Edisi 245 by Puailiggoubat Mentawai

MENTAWAI NEWS

DELAPAN JAM MENUNGGU BANTUAN

MENTAWAI NEWS

EDISON DIVONIS 4 TAHUN PENJARA MENTAWAI NEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

o. 114 24 T a Ag h 5 us un tu X s2 01 2 HARGA ECERAN RP 3000

SUWARDI DIVONIS 5,5 TAHUN PENJARA

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Uggla Lima ngalaggo le ara akek pamarintah masipaeruk akek pulaggajat sipakatainia teteu sabbat onu sabeu, lulunia ara akek nien kalulut ama ujuat le ta rapasikeli, barania peile ka laggot Oktober 2012 teret kineneiget sia sioriknia anai peile sia ka Huntara. - 3

Dari Re daksi Pembaca setia Puailiggoubat, Akhir bulan ini, ada beberapa peristiwa penting terjadi. Pertama banjir bandang di Kota Padang yang patut kita petik pelajarannya soal pengelolaan lingkungan yang tidak bijak berdampak kepada bencana bagi masyarakat. Kedua, vonis pengadilan terhadap sidang kasus korupsi yang menjerat mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja. Bupati Mentawai dua periode ini diseret ke bui sesaat setelah masa

Bencana Lagi jabatannya habis. Selain peristiwa di atas yang kami hadirkan kepada pembaca, juga ada kabar terbaru soal rehab rekon bencana Mentawai. Semoga semua informasi yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat demi kebangkitan dan kejayaan masyarakat Mentawai. Selamat membaca. redaksi

Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan (Disdik), Suwardi araukum nia 5 ngarura enem laggo ka penjara. - 7 Edison arakunia masele sabbat arakau utaknia Rp50ngajuta, ia leuet masilului rugi Rp66,8 ngajuta. - 15 Sikola ka Mentawai masisilok dua ngamacam BOS, sibara ka APBN sabbat sibara APBD Mentawai. - 19 Puaigaiat arat laggai masitambah agaita arat ka tubut aratta kalulut maigi kineneiget sibau tubuh tak raagai kipa aratta sibulatnia. - 20 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mentawai anai ragagailai akek kaipa momoi raei masiitco koat samba kabagania ka pulaggaijatta. - 22

Hidupkan PDAM

Fungsikan Pustu

Bapak Bupati dan Camat Sib. Selatan, Kami masyarakat muara siberut sangat membutuhkan air bersih, sudilah kiranya bapak menghidupkan PDAM yg ada di Maileppet, Kami sudah tidak sanggub setiap hari, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bpk. Kepala dinas kesehatan. Kami masyarakat dusun Malancan meminta supaya PUSKESMAS pembantu (PUSTU) yang dibangun pada TA.2011 segeralah difungsi-kan. Mubajir bangunan PUSTU menjadi tempat pesta/ dugem para setan gentayangan. Mohon sele-saikan masalah yang ada agar dapat difungsikan untuk keseha-tan rakyat. 085374735083

81266433744 COVER DEPAN: 1 FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Joni Aswira Putra Syafril WARTAWAN DAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut) Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan)

Tarif Iklan Puailiggoubat

DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan). Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Puailiggoubat

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

NO. 229, 15 - 31 Desember 2011

FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

SEDIH - Korban Tsunami menangisi kerabat yang menjadi korban di kuburan massal Dusun Maonai, Desa Bulasat, Pagai Selatan

MENGEJAR HUNTAP SELESAI Hanya lima bulan waktu yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) gempa dan tsunami Mentawai. Sebab, persoalan ini sudah menggantung terlalu lama, sejak Oktober 2010 hingga kini, korban bencana masih tinggal di hunian sementara.

Rus Akbar Gerson Merari Salaleubaja

alam kurun waktu Agustus hingga Desember ini, Badan Penanggulangan Bencana Dae-

rah (BPBD) Sumatra Barat dan BPBD Mentawai harus memfasilitasi penyelesaian 2.072 hunian tetap warga yang menjadi korban di empat kecamatan yaitu, Sipora Selatan, Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Kepala Seksi Rekonstruksi, BPBD Provinsi Sumatra Barat, Suryadi Eviontri mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk proses rehab rekon Mentawai Rp280.400.000.000. Pembiayaan tersebut terdiri dari; perencanaan teknis Rp13 Miliar, konstruksi (pembangunan hunian tetap) Rp253.633.504.000 atau Rp253 Miliar lebih. Untuk supervisi dan pengawasan Rp4,8 Miliar, adminis-

trasi umum dan penunjang Rp7,9 Miliar. Dana konstruksi huntap itu dibagi lagi peruntukannya untuk pembangunan perumahan Rp140,89 Miliar, land clearing lokasi huntap Rp4,14 Miliar, pembuatan gudang bahan bangunan Rp5,2 Miliar, pembangunan prasarana lingkungan Rp48,80 Miliar dan sektor infrastruktur senilai Rp26,99 Miliar. “Jadi tidak semuanya dana itu untuk membangun huntap,” ujarnya. “Namun sampai bulan Juli 2012 ini, dana itu baru cair 25 persen atau Rp63 Miliar, itu harus dihabiskan untuk tahun ini, kalau tidak habis tahun ini maka dana bagian kedua itu bisa tahun depan,” katanya, 23 Juli lalu. Tentu kondisi ini akan mengancam pembangunan huntap, sebab untuk membangun pemukiman baru korban tsunami itu, membutuhkan dana 50 persen dari dana rehabilitasi dan rekontruksi yang telah ditentukan. Sementara itu, ada dana untuk

mendorong pemulihan ekonomi/mata pencarian masyarakat (livelihood), dianggarkan Rp206 Miliar diantaranya untuk sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat, Ali Asmar, mengatakan huntap dilakukan karena 2.072 kk masyarakat hidup di zona merah (zona tidak aman) dan harus dipindahkan. Proses pembangunan huntap menggunakan sistem pokmas seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Namun proses pembangunan rumah semi permanen tipe 36 ini dikhawatirkan akan menemui masalah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan material. Ali Asmar memperkirakan, kebutuhan kayu untuk huntap sebanyak 7 ribu kubik dengan asumsi 1 unit rumah memakai 3,5 kubik. Sebanyak 171 fasilitator yang sudah ditunjuk akan disebar di empat kecamatan di Pagai Selatan, Pagai Utara, Sipora Selatan dan Sikakap. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Sumbar, Muliarso menyebutkan, untuk material seperti kayu dan yang lainnya tidak ada masalah karena Pemkab Mentawai telah meyakinkan pihaknya siap menyediakan. Begitu juga dengan

kelompok masyarakat (pokmas) yang pembentukannya sudah 100 persen. Ia mengatakan kemungkinan besar pekerjaan dimulai pertengahan Agustus, konsultan sudah menyiapkan lanskap tanah yang dibangun begitu juga dengan spesifikasi bangunan.”Kalau tak selesai hingga Desember tahun ini, saya tak bisa jawab lagi,” katanya. Dalam proses pembangunan huntap, ada 164 pokmas yang akan dibentuk. “Untuk satu pokmas akan beranggotakan mulai 8 kepala keluarga sampai 19 keluarga, itulah pokmas. Sementara peran fasilitator membantu pokmas,” katanya. Masing-masing kk akan mendapat Rp68 Juta, dengan tiga kali pencairan. Untuk memudahkan, pemerintah akan bekerjasama dengan Bank Nagari. Skemanya, dana akan disetor kepada ketua pokmas, selanjutnya dibagi kepada anggota. “Dalam pencairan dana bertahap, tim penilai akan turun di lapangan. Kalau belum juga dibangun rumahnya maka dana berikutnya tidak akan dicairkan,” tegasnya. Relokasi di Kecamatan Sipora Selatan melingkupi dua desa, Beriulou dan Bosua dengan jumlah kepala keluarga di dua desa tersebut sebanyak 61, akan terbagi ke dalam 51 Pokmas. Di Kecamatan Pagai Utara dan

Sikakap ada empat desa, Taikako, Betumonga, Silabu dan Saumanganya. Jumlah kepala keluarga di empat desa itu sebanyak 523 dan dibagi menjadi 43 Pokmas. Sedangkan di Kecamatan Pagai Selatan terdiri dari dua desa, Malakkopa dan Bulasat, jumlah kepala keluarga sebanyak 936 dengan 73 pokmas. Untuk rehab rekon ini, pemerintah berbagi tugas. Penyusunan pedoman teknis huntap diurus BNPB. Sementara BPBD Sumbar mengurusi soal pembentukan fasilitator, pelatihan tukang, penetapan lokasi huntap dan pembersihan lahan (land clearing). BPBD Mentawai kebagian mengurus soal sosialisasi, pembentukan pokmas dan tim pengendali huntap. Sementara urusan alih fungsi lahan dimana lokasi huntap yang sebelumnya hutan produksi dijadikan pemukiman, maka izin kepada Menteri Kehutanan diurus Pemkab Mentawai. Soal izin ini menjadi persoalan krusial dan mendesak karena hingga saat ini secara tertulis belum diberikan Menteri Kehutanan. “Kalau izin itu sudah keluar pasti semuanya akan cepat selesai,” katanya. Untuk sementara ini, proses huntap baru bisa dikerjakan di lokasi-lokasi yang bukan termasuk hutan produksi. (o)

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

4 FOTO:IDEP

Meski pemerintah telah menetapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa dan tsunami Mentawai akan dimulai Agustus ini, namun berbagai persoalan masih mengganjal.

Rapot Pardomuan Simanjuntak

amat Pagai Selatan, Ruslianus Sabelau, mengatakan berdasarkan persetujuan awal, lokasi huntap akan dibangun di lokasi huntara. Lokasi huntara saat ini berada di beberapa titik di Pagai Selatan diantaranya Camp Jaya untuk warga Muntei besar dan Muntei kecil, Km 37 untuk lokasi warga Maurau, Asahan dan Purourougat, KM 32 untuk warga Sabbiret, KM 33 dan 34 untuk warga Eruk Paraboat, KM 39-40 untuk warga Laggigi dan Bake, KM 44 untuk warga Tapak, KM 41-42 untuk warga Bulasat, KM 46 untuk warga Kinambu dan selanjutnya warga Limu serta Mapinang. Namun beberapa lokasi itu akan bergeser jika pembangunan huntap akan dimulai, diantaranya lokasi huntara Maurau, Asahan dan Purourougat karena lokasi km 37 itu ditetapkan sebagai lokasi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Huntap bagi warga tiga dusun ini akan digeser ke atas sedikit yakni ke KM 38 bukaan baru. Sementara itu

HUNTAP - Hunian Tetap di Maonai

DILEMA HUNTAP

ANTARA KONSERVASI DENGAN KEMANUSIAAN lokasi huntara Lakkau adalah areal konservasi, untuk itu menurut Rusli, warga Surataban akan bergeser ke atas

Rencana Kerja Pembentukan Pokmas Hunian Tetap Kecamatan Pagai Selatan 73 Pokmas, 936 KK NO

LOKASI

DESA

DUSUN

JLH KK

POKMAS

JUMLAH POKMAS

1 2

KM 3-4 SIMPANG KM 35 SABIRET KM 5 SIMPANG KM 27 MUNTEI

MALAKOPA MALAKOPA

SABIRET MUNTEI KECIL

62 31

5 2

12/13 15/16

KM 6 SIMPANG KM 27 MUNTEI KM 1-2 — 5 SIIMPANG KM 35 SABIRET

MALAKOPA

MUNTEI BESAR

13/14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KM 1-2—5 SIIMPANG KM 35 SABIRET KM 1-3 SIMPANG KM 37 MUNTEI KM 3 SIMPANG KM 37 MUNTEI KM 38 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 39,5 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 40,5 JALAN POROS PAGAISELATAN KM 42 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 43-44 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 45 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 61 JALAN POROS PAGAI SELATAN KM 65,5 JALAN POROS PAGAI SELATAN BELAKANG KAMPUNG LAMA LELEU TENGAN JOJA LOKPON LAKKAU LELEU TENGAN JOJA LOKPON LAKKAU LELEU TUNANG BLKNG KMP LAMA

MALAKOPA MALAKOPA BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT BULASAT

ERUPAROBOAT PUROUROGAT ASAHAN MAORAU LAGIGI BAKE BULASAT TAPAK KINUMBUK LIMU MAPINANG MAONAI LAKKAU LIMO SUA SURATABAN

77 79 55 21 68 36 102 46 51 34 46 35 19 41 110

6 6 4 1 4 3 8 4 4 3 4 3 1 3 9

13/14 13/14 13/14 14/20 16/17 12 12/13 11/12 12/13 11/12 11/12 11/12 19 13/14 11/12

Kecamatan Pagai Utara dan Sikakap 43 Pokmas, 532 KK NO

LOKASI

DESA

DUSUN

JLH KK

POKMAS

JUMLAH POKMAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KM7 PAGAI UTARA KM8 PAGAI UTARA KM10 PAGAI UTARA KM10 PAGAI UTARA KM14 PAGAI UTARA KM17 PAGAI UTARA KM17 PAGAI UTARA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA BLKG PERKAMPUNGAN LAMA

TAIKAKO TAIKAKO BETUMONGA BETUMONGA BETUMONGA SILABU SILABU SILABU SILABU SILABU SAUMANGANYA SAUMANGANYA SAUMANGANYA

RUA MONGA BULAK MONGA MUNTEI BARU-BARU SABEUGUGGUNG SILABU UTARA SILABU SELATAN GOGOA TUMALEI MAGUIRUK MAPINANG MABULAU BUGGEI PASAPUAT

16 60 65 23 53 46 48 48

1 5 5 2 4 4 4 4

16 12 12/13 11/12 13/14 11/12 12 12

77 59 8 22

6 5 1 2

11/12 12/13 8 11

Kecamatan Sipora Selatan 51 Pokmas, 613 KK NO

LOKASI

DESA

DUSUN

JLH KK

POKMAS

JUMLAH POKMAS

KM2 BERIULOU -SAGITSI

BERIULOU

KM4 MASOKUT- SAGITSI

BERIULOU

BLOK BUKIT SIPAGUKGUK

BOSUA

BERE MABUKKU MONGA MATALU MASOKUT RUALELEU MASOKUT ROGDAGOINAN SAO KATIET GOBI BOSUA UTARA BOSUA SELATAN MONGA BOSUA

58 59 62 38 33 93 72 24 62 51 61

5 5 5 3 3 8 6 2 5 4 5

11/12 11/12 12 12/13 11 11/12 12 12 12/13 12/13 12/13

sekitar 2 Km, Limok Sua bergeser ke arah Tiop, Lakkau bergeser ke bawah sedikit, dan Mapinang bergeser ke arah Limu. “Seluruh huntara mereka akan dibongkar dan dipindahkan ke lokasi di luar areal konservasi itu,” jelas Rusli. Ia juga menyesalkan mengapa saat pembangunan huntara tidak ada protes yang mengatakan bahwa lokasi itu adalah areal konservasi. “Lebih berharga melestarikan monyet daripada manusia disana,” katanya. Seluruh lokasi huntara dan areal pembangunan huntap berada di areal kawasan hutan. Hingga saat ini ia belum mendapatkan informasi soal pelepasan kawasan itu menjadi pemukiman. Namun dikatakannya seluruh masyarakat menolak jika lokasi perkampungan lama ditukar guling menjadi areal pengganti lokasi huntap. “Seluruh masyarakat menolak jika perkampungan lama jadi areal pengganti,” katanya. Alasan warga adalah karena di perkampungan lama dan sekitarnya terdapat perladangan masyarakat yang berisi cengkeh, coklat, kelapa, pala, persawahan dan lainnya. Jika perkampungan lama serta perladangan mereka menjadi areal pengganti, menurut Rusli lebih baik tak ada huntap karena masyarakat akan kehilangan sumber ekonomi mereka. Sementara kegiatan pemulihan ekonomi pascatsunami yang telah dilakukan menurutnya, tidak maksimal.

Jagung memang sudah dipanen namun tidak ada pasar, demikian juga bibit ternak yag sebagian besar mati dan tidak memulihkan ekonomi warga di Pagai Selatan. Sesuai informasi yang didapat Rusli, lokasi huntap berukuran 30 x 36 meter, dan masing-masing keluarga akan diberikan lahan pertanian dan perkebunan seluas 3 hektar. Namun ia pesimis hal itu akan terealisasi. Dikatakan Rusli, untuk lokasi pemukiman huntap saja yang berukuran 30 x 36 meter, warga sudah konflik. Baru-baru ini warga Malakkopa dengan Mapoupou telah konflik karena lokasi huntap yang akan dipatok itu adalah perladagan warga Malakkopa. Demikian juga dengan warga Parakbatu dengan Talokpulei mereka juga konflik karena tanah itu perladangan warga Parakbatu. “ Untuk lahan pemukiman saja sudah terjadi konflik apalagi kalau lahan 3 hektar per kk, tanah yang mana mau dikasih ?” kata Rusli. Menurutnya, lebih baik bangun fasilitas jalan ke perkampungan lama yang berjarak sekitar 8 kilometer dari lokasi huntara, agar warga bisa mengelola lahan pertaniannya yang sudah terisi dan menghasilkan. Untuk pembangunan ekonominya dengan meningkatkan jumlah tanaman yang sudah ada serta mengelola tanah yang masih kosong disekitarnya. “Konflik tidak akan terjadi, karena masing-masing mereka sudah mempu-

nyai tanah perladangan dan lebih dari tiga hektar,” katanya. Menurutnya, upah perambahan, bibit dan lainnya berikan saja ke masyarakat dan merekalah yang akan menanami tanah mereka yang kosong itu daripada buka lahan baru di tempat baru. Belum lagi soal material pembangunan huntap yang akan menggunakan kayu, ia mengkhawatirkan warga akan disebut sebagai pelaku illegal loging dan akan berurusan dengan hukum. Untuk ini ia berencana duduk bersama dengan muspika setempat agar pokmas dapat melakukan pembangunan huntap tanpa ada masalah soal material. Kelompok Masyarakat (pokmas) huntap memang telah dibentuk. Bersama dengan BPBD Mentawai, pihak kecamatan membentuk pokmas itu di wilayah Pagai Selatan, 5 - 8 Juli lalu. Berdasarkan informasi yang didapat dari BPBD Mentawai, jumlah pokmas untuk pemukiman berjumlah 163 pokmas untuk seluruh lokasi yang kena bencana di Mentawai. Dikatakan Rusli, pokmas ini akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membangun huntap dan tiga orang anggota setiap Pokmas akan lebih dulu dilatih pertukangan sebelum memulai pembangunan. Sementara untuk land clearing (pembersihan lahan), akan dilakukan pihak ketiga demikian juga pembangunan fasilitas umum yang penanggung jawabnya adalah BPBD Propinsi. (o)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Aktivitas penebangan hutan untuk diambil kayunya diduga menjadi penyebab banjir bandang.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

rmawati, 40 tahun, menatap kosong bangunan rumahnya yang rusak akibat terjangan

banjir bandang saat menjelang berbuka, pukul 18.30 WIB, Selasa 24 Juli lalu. Bencana alam yang merusak tempat tinggalnya di Batu Busuak, Kelurahan Lambuangbukik, Kecamatan Pauh tidak bisa diterimanya, hanya sekejap rumahnya hancur kena hantam gelondongan kayu yang hanyut dari hulu sungai Batang Kuranji. Sambil duduk menatap sisa rumahnya dan memeluk anaknya Musliman, 2 tahun, Ermawati bercerita pada Puailiggoubat saat banjir bandang datang, sesaat beduk tanda berbuka berbunyi. Ia lantas menunjuk ruang tengah rumahnya tempat hidangan berbuka disajikan. “Tempat kita duduk ini adalah ruang tengah, disinilah disajikan makanan itu,” tuturnya. Namun mendadak sekitar jam 06.30 WIB, suara gemuruh dari hulu sungai terdengar keras, ia dan suaminya Sarkunuk, 50 tahun, bersama enam orang anaknya berlarian ke luar rumah. “Galodo tibo, galodo tibo! Itulah teriakan warga saat itu,” katanya. Air berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk bergulung-gulung menuju ke bawah. “Awalnya pada pukul enam itu air memang sudah keruh, tapi tidak hitam, namun pukul setengah tujuh itulah air bah beserta kayu dan kelapa ikut terbawa arus,” katanya. Suasana panik membuat mereka tidak bisa menyelamatkan satu barang pun. Saat itu, air terlebih dahulu menghantam mushalla dekat rumahnya. Lalu kayu-kayu menghantam rumahnya disusul air coklat kehitaman menenggelamkan isinya. “Perlahan-lahan rumah kami disini tenggelam, yang tinggal hanya bagian depan, makanan untuk berbuka puasa itu ikut dibawa hanyut,” kenangnya. Air baru surut tengah malam dan Ermawati menyaksikan rumahnya sudah hancur. Semua perabotan termasuk pakaian rusak dan hanyut. “Tak ada yang bisa diselamatkan di rumah sebab pakaian dan makanan serta perabotan lainnya sudah habis dibawa air,” katanya. Ermawati tidak sendirian, rumah adiknya Enen yang bersebelahan dengan rumahnya juga rusak. Untuk sementara mereka tinggal di rumah saudara ibunya di daerah itu. “Kami tidak tahu bagaimana membangun rumah lagi, suami saya yang petani sawah, hasil tani hanya bisa untuk biaya makanan sehari-hari, satu-

