PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
PEMERINTAHAN KABUPATEN MESUJI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ( BPMPD) TAHUN ANGGARAN 2013
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 1
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB I PENDAHULUAN PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE(PPSBSS) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS ) KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 2
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan masyarakat seutuhnya pada dasarnya ada pada masyarakat itu sendiri , saat ini sudah saatnya masyarakat dihadapkan pada kepentingannya sendiri, sehingga mereka mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhannya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desakhususnya Pasal 63 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Desawajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), maka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa diperlukan suatu panduanpelaksanaanpembangunan yang partisipatif. Mekanisme pembangunan partisipatif di Indonesia dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subyek pembangunan). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan “top down� dalam pembangunan di Indonesia. Pada Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan sepihak oleh pemerintah tetapi harus melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah. Berbagai pelaku pembangunan antara lain: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan atas pemberdayaan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain menolong masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri. Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah memiliki keunggulan yaitu:
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 3
1). Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan Desa; 2). Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; 3). Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; 4). Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; 5). Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; 6). Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat. Di samping keunggulan-keunggulan di atas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti: 1). Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat adhoc; 2). Partisipasi masyarakat maupun pelembagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi; 3). Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang; 4). Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar; 5). Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan. Berbagai pengalaman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang bersifat “adhoc�, perlu diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler. Oleh karena itu, perlu adanya strategiyang mampu mengintegrasikan model pembangunan partisipatif ke dalam sistem pembangunan daerah. KabupatenTulangBawangpadaTahun 2008 di mekarkanmenjadiduadaerahotonomibaru, yaituKabupatenTulangBawang Barat danKabupaten Mesuji, denganUndang-Undang No. 49 tahun 2008, KabupatenMesuji memulaipengelolaanAdministrasinyasesuaidenganUndangUndangOtonomi Daerah.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 4
MesujiadalahnamasebuahKabupatenyangmempunyaimakna : Mulia, Elok, Santun, Unggul, Jujur, Iman,yangsetiaplangkahdalammelaksanakanpembangunanmemerluka nsumberdayamanusia yang handaldanmemilikikemampuanKerjaCerdas, KerjaKeras, danKerjaIkhlas,dalamrangkapercepatanpembangunan di KabupatenMesuji.SehinggatercapaiVisiKabupaten :“ TerwujudnyaMasyarakatMesuji yang Beriman, Bertaqwa, Aman, Sejahtera, Mandiri, BerketahananmelaluiPembangunan yang BertumpupadaPotensiAgribisnis”. Dalamrangkamelaksanakan Program Pemberdayaan yang ada di Kabupaten Mesuji,makasangatdibutuhkanPanduan yang sesuaidengankondisidankarakteristikdaerah.Kabupaten Mesuji memilikiMotto“ SAI BUMI SERASAN SEGAWE “ yang bermakna“MelakukanMusyawarahdanMufakatKemudianDilaksanak anSecaraBergotongRoyong”.Inimerupakanperwujudandarikondisidan karakteristikmayarakatmesujiselamainiyangdalamkehidupannyaselalum emeliharadanmelestarikannilai-nilaikebersamaan.Hal inisebuahgambaranbahwamasyarakatMesuji secaratidaklangsungtelahmelakukanpolapembangunanpartisipatif.Untu kitusangatdiperlukansebuahpanduan agar dalampelaksanaanyaterarah, Panduanyang dimaksuddiberinama : “PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE KABUPATEN MESUJI ( PPSBSS), POLA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF“ Pelaksanaaan program dimaksud memilikipenekananpadaaspekpeningkatan dan penguatan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. MaksuddariPanduaninibertujuan : a. Meningkatkan keterpaduan antar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah; b. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 5
c. Meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok miskin dalam pengelolaan pembangunan daerah; d. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan; e. Mengintegrasikan model pembiayaan bantuan langsung masyarakat ke dalam sistem penganggaran pemerintah daerah dan desa; f. Meningkatkan pendampingan masyarakat oleh pemerintah daerah melalui pendayagunaan setrawan. g. Sebagai upaya memperkuat pola pembangunan partisipatif di Kabupaten Mesuji yang berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah. h. Sebagai panduan bagi para pelaku disemua tingkatan dalam melaksanakan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pelestarian Panduan PPSBSS ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut : - Batangtubuh yang menjelaskantentangPanduanUmumPPSBSS di Kabupaten Mesuji - Penjelasantambahanberupa : a) PenjelasantentangPetunjukTeknisOperasionalPNPM MPdIntegrasiSPP-SPPN yangtermasukdalam PPSBSS di Kabupaten Mesuji. b) PenjelasantentangPetunjukTeknisOperasionalkegiatanat auprogram lain yang termasukdalam PPSBSS di Kabupaten Mesuji yang sifatnyatemporersesuaijangkawaktumasing-masing Program. 1.2. Peraturan Perundangan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 6
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); d. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; k. Peraturan MenterI Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; l. Peraturan MenterI Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa/Kelurahan; m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; n. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/0012/2010 tanggal 5 Januari 2010 perihal Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2010; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah p. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. q. PeraturanBupati No. 32tahun 2009 tentangPembentukanOrganisasidan Tata KerjaTeknis Daerah Kabupaten Mesuji,
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 7
r. s.
