan, pertanian merupakan salah satu sektor pen­

ting penopang perekonomian nasional, terlebih dalam mengatasi dampak krisis ekonomin yang sampai kini belum sepenuhnya pulih. “Namun demikian, realita yang kita hadapi saat ini sektor pertanian seakan jalan di tempat. Penyebabnya tentunya kompleks, namun setidaknya faktor pemanasan global dan pergeseran orientasi mata pencaharian masyarakat telah menyumbang relatif banyak terhadap pudarnya semangat agraris masyarakat dan terganggunya produktivitas pangan,” terang Danrem.

“Kabupaten Rohil merupakan salah satu penyuplai produksi padi di wilayah provinsi Riau yang harus dipertahankan guna meningkatkan swasembada pangan di daerah. Untuk itu melalui panen raya padi seluas 304 hektar ini diharap dapat memenuhi kebutuhan sembako di Provinsi Riau, khususnya Rohil serta dapat menggugah kembali gairah bertani masyarakat,” jelasnya.

Keberadaan TNI, tambahnya, untuk membantu kedaulatan rakyat melalui para Babinsa di daerah-daerah. Dan pihaknya mendapat perintah untuk mendampingi para petani dalam berbagai program seperti Luas Tambah Tanam (LTT). “Kita berharap tidak ada lagi impor beras karena Indonesia merupakan negara penghasil padi besar,” pungkas­ nya. (adv/hms/drc/src/e2)

9

Pemerintah Kabupaten

Galeri Pemkab Inhu

Indragiri Hulu

Bupati Inhu Pantau Abrasi, Wabup Irup Hari Pahlawan S EJUMLAH pucuk pimpinan di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) terlibat dalam kesibukan berbeda.

Bupati H. Yopi Arioanto SE, misalnya, meninjau langsung lokasi jalan lonsong jalan peranap-batang peranap akibat abrasi Sungai Indragiri sekaligus membantu memberikan solusi solusi penyelesaian langsung apa yang di hadapi masyarakat, Kamis (19/11/2018).

Pada bagian lain, Bupati Yopi kembali menggencarkan gerakan salat subuh berjamaah. Kali ini, tepat di momentum pe­ ringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa (20/11/2018) subuh, pelaksanaan

10

gerakan subuh berjamaah ini dilakukan serentak di 14 kecamatan se-Kabupaten Inhu. Didampingi sejumlah kepala OPD dan jajaran pejabat lainnya, Bupati Yopi salat subuh di Masjid Al Ikhlas Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Sementara Wabup Inhu Khairizal menyampaikan RAPBD tahun anggaran 2019 melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Miswanto, Selasa (13/11/2018) di lantai II kantor DPRD Inhu. RAPBD tahun anggaran 2019 ini mengalami penurunan sebesar 14,16 persen dibanding APBD tahun 2018. Dimana dalam APBD tahun anggaran 2018

tercatat Rp.1.399.953.527.204. Sementara RAPBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan adalah Rp.1.201.763.85.194. Artinya, terjadi penurunan Rp.198.190.442.10,2 atau 14,16 persen.

Pada Sabtu (10/11/2018), Managemen PT Talang Jerinjing Sawit (TJS) yang beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Riau menyerahkan bantuan sembako kepada korban banjir.

Bantuan diterima Sekdakab Hendrizal disaksikan Camat Rengat Barat Hendry di depan Stadion Batu Canai Pematang­ reba.*** foto-foto: dari berbagai sumber

11

Pemerintah Kabupaten

infotorial Pemkab Pelalawan

Pelalawan

Lantik Pejabat Baru

Bupati Pelalawan Minta Dirut BUMD Mampu Berinovasi “Apabila ada peluang usaha yanh sejatinya membutuhkan modal usaha, maka pastinya akan dibahas kelayakannya serta potensinya.

Kalau memang menguntungkan bagi daerah, bukan tidak mungkin daerah akan memberikan modal usaha.”

B

UPATI Pelalawan HM Harris meminta agar Dirut (Direktur Utama) BUMD (badan usaha milik daerah) Tuah Sekata untuk bisa berinovasi dan dapat mencari peluang usaha baru.

“Dirut harus punya inovasi sesuai dengan visi misi kita,” pesan mantan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan itu.

Bupati HM Harris mengatakan hal tersebut Harris saat melantik Syafri sebagai Direktur BUMD Tuah Sekata un-

tuk 4 tahun ke depan. Pelantikan dilaksanakan di ball room Kantor Bupati Pelalawan. HM Harris mengucapkan terima kasih atas pengabdian Sanusi, direktur BUMD sebelumnya serta mengucapkan salemat atas dilantiknya Syafri.

Kepada Dirut yang baru dilantik, Bupati Harris berpesan agar nantinya dapat mencari peluang usaha baru bagi pengembangan BUMD tersebut. “Saya minta agar BUMD bisa berinovasi dan

dapat mencari peluang usaha baru.

Dirut harus punya inovasi sesuai dengan visi misi kita,” pesannya.

Pasalnya, kata Bupati Harris, ke depan akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BUMD. Karena itu, Dirut dituntut untuk dapat berinovasi.

“Dirut harus bisa menghadapi persaingan bisnis dan dapat mencari sumber potensi. Apabila ada peluang usaha yanh sejatinya membutuhkan modal usaha, maka pastinya akan dibahas kelayakannya serta potensinya. Kalau memang menguntungkan bagi daerah, bukan tidak mungkin daerah akan memberikan modal usaha,” ungkapnya. (rmc/e2)

kecantikan

Manfaat Buah Mangga untuk Kecantikan Kulit Wajah Kandungan vitamin A dan beta karoten yang tinggi pada buah mangga memang terbukti dapat mengatasi masalah kulit kusam, menghilangkan bintik hitam pada wajah, hingga mengatasi noda bekas jerawat.

B

UAH mangga memang terkenal dengan rasanya yang merupakan paduan asam dan manis yang menjadikannya sebagai buah yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa dibalik rasanya yang menyegarkan ternyata buah mangga juga memiliki sejuta manfaat tersembunyi untuk kecantikan kulit wajahmu lho, ladies! Pada artikel kali ini akan diulas mengenai manfaat buah mangga untuk kecantikan kulit wajah yang perlu kamu tahu. Nah inilah ulasan selengkapnya.

Mencerahkan Kulit Wajah Kandungan vitamin A dan beta karoten yang tinggi

SPBU Diharapkan Beri Dampak Ekonomi Bagi Masyarakat BUPATI Pelalawan HM Harris mengharapkan agar kehadiran SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) memberi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya serta bisa memudahkan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM).Di Kabupaten Pelalawan terdapat 14 SPBU yang beroperasi.

“SPBU Kompak ini nantinya melayani penjualan bahan bakar bensin dan solar untuk wilayah perairan sekitar di Kecamatan Teluk Meranti. SPBU Kompak 16.283.053 adalah SPBU yang di di dirikan untuk wilayah Kategori 3 T dan SPBU Ke 84 yang akan beroperasi se Indonesia,” kata Harris saat menghadiri peresmian SPBU Kompak 16 283.053 Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti. Kamis (08/11). SPBU Kompak 16.283.053 berdiri atas nama PT.Cahaya Sinar Makasar.

Ke depan Kehadiran SPBU Ini akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya serta bisa memudahkan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak ( BBM).Di Kabupaten Pelalawan terdapat 14 SPBU yang beroperasi. SPBU Kompak

12

ini nantinya melayani penjualan bahan bakar bensin dan solar untuk wilayah perairan sekitar di Kecamatan Teluk Meranti.

SPBU Kompak 16.283.053 adalah SPBU yang di di dirikan untuk wilayah Kategori 3 T dan SPBU Ke 84 yang akan beroperasi se Indonesia.

Bupati Pelalawan H.M Harris dalam sambutannya menyambut baik dengan kehadiran dan berdirinya SPBU Kompak 16.283.053 ini sebagai bentuk kebersamaan yang kita lakukan dimana Pelalawan pernah menjadi Kabupaten yang tertinggal dengan 5 indikator permasalahan, kedepan di harapkan beroperasinya SPBU ini bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat dengan ketersediaan BBM di masyarakat.

Sementara itu Wakil Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir berharap adanya regulasi dan pengawasan terhadap SPBU Kompak, dari komisi 7 siap mendorong Bupati Pelalawan untuk dapat membangun di wilayah perairan lainnya yang ada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan ini. (rgc/e2)

pada buah mangga memang terbukti dapat mengatasi masalah kulit kusam, menghilangkan bintik hitam pada wajah, hingga mengatasi noda bekas jerawat. Tak hanya itu, mengonsumsi buah mangga secara teratur ternyata juga dapat memulihkan dan meremajakan kembali kulit wajahmu lho, ladies!

Menghilangkan Komedo Untuk masalah komedo, buah mangga ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi scrub buah mangga.

Caranya pun cukup mudah yaitu dengan mencampurkan satu sendok teh daging buah mangga yang telah dihaluskan dengan setengah sendok teh susu bubuk dan sedikit madu, kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah itu oleskan pada seluruh permukaan wajah, beri perhatian khusus pada daerah T (hidung, pipi, dan jidat). Tunggu selama lima belas menit kemudian gosok dengan lembut secara melingkar, hal ini akan membantu mengangkat komedo dan sel kulit mati dari permukaan wajahmu.

Mencegah Penuaan Dini Kandungan antioksidan yang terdapat pada daging buah mangga mampu untuk mencegah terjadinya penuaan dini, seperti keriput dan kulit kusam. Selain itu antioksidan ini juga dapat melindungi kulit dari bahaya radikal bebas.

Mencerahkan Kulit yang Terbakar Matahari Kandungan vitamin A dan vitamin C yang terdapat pada buah mangga sangat efektif untuk menyediakan nutrisi bagi proses pemulihan kembali kulit wajah yang terpapar sinar matahari. Caranya adalah dengan menggunakan bagian dalam kulit mangga yang digosok-gosokkan ke seluruh permukaan kulit yang terpapar sinar matahari kemudian diamkan selama sepuluh menit. Setelah itu, bilas muka dengan menggunakan air dingin. Lakukan perawatan ini minimal dua kali dalam seminggu untuk hasil yang memuaskan.

Masker Kulit Sensitif Jika kamu termasuk wanita yang memiliki kulit sensitif, masker buah mangga ini sangat cocok kamu coba untuk perawatan kulit wajahmu, ladies! Caranya pun sangatlah mudah yaitu dengan mencampurkan daging buah mangga yang telah dihaluskan dengan susu, madu, dan juga oatmeal hingga tercampur secara merata. Setelah itu oleskan ke seluruh permukaan wajah, dan diamkan selama lima belas menit. Setelah masker mulai mengering, bilas wajah dengan menggunakan air dingin.

Penggunaan masker ini akan membuat wajahmu tampak cerah dan segar tanpa menimbulkan reaksi alergi apapun. (int)

13

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Soal Bantuan Beasiswa

Dewan Minta Calon Penerima Lebih Proaktif

“Kalau memang sudah dianggarkan dan uangnya ada, sebaiknya diimbau kepada mahasiswa untuk melengkapi berkasnya untuk pencairan beasiswa itu.”

K

ETUA Komisi V DPRD Riau Aherson meminta para mahasiswa calon penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih pro aktif lagi. “Jika memang namanya masuk dalam daftar penerima, tapi belum dicairkan, mahasiswa yang bersangkutan harus aktif bertanya,” katanya.

Sehingga, tambah politisi Partai Demokrat itu, jika terjadi kesalahan atau berkas yang kurang bisa segera dilengkapi. “Beasiswa itu kan sudah kita anggarkan untuk beberapa universiitas berdasarkan usulan dari perguruan tinggi. Datanya siapa yang pantas mendapakan itu kan semua sudah ada. Nah, untuk teknis pembayaranaya tergantung BPKAD. Mahasiswa harus pro aktif, kalau memang belum dicairkan, silahkan tanyakan ke BPKAD,” bebernya.

Jika mahasiswa tidak ingin mempertanyakan ke pemerintah provinsi Riau, pihaknya menyarankan agar mahasiswa yang belum mendapatkan beasiswa tersebut membuat surat yang ditujukan ke Komisi V DPRD Riau. Sehingga pihaknya bisa menindaklanjutinya ke Pemprov Riau terkait kendala apa yang menyebabkan penyaluran beasiswa tersebut tidak tuntas seluruhnya.

“Silahkan layangkan surat ke komisi V, nanti kita kroscek, seperti apa bantuan beasiswa ini, kalau ada kendalan tentu ada jawaban dari pemerintah terkait masalah ini. Karena kami juga belum tau ini berapa yang suda dibayarkan dan berapa yang belum.

Jangan sampai gara-gara satu orang yang tidak lengkap, jadi masalah buat yang lain,” pungkasnya.

Pada bagian lain, Aherson juga meminta kepada Pemprov Riau agar

14

Aherson memberikan penjelasan secara transparan terkait belum tuntasnya penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa di Riau. Pasalnya hingga saat ini masih banyak mahasiswa yang masuk dalam daftar penerima beasiswa namun belum dicairkan. “Kalau memang sudah dianggarkan dan uangnya ada, sebaiknya diimbau kepada mahasiswa untuk melengkapi berkasnya untuk pencairan beasiswa itu,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Aherson, Minggu (2/12/2018).

Namun jika memang saat ini terjadi masalah ketersediaan anggaran, sehingga tidak seluruhnya penerima bantuan pendidikan ini bisa mendapatkan beasiswa, seharusnya Pemprov Riau juga menyampaikan kondisi tersebut. Sebab jika Pemprov Riau tidak memberikan penjelasan secara jelas, maka mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan ini akan bertanya-tanya kenapa beasiswa tersebut tidak

dicairkan. “Jika ada kendala keuangan daerah disampaikan saja. Sehingga mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bantuan itu tidak menunggu-nunggu dan tidak bertanya-tanya,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyaluran beasiswa Pemprov Riau bagi ratusan mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri di Riau masih menyisakan masalah.

Hingga awal November ini ternyata masih banyak mahasiswa yang sebelumnya masuk dalam daftar penerima bantuan pendidikan, namun hingga kini belum menerimanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Rahman, Minggu (2/11/2018). Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Riau (Umri) ini mengaku hinggg saat ini belum menerima beasiswa yang dijanjikan oleh Pemprov Riau tersebut.

Padahal dirinya masuk dalam daftar nama-nama mahasiswa penerima beasiswa Pemprov Riau 2018. Tidak hanyan itu, dirinya juga sudah melengkapi seluruh berkas dan persyaratan yang diminta oleh Bagian Kesra Setdaprov Riau.

Namun sayang, meski bekas sudah dilengkapi, ternyata hingga saat ini belum menerima beasiswa tersebut. “Sudah capek kami bolak-balik ke kantor gubenur. Semua berkas yang kurang sudah kami lengkapi. Tapi tak juga cair,” katanya.

Rahman mengungkapkan, terkahir dirinya oleh pihak Kesra untuk mengurus rekening banknya karena sudah tidak aktif lagi. Sebab sejak membuat rekening bank, tidak ada transaksi sehingga harus diaktifkan oleh pihak bank agar dana beasiswa tersebut bisa ditransfer. “Itu sudah saya urus, saya sudah ke bank, saya tabung uang lagi, dan rekeningnya sudah aktif dan sudah dilegalisir sama pihak bank , bahwa rekening saya itu aktif, dan bukti legalisir dari bank juga sudah saya serahkan ke bagian kesra, tapi sampai sekarang tidak juga ada pencairan,” ujarnya.

Menurut keterangan Rahman, ia tidak sendirian. Sebab di kampusnya masih ada puluhan mahasiswa yang juga mengalami nasib serupa. “Ada puluhan yang belum dapat, padahal rata-rata berkas kami sudah lengkap,” katanya.

Para mahasiswa yang dijanjikan mendapatkan beasiswa ini mengaku kesal. Pasalnya mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus dan melengkapi persyaratan beasiswa tesebut. “Sudah banyak kami habis biaya, mulai dari buka rekening dibank, menyiapkan berkas-bekas, belum lagi bolak-balik ke kantor gubenur. Tapi ngak juga cair, kesal kali kami,” kata Rahman kesal. (tpc/e2)

Soal Jembatan Siak IV, Dewan Minta Diterapkan Sanksi Denda

Polemik APBD 2019

Sunaryo Minta Jangan Menuduh Sembarangan WAKIL Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau Sunaryo, menegaskan tidak satupun Pokir (pokok pikiran) anggota dewan masuk dalam APBD 2019. “APBD 2019 murni adalah yang diusulkan TAPD bersama gubernur Riau dan dibahas bersama dewan,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional ini.

