Puailiggoubat Edisi 239 by Puailiggoubat Mentawai

MENTAWAI NEWS

DANA P2D SIBERUT SELATAN RP 4,3 MILIAR

BANJIR LUMPUHKAN SIKAKAP DAN PAGAI UTARA

MENTAWAI NEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

17 1-

No . 14 Ta 23 h M un 9 ei X 20 12

HARGA ECERAN RP 3000

PEJABABAT MENTAWAI WAJIB MELEK INFORMASI

Puailiggoubat NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Uggla Masyarakat Ada arataddaakeat minca purapanan sabeu si katelu, purapanan nene amosia pamarinta masipatiboiji apa sibabara kalaggaita.-3

Ketua DPRD samba Wakil Bupati Mentawai, masiakek pangasekat sawit ka Sabirut tak atuguruk, tapoi ka Pagai ka Pagai tak pei anai simakalou. - 4 Barania ka rura 2003 teret 2012 gelaiyet arat Mentawai tak pei amakoinong kolou nia. - 5 Sipasipoiliat sikaura jaksa kabagat pakaro sikopra bulagat PSDH iginia Rp1,38 ngamiliar araorik besik kalipogi oninia.- 8 Pangasegekat sisuratda ka Koran laggai bulat maeruk nene, kalulut taagai apa sibabara kalaggaita.-9 Sia sibara ka Saumanganyak siei ka Sikakap bulat araeggek le’ oinan imagarak. - 20 Sibangunanra teterenia iate enungan, jambatan samba polongan. - 21

Dari Re daksi

disi ini dan berikutnya halaman dalam akan diubah tampilannya, ini tujuannya untuk lebih menyegarkan mata para pembaca setia Puailiggoubat dan terlihat lebih rapi dan apik. Beberapa kolom akan dihidupkan lagi seperti temu tokoh, ini penting karena selama ini banyak tokoh-tokoh di tengah masyarakat Mentawai yang memiliki inovasi serta menjadi pioneer dan gebrakan-gebrakan yang bermanfaat untuk khalayak umum. Selain itu, edisi berikutnya akan membuka ‘kran’ kepada para remaja Mentawai untuk ikut andil dalam mengisi rubrik ‘Masoppit’, bisa berupa puisi, cerpen, dan artikel, maupun berita tentang sekolahnya. Tak kalah menarik, rubrik ini tidak hanya untuk kalangan pelajar saja, kalangan mahasiswa juga dipersilakan untuk

Berbenah melakukan interaksi dengan tulisan-tulisan di halaman Masoppit. Cerita rakyat (dongeng) Mentawai akan menghiasi rubrik edisi mendatang, kalau ada para pembaca yang hendak mengirim tulisan cerita rakyat bisa mengirim melalui alamat redaksi. Untuk masyarakat umumnya di Mentawai, kami juga membuka rubrik SMS, pesan-pesan pendek tentang informasi baik pembangunan maupun kritikan dan saran kepada kepada Pemerintah maupun kepada instansi lainnya, tujuannya ini untuk memberikan informasi yang tidak tercover redaksi. Secara perlahan tapi pasti Puailiggoubat akan terus berbenah untuk para pembaca korannya orang Mentawai ini. Redaksi

Klarifikasi Kepala Puskemas Tentang Balita Meninggal di Salappa PADANG - Kepala Puskemas Muara Siberut, Tony Ruslim membantah meninggalnya balita bukan kelalaian tim medis yang bertugas di Dusun Salappa De-sa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Berita itu dimuat Puailiggoubat pada edisi 238 halaman 20 berjudul ‘Petugas Medis Tak Ada, Balita Meninggal Dunia’, Tony menjelaskan

melaluhi pesan singkat kepada Puailiggoubat Sabtu (28/4) petugas medis dalam kategori pttPegawai Tidak Tetap (PTT) di Dusun Salappak itu ada 2 orang. “Namun saat kejadian kedua perawat itu tidak berada di tempat tugas karena ada urusan penting dan itu atas sepengetahuan saya,” jelasnya.

Satpol PP Ditambah

Informasi Pabrik Sabut

Katanya, seorang tengah mengurus gaji di provinsi karena adanya perubahan jalur pengiriman gaji yang dulu lewat kantor pos tetapi dengan peraturan baru harus melalui BRI. Satu perawat lagi di Muara Siberut telah minta izin karena sakit. “Mereka bukannya tak masuk teta-pi karena ada urusan yang sangat penting dan yang satunya sakit,”

katanya. Asna Eliza, salah seorang PTT yang ditempatkan di Salappak menambahkan, saat kejadian dirinya tengah di Padang untuk mengurus gaji. “Itu atas seizin kepala, bukannya meninggalkan tempat tugas dengan kepentingan yang tak jelas tapi karena ada urusan dinas,” jelasnya. gsn

COVER DEPAN: 1 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140

PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Pjs. Rus Akbar Saleleubaja DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja

Saya menyarankan sebainya personil SATPOL PP di Mentawai harus ditambah dan ada di setiap Kecamatan. Bila perlu di kantor desa. Terimakasih. 082170886927

REDAKTUR: Rus Akbar WARTAWANDAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut), Bambang Sagurung (Sikabaluan), Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap), DISTRIBUTORDAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Butuh Air Bersih

Yang terhormat Bapak Kepala Disperindagkop, Mohon informasi kapan Pabrik Sabut Kelapa di Kecamatan Sikakap beroperasi? Seperti apa status tanah yang kami serahkan melalui koperasi kepada pemerintah. 081267632621

Yang terhormat Bapak Bupa-ti dan Camat, tolong Air PAM untuk warga di Muara Siberut disambungkan. Kami sangat butuh air bersih. 081266433744

Regulasi Bantuan Pendidikan Saya atas nama Ketua Himpunan Islam Mentawai (HIM) Sumatera Barat, Nasrullah mengharapkan Bapak Bupati Mentawai untuk membuat regulasi mengenai kriteria dan syarat2 Bantuan Dana Pendidikan di Pemda Mentawai 081374372999

Tarif Iklan Puailiggoubat

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Puailiggoubat

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

NO. 229, 15 - 31 Desember 2011

AMA-PM GELAR KONGRES III FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Masyarakat Adat kembali menggelar kongres ke III dalam kongres kali ini diikuti pemerintah dan melakukan dialog bersama Bambang Sagurung Patrisius Sanene’ Ferdinan Salamanang

liansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) menggelar kongres ke III dengan

tema “Membangun kemitraan menuju organisasi yang mandiri, berdaulat dan bermartabat” di Uma Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, Mapaddegat, Tupaeijat (13-15/4) Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa yang hadir dalam acara pembukaan mengatakan salah satu kekuatan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai dan perjalanannya adalah masyarakat adat. “Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan agar Mentawai dapat berdiri sendiri dan terpisah dari Padang Pariaman sebagai Kabupaten induk, salah satu yang menggagasnya adalah masyarakat adat Mentawai,” tegannya. Sejarah menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai berawal duduk bersama tokoh adat Mentawai, pemuda, mahasiswa Mentawai dan Yayasan Citra Mandiri melakukan diskusi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Jakarta. Perwakilan meminta Mentawai menjadi sebuah Kabupaten tersendiri. “Lebih dari sepuluh tahun kita sudah

bebas mengelola daerah sendiri. Saya ingatkan kembali bahwa salah satu elemen penting dalam perjuangan ini adalah masyarakat adat,” tegasnya. Kata Rijel, membangun kabupaten perlu bekerjasama dengan semua elemen yang ada. “Pemerintah bukanlah segalagalanya, namun butuh kerjasama dengan semua elemen yang ada dalam masyarakat adat. Membuat suatu perubahan tidak hanya dengan mengganti pemimpin tapi soal pola pikir dan niat,” tambahnya. Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, selama ini AMA-PM telah memiliki peran penting dalam mewarnai perjalanan kabupaten Mentawai. “Keberadaan AMA-PM menjadi salah satu bahan pembicaraan karena merupakan kontrol bagi orang lain termasuk pemerintah,” katanya. Namun Urlik Tatubeket sebagai Ketua AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai mengakui selama enam tahun AMA-PM belum banyak yang dilakukan. “Kita berharap kedepan AMA-PM semakin eksis dan mempertahankan nilai budaya, nilai luhur agar orang Mentawai tidak hanya menonton saja, namun berperan aktif dengan pemerintah,” tegasnya. Acara pembukaan kongres III AMA-PM secara resmi dibuka dengan pemukulan gajeuma (gendang) oleh

KONGRES - Kongres III AMA-PM Uma YCMM, Mapaddegat, Tuapeijat, Sipora Utara wakil bupati Mentawai, Rijel Samaloisa. Yang didampingi ketua DPRD Mentawai dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN) Mentawai, Kortanius Sabeleake. Kongres masyarakat adat ini 31 perwakilan AMA-PM yang ada ditingkat laggai Organisasi Lahir dari Ketertindasan AMA-PM Kabupaten Mentawai melaksanakan kongres sekali tiga tahun, kongres I merupakan awal lahirnya AMA-PM secara resmi pada 10 April 2006 di aula Bappeda Mentawai. Kongres I ini dihadiri 45 perwakilan tingkat laggai dan 4 organisasi AMAPM tingkat kecamatan.

Urlik Tatubeket Kembali Pimpin AMA-PM TUAPEIJAT - Urlik Tatubeket kembali dipilih sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kongres III , Jumat-Minggu (1315/4) di Uma Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai Dusun Mapaddegat, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara untuk periode 2012-2015. Pemilihan yang dilakukan ada enam bakal calon yang diusung dari 31 perwakilan AMA-PM Laggai yaitu Urlik Tatubeket, Robertus Sakulok, Ferdinand Salamanang, Pausto Sakakaddut, Salim Tasirilotik, dan M.Misno. Dipilih secara voting, Ferdinan Salamanang memperoleh suara 12, Urlik Tatubeket (8 suara), Pausto Sakakaddut (4 suara), Salim Tasirilotik (5 suara), M. Misno (1 suara), Robertus

Urlik Tatubeket Sakulok (1 suara), Joel (0 suara). Namun setelah perembukan dilakukan oleh empat suara tepilih, memberikan mandat ketua kepada Urlik Tatubeket. Sedangkan Ferdinan yang memperoleh suara terbanyak diangkat sekretaris, Salim Tasirilotik dan diangkat

menjadi Sekretaris Dewan AMAPM Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebenarnya Urlik Tatubeket sudah menjabat tiga periode Ketua Dewan pengurus AMA-PM sejak 2006-2009, periode 20092012 dan 2012-2015. Sementara Salim Tasirilotik sebelumnya sebagai ketua AMA-PM Laggai Pokai Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara dan juga pengurus KSU. AMA-PM Kabupaten Mentawai. Sedangkan Pausto Sakakaddut sebelumnya menjabat sebagai anggota AMA-PM. Dewan pengurus yang baru ini ditetapkan berdasarkan ketetapan kongres III Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai, Kabupaten Mentawai No.10/ Tap/Kongres-III/KKM/IV/2012. Tentang pengesahan dewan pengurus AMA-PM Kabupaten Mentawai. (bs/trs)

Kongres II dilaksanakan di Tuapeijat 12-15 Maret 2009. Dalam kongres II diputuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) AM-PM, perubahan bentuk organisasi antara lain penghapusan organisasi AMA-PM tingkat kecamatan dan keanggotaan menjadi individu yang tergabung dalam organisasi tingkat laggai. Kongres II juga memutuskan dibentuknya koperasi AMA-PM dengan nama KSU AMAPM sebagai sarana peningkatan ekonomi dan penguatan organisasi AMA-PM. AMA-PM berdiri ini atas dasar ketertindasan, dipinggirkan dari segi hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan telah dilakukan jauh dari sebelum Mentawai jadi kabupaten sendiri. Nama AMA-PM pertama kali muncul pada dialog publik antara masyarakat dengan pemerintah Mentawai di Tuapeijat yang dilaksanakan pada Juni 2002. Pada saat itu ada 11 rekomendasi yang dihasilkan dalam dialog publik untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, namun sayangnya pada saat itu belum ada organisasi yang sah untuk menyampaikan rekomendasi tersebut. Melihat kondisi itu dibentuklah badan adhock yang tugasnya di antaranya mempersiapkan terbentuknya AMA-PM secara resmi dengan pengertian tidak ada lagi kepengurusan yang adhock, memfasilitasi dan mengoordinir terbentuknya organisasi AMA-PM ditingkat laggai dan kecama-tan, mempersiapkan kongres I AMA-PM untuk pembentukan AMA-PM secara resmi di Kabupaten Mentawai.

Dalam terbentuknya organisasi AMA-PM ini juga diselingi dengan visi, yaitu terwujudnya masyarakat adat Mentawai yang berdaulat dan mandiri dalam mengelola kehidupan dan sumber-sumber penghidupannya dengan semangat kebersamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan

prisip-prinsip organisasi. Misi AMAPM yaitu meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat adat ditingkat laggai, membangun pergerakan adat Mentawai melalui organisasi masyarakat adat tingkat laggai, mensinergikan pergerakan organisasi masyarakat adat antar laggai, mendesak demokratisasi pengelolaan sumber-sumber kehidupan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat Mentawai serta mengontrol pelaksanaan tata kelolah dan akuntabilitas pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat adat Mentawai untuk menentukan arah Kabupaten Mentawai. Pada kongres AMA-PM kali ini, pihak pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif bersedia dan mau melakukan dialog interaktif dengan peserta kongres AMA-PM. Pada Jumat (13/4) sekitar pukul 15.00 WIB Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, Ketua DPRD Mentawai dan Hendri Dori Satoko. Berbagai hal dibahas dalam acara dialog tersebut, diantaranya mengenai maraknya persoalan tanah dan penjualan tanah kepada pendatang, diharapkannya penerapan kurikulum muatan lokal Budaya Mentawai di sekolahsekolah Mentawai, persoalan rencana perkebunan kelapa sawit, persoalan meningkatkan komoditi pertanian, persoalan penanganan bencana termasuk persoalan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), soal mahal dan langkanya BBM, persoalan tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat dusun hingga kabupaten, persoalan banyak fasilitas pendidikan yang belum dibangun serta persoalan PNS yang tidak melaksanakan tugasnya, hingga birokrasi yang belum jelas, berbelit serta pungutan yang tidak menentu.

SAJIANUTAMA Ketua DPRD dan Wakil Bupati Mentawai memberikan sinyal rencana sawit ke Pulau Siberut tidak diperpanjang, namun di pulau Pagai masih dipertanyakan

Puailiggoubat

IZIN SAWIT DI SIBERUT TAK DIPERPANJANG, DI PAGAI MENGINTAI FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

arga Pulau Siberut selama ini gelisah akan rencana masuknya perkebunan kelapa sawit oleh PT. Siberut Golden Platantion Pratama seluas 20.000 hektar dan PT. Mentawai Golden Platantion Pratama seluas 19.500 hektar, izinnya berakhir pada 22 Maret 2012 lalu masih dipertanyakan kepastiannya. Warga masih sangsi kalau dalam situasi diam tahutahunya Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet kembali memperpanjang izin kedua perusahaan tersebut. Kecurigaan ini mencuat ketika Joel Salaisek anggota Aliansi Masyarakat Adat Peduli (AMA-PM) Laggai Salappak saat dialog antara AMA-PM dengan Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko serta beberapa perwakilan SKPD saat Kongres III AMA-PM Kabupaten Mentawai, Jumat (13/4) di Uma YCMM Mapaddegat Kecamatan Sipora Utara. “Kami tidak lagi meminta penjelasan dari pemerintah tetapi kami mau meminta apakah pemerintah masih akan memperpanjang izin rencana perkebunan kelapa sawit, khususnya di Pulau Siberut. Kami sampaikan agar tidak

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

DISKUSI Diskusi pada Kongres III AMA-PM

waswas dan tidak saling curiga sehingga tidak ada keraguan antara kita dalam menjalin kemitraan,” tanya Joel. Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko mengatakan sepengetahuannya bupati Mentawai, tidak mengeluarkan surat perpanjangan izin perkebunan kelapa sawit di Siberut. “Setahu saya bupati belum mengeluarkan secarik kertas soal tindak lanjut tentang sawit, jadi itu sudah berakhir. Prosesnya sudah selesai,” katanya. Lebih lanjut dikatakan Hendri, persoalan rencana perkebunan kelapa sawit merupakan hal yang sangat rumit dan pelik. “Kalau kita lihat selama ini soal sawit kita hanya berperang di media,

termasuk sesama anggota DPRD. Sementara kita dari lembaga DPRD secarik kertas pun tidak pernah menerima surat mengenai izin sawit ini,” katanya. Gencarnya pihak pendukung sawit dan investor dalam mencari celah memasukkan sawit ke Mentawai Hendri tetap meminta masyarakat untuk tetap menolak sawit. “Harus ada upaya kita bersama mendorong masyarakat untuk tetap menolak sawit,” kata Hendri Hendri berharap, ke depan agar masyarakat melayangkan surat kepada pihak DPRD Mentawai untuk melakukan dialog mengenai persoalan yang sedang terjadi termasuk soal sawit agar

nantinya ada kekuatan atau dasar dari DPRD untuk memanggil bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait aspirasi rakyat. “Masyarakat harus meminta dialog dengan DPRD sehingga kita bisa agendakan, nantinya dalam hal ini kita bisa panggil bupati dengan dasar surat masyarakat tersebut,” tambahnya. Sementara wakil bupati Mentawai, Rijel Samaloisa menegaskan persoalan rencana perkebunan kelapa sawit khususnya di Pulau Siberut telah berakhir. “Soal sawit tidak usah tunggu. Bekerja saja dengan baik untuk mengolah tanah yang ada. Karena sawit sudah berakhir,” katanya.

Rencana sebelumnya di pulau Siberut akan masuk dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT.Siberut Golden Platantion Pratama (SGPP) dengan SK Nomor 188.45-1/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 yang telah diubah dengan SK Nomor 188.45-60/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 dengan luas lokasi 20.000 ha dan PT Mentawai Golden Platantion Pratama (MGPP) dengan SK Nomor 188.45-3/2009 yang telah diubah dengan SK Nomor 188.4561/2010 tanggal 22 Maret 2010 dengan luas 19.500 ha. Berdasarkan SK kedua perusahaan tersebut akan berakhir izinnya pada 22 Maret 2012 lalu. Selester Saguruwjuw peserta kongres dari Dusun Rogdok menilai seharusnya penjelasan jika Pemkab Kepulauan Mentawai sudah tak perpanjangan izin perusahaan sawit itu harus dapat dibuktikan secara dokumen bukan dengan omongan di mulut saja dan itu tidak menguatkan keyakinan Masyakat Mentawai, anak kecil juga bisa bicara seperti itu. “Bupati harus mengatakan dengan tegas, bahwa sawit tidak ada perpanjangan izinnya,” tegasnya. Sedangkan Rapot Pardomuan, sekretaris badan pelaksana AMA-PM Kabupaten Mentawai mengingatkan kendati izin lokasi rencana perkebunan kelapa sawit di pulau Siberut telah berakhir, namun rencana perkebunan kelapa sawit di Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara-Selatan masih sedang berlanjut. ***

AMA-PM Minta Pemerintah Membuat Perda Tanah Adat Mentawai TUAPEIJAT - Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) pada acara dialog dengan pemerintah di sela-sela kongres III meminta untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai tanah adat Mentawai, yang bertujuan menghindari potensi konflik terkait persoalan kepemilikan tanah. M. Misno anggota AMA PM Pokai, Sikabaluan, Siberut Utara meminta agar Pemkab mengeluarkan segera Perda yang melindungi tanah adat Mentawai. DPRD segera menginisiasi serta mengeluarkan peraturan pembatasan penjualan tanah. “Ini untuk melindungan hak-hak tanah adat,” katanya, Jumat (14/4). Hal yang sama di sampaikan Ketua AMA-PM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Urlik Tatubeket, tanah adat untuk pembangunan bukan untuk diperjualbelikan. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melindungi hak tanah adat bagi Masyarakat Mentawai dengan memberikan

sertifikat tanah. “Kepada Pemkab kami berharap untuk melindungi hak tanah adat bagi masyarakat Mentawai dengan memberikan sertifikat tanah sehingga pendatang tidak seenaknya mengapling tanah adat,” ungkapnya. Selain itu Urlik berpesan kepada seluruh pengurus dan anggota AMAPM agar membangun kemitraan dengan pemerintah dan menjadi teladan bagi masyarakat Mentawai demi mewujudkan kehidupan masyarakat Mentawai yang lebih baik, “Saya menghimbau bagi seluruh pengurus dan anggota AMAPM untuk menjadi teladan bagi masyarakat untuk semakin menampakkan diri sesuai budaya yang membangun dan menjadi pedoman dalam hidup kita, saat ini banyak orang Mentawai yang tidak mengenal lagi budayanya,” pesannya Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, Kortanius Sabeleakek, menilai kondisi saat tanah saat lebih memiriskan,

menurutnya kalau tanah Mentawai diambil orang harus siap dipojokkan. “Saat ini Mentawai mengkhawatirkan banyak tanah yang dijual kepada orang pendatang. Sebenarnya kepemilikan tanah adat tidak bisa hanya dihargai dengan mendapatkan kebutuhan mewah seperti TV, Hp dan lain,” katanya. Karena menurutnya, tanah adat bagi orang Mentawai adalah warisan yang harus dijaga bukan dijual kepada orang pendatang, termasuk perusahaan kayu. “Sekarang akibatnya dirasakan masyarakat sendiri, salah satunya mendatangkan bencana,” ujarnya. Selain itu Korta mengingatkan jika tanah sudah diambil oleh para perusahaan besar dan sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) maka tak akan ada satu orang pun yang dapat mendapatkannya lagi. “Tak ada satu pun orang yang bisa mengembalikan tanah jika sudah dikuasai oleh perusahaan apalagi sudah diHGUkan,” tegasnya. Ketua DPRD Kabupaten Kepu-

lauan Mentawai Hendri Dori Satoko mendukung usulan Perda yang melindungi tanah ulayat Mentawai, hal itu dikatakan saat dihubungi Puailiggoubat Rabu (25/4). “Saya sangat mendukung usulan itu tentu kita juga harus melihat dasar kenapa Perda itu penting dibuat, dan kita berharap dari AMA-PM ada referensi yang bisa menguatkan untuk

