Tabloid Puailiggoubat

ISSN: 1412-9140 „ HARGA ECERAN RP 3.000

NO. 218, TAHUN IX, 15 - 30 JUNI 2011

Puailiggoubat Tabloid Alternatif Dwimingguan

untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

www.puailiggoubat.com

C M Y K

PRORAKYAT Uggla Pasipiliat Kepala Dusun Malancan aragalai akeat 31Januari 2011, Barnabas Saerejen sibara ka Sirilanggai simaigi suara, iginia sipasipipili Barbanas nene 372 suara sibara 560 suara, tapoi teret Juni 2011tak pei ara akui kalulut calon simakakala masiprotes. - 3 Sangamberi OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) 57 OMS pakerek nganga masitolak juknis (petunjuk teknis) Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai kalulut tak momoi ragagalaiakek nia. -7

Puailiggoubat NO. 218, 15 - 30 Juni 2011

Dari Redaksi

A

2

Tersangka

da berita besar yang seharusnya menjadi perhatian kami di edisi ini, yakni berita telah ditetapkannya Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaaan Tinggi Sumbar. Tapi entah kenapa, kami tak merasa ada sesuatu yang wah dengan berita tersebut.

Berita itu layaknya berita hambar lainnya tentang korupsi dan koruptor yang sudah makin sering menghiasi media lokal dan nasional sejak SBY memerintah lagi utuk kedua kali di jagad politik negeri ini.

Kenapa? Karena kami yakin, pemerintah negeri ini tak punya keseriusan dalam memberantas korupsi. Berita-berita korupsi dan koruptor yang akan diperiksa hanya sekedar berita hiburan untuk menenenangkan masyarakat, sementara

peneyelesaiannya tak pernah sesuai dengan harapan masyarakat dan kaidah hukum yang semestinya. Alhasil semua berita itu berujung pada antiklimaks yang hanya akan menambah muak.

Sama sekali bukan berita yang konstruktif bagi kelangsungan hidup masyarakat Mentawai.

Jadi kami tak peduli berita itu dan tidak menindaklanjutinya, biarlah Edison menghabiskan lagi semua uang yang dikorupsinya dari negara—kalau benar—untuk membungkam semua pihak yang berkepentingan dan atau yang kini menjadikannya ATM dengan statusnya itu. Bahkan kalau Edison dipenjara sekalipun, kami takkan menaruh perhatian khusus.

Kami tidak peduli!

Salam

Rura 2011 Siberut Utara abara bulagat PNPM-MP Rp3 ngamiliar, iginia nene magegek kalulu arakua ka rura nene tat nanai bulagat PNPM-MP lulunia tak ibara kalulua tak anai bulagat pendamping. - 9 Kantor Camat Pagai Utara mareirei tak rabukania kagat jam kerja, pat sia masyarakat sio-oi maigi tak lepa urusan nia, bailiu masyarakat sio-oi nene bula makecewa. - 20 COVER DEPAN: 1 FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140

PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Imran Rusli DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Imran Rusli REDAKTUR: Rus Akbar WARTAWANDAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut), Bambang Sagurung (Sikabaluan), Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap), DISTRIBUTORDAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Tarif Iklan Puailiggoubat

Catatan: Biaya Iklan belum termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Biaya Iklan Belum termasuk biaya desain. Jika desain Iklan dilakukan redaksi, maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.50.000 ttd Penaggung Jawab Iklan Rus Akbar

3

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat NO. 218, 15 - 30 Juni 2011

KISRUH PILKADES MALANCAN Pemilihan Kepala Desa Malancan sudah dilangsungkan 31 Januari 2011, hasilnya Barnabas Saerejen dari Sirilanggai unggul dengan 372 suara dari 560 suara, tapi sampai Juni 2011 kemenangannya belum diakui, karena kandidat lainnya protes.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Cosmas semua sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur.

“Soal calon dari Malancan yakni Ariadi Salimuran, dia sudah diberitahu sejak awal kalau mau mencalonkan diri dia harus mundur sebagai Ketua BPD, nyatanya dia tidak mundur dan memilih tetap menjadi Ketua BPD alias tak ikut pemilihan, SK kami sebagai P2KD juga

dia yang mengeluarkan. Selama proses menjelang eksekusi pemilihan dia juga tak menyuarakan protes, tapi begitu Barnabas menang dia baru sibuk protes, aneh?” katanya.

Cosmas juga merasa heran dengan muatan protes mereka, seperti soal TPS yang cuma 1 di Malancan. “Di Sirilangai kini juga ada dua dusun, tapi cuma satu

Kronologi Protes Tidak berapa lama setelah Barnabas dinyatakan sebagai pemenang surat protes dari pihak yang menamakan diri Masyarakat Malancan tiba di Kecamatan Siberut Utara dan Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan substansi protes seperti di atas.

Tanpa melibatkan P2KD sama sekali Camat Siberut Utara Seminar Siritoitet merespon positif surat tersebut. Maka wacana pemilihan ulang mengemuka di Malancan. Awalnya dikatakan bahwa pemilihan ulang akan dilakukan di dua dusun yakni Malancan Barat dan Malancan Timur. Selanjutnya berkembang menjadi pemilihan ulang di seluruh Malancan.

Nama-sama seperti Marulis Sabelekake’ (Kepala Desa Malancan), Albertus Salakkau (sekretaris desa), Anton Laiban (pemuka masyarakat Malancan), Martin, dan Saman Riyadi, Malik (kandidat yang kalah) disebutsebut berada di belakang protes tersebut.

Peran Ketua BPD Ariadi Salimuran tak bisa dinafikan, karena penolakan pencalonannya yang dijadikan materi protes dan sikapnya yang kini dinilai pro pihak yang protes, padahal sejak rapat pembentukan P2KD hingga selesainya pemilihan dan penghitungan suara, Ketua BPD Malancan selalu

“Kita menjadi panitia berdasarkan rapat dan mandat BPD dengan dikeluarkannya surat keputusan BPD yang ditandatangani langsung Ketua BPD. Dari verifikasi bakal calon hingga pada pelaksanaan tidak ada masalah dan protes. Namun dalam belakangan ini ada oknum yang tidak menerima dan memberikan protes dan itu langsung direspon dan hasil pemilihan dibatalkan begitu saja. Ini seakan melecehkan kita sebagai P2KD,” kata Cosmas Reigu pada

Puailiggoubat, Jumat (20/5) Betapa tidak. Setelah ada protes dari oknum yang mengatasnakam dirinya sebagai masyarakat yang ditanggapi oleh Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet dengan menyurati Sekretaris Daerah Mentawai dengan surat tertanggal 6 April 2011 perihal laporan hasil pilkades Malancan.

Sebelumnya juga BPD Malancan melayangkan surat dengan nomor 02/BPD-MLC/II-2011 tertanggal 01 Februari 2011 di mana di-

sampaikan bahwa khusus di Dusun Malancan Barat dan Malancan Timur akan dilakukan pemilihan ulang.

“Yang anehnya, semua surat BPD tidak pernah ada tembusannya kepada kita seelaku P2KD. Baik tentang laporan terkait dengan protes oknum yang mengatasnamakan dirinya masyarakat maupun surat BPD lainnya yang disampaikan kepada camat dan secretariat daerah Mentawai. Ini jelas tidak etis,” tegas Reigu. bs

Bambang Sagurung

asil pemilihan kepala Desa Malancan periode 2011-2017 yang dilaksanakan pada 31 Januari lalu hingga pertengahan Mei masih terkatung-katung dan belum jelas, kendati dari hasil pemilihan tersebut Barnabas Saerejen unggul dengan memperoleh 372 suara dari gabungan Dusun Sirilanggai Barat, Sirilanggai Timur, Malancan Barat, Malancan Timur, Terekan Hulu, Gorottai.

Hal ini terjadi karena adanya protes sekelompok orang pada Camat Siberut Utara terkait hasil pemilihan yang sepertinya juga direspon serius oleh pihak kecamatan. Protes itu antara lain, mempersoalkan kenapa di Malancan hanya ada 1 TPS, soal kandidat dari Malancan yang tidak lolos verifikasi dan prasyarat keikutsertaan yang tak sesuai dengan peraturan baru bahwa pendidikan kandidat minimal harus SLTA sederajat.

H S

Mengada-ada Cosmas Reigu, Ketua P2KD (Panitia Pemilihan Kepala desa) mengaku sangat heran dan tak habis pikir dengan semua protes ini, karena menurut

TPS dan sebelumnya tak pernah dipersoalkan,” tegasnya.

Mengenai aturan, Cosmas menunjukkan surat camat nomor 100/18/ PMD-CSU/I-2011 tertanggal 27 Januari 2010 prihal ralat surat tentang pemilihan kepala desa, yang menegaskan bahwa proses pemilihan kepala desa masih mengacu pada Perbup No.6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa bahwa pendidikan calon kepala desa minimal SLTP sederajat. “Apanya lagi yang salah?” sergahnya.

SURAT - Surat Camat Siberut Utara tentang penggunaan Perbup No. 6 Tahun 2006 untuk Pilkades Malancan

P2KD Dilecehkan Meski nyata-nyata menjadi pemegang otoritas dalam proses pemilihan kepala desa Malancan, usai pemilihan P2KD sepertinya cenderung diabaikan. Kapasitas dan otoritasnya sama sekali tak diperhitungkan.

Camat langsung menerima protes tanpa bertanya lagi pada P2KD, laporan dengan opsi pemilihan ulang langsung disampaikan ke Setda di Tuapeijat, rapat-rapat penyelesaian masalah langsung dilakukan tanpa melibatkan P2KD.

hadir dan tak protes. Seperti halnya rapat pembentukan P2KD periode 2011-2017 Senin 18 Oktober 2010 dengan memedomani surat camat Nomor 144/10/BPD-MLC/X-2010, di mana tatacara penjaringan, pencalonan, pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2006.

Juga pada 23 Oktober 2010, Ketua BPD, Ariadi Salimuran menetapkan susunan dan anggotan P2KD yang dituangkan dalam berita acara, di mana Chosmas Reigu sebagai ketua, Heri Bertus sebagai sekretaris, anggota Paluas, Marlis, Lazarus, Ningsi, Dermawati Manik, Rudi Jese, Pincensius. Berita cara ini ditembuskan kepada camat Siberut Utara dan Kepala Desa Malancan.

Untuk memperkuah susunan dan tugas P2KD tersebut, BPD Malancan mengeluarkan SK pengangkatan panitia pemilihan kepala desa dengan Nomor 144/11/BPD-MLC/2010. tertanggal 22 Nopember 2010.

Sama sekali tak ada protes atau mempersoalkan jalannya pemilihan, bahkan sampai pemilihan dilangsungkan dan penghitungan suara dilakukan Ariadi santai-santai saja, tahu-tahu setelah Barnabas menang sikapnya berubah 180 derajat.

Kemenangan Barnabas Hasil pemilihan kepala desa dituangkan dalam berita acara dan juga surat pemberitahuan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa oleh P2KD kepada BPD yang juga ditembuskan kepada Camat Siberut Utara dan Kepala Desa Malancan. Hasil perolehan suara tersebut di antaranya, B. Martin 58 suara, J. Malik 42 suara, Saman Riyadi 46 suara, Tarianus 42 suara dan Barnabas 372 suara.

Rincian perolehan suara masing-masing TPS yang dituangkan dalam berita acara masing-masing TPS yaitu Sibeuotcun (Sirilanggai Barat), Martin 3 suara, Malik 12 suara, Barnabas 120 suara, Saman Riyadi 4 suara, Tarianus 0 suara.

Di Dusun Gorottai Martin 0 suara, Malik 0 suara, Saman Riyadi 0 suara, Tarianus 27 suara, Barnabas 4 suara. Di Dusun Sirilanggai Timur Martin 1 suara, malik 1 suara, Saman Riadi 5 suara, Tarianus 4 suara, Barnabas 116 suara.

Dusun Terekan Hulu Martin 0 suara, Malik 0 suara, Saman Riyadi 21 suara, Tarianus 0 suara, Barnabas 98 suara. Di Dusun Malancan Barat dan Malancan Timur Martin 54 suara, Malik 29 suara, Saman Riyadi 16 suara, Tarianus 11 suara dan Barnabas 34 suara. Berita acara masing-masing dusun ini ditandatangani oleh P2KD, masingmasing saksi dan juga kepala dusun.***

Sajian Utama Pengabaian kapasitas dan otoritas P2KD Malancan membuat lembaga tersebut geregetan. Mereka mempertanyakan permainan busuk seperti apa yang kini dimainkan di Malancan?

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

P2KD Malancan Merasa Dilecehkan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

osmas Reigu, Ketua P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Malancan periode 2011-2017 yang telah melaksanakan tugasnya mulai dari pendaftaran bakal calon hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dan penyampaian berita acara hasil pemilihan ke kabupaten melalui Camat Siberut Utara merasa diabaikan oleh pihak kecamatan maupun Pemda Mentawai dalam hal ini sekretariat daerah.

“Kita menjadi panitia berdasarkan rapat dan mandat BPD dengan dikeluarkannya surat keputusan BPD yang ditanda tangani langsung ketua BPD. Dari verifikasi bakal calon hingga pada pelaksanaan tidak ada masalah dan protes. Namun dalam belakangan ini ada oknum yang tidak menerima dan memberikan protes dan itu langsung direspon dan hasil pemilihan dibatalkan begitu saja. Ini seakan melecehkan kita sebagai P2KD,” kata Cosmas Reigu pada Puailiggoubat, Jumat (20/5) Betapa tidak. Setelah ada protes dari oknum yang mengatasnakam dirinya sebagai masyarakat yang ditanggapi oleh Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet dengan menyurati Sekretaris Daerah Mentawai dengan surat tertanggal 6 April 2011 perihal laporan hasil pilkades Malancan.

Sebelumnya juga BPD Malancan melayangkan surat dengan nomor 02/ BPD-MLC/II-2011 tertanggal 01 Februari 2011 di mana disampaikan bahwa khusus di Dusun Malancan Barat dan Malancan Timur akan dilakukan pemilihan ulang.

“Yang anehnya, semua surat BPD tidak pernah ada tembusannya kepada kita selaku P2KD. Baik tentang laporan

C

pertemuan dengan kepala menemui sekda Mentawai. Saat itu tidak Desa Malancan, BPD, Ke- dilakukan pemilihan ulang, tempo pala Dusun dan anggota pemilihan ulangnya juga tidak P2KD untuk membahas dijelaskan, ternyata dalam acara surat sekretaris daerah poin penataran aparat desa di Tuapeijat sekretaris desa Malancan dan ketua BPD per poin.

“Dalam pembahasan ini menemui sekda Mentawai yang kita selaku ketua tidak di- hasilnya kita tidak tahu,” ungkap Reigu undang sama sekali. Sem- panjang lebar.

Dan yang lebih negerinya lagi yaitu entara ini menyangkut tugas dan wewenang kami selaku pada poin tiga, di mana camat meminta P2KD. Kita tahunya ada kepada kepala desa, ketua BPD serta pertemuan itu dari tem- yang hadir dalam pertemuan untuk busan surat ini saja,” kata mengadakan pertemuan dan mengundang ketua P2KD terkait dengan rencana Reigu menjelaskan.

Dikatakan pada poin kapan akan dilaksanakan pemilihan dua bahwa dalam perte- ulang tersebut. “Kita tidak dipanggil muan tersebut Masyarakat sama sekali. Kalau memang tidak bisa HASIL PALSU - Ketua P2KD Malancan memperlihatklan surat penolakan hasil pemilihan Malancan tidak setuju kalau mengundang saya dengan surat resmi, kepala desa palsu ulah Jamal Erib. pemilihan ulang kepala De- mengundang dengan mengutus anak kecil terkait dengan protes oknum yang ini dilakukan taggal 12 Mei di kantor sa Malancan hanya dilaksanakan pada saja tidak masalah. Tapi ini tidak ada mengatas namakan dirinya masyarakat camat. Camat Siberut Utara, Seminar dua dusun (Malancan Barat dan Ma- sama sekali,” keluhnya. maupun surat BPD lainnya yang Siritoitet mengatakan siap dan diminta lancan Timur) tetapi pemilihan ulang Dan ternyata dalam pertemuan disampaikan kepada camat dan sekre- kepada P2KD agar mempersiapkan kepala desa Malancan dilaksanakan tersebut diputuskan bahwa tidak dapat tariat daerah Mentawai. Ini jelas tidak pemilihan ulang. pada enam dusun se-Desa Malancan, dilaksanakan pemilihan ulang. “Ada etis,” tegas Reigu.

Selang beberapa hari, Camat Siberut dan via telpon dan kami dari pihak informasi yang disebarkan kalau sampai Yang lebih anehnya lagi dinilai oleh Utara kembali melayangkan surat kecamatan telah melaporkan hal tersebut tanggal 23 Mei tidak ada pemilihan ulang Ketua P2KD yaitu adanya surat kepada sekretaris daerah Mentawai kepada Kabag Adm Pemdes dan dinya- juga maka kepala desa Malancan tembusan dari Sekretaris Daerah Menta- tertanggal 18 Mei 2011 dengan nomor takan boleh dilaksanakan pemilihan diperpanjang masa jabatannya atau wai terkait dengan pemilihan ulang 140/94/CSU/V-2011 perihal laporan ulang untuk seluruh dusun se Desa ditinjuk Pjs melalui sekretaris desa. Ini Kepala Desa Malancan periode 2011- tentang pemilihan kepala desa Malancan Malancan. kan jelas permainan oknum yang punya 2017 khusus di Dusun Malancan Barat periode 2011-2017 yang tembusannya “Awalnya dalam pertemuan camat kepentingan dalam pemilihan kepala dan Malancan Timur. Pada poin lima disampaikan kepada bupati, wakil bersama staf dan beberapa masyarakat desa,” kata Cosmas Reigu menilai. dituliskan bahwa paling lambat tanggal bupati, Asisten pemerintahan dan di Dusun Malancan ditegaskan camat Sementara camat Siberut Utara, 23 Mei 2011 secara keseluruhan proses Kesra, Kabag administrasi Pemdes, bahwa akan dilakukan pemilihan ulang Seminar Siritoitet tidak berada ditempat pemilihan kepala desa Malancan perio- Kepala Desa Malancan, Ketua BPD di Dusun Malancan Barat dan Malancan tugas sejak 17 Mei sehabis sosialisasi de 2011-2017 telah menghasilkan kepala Malancan dan ketua P2KD, di mana Timur, dan bila tidak mau melakukan ranperda tentang tariff retribusi IMB desa terpilih dan segera menyampai- empat poin yang tertuang dalam surat pemilihan ulang maka diharapkan pihak dan izin gangguan oleh DPRD kannya kepada bupati cq. bagian tersebut dinilai tidak masuk akal oleh yang keberatan dengan hasil pemilihan Mentawai.*** administrasi pemerintahan desa guna Cosmas Reigu selaku Ketua P2KD. diterbitkannya surat keputusan bupati.

Pada poin pertama dibunyikan Pilkades Malancan Nyaris Batal karena Isu Melihat adanya surat sekretaris bahwa tanggal 12 Mei 2011 bersamaan daerah tertanggal 29 April ini, Ketua dengan pertemuan pembinaan kepala SIKABALUAN - Dari awal sudah ada riak-riak yang timbul menjelang P2KD berkordinasi dengan Camat desa, ketua BPD dan perangkatnya sepemilihan kepala Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara pada Senin Siberut Utara guna melaksanakan Kecamatan Siberut Utara dalam rangka 31 Januari lalu. Salah satunya yaitu isu dibatalkannya hari pemilihan pemilihan ulang khusus di Dusun pembayaran honor bulan Januari-April oleh P2KD, sepengetahuan Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet.

Malancan Barat dan Malancan Timur 2011, khusus untuk aparat Desa “Tidak banyaknya yang memilih pada hari H itu karena ada isu yang disebar pada hari Minggu bahwa pemilihan kepala desa tidak berdasarkan instruksi surat. Koordinasi Malancan kami melaksanakan jadi. Pihak kecamatan dan kabupaten tidak setuju. Mendengar ini masyarakat yang rata-rata pergi keladang pada hari Minggu karena jauh ada yang berangkat Minggu sorenya, padahal hari pemilihan tidak ada yang beubah,” cerita Ligi Loers Saumanuk, tokoh masyarakat Sirilanggai pada Puailiggoubat, Sabtu (28/5). pemilihan kepala Desa Malancan ap memberikan dukungan kepadanya.

Beruntung ada beberapa masyarakat juga yang mencoba bertahan sehingga surat penolakan hasil pemiApalagi ada oknum yang menyuaradan menunggu pada hari Senin tersebut. “Kita juga sempat pusing lihan yang dilayangkan oknum yang kan untuk pemilihan ulang,” katanya. dan keliling untuk menginformasikan ulang kepada masyarakat terkait tidak bertanggung jawab tersebut kita Surat penolakan pemilihan ulang dengan hal ini, bahwa pemilihan tetap dilaksanakan dan tidak diundur. lawan juga dengan surat penolakan pe- tersebut ada yang ditanda tangani dan Akhirnya masyarakat yang ada di kampung datang memilih,” tambah Ligi lagi. milihan ulang,” tegas Ligi Loers salah ada juga yang dicap jempol oleh masyaKetua P2KD Malancan, Cosmas Reigu juga sempat bingung terkait seorang tokoh masyarakat di Sirilangrakat. “Surat ini tidak rekayasa. Kalau dengan hal ini karena dalam minggu itu sinyal HP tidak baik di gai pada Puailiggoubat, Minggu (29/5). mereka tidak bisa tandatangan maka Kecamatan Siberut Utara membuat komunikasi terputus. “Kita tidak Hal yang sama juga disampaikan cap jempol saja yang diberikan. Sesuai tahu kalau isu itu disebar demikian, sementara surat edaran kita di Palemon. “Kita ini pendukung Barnadengan kemampuan masyarakat kita. setiap TPS pelaksanaan tetap dilangsungkan pada Senin, 31 Januari. bas sebagai kepala desa yang menang Kebohongan yang disebar kita lawan Ini juga berdasarkan kordinasi kita dengan camat,” katanya. bs dalam pemilihan kemaren. Jadi kita si- dengan kejujuran,” tegas Ligi lagi.bs

Warga Sirilanggai Tolak Pemilihan Ulang SIKABALUAN - Sebanyak 143 masyarakat Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara melayangkan surat penolakan pelaksanaan pemilihan ulang kepala Desa Malancan periode 2011-2017 ke Sekretaris Daerah Mentawai. Surat masyarakat itu juga disampaikan kepada BPD Malancan, Kepala Desa Malancan, Camat Siberut Utara dan DPRD Mentawai, P2KD Malancan.

“Kita tidak pernah menolak hasil

4

5

Sajian Utama

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Jabatan sebagai kepala desa dinilai strategis dan diyakini bisa memuluskan berbagai kepentingan, karena itu berbagai pihak mencoba memenangkannya atau paling tidak menciptakan kondisi agar kepala desa terpillih cocok dengan kepentingan mereka, untuk mencapai itu segala cara pun dihalalkan.

