248

MENTAWAI NEWS

MENGHIDUPKAN KEARIFAN LOKAL MENGHADAPI BENCANA

4

MENTAWAI NEWS

5

IZIN MENHUT KELUAR, HUNTAP SIAP DIBANGUN MENTAWAI NEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

6 15 -3 0

No .2 4 Se Tah pt un 8 em X be r

20 12

HARGA ECERAN RP 3000

REALISASI BELANJA APBD 2011 TAK CAPAI TARGET

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Uggla Senen rura ka Mentawai sarat babara eba, samba sitalu pulaggaijat. Iate lulunia siburu sikebbukat aragalai uma simabuak bule tak momoi italu pulaleman.

Kineneiget bulat amareireian aitalu pulaggaijat ka Mentawai, simuruei niek Peipei aitalu.-3

Dari Re daksi

2

September, Musim Hujan Tiba

Pembaca setia Puailiggoubat, Bulan September ini biasanya kita memasuki musim penghujan. Meskipun iklim saat ini cenderung berubah karena pemanasan global, bulan-bulan yang berada di penghujung tahun ini patut kita waspadai karena berpotensi menimbulkan banjir, cuaca buruk dan gelombang pasang tinggi. Pada edisi ini,

redaksi menyajikan laporan utama soal banjir di Mentawai, baik dari sisi penanganan maupun kejadiannya. Banjir yang selalu datang setiap tahun semoga segera bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi lebih besar ke depan. Selamat membaca.

Redaksi

Maigi bulagat maulegei ka pamarinta ta, ite lulunia ara parerek DPRD Mentawai apelek karajodda niek sautek ta ka pamarintah. - 4 Siburu teteu tak mapalik aragilak akek nia, sia siburu kek bara teteu sigegeu polak anai babara buat kaju ka leleu. Puagaijat nene’ bulat maeruk nia tegelai kineneiget bule tak mapalik tagilak akek kek amoi teteu tapoi kau lek tajagokam tubbutta. - 5 Kineneiget sikolah ka Mentawai anai ragegelai akek kipa paraboatta simaeruk kapurimainuaijatta. - 18 Bulat mulibur geti maruei, tapoi kek musikolah mauju, nene te’ sibabara ka SMAN 1 Siberut Utara, tapoi ara seleakek geti kapak tak anai si eei ka Sikabaluan. - 19 COVER DEPAN: 1 FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril WARTAWAN DAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut) Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Museumkan Isi Kapal Belanda

kami melihat isi korannya itu-itu saja sehingga beritanya tidak berbobot.

085355687805

Bupati Mentawai, mohon isi Kapal Belanda yang ditemukan di perairan Mentawai dimuseumkan di Mentawai, karena ini asset Mentawai 082172867666

Jawaban Redaksi: Terimakasih atas masukannya. Sebagai sebuah media, kami tentu terus meningkatkan kualitas berita maupun tampilan demi kepuasan pembaca kami. Menyajikan informasi faktual, pengetahuan dan memberikan kritikan yang membangun adalah tugas setiap media sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tempatkan petugas Poskedes Kadis Kesehatan Mentawai, Mohon tempatkan petugas di setiap poskesdes yang ada. Kami warga desa sangat membutuhkan tenaga medis, jangan dikumpulkan di puskesmas saja.

082172867666

Pertanyakan Tower Telko Bupati dan Ketua DPRD Mentawai, mengapa jaringan Telkom hingga sekarang belum dibangun di KM. 37 Pagai Selatan? Kalau pemerintah tidak sanggup jangan berikan harapan yang tidak pasti buat masyarakat.

085364060834 (Rinto Saogo) Kepada Redaksi Puailiggoubat.

Kami mengusulkan agar Puailiggoubat lebih bagus beritanya dari tahun-tahun sebelumnya, karena

Informasi Pengajuan KUR Kepada Bupati Mentawai Kami masyarakat Sikabaluan ingin mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat. Mohon berikan informasi atau cara memperoleh KUR. 081363826218 Bagaimana cara mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Sikabaluan?

0853744798720

Tindak Kades Nakal Kepada Bupati Mentawai Mohon ditindak kepala desa yang menggunakan bantuan desa tidak sesuai prosedur, karena saya menilai dana itu tidak jelas penggunaannya.

082389989814

Tarif Iklan Puailiggoubat

Tinjau Abrasi di Saibi Samukop Bupati Mentawai, tolong tinjau langsung abrasi pantai di desa Saibi Samukop, karena pantai dan kuburan yang ada sebagian sudah tergusur karena abrasi. Masyarakat Desa Saibi sudah mengusulkan program ini melalui Musrenbangdes, namun hingga kini belum ada realisasi dari Pemda.

Saat reses, ketua DPRD menyampaikan hanya 3 jembatan yang akan dibangun.

082169877937

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

3

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

BANJIR MENTAWAI

MASALAH TAHUNAN YANG SELALU DATANG FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

Banjir bagi sebagian besar masyarakat Mentawai hal biasa. Mereka yang umumnya hidup bermukim di pinggiran sungai ataupun pesisir pantai terbiasa menghadapi luapan sungai ataupun pasang air laut (rob).

Gerson Merari Saleleubaja

tu juga yang menyebabkan rumah tradisional Mentawai (uma) berbentuk rumah panggung dan terbuat dari kayu. Kemungkinan untuk menghindari diri dari banjir.

Namun, lima tahun belakangan, banjir semakin sering melanda Mentawai. Diantaranya yang terjadi di Peipei Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Rabu 9 September, dengan ketinggian dua meter menggenangi sekitar 30 rumah lebih. Lalu banjir rob di Muara Sikabaluan dan Muara Siberut, 9 Juni dengan genangan air setinggi lutut orang dewasa. Banjir di Sirisurak Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, 15 April 2012 serta Banjir di Monganpoula, Sotboyak dan Bojakan, 24 Februari 2010.

Banjir besar memang lebih sering terjadi di Siberut. Diantaranya Sikabaluan, Sirilanggai, Monganpoula, Bojakan, Sotboyak di Siberut Utara. Salappa,

I

BANJIR - SDK ST. Vincentius Sikakap yang terendam banjir Rob 5 juni lalu Muarasiberut, Muntei, dan Madobag di Siberut Selatan. Peipei, Makoddiai dan Bat Simaruei di Siberut Barat Daya.

Sementara di Sikakap, banjir rob sering melanda wilayah Masabuk hingga Sikakap Tengah. Banjir juga beberapa kali terjadi di Manganjo, Pagai Utara karena berada di sepanjang aliran sungai Manganjo.

Direktur Wahana Lingkungan (Wal-

hi) Sumatra Barat Khalid Saifullah mengatakan, penyebab banjir yang terjadi di Mentawai akhir-akhir ini karena berkurangnya tutupan lahan atau hutan.

Mentawai yang terdiri dari pulaupulau kecil terbentuk dari tanah aluvial dan batuan muda sehingga tidak memiliki daya serap air yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan wilayah Mentawai rawan banjir.

“Dengan banyak lahan terbuka karena deforestrasi (penebangan hutan) terutama di daerah hulu, daya serap makin berkurang sehingga air dengan intensitas besar dari hulu tumpah menjadi banjir,” katanya kepada Puailiggoubat melalui telepon, 12 September lalu.

Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, banjir

lain,” kata pedagang barang harian ini.

Selain merendam rumah warga, beberapa fasilitas umum seperti Puskemas Pembantu dan Kantor Camat Siberut Barat Daya juga ikut terendam. Ternak seperti ayam dan babi serta tanaman warga ikut hanyut terbawa arus.

Camat Siberut Barat Daya Pir Paulus Ndraha mengatakan, obatobatan yang diperlukan di puskemas semuanya rusak karena terendam air. Hari itu juga, ia langsung meminta bantuan ke kabupaten melalui radio.

Ia menambahkan, akibat banjir banyak fasilitas kantor yang rusak yang tak sempat diselamatkan.

Warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi ke rumah warga yang lebih tinggi. Penyebab banjir ditengarai sungai Bat Peipei

yang kurang bersih dan berkelok-kelok ditambah penyumbatan di muaranya.

Kepala Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops PB) Kabupaten Kepulauan Mentawai Hati Sama Hura lewat pesan pendek menjelaskan, banjir yang melanda Dusun Peipei merendam 32 rumah di antaranya rumah warga, kantor camat, mesjid dan Puskesmas.

Selain itu, jembatan untuk evakuasi di daerah itu juga rusak akibat banjir. Bantuan yang disalurkan sesaat setelah banjir berupa 19 dus mi instant, 40 dus air mineral, 20 karung beras, 50 kilogram gula, 10 kotak teh, 2 karung selimut, 7 gulung tikar dan terpal 2 karung besar. (dom/gsn)

Ketika Banjir Datang Dini Hari….

T

ak banyak warga yang menyangka hujan lebat yang terjadi Selasa 4 September akan merendam kampung dan rumahnya. Dinginnya pagi karena hujan sekitar pukul 04.00 WIB Rabu 5 September membuat sebagian besar warga di Dusun Peipei, Bat Simaruei dan Makoddiai, Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya asyik dalam tidur lelapnya.

Sebagian warga baru terjaga ketika banjir mulai merendam dipan yang menjadi tempat tidur.

“Saya tidak menduga, saya pikir atap yang bocor, ketika saya senter, baru saya menyadari seluruh lantai sudah penuh dengan air,” ujar Rober, salah seorang warga Peipei, Rabu 5 September.

Sekretaris Camat Siberut Barat Daya Amprialdi baru

menyadari rumahnya terendam banjir ketika adiknya berteriak memberitahunya. “Saya pikir dia minta air, ketika ia teriak air, rupanya seisi rumah sudah tergenang,” katanya.

Rober mengatakan, ketinggian air yang bercampur dengan lumpur mencapai 2 meter itu baru pertama kali terjadi di tempatnya.

Kedatangan banjir yang tiba-tiba membuat sebagian besar harta benda tak bisa diselamatkan.

“Laptop, printer dan sepeda motor saya habis terendam, begitu juga kayu perumahan ikut hanyut,” tuturnya.

Ojak Hamonangan, warga lain mengatakan, banjir membuat semua barang dagangannya basah, sebagian ada yang terapung sebagian lagi hanyut. “Kerugian ditaksir mencapai Rp7 juta, belum lagi barang rumah tangga yang

lebih sering terjadi di dataran rendah terutama yang berdekatan dengan aliran sungai dan pesisir pantai.

Untuk mengantisipasi banjir ke depan, pemerintah setempat kata Hendri, diminta memperbaiki saluran air atau drainase. Sementara perencanaan dari pemerintah adalah membangun saluran drainase atau pembuangan air, membuat pintu air di sungai-sungai seperti yang sudah dibangun di Sungai Bat Suddut di Muara Siberut.

“Masyarakat menganggap banjir itu biasa sehingga minim sekali usulanusulan dari masyarakat untuk mengantisipasi banjir dalam musrenbang padahal kita DPRD siap menampung aspirasi masyarakat untuk program penanggulangan banjir dan siap menganggarkan,” kata Hendri kepada Puailiggoubat melalui telepon, usai rapat penanganan banjir Peipei di Tuapeijat, 12 September lalu.

Sejauh ini, untuk mengatasi banjir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum tahun ini telah melakukan pelelangan beberapa proyek untuk membangun talud penahan abrasi pantai pada segmen A senilai Rp1.199.960.000 dan Saluran Drainase di Kawasan Muara Siberut senilai Rp2.499.890.000 di Kecamatan Siberut Selatan.

Proyek lain, peningkatan jaringan irigasi dan sistim drainase di Taikako dengan proyek senilai Rp805.990.000 Kecamatan Sikakap. Sebelumnya, pemerintah juga telah membangun saluran drainase di Muara Siberut senilai Rp1.449.500.000.

Sementara Syaiful mengatakan, mencegah banjir di Mentawai bisa dengan menjaga lingkungan. Daerah resapan air seperti rawa-rawa baik yang berada di daerah perkampungan atau yang jauh tidak boleh dirusak. Aktivitas ekonomi seperti berladang boleh dilakukan tapi mesti memperhatikan kondisi lingkungan, karena beberapa kasus banjir di Mentawai terjadi ketika hujan turun dengan intensitas tinggi bersamaan dengan laut pasang, massa air berkumpul dan tumpah menggenangi pemukiman.

Kebijakan alih fungsi lahan yang dilakukan pemerintah, lanjut Syaiful mesti memperhitungkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Bisa jadi, jika tidak segera diatasi, banjir yang dianggap biasa oleh masyarakat di masa depan bisa menjadi luar biasa dampaknya ketika hutan semakin gundul, kemampuan daya serap air tanah jauh berkurang. Banjir yang biasanya berlangsung beberapa jam, bisa terjadi berhari-hari dan tentu merugikan secara ekonomi. (o)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Mentawai yang terus meningkat dari tahun ke tahun menandakan burukunya kinerja SKPD

REALISASI BELANJA APBD 2011 MENTAWAI TAK CAPAI TARGET

Kinerja SKPD Dipertanyakan FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Yuafriza

erapan anggaran APBD Mentawai 2011 hanya 64,19 persen dari total yang direncanakan. Akibatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2011 meningkat dibanding tahun 2010.

Demikian penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mentawai 2011 yang dibacakan Bupati Yudas Sabaggalet saat sidang paripurna DPRD Mentawai, di Tuapeijat, 11 September lalu.

Dari rencana belanja Rp689.272.931.074,81, terealisasi Rp442.444.562.445, 34 atau 64,19 persen. Rendahnya realisasi belanja menyebabkan sisa anggaran Rp232.325.620.488,11.