“Pembahasan itu antara gubernur dan dewan, jangan pula bilang dewan yang memutuskan, silahkan tanya sama gubernur. Kita sudah coba akomodir dari awal, tim transisi sudah kita coba panggil, kita coba bicara, tapi mereka kan tak pernah bertemu dengan dewan juga.

Yang mana yang mau diprioritaskan kita tidak tahu,” tambah mantan Wakil Wali Kota Dumai ini.

Disinggung mengenai dirinya yang merupakan politisi PAN yang mana merupakan partai pengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar apakah juga tak diajak berbicara dengan tim transisi, Sunaryo mengaku tidak ada.

“Kita tidak dilibatkan dari PAN (oleh tim transisi), kita tak tahu ya, kalau saya tidak dilibatkan. Siapa pun timnya pun saya tak tahu,” cakapnya lagi. Lebih lanjut, ia sangat menyayangkan atas tuduhan tak berdasar dari tim transisi tersebut kepada DPRD dan seolah-olah mengatakan bahwa APBD 2019 hanya ‘mainan’ proyek dewan semata.

Sunaryo mengatakan itu setelah sebelumnya tim transisi gubernur terpilih melalui Saiman Pakpahan menuding dewan tidak mengakomodir visi misi gubernur terpilih pada APBD 2019. Sunaryo mengatakan tuduhan tersebut seolaholah mengisyaratkan bahwa APBD 2019 itu hanyalah dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan saja.

“Kita minta mereka itu menyampaikan dulu ya, kok seolah-olah ini tudingan kalau APBD tahun 2019 itu hanya Pokir dewan. Jelaskan dulu kenapa menuduh seperti itu, jangan menuduh sembarangan,” kata Sunaryo, Senin (3/12/2018). (cakaplah.com/e2)

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman meminta Dinas PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Riau untuk menerapkan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku kepada rekanan yang memenangkan pengerjaan Jembatan Siak IV di Kota Pekanbaru. Hal itu dikatakan Noviwaldy saat sidak ke lokasi, belum lama ini.

“Bisa didenda. Kan ada uang jaminan. Dinas pokoknya harus awasi 24 jam bila perlu. Karena kebutuhan jembatan ini sudah sangat mendesak,” tegas politisi yang akrab dipanggil Dedet ini, Ia juga sempat meminta agar perusahaan pemenang proyek di-blacklist.

Karena terbukti tidak bisa memenuhi target kerja sesuai kontrak awal.

Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Siak IV sudah dipastikan tidak selesai hingga akhir tahun.

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Riau sepakat, agar pengerjaan diperpanjang hingga 22 Januari 2019. Namun begitu, Dedet sempat merasa kecewa lantaran pihak Dinas PU seolah tidak mau tahu. Itu disebabkan tidak hadirnya pejabat Dinas PU saat dewan melaksanakan sidak pekan lalu.

“Terpaksa kami ambil alih pekerjaan Dinas PU kemarin. Karena tidak satu pun pejabat mereka yang hadir,” ucapnya, Ahad (2/12). Ia menerangkan, hasil inspeksi mendadak ke lokasi proyek pekan lalu cukup mengkhawatirkan. Kepada dewan, pekerja mengaku progresnya masih 65 persen.

Bahkan hingga akhir tahun masih berada di angka 80 persen. “Saya kecewa.

Makanya saya nilai ini kontraktornya tidak sanggup,” ucapnya.

Ia melanjutkan, jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh profesional, target waktu akhir tahun bisa terselesaikan. Maka sudah sepatutnya DPRD memberikan instruksi kepada pekerja.

“Banyak yang mesti digesa. Alhamdulillah kalau ditanya, saya sudah pengalaman dan tahu cara pembangunan jembatan. Bahkan untuk teknologi tertinggi saat ini. Jadi saya yang beri instruksi langsung apa saja yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Saat ditanya mengapa DPRD hanya memberi batas waktu tambahan 3 pekan, padahal sesuai aturan bisa selama 50 hari, Dedet menyebut tidak mau memberi toleransi berlebih. Karena di dalam kontrak itu harusnya selesai akhir tahun. ”Enak saja mau dapat tambahan waktu maksimal. Tentu saya harus ada safety. Form lembaran pada saat sidak sudah saya teken. Bahwa harus selesai 22 Januari 2018. Tidak boleh lebih,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, DPRD Riau melakukan sidak ke lokasi pembangunan Jembatan Siak IV. Saat itu dewan merasa kecewa dengan progres pembangunan yang masih di angka 65 persen. Padahal batas waktu pengerjaan seharusnya berakhir Desember 2018. Maka dari itu DPRD memberi tenggat waktu selama 3 pekan, hingga 22 Januari 2018. DPRD juga memastikan tidak ada anggaran tambahan pada APBD 2019, bila jembatan tersebut terbengkalai. (rpc/e2)

15

DPRD

infotorial DPRD Prov Riau

Provinsi Riau

Bawa Hasil Memuaskan dari Kemenkeu

Dedet Puji Tim Banggar

Wardan Jadi Bupati Lagi, Ini Harapan Septina Suhardiman Amby, Legislator Riau

Perlu Langkah Tegas untuk Meminimalisir Illegal Logging UHARDIMAN Amby, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, menilai sudah saatnya diterapkan langkah tegas berupa penegakan hukum dari aparat kepolisian maupun polisi hutan untuk menekan kasus illegal logging yang belakangan terkesan kembali marak di Provinsi Riau.

“Kalau ditindak tegas, polhut patroli di hutan, polantas di jalan, sebentar saja bisa ditangkap. Tapi ini namanya pembiaran dan sudah cukup lama,” tambah politisi Partai Hanura ini yang juga menduga ada oknum pembeking di belakangnya yang berbau aparatur. Sebab, kegia-

tan tebang pilih ini sudah ada sejak dulu dan sampai saat ini tindakan tegas dari aparat penegak hukum masih minim.

“Ini harus tegas, jadi mulai hari ini kita sudahi lah hal-hal ini. Jangan lagi tebang pilih, yang ada bekingan lewat, yang rakyat kecil bawa kayu dua batang untuk kepentingan rumah adat malah ditangkap,” terangnya lagi.

Karena itu, ia meminta Polhut dan Polantas bekerja maksimal, karena sejatinya kerja Polhut adalah menjaga agar pohon jangan sampai ditebang bebas, dan tugas Polantas ialah memeriksa kendaraan yang membawa kayu yang didu-

ga adalah illegal logging. “Kembali lah pada tupoksi masing-masing, dan juga perangi permainan ini. Marilah kita jaga hutan,” tutupnya.

Suhardiman mengaku prihatin dengan praktek ilog belakangan ini. Ia mengaku prihatin dan meminta aparat serta pemerintah untuk turun tangan. Ia mengatakan, illegal logging ini harus segera diberantas. Masyarakat pun harus diberi pengetahuan mengenai mana saja pohon yang boleh ditebang, dan yang tidak boleh. “Biasanya setelah banjir ini banyak illegal logging ini. Langkah persuasif nya itu harus izin Ikatan Pemanfaatan Kayu Kemasyarakatan, karena yang boleh ditebang hanya pada bagian yang ada izin lahan alas haknya. Jadi sebaiknya Pemda harus memberikan penyuluhan secara terpadu,” katanya, Rabu (28/11/2018). (.../e2)

Dilantik Jadi Legislator Riau, Sayed Dapat Ucapan Selamat

SETELAH resmi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama sisa masa jabatan 2014-2019, Kamis (29/11/2018) siang, Sayed Junaidi Rizaldi pun kebanjiran ucapan selamat.

Sayed dilantik sebagai anggota DPRD Riau PAW (pengganti antar waktu) Muhammad Adil dari Partai Hanura.

M Adil memilih meninggalkan Partai Hanura dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemi-

lu 2019.

Pelantikan itu dilangsungkan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati ini dilaksanakan pukul 11:30 WIB. Dalam rapat tersebut, Septina memaparkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai PAW anggota DPRD Riau fraksi Partai Hanura tersebut.

“PAW fraksi Hanura yang dilan-

“Ini harus tegas, jadi mulai hari ini kita sudahi lah hal-hal ini. Jangan lagi tebang pilih, yang ada bekingan lewat, yang rakyat kecil bawa kayu dua batang untuk kepentingan rumah adat malah ditangkap.”

S

16

HM Wardan kembali dilantik menjadi Bupati Inhil (Indragiri Hilir) untuk periode kedua, berpasangan dengan Wakil Bupati Syamsuddin Uti. Banyak harapan tertumpang terhadap kepemimpinan Bupati Wardan di periode kedua ini. Termasuk dari Ketua DPRD Riau, Septina Primawati.

Menurut Septina, dengan spirit baru dan kepemimpinan Wardan dua periode diharapkan lebih bisa memperbaiki dan menstabilkan harga kelapa di Inhil. “Kita kawal janjinya, kita juga akan bersinergi bersama untuk itu, kita ingin petani sejahtera,” tukas politisi Partai Golongan Karya ini.

Mantan calon Walikota Pekanbaru ini meminta Wardan untuk lebih serius memberikan perhatian terhadap komoditi kelapa. “Pak bupati menyatakan komitmennya bagaimana supaya harga kelapa lebih baik. Kita minta pak bupati bisa merealisasikan apa yang disampaikannya,” kata Septina, Senin (3/12/2018).

Harga jual kelapa di tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir semakin rendah. Harga kelapa di daerah yang dikenal sebagai negeri hamparan kelapa terluas di dunia tersebut hanya Rp600-700 per butirnya. Padahal kelapa merupakan komoditi unggulan daerah itu. (rmc/e2)

tik akan secara resmi menjadi anggota DPRD Riau terhitung mulai dari pengucapan sumpah jabatan,” ujar Septina di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Dalam pelantikan tersebut dilakukan pengucapan sumpah janji jabatan, penyematan lencana dewan, serta penyerahan surat keputusan dari Kemendagri. (grc/e2)

“ALHAMDULILLAH, saya bangga dengan Tim Banggar ini dalam melakukan komunikasi yang baik dan kami dilayani dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen perimbangan kemenkeu.

Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam berjslan sangat kondusif.

Kasubdit Ardimansyah beserta jajaran sangat sabar mendengar curhatan masalah keuangan Riau.”

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman seusai Tim Banggar DPRD Riau mendatangi Kemenkeu untuk membahas dan melakukan lobi-lobi ke Kemenkeu, hal itu membuahkan hasil. Perubahan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterima Riau mengalami kenaikan, yang berdampak pada pendapatan 2019.

Lebih jauh diakui politisi yang akrab dipanggil Dedet ini, DPRD Riau mendatangi Kemenkeu sebagai tindak lanjut menjemput peluang tambahan Pendapatan bersumber dari Dana Bagi hasi (DBH)l, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah. “Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tercapai kesepakatan-kesepakatan yang menggembirakan,” katanya lagi.

Kesepakatan berawal dari kemampuan keuangan yang disampaikan semula kepada Banggar untuk pendapatan bersumber dari DBH Pajak yang berasal dari PPn, PPh Cukai Tembakau dan lain-lain sebesar Rp 942.991.036 didalam alokasi pada situs Kemenkeu terdapat DBH dari Pajak yg bersumber dari PPn, PPh Cukai tembakau dan lain-lain, dalam pembahasan ini dapat kita sepakati naik menjadi Rp944.244.217.000,-.

Kemudian untuk DBH dari hasil alam Riau semula hanya Rp753.446.237.000,-, Banggar minta agar dapat disesuaikan deng dengan

asumsi USD 70/barrel dan kurs USD1 nya sebesar Rp15.000,- sehingga dalam pembahasan tersebut disepakati menjadi Rp 1.354.002.572.000,- bertambah sebesar Rp600.556.335.000,-.

Pada Dana Alokasi Khusus juga berubah naik dari Rp 1.533.482.890.000,- menjadi Rp 1.863.041.338.000,- bertambah Rp 329.558.448.000. Total kenaikan dari pendapatan yang telah ditetapkan naik Rp1 triliun lebih menjadi Rp5.719.715.049.000,-.

Hal ini dimungkinkan dengan argumentasi harga minyak dunia dan kurs dollar yang naik walaupun belum ada Perpresnya. “Alhamdulillah disepakati. Itu capaian yang didapat dalam Tim Banggar kali ini,” kata Noviwaldy.

Menurut Legislator Dapil Kota Pekanbaru ini, tak lepas dari itu, untuk hak atas Riau yang diributkan dengan data simpang siur itu juga membuahkan hasil yang menggembirakan.

Semula Triwulan ke III, kata dia sudah ditransfer Rp387.296.596.328,-, mudah-mudahan minggu ini Kemenkeu akan tambah Rp41 miliar lagi. “Alhamdulillah, syukur kita, Kementerian berkenan mengabulkan permintaan kita.

Bahkan oleh karena kami bersyukur dengan berbaik hati akan ditambah lagi bulan ini sebanyak Rp158 miliiar lagi oleh Kemenkeu,” kata Moh Arpah, legislator lainya dalam Tim Banggar.

Menurut Anggota Banggar DPRD Riau yang lain, Suhardiman Amby, Banggar datang untuk minta Rp357 miliar lebih itu direalisasikan ke Riau, tapi malah Riau dapat Rp586 miliar. “Iya tadi karena teman- teman DPRD yang dipimpin Pak Dedet, minta maka kami akan tambah Rp158 miliar lagi,” kata Kasubdit DBH kemenkeu, Ardimansyah di dampingi Irwan Hercules Sitorus Kasi DBH dan Adi Saputra. (rgc/e2)

17

advertorial Bank Riaukepri

Untuk mengetahui tingkat ke­ sehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kesehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

‘TRADISI” Bank Riau Kepri peraih sejumlah penghargaan tampaknya masih akan tetap berlanjut. Menjelang tutup tahun 2018 ini, kembali bank milik Peme­ rintah Provinsi Riau itu meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik untuk skala lokal maupun untuk tingkat nasional.

Bank Riau Kepri raih penghargaan Bank Berpredikat “sehat” Kategori BUKU 2 dengan Aset di atas Rp 20 Triliun pada ajang Indonesia Best Banking Award 2018 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi bertempat di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat (30/11/18). Penghargaan level nasional ini diserahkan langsung oleh Founder & President Commissioner Warta Ekonomi Fadel Muhammad kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi yang disaksikan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dan CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan.

Terpilihnya Bank kebanggan masyarakat Riau dan Kepri ini sebagai pemenang melalui dua tahapan riset. Tahapan pertama (financial performance) adalah riset menyeluruh terkait kinerja keuangan. Beberapa indikator penilai­ an dalam tahapan pertama ini adalah, Pengukuran Earning (Rentabilitas), Permodalan (Capital), Resiko Kredit, Resiko Likuiditas. Tahap kedua adalah pilihan konsumen (consumer choice), dilakukan melalui wawancara tatap muka dan survey telepon dengan nasabah bank yang tersebar di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Indonesia Best Banking Brand Award 2018 menghasilkan 4 Bank Asing, 6 Bank Campuran, 13 Bank Pembangunan Daerah, 3 Bank Pemerintah, 23 Bank Umum Swasta Nasional Devisa, 7 Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa 7 Bank Umum Syariah, serta 3 Bank special mention sebagai pemenang.

Ada 2 sesi penerimaan award yang berdasarkan kategori yaitu kategori consumer choice dan special mention serta kategori financial performance. Sedangkan untuk peserta penerima penghargaan juga dibagi berdasarakan beberapa kate­

18

Kembali, Bank Riau Kepri Raih Sejumlah Penghargaan gori, yaitu kelompok perbankkan BUMN, kelompok perbankan asing, kelompok perbankan swasta nasional devisa, kelompok perbankan swasta nasional non devisa, kelompok perbankan BPD, kelompok perbankan Umum Syariah, kelompok perbankan campuran, dan kelompok perbankan special mention.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan masing-masing bank, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat ke­ sehatan menurut OJK melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Teguh Supangkat dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini dapat mendorong industri jasa keuangan dalam hal ini perbankan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja dan ketahanan dalam menjawab tantangan dan juga peluang.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi usai

acara mengatakan pencapaian prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dengan menerapkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sehingga tercipta tata kelola bank yang baik. Dan juga termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media tentunya.

Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan tertinggi pada Ajang Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2®) Award 2018 yang diselenggarakan Majalah Tempo, (26/11/18) di Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta. Tidak tanggungtanggung, Bank Riau Kepri meraih tiga penghargaan sekaligus yaitu The Best in Navigating Digital Shift in BPD Industry, The Best BPD Based on BUKU 2 Category dan The Best Chief Strategy Execution Of-

ficer in BPD Industry untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari.

Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkominfo RI Rudiantara yang didampingi Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad bersama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari.

SPEx2 Award 2018 merupakan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berhasil merumuskan strategi bisnis sekaligus mengeksekusinya. SPEx2 Award 2018 kali ini yang dinilai adalah eksekusi.

Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari menyampaikan setiap perusahaan bisa membuat strategi ideal, tapi terkait dengan eksekusi itu persoalan lain.

Meski sebagai bank daerah, Bank Riau Kepri telah melakukan reformasi, termasuk navigating digital shift. Digitalisasi merupakan salah satu kunci Bank Riau Kepri mengelola wilayah Provinsi Riau, yang didominasi daratan, dan Kepulauan Riau yang wilayahnya hanya 5 persen daratan.

Dengan teknologi digital, Bank Riau Kepri bisa mengcover seluruh wilayah kerja.

Inovasi-inovasi digital Bank Riau Kepri dalam pembayaran pajak daerah turut membantu mencegah kebocoran pendapatan asli daerah-daerah stakeholder Bank Riau Kepri. Pada Mei lalu, Bank Riau Kepri meluncurkan aplikasi pembayaran pajak eSamsat Provinsi Riau. Selanjutnya Bank Riau Kepri bersama 23 BPD di Indonesia serta sejumlah bank BUMN dan swasta menandatangani nota kesepahaman tentang Samsat Online Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, juga PT Jasa Raharja (Persero) di Bali, Kamis, 15 November lalu.

Irvandi dalam mengelola sumber daya manusia di Bank Riau Kepri menanamkan pola pikir bahwa Bank Riau Kepri adalah bank nasional yang ada di daerah sehingga standar kerja dan layanannya sesuai de­ ngan standar nasional.

Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad menyampaikan pemenang

SPEx2 Award 2018 merupakan cerminan dari perusahaan yang sehat dan dipimpin oleh manajemen yang sehat pula. Era digital mengharuskan setiap perusahaan merumuskan kembali strategi demi menyesuaikan dengan tuntuta konsumen yang ingin semuanya serba digital.

Masih pada acara yang sama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018 Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting menyampaikan seluruh perusahaan yang menjadi peserta SPEx2 Award 2018 tidak hanya mengejar award saja melainkan setiap peserta mendapat masukan langsung serta insight dari para juri yang berasal dari praktisi, media, konsultan hingga akademisi. Tim Juri dari Award ini sangat bergengsi dan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi yaitu Wahyu Muryadi – Direktur Tempo Media Group, Subarjo Joyosumarto – Dekan Indonesia Banking School dan Budi Setyanto – Pemimpin Redaksi Koran Tempo.

Berbeda dengan tahun-tahun sebe­ lumnya, SPEx2 Award 2018 kali ini meng­ angkat tema “Navigating Digital Shift”.

Untuk kriteria penjurian dan penghargaan, konsisten mengacu pada framework GML yaitu lima fase dalam Strategy into Performance Execution Excellence yaitu strategy formulation, strategy mapping, organization alligment, operational execution dan strategy control.

Sebelumnya, bank ini meraih penghargaan atas penilaian pihak independen yang kredibel. Bank berlogo tiga layar terkembang ini meraih Peringkat 2 Bank BUMD – Non TBK kategori Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) pada ajang Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 (APBI-VII-2018) yang diselenggarakan oleh Perbanas Institute dan bekerjasama dengan Majalah Economic Review, IPMI International Business School, Daya Makara – Universitas Indonesia, Senin (19/11/18).

Penghargaan level nasional ini diterima langsung oleh Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri di Mawar Ballroom Balai Kartini Lt.2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan.

Untuk peringkat 1 kategori Bank BUMD – Non TBK Bank Buku 2 (Modal Inti Rp. 1T s/d < Rp. 5T) diraih oleh Bank Sumut. Sementara itu untuk Bank Buku 3 (Modal Inti Rp. 5T s/d < Rp. 30T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Jateng dan untuk kategori Bank BUMD TBK diraih oleh Bank BJB, TBK dan Bank Jatim, TBK. Sedangkan untuk Bank Buku 1 (Modal Inti < Rp. 1T) kategori Bank BUMD – Non TBK diraih oleh Bank Sultra pada peringkat I, Bank Sulteng peringkat 2, Bank Bengkulu peringkat 3 dan disusul oleh Bank Lampung pada peringkat 4. Dan untuk kategori Bank BUMD - TBK diraih oleh Bank Banten, TBK. Nominator pada ajang APBI-VII-2018 ini telah diseleksi berdasarkan penilaian kinerja keuangan perusahaan Desember 2017, dengan menggunakan metode perhitungan dan analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dipu­ blikasi. Untuk Dewan Juri pada ajang ini yaitu Prof DR. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo MSc dan Dekan IPMI International Business Scholl, Prof. Roy Sembel, MBA . Phd. Dewan Juri melakukan penilaian melalui Data Publik (Annual Report) dan data pendukung lainnya, termasuk sidang panel wawancara terhadap Direksi atas kinerja yang telah diraih dan konfirmasi atas program kerja yang dilaksanakan serta hasil kinerjanya.

Prestasi yang diraih Bank Riau Kepri tersebut berdasarkan 10 kategori penilaian : Finance (Excellent), GCG(Very Excellent), Risk Management (Excellent), Legal (Excellent), Human Capital (Very Excellent), Marketing (Excellent), CSR (Very Excellent), IT (Excellent), Corporate Communication (Excellent), CEO (Very Excellent).

Ketua penyelenggara APBI-VII-2018 sekaligus pendiri Indonesia-Asia InstituteEconomic Review Hj. Irlisa Rachmadiana, SSn,MM menyampaikan Anugerah Perbankan Indonesia VII 2018 merupakan penghargaan atas kontribusi yang signifikan dari perusahaan bagi pengembangan perekonomian di Indonesia. Penganugerahan ini menjadi salah satu penghargaan atas perbankan yang telah mampu terus berinovasi dan menorehkan prestasi dalam menjalankan bisnisnya sepanjang 2017.

Pemimpin Desk Corporate Secretary Bank Riau Kepri Winovri usai acara menyampaikan prestasi ini adalah merupakan wujud karya dari segenap insan Bank Riau Kepri yang terdiri dari Jajaran Komisaris, Jajaran Direksi dan seluruh lapisan pegawai Bank Riau Kepri yang telah bahu membahu dan komit untuk terus berkinerja bagus dan termasuk dukungan dari para pemegang saham dan para stakeholder lainnya termasuk insan media.***

19

PT. CPI

PT RAPP

Infotorial pt. cpi

infotorial PT RAPP

Komitmen Chevron Indonesia untuk Restorasi Mangrove di Indonesia Konservasi ekosistem mangrove di Indonesia dihadapkan pada tantangan strategis yaitu membangun pendekatan ilmiah untuk perlindungan dan restorasi hutan mangrove dengan melibatkan pemangku ejak peluncurannya di hari Man(YKAN) dan KLHK dalam program restokepentingan kunci untuk mengubah grove Sedunia 26 Juli 2018 lalu, rasi dan konservasi hutan mangrove. kebijakan dan peraturan, pengelolaan dukungan berbagai pihak terhadap “Upaya perlindungan lingkungan yang terpadu dan efektif untuk restoMangrove Ecosystem Restoration Alliance hidup merupakan salah satu nilai Perusarasi, proteksi serta keberlanjutan dari (MERA) terus mengalir. haan yang telah kami laksanakan dimana sisi pendanaan, dan program kemitraan Hari ini Rabu (19/12) giliran Chevron pun kami beroperasi di seluruh dunia. dan penjangkauan. Hal ini dapat dicapai Indonesia yang menyatakan dukunganSebelumnya, sejak tahun 2003, kami berdengan pembentukan MERA yang secara nya terhadap MERA. Chevron Indonesia partisipasi dalam restorasi dan pelestarefektif dan terintegrasi dapat membantu berkomitmen untuk memberikan dukunian hutan mangrove di Penajam, Kalimeningkatkan kelestarian ekosistem gan lebih dari Rp4 miliar rupiah, yang akan mantan Timur. Kali ini, melalui MERA, mangrove sekaligus berkontribusi dalam disalurkan dalam kurun tiga tahun. kami bermaksud mereplikasi keberhasilan mengurangi kerentanan komunitas pesiDukungan ini diberikan untuk memproyek percontohan di Teluk Jakarta unsir, melindb a n t u ungi sumu p a y a ber daya Pemerintah alam dan khususnya aset-aset Kementevital, dan rian Lingmengemkungan bangkan Hidup dan pendanKehutanan aan yang (KLHK) berkelandalam meljutan unakukan tuk terus restorasi melindungi dan perl i n d u n - Penandatanganan kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, untuk kegiatan hutan mangan hutan konservasi mangrove di Kapuk, Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2019, di kantor Direktorat Jenderal . Kiri – Kanan : M. Imran grove yang Amin – Direktur MERA - YKAN, Cinya Dian Astuti – Corporate Partnership Manager - YKAN, Bambang Pratesa – VP External Relations mangrove Environment PT. Chevron Pacific Indonesia, Wahyudi Wardojo – Senior Advisor YKAN, Ahmad Munawir – Kepala BSKDA Jakarta, Ri- masih ada.

D e n di Indone- zal Algamar – Ketua YKAN, Wiratno – Direktur Jenderal KSDAE - KLHK, Wahyu Budiarto – Senior VP Policy, Government and Public sia. Hutan Affairs PT. Chevron Pacific Indonesia, Hasyim M. Nor, GM Advocacy PT. Chevron Pacific Indonesia, Pinto Budi Bowo Laksono – Man- gan bergabung dalam mangrove ager Social Performance PT. Chevron Pacific Indonesia , Ir. Herry subagiadi, M.Sc – Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE - KLHK. M E R A , di Teluk JaChevron Indonesia berharap untuk dapat, tuk diimplementasikan di daerah operasi karta, meliputi Muara Angke, Muara Gem1. Mendukung program pemerintah dalam bong dan Muara Cisadane, dipilih menjadi kami di Riau. Kami berharap kemitraan program perubahan iklim, terutama pada dalam aliansi MERA dapat berkontribusi lokasi percontohan. restorasi hutan bakau yang dapat menyimpada pencapaian Tujuan Pembangunan Program MERA bertujuan untuk menpan stok karbon dalam jumlah yang subBerkelanjutan PBB, atau UN SDG.” Kata gurangi kerentanan masyarakat pesisir, stansial.

Budiarto Wahyu. sumber daya alam dan aset vital dengan 2. Memenuhi komitmen tanggung “Dari total 15,2 juta mangrove yang mempromosikan pengelolaan yang efektif jawab perusahaan secara sosial dan lingtersebar di 124 negara tropis dan sub trodan implementasi dari mitigasi dan stratekungan seperti amanah Tujuan Pembangupis di berbagai penjuru dunia, lebih dari 20 gi adaptasi untuk mengatasi perubahan nan Berkelanjutan PBB (UN SDGs); terutapersen ada di Indonesia. Melihat kondisi iklim yang tengah gencar dilakukan oleh ma UN SDG No. 11 (Kota dan Komunitas mangrove Indonesia yang sangat memPemerintah Indonesia.

Berkelanjutan), No. 13 (Aksi Iklim), No. 14 butuhkan perhatian, YKAN bersama miPada acara penandatanganan komit(Kehidupan dalam Air), No. 15 (Kehidutra telah menginisiasi sebuah wadah yang men MERA di Kantor KLHK, Wahyu Bupan di Daratan) dan No. 17 (Kemitraan unakan melibatkan beragam pemangku diarto, Senior Vice President Policy, tuk Mencapai Tujuan-tujuan) Government and Public Affairs Chevkepentingan terkait konservasi dan resto3. Menjadi sebuah model perusahaan rasi mangrove yaitu Mangrove Ecosystem ron Indonesia mengatakan pihaknya sanyang baik untuk replikasi dan inovasi proRestoration Alliance (MERA),” ungkap Rigat senang dan bangga dapat bermitra dengram konservasi berkelanjutan.Rls zal Algamar, Ketua YKAN. gan Yayasan Konservasi Alam Nusantara

Dukungan terhadap Mangrove Ecosystem Restoration Alliance diberikan dalam jangka waktu tiga tahun untuk upaya restorasi dan perlindungan hutan mangrove Jakarta, 19 Desember 2018.

S

20

RAPP dan Pemkab Meranti Teken MoU

Bupati: Sangat Diperlukan Guru yang Profesional

“Perusahaan membantu dan mendukung pendidikan di daerah dengan mengadakan berbagai macam pelatihan, perbaikan infrastruktur dan lainnya.

Dikatakan Marzum, program ini berjalan berkat dukungan dari pemerintah.”

B

UPATI Kepulauan Meranti Irwan menegaskan, sangat diiperlukan guru yang profesional, guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang super cepat, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. “Guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya,” sebutnya.

Bupati Irwan mengatakan hal itu pada acara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-24 dan HUT PGRI ke-73 dan tahun 2018 di Gedung Ocean Jalan Terubuk Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Senin (26/11/2018) dihadiri ratusan guru. Kegiatan itu juga dikemas Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP tentang program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar atau program School Improve-

ment .

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Setda Meranti, H. Rosdaner, Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek, Kejari Meranti Budi Rahardjo SH, Kepala Dinas Pendidikan, Nuriman Khair, Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Heri Saputra, dan Direktur Community Development (CD) PT RAPP, Marzum.

Bupati menyatakan tantangan tenaga pendidik di Indonesia mengenai tantangan dunia pendidikan semakin berat.

Menurutnya untuk menghadapi tantangan itu, semua guru harus meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya. Namun ditegaskan Bupati, meski teknologi informasi telah berkembang pesat dan menyediakan sumber pengetahuan yang berlimpah, tugas guru sebagai pendidik tidak tergantikan.

Bupati juga menghimbau semua guru di Kepulauan Meranti untuk dapat meningkatkan kompetensi, inovasi dan kreatifitas dalam memajukan dunia pendidikan Meranti.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Kesepakatan tentang peningkatan mutu pendidikan. Terkait hal itu pihak RAPP membantu Pemerintah daerah dalam pelayanan mutu pendidikan di 10 Sekolah Dasar di Kabu-

paten Kepulauan Meranti. MoU ini langsung ditandatangani oleh Bupati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan manajemen RAPP yang diwakili oleh Direktur Community Development (CD) RAPP, Marzum.

Bupati sangat mengapresiasi kepada RAPP atas kepedulian dan partisipasi dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap dengan adanya program ini, mutu pendidikan lebih meningkat. “Program ini bisa meningkatkan mutu dari pada siswa sekolah dasar sehingga meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang,” kata Irwan.

Direktur CD RAPP, Marzum mengatakan perusahaan membantu dan pendukung pendidikan di daerah dengan mengadakan berbagai maca pelatihan, perbaikan infrastruktur dan lainnya. Dikatakan Marzum, program ini berjalan berkat dukungan dari pemerintah.

Program peningkatan mutu SD ini meliputi peningkatan guru-guru, pengembangan proses belajar-mengajar, serta manajemen berbasis sekolah. Kerjasama ini, sambung Marzum, diharapkan bisa membantu kualitas pendidikan sehingga melahirkan SDM yang berkualitas. (rtc/e2)

21

PT. IKPP

Infotorial pt. IKPP

“PT IKPP merupakan satu-satunya perusahaan di Siak, yang terus-menerus menggelar pelatihan pertanian terpadu. Saya mengajak kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, supaya acara dan tujuan program CSR ini berjalan sukses.”

K

22

Infotorial BKMT Inhu

Indragiri Hulu

PT IKPP Dipuji Oleh Kadis Pertanian Siak ADIS (Kepala Dinas) Pertanian Kabupaten Siak mengapresiasikan CSR PT IKPP yang telah konsisten menggelar pelatihan bagi petani di Kabupaten Siak. “Ke­ giatan pelatihan ini sangat membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian di Kabupaten Siak,” katanya.

Pujian itu disampaikan Kadis melalui Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Suwandi SP saat pembukaan pelatihan Konsep Pertanian Terpadu angkatan ke -XII tahun 2018, yang ditaja oleh Cooperate Social Res­ ponsibility (CSR) Community Development (CD) PT Indah Kiat Pulp and Paper. Kali ini angkatan ke -XII tahun 2018, diikuti 30 petani Kabupaten Siak di Pusat Pelatihan Pemberdayaan Kegiatan Mayarakat (PPKM) Bunut, Selasa, (13/11/2018).

“PT IKPP ini merupakan satusatunya perusahaan di Siak, yang terus-menerus menggelar pelatihan pertanian terpadu hingga angkatan ke -XII. Saya mengajak kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, supaya acara dan tujuan program CSR ini berjalan sukses,” jelas Suwandi.