RUSAK BERAT - Mushalla di Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Pauh, Padang rusak diterjang banjir bandang

BANJIR BANDANG

PENEBANGAN HUTAN JADI PENYEBAB satunya kami berharap dari pemerintah segera memberikan bantuan untuk membangun rumah,” harapnya. Banjir bandang yang terjadi Selasa malam, menyapu empat kecamatan dengan 10 kelurahan terparah. Banjir tersebut bersumber dari dua aliran sungai yaitu Batang Kuranji dan Batang Arau. Aliran Batang Kuranji melintasi Kecamatan Pauh, Kuranji, dan Nanggalo. Sementara Batang Arau melintasi Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Padang Selatan. “Dari empat kecamatan ini ada 10 kelurahan terparah, saat ini BPBD dan tim gabungan sedang melakukan evakuasi ke lokasi yang aman karena rumah warga tergenang air bercampur lumpur setinggi 1 meter lebih,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Dedi Henidal kepada Puailiggoubat sehari setelah kejadian. Kerugian banjir bandang yang melanda Padang, Sumatera Barat, pada Selasa 24 Juli kemarin malam diperkirakan mencapai Rp15,49 Miliar. Kerugian itu tercatat di enam kecamatan yang ada di Kota Padang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Kamis 26 Juli 2012, hingga saat ini masih terdapat 3.636 pengungsi. Sedangkan jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat berjumlah 95 unit, kerusakan sedang 172 unit, dan 249 unit bangunan rusak ringan. Sementara itu ada lima unit jembatan

rusak yakni dua di Limaumanis Selatan dan masing-masing satu di Limaumanis, Batugadang dan Bungus Timur. Jembatan yang rusak di Limaumanis, tepatnya Batubusuak sempat membuat warga terisolir karena putusnya sebagian badan jembatan. Sehari setelah banjir, warga bahu membahu membuat jembatan darurat dari pohon kelapa. Meski hanya bisa dilalui pejalan kaki, jembatan sepanjang 15 meter tersebut sementara bisa memutus keterisoliran warga Batubusuak dengan Kota Padang. Saat ini, korban yang rumahnya rusak mengungsi di tenda darurat yang didirikan BPBD, mesjid dan musholla serta rumah kerabat. Sampai saat ini, tim terpadu BPBD Kota Padang terus memberikan bantuan makanan, beras, tenda, serta selimut kepada pengungsi. “BPBD menetapkan tanggap darurat hingga 15 hari ke depan sejak Rabu, 25 Juli, namun kita masih melihat perkembangannya, kalau masih belum selesai maka tanggap darurat akan kita perpanjang,” kata Dedi. “Sementara itu, tim kesehatan sudah mendirikan pusat kesehatan yang dibantu oleh TNI. Kami juga meminta kepada masyarakat jika ada yang sakit selama di pengungsian segera berobat di empat pos yang telah didirikan dan di puskemas terdekat. Kita sudah menyediakan itu, “ tambah Dedi. Akibat Penebangan Hutan di Hulu

Sementara Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengakui banjir bandang terjadi akibat adanya pembalakan (penebangan) liar di hulu sungai. ”Saya menduga, banjir bandang disebabkan akibat illegal logging, di hulu sungai masih banyak warga menebang kayu di hutan. Ini ditemukan bekas potongan kayu yang dihanyutkan ban-jir bandang tersebut,” katanya pada wartawan di Palanta rumah dinas wali kota, jalan Ahmad Yani Padang. Katanya, selama ini pemerintah Kota Padang sudah sering melakukan razia, namun gagal menemukan pelaku dan hanya bisa menyita barang bukti kayu.”Banyak kayu tak bertuan ditemukan, saya menduga ada oknum TNI, Polisi dan Pol PP yang menjadi dalang pembalakan liar ini, sebab setiap melakukan razia selalu bocor, ini ada pelaku dari dalam,” katanya. Melihat kondisi ini Fauzi Bahar akan melakukan sayembara kepada warga setempat, siapa yang melihat pembalakan liar segera melaporkan pada wali kota Padang. “Nanti kita akan beri hadiah kepada warga yang melaporkan,” ujarnya. Selain pembalakan liar, katanya, ada pembentukan danau kecil dihulu sungai, terjadinya danau kecil ini akibat longsor. “Ketika tidak bisa lagi menampung danau air hujan ini maka danau kecil itu berubah menjadi air bah, kita juga tidak mencek danau-danau kecil tersebut,” katanya. Sementara Koordinator Masyara-

kat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumbar Vino Oktavia mengatakan, sudah bertahun-tahun aktivitas pembalakan liar itu dilakukan. Pembalakan liar itu terjadi sepanjang kawasan Bukit Barisan di timur Kota Padang, namun tidak ada tindak lanjutnya. “Pembalakan liar itu mulai dari Bungus bagian selatan Kota Padang hingga ke Lubuk Minturun yang terletak di bagian utara, selama ini pemerintah diam-diam saja,” katanya. Dari investigasi MAIL, modus pembalakan liar di Padang dilakukan dengan cara mengangkut kayu hasil pembalakan liar sedikit demi sedikit pada malam hari. “Mereka mulai mengangkut malam hari, setelah pukul 23.00 WIB dengan menggunakan becak motor supaya tidak curiga, dengan kondisi ini kita mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan tidak lagi main-main. Kali ini belum ada korban jiwa, apa kita akan menunggu jatuh korban dulu?” katanya. Sementara Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar Khalid Saifullah mengatakan, Batang Kuranji yang merupakan daerah aliran sungai (DAS) telah rusak dan terjadi perubahan fungsi. Begitu juga dengan DAS Air Dingin dan DAS Arau. “DAS yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air secara alami sudah rusak, yang umumnya disebabkan penebangan hutan di bagian hulu sungai,” kata Khalid. (o)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

DPRD Mentawai Belajar Retribusi Pasar ke Pandeglang PADANG - Komisi B DPRD Mentawai melakukan studi banding pengelolaan pasar tradisional dan retribusi pasar selama enam hari di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, 23 - 28 Juli lalu. Rombongan yang terdiri dari tujuh anggota DPRD Mentawai dan dua staf sekretariat disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Dodo Djuanda didampingi para muspika setempat di pendopo Pemkab Pandeglang. Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, mengatakan selama ini Pemerintah Mentawai sudah memiliki lima pasar tapi semuanya belum memberi kontribusi pada pendapatan daerah. “Persoalannya di Mentawai peraturan daerah yang mengatur mekanisme pasar belum ada. Sementara di Pandeglang pengaturan pasar sangat jelas, ada pasar yang dikelola kabupaten dan pasar desa yang pengelolaannya punya aturan sendiri,” kata Nikanor melalui sambungan telepon selular, 28 Juli lalu. Ia berharap, dengan studi banding ini, potensi sejenis bisa dikembangkan di Mentawai sekaligus melahirkan perda mekanisme pengelolaan pasar. “Hal ini bisa dilakukan di Mentawai karena karakteristiknya sama,” katanya. (gsn)

Baru Selesai 10 Hari, Jalan P2D Salappak Rusak PADANG--Baru 10 hari dikerjakan, jalan yang dibangun melalui program Pembangunan Prasana Desa Mandiri (P2D) di Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai sudah rusak. Kepala Dusun Salappak Rengge Satoinong, menyebutkan jalan yang dibuat awal Juli itu kondisinya sudah acakacakan. “Badan jalan sudah berlobang dan bertebaran karena digali binatang,” kata Rengge kepada Puailiggoubat, akhir Juli lalu. Ia menilai, pembuatan jalan sepanjang 34 meter tak sesuai bestek yang menyebabkan jalan rapuh karena kekurangan semen. Selain itu, ketebalan jalan juga kurang. “Hanya bagian samping yang mencapai 10 sentimeter, tapi bagian tengahnya tidak,” ujarnya. Ia sudah memberi peringatan kepada OMS pelaksana untuk segera memperbaiki jalan itu, namun perbaikan yang dilakukan hanya sebatas menambal dengan mencurahkan semen di atas jalan yang rusak agar telihat bagus. Program P2D di Dusun Salappak tersebut dikerjakan Sembilan OMS. Jalan yang dikerjakan menuju Kampung Bekkeiluk sepanjang satu kilometer dan satu polongan. (gsn)

Rehab Rekon Mentawai Dimulai

BPBD Latih 171 Fasilitator FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Mereka mulai bekerja awal Agustus mendampingi dan memfasilitasi korban gempa dan tsunami Mentawai selama rehab rekon.

Gerson Merari Saleleubaja

ebanyak 171 fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai diberi pembekalan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat di Aula Raflesia Hotel Grand Sari Padang, Rabu 25 Juli 2012. Selama empat hari, para fasilitator diberi pembengkalan soal kontruksi bangunan yang tahan gempa, penyusunan laporan keuangan dan pengawasan pembangunan di lapangan. Kepala Bagian Rehab Rekon BPBD Sumbar, Suryadi menyebutkan, 171 peserta tersebut didapat dari beberapa tahapan seleksi. Dari seleksi awal 1.112 peserta, akhirnya tersaring 117 peserta yang akan menjadi fasilitator selama kurang lebih lima bulan. Mereka terdiri dari 48 fasilitator teknik, 69 fasilitator bidang pemberdayaan seperti ekonomi, sosial dan kesehatan. Menurut Suryadi, saat ini BPBD masih kekurangan fasilitator

PELATIHAN - Pelatihan Fasilitator di hotel Grand Sari Padang untuk mendampingi Pokmas membangun Hunian Tetap Korban Gempa dan Tsunami di empat kecamatan teknik karena dari yang dibutuhkan 90 orang, baru didapat 48 orang. “Untuk fasilitator teknik, tugasnya dititikberatkan pada model bangunan, sementara pendampingan kegiatan ekonomi seperti memberikan ilmu bidang peternakan dan pertanian,” kata Suryadi. Ia mengingatkan fasilitator bersungguh-sungguh bekerja karena evaluasi kinerja akan terus dilakukan. “Kami akan evaluasi kerjanya nanti dan kehadirannya di lapangan, sewaktu-waktu bisa diganti,” katanya. Sekretaris Daerah Sumbar, Ali Asmar yang membuka pelatihan itu mengatakan, fasilitator diharuskan mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang difasilitasi. Misal

memfasilitasi bidang administrasi seperti menyusun laporan keuangan, membuat perencanaan pekerjaan sehingga apa yang dikerjakan sesuai yang diharapkan. “Masyarakat butuh pemikiran kita, masyarakat Mentawai harus diberdayakan secara optimal, jadi selayaknya fasilitator harus punya kemampuan yang lebih dari orang yang difasilitasi,” katanya. Ia mengingatkan kepada fasilitor, meski pokmas yang bekerja, penggunaan uang mesti diawasi agar tepat sasaran. Uang tak boleh diberikan sekaligus, tapi per tahap sesuai kemajuan pekerjaan. Rumah yang dibangun harus berkualitas dan tepat waktu.

“Masyarakat sudah lama menunggu, aturan keuangan negara kita rumit dibanding negara lain yang ada di dunia yang membuat pencairannya lambat dan rentan korupsi, maka bekerjalah dengan semangat,” ujarnya. Firdaus Satoinong, salah seorang peserta mengatakan, pelatihan diadakan selama 4 hari yakni 25-28 Juli. Materi pelatihan yang diberikan meliputi model kontruksi rumah yang tahan gempa, teknik memfasilitasi masyarakat dan cerita pengalaman pekerja kemanusiaan di daerah bencana. Fasilitator rehab rekon Mentawai sudah mulai bekerja awal Agustus ini. Mereka akan melakukan pendampingan bagi 2.072 keluarga korban gempa dan tsunami Mentawai. (o)

Mengulang PKMT di Salappak PADANG - Bagai mengulang kisah lama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diwakili Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat, akan membangun 84 unit rumah di Dusun Salappak Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan tahun depan. Kepala Dusun Salappak Desa Muntei, Rengge Satoinong mengatakan, tiga petugas Dinas Sosial Mentawai telah melakukan survei untuk program tersebut. Rencana pembangunan rumah tersebar di tiga titik yakni Salappak sebanyak 16 rumah, Bekkeiluk 38 rumah dan Magosi 30 rumah. Ia mengatakan, tiga titik tersebut telah memenuhi syarat yakni jumlah kepala keluarga mencapai 80, disetujui masyarakat dan ada penghibahan lahan. “Suku Salimu

dan Sabeleake (Sabojiat) telah menghibahkan tanah secara lisan, tinggal surat-suratnya” katanya kepada Puailiggoubat, 27 Juli 2012. Jika ditarik ke belakang, program rumah sosial di Salappak bukanlah yang pertama yang sarat masalah. Pada 1998, program pertama dimulai dengan nama PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) dengan mendirikan 94 unit rumah di Silak Oinan Hilir. Namun selama 5 tahun, rumah yang dibangun tidak selesai. Menurut Rengge, penyebab tidak selesainya program tersebut, seng yang disediakan rekanan Depsos (Departemen Sosial) sudah karatan dan banyak yang berlobang. Penduduk terpaksa tinggal di rumah yang belum selesai. Data statistik kepala dusun pa-

da 2002, luas Salappak sekitar 360 hektar dihuni sebanyak 94 kk dengan jumlah penduduk 483 jiwa, terdiri 248 laki-laki dan 235 perempuan. Program PKMT tersebut kemudian berlanjut pada 2003, dengan nama Pemukiman Kembali Masyarakat Adat Terasing (PKMAT). Kepala Desa Muntei, Tulut Ogok mengatakan, program PKMAT yang berukuran 5 x 6 meter baru selesai setahun kemudian. “Pengerjaan rumah tak lagi memakai kontraktor tapi langsung masyarakat. Bahan rumah disediakan depsos berupa 4 kubik kayu, 2 kodi seng dan upah Rp300 ribu per kk. Padahal kesepakatan awalnya, semua dikerjakan kontraktor,” kata Tulut. Masyarakat binaan Depsos

pada tahun pertama mendapat makanan seperti mie instan, beras, gula dan sarden. Bantuan itu hanya diberikan hanya setahun, padahal kesepakatan awal pendampingan selama 5 tahun. “Paket pelatihan pertanian dan peternakan tak diberikan, bantuan makanan tak berlanjut,” kata Kepala Desa Muntei, Tulut Ogok. Ia berharap program baru ini berjalan dengan baik dan bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai, Paulinus Sabelepangulu yang dihubungi via telpon Selasa 24 Juli mengatakan, tidak tahu secara detail program tersebut karena pihaknya hanya sekedar memfasilitasi. “Program itu milik dinsos Sumbar, kita hanya memfasilitasi,” katanya. (gsn)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Jalan Pokai-Sikabaluan Rusak Parah SIKABALUAN - Jalan raya yang menghubungkan Dusun Pokai ke dusun Muara Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai sepanjang 7 kilometer telah lama rusak. Kondisinya berlubang, sebagian ditumbuhi rumput dan semak di kiri kanan jalan. Buruknya kondisi jalan tersebut sudah lama dikeluhkan warga, salah satunya Elon Siribere, yang sehari-hari memberikan jasa ojek bagi warga Pokai dan Sikabaluan. “Kalau ada jalan lain yang sedikit bagus, kita akan lewat sana, cuma ini jalan satu-satunya,” kata Elon kepada Puailiggoubat, 25 Juli lalu. Jalan yang menghubungkan dua dusun ini telah 10 tahun ini kondisinya tidak pernah bagus. Satu-satunya jalan penghubung dari dermaga menuju pusat kecamatan ini sudah beberapa kali diperbaiki. Camat Siberut Utara Sandra Oktavia mengatakan, telah menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum Mentawai terkait kelanjutan pembangunan jalan yang akan dilaksanakan PT. Nabil Surya Persada. “Kita juga sudah menerima surat tembusan dari perusahaan pelaksana proyek namun kita belum tahu kapan akan dilaksanakan, bobot kerjanya namun dari informasinya, jalan yang akan dibangun 3 kilometer,” kata Sandra kepada Puailiggoubat, 25 Juli lalu. (bs)

Jaga Keamanan, Aktifkan Ronda SIKABALUAN - Untuk meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat, Camat Siberut Utara Sandra Oktavia mengimbau warga mengaktifkan kembali ronda dan siskamling di dusun-dusun. “Ronda perlu diaktifkan lagi karena dapat membantu masyarakat dari segi keamanan dan ketentraman, hansip perlu diaktifkan lagi bekerjasama dengan pemuda,” kata Sandra kepada Puailiggoubat, 27 Juli lalu. Selain untuk keamanan lingkungan, lanjut Sandra, ronda juga untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran, bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. “Saat gempa malam hari, petugas ronda bisa bersiaga memberitahu warga dengan membunyikan kentongan sat masyarakat tidur sekaligus melihat situasi air laut jika ada ancaman tsunami,” katanya. (bs)

Korupsi DAK Mentawai

Suwardi Divonis 5,5 Tahun Penjara FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Vonis tersebut merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan hakim sepanjang adanya pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang.

JALANI SIDANG

Patrisius Sanene’

Suwardi saat sidang di pengadilan negeri Padang

uwardi, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan

(Disdik) Mentawai divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Selasa, 17 Juli. Tak hanya itu, Suwardi juga dikenakan denda sebesar Rp200 Juta subsider dua bulan penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp567 Juta karena perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp567 Juta, berdasarkan amar putusan yang telah dibacakan hakim. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 6,5 tahun serta denda sebesar Rp200 Juta subsider tiga bulan penjara dan uang pengganti Rp567 Juta. “Sebenarnya kami akan memutus lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa, karena terdakwa telah mengaku bersalah, hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk kami majelis hakim menghukum saudara lebih ringan dari pada tuntutan jaksa,” kata hakim Jhon Effredi kepada terdakwa usai membacakan amar putusan.