Perda itu,” katanya. Lanjut Hendri, selain itu tentunya harus adanya kajian yang mendukung sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. “Kita berharap kalau sudah ada kajian luas dari AMAPM, kita akan bentuk panitia khusus untuk melakukan prosesnya”, tutupnya. (bs/trs) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Jon Luk dari Katurei salah anggota AMA-PM dalam dialog

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Sejak 2003 sampai 2012 pelajaran muatan loka budaya Mentawai belum menampakkan perkembangan signifikan

Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

elajaran budaya Mentawai menjadi sorotan tajam dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Mentawai kongres Minggu, 15/4 lalu di Uma YCMM Mapaddegat, Tuapeijat, Sipora Utara, dalam dialog dengan organisasi masyarakat adat bersama pemerintah dan DPRD Mentawai baru berencana kembali membahas pelajaran muatan lokal budaya Mentawai baru tahun depan. Mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai (Mulok Bumen) yang telah digagas Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai sejak 2003 sampai 2012 belum menampakkan perkembangan signifikan. Meski sudah beberapa sekolah yang telah menerapkan mata pelajaran Bumen tersebut, namun itu belum ada ‘restu’ dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Padahal YCM Mentawai sebagai penggagasnya melalui Divisi Pendidikan sudah bekerja sama dengan beberapa pihak mulai dari tingkat sekolah, kepala cabang Dinas Pendidikan sampai Dinas Pendidikan Mentawai. Namun masih saja jalan di tempat. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, Kortanius Sabeleake, mengkritik tajam penerapan mulok budaya luar di sekolah-sekolah Mentawai padahal budaya orang Mentawai sendiri tidak pernah diajarkan. “Kenapa budaya kita sendiri tidak dapat diajarkan kepada anak-anak Mentawai dan kenapa malah budaya

MULOK BUDAYA MENTAWAI MASIH JALAN DITEMPAT FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

dorong,” katanya. Kata Hendri, salah satu hal yang membanggakan di Kabupaten Mentawai hingga saat ini yaitu masih adanya budaya. “Kita masih bangga karena di Mentawai masih ada budaya, yaitu budaya Mentawai kendati itu mulai terkikis dan hilang satu persatu,” tambahnya. Terkikisnya budaya Mentawai ini diakui SERAHKAN RANGKUMAN - Ketua Dewan Pengurus AMA-PM, Urlik Tatubeket menyerahkan juga oleh Wakil Bupati dokumen rangkumen seminar Mulok Mentawai yang pernah digagas YCMM Mentawai, Rijel Samaloisa, dari pengamaorang lain yang harus dipelajari?. Kami kan agar orang Mentawai mengerti tannya budaya Menta-wai tidak lagi minta pemerintah lebih serius menerap- dengan budaya dan adatnya,” kata Ketua menjadi kebanggaan bagi orang kan budaya Mentawai di sekolah,” Pengurus YCM Mentawai, Kortanius Mentawai itu sendiri. “Mentawai tegasnya. Sabeleake. sekarang ini sedang tergerus identitasLanjut Korta, bukan tidak mungkin Menurutnya, Kabupaten Kepulau- nya,” katanya. mempelajari budaya luar, tetapi yang an Mentawai yang telah berusia 11 Sementara Besli T Oinan, Sekretaris harus diprioritaskan adalah memberikan tahun lebih, dalam perjalanannya belum Dinas Pendidikan Mentawai mengatapelajaran budaya Mentawai ke pada bisa menghasilkan penerapan kurikulum kan dirinya secara pribadi sedang siswa-siswa yang sekolah di Mentawai. budaya Mentawai di sekolah-sekolah. memikirkan bagaimana memunculkan Seperti di daerah tepi, mereka memberi- “Muatan lokal budaya Mentawai belum kurikulum muatan lokal budaya Mentakan pelajaran budaya mereka, bukan semuanya diajarkan di sekolah-sekolah. wai ini kembali untuk dibahas dan budaya lain yang diajarkan ke siswanya. Seolah-olah budaya Mentawai mau dikembangkan kembali. “Perlu memun“Seperti Jawa dari kecil anak-anak dihilangkan,” katanya. culkan dan melakukan pengembangan mereka sudah dikenalkan dengan budaKetua DPRD Mentawai, Hendri untuk itu diharapkan ide-ide yang yanya, nah seharusnya pemerintah lebih Dori Satoko meminta agar muatan lokal cemerlang. Kita membutuhkan tenaga cerdas bagaimana menerapkan itu juga budaya Mentawai diajarkan di sekolah- yang banyak karena di Dinas Pendidikan kepada anak-anak kita di Mentawai,” sekolah yang ada di Mentawai karena kita kekurangan tenaga untuk itu,” ujarnya. budaya Mentawai adalah satu-satunya katanya. Padahal orang Mentawai sangat budaya dan etnis yang ada di dunia. Jadi Selain itu, kata Besli penyiapan berharap pelajaran budaya Mentawai tidak ada alasan untuk tidak menerap- kurikulum muatan lokal Budaya Menuntuk diajarkan kepada siswa di Menta- kannya. “Budaya lokal harus diajarkan tawai ini sebenarnya sudah hampir wai, agar generasi Mentawai ke depan di sekolah-sekolah Mentawai. Menta- rampung. Penyamaan persepsi budaya masih tahu dan mengenal budayanya. wai tidak sama etnis lain yang ada di yang diambil sudah mulai terbayang. “Pendidikan muatan lokal perlu diajar- Sumatra Barat, maka itu mari kita Namun untuk kurikulum, ada beberapa kriteria dan payung hukum yang harus dibuat dan dipenuhi. “Payung hukum budaya Mentawai

Budaya adalah Jati diri dan Pendoman Hidup serta Norma TUAPEIJAT-Mewariskan budaya Mentawai bagi generasi Mentawai sesuatu hal yang tidak bisa ditawartawar oleh siapapun dan kapanpun. Karena budaya adalah identitas, jati diri, pedoman hidup dan norma-norma hidup bagi keberlangsungan Mentawai hingga akhir hayat. Menghilangkan budaya Mentawai berarti sama menghilangkan etnis Mentawai di dunia. Hal ini ditegaskan Selester Saguruwjuw , anggota Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) dari Kecamatan Siberut Selatan. “Tidak ada posisi tawar menawar dalam hal budaya Mentawai. Sekali orang Mentawai, sela-

manya Mentawai. Tak mengakui orang Mentawai berarti menghilangkan budaya Mentawai itu sendiri,” tegasnya. Lebih lanjut ditegaskan Selester, orang yang tidak bangga dengan budayanya berarti tidaklah bermartabat dan tidak bermoral. “Orang yang tidak berbudaya berarti tidak lebih dari seekor binatang,” tambahnya. Hal senada juga dikatakan Urlik Tatubeket Ketua Dewan pengurus AMA-PM Mentawai, orang Mentawai saat ini tidak bangga dan tidak mengenal lagi budayanya. “Orang Mentawai banyak yang tidak mengenal jati dirinya.Banyak orang Mentawai yang

melanggar norma-norma yang ada karena ketidaktahuan terhadap budayanya,” jelas Urlik. Demikian juga halnya dengan wakil bupati Mentawai, Rijel Samaloisa. Ia mengakui saat ini budaya Mentawai sedang terkikis oleh budaya yang masuk dan juga terkikis karena generasi Mentawai tidak lagi mengenal dan tidak bangga dengan budaya Mentawai yang ada. “Budaya Mentawai saat ini memang sedang tergerus dan akan hilang nantinya jika tidak dipertahankan serta diwariskan pada generasi Mentawai. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai orang Mentawai,” katanya. (bs/trs)

belum ada. Kalau itu ada kita akan mengemasnya untuk dijadikan sebagai buku-buku pelajaran di sekolah. Tahun 2013 kita akan lihat dan ulang ulas. Bahan hampir rampung,” katanya. Terkait dengan belum adanya payung hukum kurikulum muatan lokal budaya Mentawai, Ketua DPRD Mentawai, menyarankan agar mempelajari payung hukum budaya Minangkabau yang juga diajarkan di sekolah-sekolah Mentawai. “Kita juga terkejut kalau memang harus ada payung hukumnya. Maka kita berharap untuk ada itikad baik dan mempelajari payung hukum budaya Minangkabau yang ada. Kenapa mereka bisa dan ada payung hukum tentunya, kenapa budaya Mentawai tidak,” katanya. Sementara Rapot Pardomuan Simanjuntak, sekretaris badan pelaksana AMA-PM Kabupaten Mentawai mempertanyakan kenapa muatan lokal budaya Mentawai harus menunggu hingga tahun 2013. “Sementara kalau kita lihat di lapangan sekolah-sekolah di Mentawai ada yang tidak mengajarkan budaya Minangkabau karena mereka tidak mengerti namun nilai siswa itu tetap ada. Artinya ada pembohongan terhadap nilai. Dalam hal ini Dinas Pendidikan juga ikut berbohong,” tegasnya. Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa mengatakan kalau penerapan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai tergantung dari pihak pemerintah lagi, yang tentunya dari Dinas Pendidikan. “Itu tergantung keberanian pemerintah lagi. Kalau niat mempertahankan budaya Mentawai pasti akan berjuang menerapkan kurikulum budaya Mentawai, tapi kalau tidak ada niat maka tidak usaha untuk menjadikan budaya Mentawai jadi bahan pelajaran masyarakat para pelajar,” tutup Rijel.***

Sejarah Ringkas Perjalanan Mulok Budaya Mentawai -) 2004: YCM Mentawai menyelengarakan semiloka kurikulum Mulok Bumen hasilnya dokumen kesepakatan semiloka, surat mandat dan draf kurikulum muatan lokal budaya Mentawai. Acaranya 1 sampai 3 Maret. -) 2005: Pedoman pengajaran dan satuan pengajaran muatan lokal budaya Mentawai untuk kelas 4 SD. -) 2006: Dihasilkan dokumen semiloka kurikulum Muatan local kabupaten Mentawai yang kegiatannya dilaksanakan pada 3-6 Desember 2006. -) 2007: Seminar kurikulum muatan lokal budaya Mentawai, menghasilkan laporan kegiatan seminar dan dasar-dasar hukum pengajaran muatan lokal budaya Mentawai. Disumbangkan menjadi pedoman bagi dinas Pendidikan Mentawai dalam melaksanakan dan mewajibkan kurikulum budaya Mentawai di sekolah-sekolah yang ada di Mentawai. Acaranya 23 November.

SAJIANUTAMA Ada beberapa butir pokok-pokok hasil kongres Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMAPM), pokok pikiran itu diserahkan kepada pemerintah

Puailiggoubat

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

esuai dengan harapan wakil bupati Mentawai, Rijel Samaloisa dan ketua DPRD Menta-

wai, Hendri Dori Satoko pada acara pembukaan kongres III AMA-PM (Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai) Kabupaten Ke Mentawai Jumat (13/4) di Uma YCM Mentawai Mapaddegat, Desa Tuapeijat, terkait dengan hasil kongres agar disampaikan menjadi acuan dalam menentukan program dan kebijakan yang akan datang. Penyampaian pokok-pokok pikiran dan rumusan disampaikan AMA-PM untuk menjalin kemitraan sesuai dengan tema kongres III AMA-PM yaitu ‘Membangun kemitraan menuju organisasi yang mandiri, berdaulat dan bermartabat’. Ada beberapa hal yang dalam rumusan pokok pikiran yang di sampaikan, di antaranya pengkauan hak adat atas tanah, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pewarisan nilai-nilai budaya Mentawai, pelayanan publik, harga dan kelangkaan BBM, layanan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang pertanian, bidang perikanan darat dan laut, industri dan hasil pertanian, proyek-proyek pembangunan oleh kelompok masyarakat, kebencanaan, layanan kesehatan hingga bantuan dana untuk organisasi AMAPM dalam peningkatan kapasitas organisasi. Hak Tanah Terkait dengan pengakuan hak adat atas tanah, AMA-PM memandang bahwa pemerintah harus desentralisasi soal pengelolaan Sumber Daya Alam, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan Mentawai secara berdaulat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering digunakan sebagai alasan bagi para petinggi Mentawai untuk mengobral murah kekayaan sumber daya alam kepada pihak-pihak kapitalis yang rakus demi kepentingan pribadi atau golongan. AMA-PM juga menyampaikan keprihatinannya atas dikeluarkannya izin lokasi rencana perkebunan kelapa sawit kepada beberapa perusahaan oleh bupati periode yang lalu. Kebijakan yang diambil tersebut membuat pro dan kontra bagi masyarakat, memunculkan konflik dan kekhawatiran. Untuk menyikapi ini AMA-PM dan beberapa desa telah melayangkan surat penolakan.

POKOK-POKOK PIKIRAN AMA-PM

Bambang Sagurung

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

PENGHITUNGAN SUARA - Peghitungan suara memilik pengurus AMA-PM di Uma YCMM Persoalan tanah tak hanya sebatas itu saja dari kaca mata AMA-PM. Persoalan tanah akibat Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) di beberapa desa dan dusun belum selesai dan juga ada yang penanganannya belum tuntas sehingga masyarakat yang tinggal di program PKMT tersebut tidak merasa nyaman. Pengelolaan SDA dan perampasan tanah-tanah ulayat yang bertumpu pada konsep penguasaan hak Negara telah menyebabkan masyarakat adat Mentawai yang sesungguhnya pemilik, pengelola, sekaligus penjaga dan pemelihara SDA yang paling berhak di tanah mereka menjadi terasing. Ancaman lain terhadap keberadaan tanah-tanah adat Mentawai saat ini yaitu makin maraknya penjualan tanahtanah adat yang terjadi akibat ketidaksiapan masyarakat secara sosial dari pembangunan. Penjualan tanah yang terjadi saat ini juga sering sekali diakibatkan desakan sesaat seiring dengan perkembangan jaman. “Tak kita pungkiri memang kalau penjualan tanah adat dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan keluaga serta kebutuhan biaya pendidikan,” kata Sandang Simanjuntak salah satu motor penggerak AMA-PM yang juga Direktur Utama Radio Sura’ Mentawai. Untuk memangkas maraknya penjualan tanah adat serta persoalan tanah lainnya pihak pemerintah terutama DPRD Mentawai membuat payung hukum setingkat peraturan daerah yang memberikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan atas hak-hak atas tanah. “Ini perlu dibuat payung hukum guna menyelamatkan tanah adat Mentawai ke depan, sehingga tanah Mentawai tidak dikuasai oleh para pendatang,” kata Misno sekretaris pelaksana AMAPM tingkat Kecamatan di Siberut Utara. Sementara dalam hal persoalan PKMT pemerintah dalam hal ini Dinas

Sosial segera menyelesaikannya dan menerbitkan sertifikat status tanah yang jelas dan berkekuatan hukum. Berkaitan dengan izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan sebelumnya, AMA-PM mendesak agar bupati Mentawai segera mencabut izin tersebut dan tidak mengeluarkan izin baru terkait dengan hal tersebut.

melakukan pelatihan-pelatihan terkait kebijakan publik kepada anggotanya, dan akan membentuk tim yang akan mengawal perumusan kebijakan di tingkat kabupaten. Dalam hal-hal teknis AMA-PM akan membangun kemitraan dengan lembaga atau orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hukum, tata ruang dan teknisnya.

Pemerintah Harus Pro Rakyat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga ikut menjadi sorotan AMA-PM. Di mana hak-hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) seperti yang dijamin dalam undang-undang No.2 tahun 1999 sama sekali belumlah dikatakan terwujud. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di segala tingkatan sering hanya sebagai forum formalitas tanpa substansi riil dari kebutuhan rakyat Mentawai. Pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada pembangunan dari dan oleh pemerintah, belum lagi dari dan untuk rakyat. Demikian juga halnya tentang kebijakan ruang yang mensyaratkan partisipasi masyarakat. Hal ini sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Proses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) rencana tata ruang tidak jelas bagi masyarakat dan bahkan informasinya simpang siur. Terkait dengan hal ini, AMA-PM meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat adat terlibat dalam rencana pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Di samping itu juga AM-PM mengharapkan dapat terlibat dalam pembahasan-pembahasan pembuatan kebijakan yang menyangkut masyarakat. Agar AMA-PM dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan tersebut, secara organisasi AMA-PM akan

Penerapan Pelajaran Budaya Mentawai Terkait dengan pewarisan nilai-nilai budaya Mentawai yang mana sampai saat ini belum ada penerapan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai. Kurikulum yang diajarkan selama ini adalah kurikulum budaya Minangkabau, atau walaupun ada muatan lokal Budaya Mentawai hanya nilai rapor fiktif tanpa ada pembelajaran. Kondisi ini juga akan berdampak pada terkikisnya nilai-nilai budaya Mentawai, bahkan hilangnya generasi Mentawai yang memiliki jati diri sebagai orang Mentawai. Harus diakui memudarnya nilainilai adat serta jati diri sebagai orang Mentawai tidak lepas dari penghancuran sistematis budaya Mentawai oleh pemerintah sejak tahun 50-an, serta stigma yang dibangun pemerintah bahwa orang Mentawai adalah suku terasing, primitif, bodoh dan miskin. Fakta juga menunjukkan bahwa perkembangan Mentawai selalu diikuti oleh semakin banyaknya pengaruhpengaruh budaya luar yang masuk dan merasuk kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat Mentawai, bukan tidak mungkin nilai-nilai budaya Mentawai yang selama ini menjadi falsafah hidup orang Mentawai dalam hidup bermasyarakat mulai longgar dan terkikis. Sikap hidup yang mulai bergeser dari ke gotong-royongan ke individualitas dan materialistis, tingkat keswadayaan masyarakat yang makin melemah dan

semakin berharap pada uluran tangan dan belas kasihan pihak luar serta degradasi moral dengan maraknya penyakit sosial masyarakat seperti narkoba, kawin di luar nikah, dan tindak pidana lainnya. Bagaimanapun ini adalah sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan dan keberadaan identitas budaya Mentawai itu sendiri di dalam masyarakat. Untuk itu penerapan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai harus dilihat sebagai salah satu peluang untuk meneruskan nilai-nilai budaya Mentawai itu sendiri. Selain itu juga harus ada tindakan atau langkah yang dilakukan untuk membuat orang Mentawai bangga akan apa yang dimilikinya sebagai satu suku bangsa serta menghargai dan menghormati. Pelayanan Publik Pelayanan publik juga menjadi sorotan AMA-PM dalam kongres III. Di mana AMA-PM melihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Mentawai mengalami perubahan. Dan perubahan ini belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan membuat kesulitankesulitan tersendiri di tingkat masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan. Terkait akan hal ini AMA-PM mengusulkan agar dinas atau instasi terkait memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi masyarakat akan persyaratan, proses yang dilalui, waktu pengurusan, serta kepastian tentang biaya administrasi yang harus dibayar. Prosedur dan persyaratan harus dipampangkan di kantor-kantor pemerintah dan di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Hal yang lebih penting lagi, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus surat-surat ke pendudukan, diharapkan agar pengurusan cukup sampai di tingkat kecamatan. Harga BBM Harga dan kelangkaan BBM bersubsidi di Mentawai juga menjadi sorotan, karena ini persoalan tersebut terus berkepanjangan dan terus membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya BBM yang murah. AMA-PM menilai ini terjadi karena lemahnya pengawasan oleh pihak-pihak terkait khususnya penegak hukum sehingga ada pihakpihak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan lebih. Untuk itu AMA-PM mendesak agar pengawasan harga BBM sesuai harga ecera tertinggi (het) berdasarkan SK Bupati Mentawai diawasi di tingkat lapangan. AMA-PM juga mengusulkan agar dinas terkait memerintahkan kepada ke halaman 7

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

agen tentang berapa BBM yang masuk dan didistribusikan kepada siapa secara tertulis di gudang agen masing-masing saat BBM masuk pangkalan, dengan demikian AMA-PM nantinya akan melaporkannya pada aparat penegak hukum, media dan dinas terkait. Pendidikan Bidang Pendidikan juga menjadi sorotan yang serius oleh AMA-PM. Melihat tingkat pendidikan di kabupaten Mentawai yang sangat rendah yaitu 6,37 persen tingkat SLTA, 92,41 persen tingkat SD dan SLTP, dan perguruan tinggi 1,21 persen berdasarkan data tahun 2010. Untuk itu AMA-PM memandang agar peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan Mentawai. Untuk itu berbagai persoalan perlu dijawab dengan tindakan-tindakan konkret dengan usulan di antaranya pemerintah membangun fasilitas pendukung pendidikan yaitu gedung sekolah, perumahan guru, mobiler, perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya. Meningkatkan kapasitas guru dengan berbagai pelatihan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Memperhatikan kebutuhan para guru terutama rumah dinas agar tidak ada alasan lagi bagi para guru-guru untuk tidak bekerja maksimal sesuai dengan fungsinya. Selain itu juga perlu ada penerapan disiplin dan aturan-aturan yang berlaku sehingga para guru yang melakukan pelanggaran mendapat sanksi tegas dan tidak hanya dimutasi ke sekolah lainnya tanpa ada pembinaan lebih lanjut. Dalam hal pengelolaan sekolah, partisipasi masyarakat terutama komite sekolah harus dimaksimalkan dengan meningkatkan kapasitas komite untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah perlu menegaskan keterbukaan pengelolaan dana-dana pendidikan di tingkat sekolah sehingga masyarakat dapat mengawasi, sekaligus berpartisipasi membantu dalam pengadaan saranasarana yang dibutuhkan sesuai kemampuan masyarakat.

