PTO-2

Kabupaten Mesuji PENJELASAN II FASILITASI DAN PELATIHAN 2.1.

FASILITASI Kata fasilitasi berasal dari kata facile (bahasa Perancis) yang berarti “mudah�. Kegiatan fasilitasi pada prinsipnya membuat sesuatu menjadi mudah dan bukan sebaliknya membuat menjadi lebih sulit. Sehingga fasilitator adalah orang yang mampu memudahkan cara bagi sekelompok orang/ komunitas untuk mencapai tujuannya.

Dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), masyarakat difasilitasi atau dipandu oleh Fasilitator. Fasilitasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri memenuhi kebutuhannya secara lebih mudah sesuai potensi yang dimiliki. Seorang fasilitator perlu menguasai teknik fasilitasi dalam memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

2.1.1. Fungsi dan Kemampuan Fasilitator Secara umum pelaku proses fasilitasi sering disebut fasilitator. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai pendamping masyarakat.

Sedangkan Pendamping Lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan.

Pendamping masyarakat dituntut memandirikan para Kader Pemberdayaan dan pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya sehingga fungsi dan peran pendamping dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh kader-kader yang berada di tengah-tengah masyarakat.

2.1.1.1. Fungsi Fasilitator Agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka seorang Fasilitator perlu menyadari dan memahami empat fungsi seorang fasilitator di masyarakat, yaitu: (1) Sebagai Narasumber Artinya seorang fasilitator dituntut kemampuan menyediakan dan kesiapanmemberikan informasi-informasi, termasuk pendukungnya, yang berkaitan dengan program, dalam hal ini PNPM Mandiri Perdesaan.Seorang fasilitator dituntut mampu menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran atau nasehat yang kongkrit dan realistis agar mudah diterapkan.Ketika fasilitator tidak dapat memberikan jawaban atau informasi langsung kepada masyarakat pada saat diperlukanmaka fasilitator dituntut dapat mencari atau menghubungkan narasumber lain yang berkompeten.

(2) Sebagai Pelatih Fungsi sebagai pelatih seringkali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau

1 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program. Sebagai fasilitator harus mampu menyampaikan materi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat serta mudah diterapkan tahap demi tahap.Sebagai pelatih fasilitator dituntut untuk mampu memberikan umpan balik yang jujur dan terbuka sehingga masyarakat yang didampingi mengetahui perkembangan dirinya.

(3) Sebagai Mediator a. Mediasi potensi Seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat memediasi sehingga masyarakat bisa mengakses potensi– potensi dan sumberdaya yang dapat mendukung pengembangan dirinya, misalnya: sektor swasta, pemerintah, perguruan tinggi, LSM, ataupun sumber lainnya b. Mediasi berbagai kepentingan Seorang fasilitator diharapkan juga dapat berperan sebagai orang yang dapat menengahi apabila diantara kelompok atau individu di masyarakat terjadi perbedaaan kepentingan. Perlu diingat fungsi ini bukan berarti fasilitator yang memutuskan tetapi hanya perlu mengingatkan masyarakat tentang konsistensi terhadap berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Arti lain adalah menyesuaikan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Jika diperlukan seorang fasilitator bisa membantu masyarakat dengan memberikan berbagai alternatif kesepakatan dalam menyesuaikan berbagai kepentingan demi tercapainya tujuan bersama. Untuk itu seorang fasilitator harus netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok saja.

(4) Penggerak atau Motivator Seringkali ditemui bahwa masyarakat kurang mengetahui dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Untuk itu seorang fasilitator harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat agar dapat menemukan dan mengenali potensi dan kapasitasnya sendiri. Dengan fungsinya tersebut fasilitator mampu mendorong masyarakat sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara mandiri.

2.1.1.2. Kemampuan Fasilitator Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi diatas maka seorang fasilitator perlu dibekali dan memiliki beberapa kemampuanyang mengacu pada Standar Kompetensi dan Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat,antara lain : Mengembangkan komunikasi dialogis Yaitu kemampuan Fasilitator untuk membangun relasi sosial, membangun rasa saling percaya, membangun jejaring dan kemitraan, membangun empati dan solidaritas sosial, sehingga mampu membangkitkan energi antusiasmekepada masyarakat dampingannya.

2.

Memberikan motivasi 1.

2

Kabupaten Mesuji Yaitu kemampuan fasilitator untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik, merancang perubahan kehidupan masyarakat serta mengembangkan kemandirian masyarakat dampingannya.

3.

Mengembangkan proses pembelajaran Yaitu kemampuan fasilitator untuk mengelola pembelajaran di masyarakat, menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan kapasitas diri sebagai fasilitator.

4.

Pengorganisasian masyarakat Yaitu kemampuan Fasilitator untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan serta memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap pihak lain.

5.

Melakukan mediasi Yaitu kemampuan Fasilitator untuk meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan serta mengelola konflik di dalam masyarakat.

6.

Mendinamisasikan sistem sosial Yaitu kemampuan Fasilitator untuk membangun visi dan kepemimpinan masyarakat dan mengembangkan sistem kontrol sosial serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya masyarakat.

7.

Memfasilitasi pembaruan di masyarakat Yaitu kemampuan Fasilitator untuk mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/sektor kegiatan tertentu.

2.1.2. Proses Fasilitasi di Masyarakat Terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam memfasilitasi masyarakat melakukan suatu program.

2.1.2.1. Evaluasi Kelengkapan dan Pelaku Fasilitator perlu melakukan identifikasi seluruh kelengkapan-kelengkan program yang meliputi ; dokumen hasil perencanaan tahun-tahun sebelumnya, dokumen administratif program, jumlah pelaku program yang masih aktif. Identifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak sesuai peruntukannya.

Identifikasi terhadap kelengkapan dan pelaku desa dapat dikoordinasikan dengan kepala desa (atau sebutan lainnya) dan tokoh masyarakat sedangakan untuk tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan camat, PJOK dan pelaku yang masih aktif.

Dokumen RPJMDes, RKPDes dan alat-alat Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk proses kegiatan perencanaan lebih lanjut. Hasil identifikasi pelaku-pelaku dimaksudkan untuk menentukan perlu tidaknya pemilihan kembali pelaku-pelaku sehingga dapat ditentukan strategi peningkatan kapasitasnya (dasar/lanjut).

Data hasil evaluasi kelengkapan dan pelaku oleh fasilitator tersebut dapat mempermudah dalam penentuan agenda-agenda dalam musyawarah mulai dari musyawarah dusun sampai dengan 3 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji musyawarah di kecamatan. Dokumen 窶電okumen kelengkapan PKD tahun sebelumnya dapat memudahkan fasilitator memastikan kesesuaian potensi dan masalah dengan kondisi riil desa, proses tersebut dapat dilakukan pada saat review dokumen perencanaan desa.

2.1.2.2. Penyebarluasan dan Pendampingan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi

(1)

Sosialisasi dan penyebarluasan informasi merupakan salah satu tahap awal proses kegiatan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat yang menyangkut keseluruhan aspek program, yang dilakukan oleh Fasilitator dan Pendamping Lokal maupun KPM-D/K. Dengan sosialisasi dan penyebarluasan informasi ini diharapkan, setelah masyarakat memahami program dantumbuh kesadaran sertamotivasi untuk mendukung dan melaksanakan program dengan penuh tanggungjawab.

Tujuan: a. Masyarakat memahami secara umum kondisi, masalah dan potensi lokasi yang meliputi aspek sosial ekonomi, dan lingkungan fisiknya. b.Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaanyang akan dilaksanakan di wilayahnya. c. Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program bidang sarana prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Proses penyebaran informasi dapat dilakukan secara bertahap. a. Tingkat Desa / Kelurahan i)

Tujuan (a) (b) (c)

Masyarakat memahami secara umum kondisi dan masalah serta kondisi sosial ekonomi yang ada dilingkungannya.

Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

ii) Hasil yang diharapkan:

(a) (b) (c) 4

Kesepakatan jadwal pelaksanaan sosialisasi kegiatan tingkat dusun/RW, Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan hasil penjajakan awal, evaluasi kelengkapan dan pelaku Kondisi yang diharapkan, yaitu :

Kabupaten Mesuji • Adanya pemahaman warga tentang kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur/tata cara dan alur kegiatan pelaksanaan kegiatanPNPM Mandiri Perdesaan, serta kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

• Adanya pemahaman warga masyarakat tentang pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, pembentukan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mengembangkan program di tingkatdesa/kelurahan dan RW/dusun atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. iii) Langkah-langkah kegiatan:

(a)

(b) (c)

(d)

5 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Melakukan kajian keseluruhan hasil evaluasi kelengkapan dan pelaku penjajakan awal dan masingmasing dusun/komunitas (RW) sebagai hasil satu kesatuan.

Mendapatkan dan membuat beberapa kesimpulan umum dari hasil-hasil evaluasi kelengkapan dan pelaku penjajakan awal tersebut, Pembahasan kembali hal-hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi desa ; jenis kegiatan bidang sarana prasarana, rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat, jenis mata pencaharian yang dominan. Hal ini perlu karena bingkai pikiran fasilitator tentang keseluruhan hasil-hasil evaluasi kelengkapan, pelaku dan potensi penjajakan awal dari semua dusun/komunitas akan sangat membantu dalam memandu peserta pertemuan untuk menemukan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bersama dengan tenaga KPM-D/K, melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi, yang meliputi : • Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas, simpan pinjam untuk kelompok perempuan/SPP); prinsip-prinsip, tatacara dan aturan kegiatannya.

• Informasi tentang berbagai program pemerintah lainnya, baik yang datang dari lintas sector yang ada di pemerintah daerahdi dalam Pemda, maupun dari pihak ketiga seperti swasta, LSM, dan lembaga sosial lainnya.