BKMT

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT IKPP bertujuan untuk mengembangkan dan membantu kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketua Pelatihan Sistem Pertanian Terpadu Angkatan Ke XII, Murseno menjelaskan bahwa pelatihan ini me­ rupakan Progam rutin tahunan CSR PT IKPP. Peserta Pelatihan berasal dari beberapa desa yang terdapat di Kabupaten Siak seperti di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Bungaraya.

“Alhamdulillah Kegiatan Pelatihan ini telah berjalan selama 12 Tahun,” ungkap Murseno.

Peserta pelatihan akan diberikan materi pengembangan pertanian dan peternakan dan perusahaan berharap peserta bisa meningkatkan produktifitas di tempat mereka masing-masing usai pelatihan.

Sementara itu, pimpinan CSR CD PT IKPP Perawang, Ketut Piter menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan, bertujuan untuk membuat kemandirian ekonomi bagi peserta atau petani binaan. “Peserta pelatihan harus yakin karena kesuksesan petani akan diraih apabila peserta sungguh-sungguh menggeluti profesi ini,” ujarnya kepada awak media. (isc/e2)

Petani Semangka Binaan IKPP Panen Hingga 5 Ton “CUKUP dalam waktu selama 2 bulan, Alhamdulillah, kita sudah panen. Ini berkat bimbingan pihak CSR PT. IKPP Perawang,” ungkap Tryono. P. Petani semangka jenis Inul dan Dragon ini merupakan binaan CSR PT. IKPP Perawang, dan berhasil memanen semangka sebanyak 5 Ton dengan luas lahan 1 hektar, di Jalan Inpres Kampung Pinang Sebatang Barat, Senin (3/12/2018).

Hebatnya, Petani semangka binaan perusahaan tersebut berhasil dalam sekali panen dalam jangka waktu 2 bulan lamanya, bisa mendapatkan hasil panen yang signifikan. Tryono mengaku sangat puas dengan hasil panennya. Dijelaskan Tryono, harga jual semangka Inul dan Dragon ini, dijual kepada pedagang sebesar Rp.2.700/ kg nya. “Kita waktu pertama merintis, modal awalnya sebesar Rp. 6.000.000,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan CSR PT. IKPP Perawang, melalui staf CSR PT. IKPP Perawang, Murseno mengatakan, petani kita ini pak Tryono, kemarin sudah mengikuti Pelatihan Sistim Pertanian Terpadu angkatan ke 12, yang di ikuti sebanyak 30 orang petani perwakilan dari Kecamatan Tualang.

“Alhamdulillah, ilmu yang didapatkan beliau sudah langsung diterapkan, dan mendapat hasil yang maksimal. Inilah bentuk kepedulian perusahan kepada petani binaannya,” ungkap Murseno usai mencicipi semangka hasil panen binaannya, di jalan Infres Kecamatan Tualang. (isc/e2)

Keterbatasan Dana Tak Pernah Hambat Kegiatan BKMT Inhu “Berkat semangat pantang menyerah itu, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana.

Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.”

P

ERSOALAN umum dan klasik yang dihadapi banyak ormas dalam me­ laksanakan program-programnya adalah keterbatasan dana. Tapi bagi PD BKMT (Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim) Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu), sejauh ini keterbatasan dana tidak pernah menghambat sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan.

“Tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang diprogramkan, terutama karena didukung semua pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Ketua BKMT Inhu Hj. Juriah Soegianto melalui sekretarisnya yang ditemui di Rengat, belum lama. “Terutama kerja sama antarsesama pe­ ngurus di PD maupun antara PD dengan PC (pengurus cabang),” ia menambahkan.

Juriah memuji semangat pantang menyerah jajaran pengurus di tingkat PD dan PC semata didedikasikan untuk pengabdian bagi kepentingan sesama. Berkat sema­ ngat pantang menyerah itu, sambung Juriah, hampir tidak ada program PD dan PC BKMT yang tidak terlaksana. Kendati sebagian besar kegiatan dihadapkan kendala keterbatasan dana, “Tapi tetap bisa dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.”

Ia juga tidak menutup mata partisipasi

aktif jajaran terkait, baik di tingkat kabupaten atau kecamatan, untuk mendukung semua kegiatan BKMT. “Itu patut kita apresiasi,” ia menambahkan. Apalagi, imbuh Juriah, semua kegiatan BKMT diabdikan untuk kepentingan orang banyak, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan kualitas hidup beragama di daerah ini.

Dampak dari kebersamaan itu, sambung Juriah, aneka kegiatan yang rutin dilaksanakan BKMT tetap terselenggara dengan baik. Di antara kegiatan yang sering di­ selenggarakan adalah berupa tabligh akbar tingkat kecamatan, pildacil (pemilihan dai cilik), lomba menyelenggarakan jenazah, tak terkecuali lomba pidato tiga bahasa dengan melibatkan kaum ibu sebagai peserta.

Juriah menunjuk lomba pidato tiga bahasa yang melibatkan kaum ibu. Ia memuji semangat kaum ibu yang terlibat secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. “Tampak sekali semangat dan keinginan mereka yang kuat untuk menambah kemampuan diri,” katanya. Buktinya, menurut Juriah, walau pun untuk lomba itu panitia tak bisa menyediakan hadiah yang tergolong lumayan, para peserta tetap bersemangat untuk unjuk kebolehan. (ismi)

23

Profil

Profil Andina Gustiani

”Nyaleg”, Dina Ingin ”Terobos Kebekuan” “Di tengah berbagai kemajuan yang dicapai Inhu belakangan, sejatinya masih ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian segera. Ini hanya mungkin oleh intervensi dari pemerintah pusat.”

I

NI realitas yang sudah terbentang sejak lama, yaitu setakat ini belum pernah ada putera atau puteri dari Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) yang berhasil menerobos masuk ke Senayan di Jakarta, untuk kemudian tercatat sebagai anggota DPR RI. “Saya ingin menerobos kebekuan itu,” kata Hj. Andina Gustiani SE MM. Langkah yang kemudian ditempuh Dina –begitu ia akrab disapa—adalah dengan mencatatkan diri sebagai caleg (calon anggota legislatif) untuk Pileg (Pemilu

24

Legikslatif) 2019. Dina membidik kursi DPR RI untuk periode 2019-2024 dari Dapil (Daerah Pemilihan) Provinsi Riau, dengan bernaung di bawah panji-panji Partai NasDem (Nasional Demokrat) besutan Surya Paloh.

“Tujuan saya hanya satu, yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi Inhu, baik untuk kepentingan daerah maupun masyarakatnya,” ujar adik kandung Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE ini. Fakta yang dilihat Dina selama ini, sejumlah putera terbaik Riau yang dipercaya duduk di lembaga legislatif tingkat pusat yang berasal dari berbagai parpol (partai politik) itu, belum seorang pun di antaranya yang berasal dari Inhu.

“Ini penting,” kata Dina, “karena sejatinya yang tahu dengan persoalan Inhu, baik urusan daerah maupun masyarakatnya, adalah putera/puteri Inhu sendiri,” ia melanjutkan. Dalam kacamata Dina, di tengah berbagai kemajuan yang dicapai Inhu belakangan, sejatinya masih ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian segera. “Ini hanya mungkin oleh intervensi dari pemerintah pusat.”

Dikatakan Dina, APBD Inhu dari tahun ke tahun relatif sangat terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Belakangan, oleh karena kebijakan rasionalisasi, APBD Inhu mengalami penyusutan yang cukup signifikan. “Itu artinya, dibutuhkan tangan lain untuk mempercepat dinamika pembangunan daerah, dan upaya untuk meningkatkan kesejahte­ raan masyarakat,” ia menambahkan.

Dina menyebut contoh infrastruktur, yang dikatakannya Inhu masih memerlukan sejumlah infras-

truktur dasar seperti jalan dan jembatan, dimaksudkan untuk mempermudah aksesebilitas antarkawasan di daerah itu. “Agar semua titik di kawasan Inhu terhubung jalan dengan kondisi yang baik,” katanya.

Selain memberi dampak untuk mempermudah hubu­ngan sosial antarmasyarakat, menurut Dina, akses jalan yang baik juga akan memberi dampak ekonomi.

“Kawasan-kawan yang selama ini tidak terbuka dengan sendirinya akan terbuka lantaran sudah ditunjang oleh jalan dengan kondisi yang memadai,” ia menambahkan. Dampaknya, menurut Dina, sejumlah potensi ekonomi yang selama ini ada di kawasan itu, dengan sendirinya akan bisa dikembangkan, yang kelak akan memberi dampak yang baik untuk perekonomian masyarakat.

Infrastruktur, menurut Dina, hanya satu dari sederet panjang persoalan yang memerlukan perhatian lebih di Inhu. Kalau selama ini sejumlah persoalan dimaksud belum tertangani dengan baik, ungkap Dina, selain keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tertuang di APBD, ia juga menilai intervensi dari unit pemerintahan yang lebih tinggi –terutama peme­ rintah pusat—masih relatif kurang.

“Sudah saatnya putera/puteri terbaik Inhu dipercaya berkiprah di tingkat pusat,” bebernya. Dikatakan, dengan adanya putera/puteri Inhu duduk di lembaga legislatif tingkat pusat, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki, diyakini putera/puteri Inhu itu akan berjuang maksimal untuk kepentingan tanah kelahirannya. “Karena sejatinya setiap putera atau puteri Inhu memiliki tanggung jawab yang moral untuk berbuat bagi daerah kelahirannya,” ia menambahkan.

Dina memang sedang menapaki langkah ke arah itu. Lama malangmelintang di dunia usaha, pikiran Dina kemudian terbuka untuk terjun ke dunia politik praktis.

Bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, melainkan buat kepentingan Inhu dan masyarakatnya.

“Karena dengan duduk di DPR kita memiliki wewenang dan kompetensi untuk memperjuangkan kepent-

ingan masyarakat dan daerah,” imbuhnya.

Dunia usaha yang selama ini dicempungi, menurut Dina, memang telah memberi banyak hal yang ia inginkan, terutama yang bersifat material-kebendaan. “Tapi itu hanya

untuk kepentingan diri pribadi dan orang-orang terdekat saya,” tandasnya. Beda kalau dipercaya duduk di lembaga legislatif, “Diniscayakan saya akan memperoleh kesempatan berjuang untuk kepentingan daerah dan orang banyak.” (ismi)

Biodata

Nama : Hj. Andina Gustiani, SE, MM Nama Panggilan : Dina Tempat/Tanggal Lahir : Rengat/19 Agustus 1981 Agama/Suku : Islam/Melayu Pendidikan Terakhir : S2 Pekerjaan Sekarang : Wiraswasta Anak ke berapa dalam keluarga : Ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara Hobby : Olahraga, Travelling Alamat Rumah : Jalan Pattimura No 28 Rengat - Inhu Telp/HP : 082111627779 E-mail : dinasoegianto@gmil.com Motto Hidup : Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tetapi kegagalan adalah bagian dari kesuksesan Data Keluarga Anak : 1. Rizkya Fitri Rahmadani

2. Kezia Shafia Putri Ayah : H. Soegianto (Alm) Ibu : Hj. Juriah

25

Pemerintah Kabupaten

Kampar

Pemkab Kampar Membangun dengan Mengedepankan Konsep 3i Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Kampar, Provinsi Riau, yang sejak beberapa tahun belakangan dipimpin oleh dut Bupati H. Azis Zaenal dengan Wakil Bupati Sugeng Susanto melakukan sejumlah terobosan, dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan daerah dan untuk mensejahterakan seluruh anggota masyarakat.

L

ihatlah, stau misal, dalam proses penyusunan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar dalam kurun waktu dua tahun belaka­ngan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pembangunan dalam rangka mewujudkan program 3i (infrastruktur, industri dan investasi) yang tercantum dalam rencana pemba­ ngunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Hal tersebut ditegaskan Bupati Kampar H Azis Zaenal pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang III dengan agenda penyampain nota keuangan dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Kampar tahun 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (19/11/2018), dilansir cakaplah.com.

Azis menyampaikan, sebabagai gambaran untuk kemajuan daerah Kabupaten Kampar lima tahun ke depan,

26

berbagai program dan pembangunan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar dibawah kepemimpinan H Azis Zaenal-Catur Sugeng Susanto.

Azis Zaenal menjelaskan, di bidang pendidikan dialokasikan lebih kurang 20 persen anggaran termasuk dalam bentuk beasiswa. Di bidang kesehatan dianggarkan 10 persen diantaranya untuk pengadaan mobil ambulance setiap desa. Pada tahun 2017 dianggarkan mobil ambulance sebanyak 11 unit, tahun 2018 sebanyak 29 unit dan tahun 2019 sebanyak 50 unit.

Kemudian di bidang infrastruktur, untuk pemeliharaan jalan sepanjang 113,7 kilometer, kemudian pembangunan 12 unit jembatan, 4 unit jembatan gantung, 6 unit jembatan besi dan 2 jembatan beton. Disamping itu juga membuka Jalan Sei Jernih yang menghubungkan 5 kecamatan yakni Kecamatan Bangkinang, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar dan Tambang

Advertorial Pemkab kampar atau 11 Desa dan 1 Kelurahan sepanjang 27 KM. Untuk membuka keterisoliran dae­ rah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah dilakukan kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk membuka jalan penghubung yang selama ini hanya bisa dijalani dengan jalur sungai sepanjang lebih kurang 37 KM. Selanjunya disampaikan Bupati Kampar, untuk kenyamanan pemukiman rumah warga telah dianggarkan juga untuk bedah rumah pada tahun 2017 sebanyak 80 unit, tahun 2018 sebanyak 104 unit, serta tahun 2019 sebanyak 100 unit. Sementara untuk tahun 2019 pembangunan prioritas antara lain pembangunan perkantoran terpadu 8 lantai guna me­ningkatkan pelayanan masyarakat yang nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Kampar.

Selain itu Pemkab juga merencanakan akan membangun menara di kawasan Markaz Islamy Kabupaten Kampar di Kota Bangkinang serta pembangunan Bangkinang riverside di Kawasan Jembatan Kembar Bangkinang.

Khusus di bidang Perhubungan, saat ini telah dibuka juga trayek Bangkinang menuju Bandara SSK II serta Bangkinang menuju Candi Muara Takus XIII Koto Kampar menggunakan bus Damri.

Khusus dibidang sosial masyarakat, Pemkab Kampar telah memberangkatkan tokoh panutan masyarakat melaksanakan ibadah umrah. Pada tahun 2017 dan 2018 diberangkatkan sebanyak 60 orang dan tahun 2019 sebanyak 30 orang lagi.

Dalam hal pencapaian pendapatan asli daerah (PAD), Bupati Kampar menyebutkan bahwa realiasi penerimaan PAD mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 dari Rp 174 miliar dan pada tahun 2018 menjadi Rp 214 miliar.

“Dengan demikian Kampar meperoleh dana insentif daerah (DID) lebih kurang Rp 36 miliar serta meraih pelaporan keuangan terbaik dengan prediket wajar tanpa pengecualian (WTP),” pungkas Azis.

Yang tak kalah penting, menurut Bupati Azis, untuk meningkatkan per­ ekonomian masyarakat kabupaten Kampar, semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif dan masyarakat harus menyamakan misi agar usaha yang akan kita lakukan untuk memajukan kabupaten Kampar baik dari sektor pariwisata ataupun industri tidak berjalan setengah-setengah namun bisa berjalan maksimal sebagaimana yang kita harap­ kan bersama.(adv/hms/e2)

Risalah

Meminta Cerai Saat Emosi, Apa Hukumnya?

Suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali jika istrinya itu setuju dan melalui akad nikah yang baru, meskipun tidak disyaratkan istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain sebagaimana dalam talak ba’in bainunah kubra.

K

HULU dalam istilah Islam berarti perceraian dengan imbalan dari pihak istri, di mana istri meminta diceraikan kepada suaminya dengan menyerahkan imbalan, baik itu mahar yang diberikan oleh suaminya maupun lebih sedikit atau lebih banyak dari mahar tersebut sesuai kesepakatan antara mereka berdua. Khulu’ ini dibolehkan dalam Islam jika memang ada hal-hal yang membuat istri tidak bisa lagi hidup bersama dengan suaminya.

Allah SWT berfirman, “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS al-Baqarah [2]: 229).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agama, tetapi saya tidak suka kekafiran setelah keislaman (takut tidak memenuhi

haknya sebagai suami).” Maka Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (yaitu maharnya).” Ia menjawab, “Iya.” Maka Nabi SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah ladang itu dan ceraikanlah.”