Pemerintah juga diharapkan agar memperhatikan tenaga-tenaga sukarela atau honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya sebagai pengajar di sekolah-sekolah yang ada agar nantinya pemerintah lebih memprioritaskan mereka untuk dijadikan sebagai PNS, sesuai dengan peluang dan aturanaturan yang berlaku. AMA-PM menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan pihak sekolah, komite sekolah dan pemerintah di segala tingkatan untuk mendiskusikan berbagai persoalan sekaligus mencari solusi bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ekonomi Usaha Mikro dan Pertanian Pembangunan di sektor Pertanian juga mendapat perhatian. Programprogram pengembangan bibit lokal sebagaimana yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai sudah saatnya direalisasikan sehingga masyarakat petani dapat mengakses bibit unggul lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping ketersediaan bibit, saat ini juga masyarakat petani perlu mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan pemberantasan hama dan penyakit serta pendampingan dari PPL yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan petani. Satu hal yang perlu ditekankan oleh AMA-PM dalam pengembangan pertanian di Mentawai yaitu harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perspektif lingkungan dengan pola pertanian organik (tanpa pupuk/pestisida). AMA-PM juga dalam hal ini menyatakan kesiapannya membangun komunikasi dan bekerja sama dengan dinas terkait terutama dengan PPL yang ditempatkan di tingkat laggai, terutama membangun kebun percontohan yang dikelola oleh AMA-PM di tingkat laggai dengan fasilitas dari pemerintah. Sementara untuk bidang Perikanan darat dan laut AMA-PM sepakat dengan pandangan bahwa basis Mentawai tidak hanya di daratan tetapi laut merupakan masa depan. Untuk itu program-program perlindungan terhaFOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DISKUSI - Diskusi masing-masing komisi untuk mencari pokok-pokok pikiran AMA-PM

KONGRES - Kongres III AMA-PM Uma YCMM, Mapaddegat, Tuapeijat, Sipora Utara (Patrisius) dap ekosistem laut perlu terus dikembangkan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Kelompok-kelompok usaha perikanan laut harus terus ditingkatkan kapasitas dan peralatan tangkapnya oleh pemerintah sehingga dengan pengenalan teknologi pada sektor ini menyumbang pada peningkatan hasil produksi. Kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dalam hal budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil laut harus dijadikan peluang ke depan sebagai sumber ekonomi masyarakat dan juga sumber PAD bagi masyarakat. Melihat potensi perikanan laut yang begitu menjanjikan di Mentawai, telah dilakukan berbagai program oleh dinas terkait dengan bantuan alat tangkap, modal usaha dan lain sebagainya, namun AMA-PM melihat bahwa program ini belum menampakkan hasil yang maksimal karena pelaksanaannya hanya sebatas proyek administrative. Bahkan seringkali bantuan yang diberikan bukan pada orang atau kelompok yang tepat. Ancaman utama di bidang kelautan dan perikanan laut adalah ada penangkapan secara ilegal yang merusak biota laut. Nelayan lokal harus berhadapan dengan nelayan-nelayan luar daerah yang memiliki peralatan tangkap yang lebih modern. Maka untuk melindungi nelayan lokal perlu peraturan daerah tentang perlindungan atas areal tangkapan tradisional. Selain itu membentuk kelompok-kelompok yang bergerak di bidang budi daya air tawar, guna berkontribusi bagi ketersediaan kebutuhan lokal atau kampung dan memacu peningkatan ekonomi keluarga AMAPM secara organisasi. Terkait dengan program pemerintah dalam bidang industri dan hasil pertanian terutama rumah tangga telah mulai menampakkan hasil. Namun programprogram ini diharapkan terus ditingkatkan di daerah dengan bantuan teknis, bantuan peralatan serta pengemasan produk yang lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. AMA-PM juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan

pengolahan keripik dari bahan lokal serta anyaman bambu, pemerintah diminta untuk menyediakan peralatan pendukung sehingga keberadaan mereka dapat mengembangkan kemampuan lainnya. Harga jula produk-produk pertanian juga masih ditentukan oleh segelintir pedagang, untuk itu AMA-PM mengusulkan agar pemerintah melindungi petani dengan harga jual produk yang lebih stabil, untuk itu pemerintah perlu menyediakan dana cadangan untuk membeli produk rakyat apabila harga pasar anjlok. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur terutama jalan yang menghubungkan dusun, desa dan kecamatan sesudah seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Mentawai. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan diharapkan dapat membuka keterisoliran serta lancarnya arus ekonomi masyarakat setempat. AMA-PM mengusulkan agar dinas terkait memberikan informasi yang lebih jelas tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Pentunjuk Teknis (Juknis) kepada OMS pengelola, sehingga memungkinkan tidak adanya bentuk pungutan liar yang selama ini terjadi. Dalam hal teknis juga AMA-PM mengusulkan agar OMS dapat diberikan pelatihan tertentu terutama bagaimana pengelolaan administrasi proyek, sehingga masyarakat melalui OMS dapat mempertanggungjawabkan seluruh proyek yang ditanganinya. AMAPM juga akan melakukan pengawasan dan atau pengajuan nama AMA-PM sebagai pelaksana proyek dengan tata administrasi dan kwalitas kerja yang lebih baik. Pengurangan Risiko Bencana Terkait dengan Mentawai sebagai daerah rawan bencana untuk itu perlu upaya pelatihan, informasi bencana, dan pengurangan risiko. Untuk itu AMAPM mengusulkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Mentawai dan lembaga mitra lainnya membangun tim siaga bencana di setiap laggai yang ada organisasi AMA-PM Pembangunan Huntara yang masih menyisakan persoalan terutama utang pelaksana proyek kepada masyarakat. AMA-PM meminta agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian utang-piutang tersebut sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Organisasi ini juga meminta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi para korban dengan mempertimbangkan keadilan, sosial, budaya dan kelanjutan kehidupan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Pada kenyataannya pembangunan Huntara di bagian Kecamatan Sipora Selatan hasilnya tidak pantas dihuni manusia, itu hanya pantas untuk ular. Selanjutnya beberapa huntara masih ditahan tukang karena upah kerja mereka belum dibayar,â&#x20AC;? kata Paris warga Dusun Mongan Bosua, Desa Bosua Kecamatan Spora Selatan. Melihat bahwa sampai saat ini masih ada beberapa daerah pemukiman masyarakat yang masuk dalam kategori rawan bencana, agar dibuat perencanaan pemukiman baru dengan membangun infrastruktur di lokasi yang dinyatakan aman. Bila pembangunan lokasi pemukiman yang baru belum bisa dilaksanakan secepatnya, maka langkah awal yang bisa diusulkan AMA-PM yaitu pembangunan jalur-jalur evakuasi untuk pengurangan korban dari dampak bencana. Persoalan layanan kesehatan juga merupakan prioritas Mentawai terutama dalam hal penyediaan akses masyarakat terhadap kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas. â&#x20AC;&#x153;Kita berharap penempatan tenaga dokter dan medis lainnya sesuai dengan profesinya masing-masing,â&#x20AC;? ujarnya. Program-program bantuan bagi masyarakat di bidang kesehatan seperti Jamkesmas, Jampersal dan program lainnya perlu disosialisasikan lebih luas dan juga diharapkan ada pemerataan peserta program tersebut. (bs)

Puailiggoubat NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Jaksa Tolak Eksepsi Edison Saleleubaja dan Samuel Panggabean PADANG-Sidang lanjutan mantan Bupati Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja bersama mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Samuel Panggabean di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (23/4) jaksa meminta hakim menolak eksepsi (pembelaan) kedua terdakwa. Kami minta majelis hakim menolak Eksepsi terdakwa,” kata Jaksa Isward di hadapan Majelis hakim yang dipimpin Jon Effreddi beranggotakan Zalekha dan Perry Desmarera Penolakan jaksa eksepsi yang disampaikan pengacara kedua terdakwa yaitu Alberth Kalangit dan Charles Mouw terkait dugaan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) karena menyimpang undang-undang. Selain itu, pembelaan diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa dengan Rek.Perkara nomor:PDS-01/Tuapeijat/ 02/2012 tertanggal 22 Maret 2012, menurut jaksa tidak relevan karena telah keluar dari ketentuan peraturan pasal 156 KUHAP dan tidak didasarkan dengan argumentasi yuridis yang sah. “Sudah sewajarnya majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa karena sudah jauh menyimpang dari materi keberatan yang diizinkan menurut perundang-undangan,” jaksa Edmon Rizal. Dalam eksepsi sebelumnya, pengacara Edison Saleleubaja mengklaim pembagian dana provisi sumber daya hutan (PSDH) sudah sesuai aturan. Selain sudah dianggarkan dalam APBD yang tertuang pada Perda No 5/2005, juga sudah mengacu Surat Menkeu, Menhut, Gubernur dan SK Kepala Dinas Kehutanan Sumbar tentang pembayaran upah pungut kehutanan dari dana perimbangan SDA sektor kehutanan. Dengan Perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa tersebut diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b, Ayat 2 UU No 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001. (trs/rus)

Sidang Mantan Bupati dan Kadishut Mentawai

Jadi Saksi, Delapan Pejabat Mentawai Tergagap FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Saksi yang diajukan oleh jaksa dalam kasus PSDH sebanyak Rp1,38 miliar banyak mengidap penyakit lupa

Mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja dan mantan kepala Dinas Kehutanan, Samuel Panggabean

Rus Akbar Patrisius Sanene’

idang dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Edison Saleleubaja dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Samuel Panggabean sudah memasuki tahap mendengar keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Padang, jalan Khatib Sulaiman, Senin (30/4/2012) Dalam sidang lanjutan tersebut jaksa membawa delapan saksi yang diduga mendapat bagian uang upah pungut PSDH tersebut yang merugikan negara sebanyak Rp1,38 miliar. Sidang ini dilakukan dua tahap, tahap pertama jaksa mengajukan saksi Lindung Sihombing saat itu menjabat Kabag Hukum Sekda Mentawai, Tarminta, Asisten Administrasi dan Keuangan, sidangnya pada pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pada sesi pertama, Lindung memberikan keterangan saksi saat sidang kebingungan menjawab pernyataan jaksa dan hakim. Ia bahkan tidak mengetahui apakah dana PSDH tersebut sudah masuk dalam APBD atau tidak. “Saudara saksi, apakah rapat yang dana PSDH tersebut, sudah masuk ke APBD Mentawai atau tidak,” tanya hakim Zalekha saat sidang. Jawaban Lindung, saya lupa pak. Mendengar keterangan saksi Majelis Hakim Zalekha, kalau tidak tahu kenapa mau menandatangani surat rekomendasi pencairan upah pungut tersebut. Lindung menjawab saya sudah lupa pak. Dalam kasus ini Lindung Sihombing masuk dalam tim pengendali pengelolaan pemungutan PSDH, total yang diterima Lindung berdasarkan surat dakwaan jaksa sebanyak Rp13,37 juta. Terdakwa Edison Saleleubaja membantah, bahwa uang PSDH tersebut sudah masuk dalam APBD

Mentawai, yang dibahas pembagian uang pungut. “Dana PSDH itu sudah masuk dalam APBD Mentawai, rapat yang dilakukan itu membahas berapa upah pungutnya saja,” ujarnya. Setelah mendengar keterangan Lindung, jaksa kembali memanggil saksi Tarminta, Asisten Administrasi dan Keuangan. Dalam keterangan Tarminta majelis hakim dan jaksa serta pengacara kedua terdakwa menjadi alot, karena keterangan yang diberikan Tarminta bertele-tele, bahkan ia sendiri tidak tahu uang itu. Bahkan saksi tidak mengetahui berapa dana PSDH yang ada dalam kas daerah. “Saudara saksi merupakan atasan keuangan, apakah saudara mengetahui berapa jumlah uang yang masuk PSDH tersebut,” tanya jaksa Atmariadi. Tarminta yang menjadi saksi tersebut, kebingungan menjawab pertanyaan itu. “Saya tidak tahu tugas pokok soal dana itu, yang saya tahu di kas daerah itu ada dana perimbangan,” ungkapnya. Melihat gelagat Tarminta yang kaku menjawab pertanyaan para sidang, membuat Ketua Majelis Hakim Jon Effreddi menegur saksi. “Apa kamu ini, kamu tegang ya?, jawabnya kok ngak jelas,” katanya. Pengakuan terakhir dari Tarminta yang mengenakan baju warna krem panjang dan celana hitam tersebut mengakui telah menerima uang dari dana upah pungut tersebut sebanyak Rp26,74 juta dan katanya sudah dikembalikan.

Sidang sesi kedua pada hari itu juga masih agenda yang sama yaitu mendengar keterangan 5 saksi, Saksi Ali Arifin mengakui telah menerima uang upah pungut PSDH 2003-2004 senilai Rp26,74 juta, terdakwa telah mengembalikan uang tersebut pada jaksa pada November 2011. Selanjutnya saksi yang dihadirkan adalah Nurdin, ia juga mengakui menerima uang senilai Rp6,18 juta pada Desember 2005. Katanya di hadapan persidangan ada sejumlah nama yang menjadi tim pengendali dana upah pungut tersebut. Sementara saksi Yusirio majelis hakim meminta keterangan mengenai pengadaan mobil Toyota Fortuner. “BPKB-nya atas nama dinas kehutanan namun mobil fortuner tersebut sering dipakai oleh Bupati,” ungkapnya. Namun anggota majelis hakim Zalekha kembali menanyakan, kenapa Bupati tidak memakai mobil dinasnya padahal mobil dinas, padahal itu sudah difasilitasi. Namun tidak dijawab Yusirio. Pada saksi terakhir yang dihadirkan adalah Sekda Mentawai Ifdil Gusti, saksi mengaku telah menerima uang sejumlah Rp40,12 juta dari upah pungut tersebut. Dari keterangannya, Ifdil terlihat gagap dan tak terbuka, padahal dalam kasus tersebut ia berperan membuat surat undangan rapat pembahasan upah pungut di Dinas Kehutanan pada Desember 2005. Namun dalam sidang tersebut Ifdil tidak mengakui

bahwa ia membuat surat undangan tersebut namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ifdil mengakui membuat undangan tersebut. “Anda yang mengundang kenapa anda yang tidak hadir itu kan aneh sebagai Sekda” ujar Jon Effreddi, Ketua Majelis Hakim, namun jawaban dari Ifdil lupa. Tak hanya itu, Ifdil juga mengaku tak hadir dalam rapat pembahasan upah pungut di Dinas Kehutanan pada Desember 2005. “Saya tidak membatasi saudara saksi untuk memberikan keterangan, tapi saya ingatkan anda agar menjawab dengan benar dan jujur, tapi kalau nanti saudara terbukti memberikan keterangan palsu efeknya sangat jelek untuk diri saudara, itu hukum yang menyatakan,” tegur ketua Majelis Hakim Jon Effreddi pada Ifdil. Ifdil Gusti yang memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tak memuaskan, ketua majelis hakim melemparkan pertanyaan lain. “Apa saja perda APBD,” kata hakim. Ifdil yang terlihat tidak bisa menjawab. “Bagaimana anda mau memimpin Mentawai perda APBD saja tidak tahu? mau anda bawa ke mana Mentawai kalau pemimpinnya tidak tahu fungsinya apalagi geografis Mentawai, Anda itu adalah kepala rumah tangga Mentawai dan anda sebagai motor untuk kemajuan Mentawai, anda harus lebih banyak belajar lagi,” ujar ketua Mejelis Hakim kepada Sekda Mentawai yang jadi saksi. Setelah sidang sampai pukul 17.00 WIB, akhirnya 3 Mei 2011 dengan agenda yang sama.***

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Pemerintah Sebaiknya Kerjasama dengan AMA-PM TUAPEIJAT - Aliansi Masyarakat Adat Peduli Memtawai (AMA-PM) yang berdiri sejak resmi tahun terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan akan haknya sebagai masyarakat adapt. Karena menurut penilaian dari AM-PM sendiri seakan ada diskriminasi bagi organisasi ini di kabupaten Mentawai, baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pejabat pemerintahan. Dalam perjalanannya untuk mendapatkan hak, masyarakat adat Mentawai tak sedikit mendapat tantangan, rintangan dan cobaan. “AMA-PM telah berdiri selama sepuluh tahun dan telah melakukan kongres sebanyak tiga kali. Namun perjalanannya masih belum diakui oleh pihak pejabat maupun pemerintah,” kata Urlik Tatubeket ketua Dewan pengurus AMA-PM Kabupaten Mentawai, Jumat (12/4) dalam acara pembukaan Kongres AMA-PM III di Uma YCMM Mapaddegat Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara. Kortanius Sabeleake Dewan pengurus Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai mengatakan seakan ada jurang pemisah dan batasan antara AMA-PM dengan pemerintah dan pejabat pemerintahan lainnya yang ada di kabupaten Mentawai. Semestinya kata Korta, hal ini tidak boleh terjadi karena masyarakat adat adalah suatu suku bangsa yang ada di dunia. “Kalau pemerintah alergi dengan masyarakat adat maka perlu dipertanyakan. Demikian juga dengan masyarakat adat kalau ada yang tidak suka dengan pemerintah maka perlu dipertanyakan juga,” katanya. Dikatakan Kortanius, terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai tak lepas dari peran serta masyarakat adat Mentawai. Karena dengan adanya masyarakat adat dan mereka terbentuklah kabupaten begitulah peran penting di dalamnya. “Pemerintah kabupaten Mentawai ada, karena perean elemen masyarakat adat Mentawai,” kata ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kabupaten Mentawai. Untuk itu, dengan adanya peran serta masyarakat seharusnya pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat adat. Bukan mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan juga kelompok. “Uang Negara yang ada haruslah diperuntukan bagi rakyat, bukan untuk orang lain. Bagaimana orang Mentawai bisa menjadi doktor, polisi, jendral, bupati,” katanya. Sementara Hendri Dori Satoko, Ketua DPRD Mentawai mengakui akan pentingnya masyarakat adat dan pentingnya melakukan pelayanan bagi mereka, karena tanpa masyarakat adat pemerintah tidak akan ada. “Masyarakat adat adalah elemen penting dalam suatu pemerintahan, maka mereka harus diperhatikan, dilindungi dan diperjuangkan,” katanya. Hendri juga mengatakan, masyarakat adat Mentawai merupakan satu-satunya etnis yang ada di dunia. “Mentawai tidak ada duanya di dunia. Walau ada di provinsi Sumatera Barat, namun Mentawai tidak sama dengan Minangkabau. Untuk itu masyarakat adat perlu dilindungi dan diberikan haknya,” pungkasnya. (bs/trs)

Pejabat Mentawai Wajib Melek Informasi Pemberitaan di media lokal sangat berguna untuk mengetahui kondisi masyarakat terkini Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

etua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko kembali mempertegas imbauan yang pernah disampaikan Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa agar seluruh pejabat instansi pemerintahan melek dengan pemberitaan media, terutama media lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hendri mengatakan, semua pejabat harus peka terhadap informasi yang disajikan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Terlebih lagi mengikuti pemberitaan di media lokal sangat berguna untuk mengetahui kondisi masyarakat terkini. “Informasi yang disiar di media lokal tentu lebih spesifik menyajikan kondisi masing-masing dusun, desa, dan kecamatan, serta perkembangan pembangunannya,” kata Hendri disela-sela acara pembukaan Kongres III AMA-PM Kabupaten Mentawai, Jumat (13/4) di Uma YCM Mentawai Dusun Mapaddegat Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara. Hendri menilai pentingnya para pejabat mengikuti pemberitaan di media lokal. Karena menurutnya, bisa menjadi pijakan pemerintah Mentawai membuat kebijakan atau menyusun rencana-rencana pembangunan. “kadang beberapa informasi atau saran yang disampaikan masyarakat melalui radio atau media cetak malah

MEMBACA - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko membaca tabloid Puailiggoubat tidak terpikirkan oleh pihak pemerintah. Pemerintah melalui media lokal, selain menjawab keluhan masyarakat juga butuh masukan dari masyarakat itu sendiri,” ujarnya Di Kepulauan Mentawai sendiri terdapat dua media lokal yang konsisten menjadi saluran informasi bagi masyarakat Mentawai, yaitu Tabloid Pualiggoubat dan Radio Surak. Dua media ini konsisten serta kredibel menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan fungsi kontrolnya. Hendri bahkan mengakui, dua media lokal ini sangat membantu pemerintah memperoleh informasi dari daerah yang sulit dijangkau akses komunikasi, seperti Siberut Barat dan daerah sulit komunikasi lainnya. Bagi Hendri, tidak ada alasan lagi buat Bupati Mentawai untuk tidak mewajibkan jajaran dinas dan SKPD Mentawai mengikuti pemberitaan Puailiggoubat dan Radio Sura’.” Kapan perlu wajibkan seluruh dinas

dan SKPD berlangganan karena informasi yang lengkap tentang mentawai tentu hanya ada di media yang basisnya di Mentawai, bukan media lokal di luar Mentawai,” tegasnya. Jangan Alergi Berita Kritis Meski sajian informasi di dua media ini terlebih lagi Puailiggoubat terkadang bernada kritis, namun Hendri mengingatkan pejabat Mentawai jangan elergi. Pemberitaan kritis menurutnya, mesti dijadikan pelecut untuk memperbaiki kinerja.”Namun kita dari pihak pimpinan juga harus menerima dan menganalisa informasi tersebut,” katanya. Hendri mencontohkan, dirinya pernah diberitakan menjanjikan anggaran pembangunan jembatan di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, padahal ia sama sekali tidak pernah menjanjikannya. Namun berita yang terlanjur disiarkan itu justru dijadikan

alasan untuk mengajak pemerintah bersama SKPD melihat langsung kondisi jembatan tersebut. “Kita ajak pihak pemerintah bersama SKPD yang ada untuk melihat secara langsung di lapangan, dan hasilnya pemerintah tahu bagaimana jembatan tersebut akhirnya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat,” katanya. Hendri juga mengingatkan para pejabat Mentawai agar tidak menghindari media tapi dijadikan sumber informasi. Bila ada pemberitaan kritis lanjutnya, anggaplah sebagai pedoman untuk kinerja yang lebih baik lagi. Namun ia pun berharap media juga mesti mengedepankan keberimbangannya dan tidak menghakimi. “Sebagai pejabat publik tidak masalah berita kritis diarahkan pada saya sepanjang mengedepankan keberimbangan. Justru saya jadikan poin untuk memperbaiki kinerja, nah pejabat yang lain mestinya juga demikian,” tegasnya.

