BAB 4. Mengusung Gagasan Inklusi dan Tantangannya

Peran besar MLKI DIY dalam menjembatani negara dengan para penghayat terletak pada posisinya sebagai pengusung agenda yang dicanangkan oleh penghayat kepercayaan. Untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, MLKI DIY harus berhadapan dengan dua sisi. Di sisi pertama, MLKI DIY memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyatukan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penghayat kepercayaan. Tanggung Jawab yang diemban oleh MLKI DIY tidaklah mudah mengingat beragamnya kelompok yang eksis dalam internal MLKI DIY. Di lain sisi, MLKI DIY sebagai penghubung antara negara dan penghayat kepercayaan diharuskan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu mewujudkan inklusi sosial.

Strategi yang telah dicanangkan oleh penghayat kepercayaan yang berafiliasi dalam MLKI DIY untuk menjadikan organisasi ini sebagai “Rumah Bersama” menunjukkan bahwa tujuan utama MLKI DIY untuk mewujudkan inklusi sosial,

baik bagi MLKI DIY sebagai agensi, maupun negara sebagai struktur. Namun, langkah yang seharusnya diambil MLKI DIY agar menjadi suatu agensi yang inklusif tentulah sangat panjang.

Young (2000) menegaskan bahwa yang dinamakan inklusi tidak dapat disederhanakan dengan makna eksistensi kesetaraan secara formal dan abstrak bagi seluruh anggota dalam pemerintahan yang diakui sebagai warga negara. Inklusifitas lebih menitik beratkan pada adanya pemahaman bahwa perbedaan dan divisi sosial dapat mendorong kelompok-kelompok yang berada di situasi yang berbeda untuk menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif mereka sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan di ranah publik (Young, 2000).

Tataran demokrasi yang bersifat inklusif mensyaratkan adanya tiga aspek yang harus dipenuhi oleh masyarakat yakni adanya rekognisi, representasi, dan partisipasi. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap suatu kelompok sebagai bagian dari komunitas tertentu tanpa mengabaikan identitas dari kelompok tersebut. Representasi merujuk kepada proses dimana suara dari semua pihak dapat terwakili dan terdengar dalam diskusi publik. Representasi setidaknya mengharuskan adanya tiga unsur yang terpenuhi, yaitu: kepentingan (interest), opini, dan perspektif. Pemenuhan ketiga unsur tersebut, meski tidak mutlak diamini oleh semua pihak menjadi poin penting keterwakilan suatu kelompok dalam ranah publik.

Young memberikan bentuk ideal dari demokrasi inklusif melalui konsep yang dinamakan rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity). Solidaritas terhadap perbedaan menitik beratkan pada konsep bahwa segregasi yang ada di suatu masyarakat dapat ditolerir pada level tertentu (Young 2000). Toleransi terhadap segregasi bukan berarti permisif terhadap perpecahan tanpa upaya penyatuan kelompok yang berbeda. Konsep yang diusung Young ini