(HR Bukhari).

Melihat peristiwa yang ditanyakan, maka ini merupakan khulu’ karena di sini istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan dengan mengembalikan mahar kepada suaminya dan si suami menceraikannya atas hal itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai khulu’ ini, apakah termasuk talak atau fasakh (pembatalan pernikahan).

Menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan qaul jadid (pendapat yang baru) Imam Syafii, serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad, khulu’ ini adalah talak.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas’ud, Ali bin Abi Thalib, Sa’id bin alMusayyab, dan Hasan al-Basri. Sedangkan, yang menjadi pegangan mazhab Hanbali dan qaul qadim (pendapat yang lama) dari Imam Syafii adalah pendapat yang mengatakan khulu’ itu adalah fasakh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thawus, dan Abu Tsaur.

Pengaruh dari perbedaan apakah khulu’ itu talak atau fasakh, ini akan terlihat dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya. Jika khulu’ ini dianggap talak, khulu’ ini dimasukkan pada hitungan talak yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istri, di mana seorang suami memiliki dua kesempatan untuk talak dan masih

berhak untuk rujuk kembali dengan istrinya. Namun, jika sudah tiga kali menalak istrinya, ia tidak berhak lagi untuk merujuk istrinya itu.

Jika suami tetap ingin kembali, istrinya itu harus nikah dulu dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya tersebut.

Inilah yang disebut dengan talak ba’in bainunah kubra. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

(QS al-Baqarah [2]: 230).

Sedangkan jika khulu’ itu dianggap fasakh, itu tidak dihitung sebagai talak dan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suaminya, jika ia menikahinya lagi. Dan menurut jumhur ulama, khulu’ ini adalah talak ba’in bainunah shugra (bisa menikah lagi tanpa harus kawin dulu dengan laki-laki lain).

Jadi, di sini suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali jika istrinya itu setuju dan melalui akad nikah yang baru, meskipun tidak disyaratkan istri harus menikah dulu dengan laki-laki lain sebagaimana dalam talak ba’in bainunah kubra.

Hal itu karena maksud sang istri mengajukan khulu’ adalah agar ia bisa terbebas dari suaminya, dan itu tidak didapatkannya kalau talak itu adalah talak raj’i karena dalam talak raj’i suami masih bisa rujuk dengan istrinya meskipun tanpa persetujuan istri. Sedangkan, sebagian ulama berpendapat bahwa suami berhak memilih antara menerima imbalan dan ia tidak berhak untuk rujuk kembali, atau mengembalikan imbalan itu kepada istrinya dan ia berhak untuk rujuk kembali selama belum termasuk talak tiga. (republika.co.id)

27

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Advertorial Pemkab Inhu

Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu

Banjir, Bupati Yopi Arianto Langsung Sambangi Para Korban Bukan H. Yopi Arianto SE nama­ nya kalau tidak peka dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu pun saat musibah banjir melanda, Bupati Inhu (Indragiri Hulu) itu tidak hanya duduk di belakang meja menerima laporan para staf, tapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi para korban.

P

ada Senin (5/11/2018), Bupati Yopi Arianto yang didampingi Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) dan sejumlah staf meninjau kondisi banjir di sejumlah daerah di Inhu. Bupati dan rombongan meninjau banjir menggunakan perahu bermesin melewati Sungai Indragiri sampai Pulau Gajah.

Kepala Kantor PBD Inhu R. Widodo, mengatakan, ketinggian air Su­ngai Indragiri saat ini sudah mencapai 6,52 meter dan mengakibatkan banjir di sepuluh kecamatan di Inhu. Saat ini, ada 10 kecamatan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai sekarang terendam banjir.

Kecamatan tersebut adalah Batang Peranap, Pe­ranap, Rakit Kulim, Kelayang, Sungai Lalak, Pasir Penyu, Lirik, Rengat Barat dan Kecamatan Rengat.

Bupati mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena akibat curah hujan masih tinggi. Apalagi ketinggian air sungai di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing sekarang dikabarkan sudah mencapai 7 meter dan berpotensi menyebabkan banjir. “Diharapkan, aparat desa dan camat proaktif menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada, teruta-

28

ma malam hari untuk menghindari korban jiwa akibat banjir. Jika rumahnya kebanjiran, matikan listrik dan segera berkoordinasi dengan PLN,” imbau Widodo.

Setiap tahunnya Inhu selalu terjadi banjir. Meskipun demikian, sebagian warga yang masih sering mengalami banjir, belum merasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan program antisipasi.

“Banjir yang biasa terjadi disebagian wilayah Kabupaten Inhu itu datang kiriman dari Taluk Kuantan dan Sumatera Barat,” kata Bupati Inhu Yopi Arianto.

Untuk penanganan banjir sendiri, dirinya hanya mengatakan perlu dilakukannya sosialisasi dan antisipasi agar daerah yang menjadi langganan banjir untuk selalu waspada. Selain itu, dirinya juga meminta kepada seluruh pihak untuk melakukan upaya pencegahan banjir.

“Mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk mengingatkan kepada masyarakat agar selalu hati-hati dan waspada dalam menyikapi banjir. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk penanganan banjir di Inhu,” jelas Yopi.

Menghadapi langsung persoalan masyarakat memang hal yang se­ring dilakukan Bupati Yopi Arianto. Ia merasa, dengan terjun langsung ia akan tahu dengan persoalan sebenarnya secepatnya bisa mencarikan solusinya. Selain bukan tidak percaya dengan para staf, “Saya juga ingin selalu berada di tengah masyarakat,” katanya, suatu hari. “Ada kebahagiaan tersendiri manakala berada di tengah masyarakat.”

Banjir di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, terus meluas, banjir disebabkan me­luapnya Sungai Indragiri pada musim hujan.

Akibatnya sejumlah sekolah di wilayah

Kinerja Bupati Inhu

Peduli dengan Honorer, Bupati Inhu Diganjar Penghargaan

tersebut terpaksa diliburkan. “Sudah ada sekolah yang diliburkan. Sebab air sudah mema­suki ruang kelas belajar mengajar,” ung­ kap Putra Indra selaku Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Inhu saat dikonfirmasi wartawan, dilansir kompas. com.

Menurutnya, sekolah yang diliburkan, yakni SDN 012 Desa Tanjung Baru.

Sebab ketinggian air di sekolah tersebut mencapai 150 sentimeter.

Kemudian sejumlah TK dan Paud juga tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi.

“Genangan air disebagian ruang kelas sampai satu meter. Apa­lagi, sekolah berada di dataran rendah. Sehingga, anak-anak terpaksa diliburkan sementara,” jelas Putra.

Banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Inhu, Riau, sejak beberapa hari terakhir. Banjir ini akibat luapan air Sungai Indragiri, yang merendam sekitar 4.000 lebih rumah warga, sekolah, rumah ibadah dan fasilitas lainnya. Selain merendam sejumlah fasilitas sekolah banjir yang terjadi juga mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itu masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan seperti makanan, pakaian, air bersih dan juga alat transportasi seperti perahu karet di lokasi genangan banjir yang cukup dalam.

Banjir di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) di Riau yang sudah lebih sepekan akhirnya menelan korban jiwa. Dua bocah ditemukan tewas. “Ada dua anak di lokasi yang berbeda tewas karena banjir dengan faktor kelalaian orang tuanya.

Satu anak usia 7 tahun dan satu lagi 11 bulan,” kata pejabat sementara Humas Polres Indragiri Hulu (Inhu), Bripka Misran dalam kete­rangannya kepada wartawan, Senin (12/11/2018). (adv/hms/e2/ dari berbagai sumber)

APBD 2019 Rp 1,3 T Disahkan

Bupati Minta Perangkat Daerah Gesa Program Pembangunan Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah.

BUPATI Inhu (Indragiri Hulu) H. Yopi Arianto SE meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk segera melaksanakan program dan kegiatan pembangunan apabila Perda tentang APBD tahun anggaran 2019 telah diferivikasi oleh Pemprov Riau.

“Karena sebagai Aparatur Sipil Negara, kita semua dituntut untuk bekerja lebih maksimal dan profesional,” tegas Bupati Yopi, saat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 1,3 triliun, yang disahkan secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu. Pengesahan itu tertuang dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Pengambilan Keputusan RAPBD TA 2019 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Miswanto, Sabtu (24/11/2018) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Yopi Arianto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menyetujui APBD Inhu Tahun Anggaran 2019 dengan total belanja sebesar Rp 1.338.383.677.161, dan selanjutnya dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Paripurna itu sendiri diikuti sebanyak 34 dari 40 anggota dewan. Hadir juga Sekda Inhu Hendrizal, Asisten, Kepala OPD, kepala bagian, camat serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Inhu. Pengesahan APBD Inhu tahun 2019, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Inhu H Yopi Arianto, Ketua DPRD Miswanto, Wakil Ketua I DPRD Sumini dan Wakil Ketua II DPRD Adila Anshori. (hrc/e2)

PRESTASI demi prestasi terus ditorehkan H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu). Untuk periode kedua ini, Yopi berpasangan dengan Khairizal untuk posisi Wakil Bupati Inhu masa jabatan 2015-2020.

Terakhir, Bupati Yopi Arianto menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diterimanya karena peduli terhadap perlindungan keselamatan kerja para tenaga honor Pemkab Inhu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Iksarudin usai upacara peringatan HUT Korpri ke 47 dan HUT PGRI ke 73 di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (29/11/2018), mengatakan Bupati Inhu Yopi Arianto merupakan salah satu kepala daerah pertama yang menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga honorer yang saat ini sudah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab Inhu, sebanyak 1.221 orang dari 39 instansi. “Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah,” kata Iksarudin.

Dia juga menyebutkan, selain Pemkab Inhu, Bank Riau Kepri juga mengikutsertakan sebanyak 1364 orang warga termasuk petani menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program CSR Bank Riau Kepri.

Pada kesempatan upacara HUT Korpri dan HUT PGRI itu, Bupati Inhu Yopi Arianto menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada 1364 tenaga kerja informal yang ditanggung melalui CSR Bank Riau Kepri.

Humas Bank Riau Kepri Cabang Air Molek, Danu dikonfirmasi Gatra.com mengatakan bantuan CSR tersebut bertujuan untuk membantu keikutsertaan tenaga honorer, tenaga teknis, tenaga suka rela bahkan petani yang ada di Kabupaten Inhu. “Yang menentukan layaknya penerima batuan Pemkab Inhu. Soal besaran iuran yang dibayarkan akan ditentukan BPJS Ketenagakerjaan nantinya,” jelasnya. (e2)

29

Kata Mereka Tentang

Kata Mereka

Yopi Arianto

Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi

Infotorial Galeri Pemkab PemkabKuansing Kuansing

Kata Mereka tentang Bupati Inhu Yopi Arianto SEDANG menjalani periode kedua masa jabatannya sebagai Bupati Inhu (Indragiri Hulu), . berbagai pujian terus dialamatkan ke H. Yopi Ar ianto SE yang pernah tercatat sebagai Bupati Termuda se-Indonesia versi Muri (Museum Rekor Indonesia). Bagi Bupati Yopi, aneka pujian itu merupakan tambahan amunisi bagi dirinya untuk berbuat yang terbaik bagi Inhu dan masyarakat yang bermukim di dalamnya. Berikut pendapat sejumlah tokoh tentang kepemimpinan Bupati Yopi Arianto:

Ahmad Supardi, Kakan Kemenag Riau:

Apresiasi terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Inhu

K

AKAN Kemenag Provinsi Riau H. Ahmad Supardi Hasibuan menyatakan memberi apresiasi terhadap perhatian serta dukungan yang diberikan Pemkab Indragiri Hulu Riau terhadap kemajuan dunia pendidikan agama Islam di daerah itu. “Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Riau, saya sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan Bupati Inhu H Yopi Arianto dalam upaya memajukan pendidikan keagamaan di Kabupaten Inhu. Salah satu­ nya pelaksanaan wisuda serentak santri MDTA dan MDTW ini,” ujar Ahmad Supardi.

Ia menilai penyelenggaraan wisuda yang telah berjalan selama tujuh tahun terakhir ini, merupakan bukti nyata keseriusan orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu dalam memberantas buta aksara baca tulis Al Qur’an yang dimulai sejak dini. Dengan demikian, pihaknya me­ minta kepada Kemenag Inhu, agar kedepan data kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto tersebut, untuk dapat di­ usulkan kepada pihak Kementerian Agama pusat.

“Saya minta, kedepan Kemenang Inhu agar menyampaikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksankan Pemkab Inhu untuk disampaikan pada Kemenag pusat,” tegasnya, dilansir goriau.com.***

30

Uskup Mongsiniur Martinus D Situmorang, Tokoh Agama

U

SKUP Mongsiniur Martinus D Situmorang, pimpinan keagamaan Katolik, menilai kepemimpinan Bupati H Yopi Arianto merupakan gambaran sosok pemimpin yang adil dan tanpa pamrih serta mampu menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat dengan tidak melihat perbedaan.

“Bapak adalah seorang pemimpin yang baik.

Kita sebagai warga masyarakat tentunya patut untuk memilih pemimpin yang rela mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan tanpa pamrih,” ujar Uskup Mongsiniur, dilansir riaurealita.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Uskup saat Bupati Yopi hadir untuk meresmikan gedung Theresia Center Airmolek, beberapa waktu lalu. Ia pun berharap agar kepemimpinan Bupati Yopi mampu memberi pengaruh yang besar tidak hanya bagi Kabupaten Inhu namun juga bagi seluruh masyarakat Riau.***

Disahkan, APBD Kuansing Tahun Anggaran 2019 A NGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuantan Singingi (Kuansing) disahkan tadi malam, Jumat (30/11/18). APBD Kuansing 2019 mendatang disahkan di ang­ ka Rp1,27 triliun. Angka ini meningkat 13 persen ketimbang APBD 2018 tahun ini. Bupati Kuansing, Drs Mursini berharap, dengan telah disahkan nya APBD 2019, maka kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun mendatang agar bisa dimamfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kuansing.

Di bagian lain, Bupati Kuantan Singi­ ngi Drs H Mursini mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan selalu me­

ningkatkan kinerja serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Penagasan ini di­ sampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Tahun 2018 Jumat (30/11/2018).

Sementara, dalam rangka mempertahankan budaya gotong royong di segala aspek kehidupan dan penghidupan di desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menyelenggarakan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Rotong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Kuansing ke XV yang di selenggarakan di Desa

Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa (27/11/2018).

Pencanangan BBGRM ini dilakukan oleh Bupati Kuansing Drs H Mursini, M.Si. Acara ini turut dihadiri Wa­ kil Ke­ tua DPRD Kuansing Sardiyono, A.Md, Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs Napisman, pejabat eselon II, Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, Kabag Humas dan Protokoler Drs Muradi, M.Si, Camat Kuantan Mudik Jefrian, S.Sos, Upika Kecamatan Kuantan Mudik, Camat Pucuk Rantau Herman Susilo,.S.Sos, dan undangan lainnya.*** foto-foto: dari berbagai sumber

Ahmad Supardi

31

Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara

Ini Cara Sumut Promosikan Produk Buatan Masyarakat “Jika bisa, acara seperti ini jangan diadakan hanya tiga hari saja.

Kalau bisa Pekan Inovasi diadakan selama seminggu atau dua minggu. Bahkan kita juga bisa me­ngundang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lainnya untuk datang.”

D

ALAM rangka mempromosikan produk buatan masyarakat Sumatera Utara, pemerintah Sumut menggelar Pekan Inovasi Sumut, dengan tujuan ingin membangkitkan ekonomi

masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desa.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan Pekan Inovasi Sumatera Utara ini su-

dah yang ke-6 kali digelar. Dan tahun ini diadakan di Lapangan Benteng, Medan.

“Saya berharap acara seperti ini semoga ke depan gaungnya lebih besar, publikasinya sampai ke masyarakat hingga akhirnya banyak orang mau datang, hingga ke pelosok Sumut,” katanya, Selasa (13/11/2018).

Untuk jangka panjang, kedepannya akan mencarikan lokasi permanen untuk menggelar acara serupa, agar stand-stand produk masyarakat bisa dipamerkan setiap saat. Sejalan dengan itu, gairah ekonomi masyarakat khususnya UMKM pun meningkat. “Jika bisa, acara seperti ini jangan diadakan hanya tiga hari saja.