• Pembentukan kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat pengelola serta mengembangkan program di tingkat desa/kelurahan; pentingnya proses, tahapan, tatacara dan alur kegiatannya.

Kabupaten Mesuji • Melakukan pembagian tugas di antara tim, meliputi siapa yang akan membantu mempersiapkan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat pertanyaan-pertanyaan dan usulan-usulan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati keseluruhan jalannya pertemuan dan mencatat proses dan hasilnya.

• Memfasilitasi tim KPM-D/K untuk mempersiapkan presentasi hasil-hasil penjajakan awal hasil evaluasi kelengkapan dan pelaku serta potensi lainnya misalnya penyiapan bagan potensi dan masalah bidang sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan lingkungan alam dalam gambar-gambar besar yang siap ditampilkan dalam forum; menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alat tulis pendukung, yang dapat bersumber dari dokumen kelengkapan PKD tahun sebelumnya atau dokumen RPJMDes. • Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan.

• Menyelenggarakan pertemuan atas kerjasama dengan lembaga desa/kelurahan untuk membahas :  Pengertian, kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur dan alur kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan.  Proses, tahapan, tata cara dan alur kegiatan pemilihan dan pembentukan pelaku-pelaku di tingkat desa dan kecamatan serta keterlibatan kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mengembangkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kelurahan dan dusun/komunitas.  Hasil analisis temuan-temuan lapangan dari proses evaluasi kelengkapan dan pelaku penjajakan awal dari masing-masing dusun/komunitas, termasuk didalamnya adalah pengkajian ulang seperti memeriksa kembali hasil analisis, tanggapan, penambahan dan pengurangan beberapa informasi serta analisisnya dan perumusan ulang hasil analisis.  Pentingnya pengembangan bidang sarana prasarana, sosial dan ekonomi, kesehatan, pendidikan untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut diatas.  Menyepakati jadwal sosialisasi kegiatan tingkat dusun/RW/komunitas. b. Kegiatan Tingkat di Dusun / RW 6

Kabupaten Mesuji i)

Tujuan:

(a)

Masyarakat memahami secara umum kondisi dan masalah sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, lingkungan serta kondisi yang ada di lingkungannya.

Masyarakat memahami latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip, mekanisme dan prosedur, serta jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Masyarakat bersedia secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

(b)

(c)

ii)

Hasil yang diharapkan:

(a)

Keluaran yang diharapkan, yaitu: • Kesepakatan jadwal pelaksanaan pertemuan tingkat RW/dusun • Adanya perwakilan warga/masyarakatRW, pengurus lembaga di lingkungan RW, aparat RW, perangkat dusun (Kadus), dan tokoh masyarakat untuk menjadi anggota tim pemetaan sosial dusun/RW dan survei data dasar.

• Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan.

(b) Adanya pemahaman warga tentang kebijakan, prinsipprinsip, tata cara/prosedur dan alur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. iii)

Langkah Kegiatan :

(a) Bersama tim Fasilitator melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi, meliputi: • Jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, prinsipprinsip, tata cara dan alur kegiatannya.

• Pemilihan calon pelaku-pelaku dan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan terlibat dalam merencanakan, melaksanaan, mengelola dan mengembangkan pembangunan bidang sarana dan prasarana permukiman dan lingkungan di tingkat desa/kelurahan dan RW/komunitas; pentingnya proses, tahapan, tata cara dan alur kegiatannya. (b) Melakukan pembagian tugas diantara tim Fasilitator, meliputi siapa yang akan membantu mempersiapkan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat pertanyaan dan usulan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati seluruh jalannya pertemuan dan mencatat proses dan hasilnya.

7 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji (c) Memfasilitasi tim KPM-D/K untuk mempersiapkan presentasi hasil evaluasi kelengkapan dan pelaku penjajakan awal, misalnya menyiapkan bagan hasil pemetaan potensi dan masalah sarana dan prasana, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dalam gambar besar yang siap ditampilkan dalam forum, menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alat tulis pendukung. (d) Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan sosialisasi. (e) Menyelenggarakan pertemuan yang membahas kerjasama dengan lembaga RW dan dusun, meliputi : • Pengertian, prinsip-prinsip, prosedur/tata cara dan alur kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan.

• Proses, tahapan, tata cara dan alur kegiatan pemilihan KPM-D/K dan pembentukan tim yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta pengembangan program.

• Hasil analisis temuan lapangan penjajakan awal evaluasi kelengkapan dan pelaku dari masingmasing RW/dusun termasuk didalamnya adalah pengkajian ulang seperti memeriksa kembali hasil analisis, tanggapan, penambahan dan pengurangan beberapa informasi serta analisisnya dan perumusan ulang hasil analisis.

• Pentingnya pengembangan program bidang sarana prasaran, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, dan peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut diatas.

• Mengevaluasi pertemuan bersama KMPD/K yang meliputi: hasil pertemuan, proses pertemuan dan partisipasi peserta pertemuan. c. Tingkat Kelompok/Komunitas i)

Tujuan: (a) Masyarakat memahami secara umum kondisi, potensi dan masalahnya serta kondisi sosial ekonomi yang ada di lingkungannya (b) Masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (c) Masyarakat bersedia menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan

ii) Hasil yang diharapkan:

(a)

8

Keluaran yang diharapkan, yaitu : • Kesepakatan jadwal pelaksanaan pertemuan pembentuk tim pemetaan dan survi data dasar.

• Adanya perwakilan komunitas menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan dan tingkat ekonomi untuk menjadi tim pemetaan.

Kabupaten Mesuji • Adanya umpan balik dan penajaman terhadap temuan lapangan hasil proses evaluasi kelengkapan dan pelaku. (b) Kondisi yang diharapkan, yaitu: • Adanya pemahaman warga tentang prinsipprinsip, tata cara dan alur kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. • Adanya pemahaman warga tentang pembentukan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mengembangkankegiatan ditingkat desa/kelurahan dan dusun, RW/komunitas. iii) Langkah-langkah Kegiatan:

(a) Bersama dengan tim melakukan persiapan presentasi materi sosialisasi, yang meliputi: kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kegiatan sarana-prasarana, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi; prinsip-prinsip, tata cara dan alur kegiatannya. (b) Pembentukan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dan RW/komunitas; pentingnya proses, tahapan, tata cara dan alur kegiatannya. (c) Melakukan pembagian tugas diantara pelaku, meliputi siapa yang akan membantu mempersiapkan pertemuan, menyajikan hasil-hasil penjajakan tim, mencatat pertanyaan-pertanyaan dan usuan-usulan yang muncul terhadap hasil analisis temuan lapangan, mengamati keseluruhan jalannya diskusi dan mencatat proses dan hasilnya. (d) Memfasilitasi KPM-D/K untuk mempersiapkan presentasi hasil-hasil penjajakan awal evaluasi kelengkapan dan pelaku, misalnya menyiapkan bagan potensi dan masalah bidang kegiatan dan gambargambar besar yang siap ditampilkan dalam forum, menentukan alur topik presentasi, mempersiapkan alatalat tulis pendukung. (e) Menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pertemuan. (f) Menyelenggarakan diskusi bersama dengan lembaga RT dan komunitas lainnya yang berpengaruh untuk membahas: • Pengertian, prinspi-prinsip dan alur kegiatan pembentukan perangkat pemberdayaan masyarakat, serta konteks kegiatan pertemuan ini dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. • Proses, tahapan, tata cara dan alur kegiatan pemilihan dan pembentukan tim-tim pelaku dan perangkat kelembagaan masyarakat yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mengembangkan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa/kelurahan dan RW/komunitas.

9 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji • Hasil analisis temuan-temuan lapangan penjajakan awal proses evaluasi kelengkapan dan pelaku dari masing-masing setiap komunitas.

Termasuk di dalamnya adalah pengkajian ulang seperti memeriksa kembali hasil analisis, tanggapan, penambahan dan pengurangan beberapa informasi serta analisisnya, dan perumusan ulang hasil analisis.

• Pentingnya pengembangan bidang kegiatan untuk mengantisipasi hasil analisis tersebut di atas.

• Menyepakati perwakilan dari komunitas berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat ekonomi untuk menjadi tim pemetaan sosial dan survei data dasar.

• Menyepakati jadwal pertemuan pembentukan tim pemetaan sosial dan survei data dasar di tingkat kelompok.

• Mengevaluasi pertemuan bersama tim yang meliputi: hasil pertemuan, proses pertemuan dan partisipasi peserta pertemuan.

Catatan Fasilitator: Perlu dipahami dengan baik oleh Fasilitator beberapa pokok tentang proses sosialisasi sebagai berikut:  





10

Sosialisasi adalah proses yang tidak hanya dilakukan pada awal saja, melainkan suatu kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Sosialisasi dan kegiatan penyebaran informasi perlu direncanakan dengan baik (agendanya, topiknya, paket informasi yang didesain dengan baik, sasarannya, dan waktunya) agar lebih efektif. Sebelumnya perlu ada penjajagan kebutuhan informasi.

Sosialisasi bukan sekedar “memberitahu” suatu informasi, melainkan juga proses penyadaran diri, membangun kesadaran kritis dari masyarakat, dan membuka akses informasi. Sehubungan dengan itu, proses sosialisasi bukan diawali dengan informasi baru dari luar (tidak tibatiba menjelaskan program baru), melainkan membahas permasalahan hidup masyarakat terlebih dahulu/berangkat dari apa yang mereka rasakan dan mereka butuhkan, dan kaitannya dengan apa yang akan dijawab oleh Program.

Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan perlu dimengerti sebagai proses yang tidak berdiri sendiri, melainkan upaya untuk menyingkronkan dan mengintegrasikan dengan prorgam lain yang ada. Oleh karena itu, fasiltiator perlu menggali informasi tentang program lain yang masuk ke desa/kelurahan dan bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kabupaten Mesuji

Pendampingan

(2)

a. Tujuan Pendampingan: berkembangnya kemampuan tokoh masyarakat menjadi perintis, penggerak dan pelaksana pembangunan. ii) tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan yang dilandasi semangat kebersamaan. iii) berkembangnya kemampuan organisasi/kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. iv) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggali dan menghimpun potensi lokal dalam suatu organisasi. v) meningkatnya jumlah pelaku pembangunan oleh masyarakat serta peningkatan keberhasilan dalam pengelolaannya. i)

b.Tahapan Pendampingan i)

Fase Persiapan Persiapan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan untuk kegiatan

11 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji pemberdayaan masyarakat kepada kelompok sasaran.

Persiapan pendampingan merupakan langkah penting yang sering kali diabaikan atau kurang mendapat porsi perhatian yang cukup, yang mengakibatkan banyak kasus pendampingan tidak berjalan dengan baik. Persiapan pendampingan, dari pengalaman selama ini menunjukkan dapat menyumbang keberhasilan program pemberdayaan.

Adapun langkah-langkah persiapan meliputi: (a) Identifikasi lokasi (data primer dan data sekunder) (b) Melakukan orientasi/sosialisasi dan proses pemahaman kegiatan kepada kelompok sasaran. (c) Identikasi kebutuhan pendampingan/fasilitasi (need assessment): bentuk/jenis pendampingan/fasilitasi. (d) Review/analisis hasil need assessment (apa dan siapa melakukan kegiatan apa), (e) Penetapan arah program kegiatan (f) Perumusan tindakan (pilihan metode yang digunakan, waktu yang tepat, sumberdaya yang diperlukan). (g) Merumuskan indikator keberhasilan pendampingan partisipatif. (h) Penetapan standar teknis (aturan main) operasional. (i) Penyusunan rencana program pelaksanaan (j) Merancang proses pendampingan (jadwal, tempat, waktu, materi, pemeran). (k) Pembentukan tim pelaksana kegiatan (l) Pembekalan teknis kepada tim pelaku di setiap tingkatan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi). (m) Penyusunan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan (n) Penyusunan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem pengendalian kegiatan. ii)

Fase Pelaksanaan Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya merealisasikan perencanaan yang telah dirumuskan pada tahap persiapan. Kegiatannya adalah: (a) Menyampaikan posisi dan perannya sebagai Fasilitator dalam masyarakat (tidak mengambil keputusan, masyarakat yang berperan utama, serta batasan lainnya yang tidak akan dilakukan oleh Fasilitator) (b) Menjelaskan tentang fase pelaksanaan pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (aparat desa/pemerintah daerah, tim koordinasi kecamatan/kabupaten, instansi terkait) (c) Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan mekanisme penggalian gagasan. (d) Memfasilitasi penentuan skala prioritas berdasarkan proposal masyarakat, mekanisme dan prosedur penyerapan dan pemanfaatan dana, mekanisme pelaksanaan kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui.

12

Kabupaten Mesuji (e) Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan sistem monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatansecara partisipatif, (f) Memfasilitasi perumusan mekanisme penanganan dan pengaduan masyarakat. (g) Memfasilitasi proses penyusunan sistem pemeliharaan dan pengelolaan pembangunan pasca program. (h) Memfasilitasi sistem evaluasi pelaksanaan kegiatan. (i) Menjaga proses (pengendalian) dan aturan main agar sesuai dengan kesepakatan bersama (tetap partisipatif, tidak ada dominasi, ada kerjasama yang baik, agar tujuan yang diharapkan). (j) Mencatat proses pelaksanaan yang berlangsung (permasalahan, solusi, kekuatan dan kelemahan). (k) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk mengukur tingkat pencapaian (indikator yang sudah disepakati). iii)

Pasca Pendampingan Pada kegiatan ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (a) Menginformasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang terkait. (b) Mengevaluasi kegiatan pendampingan/fasilitasi (keberhasilan dan kegagalan) terhadap pendayagunaan: sumberdaya, metode, teknik yang digunakan, dan kelompok sasaran (kemampuan dan kaderisasi). (c) Merumuskan perbaikan program pendampingan/fasilitasi. (d) Merencanakan tindak lanjut (siklus pembelajaran yang terus menerus).

c. Refleksi/Evaluasi Hasil Setelah melalui berbagai tahapan di atas, ajaklah masyarakat untuk mengukur, mengevaluasi dan menganalisis langkahlangkah yang telah dilakukan sebelumnya untuk menemukan langkah-langkah strategis selanjutnya dengan menggunakan instrumen yang sama pada saat perencanaan

13 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji

Enam Kesalahan Pendampingan yang Sering Terjadi 1. Kegiatan pendampingan dilakukan, tetapi hanya sebagai formalitas saja. Hal ini mungkin terjadi karena fasilitator kurang berkomitmen pada metode pemberdayaan masyarakat.

2. Fasilitator secara sengaja atau pun tidak sengaja mendorong masyarakat untuk menerima pendapat atau saran fasilitator sendiri.

3. Mengurui, karena merasa fasilitator lebih tahu.

4. Fasilitator terlalu pasif, tidak mau mengganggu pemikiran orang. Mungkin kurang percaya diri, atau mungkin takut disebut “intervensi.�

5. Menghakimi, terlalu cepat mengambil kesimpulan, kurang sabar. Fasilitator tidak memberi waktu cukup untuk berdialog dan membahas alternatif. Fasilitator tidak bisa menerima kesalahan atau kekurangsempurnaan pekerjaan yang dilakukan orang desa/masyarakat sehingga langsung diambil alih kembali olehnya.

6. Fasilitator

tidak mengembangkan diri sendiri. Tidak memperdalam ilmu pendampingan/fasilitasi atau pun belajar ilmu baru. Akibatnya pendampingan/fasilitasi yang dilakukan akan formalistik, kaku dan monoton, sebab tidak kaya perspektif, metode dan pendekatan.

2.1.3. Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat Salah satu bentuk aktivitas masyarakat dalam mengikuti PNPM Mandiri Perdesaan adalah menyelanggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah di tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Pertemuanpertemuan masyarakat ini akan difasilitasi oleh fasilitator desa dan/atau fasilitator kecamatan serta Pendamping Lokal.

1.1.2.1. Fungsi dan peran seorang fasilitator (1) Menyampaikan tujuan dan memandu jalannya pertemuan.

(2) Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat.

(3) Memandu peserta dalam mengambil suatu keputusan.

1.1.2.2. Faktor-Faktor Fasilitasi yang Perlu Diperhatikan (1) Penguasaan materi yang akan disampaikan (2) Penguasaan terhadap karakteristik dan tipe peserta yang hadir.

(3) Teknik komunikasi: a. Penampilan; pakaian tidak mencolok, rapi dan disesuaikan dengan peserta yang hadir. b. Gunakan bahasa yang sederhana (kalau bisa bahasa setempat) sehingga mudah dimengerti. c. Jangan terlalu cepat ketika berbicara.

14

Kabupaten Mesuji d. Perlu pengaturan kekuatan suara, sesuikan dengan kondisi tempat atau ruangan yang penting bisa didengarkan semua peserta. e. Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi keseharian sebagai analogi menjelaskan suatu konsep. f. Beri kesempatan peserta untuk bertanya. g. Bersikap netral tidak boleh hanya memihak satu orang atau kelompok tertentu saja. h. Jangan memaksakan ide atau gagasannya sendiri atau mempengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya. i. Tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri.

(4) Teknik penanganan konflik 2.1.4. Fasilitasi Untuk Evaluasi Kegiatan Evaluasi merupakan cara untuk menilai hasil kegiatan fasilitasi yang dicapai.

Evaluasi dilakukan setelah melaksanakan kegiatan. Dengan evaluasi Fasilitator dan masyarakat bisa mengetahui kendala-kendala yang kita hadapi dalam menyelenggarakan pertemuan.Dan yang lebih penting, masyarakat dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum.

Langkah-langkah menyelenggarakan evaluasi Siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan

(1)

evaluasi.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Bukalah kegiatan evaluasi dengan menanyakan perasaan dan pendapat warga terhadap pertemuan yang telah dilakukan.

Ajaklah warga untuk menyepakati hal-hal yang akan dievaluasi.

Ada beberapa hal yang sebaiknya dijadikan bahan evaluasi: Apakah tujuan diadakannya pertemuan tercapai?

Kalau tujuan tidak tercapai, apa yang membuat tujuan itu tidak tercapai?

Kendala-kendala apa yang ditemukan selama mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan?

Apakah kerja sama di antara warga berjalan lancar?

Buatlah tolok ukur untuk menilai gagal tidaknya kegiatan yang telah dilakukan. Fasilitator dan tim KPM-D/K dapat membuat kotak semacam ini:

Aspek yan dievaluasi Tujuan Kendala Kerjasama

15 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Yang direncanakan

Kenyataan

Penjelasan

Kabupaten Mesuji (10) Ajaklah kelompok sasaran untuk membuat rencana tindak lanjut. Hasil

evaluasi yang telah dilakukan sebaiknya dijadikan pertimbangan buat kita dalam membuat rencana tindak lanjut. Dengan demikian, rencana tindak lanjut yang dibuat betul-betul melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan.

(11) Mintalah salah seorang warga untuk menuliskan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut yang telah dibuat. Tulisan ini sebaiknya disimpan baik-baik agar warga mudah membacanya kembali bila diperlukan.

2.2.

PELATIHAN

1.2.1. Umum Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan terjadi proses transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pelaku program dan masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran.

Pendekatan pelatihan dalam PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang partisipatif. Untuk meningkatkan kualitas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, ada dua jenis strategi pelatihan yang akan digunakan yaitu:

16

(1)

Pelatihan Pra Tugas Para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat seperti : KPM-D/K, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, Pendamping Lokal, Tim Verifikasi, dan Unit Pengelola Kegiatan sebelum menjalankan tugasnya akan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada mereka ini lebih banyak akan dipandu dan diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten. Dengan demikian Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten harus mempunyai kompetensi atau pengetahuan dan ketrampilan sebagai seorang pelatih.