t.
u.
v.
salahsatunyaadalahBadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerinta hanDesa/DesaKabupaten Mesuji. PeraturanBupati No.7 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Mesuji. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. SuratDirekturJenderalPemberdayaanMasyarakatdanDesaDepartem enDalamNegeriNomor : 414.2 / 1408 / PMD tanggal 31 Maret 2010 tentangPetunjukTeknisPerencanaan Pembangunan Desa. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, TentangSistemPengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D), Kabupaten Mesuji SuratDirekturJenderalPemberdayaanMasyarakatdanDesaDepartem enDalamNegeriNomor : 414.2 / 2207 / PMD tanggal 18 Mei 2010 tentangPanduanTeknisIntegrasiPerencanaan Pembangunan.
1.3. Pengertian 1. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 5. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 8
keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. 6. Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi/sub fungsi, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk mambahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desaadalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturanperaturan Desa termasuk APB-Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 10. Musrenbang Kabupatenadalah Musyawarah stakeholders (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD . 11. Musrenbang Desaadalah forum musyawarah tahunan stakeholder Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 12. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD kabupaten pada tahun anggaran berikutnya.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 9
13. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 14. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan. 15. Pengintegrasian adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme reguler. 16. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 17. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. 18. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 20. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 10
yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pelaku penguna anggaran. 25. Setrawanadalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselarasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. 26. Pendamping Masyarakat (PM) adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugastugasnya 27. Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mancapai tujuan secara tepat.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 11
28. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi. 29. Visi adalah rumusan umum mengenai diinginkan pada akhir periode perencanaan.
keadaan
yang
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM SBSS PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS )
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 12
KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE (PSBSS) 2.1
Konsep Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya terkait integrasi Programprogrampemberdayaanmasyarakatygpartisipatifdanumumbersifat ad hoc dengan Musrenbangdes, pertama-tama harus merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja yang lebih operasional melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan pendasaran legal yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Prosedur perencanaan partisipatif dalam Musrenbang yang diinstruksikan melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 maupun Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 perlu diaktualisasikan dengan cara memperkuat langkah-langkah optimalisasi kinerja yang secara strategis dapat ditempuh dengan cara mendayagunakan pengalaman-pengalaman yang baik (good practices) tentang perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program/proyek pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan program (PNPM Mandiri dan program sejenis lainnya) dapat dijadikan rujukan dan didayagunakan untuk penguatan sistim pengelolaan pembangunan reguler berbasis Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM-Desa). Kerja pemberdayaan masyarakat yang kontekstual harus
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 13
mengarah pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat dimediasikan untuk menjalin komunikasi politik kepada wakil-wakilnya di Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) melalui prosedur komunikasi politik yang demokratis. Demikian pula, terkait dengan era penguatan otonomi daerah yang secara empiris sedang terus berlangsung di Indonesia, maka kerja pemberdayaan masyarakat yang bersifat kontekstual harus mampu memediasikan rakyat dengan pemerintah daerah melalui prosedur komunikasi pembangunan yang demokratis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah media/wahana penyampaian aspirasi rakyat secara demokratis dalam kerangka kerja otonomi daerah 2.1.1 Jenis Kegiatan Integrasi : Pengintegrasian Horisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan sistim pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).
Proses Perencanaan Integrasi Sistim Partisipatif
Musrenbang
PengintegrasianHorisontal Pengintegrasianvertikal, yaitupenyelarasanperencanaan teknokratisdanpolitisdenganperencanaanpartisipatif.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 14
PengintegrasianVertikal
2.1.2 Titik Temu Integrasi Dan Jenisnya 2.1.2.1 Integrasi Perencanaan oleh Masyarakat Ke dalam RPJM-Desa a.
b.
c.
d.
e.
Proses Perencanaaan oleh Masyarakat dengan mempergunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuanseperti; kelompok perempuan, pertemuan dusun, dll, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) pola PNPM Mandiri sebagai salah satu dasar proses penyusunan RPJM-Desa. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJMDesa. Hasil Musdes RPJM-Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat.
2.1.2.2 Integrasi Musyarawarah Perencanaan oleh Masyarakat Ke dalam Musrenbang(Desa dan Kecamatan) a.
Musrenbangdes
dimaksud
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
sebagai
forum
Page 15
b.
c.
d.