Wakil Bupati Minta Dinas Pertanian Produksi Bibit Unggul TUAPEIJAT-Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa meminta Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Mentawai, Yusirio memproduksi bibit unggul untuk para petani. Permintaan itu diutarakannya dalam acara Kongres III Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMAPM) di Uma Yayasan Citra Mandiri-Mentawai (YCMM)

Mapaddegat, Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Jumat (13/4/2012). “Saya minta Dinas Pertanian agar memprodusi bibit-bibit unggul untuk memudahkan para petani Mentawai mendapatkan bibit,” ujarnya Dalam sesi dialog interaktif antara AMA-PM dengan pemerintah, masalah ketersediaan bibit muncul menjadi keluhan masyarakat.

Rijel Samaloisa

Maka pada kesempatan itu, di hadapan peserta yang hadir, wakil bupati langsung meminta kapala dinas pertanian menanganinya. “Terus terang saya melarang masyarakat Mentawai membeli bibit dari luar. Untuk apa kita beli bibit jauh-jauh kalau Dinas Pertanian bisa produksi bibitbibit yang lebih bagus.” Pungkas Rijel. (trs)

MENTAWAINEWS Masyarakat Minta Juknis P2D Mandiri Dievaluasi TUAPEIJAT - Masyarakat meminta Juknis program Pengembangan Prasarana Desa (P2D) Mandiri dievaluasi, baik dari segi hasil kerja maupun segi anggaran. Program P2D merupakan program andalan masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Kita akui kalau kegiatan P2D Mandiri memang melibatkan masyarakat langsung sebagai pelaksana di lapangan. Namun kalau dilihat hasilnya kadang jauh dari harapan,” ujar Paris, warga Mongan Bosua Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Jumat (13/4). Menurut Paris, salah satu penyebab kualitas kerja menurun adalah karena anggaran yang ditetapkan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tidak relevan lagi. “Kalau tahun 2002 anggaran sebesar Rp49 juta itu masih cukup,” katanya. Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko setuju Juknis P2D perlu dievaluasi. Ia mengatakan, awalnya dulu program ini hanya untuk membangun jalan lingkar dusun, namun lambat laun program ini mengakomodir pembangunan jalan antar dusun, antar desa bahkan dari desa ke kecamatan. Hendri mencontohkan, pembangunan jalan dari Desa Sotboyak menuju Desa Mongan Poula yang ditembuskan ke Desa Sikabaluan sebagai pusat kecamatan. “Perjuangan masyarakat sungguh luar biasa. Bukit berusaha mereka datarkan dengan anggaran minim, namun karena kemauan masyarakat untuk membuka akses mau tidak mau itu dilakukan.” Ujarnya. (bs / jap)

Setahun Tower Mini Dibiarkan Rusak SAIBI-Sudah satu tahun lebih Tower Mini bantuan Departemen Komunikasi dan Informasi (DEPKOMINFO) di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah dibiarkan rusak dan kini kondisinya mati total. ‘’Sekarang ini tower mini di Saibi sudah mati total dan tidak bisa digunakan lagi, sedangkan telepon yang ada di kantor saja tak bisa lagi kami gunakan karena sinyalnya tidak ada” ujar Tastian Salabi Sekretaris Desa Saibi Samukop 9 Maret lalu. Kondisi ini membuat warga Desa Saibi Samukop mengeluh dan kesulitan berkomunikasi dengan kerabat yang berada di daerah lain. Demi dapat berkomunikasi, warga dan aparat Desa terpaksa naik bukit yang jaraknya sekitar 1 Kilometer dari pemukiman. “Terpaksa naik bukit mencari sinyal dari jalur Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara,” katanya. Hingga saat ini, lanjutnya, belum satu pun pihak teknisi memperbaikinya. Bahkan dia mengaku, sudah berulang kali menghubungi nomor kontak teknisi, namun tidak berhasil. (trs/jap)

Puailiggoubat

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Musrenbang Tak Rangkul Masyarakat Adat FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai sering tidak merangkul masyarakat adat. Bambang Sagurung

al itu menuai kritikan dari masyarakat adat dalam acara Kongres III Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) di Uma Yayasan Citra Mandiri-Mentawai (YCMM) Mapaddegat, Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Jumat (13/4/2012). Salah seorang Dewan Pengurus AMA-PM Ferdinan Salamanang mengatakan, setiap pelaksanaan Musrenbang, masyarakat adat selalu tidak dilibatkan. Padahal, menurutnya, sasaran utama dari Musrenbang adalah masyarakat yang tinggal di dusun atau di desa. “Kebanyakan yang hadir dari unsur pemerintah, seharusnya masyarakat adat juga diajak merumuskan rencana pembangunan,” ujarnya. Ferdinand juga menilai, apa yang dirumuskan dalam rencana pembangunan tersebut lebih sekadar formalitas saja. Menurutnya, usulanusulan yang dihasilkan dalam Musrenbang baru sebatas di atas kertas

RITUAL - Ritual saat mulai Kongres III AMA-PM saja, tidak ada realisasi nyata di tengah masyarakat. “Kalau kita lihat kenyataannya dari tahun ke tahun yang diusulkan itu-itu saja dan tidak ada realisasi,”ujarnya Ferdinand mengatakan, tidak terealisasinya hasil-hasil Musrenbang disebabkan karena tidak disampaikan pada dinas terkait untuk ditindaklanjuti ke dalam program. “Kalau pun disampaikan, kadang dinas terkait melihat usulan itu tidak menguntungkan dan bernilai strategis,” tambahnya Karena kecewa masyarakat adat tak dilibatkan, Ferdinand sampaisampai melontarkan sindiran pedas yang diarahkan pada panitia yang sengaja tidak mengundang masyarakat

adat demi efisiensi anggaran. ”Kalau peserta banyak yang diundang tentu uang makan, transportasi bisa banyak keluar. Bahkan yang lebih anehnya lagi di lapangan khususnya ditingkat kecamatan jadwal musrenbang dua atau tiga hari bisa disulap menjadi satu hari dan bahkan bisa hanya beberapa jam saja,” ungkapnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengaku, sering mempersoalkan peserta Musrenbang di tiap kecamatan. Ia juga menegaskan, dirinya setiap tahun selalu turun sebagai narasumber. ”Kita bahkan sering memperingatkan camat selaku pimpinan kecamatan terkait dengan hal ini,

karena rencana pembangunan itu harus dari masyarakat dan untuk masyarakat, jadi masyarakat harus terlibat di dalam prose situ,” katanya. Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa juga mengaku sering mendapat laporan bahwa Musrenbang selama ini hanya diikuti oleh unsur pemerintahan Desa, Dusun, dan Kecamatan saja. Untuk itu ia berharap hal ini jangan sampai terulang karena tanpa keterlibatan masyarakat, kemiskinan di Mentawai semakin sulit ditanggulangi. “Ini salah satu hal yang mendorong kemiskinan di Mentawai karena tidak adanya keterlibatan masyarakat, sehingga apa yang diprogramkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Tujuh Pasangan Mesum Termasuk CPNS Dibekuk di Tuapeijat PADANG - Sepanjang Januari hing-ga April 2012, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Mentawai sudah menangkap tujuh pasangan luar nikah yang berbuat mesum di Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Selatan. Kepala Satpol PP Mentawai Rikson Hutahaen yang dihubungi Puailiggoubat Senin (23/4) menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, ketujuh pasangan mesum itu berasal dari berbagai kalangan termasuk CPNS di lingkungan Kecamatan Sipora Selatan. Sayangnya, Rikson enggan membeberkan inisial ketujuh pasang pelaku tersebut. “Ada

yang dari kalangan masyarakat biasa, ada yang anak SMA, dan bahkan ada yang CPNS,” ungkapnya. Rikson menjelaskan, ketujuh pasangan mesum itu dipergok tengah tidur dan berbuat maksiat saat suami atau istrinya tidak ada di rumah. Pemergokan itu lanjut Rikson, berawal dari informasi yang diterima dari warga. Pelaku melakukan maksiat di tempat kos-kosan dan rumah pribadi. “Bisa dikatakan bentuk perselingkuhan karena bukan pasangan suami-istri yang sah. Ada yang sudah bertunangan dan pacaran, semuanya melakukan maksiat dan

membuat warga resah,” jelasnya. Rikson melanjutkan, meski belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sanksi tegas tentang maksiat ini, namun secara aturan norma yang berlaku di masyarakat itu sudah melanggar. Jadi sebagai bentuk sanksinya, bagi yang CPNS diserahkan kepada Sekda, pelajar dilaporkan kepada orang tua dan pihak sekolah, dan yang sudah beristri atau bersuami diserahkan kepada istri atau suaminya. ”Kami beri peringatan lalu mereka disuruh buat perjanjian untuk tidak mengulangi tindakan

itu lagi. Bahkan dari beberapa yang ditangkap sudah pernah dibekuk sebelumnya,” jelasnya. Untuk itu kata Rikson, tahun ini Satpol PP gencar menggelar operasi memerangi maksiat di Mentawai. Masyarakat pun diminta berperan aktif mengamati lingkungan sekitarnya. Rikson mengingatkan masyarakat agar melapor jika melihat gerakgerik prilaku maksiat. “Ini sudah menjadi operasi rutin yang akan dilakukan terus. Kami mengharapkan juga kerjasama dari masyarakat,” pungkasnya. (gsn/jap)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

e-KTP di Siberut Selatan Tinggal Pengoperasian MAILEPPET - Pembuatan elektonik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Siberut Selatan tinggal menunggu pengoperasian. Tambunan Lumban Raja, Camat Siberut Selatan pada Puailiggoubat Selasa (1/5) mengatakan semua alat pembuat e-KTP sudah sampai di kantor camat. “Beberapa alat sudah terpasang, sebagian masih dalam kemasan,” katanya. Lanjutnya, alat itu tinggal menunggu instalasi beberapa bagian yang belum terpasang dan instruksi untuk pengoperasian, kalau tenaga yang akan melayani pembuatan e-KTP sudah ada 4 orang dan sudah diberi pelatihan pada April lalu. Rencananya Mei alat itu akan dipasang oleh teknisi yang ditunjuk oleh Kantor Catatan Sipil Mentawai. “Informasinya, pihak capil akan melakukan pemasangan bagian secara lengkap alat itu bulan ini,” ujarnya. Ia menyebutkan untuk saat ini, bagi masyarakat yang butuh KTP bisa membuat keterangan yang fungsinya sama dengan KTP. “Tidak usah cemas karena surat itu berlaku di manapun,” jelasnya. (gsn)

Judas Sabaggalet : Pendidikan Kunci Kemajuan MUARA SIBERUT-”Pendidikan merupakan jalan kita berobah menuju kemajuan dan memajukan republik ini,” kata Bupati Mentawai, Judas Sabaggalet, saat memberi sambutan sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SD Santa Maria Muara Siberut Kecamatan Siberut yang jatuh pada, Rabu (2/5). Judas juga mengatakan bukan karena bersuku Mentawai daerah ini tertinggal tapi karena kurangnya pendidikan. “Pendidikan kita masih kurang yang membuat daerah kita tertinggal dengan daerah lain, satu hal yang perlu diingat bahwa kita di Mentawai bukan suku kelas dua, agar sama dengan daerah lain maka pendidikan adalah satu-satunya kunci menuju kemajuan,” katanya. Namun ia juga tak memungkiri untuk mencapai pendidikan yang tinggi bukanlah hal yang mudah. “Maka dari sekarang berjuanglah mencapai cita-cita yang lebih tinggi untuk menjadi pemimpin di republik ini,” ujarnya di hadapan siswa SD, SMP dan SMA yang hadir dalam upacara. (gsn)

40 PNS dan Honorer Ikuti Latihan Operator e-KTP FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

ebanyak 40 orang PNS dan honorer dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengikuti bimbingan teknis operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

PELATIHAN Pelatian operator e-KTP

Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

elatihan ini diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai di Hotel Takana Juo, Jalan S. Parman Padang, Selasa (24/4). Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Mentawai, Gabriel Sakeru mengatakan, masing-masing kecamatan mengirim 4 orang baik berstatus PNS maupun tenaga honor. “Empat orang itulah nanti yang melakukan rekam data penduduk Mentawai,” ujarnya Gabriel mengatakan, untuk proses rekam data, pemerintah sudah siapkan peralatan serta tenaga teknis yang ditunjuk Kementrian Dalam Negeri untuk antisipasi bila sewaktuwaktu terjadi kerusakan alat. Demi kelancaran, pemerintah juga menyiapkan sejumlah mesin genset mengingat tidak semua daerah di Kepulauan Mentawai dialiri listrik. “Ya termasuk teknisi, untuk mengantisipasi kalau ada kerusakan kepada alat operator seperti komputer dan lain-lainnya,” ujarnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Mentawai Dul Sumarno mengatakan, Mentawai mulai tahun ini melaksanakan pendataan e-KTP. Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

UJIAN NASIONAL Ujian di SMAN 1 Siberut Selatan

48 ribu orang dari 77.100 total penduduk Mentawai yang tersebar di 10 kecamatan. “Targetnya, rekam data sebanyak 48 ribu penduduk itu sudah tuntas sampai bulan Oktober setelah itu data dikirim ke pusat untuk diterbitkan KTP elektroniknya,”ujarnya. Karena itu, kata Dul, bulan Mei sebanyak 40 tenaga operator yang mengikuti pelatihan akan langsung bekerja. Sementara, masyarakat sendiri masih bingung dengan proses pengurusan e-KTP. Laurensius Sarogdok warga Dusun Madobak, Siberut Selatan mengatakan, masyarakat masih banyak warga yang bertanyatanya mengenai proses pengurusan eKTP. Bahkan masyarakat khawatir prosedur administrasinya panjang dan berbelit-belit. “Banyak masyarakat yang belum jelas karena kurangnya sosialisasi. Masyarakat khawatir prosedurnya panjang dan mengeluarkan biaya. Bahkan ada masyarakat yang masa berlaku KTPnya telah habis enggan mengurus lagi,” katanya, Jumat (13/ 4). Soal biaya, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, DPRD sudah anggarkan total Rp.2 Milyar untuk sepuluh kecamatan. Masing-masing kecamatan dialokasikan sebesar Rp.200 Juta. Hendri juga menegaskan, pengurusan e-KTP tidak akan memakan waktu lama apalagi administrasi yang berbelit-belit. ”Pengurusannya kan tidak di ibukota kabupaten, tapi di kecamatan sehingga birokrasinya tidak panjang. Target kita tahun ini selesai dan semua masyarakat mendapatkan KTP elektronik.” Tutupnya.

REKAPITULASI JUMLAH KK, PENDUDUK DAN PENDUDUK WAJIB KTP

PAGAI UTARA

1,397

2,888

JUMLAH WKTP PENDUDU LK K 2,669 5,557 1,855

1,666

3,521

BETUMONGA SILABU SAUMANGANYA SIPORA SELATAN

286 260 851 2,388

548 553 1,787 4,892

509 515 1,645 4,564

1,057 1,068 3,432 9,456

343 353 1,159 3,357

297 317 1,052 3,083

640 670 2,211 6,440

BOSUA BERIULOU NEN-NEM LELEU MARA SIOBAN MATOBE SAUREINU SIBERUT SELATAN

342 246 328 301 562 272 337 1,978

737 521 675 592 1,082 585 700 4,457

672 480 617 569 1,056 530 640 4,208

1,409 1,001 1,292 1,161 2,138 1,115 1,340 8,665

496 343 486 415 727 405 485 2,833

442 325 439 400 727 334 416 2,634

938 668 925 815 1,454 739 901 5,467

MUARA SIBERUT MAILEPPET MUNTEI MATOTONAN MADOBAK SIBERUT UTARA

599 293 335 187 564 2,108

1,264 656 767 422 1,348 4,433

1,224 593 731 412 1,248 4,180

2,488 1,249 1,498 834 2,596 8,613

872 422 505 252 782 2,901

818 389 449 233 745 2,723

1,690 811 954 485 1,527 5,624

BOJAKAN SOTBOYAK MONGAN POULA MUARA SIKABALUAN SIRILOGUI MALANCAN SIBERUT BARAT

263 174 238 611 290 532 1,491

604 379 543 1,151 668 1,088 3,648

564 367 517 1,151 601 980 3,357

1,168 746 1,060 2,302 1,269 2,068 7,005

349 244 363 804 436 705 2,157

315 236 340 808 405 619 1,967

664 480 703 1,612 841 1,324 4,124

SIMATALU SIMALEGI SIGAPOKNA SIBERUT BARAT DAYA

726 403 362 1,468

1,750 998 900 3,327

1,591 907 859 3,096

3,341 1,905 1,759 6,423

1,020 584 553 2,045

930 540 497 1,867

1,950 1,124 1,050 3,912

KATURAI SAGULUBEG TAILELEU SIBERUT TENGAH

496 282 690 1,444

1,143 698 1,486 3,570

1,093 597 1,406 3,297

2,236 1,295 2,892 6,867

728 408 909 2,062

639 356 872 1,939

1,367 764 1,781 4,001

SAIBI SAMUKOP CIMPUNGAN SALIGUMA SIPORA UTARA

606 302 536 2,025

1,531 740 1,299 4,460

1,442 672 1,183 4,065

2,973 1,412 2,482 8,525

922 438 702 2,888

859 420 660 2,641

1,781 858 1,362 5,529

BETUMONGA GOISO OINAN TUAPEJAT SIDOMAKMUR BUKIT PAMEWA SIPORA JAYA SIKAKAP

220 218 900 169 127 391 2,147

466 508 2,050 351 252 833 4,475

461 457 1,795 331 247 774 4,000

927 965 3,845 682 499 1,607 8,475

330 323 1,306 228 170 531 2,996

300 283 1,164 218 154 522 2,761

630 606 2,470 446 324 1,053 5,757

SIKAKAP TAIKAKO MATOBE PAGAI SELATAN

893 783 471 2,189

1,943 1,605 927 4,649

1,775 1,390 835 4,138

3,718 2,995 1,762 8,787

1,337 1,048 611 3,175

1,258 931 572 2,747

2,595 1,979 1,183 5,922

SINAKAK BULASAT MALAKOPA MAKALO

517 532 630 510

1,139 1,138 1,264 1,108

1,056 1,040 1,090 952

2,195 2,178 2,354 2,060

737 817 880 741

669 693 757 628

1,406 1,510 1,637 1,369

NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA

JUMLAH

18,635 40,799 37,574

KETERANGAN KK : Kepala Keluarga JLH WKTP : Jumlah Wajib KTP

78,373

WKTP PR

26,269 24,028

JUMLAH WKTP

50,297

JLH WKTP : Jumlah Wajib KTP WKTP LK : Wajib KTP Laki-laki

Kongres AMA-PM

ntuk tetap mewujudkan dan mempertahankan Hak Masyarakat adat, Aliansi Masyarakat adat Mentawai (AMA-PM) menggelar kongresnya yang ke III di Uma YCMM, Mapaddegat, Tuapeijat, Sipora Utara bersama masyarakat adat di tingkat kecamatan di Kabupaten

Kepulauan Mentawai, AMA-PM tetap komit untuk membela hak Masyarakat Adat Mentawai, Kongres kali ini AMA-PM akan bermitra dengan Pemerintah untuk bersama mewujudkan Mentawai yang lebih baik. Foto: Patrisius Saneneâ&#x20AC;&#x2122;

Puailiggoubat 12 No. 239, 1 - 14 Mei 2012

Kongres AMA-PM

Puailiggoubat 13 No. 239, 1 - 14 Mei 2012

MENTAWAINEWS Kepala Desa diminta lebih fokus kepada tugas yang diembannya yang akan meningkatkan etos kerja Rapot Pardomuan Simanjuntak