Sementara realisasi pendapatan sebesar 96,84 persen atau Rp455.558.913.355,40 yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp37.724.585.896,40. Pendapatan tersebut diperoleh dari pajak daerah Rp

S

RAPAT - Rapat paripurna Pertanggung jawaban APBD 2011 517.764.936,40, retribusi daerah Rp2.615.253.707, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18.621.944.826 serta lain-lain PAD yang sah Rp15.969.622.427.

Sementara itu dari pendapatan transfer terealisasi Rp417.834.327.459

dengan komponen penerimaan bagi hasil pajak Rp 18.938.600.820, Dana bagi hasil sumber daya alam Rp 4.353.152.462, DAU Rp322.850.029.000, DAK Rp 35.403.800.000 serta bagi hasil provinsi Rp16.039.799.477.

Dari sisi pendapatan terlihat masih didominasi pendapatan transfer yakni

43 Pencari Suaka dari Srilanka Dipindahkan ke Pekanbaru PADANG - Sebanyak 43 warga Sri Lanka yang ditemukan terdampar di perairan Pagai Selatan akhirnya diberangkatkan ke Padang,menggunakan KMP Ambu-Ambu untuk selanjutnya dibawa ke Pekanbaru, Riau. Warga pencari suaka tersebut dibawa kapal dari Sikakap, 12 September dan sampai di pelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang pukul 06.00 WIB keesokan harinya.

Kepala Sub Bagian tata Usaha Kantor Imigrasi Wilayah Padang, Sapto Handoyo mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi imigran tersebut hingga ke Pekanbaru.

Warga Srilanka tersebut diangkut dengan mobil bus ANS dan Tranex Mandiri yang dikawal oleh aparat kepolisian dari Polda Sumbar. Sebelum diberangkatkan, petugas Imigrasi Padang mengambil identias 43 orang Srilanka tersebut, seperti sidik jari.

“Semua imigran ini tidak memiliki identitas seperti paspor,” kata Sapto ditemui di Pelabuhan Bungus, 13 September.

Sementara Kapolsek Sikakap, AKP A Surya Negara

4

mengatakan, selain 43 orang yang diangkut di Padang itu masih ada 53 orang Srilangka lainnya yang menginap di gedung olahraga, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. “Awalnya 53 orang ini tidak mau turun dari kapal, namun setelah dibujuk-bujuk baru mau mereka turun,” ungkapnya.

Belum jelas kapan 53 imigran ini dibawa ke Padang. Sapto mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu perkembangan. “Kita belum tahu kapan diangkut ke Padang 53 orang tersebut, kita masih sedang mengurusnya,” ungkapnya.

Selama di Sikakap, kebutuhan makanan pencari suaka ke Australia ini ditanggung pemerintah kecamatan Sikakap. “Pengungsi yang saat ini diinapkan di gedung serba guna Sikakap yang berjumlah 43 orang, sudah mulai masak sendiri. Namun bahan makanan yang mereka butuhkan kami dapatkan dengan ngutang di toko-toko yang ada di Sikakap ini.

Yang penting mereka masih bisa makan. Tetapi imigran yang ada di kapal, karena mereka tidak mau turun,

kami pun telah berupaya untuk memberi mereka makanan. Namun berbeda dengan yang ada di gedung, mereka sedikit keras kepala. Bahkan mereka sudah mulai mogok makan” terang Fran Karel, staf Kantor Camat Sikakap.

Hingga saat ini, setelah hampir dua minggu terdampar di Sikakap, imigran yang bertahan di kapal, kondisi mereka sudah mulai lemas dan bahkan sudah ada yang sakit. Untuk pertolongan kesehatan bagi yang sakit, Puskesmas Sikakap dan Klinik Pengobatan Pastoran sudah memberikan pengobatan. Namun karena mereka tidak mau turun dari kapal, pertolongan yang diberikan tidak bisa maksimal.

“Bahkan yang dirujuk di Puskesmas Sikakap, hanya semalam menginap sudah memaksakan untuk dikembalikan ke kapal. Kalau tidak dia tidak akan makan obat yang diberikan tim medis. Akhirnya, pasien tersebut dipulangkan lagi ke kapal untuk bergabung dengan teman-temannya,” jelas Aiptu Peris Wardoyo, Kabid.

Umum Polsek Sikakap. (fs/rus)

berupa DAU dan DAK sementara PAD didominasi oleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan pendapatan ini berasal dari bagian laba (deviden) atas investasi saham pada Bank Nagari, serta lain-lain PAD yang sah yang berasal dari jasa giro atau bunga bank.

Sidang paripurna tersebut dihadiri 18 wakil eksekutif diantaranya bupati, wakil bupati, sekda, asisten sekda, lima kepala dinas dan dua sekretaris dinas.

Sementara dari pihak legislative, dihadiri 13 anggotanya.

Menanggapi nota pertanggungjawaban tersebut, Rifai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan

Yayasan Citra Mandiri Mentawai menilai, serapan belanja APBD 2011 yang tidak sesuai target dan adanya sisa anggaran menandakan kinerja SKPD rendah.

“Mestinya DPRD sebagai pengawas anggaran mendorong bupati melakukan audit kelayakan pemangku SKPD, jika perlu dimutasi maka harus dimutasi,” tegas Rifai kepada Puailiggoubat, Rabu, 13 September 2012.

Rendahnya serapan belanja, lanjut Rifai, bisa disebabkan kurang tepatnya perencanaan pembangunan, misal saja kegiatan terlaksana tapi anggaran yang terpakai bersisa, hal ini membuat potensi uang yang harusnya bisa untuk membangun proyek lain tersisa sia-sia.

“Karena logikanya, rencana tanpa anggaran maka tidak akan terealisasi, anggaran tanpa rencana yang baik bisa mubazir,” tambahnya.

Situasi ini menurut Rifai memperlihatkan eksekutif dan legislatif tidak pernah belajar dari APBD tahun sebelumnya dimana SILPA justru makin meningkat.

“Mestinya eksekutif dan legislatif bisa menemukan strategi untuk memformat anggaran. Akal sehat kita tidak bisa terima ketika Mentawai yang masih minim fasilitas, masih banyak infrastruktur yang harus dibangun tapi banyak dana APBD justru bersisa, ini menandakan Mentawai tidak kekurangan anggaran, tapi alokasi yang ada tidak diserap sempurna,” katanya.

Rifai yang membuat kajian APBD Mentawai 2009 dan 2010 menilai, hal ini menandakan birokrat Mentawai digaji tanpa bekerja. (o)

Realisasi Belanja APBD Mentawai 2011 Belanja Operasi 1 2 3 4

Pegawai Barang Hibah Bantuan Sosial

Rp 175.775.286.273,66 Rp 124.689.348.372 Rp 12.692.859.250 Rp 6.494.301.000

Belanja Modal 1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan Irigasi Bangunan Aset Tetap Belanja Tak Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

499.842.000 24.105.018.756 27.999.695.371 65.544.185.030,68 3.351.258.592 1.292.767.800

SILPA 2007-2011 2011 2010 2009 2008 2007

Rp232.325.620.488,11 Rp223.501.269.578,05 Rp175.000.000.000 Rp284.480.034.295,19 Rp 91.607.585.546,15

5

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 248, 15 - 30 September 2012

Pada waktu yang lampau, gempa itu dimaknai secara positif.

Masyarakat Mentawai menganggap gempa sebagai pertanda musim buah atau jamur.

MITIGASI

Menghidupkan Kearifan Lokal Menghadapi Bencana

Gerson Merari Saleleubaja

engetahuan lokal berupa adat istiadat dan nilai tradisional sangat penting diterapkan dalam menghadapi bencana di Mentawai. Tsunami di Pagai dan Sipora 2010 lalu mengubah pandangan banyak orang akan pentingnya kepedulian bencana.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) Herry Yogaswara, di Kantor Redaksi Puailiggoubat, Senin 3 September lalu.

Bersama timnya, Herry mengunjungi Mentawai selama 12 hari akhir Agustus lalu untuk melakukan riset dan mendokumentasikan pengetahuan lokal terkait budaya sadar bencana di daerah Muara Siberut, Peipei, Taileleu dan Madobak hingga Ugai. Tim LIPI juga ingin melihat sejauh mana perhatian berbagai pihak dalam menumbuhkembangkan budaya sadar bencana itu.

Selain Mentawai, kajian serupa akan dilakukan di berbagai tingkatan di Kota Padang dan Banten.

Menurut Herry, kejadian tsunami di Pagai dan Sipora menjadi agen perubahan menyadarkan orang yang dulunya tidak terlalu peduli akan bencana, mulai berani mengambil keputusan dalam menghadapi bencana sejenis.

“Setelah kejadian itu, orang mulai berpikir dan membangun rumah di bukit, masyarakat lebih siap, muncul budaya kolektif memori atau ingatan bersama yang membuat orang mengambil keputusan untuk lebih waspada,” katanya.

Dari riset awal yang didapatkan di Siberut, Herry menyebutkan, pengetahuan tentang gempa hampir semuanya dimiliki oleh komunitas masyarakat yang ada di sana terutama penduduk yang usianya lebih tua.

“Pada waktu yang lampau, gempa itu dimaknai secara positif, penduduk setempat menganggap gempa sebagai pertanda musim buah atau jamur,” kata Herry.

Dari hipotesis, kata Herry, persoalan muncul dimana pengetahuan itu hanya dimiliki komunitas di Mentawai sedangkan pendatang yang ikut menghuni pulau itu tak mengenal hal itu. Dalam beberapa literatur, gempa itu merupakan salah satu penanda akan adanya tsunami.

“Tetapi soal tsunami, mereka belum memiliki pengetahuan karena kebanyakan diantaranya tinggal di daerah

P

Ilustrasi/ Marwan pedalaman,” ujarnya.

Menurut Herry, penelitian ini banyak diinspirasi kejadian tsunami di Simeulue pada 2004 lalu, di mana saat gempa bumi kuat kemudian laut kering mereka langsung lari ke bukit sehingga banyak yang selamat. Budaya sadar bencana dari tanda yang diberikan alam di Simeulue mereka teruskan dari generasi ke generasi yang membuat mereka terhindar dari bencana besar.

Namun cerita berbeda ditemukan di Taileleu, warga sekitar justru lari ke laut saat gempa kuat mengguncang dan air di pantai surut. Hal itu dikarenakan penduduk setempat belum memiliki pengetahuan tentang bahaya karena baru pertama terjadi.

Karena itu menurut Herry, kejadian tsunami di Sikakap dan Sipora akan diingat terus dan itu akan menjadi budaya pengetahuan setempat. Kejadian ini mengoreksi model pendidikan sadar bencana selama ini dimana warga baru mengungsi saat gempa kuat dan air laut surut.

“Jika belajar dari kejadian Mentawai, gempa itu terjadi pada malam hari yang sulit dilihat, getaran tidak kuat tapi mengakibatkan tsunami, jadinya standar itu kurang pas,” jelasnya.

Menurutnya, pesan yang mau disampaikan dari penelitian ini adalah bagaimana pentingnya memahami nilainilai lokal sebab standar operasional prosedur yang diberikan pada suatu

komunitas masyarakat tertentu untuk kesiagaan bencana belum tentu cocok dan harus menyesuaikan dengan pengetahuan lokal.

Kejadian sebelumnya di daerah lain mengajarkan orang akan kesadaran terhadap bencana “Saya kira untuk saat ini tidak ada orang menunggu gempa, goyang sedikit saja orang pasti lari ke bukit. Kalau seperti ini harus ada jaminan jalur evakuasinya aman, terutama kelompok resiko tinggi, ibu hamil dan orang lansia dan anak-anak, dipastikan tempat itu aman,” katanya.

Riset ini kata Herry, merupakan Prioritas Nasional (PN) 9 yakni program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Hasil sebuah riset akan langsung memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana menangani kebencanaan.

Pengumpulan informasi dengan berbagai pihak sangat penting, lanjut Herry, sebab menurut rencana, penelitian awal hanya akan dilakukan di daerah pesisir. Namun dari konfirmasi beberapa pihak ternyata pengetahuan budaya tentang gempa ini ada juga di pedalaman. ”Seperti di Banten, ketika masuk ke dalam, ternyata mereka masih ingat tsunami Krakatau, walau daerahnya sangat jauh tetapi airnya sampai ke sana,” tambah Herry.

Peringatan Dini Dalam menghadapi kesiapsiagaan

bencana, meski peringatan dini sangat penting, namun faktor manusia lebih penting. “Maksudnya begini, secanggih apapun alat peringatan yang dipasang, tapi kalau masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau lembaga-lembaga di luar masyarakat apapun akan dicuekin. Yang utama memang membangun relasi yang baik antar elemen,” jelasnya.

Selama riset, Herry dan timnya melihat kesiapan Pemerintah Mentawai di beberapa desa seperti Peipei dan Taileleu sudah relatif baik, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Di Peipei dan Taileleu mereka telah menunjuk orang yang bertanggung jawab melihat air laut saat terjadi gempa.

Ia juga melihat, proyek-proyek pemerintah seperti P2D sudah diprioritaskan untuk jalur evakuasi ke bukit.

Tapi ia menyarankan, jalan harus aman, baiknya berbentuk tangga agar tidak licin. Jalur yang ada katanya masih sangat sempit, sepeda motor tidak disarankan dalam evakuasi. “Ditempat lain kami belum bisa komentar karena belum lihat,” ujarnya.

Susilawati, anggota Tim LIPI yang lain menambahkan, perlu juga pembiasaan menghitung waktu kalau ada gempa, kira-kira berapa waktu dibutuhkan untuk mencapai bukit.

Kesiapsiagaan masyarakat saat ini.