Suwardi yang terlibat kasus korupsi DAK 2009 dan dana pendamping di Dinas Pendidikan Mentawai 2009 dengan modus mengambil alih pengadaan mebeler di 41 SD di Kabupaten Mentawai pada 2009 lalu. Tindakan Suwardi mengambil alih pembangunan dan pengadaan mebeler tersebut, telah melanggar Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang seharusnya dilakukan secara swakelola oleh pihak Sekolah yang mendapat DAK. “Sebenarnya pengadaan tersebut dilakukan swadaya oleh pihak sekolah, tapi terdakwa selaku PPTK telah mengambil alih pengadaan mebeler di sekolah-sekolah yang menerima DAK,” kata hakim Jon Effredi. Jhon menjelaskan, kerugian negara tersebut berasal dari kelakuan terdakwa dengan menggunakan DAK untuk kepentingan pribadi senilai Rp567

DPRD Mentawai Bahas 4 Perda Baru TUAPEIJAT - DPRD Mentawai membahas empat rancangan peraturan daerah (ranperda), yakni ranperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan, RPJMD dan Administrasi kependudukan. Pembahasan ranperda itu dimulai dengan sidang paripurna nota penjelasan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di ruang sidang DPRD Mentawai, Tuapeijat, 31 Juli 2012. Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, mengatakan pembahasan selanjutnya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, mengatakan empat ranperda ini akan diupayakan ditetapkan Agus-tus ini. Disamping itu ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah akan ditetapkan awal Agustus ini. (rpt)

Juta. Sementara kerugian keuangan Negara lainnya berada dalam rekening 40 sekolah yang menerima DAK dengan jumlah Rp578 Juta. Awal terseretnya nama Suwardi, ketika DAK dan dana pendamping di Mentawai dicairkan ke rekening 40 kepala sekolah sekitar Rp3,2 Miliar, untuk pembangunan dan pengadaan mebeler. Kemudian dana yang diterima kepala sekolah diambil alih terdakwa dengan alasan waktu pembuatan mebeler sudah mepet. Total jumlah uang yang diberikan

40 sekolah tersebut kepada Suwardi senilai Rp2.614.500.000. Dari dana total tersebut, terdakwa membayarkan kepada 10 orang rekanan untuk pengadaan mobiler tersebut senilai Rp2.047.250.000. “Jadi ada selisih yang dimiliki terdakwa sekitar Rp567 juta, dan itu merupakan kerugian negara,” kata Rini, Jaksa Penuntut Umum. Kerugian negara tersebut juga didukung dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat pada Januari-Februari 2012 lalu. (o)

Pemilik Tanah Segel Pustu MALANCAN - Puskesmas pembantu (pustu) di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara yang baru selesai pembangunannya dua bulan lalu disegel pemilik lahan karena biaya lahan belum dibayar kontraktor sebesar Rp3 Juta Sekretaris Desa Malancan Albertus Salakkau mengatakan, masyarakat menunggu dana tersebut dibayar, baru pustu bisa digunakan. “Pihak kontraktor telah dikonfirmasi dan uang tersebut telah diberikan kepada petugas lapangan, tinggal petugas lapangan mereka yang belum membayar ke masyarakat,” kata Albertus. Selain fee untuk pemilik lahan, lanjut Albertus, petugas lapangan tersebut juga masih berutang di kedai Ariadi Salimuran sebesar Rp5 Juta dan utang lainnya kepada warga. “Ketika kita tanyakan soal utang-utang itu kepada kontraktor, mereka hanya menyanggupi membayar Rp2,5 Juta. Pemilik CV itu juga sudah meninggal, yang tinggal sekarang orang kepercayaannya,” kata Albertus. Uang itu sudah dibayarkan Rp1 Juta kepada Ariadi, Rp500 Ribu kepada sejumlah warga dan rencananya Rp1 Juta lainnya untuk fee lahan. Namun lanjut Albertus, ternyata uang Rp1 Juta tidak pernah diterima pemilik lahan. “Kita juga jadi pusing mengurus ini,” kata Albertus. Saat ini, perawat dari Puskesmas Sikabaluan yang ditugaskan di pustu terpaksa melakukan pelayanan di Balai Pemuda. (bs)

MENTAWAINEWS Warga Kesulitan Air Bersih SIKABALUAN - Sudah lebih satu jam Monika, 30 tahun, mengantri di sumur salah seorang warga di jalan Simatumu, Dusun Muara Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. Namun empat ember besar di gerobak kayunya tak kunjung terisi. Monika ikut antri bersama ibu-ibu lainnya untuk mendapat air sejak pagi. Terlambat sedikit saja, bisa-bisa tidak mendapatkan air. Sulitnya air bersih di Desa Sikabaluan karena tidak adanya PDAM. Sumur wargapun kebanyakan airnya kotor dan berminyak. Selama ini warga mengandalkan air hujan. Jika tidak ada hujan selama tiga hari saja, bisa dipastikan warga akan mengantri di sumur yang airnya cukup bagus. “Apalagi kalau air laut pasang maka kami juga perlu air bersih untuk mandi karena sumur kami sudah asin tercemar air laut,” kata Monika. Selain air hujan, warga juga mengandalkan air isi ulang. Tapi air itu hanya digunakan untuk minum dan memasak saja. Air isi ulang itu dibeli seharga Rp20 Ribu hingga Rp25 Ribu. Ada informasi yang beredar akan dibangun proyek air bersih yang bersumber dari air terjun di Dusun Sirilanggai, Desa Malancan. Proyek ini dikabarkan akan dikerjakan Dinas PU Mentawai. Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, mengatakan belum mengetahui kapan tim survey akan turun ke lapangan. “Kita masih menunggu kepastian kapan tim akan turun ke lapangan untuk melihat tekanan air, apakah bisa sampai ke Sikabaluan atau tidak, mudah-mudahan bisa direalisasikan,” kata Sandra kepada Puailiggoubat, 25 Juli. (bs)

Rukun di Antara Perbedaan SIKABALUAN - Saling menghargai antar umat beragama membuat ketenangan dan ketentraman ditengah umat. Seperti halnya di bulan suci Ramadhan bagi umat muslim di Sikabaluan Siberut Utara. Umat non muslim seperti umat Katolik dan Protestan menghargai dan menghormati disaat umat muslim berpuasa. “Aktifitas umat kita selama puasa dan hari raya dihargai oleh umat lain, demikian juga halnya kalau ada hari raya umat lain, umat kita menghargai,” kata Syarib Agus, tokoh umat muslim di Sikabaluan, 28 Juli 2012. Menurut Syarib, kerukunan antar umat beragama di Sikabaluan masih terjaga hingga sekarang. “Bahkan saat hari raya saling bersilaturahmi,” tambah pengurus mesjid Al-Falah Sikabaluan. Saat liburan lebaran, warga Sikabaluan menikmati libur dengan mengunjungi Demikian juga saat Natal dan Tahun Baru, umat muslim menghadiri acara yang diselenggarakan gereja seperti malam resepsi kerukunan antar umat beragama. Hal ini diakui juga Pastor Kepala Paroki Sikabaluan, RD. Abel Maia. Ia mengatakan, contohnya kerukunan antar beragama ini ketika terjadi kebakaran rumah salah seorang warga, tanpa memandang agama, suku dan lainnya semuanya turun secara bersama-sama memadamkan api tanpa pamrih. (bs)

Puailiggoubat

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

KESELAMATAN TRANSPORTASI

Delapan Jam Menunggu Bantuan KM Simasin terombang-ambing di tengah laut karena mesin mati

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Gerson Merari Saleleubaja

ejadian hari itu begitu traumatis bagi Egawati, warga Desa Sikabaluan,

Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama hampir delapan jam, KM Simasin, kapal kayu yang ditumpanginya terapung di perairan, sekitar 43 kilometer dari Sikabaluan, 18 Juli lalu. Betapa tidak, saat itu Ega membawa putranya Elroi yang masih berusia 3,5 tahun. Selama delapan jam itu, kapal terombang-ambing. Elroi bahkan sempat pusing dan muntahmuntah sambil terus bertanya, kapan kapal akan kembali berjalan. Dikisahkan Ega, KM Simasin, kapal milik Pemkab Mentawai berangkat dari Pelabuhan Pokai menuju Padang, sedianya Selasa malam, 17 Juli. Namun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, kapal baru berlayar dini hari, Rabu, 18 Juli. “Kapal berangkat sekitar jam 03.00 WIB, dan tiba-tiba mesin kapal berhenti sekitar pukul 08.00 WIB pagi, saya dapat cerita, ada kerusakan pada mesin kapal,” kata Ega kepada Puailiggoubat usai kejadian. Sebenarnya menurut Ega, nakhoda KM Simasin Yandri telah menghubungi kantor camat Siberut Utara melalui saluran radio sesaat sesudah kejadian untuk meminta pertolongan. “Namun panggilan itu tidak terjawab,” kata Ega. Yandri, lanjut Ega mencoba menghubungi pihak lain seperti BPBD Mentawai di Tuapeijat. “Untung tersambung, kapten langsung menyampaikan kejadian, lalu pihak BPBD menghubungi ke Siberut Utara,” tambah Ega. BPBD Mentawai mengirim KM Sikerei dan KM Aloy untuk mengevakuasi penumpang dan kapal. Sementara warga Sikabaluan mengirim tiga unit speed boat (perahu mesin) ke lokasi. “Selama terapung delapan jam menunggu bantuan, kami makan apa saja yang ada, ABK memberikan nasi ke penumpang, selain itu semua

KM SIMASIN - Kapal Simasin bersandar di pelabuhanMuara Padang makanan instan yang dijual di kantin digratiskan, termasuk pedagang yang membawa makanan seperti roti dan biscuit untuk dijual, membagi-bagikan ke penumpang,” kata Ega. Setelah KM Sikerei dan KM Aloy datang, para penumpang dievakuasi sebagian. Karena tidak muat, sebagian lainnya naik speed boat warga. KM Simasin ditarik oleh KM Aloy ke Pokai. Keesokan harinya dibawa ke Siberut dan selanjutnya Tuapeijat untuk diperbaiki. Camat Siberut Utara Sandra Oktavia, mengatakan tidak tersambungnya komunikasi radio KM Simasin dengan radio kecamatan karena adanya kerusakan. “Radio kecamatan sudah rusak, kita sudah sampaikan ke pemda, namun hingga saat ini belum ada keterangan untuk penggantian,” kata Sandra. Sementara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Mentawai Tarsisius, mengatakan persoalan yang membelit kapal di Mentawai persoalan lama yang harus segera diselesaikan baik dari segi pemeliharaan maupun pengadaan kapal baru. “Dengan kejadian ini, pemda akan lebih serius untuk member pelayanan khususnya transportasi laut kepada masyarakat dan kapal yang tidak layak sebaiknya tidak digunakan lagi,” katanya kepada Puailiggoubat, 26 Juli lalu. Dengan rusaknya KM Simasin, transportasi Sikabaluan-Padang menjadi tersendat. Masyarakat terpaksa menempuh jalur dua kali

lipat melalui Maileppet, Siberut Selatan, dengan mengeluarkan biaya ekstra sewa speed boat. Zal, pemilik speed boat dari Muarasiberut yang melayani penumpang dari Sikabaluan mengatakan, jika penumpang berjumlah 15 orang, maka akan ditarik biaya Rp150.000 per orang. “Tapi kalau kurang, maka dihitung carteran Rp2 Juta, jika lebih maka dibayar Rp100.000 per orang,” kata Zal ditemui di dermaga Pokai. Ada Permainan Ketua DPRD Mentawai Henri Dori Satoko mengatakan, kejadian yang menimpa KM Simasin tersebut membuktikan pengelolaan kapal milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum maksimal. Ia tak menyangka kejadian itu bisa terjadi karena tiap tahun APBD selalu menganggarkan dana perawatan satu unit kapal Rp400 Juta. Dana itu belum termasuk untuk operasional dan penggantian sparepart (bagian) yang jika ditotal mencapai Rp2 Miliar tiap kapal per tahun. Akibat kejadian itu, kepala dinas perhubungan telah dipanggil oleh DPRD untuk menjelaskan penyebab kecelakaan yang nyaris menelan korban jiwa karena saat itu cuaca tengah badai. Dikatakan Henri, kepala dinas menyebutkan kejadian rusaknya Simasinn di tengah jalan diluar prediksi mereka. “Menurut kepala dinas, sebelum kapal berangkat semua sudah diperiksa, termasuk

kon-disi mesin dalam keadaan baik,” katanya. Ia mengatakan kejadian ini menjadi bahan evaluasi ditingkat eksekutif agar ke depan, kejadian serupa tak terulang lagi. Anggota Badan Anggaran DPRD Mentawai Rasyidin Syaiful berkomentar lebih keras. Kasus ini memperkuat dugaan ada yang tidak benar dalam pengelolaan kapal dan penggunaan dana perawatan. “Anggaran perawatannya besar, kapal rusak terus tiap sebentar,” katanya. Selama ini, ia dan beberapa anggota DPRD telah meminta agar kapal-kapal diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, bila perlu dijual sekalian. “Tapi mereka (pemerintah) tak mau dengar karena banyaknya kepentingan terhadap proyek kapal itu,” katanya. Kepentingan yang dimaksud Rasyidin berupa keuntungan dibalik dana proyek perawatan dan tumpangan gratis dengan pelayanan eksklusif saat di kapal. Terkait perawatan kapal, DPRD telah menyetujui kapal Beriloga dijual saja, namun saat diadakan revisi APBD seusai konsultasi dengan provinsi, muncul lagi dana perawatan Rp400 Juta. “Saat diperdebatkan, eksekutif menurunkan dana perawatan menjadi Rp350 Juta, kan lucu sekali,” ujarnya. Menurutnya, jika kapal pemda dijual Rp250 Juta dengan biaya perawatan Rp400 Juta per tahun, siapapun tak akan mau beli. Angka yang logis untuk perawatan kapal kayu hanya Rp40 Juta per tahun. (o)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

DPRD Mentawai Beda Keterangan Soal Kapal PADANG - Pengadaan dua unit kapal baru milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi tanda tanya karena DPRD Mentawai masih memberi penjelasan berbeda terkait hal itu. Ketua DPRD Mentawai, Henri Dori Satoko dihubungi melalui telepon, Jumat 27 Juli, mengatakan pengadaan dua kapal kayu baru yang dianggarkan dalam APBD 2012 sudah pasti terlaksana karena anggarannya sudah ditetapkan di DPRD yang pembahasannya melibatkan eksekutif. Dua unit kapal tersebut dianggarkan Rp3 Miliar, satu unit akan melayani rute Siberut Barat-Pokai dan satunya lagi antar pulau khusus di Pulau Siberut. Kalau dibutuhkan, dua kapal itu juga bisa melayani rute Mentawai-Padang. “Anggarannya sudah kita tetapkan, kalau tidak ada halangan tahun depan sudah beroperasi,” ujarnya. Selain dua kapal kayu, pemkab juga akan mendapat kapal sekelas MV. Ambu-ambu bantuan dari APBN khusus melayani Mentawai-Padang, Kapal ini akan dikelola ASDP. Menurutnya, pengadaan kapal penting karena hal itu merupakan sarana transportasi vital masyarakat Mentawai. Kalau kapal baru sudah ada, kapal lama seperti KM. Simasin dan Beriloga hanya akan melayani transportasi antar pulau di Mentawai. Berbeda dengan Henri, Rasyidin Syaiful, anggota Badan anggaran DPRD Mentawai di hari yang sama menyebutkan, pengadaan kapal baru dalam APBD 2012 hanya satu unit yang akan melayani rute Siberut Barat-Pokai. Ia mengatakan, kapal yang diajukan eksekutif ada dua unit, tapi DPRD menolak pengadaan kapal baru. Namun karena didesak eksekutif dengan alasan masyarakat sangat membutuhkan, hanya satu kapal disetujui. “Sepengetahuan saya hanya satu unit kapal kayu, mungkin pak ketua (Henri-red) lupa,” katanya. Draf anggaran khusus kapal yang diajukan Rp3 Miliar, setelah satu unit kapal disetujui, Rasyidin tidak ingat pasti berapa anggarannya. “Kalau tidak salah sekitar Rp2 Miliar, yang jelas hanya satu unit dan pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan,” ujarnya. Dikatakan Syaiful, penolakan anggota Banggar disebabkan Dinas Perhubungan Mentawai belum mempunyai perencanaan pengelolaan kapal tersebut. “Bagaimana mau disetujui kalau rencana pengelolaan dan kegunaannya tidak jelas, nanti cuma hamburkan uang saja,” ujarnya. (gsn)

MEMBLUDAK - Sejumlah penumpang tidur di atas sepeda motor akibat membludaknya KM. Ambu-ambu yang berlayar dari Tuapeijat menuju Padang

Oknum Polisi Aniaya Perempuan Pelaku kini sedang diproses di Kepolisian Resor Mentawai di Tuapeijat. Bambang Sagurung

uka di pelipis mata sebelah kiri, leher dan kedua lutut Erjowati masih terlihat jelas. Sejumlah luka di tubuh perempuan 35 tahun yang sudah pernah menikah ini, akibat penganiayaan yang diduga dilakukan salah seorang anggota Kepolisian Sektor Siberut Utara, Sabtu, 21 Juli lalu. Diceritakan Erjo, aparat bernisial ZN itu datang bertamu ke rumahnya sendirian. ZN lalu mengajak Erjo mengobrol di pondok warga di depan rumahnya namun ajakan itu ditolak. ZN lalu mengajak Erjo jalan-jalan saja. Ajakan ZN yang kedua sempat ditolak Erjo dengan alasan takut dilihat orang dan juga takut ketahuan istri ZN. Namun polisi itu memaksa sambil menarik Erjo. Setelah berjalan sekitar 200 meter, tiba-tiba ZN mengeluarkan seutas tali dan melilitkannya ke leher Erjo. Leher perempuan itu dicekik dan ditekan ke jalan. Saat itu menurut Erjo, sempat memberontak dengan menggigit tangan ZN serta menendang hingga cekikannya lepas. Erjo lari dan berusaha meminta

pertolongan kepada warga. Disaat bersamaan, lanjut Erjo, satu sepeda motor lewat yang ternyata dikendarai Brigadir Sangari yang juga anggota Polsek Sikabaluan. Iapun meminta diantar pulang dan menceritakan kejadian itu ke polisi yang telah menolongnya. Malam itu juga, beberapa anggota polsek yang dipimpin langsung Kepala Polsek Iptu. Rona Tambunan melakukan penyisiran di sekitar TKP untuk mencari pelaku. Minggu pagi, seorang anggota polsek menjemput Erjo untuk diminta keterangannya terkait kejadian. Pertemuan itu hanya dihadiri Erjo tanpa didampingi kerabat atau keluarga. Pertemuan juga dilangsungkan tertutup dan tidak boleh diikuti wartawan. Kepada polisi, Erjo mengatakan pelakunya anggota polsek yang bernama Rendi. Namun ternyata tidak satupun anggota polsek yang bernama Rendi. Polisi lalu menunjukkan foto-foto anggota Polsek. Erjo lalu menunjuk foto ZN. Dia meminta polisi memeriksa tangan kanan ZN yang luka akibat bekas gigitannya. Saat diperiksa, ternyata tangan kanan ZN memang ada bekas gigitan, namun dia mengelak dan mengatakan luka itu akibat gigitan istrinya saat mereka bertengkar. ZN bersikukuh tidak mengenal Erjo. Pada pertemuan Minggu itu, Erjo dengan ZN diperiksa di ruangan terpisah. Akhirnya Erjo mengancam,

jika ZN tidak mau mengaku maka dia akan menuntut secara hukum sekaligus meminta denda Rp10 Juta. Pilihan kedua, ZN mengaku dan cukup meminta maaf dan didenda, sementara pengaduannya akan dicabut. Menurut polisi seperti disampaikan Erjo, ZN tetap tidak mau mengaku namun bersedia membayar denda. Namun dia tidak sanggup membayar denda sebesar tuntutan Erjo. Setelah tawar menawar, polisi yang mewakili ZN mengatakan ZN hanya sanggup membayar denda Rp2 Juta. “Mendengar itu saya hanya bisa pasrah saja karena saudara atau keluarga tidak ada menemani,” kata Erjo. Selain menyanggupi denda Rp2 Juta, polisi meminta Erjo tidak menyebarluaskan kejadian itu kepada warga. “Namun buat apa saya menyembunyikannya, masyarakat sudah terlanjur tahu kok,” kata Erjo. Dia mengisahkan, perkenalan dengan ZN saat adanya tahanan kabur Mei lalu. ZN bersama beberapa anggota polisi lainnya datang ke rumahnya mencari tahanan tersebut. Pada pertemuan kedua, Erjo dianiaya ZN. Tidak puas dengan kesepakatan sebelumnya, Erjo meminta bantuan Kepala Desa Sikabaluan Samuel Sabebegen untuk menggugat kembali kejadian tersebut. Samuel bersama Ketua Badan