Bambang Sagurung

asyarakat Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara menuntut pihak yang melayangkan surat kepada BPD Malancan tentang pembatalan hasil pemilihan kepala Desa Malancan periode 2011-2017 yang ditandatangani oleh Jamal Erib dengan mengatasnamakan dirinya perwakilan masyarakat tertanggal 21 Maret 2011.

Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Komisi A DPRD Mentawai, Camat Siberut Utara, Kepala Desa Malancan, dan P2KD Malancan.

Mereka mengaku surat tersebut tidak pernah mereka tandatangani.

“Kami ini pendukung calon yang

M

Tandatangan Dipalsukan, Warga Sirilanggai Menggugat FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

cap jempol,” katanya.

Melihat hal ini masyarakat akan memberikan tuntutan kepada orang yang memalsukan tandatangan mereka. “Ini akan kami tindaklanjuti. Ini kriminal dan kita siap melayangkan tuntutan atau melayangkan pengaduan kepada pihak berwajib,” kata Ligi Loers salah seorang tokoh masyarakat Sirilanggai.

Dalam surat penolakan yang dipalsukan tersebut disebutkan bahwa Ketua P2KD mendukung salah satu calon kepala desa, penyeleksian bakal calon hanya dilakukan ketua P2KD, P2KD tidak mengambil data wajib pilih, TANDA TANGAN - Masyarakat Sirilanggai yang menandatangani surat penolakan oleh petugas TPS meminta agar pemilihan ulang kepala desa orang yang tidak hasir agar menang dalam pemilihan kepala Desa Demikian juga halnya Elta yang diwakilkan, dalam proses pemilihan Malancan kemaren yaitu Barnabas, tidak bisa menulis dan membaca ternyata berlangsung tetap dilakukan kampanye kenapa kami tolak lagi. Tak masuk dalam surat penolakan yang dibuat salah seorang calon, data daftar pemilih akallah kalau kami menandatangani surat tersebut terbubuhkan tandatangannya. ada yang tinggal berada di Padang. penolakan hasil pemilihan kepala desa “Saya saja membuat tandatangan tidak Namun tidak disebutkan secara rinci tersebut,” kata Palemon salah seorang bisa. Biasanya kalau ada rapat-rapat siapa bakal calon yang didukung oleh warga Sirilanggai. atau ada surat-surat hanya memberikan Ketua P2KD, siapa calon yang

Barnabas Menunggu Kejelasan SIKABALUAN - Barnabas Saerejen calon kepala Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara yang menang dalam pemilihan kepala desa periode 20112017 yang dilaksanakan pada Senin (31/ 1) lalu dengan perolehan suara 327 suara hanya pasrah menunggu kepastian kapan akan dikeluarkan SK-nya oleh bupati Mentawai, sementara dari sejak pemilihan hingga awal Juni belum ada kepastian akan dirinya diangkat sebagai kepala desa terpilih.

Barnabas menang dengan mengalahkan empat lawan politiknya yang mana mereka hanya memperoleh suara di bawah 100. seperti halnya B. Martin yang hanya memperoleh 58 suara, J. Malik 42 suara, Saman Riyadi 46 suara dan Tarianus 42 suara. Dari lima TPS (tempat pemungutan suara) Barnabas hanya kalah di Dusun Gorottai dan Malancan, sementara tiga Dusun Lainnya seperti Dusun Sirilanggai, Dusun Sibeuoncun, Dusun Terekan Hulu ia menang telak. Di Dusun Malancan yang unggul memang B. Martin dengan 54 suara sedangkan Barnabas 34 suara.

Sedangkan calon lainnya yakni Malik 29 suara, Saman Riyadi 16 suara dan Tarianus 11 suara.

Tidak adanya kepastian dan penan-

tian panjang Barnabas ini diawali dengan adanya protes dari sekelompok masyarakat khusus di Dusun Malancan.

Protes sekelompok masyarakat Dusun Malancan tersebut yang disampaikan kepada BPD Malancan dan pihak BPD Malancan kembali menyurati Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet.

Akhirnya pihak kecamatan mengadakan pertemuan dengan seluruh perwakilan dusun dan kelompok masyarakat yang memberikan protes tersebut yang dilaksanakan di Dusun Malancan.

Hasil dari pertemuan tersebut Camat Siberut Utara memberikan dua pilihan yang mana khusus Dusun Malancan yang terdiri dari Malancan Barat dan Malancan Timur mengadakan pemilihan ulang, atau pihak yang memberikan protes tersebut menemui Sekda Mentawai di Tuapeijat. Hingga Awal Maret belum ada kepastian akan dilaksanakannya salah satu pilihan tersebut. Camat Siberut Utara juga tak memberikan kabar.

Di tengah heningnya persoalan tersebut ternyata ada oknum-oknum yang mencoba bermain untuk menggagalkan hasil pemilihan kepala desa Malancan Periode 2011-2017 tersebut, diantaranya adanya surat yang dilayang-

kan Jamal Erib yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Sirilanggai untuk meminta kepada BPD Malancan membatalkan hasil pemilihan 31 Januari lalu dan membubarkan P2KD Malancan.

Nekadnya lagi tanda tangan dan cap jempol beberapa nama yang ada di dalam surat penolakan hasil pemilihan tersebut ternyata rekayasa belaka. Ini dibuktikan oleh Ketua P2KD Malancan, Cosmas Reigu dengan menanyai langsung masyarakat apakah menandatangani surat penolakan tersebut dan ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu tentang surat tersebut dan tidak mengerti mengapa tanda tangan dan cap jempol mereka ada di surat tersebut.

“Ternyata beberapa nama hanya direkayasa tandatangan dan cap jempol mereka. Ini jelas melanggar hukum karena ini hasil pemilihan masyarakat dan surat rekayasa tersebut tembusannya disampaikan kepada Komisi A DPRD Mentawai dan Camat Siberut Utara serta BPD Malancan,” jelasnya pada Puailiggoubat.

Selain itu juga Ketua BPD Malancan, Ariadi Salimuran tidak pernah melakukan cross cek terhadap laporan dari masyarakat terkait dengan protes dan bahkan ada indikasi ikut

melakukan kampanye dan seterusnya.

Dalam surat yang ditanda tangani dan dicap jempol sebanyak 45 orang tersebut meminta dengan tegas kepada BPD agar membatalkan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala Desa Malancan dan membubarkan P2KD Malancan. “Ini jelas penghinaan dan pelecehan bagi saya selaku Ketua P2KD. Kalau kita lihat proses mana yang salah yang saya lakukan, setiap rapat dan proses kami lakukan selalu ada berita ada yang ditandatangani anggota,” kata Cosmas Reigu.

Karena tidak puas diperlakukan seperti itu, Cosmas reigu melakukan penelusuran terkait dengan surat yang dilayangkan tersebut. Dari hasil penelusuran tersebut terrnyata ada nama-nama masyarakat yang tidak mendukung dan terkejut melihat tandatangan dan cap jempol mereka dalam surat penolakan hasil pemilihan kepala desa Malancan.

“Dari sini saja kita bisa menilai bahwa surat ini rekayasa,’ katanya sambil memperlihatkan nama-nama orang yang tidak pernah membubuhkan tandatangan atau cap jempolnya pada

Ketua P2KD Tuntut Pencemaran Nama Baik SIKABALUAN—Ketua P2KD Malancan, Cosmas Reigu akan melayangkan surat pencemaran nama baik dan juga memberikan pengaduan serta tuntutan terkait dengan surat yang dilayangkan Jamal Erib tentang penolakan hasil pemilihan kepala Desa Malancan dan pembubaran P2KD. Hal ini disampaikannya pada Puailiggoubat, Jumat (20/5).

“Ini akan kita tindaklanjuti karena ini jelas pencemaran nama baik. Kalau mau main-main dengan hukum tidak masalah. Katanya memberikan tuduhan yang tidak-tidak dengan menjual atau memalsukan nama orang itu gampang. Kita lihat saja nanti,” katanya tegas.

Dikatakan Cosmas Reigu, hal yang dituduhkan sama dia tidak benar. “Setiap rapat atau keputusan yang dilakukan oleh P2KD selalu keputusan bersama. Buktinya dari berita acara yang ada. Pelaksanaan ppemlihanpun berlangsung dengan lancar dan aman. Kenapa dibunyikan yang tidak-tidak,” katanya lagi. bs berupaya menggagalkan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala desa.

Demikian juga halnya dengan Camat Siberut Utara yang setiap melakukan kordinasi terkait dengan pemilihan kepala desa tidak mengajak duduk bersama antara Ketua P2KD, Ketua BPD, Kepala Desa dan aparat desa lainnya, sehingga setiap keputusan yang diambil Ketua P2KD tidak pernah tahu.

“Jangankan diundang rapat, untuk setiap surat protes dan surat lainnya selama ini tidak pernah ditembuskan kepada saya selaku ketua P2KD, sementara surat-surat sudah banyak

yang ditembuskan kepada pihak DPRD, Sekda Mentawai, camat, Kepala Desa, Pemdes dan lainnya. Sementara semua ini manyangkut dengan P2KD,” keluhnya.

Sementara Barnabas terkesan pasrah. “Biarkan mereka bermain. Kita yakin semua permainan busuk itu akan terbuka satu-satu. Contoh nyatanya saja surat peniolakan hasil perolehan suara yang direkayasa kini sudah terbuka kepermukaan dan diketahui masyarakat.

Suara itu suara masyarakat, masyarakat yang menilai,” katanya. bs

MENTAWAINEWS Mahalnya harga bensin di Siberut Selatan disebabkan oleh berbagai pos siluman dan premanisme yang justru dilegalkan oleh berbagai pihak, termasuk aparat yang sebenarnya harus memberantas hal itu.

Puailiggoubat NO. 218, 15 - 30 Juni 2011

Bensin Mahal karena Ongkos Angkut dan Japre FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

ak bisa dipungkiri oleh semua pihak bahwa harga jual bensin di Kecamatan Siberut Selatan sangat mahal, melebihi HET (harga eceren tertinggi) di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya Rp5.500 per liter.

Saat ini harga jual bensin per liter berkisar Rp10 ribu per liter, kadang ada juga yang jual Rp12 ribu per liter. Dalih yang sering dilontarkan beberapa pengecer mengenai mahalnya harga bensin karena bensin yang dijual buat industri yang tak disubsidi pemerintah.

Apa benar itu bensin industri atau tidak?

Ujang Isman, salah seorang pengecer BBM di Muara Siberut mengatakan menjual bensin Rp10 ribu per liter. Harga itu ia patok karena belinya di pangkalan milik Rasyidin Syaiful sudah mahal.

“Bensin yang saya beli dari Sep (Rasyidin-red) itu BBM industri sehingga harga ecernya jauh lebih mahal” katanya.

Saat ditanya apa benar itu betulbetul bensin industri, ia menjawab, “Itu info yang saya terima saat beli ke pangkalan, yang lain saya tidak tau, yang jelas dapat bensin buat dijual dan keperluan pribadi,” tuturnya.

Ia sendiri merasa berat menjual dengan harga semahal itu namun karena

6

T

BBM - Kesibukan di salah satu agen BBM Muara Siberut kebutuhan masyarakat terhadap bensin sangat tinggi, terpaksa dipasarkan juga dari pada warga tak punya BBM. Ia sendiri mengaku sangat kesulitan meminit anggaran buat pembelian bensin buat usaha jasa carter boat karena hasil yang didapat hanya bisa menutupi pembelian bahan bakar. “Hasil yang didapat habis buat BBM saja,” tandasnya. Ia mengaku cemas kalau enaikkan ongkos carter, takut tak ada pelanggan.

Ia hanya berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan BBM ini agar tak langka lagi.

Zebua, salah seorang pemilik pangkalan BBM di Muara Siberut Sabtu (4/6) mengaku saat ini memang BBM terutama bensin susah diangkut.

Peraturan yang mengharuskan BBM

Simatalu Masih Krisis BBM SIMATALU - Krisis BBM di Kecamatan Siberut Barat hingga saat ini masih berlangsung. Seperti halnya di Desa Simatalu, sejak Januari hingga Juni masih belum terdengar dan terlihat peredaran bensin di tengah masyarakat dan pedagang.

Karena tidak adanya bensin masyarakat yang awalnya terbantu bila ke ladang atau ke kandang babi atau bepergian dengan menggunakan pompong kini kembali mendayung perahu. “Saya sebenarnya sudah malas mendayung dan menggalah karena sudah termanja oleh mesin, tapi dengan kondisi yang seperti ini apa boleh buat kita harus kembali seperti jaman dulu,” kata Josep dari Dusun Masaba Desa Simatalu pada Puailiggoubat, Sabtu (28/5).

Bensin memang ada yang dijual di Simabuggei bagian pedalaman Kecamatan siberut Tengah namun harga jualnya jauh melejit hingga mencekik leher. Harga jual biasanya Rp10-13 ribu perliter meroket hingga Rp25-35 ribu per liter. “Barangnya itupun langka juga kita temui,” tambah Josep lagi.

Selain bensin, juga minyak tanah menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Minyak tanah biasanya digunakan masyarakat untuk menghidupkan lampu teplok akhirnya tidak dapat dinyalakan membuat aktifitas masyarakat di malam hari terkendala. “Biasanya kita setiap malam Minggu melaksanakan sermon di gereja, namun karena tidak ada minyak lampu akhirnya kegiatan sermonya terkendala,” kata Firman baja’ gereja Katolik Dusun Kulumen. dsr

yang didapat harus melalui agen resmi Pertamina dalam hal ini APMS membuat mereka tak bisa mengangkut BBM ke Siberut. Jatahnya sendiri dari APMS hanya 4 ton, jumlah itu habis dibeli masyarakat hanya 2 jam ludes.

“Sekarang aturannya beda, tidak sama dengan dulu dengan mengantongi izin saja bisa bawa BBM,” katanya.

Menurutnya, mahalnya harga BBM disebabkan banyaknya ongkos angkut yang harus dikeluarkan oleh pemilik pangkalan. Ia menampik mahalnya harga eceran bensin yang dijual beberapa

pedagang dengan alasan bahwa bensin itu peruntukkannya buat industri bukan bensin subsidi pemerintah. “Alasan itu bensin industri sangat tak logis kalau kita lihat dari segi harga jual, “ ujarnya.

Karena menurut perhitungan matematis dagangnya, harga eceran yang katanya bensin industri oleh pangkalan Rp10ribu per liter sangat tak menguntungkan pedagang itu sendiri. “Kalau itu BBM industri harganya akan jauh lebih mahal, melebihi Rp10 ribu per liter,” ungkapnya.

Yang benar, bensin itu bensin subsidi namun penyalurannya tidak melalui agen resmi tapi tetap mempunyai dokumen surat izin pengangkutan yang sah untuk mengatasi kelangkaan BBM di Mentawai. Perbedaannya kalau bensin dari APMS pemerintah mensubsidi harga minyak sekaligus ongkos angkutnya sampai di Mentawai tetapi yang diangkut Rasyidin Syaiful itu hanya disubsidi harga BBM, “Ongkos dan lain-lain ditanggung oleh pedagang itu sendiri,” jelasnya.

Mahalnya bensin dengan cara itu disebabkan pedagang harus bayar ongkos mengangkut BBM dari SPBU ke pelabuhan, kalau harga bensin sendiri di SPBU Rp4.500 per liter. Kalau dulu ongkos becaknya Rp25 ribu per drum,

ditambah ongkos pompa di SPBU Rp50 per liter. Sampai dipelabuhan harus bayar pungutan liar atau Japre (jatah preman) kepada buruh preman.

Lalu harus bayar lagi uang pelicin atau tagihan liar para petugas di antaranya petugas Syahbandar, KPLP, Angkatan Laut dan Polairud yang jumlahnya bervariasi agar pengangkutan lancar. Kalau dulu jatah buat komandan polisi Rp25 ribu per drum belum termasuk anak buahnya. “Banyak pungutan liar yang harus dikeluarkan pedagang saat itu, itu yang membuat bensin jadi mahal,” katanya. Memang tidak tertutup kemungki-nan mengakut BBM industri kalau izinnya ada, tapi ia yakin bukan itu harganya.

Ia hanya berharap alasan bensin industri tidak perlu disampaikan kepada masyarakat karena hanya menambah prasangka buruk. “Jelaskan saja bensin ini dibeli dengan cara ini makanya mahal, tak perlu disembunyikan seperti saat ini,” tandasnya.

Ia sendiri menjual Pertamax yang dibelinya dari PT. Pertamina Retail di SPBU Coco yang beralamat di Jalan Sutan Syarir Nomor 8 Mata Air Padang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Harga beli per liter di SPBU Rp9,650 per liter.***

Camat Siberut Utara Minta Desa Mendata Kebutuhan BBM SIKABALUAN - Salah satu faktor terjadinya kelangkaan BBM di Mentawai disebabkan karena tidak adanya data akurat terkait dengan volume kebutuhan BBM di Mentawai. Untuk menyiasati hal ini, pihak pemerintah melakukan pendataan akan kebutuhan masyarakat dengan menghitung kendaraan yang membutuhkan BBM dan juga mesin serta perlengkapan rumah tangga.

“Hingga saat ini belum ada data berapa jumlah sepeda motor, pompong,

mesin boat, mesin genset yang ada di masyarakat sehingga jumlah pasokan BBM di Mentawai terus berkurang,” kata Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet Kamis (12/5).

Untuk mendapatkan data berapa jumlah kebutuhan akan BBM baik jenis bensin, minyak tanah dan solar di masyarakat khususnya Kecamatan Siberut Utara kepala desa yang ada di wilayah kerja Camat Siberut Utara seperti Desa Sikabaluan, Desa Mongan FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

HITUNG Menghitung drum BBM

Poula, Desa Sotboyak, Desa Bojakan, Desa Sirilogui, Desa Malancan untuk mendata jumlah mesin speedboat, mesin pompong, genset, diesel dan juga jumlah rumah tangga yang menggunakan minyak tanah atau kompor untuk memasak.

“Kita harapkan kepala desa melakukan pendataan akan hal ini. Dengan adanya data ini nantinya kita bisa perkirakan berapa jumlah kebutuhan masyarakat akan BBM per bulannya.

Karena kalau data ini tidak ada maka kelangkaan BBM di Mentawai khususnya di Kecamatan Siberut Utara akan terus berlanjut,” katanya.

Sebelumnya juga kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM kabupaten Mentawai, Martinus dalam acara musrenbang tingkat Kecamatan Siberut Utara beberapa waktu lalu juga meminta kepada kepala desa untuk melakukan pendataan akan hal ini. Namun belum ada hasil yang jelas angka kendaraan yang menggunakan BBM di Mentawai khususnya di Kecamatan Siberut Utara. bs

7

Mentawai News

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Seluruh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) yang berjumlah 57 OMS sepakat menolak juknis (petunjuk teknis) Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai karena dinilai terlalu memberatkan.

OMS Siberut Selatan Tolak Juknis Bappeda FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

D

alam pertemuan Rabu (8/7) di Kantor Kecamatan Siberut Selatan, Triawan, PPTK

(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengatakan bahwa panjang jalan yang dikerjakan oleh OMS 2011 ini bertambah. “Lebih panjang dari tahun kemarin, dan itu sudah ditentukan oleh Bappeda,” katanya.

Dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Bappeda dicantumkan bahwa volume jalan yang harus dikerjakan oleh OMS ada beberapa jenis yakni kalau lebar 1 meter maka jalan harus panjang 400 meter, kalau lebar 1,5 meter panjang jalan 270 meter, lebar 2 meter panjang jalan 200 meter, lebar 2,5 meter panjang jalan 160 meter, 3 meter panjang jalan harus 135 meter. Kalau lebarnya 3,5 maka panjangnya 115 dan yang terakhir lebar 4 meter panjang jalan 100 meter.

Tebal jalan dipatok 10 centimeter hingga 15 centi meter. “Aturan itu tak bisa diubah oleh kecamatan,” katanya.

Selain itu, perbandingan adukan material juga berubah, kalau tahun dulu memakai perbandingan 1:3:4 yakni 1 sak semen, 3 karung pasir dan 4 karung kerikil tetapi sekarang beda yakni

JALAN P2D - Jalan P2D Mandiri di Dusun Pokai, Siberut Utara yang dibangun tahun 2010, kini yang bersemak tak terawat perbandingan 1:2:3, semen 1 sak, pasir 2 karung dan kerikil 3 karung Lanjutnya, Bappeda menuntut masyarakat berswadaya agar pekerjaan bisa berhasil, baik dari kualitas dan kuantitas. “Saya akui aturannya berat apalagi medannya berat tentu ongkos material mahal namun Bappeda meminta keswadayaan masyarakat bukan hanya cari untung belaka, Bappeda menuntut gotong royong dalam pembangunan,” katanya.

Mendengar hal itu Ponti, salah seorang Ketua OMS di Muntei

mengatakan keberatan dengan panjang jalan itu karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi apalagi akan ada pemotongan lain yakni PPn, PPh dan Biaya Umum. “Saya keberatan dengan Juknis Bappeda itu karena harga material saat ini sangat mahal, apalagi dengan kenaikan BBM, anggaran tak mencukupi. Kenapa patokannya hanya panjang jalan saja tanpa RAB material yang sesuai dengan lapangan, “ katanya.

Alizar, Kepala Desa Muara Siberut juga menyatakan keberatan karena sangat tidak logis. “Dengan naiknya

Kapal Jarang Masuk, Manau Membusuk di Posko SIMATALU - Karena kapal barang jarang masuk ke Muara Simatalu pedagang mengeluh karena manau yang mereka tampung membusuk di penumpukan.Seperti halnya di gudang milik Ignasius Sinou, di Posko,

Simalibbeg. Diperkirakan manau yang membusuk di gudang milik Sinou tersebut sebanyak 2 ribu batang.

“Sekarang ini banyak manau yang kami tampung dari masyarakat membusuk digudang karena tidak FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

ROTAN - Pekerja di penampungan rotan dan manau Posko, Simalibbeg, Simatalu, sedang menyortir rotan dan manau masyarakat

adanya kapal yang masuk. Kalaupun ada kapal yang masuk namun kapasitasnya angkutnya tidak begitu banyak sementara penampung tidak hanya satu,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa (11/5).

Kapal-kapal barang yang biasa melayani jalur Simatalu dan Simalegi tersebut diantaranya KM Sarimajadi, KM.Karya Bersama, KM.Im Group.

“Jadwal berlayarnyapun tidak menentu, tergantung dari cuara karena kawasan pantai barat ini termasuk kawasan yang sulit,” tambahnya menjelaskan.

Karena banyaknya manau yang membusuk membuat Ignasius Sinou mengalami kerugian yang tidak sedikit.

“Kerugian yang saya tanggung sebanyak Rp15 juta. Kalau lah manau yang saya punya itu terjual semua bisa dapat membatu biaya kuliah anak,” katanya. dsr

harga material sekarang tak mungkin OMS mengerjakan jalan sepanjang itu karena anggaran tak cukup, sangat berat,” ujarnya. Menurutnya dengan anggaran sedikit dengan biaya yang besar hasil kerja tak bisa maksimal.

“Tapi Juknis itu sudah keluar dan tak bisa diubah lagi, Bappeda utamakan swadaya masyarakat” jawab Elifati Zebuah, PPTK Rutin kecamatan.