2.2
masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKP-Desa tahun berjalan. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKP-Desa pada tahun berjalan. Hasil kegiatan Musrenbangdes dimaksud adalah : 1) Usulan kegiatan yang didanaiAPBDesa. 2) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan. 3) Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten. 5) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lainygtdkmengikat. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah : 1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai melaluidana yang dialokasi di kecamatan. 2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten. 3) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lainygtdkmengikat.
Kebijakan Program Sai Bumi Serasan Segawi (PSBSS) 2.2.1 Tujuan Umum : Tujuan umummenyatupadukansistempembangunanpartisipatifkedalam sistempembangunanregulerdanmenyelaraskanperencanaantek nokratis, politisdenganperencanaanpartisipatif. 2.2.2 TujuanKhusus : a. Meningkatkankualitas proses danhasilperencanaanpembangunan di tingkatDesa;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 16
b.
Mendorongpenyelarasanpenjaringanaspirasimasyarakatol eh DPRD danpenyusunanrencanakerja SKPD denganhasil-hasilmusrenbangkecamatan;
c.
Mendorongpenyelarasanrencanakegiatandenganpengang garan;
d.
Meningkatkanmanajemenpemerintahandesa;
e.
Meningkatkankapasitaslembagakemasyarakatandanpeme rintahan, terutamapemerintahandesadalampengelolaanpembangun anpartisipatif;
f.
Meningkatkankapasitaspelakumasyarakatdanaparaturpem erintahan, utamanyaaparaturpemerintahandesa
Prinsip-Prinsip PSBSSadalah : 1.
Desentralisasi PenyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepa dadaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpeme rintahandalamsistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2.
Keterpaduan Keselarasandankesatupaduankebijakan, arahdanatautindakandariberbagaiaspekkegiatan.
3.
EfektifdanEfisien Proses (langkahdancarakerja) danlembagalembagamembuahkanhasilsesuaikebutuhanwargamasyar akatdandenganmenggunakansumber-sumberdaya yang adaseoptimalmungkin.
4.
Partisipasi Membukakesempatanyang seluas-luasnyabagisebanyakbanyaknyapihak yang dapatmemberikankontribusi,
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 17
terutamauntukmencapaisuatutujuanatauhasil telahditetapkan. 5.
6.
yang
TransparansidanAkuntabel Masyarakatmemilikiakses yang terbukaterhadapsegalainformasidan proses pengambilankeputusan, sehinggapengelolaankegiatandapatdipantaudandapatdipe rtanggungjawabkanbaiksecara moral, administratifmaupun legal (menurutperaturandanhukum yang berlaku). Keberlanjutan Mendorongtumbuhnya rasa memilikisehinggalahirtanggungjawabuntukmenjaga, mendayagunakan, mempertahankandanmengembangkankelangsungansiste m.
2.2.3 Kerangka Kerja 1. Otonomi Daerah Penguatanpengintegrasiandilaksanakandalamkerangkapela ksanaanOtonomi Daerah, yaituhak, wewenang, dankewajiban (daerahotonom) untukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahandan kepentinganmasyarakatsetempatsesuaidenganperaturanper undang-undangan. 2. PemberdayaanMasyarakat PelaksanaanPenguatanpengintegrasianmenjadisaranabagi proses/upayasecarasadardanterencanauntukmeningkatkan kemampuandankemandirianmasyarakat agar dapatmengatasipermasalahan yang dihadapi. 3. PenguatanDemokrasi Pelaksanaanpenguatanpengintegrasianmenjadibagiantakter pisahkandaripenguatanpraktikdemokrasiditingkatlokal.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 18
2.2.4 Strategi 1. MendorongEfektivitasPelaksanaanRegulasi (Peraturan). Semuakegiatan yang dilakukanberdasarpadadanuntukpenguatanpelaksanaanper aturan (produkhukum) yang telahditetapkan, yang berkaitanlangsungmaupun yang relevanbagipenguatanpenyelenggaraanpembangunanpartisi patif.