Perwakilan Desa Sikabaluan Zubir Sakerebau mendatangi Polsek Siberut Utara, Senin, 23 Juli lalu. Dalam pertemuan bersama Kapolsek Iptu Rona Tambunan yang juga diikuti Puailiggoubat, Samuel meminta ZN mengakui perbuatannya, jika tidak, akan diberlakukan tippu sasa (potong rotan), semacam sumpah pocong untuk membuktikan pihak yang berbohong. “Tidak ada yang dituntut ataupun didenda, namun siapa yang berbohong, dia akan merasakan akibatnya,” kata Samuel. Menanggapi Samuel, Iptu Rona Tambunan mengatakan, kedua belah pihak sebenarnya sudah sepakat berdamai dan ZN telah meminta maaf. “Kita sudah meminta korban bicara sejujurnya dan pelaku tetap akan kita proses sesuai aturan kepolisian di Tuapeijat,” kata Rona. Pada hari itu juga, perjanjian damai berikut persetujuan membayar denda Rp2 Juta ditandatangani Erjo dan ZN dengan disaksikan aparat desa dan kapolsek. Dua hari setelah damai, kantor Polsek Siberut Utara didatangi sejumlah warga dan pelajar asal Desa Simalegi yang menuntut agar kasus Erjo diselesaikan sesuai hukum berlaku. Sementara itu ZN ditemani Kapolsek Iptu Rona Tambunan dan provos berangkat ke Tuapeijat, Kamis, 26 Juli lalu untuk memproses kejadian tersebut secara hukum. (o)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

KEPALA TAMAN NASIONAL SIBERUT:

Berkolaborasi Menjaga TNS M

enjadi Kepala Taman Nasional Siberut yang terletak di pulau terluar daratan Sumatera menjadi tantangan tersendiri bagi Jusman. Baginya menjaga kawasan konservasi tidak harus bertentangan dengan masyarakat adat yang umumnya hidup di zona penyangga kawasan. Berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mentawai, Jusman ingin mengubah stigma negatif adanya TNS hanya untuk melarang masyarakat tinggal dalam kawasan. Justru keberadaan taman nasional ikut menjaga kelestarian budaya Mentawai yang di dalamnya tercakup menjaga keanekaragaman hayati. Bagaimana sesungguhnya programprogram yang akan dilakukan TNS ke depan untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar zona penyangga, simak petikan wawancaranya dengan Puailiggoubat berikut. Apa pentingnya Siberut dijadikan daerah konservasi? Kehadiran taman nasional tidak hanya sekedar konservasi lingkungan saja, dimana di kawasan TNS itu ada masyarakat adat yang mendiami daerah itu, itu juga tidak bisa disalahkan sebab masyarakat adat lebih dahulu tinggal disana barulah kawasan itu ditetapkan daerah konservasi. Maka itu taman nasional bersama dengan masyarakat bersama menjaga budaya masyarakat adat yang mencakup keanekaragaman hayati sambil melakukan pemberdayaan masyarakat lokal. Saat ini masih belum ada pemahaman bersama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan taman nasional, apa tindak lanjut berikutnya supaya bisa duduk bersama? Memang saat ini belum ada pemahaman bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah tentang pentingnya kawasan TNS tersebut, namun kita TNS sedang

menjajaki solusi tersebut agar ada pemahaman bersama konsep TNS tersebut. Kita juga mengajak LSM ikut berpartipasi untuk menjaga dan memberikan tenaganya dalam keanekaragaman alam dan budayanya. Apa saja yang telah dilakukan TNS untuk mensinergikan dengan pemerintah daerah? Kita sudah menginisiasi ini beberapa tahun lalu dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saat ini pemerintah memberikan respon positif. Cita-cita kita ingin mengkolaborasikan antara TNS dengan pemerintah daerah dalam menjaga zona TNS ini tentu ini kita butuhkan teman-teman dari LSM dan media. Saat ini TNS lagi sedang menunggu tanggapan dari Menteri Kehutanan soal tanggapan surat dari Pemerintah Daerah di Mentawai. Apa kerjasama Taman Nasional dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Tahun 2011 kita diundang Dinas Pariwisata Mentawai untuk memberikan masukan-masukan mengenai Perda (Peratuan Daerah) tentang pariwisata, bagi kami ini sangat bagus, sebab dengan adanya TNS ini akan ada wisata alam dan budaya di Mentawai. Masyarakat lokal memanfaatkan peluang ekonomi tersebut. Coba bayangkan kalau tidak ada alam seindah Mentawai ini mana ada wisata yang akan berkunjung ke Mentawai. Tentu juga masyarakat lokalnya haruslah menjaga kondisi alam jangan pula sampai dirusak. Bentuk lain yang dilakukan TNS? Kita membantu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempromosikan wisata Mentawai, setiap event-even yang diadakan baik di provinsi maupun pusat terus kita sampaikan bahwa wisata Mentawai memiliki hal yang unik dan indah. Kita juga bekerjasama dengan Himpunan Peramu Wisata Indonesia (HPI), dalam melakukan promosi wisata serta melakukan kerjasama dengan para pemandu wisata masyarakat lokal. Ini tujuannya

Ir. Jusman

Ir. Jusman Tempat Tanggal Lahir:

Bengo/Kabupaten Bone Sulawesi Selatan/31 Desember 1964.

Pendidikan:

SD, SMP, di Kabupaten Bone, SMAN 3 Ujung Padang (sekarang, Makassar), Fakultas Pertanian/Kehutanan Universitas Hasanuddin tahun 1989.

Karir:

Perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di Palu Sulawesi Tengah Staf Departemen Kehutanan Taman Nasional Bali Barat hingga tahun (1993-2002) Kepala Seksi Konservasi Balai TN Bromo Tengger Semeru (BTNBTS) Kota Malang, Jawa Timur (2002) Kepala Seksi Konservasi Wilayah Kabupaten Malang (2002-2007) Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Balai Besar TN BTS di Lumajang , Jawa Timur. Kepala Balai TN Siberut Kepulauan Mentawai (sampai sekarang).

untuk membantu ekonomi masyarakat Mentawai yang dikunjungi wisata dari luar dan domestik sendiri. Ini juga perlu adanya sinergi lebih dari pemerintah daerah, supaya kehadiran TNS lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat Mentawai. Sebab saat ini TNS kan hanya ada stigma yang kurang bagus, TNS bekerja hanya melaranglarang saja padahal bukan itu tujuan kita, kita hanya menyampaikan bahwa nanti alam ini kepentingan bersama oleh masyarakat Mentawai sendiri. Bagaimana pula pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfat TNS? Memang saat ini kita belum maksimal menyentuh akar masalah, sehingga berdampak masih minimnya pemahaman masyarakat soal pentingnya TNS ini. Kondisi seperti ini kita mengalami dilematis juga, sebab untuk masuk ke masyarakat sangat susah ditambah lagi pemahaman warga soal TNS belum banyak sehingga banyak yang tidak menerima. Dengan kondisi ini kita berharap kepada pemerintah daerah untuk bersinergi dengan TNS terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab inikan diluar domain kita, tapi kalau kita sudah bersinergi dengan pemerintah saya pikir jalan itu akan ada. Saat ini apa yang dilakukan TNS guna membantu ekonomi masyarakat agar tidak lagi mencari sumber hidupnya ke hutan tapi di dekat

rumahnya sudah bisa membantu? Saat ini TNS sedang giat-giatnya menanam bibit dan bibit itu nantinya akan kita berikan kepada masyarakat. Bibit yang dibantu itu ada berupa manau dan gaharu serta tanaman lain yang bermanfaat bagi masyarakat Mentawai yang tinggal di kawasan TNS dan di perbatasan zonanya. Tujuan lain dari bantuan bibit ini agar nanti masyarakat tidak susah-susah mencari manau di tengah hutan, mencari gaharu, kalau ditanam di samping rumah tinggal olah dan rawat saja, tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mencari jauh-jauh, yang penting masyarakat bersabar sampai panennya. Apa himbauan anda kepada masyarakat Mentawai dalam menjaga hutan terutama dari pantauan satelit NOAA dua tahun ini ada kebakaran hutan di dalam zona TNS? Memang betul sudah dua tahun satelit mematau ada titik hot spot (titik panas) di kawasan zona TNS. Tapi kalau menurut saya itu tidak separah pantauan satelit kebakaran hutan di Kalimantan namun perlu dihimbau pada masyarakat yang tinggal dikawasan TNS tidak perlu membakar hutan sebab untuk mengetahui ada titik api kita cukup di satelit. Saya percaya masyarakat Mentawai memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan. Sebab hutan bukan untuk generasi kita saja tapi untuk anak cucu kita kedepan. (rus)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

endapat pendidikan yang layak merupakan salah satu cara keluar dari jeratan kemiskinan, agaknya itu tekad yang terus dipegang Marianna Tairarak, 24 tahun, gadis asal Dusun Bojakan, Desa Bojakan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai. Kesulitan ekonomi membuat orangtua Marianna, tidak sanggup menyekolahkannya ke jenjang SMP. Ana-demikian dia biasa disapa- bertekad

meneruskan pendidikan dengan mencari uang sendiri. Anapun rela bekerja membantu di rumah saudaranya. â&#x20AC;&#x153;Saya harus berusaha untuk mencari biaya agar tidak terlalu memberatkan orangtua. Biarlah adik-adik saya saja yang ditanggung orangtua,â&#x20AC;? kata anak pertama dari tujuh bersaudara ini. Setelah lulus SMP, Ana lagilagi tak punya biaya untuk menyambung ke SMA sehingga harus menunggu satu tahun untuk melanjutkan sekolah. Lagi-lagi Ana bekerja

membantu di rumah orang lain demi meneruskan sekolah di SMAN 1 Siberut Utara. Tamat SMA tahun 2010, Ana berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi namun tak ada biaya. Dia bertekad menabung setelah bekerja di toko salah seorang pedagang di Sikabaluan. Setelah dua tahun bekerja, kini Ana sedang mengikuti tes beasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang diselenggarakan Pemda Mentawai. â&#x20AC;&#x153;Saya dapat informasi, ada beasiswa, saya mau mencoba, saya ingin lulus dan jadi guru,â&#x20AC;? kata Ana. (bs)

SIARU DAN SAGU Makanan Khas saat Punen

etika akan melangsungkan sebuah pesta atau punen di Mentawai, ada makanan khas yang biasa disajikan, baik dalam persiapan pesta, saat pesta berlangsung maupun setelah pesta. Misalnya saat punen perkawinan. Makanan khas tersebut seperti siaru yakni keladi yg dimasak dalam bambu, lalu sagu yang dimasak dalam bambu atau dibungkus daun sagu. Untuk memasak siaru, persiapan dimulai dari pembicaraan kaum perempuan mencari bambu sebab saat ini bambu cukup sulit sulit dicari, maka mereka akan mencari ke desa atau dusun atau ladang yang masih ada bambu. Jumlah ibu-ibu yang berangkat ini bisa mencapai 20 orang dibantu beberapa laki-laki. Laki-laki ini berperan untuk mengangkat bambu dan juga untuk mengemudikan mesin pompong bila bambu diambil di bagian hulu atau tempat yang melewati laut atau sungai. Jumlah sampan yang berangkat 4 hingga 5 sampan dan berangkat di pagi subuh. Setelah bambu didapat, para ibu akan mulai mengumpulkan keladi, apakah dibeli atau disumbang para ibu

tersebut. Setelah keladi dikupas kemudian dicincang sebesar ibu jari kaki. Setelah siap, keladi yang dicincang tadi dicuci bersih dan dimasukkan dalam bambu. Setelah siap, keladi yang didalam bambu dimasak. Cara memasaknya mirip dengan memasak lemang dalam bambu. Ini membutuhkan tenaga ekstra dan kesabaran agar menghasilkan kematangan keladi yang bagus. Bila perapiannya bagus, siaru akan matang dalam satu jam. Karena jumlah yang dimasak hingga ratusan maka menyelesaikan siaru ini bisa satu hari Siaru yang masak ini bisa dibawa oleh keluarga yang terlibat dalam pesta. Sisanya akan disajikan ketika akan makan bersama semua keluarga yang terlibat dalam pesta. Untuk sagu, biasanya saat

pesta yang dominan dibuat yaitu sagu yang dimasak dalam bambu. Jadi ketika pengambilan bambu, tak hanya bambu ukuran besar saja yang diambil namun yang ukuran kecil juga ikut diambil untuk memasak sagu. Sagu ini tidak hanya sekali masak, namun setiap mau makan siang dan makan malam sagu ini dimasak, jumlah yang dimasak disesuaikan dengan

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

12 Puailiggoubat, NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Karya Andini Nurul Aulia

anya suara desahan nafas masing-masing yang terdengar. aku terkejut bukan main mendengar pengakuan Andi. bagaimana mungkin seorang Andi mencintai wanita sepertiku. wanita super jutek dan cuek pada semua pria. Uh… itu tidak mungkin (pikirku). Ingin rasanya ku merekam kata-kata itu dan ku dengarkan berkali-kali untuk meyakinkan diri. sayang, aku tidak bisa melakukannya. Aku menatapnya tidak percaya dengan tatapan yang tak pasti. itu hanyalah sebatas kata-kata biasa yang terdiri dari dua kalimat dengan enam kata. tapi, kaya akan makna yang mendalam. dan bagiku kata-kata itu lebih mengagetkan dari pada suara petir yang menggelegar di langit. Pasalnya, baru kali ini ada pria yang mengutarakan langsung perasaannya padaku. dan orang itu adalah Andi. Andi seolah mengetahui ketidak percayaanku dengan kata-katanya, tanpa di komando ia segera mengulang kembali kata-kata yang di ucapkannya tadi dengan penuh penghayatan. aku mencintaimu maukah kau jadi pacarku ??? Setelah mengucapkan itu, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. terlebih di dahinya, semuanya basah karena keringat. begitupun aku. entah keringat karena cuaca yang panas. atau karena kami sama-sama grogi tak tau harus berkata dan berbuat apa. ataukah ada penyebab lain ? entahlah, yang pasti aku tidak ingin memikirkannya. Yang menjadi masalah, sekarang aku dihadapkan pada persoalan, dimana aku harus berkata ya atau tidak ! Ada apa denganku ? Andi menyatakan cinta padaku. tapi, aku tidak bisa menjawabnya. Karena aku tidak yakin dengan perasaanku sendiri. Bukankah seharusnya aku bahagia, telah dicintai oleh seorang pria tampan, beken, baik seperti Andi ? Semua siswi di kelasku

mengagumi ketampanannya, bahkan tak menutup kemungkinan satu sekolah kagum dengan sosok Andi. Ku akui, sejujurnya diam-diam selama ini, aku juga mengaguminya. dia sudah punya tempat tersendiri di hatiku. tapi, aku punya prinsip yang tak akan aku langgar. Bahwa aku takkan pacaran sebelum aku lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), masuk perguruan tinggi, dan meraih cita-citaku. Oh my God.. Help me. Apa yang harus kulakukan ? Tunjukkan jalan terbaik untukku Aku mencoba menenangkan diri. Kuhirup udara sebanyak banyaknya semampu daya tampung paru-paruku. Kemudian menghembuskannya dengan perlahan. Kutundukkan kepalaku dan meminum jus jeruk yang sejak tadi ku pesan. aku tetap menunduk. sesekali aku curi-curi pandang kearahnya dan melihat gerak-gerik pria lugu berwajah polos yang duduk tepat di hadapanku. Aku memperhatikan wajah itu dengan seksama. alisnya yang tebal dengan lengkungan indah, hidung mancung yang menjulang, bibir tipis berwarna merah dengan garis-garis menawan, dan mata beningnya. Aku mencoba menatap mata itu. Semakin dalam melewati retina, iris, pupil, dan tibalah aku di pusat inti mata. dimana aku menemukan dunia dengan keindahan cinta, dengan kesetiaan sahabat, dengan semangat untuk menggapai mimpi. Beginikah pandangan dunia,

dilihat dari sisi mata Andi ??? Sungguh. itu dunia yang diimpikan semua orang. Tiba-tiba cis… Pandangan kami bertemu. Dan kami saling bertatapan. secepat kilat, aku mengalihkan pandanganku. Jantungku berdetak kencang entah kenapa. Sangat kencang. hingga Andi mungkin bisa mendengarnya. Lagi-lagi aku bertanya pada diriku sendiri dengan pertanyaan yang sama. ada apa denganku ??? apakah aku juga mencintai Andi ??? Andi memang tipe cowok ideal, yang diidam-idamkan kebanyakan wanita. tampan, baik, keren, pintar, body atletis. Apa sih kurangnya dia ?? Jadi bukan hal luar biasa, jika aku menyukainya. semua wanita akan di buat terpana dengan ketampanannya. mmm……… Andi, aku ke toilet dulu ya… kataku sedikit kikuk memecah kesunyian di antara kami. Ia hanya mengangguk pelan. Tidak ingin membuang-buang waktu, aku langsung bangkit dari tempat dudukku dan berlari-lari kecil ke toilet. Di toilet, aku juga tidak tau akan berbuat apa. Apa yang harus kulakukan disini ? Apakah aku harus menangis, karena aku akan melanggar prinsip yang telah kubuat sendiri ? ataukah aku harus senang, tertawa terbahak-bahak, karena orang yang ku taksir selama ini juga menyukaikaiku ? Apa pula yang akan aku katakan pada Andi nantinya ? apakah aku akan menerimanya

atau tidak ?? Jika aku menolak cinta Andi, maka ia akan terluka dan tersakiti, aku tidak ingin itu terjadi padanya. Dan itu sama saja aku telah membuang kesempatan emas, kapan lagi aku akan mendapat kesempatan untuk menjadi pacar Andi, kalau bukan sekarang. sekaranglah saatnya. Tapi, jika aku menerimanya, bagaimana dengan prinsipku? keyakinan hatiku? Sungguh. Ini semua membuatku pusing. Inilah alasan, kenapa aku tidak ingin dekat dengan pria manapun. Aku selalu jaga jarak dengan mereka, bahkan saat diskusi disekolah sekalipun. Aku tidak ingin merasakan hal aneh di dadaku. Perasaan ganjil yang biasa disebut cinta. Aku takut jatuh cinta. Aku tidak ingin pacaran. Aku tidak ingin disakiti apalagi dikhianati. Aku tidak ingin percaya dengan orang yang baru aku kenal. Dan aku masih terlalu muda untuk masuk dalam dunia yang rumit itu. Aku tak mau sekolahku berantakan karena cinta. Tak ingin membagi waktu dengan orang lain. Tak ingin masa muda berakhir sia-sia di pelaminan. Tapi, sekuat apapun aku menghindari cinta. Cinta itu semakin dekat kepadaku. Cinta… saat aku menjauh, Ia mendekat. Saat aku pergi, Ia menanti. Saat aku diam, Ia menunggu. Saat aku lari, Ia mengejar. Saat aku sedih, Ia menghibur. Saat aku sendiri, Ia menemani. Aku tau semua orang akan jatuh cinta, dan ingin hidup bahagia dengan orang yang dicintainya. Tapi, ini bukanlah saatnya. Aku masih muda. Masih ada banyak hal yang belum sempat aku selesaikan. Masih ada begitu banyak mimpi yang belum sempat aku raih, kataku dalam hati berusaha meyakinkan diri. Lalu, bagaimana dengan Andi? bagaimana kalau Ia marah dan tak ingin berteman dengan ku lagi? Pertanyaan itu kembali merasuki pikiranku. Setelah menetapkan hati, Aku melangkahkan kaki keluar dari toilet. Keluar dari ruangan tempat aku bertarung dengan perasaanku sendiri. Memasuki ruangan mendebarkan, dimana Andi menyatakan cintanya

padaku. Tampak di sana Andi telah menunggu dengan perasaan cemas. Maaf. ( katanya sesaat setelah aku duduk di kursi ) Maaf kenapa? ( tanyaku heran ) Karena aku telah memberikan pertanyaan yang meresahkan hatimu. Tak apa. Aku justru salut dengan keberanianmu mengungkapkan perasaanmu. ( kataku memuji kemudian tersenyum ). Aku melirik jam mungil berwarna pink yang melingkar manis di pergelangan tangan kiriku. Sudah berapa lama aku disini? Satu jam? Dua jam? Mungkin lebih ( pikirku mencoba menerka-nerka ) Dari jauh, aku memperhatikan gerak-gerik matahari yang sedikit demi sedikit mulai terbenam. Dan aku mulai bicara. Andi… maafkan aku tak bisa merimamu sebagai kekasihku. Tapi, bukan berarti aku tidak menyayangimu. Bagiku kau teman pria terbaik yang ku punya ( kataku pelan ). Tidak, kau satu-satunya pria yang membuatku nyaman berada di dekatmu, membuat hari-hariku lebih bermakna, membuat tidurku tak nyenyak, dan makan tak kenyang. ( sergahku dalam hati ). Hanya saja, aku tidak ingin pacaran, sebelum aku lulus SMA, masuk perguruan tinggi, dan mencapai citacitaku. ( kataku pelan namun jelas ). Ia hanya diam. Matanya berkaca-kaca mendengar penjelasanku. Tak apa, yang penting aku sudah mengutarakan isi hatiku padamu apakah kamu menerimanya atau tidak itu urusanmu. Ku harap kamu tetap bisa mempertahankan prinsipmu, untuk terus berusaha mewujudkan semua mimpi yang tertunda. ( katanya menyemangatiku ). Mendengar kata-kata itu terlontar dari mulutnya aku semakin kagum dengan kepribadiannya. Dia memang pria baik, tampan, dan bijaksana yang mempunyai seribu maaf di hatinya. z

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Redaksi menerima tulisan berupa artikel untuk dimuat di kolom Masoppit. Kirimkan karya kamu ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08@gmail.com atau syafriladriansyah@gmail.com. Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti.