Idris Siregar, Kepala Desa Maileppet dengan keras menolak Juknis Bappeda tersebut. Ia menyebutkan itu suka-suka Bappeda saja, “Ini cuma akal-

akalan Bappeda karena tak ada dasar perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya),” tolaknya.

Dengan sinis ia mengatakan bahwa warga sejak lama sudah berswadaya.

“Pekerjaan sebelumnya juga masyarakat berswadaya, lalu apa lagi yang mau dituntut Bappeda” sergahnya.

Ia meminta kepada OMS Maileppet untuk tidak meneken kontrak kalau panjang 200 meter tak mau dikurangi sesuai dengan kondisi Bappeda. “Tak usah teken nanti terjerat hukum karena aturan itu sangat tak masuk akal” tandasnya.

Fransiskus Samapopoupou, Kepala Desa Madobak meminta agar panjang jalan itu dikurangi. Perhitungannya harus sesuai dengan kondisi medan dan mahalnya biaya, tidak boleh menuntut swadaya belaka. “Kalau Bappeda tak mau mengubah Juknis dengan pengurangan volume jalan maka biar Bappeda saja yang berswadaya kerjakan jalan P2D, bisa tidak mereka,” serunya.

Menanggapi hal itu Triawan mengatakan bahwa memahami keberatan OMS namun RAB yang telah disusun oleh pihak kecamatan sesuai kondisi di Siberut Selatan ditolak Bappeda. “3 kali kami usulkan kepada Bappeda tapi tetap ditolak, terakhir juknis dikeluarkan ya kita harus patuhi itu,” jawabnya.

Karena semua OMS sepakat menolak Juknis tersebut, maka dibuatlah permohonan ke Bappeda yang meminta volume jalan dikurangi paling tidak panjangnya 160 meter.***

Jalan Pokai-Sikabaluan Dibangun, Camat Undang Kadus Kades SIKABALUAN—Agar pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara tidak menuai kendala dalam pelaksanaannya, Camat Siberut Utara Seminar Siritoitet mengundang pihak desa dan dusun serta tokoh masyarakat dan pemuda untuk membicarakan rencana pembangunan tersebut.

“Kita tidak mau dalam pelaksanaan pembangunannya nanti ada gangguan yang mengaku menjabat ini dan itu. Ini jalan utama kecamatan maka pembangunannya harus didukung oleh masyarakat. Jangan ada hambatan,”jelas camat pada Puailiggoubat, Jumat (10/6) Dalam pertemuan tersebut pihak yang diundang di antaranya Kepala Desa Sikabaluan, Samuel Sabebegen, Kepala Dusun Muara, Seire Sakerebau, Kepala Dusun Pokai Helmut Samangilailai, Kepala Dusun Nang-nang Mateus Siribere. “Kita tegaskan pada mereka kalau seandainya ada yang memhambat pembangunan maka yang bertanggungjab itu ada kepala desa dan kepala dusun,” tegasnya menambahkan.bs

Mentawai News Setelah menggugat kepemilikan tanah Suku Samaileppet warga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Jumat (6/ 5) tanpa membuahkan hasil yang pasti, kini Suku Satairarak coba mengklaim tanah ulayat milik Suku Sakorok Oinan.

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Satairarak Klaim Tanah, Sakorok Oinan Menggugat FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

alam suratnya tertanggal 3 Juni yang ditujukan kepada Suku Sakorok Oinan mereka menyebutkan bahwa tanah di Bat Sikaileggri yang berlokasi dalam wilayah Desa Maileppet adalah milik mereka bersama Suku Sarua Oinan. Dasarnya, mereka adalah keturunan Bomata alias Patublu alias Sipaleakna si pemilik tanah di Bat Sikaileggri.

Mereka menyebutkan kepemilikan tanah Suku Sakorok Oinan dari garis keturunan Aman.

Toilatta hanya sebatas hak pakai karena merekalah yang paling berhak.

Dalam surat, mereka menegaskan keturunan Aman Toilatta yakni Aman Taddek Manai Sakorok Oinan tidak

D

SURAT - Surat klaim tanah yang diprotes warga Mailleppet boleh memperjual belikan tanah tersebut.

Setelah membaca surat itu, Suku

Sakorok Oinan langsung naik pitam karena mereka merasa tanah ulayat yang sudah ratusan tahun mereka kuasai

Anggaran Tak Cukup, Jalan PokaiSikabaluan 5 Km Saja SIKABALUAN—Jalan dari Dusun Pokai menuju Sikabaluan Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara sepanjang 7 Km yang awalnya akan dibangun tahun ini kandas juga. Anggaran yang ada mampu membiayai pembangunan jalan sepanjang 5 Km mulai dari depan kantor Polsek Sikabaluan hingga jembatan Gogoinan.

Hal ini disampaikan Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet pada Puailiggoubat, Jumat (10/6). “Karena

8

anggaran tidak cukup maka pembangunan badan jalan tersebut belum bisa dirampungkan sekarang, akan dilanjutkan tahun 2012 mendatang,” katanya.

Dikatakan Seminar salah satu faktor yang menyebabkan mahalnya biaya pembangunan sehingga tak mampu membangun jalan sepanjang 7 Km tersebut karena sulitnya mendapatkan material. “Kita di Sikabaluan ini sulit mendapatkan material bangunan dan

timbunan. Kalaupun ada material sungai dari Sikabaluan paling hanya sedikit, selebihnya dari Padang,” katanya menjelaskan.

Dalam pembangunan jalan tersebut juga akan dilakukan pelebaran badan jalan selebar 4,5 meter. “Anggaran pembangunannya sekitar Rp 6 milyar. Pemenang tendernya sudah ada. Kita tinggal menunggu pelaksanaan pembangunannya saja,” kata Seminar memastikan. bs FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

JALAN Sepotong jalan raya Pokai Siikabaluan yang segera direhab

dirampas oleh Satairarak yang bersekutu dengan Sarua Oinan.

Triawan Sakorok Oinan, salah satu anggota Suku Sakorok Oinan Jumat (10/6) mengatakan Satairarak dan Sarua Oinan tak punya hak mengklaim tanah mereka. “Mereka tak berhak sama sekali karena tanah itu sudah kami kuasai ratusan tahun, turunan demi keturunan,” kecamnya.

Katanya, dalam ranji keturunan yang diklaim Satairarak bahwa mereka keturunan Bomata tidak benar adanya. “Itu hanya rekayasa mereka saja,” ujarnya. Karena menurut ranji versi mereka Bomata bukanlah Patublu dan juga bukan Sipaleakna. Ia mengatakan Satairarak tak boleh menciptakan nama-nama baru dengan menyatakan itu hanya beda nama tapi

satu badan. “Itu tidak benar, Patublu, Bomata atau pun Sipalekna adalah nama berbeda dengan orang berbeda pula,” katanya.

Ia menguraikan bahwa Bomata bukan bapak Sigurik Para seperti yang dijabarkan oleh Satairarak. Begitu pula dengan Jaila juga bukan istri Bomata, Gaba Sulu bukan anak Bomata dan Ismael atau Aman Anyak Kerei bukan keturunan Satuppai Uma tapi ia adalah Samongan Limu. ”Ranji mereka juga tak jelas, sehingga seenaknya mengklaim tanah orang,” tandasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Titus Satolai Ebbeb yang memberi masukan kepada Satairarak adalah pengacau yang tak mengerti apa-apa masalah tanah itu.

Ia meminta kepada Pemerintah Desa Maileppet dan Maileppet tidak melegalisasi klaim dari Satairarak karena status mereka sendiri tak jelas.

“Sudah puluhan bahkan ratusan tahun mereka di sini kenapa baru sekarang mereka klaim tanah ini miliknya, apakah mereka dari Jepang yang mencari tanah moyangnya di sini” tutupnya. ***

Kelapa Saikoat Digerus Gelombang SAIKOAT - Dusun Saikoat Desa Simatalu yang terletak di Kecamatan Siberut Barat memiliki potensi perkebunan kelapa yang cukup terkenal. Namun perkebunan kelapa yang menjadi salah satu primadona ekonomi setempat lambat laun makin terancam keberaannya akibat abrasi pantai.

Terjadinya abrasi pantai ini diakibatkan karena gelombang laut yang besar dan tinggi dibagian kawasan pantai barat Pulau Siberut.

Ketinggian gelombang di kawasan pantai barat ini bila cuaca sedang cerah 1-2 meter, dan bila badai sedang mengamuk ketinggian gelombang mencapai 5-6 meter.

Abrasi pantai yang menumbangkan pohon kelapa milik masyarakat menimbulkan kerugian tak sedikit. Seperti halnya An Alak Oni (45) salah seorang pemilik kebun kelapa, dalam sebulannya bisa panen kelapa dan membuat kopra kisaran 500-700 Kg per bulannya, kini menurun drastis.

Penurunan hasil panennya lebih dari 50% sehingga sekarang ia hanya bisa panen 300 Kg per bulannya. “Saya biasanya panen kelapa tiap bulan minimal 500 Kg, sedangkan sekarang paling banyak 300 Kg. Ini terjadi karena banyaknya pohon kelapa milik saya yang tumbang karena terkikis gelombang,” jelas An Alak Oni pada Puailiggoubat Rabu (11/5).

Ia juga mengatakan bahwa hampir setengah dari kebun kelapa miliknya hancur diterjang abrasi pantai yang membuat kerugian yang dialaminya tidak sedikit. Tak hanya An Alak Oni saja yang mengalami kerugian akan terjangan gelombang laut ini, namun beberapa masyarakat Desa Simatalu yang memiliki kebun kelapa di sepanjang pesisir pantai juga mengalaminya.

“Kita juga ikut mengalmi kerugian akibat abrasi pantai ini. Ratarata kita yang punya kebun kelapa dibagian pantai,” kata Sugia yang juga warga Dusun Saikoat. dsr

9

Mentawai News MENTAWAINEWS

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Tahun 2011 Siberut Utara mendapat alokasi dana PNPM-MP sebesar Rp 3 milyar, di luar dugaan karena sebelumnya dikabarkan tak ada lagi dana PNPMMP karena tidak adanya dana pendamping dalam APBD.

Rp 3 Miliar Dana PNPM MP untuk Siberut Utara FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

walnya pihak pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) khususnya di Kecamatan Siberut Utara merasa bahwa tahun 2011 ini tidak ada ada anggaran untuk kegiatan baik kegiatan fisik maupun non fisik karena tidak adanya anggaran pendamping yang dianggarakan untuk program PNPM-MP di APBD Mentawai tahun anggaran 2011.

“Kita mendapat informasi dari pihak DPRD Mentawai bahwa anggaran PNPM –MP tahun 2011 tidak dianggarkan dalam APBD Mentawai. Hal ini membuat kita kecewa saat itu karena dari penglihatan kita bahwa PNPM-MP mempunyai peranan yang penting juga dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Junaidi Sakerebau Ketua UPK (Unit pengelola kegiatan) PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara.

Dikatakan Junaidi, bila hanya mengharapkan dari anggaran P2D Mandiri yang tahun ini dipangkas setengahnya masing-masing kecamatan karena digunakan untuk menyukseskan pesta demokrasi di Mentawai dalam pemilihan bupati-wakil bupati sedikit menghambat beberapa perencanaan

A

PAPAN INFORMASI - Papan informasi PNPM-MP di Sikabaluan pembangunan di Kecamatan Siberut Utara.

“Harapan kita itu dengan adanya anggaran PNPM-MP tahun 2011 ini dapat membantu beberapa kegiatan pembangunan yang sedang mendesak di tengah masyarakat. Seperti halnya penambahan badan jalan di pengungsian,” katanya.

Akhirnya rasa kekecewaan itu terobati juga setelah pihak Badan pemberdayaan masyarakat kabupaten Mentawai memberikan informasi bahwa program tahun 2011 PNPM-MP tetap akan dilaksanakan karena dana dari APBN sudah ada dan dari APBD

Camat Siberut Utara Ingatkan Desa Disiplin Masuk Kantor SIKABALUAN--Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet mengingatkan pihak desa yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Utara agar melaksanakan jadwal masuk kantor sesuai dengan aturan yang berlaku. “Banyak laporan yang saya dengar dari masyarakat terutama desa yang jauh dari pusat kecamatan tidak melaksanakan jam kantor sesuai aturan yang ada,” katanya di sela-sela penyerahan honor kepala desa bersama perangkat desa di aula kantor camat, Kamis (12/5).

Lebih lanjut dikatakan Seminar, jadwal masuk kantor bagi aparat desa disamakan dengan jadwal masuk kantor kecamatan dan jam masuk kantor pihak pemerintahan lainnya. “Waktu masuk kantor itu dimulai pada hari Senin hingga Jumat. Masuknya itu pagi jam 07.30 wib,” tambahnya.

Dikatakan Seminar, ada beberapa desa yang melayani pengurusan surat-surat atau administrasi yang dibutuhkan masyarakat dilakukan dirumah, sementara saat itu masih jam masuk kantor. “ Kita gunakan jam kantor itu untuk masuk kantor dan jam pulang atau hari libur untuk aktifitas lainnya seperti keladang atau ke kebun,” tambahnya. bs

Mentawai akan dimasukkan dalam anggaran perubahan. “Mendapat informasi ini yang juga dari camat kita langsung selenggarakan rapat penentuan program dan penentuan anggaran masing-masing program,” jelasnya Junaidi.

Dari enam desa yang ada di Kecamatan Siberut Utara, diantaranya Desa Sikabauan, Desa Mongan Poula, Desa Sotboyak, Desa Bojakan, Desa Malancan dan Desa Sirilogui hanya dua desa yang kegiatannya dapat dilaksanakan satu kegiatan yaitu Desa Sirilogui dan Desa Bojakan. “Selebihnya itu dua-dua program kegiatan,” katanya.

Seperti halnya di Desa Sikabaluan yaitu peningkatan jalan Tamairang (pengungsian) sepanjang 1 KM dengan anggaran Rp332.500.000. ditambah biaya operasional TPK 3 persen Rp10.500.000 dan biaya operasional

UPK 2 persen Rp7 juta. Tambatan perahu di Dusun Bose dengan anggaran fisik Rp239.847.450, ditambah biaya operasional TPK Rp7.574.000 dan biaya operasional UPK Rp5.049.550.

Untuk Desa Mongan Poula yaitu peningkatan jalan 1 KM di Dusun Mongan Poula Barat dengan anggaran fisik Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK 3 persen Rp10.500.000 dan biaya operasional UPK 2 persen Rp7 juta. Program air bersih untuk tiga dusun yaitu Dusun Mongan Poula Selatan, Mongan Poula Timur dan Mongan Poula Barat sepanjang 2800 meter dengan anggaran fisik Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK Rp10.500.000 dan biaya operasional UPK Rp7 juta.

Sementara Desa Sotboyak yaitu

penerangan sebanyak 3 unit Rp238.701.400. ditambah biaya operasional TPK 3 persen Rp7.537.900, dan biaya operasional UPK 2 persen Rp5.025.000. juga ada program pelatihan bagi ibu-ibu untuk memasak dan menjahit, sulam, border sebanyak lima kelompok dengan anggaran Rp193.224.000. ditambah biaya operasional TPK Rp6.415.000 dan biaya operasional UPK Rp4.276.000.

Di Desa Malancan yaitu pembangunan gedung TK di Dusun malancan Timur dengan anggaran Rp199.500.000, ditambah biaya operasional TPK Rp6.300.000 dan biaya operasional UPK Rp4.200.000. sementara peningkatan badan jalan di Dusun Sirilanggai sepanjang 161 meter dengan anggaran Rp109.250.000, ditambah biaya operasional TPK Rp3.450.000 dan biaya operasional UPK Rp2.300.000.

Sedangkan di desa yang hanya mendapat satu program kegiatan karena dana yang tidak mencukupi diantaranya Desa Bojakan yaitu jalan antar dusun Dari Dusun Lubaga ke dusun Bai’ sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK Rp10.500.000 dan biaya operasional UPK Rp7 juta. Dan di Desa Sirilogui berbentuk program penerangan untuk tiga dusun dengan tiga unit mesin dengan anggaran Rp238.701.400, ditambah biaya operasional TPK Rp7.537.900, dan biaya operasional UPK Rp5.025.200.

“Kita sekarang tinggal menunggu pelaksanaan lelang di masing-masing TPK. Keterlambatan lelang ini karena camat, Pjok dan fasilitator belum ada ditempat. Bila anggaran tahap pertama sudah kita cairkan dan gunakan untuk masing-masing program maka anggaran tahap kedua akan dicairkan kembali,” kata Junaidi Sakerebau.***

Camat Tak di Tempat, Kegiatan PNPM Terkendala SIKABALUAN—Karena Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet jarang berada ditempat tugas membuat beberapa kegiatan PNPM-MP yang membutuhkan rekomendasinya jadi terhambat.

Hal ini dikeluhkan ketua UPK PNPMMP Kecamatan Siberut Utara Junaidi Sakerebau.

“Banyak yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sekarang ini. Seperti halnya meminta surat rekomendasi camat untuk yayasan yang akan memberikan pelatihan menjahit, sulaman, bordir di Padang. Mereka itu tidak mau

datang kalau tidak ada surat rekomendasi yang jelas,” kata Junaidi Sakerebau.

Sal.ah satu program kegiatan PNPM-MP yang membutuhkan rekomendasi camat yaitu program pelatihan kelompok ibu-ibu Desa Sotboyak.

Pelatihan itu berupa pelatihan memasak, menjahit, sulam dan border dengan menelan anggaran Rp193.224.000 ditambah biaya operasional TPK sebesar Rp6.415.000 dan biaya operasional UPK Rp4.276.000.

“Semua peralatannya disediakan oleh anggaran PNPM. Mesin jahit, alat

masak dan bahan-bahan jahit lainnya.

Kita mengharapkan nantinya dengan adanya pengetahuan ibu-ibu ini dapat menambah ekonomi keluarga,” kata Junaidi.

Hasil pemantauan Puailiggoubat di kantor camat Siberut Utara pada Rabu (8/6) lalu, ruangan kerja camat Siberut Utara terlihat kosong. Camat Siberut Utara terakhir tak berada di tempat tugas pada 17 Mei lalu sehabis acara sosialisasi ranperda tarif retribusi IMB dan Izin ganguan oleh DPRD Mentawai. bs

Mentawai News Ketua UPK (Unit pengelola kegiatan) PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Siberut Utara, Junaidi Sakerebau mengancam tidak akan merealisasikan permintaan pencairan pinjaman anggaran bagi calon peminjam SPP (Simpan pinjam perempuan) bila di Desa yang bersangkutan masih ada kelompok SPP yang menunggak.

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

SPP Menunggak, UPK Ancam Tak Cairkan Dana FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

saat kita dating tinggal mereka setor, ternyata tidak. Yang mereka setor hanya cicilan bulan Mei sementara bulan April belum,” jelas Junaidi.

Dari Rp94 juta cicilan kelompok tersebut yang baru masuk itu Rp38 juta. “kemudian pendamping local bersama sekretaris kita jalan dan cicilan kembali masuk Rp11 juta sehingga yang belum dibayar tersebut tinggal Rp4 juta. Tapi ibu-ibu tersebut menjanji dalam waktu dekat akan segera dilunasi,” tambahnya.

Kelompok yang sempat menunggak tersebut dikatakan Junaidi yaitu kelompok Sejati dan Riuriuna lek.

Dijelaskan Junaidi juga bahwa pihak

Bambang Sagurung

H

al ini disampaikan Junaidi Sakerebau pada Puailiggoubat, Rabu (8/6) di rumahnya. “Kita

segaja memberikan sinyal ancaman ini agar program tidak terkendala ditengah jalan. Karena kemaren ini ada kelompok yang menunggak,” jelasnya.

AIR - Instalasi air bersih PNPM-MP di Saibi, Siberut Tengah, airnya tak megalir lagi Diakui Junaidi juga bahwa terjadinya penunggakan tersebut bukan tidak berasalan, namun pada bulan April lalu semua pengurus UPK Kecamatan Siberut Utara mengikuti pelatihan di

luar Mentawai sehingga kantor UPK menjadi kosong sementara. “Waktu itu kita berharap cicilan mereka bulan April dan Mei tetap diberikan kepada ketua masing-masing sehingga nantinya pada

Ibu-ibu Sikabaluan dan Mongan Poula Dapat Dana SPP Lagi SIKABALUAN - Untuk tahun ini ibuibu dari Desa Sikabaluan dan Mo-ngan Poula Kecamatan Siberut Utara kembali mendapatkan dana SPP (Simpan pinjam perempuan) dari program PNPMMP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).

“Untuk tahun ini ada empat kelompok ibu-ibu yang mengajukan proposal dana untuk usahanya,’ kata Junai ketua UPK (Unit pengelola kegiatan) Kecamatan Siberut Utara pada

Puailiggoubat, Rabu (8/6) di rumahnya.

Ibu-ibu yang mengajukan permohonan bantuan dana untuk usaha tersebut yaitu kelompok Mandiri dari Dusun Muara Rp100 juta, ditambah biaya operasional TPK (Tim pengelolah kegiatan) sebanyak 3 persen Rp3.157.000, biaya operasional UPK 2 persen Rp2.105.000. juga kelompok Usaha Mandiri dari Dusun Muara Rp100 juta dengan biaya operasional TPK Rp3.157.000 dan biaya

operasional UPK Rp2.105.000.

Di Desa Mongan Poula yaitu kelompok ibu-ibu Moile-moile dari Dusun Mongan Poula Selatan sebesar Rp70 juta, ditambah biaya operasional TPK Rp2.210.000, dan biaya operasional UPK Rp1.773.000. Sementara di Dusun Mongan Poula Timur sebesar Rp30 juta ditambah biaya operasional TPK Rp947.000 dan biaya operasional UPK Rp631.000. bs

FT PJOK PNPM-MP Siberut Utara Tak di Tempat, Program Tersendat SIKABALUAN—Karena tidak adanya Fasilitator Teknis PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara dan Pojok (Penanggung jawab operasional kegiatan) PNPM-MP Siberut Utara pada Rabu (8/6) membuat acara pelelangan bahan material pembangunan pada program PNPM-MP di setiap TPK tidak jadi dilaksanakan.

“Acara pelelangan tidak jadi kita laksanakan, sementara fasilitator dan Pjok sudah tahu kalau berdasarkan jadwal hari ini acara pelelangan. Kita tidak berani melaksanakan acara pelelangan kalau fasilitator dan Pjok serta

10

pihak terkait lainnya tidak hadir,” kata Junaidi Sakerebau ketua UPK PNPMMP Kecamatan Siberut Utara pada Puailiggoubat, Rabu (8/6) di rumahnya.

Dikatakan Junaidi bahwa pihak pusat akan mencairkan anggaran PNPM-MP dari anggaran APBN untuk tahap kedua. “Bagaimana kita mau mencairkan tahap kedua sementara anggaran tahap pertama yang sudah masuk rekening UPK belum digunakan. Ini yang menjadi kendala kita sekarang ini,” katanya.

Anggaran tahap pertama yang sudah masuk di rekening UPK sebesar

Rp1,2 Miliar. “Ini masuk rekening kita tanggal 26 kemaren dan ini belum digunakan. Sementara pihak pusat memaksa kita untuk pencairan dana anggaran tahap kedua,” keluhnya.