2. MenyatuDengandanMenguatkanMekanismeReguler. Semuakegiatan yang dilakukanterintegrasidanataumenjadibagiandarikegiatanregu lersesuaiketentuanpenyelenggaraanpemerintahan. 3. MenegaskanArah/OrientasiAksi. Kegiatan yang dilakukansebagaiupayadan proses penguatanpengintegrasianmemilikiarahdantitiksentuh yang jelassesuaisasarannya. Dalamhalini, terhadapsasaran: a) Pemerintahdaerah, diorientasikanuntuk: Penguatankomitmendanmendorongreorientasikebijakan untukpenguatanpembangunanberbasispemberdayaanm asyarakat. b) Masyarakatsipil, diorientasikanuntuk: membangunkesadarankritisdanpeningkatankapasitas. c) Masyarakatpolitik, diorientasikanuntuk: meningkatkankeberpihakankepadarakyatdanmemberika ndukunganregulasi. 2.2.5 Sasaran SasaranPSBSSadalah
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 19
1. Meningkatnyakapasitaspelakumasyarakatseperti; KPMD, KepalaDesa, Pengurus BPD, danPengurus LPMD; 2. Meningkatnyakapasitas BPD, LPMD, BKADdan UPK; 3. MeningkatnyakapasitasdanfungsiPemerintah Daerah melaksanakanpengintegrasiansebagaiwujudpenguatansiste mpembangunanpartisipatif; 4. MeningkatnyakeselarasanRenja SKPD denganhasilMusrenbangKecamatan; 5. Meningkatnyaperan DPRD mendorong proses pengintegrasian; 6. Meningkatnyaketerpaduanrencanakegiatandananggaran ; 7. MeningkatnyakeselarasanPenjaringanAspirasiMasyarak atdenganMusrenbangKecamatan; 8. Meningkatnyadukunganregulasi/Peraturan Daerah untukpenguatanpembangunanpartisipatif. 2.2.6 Ketentuan Dasar KetentuandasarPPSBSSmerupakanketentuanketentuanpokok yang digunakansebagaiacuanbagimasyarakatdanpelakulainnyadala mmelaksanakankegiatanPPSBSS, mulaidaritahapperencanaan, pelaksanaan, pelestariandanpengawasan. KetentuandasarPPSBSSdimaksudkanuntukmencapaitujuanPP SBSSsecaralebihterarah.KetentuandasarPPSBSSmeliputi : 1.1KecamatanBerpartisipasi Seluruhkecamatan, yang ada di Kabupaten Mesuji berhakuntukikutberpartisipasidalam proses ataualurtahapanProgram. UntukdapatberpartisipasidalamProgram, dituntutadanyakesiapandarimasyarakatdandesadalammeny elenggarakanpertemuanpertemuanmusyawarahsecaraswadayadanmenyediakankad er-kaderdesa yang bertugassecarasukarelasertaadanyakesanggupanuntukme matuhidanmelaksanakanketentuandalamProgram.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 20
1.2DesaBerpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM MPdIntegrasi SPP-SPPN berhak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses atau alur tahapan PNPM MPdIntegrasi SPP-SPPN. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kaderkader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Kegiatan Musyawarah dihadiri minimal 40% dari unsur perempuan. Peserta yang diundang harus mewakil unsur sekurang-kurangnya (RTM, RT, RW, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial & politik tingkat desa, kelembagaan desa, perangkat desa dan masyarakat yang berminat). 1.3SwadayaMasyarakat Swadayaadalahkemauandankemampuanmasyarakat yang disumbangkansebagaibagiandari rasa ikutmemilikiterhadapprogram.Swadayamasyarakatdandesa merupakansalahsatuwujudpartisipasimasyarakatdalampela ksanaantahapanprogram.Orientasisetiappelaksanaankegiat anharusdidasarkanataskeswadayaandarimasyarakatataude sa.Swadayabisadiwujudkandenganmenyumbangkantenaga, dana, maupun material padasaatperencanaan, pelaksanaandanpemeliharaankegiatan. 1.4JenisKegiatan yang dilarang Jeniskegiatan yang tidakbolehdibiayaimelalui Program PPSBSSadalahsebagaiberikut: a. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 21
b. Pembangunan/rehabilitasibangunankantorpemeri ntah dan tempatibadah c. Pembiayaangajipegawainegeri d. Pembiayaankegiatan yang memperkerjakananakanakdibawahusiakerja e. Kegiatan yang berkaitandenganaktifitasperlindunganalampadalokasi yang telahditetapkansebagaicagaralam, kecualiadaijintertulisdariinstansiterkait yang mengelolalokasitersebut. f. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan/ terumbu karang g. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.
1.5Sanksi Sanksiadalahbentukbentukpelaksananperaturanterhadappelanggarankesepakat an yang telahdibuatdalamPPSBSS.Sanksibertujuanuntukmenumbuh kan rasa tanggungjawabberbagaipihakterkaitdalampengelolaankegiat anPPSBSS Sanksidapatberupa : a. Sanksimasyarakat, yaitusanksi yang ditetapkanmelaluikesepakatandalammusyawarahmasyar akat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.(notulensi) b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang diakibatkan dari pelanggaran daripenyalahgunaan dana atau wewenang, dan penyimpangan prosedur
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 22
c. Sanksi program adalah sanksi yang diterapkansesuai dengan ketentuan pada masingmasing program yang masuk dalam PPSBSS
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN ) Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 23
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS ) KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
BAB III PENGELOLAAN KEGIATAN 3.1.