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Pemkab) melakukan rapat koordinasi antara kepala desa dengan bupati yang diagendakan bagian administrasi pemerintahan desa sekretariat daerah. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 29 April hingga 1 Mei 2012 di wisma Bintang Tuapejat. Yudas Sabaggalet bupati Mentawai menjadi pembicara kunci (key note speaker). Hadir sebagai narasumber kepala dari dinas Perindagkop UMKM, Dinas Kependudukan dan catatan sipil serta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB). Sukirman, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat daerah yang ditemui di ruang kerjanya Kamis (3/5) mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandang dan pola tindak pemerintahan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Disamping itu juga sebagai sharing informasi, mencari solusi permasalahan di desa serta menjadi media dalam penyampaian

Puailiggoubat

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Rapat Koordinasi Kepala Desa dengan Bupati FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

USAI RAPAT KOORDINASI Suasana usai Rapat koordinasi di Desa Saumanganya Pagai Utara

aspirasi kepala desa kepada pemerintah kabupaten. Materi yang diberikan antara lain pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, materi terkait KTP elektronik (E-KTP), penguatan kelembagaan desa serta tugas pokok dan

fungsi aparatur desa. Dikatakan Sukirman, 37 kepala desa yang hadir dalam rapat koordinasi itu juga membuat pernyataan sikap melalui kesepakatan yang isinya antara lain peningkatan besaran honor kepala

desa dalam rangka meningkatkan kinerja kepala desa, proporsi anggaran bantuan keuangan desa agar dirubah menjadi 60 persen untuk operasional dan 40 persen untuk pelayanan pembangunan, sekretaris desa yang sudah jadi PNS diminta

agar dibina Pemkab, serta penerapan Alokasi Dana Desa (ADD). Sukirman dalam keterangannya mengatakan bahwa peningkatan honor kepala desa ditujukan agar kepala desa lebih fokus kepada tugas yang diembannya yang akan meningkatkan etos kerja. Proporsi anggaran yang diminta lebih besar kepada operasional dengan alasan bahwa proyek pemerintah melalui P2D, PNPM serta proyek lainnya juga telah banyak dilakukan di desa. Menyangkut pemberlakuan ADD, alasannya adalah karena hal itu seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa yang pada pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa ADD diberlakukan paling lama 3 tahun sejak Perda ditetapkan. Dalam dialog yang dilakukan dengan bupati, seperti yang dijelaskan Sukirman bahwa bupati mengatakan komit dengan isi perda itu. Untuk itu dalam tahun ini juga pemerintah desa akan diberikan pelatihan pengelolaan keuangan supaya penggunaan ADD maksimal dan berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.*** FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Pasapuat dan Pututukat Minta Dimekarkan TUAPEJAT – Sejak awal Januari tahun ini, warga Pasapuat yang terdiri dari 3 dusun dan dusun Pututukat Sibau telah merencanakan untuk membentuk panitia persiapan pemekaran desa. Awalnya pamitia itu dibentuk bersamaan dengan warga dusun Mabulau Buggei, namun mereka ahirnya membuat perencanaan agar Mabulau buggei hingga ke mapinang juga menjadi satu desa pemekaran. Alisman kepala dusun Pasapuat mengatakan kepada Puailiggoubat pada hari Selasa (1/5) bahwa Desa Saumanganyak terdiri dari 11 dusun dan wilayahnya tergolong luas dan memanjang dari Saumanganyak hingga ke Mapinang dengan jumlah jiwa lebih dari 3.300. “Saumanganyak terdiri dari 11 dusun dan 3.300 jiwa lebih, dan wilayahnya sangat luas” terangnya. Dengan kondisi wilayah yang luas ini, mereka merasakan bahwa pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada public akan kurang efektif dan efisien. Permasalahan di tengah masyarakat di bidang ekonomi, social dan infrastruktur sangatlah komplek dan jika dibandingkan dengan anggaran

yang tersedia tidak akan mencukupi untuk melakukan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dengan berpedoman pada rencana pemekaran desa yang telah diusulkan tahun 2009, mereka mulai lagi mengadakan rapat dengan masyarakat untuk memperoleh aspirasi terkait pemekaran desa itu. Hasilnya mereka tuangkan dalam beberapa berkas yang diperlukan dalam pengusulan pemekaran desa sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa terutama pada pasal 4. Surat yang ditujukan kepada Bupati Mentawai nomor 414.83/02/ PPDP/IV-2012 tanggal 2 April 2012 perihal Menyusul Surat Permohonan Tentang Pemekaran Desa Tahun 2009 Desa Pasapuat ditandatangani oleh panitia, ketua BPD dan LPM Saumanganyak dan tokoh agama dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Persiapan Pemekaran Desa, Daftar hadir Musyawarah, Surat Persetujuan BPD, Berita acara Musaywarah BPD serta daftar hadir rapat, data penduduk yang akan menjadi satu desa, batas-batas desa, serta peta desa

rencana pemekaran dan peta desa Saumanganyak keseluruhan. Sebanyak 8 orang warga Pasapuat dan Pututukat menyerahkan langsung surat permohonan pemekaran desa itu kepada Bupati dan juga Ketua DRPD Mentawai. Dikatakan Alis, dalam pertemuan mereka dengan Hendri Dori ketua DPRD Mentawai Rabu (2/ 5) pada prinsipnya Hendri menerima dengan baik usulan pemekaran desa itu. Dikatakan Alis bahwa pemekaran desa Saumanganyak sangat mungkin dilakukan karena wilayahnya sangat luas. Hendri juga mengusulkan agar mereka menemui wakil Bupati Mentawai di kantornya. Dalam pertemuan dengan Rijel Samaloisa wakil bupati Mentawai yang juga dihadiri asisten Tata Praja Tarcisius Sakeru dan Kepala bagian administrasi pemerintahan desa Sukirman, mereka diminta untuk melengkapi surat usulan pembentukan desa baru dari kepala desa kepada bupati melalui camat serta surat rekomendasi dari camat Pagai Utara sebagaimana yang diatur dalam Perda nomor 14 tahun 2010 bagian ketiga Tata Cara Pembentukan Desa Pasal 5. Hendri Dori Satoko yang ditemui diruang kerjanya Kamis (3/5)

SISIALISASI - Sosialisasi pemekaran desa di Dusun Pinairuk Desa Saumanganya mengatakan bahwa ia sangat merespon baik usulan pemekaran desa ini “Saumanganyak sudah sepantasnya dimekarkan” katanya. Ia meninjau dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk serta lainnya. Untuk itu ia telah langsung mendisposisi surat usulan masyarakat Pasapuat dan Pututukat itu kepada Komisi A serta anggota DPRD daerah Pemilihan 3 Pagai Utara dan pagai Selatan. Jika Pemkab telah menyampaikan usulan Perda tentang Pemekaran desa itu, pihaknya akan segera menetapkannya. “Tembusan yang masuk ke DPRD telah ada 13 usulan pemekaran” ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa sesuai target Mentawai direncanakan akan menjadi 100 desa. “sesuai rancangan 43 desa

akan dimekarkan menjadi 60 desa dengan target 100 desa” katanya. Hal ini dikatakannya karena standar 1 kecamatan adalah 10 desa dan minimal 5 desa. Terkhusus desa Saumanganyak menurutnya layaknya dimekarkan menjadi 4 desa baru. Sukirman Kabag Pemdes setda yang ditemui di kantornya Kamis (3/ 5) mengatakan bahwa hingga saat ini telah ada 20 usulan pemekaran desa yang masuk ke ruang kerjanya. “Sudah ada 20 usulan pemekaran desa yang masuk” katanya sambil membuka data di laptopnya. Ia juga mengatakan persayaratan fisik telah dipenuhi, namun perlu kajian akademis yang akan dilakukan pada tahun ini juga. (rpt)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Laporan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-IV

“Jika Negara Tidak Bersama Kami, Kami Tetap Berdaulat atas Tanah Air Kami!” TOBELO-Kongres Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-IV di Tobelo, Halmahera Utara, (19-25/4) mengasilkan 47 poin rekomendasi, poin utama AMAN terkait tanah, wilayah dan sumber daya dimana hasil rekomendasi yang dihasilkan ini ada 8 butir rekomendasi, poin pertama pemerintah Indonesia harus memberikan pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat dan membentuk suatu badan atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan registrasi wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat harus dapat menjadi acuan dalam proses-proses registrasi wilayah adat yang dimaksud. Kemudian semua kebijakan yang terkait, atau berdampak terhadap wilayah adat dan tata kelola tradisional, sebagai contoh Peta yang dihasilkan Bakosurtanal atau kebijakan tentang Tata Ruang, harus dibuka kepada publik dengan mengutamakan prinsip transparansi sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi. AMAN juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkatan untuk tidak memberikan izin kepada pihak manapun untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayahwilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat yang bersangkutan melalui mekanisme yang disepakati bersama. Kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa atau nama lain yang sedang disusun saat ini, harus mengakomodir sistem-sistem adat yang berlaku di komunitas-komunitas serta otonomi asli Masyarakat Adat. AMAN mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan Kepres tentang Pengakuan Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai implementasi dari UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah harus menata kembali politik hukum sistem pertanahan dengan mencabut berbagai kebijakan pertanahan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Adat. AMAN juga meminta kepada pemerintah harus menggunakan MoU antara BPN dan AMAN sebagai landasan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dan meregistrasi wilayah-wilayah adat Selain itu Presiden harus mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) kepada BPN untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang bermasalah di wilayah-wilayah Masyarakat Adat. Terkait Hak dan Prinsip atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC), AMAN meminta setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berikut implementasinya di komunitas Masyarakat Adat harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip FPIC. FPIC sebagai prinsip dan hak masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan, harus diketahui oleh seluruh level pemerintahan dan menjadi landasan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta program. Sementara soal perubahan iklim, krisis pangan, energi dan REDD, AMAN meminta lahan-lahan produktif, sumbersumber pertanian dan kelautan Masyarakat Adat, sumber-sumber air dan sumber-sumber pangan organik harus dilindungi dan dilestarikan. Tanah-tanah Masyarakat Adat dan petani merupakan sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tersebut, oleh sebab itu, harus dilindungi. Hal ini disebabkan karena kedaulatan atas pangan harus menjadi tujuan Pemerintah

adat. Mendesak pemerintah membuat fasilitas irigasi persawahan untuk meningkatkan pangan lokal masyarakat adat dan fasilitas umum lainnya. Mengharapkan pemerintah dapat melihat keberadaan masyarakat adat seluruh nusantara dalam proses pengembangan ekonomi Kreatif. Pemerintah harus mengangkat dan meningkatkan perekonomian masyarakat adat (hasil-hasil komoditinya)

REKOR MURI - (Dari kiri ke kanan) – Abdon Nababan, person dari museum rekor/MURI), Hein Namotemo – Bupati Halmahera Utara, dan Yesaya – Anggota DPRD/Tokoh adat, ketika menerima penghargaan rekor MURI dalam acara Ritual Air Nusantara Indonesia. Kedaulatan atas pangan tidak sama dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat berarti Negara bertumpu pada hasil bumi atau produk-produk impor dari luar untuk memenuhi kebutuhan atas pangan, sementara kedaulatan atas pangan bertumpu pada kekuatan lokal dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah juga harus melindungi pangan lokal sebagai makanan pokok di masing-masing daerah dan komunitaskomunitas adat sebagai dasar dari kekuatan pangan nasional. Kemudian pemerintah Indonesia harus melakukan identifikasi dan mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, misalnya panas bumi, mikrohydro, panas matahari, atau gas dari kotoran hewan, yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat adat. Masyarakat Adat harus dilibatkan dan diutamakan dalam proses-proses perubahan iklim dan REDD+, karena Masyarakat Adat sebagai pemilik wilayah adat, hidupnya sangat tergantung pada hutan. Hutan merupakan identitas Masyarakat Adat. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya identitas Masyarakat Adat. Menegaskan kembali, bahwa semua inisiatif untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), melaksanakan proses-proses konsultasi dan menjamin pelibatan Masyarakat Adat dalam prosesproses pengambilan keputusan. Menyatakan, bahwa semua inisiatif Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Kerusakan Hutan (REDD) harus memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah dan wilayah adat, ekosistem dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitaskomunitas Masyarakat Adat. Menyepakati dan Menegaskan kembali, bahwa tanpa jaminan atas hak-hak ini, Masyarakat Adat menolak segala bentuk implementasi REDD maupun inisiatifinisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya. Secara khusus, mendesak Bank Dunia yang sedang dalam proses meninjau kembali semua kebijakan-kebijakannya, untuk memastikan Deklarasi PBB tentang HakHak Masyarakat Adat, termasuk Free, Prior and informed Consent (FPIC), diakui dan

dilindungi dan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan Bank Dunia, termasuk dalam kebijakan-kebijakan terkait REDD+. Semua pendanaan internasional dan nasional yang diperuntukkan untuk REDD+ harus memastikan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk melibatkan Masyarakat Adat baik laki-laki maupun perempuan dalam kebijakan, implementasi dan Monitoringnya (MRV). Terkait Kementrian Sosial Kemensos harus melakukan perubahan definisi soal kemiskinan. KAT dapat mendukung perubahan situasi di Masyarakat Adat melalui programprogram pemberdayaan komunitas adat, SESUAI dengan kebutuhan Masyarakat adat yang bersangkutan. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) harus menjadi landasan dalam upaya-upaya menyusun program bersama komunitas. AMAN dapat bekerjasama dengan Dirjen KAT untuk mengidentifikasi komunitas-komunitas adat tersebut dan kebutuhan-kebutuhannya. Kemensos harus menghentikan program resettlement terhadap komunitas-komunitas adat, karena program ini telah menyebabkan konflik horizontal, serta menyebabkan hilangnya sistem budaya komunitas adat yang bersangkutan. Terkait Kementrian Dalam Negeri Sistem-sistem kepercayaan asli atau agama asli di komunitas-komunitas adat, harus diakui secara formal oleh Negara. Tidak adanya pengakuan ini telah menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial dan politik terhadap komunitas-komunitas adat yang menganut sistem-sistem kepercayaan asli tersebut. Negara harus memberikan pelayanan yang sama dan setara bagi semua penganut agama dan pemeluk kepercayaan asli. Pemekaran-pemekaran propinsi, kabupaten/kota atau desa yang terjadi selama ini telah menyebabkan terjadinya banyak konflik tapal batas antar komunitas adat, serta menghancurkan sistem budaya dan kekerabatan di komunitas-komunitas adat. Oleh sebab itu, pemekaran propinsi, kabupaten/ kota atau desa harus dilakukan sesuai

prinsip-prinsip FPIC. Pemerintah harus mengakomodir penyelesaian konflik oleh komunitaskomunitas adat, terkait dengan tapal batas administrasi negara yang berada di wilayah-wilayah adat. Terkait Partisipasi Politik Masyarakat Adat Mendorong terbentuknya Kementrian Negara tentang Masyarakat Adat. Revisi UU Partai Politik sehingga ada keterwakilan masyarakat adat, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan UU Tentang Kesetaraan Gender yang memberikan perlindungan bagi perempuan adat. Menganggarkan APBN/APBD pada setiap lembaga Adat/masyarakat Adat yang terdapat pada setiap daerah. Sistem pemerintahan Adat masuk ke dalam struktur pemerintahan Negara. Masyarakat Adat mendorong Presiden RI yang berpihak kepada masyarakat Adat. Pemerintah harus membangun TRIPARTI (kerjasama) antara pelaku usaha dengan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam Pemerintah tinjau ulang menyangkut PKP2B yang harus melibatkan masyarakat Adat. Moratorium perizinan pertambangan di indonesia dan kontrak karya. Mencabut perizinan tambang di wilayah masyarakat adat yang tidak ada kesepakatan dengan masyarakat

Terkait Hukum dan Kebijakan Negara Mendesak DPR RI harus segera mengesahkan RUU Tentang Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. PB AMAN mendesak Pemerintah untuk mencabut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah untuk pembangunan fasilitas Umum, yang tidak berpihak kepada masyarakat Adat. PB AMAN mendesak Pemerintah harus Mengakui proses peradilan Adat yang berlaku dimasyarakat Adat sesuai dengan kearifan Lokalnya. PB AMAN harus mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas bagi penjual dan penadah Tanah Masyarakat Adat. PB AMAN Mendesak Pemerintah untuk mengakui dan mengembalikan tanahtanah dan wilayah Masyarakat Adat seluruh Nusantara. Mendesak kepada pemerintah agar perkawinan adat diakui sebagai dasar menerbitkan Akte Pernikahan danAkte Kelahiran di lembaga masyarakat adat yang diakui di masing-masing komunitas. Terkait Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Pemerintah harus memfasilitasi Sarana dan Prasarana dan penguatan kapasitas dalam kearifan lokal kepada masyarakat adat di komunitas Adat nusantara. Mencabut undang-undang dan peraturan yang tidak berpihak, tidak konsisten atau justru mematikan keberadaan, pengembangan adat dan budaya masyarakat adat Perlunya perlindungan terhadap motif-motif tradisional, lagu-lagu, alat music, legenda adat setempat Model-model pengelolaan masyarakat adat Pesisir dan pulau2 kecil yang berbasis kearifan tradisioanl dan lestari guna meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, berdaulat dan bermartabat perlu mendapat perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah, dan untuk selanjutnya diadopsi.(rus)

SAMBUTAN - ABDON NABABAN menyampaikan sambutan stelah disepakati oleh peserta konggres menjadi Sekjen AMAN 2012-2017

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

Guruku Terima Kasihku Kulangkahkan kakiku Saat semua tertidur Kusambut matahari dengan senyuman Menuju pintu masa depanku Guruku….terima kasihku Engkau menantikanku didepan kelasku Senyumanmu menyejukkanku Letihku hilang semangatku berkobar Guruku…terima kasihku Guruku tersayang…Guruku tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guruku…Terima kasihku Nakalnya diriku selalu buatmu marah Namun segala maaf kau berikan Guruku…terima kasihku Pahlawan tanpa tanda jasa Engkau mengajari kami tanpa mendapatkan upah Tapi….engkau selalu membimbing kami Dengan sejuta impian dan harapan. Guruku…terima kasihku Semangatmu tak pernah kami lupakan Begitupun tegoran dan Nasehatmu Akan kami tunjukan dan kami buktikan Kami bisa jadi yang terbaik Untukmu dan untuk MENTAWAI Nantikan kami MENTAWAI…..

Tuhanku Baik Ku lihat tangan itu menyeka air mataku Kekecewaan dan kehancuran hidupku Terisak penuh keresahan di hatiku Kegalauan yang mengisi relung jiwaku Semua seakan tak pernah mengerti Tak pernah berhenti tuk sekedar perhatikanku Semua keluh kesahku akhirnya beradu Melihat setiap jengkal hidupku nan pilu Namun, ada satu pribadi yang menungguku Wajahnya yang menerangi hidupku Ku tau seorang pribadi yang selalu ada Menunggu dan mendengar ceritaku Di saat aku lemah dan tak berdaya oleh semua. Sperti bapa sayang kepada anak-anaknya Demikian juga dia sayang kepadaku Akhirnya…..aku mengerti Kesediahanku akhirnya berubah menjadi tarian Hati yang sedih berubah menjadi hati yang gembira Terima kasih buat kebaikanmu di sepanjang hidupku Tuhanku baik selamanya………

Karya; Chris Natalyus Tarihoran SMA Swasta Tri Bakti Sikakap

18 Puailiggoubat, NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Kenakalan Remaja atau Kenakalan Orang Tua? FOTO:INT

khir-akhir ini fenomena kenakalan remaja makin meluas. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak dulu. Para pakar psikolog selalu mengupas masalah yang tak pernah habis-habisnya ini. Kenakalan Remaja, seperti sebuah lingkaran hitam yang tak pernah putus. Sambung menyambung dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Masalah kenalan remaja merupakan masalah yang kompleks terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka arus hubungan antar kotakota besar dan daerah semakin lancar, cepat dan mudah. Dunia teknologi yang semakin canggih, disamping memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, disisi lain juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas diberbagai lapisan masyarakat. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remajaremaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari

Ilustrasi

lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri. Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi remaja yang tercabikcabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, temanteman, maupun lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Traumatrauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Pertanyaannya : tugas siapa itu semua ? Orang tua-kah ? Sedangkan orang tua sudah terlalu pusing memikirkan masalah pekerjaan dan beban hidup lainnya. Saudaranyakah ? Mereka juga punya masalah sendiri, bahkan mungkin mereka juga memiliki masalah yang sama. Pemerintah-kah ? Atau siapa

? Tidak gampang untuk menjawabnya. Tetapi, memberikan lingkungan yang baik sejak dini, disertai pemahaman akan perkembangan anak-anak kita dengan baik, akan banyak membantu mengurangi kenakalan remaja. Minimal tidak menambah jumlah kasus yang ada.” (sumber Whandi.net/1 jan 1970). Kenakalan remaja, merupakan salah si anak? atau orang tua? Karena ternyata banyak orang tua yang tidak dapat berperan sebagai orang tua yang seharusnya. Mereka hanya menyediakan materi dan sarana serta fasilitas bagi si anak tanpa memikirkan kebutuhan batinnya. Orang tua juga sering menuntut banyak hal tetapi lupa untuk memberikan contoh yang baik bagi si anak. Sebenarnya kita melupakan sesuatu ketika berbicara masalah kenakalan remaja, yaitu hukum kausalitas. Sebab, dari kenakalan seorang remaja selalu

dikristalkan menuju faktor eksternal lingkungan yang jarang memerhatikan faktor terdekat dari lingkungan remaja tersebut dalam hal ini orangtua. Kita selalu menilai bahwa banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena lingkungan pergaulan yang kurang baik, seperti pengaruh teman yang tidak benar, pengaruh media massa, sampai pada lemahnya iman seseorang. Ketika kita berbicara mengenai iman, kita mempersoalkan nilai dan biasanya melupakan sesuatu, yaitu pengaruh orangtua. Didikan orangtua yang salah bisa saja menjadi faktor sosiopsikologis utama dari timbulnya kenakalan pada diri seorang remaja. Apalagi jika kasus negatif menyerang orangtua si remaja, seperti perselingkuhan, perceraian, dan pembagian harta gonogini. Mungkin kita perlu ke halaman 17

Redaksi menerima tulisan berupa artikel untuk dimuat di kolom Masoppit. Kirimkan karya kamu ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui emai rus.akbar08@gmail.com dan syafriladriansyah@gmail.com. Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti. Ayo kirimkan karyamu.