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

ulau Siberut adalah gugusan kepulauan Mentawai di Sumatera Barat yang memiliki ekosistem yang tinggi. Pulau ini terletak sekitar 100 – 155 km dari sebelah barat Kota Padang yang dipisahkan oleh Selat Mentawai. Seluas 60 persen kawasan ditutupi oleh hutan primer Dipterocarpaceae, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove. Hutan di Taman Nasional Siberut (TNS) relatif masih alami, yaitu dengan banyaknya pohon-pohon yang besar dengan tinggi sekitar 60 meter. Taman Nasional Siberut memiliki empat jenis satwa primata yang tidak ditemukan pada daerah-daerah lainnya di dunia (endemik) yaitu Bokkoi (Macaca pagensis), Lutung mentawai/Joja (Presbytis potenziani), Bilao (Hylobats klossii), dan Simakobu (Simias concolor). Selain itu, terdapat empat jenis bajing yang endemik, 17 jenis satwa mamalia dan 130 jenis burung (4 jenis endemik). Taman Nasional Siberut merupakan salah satu yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfir biosfir karena keunikan dan pentingnya ekosistem pulau tersebut. Kekayaan Flora Tipe Hutan Siberut didominasi oleh vegetasi dipterocarpaceae, rawa dan hutan mangrove. Hasil penelitian LIPI di Siberut terdapat sekitar 846 jenis tumbuhan yang terdiri dari 390 marga dan 131 keluarga. Selain tumbuhan yang ada rata-rata 15 persen adalah jenis endemik.

Kekayaan Fauna Fauna yang paling menarik dan merupakan kekayaan luar biasa adalah empat species primata endemik yang hanya dimiliki oleh kepulauan Mentawai yaitu: Bilou atau Siamang edil ( Hylobates klosii ). Sejenis owa yang hanya terdapat di Pulau Mentawai. Primata ini memiliki suara yang indah dan merupakan dasar dari suara owa–owa yang ada di Asia, hidupnya berkeluarga.

Simakubo atau Monyet ekor babi (Simias Concolor) cirinya sangat unik dan lebih dekat kekerabatanya dengan bekantan yang hidupnya di Kalimantan. Simakobu yang berwarna emas ditakuti penduduk, bila tertangkap, tengkoraknya tidak disimpan di dalam rumah. Joja atau Lutung Mentawai (Presbytis potenziani) salah satu dari delapan jenis lutung di Indonesia yang paling indah. Kehidupan sosialnya berbeda dengan jenis primata lainnya, jantan dan betina bersuara dengan prilaku primitif, satu jantan dengan beberapa betina (harem). Saat ini, tercatat 27 jenis mamalia yang ditemukan di Mentawai, dimana 65 persen merupakan jenis endemik dengan mamalia terbesar adalah rusa sambar (Cervus unicolor oceanus). Kemudian kelelawar, lima jenis tupai, tiga jenis tikus, loga / bajing hitam (Callosciurus melanogaster). Pada ekosistem laut dan pantai terdapat ikan duyung (Dugong dugon), lumba-lumba mulut botol, ikan hias dan formasi bertumbu karang yang menarik. Paling sedikit 116 jenis burung dan hanya memiliki satu species endemik yaitu burung hantu mentawai (Otus mentawai). Sumber Daya Ekonomi Tumbuhan terutama rotan (Calamus manan / manau, Calamus caesius / sago, Daemonorops sp / tabu-tabu, Calamus sp / ugei), gaharu (Aquilqria malaccensis), nilam, kayu manis, damar, minyak kruing, madu dan buah-buahan merupakan potensi ekonomi yang bernilai tinggi bagi masyarakat terutama sebagai bahan furniture atau kosmetika dan memiliki potensi untuk di budidayakan. Tumbuhan Obat Terdapat kurang lebih 503 jenis dari 109 famili tanaman yang terdapat diPulau Siberut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan ramuan obat tradisional oleh Dukun Pengobatan (Sikerei). Tumbuhan tersebut adalah pasak

bumi (Eurycomia Latifalia), Calan sp (demam pada anak-anak), Phaeannthus sumatranus (infeksi mata), Pteris guardriaurita (gangguan roh halus), Polythia subcordata (epilepsi), Agelaea trinervis (sakit gigi), Ocimum sanctum (sariawan), Auricalatun (darah tinggi) Garciniadioica, Amomum sp (sakit perut, formicarium (malaria), Piper sarmentosum (keguguran), Etlingera sp (pegel linu), Rinorea sp (mengurangi berat payudara) dan lain-lain. Anggrek (Orchid) dan Pakupakuan Anggrek di Siberut sangat bervariasi dan beberapa jenis menjadi bahan pemuliaan yang penting. Lebih kurang dari 98 jenis anggrek yang ditemukan. Sedangkan paku-pakuan di Siberuit mempunyai arti penting di dalam kehidupan. Banyak digunakan sebagai sumber makanan (sayur) dan untuk bahan kerajinan (paku ekor kuda). Tarida Hernawati, antropologi yang bekerja di Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai mengatakan, orang Mentawai memiliki kepercayaan kepada tumbuhan dan binatang yang ada di alam sekitarnya. Tidak salah ketika warga membuka kebun atau perladangannya terlebih dahulu melakukan panaki. “Panaki suatu ritual meminta izin kepada roh-roh penjaga yang ada di kawasan hutan yang akan dibuka, beberapa benda yang dianggap memiliki nilai tinggi akan dipersembahkan dalam ritual tersebut,” katanya. Persembahan yang diberikan berupa potongan pakaian yang sangat berharga bagi orang Mentawai itu. Lalu ladangpun dibuka, dalam proses membuka ladang dengan cara menebang kayu-kayu kecil yang dinilai tidak bermanfaat. “Tapi perlu diingat dalam membuka lahan bagi warga Mentawai tidak akan menebang kayu besar yang dinilai sangat berharga seperti kayu meranti, itu bermanfaat untuk sampan dan bahan rumahnya,” katanya. Tradisi dilakukan dalam menjaga

kelestarian hutan, usai menanam pisang, keladi tidak lupa tanaman tua ditanam seperti durian langsat, nangka hutan, rambutan dan tanaman lain yang memiliki nilai. Tradisi membuka lahan itu dinamakan panungglu. Ida panggilan akrab pendamping sekolah hutan di Sangoong menegaskan orang Mentawai membuka lahan tidak pernah membakar. ”Membakar hutan sama dengan menyakiti roh-roh menjaga hutan,” tegasnya. Ini akan berdampak kepada keluarga yang melakukan pembakaran hutan tersebut terserang penyakit. Kepala Balai Taman Nasional Siberut Jusman mengatakan masyarakat Mentawai yang tinggal di kawasan Taman Nasional memiliki kearifan lokal disana, ia yakin bahwa tidak ada orang Mentawai yang membuka perladangan tidak melakukan pembakaran hutan, karena bagi orang Mentawai ada adat yang mengatur. “Kita meminta kepada warga Mentawai yang tinggal di kawasan hutan untuk tetap menjaga kelestarian hutan Mentawai, sebab hutan bukan hanya kebutuhan kita saat ini melainkan untuk kebutuhan anak cucu kita nanti,” ujarnya. Kalau hutan dirusak tentu hutan ini tidak bisa dicicipi anak-anak Mentawai ke depan, maka itu mari sama-sama menjaga hutan. Saat ini TNS melakukan upaya pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat yang berada di pinggir kawasan TNS bibit untuk mereka tanam. “Kita melakukan pemberdayaan pada masyarakat memberikan bibit manau, gaharu, ini tujuaannya masyarakat yang ada dipinggir hutan tidak lagi jauh-jauh mencari sumber ekonomi mereka,” terangnya. Kendati demikian ia juga berharap pemerintah daerah kabupaten beserta Lsm membantu ikut memberikan sumbangan pikiran dan tenaga untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan di pulau Siberut. (*)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Edison Dinyatakan bersalah dan dikenai denda Rp50 Juta serta membayar ganti rugi Rp66,8 Juta

KASUS KORUPSI

Edison Divonis 4 Tahun Penjara FOTO: SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

avta Saleleubaja, putri semata wayang mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja menangis sambil memeluk bapaknya di ruang tunggu Pengadilan Negeri Padang, Senin, 30 Juli 2012. Ravta terlihat sedih setelah mendengar putusan hakim yang dibacakan Jhon Effredi, yang memvonis Edison empat tahun penjara serta denda Rp50 Juta subsider 2 bulan, dalam sidang Tindak Pidana Korupsi, Senin siang itu. Edison dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dana PSDH senilai Rp1,3 Miliar di Dinas kehutanan Mentawai 2005. Atas tindakannya, Edison harus membayar uang pengganti senilai Rp66,8 Juta subsider 1 bulan. Hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa Edison Saleleubaja lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, Edmon Rizal, Elan, Atmariadi yang menuntut selama 6,5 tahun. Menurut hakim, Edison dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan diancam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 UU Tipikor. Selain Ravta, sejumlah kerabat Edison yang hadir juga terlihat sedih. Ruang sidang siang itu memang tampak ramai. Sebagian besar pengunjung memang menunggu vonis untuk mantan bupati Mentawai dua periode ini. Berbeda dengan keluarga dan kerabatnya, Edison nampak cukup tenang mendengar vonis dibacakan. Kepada wartawan usai sidang, ia mengatakan, “Sebelum terbentuknya Kabupaten Mentawai saja sudah ada dana insentif, kenapa giliran saya menjadi persoalan,” katanya. Ya, kasus yang membelit Edison memang cukup berliku dan menempuh jalan panjang. Edison yang merupakan bupati Mentawai pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat ini langsung dicokok penyidik hanya dua hari setelah masa jabatannya habis 14 November 2011. Setelah ditahan di LP Muaro Padang, statusnya dinyatakan tersangka 5 Desember 2011. Masa tahanannya diperpanjang dari 6 Desember hingga 14 Januari 2012. Masih tak cukup waktu memproses perkara tersebut mulai dari masa penyidikan dan penyusunan berkas dakwaan, akhirnya ketua Pengadilan Tipikor PN Padang memperpanjang masa penahanan terhadap Edison Saleleubaja dari 15 Januari-12 Februari 2012, kemudian penuntut umum memperpanjang lagi dari 13 Februari-3 Maret 2012.

DIVONIS 4 TAHUN - Mantan Bupati Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja (kiri) dikerumuni wartawan usai mengikuti pembacaan putusan peradilan atas dugaan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Padang, Senin (30/7). Dari 4 Maret 2012, penyidikan dan penyusunan berkas dakwaan selesai, perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang pada 9 April 2012 dengan Surat Dakwaan No. REG.PERKARA : PDS-01/ TUAPEJAT/02/2012. Edison Saleleubaja menjalani sidang perdananya pada 9 April 2009 dengan pembacaan dakwaan. Selain Edison, mantan anak buahnya Samuel Panggabean juga tersangkut kasus sama. Samuel saat itu menjabat kepala Dinas Kehutanan Mentawai. Pada pembacaan dakwaan oleh JPU pada sidang perdananya Edison Saleleubaja sempat memberikan eksepsi (keberatan), Edison menilai dakwaan yang dibacakan oleh jaksa tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan dianggap tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, namun esepsi tersebut ditolak JPU karena esepsi terdakwa sudah jauh menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku. Terseretnya Edison dan Samuel berawal pada 2005, Samuel Panggabean meminta secara lisan kepada Betty Manurung, staf keuangan mengenai data uang masuk pendapatan atau Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Tuapeijat dengan 7 tahap penerimaan sehingga totalnya Rp15.735.149.904 yang masuk ke rekeningnya. Dari dana itu, Samuel mengajukan biaya upah pungut dalam RAPBD senilai 10 persen yang berjumlah Rp1,5 Miliar sehingga pada 13 Oktober 2005 Samuel mengusulkan rapat kepada

Edison tentang pembahasan upah pungut. Pada 16 November 2005, dilakukan rapat tentang penggunaan dana upah pungut di kantor dinas kehutanan, sejumlah pejabat hadir yakni Ali Arifin, Lindung Sihombing, Yasnizar, Nurdin, Samuel Panggabean, Yusi Rio, Rompis, Noeradi dan Tarminta. Dengan kesepakatan bersama menghasilkan upah pungut senilai 10 persen. Dari hasil rapat tersebut sekda atas nama bupati Mentawai mengirimkan surat kepada Sekjen Departemen Kehutanan Cq, Kabiro Perencanaan dan keuangan meminta arahan masih dapat dipedomani Surat Menhut nomor :1453/Menhut-II/91 4 oktober 1991 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S1538/MK.013/1991 26 Desember 1991. Kemudian tanggapan kepala biro perencanaan dan keuangan yang intinya DBH lebih diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan kehutanan, disalurkan secara tepat dan aturan pengaturan upah pungut yang ada masih dapat dipedomani. Dengan adanya pedoman dari ketentuan berdasarkan tanggapan Kepala Biro Perencanaan dan keuangan, pada 16 Desember 2005, Edison Saleleubaja langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 157 Tahun 2005 tentang pemberian insentif dan biaya operasional Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari dana perimbangan SDA sektor kehutanan. Sementara biaya operasional digunakan untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat dengan rincian dana

untuk biaya pembelian roda dua yakni 1 unit Toyota Fortuner seharga Rp362 Juta dan kendaraan roda 5 unit Suzuki TSR 125 R seharga Rp85,5 Juta. Selanjutnya Samuel menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan setelah diproses di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor :163/ RS/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005. Kemudian pada 26 Desemeber 2005 Samuel Panggabean mengeluarkan cek Nomor QQ 508208 senilai Rp100.000.000 dan cek QQ 508210 senilai Rp1.025.964.990 untuk pembayaran insentif PSDH Mentawai tahun 2005. Penerima dana insentif tersebut yakni Tim Operasional Dinas Kehutanan, Tim Operasional Kantor Pendapatan Daerah, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah serta kepada tim pengendali pengelolah pungutan PSDH. Nominal dana insentif untuk Tim pengendali pengelolah pemungutan PSDH berdasarkan dakwaan tercatat Rp267.497.548. Penerima dana tersebut yakni mantan Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja senilai Rp66,8 Juta, mantan Wakil Bupati Mentawai Aztarmizi Rp53,4 Juta, Ifdil Gusti, Sekda Mentawai Rp40,1 Juta, Ali Arifin Rp27,7 Juta, Jeffi Hamzah, Tarminta Rp26,7 Juta, Halomoan Pardede Rp13,3 Juta dan Lindung Sihombing mendapat Rp13,3 Juta. Dan pejabat yang menerima dana tersebut juga sempat menjadi saksi. Berbagi lagi di Lingkungan Dinas Kehutanan senilai Rp557.550.809, Lingkungan Kantor Pendapatan Dae-rah

Rp70.149.268 Bagian Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Rp72.836.323 Dalam proses persidangan itu, sekitar 90 saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan mayoritas dari pegawai Dinas Kehutanan, Kantor Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Daerah Mentawai. Selain itu ada juga saksi yang meringankan, Yan Winnen Sipayung, anggota DPRD komisi A bagian Pemerintahan menjelaskan bahwa dana insentif tersebut sudah dianggarkan dalam RAPBD 2005. Saksi ahli ikut dihadirkan dalam sidang perkara Edison tersebut Usai mendengar putusan hakim tersebut, Edison melalui kuasa hukumnya Jhon Kalangit memberikan tanggapan untuk berpikir terlebih dahulu atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim. “Majelis untuk putusan ini kami pikirpikir dulu dan minta waktu 7 hari,” kata Jhon Kalangit. Vonis Samuel Lebih Berat Sementara dalam kasus yang sama, vonis juga dijatuhkan kepada mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Samuel Panggabean. Namun hukumannya lebih berat dari Edison yakni 4,6 tahun penjara, denda Rp50 Juta dengan membayar uang pengganti senilai Rp48,7 Juta subsider 6 bulan. Usai pembacaan amar putusan oleh hakim, Samuel langsung menyatakan naik banding, “Untuk putusan ini saya menolak yang mulia,” kata Samuel. (o)

Puailiggoubat NO. 244, 15 - 31 Juli 2012

Suara Puailiggoubat Mempertahankan Kearifan Lokal Mentawai

empat tinggal, rasa aman dan cukup makan merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap suku bangsa di mana pun berada, ketika menetapkan dimana mereka akan tinggal dan membangun komunitasnya, rasa aman dan kecukupan pangan menjadi pertimbangan penting. Di Mentawai, secara umum masyarakat membangun pemukiman di sepanjang aliran sungai atau anak sungai dan kalau di pantai, umumnya ada di sekitar muara sungai. Pertimbangan dari pemilihan lokasi ini adalah ketersediaan pangan. Secara umum, sungai di Mentawai memiliki siklus banjir minimal sekali dalam setahun dengan lama banjir 1-2 hari, langsung surut. Banjir terjadi sejalan dengan datangnya musim hujan. Ketika banjir surut, lumpur yang tinggal merupakan sumber kesuburan tanah. Dan di tanah subur inilah mereka bertanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Supaya aman dari luapan sungai (banjir), mereka membangun rumah panggung. Di dunia pertanian, masyarakat mentawai biasa mengelola lahan dengan model kebun campur, atau Tinungglu / Pamonean dalam istilah Mentawai. Pilihan lokasi dan sistem bercocok tanam diatas, merupakan bentuk adaptasi/ penyesuaian diri masyarakat mentawai terhadap alam. Tanah di Mentawai yang tidak subur disiasati dengan model kebun campur dan endapan banjir dari sungai. Selain hal diatas, pilihan lokasi bermukim juga selalu memperhatikan ketersediaan air untuk konsumsi. Proses hidup selaras alam ini berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi. Jaman terus berubah banyak orang di Mentawai bercocok tanam tidak mempertimbangkan lagi aspek kesesuaian dan daya dukung lahan. Perubahan pola cocok tanam dan sistem pemukiman yang meninggalkan warisan leluhur kalau diperhatikan di lapangan seperti mendapat dukungan dari pemerintah. Dinas Pertanian memfasilitasi masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman Coklat dengan model monokultur. Dinas Sosial membangun pemukiman (resettlement) tanpa mempertimbangkan aspek tenurial (pemilikan lahan berdasarkan suku). Bahkan dalam proyek kebencanaan, khususnya pemukiman kembali korban tsunami, hunian dibangun di tempat yang jauh dari sumber air, jauh dari sungai / muara sungai. Kondisi ini ke depan jelas akan menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan pangan mereka. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin oleh putra asli Mentawai, sudah seharusnya setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan adat dan kearifan hidup nenek moyang mereka yang selalu selaras dengan alam. Proyek pemukiman korban tsunami jika hanya lokasi yang jauh dari pantai, tetapi tidak menggunakan aspek tenurial (pemilikan lahan berdasarkan suku) dan kesesuaian lahan, bisa jadi kedepan kebijakan ini akan menjadi catatan hitam dalam pemerintahan Mentawai periode ini. z