Berdasarkan keterangan dari staf kecamatan, Ikral Dinata selaku PJOK PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara sedang berada di Tuapeijat karena ada tugas dinas, sementara Fasilitator teknis PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara menurut informasi yang didapat Junaidi Sakerebau bahwa beliau sedang mengikuti acara kordinasi semua fasilitator di Padang. bs

UPK tetap memperhatikan perkembangan usaha ibu-ibu yang berusaha atau membuka usahanya dengan modal dari PNPM-MP. Dikatakannya juag bila ibu-ibu yang mengambil modal PNPM-MP tersebut mengalami kendala dalam melakukan pencicilan walau sudah berusaha pihak UPK memberikan dispensasi. “Kita lihat juga factor apa yang menyebabkan ibu-ibu itu menunggak. Kalau dia sudah berusaha namun rezekinya itu yang belum ada kita memberikan keringanan kendati menunggak satu bulan atau dalam bulan tersebut cicilannya belum cukup,” katanya.***

Air Bersih PNPM Mongan Poula Kembali Dianggarkan SIKABALUAN—Program air bersih Desa Mongan Poula yang dibangun tahun 2009 lalu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Siberut Utara, kini kembali dianggarkan anggarannya dalam program yang sama.

“Ini terjadi karena bak penampungan air dari bukit itu pecah dan pipanya patah karena gempa Padang sehingga tidak dapat dimanfaatkan selama ini,” terang Junaidi Sakerebau Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara.

Dikatakan Junaidi kerusakan bak penampungan air dari bukit tersebut telah diketahui dan dilihat oleh pihak Badan Pembedayaan Masyarakat Kabupaten Mentawai. “Katanya itu sudah layak untuk dianggarkan untuk diperbaiki sehingga airnya dapat mengalir kembali keperkampungan masyarakat,” katanya.

Untuk tahun ini anggaran yang digunakan untuk pembangunan kembali air bersih Desa Mongan Poula tersebut sebesar Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK sebesar 3 persen Rp10.500.000 dan biaya operasional UPK sebesar 2 persen Rp7 juta. “Kita mengharapkan dengan adanya penganggaran dana tahun ini hasilnya lebih baik lagi. Ini juga berdasarkan permintaan masyarakat dari tiga dusun yang ada di Desa Mongan Poula,” tambah Junaidi. bs

Jalan Tamairang Terus Ditingkatkan SIKABALUAN—Pengungsian warga Sikabaluan khususnya Dusun Nang-nang dan Dusun Muara Kecamatan Siberut Utara terus dipersiapkan dari segala infrastruk khususnya pembangunan jalan menuju pengungsian dan juga disekitar pengungsian. Untuk membangun jalur kepengungsian dan disekitar pengungsian ini program PNPM-MP merupakan salahtu program yang fokus.

Untuk tahun 2011 ini, PNPM-MP Kecamatan Siberut Utara kembali menambah volume panjang jalan pengungsian Tamairang sepanjang 1 KM dengan anggaran fisik Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK (tim pelaksana kegiatan) sebanyak 3 persen Rp10.500.000 dan biaya operasional UPK (unit pengelolah kegiatan) sebanyak 2 persen Rp7 juta.

“Untuk tahun ini dari usulan masyarakat Desa Sikabaluan kembali melanjutkan pembangunan penambahan jalan dibagian pengungsian Tamairang. Kita berharap nantinya ketika masyarakat berada dipengungsian tidak kesulitan lagi dan juga bila relokasi masyarakat jadi dilaksanakan maka infrastruktur sudah ada,” kata Junaidi Sakerebau ketua UPK PNPM-MP kecamatan Siberut Utara pada Puailiggoubat, Rabu (8/6). bs

11

Mentawai News

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Pemerintah kabupaten Mentawai akan segera memberlakukan peraturan daerah tentang retribusi Izin mendirikan bangunan (IMB). Dan sebelum di ditetapkan sebagai peraturan yang sah, pihak DPRD Mentawai melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait dengan retribusi IMB tersebut.

Tawar menawarpun terjadi antara masyarakat dengan pihak pemerintah melalui DPRD Mentawai.

Bambang Sagurung

eperti halnya Melki Sapolenggu salah seorang anggota DPRD Mentawai yang hadir dalam sosialissai perda retribusi IMB tersebut menjelaskan pada masyarakt melalui kepala desa dan aparat desa lainnya agar sebelum ada penetapan besarnya retribusi IMB pihak masyarakat memberikan gambaran atau tetapan berapa besarnya kesanggupan masyarakat.

“Kita mengharapkan adanya masukan dan usulan dari masyarakat sehingga nantinya ketika pihak DPRD mengetok palu terkait dengan peraturan bupati Mentawai tentang retribusi IMB maka tidak ada tawar menawar lagi. Namun dalam hal pengusulan ini nantinya akan digodok ditingkat DPRD untuk ditentukan mana pilihan masyarakat, :” katanya.

Sementara Ikral Dinata staf Kecamatan Siberut Utara mengatakan masya-

S

Tawar-Menawar Perda Retribusi IMB di Sikabaluan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

surat keterangan Rp250 ribu. Sementara usulan retribusi bahwa tanah tempat IMB dari masyarakt Siberut Utara berdirinya bangunan diantaranya untuk bangunan Temporer tersebut milik suku Rp25 ribu, bangunnan kayu Rp50 ribu, ini atau milik ini bangunan semi permanent Rp75 ribu, sehingga nantinya bangunan Permanen Rp100 ribu dan jelas,” katanya men- bangunan kerangka baja Rp125 ribu. jelaskan.

“Sementara dari kita pihak fraksi Dalam rancang- Golkar, Hanura, Gerindra mengusulkan an peraturan daerah nantinya untuk bangunan temporer tentang retribusi Rp25 ribu, bangunan kayu Rp50 ribu, IMB yang dikeluar- bangunan semi permanent Rp75 ribu, kan oleh bupati bangunan permanen Rp100 ribu dan Mentawai ditetap- bangunan kerangka baja Rp150 ribu. kan untuk bangunan Namun dari semua usulan ini nantinya Temporer Rp50 ri- akan dipertarungkan di tingkat DPRD, bu, bangunan kayu mana yang sesuai maka itu akan SOSIALISASI - Acara sosialisasi ranperda tarif retribusi IMB di kantor camat Siberut Utara Rp100 ribu, bangu- ditetapkan sebagai besarnya tariff nan semi permanent retribusi IMB Mentawai,” kata rakat sebenarnya tidak keberatan akan Dalam tarik menarik besarnya Rp150 ribu, bangunan permanent Kristinus anggota DPRD Mentawai dari besarnya retribusi IMB yang akan retribusi IMB ini, juga masyarakat Rp200 ribu dan bangunan kerangka baja fraksi Golkar.*** dipungut, namun yang menjadi kendala mempertanyakan status tanah tempat dan beban masyarakat birokrasi yang mereka mendirikan bangunan dan juga Penetapan Tarif IMB tanpa RTRW panjang yang malah akan memakan bangunan masyarakat yang telah ada biaya. “Bisa saja untuk ke Tuapejat sekarang ini. “Dalam pengurusan IMB SIKABALUAN - Dalam sosialisasi rancangan penetapan tarif Izin mengurus IMB itu mengeluarkan biaya ini apakah tidak menyangkut tanah Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan peraturan bupati Mentawai Rp2-3 juta sementara untuk retribusi karena seperti Desa Mongan Poula yang bawa oleh tim DPRD Mentawai dari daerah pemilihan I Siberut di Kecamatan Siberut Utara dihadapan para kepala desa bersama hanya Rp25-125 ribu. Ini yang harus status tanah yang ditempati masih belum aparat di aula kantor camat, Selasa (17/5) terungkap bahwa dalam dipertimbangkan,” katanya. jelas. Ini akan menjadi sia-sia bila IMB perencanaan penetapan tariff IMB di Mentawai ternyata belum Untuk lebih baik dan menghe- sudah ada namun tanah digugat oleh didukung dengan RTRW. matkan kata Ikral Dinata, pengurusan pemilik tanah,” tanya Cornelius Mai“Hingga saat ini RTRW Mentawai belum ada. Pihak DPRD IMB ini lebih baik diwewenangkan di rang kepala Desa Mongan Poula. mendesak eksekutif akan hal ini. Karena nantinya tidak mungkin akan tingkat kecamatan sebagai perpanjangan Dikatakan Kristinus dari Fraksi dikeluarkan IMB kalau penataan tata ruang itu tidak jelas atu tidak tangan kabupaten. “Kalau kepengu- Partai Golkar yang hadir dalam sosiapunya dasar,” kata Kristinus anggota DPRD Mentawai dari fraksi rusanya di tingkat kabupaten maka lisasi retribusi IMB tersebut mengaPartai Golkar. masyarakat saya rasa akan keberatan takan bahwa nantinya pihak desa akan Selain itu juga, yang menyangkut dengan IMB yaitu persoalan dengan biaya ke sana, sehingga nantinya membuat surat keterangan tentang tanah status tanah di Mentawai karena tanah di Mentawai ada yang menjadi tujuan dari perda ini tidak tercapai,” di mana bangunan tersebut akan dibamilik perseorangan dan ada juga yang milik suku. “Tanah memang tambahnya. ngun. “Kepala desa akan memberikan menjadi persoalan yang penting dan utama di Mentawai. Kalau ini

Izin Gangguan Segera Diberlakukan SIKABALUAN—Selain rancangan tentang tarif retribusi IMB yang di sosialisasikan DPRD Mentawai, juga di sosialisasikan tentang retribusi izin gangguan. Izin gangguan ini yang dimaksud ialah izin yang diberikan kepada tempat usaha baik pribadi atau badan di lokasi tertentu dengan maksud mengadakan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap dampak usaha supaya usaha tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan usaha.

Pada Bab IV Bentuk golongan usaha pada pasal 6 disebutkan dan ditentukan bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan izin gangguan berdasarkan dampak gangguan yang akan ditimbulkan. Untuk tipe/kelas A yaitu pabrikpabrik yang dijalankan dengan mesin, gas dan atau tenaga uap dengan tekanan

tinggi, tempat usaha las atau cat kendaraan bermotor, tempat usaha penyewaan dan penjualan kendaraan bermotor, tempat usaha servis atau perbengkelan, tempat pool kendaraan roda empat atau lebih dan alat-alat berat.

Juga yang masuk dalam tipe A yaitu tempat pengisian dan penumpukan BBM, tempat usaha penumpukan kayu, tempat usaha dan penyimpanan cat dan sejenisnya, tempat penjualan dan penyimpanan bahan-bahan kimia bebahaya, tempat pemotongan hewab dan penyamahan kulit, tempat penumpukan atau pendaur ulangan sampah dan tinja, tempat penumpukan batu bara, tempat penjualan atau penumpukan kapuk, tempat lapangan tembak, tempat penjualan makanan dan minuman dilingkungan pasar modern (mall, supermarket), rumah sakit tipe A dan

B, tempat musik room atau karaoke, tempat peternakan hewan skala besar.

Sedangkan tipe/kelas B diantaranya rumah sakit tipe C dan D, tempat percetakan atau penerbitan, tempat penggilingan padi, kopi, tepung, daging, dan rempah-rempah, tempat penumpukan hasil laut dan bumi, tempat peternakan hewan skala kecil, bioskop, tempat pembuatan konsen, kapal, bak truk, dan perabot, tempat pengolahan makan.

“Izin gangguan ini diberlakukan agar nantinya dalam pengurusan izin tim yang akan diturunkan untuk melihat lokasi tersebut menilai dan mempertimbangkan tipe atau kelas mana yang dimohon oleh pemohon karena ini menyangkut dengan lingkungan atau orang lain,” kata Kristinus salah seorang anggota tim DPRD Mentawai. bs

tidak jelas dan duduk maka akan menjadi kendala juga,” kata Melki Sapolenggu. bs

TNS akan Lakukan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Keluarga SOTBOYAK—Pihak Balai Taman Nasional Siberut wilayah II Kecamatan Siberut Utara akan melakukan kegiatan pendampingan bagi masyarakat yang ada disekitar kawasan Taman Nasional. Hal ini dikatakan Rusdianto dari pihak Taman Nasional Siberut pada Puailiggoubat, Selasa (10/5).

“Masyarakat yang ada di sekitar kawasan TNS akan kita berikan kegiatan peningkatan ekonomi karena masyarakat yang ada di sekitar kawasan TNS harus dapat menikmati hasil dari adanya TNS,” jelasnya.

Kegiatan pendampingan yang akan dilakukan tersebut diantaranya pendampingan ekonomi keluarga. “Kegiatannya tergantung dari desa itu masing-masing. Pihak kita TNS hanya memfasilitasi saja. Bahanbahanya dari local sehingga nantinya masyarakat tersebut tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan dalam melaksanakan kegiatannya,” kata Rusdianto.

Desa yang akan diberikan pendampingan peningkatan ekonomi ini diataranya Desa Mongan Poula, Desa Sotboyak dan Desa Bojakan.

“Untuk Desa Mongan Poula mereka mengusulkan untuk mengolah minyak kelapa, Sotboyak usaha minyak kelapa dan Desa Bojakan usaha beternak ikan tawar,” jelasnya. bs

Puailiggobat NO. 218,15 - 30 Juni 2011

Kecamatan Siberut Barat merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mentawai yang tidak kalah akan ragam pesona dan cita rasa yang disuguhkannya.

Di wilayah Kecamatan Siberut Barat terdapat tiga desa, Desa Sigapokna (Dusun Lobajau, Pulitcoman, Sigapokna, Tiniti), Desa Simalegi (Simalegi Muara Timur, Simalegi Muara Selatan, Simalegi Tengah, Sakaladhat, Site’uleu, Simalegi Betaet Timur dan Simalegi Betaet Selatan). Dan yang terakhir yaitu Desa Simatalu (Saikoat, Limu, Bojo, Simalibbeg, Paipajet Hulu, Kulumen, Masaba, Limau, Suruan, Lubaga, Bai’).

Kecamatan Siberut merupakan kecamatan yang cukup menantang di bagian Pulau Siberut bila anda ingin menikmatinya. Baik melalui laut maupun sungai dan terakhir nantinya akan mendaki bukit dan berjalan di atas anak sungai yang bermuara di Sungai Simatalu. Pesona yang disuguhkannya bagi anda pecinta perjalanan d iantaranya pesona akan panorama pantai dan lautnya, serta bila melalui sungai pesona akan kehupan masyarakat yang ada di dalam hutan dan di sepanjang pinggir sungai.

Dalam perjalanan saya menjelang perayaan Paskah lalu, saya mengikuti perjalanan bersama Pastor

Bartholomeus Beukliu di bagian Desa Simalegi bersama tim katekis yang mereka bawa untuk memberikan materi pertemuan tentang perkembangan Gereja Katolik di Mentawai.

Setelah tim Pastoran sampai di Betaet pusat Kecamatan Siberut Barat pada Jumat (8/4) dan melakukan pertemuan dengan pengurus gereja dan juga guru sukarela di Filial SD Fransiskus Sikabaluan, Sabtu (9/4) siangnya rombongan yang telah dibagi dalam tim masing-masing berpisah untuk bergerak kebagian tugas masingmasing. Untuk tim Pastor Abel Maia berangkat kebagian Simatalu bersama dengan Roberta (sekretaris pastoran Sikabaluan), suster May, Anton (salah seorang pengawas asrama putra pastoran Sikabaluan) dan juga ikut Pemimpin Redaksi Puailiggoubat serta Daud Siribere (wartawan Puailiggoubat bagian Kecamatan Siberut Barat).

Sementara tim Pastor Bartholomeus akan melakukan perjalanan nantinya pada Minggu (10/4) siang sehabis berminggu bersama umat Katolik yang ada di Betaet. Di lakukannya perjalanan pada hari Minggu siang karena pertemuan untuk pengurus gereja Katolik di Simalegi dan Simatalu serta guru sukarela baru siap pada Sabtu Malam. Tim yang masuk dalam rombongan Pastor Bartholomeus ini yaitu pemateri pertemuan di Betaet (Elias La’ia, Sutanto, Mikael Mane, Rakhel), dan operator speedboat bersama kerneknya (Merei Sagurung, Jimmi Sikaraja) dan terakhir yang masuk dalam tim ini yaitu saya sendiri.

Dari Betaet kami berangkat menuju stasi atau Dusun Sakaladhat. Dari Betaet menuju Sakaladhat jarak

tempuhnya sekitar 30 menit dengan menggunakan mesin dua unit masingmasing berkekuatan 40 PK. Dari Betaet kita melewati Dusun Site’uleu. Kalau dari Betaet menuju Site’uleu ini bisa ditempuh dengan ojek pantai, tentunya pada saat pasang surut. Jarak tempuhnya kalau menggunakan ojek hanya 15 menit. Sementara kalau dari Site’uleu menuju Sakaladhat tidak dapat ditempuh dengan ojek. Sudah ada sih jalan darat yang berbentuk jalan rabat beton dari program P2D Mandiri, namun belum tersambung dan masih terpotongpotong pembangunannya karena ada warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya.

Wisata Pantai Saya ke Sikaladhat terakhir kalinya tahun 2009 lalu. Belum ada jalan rabat beton di dusun tersebut dan juga perkampungannya belum begitu luas seperti sekarang ini. Kawasan pantainya masih luas serta terlihat indah bila mata memandang, apalagi pesonanya pada sore hari. Namun dalam pendaratan kali ini, pantainya yang dulu luas telah hancur diterjang gelombang dan pengikisan pantai. pohon kelapa banyak yang tumbang. Bekas pohon tebangan banyak yang bertengger di pesisir pantai, membuat pemandangan semraut.

Juga pada tahun 2009 lalu itu, speedboat masih bisa dilabuhkan di bagian pantai karena hempasan gelombang masih aman. Namun kali ini juga tidak bisa lagi. Maka pada saat itu, kami yang harus menguras tenaga bersama umat atau masyarakat setempat untuk menarik speedboat ke darat. Mesin speedboat harus digerobak

juga bersama BBM yang ada, karena di bagian pantai Sakaladhat itu juga tidak ada gudang sederhana lagi untuk menyimpan barang. Untungnya kompak aja saat itu sehingga bersatu kita bisa…..

Gelombang laut yang tinggi menjulang ke atas dan berpacu satu dengan lainnya mengejar bibir pantai pernah dicoba oleh pemain selancar dari luar. Katanya, pada musim ombak dari bulan September hingga Desember gulungan ombak yang dihasilkannya dapat membuat penikmat olah raga air ini tergila-gila. Tak kalah dengan ombak telescope yang ada di Mapaddegat, Kecamatan Sipora Utara. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi apakah ombak yang dimunculkan itu masih cocok untuk meluncurkan badan dengan papan selancar atau tidak. Juga beberapa tahun terakhir ini musim ombak tidak jelas lagi.

Setelah kami beristirahat sejenak dan minum teh manis yang disediakan baja’ gereja Sakaladhat, saya bersama Jimmi Sikaraja dan Gerson seorang siswa SMAN 1 Siberut Utara yang menumpang di speedboat pastoran untuk kembali ke Sikabaluan berangkat menuju Site’uleu. Tujuan saya ke Site’uleu guna bertemu dengan Kepala Desa Simalegi, Gunawan untuk konfirmasi beberapa hal terkait dengan perkembangan di Desa Simalegi.

Seperti soal pembangunan P2D Mandiri, program PNPM-MP, dana Bandes serta hal lainnya.

Kami mulai bergerak sekitar pukul 16.00 Wib yang diawali berjalan di atas jalan rabat beton. Bila saya bandingkan hasil bangunan jalan rabat betonnya dengan yang ada di Sikabaluan, jauh

Puailiggobat NO. 218,15 - 30 Juni 2011

lebih baik yang kami lewati. Dibagian kiri-kanan badan jalan sudah ada ladang atau kebun masyarakat setempat. Ada yang menanam kacang tanah, jagung, kelapa, coklat dan tanaman lainnya. Artinya lahan yang ditinggal dulunya karena tidak ada akses kini termanfaatkan.

Orang setempat bilang, kalau jalan santai bisa memakan waktu tempuh 1,5 jam, namun bila sedikit cepat bisa 1 jam. Kami coba memacu ayunan langkah agar nantinya bisa konfirmasi lebih lama dan mendalam dan bisa pulang sore itu juga. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan masyarakat yang pulang dari ladang atau kebun mereka. Juga kami bertemu dengan orang yang pulang dari Betaet. Sangat melelahkan tentunya menempuh perjalanan sejauh itu, namun mereka terlihat santai saja.

Di tengah perjalanan kami bertemu jembatan kayu. Namun karena pasang naik, kami juga kebasahan untuk lewat di jembatan tersebut. Saya potretlah Gerson dan Jimmi yang berjalanan sambil mengangkat kaki celana tinggitinggi agar tidak basah. Makanya perjalanan itu lebih baik pakai celana pendek biar bebas bergerak dan luwes.

Dari jembatan kami terpaksa lewat pantai lagi karena jalan rabat betonnya belum ada. Mungkin baru sampai di sana pembangunannya. Tapi tak jadi masalah karena bisa menikmati perjalanan pantai.

Tanpa terasa perjalanan kami sudah sampai di Dusun Site’uleu dengan jarak tempuh 1,5 jam. Karena kami belum tahu rumah kepala desa, kami menanya anak-anak yang sedang bermain. Ternyata di antara anak-anak yang kami tanya ada anak kepala desa. Tanpa ragu setelah kami minta tolong untuk diantar, ia pun memandu. Beruntung memang saya saat itu karena kepala desa ada di rumahnya bersama istri.

Cerita pun saya buka dengan menjelaskan tujuan saya menemui beliau. Wawancara dari satu persoalan ke persoalan lain pun berlanjut dengan

baik dan lancar. Awalnya yang saya konfirmasi tetang kelangkaan BBM, berlanjut ke PNPM-MP, P2D Mandiri dan terakhir ke dana bantuan desa yang diterima dua tahap dalam setiap tahunnya. Juga tak lupa saya tanyakan tentang perkembangan ekonomi masyarakat dan aktifitas masyarakat, pendidikan dan juga soal perluasan dan relokasi masyarakat kearah yang lebih aman dari guncangan gempa yang disusul tsunami.

Sehabis wawancara di rumahnya sambil menikmati teh hangat yang disajikan istri kepala desa, kepala desa mengajak saya untuk melihat sekolah yang dibangun dari dana PNPM-MP 2010. dikatakan kepala desa, anak-anak usia sekolah dasar sudah 13 tahun tidak menikmati yang namanya bangunan sekolah dari pemerintah. Mereka bersekolah hanya menggunakan bangunan gereja GKPM. Dengan adanya bangunan PNPM-MP tersebut walau hanya dua lokal cukup membuat masyarakat bersyukur. Dari lokasi sekolah, kami berlanjut melihat lokasi perluasan wilayah dusun.

Gomgim Tapi di luar hal yang saya wawancarai, kepala desa bercerita tentang adanya danau di hulu sungai yang bermuara di Gomgim. Danau tersebut dihuni oleh buaya yang siap memangsa manusia dan siapa saja yang berani masuk kawasan tersebut, terlebih mengusik ketentraman bangsa mereka.

