dan Gerakan Revolusi Mental

pembangunan yang inklusif, khususnya pada gerakan inklusi sosial yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

a.

b.

c. Memberikan kesempatan kepada kelompok marjinal untuk dapat berperan dan terlibat dalam pembangunan. Khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Menggunakan potensi yang dimiliki oleh kelompok marjinal melalui proses pendampingan dan pemberdayaan yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara setara dan berkeadilan. Memastikan agar aparatur negara dan kelompok masyarakat dapat menjamin dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif dan tidak diskriminatif, sehingga memungkinkan kelompok marjinal untuk dapat mengakses haknya sebagai warga negara.

9

2

Pembangunan Manusia Inklusi dan Gerakan Revolusi Mental

Gerakan Revolusi Mental adalah gerakan nasional yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai respons terhadap kondisi bangsa terkini, dimana terjadi perubahan-perubahan institusional, namun belum menyentuh perubahan paradigma, budaya, maupun perilaku untuk memastikan perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hingga hari ini, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan terkait dengan perilaku koruptif, intoleransi, diskriminasi, serta perilaku pelanggaran hukum. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan suatu gerakan nasional untuk melakukan revolusi terhadap karakter bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

10

Penggunaan istilah revolusi sendiri dalam gerakan revolusi mental ini bermaksud untuk mendasarkan diri pada upaya membangun terobosan penyelesaian persoalan negara dan bangsa. Oleh sebab itu, gerakan revolusi mental tidak hanya berlaku bagi birokrasi dan aparatur sipil negara ditingkat pusat dan daerah, namun juga berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan. Presiden Joko Widodo dalam tulisannya pada Harian Kompas menyebutkan bahwa; “Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas tuntasnya segala praktik praktik buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak era Orde Baru hingga saat ini. Revolusi mental berbeda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun usaha ini tetap memerlukan dukungan moril, spiritual, serta komitmen dalam diri seorang pemimpin, dan selayaknya setiap revolusi diperlukan pengorbanan oleh masyarakat. Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.”

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah landasan kebijakan gerakan revolusi mental ini, yang menetapkan 5 agenda beserta fokus perubahan ditingkat nasional dan daerah. Kelima agenda perubahan yang ditetapkan

11

tersebut adalah Gerakan Indonesia melayani; Indonesia Bersih; Indonesia Tertib; Indonesia Mandiri; serta Indonesia Bersatu.

Program Peduli yang telah berjalan sangat selaras dengan spirit revolusi mental tersebut, khususnya terkait dengan kepentingan kelompok marjinal yang mengalami eksklusi sosial. Program Peduli menggunakan pendekatan inklusi dengan mendorong proses menjalin hubungan kesetiakawanan dalam masyarakat, yang tidak hanya melibatkan kelompok marjinal saja, namun juga masyarakat luas dan para pihak. Pendekatan inklusi sosial berupaya membangun hubungan sosial harmonis berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, partisipatif, multikultural, kewarganegaraan, non deskriminatif dan non eksploitatif. Dalam konteks gerakan revolusi mental, setidaknya ada 4 agenda revolusi mental terkait dengan pelaksanaan Program Peduli tersebut, yaitu agenda Indonesia Melayani; Indonesia Tertib; Indonesia Mandiri; serta Indonesia Bersatu.

Gerakan Indonesia Melayani.

Sinergi Program Peduli dengan Agenda Indonesia Melayani terlihat dari upaya berbagai mitra di tingkat daerah dalam mendorong penyediaan dan akses pelayanan publik yang responsif kebutuhan kelompok marjinal. Misalnya layanan pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun layanan pendidikan. Selama ini, komunitas marjinal kurang mendapatkan atau tidak dapat mengakakses pelayanan publik karena berbagai sebab, terutama karena isolasi

12

geografis, agama dan kepercayaan yang berbeda, maupun akibat perlakuan deskriminatif. Saat ini, pemerintah daerah mitra Program Peduli telah memfasilitasi proses perekaman data maupun penerbitan dokumen kependudukan bagi kelompok marjinal. Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga menyediakan layanan publik pada kelompok marjinal yang sulit dijangkau akibat isolasi geografis, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi yang membangun sekolah SMA pada komunitas adat Topo Uma di dataran tinggi Pipikoro.

Gerakan Indonesia Tertib

Ada dua fokus gerakan Indonesia Tertib yang beririsan dengan implementasi Program Peduli, yaitu tertib administrasi kependudukan dan menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang bebas kekerasan. Persoalan yang banyak ditemui pada kelompok marjinal adalah minimnya akses dan kepemilikan dokumen kependudukan. Beberapa komunitas marjinal yang didampingi Program Peduli memiliki kekhususan, sehingga memerlukan respons birokrasi pemerintahan dalam melakukan pelayanan. Misalnya pada orang dengan disabilitas, komunitas masyarakat adat yang belum menetap, maupun komunitas anak yang mengalami kerentanan. Untuk menghadapi hal tersebut, beberapa Pemerintah Daerah membangun unit pelaksana teknis dinas untuk secara khusus memperhatikan kelompok marjinal tersebut. Misalnya; Pertama, UPTD Dinas Sosial Kabupaten Merangin

13

melayani secara khusus pengurusan pelayanan publik, pendataan, dan pembarian bantuan bagi Suku Anak Dalam. Kedua, Pemerintah Desa Sendang Tirto di Kabupaten Sleman membangun akses yang memudahkan kelompok difabel dalam menerima layanan publik. Ketiga, upaya menumbuh kembangkan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan dengan meningkatkan kapasitas orang tua melalui Pendidikan pengasuhan dalam menangani komunitas anak yang dilacurkan, anak buruh migran,sertaanak yang menjalani pidana penjara.

Gerakan Indonesia Mandiri

Selain pendampingan komunitas marjinal untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan, Program Peduli juga meningkatkan kapasitas kelompok marjinal, khususnya terkait dengan penghidupan layak dari pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Misalnya kelompok masyarakat adat Baduy dan Bulukumba memanfaatkan sumberdaya hutan untuk berbagai kebutuhan, dan memastikan hutannya tetap lestari. Ada 3 fokus implementasi Program Peduli terkait dengan gerakan Indonesia Mandiri ini yaitu; peningkatan perilaku yang mendorong tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan; pengembangan potensi daerah tertinggal; serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan kelompok marjinal dan menyediakan kegiatan promosi produk yang dihasilkan oleh kelompok marjinal. Misalnya,

14

Yakkum bersama mitranya di Kabupaten Sumba Barat dan Timur mendorong pengembangan industri rumahan yang mempekerjakan kelompok difabel. Selain itu, Yakkum bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok difabel, seperti penyediaan bantuan permodalan dan peralatan kerja yang sesuai dengan kelompok difabel.

Gerakan Indonesia Bersatu

Agenda gerakan Indonesia Bersatu memiliki banyak keterkaitan dengan implementasi Program Peduli. Setidaknya terlihat dari Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama; Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus; Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, kompenen masyarakat, dan lintas sektor; serta Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun. Toleransi, persatuan, keberagaman, dan kerjasama antar pemangku kepentingan tersebut merupakan spirit penting gerakan Indonesia Bersatu.

15