Dasar Hukum Pengajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai S

alah satu tujuan dari pendirian negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Karena itulah hak atas pendidikan menjadi hak azasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah, untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, pemerintah menyelenggarakan system pendidikan. Dalam system ini telah dipancangkan tujuan dari pendidikan Nasional Indonesia yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan tersebut termaktub da-

lam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu pendidikan harus diselenggarakan dengan demokratis, berkeadilan, tidak deskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, selain dengan penyediaan sarana prasarana pendi-dikan, juga dicapai dengan kurikulum yang oleh UU Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena itu pemerintah juga mengatur tentang standar nasional pendidikan yang salah satunya adalah standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri

oleh: Rifaâ&#x20AC;&#x2122;i Lubis

Koordinator Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai

Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006. Dalam peraturan menteri ini ditetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang harus ada di jenjang pendidikan dasar dan pendi-dikan menengah. Untuk SD misalnya peraturan menteri ini menetapkan kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Kurikulum SMP memuat 10

mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Demikian juga untuk tingkat SMA muatan lokal menjadi salah satu kurikulum di samping mata pelajaran yang lain. Masuknya muatan lokal ini kedalam standar isi memperlihatkan urgensi dari muatan lokal itu sendiri. Mata pelajaran ini sama pentingnya dengan mata pelajaran yang lain. Konsekuensi dari ketentaun standar isi ini adalah jika mata pelajaran muatan lokal tidak menjadi bagian kurikulum sekolah, maka sekolah yang bersangkutan tidak memenuhi standar pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

ini. Konsekuensi berikutnya akan berdampak pada akreditasi sekolah yang bersangkutan. Pengertian Muatan Lokal Apa sesunguhnya muatan lokal itu. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 mendefenisikan muatan lokal sebagai kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat

dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada yang subtansinya ditentukan oleh satuan pendidikan. Adapun tujuan muatan lokal adalah untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan prilaku kepada siswa agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/ aturan yang berlaku didaerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembengunan nasional Berdasarkan pengertian dan tujuan ini maka materi muatan lokal yang harus diajarkan di sekolahsekolah Mentawai adalah materimateri yang berdasarkan ciri khas dan

potensi Mentawai sebagai sebuah daerah. Bukan ciri khas dan potensi daerah lain. Karena itu apa yang selama ini sering disebut bahwa anak-anak Mentawai harus memahami budaya alam minangkabau karena akan melanjutkan sekolah ke daratan sumatera barat, tidak lagi tepat digunakan sebagai alasan untuk menutupi kemalasan kita bekerja menyusun mauatan lokal budaya mentawai dan inferioritas diri kita berhadapan dengan budaya lain. Mengingat muatan lokal sebagai sesuatu yang wajib dan menentukan kompetensi sekolah-sekolah di Mentawai, maka upaya kearah pengajaran muatan lokal Budaya Mentawai tahun ini harus ditun-taskan. Karena hanya dengan muatan lokal Budaya Mentawai lah, fungsi pendidikan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan tujuan pendidikan nasional dapat dicapai di Mentawai. Dasar Hukum Penerapan Muatan Lokal 1. UUD RI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan ayat (2)nya menyebutkan menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional 2. UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) menyebutkan Ke halaman 17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikn agama b. Pendidikan kewarganegaraan c. Agama d. Matematika e. Ilmu pengetahuan alam; f. Ilmu pengetahuan sosial; g. Seni dan budaya h. Pendidikan jasma-ni dan olah raga; i. Ketrampilan/keju-ruan; dan, j. Muatan lokal Sementara pasal 38 ayat(1) menyatakan bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud oleh UU ini seperti yang didefenitifkan oleh ketentuan umum UU ini adalah pemerintah pusat. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

4. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan: (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengatahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ketrampilan/ kejuruan dan muatan lokal yang relevan (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB, Paket B atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengatahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ketrampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengatahuan alam, ilmu pengetahuan social, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi

dan komunikasi serta dan muatan lokal yang relevan 5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah, menyatakan bahwa muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada yang subtansinya ditentukan oleh satuan pendidikan. Perlukah Kehadiran Peraturan Daerah? Jika merujuk kepada UU tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dinyatakan bahwa peraturan daerah hadir untuk: 1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. Menampung kondisi khusus daerah Jika dibaca kembali keseluruhan ketentuan dalam beragai peraturan

perundang-undangan yang disebutkan diatas, ternyata tidak ditemukan satu pasal pun yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut kedalam peraturan daerah. Artinya pengaturan tentang muatan lokal dirasa sudah cukup diatur dalam beberapa peraturan tersebut diatas. Karena itulah ketentuan pasal pasal 37 ayat (2) UU sistem pendidikan nasional langsung memberikan penugasan kepada dinas pendidikan untuk melakukan supervisi dan koordinasi kepada setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah. Itu artinya UU ini telah dengan tuntas menyerahkan urusan kurikulum kepada sekolah. Untuk itu dinas pendidikan hanya berperan sebagai supervisor atas sekolah Sedangkan untuk menampung kondisi khusus daerah dalam kontek muatan lokal dan peraturan perudang-undangan yang mengaturnya, kondisi khusus itu ada disekolah. Karena itu tiap tingkat satuan pendidikan berhak untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Subtansi Permendiknas No. 22 Thun 2006 yang menyebutkan pengertian muatan lokal sebagai kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan

potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, tidak berarti peraturan ini mengharuskan adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum pengajaran muatan lokal. Karena pengakomodasian ciri kas dan potensi daerah yang dimaksud dalam peraturan menteri ini, bisa langsung di akomodir melalui kurikulum oleh masing-masing sekolah, tan-pa harus menunggu adanya perda. Dengan penggambaran dasar hukum seperti diatas, maka penerapan muatan local Budaya Mentawai punya dasar hukum yang kuat untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Mentawai. Kekuatan hukum penerapannya sama kuatnya dengan dasar hukum pengajaran mata pelajaran yang lain. Karena itu, pengajaran muatan lokal budaya mentawai sudah bisa dan malah harus diajarkan tanpa kehadiran peraturan daerah sekalipun. Namun jika dibuatkan peraturan daerahnya tentu akan menjadi lebih baik. Karena itu, tanpa harus menunggu peraturan daerah, kurikulum muatan lokal budaya Mentawai bisa segera diajarkan disekolah. Biarlah peraturan daerah, lahir kemudian dari pembelajaran kita mengajarkan muatan lokal budaya mentawai ini. z

Membangun Rumah yang Lebih Aman Gempa yang sering mengguncang Sumatera Barat lima tahun terakhir kian menyadarkan masyarakat pentingnya kekuatan bangunan. Sebab, bangunan yang rapuh bisa menjadi pembunuh nomor satu saat gempa. Fakta mencatat, 1.117 korban tewas saat gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat disebabkan tertimpa bangunan. Sementara, 181.995 unit rumah rusak berat dan sedang serta 67.838 rumah rusak ringan (data BNPB). Sementara gempa dan tsunami Mentawai, Oktober 2010 menewaskan 509 jiwa, 59 orang hilang serta merusak 1.726 rumah (data BPBD Sumbar). Meski kesadaran semakin mengental, belum semua masyarakat memiliki kesadaran pentingnya membangun rumah aman gempa. Ini amat penting terutama bagi 2.072 warga Mentawai yang saat ini akan segera membangun rumah (hunian tetap) . Jika dilihat saat ini, rumah-rumah di Mentawai dibangun dengan konstruksi seadanya. Masyarakat mulai meninggalkan rumah bermaterial kayu dan beramai-ramai memilih membangun rumah berkonstruksi beton. Namun apakah bangunan tersebut sudah aman dari gempa? Pentingnya kesadaran membangun rumah yang lebih aman harus ditumbuhkan kepada masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir Samudera Hindia ini. Namun penyadaran ini akan

butuh waktu karena membangun rumah yang aman gempa dinilai lebih mahal. Sementara jika rumah kayu, dirasa kurang bonafid dan gagah. Selain stigma mahalnya membangun rumah yang konstruksinya kokoh dan aman, pemahaman masyarakat dan para tukang tentang konstruksi ru-

oleh: Yuafriza Pemmimpin Redaksi Puailiggoubat mah aman gempa secara teknis masih sangat kurang. Pakar konstruksi aman gempa Teddy Boen mengakui, membangun rumah aman gempa memang akan menimbulkan biaya lebih besar 20 persen. Namun

hidup di pesisir barat Sumatera yang sangat dekat dengan episentrum gempa tentu menanggung resiko lebih berat dibanding masyarakat yang tinggal dari daerah yang tidak rawan. Bangunan yang aman dan kokoh untuk keselamatan jiwa tentu menjadi prasyarat utama membangun rumah di daerah rawan gempa. Namun membangun rumah yang berkonstruksi kokoh dengan diselimuti beton tentu tidak cocok diaplikasikan di Mentawai. Selain biaya material akan berkali lipat mahalnya, juga sulit di dapat.

Alternatif paling masuk akal adalah membangun rumah dengan perpaduan struktur beton bertulang pada bagian bawah bangunan dengan struktur kayu bekas pada bagian atas bangunan (semi permanen). Dengan demikian beban bangunan menjadi lebih ringan dan biaya konstruksi relatif lebih murah, tanpa mengurangi kekakuan struktur bangunan. Pilihan lainnya, menggunakan material yang banyak tersedia di alam, dengan mencontoh konstruksi Uma (rumah tradisional Mentawai). Uma yang keseluruhannya dari kayu, dibuat model panggung. Selain lebih aman dari goyangan gempa juga akan selamat jika ada banjir. Persoalan kedua, yakni masih terbatasnya tenaga tukang yang mengerti dan paham tentang teknis membangun rumah aman gempa. Persoalan ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan pertukangan bagi masyarakat yang akan membangun rumahnya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Mentawai. Minimnya pengetahuan dan penyadaran dapat diatasi dengan melakukan kampanye dan pelatihan secara simultan. Pada akhirnya, kita yang hidup diantara dua lempeng bumi yang terus bergerak, harus bersahabat dengan bencana. Tentu saja dengan menyiapkan infrastruktur yang aman dan ramah bencana. z

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Tahun 2013, Libur Nasional 14 Hari, Cuti Bersama 5 Hari PADANG - Pemerintah Republik Indonesia menetapkan jumlah hari libur nasional tahun 2013, yakni sebanyak 14 hari, ditambah lima hari cuti bersama. Hal itu dikemukakan Menko Kesra Agung Laksono, usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2013 yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Kamis, 19 Juli 2012 di Jakarta seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebelum dilakukan penandatanganan didahului rapat koordinasi membahas draf SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2013. Menurut Agung, cuti bersama dan libur nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, meningkatkan sektor pariwisata, dan ekonomi kemasyarakatan. Selain itu, penetapan libur nasional ini juga dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada pegawai negeri sipil (PNS), seperti rumah sakit dan pelayanan publik lainnya. “Untuk pelayanan publik lain, seperti perbankan, hari cuti bersama tergantung atau diserahkan kepada manajer yang bersangkutan,” tambah Agung. Cuti bersama ini dimulai pemerintah sejak 2008, yakni selama lima hari, pada 2009 sebanyak empat hari, pada 2010 tiga hari, pada 2011 dan 2012 masingmasing selama enam hari, dan pada 2013 nanti sebanyak lima hari. Sementara itu MenPAN-RB mengemukakan selama Ramadan nanti jam kerja PNS dikurangi 60 menit (satu jam) dari yang berlaku sekarang.(o)

Hari libur nasional 2013 1 Januari - Tahun Baru 2013 24 Januari - Maulid Nabi Muhammad 10 Februari - Tahun Baru Imlek 2564 4. 12 Maret - Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 29 Maret - Wafat Isa Almasih 19 Mei - Kenaikan Isa Almasih 25 Mei - Hari Raya Waisak 2557 6 Juni - Isra' Mi'raj 17 Agustus - Hari Kemerdekaan RI 8, 9 Agustus - Hari Raya Idul Fitri 15 Oktober - Hari Raya Idul Adha 5 November - Tahun Baru 1435 H 25 Desember - Hari Raya Natal Rabu Jadwal cuti bersama 2013: 5,6,7 Agustus - Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 14 Oktober - Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 26 Desember - Cuti bersama Hari Raya Natal

Kasus Korupsi Macet Penegakan Hukum Lamban FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Lembaga pemerintah daerah dinilai lembaga terkorup sementara kota dengan peringkat kasus korupsi terbanyak tahun ini adalah Bukittinggi.

embaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merilis sebanyak 114 kasus korupsi di Sumatra Barat tahun ini, 45 kasus diantaranya macet. Kasus yang macet diantaranya dugaan korupsi mantan bupati Dharmasraya Marlon Martua dan mantan bupati Solok Selatan Syafrizal J. Dari 114 kasus korupsi tersebut, berdasar data LBH telah merugikan Negara sebesar Rp95 Miliar. Jumlah kasus korupsi ini lebih sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi tahun 2011, yaitu 159 kasus dalam setahun. Demikian dikatakan Era Purnama Sari, Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang dalam jumpa pers, Senin, 23 Juli. Menurut Era, dari data yang dicatat LBH, kasus korupsi yang terbanyak diinisiasi oleh masyarakat, inisiasi tersebut berbentuk pengaduan, ada 50 kasus yang diadukan,

yaitu sebanyak 39 kasus, disusul modus penyimpangan anggaran sebanyak 25 kasus dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 16 kasus,” terang Era. Selain itu LBH juga mencatat ada 45 kasus dikategorikan kasus macet dan 21 kasus belum ditangani, 21 kasus tersebut merupaSOSIALISASI - Acara sosialisasi dan pengkaderan pemantau peradilan yang diadakan LBH kan kasus korupsi yang dilaporkan Padang dan Komisi Yudisial di Padang. oleh masyarakemudian kejaksaan meng-inisiasi 43 man Barat 11 kasus, Kabupaten kat. Namun hingga Juli 2012, penegak kasus. Hasil audit BPK dan BPKP Solok 9 kasus, dan Kota Sawahlunto hukum hanya mampu melak-ukan menginisiasi 18 kasus. “Sementara 9 kasus. pengungkapan sebanyak 4 kasus. pihak kepolisian menginisiasi tiga Secara kelembagaan, lembaDalam satu semester ini LBH kasus,” katanya. ga pemerintah daerah dikategorikan Padang juga mencatat ada 7 orang Kondisi penegakan hukum saat sebagai lembaga terkorup yaitu terdawa yang dibebaskan oleh pengadini, lanjut Era, cenderung terjadi dengan 39 kasus. Disusul instansi ilan Tipikor Padang Diantaranya, disparitas dalam kasus dugaan ko- pemerintah 35 kasus dan rekanan 15 kasus korupsi vaksinasi flu burung rupsi. Sejumlah kasus yang melibat- kasus. Dari sisi jabatan, tren prilaku Kabupaten 50 Kotasebanyak enam kan sejumlah mantan kepala daerah, korupsi 2012, didominasi jabatan orang yaitu Anthony, Eka Rina Yuliapenanganannya justu tidak je-las. seperti kepala bagian, kepala seksi na, Surya Ade Saputra, Susi Suheni, ”Tren prilaku korupsi dan penegakan dan jabatan strategis lainnya yaitu Rahmi Darmawati, Gusman Efenhukum pemberantasannya masih sebanyak 37 kasus, pegawai biasa di dan kasus korupsi STAIN Bukitberjalan lambat,” ujarnya. sebanyak 15 kasus, kepala dinas tinggi yang melibatkan Ismail Novel . Tahun ini, Kota Bukittinggi sebanyak 20 kasus, dan 6 kasus Selain itu, PN Tipikor Padang juga tercatat sebagai peringkat pertama diantaranya melibatkan kepala menjatuhkan vonis rendah dalam kasus dalam kasus korupsi dengan jumlah daerah atau mantan kepala daerah suap terhadap Bupati Pasaman Barat, 16 kasus. Kemudian Kabupaten sebagai pelaku korupsi. yaitu dengan vonis 1 tahun tahanan Pesisir Selatan 12 kasus, Kabupaten “Mark-up masih merupakan kota. 50 Kota 12 kasus, Kabupaten Pasa- modus yang paling banyak dilakukan (pe/o)

KYRI Bangun Jaringan Pemantau Peradilan di Sumbar PADANG - Komisi Yudisial Republik Indonesia bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melakukan seminar dan pelatihan kader di Aula Balai Kajian Sejarah Padang untuk wilayah hukum Pengadilan Di Sumatera Barat pada 25-26 Juli. Sebanyak 25 peserta kader disiapkan sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial untuk memantau praktek mafia peradilan di 14 Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Sumatera Barat. Peserta pelatihan tersebut diikuti salah satunya dari Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai. Abdul Mukti dari Biro Investigasi dan Pengendalian Internal Komisi Yudisial Republik

Indonesia (BIPI-KYRI), menjelaskan tujuan pelatihan sebagai fasilitator peneri-ma pengaduan masyarakat (Public Complaint) terkait penyelewengan wewenang hakim dalam menangani suatu perkara yang merugikan masyarakat. “Kita berharap para kader posko pemantau peradilan yang ada di wilayah hukum masing-masing, bisa mendampingi masyarakat dalam mengawasi prilaku oknum aparat keamanan yang melakukan tindakan penyelewengan masalah hukum yang merugikan masyarakat sehingga informasi penyelewengan yang dilakukan oleh para mafia peradilan di daerah-daerah bisa sampai ke meja KY RI,” kata