Danau tersebut ada tiga buah, Danau Sigappu, Sailo, Sasilabbei. “Yang tidak dijamah oleh masyarakat kita yaitu Danau Sasilabbei karena di danau ini merupakan sarangnya para buaya,” kata Gunawan serius. Pernah ada seekor buaya ukuran besarnya batang kelapa yang terdampar di pintu sungai, Gomgim.

Kami pun diajak kepala desa ke bagian pintu muara sungai dengan berdiri di bagian pantainya. Luar biasa sekali pesona pantai yang tersuguhkan sore itu. Dari pesona sunset yang tenggelam di tengah laut, deburan

ombak tinggi dan besar yang menggempas ke bagian pantai ditambah pesisir pantai yang dipagari pohon kelapa mulai dari ukuran batang kelapa yang kecil hingga yang tinggi. Suatu perpaduan dan kolaborasi keindahan alam dibagian pantai.

Juga kepala desa menceritakan kalau seonggok batu karang yang ada di pintu muara sungai Gomgim terbalik saat kejadian gempa Nias. “Mungkin ini karena kuatnya hentakan gempa membuat batu itu terbalik di tempat semula,” kata kepala desa lagi meyakinkan.

Saya coba mengambil momen sebanyak mungkin dan seindah mungkin panorama yang ada. Biar Jimmi dan Gerson bersemangat untuk melanjutkan perjalanan pulang, mereka pun saya ajak untuk bergaya sesuka hati dan semaunya untuk saya abadikan. Aneka gaya yang mereka punya dan pengalaman yang mereka miliki membuat mereka tambah bersemangat saya saya foto. Krek, krek,krek…….

Karena waktu telah melewati pukul 18.00 Wib, kami pun pamit pulang kepada kepala desa. Perjalanan pulang kali ini lewat pantai, karena ingin menikmati sunset dan juga keindahan pantai senja hari. D itengah perjalanan pulang di pantai tersebut, Jimmi bertemu dengan teman lamanya di bangku SMP. Saling bercerita dan saling tanya tentang perkembangan pribadi sekilas membuat waktu perjalanan kami sedikit termakan. Tapi tak masalah, karena kisah bersama teman atau sahabat di masa lampau itu adalah warna-warni perjalanan hidup.

Gelap pun menjemput kami dalam perjalanan, tapi kami terus memacu langkah perjalanan. Berkali-kali melompati kayu yang melintang di pantai karena dibawa gelombang laut.

Sekali-kali juga kami bercerita satu dengan yang lainnya. mencoba bernyayi kendati suara kami itu tidak masuk dalam nada apapun. Untuk mengiringi derapan langkah kami, juga tak lupa di bibir kami masing-masing terselip rokok class mild yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untungnya lagi malam itu malam purnama, jadi tak begitu sulit untuk mengenali jalan yang kami lalui.

Ternyata, setelah kami sampai di Sakaladhat acara digereja telah dimulai.

Sebelum mandi kami coba untuk menghabiskan keringat sambil duduk di teras rumah menikmati suasana malam berlampukan rembulan.

Indah memang terlihat suasana perkampungan yang alami, terlebih bunyi jengkrik dan kodok

yang saling berpacu antara satu dengan yang lainnya. Angin malam pun berhembus dengan lembutnya.

Sehabis mandi dan makan malam bersama, saya mencoba mengikuti beberapa saat cerita antara satu dengan lainnya yang berkumpul malam itu dirumah baja’ gereja. Dan akhirnya saya tertidur pulas seperti mangsa yang terhidang untuk santapan nyamuk-nyamuk Shakaladat yang buas. Saat bangun pagi baru terlihat kaki dan tangan sudah banyak bintikbintik merah.

Bensin Air Sumur Satu lagi cerita lucu yang menarik untuk saya ceritakan bagi anda pembaca. Malam sebelum kami tidur, pastor Bartholomeus ke rumah Ma’Ani untuk meradio di Simalegi Tengah menanyakan apakah umat Katolik di sana jadi datang menjemput di Muara Simalegi atau tidak.

Mungkin karena sudah tengah malam radio di Simalegi Tengah tidak buka lagi, yang menyahut panggilan pastor hanya radio di Simalegi Muara tepatnya di rumah Budi salah seorang guru yang bertugas di Simalegi Tengah. “Maaf, jemputan dari Simalegi Tengah tidak ada karena bensin, solar, minyak tanah tidak ada. Yang ada hanya air sumur,” jawabnya diseberang radio. Pastor yang bercerita tentang itu sepulang meradio membuat kami tertawa.

Senin pagi, tim pastor Bartho kembali melanjutkan perjalanan ke Muara Simalegi. Karena tidak ada kegiatan yang bisa saya lakukan lagi selain mencari beberapa liputan, sorenya saya ke pantai untuk melihat dan memotret sunset yang dipadukan dengan orang yang menangkap ikan.

Juga memotret sunset yang dipadukan dengan batu tongga yang ada di depan pintu muara sungai Dusun Muara Simalegi.

Ini bukan cerita wisata yang menarik, tapi ini Simalegi bung! Tak ada cerita di sini yang bisa disamakan dengan cerita di tempat lain. Tak percaya? Coba sendiri? Jangan lupa menginap di Homestay Juanda di Betaet, dengan gulai ikan dan balado ikan masakan Anna, hmmmm nyumi!

Mentawai News Warga Dusun Bat Joja Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan memaksa memberhentikan Tula Saleleubaja sebagai kepala dusun. Warga menilai Tula tak layak lagi karena melanggar norma adat dan kesusilaan.

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Warga Dusun Bat Joja Berhentikan Paksa Kadusnya FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

alam rapat warga Minggu (5/ 6) di Kantor Desa yang dipimpin Idris Siregar, Kepala Desa Maileppet yang juga dihadiri oleh Markus Samanggilailai, anggota BPD, Martinus, Ketua Pemuda dan Olomanoutou, tokoh adat, warga yang berjumlah 33 orang menyampaikan kepala dusunnya telah menjalin hubungan yang dinilai tak wajar dengan Resma, seorang siswi SMA. Hubungan itu kata Besman Saleleubaja, salah seorang warga, tidak lazim.

Beberapa perbuatan tak layak yang diutarakan seperti mengantar siperempuan pulang ke rumah tengah malam yang intensitasnya terbilang sering. Tula juga membelikan beberapa barang seperti sepatu, hp dan yang lainnya.”Itu beberapa bukti yang secara norma adat sudah bertentangan,” ujarnya.

Sebelum kejadian ini pun, sudah banyak pelanggaran serupa yang dilakukan Tula. Namun ia tak menja-

14

DIPERMALUKAN

D

Siswa perokok dipermalukan di depan temantemannya agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut.

Merokok selagi jadi pelajar kok bangga?

barkan hal itu karena dirasa hadirin sudah cukup.

Dalam pembelaannya, Tula mengatakan pemberian seperti sepatu dan barang lainnya tidak ada maksud apaapa. “Saya berikan itu karena sudah saya anggap seperti anak sendiri,” kilahnya.

Ia juga mengatakan memang memanggil Resma malam-malam untuk menyelesaikan persolan itu karena mendengar desas-desus warga tentang hubungan

Warga Pariok Siap Bentuk Dusun MUNTEI-Warga Pariok yang dulunya termasuk dalam Dusun Muntei Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan telah siap membentuk dusun baru Mei lalu.

Saverianus Salakkopak, Ketua BPD Muntei Jumat (3/6) mengatakan pembentukan Dusun Pariok merupakan program pemekaran desa. Pembentukan itu telah disepakati oleh semua warga Pariok dan telah dilaporkan ke kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten.

Selain telah memutuskan membentuk dusun baru, warga Pariok juga telah selesai memilih kepala dusunnya pada Minggu (15/5). “Semua syarat pembentukan dusun telah terpenuhi sesuai ketentuan termasuk kadusnya telah dipilih,” ujarnya.

Saat ini warga Dusun Pariok berjumlah 64 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 200 orang. gsn

Siswa Perokok Dipermalukan di Hadapan Teman-temannya MUARA SIBERUT-14 Siswa SMP Yos Sudarso Muara Siberut Selatan diganjar oleh sekolah dengan mempermalukan mereka di hadapan semua teman-temannya Jumat (10/6).

Syrillus Gaza, Kepala SMP Yos Sudarso Sabtu (11/6) mengatakan mereka diganjar seperti itu agar malu dan tak mengulangi perbuatan.

“Sekolah ini tak memperbolehkan siswanya merokok, baik di lingkungan sekolah mau pun di luar,” katanya.

Selain diganjar seperti itu, siswa tersebut akan mendapat sanksi yakni pengurangan poin penilaian ketaatan di sekolah sebanyak 20 poin. gsn

mereka. Setelah mereka bicara berdua malam itu di tempat sepi, perempuan lalu diantar ke rumah saat itu ada pamannya di rumah. “Jadi saya tak sembunyi-sembunyi,” tangkisnya.

Meon Saleleubaja, warga lain menambahkan pada saat kasus itu terkuak dan disidang oleh aparat desa dan beberapa tokoh adat pada Jumat (27/ 5), Tula mengaku Resma yang di antarnya pulang larut malam tidak dibawa ke mana-mana, hanya makan malam di rumahnya bersama anak dan istrinya dengan alasan Resma sudah dianggap anak sendiri. Namun belakangan setelah dikonfirmasi kepada istrinya ternyata Resma tidak pernah diajak makan malam di rumah. “Lalu dibawa ke mana dia, wajarkah perbuatan

itu?” tandasnya.

Lanjutnya, dalam sidang itu Tula Saleleubaja telah dikenakan denda adat dengan membayar Rp200 ribu saat itu.

“Tapi bagi kami ia tak layak lagi memimpin kami, karena kejadian bukan kali ini saja, kalau diurai akan lebih panjang,” katanya.

Setelah mendengar beberapa keterangan dari warga, Idris Siregar meminta apa yang diinginkan warga untuk penyelesaian kasus itu. Dirinya sendiri dalam rapat itu menilai bahwa kesalahan kepala dusun tak terlalu fatal. “Kesalahan itu tak terlalu fatal mari kita selesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Setelah diminta pendapatnya, serentak warga berseru agar kepala dusun

mereka harus diberhentikan karena perbuatannya tak layak sebagai pimpinan. “Kami minta kepala dusun kami diberhentikan,” katanya.

Valentina, warga lain mengatakan bahwa ia tak mau menerima Tula menjadi pimpinan di dusunnya karena perbuatan amoral itu dilakukan dengan keponakannya. “Kami datang ke sini bukan untuk mendengar lagi penjelasan tapi meminta kepala dusun diberhentikan,” ujarnya.

Olomanoutou, tokoh adat Maileppet mengatakan dari beberapa keterangan ia menyimpulkan bahwa perbuatan Tula itu itu salah. “Perbuatan itu jelas-jelas melanggar norma adat dan susila di Mentawai,” tandasnya.

Kemudian Idris Siregar menawarkan opsi skorsing 3 bulan kepada Tula sebagai bentuk sanksi. “Karena tak terlalu fatal bagaimana saya skorsing saja dia selama 3 bulan sambil melakukan pembinaan,” tawarnya.

Namun tawaran itu tak diterima oleh warga yang tetap menuntut pemberhentian kepala dusun dan segera melakukan pemilihan kadus baru.

“Kalau kades pertahankan kadus ya dusun kalianlah itu, karena bagaimana pun kami tak akan mendengarkan dia lagi, yang kami minta ia segera diberhentikan,” tegas Besman.

Karena desakan semakin kuat maka Idris Siregar memutuskan bahwa Tula diberhentikan sebagai Kadus di Bat Joja.

Ia meminta waktu kepada warga untuk mempersiapkan pemilihan kadus baru.

“Kalau begitu keinginannya baiklah, tapi beri kami waktu untuk mempersiapkan pemilhan kadus baru,” tutupnya.***

Penjahit “Panen” Saat TA Baru MUARA SIBERUT - Tahun Ajaran (TA) Baru dalam kalender pendidikan merupakan masa panen bagi para penjahit pakaian di Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, karena saat itu order menjahit pakaian sekolah meningkat tajam.

Ferri, salah seorang tukang jahit di Muara Siberut mengatakan pada TA baru pesanan dari orang tua dan anak sekolah untuk menjahitkan pakaian seragam melonjak. Pada bulan-bulan biasa orderan membuat seragam sangat sepi, “Kadang sebulan hanya 20 pasang bahkan kadang kurangdari itu,” katanya.

Namun untuk TA orderan pakaian seragam naik mencapai ratusan pasang

itu baru seragam anak SMA belum termasuk seragam SMP. Kalau dihitunghitung kata Ferri, orderan khusus seragam saja bisa mencapai 300 pasang belum termasuk pakaian biasa yang diminta dijahitkan oleh masyarakat.

Untuk seragam SMA, Ferri mematok harga jahit sebesar Rp170 ribu per pasang, untuk SMP harganya Rp140 ribu per stelnya. Harga itu merupakan patokan standar yang diberikan Ferri kepada pelanggan, namun jika sudah kenal dan dekat harga masih bisa dinego.

Ia mengaku kewalahan menghadapi orderan sebanyak itu karena dalam sehari paling banyak ia hanya bisa menyelesaikan 10 pasang seragam

dibantu seorang anak buahnya. Takut pelanggan kecewa karena pesanan tak tepat waktu, ia meminta bantuan kepada rekan-rekannya sesama penjahit untuk menjahitkan beberapa seragam.

Walau kerepotan ia mengaku senang karena orderannya banyak sehingga omzetnya pun ikut meningkat. “Kalau sudah begini keuntungan bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan, namun ini tidak tetap karena hari biasa sepi,” ujarnya.

Ia mengatakan hari panen baginya biasanya selain TA baru, juga pada hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan tahun baru. gsn

15

Mentawai News

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Hasil pemilihan kepala Dusun Kulumen Desa Simatalu Kecamatan Siberut yang dilaksanakan pada hari Minggu (24/4) di Gereja Katolik dinilai masyarakat sarat manipulasi suara oleh pihak penyelenggara. Warga pun protes.

Pilkadus Kulumen Tuai Protes FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

TITIAN Jalan tiain menuju perkampungan baru di Kulumen

Daud Siribere

al ini dilihat dari jumlah pemilih terdaftar dan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala dusun Kulumen dengan jumlah hasil penghitungan suara kepada semua calon kepala dusun.

“Jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya hanya 64 orang, sementara jumlah suara keseluruhan bila ditotalkan mencapai 74 suara. Ini jelas ada permainan,” kata Fransiskus Roppet

H

Saubbaisagu (27), pada Puailiggoubat, Senin (16/5).

Hasil penghitungan suara pada saat

itu di antaranya, Maurus Repdemen Sangonian mendapat 34 suara, Bastianus Lae Saeppunbatu 3 suara,

Warga Masaba Keluhkan TK ST Theresia MASABA—Harapan masyarakat Dusun Masaba Desa Simatalu memasukkan anaknya ke TK St. Theresia filial Masaba agar bisa mengenal huruf, angka dan berdoa seperti anak lainya yang telah mengenal tulis-baca kendati masih di tingkat TK tak kesampaian.

Hal ini membuat mereka kecewa Hal ini terjadi sejak terjadinya pertukaran tenaga didik di TK St. Theresia Filial Masaba tersebut dari Parlindungan Siribere ke guru baru

yaitu Nuriati. Semenjak Parlindungan mengundurkan diri anak TK sama sekali tidak mengalami perubahan. “Mereka tetap tidak mengenal abjad dan angka, apalagi membaca dan berhitung,” kata Kornelius Parao salah seorang dari orangtua anak.

Sementara Pardamean salah seorang guru SDN 05 Simatalu filial Masaba yang prihatin akan hal ini mencoba mengajak masyarakat untuk mencari solusi. “Kita akan cari jalan keluar-

UN SD di Kecamatan Siberut Barat Bantu Orangtua Murid BETAET—Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SD di Kecamatan Siberut Barat di Betaet sangat membantu orangtua murid.

“Kita cukup merasa senang dan beruntung karena ujiannya dilaksanakan di Betaet sehingga orangtua tidak begitu mengeluarkan biaya besar untuk kita,” kata Reman salah seorang murid SDN 05 Simatalu.

Dalam pelaksanaan ujian Senin-Kamis (9-12/5) diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah pantai Barat, Simatalu dan Simalegi. Diantaranya SD 14 Simalegi, SDN 11 Simalegi, SDN 18 Simalegi, SDN 17 Simatalu, dan SDN 05 Simatalu. Dalam pelaksanaan ujian ini juga dipantau oleh tim manitoring dari kabupaten dan dari Polsek Sikabaluan.

Sementara Ignasius Sinou selaku pengawas sekolah wilayah III pantai barat mengharapkan agar pelaksanaan ujian SD ini dapat dilakukan secara berkesinambungan di Kecamatan Siberut Barat.

“Dengan melaksanakan ujian di masing-masing kecamatan akan dapat menghemat biaya. Untuk tahun ini saja tidak dipungut biaya sedikitpun pada anak,” katanya.

Untuk tahun ini murid yang mengikuti ujian sebanyak 68 anak.

Dapat dibayangkan bagaimana repot dan mahalnya kalau ujian dilaksanakan di Sikabaluan. “Dengan jumlah anak seperti ini tidak mungkin dengan menggunakan satu speedboat. Untuk cateran satu speedboat saja mencapai Rp5 juta. Ini yang menjadi pertimbangan kita,” kata Ignasius Sinou. dsr

nya secara bersama-sama agar anakanak kita dapat terdidik seperti yang kita harapkan,” katanya.

Selain persoalan anak-anak di TK St. Theresia tersebut belum mengenal tulis-baca juga jam belajar mereka tidak lagi sesuai aturan yang ditetapkan oleh suster Ali yang menjadi perintis sekolah tersebut, di mana jam belajar tersebut pukul 08.00-11.00 WIB. Tapi pada kenyataannya sekarang pukul 08.00-09.00 WIB sejak Januari-Mei. “Bahkan mereka dikatakan tidak belajar sama sekali,” keluh Kornelius mantan kepala kepala Dusun Masaba pada Puailiggoubat, Senin (16/5).

Selain itu juga murid yang dilaporkan oleh guru TK berdasarkan data yang dilaporkan pada suster Ali di Sikabaluan sebanyak 11 orang ternyata pada kenyataannya hanya 3 orang.

Nuriati yang dikonfirmasi Puailiggoubat terkait dengan hal ini mengaku karena kecewa orangtua tidak membayar SPP yang masing-masing anak Rp2 ribu per bulan. “Kita memang tidak bersemangat mengajar karena orangtua anak tidak mau membayar uang SPP anaknya. Padahal itu hanya Rp2 ribu per bulan,” kilahnya membela diri.

Sedangkan Kornelius salah seorang dari orangtua murid mengatakan alasan kenapa tidak membayar uang SPP anak karena merasa rugi. “Saya terus terang tidak mau bayar uang SPP karena saya merasa rugi sebab tidak sesuai dengan peraturan yang ada” tegasnya Namun persoalan ini diharapkan

Martinus Puli Saeppunbatu 37 suara.

Juga, masyarakat menilai bahwa hasil penghitungan suara ada indikasi KKN. “Katanya kalau Martinus naik maka Elias akan diangkat sebagai sekretaris dusun, Bastianus diangkat sebagai hansip dusun. Sementara dalam pelaksanaan pemilihan kepala dusun, Elias merupakan salah satu dari panitia

pelaksana pemilihan kepala dusun,” ujar Teu Jotjot, warga lainnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi pada Elias, dengan ia mengatakan bahwa hal itu tidak benar. “Apa yang disampaikan itu tidak benar karena Maurus tidak menang dalam pemilihan sehingga dia berkata seperti itu,” terang Elias membela diri saat dikonfiormasi Puailiggoubat, Senin (16/5) di rumahnya.

Sementara Maurus tetap tak menerima hasil pemilihan kepala dusun Kulumen bila jumlah suara tetap 74 suara. “Saya tetap menggugat hasil pemilihan bila jumlah total suara mencapai 74 suara karena pemilih hanya 64 orang,” katanya tegas.

Karena persoalan yang kian alot dan saling tuding satu dengan yang lainnya membuat masyarakat ikut terlibat.

Seperti halnya Teu Taimareddet orangtua Elias yang tidak menerima gugatan tersebut langsung mengambil panah dan hendak melakukan aksi brutal. Beruntung beberapa masyarakat yang hadir saat itu sigap dan tanggap dengan mengambil busur dan memtahkan anak panah Teu Taimareddet sehingga hal-ahal yang tidak tidak diinginkan dapat dicegah.***

Kakek Bejat dari Saikoat Perkosa Cucu Sendiri SAIKOAT—Karlos (53) (bukan nama sebenarnya) memperkosa cucunya sendiri sebut saja Melati (13), Kamis (5/5). Suatu perbuatan yang tidak terpuji yang membuat warga Saikoat Desa Simatalu berang.

Kejadian ini berawal dari Karlos yang merupakan kakek dari Melati menyuruh Goliat (nama samaran) adik dari Melati untuk mandi ke sungai. Sepergian Goliat mandi, kakek bejat ini mulai mengganggu dan menimang-nimang Melati bak seorang bayi. Lambat laun sang kakek melepaskan pakaian Melati dan melampiaskan nafsu bejatnya.

Kejadian ini masih sempat disaksikan Goliat karena mendengar teriakan dan tangis kakaknya, namun sayang ia tidak bisa berbuat banyak karena takut pada kakeknya.

Kejadian ini diceritakan korban yang tidak punya ayah ini kepada neneknya yang ada di Saikoat. Kabar inipun tersebar luas di satu kampung. Karena merasa malu Melati pun pergi ke tempat ibunya di Dusun Limu.

Kejadian ini membuat menantu pelaku tidak suka dan mengasingkannya di Lembeheu. “Bapak itu sudah kami asingkan, karena perbuatannya ini bukan yang pertama kali namun sudah yang ketiga kalinya,” kata Asmina menantu Karlos Kepala Dusun Saikoat, yang hendak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dilarang oleh keluarga pelaku dengan alasan pihak keluarga pelaku yang akan memberikan ganjaran atas perbuatannya. “Bila dipenjara tentu tidak kembali lagi. Cukup kami sendirilah yang menghukum walupun perbuatan kriminal ini tidak kami inginkan,” kata Asmina “Mungkin dengan kami asingkan dan cari hidup sendiri mungkin ia akan sadar,” tambahnya. dsr Pardamean tidak menjadi pemicu ditutupnya TK St. Theresia filial Masaba tersebut hanya karena persoalan proses belajar mengajar

tidak lancar. Ia berjanji akan menacri jalan keluar terkait dengan persoalan tersebut. dsr

Mentawai News Bantuan air bersih CWS (Church World Service) untuk 4 dusun di wilaya Desa Saumanganya ternyata Dusun Mabulaubuggei tak masuk daerah target, keterangan CWS penyebab tidak diberikan bantuan tersebut lantaran kepala dusunnya tidak serius memberikan informasi lokasi air bersih.