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

19 Puailiggoubat, NO. 239, 1 - 14 Mei 2012 FOTO:INT

mengambil istilah baru, kenakalan orangtua. Orang tua, sering lupa bahwa prilakunya berakibat pada anak-anaknya. Karena kehidupan ini tidak lepas dari contek-menyontek prilaku yang pernah ada. Bisa juga karena ada pembiaran terhadap perilaku yang mengarah pada kesalahan, sehingga yang salah menjadi kebiasaan. Para orang tua jangan berharap anaknya menjadi baik, jika orang tuanya sendiri belum menjadi baik. Sebenarnya nurani generasai ingin menghimbau Jangan ajari kami selingkuh, jangan ajari kami ngomong jorok, tidak jujur, malas belajar, malas beribadah, terlalu mencintai harta belebihan dan lupa kepada Sang Pencipta. Tulisan ini mencoba mengajak merenung para orangtua, bahwa kenakalan tak selalu identik dengan remaja, tapi justru banyak kenakalan yang dilakukan oleh para orangtua (di rumah, di masyarakat, dan di pemerintahan) yang akhirnya juga menjadi inspirasi remaja untuk berbuat nakal. Menyedihkan memang! (sumber O. Solihin) Kenakalan orangtua dalam ikatan keluarga Contohnya seperti : Suka berkata-kata kasar, suka menghujat atau memaki, mengajari anak untuk melakukan perlawanan ketika anak diganggu orang lain, suka menyakiti anak secara fisik dan psikis, merokok seenaknya di depan anak-anak, dll (masalah akhlak). Mengabaikan pelaksanaan syariat, sholat misalnya, banyak juga kita orang tua yang mengabaikan sholat,

melalaikan sholat, bahkan tidak pernah sholat, membiarkan anak-anak gadisnya tidak menutup aurat, membiarkan anak-anaknya bergaul bebas (pacaran), membiarkan anakanaknya minum-minuman keras, dll. Kenakalan orangtua di masyarakat Contohnya seperti: Menciptakan suasana yang tidak produktif (bapakbapaknya), misalnya waktu pagi, siang dan malam suka nongkrong sambil main domino, atau main catur, walau tidak pakai uang, ini sama saja artinya tidak menjaga kehormatan diri, apalagi kehormatan keluarganya (istri dan anak-anaknya)? Sedangkan yang ibu-ibunya suka ngumpul sambil berghibah atau memfitnah, menghamburhamburkan uang dengan gaya hidup yang konsumtif yaitu belanja di mall atau supermarket, bergaya hidup mewah. Menyediakan sarana kemaksiatan, ini misalnya, jadi bandar narkoba, jadi bandar judi, menyediakan tempat hiburan (diskotik). Pendidik yang lalai, ini bisa dilihat di sekolah atau di kampus, padahal lembaga pendidikan adalah tempat yang aman untuk menimba ilmu pengetahuan atau belajar, tapi kenyataannya banyak pendidik yang memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak didiknya, misalnya melakukan perbuatan asusila, menganiaya anak didiknya secara fisik, menjual ilmu demi keuntungan materi atau sering melakukan dosa pendidikan. Menjadi pemilik media massa (baik cetak maupun elektronik: koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan juga FOTO:INT

Ilustrasi

internet) yang hobi menampilkan bacaan, gambar dan tontonan yang merusak akhlak (pornografi, kekerasan, dan seks bebas) yang berlindung atas nama bisnis. Kenakalan orangtua di pemerintahan seperti, Suka korupsi, mengambil kebijakan menaikkan biaya pendidikan, menaikkan harga BBM, mahalnya biaya kesehatan, suka membuat janji-janji tapi lalu melupakannya, suka melakukan pungli atau suap menyuap. Suka melanggengkan kemaksiatan, memberi izin untuk usaha prostitusi/ lokalisasi, perjudian, tempat diskotik, pabrik minuman keras, dengan dalih besar pemasukannya. Menutup mata terhadap problem yang diakibatkan usaha prostitusi, perjudian, narkoba, peredaran minuman keras, diskotik, dll. Menerapkan aturan kehidupan yang tidak benar dan tidak baik, yakni KapitalismeSekularisme (termasuk juga Sosialisme-Komunisme). Inilai uraian nasihat-nasihat yang pernah diberikan sebagai orangtua kepada anak-anak padahal orang tua melakukan: Orang tua melarang anaknya berbicara kasar, padahal mereka sering berkatakata kasar pada anak. Orang tua melarang anak tawuran atau ringan tangan, padahal orang tua sering menganiaya mereka anak-anak kita secara fisik. Orang tua suka berkelahi di depan anakanak, suka adu jotos di forum terhormat gedung lembaga legislatif ketika bersidang karena merasa tidak sepaham,

yang di saksikan anak-anak langsung lewat televisi. Orang tua melarang anak berbohong, padahal sudah berapa kebohongan yang mereka diciptakan kepada anak-anak. Orang tua melarang anak kita mengkonsumsi narkoba, padahal orang tua sendiri adalah pemakai dan bandar narkoba. Orang tua melarang anak bergaul bebas atau pacaran, padahal orang tua juga melakukan hal yang sama bergaul bebas baik di lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kantor yang terkenal dengan nama selingkuh. Orang tua melarang anakanak minum-minuman keras dan berjudi, padahal Orang tua adalah bandar judi dan pemilik pabrik menuman keras, peminum dan penjudi. Orang tua melarang anak merokok, padahal Orang tua sudah sering membakar uang, dengan merokok di depan mata mereka, bahkan orang tua juga menjual rokok dan pemilik pabrik rokok. Orang tua marah ketika anak kita tidak beribadah, padahal Orang tua suka melalaikan bahkan tidak menunaikan kewajiban itu. Orang tua menghimbau agar anak-anak agar jangan mengkonsumsi tayangan yang pornografi, padahal orang tua sering menonton tayangan, membaca, mengakses situssitus porno tersebut, bahkan Orang tualah yang memiliki media cetak, penulis naskah, membeli media-media pornografi tersebut. Orang tua melarang anak-

anak kita untuk menonton televisi terus menerus, padahal Orang tua pengkonsumsi paling utama siaran televisi sampai tidak tidur. Orang tua sering menasehati anak-anak kita untuk tidak berghibah atau memfitnah oranglain, padahal Orang tua yang suka berghibah dan memfitnah itu. Orang tua marah ketika tahu anak-anaknya sering nongkrong dan keluar malam, padahal Orang tua juga melakukan hal yang sama, terkadang waktu shubuh baru pulang ke rumah. Orang tua menasehati anak kita agar rajin sekolah, tetapi Orang tua juga malas bekerja, bahkan sering mangkir dari kantor. Orang tua mengeluhkan mengapa anak kita malas membaca, padahal Orang tua juga sangat jarang memiliki kebiasaan membaca. Orang tua sering mengajari mereka anak-anaknya untuk tidak melawan kepada orangtuanya, padahal Orang tua dulunya juga suka melawan orangtuanya Orang tua marah ketika tahu anak kita suka mencuri, padahal Orang tua sering mencuri uang negara, atau sering mendapatkan rejeki yang tidak halal. Dan banyak lagi kenakalankenakalan yang dilakukan orangtua, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita tidak termasuk dan tidak pernah melakukan kenakalan seperti yang diuraikan diatas. Jadi apa yang salah dengan kenakalan anak atau remaja, tidakkah ia sangat berbanding lurus dengan kenalan orangtua?

Puailiggoubat NO. 239, 1 - 14 Mei 201 2

Suara Puailiggoubat Muatan Lokal

U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naasional, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat (a) Pendidikan agama, (b) Pendidikan kewarganegaraan, (c) Agama, (c) Matematika, (d) Ilmu pengetahuan alam, (e) Ilmu pengetahuan social, (f) Seni dan budaya, (g) Pendidikan jasmani dan olah raga, (h) Keterampilan/kejuruan, dan (i) Muatan lokal. Selain Undang-undang, Muatan lokal untuk pendidikan di sekolah-sekolah juga di amanatkan oleh Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Memperhatikan aturan di atas, sudah tidak patut lagi Mentawai menunda-nunda pemberlakuan materi pelajaran Muatan Lokal di sekolahsekolah yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam undangundang dikatakan bahwa muatan Lokal wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Berbagai alasan penundaan hanya mengundang penilaian negatif terhadap kinerja Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Alasan belum ada aturan semakin menjelaskan betapa ketidak seriusnya Pemda Mentawai mengurus dunia Pendidikan. Atau lebih jauh, jangan-jangan Dinas Pendidikan Mentawai tidak tahu apa yang harus dilakukan atau tak mau tahu dengan tupoksinya. Adat, Budaya dan segala kearifan yang ada di dalamnya merupakan dasar kehidupan dari suku bangsa, termasuk suku bangsa Mentawai. Mengabaikan pendidikan adat budaya merupakan cermin ketidak pedulian terhadap masa depan Mentawai. Upaya peningkatan pemahaman generasi muda untuk berperilaku sesuai dengan adat budaya merupakan upaya bijak untuk menyongsong masa depan Mentawai yang lebih gemilang.

Mengukur Kekuatan untuk Merebut Kedaulatan Masyarakat Adat

engakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adat hingga kini. Walau komunitaskomunitas adat anggota AMAN menyadari bahwa dalam satu dekade terakhir gerakan Masyarakat Adat telah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya oleh Negara dan Pemerintah. Pengakuan ini, sesungguhnya telah menjadi bukti, baik secara hukum dan secara sosial budaya, bahwa Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok penting pembentuk bangsa dan negara ini. Berbagai produk peraturan perundangan dan kebijakan di tingkat nasional dan tingkat daerah telah menunjukkan kemajuan dalam pengakuan tersebut. Sebuah studi kolaboratif antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ICRAF dan Forest Peoples Programme pada 2002 &ndash; 2003 menemukan juga beberapa persoalan penting dalam hal hubungan antara masyarakat adat dan Negara, khususnya dalam hal tanah dan sumberdaya alam. Temuan-temuan dalam studi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian: (a) dalam soal pengakuan oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat adat ditekankan perlunya pengakuan atas wilayah adat; (b) adanya selfgovernance bagi komunitas-komunitas masyarakat adat, dalam konteks perluasan Otonomi Daerah menjadi Otonomi Komunitas khususnya berkaitan dengan sistem pemerintahan dan peradilan; (c) Otonomi komunitas ini tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) perlunya perluasan otonomi dalam beberapa sektor seperti pendidikan yang perlu memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan sistem pendidikan lokal dengan segala muatan kearifan lokal-

oleh:

Jopi Paranginangin

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara nya. Namun pengakuan yang diberikan negara tersebut adalah pengakuan bersyarat. Dalam kajian hukum yang dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), nyatalah bahwa pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat adat dan hakhak yang menyertainya adalah pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat ini dapat dilihat dalam rumusan-rumusan pasal-

rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Anak kalimat bersyarat seperti ini pula yang terdapat dalam Pasal 18 B ayat 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai de-ngan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang (pasal 18B ayat 2); dan Pasal 28 I ayat 3 Amendemen Keempat UUD 1945: Identitas

pasal berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Undang-Undang No. 5/ 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang lebih populer dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) dan UU No. 5/ 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) adalah dua peraturan perundangan yang sekian lama memberlakukan pengakuan bersyarat tersebut dengan tambahan frase sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian

budaya dan hak masyarakat tradisional dihor-mati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tanpa harus menyebutkan pasal per pasal kandungan peraturan perun-dangan yang mencantumkan pengaku-an bersyarat, dapatlah dikatakan bahwa pengakuan bersyarat tersebut sesungguhnya memiliki substansi pe-ngingkaran terhadap: (i) keberadaan masyarakat adat; dan (ii) hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat adat.

Pengingkaran ini terlihat dengan jelas dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan (baca: eksploitasi) sumberdaya alam. Pengingkaran atas keberadaan, misalnya dapat dilihat dari penghapusan sistem pemerintahan, seperti pemerintahan binua, lembang, mukim, marga, dan lain-lain dengan pemberlakuan pemerintahan desa. Sementara pengingkaran atas hak dapat disaksikan dalam implemen-tasi kebijakan Negara tentang eksploitasi sumberdaya alam dalam wilayah adat, baik itu berupa pertambangan, HPH, HTI, dan berbagai bentuk kebija-kan konservasi. Tidak itu saja, penghapusan berbagai sistem peradilan adat (dan lokal) dengan pemberlakuan unifikasi sistem peradilan melalui UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasan Kehakiman, te-lah menjadi tonggak peng-hapusan sistem peradilan adat. Sementara mekanisme penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan adat adalah salah satu tiang utama keberadaan komunitas masya-rakat adat. Pemberlakuan Otonomi Daerah melalui UU No. 22/ 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32/2004 tanpa mengubah peraturan perunda-ngan lain, termasuk UU No. 14/1970, mencerminkan pemberian otonomi secara setengah hati oleh Negara kepada masyarakat adat. Pengakuan bersyarat inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap Otonomi Daerah yang sedang berlaku saat ini sebagai Otonomi setengah hati, dan menjadi akar dari berbagai konflik tenurial yang marak terjadi setelah dekade 70-an. Otonomi Daerah diberlakukan setelah duapuluh tahun berbagai system pemerintahan masyarakat adat ke halaman 19

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

menga-lami kehancuran yang sangat mendasar. Penyelenggaraan pemerintahan Negara, sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memberi ruang yang cukup bagi struktur sosial politik masyarakat adat yang telah berkembang sejak lama. Pengabaian terhadap kekuatan-kekuatan sosial politik ini secara telanjang bermaksud mengurangi atau menghilangkan kemampuan masyarakat untuk mengurus diri sendiri sekaligus meredam perlawanan masyarakat ketika mereka mengalami kehilangan sumberdaya alam dan tanah. Sejak diberlakukan sampai diakuinya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa sampai dengan diberlakukannya UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, politik hukum yang dianut Pemerintah dalam melemahkan masyarakat adat tidak berubah. Kenyataan ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa dalam era UU No. 5/1979 terjadi sentralisasi pemerintahan di Jakarta (Pemerintah Pusat) sementara dalam era UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 hanya terjadi pergeseran sentralisasi ke tangan Pemerintah Daerah (Bupati). Dan dalam sektor tertentu kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, tidak mencerminkan otonomi yang ideal dalam konteks upaya mensejahterakan masyarakat setempat. Inisiatif Merebut Otonomi Asli Dari uraian di atas nampak bahwa seluruh persoalan dan gejolak sosial politik yang termanifestasi dalam berbagai konflik sumberdaya alam bersumber pada otonomi komunitaskomunitas masyarakat adat untuk mengurus diri sendiri dalam ruang hidupnya. Persoalan otonomi komunitas masyarakat adat bukanlah persoalan baru. Kajian Parsudi Suparlan tentang Orang Sakai pada masa Kerajaan Siak Indrapura dan studi Selo Soemardjan tentang masyarakat desa di dalam Kesultanan Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam era kesultanan dan kerajaan-kerajaan masa lampau persoalan otonomi komunitas masyarakat adat ini telah disadari oleh pemerintahan sultan dan raja-raja pada masa itu. Hal ini tentu berkaitan erat dengan soal keutuhan wilayah dan masyarakat dalam kesultanan dan kerajaan bersangkutan. Otonomi yang diberikan kepada komunitas-komunitas itu terwujud dalam fungsi dan wewenang Batin dalam Kerajaan Siak Indrapura dan Lurah Desa dalam struktur Kesultanan Yogyakarta. Juga dapat ditemukan dalam hubungan struktural antara Kepala Huta dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara, raja-raja di Kei dan Buru di Maluku. Dalam praktek politik hukum Negara Indonesia, otonomi komunitas ini dipandang sebagai suatu kondisi yang membahayakan karena begitu banyak ragamnya. Pandangan politik ini tidak perlu dijelaskan lagi bila mengingat

pelaksanaan UU No. 5/1979 dan UU No. 22/ 1999 yang sekarang UU No. 32/2004. Keseluruhan struktur yang lahir dari UU tersebut tidak menyisakan ruang bagi otonomi-otonomi asli. Ironi yang lahir dari politik hukum ini, adalah bahwa seraya mengakui bahwa UU No. 5/1979 merupakan sebuah kesalahan sejarah yang fatal, Negara (Pemerintah) tidak menunjukkan perbaikan apa pun dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 dalam hal pemberian ruang bagi exercise otonomiotonomi asli. Padahal sifat otonomi asli komunitas-komunitas masyarakat adat adalah menjaga kelangsungan ruang hidup komunitas. Pemberian otonomi kepada sebuah daerah seraya mengabaikan struktur sosial politik masyarakat setempat yang membuat mereka dapat sungguh-sungguh mampu mengurus diri dalam hubungan dengan Negara akan berakibat fatal bagi kelangsungan Negara Bangsa. Hal ini bukannya tidak disadari oleh masyarakat adat. Upaya untuk mendapatkanpengakuan dari Negara berupa adanya ruang politik hukum untuk mempraktekkan

Disadari bahwa setelah pemberlakuan UU. No 5/1979, terjadi kehancuran struktur Galara. Dan tidak mungkin lagi mengembalikan ke struktur semula melihat telah begitu beragamnya anggota komunitas saat ini. Satu-satunya upaya yang mungkin dilakukan adalah mentransformasikan apa yang pernah hidup di masa lampau, dengan nilai-nilai dasar yang masih tetap dianut sampai saat ini ke dalam situasi dan kondisi kekinian. Nilai yang masih tetap dianut antara lain adalah bahwa seluruh anggota komunitas Ngata Toro adalah fondasi dari dari komunitas dalam ruang hidup mereka. Dan Hintuvu Libu Ngata adalah kelembagaan tertinggi yang merepresentasikan seluruh kelompok kepentingan dalam Ngata dan oleh karena itu harus menaungi seluruh Ngata secara adil. Ukurannya adalah seluruh keputusan Hintuvu Libu Ngata menyangkut hajat hidup seluruh Ngata harus dilakukan dalam sebuah musyawarah bersama seluruh masyarakat Ngata Toro. Karena itu pula dalam penggambaran oleh masyarakat Toro,

Desa sesuai dengan tuntutan KMAN I, dan kemudian diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkan penggantian konsep pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan. Kedua, dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Pasal 18-B ayat (2) Amandemen kedua UUD 1945 pada bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya Pasal 28-I pada bab X A yang mengatur tentang hak azasi manusia juga telah menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai hak azasi manusia. Ketiga, dikeluarkannya TAP MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam yang menyatakan bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam merupakan salah satu prinsipnya. Disadari bahwa adanya perubahan-

otonomi asli tersebut tidak dilaksanakan secara pasif. Apa yang ditunjukkan oleh komunitas masyarakat adat Toro adalah sebuah contoh transformasi dari otonomi asli yang pernah dilaksanakan pada masa lampau ke dalam situasi dan kondisi kekinian dalam hidup bernegara. Dalam struktur kelembagaan sosial politik masyarakat adat Toro, di kenal apa yang disebut dengan Totua Ngata. Dalam struktur aslinya, Totua Ngata adalah semacam Dewan Adat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Ngata. Namun persyaratan bahwa Totua Ngata hanya berasal dari kalangan bangsawan disepakati seluruh komunitas untuk diubah. Perubahan ini mengambil bentuk dalam penyertaan perwakilan berbagai kelompok sosial yang ada dalam Ngata Toro. Dengan demikian Dewan Adat yang disebut Hintuvu Libu Ngata, terdiri dari Totua Ngata dan perwakilan dari berbagai kelompok sosial yang ada dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kaum perempuan. Perubahan penting lainnya adalah bahwa semua anggota komunitas sepakat untuk menjadikan Desa Toro sebagai Galara, sebuah satuan sosial politik otonom yang pada masa lampau di bawah pengurusan Totua Ngata. Mengapa demikian?