Di Siberut misalnya, Susi melihat sejumlah keluarga sudah menyediakan beberapa tas yang berisi baju untuk bekal

evakuasi. Ada juga yang menyimpan uang di celengan untuk bekal hidup kalau harus mengungsi bahkan beberapa juga telah menyimpan bahan makanan di rumah pengungsian di bukit. “Tiap beberapa bulan, stok makanan itu diganti.

Terkait lokasi evakuasi dari pengetahuan lokal yang ada, LIPI menganjurkan membangun pondok di kebun lama karena sudah ada pohon dan tanaman yang dijadikan sumber hidup saat mengungsi.

Susi menyebutkan, pertengahan Oktober akan ada tim yang lebih besar ke Mentawai, BPBD Mentawai telah meminta saran bagaimana cara membuat peta kajian resiko tsunami.

“Mungkin percontohannya di beberapa lokasi walau tak mencakup seluruh kecamatan yang ada di Mentawai, kami nantinya akan membantu secara substansi bagaimana memfasilitasi membuat draf,” jelasnya.

Dari peta itu, lanjut Susi, akan terlihat rekomendasi untuk masyarakat di mana titik aman dan jalur-jalur yang mudah dilalui untuk evakuasi. Pemerintah akan mudah mengakses keberadaan mereka untuk menyalurkan bantuan.

Namun nilai lokal apa yang direkomendasikan untuk model peringatan dini atau peringatan lain yang diterapkan dalam menghadapi bencana, Herry belum bisa memberi jawaban karena riset masih berjalan. (o)

MENTAWAINEWS Dana tahap satu hunian tetap senilai Rp34 Juta segera dicairkan ke rekening ketua kelompok masyarakat.

Puailiggoubat

NO. 248, 15 - 30 September 2012

6

Izin Menhut Keluar, Huntap Siap Dibangun

Tim Redaksi FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

enteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan telah menandatangani izin pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi hunian tetap korban tsunami Mentawai. Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi gempa dan tsunami Mentawai bisa segera dimulai.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, mendapat informasi langsung dari Zulkifli saat bertemu di Jakarta.

“Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Menhut Zulkifli Hasan pada 2 September 2012 di Jakarta, beliau menyebutkan izin pemanfaatan hutan di Mentawai telah ditandatangani,” kata Irwan Prayitno usai membuka acara ASEAN dan GCC di hotel Inna Muara Padang, Selasa 4 September lalu.

Ia menambahkan, kini Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar tengah menindaklanjuti hal yang berkaitan dengan masalah teknis. Dalam waktu dekat dana pembangunan hunian tetap dapat dicairkan.

Sedangkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Mentawai sudah masuk sejak beberapa bulan lalu ke kas daerah.

Selain itu, pokmas sudah dibentuk sejak beberapa bulan lalu sehingga saat rekomendasi sampai di daerah, pekerjaan pembangunan hunian tetap dapat dimulai.

Gubernur mengatakan, setelah turun izin rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan, tak ada alasan lagi untuk percepatan pembangunan hunian tetap.

Tenggat waktu sesuai dengan ketentuan penggunaan dana APBN sampai akhir tahun ini dengan dana yang dikucurkan senilai Rp179 Miliar. Justru

M

PENGUNGSUSIAN - Warga beraktivitas di sekitar pengungsian Kecamatan Pagai Selatan itu, kata dia, masih ada waktu beberapa bulan yang tersisa dapat dimaksimalkan.

“Mudah-mudah terlaksana karena dikerjakan oleh pokmas,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan hunian tetap itu, mungkin akan jadi kendala berkaitan dengan penyediaan material atau bahan-bahan bangunan yang digunakan. Sebab, material bangunan dominan didatangkan dari Padang dan diharapkan cuaca normal sehingga membawa melalui jalur laut ke Mentawai berlangsung lancar.

Kendati demikian, melalui sistem pokmas yang telah teruji pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumbar 2009, cukup berhasil pelaksanaannya karena tingkat swadaya tinggi. Bahkan, sistem pokmas yang diterapkan Sumbar telah dijadikan contoh rehab-rekon di Yogjakarta oleh BNPB serta di sejumlah daerah lainnya.

Kepala Seksi Rekonstruksi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat Suryadi Eviontri yang dihubungi Puailiggoubat, Selasa 11 September, mengatakan, jika SK Menhut telah ada, pekerjaan pembangunan huntap untuk 2.072 kepala keluarga di Kecamatan Pagai Selatan, Utara, Sikakap dan Sipora Selatan bisa dimulai September ini.

Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi fasilitator ke masyarakat berupa tata kelola dana, model rancangan bangunan dan pelatihan untuk memandu kelompok masyarakat (pokmas) yang akan mengerjakan huntap.

Diperkirakan pertengahan September ini, lanjut Suryadi, pokmas sudah bisa melakukan pembukaan rekening untuk penyaluran dana tahap I sebesar Rp34 Juta tiap rumah dari jumlah total Rp68 Juta. Dilanjutkan dengan pelatihan tukang bangunan untuk rumah tipe 36 yang tahan gempa.

Selain membangun huntap, BPBD juga tengah mempersiapkan pembangunan gudang logistik untuk bahan bangunan dengan dana Rp5,2 Miliar. Pembangunan ini bersamaan dengan land clearing (pembersihan kawasan) yang akan diawasi oleh pihak TNI. Terkait pelibatan TNI, dalam minggu ini pihaknya bersama Komando Resort Militer (Korem) akan melakukan peninjauan lokasi land clearing di Mentawai.

Beberapa hal yang juga akan dikerjakan yakni pembentukan Tim Pengawas Masyarakat (TPM) yang terdiri dari unsur kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, polisi, tentara dan pihak-pihak terkait lainnya. TPM akan bertugas mengawasi proses pekerjaan yang dilakukan oleh Pokmas.

Sejauh ini, kata Suryadi, pihaknya belum mendapatkan laporan akurat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang titik koordinat

MONITORING BANK DUNIA

PNPM di Sikakap dan Pagai Banyak Masalah SIKAKAP - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Kepulauan Mentawai tak bisa disangkal sudah banyak membantu aktifitas masyarakat.

Program yang banyak membangun infrastruktur dan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin ini sudah mampu membuka akses keterisoliran antar-dusun dan desa yang bertetangga.

Namun pelaksanaan PNPM yang telah ada sejak 2007 lalu di Mentawai banyak menyimpan masalah, baik secara administrasi maupun teknis di lapangan. Hal itu tergambar dari

monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bank Dunia ke Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan, akhir Agustus lalu.

Helena, salah seorang dari tim monitoring yang ditemui Puailiggoubat di Wisma Lestari, Desa Sikakap,mengatakan banyak temuan yang menurut mereka janggal.

“Secara umum, persoalan administrasi di tiga kecamatan yang kami datangi, banyak masalah. Bahkan pelaku PNPM yang sudah ditunjuk masyarakat banyak yang tidak paham kerja dan malah tugasnya diambil alih oleh

fasilitator kecamatan. Itu kami temukan di Pagai Selatan dan Pagai Utara” kata Helena, 31 Agustus lalu.

Ia menambahkan, tim menemukan banyaknya proyek fisik yang menyalahi bestek seperti seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung serba guna, air bersih dan polindes.

Kesalahannya terjadi mulai dari pengadaan bahan yang tidak sesuai, penggunaan material yang tidak sesuai aturan hingga partisipasi masyarakat yang masih kurang, khususnya dalam pemeliharaan program yang sudah ada. “Karena waktu kami sempit,

maka sebagian dari berkas di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) harus kami bawa untuk kami pelajari di Jakarta,” jelasnya lagi.

Sementara Raju Tasirileleu, pelaksana tugas Ketua UPK Kecamatan Pagai Utara di kesempatan terpisah mengaku tidak terlalu dilibatkan saat tim monitoring turun kelapangan.

“Ibaratnya kami hanya pemandu bagi mereka saat turun untuk monitoring. Pertanyaan mereka tidak terlalu banyak, khususnya untuk Kecamatan Pagai Utara.

Nggak tahu juga di kecamatan lainnya” kata Raju, 1 september lalu. (fs)

penempatan pokmas per kk dan sejauh mana pengurusan Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB). “Hal itu penting untuk mengetahui di mana saja lokasi huntap yang akan dibangun,” katanya.

Secara garis besar, relokasi di Kecamatan Sipora Selatan melingkupi dua desa, Beriulou dan Bosua dengan jumlah kepala keluarga di dua desa tersebut sebanyak 61, akan terbagi ke dalam 51 Pokmas.

Di Kecamatan Pagai Utara dan Sikakap ada empat desa, Taikako, Betumonga, Silabu dan Saumanganya.

Jumlah kepala keluarga di empat desa itu sebanyak 523 dan dibagi menjadi 43 Pokmas.

Sedangkan di Kecamatan Pagai Selatan terdiri dari dua desa, Malakkopa dan Bulasat, jumlah kepala keluarga sebanyak 936 dengan 73 pokmas.

Suryadi mengatakan, ada perubahan strategi mengenai cara pengerjaan huntap dari rencana kerja awal karena penetapan pokmas untuk melakukan pekerjaan 100 persen baru dilakukan oleh Pemkab Mentawai pada 12 Juli.

Menurutnya waktunya sangat mepet dengan rencana pelaksanaan kerja.

“Kita harus menyusun rencana dari nol lagi terkait mekanisme penyaluran dana, pengawasan dan sistim kerja di lapangan, namun semua sudah bisa di atasi dan tidak terlalu jadi persoalan” ujarnya.

Ia mengatakan, jika semua berkas penting seperti SK Menhut , titik koordinat penyebaran pokmas per kk dan IMB ada, pekerjaan bisa lanjut.

Diperkirakan untuk satu unit rumah bisa diselesaikan 15 hari.

Menurutnya, jika target penyelesaian pekerjaan huntap sebanyak 2.072 tidak selesai tahun ini, akan dilanjutkan tahun 2013. “Ditargetkan pekerjaan bisa selesai sebanyak 85 hingga 90 persen,” jelasnya.

Sementara itu, belum dimulainya huntap membuat fasilitator yang sudah direkrut Juli lalu bingung. Bangun Samaloisa, salah seorang fasilitator di Sikakap mengatakan, hingga saat ini izin lokasi perumahan belum jelas.

“Kami saja yang fasilitator belum tahu seperti apa perkembangannya, termasuk seperti apa koordinasi Pemda Mentawai dengan BPBD Provinsi Sumbar untuk kelanjutan proses huntap ini,” jelasnya.

Fasilitator lain yang ditemui Puailiggoubat di beberapa lokasi lainnya di Sikakap juga berpendapat sama. “Kami bingung apa yang kami fasilitasi, terlebih lagi warga yang sudah tidak sabar dan seolah dipermainkan,” jawab fasilitator yang enggan menyebutkan namanya. (o)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 248, 15 - 30 September 2012

SENGKETA TANAH

Lahan Diserahkan Ali Akbar Cs FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Hingga masalah diselesaikan, Bupati Yudas Sabaggalet meminta warga SP III tetap beraktivitas karena sudah ada kesepakatan damai.

Rapot Pardomuan

engketa kepemilikan lahan di Desa Bukit Pamewa atau biasa disebut Satuan Pemukiman III (SP III) yang menjadi lokasi transmigrasi di Kecamatan Sipora Utara mulai menemui titik terang.

Dalam pertemuan antara warga SP III dengan kaum Samangilailai dari Saureinuk yang difasilitasi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, 9 September lalu terungkap suku Samangilailai bukanlah pemilik tanah ulayat yang menyerahkan tanah itu kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai daerah transmigrasi.

Dalam dokumen resmi yang dimiliki pemerintah yakni Surat Pernyataan Penyerahan Tanah diatas kertas segel tertanggal 31 Oktober 1981, tertulis empat nama yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat Nagari Sipora, Kecamatan Sipora, Kabupaten Padangpariaman seluas 12.000 hektar.

Keempatnya adalah mereka yang menjadi pejabat nagari saat itu. Wali Nagari Sipora Ali Akbar, Wakil Ketua Kerapatan Nagari (KN) bidang Adat Sidi Said,

S

DIALOG - Pertemuan sengketa tanah antara kaum samangilailai dengan warga SP III yang dipimpin Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Wakil Ketua KN bidang Agama M Sarmen Samalinggai serta Wakil Ketua KN bidang Umum Eli Aser Samangilailai. Dalam surat itu dituliskan merekalah yang mempunyai tanah ulayat Nagari Sipora itu dengan batas sebelah barat dengan kampung Berimanua, sebelah utara dengan KM 6 Tuapeijat, sebelah timur dengan Kampung Pogari dan sebelah selatan dengan Sungai Kampung Saureinuk.

Selanjutnya dalam surat pernyataan penyerahan tanah itu juga tertulis bahwa mereka berdasarkan rasa kesadaran bagi kepentingan nasional dan rasa tanggung jawab yang sedalam-dalamnya untuk perkembangan daerah Sipora menyerahkan haknya kepada negara tanpa menuntut ganti rugi yang akan digunakan untuk

Gempa 6,1 SR di Sikakap, Warga Sempat Panik PADANG - Gempa 6,1 Skala Richter mengguncang wilayah Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 14 September pukul 11:51 WIB.Warga yang berada di dalam rumah sempat panic dan berhamburan keluar rumah.

Menurut laporan wartawan Puailiggoubat di Sikakap Ferdinan Salamanang, guncangan gempa dirasakan berayun cukup kuat oleh sebagian besar warga. “Warga berlarian keluar rumah, ada yang langsung lari ke sekolah untuk mencari anaknya,” kata Ferdinand melaporkan sesaat setelah gempa.