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Kelalaian Kepala Dusun, Warga Tak Dapat Air Bersih FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

300 ribu Batang Jagung Ditaman Warga Mabulaubunggei

Irman Jhon

omjones staf pendampingan CWS saat menyalurkan bahan material untuk air bersih di Dusun Pasapuat mengatakan rasa kecewanya pada Dusun Mabulaubuggei yang belum memperjelas lokasi pembangunan air bersih yang akan mereka bangun, sehingga dusun tersebut tidak menjadi titik perhatian mereka.

“Sudah berulang kali kami membujuk kepala dusunnya untuk memperjelas lokasi air bersih tapi kepala dusun menganggap santai aja. Kami mempunyai tahapan program seperti sosialisasi lalu tahap penentuan lokasi dan setelah lokasinya sudah jelas baru tahap pengadaan bahan material,” jelasnya, Selasa (7/6).

Ia bahkan kecewa karena saat rapat

16

T

AIR - Air bersih masih menjadi masalah di Pagai Utara sosialisai 29 April lalu, kepala dusunya tidak memberitahu kepada masyarakat, padahal menurutnya sosialisasi itu final untuk penentuan air bersih.

Pada tanggal 1 Mei warga dan masyarakat berkumpul untuk membincangkan hal pembangunan ini dalam perkumpulan mereka juga membuat berita acara yang diketuai Remus Tasir, toko masyarakat, Jorni Sakerebau toko

agama dan kepala dusun Kermasken Siritoitet untuk memberitahukan penyebab tidak jadinya ikut sosialisasi CWS tersebut karena sebagian masyarakat mengikuti acara CDRM /CBS/HKBP, Kemudian masyarakat lain mengikuti acara Dinas Pertanian Mentawai di Dusun Pasapuat. Warga juga di hari yang sama menghadiri acara perpisahan sekolah.***

MABULAUBUGGEI-Warga Mabulaubuggei, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara menanam jagung seluas 8 hektar dengan buah dua tongkol dan masa panen 3 bulan.

Laidin Purba, warga Mabulaubuggei ini sudah menaman 10.530 batang sekarang sudah berumur 2,5 bulan. Ia mengatakan dirinya akan lebih menyeriusi perkebunen ini sebab ada bayangan merubah hidupnya apabila berkesinambungan.

“Jagung saat ini sudah sama tinggi dengan saya. Saya ingin membangkit semangat apalagi koordinator pertanian wilayah Kecamatan Pagai Utara sudah menyatakan pihaknya siap menampung di lokasi dengan bayangan harga Rp4 ribu sampai Rp6 ribu perkilonya yang suda siap pipil,” katanya, Selasa (7/6).

Ia berencana ke depan akan memperluas lokasi jagung, apabila pemerintah serius mendorong mereka soal kebun jagung tersebut.

“Harapan kami pemerintah lebih mendorong soal jagung ini biar kami semakin semangat,” ujarnya. Warga yang bertanam jagung ada 30 kepala keluarga, masing-masing keluarga menanam 10 ribu batang. imj FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

YEU Sosiliasi Penyakit Menular Reproduksi MABULAUBUGGEI - YEU (Yakkum Emergency Unit) mengadakan sosialisasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi di Gedung GKPM Mabulaubuggei, Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Senin (23/5). Sosialisasi ini diikuti 50 peserta dari utusan 5 dusun.

Dr. Alphinus R Kambodji sebagai nara sumber mengatakan, jumlah penderita penyakit IMS dan HIV/AIDS

di Indonesia tinggi. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman bagi warga Mentawai untuk mengenalinya dan cara yang tepat mencegah terjadinya penyakit itu tersebut.

Selain itu, YEU juga memberikan pemahaman tentang perawatan kehamilan, selama proses kehamilan terjadi harus diperiksa 4 kali sebelum melahirkan, antaranya harus diperiksa ketika

LADANG - Ladang jagung di Mabulaubuggei kehamilannya telah berumur.

“Tujuan untuk pelatian ini untuk menambah pengetahuan remaja dan orang tua mengenai kesehatan seksual yang membahayakan kehidupan manusia seperti penyakit IMS (Infeksi Menular Seksualitas) dan HIVAIDS,” katanya. imj FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

SOSIALISASI Sosialisasi kesehatan organ-organ reproduksi di GKPM Mabulaubuggei

Tim Pemantau Hutan Mentawai Dibentuk SIKABALUAN—Sebagai perpanjangan tangan untuk menjaga dan memantau keberadaan hutan yang ada di Mentawai ditingkat desa, pihak Dinas Kehutanan Mentawai membentuk tim pemantau hutan.

Seperti halnya di Desa Mongan Poula yang dibentuk pada Selasa (10/ 5) yang menghasilkan Cornelius Mairang selaku ketua tim.

“Tim ini dientuk sebagai polhut yang akan melindungi hutan. Tugas kita ini nantiny akan dikuatkan dengan SK dari bupati Mentawai,” kata Cornelius Mairang pada Puailiggoubat, Kamis (12/5) lalu.

Dalam menjalankan tugas, tim pemantau hutan ini akan menegakkan peraturan bupati Mentawai No.9 tahun 2009 tentang Izin pemnfaatan kayu rakyat (IPKR) yang berasal dari lahan masyarakat diluar kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Kita mengacu pada aturan yang telah disosialisasikan pada masyarakat melalui kepala desa dan aparat desa lainnya dalam pertemuan di kantor camat,” kata Mairang menjelaskan.

Selain menegakkan atauran yang telah disosialisasikan tersebut, tim pemantau hutan ini juga akan melakukan sosialisasi dan penertiban bagi masyarakat yang membuka perladangan dengan membakar hutan. “Ini akan kita tegaskan pada masyarakat karena dengan membakar hutan nantinya akan merambat ketempat lainnya sehingga kebakaran hutan akan terjadi,” katanya.

Dikatakan Mairang, pematau hutan ini akan dibentuk di masingmasing desa yang ada di kabupaten Mentawai guna menjaga keberadaan hutan Mentawai. “Kata dari Dinas Kehutanan itu, tim pemantau hutan ini akan dibentuk di masiing-masing desa dan Desa Mongan Poula sudah kita bentuk,” katanya. bs

17

Mentawai News

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Seleksi OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) yang akan melaksanakan program P2D di Kecamatan Siberut Selatan telah selesai dilakukan Mei lalu.

Hasilnya sebanyak 57 OMS yang dianggap memenuhi kriteria diumumkan. Namun banyaknya kepentingan membuat hasil berubahubah layaknya cuaca di bulan Juni ini.

Hasil Seleksi OMS di Siberut Selatan Berubah FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

OMS Gerson Merari Saleleubaja

K

OMS sedang mengerjakan P2D di Maileppet

ata Triawan, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ditanya Puailiggoubat di

ruang kerjanya Selasa (7/6), kriteria OMS yang boleh melaksanakan pekerjaan P2D yakni bukan PNS, bukan perangkat desa atau BPD dan bukan pelaksana pekerjaan pada tahun lalu.

“Itulah yang bisa lolos seleksi,” katanya.

Ia mengatakan memang aturan baku terhadap larangan itu tak ada namun untuk mempermudah pengawasan pekerjaan ditegaskan aparat tak boleh ikut.

Tambahnya, dari semua kriteria itu maka diloloskanlah 57 OMS yang menurut tim seleksi yang terdiri PPTK, Pokja dan camat. Namun sayang hasil yang ditetapkan bersama-sama itu berubah seiring berjalannya waktu.

“Hasil yang kami seleksi dan tetapkan

bersama-sama yang akan diumumkan ke masyarakat hilang begitu saja, banyak yang berubah tiba-tiba,” ujarnya.

Ketika ditanya bagaimana bisa terjadi? Ia menjawab, “Saya tak bisa ngomong hal itu, karena punya keterbatasan,” tandasnya.

Selain yang dikemukakan Triawan, ada beberapa juga yang ganjil dalam penetapan OMS. Modusnya dengan memakai nama orang lain, sedangkan orang bersangkutan tak tahu menahu mengenai hal itu dan OMS bisa lolos seleksi.

Salah satunya Fiktor Saurei, ia mengaku dirinya tak mengurusi masalah

Kegiatan P2D Tekankan Swadaya MAILEPPET - Pemerintah menekankan kepada masyarakat kegiatan P2D tahun ini harus banyak swadaya, karena selama ini kegiatan ini dinilai sebagai proyek cari untung saja.

Triawan, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) P2D Siberut Selatan dalam pengarahan kepada 57 OMS di Kecamatan Siberut Selatan Rabu (8/6) mengatakan selama ini pelaksanaan P2D lebih banyak bersifat cari untung besar karena kualitas jalan hampir tidak ada. “OMS tak ubahnya kontaktor mini yang cari untung saja,” katanya.

Ia menekankan kebiasaan buruk itu diubah untuk program 2011 ini, untuk itu peran serta masyarakat bergotong royong sangat dituntut dalam pekerjaan, mulai dari pembukaan jalan, pembersihan sampai selesai. “Bersama-sama dikerjakan, begitu juga menikmati hasilnya, jangan hanya segelintir saja,” ujarnya.

Lanjutnya, swadaya yang dituntut pemerintah itu tidak hanya dari segi pekerjaan, Bappeda dalam rakor Mei lalu meminta harga material juga diswadayakan. Sehingga tahun ini panjang jalan ditambah tanpa menghitung mahalnya harga dan medan kerja yang dilalui. Bahkan selain panjang jalan yang ditentukan dalam kontrak, OMS harus membuat tambahan jalan sebanyak 10 meter dengan modal swadaya.

Elifati Zebua, PPTK rutin menambahkan dalam pekerjaan tak boleh protes kalau tim peninjau mengatakan jalan yang dikerjakan tidak sesuai maka segera diperbaiki. “Bekerjalah sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya. gsn.

P2D ini, namun dirinya baru tahu saat sipembuat proposal yang nota bene kepala dusunnya menyodorkan surat

permohonan yang akan diberikan ke camat. ”Saya baru tahu ketika surat permohonan itu sudah jadi, saya tak bisa

tolak lagi,” katanya.

Terakhir ia baru bingung setelah OMS yang diajukan itu lolos seleksi, karena dalam perjanjian itu Fiktor diwajibkan bayar Rp3 juta ke aktor untuk usaha meloloskan OMS itu.

“Saya jadi bingung harus berikan apa kalau setelah pekerjaan tak ada sisa dana atau harus pakai uang apa untuk menutupi kekurangan dana yang dibayarkan kepada kadus,” ujarnya.

Selain itu Puailiggoubat juga menemukan ada seorang kepala dusun yang ikut terlibat dalam OMS saat penandatangan nota kesepahaman pekerjaan P2D Rabu (8/7). Untuk mengelabui tim seleksi pekerjaan, kadus itu pakai nama orang lain, bukan atas namanya sendiri.

Saat ditanya hal itu kepada Triawan, ia menjawab belum mengetahui hal itu.

“Sampai saat ini belum ada temuan seperti itu,” katanya.***

Lubaga-Bai’ akan Dibuka dengan PNPM-MP SIKABALUAN - Pembangunan di Kecamatan Siberut Utara terutama untuk membuka akses antar dusun atau antar desa dan dari dusun dan desa ke kecamatan terus dipacu. Pemacuan ini ada yang melalui program P2D (Pembangunan Prasarana Desa) Mandiri ada juga yang melalui program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan).

Untuk tahun 2011 ini akses dari Dusun Lubaga-Bai’ Desa Bojakan

Kecamatan Siberut Utara akan dibuka dengan pembangunan badan jalan rabat beton melalui program PNPM-MP. Jalan ini sepenjang 500 meter, dengan anggaran program fisik Rp332.500.000, ditambah biaya operasional TPK (Tim pelaksana kegiatan) sebesar 3 persen Rp10.500.000, biaya operasional UPK (Unit pengelolah kegiatan) sebesar 2 persen Rp7 juta.

“Kita berharap dengan adanya akses ini masyarakat ada di Lubaga dan Bai’

bisa terbantu sehingga waktu tempuh bisa diperpendek. Sementara Bojakan dan Sotboyak aksesnya sudah ada dengan program P2D Mandiri,” kata Junaidi Sakerebau ketua UPK PNPMMP Siberut Utara pada Puailiggoubat, Rabu (8/6).

Berdasarkan data PNPM-MP kecamatan Siberut Utara, anggaran pembangunan jalan dari Lubaga-Bai’ sepanjang 500 meter anggarannya dari dana PNPM-MP APBD Mentawai. bs

CWS Bantun Bahan Bangunan Sarana Air Bersih untuk 4 Dusun PASAPUAT - CWS (Church World Service) menyalurkan bahan pembangunan air bersih untuk 4 dusun di wilayah Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara pada Selasa (7/6) antara dusun yang men-dapat yakni Dusun Pasapuat, Beubukku, Pinairuk, dan Dusun Mapinang.

Bahan yang diturunkan ratusan sak semem, beberapa kodi seng, beberapa batang pipa paralon, dan buah bak penampungan air yang isi 1000 dan 500 liter, kloset sesuai dengan jumlah KK dusunnya dan bak mandi juga berjumlah sesuai dengan jumlah KK masing-masing dusunnya, Tomjones Staf pendampingan CWS ketika di temui Puailiggoubat mangatakan setelah melakukan final sosialisasi tentang pembangunan air bersih tertanggal (2/6) di empat dusun ini. “Sekarang tahap pengadaan bahan bangunan lagi,” jelasnya, Selasa (7/6).

Bantuan masuk dengan kapal KM Masabuk Jaya, CWS langsung mendistribusikan bahan bangunan tersebut diangkut dari Dusun Pasa-

puat, langsung ke Dusun Beubukku, setelah itu dibawa ke Dusun Pinairuk dan yang terakhir ke Dusun Mapinang. imj FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

AIR BERSIH - Suasana pendistribusian air bersih di Kilomter37, Pagai Selatan

Podium

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

8

Kewenangan Desa: Antara Mimpi dan Kenyataan

Suara Puailiggoubat Sengketa Pilkades

T

ahun ini kembali Pilkades (pemilihan kepala desa) menjadi berita, kali ini Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara punya cerita.

Kemenangan telak Barnabas diprotes oleh kandidat lawannya, Camat Siberut Utara dan Sekretaris Daerah Mentawai terkesan pro pemrotes meski P2KD menunjukkan bukti bahwa tak ada pelanggaran ataupun kecurangan sama sekali.

Protes ini terkesan janggal, karena sejak tahap persiapan sampai penghitungan suara tak ada masalah muncul, semua item yang kini dijadikan substansi protes sama sekali tak dipermasalahkan sebelum kandidat tertentu memenangkan pemilihan, setelah peraih suara terbanyak didapat, protes pun marak Anehnya protes tak ditujukan kepada P2KD yang berwenang penuh atas Pilkades tersebutTapi langsung ke camat dan sekda yang langsung menyetujui tuntutan pemrotes untuk menyelnggarakan pemilihan ulang, P2KD sama sekali tak diajak bicara.

P2KD yang dipilih dan diangkat oleh BPD Malancan tersebut dilecehkan justru di akhir pekerjaannya.

Yang lebih tak masuk akal ada surat minta pemilihan ulang dan pengusulan pembubaran P2KD ke Komisi A DPRD Mentawai, justru dari kantong suara terbanyak Kades terpilih, yang kontan menyulut aksi investigasi, dan segera saja terbukti bahwa surat penolakan tersebut penuh dengan relayasa, nama masyarakat dicatut, tanadatangan mereka dipalsukan, bahkan sidik jari mereka disalahgunakan.

Pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa? Apa kepentingan yang dimainkan di balik posisi seorang kepala desa di Malancan? Siapa saja yang bermain?

Banyak yang bisa dikemukakan, namun yang kini beredar luas di masyarakat adalah bahwa pemerintah berkepentingan meletakkan ‘orang-orang mereka’ di posisi kepala desa untuk memuluskan beberapa program yang kini sedang dirancang, antara lain kepentingan untuk melancarkan program perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut.

Gerakan untuk merealisasikan perkebunan kelapa sawit di Mentawai benar-benar sangat kuat dan terencana baik, tokoh-tokoh masyarakat, sibakkat laggai, aparat dusun, aparat desa, kalangan agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, cendekia, wanita dan sebagainya telah dipupuk sedemikian rupa dengan janji dan iming-iming yang sepertinya masuk akal.

Apakah benar siapa yang akan menjadi Kepala Desa Malancan merupakan bagian dari gerakan ini? Wallahuallam, hanya Tuhan dan waktu yang tahu.***

18

P

P No. 72 /2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa. Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam PP tentang desa itu, yang pada pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, pasal 202 ayat (1) UU No. 32/2004 memberikan pengertian pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Seperti dilansir dari sinar harapan beberapa waktu lalu menurut Persada Girsang Dirjen Pemdes Depdagri mengungkapkan banyak hal dalam tuntutan kepala desa yang sebenarnya masuk akal dan memang harus dipenuhi. Ada juga tuntutan yang sebenarnya bertolak belakang dan tidak bisa dipenuhi. Sebut saja keinginan untuk terlibat dalam kegiatan politik partai dan keinginan memperpanjang masa jabatan. Jika keinginan terlibat dalam politik diizinkan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan kepentingan dan bisa merugikan rakyat. Girsang menyatakan otonomi yang sesungguhnya bukan di kabupaten melainkan di desa. Tapi yang terjadi sekarang karena otonom itu berpusat di kabupaten, maka untuk izin mendirikan pasar di desa saja harus ada izin dari kabupaten.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah itu sendiri merupakan pemberian kewenangan Kepada Daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri, tapi tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi Pemerintah Desa; dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik

Oleh: Budi Usman Pegiat dan Direktur dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam bentuk Perdes), merencanakan pemba-ngunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam mencip-takan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masya-rakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demi-kian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.

Salah satu ukuran keberhasilan

baru dalam konteks politik, yakni kebebasan menentukan sikap dan pendapat serta meniru demokrasi ala barat, dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Beberapa kendala lain yang pantas menjadi bahan pemikiran dan perlu dicari jalan keluarnya, antara lain: Pertama, merubah mentalitas aparatur, baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten yang terbiasa bersikap sentralistis menuju mentalitas pemberdayaan daerah. Sehingga untuk melaksanakan suatu kebijakan terkadang masih harus menunggu Juklak, Juknis dan segala tuntunan dari atas (Tuntas).

Kedua, usulan-usulan tentang prioritas program pembangunan di desa yang disampaikan kepada

pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa.

Dimana pada era tersebut, proses politik berjalan seperti lebih cepat daripada kemampuan untuk mengelola manajemen pemerintahan desa yang otonom.

Masyarakat atau kelompok masyarakat diper kenalkan dengan hal

Pemerintah Kabupaten setelah melalui Musbang di tingkat desa dan kecamatan sering terkesan hanya formalitas dan kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten. Hal itu dapat dilihat dari usulan tentang prioritas program pembangunan di desa dan kecamatan yang “itu-itu saja� dari tahun ke tahun. Ironisnya, usulan-usulan itu sering terbentur pada ketidakmampuan daerah dalam hal pendanaan, atau bahkan terperangkap dalam jaring KKN model baru yang menyebabkannya terlantar dan hanya menjadi arsip dalam laci. Bukan rahasia lagi bahwa bagi Desa atau Kecamatan yang mempunyai orang yang memiliki akses di pemerintahan, baik di Legislatif maupun Eksekutif, sangat memudahkan Desa atau Kecamatan tersebut memperoleh prioritas proyek-proyek pembangunan.

Ketiga, jika Otonomi Desa benarbenar dapat diwujudkan, barangkali cukup menguntungkan bagi desa-desa yang memiliki aset dan sumber daya alam yang memadai, namun justru mempersulit untuk desa-desa yang kurang strategis dalam masalah sumber daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup.

Keempat, sikap ambigu Pemerintah Kabupaten dalam penanganan aset Kabupaten yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk menjadi mata air bagi PAD yang harus selalu mengalir deras. Di sisi lain, Desa yang memiliki aset dan banyak menerima imbas dari keberadaan aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat jauh dari pantas, apalagi cukup. Contoh yang mudah mengenai hal ini adalah keberadaan pasar milik Pemerintah Kabupaten yang ada di desa. Ada satu wacana, bahwa untuk terwujudnya keadilan atau keseimbangan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten, desa-desa mesti tergabung dalam asosiasi atau paguyuban agar memiliki kekuatan untuk berembug dan tawarmenawar dalam hal pemanfaatan DAU Kabupaten.

PP No. 72 /2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa.

Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa.

Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam PP tentang desa itu, yang pada pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Padahal, pasal 202 ayat (1) UU No. 32/2004 memberikan pengertian pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Reduksi sistematis terhadap kedudukan dan peranan BPD terlihat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal, yaitu: (1).

Tidak ditegaskannya kedudukan BPD sebagai parlemen/legislatif desa; (2).

Mekanisme pengi-sian

Ke halaman 19

19

Podium

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Pilkades=Pilkada=Inkonsistensi P

emilihan dan perebutan kekuasaan secara langsung merupakan fenomena terbaru dalam politik kontemporer-pragmatis di Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya menyinggung teori konflik secara sederhana, akan tetapi memasuki wilayah konflik perangkat politik yang paling mendasar dalam sistem kepemerintahan. Dalam sistem politik pemerintahan Indonesia yang berpedoman pada nilai nilai kewilayahan dan substansi lokal, nilai kepentingan menjadi faktor penentu perkembangan dan keputusan politik yang bermuara pada kekuasaan.

Nilai kepentingan selalu berkorelasi positif dengan seberapa besar target penguasaan terhadap wilayah itu sendiri dan berbanding lurus dengan kepentingan perangkat politik khususnya yang bersinggungan dengan aset-aset milik negara. Perkembangan pemilihan dan perebutan kekuasaan secara langsung menciptakan varian-varian baru pada tingkat implementasinya. Contoh semu adalah pelaksanaan pilkada disetiap tingkat kewilayahan yang telah menciptakan berbagai bentuk, sikap, keputusan maupun alur politik sesuai kepentingan dan kekuasaan yang diperebutkan.

Berbicara pilkada tidak lepas dari urusan kepentingan pemerintahan, baik nasional maupun lokal. Pilkada menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi, juga menjadi nilai ukur dari konsistensi kebijakan pemerintahan dalam menerapkan kehidupan politik di Indonesia. Kebijakan pemerintahan yang konsisten akan mempercepat proses pendewasaan politik di masyarakat dan memperkuat perangkatperangkat politik dalam sistem politik yang masih rapuh dan belum memiliki bentuk. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang inkonsisten menjadi pemicu hancurnya perangkat politik yang dibangun dan menjadi aktor utama proses eleminasi partisipasi politik

lokal.

Kebijakan pemerintah selalu memasuki ruang kepentingan pu-blik lokal. Akan selalu bernilai positif jika kebijakan tersebut dikelola secara teratur yang memungkinkan terjadinya kesesuaian dengan perkembangan politik diberbagai level politik. Konteks ini merupakan artian dari teori politik yang menyatakan bahwa keteraturan dan kemapanan demokrasi ditingkat nasional yang diwakili oleh kebijakan pemerintah akan ditentukan oleh proses konsolidasi demokrasi ditingkat lokal (kebijakan pemerintah lokal) sehingga prosesi pemilihan dan perebutan kekuasaan secara langsung memerlukan ritme politik yang selaras.