Hintuvu Libu Ngata dilukiskan sebagai atap rumah dan seluruh isi rumah adalah struktur pelaksana keputusan yang telah diambil oleh Hintuvu Libu Ngata. Dengan demikian upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan tatanan sosial politik dan tatanan ekologis merupakan tantangan besar bangsa Indonesia menuju transformasi sosial yang lebih adil dan sejahtera di masa yang akan datang. Demokratisasi politik melalui otonomi daerah tidaklah cukup karena dibutuhkan sebuah otonomi yang lebih luas dari itu, yaitu otonomi komunitas. Pertanyaan mengenai mengapa diperlukan otonomi komunitas dapat dijawab dengan argument bahwa bagi masyarakat adat terdapat hak-hak yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Struktur hak inilah yang menentukan struktur sosial politik setiap komunitas masyarakat adat.

perubahan normatif yang positif tersebut merupakan tantangan baru yang semakin berat bagi masyarakat adat di masa yang akan datang. Puluhan undangundang sektoral yang tidak sesuai dan bahkan bisa dikategorikan melanggar UUD 1945 (dan amandemennya) dan TAP MPR No. 9 Tahun 2001 harus dicabut dan diganti dengan UU yang baru. Ratusan Peraturan Daerah (PERDA) di tingkat Kabupaten dan Provinsi serta ribuan Peraturan Desa (PERDES) harus segera dibuat. Semua pekerjaan ini membutuhkan partisipasi politik masyarakat adat, baik itu tingkat kampung, wilayah adat, kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional dan internasional. Persoalannya kemudian bahwa tatanan politik nasional yang masih berlaku sampai saat ini tidak memungkinkan bagi terlaksananya partisipasi politik yang seluas-luasnya bagi masyarakat adat untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan berkeadilan. Kecilnya akses masyarakat adat, dan juga kelompok-kelompok rakyat lainnya, terhadap proses-proses politik di daerah dan nasional telah menyebabkan munculnya otonomi daerah di kalangan elit politik dalam berbagai bentuk, salah satunya yang paling

Capaian Dari perkembangan situasi yang ada saat ini, penulis mencatat beberapa kejadian yang sangat penting untuk memperkuat posisi dan peran masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, dicabutnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

menonjol adalah penggunaan wewenang secara berlebihan (eksessif) oleh para pejabat pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Bentuk lainnya yang juga mengancam perjuangan masyarakat adat adalah merebaknya persekongkolan para elit di daerah dengan para elit di pusat (Jakarta) menggunakan issu adat dan kedaerahan dalam perebutan kekuasaan (politisasi adat). Kondisi sosial politik di daerah-daerah yang rentan seperti ini akan memudahkan timbulnya kerusuhan sosial yang memakan korban jiwa sebagaimana terjadi seperti di Poso, Sampit, Maluku Tengah. Perkembangan itu semakin meyakinkan penulis bahwa justru dengan adanya otonomi daerah maka upayaupaya penataan ulang posisi dan hubungan antara negara dengan masyarakat adat menjadi semakin penting dengan menata ulang secara mendasar sistem dan tatanan politik negara-bangsa Indonesia. Hanya dengan keterbukaan akses yang seluas-luasnya bagi partisipasi politik masyarakat adat yang akan bisa menghilangkan dampak negative; otonomi daerah di kalangan elit politik daerah, baik terhadap kehidupan sosial di pedesaan maupun dukungan fungsi ekologis alam. Posisi politik dan hukum masyarakat adat yang semakin kuat juga menjadi prasyarat utama untuk menghadapi dampak negatif globalisasi kapitalisme liberal yang semakin menguat beberapa tahun terakhir, khususnya dengan agenda liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia yang dimotori oleh negara-negara industri maju. Tanpa kesiapan pranata politik demokrasi partisipatif dan hukum yang pluralistik di Indonesia maka masyarakat adat hanya akan menjadi sasaran empuk bagi praktek-praktek pencurian atas hak-hak intelektual komunitaskomunitas adat dalam pemanfaatan sumberdaya hayati sebagai ramuan obatobatan tradisional dan pemulia-biakan tanaman pangan oleh perusahaanperusahaan multi-nasional di bidang farmasi dan pangan. Di sampng menjadi sumber berbagai ancaman, otonomi daerah dan globalisasi juga menawarkan peluang bagi tercapainya kedaulatan (otonomi) masyarakat adat. Otonomi daerah, di samping menghapus konsep desa dan membuka akses untuk berfungsinya pranata adat dalam pemerintahan lokal, secara terbatas juga telah mendekatkan masyarakat adat yang berada di pelosok dengan arena politik penentuan kebijakan dan hukum di tingkat kabupaten. Globalisasi, di samping berkembangnya solidaritas global di kalangan masyarakat adat sendiri, pada tingkat tertentu masyarakat global juga telah memposisikan masyarakat adat sebagai salah satu;kelompok utama; (major group) yang harus dilibatkan dalam proses perundingan internasional.

MENTAWAINEWS Pemerintah Desa Saumanganya Gelar Rapat Koordinasi SAUMANGANYA-Pemerintah desa undang 11 Kepala Dusun dan 11 Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor), Senin (21/4). Dalam Rakor tersebut membahas 4 macam perencanaan pembangunan yaitu, penetapan Paket P2D Mandiri tahun anggaran 2012. Rencana penempatan pembangunan PNPM-MP tahun 2012. Perencanaan pemekaran dusun dan pemekaran desa, dan pembahasan BPD terutama masa kerja lembaga ini sudah habis sejak 1 Januari lalu, sementara kerja mereka diperpanjang sampai November 2012 mendatang. Untuk calon BPD selanjutnya segera di usulkan oleh masyarakat melalui kepala dusun ke desa. “Masyarakat juga berhak mengusulkan calon BPD di dusunnya, kita berharap kriteria BPD yang diusulkan, siap mendengar aspirasi rakyat, mengutamakan kepentingan umum dan selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa,” kata Kepala Desa saumanganya Tasmin Saogo. Penilaian selama 1 periode BPD tidak ada kerja sama yang baik antara kepala dusun dengan BPD, serta jarang berkomunikasi di pemerintahan desa. Padahal kata Tasmin Tasmin, BPD setara tingkatannya dengan pemerintahan desa dan BPD juga berwenang menegur kepala dusun yang tidak bekerja. “BPD adalah pendorong pembangunan dusun dan pendengar, penampung aspirasi masyarakat, keluhan dan aspirasi masyarakat mestinya di koordinasikan ke desa. Kita berharap kedepan seperti itu,” pangkasnya. (imj)

Tahun ini Rehabilitasi 3 Rombel SMPN I Siberut Selatan MUARA SIBERUT-Lagi-lagi rehabilitasi 3 ruang belajar di SMPN I Siberut Selatan menjadi program ‘akan’ dilakukan Dinas Pendidikan Mentawai pada 2012. Disebut program sudah 3 tahun lamanya rencana rehabilitasi selalu ada tiap tahun namun tak pernah terealisasi. “Akankah ini terlaksana nantinya, kita tengok saja realisasinya,” ujar Muhammad Iksan, Plt, Kepala Kepala SMPN I Siberut Selatan pada Puailiggoubat Sabtu (28/4). Ia menjelaskan dari informasi yang didapat dari dinas sendiri rehabilitasi akan dilakukan tahun ini, malah sudah lengkap berapa APBD yang terserap buat rehabilitasi. “Mudah-mudahan kali ini pembangunan bisa berjalan lancar,” harapnya. (gsn)

Puailiggoubat

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Banjir Lumpuhkan Sikakap dan Pagai Utara FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Warga dari Saumanganya menuju ke Sikakap terpaksa menunggu air surut Irman Jhon

ujan lebat yang mengguyur Kecamatan Pagai Utara dan Sikakap yang terjadi pada

hari Sabtu (21/4) membuat beberapa rumah terendam banjir, selain itu jalan utama penghubung antar Kecamatan Pagai Utara ke Kecamatan Sikakap juga digenangi air hingga mencapai dada orang dewasa. Banjir juga melumpuhkan akses jalan antar Kecamatan. Jembatan kayu di Dusun Cempungan, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap miring akibat terjangan banjir sehingga pengendara yang melewatinya ekstra hati-hati. Sementara jembatan PNPM di Dusun Matobe perairannya mencapai ketinggian 1,5 meter, akibatnya sekitar 20 unit sepeda motor dari Sikakap yang melintasi terkurung sejak 15.30 WIB hingga pukul 20.15

BANJIR - Luapan sungai menyebabkan bajir di Dusun Saumanganya Barat Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara WIB. “Kami tertahan sejak pukul tiga sore tadi menunggu air surut agar kendaraan dapat dilewatkan,” ucap Lanti, salah seorang pengendara motor. Eki Rikalmen Tasilipet dari Mabulaubuggei bertujuan ke Sikakap kewalahan melintasi sepanjang jalan tersebut, walau berbagai rintangan yang dihadapi ia tetap melanjutkan perjalanannya, setelah pukul 19.30

WIB tiba di jembatan Matobe, ia melihat genangan air yang berangsur surut, sekitar jembatan terlihat warga bolak-balik menyeberangkan barangbarang bawaannya. Melihat kondisi itu, Eki terpaksa mengurungkan niatnya menuju ke Sikakap. “Terpaksa balik karena kondisi air di jembatan Matobe terlalu dalam, kalaupun ditunggu surut paling jam sebelas malamm,” katanya.

Selain itu akibat curah hujan lebat membuat sejumlah aktivitas warga terganggu, seperti biasanya tiap Sabtu melaut untuk mencari ikan kebutuhan selama 2 hari tak jadi karena terkurung hujan. Sementara di Saumanganya, jalan menuju Butekmone dan ke Dusun Manganjo juga tergenang air kedalam 60-80 CM, warga yang nekat melewatinya membuat kendaraan macet.

Pencuri Kelapa di Sungai Rimau Nyaris Ditebas Parang MABULAUBUGGEI-Maraknya pencurian kelapa di Sungai Rimau membuat sipemilik kebun gerah dan melampiaskan emosinya menebang pohon, bahkan pemilik kelapa lainnya sempat mengejar sipencuri dengan parangnya tapi lolos. Martangiang Tasirileleu warga Dusun Mabulaubuggei yang memiliki kebun kelapa di Sungai Rimau, mengamuk setelah melihat buah

kelapanya telah dicuri. Emosi tak tertahan kapak ditangnya langsung menebang tiga pohon kelapanya. “Saya sangat marah melihat buah kelapa saya sudah dicuri orang, beruntung saat itu si pencuri tidak kedapatan di lokasi, kalau sempat ketemu mungkin sekarang saya sudah berada di dalam penjara,” ungkapnya, Selasa (22/4). Stewar Syam pemilik kebun

kelapa lainnya, pernah mengejar pencuri dengan parang pencurinya berasal dari Dusun Mapinang, pelaku ketahuan tengah melakukan aksi. Beruntung maling masih mendapat pengampunan dari pemilik kelapa, pelaku hanya mendapat peringatan sambil mengancam dengan parang. “Jangan sempat saya temui lagi, saya pun mengangkat 1 karung kopra seberat 50 kilogram yang sudah diolah pencuri.

Sedangkan Morison Syam pada Puailiggoubat, meminta kepada semua warga yang berkebun di Sungai Rimau untuk mendudukan masalah ini dulu, pemerintah juga diharapkan ikut serta kalau perlu kepolisian, ini sudah meresahkan pemilik kebun. “Ini menjaga agar tidak terjadi korban jiwa, kalau sipemilik lepas kontrol emosi bisa saja pencuri di bunuh pemilik kebun kelapa,” ujarnya. (imj)

Warga Minta Modal untuk Mendongkrak Ekonomi SIKAKAP-Membangun ekonomi masyarakat lemah perlu permodalan biaya hidup dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar warga fokus melakukan satu kegiatan dalam hal bertani, hasil tani juga dapat menggenjot ekonomi masyarakat terutama kebutuhan harian mereka. Menurut Yantonius Samaloisa, warga Mabulaubuggei, ekonomi masyarakat Mentawai saat ini adalah musiman seperti cengkeh. Sementara kakao (cokelat), kelapa, yang meru-

pakan penunjang hidup sehari-hari juga mengalami gugur buah. “Ekonomi orang Mentawai dapat membaik ketika kebun cengkehnya berbuah, sementara hasil kebun lainnya seperti pala, kakao, kelapa, dan lainnya tidak begitu dapat diandalkan ditambah nilai jualnya relatif murah,”ungkapnya, Selasa (3/4). Sementara itu menurut Basar Duei Syam mengatakan, ekonomi semakin terpuruk kalau hasil kebun langsung dijual, sementara pedagang seenaknya memainkan harga di pasa-

ran. Ini akibat kebutuhan yang mendesak terpaksa dijual meski harga komoditi sangat murah. “Masyarakat tidak dapat fokus satu kegiatan sebab dalam sehari merangkap lima macam kegiatan. Coba kalau kebutuhan sehariharinya terpenuhi, warga pasti bisa menekuni satu kegiatan untuk menghasilkan perubahan ekonomi yang lebih maksimal,” kata Basar Duei. Hal lain dikatakannya, hasil dari pada buah tanaman warga seperti,

cokelat, pinang, pala, cengkeh dan sebagainya tidak dapat dikumpulkan sambil menunggu nilai jualnya naik, sehingga nilai jual yang relatif murah tidak persoalan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Pemkab kita mestinya melirik hal ini demi perubahan ekonomi masyarakatnya, berikan biaya hidup dan pembinaan yang lebih terjamin agar masyarakat dapat menyeriusi satu bidang pertanian hingga penghasilan bertambah,” pangkasnya. (imj)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

SMPN I Siberut Selatan Jadi Pilot Project Pendidikan Karakter di Mentawai MUARA SIBERUT-Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar menunjuk SMPN I Siberut Selatan menjadi pilot project atau sekolah percontohan untuk penerapan pendidikan karakter tingkat SMP di Mentawai. Penunjukan SMP ini menurut Muhammad Iksan, Plt, Kepala SMPN I Siberut Selatan karena ada kategori khusus yang terpenuhi pada sekolahnya sehingga dipercaya menjadi sekolah percontohan. Kriteria itu seperti kondisi kelengkapan guru terbilang baik, komunikasi sekolah yang lancar antar instansi terkait yang rutin, penerapan kurikulum dinilai baik dan banyak kriteria lain termasuk kualitas belajar siswa. Pendidikan karakter yang dimaksud diarahkan lebih kepada siswa lebih mengenal ajaran agamanya masingmasing, bagaimana bertingkah laku dan berkomunikasi dengan baik antara teman, guru, orang tua dan sesamanya. “Beberapa hal juga akan disesuaikan dengan situasi di daerahnya masingmasing,” jelas Iksan. Penerapan pendidikan karakter sendiri akan dimulai pada Mei tahun ini, pertama akan didahului dengan pelatihan kepada guru-guru berupa seminar dan hal-hal yang diperlukan. Pada pelaksanaannya nanti, guru akan membagi kelompok kecil siswa untuk memberikan pendidikan tersebut yakni 1 guru akan mendidik 13 siswa. Program ditargetkan berlangsung 1 tahun, usai 1 tahun guru-guru dari sekolah lain di Mentawai akan ke SMPN I Siberut Selatan buat belajar yang nantinya akan diterapkan kepada siswa di sekolah masing-masing. “Kami yang pertama melakukannya,” pungkasnya. (gsn)

Enam Siswa Tak Ikut UN di SMPN I Siberut Selatan MUARA SIBERUT - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN I Siberut Selatan yang diselenggarakan Senin (23/4) hingga Kamis (24/4) berjalan lancar, namun dari 182 peserta yang terdaftar hanya 176 orang yang hadir, 6 siswa tak mengikuti ujian. Muhammad Iksan, Plt SMPN I Siberut Selatan pada Puailiggoubat Sabtu (28/4) mengatakan, keenam siswa udah tidak masuk sejak Januari 2012. “Karena aturan kami tidak bisa serta merta mencoret nama mereka,” jelasnya. Secara umum pelaksanaan UN yang mengujikan pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA di SMPN I Siberut Selatan berjalan baik, pengawas diambil dari guru SMAN I Siberut Selatan dan SMP Yos Sudarso 2 Muara Siberut. Untuk tahun ini syarat kelulusan harus memiliki nilai rata-rata terendah 5,5. Untuk dinyatakan lulus sendiri nilai siswa ada 2 yakni nilai hasil ujian akhir sekolah sebesar 60 persen dan 40 per-sen nilai UN. “Kedua nilai tersebut sa-ngat berpengaruh, tidak sama dengan tahun lalu hanya dilihat hasil UN,” ungkapnya. (gsn)

Dana P2D Siberut Selatan Rp4,3 Miliar Pembangunan yang akan dilaksanakan masih seputar pembuatan jalan, jembatan dan gorong-gorong Gerson Merari Saleleubaja

ecamatan Siberut Selatan tahun ini mendapat dana buat pembangunan prasana

desa (P2D) Rp4,3 miliar yang akan di kelolah 5 desa dalam wilayah itu yakni Madobak, Matotonan, Muara Siberut, Maileppet dan Muntei. Tak beda dengan tahun sebelumnya, pembangunan yang akan dilaksanakan masih seputar pembuatan jalan, jembatan dan goronggorong. Ditemui di ruang kerjanya Selasa (1/5), Tambunan Lumban Raja, Camat Siberut Selatan menyebutkan pelaksana program P2D akan diserahkan kepada organisasi masyarakat setempat (OMS) yang telah diseleksi di tingkat desa yang melibatkan BPD,

JEMBATAN - Jembatan di Dusun Gulugulk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara kepala desa dan kepala dusun. “Pihak kecamatan hanya memberikan masukan,” ujarnya. Ia menegaskan penentuan bagian mana yang akan dibuatkan jalan harus melalui musyawarah dengan masyarakat. “Tak boleh ada intervensi sepihak dari pihak manapun karena hal itu sangat merugikan, bisa-bisa

jalan yang dibuat mubazir,” katanya. Sutrisno, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) P2D menambahkan, program P2D akan dilaksanakan 86 OMS yakni 28 OMS di Desa Madobak, 29 OMS Desa Muara Siberut, 14 OMS Desa Matotonan, 10 OMS Muntei dan 5 OMS Maileppet. “Jumlah OMS itu

sesuai dengan jumlah paket yang didapat masing-masing desa” jelasnya. Untuk teknis pelaksanaan kerja di lapangan, Sutrisno mengaku belum bisa memberi gambaran karena petunjuk teknis (juknis) dari Bappeda Mentawai belum keluar. Yang pasti katanya, volume jalan dibuat akan dihitung sesuai dengan kondisi medan pekerjaan.***

Dua Dusun Tak Dapat Paket P2D SAUMANGANYA - Sebanyak 41 paket P2D mandiri tahun 2012 di Kecamatan Pagai Utara, ternyata dua dusun di wilayah Desa Saumanganya tak dapat jatah, kedua dusun tersebut adalah Mabulaubuggei dan Pasapuat. Menurut Kepala Desa Saumanganya, Tasmin Saogo, 41 paket P2D tersebut diperuntukkan untuk tiga desa yaitu, Saumanganya 17 paket, Betumonga dan Silabu 24 paket. Untuk Desa Saumanganya langsung dialamatkan DPRD Mentawai ke 9 du-

sun, Dusun Saumanganya Te-ngah, Saumanganya Timur dan Saumanganya Barat sebanyak 4 paket, 3 paket untuk Dusun Manganjo, 2 paket untuk Gulu-Guluk, 1 paket di Pututukat, 2 pakek di Beubukku, 3 paket di Pinairuk dan 2 paket di Dusun Mapinang. “Dusun Pasapuat dan Dusun Mabulaubuggei tidak kebagian, DPRD langsung mengalamatkan paket P2D ini ke dusun-dusun, sehingga kami di desa tidak berani mengubah atau mengalikannya ke dusun yang belum mendapat. Ini

bukti surat pembagian paket yang kami terima dari DPRD,” terangnya sambil menampakkan surat pembagian paket tersebut, Senin (23/4). Kondisi itu membuat dua dusun yang tak jatah kecewa, padahal dua dusun tersebut terutama yang terkena dampak bencana alam membutuhkan pembangunan jalan menuju relokasi. “Kami sangat membutuhkan paket P2D tersebut, namun tak ada ya kami kecewalah,” kata Kepala Dusun Pasapuat, Alisman Kaur Pembangunan Desa,

Jembatan di Maileppet Makin Kritis MAILEPPET-Jembatan di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan yang berjumlah 4 unit yang merupakan jalur utama kondisinya makin rusak. Lantai jembatan yang terbuat dari kayu sudah banyak yang patah sehingga banyak terbentuk lobang, sisanya sudah lapuk, tinggal menunggu patahnya lagi. Jika tak berhati-hati berkendaraan atau jalan bisa terperosok. Lantai jembatan juga tak tersusun rapi karena baut penahan sudah banyak lepas karena kayu yang dipakai mengunci posisi sudah lapuk. Kondisi jembatan terparah di alami jembatan panjang

di Dusun Bat Joja dan Dusun Pasakiat, 2 jembatan lainnya juga tak kalah buruknya. Terakhir pergantian lantai jembatan dilakukan pada 2009 yang dikerjakan OMS dari dana P2D. Setelah itu perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat pada 2011, setelahnya tak ada lagi. Walau kondisinya sudah parah dan rawan kecelakaan namun belum ada tanda-tanda jembatan itu akan diperbaiki. Saat hal itu ditanyakan kepada Tambunan Lumban Raja, Camat Siberut Selatan Selasa (1/5), ia menyebutkan jembatan itu merupakan tanggung jawab PU karena

merupakan jalan kabupaten ditambah lagi dana buat rehabilitasi jembatan dengan model seperti itu sangat besar. Secara pribadi ia mengakui bahwa jembatan sudah sangat rawan dan segera diperbaiki. “Kita serahkan ke PU saja karena jembatan itu harus dibeton, kalau masih kayu lagi sebaik apa pun mutu kayu itu tetap akan rusak cepat karena pengaruh hujan dan panas” katanya. Namun kapan akan jembatan akan diperbaiki ia belum berani berkomentar karena belum ada info dari pihak yang terkait. (gsn)

Lister Syam usai rapat koordinasi, di kantor Desa Saumanganya mendesak dusun yang mendapat paket P2D agar segera memberikan proposalnya ke desa termasuk keluhan dusun yang tidak mendapatkan paket P2D. “Sembilan dusun yang mendapat paket tersebut belum memberikan proposal P2D nya ke desa, itu artinya dusun yang belum ke bagian masih ada hak untuk merebutnya,”pangkasnya. (imj)