Kendati kuat, getaran gempa tidak sampai membuat warga lari ke bukit mengungsi. Meski demikian kepanikan dipicu gempa yang berayun seperti gempa saat tsunami 2010 lalu. Namun tak lama kepanikan mereda dan warga kembali beraktivitas normal. “Lama gempa sekitar 30 detik,” ujarnya.

Gempa tersebut juga membuat panik 53 imigran gelap dari Srilanka yang kini diinapkan di Gedung Serba Guna Sikakap, sejak lebih dua minggu lalu. Para imigran ini berlarian keluar gedung yang menjadi penampungan mereka.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui situsnya merilis, magnitudo gempa 6,1 SR yang berlokasi 3.51 lintang selatan100.32 bujur timur atau 162 kilometer tenggara Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 83 kilometer. Namun gempa ini tidak berpotensi tsunami.(fs/gsn)

lokasi proyek transmigrasi. Surat itu ditandatangani oleh empat orang yang mengaku pemilik dan juga oleh camat Sipora yang saat itu dijabat Rasyiruddin Abzam.

Atas dasar surat penyerahan tanah seluas 12.000 hektar ini, gubernur Sumatera Barat yang saat itu dijabat Azwar Anas mengeluarkan keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor DA-4114/GSB/ III/2F-82 tentang penunjukan tanah untuk proyek transmigrasi di daerah tingkat II Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Sawahlunto/Sijunjung seluas ± 24.500 ha. Dari total luas tanah di Sumbar untuk lokasi transmigrasi, separuhnya berada di Sipora seperti yang disengketakan saat ini.

Batas tanah transmigrasi sebelah selatan sesuai surat penyerahan tanah adalah sungai kampung Saureinuk di lokasi pengambilan air oleh PDAM, namun dalam pertemuan itu terungkap bahwa di seberang sungai juga telah diolah oleh warga transmigrasi yang diklaim sebagai lahan usaha II masingmasing 1 hektar.

Demikian juga batas sebelah timur yakni kampung Pogari yang sepertinya keliru karena sebelum kampung Pogari terdapat Dusun Goiso Oinan sebagai pusat desa Goiso Oinan saat ini. Bahkan kepala desa pun mengaku tidak tahu mana batas tanah transmigrasi itu. Patok BPN diungkapkan juga tidak diketahui apakah masih ada atau tidak.

Mencuatnya persoalan tanah antara kaum Samangilailai dengan warga transmigrasi di SP III juga berdampak pada tanah untuk lokasi transmigrasi di SP I atau desa Sipora Jaya dan SP II atau Desa Sido Makmur. Belum diketahui siapa yang menyerahkan tanah itu kepada pemerintah untuk dijadikan

lokasi transmigrasi, namun dampak moratorium penjualan tanah transmigrasi oleh pemegang sertifikat sebagai salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini berlaku bagi SP I dan SP II. Yudas dalam pertemuan siang itu mengatakan persoalan tersebut adalah perpaduan hukum adat dengan hukum positif. Untuk itu ia memohon kaum Samangilailai untuk memberi waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikannya.

“Mohon ke kaum kasih kami waktu, karena ini perpaduan hukum adat dan hukum positif,” katanya. Ia juga menegaskan agar warga transmigrasi bekerja seperti biasa karena ada kesepakatan tidak akan ada saling mengganggu dari kedua belah pihak hingga persoalan selesai.

Pertemuan selanjutnya dipimpin Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa.

Dalam pertemuan itu ia mengatakan, persoalan tanah sangatlah banyak termasuk juga persoalan tanah di Tuapeijat yang saat ini telah dibangun berbagai fasilitas pemerintah. Dokumen tanah kantor pemerintah hingga saat ini belum ditemukan.

“Tidak hanya persoalan tanah SP III yang mau diselesaikan akan tetapi lokasi kabupaten juga yang dokumennya belum ditemukan,” katanya.

Senada dengan itu Henri Dori Ketua DPRD Mentawai dalam pertemuan itu meminta kepada bupati untuk menyelesaikan persoalan tanah sampai selesai.

Ia juga mengungkap bahwa soal asset tanah pemkab menjadi temuan BPK. “Mohon kepada bupati agar menyelesaikan persoalan tanah sampai selesai, sehingga tidak terulang temuan BPK soal asset tanah,” katanya.

Pembicaraan tanah SP III juga

melebar hingga terungkap bahwa tanah lokasi kabupaten bukanlah pemilik tanah yang menyerahkan akan tetapi suku lain. “Tanah KM 4 dan 5, yang menyerahkan juga orang Minang bukan orang Mentawai” ungkap Tarcisius, Asisten Tata Praja Pemkab Mentawai.

Kendati begitu, dokumennya pun belum ditemukan hingga saat ini.

Dalam pertemuan itu disepakati akan membentuk tim khusus yang akan bekerja mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Data yang dibutuhkan antara lain nama kepala keluarga (KK) yang didatangkan sebagai warga transmigrasi dan juga data KK transmigrasi lokal untuk pertama kalinya sebelum terjadi jual menjual tanah oleh warga ke warga lainnya yang memicu munculnya persoalan ini.

KK pengganti yakni orang yang membeli tanah itu kepada warga transmigrasi juga akan didata. Namun belum jelas seperti apa keputusan yang akan dibuat kepada pembeli tanah itu karena sudah ada juga beberapa penjualan dari pembeli pertama ke pembeli kedua bahkan pembeli ketiga.

Namun menurut Camat Sipora Selatan Hiram KK pengganti sangat sulit didapat walau warga trans telah mendapatkan sertifikat. Ia mencontohkan lokasi transmigrasi di kampung kelahirannya Sagitsi. Saat ini ada stafnya di kecamatan yang jadi tersangka dalam jual beli tanah lokasi transmigrasi.

Dikatakannya bahwa untuk balik nama sertifikat tidaklah gampang. “Yang membeli tanah transmigrasi tidaklah gampang proses balik nama sertifikatnya,” katanya.

Menurutnya pencabutan hak harus melalui proses pengadilan dan selanjutnya baru dilakukan balik nama sertifikat.

Diungkapkannya bahwa sekalipun warga lain telah membeli tanah transmigrasi, namun yang diakui sebagai pemilik adalah warga pemilik sertifikat, bukan pembelinya.

Sementara di pertemuan itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta mencari data ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait dokumen yang dibutuhkan. Setelah data didapat baru akan diadakan penyelesaian termasuk merubah surat penyerahan tanah yang sebelumnya ditandatangani oleh Ali Akbar dkk. “Kebohongan kebohongan akan nampak setelah ada data” ujar Tarcisius. Persoalan tanah transmigrasi yang diperjualbelikan mencuat di Tuapeijat, pembeli tanah itu diantaranya adalah pegawai pemkab termasuk beberapa orang pejabatnya dan sebagian pedagang, petani dan warga sekitar Tuapeijat. (grs/rus/fs/o)

MENTAWAINEWS Proyek Air Bersih Monganpoula Belum Selesai SIKABALUAN - Penyelesaian program air bersih di Desa Monganpoula Kecamatan Siberut Utara masih belum rampung. Program yang didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tahun 2011 ini dianggarkan sebesar Rp350 Juta.

“Prosesnya sangat panjang. Kita akan membicarakannya dengan kepala desa, TPK lama dan TPK baru, PJOK, serta perwakilan masyarakat,” kata Ketua Unit Pengelola Kegiatan Junaidi Sakerebau kepada Puailiggoubat melalui telepon selular, Jumat 14 September lalu.

Pembangunan sarana air bersih tersebut tidak mengalir setelah anggaran yang disediakan habis terpakai untuk pembangunan. Fasilitator teknis Herman Dodi saat itu juga sempat menyampaikan bahwa pembangunan sarana air bersih tersebut telah rampung. Sementara kenyataan di lapangan air tidak mengalir.

“Kalau ini tidak terselesaikan akan menjadi kendala dalam pencairan anggaran program 2012. Tinggal sarana air bersih di Desa Monganpoula yang belum selesai untuk program 2011,” katanya. (bs).

Marius Tatubeket Bantah Telah Laporkan P2D di Beriulou PADANG- Marius Tatubeket, 43 tahun membantah telah melaporkan masalah P2D Mandiri Beriulou ke Pemerintahan Kabupaten Mentawai. Bantahan disampaikan Marius terkait informasi yang beredar di masyarakat dan salah satu media di Tuapeijat yang menyebut dirinya sebagai pelapor. ”Saya ini difitnah oleh oknum masyarakat yang tidak senang sama saya, saya dituduh telah melaporkan masalah mutu bangunan P2D Mandiri ke pemerintah melalui SMS di salah satu radio di Tuapeijat,” katanya pada Puailiggoubat, Minggu 26 Agustus lalu.

Katanya, kasus ini sudah saya tanya kepada Pengurus Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Kecamatan Sipora Selatan, namun mereka membantah bahwa mereka yang melaporkan masalah P2D tersebut. “Saya sempat marah-marah ke kecamatan, namun mereka membantah bukan mereka yang melakukan itu dan mereka juga sudah minta maaf,” ujarnya.

Ia tidak menerima fitnah ini, sebab orang yang melapor itu mengatasnamakan dirinya Marinus padahal ia sendiri tidak ada melakukan hal itu. “Kasus ini terjadi awal bulan Agustus dimana ada mengatasnamakan diri telah melaporkan OMS Manai Sikerei ke pemerintah bahwa pembangunan jalan di Beriulou yang dilakukan OMS itu ada yang rusak, padahal jalan yang rusak itu telah diperbaikinya, ini kan tidak masuk akal,” katanya.

Isu tersebut disebarluaskan oleh oknum dan menurut Marius ini merusak citra dirinya di kampungnya sendiri termasuk yang menyebarkan isu itu kepala desa Beriulou. “Saya sudah tanya juga pada kepala desa, namun kades membenarkan informasi itu didapatkan di radio,” katanya. (rus)

Puailiggoubat

NO. 248, 15 - 30 September 2012

8

Ranperda RTRW Mentawai Belum Dibahas Menunggu Kejelasan Lokasi Huntap Sementara empat ranperda yang sudah diajukan eksekutif Juli lalu masih menunggu penyempurnaan sebelum disahkan.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mentawai belum bisa dibahas DPRD. Pembahasan menunggu kejelasan lokasi hunian tetap masyarakat korban gempa Mentawai yang beberapa lokasinya dibangun di hutan produksi.

“RTRW satu paket pembahasan dengan program rehab rekon bencana, karena itu masih menunggu keluarnya izin prinsip dari Menteri Kehutanan,” kata Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko saat ditemui Puailiggoubat di kantor DPRD di Tuapeijat bersama sejumlah anggota legislatif lainnya, 11 September lalu.

Menurut Hendri, persoalan RTRW sangatlah komplek. Sebelum Mentawai jadi kabupaten, wilayahnya sudah dibagi peruntukannya seperti Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Lindung (HL), Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Siberut (TNS) serta lainnya sehingga hanya sedikit lahan yang tersedia untuk pemukiman dan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Dermaga di Subelen yang telah dimulai pembangunannya oleh pemerintah pusat merupakan kawasan lindung yang harus mendapatkan izin pinjam pakai dengan SK Gubernur,” kata Hendri.

RTRW juga berkaitan dengan pemanfaatan ruang untuk perkebunan dan pertanian masyarakat.

Dalam draft awal yang diberikan bupati ke DPRD terdapat salah satu pasal yang menyebutkan kawasan perkebunan sawit terdapat di Siberut Selatan dan Siberut Barat daya.

Pada pertemuan DPRD dengan Bappeda Sumbar, menurut Hendri penyebutan kawasan perkebunan sawit menjadi pertentangan, dan akhirnya diubah dengan menyebut 90.000 hektar kawasan perkebunan

R

MENUNGGU - Warga Menunggu bangtuan di KM 37 Pagai Selatan sawit di Pagai Selatan, Pagai Utara dan Pulau Sipora dan tidak lagi di Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

Namun perubahan selanjutnya tidak lagi menyebutkan perkebunan sawit tetapi areal perkebunan dan pertanian masyarakat. Meski tidak disebutkan areal untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, namun beberapa kalangan di DPRD berpendapat perdebatan RTRW terletak pada kepentingan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu.

Melki Sapolenggu, anggota komisi A DPRD mengatakan, dari sisi pengawasan yang dapat dilakukan DPRD terkait sawit adalah mengevaluasi laporan berkala yang diamanatkan SK izin lokasi, disamping itu DPRD bisa meminta kepada bupati untuk tidak memperpanjang izin lokasi yang telah diberikan hingga batas akhir masa berlakunya yakni 30 Juli 2013.

Ranperda RTRW ini termasuk kedalam 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah masuk sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) Mentawai tahun 2012.

Pengesahan 4 Ranperda Menunggu Penyempurnaan Sementara itu, pengesahan empat ranperda yang sudah diajukan Pemerintah Kabupaten Mentawai kepada DPRD saat ini masih menunggu penyempurnaan. Ranperda yang

diajukan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Ranperda Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhan, Ranperda Pajak dan Ranperda Administrasi Kependudukan.

Menurut Hendri, Ranperda RPJMD sebagai acuan SKPD dalam membuat Rencana Strategis SKPD telah dikonsultasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappenas menyarankan agar dilakukan beberapa penyempurnaan seperti keterukuran program dengan keuangan daerah yang tersedia.