Jenis Kegiatan
3.1.1. Penguatan PerencanaanPembangunan Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya tujuan pengintegrasian, yaitu: 1 Perencanaan Pembangunan Desa: a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJM-Desa. b. Penyusunan RKPD. c. Penguatan Musrenbang Desa. 2 Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa: a. Pembentukan Perkam tentang RPJM-Desa, APBDesa dan Perdes berkait lainnya. b. Penyelenggaraan rapat BPD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa. 3 Penyelarasan Proses Perencanaan : a. Penguatan Musrenbang Kecamatan. b. Fasilitasi penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang (Desa dan Kecamatan). c. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD. d. Penguatan Musrenbang Kabupaten. 4 Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD: a.Fasilitasi Hearing DPRD.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 24
b.
Fasilitasi penyusunan peraturan daerah (Perda) .
3.1.2. Peningkatan Kapasitas 1. Cakupan Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan(pengetahuan dan keterampilan) serta sikap pelaku sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup: a. Pelatihan KPMD, BKAD dan UPK. b. Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD serta LPMD. c. Pealtihan Pendamping Masyarakat (PM) d. Pelatihan Setrawan kecamatan dan kabupaten. 2. Pengelolaan a. Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk. b. Fasilitasi proses dilakukan oleh Tim Pelatih Masyarakat (TPM)
3. Tim Pelatih Masyarakat (TPM) a. TPM dibentuk dalam rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh BKAD b. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang memiliki kemampuan dibidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat. c. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, dayadukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan. d. Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota TPM, akan diberikan TOT oleh fasilitator dan pendamping masyarakat (PM).
3.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 25
Lingkup Kegiatan Program SBSSpada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi semua aspek pembangunan dengan memperhatikan ketentuan pada negativ list (daftar larangan).Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (open menu) yang sesuai dengan kebutuhannya.. 3.2.
Output / Hasil
Output/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program SBSSadalah 1. Tersedianya KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2007; 2. Tersedianya Perdes tentang RPJM-Desa ; 3. Tersedianya SK. Kades tentang RKP Desa; 4. Tersedianya Perdes tentang APB-Desa; 5. Tersedianya Peraturan tentang Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh masyarakat; 6. Tersedianya Peraturan Daerah tentang: a. Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa; b. Pembangunan Partisipatif; c. Penyelenggaraan Musrenbang. 7. Terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin dalam Rapat BPD; 8. Terakomodasinya usulan/hasil Musrenbang kecamatan dalam APBD.
3.3.
Tahapan dan Jadwal Kegiatan
3.3.1. Penyusunan RPJM Desa Kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun. Tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa mencakup : a. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) b. Penyusunan Rancangan RPJM c. Pembahasan Rancangan RPJM Desa d. Penetapan RPJM Desa 3.3.2. Penyusunan RKP Desa.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 26
Review RKPDesa dilakukan setiap tahun sebagai agenda Musrenbang Desa, RKP Desa dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa 3.3.3. Musrenbangdes Musrenbang desa adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintahan desa untuk review RKP desa tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan desatahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan kegiatan musrenbang sesuai jadwal yang ditetapkan
3.3.4. Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desaserta menyepakati kegiatan lintas desadi kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten tahun berikutnya. 3.3.5. Forum SKPD (Prioritas Usulan) Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dibantu setrawan kabupaten dan setrawan propinsi. 3.3.6. Musrenbang Kabupaten Musrenbang kabupaten adalah musyawarah stakeholders (para pengambil keputusan) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 27
3.3.7. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan Program SBSS, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam rapat BPD.
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB IV PENDANAAN PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 28
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS )
BAB IV PENDANAAN 4.1.
Sumber Dana Sumber dana untuk kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) berasal dari : a. Swadaya masyarakat; b. APBN; c. APBD Kabupaten; d. APBD Desa; e. Kontribusi dunia usaha/swasta (Corporate Social Responsibility /CSR) dan f. Sumber lain yang tidak mengikat.
4.2.
Peruntukan Dana a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Adalah dana yang digunakan pemberdayaan masyarakat.
untuk
mendanai
kegiatan
b. Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 29
Dana yang digunakan untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. c. Peningkatan Kapasitas Dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelatihan baik untuk pelatihan pelaku-pelaku masyarakat maupun aparatur pemerintah.
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB V PELAKU PROGRAM SBSS PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 30
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS ) KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
BAB V PELAKU PROGRAM 5.1.
Pelaku 5.1.1.
Tingkat Kabupaten
Penyelenggaraan Penguatan Pengintegrasian di Kabupaten dilaksanakan oleh : a.
b.
5.1.2.
Bupati, yang dibantu oleh SKPD Kabupaten dengan dukungan dari Setrawan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten Program SBSS. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai institusi dan atau individu anggota sesuai peraturan perundangan dan tata tertib DPRD. Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Program SBSS di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, yang dibantu oleh Kasi PMD, Setrawan Kecamatan, Pendamping Masyarakat, Fasilitator Program SBSS, BKAD, dan UPK, dengan lebih meningkatkan peran Instansi Sektor Kecamatan.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 31
5.1.3.
Tingkat Desa
Penyelenggaraan Program SBSS di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh LPMD dan KPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5.2.
Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaku 5.2.1.
Kabupaten
a. Tugas dan tanggungjawab Bupati adalah : Menyediakan dana Program SBSS dan Administrasi pembinaan; Menyediakan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku; Menerbitkan SK Satker yang terkait dengan proses pencairan dan penyaluran dana. Menetapkan kebijakan dan atau menerbitkan peraturan tentang penguatan Program SBSS. Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung bagi penguatan program pembangunan partisipatif. Menetapkan Setrawan Kabupaten dan Kecamatan. Membuat SK Pendampingan Masyarakat Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten. b. Tugas dan tanggungjawab SKPD adalah : Mendorong peningkatan pelaksanaan Program SBSS. Menindaklanjuti hasil-hasil Musrenbang dalam Renja SKPD. Mensosialisasikan arah kebijakan SKPD. c. Tugas dan tanggung jawab Satker Kabupaten adalah: Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan Program SBSS;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 32
Mensosialisasikan kebijakan Program SBSS kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten; Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten; Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati. d. Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kabupaten adalah: Bersama Satker Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Penguatan Program SBSS di tingkat Kabupaten; Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Setrawan Kecamatan; Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Memfasilitasi pertemuan/rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah; Membantu Satker Kabupaten menyusun Laporan pelaksananan Program SBSS; Membantu Satker Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku; Membantu Satker Kabupaten menyosialisasikan kebijakan Program SBSS kepada Pemerintah Kecamatan diwilayah tugasnya. e. Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kabupaten : Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Program SBSS. Memfasilitasi efektivitas kegiatan sosialisasi pelaksanaan Program SBSS. Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pelaksanaan Program SBSS. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada Pelaku Program SBSS, baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan. Mendorong Pemerintah Kabupaten menyusun
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 33
Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan Program SBSS. Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, workshop, semiloka dan lain sebagainya, agar terlaksana secara efektif. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program SBSS Memastikan tersedianya data-data kegiatan Program SBSS. Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai kebutuhan lapangan. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Program SBSS. 5.2.2.
Kecamatan
a. Tugas dan tanggung jawab Camat adalah: Mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan Program SBSS di wilayah tugasnya; Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Membantu penyelesaian masalah yang terjadi, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program SBSS di wilayah tugasnya; Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan Program SBSS; Menilai kinerja Pelaksanaan Program SBSS di Desa dan kecamatan wilayah tugasnya. b. Tugas dan tanggung jawab Kasi PMD adalah: Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Melaksanakan kegiatan manajemen Penguatan Program SBSS, yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 34
menetapkan Perkam tentang RPJM-Desa; Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APBD-Desa; Menyusun laporan bulanan kegiatan Program SBSS kepada Satker Kabupaten dengan tembusan kepada Camat; Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; Melakukan pembinaan terhadap kinerja LPMK; Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa. c. Tugas dan Tanggung jawab Setrawan (Kecamatan) adalah: Membantu pelaksanaan tugas Kasi PMD; Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan; Memasyarakatkan kebijakan Program SBSS. Mendorong peningkatan mutu proses dan hasil perencanaan partisipatif; Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa. d. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan adalah: Mensosialisasikan kebijakan Program SBSS kepada pemerintah kecamatan, Desa dan masyarakat. Memberikan pembekalan tentang kebijakan Program SBSS kepada para pelaku di tingkat Desa dan kecamatan; Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD); Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM Desa; Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun APBDesa dan Peraturan Desa; Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan; Membantu Pelaksanaan Musrenbang Desa; Memeriksa dan membimbing pengurus UPK dalam mengelola keuangan program; Membantu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 35
Bersama dengan BKAD memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pelatih Masyarakat Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi pelaku; Memfasilitasi penyusunan Perdes tentang APBDesa dan Perdes lainnya sesuai kebutuhan; Memfasilitasi terlaksananya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa di rapat BPK; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. e. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping Masyarakat adalah : Mensosialisasikan kebijakan pengintegrasian kepada pemerintah kecamatan, Desa atau sebutan lain dan masyarakat; Memberikan pembekalan tentang kebijakan pengintegrasian kepada para pelaku di tingkat Desa atau sebutan lain; Memantau dan membimbing pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa; Memfasilitasi peninjauan ulang atau penyusunan RPJM-Desa dan RKP Desa atau sebutan lain; Memfasilitasi pemerintah Desa menyusun APB Desa dan Peraturan Desa; Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan; Memfasilitasi pengintegrasian Musdes Perencanaan ke dalam Musrenbang Desa; Memeriksa dan membimbing pengurus UPK mengelola keuangan program; Memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi melalui Hearing DPRD; Membimbing pelaku di Desa menyusun RAB dan Design usulan program serta usulan reguler;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 36
Membantu memfasilitasi pengintegrasian MAD Prioritas & Pendanaan ke dalam Musrenbang Kecamatan; Memastikan terbentuknya dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pemelihara; Bersama TPM memfasilitasi dan memperkuat adanya Kader Teknis setiap desa; Memantau dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana pasarana; Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan; Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan; Menyampaikan laporan rutin dan insidentil berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. f. Tugas dan Tanggung jawab BKAD adalah: Mensosialisasikan kebijakan Program SBSS; Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan Program SBSS; Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan; Meningkatkan kerjasama antar Desa untuk menguatkan pelaksanaan Program SBSS; Memberikan arahan kepada TPM dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas. g. Tugas dan tanggung jawab UPK adalah: Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan Program SBSS; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen pelaksanaan kegiatan Program SBSS;
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 37
Memberikan laporan secara rutin pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan Program SBSS kepada Satker melalui Kasi PMD.