Kalau bisa Pekan Inovasi diadakan selama seminggu atau dua minggu. Bahkan kita juga bisa mengundang negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lainnya untuk datang,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Trinugroho mengatakan Pekan Inovasi bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan Sumut kepada masyarakat. Selain produk unggulan, juga dipamerkan hasil pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten kota, BUMN dan BUMD. “Pekan Inovasi ini sudah keenam kali kita adakan, banyak manfaat bisa kita ambil, di antaranya produk unggulan semakin banyak, beragam, berkualitas hingga hasil pembangunan semakin bisa dipublikasikan,” katanya, dilansir Warta Ekonomi.co.id Pekan Inovasi, merupakan rangkaian acara yang tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada Gebyar Kerajinan Daerah Sumut. Sehingga produk yang ditampilkan bisa bersaing di tingkat internasional. (e2)

Wagub Sumut Janji Beri Kemudahan pada Investor WAKIL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengatakan, pihak Pemprov Sumut akan selalu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap investor yang datang, khususnya dari Malaysia. “Tetapi tetap mengikuti aturan yang ada,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, ketika menerima Delegasi Bisnis Malaysia di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Kota Medan, Senin (11/5). Dikatakan, Pemprov Sumut menyambut baik niat investor Malaysia untuk berinvestasi di Sumut. Diantaranya rencana pembangunan kilang/pabrik pengolahan makanan dan minuman.

Hadir pada pertemuan itu Fakrul Anwar Bin Ghulan (Pengarah HA-One Holiday), Nurul Huda Arifin (Putri Tujuh Seven Aura Legacy), Mohd Sufian Bin Mohd Salleh dan Mohd Eymron Bin Dasly dari Delegasi Bisnis Malaysia. Ketua Baznas Langkat, Abdul Rahnan, Ketua PWI Sumut, Hermansjah, Wakil Ketua Khairul Muslim, Wilfrid B Sinaga, Agus Lubis, dan Zulfikar Tanjung.

Musa Rajekshah sangat menyambut baik dan mendukung setiap investor yang akan berinvestasi di Sumut. Termasuk para

32

Pemerintah Provinsi

Infotorial Pemprov Sumut

investor dari negara tetangga Malaysia. Demiian dilansir analisadaily.

Kepada para investor dari Malaysia, Ijeck juga menyampaikan, Provinsi Sumut merupakan wilayah yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sumut berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka, yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Hal ini, membuat Sumut mudah dijangkau dunia internasional dan menjadi pintu gerbang utama kegiatan perdagangan di sebelah barat Indonesia,” ujar Wagub yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Zonny Waldi.

Sebelumnya, investor dari Malaysia, Fakhrul Anwar menyampaikan kepada Wagub Sumut tentang keinginan besarnya untuk mendirikan kilang/pabrik di Langkat. Yaitu pabrik pengolahan produk makanan dan minuman, yang diperkirakan bisa membuka lowongan pekerjaan hingga 15 ribu orang, serta membangkitkan perekonomian di kawasan pabrik. “Kilang atau pabrik itu merupakan pengolahan kopi tradisional berstandart internasional GMP dan ISO. Dengan berdirinya pabrik itu akan membuka lapangan kerja, peluang terbukanya gerai berjualan bagi masyarakat,” ujar Fakhrul. (e2)

Riau

infotorial pemprov Riau

Jembatan Siak IV

Plt Gubri Akui Tak Tuntas Tahun Ini

P

Plt Gubri berharap, Jembatan Siak IV itu bisa diresmikannya langsung. Sebab, pada Februari mendatang masa jabatannya telah berakhir. “Kalau Januari, masih bisa kita resmikan.”

LT (Pelaksana Tugas) Gubernur Riau (Gubri) H. Wan Thamrin Hasyim mengatakan, JJembatan Siak IV diakui memang kemungkinan besarnya selesai Januari 2019. “Kita akui saja tidak selesai tahun ini,” ujar mantan Bupati Rohil (Rokan Hilir) itu.

Dikatakan, kontraktor diberi target penyelesaian di Januari 2019. Menurutnya, jika memang selesai pada Januari 2019, maka kontraktor harus siap menerima konsekuensinya. Salah satunya dikenakan denda keterlambatan pembangunan. Seharusnya, pembangunan ini rampung di akhir tahun 2018. “Kalau aturannya begitu, mungkin nanti ada denda,” ujar Wan Thamrin.

Wan Thamrin Hasyim menjelaskan, salah satu yang membuat keterlambatan pengerjaan jembatan yang menyebrangi sungai Siak ini adalah cuaca. Dimana saat ini, cuaca ekstrem melanda Pekanbaru.

Wan Thamrin Hasyim juga mendapat laporan beberapa kali jembatan tersebut disambar petir. Termasuk crane yang digunakan untuk membangun jembatan, sudah beberapa kali ditembak petir.

“Sudah berapa kali ditembak petir itu. Karena itu yang paling tinggi di sana,” ujarnya. Dia menjelaskan, saat ini pembangunan jembatan tinggal penyambungan bentang utama. Sedangkan jalan penghubung di pangkal jembatan, sudah selesai. Ia juga berharap, Jembatan Siak IV itu bisa diresmikannya langsung. Sebab, pada Februari mendatang masa jabatannya telah berakhir. “Kalau Januari, masih bisa kita resmikan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan untuk penyelesaian pembangunan sejumlah proyek strategis Pemprov masih bisa dikejar dengan memaksimalkan kekuatan yang ada diakhiri tahun ini. Sehingga target penyelesaian masih bisa tuntas akhir tahun.

Di antara proyek yang dianggap tidak bisa selesai tahun ini Jembatan Siak IV yang ditargetkan bisa rampung tahun ini juga dan sebagaimana kontrak

pengerjaannya. Namun menurut Sekda masih ada celah yang bisa dimaksimalkan pihak kontraktor mulai dari meningkatkan jam kerja, menambah sumberdaya, peralatan agar pekerjaan bisa dipercepat. “Artinya memaksimalkan semua yang ada, karena kan perjanjian kerjanya tahun ini harus tuntas dan PUPR saya kira juga meminta kontraktor memaksimalkan pekerjaan, “jelas Ahmad Hijazi.

Kepada Dinas PUPR lanjut Ahmad Hijazi sebagai pelaksana teknis, harus berpikir untuk selesai. Masukan dari Dewan menurutnya sah-sah saja dan harus diperhatikan. “Namun bagaimana agar dipahamkan kepada masyarakat bahwa kita ini kan melaksanakan pembangunan, sudah melalui proses dan tahapannya. Kalau ada hal-hal yang emergency, darurat, kendala iklim, mestinya harus jadi pertimbangan. Kita berpikir positif. PUPR juga punya target selesai.

Saya juga ingin itu selesai, “jelas Ahmad Hijazi.

Selanjutnya menurut Ahmad Hijazi jika ada pihak berpandangan sesuai dengan pengawasannya, maka mesti dihargai itu. “Tapi kita ambil nilai positifnya, supaya bisa diarahkan cepat selesai.

Dengan meningkatkan jam kerja, alat,” jelasnya.

Sebagaimana komitmen kontrak sendiri pihak kontraktor bertanggung-

jawab menyelesaikan hingga akhir tahun dan tentu ada komitmen yang disepakati bersama. “Tak tertutup nanti memberikan sanksi kepada kontraktor (jika tidak selesai). Mekanismenya ada, kalau dia tidak selesai, bagaimana mekanismenya. Kalau ada penambahan 50 hari, ada mekanismenya. Membayarnya pun ada mekanismenya. Seberapa besar yang harus dibayarkan, sesuai progres.

Pokoknya on the track lah. Sesuaikan dengan mekanismenya, “jelas Hijazi.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Riau Yunan Aris mengatakan hingga saat ini pihaknya dan Kontraktor masih upayakan agar pengerjaan Jembatan siak IV tuntas tahun ini. Jikapun tidak tuntas tahun ini maka bisa jadi dilanjutkan dengan perpanjangan pada awal Januari, namun pihaknya prediksi Januari hanya untuk uji kelayakan beban saja. “Yang jelas semua masih berupaya agar jembatan selesai tahun ini,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui pembangunan jembatan Siak IV ini sudah dimulai sejak 2010 lalu dengan sistem Multuyears namun sempat terbengkalai pembangunannya mulai 2012. Kemudian pada tahun 2018 kembali dilanjutkan setelah melalui proses audit dan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi. Pemprov Kembali anggarkan Rp110 Miliar dan wajib tuntas tahun ini. (tpc/e2)

33

DPRD

Kota Pekanbaru

Sah! Empat Kader Partai Resmi Menjadi Anggota DPRD Pekanbaru PAW Kendati sisa masa jabatan anggota DPRD hanya tinggal beberapa bulan lagi, tapi proses pergantian dan pelantikan anggota dewan yang baru terus saja berlangsung. Tidak terkecuali di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bertuah ini.

P

ada Senin (19/11/2018) pagi, sebanyak empat orang anggota DPRD Kota Pekanbaru, resmi dilantik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digelar pada rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Senin (19/11/2018) pagi. Keempat orang tersebut yakni, Muhammad Isa Lahamid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan 3 orang dari Partai Amanat Nasional (PAN) Arbi, Alizar dan Dasman Effendi.

Pergantian ini dilakukan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan, membacakan surat keputusan pemberhentian Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Sondia Warman, Maspendi, Puji Daryanto serta Roem Diani Dewi dari

34

PKS yang dibacakan di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru.

Paripurna peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru sisa masa jabatan 2014-2019 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono serta perwakilan dari Pemko Pekanbaru diwakili oleh Sekda Kota Pekanbaru, H M Noer.

Sekda Kota Pekanbaru M Noer dalam sambutannya mengatakan, Anggota DPRD yang baru dilantik PAW sisa masa jabatan ini diharapkan dapat bekerja membantu kerja Pemko Pekanbaru sebagai mitra kerja dengan maksimal dalam mengemban amanah rakyat. “Kita berharap sisa masa jabatan ini dapat memaksimalkan dalam menjalankan amanah sisa pekerjaan yang belum dituntaskan,” Cakap Sekda.

Dalam pidatonya, M Noer mengungkapkan, Anggota DPRD Pekanbaru sebagai mitra kerja selama ini mempunyai hubungan baik dengan Pemko Pekanbaru. “Atas nama pemerintah saya mengucapkan tahniah. Dan kepada anggota DPRD yang lama

Advertorial DPRD Pekanbaru kami mengucapkan terimakasih atas sumbangsih dan pikirannya untuk pemko pekanbaru selama ini,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril berharap, empat anggota dewan yang sudah melalui proses PAW ini bisa bekerja sesuai sesuai sumpah dan janji yang diucapkan. “Kita berharap mereka bisa bekerja maksimal sesuai sumpah dan janji, disisa-sisa masa jabatan yang terbilang cukup singkat ini mudahmudahan aspirasi masyarakat tertampung dan dijalankan sesuai amant undang-undang,” ungkap Sahril. Terkait proses PAW yang memakan waktu cukup lama, Sahril menilai hal yang wajar dan sudah dilakukan sesuai administrasi dan aturan agar tidak salah dan tidak cacat hukum.

Sebelumnya, berdasarkan, isi surat nomor 170-14/DPRD-pimp/PP/637 tertanggal 28 Agustus 2018, perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon PAW Anggota DPRD Kota Pekanbaru, maka masing-masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai sudah mengusulkan penggantinya.

Jika merujuk kepada surat ini, pengganti Roem Diani Dewi yang memilih menyeberang ke Partai Demokrat adalah Muhammad Isa Lahamid. Sementara, ketiga mantan Kader PAN yang memilih loncat ke Partai Golongan Karya (Golkar) yakni Sondia Warman diganti Dasman Efendi, Maspendri diganti Alizar dan Puji Daryanto diganti H Arbi.

Masih tentang isi surat ini, sebagaimana dilansir cakaplah.com, mantan kader PKS Roem Diani Dewi memutuskan mengundurkan diri dari PKS tertanggal 17 Juli, sementara ketiga mantan kader PAN kompak mengundurkan diri mulai tanggal 13 Juli 2018.

Sekedar infomasi, ke empat anggota DPRD Pekanbaru yang loncat ke partai Golkar dan Partai Demokrat akan kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. Bahkan, jika sesuai Daftar Calon Sementara (DCS), Sondia Warman akan kembali maju sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pekanbaru 4, Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai.

Sementara, Puji Daryanto Dapil Pekanbaru 2 Kecamatan Rumbai-Rumbai Pesisir. Maspendri Dapil Pekanbaru 3, Kecamatan Sail dan Tenayan Raya dan Roem Diani Dewi Dapil 1, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Lima Puluh.***

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti

APBD Meranti 2019 Disahkan Rp1,4 T

Bupati Perintahkan Intensifikasi & Ekstensifikasi

Kepulauan Meranti Irwan Nasir didampingi Wakil Bupati Said Hasyim mengikuti rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti dengan agenda pe­nyampaian laporan Banggar dan pengesahan Rencana Anggaran Pemba­ngunan dan Belana Daerah (RAPBD) Tahun 2019, Selasa (27/11/2018).

BUPATI Kepulauan Meranti Irwan Nasir didampingi Wakil Bupati Said Hasyim mengikuti rapat paripurna DPRD Kepulauan Me­ranti dengan agenda penyampaian laporan Banggar dan pengesahan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belana Daerah (RAPBD) Tahun 2019, Selasa (27/11/2018).

Pada kesempatan itu Banggar menyetujui besaran APBD Meranti Tahun 2019 sebesar Rp1,4 Triliun. Pesetujuan RAPBD Meranti Tahun 2019 ditandai dengan penandatanganan SK oleh Bupati Kepulauan Meranti didampingi Wakil Bupati dan Ketua DPRD Fauzy Hasan serta Wakil Ketua DPRS Taufikurrahman dan Muzamil.

Atas nama Pemkab Meranti dan masyarakat, Bupati Irwan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. “Kita berharap kerjasama itu

terus berlanjut dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan, begitupun pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” cakap Bupati.

Ditegaskan Bupati bahwa Rancangan APBD Tahun 2019 telah mengakomodir permintaan masyarakat terhadap bantuan beasiswa bagi generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi terutama bagi mahasiswa yang berperestasi dan tidak mampu sebesar Rp1,5 Miliar, yang telah dialokasikan dalam pada belanja hibah. “Begitu pula halnya dengan pembinaan kualitas guru agama Islam, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, telah mengalokasikan anggaran pembinaan guru agama Islam sebesar Rp5 Miliar yang dialokasi-

Advertorial Pemkab Kep Meranti kan dalam bentuk kegiatan pada pos belanja langsung,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, sebagaimana dilansir cakaplah.com, Bupati Meranti meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelola keuangan daerah dapat mengupayakan intensitikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Senin (19/11/2018) malam, Bupati yang didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim, menyampaikan Nota Keuangan Anggaran APBD Meranti Tahun 2019 dihadapan Legislator DPRD Kepulauan Meranti, pada kesempatan itu Bupati menyebutkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Meranti tahun 2019 kembali normal di angka Rp 1,4 triliun.

Rapat paripurna yang di­pimpin langsung Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H. Muzamil, Ketua DPRD Dr. Taufikurrahman, Forkopimda, Sekretaris Daerah Meranti Yulian Norwis SE MM, Sekwan DPRD Meranti Drs. Irmansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto SE M.Si dan sejumlah Pejabat Ese­ lon II dan III dilingkungan Pemkab. Meranti, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kepulauan Me­ranti, Senin malam (19/11/2018).

Dalam pidatonya Bupati Kepulauan Meranti, mengungkapkan penyampaian Nota Keuangan itu merupakan amanat undang-undang. Untuk itu ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Para Pimpinan, Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi DPRD dan Komisi-Komisi DPRD dan segenap Anggota, Dewan atas persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran.

Sementara Tahun Anggaran 2019 pada beberapa waktu lalu yang merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

Dikatakan Bupati, dilansir metroterkini.com, asumsi Dasar Perhitungan RAPBD tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang, maka dalam rangka penyusunan RAPBD 2019, disampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019 dilakukan de­ngan memfokuskan upaya peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan memberikan konstribusi besar terhadap peningkatan PAD. (adv/hms/e2)

35

Pemerintah Kota

infotorial pemko Dumai

Dumai

Wako Dumai Minta Progam Kurang Menyentuh Dicoret “Program yang kurang menyentuh atau tak dapat dirasakan masyarakat harus dihilangkan. Semua program yang dilaksanakan SKPD harus dapat bermanfaat dan dirasakan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.”

W

ALIKOTA Dumai Zulkifli AS meminta program-program yang kurang menyentuh atau tak dapat dirasakan masyarakat harus dihilangkan. Semua program yang di-

laksanakan SKPD harus dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu perencanaan harus diutamakan dalam mengambil setiap kebijakan kerja.