(2)

Pelatihan Lanjutan Sebagai bentuk pendampingan dan dukungan teknis di lapangan, Fasilitator dan Konsultan perlu memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangannya kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Tambahan pengetahuan dan ketrampilan ini dapat diberikan melalui pelatihan lanjutan dengan menggunakan beberapa metode seperti dengan OJT (on-the-job- training), IST (in-service-training), kaji silang, asistensi, focus group disscussion (FGD), pembimbingan individu untuk penanganan masalah, curah pendapat, simulasi. Model Pelatihan Lanjutan diberikan kepda pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sambil menjalankan tugas-tugasnya. Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat bervariasi untuk setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan demikian dituntut bagi Fasilitator dan konsultan dapat memperkirakan kebutuhan materi yang perlu disampaikan dalam pelatihan lanjutan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Dalam hal pelatihan lanjutan ini maka fasilitator dituntut memahami dasar-dasar desain pelatihan sederhana terutama dalam melakukan pengkajian kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsi kader atau pelaku masyarakat dampingannya.

Kabupaten Mesuji METODE PELATIHAN LANJUTAN 1. In-Service Training (IST) In-Service Training adalah pelatihan yang diselenggarakan pada seluruh setiap kesempatan untuk melatih sekelompok peserta selama pelaksanaan tugas. IST dapat dilakukan pada saat rapat bulanan atau mengumpulkan sebagian oarang untuk diberikan tambahan pemahaman/keterampilan misalnyanya cara pengisian format evaluasi. Konsultan dalam melakukan In Service Training seharusnya menyiapkan rencana pelajaran seperti halnya pelatihan resmi lainnya, tidak hanya sekedar bertanya “mau belajar apa?� Dalam pelaksanaan IST semua aturan-aturan pelatihan berlaku yaitu: partisipasi peserta, cara menggunaan pertanyaan, kualitas alat peraga, kualitas suara, kendala ruangan, kualitas bahan, kesempatan praktek, pemberian umpan balik, sikap positif, pemberian contoh, dan lainlain.

2. On-the-Job-Training (OJT) OJT dilaksanakan di tempat kerja, dan biasanya dilakukan untuk tim kecil atau untuk masyarakat setempat. OJT dilakukan pada saat kunjungan kerja berdasarkan kebutuhan lokal, sehingga OJT merupakan bentuk peningkatan kapasitas yang menyesuaikan kebutuhan pada saat dibutuhkan atau tidak direncanakan.

OJT lebih seriang dilakukan apabila dinilai ada kegiatan yang belum dikerjakan dengan baik, misalnya pemasangan batu pengunci untuk jalan Telford.

Proses OJT cukup sederhana, terdiri dari empat langah: 1.

Menyiapkan orang yang akan dilatih (agar peserta bersedia belajar) 2.

Pelatih memberikan contoh 3.

Peserta diminta untuk praktek langsung 4.

Tindak lanjut (umpan balik dan pembimbingan, bila perlu) Proses OJT cukup sederhana, terdiri dari empat langah: Tentu saja, sebelum pelatihan dimulai pelatih telah memikirkan urutan pekerjaan, hal-hal yang harus diperhatikan, dan cara mengukur keberhasilan.

3. Studi Banding Studi banding adalah proses berkunjung ke tempat lain untuk belajar dari hal baik maupun buruk lokasi yang dikunjungi untuk dapat dijadikan dasar perbaikan di lokasi sendiri.

Contoh : Sebelum mulai konstruksi jalan, sekelompok masyarakat pergi ke desa lain untuk melihat contoh jalan yang baik (atau yang jelek), agar bisa dipertimbangkan dalam pekerjaan mereka. Studi banding dapat dilakukan untuk hal yang teknis maupun yang nonteknis, ,hal-hal obyektif maupun yang subyektif, semisal datang ke desa yang sangat bersemangat dalam hal pemeliharaan, belajar ke lokasi yang kelembagaan masyarakatnya berfungsi secara optimal meski tanpa dampingan fasilitator atau yang lainnya. Fasilitator yang merencanakan studi banding harus menyiapkan pertanyaan yang mendukung penggalian informasi secara maksimal sehingga dapat diperoleh pelajaran dari kunjungan tersebut. Oleh karena studi banding bukan sekedar jalan-jalan, maka penentuan lokasi studi banding harus dipastikan terlebih dahulu kelebihan/kekurangannya agar 17 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji

METODE PELATIHAN LANJUTAN 4. Kaji Silang (Cross-Visit) Dalam upaya memperkaya pengalaman kelompok dampingan fasilitator dapat memfasilitasi metode belajar kaji silang (cross-visi). Pada saat kaji silang, sejumlah orang dapat mengunjungi lokasi lain untuk mempelajari hasil kelompok lain. Perbedaan kaji silang dengan Studi Banding adalah pada Kaji Silang kelompok pengunjung sekaligus menilai kualitas pekerjaan kelompok yang dikunjungi dan memberikan umpan balik kepada mereka.

Pada lain kesempatan, kelompok yang semula dikunjungi menjadi kelompok pengunjung dan dapat menilai dan memberi umpan balik kepada kelompok yang dikunjuginya. Tujuan cross visit tidak hanya masing-masing mendapat penilaian dan umpan balik, tetapi juga menambah pengalaman sebagai pemeriksa. Pengalaman diharapkan ini dapat membantu mereka menilai pekerjaan sendiri.

5. Pembimbingan Individu untuk Mengatasi Masalah Pembimbingan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul di lapangan, terutama pada orang lapangan yang belum dapat melakukan suatu tugas sebagaimana mestinya. a.

Memberi umpan balik, termasuk penjelasan mengapa kegiatan ini diperlukan, dan permintaan untuk memperbaiki kinerja. c. Memberi umpan balik netral Plus, termasuk bertanya alasan kurang optimal dalam bertugas baik, meminta perubahan spesifik, dan tawaran bantuan untuk perbaikan kinerja. d. Bila hasil belum memuaskan, kita melakukan analisis pembimbingan, yaitu mencari faktor penyebab kinerja rendah. Terdapat 16 jenis faktor yang perlu dipikirkan sendiri, termasuk Rewards & Punishment, faktor luar, kompetensi, dan kepentingan kegiatan dalam pandangan orang yang bersangkutan. Teridentifikasinya faktor penyebab rendahnya kinerja dapat dimanfaatkan untuk melakukan langkah berikutnya. e. Mengadakan pertemuan pembahasan dan pembimbingan secara empat mata, untuk menyepakati adanya masalah, identifikasi alternatif solusi, dan menyepakati rencana aksi (action plan). Rencana aksi dilakukan oleh orang yang dinilai bermasalah sedangkan fasilitator harus selalu mengamati dan memberikan umpan balik.

6.

18

Pembimbingan Individu untuk Menyampaikan Ilmu Baru

Pada saat tertentu, fasilitator harus melakukan transfer informasi kepada individu. Proses ini dimungkinkan terjadi di lapangan, kantor, atau di tempat lainnya. a. Fasilitator memberikan motivasi kepada peserta sehingga peserta mau dan mampu belajar untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri. b. Fasilitator mendorong peserta untuk mampu berfikir mandiri sehingga peserta mampu mencari informasi sendiri (tidak bergantung pada informasi yang disampaikan fasilitator) c. Fasilitator membantu peserta melakukan antisipasi terhadap berbagai masalah yang kemungkinan muncul. d. Fasilitator memberi umpan balik terhadap kinerja, tanpa menimbulkan efek negatif terhadap yang diberi umpan balik. e. Fasilitator selalu berfikir positif terhadap dampingannya, serta mampu

Kabupaten Mesuji

METODE PELATIHAN LANJUTAN

f. Fasilitator

harus menjaga status peserta di hadapan masyarakat atau rekan kerjanya g. Fasilitator dalam melakukan pembimbingan harus memperhatikan ketepatan waktu h. Fasilitator dapat menyampaikan pentingnya fungsi – fungsi individu yang didampingi/dibimbing bagi masyarakat, dan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki harus dibagikan kepada masyarakat. i. Fasilitator menjadi contoh baik bagi peserta dapingan.

7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) Focus Group Discussion adalah pembahasan kelompok yang dibatasi topiknya, agar topik tersebut menjadi pokok bahasan tunggal. Jumlah anggota bervariasi, tetapi dalam konteks fasilitator, FGD dilakukan merupakan satu kelompok besar – seperti seluruh KPMD, seluruh BPD, seluruh tim pemantauan, dan sebagainya. Topik yang dibahas bisa ditentukan oleh fasilitator atau dalam kasus tertentu dapat diputuskan oleh kelompok. Topik bahasan sebaiknya yang memicu perbedaan di antara anggota kelompok diskusi degan alokasi waktu yang cukup agar dapat dilakukan penyimpulan oleh kelompok diskusi. Fasilitator diskusi harus mampu mengelola waktu dan kesempatan bagi seluruh anggota sehingga semuanya dapat berpartisipasi atau tidak ada dominansi dari seseorang/kelompok kecil.

8. Simulasi Simulasi adalah suatu percobaan, dimana seseorang atau sekelompok orang bermain dalam peran atau memerankan diri sebagai orang/jabatan lain. Simulasi dilakukan agar peserta lebih memahami kendala dalam melakukan hal-hal yang disimulasikan. Untuk membuat simulasi yang efektif, aturan dan ketentuan harus dipahami oleh seluruh pemain peran sehingga dapat dihayati kesulitan/kendala pada saat memainkan peran tersebut. Setelah proses simulasi selesai harus dilakukan evaluasi atau refleksi untuk dapat dibahas bersama dan diambil pelajarannya.