Tidak jauh berbeda dengan ungkapan Tip O’Neil tentang “all Politics is local” yang menyatakan bahwa demokrasi tingkat nasional akan tumbuh dan terkonsolidasi menjadi perangkat dan instrumen politik yang kuat dan mapan jika ditunjang oleh politik tingkat lokal yang mengakar membentuk demokrasi yang utuh atau dengan kata lain, demokrasi tingkat nasional bergerak akan ke kutub positif apabila terbentuk tatanan dan perangkat politik lokal yang mengalir membentuk konfigurasi dan sikap politik yang santun antar lokal dan nasional.

Teori politik dan ungkapan Tip O’Neil bersesuaian dengan aksi demonstrasi ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) tanggal 8 Februari 2006 yang melahirkan polemik baru di pemerintahan. Aksi ini merupakan gambaran kecil dari perkembangan politik lokal yang selama ini berupa politik potensial kultural bergerak membentuk politik kinetik modern yang bermuara kepada diversifikasi kepentingan politik ditingkat lokal demi perebutan kekuasaan Substansi terpenting dari aksi demonstrasi berkaitan dengan kebijakan

The Indonesia Institute pemerintah yang selama ini diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan dan perebutan kekuasaan secara langsung yang dinilai tidak konsisten. Substansi aksi tersebut adalah tuntutan merevisi Peraturan Pemerintah No 72/2005 tentang Desa dan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 16 poin (a) PP No 72/ 2005 yang melarang kepala desa menjadi pengurus parpol dan pasal 16 poin (d) yang melarang kepala desa terlibat dalam kampanye pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Aksi ini

merupakan bentuk protes terlembaga akibat ketidakkonsistensian kebijakan pemerintah terhadap kepentingan lokal sehingga memperjelaskan ketidaksiapan pemerintah dalam menyelaraskan dengan kepentingan politik lokal.

Ketidakkonsistenan pemerintah terlihat dari beberapa hal, pertama penerapan hukum atau kebijakan

pemerintah yang ambivalensi dan bermuka dua. Dalam implementasi PP No 72/2005 aparat pemerintah dilarang berpolitik dan ikut berkompetisi dalam perebutan kekuasaan, akan tetapi pada UndangUndang No 32/2005 aparat pemerintah diharuskan berpolitik dengan menggunakan kendaraan parpol dalam memperoleh kekuasaan. Ketidakkonsitenan ini tidak hanya merugikan kelembagaan peme-rintah oleh kepentingan politik, bahkan lebih dari itu, pemerintah melanggar hukum dan menjadi terpidana disistem hukum yang dibuat sendiri.

Kedua, ketidakkonsistenan pendistribusian anggaran negara dalam mengembangkan politik di masyarakat.

Pemerintah berupaya keras untuk membiaya pemilu, pilpres dan pemilihan kepala daerah melalui serangkaian kebijakan yang terkadang lintas sektoral, berbeda jauh dengan pemilihan kepala desa yang harus membiayai dirinya sendiri tanpa dukungan kebijakan pemerintah nasional maupun lokal padahal dari sisi kepentingan dan keadilan politik, pemerintah berkewajiban memfasilitasi pilkades sebagai tugas mengembangkan politik lokal. Jika ini tidak terjadi, pemerintah telah menjadi pihak yang mematikan perkembangan politik lokal, sekaligus menjadi faktor penghambat dalam penerapan demokrasi di tingkat nasional.

Ketidakkonsistenan ketiga adalah pemisahan aparat dari politik. Pemisahan aparat pemerintah bisa dilakukan jika pemerintah dengan tegas melakukan pembenahan dan penyeragaman aturan agar segala bentuk pemilihan untuk perebutan kekuasaan meminimalkan campur tangan politik baik kultural dan modern. Akan tetapi jika kita analisis lebih mendalam tentang tindak tanduk pemerintah dan aparat pemerintah dalam berpolitik, tidak ada perbedaan nyata disetiap level baik nasional, lokal hingga tingkat masyarakat hampir

sambungan halaman 18

Kewenangan Desa.... keanggotaan BPD yang semula dalam UU No. 22/1999 “dipilih” berdasarkan mekanisme demokratis, kini dalam UU No. 32/2004 ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah.

Ditinjau dari sudut aliran pertanggungjawaban (legal accountability) penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa versi UU No. 32/ 2004 maupun PP No. 72/2005, terlihat sangat kentara adanya tarikan ke atas.

Pasal 15 ayat (2) PP No. 72/2005

menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penye-lenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota.

Tanggung jawab Kepala Desa kepada BPD hanya dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, dan kepada masyarakat hanya menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rumusan aturan dalam pasal 15 ayat (2) PP desa itu tentu saja terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b PP

semua berpolitik dengan atau tanpa akses dan fasilitas pemerintahan atas dasar loyalitas dan kepentingan umum, termasuk penggunaan kepala desa sebagai ujung tombak perebutan suara untuk kekuasaan. Jika ini tetap dilaksanakan akan semakin menceburkan pemerintah ke dunia politik dan semakin jauh keinginan memisahkan pemerintah dari politik sehingga keberadaan pemerintah ke depan akan selalu ditentukan oleh politik itu sendiri.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kembali menjadi pihak konsisten dalam menerapkan kebijakannya, antara lain membuat aturan terpisah tentang pelaksanaan pilkades dengan tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. Aturan tersebut tidak hanya berisi pelaksanaan teknis tetapi merupakan aturan yang bermuara pada pelaksanaan desentralisasi politik yang menghargai potensi dan perkembangan politik lokal sehingga tidak dipandang sempit sebagai jalan tengah bagi pemenuhan aspirasi lokal dan penghentian konflik sementara.

Langkah lain yang bisa dilaksanakan pemerintah adalah lega-lisasi keinginan para aparatur pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik dengan batasan-batasan tertulis dan mengikat sehingga kepen-tingan secara individu sebagai warga negara yang memiliki hak politik bisa diselaraskan dengan kewajiban aparat pemerintah dalam melayani warga negara.

Berdasarkan kondisi diatas, kadar konsistensi kebijakan pemerintah selalu ditentukan oleh kepentingan pemerintah, penggunaan aset-akses, dan protes aktif aparat dalam berpolitik guna mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.

Dengan kata lain, pemerintah akan semakin tidak konsisten ketika kepentingan mempertahankan kekuasaan lebih besar dibanding mempertahankan penghargaan terhadap perkembangan politik lokal dan kondisi politik yang kondusif.***

desa, yang mengatur bahwa BPD memiliki salah satu wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Meskipun pada pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan untuk mengusulkan peng-angkatan dan pemberhentian kepala desa kepada Bupati/walikota, namun me-ngacu pada rumusan pasal 15 ayat (2) PP Desa di atas, sangat jelas terlihat ambiguitas pengaturan kewenangan pengawasan BPD.

Selain itu, menyangkut sistem perencanaan di desa terlihat pula belum adanya kehendak negara untuk membangun pola local self planning di desa.

Pasal 63 PP Desa masih mengikuti jejak UU No. 32/2004, yang menempatkan perencanaan desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Semen-tara itu, pasal 150 UU No. 32/2004 telah menegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan

pembangunan nasional. Apabila ditarik garis lurus untuk menghubungkan substansi pengaturan mengenai perencanaan di desa, daerah dan pusat, terlihat sangat jelas yang dibangun adalah model perencanaan terpusat (centralized planning). Sentralisasi perencanaan semacam itu sebenarnya justru mengingkari hakekat otonomi daerah, yang seharusnya terus mengalir menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.

Wallaualam Bisawab…***

Mentawai News Kantor Camat Pagai Utara jarang buka sesuai hari kerja, akibatnya pelayanan publik terganggu, banyak urusan warga terbengkalai karena camat atau petugas tidak di tempat, warga mengeluh.

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Kantor Camat Pagai Utara Tak Maksimal, Warga Mengeluh FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon

B

anyak warga Kecamatan Pagai Utara mengeluh tentang pelayanan pemerintah Kecamatan

Pagai Utara, selain kantor cepat ditutup, pegawainya juga mangkir saat jam kerja.

Masyarakat yang mengurus surat-surat di kantor camat tersebut harus pulang dengan kecewa.

Basarduei Syam, warga Dusun Mabulaubuggei yang mendatangi kantor kecamatan guna untuk mendaftarkan kepengurusan PAC (Pengurus Anak Cabang) partai HANURA Rabu (18/5) terkendala, pasalnya pukul 14.00 WIB kantor camat tutup.

Mengingat Camat Elter Saleleubaja juga tidak lagi ditempat sejak beberapa pekan lalu, Basar melanjutkan perjalanannya ke Sikakap untuk melengkapi kepengurusan PAC yang nanti akan di daftarkan ke kantor kecamatan, di samping itu ia juga menunggu pulangnya camat sesuai jadwal kapal antar pulau Jumat (20/5).

Jumat pagi Basar berangkat dari Sikakap menuju kantor camat di Saumanganya. Pasang naik membuatnya

20

KANTOR TUTUP Kantor Camat Pagai Utara yang cuma buka 4 jam sehari

terkendala, sekitar pukul 12.30 baru tiba di lokasi, tapi kantor camat tutup. Ia menunggu, pikirnya pegawai kantor camat istirahat makan siang.

Pada pukul 14,10 Basarduei kembali ke kantor camat, tapi kini pintu kantor itu digembok. Dengan kecewa ia terpaksa menginap di Saumanganya.

“Sungguh susah berpengurusan di kantor kecamatan pagai utara ini, sudah camatnya dan sebagian PNS tidak berada di lingkungan kecamatan, kantornya juga tertutup pada jam kerja, tidak menjadi kemudahan bagi warga masyarakat

Camat Pagai Utara Keberatan Berita Pualiggoubat SIKAKAP - Camat Pagai Utara Elter Saleleubajak keberatan dengan berita Puailiggoubat Edisi 210, Februari 2011, yang berjudul “Camat Pagai Utara Jarang Masuk Kantor”.

Menurut Elter berita itu tidak berimbang dan menggunakan narasumber yang memang tidak suka dengan pemerintah.

Faktanya berita itu sudah dikonfirmasi ke Elter, dan waktu itu dia mengakui bahwa memang jarang masuk kantor karena sedang menyelesaikan studi S2 di Padang. Dan kini 4 bulan kemudian situasi itu tidak berubah, camat tetap tidak masuk kantor, stafnya melayani masyarakat hanya 4 jam sehari.

Sebenar Rabu (9/3) Elter sempat menelpon Puailiggoubat.

Mengaku sedang di Dharmasraya, Elter menyampaikan keberatannya tentang berita tersebut. Dia juga menyebut Efrimen, sumber berita itu, tidak suka pemerintah, dan menyarankan agar warga menulis surat ke Pemkab minta dia dipindahkan. “Efrimen tidak suka dengan pemerintah, buat surat menuju Pemkab bahwa saya segera dipindahkan dan angkatlah warga Saumanganya jadi Camat Pagai Utara, Juni ini pendidikan S2 saya akan selesai, ada program prioritasnya dalam tahun ini,” katanya.

Setelah itu Elter juga mengirimkan 3 SMS yang masingmasingnya berbunyi. “Dek saya mintak hati-hati kita tau Puailiggoubat itu corong Korta calon bupati, nanti menjadi bumerang, masyarakat pantau sesuai atau tidak dan sumbernya jangan hanya satu, Kebetulan Efrimen tidak senang dengan pemerintah.”

SMS yang kedua, “Niat saya mau membangun Mentawai.”

SMS yang ketiga, “Supaya Anda ketahui, bahwa tahun lalu hanya melanjutkan program camat sebelumnya, dan tahun ini ada program saya yang prioritas, Maaf bukan untuk pribadi Efrimen,tapi untuk masyarakat Pagai Utara.” imj

mekarnya Kecamatan Pagai Utara ini malah tambah susah, “ jelasnya pada Puailiggoubat di Saumanganya Jumat (20/5).

Untunglah urusan bisa diselesaikan di luar kantor camat, Minggu (22/5) Basarduei yang dijumpai di Mabulaubuggei mengatakan urusannya sudah selesai.

Namun tak semua warga memiliki keberuntungan atau punya solusi seperti Basar yang mungkin kenal dekat dengan

aparatur di kantor camat atau punya cara lain untuk menyelesaikan urusnanya, bagaimana dengan mereka yang tidak?

Seperti yang dialami Yong Edal Tasir dan Boby Tasir warga Dusun Mabulaubuggei yang akan melanjutkan pendidikannya di UKI (Universitas Kristen Indonesia) Jakarta. Ada persyaratan yang membutuhkan tanda tangan camat, tapi camat tak berada di tempat.

Terpaksa kedua calon mahasiswa ini harus menunggu beberapa pekan hingga camat berada di tempat. “Persyaratan yang di urus di kantor kecamatan belum tuntas karena camat tidak ditempat, takutnya nanti kami terlambat,” jelas Bobi Sabtu (4/6).

Apa jadinya kalau persyaratan tersebut tak kunjung bisa dilengkapi?

Dua calon sarjana dari Mentawai akan terjungkal sia-sia.

Urusan KTP juga tidak mudah karena camat dan perangkatnya tidak di tempat. Dua warga Dusun Mabulaubuggei yakni Ersina Sagugurat tempat tanggal lahir Mabulaubuggei 16-9-1967 dan yang satunya lagi Berliana Samaloisa tempat tanggal lahir Nemnem Leleu 23-9-1970 butuh KTP untuk mengurus CU (Credit Union).

Rabu (18/5) pukul 13.30 kantor camat terkunci. Pukul 15.00 masih terkunci. Jumat (20/5) pukul 14.30 kantor juga tutup. Rabu (1/6) pagi, kantor buka, tapi pegawai urusan KTP sedang di Tuapeijat dan tak ada yang bisa menggantikannya, sementara Kamis (2/6) KTP itu diperlukan untuk pelantikan pengurus CU. Alhasil semuanya berantakan.***

Jam Kerja, Pegawai Honorer Camat Pagai Utara Main Bilyar SAUMANGANYA-Kantor Kecamatan Pagai Utara tertutup pada saat jam kerja siang hingga sore, secara otomatis pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang berkecamatan di Pagai Utara pun jadi terbatasi.

Padahal kantor kecamatan lain melayani masyarakat mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB kemudian dilanjutkan pelayanannya pada pukul 13.30 WIB sampai 16.30 WIB, namun itu berbeda dengan kantor Camat Pagai Utara. Seperti pengamatan Puailiggoubat Rabu (18/5) pukul 13.13 WIB kantor camat nampak sepi dan masih dalam keadaan tergembok, tidak seorangpun staf di kantor tersebut.

Puailiggoubat kemudian menemukan Usmen, salah satu pegawai honorer kantor camat di Saumanganya. Dia sedang asyik main bilyar. Ketika ditanya kapan kantor buka, Usmen menjawab, “Memangnya kantor belum terbuka?”, sambil terus bermain.

Beberapa kali Puailiggoubat menyaksikan kantor camat tutup pada waktu kerja, siang hingga sore antaranya hari Rabu (18/5), Kamis (19/5) pukul 14.00 WIB, dan Jumat (20/5) pukul 14.00 WIB, Rabu (1/6) pukul

14.30 WIB dan Selasa (7/6) pukul 13.30 WIB dan pukul 14.30 WIB namun kantor camat masih tertutup. Kantor camat hanya buka pukul 09.00 – 12.00 WIB. Labinsar, warga Dusun Mabulaubuggei mengeluhkan kondisi tersebut, menurutnya seharusnya dengan adanya kantor Camat Pagai Utara pelayanan semakin meningkat bukan menambah susah. “Hanya mengurus surat Kartu Keluarga saja memakan waktu hingga sebulan karena harus menunggu

tandatangan camat, bagaimana dengan anak-anak kami yang mementingkan surat itu?, pengurusan KTP juga begitu,” keluhnya, Rabu (1/6).

Ia juga membandingkan saat masih bergabung dengan Kecamatan Sikakap, lebih mudah mengurus surat-surat penting dibanding dengan di Kecamatan Pagai Utara. “Saya lebih merasakan kemudahan mengurus surat saat masih berkecamatan di Sikakap dibanding sekarang ini,” Labinsar. imj

Siswa SMPN I dan SMP Yos Sudarso Siberut Selatan Lulus 100 Persen MUARA SIBERUT-Sebanyak 112 siswa SMPN I dan 78 siswa SMP Yos Sudarso Siberut Selatan dinyatakan lulus UN (Ujian Nasional) pada pengumuman yang dikeluarkan Sabtu (4/6).

Cyrilus Gaza, Kepala SMP Yos Sudarso Sabtu (11/6) mengaku senang dengan hasil yang didapat siswanya. “Saya senang karena mereka lulus semua,” katanya.

Lanjutnya, prestasi ini juga tak lepas dari sistim penilaian lulus yang diterapkan saat ini. Di mana nilai ujian semester siswa sangat membantu.Nilai rata-rata tertinggi sekolah ini sebesar 8,1, dan yang terendah 6,0.

Salah seorang guru yang ditanya Puailiggoubat saat itu mengatakan bahwa semua siswa yang ikut UN lulus semua karena pesertanya berjumlah 112 orang.gsn

21

Mentawai News

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Warga dari lima dusun di Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara dan kepala SDN 10 Saumangaya mengharapkan pemerintah mempercepat membangun SMP 1 Atap di Dusun Beubukku.

Warga Minta SMP Satu Atap di Dusun Beubukku Dituntaskan FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon

ransiskus Sakeletuk, Kepala SDN 10 Saumanganya mengundang orang tua murid untuk mengikuti rapat pada tanggal (8/3) lalu di gedung SDN 10 Saumanganya. Serta lima warga dari Dusun Mapinang, Pinairuk, Beubukku, Mabulaubuggei, dan warga Pasapuat.

Kelima warga yang telah berkumpul menyepakati calon lokasi pembangunan SMP Satu Atap, bahkan mereka sudah membentuk kepanitiaan pembangunan SMP Satu Atap. Selain kepanitiaan yang sudah terbentuk, surat penghibahan tanah juga sudah selesai dan langsung dikirimkan melalui Eki Naldi keperca-

F

SMP SATU ATAP Bangunan SMP Satu Atap Betaet, Simalegi, Siberut Barat

yaan pemerintahan pusat sebagai pengelola pembangunan sekolah di wilayah Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Selain surat penghibahan tanah dan

kepanitiaan yang terbentuk, beberapa foto lokasi juga telah dilengkapi pihak sekolah sebagai bukti keseriusannya mendukung program pemerintahan.

Pemeriksaan Bupati Mentawai Tunggu Izin PADANG—”Izin pemeriksaan 61 kepala daerah yang diajukan Kejaksaan Agung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang terdapat kepala daerah dari Sumbar. Ada satu dari Sumbar,” kata Kepala Kejati (Kajati) Sumbar Bagindo Fachmi seusai briefing dengan para Kajari dan Kacabjari di Payakumbuh, Rabu (13/4) siang.

Sayang, Fahmi lupa atas kasus

apa Bupati Mentawai Edison Saleleubaja dimintai izin pemeriksaan kepada presiden. “Lengkapnya saya lupa, yang jelas kasus korupsi,” ujar Fahmi.

Berdasarkan catatan Padang Ekspres, Bupati Mentawai Edison Saleleubaja pernah dimintai izin pemeriksaan atas kasus Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Mentawai beberapa waktu lalu. Perkara itu telah diproses

di Kejati Sumbar sejak tahun 2005.

Dalam kasus itu, penyidik kejaksaan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp1 miliar lebih. Temuan itu, setelah Bupati Mentawai tidak bisa menunjukkan laporan dana PSDH yang telah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Padang Ekspres • Kamis, 14/04/2011

Namun hingga bulan Juni rencana pembangunan belum ada kepastian.

Fransiskus Sakeletuk sebagai Ketua Panitia yang terpilih kecewa karena NO 1

2

SAUMANGANYA-Setelah beberapa bulan Telkomsel mini di Dusun Sauma-

nganya, Pagai Utara tidak dapat difungsikan, baru pada hari Rabu (18/5) tim

Masyarakat Saikoat Bangun Poliklinik Swadaya SAIKOAT - Masyarakat Dusun Sai-kaot Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat membangun poliklinik sederhana berukuran 5 meter x 6 meter yang dikordinir oleh kepala dusun, Basri Doye Siritoiten.

“Kita meminta kepada kepala puskesmas agar rutin dilakukan pela-yanan medis atau menempatkan tenaga medis. Kepala puskesmas menyanggupi dengan syarat masyarakat mau menyediakan tempat sederhana. Karena kemauan masyarakat juga akan kese-hatan keluarga membuat permintaan kepala puskesmas Betaet ini dipenuhi masyarakat dengan senang hati,” kata kepala dusun Bangunan rumah panggung tersebut beratapkan tobat. “Kita pastikan bangunan rumah ini rampung semuanya pada bulan Mei,” tambahnya pada Puailiggoubat, Minggu (8/5).

Sementara untuk petugas medisnya langsung dari masyarakat lokal itu sendiri yang namanya, Sarfinus yang punya pengalaman medis. “Sejak Sarfinus datang pindah dari RS. Yos Sudarso Padang hingga sekarang membantu pe-layanan kesehatan di masyarakat kita,” kata Teu Uban Baja’ Gereja Saikoat yang juga ikut menjadi motor penggerak masyarakat dalam pembangunan polik-linik sederhana tersebut. dsr

yang datang dari Jakarta memperbaiki tower mini tersebut.

Menurut tenaga teknis Nurul Hidayat (51) tower telkomsel mini ini hanya mengalami pergeseran setelannya saja.

“Tower ini tidak mengalami kerusakan hanya terjadi pergeseran setelan saja sehingga tidak memunculkan jaringan, alangkah baiknya kalau payungannya dikelilingi pagar yang bersifat bukan sementara supaya lebih aman dari gangguan anak-anak atau senggolan benda-benda,” terangnya.