“APBD harus digunakan dengan baik sesuai perencanaan dan untuk program prioritas,” kata Walikota Zul As usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil kerja Banggar terhadap pembahasan Ranperda Kota Dumai tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Dumai baru-baru ini.

Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memanfaatkan dana APBD dengan benar sesuai perencanaan.

“Program-program yang kurang menyentuh atau tak dapat dirasakan masyarakat harus dihilangkan. Semua program yang dilaksanakan SKPD harus dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” pesan Wako. Walikota juga menginginkan sosok Apartur Pemerintah yang benar-benar qualified di bidang tugasnya.

Terakhir walikota menegaskan bahwa setiap SKPD harus mencapai targetnya masing-masing sesuai RPJMD. Hal itu penting, karena capaian kinerja pimpinan SKPD, yang tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan akan berdampak terhadap kewibawaan Pemerintah Kota Dumai di mata masyarakat.

Maka menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat yang sedang berkembang terutama pemenuhan kebutuhan yang menjadi prioritas.

Diberitakan sebelumnya, RAPBD Dumai 2019 disahkan sebesar Rp 1.175.540.261.420,13. Belanja Daerah Rp 1.135.410.026.483,58 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 570.348.484.999,95, Belanja Pegawai Rp 560.940.715.719,95, Belanja Hibah Rp.6.255.000.000. (hrc/e2)

Walikota Optimistis Pertahankan WTP “KAMI optimistis untuk meraih kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecua­ liaan) tahun 2018. Tentunya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 2018 kita akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP tersebut,” kata Wako yang akrab dipanggil Zul As itu, belum lama ini.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Dumai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi tetap optimis untuk meraih kembali opini WTP 2018.

Tim pemeriksa BPK tentunya sangat ketat dalam melakukan penilaian, namun, ia percaya seluruh OPD di lingkungan Pemko

36

Dumai telah maksimal dalam membuat seluruh laporan keuangan dan pertanggungjawaban.

Walikota juga mengatakan bahwa opini WTP di tahun 2017 merupakan pertama kali diraih Pemko Dumai. Menurutnya, predikat ini berhasil diraih berkat kerjasama seluruh jajaran Pemerintah Kota Dumai. “Terimakasih karena telah bekerja maksimal siang dan malam tanpa mengenal lelah,” Sebut Wako.

Terakhir Walikota mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan oleh BPK kepada Pemko Dumai. Meski masih terdapat beberapa persoalan yang dicatatkan oleh BPK, hal tersebut akan segera dikoreksi sebagai bentuk tindak lanjut dari Pemerintah Kota Dumai. Walikota juga berharap predikat opini WTP dapat dipertahankan. (hrc/e2)

37

Wartawan Parlemen Riau

Infotorial WPR

WPR

Stuban WPR ke DPRD DIY Sukses, Ini Kata Edi Gustien YOGYAKARTA-Stuban (studi banding) para wartawan Riau yang tergabung ke dalam WPR (wartawan parlemen Riau) ke DPRD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) berjalan sukses. Banyak hal baru yang dinilai berharga yang bisa dipetik dari perjalanan selama dua hari, yang berlangsung pada 25 sampai 27 November lalu. ‘’Kami benar-benar mendapat pengayaan pengalaman’’ kata Ketua WPR, Edi Gustien.

Dijelaskan Edi, stuban WPR DPRD Riau merupakan kegiatan rutin tahunan. Sejak terbentuk pada April 2017 lalu, menurut Edi, WPR DPRD Riau telah dua kali menggelar stuban. ‘’Yang pertama kami berkunjung ke Wartawan Parlemen MPR RI, DPR RI dan DPD RI, dan kali ini ke DPRD DIY,’’ katanya. ‘’Alhamdulillah kegiatan kami ini tidak dibantu dana APBD. Namun kami dibantu

Menikmati Pekerjaan karena Support Besar dari Bupati “Dengan caranya sendiri, Bupati Yopi Arinto memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.”

wan DPRD DIY, Santoso yang merupakan wartawan TV One. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih itu, Beny menjelaskan hubungan kemitraan dirinya dengan wartawan selama ini sangat baik dan Sekwan DPRD DI Yogjakarta berusaha tetap menjaga hubungan tersebut.

“Alhamdulillah selama ini hubungan dengan mas Santoso maupun dengan kawan-kawan media yang mangkal di DPRD DI Yogjakarta, berjalan dengan baik karena saya butuh wartawan, ” kata Beni. Untuk itu, lanjut Beny selaku Sekwan berupaya agar para wartawan yang mangkal di DPRD DIYbisa aman dan nyaman dalam bekerja dengan cara memberikan fasilitas seperti ruang wartawan yang dilengkapi dengan peralatan komputer berjaringan internet dan Wifi.

Beny Suharsono, Sekwan DPRD DIY:

“Difasilitasi, karena Kita Memang Memerlukan Pers”

38

Kata Mereka

Yopi Arianto

Supandi, Ssos, Mp, Kabag Protokoler Setdakab Inhu

oleh mitra baik di internal DPRD Riau dan beberapa pihak swasta yang ada di Provinsi Riau.’’

Bagi Hj. Nur Ismi SH, anggota WPR yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Pena Amira, kunjungan itu semakin membukakan mata pihaknya bahwa di DIY kemitraan antara Sekwan DPRD dengan insan pers sudah diimplementasikan ke dalam wujud yang kongkret. Bagi Ismi, realitas semacam itu sebagai suatu hal yang bisa ditiru karena banyak umpan balik yang bisa dipetik oleh kedua belah pihak. ‘’Tentu saja kemitraan yang dijalin dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada, dan tidak saling mengintervensi,’’ kata Ismi.

Dalam stuban ke DIY, rombongan dari Riau diterima Sekwan DPRD DIY, Beny Suharsono, didampingi koordinator warta-

SEKRETARIS DPRD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Beny Suharsono mengatakan, kemitraan yang dijalin pihaknya de­ngan kalangan pers di daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan, terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-ma­sing.

“Pers memerlukan kita untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan lembaga dewan,” kata Beni kepada Amira melalui selularnya, Minggu (9/12/2018). Sementara di bagian lain, menurut Beni, lembaga legislatif juga sangat memerlukan pers, terutama dimaksudkan untuk menyampaikan sejumlah informasi yang dinilai layak untuk diketahui secara luas oleh publik.

“Karena saling membutuhkan, mbok, ya, apa salahnya kita bangun jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan catatan: selagi tidak mengintervensi tugas masing-masing pihak,” sebutnya. “Alhamdulillah, sejauh ini antara kita dengan pers tetap terjalin kolaborasi yang baik, yang dinilai mampu memperkuat tugas ma­sing-masing pihak yang terlibat

Kata Mereka Tentang

dalam jalinan kerjasama itu,” katanya..

Beni mengakui, institusi yang ia pimpin sangat memerlukan pers, terutama untuk mempublikasikan sejumlah hal yang memang layak untuk diketahui oleh publik. Makanya, imbuh Beni, secara berkala pihaknya menggelar pertemuan dengan kalangan pers, antara lain dimaksudkan untuk mempublikasikan suatu atau berapa hal yang dinilai layak untuk diketahui secara luas oleh masyarakat.

Ia menyebut contoh ketika DPRD dan Pemprov DIY mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) tentang Transportasi Tradisional. “Kami menilai pers perlu dilibatkan secara intensif untuk memasyarakatkan perda dimaksud,” katanya. Sebab, diakui Beni, se­iring perjalanan waktu dan kemajuan sektor transportasi, sejumlah alat transportasi tradisional sudah mulai terdesak di DIY. Begitu pun ketika DPRD bersama Pemprov DIY mengesahkan Perda APBD DIY tahun 2019 pada 2 November lalu. Menurut Beni, baik sebelum atau sesudah perda itu disahkan, kalangan pers dilibatkan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui informasi-informasi yang dinilai layak diketahui oleh publik. “Alhamdulillah, sinergitas yang terbangun sejak lama, sejauh ini masih tetap terjalin dengan baik,” katanya. (ismi)

S

EKITAR dua tahun melakoni fungsi sebagai Kepala Bagian Protokoler Setdakab Inhu (Indragiri Hulu), Supandi S.Sos. M.Si. menyimpulkan satu hal tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya: “Saya menikmati pekerjaan itu,” katanya. “Apalagi Pak Bupati memberi support yang penuh.”

Menurut pria kelahiran Belilas, Kecamatan Siberida, Inhu, itu, pada dasarnya setiap pekerjaan adalah sama. Persoalannya tinggal lagi sejauh mana seseorang mampu untuk mencintai pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. “Kalau sudah mencintai pekerjaan, dipastikan tidak akan adalagi ditemui faktor penghambat, termasuk yang bersifat pisikis,” ia menambahkan.

Dalam konteks sebagai Kabag Protokol Setdakab Inhu yang diamanahkan kepadanya, Supandi mengaku menikmati nilai lebih tersendiri dengan beban tugas yang ia pikul.

“Pak Bupati memberi dukungan penuh,” katanya. Yang ia maksud adalah Bupati Inhu H. Yopi Arianto SE, yang saat ini sedang menjalani periode kedua sebagai bupati di kabupaten otonom itu.

Tempo-tempo, menurut Supandi, Bupati Yopi Arianto meng­ ajaknya berdialog untuk membicarakan hal-hal tertentu. “Tidak tampak kesan menggurui apalagi memerintahkan,” katanya. Dengan caranya sendiri, menurut Supandi, Bupati Yopi memberi arahan-arahan yang diperlukan, yang merupakan motivasi tersendiri bagi Supandi bersama jajarannya untuk bekerja lebih baik lagi.

Karena ditempatkan di Bagian Protoko­ ler, menurut Supandi, ia harus siap dengan sejumlah konsekuensi pekerjaan. Semisal ada acara mendadak, dan Supandi bersama timnya diminta untuk melakukan aneka persiapan, “Ya, kita harus siap dalam kondisi apa dan bagaimana pun juga,:” bebernya. “Bahkan untuk menyiapkan acara yang lokasinya jauh dari pusat kabupaten.”

Sebagai Kepala Bagian Protokol, Supandi

mengaku bahwa hal yang paling membahagiakannya adalah bagaimana ia bersama tim yang dipimpin mampu mempersiapkan sebuah acara secara maksimal, yang berimbas kepuasan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu. “Walau pun capeknya tak ketulungan, tapi mampu diimbangi oleh kepuasan yang diperoleh,” katanya.

Terlepas dari bidang tugas yang menjadi tanggung jawanya, Supandi mengaku memberi apresiasi tersendiri atas kepemimpinan Yopi Arianto dalam kapasitasnya sebagai Bupati Inhu. Dalam pandangan Supandi, Yopi merupakan bupati yang memiliki kepedulian tinggi terhadap aneka persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

Tak sebatas memiliki kepedulian yang tinggi, imbuh Supandi, Yopi selama dipercaya menjadi Bupati Inhu –yang saat ini sedang menjalani periode kedua—juga melakukan sejumlah langkah kongkret untuk menjawab aneka kebutuhan masyarakat. “Sejumlah program pembangunan yang beliau gelindingkan merupakan bukti nyata kepeduliannya terhadap nasib masyarakat,” katanya.

Supandi menunjuk contoh pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, yang maju pesat sejak Inhu dipimpin Bupati Yopi Arianto, “Itu bukti bahwa Pak Bupati memiliki perhatian yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Inhu,” katanya. Termasuk juga pembangunan di bidang infrastruktur, “Saya acungkan jempol karena sejak beberapa t a h u n belakangan memang m a j u pesat.” (ismi)

39

Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu

infotorial Pemkab rohul

Awasi Proyek

Bupati Rohul Minta Kepala OPD Turun ke Lapangan

“Bila dilihat dilapangan menjelang awal bulan Desember 2018, masih ada beberapa kegiatan fisik yang belum berhasil diselesaikan oleh OPD. Hal ini sebahagian besar disebabkan keterlambatan mulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan.”

B

UPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman meminta kepada para Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemerintah Kabupaten Rohul untuk turun ke lapangan dalam meninjau kegiatan fisik yang belum juga rampung menjelang pertengahan Desember 2018 mendatang.

“Menjelang akhir tahun. Kegiatan 2018 mesti selesai. Kalau tidak, putuskan kontrak kerjanya,” papar Sukiman serius, sambil mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan 2018, seiring akan berakhirnya tahun 2018. Penjelasan itu disampaikan Sukiman, Senin,(3/12) terkait dengan masih

adanya kegiatan fisik dilapangan yang belum berhasil diselesaikan oleh OPD. Dijelaskan Bupati Rokan Hulu H Sukiman, Kepala OPD diharapkan untuk turun ke lapangan dalam meninjau kegiatan fisik yang belum juga rampung menjelang pertengahan Desember 2018.

Memang, bila dilihat dilapangan menjelang awal bulan Desember 2018, masih ada beberapa kegiatan fisik yang belum berhasil diselesaikan oleh OPD. Hal ini sebahagian besar disebabkan keterlambatan mulainya pelaksanaan pekerjaan dilapangan. (rsc/e2)

Bupati Rohul Minta Panitia Pilkades Tak Takut Ancaman BUPATI Rohul (Rokan Hulu) H. Sukiman mengatakan bahwa pihaknya masih mendengar adanya ancaman kepada panitia Pilkades. “Bapak ibu, tak perlu takut. Karena tugas anda diamanahkan sesuai UU. Asal aturan dijalankan dengan benar, jangat takut,” tegas mantan Dandim Inhil ini.

Bupati Sukiman mengatakan hal itu saat panitia dan peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 51 Desa se Rokan Hulu tahun 2018, mendeklarasikan Pilkades damai usai upacara perayaan hari ulang tahun Kopri ke-47 tingkat Kabupaten Rohul, Senin (3/12/2018). Deklarasi damai yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati tersebut dibacakan oleh Rudianto perwakilan calon kades, dan Endang Sunario Nasution perwakilan panitia Pilkades. Mereka membacakan ikrar deklarasi damai.

Bupati meminta agar panitia Pilkades dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak perlu takut dalam menjalankan tugas. Menurut Sukiman, apabila panitia pilkades sudah menjalankan tugas sesuai aturan dan undang-undang, tapi masih ada pihak yang ribut, ada baiknya dilaporkan kepada pihak Kepolisian. “Kalau ada yang ribut, langsung laporkan kepada aparat hukum. Karena sudah tidak jamannya lagi menakutnakuti. Demikian juga dengan calon kades. Harus siap kalah dan siap menang dan aturan jangan dilanggar,” himbau Bupati Rohul.

40

Usai deklarasi, ditanya seputar netralitas Pemerintah dalam Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2018, Sukiman menyampaikan pihaknya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, tetap netral. “Sudah harus itu. Didalam pelaksanaan ini, baik pemerintah. Netral kita. Siapa yang jadi ya, kita lantik. Semua taat hukum. Apa yang ada dalam aturan kita taati ajalah,” kata Bupati Rohul Sukiman.

Inilah materi deklarasi itu: 1. Akan menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pilkades 2. Akan menjalankan, pelaksanaan Pilkades berdasarkan peraturan Bupati nomor 53 tahun 2018 3. Akan bersikap netral, adil, profesional dan proporsional 4. Akan menjaga dan memelihara Kabtimas untuk menciptakan situasi yang aman, damai, sejuk, kondusif d Kabupaten Rokan Hulu.

Usai berikrar, sekitar ratusan calon kades dan panitia Pilkades di 51 Desa se Rohul, termasuk Bupati dan Kapolres Rohul, membubuhkan tanda tangannya di atas kertas berukuran jumbo yang disediakan pemerintah setempat. Pada deklarasi Pilkades damai tersebut juga, Pemkab Rohul bersama pihak Kepolisian dari Polres Rohul, menggelar simulasi pilkades, mulai dari pemilihan di TPS hingga pengamanan kotak TPS. (rmc/e2)

41

Pemerintah

Kota Pekanbaru

advertorial Pemk0 pekanbaru

Pemerintah Kabupaten

Bengkalis Tak lama lagi bangsa Indonesia menghadapi pesta demokrasi tingkat nasional, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara serentak, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, yang akan dihelat pada tahun 2019 mendatang. Sebagian energi bangsa ini diyakini akan tercurah ke sana.

Jadi Tuan Rumah MTQ Riau

Pekanbaru Targetkan Raih Juara Umum

“Kafilah MTQ asal Pekanbaru kekuatannya mencapai 56 orang. Para peserta mengikuti seluruh cabang dalam MTQ tingkat Provinsi Riau. Ada delapan cabang dalam MTQ kali ini.”