Abdul. Ia menambahkan, maraknya praktek mafia hukum rentan dilakukan oleh para oknum aparat keamanan, “Praktek mafia peradilan masih sangat marak dilakukan oleh oknum-oknum aparat keamanan, Hakim , Jaksa. ada banyak hakim dan jaksa yang tidak konsisten, tidak pro kepada masyarakat sehingga keadilan itu tidak dirasakan oleh masyarakat,” katanya lagi. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan adanya prilaku praktek mafia hukum yang dilakukan oleh para penegak keadilan di Indonesia. “Jangan takut ketika mengadukan adanya tindakan penyelewengan oleh oknum penegak keadilan, kalau ada praktek

yang menyelewengan segera mungkin untuk melakukan ke posko pemantau yang telah kita bentuk,” katanya. Saat ini Komisi Yudisial sudah memiliki 18 posko pemantau peradilan di seluruh Indonesia, satu di antaranya di Kota Padang. Berdasarkan data statistik Komisi Yudisial, hingga Juni 2012 sebanyak 141 laporan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan klarifikasi dari 307 laporan yang sudah diregister. Sementara 11 hakim telah dijatuhi rekomendasi sanksi, 8 sanksi ringan, 1 sanksi sedang, dan 4 hakim diberi sanksi berat melalui MKH ,2 hakim diberhentikan dan 2 hakim non palu. (trs)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Dua Tahun TL Dikmas Siberut Selatan Tak Digaji PADANG - Sejak 2011, honor Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TL Dikmas) di Kecamatan Siberut Selatan tidak dibayar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Hampir 2 tahun, SK dan honor mereka tidak dikeluarkan Dinas Pendidikan Mentawai,” kata Penilik Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Manuel Samalinggai, Selasa 31 Juli. TL Dikmas di Siberut Selatan sebanyak empat orang yakni Lusia Anpitaria, Yasaro Ziliwu, Dame Sababalat dan Yuliana Sakeletuk. “Meski tak dibayar selama ini, mereka tetap bekerja sebagaimana biasanya,” ujarnya. Manuel mengaku, pihaknya sudah mempertanyakan hal ini ke dinas namun hingga Juli tahun ini belum ada respon. “Kasihan mereka, dinas belum kasih kepastian sampai hari ini,” katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mentawai Besli dalam pesan singkatnya menjawab, seharusnya TL Dikmas diberi honor yang disesuaikan dengan laporan rutin pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada bidang Pendidikan Nonformal Intensif (PNFI), dengan dasar itu kepala bidang mengajukan proposalnya. TL Dikmas dan FDI (Fasililitator Desa Intensif ) merupakan tenaga kontrak tahunan yang tugasnya membantu petugas Dikmas (Penilik) di lapangan diantaranya pendataan sasaran, konsolidasi program, penyusunan program belajar, administrasi pelaksanaan program, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pencatatan kemajuan hasil pembelajaran. Pada 2009, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal (PTK- PNF) dan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) memberikan dana pembantuan kepada PTK-PNF berdedikasi. Jumlah penerima bantuan itu sebanyak 10.924 orang yakni penilik sebanyak 6.955 orang, TLD sebanyak 3.061 dan FDI sebanyak 908 orang yang tersebar di 33 Provinsi. Dana pembantuan penilik sebesar Rp100 ribu, TLD dan FDI masing-masing sebesar Rp850 ribu per orang perbulan selama 12 bulan. TLD dan FDI bertugas melakukan pendataan data dasar sasaran program pendidikan nonformal, sebagai komunikator dan mediator antara masyarakat dengan dinas pendidikan kabupaten dalam hal penentuan jenis dan bentuk program serta usulan prioritas. TLD mengkoordinir pendidikan nonformal di wilayah kerjanya, membantu dinas pendidikan dalam melaksanakan supervisi, monitoring, dan pembinaan. (gsn)

Menunggu Bosda Mentawai Cair Sekolah di Mentawai mendapat dua dana BOS, yang bersumber dari APBN dan APBD Mentawai.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

antuan Operasional Sekolah (BOS) regular triwulan III sudah dicairkan pertengahan Juli ini termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyaluran dana BOS ini bertujuan menekan angka putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Syaiful Jannah, mengatakan sekolah tingkat SD dan SLTP di Mentawai mendapat dua macam dana BOS yakni dana yang berasal dari APBN atau lazim disebut BOS regular dan BOS daerah yang bersumber dari APBD Mentawai. Untuk BOS regular, tiap-tingkat SD dialokasikan Rp580.000 per siswa per tahun dan tingkat SLTP Rp710.000 per siswa per tahun. Sementara dari BOS daerah, jumlahnya tergantung jumlah siswa tiap sekolah, biasanya berkisar Rp30.000 per siswa per bulan. “Saya tidak ingat berapa jumlah BOS regular dan BOS daerah, tapi penggunaannya berbeda item,” kata Syaiful tanpa merinci item tersebut, kepada Puailiggoubat melalui telepon, 28 Juli lalu.

BERMAIN - Siswa SDN 04 Sikabaluan sedang bermain di halaman sekolah Dibanding dana BOS regular dari pusat, pencairan BOS daerah terbilang lambat, karena Juli ini baru pencarian dana triwulan pertama, sedangkan BOS regular sudah triwulan ke-3 dan dananya sudah masuk rekening sekolah awal Juli lalu. Syaiful mengatakan itu sudah mekanisme di kabupaten. Plt Kepala SMPN I Siberut Selatan, Muhammad Iksan yang dihubungi Puailiggoubat, Jumat 27 Juli, menyebutkan dana BOS daerah untuk sekolahnya belum diterima karena pihaknya belum menjemput ke kabupaten. “Kami belum sempat jemput ke kantor dinas di Tuapeijat,”

katanya. Ia menyebutkan, BOS daerah yang tengah diurus baru memasuki triwulan I, pengurusan harus melalui rekomendasi Dinas Pendidikan Mentawai. “Tapi dana itu tak diberikan langsung ke siswa namun untuk biaya operasional sekolah yang terdiri 12 item yang telah ditentukan pemerintah,” ujarnya. Penggunaan BOS daerah, kata Iksan, untuk menutupi biaya yang belum mampu terbayar dengan BOS reguler. Penggunaan BOS daerah diantaranya pembelian buku pelajaran, ujian sekolah dan peningkatan kapasitas guru.

Selain BOS dan BOS daerah, sekolah ini juga mendapat beasiswa khusus siswa miskin yang diberi langsung sejumlah Rp550 Ribu per siswa dalam satu tahun. Kepala SMPN 2 Siberut Selatan, Saparman Sabolak menyebutkan, BOS daerah untuk sekolahnya baru tahap pengurusan rekomendasi pencairan dana triwulan I di Kantor Dinas Pendidikan Mentawai di Tuapeijat. “Untuk tahun ini, sekolah mendapat BOS daerah Rp8,8 Juta,” katanya. Sedangkan dana BOS regular triwulan III, telah cair berjumlah Rp17,9 Juta, tiap siswa mendapat Rp710 Ribu untuk setahun. (o)

Kekerasan di Sekolah Harus Dihilangkan PADANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar kekerasan yang kini banyak terjadi di sekolah terutama saat penerimaan siswa baru dihilangkan. “Pengenalan lingkungan sekolah yang disebut MOS hendaknya benar-benar untuk mengenalkan lingkungan sekolah yang kondusif kepada siswa baru,” kata Yudhoyono usai memimpin Sidang Kabinet Terbatas bidang Pendidikan, 31 Juli, seperti dikutip dari website Kemdiknas.go.id. Menurut Yudhoyono, kekerasan itu tidak dibenarkan apalagi dalam dunia pendidikan. Itu bukan hanya menyimpang dari sisi kemanusian, kekerasan terbukti merugikan banyak pihak. Kekerasan yang

kerap terjadi pada masa orientasi siswa (MOS) oleh senior sekolah yang bersangkutan harus menjadi perhatian guru, kepala sekolah, dan jajaran pendidikan. Presiden mengajak kalangan pendidikan seperti guru, orangtua, dan pihak sekolah untuk menghilangkan pola atau tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan. Pengawasan, sambungnya, harus lebih dikedepankan agar siswa bisa berkonsentrasi belajar tanpa rasa takut atas kekerasan oleh senior kepada adik kelas. Ia mencontohkan kasus kekerasan pernah terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau lembaga pendidikan akademi militer, yang kini direformasi.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MOS - Siswa SMPN 1 Siberut Selatan yang berangkat MOS

PENDIDIKAN UBH Terima 6.800 Mahasiswa Baru PADANG - Universitas Bung Hatta (UBH) mengumumkan hasil Ujian Masuk Bersama Mandiri (UMBM) yang diadakan Universitas Andalas (Unand) dan diikuti empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Barat yakni Universitas Bung Hatta (UBH), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Institut Teknologi Padang (ITP), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Andalas. Selain itu, UBH juga mengumumkan hasil kerjasama dengan kelas Mandiri Universitas Negeri Padang. Kedua hasil ujian bersama itu antara Unand dan UNP dengan UBH dapat dilihat melalui website UBH. “UMBM yang digelar Unand dengan PTS-PTS mitra merupakan pertama kalinya dilakukan di Sumatera Barat bahkan mungkin saja untuk pertama kalinya di Indonesia,” ujar Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taifur, Selasa, 24 Juli lalu. Sementara itu rektor UNP Yanuar Kiram mengatakan, UMBM yang dige-lar PTN dan PTS secara bersamaan itu merupakan salah satu cara meringankan beban masyarakat. “Biasanya calon mahasiswa akan mengikuti tes masuk beberapa kali di beberapa perguruan tinggi yang berbeda, namun sekarang cukup dengan satu kali tes, bisa memilih PTN dan PTS,” ujarnya. Rektor UBH Hafrijal Syandri menyebutkan, pihak UBH mengikuti hasil seleksi yang ketat berdasarkan hasil tes Mandiri PTN, karena menurutnya standar yang ditetapkan UBH juga mengacu pada PTN. “Hal itu kita terapkan karena sebenarnya antara PTN dan PTS tidak ada perbedaan, yang penting saat ini adalah telah terakreditasinya sebuah program studi”, ujarnya Hafrijal. Untuk jalur UMBM itu menerima mahasiswa baru 8.000 orang dan dibagi perguruan tinggi negeri dan swasta. Untuk Unand jalur UMBM ini menerima 2.000 mahasiswa baru, sementara di UBH menerima 3.800 orang. “Untuk bergabung dengan UMBM ini haruslah perguruan tinggi swasta dan prodinya yang sama serta sudah terakreditasi B dengan Universitas Andalas, misalnya di Prodi Ekonomi Unand terakreditasi B dan itu harus terakreditasi nilai yang sama bagi perguruan tinggi swasta,” ungkap Humas UBH Indrawadi. Sedangkan jalur Kelas Mandiri UNP, Universitas Bung Hatta menerima 3.000 orang. “Memang jumlah yang diterima 6.800, kapasitas kampus baru 4.100 orang, sengaja jumlah yang diterima besar karena menurut pengalaman ada sekitar 20 persen yang tidak akan mendaftar,” ujarnya. Biaya pendaftaran ulang berkisar dari Rp4.1 juta sampai dengan Rp4,5 juta tergantung dari program studi yang dipilih. Menurutnya lagi, biaya tersebut sudah termasuk uang kuliah semester I, uang pembangunan tahap I, uang perpustakaan, uang senat, asuransi kesehatan, uang pengenalan program studi dan program pendidikan, buku pedoman, jaket almamater, buku pedoman dan simpanan koperasi dan biaya pembuatan KTM, ICT.(rus)

Puailiggoubat

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

MULOK BUMEN

Dari Uma Hingga Punen FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Pelajaran ini diharapkan bisa memberi pengetahuan tentang budaya Mentawai kepada siswa sekolah dasar.

Patrisius Sanene’

ahun ajaran ini, siswa SD di Pulau Siberut akan belajar asal-usul Uma (rumah tradisional Mentawai), upacara adat, kesenian tradisional dan cerita rakyat. Budaya asli Mentawai itu akan dipelajari dalam mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai. Silabus pelajaran budaya Mentawai ini disusun bersama-sama 38 guru dari 44 SD di Siberut dalam semiloka Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai di Aula Paroki Muara Siberut 10-12 Juli 2012. Semiloka yang difasilitasi Yayasan Citra Mandiri Mentawai ini menghadirkan narasumber dari staf pengajar Universitas Negeri Padang Drs. Efrizal, M.Pd, yang memaparkan materi nilai-nilai pendidikan karakter, model pengembangan Mulok, kajian Kurikulum, pengembangan RPP, dan Sistem Pendidikan Nasional dan Media Pembelajaran. Narasumber lain, Rifai Lubis, Divisi Advokasi dan Hukum YCMM memaparkan Kajian Hukum Muatan Lokal dan empat fasilitator dari pascasarjana UNP. Koordinator Divisi Pendidikan dan Budaya YCMM, Tarida Hernawati, mengatakan kegiatan terfokus pada penyusunan silabus, dan Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan kurikulum KTSP dengan hasil yang dicapai. Selain itu, menurut Tarida, semiloka juga menghasilkan draft kuriku-

DISKUSI - Diskusi kelompok semiloka lum mata pelajaran muatan lokal Budaya Mentawai tingkat Sekolah Dasar (SD) kelas IV – VI yang berbasis KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran) tingkat Sekolah Dasar (SD) kelas IV – VI tahun ajaran 2012/2013. Selanjutnya, akan ada kesepakatan pelaksanaan pengajaran muatan lokal Budaya Mentawai secara resmi di seluruh Sekolah Dasar (SD) di Pulau Siberut, tahun ajaran 2012/ 2013 melalui surat edaran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, ke seluruh Sekolah Dasar (SD) di Pulau Siberut. Setelah itu, kesepakatan rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengajaran muatan lokal Budaya Mentawai di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan dan Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, dibawah koordinasi Kepala Cabang, kemudian Dinas Pendidikan Siberut Selatan dan Kepala Cabang

Dinas Pendidikan Siberut Utara, dengan melibatkan YCMM dan PASIH sebagai mitra pelaksana. Menurut Tarida, rumusan silabus dari hasil semiloka yakni standar kompetensi pembelajaran dalam silabus yang dirumuskan yakni, pada kelas IV semester I mengenalkan keadaaan geografis penduduk, kebudayaan, dan agama/kepercayaan masyarakat Mentawai sedangkan pada semester II mengenal pengetahuan lokal masyarakat Mentawai. Kemudian Standar kompetensi pembelajaran pada kelas V semester I adalah mengenal alat-alat tradisional yang digunakan pada waktu punen, rumah tangga, transportasi dan komunikasi, selanjutnya mengetahui alat-alat, fungsi dan makna kesenian tradisional Mentawai. Untuk semester II mengetahui alatalat, fungsi dan makna kesenian tradisional Mentawai selain itu mengetahui jenis-jenis, fungsi dan makna upacara tradisional Mentawai Sementara Standar kompetensi

pembelajaran pada kelas VI semester I yakni mengetahui Uma sebagai kesatuan dalam system kekerabatan di Mentawai, sedangkan untuk semes-ter II Mengetahui jenis, fungsi dan makna dari cerita rakyat mentawai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Lucianus Salelei memberikan semangat kepada guruguru yang hadir pada acara penutupan untuk tetap semangat dalam menerapkan Mulok Bumen tersebut. “ Saya mengerti kondisi kesiapan para guru-guru untuk penerapan awal Mulok ini, meskipun belum begitu sempurna maka dengan kita terus mencoba akan mencapai hasil yang lebih baik,” katanya kepada guru-guru. Perjalanan panjang memperjuangkan kurikulum muatan lokal budaya Mentawai digagas sejak awal maret 2004 hingga akhirnya pada pertengahan 2012 dapat diterapkan di cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara dan Selatan ke 44 Sekolah Dasar (SD) atas inisiatif Kepala Dinas dan dukungan LSM. (o)

Kolaborasi Musik Mentawai dan Minangkabau PADANG - Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Mentawai, beberapa kegiatan dalam acara HUT RI ke-67 tahun ini di Kecamatan Siberut Utara bernuansa budaya Mentawai. Salim Tasirilotik, salah seorang penggagas kegiatan ini mengatakan, kegiatan yang bernuansa Mentawai mendapat dukungan dari pihak panitia HUT RI serta camat Siberut Utara. “Kita merasa bangga juga ketika ibu camat menyambut baik

rencana kita ini, selama ini tidak ada yang mencoba memulai saja,” kata Salim, Kamis, 19 Juli lalu. Dijelaskan Salim, kegiatan bernuansa Mentawai ini diposisikan dalam acara pembukaan penyambutan HUT RI dan acara inti resepsi. “Dalam acara pembukaan, kita akan kolaborasikan musik Minang Sumatera Barat dengan musik Mentawai,” katanya. Turuk laggai tak ketinggalan

dalam ajang acara puncak, kata Salim. Peser-tanya dari Pelajar SD, SMP dan SMA serta ibu PKK. Acara serta latihan mulai dilaksanakan sejak setiap malam di gedung serba guna Sikabaluan. Dalam latihan tersebut didampingi dari kecamatan, desa, guru dan relawan yg cinta terhadap budaya Mentawai. “Kita juga coba merancang panggung acara yang bernuansa Uma Mentawai, sehingga memberikan kesan apa yang ditampil-

kan di panggung itu seakan dilaksanakan di Uma,” jelas Salim. Ridawati, Sekretaris Desa Sikabaluan yang ikut membantu dalam persiapan acara tersebut mengatakan, kegiatan ini juga ikut ditampilkan dalam acara jambore PKK tingkat kabupaten Mentawai tahun 2013 dimana tuan rumah menjadi pelaksana dipercayakan di Kecamatan Siberut Utara. “Kegiatan ini juga melibatkan ibu-ibu PKK dalam rangka persiapan jambore,” katanya. (bs)

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Reni: Tak Ada Jaminan UKG Tingkatkan Kompetensi Guru JAKARTA - Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan, uji kompetensi guru (UKG) hendaknya dilaksanakan bersamaan dengan uji sertifikasi guru karena ada keterkaitan satu sama lain. Reni Marlinawati dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Minggu, terkait penyelenggaraan UKG yang berlangsung Senin, 30 Juli 2012. Menurut dia cara membedakan antara guru yang telah mengajar selama 30 tahun tapi hanya tamat SMP dengan guru yang mengajar 3 tahun yang lulus S1. Ia menyatakan tidak setuju dengan kebijakan UKG tersebut.Penerapan UKG ini pada akhirnya akan ditetapkan standar minimal dan maksimal. Ia mempertanyakan bagaimana dengan guru yang memperoleh nilai minimal, tindakan yang dilakukan pemerintah. Aspirasi yang muncul dari guru-guru di daerah menyatakan keberatan dengan penyelenggaraan UKG. Menurut dia, UKG hanya untuk realisasi proyek pemerintah daripada sasaran strategis untuk peningkatan guru. (republika)

Mendikbud Akui Kelemahan Penyaluran Tunjangan Guru JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengakui ada kelemahan dalam penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) kepada para guru tersertifikasi. Hal itu diungkapkannya di hadapan beberapa guru peserta uji kompetensi guru, saat melakukan sidak pelaksanaan UKG di SMPN 19, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli lalu. “Terus terang itu (penyaluran TPG) merupakan bagian yang harus terus kita tata,” kata Nuh. Tahun 2011, menurut Nuh, pihaknya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak karena penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telat sampai ke sekolah. Alhasil, banyak sekolah yang meminta bantuan kepada pihak ketiga (pinjaman) untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Ia berharap, hal serupa tak terjadi pada penyaluran tunjangan profesionalitas guru. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru bersertifikat yang belum menerima TPG secara penuh. “Tahun kemarin kita disorot karena penyaluran BOS. Sekarang saya tidak puas dengan penyaluran TPG,” ujarnya. Sebelumnya, dua orang guru SMP yang mengikuti UKG di SMPN 19 Jakarta Selatan, Agus Diantoro dan Netty Herawati mengungkapkan kegelisahannya karena belum menerima TPG sejak bulan Januari 2012. Padahal, dalam aturannya, TPG disalurkan dalam kurun tiga atau enam bulan sekali disesuaikan dengan kondisi di lokasi guru itu mengabdi. Menanggapi keluhan kedua guru tersebut, Mendikbud menyatakan, kekurangan itu sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. “Akan saya review PR itu dan digenjot agar dapat diterima sebelum 17 Agustus 2012. Tenang saja, dan anggap itu tabungan,” kata Nuh. (kompas)

KOMPETENSI GURU

Baru 186 Orang yang Disertifikasi Kuota sertifikasi guru untuk Mentawai hanya sedikit.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

ingga April 2012, baru 186 guru di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lulus sertifikasi, mulai dari guru SD, SMP dan SMA. Padahal total jumlah guru di daerah kepulauan ini 1.080 orang. Sedikitnya guru yang memiliki kompetensi di Mentawai, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli, karena kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk guru-guru Mentawai ikut ujian kompetensi sedikit. “Kadang 20 orang, kadang 30 orang, paling banyak 60 orang,” katanya melalui pesan singkat telepon, kepada Puailiggoubat, 30 Juli 2012. Saat ini, lanjut Besli, jumlah guru SD yang sudah disertifikasi sebanyak 80 orang, guru SMP dan SMA masing-masing sebanyak 53 orang. Hingga April tahun ini, guru SD yang disertifikasi bertambah 78 orang lagi. Besli mengatakan, syarat seorang guru diikutkan ujian sertifikasi yakni sudah mengabdi minimal 5 tahun di Mentawai. “Ia berharap tahun depan, kuota ditambah agar jumlah guru yang bisa disertifikasi lebih banyak,” ujarnya.