Namun karena buru-buru yang bisa diperbaiki hanya satu unit yang ada di kantor desa lama. Sementara di kantor kepala desa yang baru tidak bisa diaktifikan. “Kedatangan saya kesini atas inisiatif saya bukan ditugaskan, mengingat kapal ke Padang saya harus kembali, tapi ini akan saya sampaikan kepada atasan,” pungkasnya. imj

STATUS TERPIDANA (MENJALANI HUKUMAN 1 THN PENJARA DENDA 50 JUTA TERPIDANA (MENJALANI HUKUM 1 THN PENJARA DENDA 50 JUTA TERDAKWA (DISIDANG PENGADILAN TIPIKOR)

KASUS SUAP/CALO ANGGARAN BANTUAN BENCANA ALAM DI PASBAR 2004 SUAP/CALO ANGGARAN BANTUAN BENCANA ALAM DI PASBAR 2004 DUGAANKORUPSI ANGGARAN RUTIN (PROYEK FIKTIF) DINAS PU AGAM TAHUN 2008 DUGAAN KORUPSI (MARKUP) HARGA PENGADAAN TANAH THN 2007

KERUGIAN NEGARA Rp. 150 JUTA

TERSANGKA

PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

Rp. 1,5 MILLIAR

TERSANGKA

DUGAAN KORUPSI (MARKUP) HARGA PENGADAAN TANAH THN 2007 DUGAAN KORUPSI PERALIHAN TANAH NEGARA DUGAAN KORUPSI PERALIHAN TANAH NEGARA DUGAAN KORUPSI REPRESENTATIF PDAM PADANG DUGAAN KORUPSI PENGADAAN TANAH RSUD SUNGAI DAREH DUGAAN TIPIKOR PENGELOLAAN KEUANGAN SETDAKAB SOLOK SELATAN DUGAAN TIPIKOR PENGELOLAAN KEUANGAN SETDAKAB SOLOK SELATAN

Rp. 1,7 MILLIAR

Rp. 150 JUTA

3

UMAR/ WKL BUPATI AGAM

4

DJUFRI/ ANGGOTA KOMISI III DPR/MANTAN WALIKOTA BUKIT TINGGI EDISON SALELEUBAJA/ BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI KHAIRIL/ MANTAN SEKKO BUKIT TINGGI

TERSANGKA ( DITAHAN DI LP MUARO)

GUSMAL/ MANTAN BUPATI SOLOK SUARMAN/ MANTAN SEKKAB SOLOK AZHAR LATIF/ DIRUT PDAM PADANG

TERSANGKA

MARLON MARTUA/ MANTAN BUPATI DHARMASRAYA SYAFRIZAL J/ MANTAN BUPATI SOLOK SELATAN ADRIL/ MANTAN SEKDA SOLOK SELATAN

TERSANGKA

BUSTANIL ARIFIN/ MANTAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL ENERGI DAN PERTAMBANGAN KAB. SOLOK MUKHLIS RAHMAN/ WAKO PARIAMAN

TERSANGKA (DITAHAN)

DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN PENGELOLAAN (PENERIMAAN DAN PENYETORAN) PAD 2009 DAN 2010

Rp. 726 JUTA

SAKSI

Rp. 1,3 MILLIAR

15

MAHYUDDIN/ MANTAN WAKO PARIAMAN

SAKSI

16

ARISTO MUNANDAR/ MANTAN BUPATI AGAM

SAKSI

17

AMRI DARWIS/ MANTAN BUPATI LIMAPULUH KOTA

SAKSI

DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA KOTA PARIAMAN DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA KOTA PARIAMAN DUGAAN KORUPSI BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2009 DUGAAN KORUPSI (PENYIMPANGAN/ MARKUP) PROYEK PENGADAAN KINCIR AIR

5

6

7 8 9

10

Tower Mini Telkomsel di Saumanganya Kembali Hidup

NAMA/JABATAN MIRWAN PULUNGAN/ MANTAN BAPPEDA PASBAR M. ZAMBRI/ MANTAN PJS BUPATI PASBAR

merasa telah membohongi lima warga dusun yang di undangnya saat itu. “Saya kecewa dengan program pemerintah pusat tentang pembangunan SMP Satu Atap ini karena hingga sekarang saya belum dapat informasi bagaimana tahapan program selanjutnya, saya merasa telah membohongi lima warga dari utusan dusun kalau pembangunan ini tidak terealisasi,” ujarnya pada Puailiggoubat, Sabtu (11/6).

Eki Naldi sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengaku telah menerima beberapa dokumen dari SDN 10 Saumanganya sebagai persyaratan masuknya pembangunan tersebut, dan semua dokumen yang diterimanya telah dikirimkan ke pusat.

“Semua persyaratan yang ditentukan sudah dilengkapi pihak sekolah tersebut dan itu sudah sampai ke pusat, hanya menunggu waktu,” jelasnya saat di hubungi.***

11

12

13

14

TERSANGKA TERSANGKA

TERSANGKA

TERSANGKA

Rp. 2,9 MILLIAR

Rp. 1,7 MILLIAR

Rp. 288 JUTA Rp. 288 JUTA Rp. 2,4 MILLIAR

Rp. 1,6 MILLIAR

Rp. 10,9 MILLIAR

Rp. 10,9 MILLIAR

Rp. 1,3 MILLIAR

Rp. 2 MILLIAR

Rp. 134 JUTA

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

TOWER - Tower Telkomsel mini di Saumanganya

Mentawai News Pembangunan jembatan P2D Mandiri dengan anggaran dua paket APBD 2010 di Dusun Saumanganya, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara yang di kerjakan pada November tahun lalu tidak bermutu dan mengecewakan banyak pihak.

Irman Jhon

D

ua OMS yang mengerjakan jembatan tersebut diantaranya Suka Maju yang diketuai

Liston dan OMS satu lagi di ketuai Usri.

Kedua ketua OMS tersebut saat didatangi Jumat (20/5) sedang tidak berada di rumahnya. Cara lain yang dilakukan Puailiggoubat untuk memperoleh data jembatan dengan mendatangi Topik Staf kecamatan yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

22

Jembatan P2D Saumanganya Mengecewakan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

jembatan sehingga bentuk bangunan bukan lagi melengkung ke atas melainkan lengkung ke bawah.

Warga yang berladang di seberang kampung tidak dapat melewati jalan tersebut.

Tigor, Satpam kantor kecamatan, warga dusun Saumanganya menyampaikan rasa kesalnya terhadap ketua OMS yang melaksanakan JEMBATAN - Jembatan P2D Mandiri di Saumanganya yang berkonstruksi nibung pekerjaan bangunan tersebut. “Kapan kita (PPTK) bangunan tersebut namun ia sinya lebih tinggi dari permukaan maju kalau seperti ini caranya, bangunan juga lagi berada tempat. lantainya, jembatan sepanjang 20 meter itu kan kita juga yang menikmatinya dan Warga kecewa bentuk dan kondisi itu hanya bertonggak pohon Nibung apabila bangunannya tidak bermutu kita bangunan tersebut, sebab selain ponda- yang dipancangkan ke pertengahan pula yang mengalami kesusahan,” kesalnya, Rabu (1/6).

Efrimen Saogo warga Dusun Sauma-

Lampu Bantuan Tak Dinikmati Warga

nganya tidak menyetujui pernyataan Tigor, menurutnya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ketua OMS karena rencananya hanya jalan rabat beton, tapi setelah diatur kecamatan terpililah dua OMS tersebut untuk membangun jembatan.

Ia juga mengatakan kedua OMS itu juga sudah melakukan koordinasi namun pihak kecamatan memaksakan pembangunan jembatan tersebut. “Pembangunan jembatanpun di mulai dan hasil yang dikerjakan masyarakat memang begitulah rekontruksi bangunannya, hanya memakai penyangga dari batang Nibung yang dipancangkan ke pertengahan sungai,” terangnya, Jumat (10/ 6) Ia juga merasa kesal dengan ketidak keseriusan pemerintah kecamatan, bahkan pada saat pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, pemerintah kecamatan tidak pernah mengungjunginya.***

ACT Bangun Puskemas di Dusun Pasapuat PASAPUAT - Satu unit listrik tenaga kincir angin bantuan dari Dompet Dhuafa di Dusun Pasapuat Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara tidak dapat menyimpan arus sehingga pemukiman warga tidak dapat diterangi saat malam.

Ujang Nasution mengeluh keberadaan bantuan tersebut tidak memancarkan cahaya. Padahal bantuan tersebut di pasang oleh tenaga skill yang didatangkan pihak Dompet Dhuafa pada bulan Maret lalu. “Setelah di pasang listrik itu bisa hidup dan menerangi 15

kepala keluarga di Huntara, sayang pada malam ketiganya lampu itu tak bisa nyala,” katanya..

Awalnya, kata Ujang, mereka menduga lampu tidak menyalah disebabkan angin tidak terlalu kencang memutar kipas lampu tersebut. Besoknya mereka mencoba untuk menyalakannya namun tetap tak memancarkan cahaya. Kondisi itu mereka memastikan lampu tersebut mengalami kerusakan.

“Setelah beberapa minggu lamanya lampu tidak menyala, staf Dompet Dhuafa kembali mendatangi dusun

tersebut dan beberapa warganyapun menyampaikan bahwa lampu tidak dapat mengeluarkan cahaya lagi stafpun menyaksikannya,” katanya.

Ketika diperiksa staf Dompet Dhuafa ternyata arusnya tidak menyimpan ke sistemnya dan pihak Dompet Dhuafa menjanjikan segera mendatangkan tenaga teknisi untuk memperbaiki kerusakan tersebut namun hingga bulan Juni ini tenaga teknisi belum mendatangi dusunnya dan lampupun masih keadaan rusak dan tidak dapat difungsikan. imj

Bantuan Chainsaw dan Genset Dinikmati Warga BEUBUKKU - Bantuan mesin chainsaw dan mesin genset yang diperoleh pada bulan Desember tahun lalu di Dusun Beubukku dan Pinairuk, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara kini sudah dinikmati sangat membantu warga, dengan adanya bantuan chainsaw warga lebih mudah membersikan lokasi relokasinya.

Menurut Jonson Simanjuntak, Kepala Dusun Beubukku, awal dari warga mendapat bantuan chainsaw itu adalah kedua kepala dusun membuat proposal mengenai permohonan mesin tersebut, setelah selesai keduanya langsung berangkat ke Sikakap dengan tujuan memberikan proposal kepihak yang membantu.

“Saat kami sampai Sikakap langsung ke kantor Camat Sikakap berkonsultasi lembaga apa yang ada

bantuan chainsaw tersebeut. Proposal yang kami ajukan langsung ditanggapi pihak kecamatan. Kemudian kami disuruh staf camat untuk menghadirkan kepala desanya sebagai pihak yang mengetahui,” kata Jonson, Kamis (2/6).

Setelah kepala dusun mengetahui harus menghadirkan kepala desa, kepala Dusun Beubukku Jonson Simanjuntak menyuruh salah seorang warganya Romel untuk menjemput kepala desa. Kalau tak bisa hadir mereka meminta surat permohonan.

Keesok harinya Romel kembali membawa kertas kosong yang sudah di tandatangani dan di distempel kepala desa. Jonson langsung mengisi berita permohonan di lembaran tersebut, kemudian mereka kembali ke kantor camat dan memberikan lembaran tersebut mengatas namakan kepala

desa akhirnya merekapun mendapat bantuan tersebut.

Bantuan itu adalah 2 unit mesin chainsaw merek Still ditambah satu unit mesin genset kapasitas 3000 watt dan untuk dusun Pinairuk mendapat satu unit mesin genset ukuran dan satu mesin chainsaw yang berukuran kecil.

“Sunggu susah saya memperjuangkan bantuan ini, saya sempat mengamuk di kantor kecamatan karena bantuan yang saya minta seolah-olah dipermainkan, tapi karena ini kepentingan masyarakat banyak akhirnya permohonan tersebut dipenuhi,” ulas Jonson.

Meski agak jengkel, ia berterimakasih kepada pihak yang telah membantunya, sehingga warganya dibantu dalam membuka lokasi pemukiman baru. imj

PASAPUAT - ACT (Aksi Cepat Tanggap) membangun Puskemas di dusun Pasapuat Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara berukuran 12 x 9 meter persegi semi permanan.

Bangunan yang terdiri dari 4 ruang kamar pelayanan dan 4 kamar mandi disertai WC ini telah dimulai pekerjaannya sejak (20/5) lalu dan tenaga kerjanya 7 orang didatangkan dari Jateng (Jawa Tengah) membangunan Puskesmas tersebut.

Tamsir kepala tukang asal jateng pada Puailiggoubat, Rabu (1/6) mengatakan mereka akan mengejar penyelesaian pekerjaan bangunan selama 30 hari ke depan. “Apabila semua bahan bangunannya sudah tersedia kami dapat menyelesaikannya paling lambat memakan waktu paling lama 3 minggu,” ujarnya.

Hanya ada satu hal yang membuat parah tukang kawatir mengejar penyelesaian bangunan tersebut seperti kelengkapan bahan perkayuan, pasalnya BBM premium buat chainsaw untuk mengola kayu susah didapatkan. “Yang menjadi kecemasan kami sekarang ketersediaan bahan kayu soalnya minyak bensin buat chainsaw sering putus. Jadi kalau bahan kayu belum cukup bagaimana pekerjaan dapat kami selesaikan pada waktu yang disepakati,” kata Tamsir Namun Tamsir tidak mengetahui berapa anggaran Puskesmas tersebut. “Saya tidak mengetahui berapa anggarannya sebab kami hanya tukangnya saja, staf ACT mungkin seminggu lagi akan pulang,” pungkasnya. imj

Pengobatan THT di Puskesmas Muara Siberut MUARA SIBERUT-Puskesmas Muara Siberut kembali melakukan pengobatan gratis kepada masyarakat Jumat (10/6).

Tony Ruslim, Kepala Puskesmas Muara Siberut mengatakan pengobatan itu merupakan kerja sama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai dengan dokter spesialis THT (Telinga Hidung Tenggorokan).

“Di wilayah kerja kami banyak didapati masyarakat menderita penyakit seperti itu sehingga kami minta dinas untuk mencari menyelesaikan masalah itu agar masyarakat tetap sehat, makanya ada program ini” katanya.

Pemeriksaan dan pengobatan gratis saat itu ditargetkan 35 orang tapi yang datang lebih dari itu. “Tapi semua bisa dilayani karena dokternya ada 3 orang” ujarnya. gsn

23

Budaya

Puailiggoubat NO. 218, 15-30 Juni 2011

Suara Daun

Bila anda pernah ke Siberut khususnya di Sikabaluan dan kebetulan pada saat itu ada orang yang sedang pesta di saat cuaca panas maka anda pasti akan bertemu dengan yang namanya surup.

Roberta Sarogdog

Bupati Mentawai Tersangka Korupsi

B

Bambang Sagurung

K

alau orang Siberut Selatan menyebut ini namanya Juruten. Surup ini bahannya

semua terbuat dari buah kelapa muda.

Proses pembuatannya yaitu buah kelapa muda ini dibuka dan airnya dituangkan dalam sebuah wadah.

Kemudian dibelah untuk dicungkil dagingnya. Daging kelapa yang dicungkil ini nantinya diparut dengan menggunakan parutan local yang terbuat dari pelepah duri bukit. Parutan ini namanya gugundui. Parutan daging kelapa ini langsun ditampungkan pada air kelapa yang ada didalam wadah.

Setelah selesai, untuk menambah cita rasa bisa ditambahkan gula pasir.

Surup ini bisa dinikmati dengan meminum begitu saja dengan atau bisa juga dicampurkan dengan keladi rebus, sagu yang didalam bambu atau sagu yang dimasak didaun sagu, pisang rebus dan juga bisa dicampurkan dengan nasi.

Ilustrasi

Surup, Penambah Nafsu Makan Hingga Pengganti Susu Kalau pada masa dulu, surup ini hanya dibuat begitu saja tanpa menambahkan gula pasir sebagai penambah nikmat, namun sekarang ini juga sudah ditambahkan gula pasir dan gula aren sehingga air surup ini kecoklatan sesuai dengan warna gula aren. Untuk lebih nikmatnya lagi bila cuaca panas surup tersebut ditambahkan batu es agar rasa panas dan haus hilang seketika saat meneguknya.

Lempen Tubu (50) salah seorang tetua adat di Sikabaluan mengatakan bahwa pada masa dulunya surup ini dibuat hanya untuk ibu yang baru melahirkan. “Biasanya itu satu minggu setelah melahirkan ini dibuatkan untuk ibu hamil karena kandungan nilai gizinya sangat tinggi dan juga

nafsu makan mereka tinggi. Ini juga tujuannya agar perut ibu hamil yang mengempes setelah melahirkan itu terisi kembali,” jelasnya.

Selain itu juga, dikatakan Lempen Tubu bahwa surup ini sebagai pengganti susu dimasa dulu. “dulu sebelum ada susu ibu hamil dan menyusui di Mentawai surup ini yang menjadi pengganti. Dengan banyak makan campur surup dan minum suruf setelah melahirkan air susu ibu untuk anak saat menyusui juga banyak sehingga anak yang dilahirkan juga ikut sehat,” tambahnya.

Namun sekarang ini surup tidak saja hanya untuk ibu melahirkan saja tetapi sudah dinikmati oleh semua masyarakat, baik tua maupun muda,

baik perempuan maupun laki-laki.

Diacara pestapun baik pesta kelahiran anak, pesta pernikahan, pesta keluarga lainnya surup ini tetap menjadi hidangan yang tidak kalah enaknya. Terlebih surup tersebut sudah ditambahkan dengan gula pasir, gula aren dan batu es sehingga rasanya bikin tak kenal orang sesaat.

Untuk banyaknya buah kelapa yang diparut untuk dijadikan surup tergantung kebutuhan masingmasing. Nah…bagi anda yang ingin menikmatinya dating saja ke sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, atau tidak ada salahnya juga bila anda mencoba membuat dan mencicipi hasil buatan anda sendiri. Selamat menikmati ya.*** FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Atlet Mentawai Diacuhkan TUAPEJAT – Olah raga mempunyai berbagai cabang dan sering dipertandingkan mulai dari tingkat klub atau kontingen di desa, kecamatan, Kabupaten, propinsi dan bahkan secara nasional dan internasional. Biasanya kejuaraan ini akan membawa nama bagi atlit terlebih kepada daerah atau negara yang menjadi juara. Atlit akan diagungagungkan ketika ia membawa nama daerahnya harum dimata kontestan dari daerah pesaingnya.

Namun tidaklah begitu untuk atlit Mentawai, sepertinya para atlit yang membawa nama kabupaten ini tidak pernah mendapat perhatian dari Pemkab Mentawai. Sebut sajalah kejuaraan daerah 9 cabang olah raga terbaik yang dilaksanakan oleh dinas Pemuda dan Olah raga Propinsi pada 23-26 Mei 2011. Kejuaraan itu dilaksanakan antara kabupaten/kota se Sumatera Barat, namun malang bagi Hannes Samongilailai yang membawa tim taekuondo dengan 13 atlit serta 4 cabang olahraga lainnya dari Mentawai, walau mereka mendapatkan juara ketiga pada Kejurda itu dengan memboyong 2 emas, 1 perak dan 5

perunggu, tak ada sambutan dan respon dari pemkab padahal mereka terdaftar di KONI Mentawai. Hannes ketua harian pengurus cabang taekwondo Mentawai itu menuturkan kisah mereka dalam meraih juara 3 pada kejurda itu. Ia mengatakan, jangankan membantu biaya, surat undangan untuk kejurda itupun tak pernah di sampaikan ke mereka.

Mereka mengetahui kejurda itu dari pengurus taekwondo di propinsi.

Mereka memang telah berkoordinasi dengan dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga.

Mereka juga telah mengajukan proposal untuk membiayai keberangkatan mereka mengikuti kejuaraan itu.

Namun tak sepeser pun dapat diberikan oleh dinas yang mengurusi pemuda dan olah raga itu. Mereka hanya mendapatkan jawaban “tidak ada dianggarkan” dari dinas itu. Tidak hanya tahun ini saja, pada tahun lalu seperti dikatakan Hannes, mereka juga mengikuti kejuaraan yang membawa nama Mentawai. Mereka meraih 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu dengan 4 atlit akan tetapi lagi-lagi tak ada

RAIH PIALA - Atlet Mentawai menerima piala Kejurda 2011 perhatian dari pemkab. Dan bahkan sejak tahun 2002, atlit mentawai yang membawa nama Mentawai di kejuaran tingkat propinsi sepertinya dipandang sebelah mata saja. Walau penginapan dan konsumsi mereka dipersiapkan panitia di Padang, akan tetapi mereka butuh biaya transportasi dan biaya perlengkapan atlit dan untuk itu mereka terpaksa ngutang.

Hannes merasa sangat kecewa ketika melihat atlit dari kabupaten lainnya di sumbar cukup mendapatkan perhatian dari pemkabnya.

“Mereka dilepas dan disambut pemkabnya, kalau kami minta bantuan

transportasi pun tak dapat” katanya. Empat cabang olah raga yang di ikuti dari Mentawai yaitu takraw, karate, taekwondo dan tinju dan merekalah yang tak mendapat perhatian. Pada PORDA atau sebutan sekarang PORPROP menurut Hannes atlit Mentawai telah banyak memboyong emas, perak dan perunggu namun tetap saja tak pernah di reword. Bahkan teman Hannes yang mem-bawa nama Mentawai pada PON di Kaltim tahun 2008 Fitriani dan Efri yang memperoleh perak dan perung-gu tak ada juga mendapat perhatian.rpt

eberapa tahun yang lalu kita sudah pernah dengar akan korupsi… korupsi… dan korupsi yang terjadi di Mentawai dan katanya melibatkan Bupati Mentawai. Dan kita tahu yang keluar masuk penjara hanya nama lain, bukan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja’.

Dan kini lagi-lagi Bupati Mentawai tidak bisa terlewatkan dalam daftar kasus korupsi yang sudah masuk di tangan penyidik (Kapolda Sumbar).

Seperti yang dikatakan Kasi Penkum dan Humas Kejari Sumbar Koswaro, surat izin pemeriksaan sudah dikirim pertengahan bulan Desember 2010, dan begitu surat izin itu keluar, proses penyidikan dan peneriksaan segera dilakukan.

Bupati Mentawai diduga terlibat dalam kasus Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Mentawai beberapa waktu lalu.

Perkara itu telah diproses di Kejati Sumbar sejak tahun 2005.

Dalam kasus ini, penyidik kejaksaan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Temuan itu, setelah Bupati Mentawai tidak bisa menunjukkan laporan dana PSDH yang telah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) pada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Banyak kalangan tidak percaya atau mungkin karena takut sehingga mengangggap hal ini hanya pencemaran nama baik, tetapi apa pun itu masyarakat banyak berharap kasus ini diusut tuntas sebab telah merugikan negara dan masyarakat Mentawai.

Kasus Bupati Mentawai sudah diajukan Kejaksaan Agung kepada Presiden dan kita terus berharap semua berjalan sesuai prosedur dan tanpa kongkalikong yang membuat proses ini terputus. Semua pihak berharap juga agar dengan ditanganinya kasus tersangka korupsi yang disangkakan dilakukan oleh Bupati Mentawai, akan ada pelajaran untuk kita agar terus mengawasi semua hasil dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kita.

Tersangka Korupsi di Mentawai sangat besar, dan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan yang lain, makanya semua pihak berharap kasus ini bisa terungkap dengan rinci dan jelas, Semoga hasil kerja Kejaksaan Agung berjalan dan sukses setelah keluar surat izinnya. Dan juga masyarakat bisa lebih sadar dan tahu ternyata Kepala Daerah Mentawai yang sebentar lagi akan berakhir telah masuk dalam daftar tersangka korupsi.

Semoga prosesnya berjalan sukses dan kebenarannya segera diketahui, dan tidak ada nama lagi yang menyusul menjadi daftar tersangka korupsi di Mentawai. ***

Puailiggobat NO. 218,15 - 30 Juni 2011

Suasana kegiatan GOW di Betumonga

Sosialisasi Program GOW bidang Sambutan dan ucapan terimakasih Sosialisasi bidang sosial dan Rosmaida Yudas ketua GOW memberikan sambutan di acara GOW Betumonga budaya dari kaum ibu Betumonga organisasi di Betumonga

Program bidang ekonomi GOW

Penyerahan bantuan untuk janda

Progam bidang ekonomi GOW

Penyerahan bantuan GOW untuk Janda di Pukaraiiyat

Penyerahan bantuan untuk Yatim janda