MENTAWAINEWS Narkoba Masuk Sekolah SIKAKAP - Narkoba bukan hanya menjadi masalah di perkotaan saja. Namun, kejahatan obat-obat terlarang ini ternyata telah merambah ke daerah-daerah yang selama ini dianggap terisolir. Di Mentawai, masuknya narkoba ke kalangan siswa terungkap saat dialog Majelis guru SMPN I Sikakap dengan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Sikakap pada rabu (18/4) di ruang majelis guru. Dalam dialog, seorang guru bernama Oscar mengatakan bahwa narkoba sudah beredar di sekolah menyasar para siswa. Oscar bahkan mengaku pernah memergoki seorang siswa yang teler karena pengaruh obat.”Jadi kami sangat berharap ada tindakan cepat dari aparat kepolisian untuk memberantas kejahatan narkoba tersebut, karena akan menghancurkan generasi kita,” ujarnya. Kapolsek Sikakap AKP. Surya Negara berjanji akan melakukan pengawasan terhadap masuknya barang haram tersebut. Ia mengatakan, kerja sama dengan semua elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat diminta ikut mengawasi lingkungan tempat tinggalnya. “Aparat pemerintah dusun dan desa agar lebih proaktif melakukan pendekatan terhadap semua warganya, termasuk para pemuda dusun supaya transaksi narkoba dapat di deteksi sedini mungkin,” ujarnya Selain itu. Kapolsek juga menyarankan agar masyarakat melapor kepada aparat polisi sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku meski pelaku itu dari kalangan kepolisian atau TNI,” katanya. (fs/jap)

Kunci Ditahan, Puskesmas Siberut Tak Bisa Dipakai SAIBI - Akibat penahanan kunci yang dilakukan oleh kontraktor CV. Awali Mandiri membuat Puskemas Siberut Tengah pada (5/4) tidak bisa dipakai. Kepala Puskesmas Saibi Samukop, Marinus Bakkat Kunen mengatakan sebelumnnya ketika datang Dinas Kesehatan, pemborong telah memberikan kunci Puskesmas dan masalah yang lain sudah di bicarakan. “Kunci sudah diberikan dan obatobatan sudah di masukan dalam Puskemas, setelah kami mau goro kunci tidak mau diberikan dan kami tidak tahu masalahnya lagi apa uang mereka sudah di bayar atau belum,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis(5/4). Tambah Marinus, selain persoalan ditahannya kunci karena Puskesmas masih dalam proses pemeliharaan, ada persoalan lain sehingga pemborong menahan kunci Banyaknya Masalah Puskesmas ini sangat disesalkan, kalau memang menahan kunci jangan saat dinas datang ke Saibi tapi tahan juga. “Ini tidak saat Dinas Kesehatan datang kunci diberikan tapi kalau tidak ada kita tidak lagi diberi kunci,” ujarnya. Selain masalah Puskesmas, pembangunan perumahan tenaga medis juga belum selesai dan pihak pemborong sudah tidak peduli lagi. “Kunci saja tidak sesuai, bangunan di dalam masih berantakan dan buang air kecil saja susah,” tutupnya. (rr)

Puailiggoubat

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Korban Tsunami Masih Terlunta Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Patrisius Sanene’

asyarakat korban bencana dan tsunami Oktober 2010 hingga saat ini nasibnya masih terkatung-katung. Hampir dua tahun bencana, namun penderitaan para korban yang direlokasi pemerintah, baik di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora Utara, maupun di Sipora Selatan belum kunjung berakhir. Masyarakat mengeluhkan Hunian Sementara (Huntara) yang belum juga bisa ditempati. Isai seorang warga sekaligus anggota Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan mengatakan, hingga saat ini Huntara masyarakat belum bisa ditempati karena masih ditahan oleh pihak pekerja karena terkait soal utangpiutang. “Huntara belum bisa digunakan karena bangunannya masih ditangan pekerja. Mereka masih menuntut upah kerja mereka. Belum lagi persoalan lahan lokasi huntara,” katanya. Isai pun melukiskannya dengan sepotong kalimat, “Joja, Samba Siteutnan Le’ Mateu’ Mukuddu Ka Huntara.” Demikian pernyataan

“Kita akan minta pertanggung-jawaban pelaksananya. Juga yang menjadi persoalan sekarang ini huntara belum ada serah terima kepada pihak pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat korban bencana,” terangnya. Sementara soal Huntap korban bencana gempa dan tsunami, Rijel berjanji akan rampung tahun 2012 ini. Huntap sePEMUKIMAN BARU - Pemukiman baru Dusun Guluguluk Desa Saumanganya Pagai banyak 2.072 unit ini Utara lanjutnya, akan menkeras yang dilontarkan Isai, tentang masih dari bantuan Surf Aid Interna- jadi skala prioritas pemkab dalam setahun ke depan melalui Kelompok kondisi yang menurutnya tidak layak sional,” ungkap Isai. “Huntara yang dibangun kalau Masyarakat (Pokmas). lagi dihuni oleh manusia. “Ini PR terberat dan tantangan Menurutnya, kondisi huntara di kita lihat tidak pantas diperuntukkan Desa Beriulou dan Desa Bosua, dan dihuni oleh manusia, namun lebih terberat kita. Kalau ini tidak tuntas mKecamatan Sipora Selatan saat ini pantas untuk beriulou (ular),” aka Mentawai akan menjadi cibiran, sudah tidak kondusif lagi sementara tambahnya dengan nada menyindir. bisa-bisa masyarakat tidak akan Hendri Dori satoko ketua DPRD percaya lagi pada pemerintah,” Hunian Tetap (Huntap) yang dijanjiMentawai mengakui kalau pemba- tambahnya. kan tak kunjung ada kejelasan. Sementara itu, Horas Marohatta Melalui acara Kongres III AMA- ngunan hunian sementara di Sipora PM di Uma YCMM Mapaddegat, Selatan masih menyisakan persoalan. Tasilipet kordinator wilayah YCMM Tuapeijat, Sipora Utara pada Jumat, “Huntara masih menyisakan perso- (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) 14 April lalu, kegelisahan itu ia alan. Isolasi masyarakat di lokasi Kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan tumpahkan pada seluruh Satuan yang tidak layak, akses lokasi hunian Pagai Selatan mengatakan, pemerintah Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit sebenarnya yang tidak tidak pernah belajar dengan gempa tahun 2007. Hingga terjadi gempa 2010 Mentawai, tak terkecuali pada Ketua pantas bagi masyarakat,” katanya. Sementara Wakil Bupati Men- yang disertai tsunami, penanganannya DPRD Mentawai dan Wakil Bupati tawai Rijel Samaloisa yang dimintai selalu saja amburadul dan buruk. Mentawai. “Bahkan korban bencana tahun “Saat ini kondisi Huntap di Desa tanggapannya, mengaku merasakan Beriolou dan Desa Bosua masih penderitaan masyarakat yang tinggal 2007 saja masih ada yang belum terbengkalai dan belum ditempati, dan di pengungsian. Ia mengatakan, kalau menerima bantuan. Itu saja sudah yang dibuat Pemerintah hingga saat sulit menempati lantaran persoalan berapa tahun lamanya. Apalagi dengan ini belum kami tempati. Untuk utang-piutang, maka akan dibicarakan yang baru beberapa tahun ini,” katanya. (bs/trs/jap) rumah yang kami tempati sekarang solusinya di tingkat pemerintahan. FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Mentawai 12 Tahun, Namun Belum Ada Apa-apanya TUAPEIJAT-Kabupaten Mentawai berusia hampir 12 tahun, namun perkembangan yang terlihat belumlah menggembirakan. Peningkatan ekonomi, pendidikan, geliat pembangunan, dan akses transportasi, masih jauh dari kata harap. Setiap tahun kabupaten Mentawai mengelola anggaran Rp500 Miliar dalam APBD Mentawai. Artinya, sudah Rp6 Trilyun anggaran yang masuk ke Mentawai dikelola oleh pemerintah Mentawai. Namun, ekonomi, pendidikan dan taraf kehidupan rakyat Mentawai masih berada di urutan terakhir di Provinsi Sumatera Barat. Hal inilah yang sangat disayangkan Kortanius Sabeleake ketua AMAN (Aliansi masyarakat Adat Nusantara). Pada acara penutupan kongres III AMA-PM (Aliansi

Masyarakat Adat Peduli Mentawai) di Uma YCMM (Yayasan Citra mandiri Mentawai) di Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara, Minggu (15/4), Kortanius mengajak seluruh komponen masyarakat adat dan pemerintah merenung kembali apa yang sudah diperbuat untuk Mentawai ini. “Dari anggaran trilyuanan itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Mentawai,” katanya menanyakan. Kortanius melanjutkan, di Mentawai kini justru yang makin bertambah adalah jumlah pendatang yang menguasai Mentawai melalui perdagangan. “Yang bertambah hanya masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat setempat tetap saja tertinggal dan ekonominya masih rendah,” tambahnya tegas. Bahkan Kortanius dalam salah

satu guyonannya menyebutkan, jika saja ada masyarakat Mentawai tibatiba menjadi kaya dadakan, itu pasti pada saat pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. “Waktu pemilu uang banyak beredar di masyarakat. Ya setelah itu susah lagi. Ekonomi rakyat kembali merepet,” katanya. Kortanius yang juga ketua dewan pengurus YCMM menyayangkan, pihak pemerintah tidak begitu sensitif memikirkan nasib masyarakat. Kortanius berpandangan, perhatian pemerintah masih saja tertuju pada PNS dan memikirkan politik semata. “Pemerintah hanya memikirkan PNS dan politik semata. Justru yang lebih sensitif dengan masalah rakyat adalah masyarakat adat Mentawai sendiri,” tambahnya.

Bagi Kortanius, masyarakat adat (AMA PM) dalam perjalanannya sudah banyak melakukan perubahan bagi masyarakat Mentawai. Namun, itu saja tidak cukup. Kortanius berharap AMA- PM terus menjaga komitmen dengan tulus membangun Mentawai walaupun memiliki banyak keterbatasan. Kortanius mengatakan, AMAPM hanya lambat berjalan saja, namun dari hasil pemikiran dan hati nurani, masyarakat ada lebih cepat dari pemerintah. Misalnya, menyuarakan penolakan sawit, kelangkaan BBM, dan kesejahteraan lainnya, masyarakat adat selalu di depan sementara pemerintah seolah tidak ada. “Kemana pemerintah? Kalau begini terus, lebih 12 tahun pun Mentawai tetap belum ada adaapanya.” Tutupnya. (bs/jap)

23 Puailiggoubat

BUDAYA

NO. 239, 1 - 14 Mei 2012

Suara Daun

Dahulukala hiduplah dua binatang Si Toulutoulu (kura-kura) dan Si Batekbatek (biawak). Pada suatu hari mereka membuka ladang bersama untuk bertanam pisang. Setelah beberapa hari mereka bekerja, mereka merambah ladangnya. Setelah itu mereka mencari bibit pisang untuk ditanam di ladang.

arena mereka sudah semangat lagi, pergilah mereka mencari tanaman (bibit)

pisang yang mau ditanam dalam kebun yang baru mereka babat itu. Ditengah perjalanan mereka menemukan sebatang pisang yang hampir berbuah. Si Toulu dan Si Batek sepakat membagi batang pisang itu. Karena ingin cepat menikmati hasil, Si Batekbatek memilih bagian atas batang pisang yang sudah hampir muncul buahnya. Si Toulutoulu memilih bakkat-nya (pangkal pisang). Setelah batang pisang dibagi, hari itu juga mereka pergi menanam. Setelah itu mereka pulang kembali. Beberapa minggu lamanya, tumbuhlah pisang milik Si Toulutoulu. Batang pisang Si Batebatek tidak tumbuh, malah sudah layu. Merasa bahwa tanaman pisang yang di tanam sudah tumbuh bagus, pergilah biawak untuk melihat. Dia kaget melihat batang pisangnya sudah mati. Sedangkan batang pisang kura-kura tumbuh besar dan sudah berbuah. Si batekbatek kemudian menemui Si Toulutoulu memberitahukan bahwa

Rus Akbar

Korupsi Menjalar Dari Kantor Hingga ke Warung

tanaman sahabatnya itu sudah tumbuh dan buahnya lumayan banyak. “Sobat bagaimana kebun kita. Pisangmu tumbuh semua, sedangkan pisang saya mati!”, katanya. “Saya tidak tahu”, jawab kura-kura. Keesokan hari, pagi-pagi benar biawak pergi lagi melihat kebunnya. Dia berpikir, “Siapa tahu sudah tumbuh”. Sampai di ladang Si Batekbatek kaget, ternyata batang pisangnya sudah habis membusuk. Muncullah pikiran jahatnya. “Seandainya pisang sahabatku sikura-kura ini sudah masak, aku langsung mencurinya dan kumakan sampai habis”. Beberapa hari waktunya, pisang kura-kura masak satu sisir, waktu itu juga biawak langsung pergi menuju kebun sikura-kura. Dipanjatnya batang pisang itu. “Mampuslah kau kura-kura tanamanku kau kasih ujungnya, kini pisangmu saya habisi semua”, kata biawak. Setelah habis, pisang di makan si

biawak dan sudah kenyang. Biawak pulang, besoknya lagi biawak pergi dan masih pagi-pagi benar sudah menuju kebun kura-kura. Untuk kedua kalinya biawak menemukan pisang hampir satu tandan yang masak. Semuanya di habisi. Menjelang sore biawak pulang dan bergembira karena kenyang dan puas makan pisang yang masak. Satu hari jaraknya kura-kura pergi melihat kebunnya sudah termakan. Kura-kura pergi dari ladang sambil memikirkan buah pisangnya. Di jalan dia bertemu Si Batekbatek. “Sobat kamu tahu siapa yang memakan pisangku di ladang?”. “Saya tidak tahu, dan saya tidak melihat mereka”, jawab biawak gelisah. Tak banyak bicara, kura-kura pulang dan langsung mengambil tali dan hari itu juga di buatnya tali penangkap (sesere). Rencana kurakura membuat tali itu, supaya siapa yang mengambil dan memakan pisangnya tertangkap dan ketahuan.

Maka tibalah hari yang baru. Kura-kura pagi-pagi benar sudah pergi melihat pisangnya. ditengah kebun biawak sudah tertangkap di sesere. Biawak menangis dan berkata,”Apa-apaan ini! Ini kerja siapa!” Setelah kura-kura mendengar bahwa ada suara, pergi lah kura-kura melihat biawak yang suka mencuri terus-terusan tertangkap. Kura-kura tertawak terbahak-bahak. “ha.. ha.. ha…rupanya kamu yang sering makan pisang saya. Ha.. ha ha.. saat saya katakan siapa makan pisang saya, kamu berkata,” saya tidak tahu!”. “Sobat lepaskan aku! Tolong aku! Aku takkan makan lagi pisangmu ini, Saya janji”. Kemudian kura-kura melepaskan jerat yang membelit si biawak. kemudian biawak itu turun. Sambil mereka berjalan, kura-kura menceriterakan semuanya pada sahabatnya. Sumber: Kumpulan Cerita Rakyat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai

Turis Perancis Kagumi Keindahan Mentawai TUAPEIJAT-Turis kebangsaan Perancis, William (27) tak dapat menyembunyikan kegamumannya terhadap keindahan Kepulauan Mentawai. Maklum, bule penyuka surfing ini baru pertama kali menginjakkan kakinya di Kepulauan Mentawai. Penuh semangat ia mengungkapkan ketakjubannya menyaksikan pulau Tuapeijat, Sipora Selatan, dan Katiet selama seminggu di sana sejak Minggu (8/4). Ia pun tak menyiakan kesempatan memanjakan diri dengan papan selancarnya di tiga pulau cantik tujuan surfifer dunia itu. “Mentawai is the beautiful island and if I have time I will be visit Mentawai again (Mentawai merupakan pulau yang sangat

FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

MANDI - Seorang anak mandi dengan riangnya di Pantai Betaet saat pasang surut indah dan saya akan kunjung Mentawai lagi),” ungkapnya pada Puailiggoubat, ySenin (16/4/) Meski baru tiga pulau dan seminggu lama kunjungannya, namun William mengaku puas dan ingin

berkunjung lagi di lain waktu. Tidak saja kagum dengan pesona alamnya, William juga terkesan dengan karamahan disuguhkan masyarakat lokal. “I proud with the people of Mentawai is so very kind and I I got

the nice travelled in Mentawai (saya bangga dengan orang Mentawai yang sangat ramah dan saya telah menikmati perjalanan yang menyenangkan di Mentawai),” ungkapanya lagi. Ia pun optimis wisata surfing di Mentawai mampu berkembang pesat. Tentunya saja menurutnya, pemerin-tah daerah juga gigih melakukan pembenahan sera meningkatkan kapasitas, seperti akses transportasi, fasilitas, dan sebagainya. “Wisata yang luar biasa ini tinggal lagi ditingkatkan kapasitasnya karena Mentawai sebagai surganya surfing di Indonesia sudah dikenal hingga ke manca negara,” tutupnya. Tutupnya (trs /jap)

alau anda belanja di Tuapeijat, kemudian meminta kwitansi jangan harap akan dapat, karena bukti pembayaran tersebut sudah mulai jarang ditemukan. Mungkin akan bertanyatanya kenapa tak ada kuitansi. Ada cerita dari ujung warung, para pedagang saat ini tidak lagi menyediakan kuitansi tapi para pembeli yang menyediakan kuitansi. Liukan batang pena akan mengisi angka-angka di kuitansi tersebut menurut berapa yang kita mau, bukan berapa harga barang yang sebenarnya. Dari warung sebelah juga mengabarkan hal yang sama, kalau harganya Rp200 bisa ditulis jadi Rp400 begitulah seterusnya. Saya hanya menghela napas panjang cerita dari kawan ini. Dalam benak terbayang ternyata tidak korupsi itu sudah menjalar disekitar ibu kota Mentawai ini, sungguh ironis sekali. Tugas yang diembankan rakyat dan dibiayai oleh uang rakyat, ternyata itu juga ditilapnya, tidak hanya kalangan di atas maksudnya pejabat teras yang menjadi saksi kasus mantan bupati Edison Saleleubaja, tapi juga kalangan bawa atau oknum-oknum yang nakal. Dari rumah makan sampai alat tulis juga ditilap para tikus-tikus kantor, itu masih kecil, belum lagi. Kalau hal kecil saja tentu pasti sudah ada hal yang sangat besar. Jangan heran kalau masuk kantor bagian bendahara, mungkin satu lemari stempel untuk mendukung kuitansi fiktif tersebut. Tidak salah kalau Menteri Dalam Negeri memberikan rapor merah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang buruknya pelayanan kepada publik. Ini juga akibat sibuk mengurus dan menghitung berapa uang yang masuk di kantong mereka, sehingga masyarakat yang butuh dilayani tidak berjalan maksimal. Tentu itu hanya hal kecil, bagaimana dengan pengadaan barang yang lebih besar mungkin di mark up juga, selamat memark up uang rakyat yang bukan hak iya, biar penjara menunggumu.***

Puailiggoubat 24

Lingkungan Nelayan di Dusun Sibudda’ Oinan Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah diresahkan oleh kapalkapal pengebom ikan yang kerap berkeliaran di perairan Saibi Samukop, Siberut Tengah. SIBUDDA’ OINAN - Kehadiran kapal pengebom ikan tersebut membuat tangkapan para nelayan setempat berkurang. Menurut salah seorang nelayan asal Dusun Sibudda’ Oinan Paraguna Sanene’ (27), pada 7 Maret dirinya pernah menyaksikan kegiatan para pengebom ikan tersebut saat sedang memancing ikan. Paraguna mengatakan, pengebom ikan tersebut tak segan-segan melakukan kegiatannya di tengah nelayan yang sedang memancing. “Kami semua melihat aksi mereka melempar bom ke arah terumbu karang dengan menggunakan kapal kecil. Tindakan itu membuat kami sulit

No. 239, 1 - 14 Mei 2012

Kapal Pengebom Ikan Berkeliaran, Nelayan Sibudda’ Oinan Resah FOTO:INT

Ilustrasi

mendapatkan ikan,” ujarnya. Kepala Dusun Sibudda’ Oinan Linus Sanene’ yang dikonfirmasi Puailiggoubat 12 Maret lalu mengaku, dirinya tidak pernah didatangi orang yang bermaksud meminta izin melakukan operasi kapal di perairan Saibi.

“Kegiatan ini liar. Saya sama sekali belum pernah menerima surat lapor mereka untuk melakukan aktivitas tersebut di laut Saibi,” katanya. Karena membuat resah, Linus pun berharap aparat pengamanan laut mengambil

tindakan tegas dan memeriksa kelengkapan dokumen mereka. Ia menegaskan, jangan sampai ada pembiaran terhadap kapalkapal liar ini. “Kami berharap pihak Pos Pengamanan Laut (poskamla) yang ada di Muara Siberut me-

ngambil tindakan tegas. Periksa kapal-kapal kecil ini karena sudah berulang kali tindakan dilakukan di perairan Siberut,’’ harapnya. Efek dari bom ikan mengakibatkan ikan kecil-kecil maupun ikan yang tidak bisa dikonsumsi ikut tertangkap. Ikan-ikan yang tidak berguna ini biasanya mati begitu saja dan dibuang kembali ke laut. Efek penggunaan bom ikan juga dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Di Sumatera Barat Sekitar 70 persen dari 37 ribu hektare lebih luas terumbu karang di mengalami kerusakan. Kepala DKP Sumbar Yosmeri mengatakan salah satu pemicu kerusakan terumbu karang tersebut adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti bahan peledak, bahan beracun, pukat harimau. (trs/prl)