5.2.3.
Desa
a. Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah: Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Memasyarakatkan kebijakan Program SBSS; Melaksanakan penyusunan RPJMDesa; Menyelenggarakan Musrenbang Desa; Menyusun Rancangan APB-Desa; Bersama BPD menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa, APB-Desa dan Perdes lainnya yang dibutuhkan; Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa; Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program SBSS; Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program SBSS. b. Tugas dan tanggung jawab BPD adalah : Bersama Kades menetapkan Perdes; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Memasyarakatkan kebijakan Program SBSS; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Program SBSS; Memberikan saran-saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 38
c. Tugas dan tanggung jawab LPMD adalah: Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; Memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif; Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. d. Tugas dan tanggung jawab KPMD adalah : Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya; Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif; Membantu Kades dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa; Membantu Kades dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa; Memasyarakatkan kebijakan Program SBSS. e. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS). TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 39
atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa penetapan usulan. Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah : a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal : - pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan. - penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya. - pembuatan rencana dan pelaksanaan
proses
pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan. - memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan. - pemeriksaan hasil
kerja
dan
penerimaan
bahan
kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan / Pendamping Masyarakat (PM), - pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan, - pembuatan laporan bulanan, b. menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan, c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi, d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 40
Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) melalui pertemuan musyawarah desa, e. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK. f. membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS). Ketua TPK Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah: a. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) di desa b. menjelaskan maksud dan tujuan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) kepada masyarakat c. memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD d. memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan / Pendamping Masyarakat (PM) e. memimpin TPK dalam pelaksanaan dan evaluasi.
rapat
perencanaan,
pra
f. memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan. g. membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana. h. menandatangani pencairan dana.
berkas-berkas
penarikan
dan
i. memeriksa dan menandatangani laporan bulanan. j. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K),
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 41
k. mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan l. mempelajari dan menanggapi terhadap catatan Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Masyarakat (PM) di Buku Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan, m. wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) Sekretaris Tugas dan tanggung jawab sekretaris TPK meliputi: a. membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif b. mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK c. menyajikan informasi tentang kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi, d. memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi e. mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS), f. menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok g. membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan, h. memelihara / menjaga semua arsip. i. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Masyarakat (PM) j. membuat catatan seluruh aktivitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS)
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 42
Bendahara Tugas dan tanggung jawab bendahara TPK meliputi : a. menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) b. menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS), c. melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK, d. melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan, e. membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) f. melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang, g. menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS), h. menyiapkan data-data keuangan Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK, i. menjaga dan memelihara arsip pembelian dan pembayaran
semua
tanda
bukti
j. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan atau Pendamping Masyarakat (PM) Kriteria Anggota TPK Kriteria yang diperlukan untuk menjadi anggota TPK meliputi : a. warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa. b. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya. c. mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 43
d.
e.
f. g.
sabar dan mampu mengendalikan diri/ memiliki moralitas yang tinggi menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat. lancar dalam melaksanakan tugas-tugas administratif
Kriteria khusus untuk tenaga/anggota tambahan adalah : mempunyai pengalaman dibidang kegiatan yang didanai Program Sai Bumi Serasan Segawe (PSBSS) di desa tersebut. Proses pemilihan TPK : Untuk mendapatkan anggota TPK yang memenuhi kriteria, berikut acuan pemilihannya : a. sebelum pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi, memastikan informasi kebutuhan TPK telah tersebar di masyarakat baik melalui papan informasi maupun media informasi lainnya. Informasi yang diumumkan menerangkan bahwa pemilihan pengurus TPK dilakukan pada musyawarah desa sosialisasi. melakukan identifikasi kebutuhan TPK dengan menampung nama-nama calon TPK dari setiap desa. b.
pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi, menjelaskan peran, tugas tanggung jawab dan kriteria TPK menuliskan daftar nama calon TPK hasil identifikasi memfasilitasi peserta musyawarah desa untuk membahas calon-calon TPK yang sudah ada, apakah akan ditambah atau dikurangi berdasarkan kriteria yang ada. Calon-calon hasil pembahasan ini selanjutnya diminta maju ke depan untuk menunjukkan komitmen dan kesanggupan menjalankan tugas-tugasnya, sebelum ditetapkan sebagai calon TPK yang akan dipilih langsung oleh peserta musyawarah desa.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 44
memfasilitasi proses pemilihan TPK secara tertutup, dimana setiap peserta musyawarah desa memilih satu nama calon untuk jabatan ketua. Selanjutnya dilakukan perhitungan suara. Nama calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua TPK. Proses ini diulangi kembali untuk memilih sekretaris dan bendahara
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 45
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS ) KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
6.1.