9. Curah Pendapat Kegiatan ini digunakan untuk merangsang dan menunda penilaian.

Biasanya digunakan untuk masalah yang tidak terlalu umum dan tidak terlalu sempit. Kalau masalah sempit, peserta langsung terlalu spesifik.

Berikut aturan pelaksanaan curah pendapat : a. Fasilitator mengelola pelaksanaan curah pendapat agar partisipasi selalu terjaga. b. Semua peserta boleh menyampaikan pendapatnya, yang kemudian ditulis di papan tulis 19 c. Pendapat yang ditulis tidak dinilai dan tidak boleh dikritik.

Penjelasan II: Fasilitasi Pelatihan d. dan Semua gagasan diterima, walaupun kelihatan tidak tepat e. Gagasan yang dicari adalah gagasan yang efektif bukan sekedar gagasan baru semata. f. Boleh menggunakan seluruh teknik Berpikir ke Samping. Fasilitator

Kabupaten Mesuji

METODE PELATIHAN LANJUTAN

g. Kelompok optimal terdiri dari 6 s.d. 15 peserta. h. Perlu adanya pembatasan waktu. Umumnya 30 menit i. Tempat disusun agar nampak “khusus� sehingga menarik minat peserta curah pendapat

j. Peserta tidak boleh bertele-tele dalam menyampaikan pendapatnya. k. Peserta tidak boleh mengembangkan gagasan yang sudah diusulkan. l. Seluruh peserta wajib menyumbangkan gagasan, bahkan tak terkecuali fasilitator.

1.2.2. Jenis Pelatihan Untuk Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Masyarakat Pelatihan ini dilakukan kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jenis-jenis pelatihan untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaimana terurai di bawah ini.

1.2.2.1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (1) Pelatihan Pra Tugas a. Tujuan: Pelatihan bagi KPM-D/K dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan KPM-D/K dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan. b. Waktu dan peserta: 7 (Tujuh) hari efektif c. Peserta Seluruh KPM-D/K sekecamatan d. Pemandu/ pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK dapat dibantu Fasilitator Kabupaten e. Hasil yang diharapkan: i) KPM-D/K mengetahui dan memahami tentang latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau 20

Kabupaten Mesuji mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang integratif di tingkat desa. ii) KPM-D/K memiliki visi sebagai kader pembaharu di masyarakat dan mengetahui serta memahami tugas & tanggungjawabnya. iii) KPM-D/K menguasai teknik-teknik fasilitasi pertemuanpertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan desa secara partisipatif dan teknik Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) atau Pengkajian Keadaan Desa (PKD) untuk penyusunan RPJMDes, iv) KPM-D/K mempunyai ketrampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri. v) KPM-D/K menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan di tingkat desa/kelurahan. vi) KPM-D/K mampu menyusun dan mempunyai rencana kerja untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. f.

Materi Pelatihan Materi yang dibahas dalam pelatihan KPM-D/K, paling tidak mencakup: i)

ii) iii)

iv) v)

vi)

vii) viii)

21 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan), sebagai proses pemberdayaan masyarakat (Sumber: Petunjuk Teknik Operasional/PTO).

Tugas dan tanggung jawab KPM-D/K (Sumber: Penjelasan 5 PTO, tentang Tugas dan Tanggung jawab Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan).

Pengetahuan dan ketrampilan sederhana yang berkaitan dengan teknis kegiatan a.l: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Peningkatan Ketrampilan, dan sarana– prasarana (Sumber: Penjelasan 4 PTO, tentang jenis-jenis kegiatan). Bagi KPM-D/K yang akan bertanggung jawab terhadap hal teknis, akan diberi tambahan pelatihan khusus yang berkaitan dengan hal-hal teknis oleh FT dibantu oleh FT-Kab. Teknik pendataan awal, termasuk pemetaan RTM secara partisipatif, data dasar dan profil desa.

Teknik fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif (lihat Acuan teknik fasilitasi penggalian gagasan dan musyawarah khusus perempuan), dan fasilitasi MMDD/PKD untuk penyusunan RPJMDes. Teknik Fasilitasi proses PNPM Mandiri Perdesaan/ Cara pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri.

Pengelolaan Administrasi, pengisian formulir kegiatan, pengelolaan keuangan dan evaluasi hasil.

Cara-cara pengawasan dan pengendalian kegiatan termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik (Sumber:

Kabupaten Mesuji Penjelasan 7 PTO, tentang Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Penjelasan 8 PTO tentang Penanganan Pengaduan dan Masalah) ix) Cara penyebarluasan informasi (Sumber; Penjelasan 1 PTO tentang sosialisasi) g. Proses Pelatihan i) Persiapan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi peserta dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada KPM-D/K terpilih, memastikan undangan telah tersebar serta kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)

22

Pelaksanaan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan harian. (b) Test Awal, Rencana Pembelajaran, Pendampingan Kelompok, Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan dan pemahaman konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab KPM-D/K, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan tahap pelestarian. (e) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan sederhana yang berkaitan dengan teknis kegiatan a.l ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana– prasarana. (f) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif. (g) Memberikan pengetahuan dan ketrampilan melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik. (h) Memberikan penjelasan mengenai cara-cara penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat.

Kabupaten Mesuji (i) (j)

(k) (l) (m) (n) (o)

Memberikan pengetahuan cara koordinasi antar pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan kecamatan serta sistem pelaporan.

Membimbing dan memantau kunjungan lapangan KPM-D/K ke setiap desanya untuk: • Praktek lapangan metode/teknik fasilitasi pertemuan masyarakat. • Identifikasi kelompok-kelompok dan pertemuan masyarakat yang ada di desa, serta menemui pengurus kelompok untuk mengetahui jadwal pertemuan yang ada dan rencana pertemuan untuk sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Membimbing pembuatan rencana kerja tindak lanjut sesuai hasil kunjungan lapangan.

Membangun sikap dan komitmen keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Mendorong dan memberikan motivasi kepada KPMD/K untuk bersama-sama bekerja memberdayakan masyarakat desanya.

Membuat jadwal pertemuan rutin dengan semua KPM-D/K. Ujian Akhir.

(2) Pelatihan lanjutan Tahapan proses pelatihan lanjutan terurau sebagai di bawah ini. a. Persiapan, meliputi: i) ii)

iii) iv) v) vi)

Setiap kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan mencatat kesulitan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi KPM-D/K ketika menjalankan tugasnya.

Berdasarkan catatan kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan mengumpulkan KPM-D/K untuk membahas hambatan, kesulitan dan permasalahan yang muncul dan dialami KPM-D/K. Dari hasil pembahasan bersama KPM-D/K pastikan peningkatan ketrampilan atau pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja KPM-D/K. Pastikan waktu pelatihan khusus untuk pendampingan/ pembimbingan tugas atau memanfaatkan kegiatan rutin dan tempat pelatihan di dalam/luar ruangan.

Fasilitator Kecamatan menyusun materi dan bahan yang dibutuhkan serta agenda pelatihannya.

Menyiapkan perlengkapan pelatihan dan alat bantu lainnya.

b. Pelaksanaan, meliputi: Pada waktu pertemuan KPM-D/K sekaligus untuk mendapatkan tambahan ketrampilan dan pengetahuan, Fasilitator Kecamatan dapat langsung memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Namun jika materi harus dipersiapkan maka dapat dilakukan di lain waktu dengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut: 23 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji i) Memberikan penjelasan tujuan pelatihan. ii) Menyampaikan materi pelatihan sesuai metode dan medianya. iii) Mengadakan praktek lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). iv) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas. v) Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan efektivitas program.

Catatan Fasilitator:  KPM-D/K merupakan kader pembaharu dan ujung tombak kerja pemberdayaan masyarakat di desa-desa. Pemilihan KPM-D/K merupakan kunci dan titik kritis pertama dalam proses penguatan pelaku di desa.  Sering terjadi, pemilihan KPM-D/K tidak dipersiapkan dengan baik oleh Fasilitator Kecamatan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat pada saat MAD. Akibatnya, yang terpilih adalah orang-orang yang “dekat” dengan Kepala Desa, atau orang yang berpengaruh di desa dan tidak memenuhi kriteria sebagai KPM-D/K.  Pelatihan apa pun yang diberikan kepada KPM-D/K tidak akan efektif jika orang-orang yang terpilih tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Oleh karena itu, tetapkan kriteria dan bahas bersama masyarakat model seleksi dan tujuan pemilihan KPM-D/K sebelum acara MAD sehingga ketika MAD terjadi pemilihan sudah ada calon-calon yang dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan.  Pelatihan KPM-D/K perlu didesain dan dialokasikan secara cukup waktunya, jika dananya tidak cukup, lakukan penguatan-penguatan tambahan melalui IST dan OJT secara berkala.

Acuan Teknik Fasilitasi Forum Pertemuan Persiapan

1. Menentukan tujuan diselenggarakannya pertemuan.

24

Fasilitator dan Tim KPM-D/K atau PL perlu mendiskusikan dengan kelompok sasaran tentang tujuan pertemuan. Tujuan pertemuan yang jelas akan membantu fasilitator dalam mengerjakan hal-hal yang diperlukan dalam pertemuan. Tujuan yang jelas juga akan membantu peserta yang diundang dapat memahami maksud diadakannya pertemuan.

Untuk menghindari pembuatan tujuan yang muluk-muluk, Fasilitator/Tim KPM-D/K dan PL bisa menggunakan SMART: Specific = tidak terlalu luas Measurable = dapat diukur Achievable = dapat dicapai Reasonable = masuk akal Time-bound = ada batasan waktu 2. Menuliskan peserta yang akan mengikuti pertemuan.

Peserta yang diundang hendaknya orang yang ada hubungannya dengan tujuan pertemuan. Tujuan yang berbeda tentu menentukan peserta yang berbeda pula.

3.

Menentukan di mana dan kapan pertemuan yang dapat mendorong peserta pertemuan hadir.