Karena RPJMD merupakan terjemahan dan jabaran dari visi dan misi bupati terpilih, maka diperlukan ketelitian tentang apa saja yang belum dimasukkan dan apa yang salah masuk dari visi dan misi bupati itu dalam ranperda RPJMD. Program pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer dalam visi dan misi bupati menurut Isar Taileleu, anggota DPRD lainnya, perlu dilakukan penyelarasan dengan anggaran yang tersedia. Selain itu RPJMD juga tidak boleh melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang telah ada saat bupati sebelumnya.

Sementara terkait Ranperda Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhan, Hendri mengatakan Departemen Perhubungan akan membantu menghitung

tarif retribusi yang akan diberlaku-kan.

“Tidak boleh sembarang mene-tapkan angka retribusi,” katanya.

Pemkab Mentawai memiliki beberapa kapal angkutan yang disubdisi dan dioperasionalkan pemkab seperti KM Nade untuk antar pulau, Kapal Beriloga yang sedang docking setelah rusak tahun lalu, Kapal Simasin yang setelah terkatung katung karena patah baling-baling saat menuju Siberut telah diperbaiki namun belum mendapat izin layar, KM Subbulat yang telah lama rusak di dermaga Tuapejat, serta KMV Mentawai Ekspres yang sejak 2006 diperbaiki di Jakarta.

Dari konsultasi dengan Dephub, disarankan agar dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tarif ekonomi ditentukan pemkab sedangkan tarif bisnis ditentukan oleh pihak ke III atau pengelola. Untuk itu, instansi terkait diminta untuk melengkapi tarif retibusi termasuk juga tarif retribusi di KP2T dan RSUD. Untuk Ranperda Pajak juga perlu penyempurnaan dan melengkapi tarif yang dikenakan seperti untuk kepariwisataan. “Ranperda ketika mau ditetapkan menjadi perda perlu ada jabarannya agar tidak berulang-ulang proses pembahasannya. Namun untuk Ranperda Administrasi Kependudukan tidak ada masalah,” kata Hendri.

Selain empat ranperda tersebut, Pemkab Mentawai sudah mengajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2011 serta Ranperda Perubahan 2012. (o)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 248, 15 - 30 September 2012

Banjir Hantui Warga Siberut Utara SIKABALUAN - Ancaman banjir bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Sikabaluan, mulai dari Sikabaluan, Monganpoula, Sotboyak dan Bojakan hampir selalu terjadi setiap tahun bahkan dalam setahun bisa dua hingga tiga kali.

Seperti halnya di Desa Monganpoula, bila hujan lebat terjadi dalam satu atau dua hari maka mereka sudah harus bersiap-siap untuk mengevakuasi barang ke tempat yang lebih tinggi karena hujan lebat tersebut akan membuat air sungai meluap dan menggenangi perkampungan hingga sedalam 1 meter. “Kita sedang mengupayakan relokasi pemukiman. cuma sedang terkendala lahan,” kata Sugeng, Kepala Desa Monganpoula pada Puailiggoubat, 12 September lalu.

Setiap banjir terjadi di atas setengah meter dan membuat aktifitas masyarakat terganggu serta akses jalan terputus, pihak desa dan kecamatan selalu melaporkannya pada tingkat kabupaten, namun sepanjang ini belum ada tindaklanjut dari lapioran tersebut.

“Kita selalu laporkan pada kabupaten bila banjir terjadi. Dari pihak kecamatan selalu kita arahkan untuk memantau perkembangan yang terjadi, namun dari pihak kabupaten belum ada tindak lanjut sampai sekarang,” kata Sandra Oktavia, Camat Siberut Utara, 11 September lalu.

Untuk mengantisipasi banjir ini masyarakat hanya diminta waspada.

“Sampai saat ini belum ada korban setiap banjir terjadi. Masyarakat diminta waspada selalu bila hujan lebat terjadi pada malam hari karena akan menimbulkan banjir,” katanya. (bs)

Material Sudah Ada Pembangunan Dermaga Baru di Pokai Belum Jelas SIKABALUAN - Pembangunan dermaga baru di pelabuhan Pokai, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara belum jelas kapan dimulai. Padahal sejumlah material untuk membangun jembatan sudah lama datang diantaranya sejumlah tonggak baja.

Petugas Pelabuhan Pokai Burian mengatakan, pihaknya belum mendapat kepastian kapan dimulainya proyek itu.

“Kita belum tahu karena pemborongnya belum datang, juga surat penyampaian belum ada,” kata Burian, 13 September lalu.

Staf Kantor Camat Siberut Utara Jusman juga menyatakan camat belum mendapat pemberitahuan soal proyek itu. “Sampai sekarang surat pemberitahuan pada pihak kecamatan belum ada. Plang kontrak saja belum terpasang. Yang masih ada hanya tongak-tonggak baja untuk tiang dermaga yang tergeletak di dalam air bagian sisi dermaga,” kata Jusman pada Puailiggoubat. (bs)

Proyek Jalan Pokai-Sikabaluan Belum Dikerjakan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Sebagian material proyek sudah didatangkan dari Padang namun pengerjaan belum dimulai padahal tahun anggaran 2012 akan berakhir lebih kurang tiga bulan lagi.

Bambang Sagurung

alan yang menghubungkan pelabuhan Pokai dengan Desa Muara Sikabaluan sebagai pusat kecamatan di Siberut Utara belum juga dikerjakan. Hingga pertengahan September, PT Nabil Surya Persada sebagai pelaksana proyek belum juga bekerja membangun jalan 7 kilometer itu. Sementara surat pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak kecamatan telah dilayangkan awal Agustus lalu.

Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia yang dikonfirmasi Puailig-

J

TERBAN - -Badan jalan Pokai - Sirilanggai yang terban dan hancur goubat mengatakan bahwa pihak pemborong tidak menjelaskan kepastian tanggal dimulainya pengerjaan.

“Panjang jalan yang akan mereka kerjakan juga belum jelas. Dari informasi yang kita dengar-dengar hanya sampai

Baru Dua Tahun

Jalan Rp15 M Hancur SIKABALUAN - Baru selesai dua tahun lalu, jalan raya yang menghubungkan Dusun Pokai, Desa Sikabaluan dengan Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara sudah rusak parah.

Jalan yang dibangun sepanjang 7 kilometer ini dikerjakan dari tahun 2008 hingga 2010. Berdasarkan papan nama proyek yang dipasang di pinggir jalan, proyek dianggarkan Rp15 Miliar, selain untuk jalan juga untuk membangun tiga unit jembatan yang berkonstruksi kayu dan atasnya dibeton.

Berdasar pantauan Puailiggoubat 12 September lalu, kondisi jalan

sudah hancur. Jalan aspal itu banyak berlobang dan rusak dan ada satu titik bahu jalan yang terban sepanjang 30 meter di KM 6,5. Kondisi ini tentu akan membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan informasi dari staf Kantor Camat Siberut Utara, belum ada surat dari pihak pemborong berupa penyampaian akan pengerjaan jalan Pokai-Sikabaluan. “Surat mereka belum ada yang masuk, biasanya surat mereka itu masuk ke bagian umum. Sampai sekarang belum ada,” kata Jusman staf kecamatan pada Puailiggoubat, Rabu 12 September lalu. (bs) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PROYEK JALAN - Plang proyek senilai Rp15 miliar di Pokai-Sirilanggai tahun 2008-2010

di SMAN 1 Siberut Utara,” katanya.

Sementara di pelabuhan Pokai atau di sepanjang jalan PokaiSikabaluan belum ada satupun bahan material yang datang dari Padang untuk membangun jalan, termasuk alat berat dan perlengkapan kerja lainnya. Rumput dan semak yang sudah meninggi di kiri-kanan badan jalan belum terlihat dibersihkan.

Di pelabuhan Pokai, material yang ada masih material lama yang diangkut sebelumnya oleh pemborong jalan Pokai-Sikabaluan yakni PT. Macaroni Laggei Simeru dengan nilai kontrak kerja pada waktu itu Rp5.849.09.000 bersumber dari

DAK Non DR Tahun Anggaran 2011 APBD. Material yang berupa kerikil itu menumpuk dan mulai ditumbuhi rumput lebat.

Berdasarkan informasi dari Erwin Harahap, salah seorang petugas pelabuhan Pokai, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, material pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan sudah tiba dari Padang 13 September lalu. Material masuk pelabuhan sekitar pukul 08.00 WIB dengan ponton yang ditarik kapal TB. Putra Silaban. GT.30 No.1791/ssd yang didalamnya membawa batu kali, semen, gerobak sorong, empat unit truk, satu unit alat pemadat dan perlengkapan kerja lainnya. (bs)

Tak Perlu Lagi Mengantri BBM SIKABALUAN - Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) baik premium maupun minyak tanah di pangkalan BBM di Dusun Pokai, Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara tidak lagi mengantri. Berbeda dari sebelumnya, dua bulan terakhir pembeli sudah lebih tertib setelah adanya penjatahan 10 liter per orang.

Di tingkat pengecer juga mulai terlihat menjual premium di dalam botol air mineral atau botol bekas oli mesin. Baik pengecer yang ada di Dusun Pokai maupun yang ada di Sikabaluan harga bervariasi mulai dari Rp8 Ribu hinggaRp-10 ribu per liternya. Sementara di pangkalan harga Rp6 Ribu per liter untuk premium dan Rp4.500 per liter untuk minyak tanah.

“Kita berharap tak terjadi antrian panjang lagi seperti sebelumnya. Kita dari pihak kecamatan tetap melakukan pengawasan dengan unsur muspika lainnya,” kata Sandra Oktavia, Camat Siberut Utara pada Puailiggoubat, Selasa 11 September lalu.

Tidak mengantrinya masyarakat mengambil BBM ini salah satu faktornya yaitu pasokan BBM dari pangkalan minyak di Padang sudah rutin masuk dalam dua minggu sekali.

“Sehingga kita bisa mengatur untuk memberikannya pada pengecer yang ada di desa-desa dan dusun. (bs)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

10

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN SIBERUT UTARA, JOB SIRIRUI

Ini Langkah Cepat dan Berani penting dan perlu dilaksanakan guna meningkatkan mutu pendidikan yaitu mengadakan pelatihan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) bagi kepala sekolah dan guru. Kita melihat di lapangan sekolah-sekolah tidak mampu membuat kurikulum sendiri dengan kondisi sekolah dan lingkungannya. Sekolahsekolah hanya mengadopsi dari kurikulum yang ada di sekolah lainnya dan bahkan kualitas sekolahnya jauh dari sekolah kita yang ada di Mentawai.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

mengawali karirnya dari guru SD di Desa Simatalu, Siberut Barat yang terletak di pantai barat yang cukup terpencil dan jauh dari Sikabaluan. Job sangat tahu susahnya mengajar di wilayah terpencil dengan akses dan fasilitas minim. Jangankan meningkatkan kualitas pendidikan, sarana sekolah saja minim.

Karena itu menurutnya, semua guru termasuk dari daerah terpencil harus terus diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya. Berikut bincang-bincang singkat Puailiggoubat dengan Job di SDN 09 Sikabaluan, Siberut Utara, 10 September lalu.

Anda mengadakan pelatihan KTSP dan DUPAK untuk guru, apa tujuan pelatihan untuk para guru ini?

Setelah kita lihat dan kita diskusikan bersama dengan Pengawas Sekolah yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, salah satu bentuk kegiatan yang

Ketika sekolah mengadopsi kurikulum sekolah lain dan ini tidak bisa dijalankan di sekolah kita ini yang menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar. Bahkan ada sekolah berjalan begitu saja tanpa kurikulum yang jelas.

Demikian juga halnya dengan DUPAK. Kepala sekolah tidak mampu menilai kinerja guru yang ada di sekolahnya guna menikkan pangkat atau golongan.

Apakah KTSP dan DUPAK ini belum pernah dilakukan di tingkat kabupaten?

KTSP ini pernah dilakukan sebenarnya dengan mengundang kepala sekolah atau beberapa guru.

Namun kepala sekolah dan guru yang diundang itu tidak mengerti dan tidak memahami secara menyeluruh sehingga mereka tidak mampu menyampaikannya pada guru-guru lainnya yang ada disekolah masingmasing. Jumlah kepala sekolah dan guru yang diundangpun sangat terbatas dengan biaya yang sangat

banyak. Ini juga menjadi persoalan.

Nah, dengan persoalan tidak pahamnya guru dan kepala sekolah ini membuat mutu pendidikan kita tidak meningkat. Kenyataan di lapangan ketika guru atau kepala sekolah sudah cukup waktu untuk kenaikan pangkat atau golongan, mereka hanya membayar orang untuk mengurus ini.

Apakah dengan alasan tersebut kegiatan ini dilaksanakan di tingkat kecamatan?

Kita mengakui langkah ini terlalu cepat dan berani, namun kalau tidak kita mulai maka kita tidak akan tahu apa yang menjadi kekurangan, kelemahan serta keuntungannya. Kita memang sengaja mengadakan kegiatan ini di tingkat cabang dinas kita agar melibatkan lebih banyak guru dan kepala sekolah dengan biaya yang lebih murah. Sebenarnya satu sekolah itu yang kita undang untuk mengikuti pelatihan ini selama tiga hari yaitu satu kepala sekolah dan dua orang guru untuk masing-masing sekolah.

Namun karena ini begitu pentingnya bagi sekolah, ternyata ada satu sekolah itu utusannya lebih dari yang diundang dan bahkan ada satu sekolah itu ikut semuanya termasuk honor dan tenaga sukarela. Ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan bagi kita karena kepala sekolah dan guru itu sangat antusias.

Biaya untuk mengadakan pelatihan selama tiga hari dengan dua jenis kegiatan ini tidak terlalu banyak, tidak mencapai ratusan juta. Bahasa yang digunakan oleh fasilitator juga bahasa yang mudah dimengerti dan diserap oleh guru-guru kita sehingga apa yang disampaikan dapat mereka pahami dan terima dengan baik. Untuk tingkat SD hanya satu SD lagi yang tidak ikut karena faktor cuaca yaitu SDN 14 Simalegi Kecamatan Siberut Barat.