“PARA kafilah harus optimis untuk menjadi juara umum. Saat tampil nanti harus optimal,” ujar Wakil Walikota Pekanbartu Ayat Cahyadi saat melepas para kafilah Kota Pekanbaru, Selasa (11/12/2018).

Ayat melepas para kafilah yang bakal tampil di ajang MTQ XXX VII Tingkat Provinsi Riau. Proses pelepasan berlangsung di aula Bappeda Kota Pekanbaru.

Menurutnya, para kafilah tentu sudah mempersiapkan diri. Maka ia berharap para kafilah bisa menampilkan yang terbaik. Serta menjaga kesehatan jelang tampil di ajang MTQ yang berpusat di Masjid Agung An Nur, Kota Pekanbaru. Ayat menambahkan bahwa momen MTQ menjadi momen untuk membumikan Al-Qur’an. “Jadi momen MTQ tidak cuma untuk jadi juara. Tapi momen ini untuk membumikan Al-Qur’an di Pekananbaru,” terangnya.

Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru, Edwar S Umar mengatakan kafilah Pekanbaru sudah memasang target jadi juara umum pada MTQ tingkat provinsi

42

tahun ini. Ia merasa dua kali menjadi juara umum bekal untuk menjadi pemuncak pada MTQ kali ini. Edwar mengatakan kafilah MTQ asal Pekanbaru mencapai 56 orang. Ia mengatakan para peserta mengikuti seluruh cabang dalam MTQ tingkat Provinsi Riau. Ada delapan cabang dalam MTQ kali ini.

Pembukaan MTQ tingkat provinsi ini dilakukan oleh Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim. Kendati gerimis mengguyur Pekanbaru, Rabu (12/12/2018) malam, tapi tidak menyurutkan antusiasme ribuan masyarakat menyaksikan pembukaan MTQ XXXVII Riau tahun 2018 di Masjid Raya Annur Provinsi Riau.

Tak hanya masyarakat, sejumlah pejabat daerah mulai dari Bupati dan Walikota serta Forkompimda turut hadir memeriahkan pembukaan MTQ yang dikemas lebih sederhana ini.

Selain Gubri, juga tampak sejumlah Walikota dan Bupati se Provinsi Riau tampak sudah hadir di lokasi pelaksanaan pawai Ta’aruf MTQ XXVII tingkat Provinsi Riau di Jalan Gajah Mada, Rabu (12/12/2018). Para Kepala Daerah di Riau disuguhkan beragam penampilan menarik dari masing-masing peserta utusan dari kabupaten Kota se Provinsi Riau.

Mulai dari penampilan marching band, kompang, tari-tarian serta penampilan menarik lainya dari masing-masing ka-

bupaten kota.

Seperti diketahui, ribuan kafilah peserta lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII tingkat Provinsi Riau memadati Jalan Gajah Mada Pekanbaru, Rabu (12/12/2018) pagi ini. Tidak kurang dari 2500 orang turun jalan untuk mengikuti pawai ta’aruf MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini. Mereka merupakan utusan dari 12 kabupaten kota di Riau.

Mobil hias ini merupakan mobil peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII tingkat Provinsi Riau yang mewakili 12 kabupaten dan kota di Riau.

Mobil hias ini merupakan mobil peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII tingkat Provinsi Riau yang mewakili 12 kabupaten dan kota di Riau. Masing-masing kabupaten akan mengutus setidaknya 200 peserta untuk ikut dalam pawai ta’aruf ini.

Ratusan peserta MTQ dari 12 kabupaten/kota se-Riau juga sudah berbaris rapi di sisi kiri Astaka Utama. MTQ tahun ini akan diikuti 612 peserta dari 12 kabupaten/kota se-Riau. Dimana peserta akan mengikuti 54 nomor pertandingan.

Para peserta akan memperlombakan 24 golongan dari tujuh cabang. Antara lain, cabang tilawah, hifzil quran, sarhil quran, fahmil quran, tafsir quran, khat alquran, dan Musabaqah Makalah Quran (MMQ). (e2/tpc/rsc)

advertorial Pemkab Bengkalis

Besar, Perhatian Bupati Bengkalis untuk Ciptakan Pemilu Aman dan Sejuk

T

idak berlebihan bila Bupati Bengkalis Amril Mukminin juga memiliki perhatian yang besar terhadap pelaksanaan pesta demokrasi itu, terutama di daerah yang ia pimpin. Bupati Amril mengharapkan agar pesta itu berjalan sukses, jalan, aman, dan aman. Dan semua elemen masyarakat yang ada di daerah ini untuk mematuhi aturan yang ada, dan tidak berbuat keluar dari jalur.

“Pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, diharapkan senantiasa dalam keadaan aman, damai dan sejuk. Untuk itu seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri dan Kepala Desa serta sejumlah pihak terkait, kembali diingatkan agar selalu menjaga netralitas,” katanya.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis, ketika memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa, Lurah, Badan Permusyawaratan Desa dan Camat se-Kabupaten Beng-

kalis, di lantai IV kantor Bupati Bengkalis, Rabu, 21 November 2018.

“Jangan sampai tidak netral. Meskipun memiliki hak suara dalam menentukan Presiden dan anggota Legelatif, namun harus menjunjung netralitas karena sebagai abdi negara dan masyarakat,” katanya. Terlebih Kepala Desa, lanjut orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, sebagai orang yang ditinggikan di desa, memiliki tugas khusus dalam menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. “Kita tidak menginginkan Negara ini, khususnya masyarakat kabupaten yang kita cintai ini menjadi terpecah belah akibat perbedaan pandangan politik. Untuk itu sejak dini kita semua harus selalu antisipasi terhadap hal ini,” harapnya.

Jangan menyebarkan apa lagi, membuat informasi hoaks. Karena perbuatan ini selain menadapat sanksi pidana, juga dapat memecah belahkan ngeara ini. Semuanya harus mengerti dan sama-sama menjaga keutuhan negeri. “Penyebaran hoaks dalam dunia politik maupun radikalisme harus kita hindari. Terlebih kami ingatkan kepada seluruh instansi yang diwajibkan untuk bersikap netral dalam pilkada,” sebutnya.

Dalam kegiatan pembukaan Rakor kala itu, turut dilaksanakan Deklarasi bersama Forkopimda, camat, Kades, Lurah, BPD seKabupaten Bengkalis, yang isinya adalah, pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kedua, mendukung pemilu 2019 yang aman, demokratis, sejuk dan damai.

Ketiga, Mentaati semua peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan, keempat, menolak dan melawan segala penduk politik uang, politisasi sara, hoaks dan pelanggaran lainnya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. (adv/hms/rlc/e2)

43

DPRD

advertorial dprd Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

Melalui Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Bengkalis Sahkan APBD Tahun 2019 Menindaklanjuti Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ranperda APBD Tahun 2019 oleh Bupati Bengkalis, APBD tahun 2019 akhirnya telah disahkan pada rapat paripurna DPRD Bengkalis hari ini, Kamis (29/11/2018). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Abdul Kadir, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, Zulhelmi, dan Kaderismanto, Sekda Bengkalis H. Bustami HY, anggota DPRD Bengkalis, serta para pejabat di lingkup pemerintah Kab. Bengkalis.

T

otal APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.811.649.107.708, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 401.636.750.000, dana perimbangan sebesar Rp. 3.156.567.749.000, lain-lain pendapatan sebesar Rp. 251.019.710.168, dan belanja daerah sebesar Rp.3.877.649.107.708.

Dari laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD H. Indra Gunawan Eet, ada saran dan masukan yang diberikan untuk Pemerintah Daerah. Diantaranya, me­ minta Bupati dan Tim Anggaran Peme­ rintah Daerah (TAPD), untuk tahun depan sudah dapat menerapkan system E-Planning dan E-Budgeting yang optimal, menambah anggaran insentif bagi guru ma-

44

drasah, dengan memperhitungkan beban dan tugas guru madrasah.

Selanjutnya, Meningkatkan pelayanan RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, meminta pemerintah untuk bersungguhsungguh menangani daerah pengembangan wisata, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan BPJS, perlu dilakukan pelestarian terhadap situs-situs sejarah di Kabupaten Bengkalis, penguatan terhadap LAMR, penyediaan Psikolog di RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, segera melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019, serta melakukan pemerataan dalam pembagian Rumah Layak Huni (RLH) di setiap Kecamatan.

Bupati Bengkalis yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Bengkalis H. Bustami HY dalam sambutannya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja lingkup kerja Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur, teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan. “Seluruh kegiatan yang tertuang agar segera dilelang yang pada akhirnya dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bengkalis,”Ujar Bupati Bengkalis.

Sebelum rapat paripurna ditutup Ketua DPRD Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan seluruh staff yang telah membantu pelaksanaan acara dari

pembahasan tingkat komisi hingga ketuk palu hari ini.

Sebelumnya, Selasa (13/11/2018), bertempat di ruang paripurna, DPRD Bengkalis kembali gelar rapat paripurna terkait Jawaban Bupati yang diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, Selasa (13/11/2018). Sebelum Rapat dimulai Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis Radius Akima membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir dan forum terpenuhi.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Kaderismanto, anggota DPRD, serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Sekda Bengkalis H. Bustami HY memberikan penjelasan terkait saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Yang pertama saran dan masukan dari Ita Azmi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait waktu penyerahan dokumen pembahasan yang diserahkan pada akhir bulan dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap tahapan sebagaimana telah diatur dalam aturan yang berlaku, namun dengan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan Ranperda APBD tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD Tahun 2019. Begitupun dengan program prioritas pembangunan empat gerbang Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah dilakukan upaya dan usaha keras untuk mewujudkannya yang program kegiatan serta indikator kinerjanya telah termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

“Untuk mutu pendidikan di Kabupa­ ten Bengkalis, pemerintah telah menetapkan paling kurang 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan dalam hal ini telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selain itu terkait mekanisme pemberian bantuan hibah/ bansos tetap harus berpedoman terhada peraturan perundang-undangan yang mengatur”Ujar Bustami.

Yang kedua saran dan masukan dari Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Mus Mulyadi, dijelaskan bahwa terkait proses pelelangan telah di berikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar tahun 2019 semua proses pelelangan dilaksanakan sesegera mungkin.

“Kami terus berupaya secara terus menerus terkait layanan publik khusus bidang kesehatan dan pendidikan karena menjadi kewajiban dan prioritas daerah

dan nasional baik dalam aspek ketercapai­ an program maupun dalam hal alokasi anggaran, dan untuk gaji dan tunjangan pegawai dalam RAPBD Tahun 2019 telah dianggarkan full 1 tahun termasuk Gaji ke 13 dan THR,”jelasnya.

Ketiga, pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh H. Abi Bahrun, terkait klarifikasi adanya perbedaan jumlah alokasi belanja antara MoU KUA dan PPAS dengan Nota Keuangan dijelaskan bahwa jumlah alokasi tersebut sama yakni sebesar Rp.3.718.910.099.220.

Mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan wisata religius, pelabuhan ekspor impor dan lain-lain telah dilakukan upaya-upaya kearah itu.

“Terkait infrastruktur kami setuju bahwa pembangunan infrastruktur harus merata dan berkeadilan serta proporsional, usulan pengadan buku LKS bagi siswa dan dibagi secara gratis akan menjadi perhatian khusus kami dan akan kita diskusi nantinya, sedangkan menyangkut kesejahteraan guru, seperti guru honor komite, madrasah, dan MDTA, guru swasta dan guru honor daerah akan tetap menjadi perhatian kami,”Lanjut Bustami.

Keempat, dari juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengenai pandangan umum­ nya Bustami menjawab bahwa pemerintah Kab. Bengkalis sepakat bahwa perluasan infrastruktur pedesaan dan perkotaan serta jalan dan jembatan menjadi prioritas di 2019 nanti, begitupun dengan catatan bahwa perlunya mengurangi belanja yang tidak memiliki output dan dampak bagi kemajuan Bengkalis.

“Menyangkut peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus menjadi konsen bagi kami khususnya pada OPD terkait agar persoalan penerimaan daerah ini dapat ditingkatkan, kami sangat setuju masukan dari fraksi PDI Perjuangan agar adanya terobosan-terobosan dalam peningkatan pendapatan asli daerah tersebut,”Ungkap beliau.

Kelima, pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat oleh juru bicaranya Sukaddi, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu berpedoman terhadap ketetapan pemerintah pusat khususnya terkait dengan penetapan besaran alokasi transfer daerah dan dana desa serta penetapan DAU dan DAK, Pemerintah Daerah juga mendukung saran mengenai optimalisasi penerimaan PAD di berbagai sektor yang harus di­ upayakan sebesar mungkin agar ketergantungan Kabupaten Bengkalis terhadap transfer dana pusat dapat dikurangi sehingga kemandirian daerah dapat ditingkatkan.

Keenam, pandangan dari Fraksi Ge­

rindra Garuda Yaksa oleh juru bicara Eddy Budianto Bustami menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya agar indikator, target capaian yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Bengkalis dapat dicapai seoptimal mungkin, dan terkait penyelesaian pekerjaan infrastruktur yang tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang baik, menjadi perhatian dari semua pihak.

Ketujuh, mengenai saran dan masukan dari Fraksi gabungan Negeri Junju­ ngan dijelaskan Bustami bahwa pemerintah daerah sependapat dan mendukung sekali pendapat Fraksi terkait upaya pe­ ningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehari sebelumnya, Senin (12/11/2018), DPRD Bengkalis menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 oleh Bupati Bengkalis yang saat itu diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami HY dan pengesahan perubahan alat kelengkapan dewan di ruang paripurna DPRD Bengkalis, pada Senin Sore (12/11/2018).

Rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet ini dihadiri oleh anggota DPRD serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di lingku­ ngan pemerintah Kab. Bengkalis. Setelah rapat dibuka, Sekda Bengkalis kemudian dipersilahkan untuk menyampaikan nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2019.

Disampaikannya, bahwa nota keuangan mencakup kebijakan dan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.713.910.088.220, jumlah tersebut me­ ngalami peningkatan dibandingkan de­ ngan asumsi saat penyampaian Rancangan KUA dan PPAS. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.432.973.852, Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.070.457.404.200, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 251.019.710.168.

Belanja Daerah sebesar Rp. 3.678.910.088.220 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.622.045.227.382,50 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.056.864.860.837,50.

Kemudian, untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 35.000.000.000 merupakan selisih dari penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2018. “Sehingga untuk jumlah APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.718.910.088.220,” Ungkap Bustami. (adv/hms)

45

Pemerintah Kabupaten

galeri Pemkab Siak

siak

M

Bupati Siak Hadiri Acara Wisuda Santri

ENDADAK, Bupati Siak Drs. H. Syamsuar M.Si. mendatangi Puskesmas Sei Apit, Selasa (13/11/2018) siang. Usut punya usut, ternyata kedatangan Syamsuar karena Puskesmas Sungai Apit, beberapa waktu lalu berhasil meraih juara 1 terbaik tingkat nasional dalam penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi kategori Puskesmas daerah terpencil.

Sesampainya disana, dengan wajah tersenyum lebar, Bupati Siak dua periode itu menyalami seluruh petugas Puskesmas sambil mengucapkan, “Selamat ya atas prestasinya, saya sangat bangga,”ucap Syamsuar. “Semoga prestasi yang telah

46

kita dapatkan ini, bisa menjadi motivasi untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Siak, dan tentunya pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan,” kata Syam­ suar di depan petugas Puskesmas Sungai Apit.

Pada Kamis (15/11/2018), Syamsuar menghadiri wisuda santri program tahfiz quran 1 juz angkatan I tahun ajaran 2018/2019 yang diikuti 89 peserta didik SMAN 1 Tualang. Sebelum mewisuda, Bupati sempat mengetes hafalan ke beberapa santri tahfiz quran yang berlangsung di gedung serbaguna SMAN 1 Tualang. Bupati mengaku puas dan bangga dengan kesungguhan dan hafalan peserta didik

yang ikut program tahfi Pada hari yang sama, Syamsuar meresmikan Masjid Raya Al Mujahiddin di Dusun Kampung Tengah Kampung Maredan, Kecamatan Tualang ba’da zuhur.

Turut hadir pada acara tersebut Camat Tualang Zalik Effendi, Direktur Utama PT Anugerah Tani Makmur H Hasanul Arifin Hasibuan, Penghulu Kampung Maredan Sunani, Kepala KUA Kaharuddin, serta tokoh masyarakat setempat. Peresmian Masjid Raya Al Mujahiddin dari bantuan CSR PT Anugerah Tani Makmur (ATM) ditandai dengan ditandatanganinya prasasti oleh Syamsuar.*** foto-foto: dari berbagai sumber

47