BAB 5. PENUTUP

Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MLKI DIY) memiliki tanggung jawab sebagai organisasi yang menjembatani kebijakan pemerintah dan penghayat kepercayaan. Sehingga ketika Pemerintah meregulasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam

Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, maka MLKI memiliki tanggung jawab besar untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dalam internal organisasi dan mewujudkan inklusivitas di dalamnya.

Langkah yang dilakukan oleh MLKI DIY dalam mewujudkan inklusivitas internal adalah dengan menekankan pada keterikatan sosial dan kultural sesama anggota MLKI DIY. Keterikatan sosial yang menjadi dasar solidaritas anggota MLKI DIY adalah posisi mereka sebagai penghayat kepercayaan. Selain posisi sadar yang mereka akui, penghayat kepercayaan juga diposisikan oleh negara

sebagai kelompok minoritas agama yang masih memiliki kesulitan dalam mengakses rekognisi, pelayanan, dan kesetaraan.

Bentuk keterikatan kedua berupa keterikatan kultural yang menempatkan penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan tentang nilai-nilai yang diakui. Selanjutnya, dalam keterikatan kultural, nilai yang menjadi dasar solidaritas adalah Memayu Hayuning Bawana sebagai motto yang diterapkan dalam kehidupan berkeyakinan. Motto ini merujuk pada peran dari penghayat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan dalam kehidupan penghayat kepercayaan.

Kedua jenis keterikatan tersebut diwujudkan dalam interaksi asosiasi yang menonjolkan representasi dan partisipasi anggota MLKI DIY. Partisipasi yang diambil adalah melalui program untuk konsolidasi sesama anggota dan pembentukan serta penguatan sub-organisasi seperti Puan Hayati dan Pemuda Penghayat. Sedangkan wujud partisipasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program rutin MLKI DIY yang telah disetujui oleh semua anggota. Selain program rutin, program yang bersifat spontan turut menjadi dasar persatuan penghayat kepercayaan dalam organisasi MLKI DIY. Programprogram yang bersifat spontan tersebut memberikan ruang untuk berinteraksi tanpa ada batasan yang kaku sehingga mewujudkan solidaritas bagi anggotanya.

Arah lain inklusi yang dilakukan MLKI DIY adalah inklusi dalam kehidupan berkeyakinan. Proses ini berfokus terhadap strategi MLKI DIY dalam menarasikan dirinya sebagai suatu bagian dari negara. MLKI DIY menekankan tentang keterikatan sosial sebagai warga negara Indonesia yang utuh. Konsep ini membawa kewajiban bagi negara untuk memberikan rekognisi, representasi, dan distribusi kepada penghayat kepercayaan. Di sisi lain, sebagai warga negara yang utuh, penghayat kepercayaan memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara aktif.

Keterikatan kultural penghayat kepercayaan dengan kelompok lain dalam kehidupan bernegara termaktub dalam motto negara Bhinneka Tunggal Ika yang menggarisbawahi perbedaan sebagai potensi utama untuk persatuan. Melalui nilai penerapan bhinneka tunggal ika, penghayat kepercayaan mengambil peran sebagai bagian dari perbedaan yang menjadi dasar persatuan Indonesia.

Kedua bentuk keterikatan tersebut mengantarkan MLKI DIY melakukan aktivitas asosiatif melalui dua cara yakni representasi dan partisipasi. Representasi yang diusung oleh MLKI DIY adalah sebagai representasi dari penghayat kepercayaan. Sedangkan partisipasi yang dilakukan dapat dikategorikan dalam dua bentuk yakni secara formal dan informal. Kegiatan formal diwujudkan melalui integrasi dengan pemerintah melalui kegiatan audiensi dan pengenalan organisasi kepada beberapa instansi terkait. Sedangkan bentuk non-formal melalui pelibatan diri terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh MLKI DIY dalam mewujudkan inklusi dua arah, ke dalam internal MLKI DIY maupun dalam kehidupan bernegara, memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai inklusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, bentuk ideal inklusi yang berupa rekognisiterhadap perbedaan (differentiated solidarity) dapat diwujudkan dengan baik. Konsep inilah yang dapat memberikan pemenuhan hak-hak bernegara terhadap beragam kelompok tanpa melakukan penyamarataan.