Sementara 21 SD lainnya baik negeri maupun swasta ikut terlibat. Guruguru dan kepala sekolah dapat terlibat langsung dalam diskusi kelompok, mengerjakan tugas secara bersama.

Dan yang lebih membanggakannya lagi ini dikerjakan dengan manual sehingga guru dan kepala sekolah dapat terlibat langsung.

Selama pelatihan tersebut, adakah kemajuan yang anda lihat?

Kita melihat dan mengevaluasikannya secara bersama-sama ternyata ini sangat penting dan pendekatan yang dilakukan sangat membantu guru kita. Bahasanya tidak terlalu tinggi, dikerjakan secara manual dan ini yang membuat hebat dan melibatkan semua guru. Hasilnya para guru kita sudah mampu menyusun silabus dan RPP selama tiga hari. Dan rasa percaya diri itu sudah terbangun.

Langkah ke depan setelah pelatihan?

Dari pihak Cabang Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Pengawas Sekolah akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah terkait dengan apa yang telah dilatih dan diberikan selama ini. Kurikulum muatan lokal Bumen (Budaya Mentawai) sudah.

Untuk bidang studi lainnya ini yang telah dilatih. Jadi semuanya sudah klop, tinggal pelaksanaannya di lapangan serta memonitoringnya secara bersama-sama. Kita berharap ini dapat meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya di wilayah kerja Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Siberut Utara.

Apa yang diharapkan setelah pelatihan ini bagi sekolah-sekolah yang ada?

Kita berharap dengan pelatihan ini sekolah sudah mampu menyiapkan KTSP sehingga dia bisa mengajar sesuai dengan standar pemerintah.

Yang kedua kepala sekolah sudah bisa menilai gurunya dalam kenaikan pangkat. Kedua hal ini sangat erat hubungannya. Guru bisa mengajar sesuai dengan yang diharapkan dan guru bisa dinilai sesuai dengan beban kerjanya. Di tahun ini program kita sengaja untuk mempersiapkan tenaga guru kita agar mereka mampu mengajar dengan baik sesuai standar yang ada. Kegiatan akan teratur, ada proses belajar mengajar dan ada bahan yang akan diajarkan. Dengan guru mengajar dengan baik berdasarkan standar yang ada murid atau siswa akan dapat menerimanya dengan baik

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

B

aru menjabat beberapa bulan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Job Sirirui telah membuat terobosan dengan menggelar pelatihan KTSP dan DUPAK bagi guru-guru di daerahnya.

Kegiatan yangdilakukan swadaya melalui iuran dana BOS sekolah-sekolah sebesar Rp30 Juta ditambah dana dari kantornya Rp2 Juta, Job berkeinginan kualitas mengajar dan kemampuan guru membuat kurikulum meningkat.

Keinginan Job meningkatkan kualitas guru dan sekolah karena ia

juga.

Bagaimana harapannya ke depan pada pihak pemerintah?

Kita berharap oleh pihak pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Mentawai menganggarkan kegiatan ini untuk tingkat kecamatan setiap tahunnya sehingga kegiatannya dapat berkesinambungan. Karena kita melihat kegiatan yang dilakukan tingkat kecamatan guru dan kepala sekolah yang terlibat akan lebih banyak dan akan lebih hidup. Dan ini juga diharapkan oleh guru-guru kita baik yang PNS maupun yang honor. (bs)

BIODATA Nama: Jop Sirirui Tempat/ Tanggal Lahir: Sotboyak, 9 Oktober 1970 Jabatan: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara.

Alamat : Desa Muara Sikabaluan

11

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

unia olahraga khususnya bola voli tak dapat dipisahkan dari Jamsia Siriparang, siswi kelas III SMAN 1 Siberut Utara. Setiap sore ia selalu bermain voli. Gadis kelahiran Sirilogui, 27 Oktober 1992 ini juga rajin mengikuti perlombaan yang diadakan ditingkat sekolah, desa maupun kecamatan. “Kalau tak ada bola voli rasanya tak lengkap,” katanya sambil tersenyum.

Dikatakan Jamsia, olahraga bola voli ini telah digemarinya sejak kelas VI SD hingga sekarang. Ia

D

pernah memperkuat tim bola voli putri dari Kabupaten Mentawai pada Pekan Olahraga Provinsi Sumbar di Padang. Kendati tak membuahkan hasil, namun rasanya puas ketika bermain. “Saya tak mengharapkan hadiah. Yang penting tampil dan bermain,” katanya.

Pada acara HUT RI ke-67 di tingkat Kecamatan Siberut Utara, ia diturunkan untuk memperkuat tim bola voli SMAN 1 Siberut Utara

untuk melawan tim dari Malancan, Sirilanggai, Pokai, Sotboyak, Sikabaluan, Puskesmas dan juga Sirilogui. Kendati timnya tidak masuk final, namun dapat memberikan perlawanan yang perlu diperhitungkan oleh lawan.

Pada pemilihan anggota Paskibra tingkat kecamatan Siberut Utara pada HUT RI ke-67 tahun, ketika temanteman seperjuangannya yang masuk dalam tim bola voli SMAN 1 Siberut

Utara keluar dan memilih menjadi anggota Paskibra dengan pikiran akan mendapatkan uang saku, Jamsia malah memilih memperkuat tim bola voli disekolahnya. “Uang jajan memang perlu, namun hobi tak dapat ditinggalkan,” katanya. bs

Z

ini langsung ipar dari bapak mempelai perempuan.

Sementara untuk memotongmotong daging babi tersebut tanggung jawab paman, ipar, menantu laki-laki serta saudara yang bergabung dalam pesta. “Jumlah babi yang akan disembelih ini kalau masa dulu bisa mencapai 50 ekor dengan berat diatas 80 kg. sekarang karena babi sudah susah maka babi yang dipotong itu berapa yang ada,” jelas Taleku.

Lebih lanjut dikatakan Taleku, dulunya kalau membagi otcai (daging untuk jatah saudara) jumlahnya pisah mencapai ratusan pembagian dengan berat per otcai itu lebih dari 10 kg.

“Namun sekarang tidak lagi. Namun biar dapat pembagian sedikit-sedikit tapi nilai kebersamaan dan budaya itu yang perlu dilakukan,” katanya.

Babi yang sudah disembelih kemudian dipotong-potong sebesar telapak tangan. Daging yang diambil untuk diasap ini tidak boleh ada tulang. “Pihak keluarga perempuan akan merasa bangga kalau ikan untuk anak mereka itu lemak dan dagingnya tebal-tebal. Artinya babi yang diberikan untuk anak mereka itu merupakan babi yang besar,” kata Andom Sabebegen.

Jumlah potongan-potongan babi ini juga akan menjadi kebanggaan keluarga kalau jumlahnya mencapai seratus potong. Ini artinya babi yang mereka sembelih untuk anak mereka ini besar dan jumlahnya banyak.

Setelah dipotong-potong,

agar masaknya dalam pengasapan lebih bagus dimasak dalam kuali besar terlebih dahulu hingga matang.

Nantinya setelah matang baru dinaikkan di atas kayu. Jumlahnya selalu dihitung agar tidak kurang dari yang telah disediakan sebelumnya.

“Kalau orang yang mengerti mereka tidak akan berani mencuri daging babi yang sedang disalai (asap), karena kalau hilang berarti tanggungjawab yang menyelai untuk menggantikan,” kata Alfon, salah seorang warga.

Kalau perapiannya bagus dipasang maka mengasapnya hanya memakan waktu 7-10 jam. Namun kalau tidak, bisa memakan waktu seharian. “Yang menyalai (mengasap) ini diistimewakan makan, minum, rokok dan permintaan lainnya. Jadi mereka ini fokus pada tugasnya saja,” kata Taleku.

Setelah matang, pihak yang mengasap dan pihak keluarga perempuan menghitung kembali

jumlah potongan babi untuk memastikan apakah jumlahnya masih sama atau tidak. “Hasil dari penyalaian ini juga nantinya diberikan beberapa potong pada mereka sebagai ucapan terima kasih,” tambahnya.

Daging babi yang diselai ini nantinya bagi dua. Kalau potongannya bersisa 100 potong maka yang diserahkan orangtua mempelai perempuan pada kedua mempelai dengan disaksikan oleh orangtua mempelai laki-laki ini 50 potong. Sisanya disimpan oleh orangtua mempelai perempuan. Oleh orangtua mempelai perempuan ini tidak akan berani memakan sisa dari y a n g diserahkan tersebut.

Mereka

aman boleh berubah, namun budaya bagi masyarakat Mentawai adalah suatu yang harus terus dipelihara dan terus dijalankan secara turun temurun. Dalam adat pernikahan Mentawai, dikenal adanya iban toga (ikan untuk anak), merupakan makanan adat yang harus di setiap perkawinan di Mentawai .

Namun secara harfiah, iban toga ini tidak terbuat dari ikan.

Iban toga ini adalah lemak dan daging babi yang dimasak dengan cara diasap hingga matang. Iban toga ini harus dibuat paman atau ipar laki-laki dari bapak mempelai perempuan. Pekerjaan ini hanya boleh dibantu perempuan yang menjadi istri paman atau ipar.

Tanggungjawab mereka ini sangat berat yaitu mengasap hingga matang serta mempertahankan agar jumlah potongan babi jumlahnya tidak berkurang.

“Kalau hilang satu potong maka itu dendanya satu batang kelapa atau satu ekor babi,” kata Kornelius Taleku, Sikebbukat Suku Sikaraja pada Puailiggoubat, Senin 11 September.

Proses pembuatan iban toga ini dimulai dari membuat tempat penyalaian. Lantai penyalaian dari pelepah kayu disusun teratur secara. Ini tujuannya ketika saat penyalaian daging babi yang dipotong-potong mengeluarkan minyak maka akan mengalir pada bandar-badar pelepah sagu.

Nantinya minyak ini ditampung pada bambu yang disiapkan dan dipasang pada tepi pelepah sagu.

Yang membuat tempat penyalaian

malah menjaga dengan baik.

Ketika anak mereka berkunjung ke rumah orangtua pihak perempuan, maka saat itulah sisa babi yang diasap ini dikeluarkan untuk lauk pauk saat anak dan menantu mereka makan. Kalau masih bersisa maka disimpan lagi.

Begitu seterusnya hingga daging babi tersebut habis dimakan.

Namun kalau mempelai lakilaki ini tidak satu kampung, maka pihak keluarga mempelai perempuan langsung menyerahkan semua daging babi yang pada pengantin dan orangtua mempelai laki-laki. Nantinya soal pembagian kepada saudara dan family tergantung dari orangtua mempelai laki-laki Banyaknya potongan iban toga ini juga menjelaskan status keluarga yang menggelar pesta. Semakin banyak potongan dagingnya apalagi diatas 100 maka akan menaikkan gengsi keluarga. (bs)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

12

B

erebut, berdesakan, sesak serta butuh biaya ekstra. Itulah pemandangan lumrah di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara untuk mengejar kapal ke Siberut Selatan. Perbaikan layanan transportasi laut di Sikabaluan ibarat jauh panggang dari api. Layanan kapal dari Sikabaluan ke Padang atau pun sebaliknya dalam tiga bulan terakhir tidak ada, sejak KM Simasin rusak. Tidak jelas kapan KM Simasin mulai berlayar lagi.

Teks-Bambang Foto: Bambang dan Syafril

Calon Penumpang berebut boat di Sikabaluan

Calon penumpang berebut menaiki boat dari Siberut Selatan menuju Sikabluan

Calon penumpang susah payah naik kapal dari boat di Saibi Penumpang naik boat dari Sikabaluan menuju Siberut

Kapal KM Simasin dan Beriloga tertambat di Pelabuhan Muaro, Padang karena rusak

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

I

MUNISASI tidak saja menjadi langkah preventif mencegah penularan penyakit, tapi juga investasi kesehatan buah hati di masa depan. Mau bukti?

Siapa pun pasti mengenal imunisasi. Bahkan, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendapatkan imunisasi saat kita masih kecil.

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Sayangnya, masih ada kelompok masyarakat yang masih meragukan manfaat pemberian imunisasi kepada anaknya. Padahal, imunisasi tidak hanya menciptakan kekebalan tubuh, tapi juga penting untuk memutus mata rantai penularan penyakit pada anak maupun orangorang di sekitarnya.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) masih merupakan penyebab kematian dan kecacatan anak.

Sekira lima persen kematian pada anak balita diakibatkan oleh PD3I. Karena itu, upaya imunisasi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kesakitan dan kematian tersebut.

Terus diintensifkan Pemberian imunisasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada 1956, diawali dengan imunisasi cacar. Sejak itu, cakupan dan jenis

Redaksi menerima tulisan berupa artikel untuk dimuat di kolom Masoppit. Kirimkan karya kamu ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08@gmail.com atau syafriladriansyah@gmail.com.

Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti.

imunisasinya terus diperluas. Dewasa ini, ada lima vaksin yang diberikan Program Imunisasi pada bayi dan anak Indonesia untuk mencegah tujuh penyakit menular, yaitu Tuberkulosis, Polio, Difteria, Pertusis, Tetanus, Campak, dan Hepatitis B. Kegiatan pemberian imunisasi juga semakin merata di seluruh wilayah.

Kalau 2008 baru 68,3 persen dari 65.781 desa yang telah mencapai Universal Child Immunization (UCI), setelah akselerasi pada 2010, cakupannya mencapai 75,3 persen dari 75.990 desa.