Selain itu, penentuan tempat yang dipilih dapat mendukung ke arah tercapainya tujuan. Jangan sampai memilih tempat yang bising, sulit dijangkau, dan banyak gangguan lainnya.

Kabupaten Mesuji

Acuan Teknik Fasilitasi Forum Pertemuan

4.

Mengajak kader desa, pendamping setempat, maupun wakil masyarakat terlibat dalam menyusun kepanitiaan lengkap dengan tugasnya.

Pekerjaan ini akan menjadi mudah kalau ada pembagian kerja.

Susunlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pertemuan. Persilakan warga masyarakat dan pihak yang terlibat untuk memilih salah satu pekerjaan dari susunan kerja yang telah dibuat Fasilitator.

5.

Menyusun jadwal pekerjaan agar mudah dilihat dan diingat.

Caranya, dengan menulis apa pekerjaannya, kapan waktunya, dan siapa penanggungjawabnya.

6.

Mempersiapkan alat-alat dan hal lain yang diperlukan dalam pertemuan. Biasanya pertemuan memerlukan alat tulis sehingga apa yang dibicarakan dalam pertemuan tercatat dengan baik. Tak lupa siapkan pula daftar hadir peserta sehingga mudah dihubungi untuk pertemuan selanjutnya 7.

Menyebarkan undangan kepada peserta pertemuan.

Biasanya undangan itu disampaikan dengan menggunakan surat undangan. Tapi jika tidak memungkinkan, sampaikanlah undangan itu secara lisan. Sebaiknya undangan disampaikan 1(satu) minggu sebelum acara dimulai Pelaksanaan

1.

Bila di antara peserta belum saling mengenal, lakukan terlebih dahulu perkenalan (dengan menggunakan media permainan atau ice breaking) jika waktunya memadai.

2.

Langkah selanjutnya adalah menjelaskan tujuan diadakannya pertemuan. Usahakan menjelaskannya dengan singkat dan mudah dipahami. Lakukanlah tanya jawab agar peserta pertemuan betul-betul memahami tujuan pertemuan.

3.

Membahas waktu dan acara pertemuan kepada peserta pertemuan. Pertemuan itu memang Fasilitator, KPM-D/K dan atau PL yang mengadakan, tapi bukan berarti tim Fasilitator boleh menentukan segalanya. Karena itu, lakukanlah diskusi untuk menyepakati waktu, susunan acara, dan topik pembahasan, bila topik pembahasan yang disepakati terlalu banyak, sebaiknya dipilih topik pembahasan yang paling penting untuk didahulukan dibahas.

4.

Mendiskusikan topik pembahasan yang telah disepakati.

Selama diskusi berlangsung, sebaiknya ada salah seorang peserta yang menjadi notulen untuk mencatat secara ringkas topik pembahasan yang sedang didiskusikan. Catatan ini yang akan diberikan kepada 25 Penjelasan II: Fasilitasi danpeserta Pelatihan pertemuan setelah pertemuan dilakukan.

5.

Jika diskusi telah selesai, tim Fasilitator meminta salah seorang peserta untuk menyimpulkan seluruh pembicaraan yang dilakukan.

Jika tidak ada yang bersedia untuk menyimpulkan, Fasilitator bisa mengambil peran untuk menyimpulkan hasil pertemuan kita.

Kabupaten Mesuji

Hasil dari klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial ini selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin.

1.2.2.2. Pelatihan Pendamping Lokal (1) Pelatihan Pra Tugas Pengorganisasian dan penyelenggaraan pelatihan dikoordinir oleh Fasilitator Kabupaten dengan berkoordinasi dengan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten. Pelatihan Pendamping Lokal diikuti oleh seluruh Pendamping Lokal terpilih di seluruh lokasi kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten tersebut.

Pelatihan Pendamping Lokal diselenggarakan setelah semua kecamatan memiliki Pendamping Lokal terpilih. a. Tujuan: Pelatihan bagi Pendamping Lokal dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan Pendamping Lokal dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan. b. Waktu dan tempat: 5 (lima) hari efektif di Kabupaten c. Pemandu/ pelatih: Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten. d. Hasil yang diharapkan: i) Pendamping Lokal mengetahui dan memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan dan pengintegrasian program pembangunan di tingkat kecamatan. ii) Pendamping Lokal memahami tugas dan tanggung jawabnya. iii) Pendamping Lokal terampil melaksanakan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan. iv) Pendamping lokal terampil dalam melakukan survei data dasar, penyusunan data warga miskin/RTM, analisis 26

Kabupaten Mesuji

v) vi) vii)

viii) ix) x)

xi)

xii) xiii) xiv)

kondisi masyarakat, dan penyusunan rencana kegiatan pendampingan dan fasilitasi.

Pendamping Lokal mampu memfasilitasi pertemuanpertemuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pendamping Lokal mampu memfasilitasi Pendamping Lokal mampu memberikan bimbingan/supervisi kepada para KPM-D/K dan pelaku masyarakat (TPK) masyarakatnya untuk kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen.

Pendamping Lokal mampu mengelola permasalahan lapangan.

Pendamping Lokal mampu membantu masyarakat dalam penulisan usulan, gambar teknis, RAB dan bimbingan teknis pembangunan sarana – prasarana.

Pendamping Lokal mampu membantu penulisan usulan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana, peningkatan ketrampilan, serta mendampinginya.

Pendamping Lokal mampu membimbing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kelurahan untuk membuat laporan dan mengadministrasikan kegiatan termasuk dananya.

Pendamping Lokal mampu memonitor kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa/kelurahan.

Pendamping mampu memfasilitasi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan penyusunan RKTL Pendamping lokal mampu menyusun laporan dan mengadministrasikan kegiatan pemberdayaan pada PNPM Mandiri Perdesaan.

e. Materi Pelatihan Materi yang diberikan dalam pelatihan Pendamping Lokal, meliputi: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii)

27 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan dan pengintegrasian program pembangunan di tingkat desa dan kecamatan Tugas, tanggung jawab Pendamping Lokal dan komitmennya dalam pengembangan masyarakat.

Teknik Fasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Identifikasi atau pemetaan sosial dan potensi desa.

Teknik pemetaan RTM dan baseline survey Mekanisme penanganan masalah.

Strategi penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan Strategi pengintegrasian program pembangunan Proses perencanaan bersama masyarakat, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

Pengelolaan/manajemen pendampingan Pengorganisasian masyarakat (community organizing) Teknik mediasi dan advokasi Mendesain dan mengelola pelatihan (teknik menyusun kajian kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum dan

Kabupaten Mesuji lesson plan, mengelola, pemantauan pelatihan) xiv) Agenda kerja rencana tindak lanjut. f.

dan

evaluasi

Proses Pelatihan Pendamping Lokal 1)

2)

Persiapan, meliputi: (a) Berkoordinasi dengan Camat dan PJOK serta pihak lain yang terkait untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan pelatihan. (b) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (c) Memastikan konsumsi peserta dan akomodasi peserta. (d) Membuat undangan pelatihan kepada Pendamping Lokal terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (e) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, penjajagan kebutuhan pelatihan, penyusunan kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, dan menentukan metode evaluasi pelatihan. (f) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan.

Pelaksanaan, meliputi: (a) Pembukaan pelatihan: sambutan, perkenalan, penjelasan tujuan pelatihan, harapan peserta mencapai tujuan, pengorganisasian kelas, tata tertib, pola ulasan/review harian. (b) Test Awal, Rencana Pembelajaran, Pendampingan Kelompok, Evaluasi Harian. (c) Memberikan penjelasan dan pemahaman konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan) (d) Memberikan penjelasan tugas dan tanggung jawab Pendamping Lokal, hak dan kewajibannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan tahap pelestarian. (e) Mengalihkan ketrampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membantu masyarakat dalam penulisan usulan, gambar teknis, RAB dan Bimbingan teknis pembangunan sarana – prasarana. (f) Mengalihkan ketrampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membantu penulisan usulan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, peningkatan ketrampilan serta mendampinginya. (g) Mengalihkan ketrampilan kepada Pendamping Lokal agar mampu membimbing pelaku PNPM Mandiri Perdesaan desa/kelurahan untuk membuat laporan dan mengadministrasikan kegiatan termasuk dananya. (h) Mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan memfasilitasi pertemuan (pertemuan dengan

28

Kabupaten Mesuji masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif) perencanaan bersama masyarakat, teknik fasilitasi menggagas masa depan desa dan penyusunan RPJMDes serta proses perencanaan reguler (musrenbang tingkat desa dan kecamatan), (i) Mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik. (j) Memberikan penjelasan mengenai cara-cara penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat (k) Membimbing pembuatan rencana kerja tindak lanjut (l) Menumbuhkan sikap dan komitmen keberpihakan kepada masyarakat miskin. (m) Menumbuhkan motivasi untuk bersama-sama bekerja memberdayakan masyarakat desanya. (n) Ujian Akhir.

(2) Pelatihan lanjutan Tahapan proses pelatihan lanjutan terurai di bawah. a. Persiapan pelatihan, meliputi: i) Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten mengamati dan menilai kinerja Pendamping Lokal, berdasarkan uraian tugas dan kenyataan di lapangan. ii) Fasilitator bertanya kepada Pendamping Lokal, pengetahuan atau ketrampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya. iii) Pada waktu rapat bulanan Fasilitator Kecamatan, catatan penilaian kinerja Pendamping Lokal, kelemahan dan kekurangannya disampaikan untuk dibahas dengan Fasilitator Kecamatan lainnya. Apakah ada persamaan dengan kecamatan lain. iv) Bersama Fasilitator Kecamatan lain dan Fasilitator Kabupaten menyiapkan materi yang dibutuhkan. v) Memastikan waktu, tempat, dan jenis pelatihan pelatihan. vi) Mengevaluasi hasil pelatihan untuk menentukan apakah kebutuhan telah dipenuhi. b. Pelaksanaan Pelaksanan pelatihan lanjutan dapat dilakukan bersama-sama untuk semua kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan, beberapa kecamatan yang berdekatan atau melaksanakan sendiri di tingkat kecamatan sesuai kondisi daerah maupun jenis ketrampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan. Memberikan penjelasan tujuan pelatihan.