Pengendalian dan Pelaporan
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 46
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 2. Pemantauan adalah kegaitan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 3. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar; 4. Pelaporan adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Adapun tujuan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe adalah sebagai berikut: a. Menjaga setiap proses Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar, c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, d. Mengendalikan pemanfaatan dana Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan. e. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 47
f. Mengendalikan agar setiap pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Strategi dasar dalam pengendalian Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe adalah : a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan, b. Pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah, c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan, d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan, e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi. 6.2.
Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dan masyarakat.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 48
Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dll. Jenis Kegiatan pemantauan dalam Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe meliputi: A.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan program tersebut. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan melalui forum musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat desanya. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe di desanya. Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe musyawarah desa juga menetapkan Tim Monitoring Desa yang berperan dalam pemantauan kegiatan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe di tingkat desa. Disamping itu BPD dapat melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai peran dan kewenangannya.
A.2. Pemantauan oleh Pemerintah Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Dana Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe adalah bagian dari Anggaran Belanja Negara
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 49
dan Daerah, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua aparatur pemerintah yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, Satker, dll) mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe. Aparatur pemerintah sesering mungkin mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun berkala untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada serta dapat memeriksa beberapa hal yang juga tugas pemantauan konsultan. A.3. Pemantauan oleh Konsultan Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator / pendamping masyarakat. Konsultan pusat, konsultan wilayah, konsultan kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe juga diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator / pendamping masyarakat meliputi: a Penerapan prinsip dan prosedur Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe apakah sudah diterapkan dengan benar b Apakah masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahapan c Apakah dokumentasi dan administrasi / pembukuan kegiatan tercatat dan tersimpan dengan baik dan benar (sesuai peruntukkannya) d Apakah kualitas hasil pelaksanaan kegiatan cukup memadai e Apakah proses pelestarian hasil kegiatan telah berjalan A.4.
Pemantauan oleh Pihak Lain
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 50
Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain. Pemantauan oleh pihak lain berisi kumpulan data dan informasi tentang Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dari pihak lain. Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe memasukan kegiatan pemantauan oleh pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda dari pihak luar, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program. Pemantauan eksternal dilakukan oleh DPR/DPRD, LSM, Wartawan, dll. Keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat. 6.3.
Pelaporan
Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Jenis Laporan terdiri dari : 1) Laporan Administratif; 2) Laporan Program yang sesuai dengan ketentuan masingmasing program. 6.4.
Evaluasi
Evaluasi dalam Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa-desanya dan di tingkat antar desa, termasuk
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 51
didalamnya adalah kinerja dari para pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelakupelaku di lapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe, indikator yang dipakai dalam evaluasi sebagai berikut: 1) Adanya regulasi yang mendorong penguatan sistem manajemen pembangunan partisipatif 2) Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah 4) Meningkatnya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan 5) Menurunnya prosentase penduduk miskin 6) Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan 7) Diakomodasikannya aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja pemerintah dan atau rencana kerja SKPD 8) Terintegrasinya proses partisipatif, proses politik, dan proses teknokratik dalam perencanaan program dan perencanaan anggaran 6.5.
Pengaduan dan Penanganan Masalah
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 52
Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe dapat dilakukan secara tertulis dan/atau langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan masing-masing program yang termasuk dalam PSBSS. Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip : a Rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan. b Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat Desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Setrawan, Pendamping Masyarakat, Pendamping Lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. c Transparansi dan Partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh pendamping masyaralat dan fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama Pelaksanaan Program Sai Bumi Serasan Segawe masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab. d Proporsional, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannyapun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan penyalahgunaan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja.
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 53
Objektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, di tangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan keberpihakan salah satu pihak, melainkan keberpihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan wilayah masing-masing. e
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 54
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
BAB VII PENUTUP PANDUAN PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE ( PPSBSS ) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( SPP – SPPN )
TIM KOORDINASI PROGRAM SAI BUMI SERASAN SEGAWE
(TKPSBSS ) KABUPATEN MESUJI - PROVINSI LAMPUNG
BAB VII PENUTUP
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 55
Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Mesuji. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diharapkan bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
MESUJI,
MEI 2013
BUPATI MESUJI
KHAMAMI
Panduan Program SaiBumiSerasanSegawe(PPSBSS) Kab. Mesuji Tahun 2013
Page 56