Salah satu contoh konkrit keberhasilan penting program imunisasi, yaitu bebasnya penyakit cacar. Pada 1974, Indonesia secara resmi dinyatakan negara bebas cacar.

Sementara itu, kasus penyakit PD3I lainnya juga makin menurun. Campak misalnya, dari 24.388 kasus pada 2008, turun menjadi 17.139 kasus pada 2010. Tetanus neonatorum dilaporkan sebanyak 198 kasus pada 2008, beberapa tahun terakhir menjadi sekira 137 kasus.

Untuk polio, walaupun sudah tidak ada lagi kasus polio dalam beberapa tahun ini, ancaman dari luar negeri masih tetap ada. Beberapa negara di dunia masih melaporkan adanya virus polio liar. Karena belum seluruh desa mencapai UCI, berarti masih ada kantung-kantung desa yang berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Untuk antisipasi keadaan tersebut, sejak 2009 telah dilakukan kampanye imunisasi tambahan dalam tiga tahap.

Tahap pertama dilakukan pada 2009, tahap kedua pada 2010, dan tahap terakhir digelar pada 2011 di 17 provinsi di Indonesia dengan sasaran cakupan minimal 95 persen dari seluruh anak balita.

Tahun ini, Indonesia bersamasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara berkomitmen menjadikan 2012 sebagai Tahun Intensifikasi Imunisasi Rutin atau Intensification of Routine Immunization (IRI).

Menyikapi isu Imunisasi tentu perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak,

13 Puailiggoubat, NO. 248, 15 - 30 September 2012

termasuk masyarakat. Pasalnya, sampai saat ini masih dijumpai sejumlah tantangan dalam pemberian imunisasi, antara lain pemahaman orangtua yang masih kurang di sebagian kalangan masyarakat, mitos yang salah terkait imunisasi, kendala geografis, sampai jadwal imunisasi yang terlambat.

Masyarakat juga perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi terkait imunisasi, misalnya menyikapi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang berat.

Sebagai contoh, ketika wabah polio di Jawa Barat terjadi, beberapa anak lumpuh setelah mendapat vaksin polio.

Dengan pemeriksaan virus (virologi) terbukti bahwa kelumpuhan tersebut diakibatkan virus polio liar yang sudah menyerang anak tersebut sebelum dia mendapat imunisasi polio.

Demikian pula dengan kasus KIPI berat lainnya. Setelah diperiksa ahliahli di bidangnya, terbukti bahwa KIPI tersebut akibat penyakit lain yang sudah ada sebelumnya, bukan akibat imunisasi.

Untuk menyikapi kasus KIPI, sebaiknya masyarakat mengacu pada informasi yang diberikan oleh Komite Daerah (Komda) KIPI yang ada di provinsi atau Komite Nasional (Komnas) KIPI di Jakarta. Karena berita atau laporan kecurigaan adanya KIPI selalu dikaji secara ilmiah oleh ahli-ahlinya, seperti pakar-pakar penyakit infeksi, imunisasi, dan imunologi yang ada di komite tersebut.

Sejatinya, masyarakat tidak perlu ragu akan keamanan dan manfaat imunisasi. Saat ini, 194 negara di seluruh dunia yakin bahwa imunisasi aman dan bermanfaat mencegah wabah, sakit berat, cacat, dan kematian pada

bayi dan balita.

Bahkan, negara-negara dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi pun masih terus melaksanakan program

imunisasi. Termasuk, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan cakupan imunisasi lebih dari 85 persen.

Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah ketimbang terlanjur jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit.

Jadi, imunisasi bisa dikatakan investasi kesehatan untuk masa depan. Sebaiknya, semua bayi dan balita diimunisasi secara lengkap.

Dengan terhindarnya anak dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka memiliki kesempatan beraktivitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan. ozc

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Sumbar Menunggu Kehancuran Ekologis Akibat Pertambangan PADANG - Walaupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan kebijakan Moratorium Pertambangan, namun dalam prakteknya pembukaan lahan pertambangan semakin gencar dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, kawasan lindung dan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam posisi terancam.

“Kabupaten Solok misalnya dengan hadirya dua perusahaan tambang biji besi di Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV setidaknya sekira 222 hektar lahan produktif masyarakat terancam. Kabupaten Sijunjung ada 548 hektar areal persawahan yang sudah dikonversi menjadi Pertambangan Emas,”ungkap Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi ) Sumbar Khalid Syaifullah, Senin 10 September lalu.

Selain itu di Kabupaten Pasaman Barat terancam 11.000 hektar lahan yang akan dijadikan sebagai areal Pertambangan. Kabupaten Pesisir selatan seluas 320 hektar sudah menjadi areal pertambangan, kabupaten Solok Selatan 274 hektar lahan pertambangan. Kabupaten Dharmasraya 22.509 hektar lahan yang siap untuk dijadikan areal pertambangan.

Katanya, lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang bertujuan untuk menata kembali usaha-usaha pertambangan sudah meresahkan masyarakat di Indonesia di mana pelanggaran dan pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat disekitar tambang kerap terjadi kemudian hal ini memicu konflik yang berkepanjangan.

“Sebagai contohnya misalnya konflik pertambangan yang terjadi di Kenagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kabupaten Solok, sejak hadirnya perusahaan pertambangan bijih besi sudah 3 orang warga sempat ditangkap pihak Kepolisian akibat mencoba menghalangi usaha pertambangan,” ungkapnya.

Sementara kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam diabaikan bahkan banyak intervensi-intervensi dari kelompok pendukung tambang kerap dilakukan kepada ninik mamak (tokoh adat) yang menolak usaha pertambangan yang berada diwilayahnya.

“Dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah membuka peluang investasi sebesar-besarnya tanpa mempedulikan keberlanjutan umur dari sumber daya alam itu sendiri,” tutur Khalid.

Padahal faktanya tambang itu yang diuntungkan hanya pemilik modal sebab ketika kegiatan pertambangan berakhir, pengusaha pertambangan dengan leluasa melangkah meninggalkan wilayah-wilayah yang sudah mereka keruk. ”Sementara warga disekitar pertambangan mengalami kerugian yang tak terhingga, seperti; tanah yang dulunya dapat digunakan sebagai lahan pertanian, namun saat ini tidak lagi dapat diusahakan, munculnya jenis penyakit baru yang dulunya tidak pernah dialami diwilayah tersebut, kerusakan ekologis, tercemarnya tata air setempat dan lain sebagainya,” pungkasnya. (rus)

14

Padang Dilanda Banjir dan Longsor, Empat Tewas Beberapa hari sebelumnya, Sekber Pecinta Alam Sumbar sudah melakukan investigasi dan mengingatkan potensi bencana susulan.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

anjir dan longsor di Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, 12 September lalu menyebabkan empat orang tewas akibat tertimpa longsoran bukit. Bencana ini hanya berselang 2,5 bulan dari banjir bandang di lokasi sama.

Empat korban tewas menimpa sejumlah rumah di Lambung Bukit yakni Nila, 21 tahun, Zamaris, 55 tahun, Najwa, 6 tahun dan Safa, 2 tahun. Tim Badan Search dan Rescue Nasional (Basarnas) Kota Padang dan TNI melakukan evakuasi pencarian korban yang masih satu keluarga.

Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Ade Edwar, mengatakan banjir ini terjadi di daerah Pauh, Kuranji, Nanggalo dan Lubuk Kilangan. Banjir itu menggenangi ratusan rumah warga di tiga kecamatan.

“Kita sudah siaga di beberapa

B

BANJIR - Luapan banjir bandang yang mengairi Sungai Kuranji yang mengenangi perumahan Arai Pinang, Banda Gadang, Kecamatan Padang Utara titik di daerah Pauh dan Nanggalo dan Lubuk Kilangan guna mengantisipasi air besar, sebab di hulu sungai Batang Kuranji ini terus ada hujan lebat,” katanya.

Salah satu daerah di Banda Gadang Kecamatan Nanggalo, puluhan rumah tergenang banjir sedalam dada orang dewasa. Rumah di Batu Busuk Kecamatan Pauh, juga terendam air bah, di Kecamatan Lubuk Kilangan air meluap sampai di jalan Ulu Gadut membuat jalan menuju Padang-Solok macet.

Banjir bandang yang terjadi di empat kecamatan di Kota Padang mengakibatkan ratusan kepala keluarga mengungsi ke musala dan rumah warga yang jauh dari lokasi. Banjir bandang yaitu Nagari Limau Manis

Kecamatan Pauh, Tabing Bandar Gadang Kecamatan Nanggalo, Ulu Gadut Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Sementara dua kecamatan terparah saat ini adalah Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pauh. Sebanyak 59 kepala keluarga diungsikan ke musala-musala dan pemukiman warga yang aman dari banjir.

Menurut Walikota Padang, Fauzi Bahar dugaan sementara banjir bandang tersebut diakibatkan karena adanya penebangan hutan secara liar di atas Bukit limau Mans yang menyebabkan terdapatnya kantongkantong air.

Sebelumnya Sekretaris Bersama Pencinta Alam (Sekber PA) Sumatera Barat telah membeberkan hasil

investigasi di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumbar. Hasil investigasi yang berlangsung 30 Agustus hingga 1 September tersebut menyebutkan masih besarnya peluang banjir bandang.

“Hasil penelurusan kami di sepanjang aliran sungai Padang Janiah hulu sungai Kuranji (lokasi banjir bandang), masih banyak material banjir bandang tak hanyut hingga ke muara sungai. Material itu sisa banjir bandang pada 25 Juli lalu,” kata Rico Rahmad, Koordinator Sekber PA Sumbar di sekretariat jalan S. Parman Padang, Senin, 10 September.

“Gelondongan kayu bekas ditebang secara ilegal maupun yang tercabut dari akarnya karena derasnya arus sungai menumpuk di badan sungai yang berjumlah puluhan titik,” katanya.

Dengan kondisi itu, pemerintah diminta secepatnya membersihkan material kayu sepanjang aliran sungai terutama di daerah Padang Janiah atau dihulu sungai Kuranji. Sekber juga meminta ada ekspedisi lanjutan untuk meneliti informasi dari masyarakat bahwa ada sumber air panas yang berasal dari hulu sungai Padang Karuah.

“Kita juga meminta ada lanjutan penelitian retakan-retakan yang berada di punggung Bukit Ngalai dan Alu-alu, ini tujuannya supaya mengantisipasi banjir bandang kedua di Kota Padang yang menyebabkan kerugian besar masyarakat di sepanjang tepi sungai,” katanya.(o)

Delegasi ASEAN Bahas Ketahanan Pangan di Padang PADANG - Delegasi anggota ASEAN mengadakan pertemuan dengan anggota Gulf Cooperation Council (GCC) dari lima negara yaitu Bharain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, dan Kuwait membahas ketahanan pangan dan investasi di bidang pertanian, 4-6 September lalu.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat membuka acara mengatakan, Sumatera Barat termasuk daerah surplus beras sehingga ada potensi dan peluang investasi bidang pertanian yang bisa ditawarkan.

“Yang bisa ditawarkan saat ini adalah perikanan tuna, produk pertanian (beras, sayur dan buah)

organik, produk perkebunan sawit, kakao, gambir, kayu manis, kelapa, karet, nilam dan kopi,” katanya di hadapan 48 perserta dari 12 negara yang hadir dalam acara working group tersebut, Selasa, 4 September lalu.

Sementara Sekjen Kementerian Pertanian RI Hari Priyono mengatakan, saat ini tantangan dunia terkait perubahan iklim, energi, ketahanan pangan, produksi dan produktitvitas telah mempengaruhi kawasan ASEAN dan GCC. “Meningkatnya populasi ASEAN dan GCC yang akan mencapai 700 juta jiwa dalam waktu dekat bisa mengakibatkan semakin meningkatnya keperluan pemenu-

han sandang, pasokan energi, perluasan lapangan kerja,” ujar Hari.

Katanya, dengan kondisi itu menyebabkan isu ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam kerjasama ASEAN. Dalam kerja sama ASEAN dan GCC ada tiga poin penting yang menjadi fokus yaitu ketahanan pangan, investasi pertanian, dan undang-undang serta kerangka peraturan untuk berinvestasi pertanian.

“Kita juga mengharapkan dukungan dari GCC untuk berinvestasi pada pengembangan pertanian dan ketahanan pangan khususnya untuk mendukung implementasi ASEAN intregated food security Framework (AIFS) dan rencana aksi strategis

ketahanan pangan yang telah dimiliki ASEAN,” tuturnya.

Sedangkan perwakilan dari GCC Hilal Ambusaidi menjelaskan latar belakang sejarah, budaya, perekonomian dan hubungan diantara dua kawasan menyebabkan ASEAN dan GCC perlu mempererat hubungannya.

“Pertemuan pertama tentang ketahanan pangan yang telah diselenggarakan di Doha, Qatar merupakan tahap ekplorasi kesiapan kerjasama dan pertemuan kedua hari ini menjadi langkah awal bagi penyusunan jadwal program kerjasama yang akan segera diimplementasikan,” tutupnya. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 248, 15 - 30 September 2012

Solidaritas Rohingya Galang Dana Bantuan untuk Korban Kekerasan PADANG-Kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Minang Peduli Rohingya melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu para korban kekerasan di Myanmar. Aksi yang sejak pukul 09.00 WIB dari kantor DPRD Sumatera Barat sampai kantor Gubernur Sumbar di jalan Jenderal Sudirman Padang.