ASYIK - Sejumlah siswa sedang asyik bermain di depan SDN 04 Sikabaluan Selama ini, kata Besli, pelaksanaan ujian sertifikasi guru tidak mengalami kendala, “semua berjalan lancar,” katanya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan Lucianus Saleilei menyebutkan, guru SD yang disertifikasi hingga April tahun ini sebanyak 23 orang dari 156 guru yang ada. Juli ini ujian sertifikasi diselenggarakan lagi, guru SD yang ikut hanya 7 orang. Ia mengatakan, sertifikasi guru merupakan cara mengetahui kualitas guru selama mengajar. Kualitas yang

dimaksud, Lucianus berupa kemampuan menyusun kurikulum di sekolah. “Selain itu, kalau sudah lulus sertifikasi, gaji yang bersangkutan juga bertambah,” katanya. Sertifikasi guru sendiri bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan profesionalitas guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan meningkatkan martabat guru. Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sementara lembaga yang dapat menyelenggarakan sertifikasi itu berdasar peraturan Mendiknas perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. (o) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Siberut Selatan Kekurangan 50 Guru SD PADANG - Kecamatan Siberut Selatan masih kekurangan tenaga guru PNS tingkat SD sebanyak 50 orang. Demikian disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Lucianus Saleleilei yang dihubungi Puailiggoubat via telepon, Senin 30 Juli 2012. Ia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, pihaknya memakai jasa tenaga honor. Untuk saat ini guru PNS yang ada 156 orang, tersebar di 20 SD. “Dari segi jumlah kita memang masih kurang, untung ada guru bantu atau honor, yang sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar,” katanya. Dari 156 guru itu, baru 23 orang yang sudah lulus sertifikasi tahun lalu, sedang tahun ini hanya 7 orang guru yang memenuhi syarat ikut ujian sertifikasi Ia mengatakan, sertifikasi guru merupakan cara mengukur dan mengetahui peningkatan kualitas guru. Kualitas yang dimaksud, Lucianus berupa kemampuan menyusun kurikulum di sekolah. “Selain itu, kalau sudah lulus sertifikasi, gaji yang bersangkutan juga bertambah,” ujarnya. (gsn)

SIMULASI - Pelatihan simulasi gempa bagi pelajar di SDN 03 Sotboyak-

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Sewa Kamar Kapal Nade Harus Turun SIKABALUAN - Dinas Perhubungan Mentawai mengimbau ABK Kapal Nade menjual tiket kamar dengan harga wajar kepada penumpang. Sewa kamar yang dulu biasanya Rp100 Ribu per orang, kini dijual Rp150 Ribu per orang sejak tiket kapal digratiskan. Sekretaris Dinas Perhubungan Mentawai, Sermon Sakerebau, mengatakan tidak bisa mengintervensi penjualan tiket kamar Kapal Nade yang melalui rute antar pulau di Mentawai. “Karena kapal tersebut sebenarnya tidak memiliki kamar, yang disewakan itu sebenarnya kamar milik ABK kapal, jadi mereka bisa saja memungut biaya,” kata Sermon saat memfasilitasi pertemuan antara warga Sikabaluan dengan ABK Kapal Nade di Sikabaluan, 12 Juli lalu. Sermon meminta ABK kapal menarik sewa kamar kembali ke harga semula yakni Rp100 Ribu per orang. Kapal Nade sendiri memiliki enam kamar, masingmasing memiliki empat ranjang. Selain itu Sermon meminta para calo berhenti menjual tiket kapal milik Pemkab Mentawai dengan harga tinggi karena kapal pemda sudah digratiskan. (bs)

Retribusi Wisata Terganjal UU Pajak dan Retribusi Daerah TUAPEIJAT - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mentawai tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata karena terganjal Undang-Undang nomor 28 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mentawai Desti Seminora kepada Puailiggoubat, Selasa, 31 Juli 2012. Sedang peraturan daerah tentang sumbangan pihak ketiga yang ditetapkan DPRD beberapa tahun lalu, kata Desti, tidak lagi sesuai dan perlu direvisi. “Pemda dibenarkan memungut sumbangan pihak ketiga akan tetapi tidak boleh sebut angka di dalam perda seperti pada perda yang ada” katanya. Dikatakannya, selama ini perda menyebutkan bahwa sumbangan pihak ketiga dari pemanfaatan selancar sebesar Rp 30 ribu per hari orang dan sumbangan pihak ketiga dari kapal sebesar Rp 20 Juta per tahun per kapal. Untuk itu Dinas pariwisata telah mengusulkan perda ke DPRD untuk dibahas dan disetujui sebagai peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi untuk menghasilkan PAD. Desti mengatakan akan ada Rp 7 Miliar PAD yang didapat dari pemanfaatan selancar saja, belum termasuk snorkling, diving serta lainnya. Selain Perda retribusi, menurut Desti, perda tentang Kepariwisataan juga telah diajukan revisinya ke DPRD. Tinggal menunggu pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Mentawai. (rpt)

WISATA BAHARI

Zonasi untuk Turis Kawasan wisata bahari akan dibagi antara kawasan ekslusif, biasa dan pemanfaatan umum.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

inas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mentawai berencana mem-

buat zona wisata bahari di daerah kepulauan itu. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Mentawai Desti Seminora mengatakan, rencana zona wisata bahari akan dibagi tiga yakni wisata eksklusif, biasa dan pemanfaatan umum. Zona wisata eksklusif, kata Desti, dikhususkan untuk kunjungan turis yang membayar tarif tinggi, sedangkan zona wisata biasa untuk turis yang tarif lebih murah dan terakhir buat zona wisata untuk pemanfaatan umum itu diperuntukkan untuk masal. Penentuan zona tersebut salah satunya ditentukan dengan tinggi ombaknya, “Kami akan membagi jenis ombak dalam bentuk diamond, gold dan silver,” kata Desti kepada Puailiggoubat melalui telepon, 30 Juli lalu. Penentuan zonasi, jelas Desti, bertujuan menjaga kelestarian lingkungan wisata yang ada di Mentawai. Menurutnya kalau zona wisata dibuat

WISATAWAN ASING - Dua wisatawan asing hendak menuju Mentawai dari pelabuhan Muaro Padang masal dengan kondisi Kepulauan Mentawai yang kecil, bisa merusak tempat wisata. Untuk menyaring kunjungan turis menurut zonasi, dimulai dari Padang melalui pusat informasi (Tourist information centre) yang akan dibuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Desti mengatakan, pusat informasi itu akan menjadi tempat melayani, memberi informasi sekaligus pembayaran retribusi wisata. “Dari pusat informasi itu, wisatawan diberi kebebasan memilih tempat apa yang ingin ia tuju lengkap dengan pilihan tarifnya,” katanya. Untuk saat ini, pihaknya tengah

melakukan survei titik pembagian zonasi wisata yang nanti akan dimasukkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Mentawai yang direncanakan rampung tahun ini. “Selain tata ruang, perda wisata dan retribusinya akan dibahas,” ujarnya. Namun Desti belum menentukan kapan hal itu diberlakukan di Mentawai, “Semuanya dalam tahap proses pembahasan,” ujarnya. Setelah zona wisata bahari diberlakukan, pihaknya akan memusatkan perhatiannya menata potensi wisata budaya yang di Mentawai. Menurutnya wisata budaya tak boleh dieksploitasi masal tanpa memberi manfa-

at kepada masyarakat. “Wisata budaya nanti akan dibahas juga, tapi untuk saat ini kita fokus ke bahari dulu,” katanya. Untuk saat ini, di Mentawai terdapat 18 resor yang mengelola wisata bahari, diantaranya Macaroni di Tanjung Sinai Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kandui dan Siloinak di Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Aloita dan Togat Nusa Retreat Mentawai Island di Tuapeijat. Ronna, staf Desti melalui pesan singkat ke Puailiggoubat menyebutkan, tiap tahun kunjungan turis ke Mentawai mencapai 4.000, 80 persen turis tersebut bermain surfing di pulau yang dikelola resor-resor itu. (o) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Harga Sembako Mulai Naik PADANG - Akibat rusaknya KM Simasin, harga kebutuhan pokok di Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai, naik kisaran Rp500 sampai Rp2000 KM Simasin merupakan satu-satunya kapal yang melayani rute Padang-Sikabaluan selama ini. Namun sejak 17 Juli, kapal milik Pemkab Mentawai ini rusak. Sementara, masyarakat dan pedagang terpaksa memutar melalui Siberut jika hendak ke Padang. Kondisi ini membuat biaya yang dikeluarkan warga bertambah termasuk warga yang membawa barang dagangan dari Padang ke Sikaluan. Hal itu membuat harga sejumlah kebutuhan pokok mulai naik. Beberapa kebutuhan pokok yang naik diantaranya cabe merah dari harga Rp30 Ribu naik menjadi

Rp40 Ribu per kilogram. Bawang merah dari Rp20 Ribu per kilo naik menjadi Rp30 Ribu. Sedangkan telur dari Rp1.000 per butir naik menjadi Rp1500 per butir. Sementara beras masih tetap Rp8 Ribu per kilo, gula Rp12 Ribu per kilo. Selain barang itu dibawa dengan kapal dagang, para pedagang juga terpaksa transit ke Siberut, untuk ke Sikabaluan mencarter boat Rp1,5 Juta hingga Rp2 Juta per trip. Kenaikan harga tersebut membuat ibu-ibu di Sikabaluan mengeluh, namun karena kebutuhan itu pokok terpaksa dibeli. “Bagaimana lagi, karena kebutuhan ya terpaksa kita beli,” kata Olean, 40 tahun, ibu rumah tangga. Hal senada dikatakan Rina, 25 tahun, sembako rata-rata didatang-

BELI IKAN - Warga membeli ikan dari nelayan di Muara Sikabaluan kan dari Padang makanya kalau kapal tidak lancar maka harga akan naik. “Bagaimanapun kita tetap beli,” katanya. Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia mengakui tidak lancarnya kapal akan berdampak pada kenaikan harga sembako. “Kita sudah

rapatkan dengan Muspika, solusinya saat ini meminta kepada pemerintah kabupaten untuk mendatangkan kapal dari Padang-Sikabaluan, kita juga meminta kapal milik ASDP KMP Ambu Ambu mela-yani rute pelayaran Padang-Sikabaluan,” katanya. (bs)

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012

Permusuhan Bulan dan Matahari

ada zaman dahulu Matahari itu besar dan cahayanya sangat panas. Di masa itu matahari juga tidak sendiri, dia ditemani anak-anaknya yang juga ikut bersinar. Oleh sebab itu sinarnya terasa sangat panas. Semua orang tidak bisa keluar dari rumah untuk mencari penghidupan siang hari. Pada malam harilah, ketika matahari tidak ada lagi, barulah orang-orang bisa bekerja. Begitu juga binatang-binatang peliharaan mereka, hanya bisa keluar pada malam hari. Karena manusia hanya melakukan kegiatan pada malam hari, manusia menjadi akrab dengan bulan. Setiap hari mereka hanya bertemu bulan dan anak-anaknya, yaitu bintang-bintang yang selalu mengikuti bulan. Ketika sang bulan melihat manusia yang sangat begitu bersusah payah mencari nafkah kehidupannya, maka timbullah rasa belas kasihan di hatinya. Ia berjanji akan membantu manusia agar lepas dari cengkraman matahari. Pada suatu hari Bulan memulai rencananya untuk membantu manusia. Dia menyembunyikan anakanaknya. Setelah bintang-bintang disembunyikan dia pergi mencari buah kelapa yang muda. Ketika kelapa yang dicari sudah dapat, sang bulan memakan ngangairat (tempurung kelapa yang masih muda dan bisa di makan), sehingga semua gigi dan mulutnya menjadi merah seperti darah. Setelah itu dia menemui Matahari. “Sahabatku, lihatlah semua gigi dan mulutku yang penuh dengan berlumuran darah”, kata Bulan. Matahari yang melihat semua itu menjadi sedih lalu ia bertanya “apakah yang terjadi sobat? Dan siapa yang melakukannya?” “Tidak ada yang melakukannya, tetapi aku telah memakan semua anakanakku”, jawab sang rembulan Dengan nada tak percaya mata hari bertanya lagi kepada bulan katanya “Mengapa engkau melaku-

sekadar becanda

da 4 orang mahasiswa yang kebetulan telat ikut ujian semester karena bangun kesiangan. Mereka lantas menyusun strategi untuk kompak kasih alasan yang sama agar dosen mereka berbaik hati memberi ujian susulan. Mahasiswa A: pak, maaf kami telat ikut ujian semester mahasiswa B: iya pak.

kan semua itu, bukankah mereka itu anak-anakmu?”. “Aku tahu mereka itu anakanakku, tapi karena mereka tidak mau menuruti segala perintahku, sehingga aku memakan mereka”, jawab sang rembulan. Setelah sang bulan memberitahukan kejadian itu kepada matahari kemudian ia pergi meninggalkan mata hari. Matahari belum sepenuhnya percaya atas segala perkataan bulan tersebut sebelum ia membuktikannya sendiri. Saat malam, matahari melihat Bulan hanya muncul sendirian tanpa bintang-bintang. Beberapa malam dia memperhatikan, tetap saja tidak ada satu pun bintang yang tampak. Matahari tidak tahu bahwa Bulan sudah menyembunyikan bintang-

bintang di suatu tempat yang tidak diketahuinya. Setelah mata hari membuktikannya sendiri bahwa, bulan sungguhsungguh telah memakan semua anakanaknya, ia menjadi percaya. Matahari pun memakan anak-anaknya sehingga tidak ada yang tersisa. Sesudah ia melakukan semua itu, matahari pergi kepada sahabatnya, yaitu bulan. “Sahabatku bulan, aku juga telah memakan semua anak-anakku”. Bulan yang mendengar pengakuan sahabatnya itu, dengan mimik yang di buat-buat, ia menjadi sedih, padahal dalam hatinya ia sangat senang. Karena telah berhasil mengelabui sahabatnya itu. Sesudah matahari mengatakan semua itu kepada sahabatbya, lalu ia pergi meninggalkannya.

malamnya bulan mengeluarkan kembali bintang-bintang dari tempat persembunyiannya. Langit pada malam hari kembali penuh dengan bintang. Pada suatu malam, matahari melihat melihat semua itu. Sungguh geram hatinya, karena ia telah di bohongi sahabatnya. Dengan hati yang geram matahari mengambil semua persenjataannya, kemudian ia pergi menghadang sang bulan. Setelah sampai, tanpa basa basi mata hari langsung memotong tubuh bulan sehingga tinggal sebelah. Sejak saat itulah terjadinya bulan setengah. Begitu juga dengan bulan tidak mau kalah, lalu ia mengambil persenjataannya kemudian ia memotong semua permukaan tubuh matahari, dan sejak saat itulah sinar mata hari menjadi berpencar-pencar. Sejak sat itulah mata hari tidak begitu terasa panas, tetapi orangorang belum bisa keluar pada siang hari. Melihat panas disiang hari sudah mulai berkurang, orang-orang mencari tahu penyebabnya. Pada malam hari ketika bertemu Bulan, mereka bertanya pada bulan. Bulan menceritakan semua, sehingga saat ini panas matahari agak berkurang. Mendapat penjelasan seperti itu, orang-orang mengadakan parurukat (pertemuan). Semua yang hadir sepakat membantu bulan untuk lebih mengurangi panasnya matahari. Berhari-hari mereka membuat panah yang beracun. Setelah semua selesai mereka bersama-sama memanahi matahari. Matahari kesakitan oleh panahpanah beracun itu. Orang-orang tetap memanah, sampai hampir habis anak panah mereka. Karena tidak tahan terkena panah beracun, pelan-pelan matahari menjauh dari orang-orang yang memanahnya. Menjauh dari bumi. Maka sejak saat itulah matahari sudah tidak begitu panas sampai saat ini dan manusia pun sudah dapat melakukan semua pekerjaannya di siang hari.

Ujian Susulan Empat Mahasiswa Kami berempat naik angkot yg sama dan ban angkotnya meletus. Mahasiswa C: iya kami kasihan sama supirnya. Jadinya kami bantu dia pasang ban baru. mahasiswa D: oleh karena itu kami mohon kebaikan hati bapak untuk kami mengikuti ujian susulan. Sang dosen berpikir sejenak dan akhirnya memperbolehkan

mereka ikut ujian susulan. Keesokan hari ujian susulan dilaksanakan, tapi keempat mahasiswa diminta mengerjakan ujian di 4 ruangan yg berbeda. “Ah, mungkin biar tidak menyontek,” pikir para mahasiswa. Ternyata ujiannya cuma ada 2 soal. Dengan ketentuan mereka baru diperbolehkan melihat dan mengerjakan soal kedua setelah selesai mengerjakan soal

pertama. Soal pertama sangat mudah dengan bobot nilai 10. Keempat mahasiswa mengerjakan dengan senyum senyum. Giliran membaca soal kedua dengan bobot nilai 90. Keringat dingin pun mulai bercucuran. Di soal kedua tertulis: “Kemarin, ban angkot sebelah mana yang meletus?” (int)

Suara Daun Roberta Sarogdog

Mentawai Masih Kekurangan Tenaga Medis

abupaten kepulauan Mentawai telah memasuki usia hampir 14 tahun, dan telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mentawai dan puskesmas serta puskesmas pembantu di pelosok daerah. Namun kita tahu masih sangat kekurangan tenaga medisnya, apa lagi puskesmas pembantu (Pustu) di desa-desa atau dusun-dusun di kabupaten Kepulauan Mentawai. Tidak hanya puskesmas di daerah kecamatan atau di desa dan dusun yang mengalami kekurangan tenaga medis itu, tapi sama terjadi di pusat kabupaten atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Tuapeijat, sehingga pasien selama ini sering dirujuk keluar dari Mentawai menuju RSUP M. Djamil Padang. Karena kondisi yang sering dialamidinas kesehatan, sudah beberapa kali bantuan tenaga medis dari daerah atau kabupaten lain dari Kota Padang untuk mau dan bertugas di Mentawai dan selalu bekerja sama dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan kemauan tenaga medis bertahan di Mentawai. Kita tahu Mentawai daerahnya saling berjauhan dan sulit menjangkaunya, selain itu tenaga medis ini harus lebih banyak waktunya di Mentawai karena masyarakat sangat kesulitan dan butuh tenaga medis untuk menolong dan mengobati anak yang sedang sakit, sebab selama ini sering petugas medis tidak berada di tempat tugas akhirnya si pasien meninggal dan tidak tertolong. Diperlukannya tenaga kesehatan yang mengabdi di Mentawai, sehingga RSUD tidak lagi merujuk pasiennya keluar Mentawai, jika melakukan rujukan pasien pasti akan mengeluarkan biaya yang mahal untuk sampai ke Padang. Bukan hanya biaya pengobatannya tetapi biaya makan dan biaya penginapan penunggu pasien. Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis itu, Dinas Kesehatan Mentawai terus melakukan peningkatan kapasitas tenaga medis yang sudah ada di Mentawai dengan cara memberikan kesempatan kepada pegawai negeri di bagian kesehatan untuk kuliah lagi dengan biaya dari pemerintah dan juga para pelajar Mentawai yang telah tamat di Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memberikan peluang dalam melanjutkan pendidikannya ke bagian kesehatan, terutama dengan tenaga yang masih diperlukan untuk ditugaskan di daerah Mentawai secara umum. Dengan catatan setelah tamat harus mengabdi untuk Mentawai. Tahun ini pemerintah berusaha bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk jurusan kedokteran, agar jumlah dokter meningkat dan maksimal member pelayanan. z

Puailiggoubat NO. 245, 1 - 14 Agustus 2012