Proses pelaksanaannya sebagai berikut:

29 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji i) Menyampaikan materi pelatihan yang dibutuhkan sesuai metode dan medianya, (jika dilakukan di kecamatan yang minimal hanya 1 Pendamping Lokal dapat disampaikan sekaligus ketika mereka melaksanakan tugasnya) ii) Mengadakan praktek lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan) iii) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas iv) Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan efektivitas program.

1.2.2.3. Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) (1) Pelatihan Pra Tugas Setelah terpilih dan terbentuk, Tim pengelola Kegiatan membuat rencana kerja sebagai bagian rencana tindak lanjut musyawarah desa ketiga. Supaya TPK dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, maka sebelum melaksanakan tugasnya, diberikan pelatihan. a. Tujuan: Menyiapkan TPK tanggungjawabnya.

mampu

menjalankan

tugas

dan

b. Waktu dan tempat: 1 (satu) - 2 (dua) hari efektif di kecamatan atau di desa. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK d

30

Hasil yang diharapkan: i) TPK memahami dan memiliki persepsi yang sama tentang PNPM Mandiri Perdesaan. ii) TPK mengetahui dan memahami fungsi, peran, tugas dan tanggung jawabnya. iii) TPK mampu mendorong partisipasi masyarakat. iv) TPK mengetahui dan memahami mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. v) TPK mengetahui dan memahami aspek manajemen, teknis dan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan. vi) TPK mampu membuat rencana kerja antara lain penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembagian tugas, pengelolaan sumber dana serta membuat kesepakatan tertulis dengan kelompok baik kelompok yang mengelola kegiatan ekonomi dan simpan pinjam (rencana pengembalian, jasa dan sanksi), maupun pengelolaan prasarana, pendidikan, kesehatan dan pelatihan. vii) TPK mampu melakukan proses pencairan dana. viii) TPK mengetahui dan memahami aspek pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kabupaten Mesuji ix) TPK mampu melakukan pembukuan, penerimaan bahan, membayar tenaga kerja. e

pelelangan,

Materi Pelatihan Materi minimal yang harus disampaikan pada pelatihan mencakup pokok-pokok materiil disebut dibawah ini. i) Prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. ii) Fungsi dan peran serta tugas dan tanggung jawab TPK, pengorganisasian, pengendalian (administrasi, organisasi dan keuangan). iii) Jenis-jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan daftar larangan (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas). iv) Tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari perencanaan (penggalian gagasan, penulisan usulan, verifikasi usulan), pelaksanaan (pengadaan tenaga kerja, pengadaan alat, dll) dan pelestarian kegiatan. v) Mekanisme dan prosedur pencairan dana. vi) Membangun Tim Kerja. vii) Pelaporan dan pertanggungjawaban.

f

Proses Pelatihan TPK i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan (b) Memastikan konsumsi peserta dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota TPK terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan (d) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Penjelasan tentang prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. (c) Penjelasan tentang Fungsi dan peran serta tugas dan tanggung jawab TPK, dalam pengorganisasian, pengendalian (administrasi, organisasi dan keuangan). (d) Penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan daftar larangan, termasuk formulir-formulir yang digunakan (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana–prasarana). (e) Penjelasan tentang tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

31 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji (f) Penjelasan mekanisme dan prosedur pencairan dan penyaluran dana. (g) Membangun Tim Kerja. (h) Pelaporan dan pertanggungjawaban. (i) Pembuatan Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a. Persiapan, meliputi: i) Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan TPK ketika menjalankan tugasnya. Identifikasi berdasarkan atas kunjungan lapangan Fasilitator Kecamatan, laporan dari KPM-D/K, Pendamping Lokal maupun catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. ii) Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan memastikan kebutuhan peningkatan ketrampilan untuk mengoptimalkan kinerja TPK. iii)Fasilitator Kecamatan menyiapkan bahan dan materi untuk pelatihan lanjutan b. Pelaksanaan: i) Fasilitator Kecamatan langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan ketrampilan/pengetahuan) kepada pengurus TPK di desa sambil mereka melaksanakan tugasnya. ii) Jika dipandang kekurangan dan kelemahannya hampir merata disemua TPK, maka dapat dilakukan bersamaan di tingkat kecamatan. iii)Penyampaikan materi pelatihan sebaiknya sekaligus di praktekkan. iv) Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan efektifitas program.

1.2.2.4. Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) (1) Pelatihan Pra Tugas Tim Penulis Usulan sebelum menjalankan tugasnya perlu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu melalui pelatihan oleh Fasilitator Kecamatan di tingkat desa. Pelatihan diberikan selama kurang lebih 1 - 2 hari efektif. a. Tujuan: Tim penulis usulan mampu menyusun usulan yang diputuskan di musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa kedua.

32

Kabupaten Mesuji b. Waktu dan Tempat: 1 - 2 hari efektif di desa atau menyesuaikan. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK. d. Hasil yang diharapkan: i) Peserta dapat memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peserta dapat memahami peran dan tugasnya. iii) Peserta dapat menyusun usulan desa secara tertulis dan memuat informasi penting, singkat, lengkap dan nyata ada di lapangan. e. Materi Pelatihan: i) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran, Tugas dan tanggung jawab TPU. iii) Teknik penyusunan Menggagas Masa Depan Desa dan RPJMDes. iv) Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan pemberdayaan melalui bidang sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, sosioekonomi. v) Cara penulisan usulan, cara survei, pengukuran dan pencarian data pendukung (baseline survey) dan analisis kemiskinan di desa. vi) Format usulan dan kelengkapannya (format RPJMDes). vii) Rencana pelaksanaan kegiatan. viii) Rencana Pelestarian hasil kegiatan. f.

Proses Pelatihan TPU i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota TPU terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan (c) Bertukar pikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada). Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (d) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan (b) Penjelasan singkat tentang PNPM Mandiri Perdesaan (c) Penjelasan tentang hak, tugas dan tanggung jawab TPU (d) Penjelasan tentang cara dan langkah-langkah penulisan usulan

33 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji (e) Penjelasan penggunaan dan cara pengisian formulir (f) Penyusunan RKTL (2) Pelatihan Lanjutan: Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a.

Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan TPU ketika menjalankan tugasnya. Identifikasi berdasarkan atas kunjungan lapangan Fasilitator Kecamatan , laporan dari KPM-D/K, Pendamping Lokal maupun catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. b.

Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan dan langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan ketrampilan/pengetahuan) kepada TPU di desa sambil mereka melaksanakan tugasnya (Jika pada saat kunjungan lapangan, Fasilitator Kecamatan menemukan TPU mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, langsung saja mereka diberi penjelasan/pelatihan tambahan). c.

Jika dipandang kekurangan dan kelemahannya hampir merata disemua TPK dan memungkinkan, maka dapat dilakukan bersamaan di tingkat kecamatan.

1.2.2.5. Pelatihan Tim Verifikasi (1) Pelatihan Pra Tugas Sebelum melaksanakan tugasnya anggota Tim Verifikasi akan mendapat pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh Fasilitator Kabupaten. Penyelenggaraan pelatihan di kecamatan atau tempat lain disesuaikan dengan kondisi setiap kecamatan atau kabupaten. Waktu pelatihan kurang lebih antara satu-dua hari efektif. a. Tujuan: Tim Verifikasi mampu melakukan pemeriksaan usulan kegiatan dan membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa Kedua. b. Waktu dan tempat: 1-2 hari efektif di kecamatan atau menyesuaikan c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK dan dibantu Fasilitator Kabupaten. d. Hasil yang diharapkan Peserta mampu: Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan) ii) Memahami peran dan tanggung jawabnya. iii) Memeriksa kelengkapan dokumen usulan. i)

34

Kabupaten Mesuji iv) Pemeriksaan lapangan untuk menilai kelayakan usulan. v) Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan usulan. e. Materi Pelatihan Materi pelatihan yang diberikan, adalah: Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan) ii) Uraian tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi. iii) Cara pemeriksaan usulan meliputi pemeriksaan dokumen usulan dan pemeriksaan lapangan. iv) Teknik pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan i)

f. Proses Pelatihan Tim Verifikasi i) Persiapan pelatihan, meliputi: . (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan (b) Memastikan konsumsi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Verifikasi terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan F-Kab dan FT - Kab untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii)

Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan. (b) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (c) Penjelasan tentang Peran, Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi. (d) Penjelasan tentang kriteria usulan. (e) Penjelasan tentang cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. (f) Dalam pelatihan itu selanjutnya memilih ketua dan sekretaris tim verifikasi kemudian menyusun rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan verifikasi.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: (i) Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Tim Verifikasi menjalankan tugasnya, berdasarkan pemantauannya dan catatan rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan Konsultan lainnya. (ii) Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator Kecamatan langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan

35 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji ketrampilan/ pengetahuan) kepada Tim Verifikasi sambil mereka melaksanakan tugasnya.

1.2.2.6. Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (1) Pelatihan Pra Tugas a. Tujuan: Pengurus UPK mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b.Waktu dan tempat: 5 hari efektif di kecamatan. c. Pemandu/ pelatih: F-Kec dan PjOK atau bisa dibantu F-Kab, FT dan FT Kab d.Hasil yang diharapkan Peserta mampu: i) Memahami konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Memahami peran dan tanggungjawabnya dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya secara positif. iii) Memahami ruang lingkup kegiatan yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan. iv) Melakukan proses pencairan dan pengelolaan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. v) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa. vi) Mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat agar terus tetap berkembang dan berkesinambungan secara tim/partisipatif. vii) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. viii) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. ix) membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan Pada MAD. x) membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada MAD sesuai dengan kebutuhan .

Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan. xi) melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.

36

Kabupaten Mesuji memahami strategi pengembangan jaringan untuk mengakses potensi yang ada di dalam maupun dari luar daerah kerjanya. xiii) Mengadministrasikan dengan baik dan benar seluruh perkembangan kegiatan yang ada di wilayah kerjanya dan menyajikannya dalam laporan bulanan secara transparan. xiv) Menganalisis perkembangan/hasil kegiatan serta memberikan saran-saran pengembangan kepada para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat, memanfaatkan berbagai sarana informasi yang ada dan atau menciptakannya. xii)

e. Materi Pelatihan Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). ii) Peran dan tanggung jawab UPK. iii) Berpikir positif dan membangun komitmen. iv) Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. v) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. vi) Pengelolaan program secara partisipatif. vii) Pengembangan kelompok perguliran/SPP viii) Membangun jaringan kerja dan akses potensinya. ix) Administrasi keuangan, kegiatan dan pelaporannya. x) Pengembangan Sistem Informasi yang transparan. i)

f.

Proses Pelatihan UPK i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan. (b) Memastikan konsumsi peserta dan akomodasi peserta. (c) Membuat undangan pelatihan kepada anggota UPK terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan. (d) Bertukarpikiran/konsultasi dengan F-Kab untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada) membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi : (a) Pembukaan pelatihan: Sambutan, Perkenalan, Penjelasan tujuan pelatihan. (b) Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan). (c) Peran dan tanggung jawab UPK (d) Berpikir positif dan membangun komitmen.

37 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Kabupaten Mesuji (e) Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sarana – prasarananya). (f) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan. (g) Pengelolaan program secara partisipatif. (h) Membangun jaringan kerja dan akses potensinya. (i) Administrasi kegiatan, keuangan dan pelaporannya. (j) Pengembangan sistem informasi yang transparan. (k) Pembuatan rencana kerja dan Tindak Lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Pada prinsipnya pelatihan lanjutan untuk UPK dapat lebih sering dan rutin untuk dilakukan, karena biasanya mereka sama-sama berkantor di kecamatan atau sekitarnya. Pelatihan lanjutan dapat langsung diberikan oleh Fasilitator Kecamatan pada saat mereka bekerja, maupun bersama-sama dengan UPK Kecamatan lain jika diperlukan.

Tahapan proses pelatihan lanjutan sebagai berikut: Fasilitator Kecamatan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan UPK ketika menjalankan tugasnya (menyusun penjajagan kebutuhan pelatihan). (ii) Fasilitator Kecamatan bertanya kepada UPK, pengetahuan atau ketrampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerjanya. (iii) Pada waktu rapat bulanan Fasilitator Kecamatan , catatan penilaian kelemahan dan kekurangan UPK disampaikan untuk dibahas dengan Fasilitator dari kecamatan lainnya dan F-Kab. (iv) Bersama fasilitator Kecamatan lainnya dan F-Kab memastikan kebutuhan peningkatan ketrampilan untuk mengoptimalkan kinerja UPK. (v) Bersama fasilitator dari kecamatan lain dan F-Kab menyiapkan materi yang dibutuhkan. (vi) Memastikan waktu – pelatihan khusus atau memanfaatkan kegiatan rutin - dan tempat pelatihan. (vii) Menyampaikan materi pelatihan yang dibutuhkan sesuai metode dan medianya, Mengadakan praktek lapangan terhadap materi yang disampaikan (jika memungkinkan dan tergantung materi apa yang dilatihkan). (viii) Merangkum hasil pelatihan dan manfaatnya dalam tugas. (ix) Mengagendakan kesepakatan tindak lanjut dari pelatihan untuk meningkatkan efektifitas program. (i)

1.2.2.7. Pelatihan Tim Pemelihara (1) Pelatihan Pra Tugas 38

Kabupaten Mesuji a. Tujuan: Tim Pemelihara mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b. Waktu dan tempat: 1-2 hari efektif di desa atau di kecamatan (untuk semua desa) atau menyesuaikan. c. Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan, KPM-D/K, Pendamping Lokal, dibantu Fasilitator Kabupaten. d. Hasil yang diharapkan i) Memahami konsep dan strategi kemandirian pengelolaan aset PNPM Mandiri Perdesaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana. ii) Memahami peran dan tanggung jawabnya dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya secara positif. iii) Memahami jenis prasarana dan konstruksi prasarana yang dibangun, umur bangunan dan pengetahuan sipil bangunan lainnya secara sederhana. iv) Mampu mengoperasikan hasil kegiatan dan membuat rencana pemeliharaan serta pengembangan pengembangan kegiatan. v) Mampu mendorong masyarakat dan kelompok penerima manfaat melakukan pemeliharaan. vi) Memahami cara pemeriksaan hasil kegiatan prasarana yang dibangun dan mengetahui bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan. vii) Mengadministrasikan dengan baik dan benar seluruh perkembangan kegiatan yang ada di wilayah kerjanya dan menyajikannya dalam laporan bulanan secara transparan. e. Materi Pelatihan i) Konsep dan strategi pelestarian kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan (latar belakang, tujuan, sasaran, prinsip, kebijakan dan tahapan). ii) Peran dan tanggung jawab. iii) Membangun komitmen tinggi yang dilaksanakan secara positif. iv) Ruang lingkup kegiatan sarana prasarana dalam PNPM Mandiri Perdesaan. v) Pengetahuan bangunan sipil di pedesaan, dampak lingkungannya. vi) Cara pengelolaan kegiatan-kegiatan prasarana yang ada di masyarakat agar terus tetap bermanfaat, berkembang dan berkesinambungan. vii) Administrasi kegiatan dan penyajian pelaporannya. viii) Pembuatan rencana kerja dan tindak lanjut. f.

39 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan

Proses Pelatihan i) Persiapan pelatihan, meliputi: (a) Memastikan waktu dan tempat pelatihan.

Kabupaten Mesuji (b) Membuat undangan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara terpilih, memastikan undangan telah tersebar dan kepastian kehadiran dalam pelatihan (c) Bertukarpikiran/konsultasi dengan Fasilitator Kabupaten untuk membuat jadwal, kurikulum pelatihan (mengacu pada petunjuk yang telah ada), (d) Membuat materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pelatihan, menentukan metode evaluasi pelatihan. (e) Menyiapkan alat tulis dan alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelatihan. ii) Pelaksanaan pelatihan, meliputi: (a) Pembukaan dan penjelasan tujuan pelatihan, (b) Penyampaian materi-materi pelatihan seperti tersebut di atas, (c) Pembuatan rencana kerja dan tindak lanjut.

(2) Pelatihan Lanjutan Tahapan untuk pelatihan lanjutan sebagai berikut: a.

Fasilitator Kecamatan dan Pendamping Lokal serta KPM-D/K mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan Tim Pemelihara ketika menjalankan tugasnya, atau dari hasil pemantauan dan catatan rekomendasi F-Kab, FT - Kab dan Konsultan lainnya. b.

Dari hasil identifikasi dan rekomendasi, Fasilitator langsung memberikan materi pelatihannya (tambahan ketrampilan/ pengetahuan) kepada Tim Pemelihara sambil mereka melaksanakan tugasnya, (akan lebih efektif jika dibawa ke lokasi prasarana).

1.2.2.8. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan ketrampilan tertentu dari anggota masyarakat sebagai alat memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Materi pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang perlu dikembangkan baik di bidang ekonomi, kesehatan, ketrampilan dan lain-lain. Peserta pelatihan adalah anggota masyarakat desa yang tergolong miskin tetapi mempunyai potensi atau dasar ketrampilan tertentu yang dapat dikembangkan. Tempat dan waktunya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi proses pelatihan ini dengan mencarikan nara sumber atau pelatih yang benar-benar dipandang ahli dan berpengalaman dibidang yang akan dilatihkan. Kegiatan ini dapat merupakan bagian dari usulan kegiatan masyarakat jika memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu dapat juga dibiayai melalui dana operasional kegiatan atau sumber-sumber lain jika dipandang sangat perlu oleh masyarakat dan ada kemungkinan dikembangkan.

Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat terutama yang diluar usulan kegiatan masyarakat, dilakukan oleh UPK, BKAD yang dikoordinasikan dengan Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Sedangkan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat yang 40

Kabupaten Mesuji merupakan usulan kegiatan yang disetujui dalam MAD, dikelola oleh TPK. Catatan Fasilitator: ď ’ Pelatihan yang akan diberikan kepada para pelaku harus didahului dengan proses penjajakan kebutuhan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang paling optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, situasi dan kondisi peserta, kesesuaian antara materi, metode dan media yang digunakan, waktu, sarana dan peralatan yang tersedia. ď ’ Fasilitator dan KPM-D/K serta Pendamping Lokal perlu membuat sistem pengelolaan pelatihan secara baik, dimulai dengan penyusunan rencana yang sistematis untuk penguatan setiap pelaku, selalu memantau kinerja pelaku baik pada saat pelaksanaan maupun pasca pelatihan. ď ’ Pelatihan akan berhasil guna jika fasilitator selalu melakukan evaluasi secara rutin atas kinerja pelaku-pelaku yang telah dilatih dengan menggunakan indikator yang dapat mengukur peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dari para pelaku.

Untuk kepentingan pengembangan kapasitas pelaku masyarakat di lapangan maka fasilitator kecamatan maupun kabupaten dapat menyusun kajian kebutuhan pelatihan (TNA) yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini fasilitator dapat meminta dukungan Spesialis Training Provinsi untuk membantu penguatan dalam desain pelatihan dan penentuan metodologi yang tepat.

41 Penjelasan II: Fasilitasi dan Pelatihan