Koordinator Umum Aksi M. Al Asyhari mengatakan, aksi ini memberikan dukungan perjuangan etnis Rohingya dengan mempertahankan hak-hak azazi mereka sebagai suatu etnis yang hidup dan berkembang di Myanmar. “Kami mengutuk segala kekerasan dan kekejaman yang dilakukan terhadap kemanusian pada masyarakat Rohingya,” katanya di sela-sela aksi di depan kantor Gubernur Sumbar pada wartawan, Selasa 11 September lalu.

Aliansi Masyarakat Minang Peduli Rohingya menuntut pemerintah Myanmar mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya serta mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya di Arakan. “Kita meminta mengadili setiap pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap kekerasan yang terjadi pada etnis Ronhingya,” tegasnya.

M. Al Asyhari juga mengimbau proses politik dan demokrasi di Myanmar harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis. “Mendesak PBB dan komunitas internasional serta pemerintah negara dunia untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan, kita juga meminta NGO dan komunitas internasional menyalurkan bantuan kepada Rohingya di Arakan dan di lokasi pengungsian,” terangnya.

Mereka juga meminta pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan menerima pelarian Rohingya. Selain itu aksi ini meminta pemerintah Indonesia mengambil inisitiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri muslim terbesar sekaligus sebagai tuan rumah dari Sekretariat ASEAN untuk menyelesaikan krisis Rohingya.

“Terakhir kita mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah berlanjutya tindak pembunuhan, kekerasan, pengurasakan dan pemerkosaan,” katanya.

Aksi solidaritas tersebut hingga pukul 11.00 WIB tim sudah berhasil mengumpulkan uang dari masyarakat pengguna jalan raya sekira Rp700 Ribu lebih dan aksi ini akan berlanjut sampai seminar tentang Rohingnnya beberapa hari mendatang. “Dana yang terkumpul ini akan disalurkan ke Dompet Dhuafa Singgalang, nanti dari sana mereka akan menyalurkan kepada korban,” katanya. (rus)

Korban Penembakan Polisi di Pasbar Ajukan Eksekusi Korban berhasil memenangkan gugatan perdata Rp300 Juta atas penembakan dirinya oleh anggota Polsek Kinali Pasaman Barat.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

wan Mulyadi yang menjadi korban penembakan anggota Polsek Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Briptu Nofrizal pada 2006 lalu hingga mengalami lumpuh permanen mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui kuasa hukumnya dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar.

Permohonan tersebut diajukan Iwan setelah memenangkan putusan perdata atas Briptu Nofrizal. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PNPSB yang dikuatkan keputusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/ PDT/2009/PT.PDG dan juga dikuatkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2010.

Dalam amar putusan pengadilan dinyatakan bahwa Briptu Nofrizal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, penembakan yang mengakibatkan kelumpuhan total pada Iwan Mulyadi. Atas perbuatan itu, Polsek Kinali berkewajiban membayar ganti rugi immaterial

I

DEMO - Demo solidaritas Rohingya di kantor Gubernur Sumatera Barat kepada penggugat sebesar Rp 300 Juta.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatera Barat, Firdaus mengatakan, secara hukum, tindakan Briptu Nofrizal telah keluar dari kewenangan sebagai aparat kepolisian UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Atas perbuatannya Briptu Nofrizal divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 160/Pid.B/2006/PN-LBS. Sayang, oleh institusinya sendiri, Briptu Nofrizal hanya menerima sanksi indisipliner berupa penundaan kenaikan pangkat dan dikurung selam 21 hari.

Kasus Iwan Mulyadi bermula dari laporan tindak pidana pengrusakan rumah milik Edi, 50 tahun, warga Jorong Tanjuang Medan, Nagari Kinali, Pasaman Barat yang diduga dilakukan Iwan bersama

temannya bernama Aken.

Dengan berbekal surat perintah No. Pol: SP.Dik/01/I/2006/Res Kinali tertanggal 20 Januari 2006, Briptu Nofrizal bertindak secara sendiri tanpa berkoordinasi dengan Brigadir Suardi selaku Kanit Res maupun dengan Briptu Jimi (bagian dari surat perintah) dalam melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

“Briptu Nofrizal menemukan Iwan Mulyadi di ladangnya, ladang Sasok Rimbo Gadang Durian SabuikTanjuang Medan Jorong IV Koto Selatan Nagari Kinali. Briptu Nofrizal melakukan tindakan gegabah dengan menembakkan sebuah peluru revolver ke tubuh Iwan dan tepat mengenai pinggang sebelah kiri, tembus ke rusuk kanan atas,” ujarnya melalui siaran pers PBHI, 13 September lalu.

Menurut Firdaus, awalnya Iwan bersama ayahnya Nazar Salegar

bersama tim kuasa hukum menuntut terdakwa Briptu Nofrizal dan pihak Kepolisian Sektor Kinali senilai Rp2 Miliar lebih. “Namun sayangnya majelis hakim PN Pasaman Barat hanya mengabulkan gugatan ganti rugi immateril sebanyak Rp300 Juta,” ujarnya.

Namun terlepas dari masalah adil atau tidaknya putusan kasasi MA tersebut, lanjut Firdaus, setidaknya sikap brutal Briptu Nofrizal dalam proses penegakan hukum terbukti sebagai perbuatan melawan hukum dan telah melanggar hak konstitusional warga negara.

Dari sudut hukum HAM, perbuatan Briptu Nofrizal adalah pelanggaran serius terhadap HAM. “Kesembronoan dan sikap berlebihannya dalam mengambil tindakan dalam penegakan hukum telah menyebabkan Iwan mengalami kelumpuhan,” katanya. (r)

Foke Resmikan Sekolah Bantuan Warga DKI PADANG - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan gedung SMK Muhammadiyah di Simpang Haru, Kota Padang, 5 September lalu. Gedung baru sekolah dibangun melalui dana bantuan warga DKI Jakarta setelah sebelumnya hancur akibat gempa 2009.

Selain gedung SMK Muhammadiyah, juga diresmikan gedung SDN 09 Bayur, Kampung Dalam, Kabupaten Padangpariaman dan Mesjid Raya Kuraitaji juga di Padangpariaman. Semuanya juga melalui bantuan perantau Minang dengan total dana yang dihimpun Rp9 Miliar.

Peresmian tersebut juga dihadiri

oleh Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsudin, Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim dan sejumlah tokoh Minang dari Jakarta seperti Ketua Umum Gebu Minang Pusat Erry Firmansyah Yamin Datuak Tan Maliputi, Ketua BK3AM Jakarta Zulfahmi Burhan Datuak Rajo Bagaga.

Dana telah diterima berbagai pihak sejak 2011 lalu. Alokasi terbesar untuk pembangunan SMK Muhammadiyah yang mencapai Rp 6,5 Miliar. Dana tersebut digunakan membangun gedung tiga lantai dengan 21 ruang kelas dan praktek dengan luas 2.040 meter

persegi dan mesjid seluas 200 meter persegi. Gedung dibangun dengan kontruksi baja keras dan tahan gempa. Bahkan lantai tiga Gedung SMK ini dapat digunakan sebagai escape building yang bisa menampung 500 orang, jika terjadi bencana gempa dan tsunami.

Pada saat gempa besar 2009, gedung SMK Muhammadyah ini mengalami kehancuran sehingga proses belajar mengajar dipindahkan ke lokasi lain. Setelah menerima bantuan, pembangunan gedung baru dimulai dilakukan pada Juli 2011 dan pengerjaan kontruksinya selesai dalam waktu

9 bulan.

“Semoga pembangunan kembali gedung sekolah ini akan meningkatkan gairah belajar yang lebih tinggi lagi dari anak-anak kita, pelajar SMK Muhammadiyah Simpang Haru, Padang,” kata Foke yang pada kesempatan itu menyerahkan bantuan tambahan sebesar Rp 200 Juta antara lain untuk pemasangan penangkal petir.

Sedangkan untuk pembangunan SDN 09 Bayur, dana yang diserahkan mencapai Rp 1,5 Miliar dan untuk pembangunan Mesjid Raya Kuraitaji menghabiskan dana Rp 1 Miliar. (rus)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

8

Memasyarakatkan Rumah Aman Gempa di Indonesia

Suara Puailiggoubat Sudah Efektifkan Kinerja SKPD Mentawai?

P

emberitaan Puailiggoubat edisi ini pada halaman 4 dengan judul “Realisasi Belanja APBD 2011 Mentawai Tak Capai Target, Kinerja SKPD Dipertanyakan� sungguh memprihatinkan.

Serapan anggaran APBD 2011 yang hanya 64,19 persen menyisakan anggaran Rp232 Miliar lebih. Belum jelas penyebab bersisanya anggaran itu, namun satu hal yang bisa dilihat bahwa masih rendahnya kinerja SKPD Mentawai.

Memang saat ini penilaian laporan APBN maupun APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum berbasiskan kinerja namun masih berdasarkan administrasi. Tidak heran banyak kebocoran anggaran disana-sini lebih-lebih dalam perjalanan dinas maupun proyek fisik. Bahkan Kompas melaporkan temuan BPK soal perjalanan dinas fiktif tahun 2011 yang memboroskan anggaran hingga 40 persen.

Ada sejumlah hal yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran APBD 2012.

Seperti dikatakan Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, bisa jadi SKPD tidak melaksanakan program sesuai target, jika hal ini terjadi berarti SKPD belum bekerja optimal, perlu dievaluasi kinerjanya. Kemungkinan lainnya program dilaksanakan namun tidak menyerap seluruh anggaran yang sudah direncanakan.

Jika hal ini yang terjadi, berarti persoalannya berada pada perencanaan anggaran yang tidak efektif.

Kondisi ini tentu merugikan Mentawai sebab anggaran APBD yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lain akhirnya tidak terpakai. Betapa naifnya Mentawai yang selama ini selalu dianggap daerah yang tertinggal, kekurangan fasilitas dan infrastruktur justru anggaran daerahnya bersisa.

Betapa bermanfaatnya jika anggarananggaran tersebut bisa digunakan membangun fasilitas publik, jalan dan jembatan untuk membuka keterisoliran Mentawai.

Atau digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang berkualitas agar putra putri Mentawai bisa membangun kampungnya sendiri. Lihat saja saat ini, betapa banyaknya kampung yang tidak memiliki penerangan, betapa sulitnya komunikasi di Mentawai, betapa mahalnya masyarakat harus membayar ongkos kapal karena minimnya transportasi.

Mengherankan bahkan mengusik akal sehat kita jika dalam lima tahun terakhir, anggaran APBD senantiasa bersisa. Bukan meningkatkan serapan anggaran, justru makin lama anggaran yang bersisa makin banyak. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana sesungguhnya kinerja SKPD di Mentawai?

Untung saja Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu terhadap pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PEmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 14 huruf e dan huruf f.

Jika saja pengujian ini dikabulkan MK, maka akan merugikan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam besar sebab daerah-daerah itu selama ini akan bergantung kepada bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Gugatan ini, jika dikabulkan MK akan menurunkan DAU 183 daerah tertinggal di Indonesia termasuk Mentawai.

16

I

ndonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun disatu sisi Indonesia adalah termasuk negara yang rawan terhadap bencana khususnya gempa bumi. Ada dua patahan dari tiga patahan yang ada di dunia lewat di Indonesia yakni, Jalur Sirkum Pasifik dan Jalur Trans Asia.

Jika kita menafsir sejarah, maka sangat perlu adanya upaya mitigasi gempa seperti membangun rumah yang aman gempa.

Perlu kita sadari, gempa berkekuatan diatas 5 SR yang sering mengguncang Indonesia menyebabkan banyak bangunan yang runtuh karena faktor lemahnya struktur bangunan.

Maka mekanisme membangun rumah kedepannya harus mengacu pada standar rumah aman gempa.

Untuk menjawab kebutuhan bangunan seperti itu, telah banyak para pakar konstruksi bangunan merancang rumah yang aman gempa. Saat ini, Teddy Boen, seorang ahli konstruksi bangunan Indonesia telah mengkonsep petunjuk tentang membangun rumah aman gempa. Petunjuk tersebut disebarkan lewat buku, spanduk, poster, kalender, dan kaset VCD. Rancangan Teddy Boen tersebut berupa rumah aman gempa tembokan. Setiap bahan yang digunakan dianjurkan memakai yang standar.

Seperti, besi berdiameter 10 untuk rumah type 36 atau besi berdiameter 12 untuk rumah bertingkat. Dalam buku petunjuknya, perkuatan pondasi adalah pilar penting dalam membangun rumah.

Rumah Aman Gempa Berbasis Tradisi Namun harus diakui, rumah aman gempa seperti ini sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan rumah biasa.

Tentunya standar bangunan seperti ini bisa diterapkan oleh individu yang terbilang mampu atau kelas ekonomi menengah keatas. Lalu, bagaimana dengan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah atau korban gempa sendiri?

Nah, mungkin rumah semi modern berbahan material bambu adalah sebuah alternatif yang tepat. Desainnya bisa mengacu pada tradisi yang telah dikembangkan nenek moyang kita. Desain seperti ini juga telah banyak dikembangkan oleh beberapa pakar konstruksi Indonesia seperti Andri Wydiowijatnoko Mustakim

oleh: Yose Hendra Jurnalis Media Indonesia di Padang, Aktivis NGO (Arsitektur Institut Teknologi Bandung) dan Piet Djami Rebo, seorang ahli rancangan bangunan aman gempa Indonesia.

Para ahli konstruksi ini merancang bangunan yang aman dari gempa dan berbasis kearifan lokal. Mereka memilih bambu sebagai material utama.

Sambungan tiang dengan anyaman bambu tidak menggunakan paku, tetapi dibentuk konstruksi hingga saling mengait. Kerangka bangunan juga masih dikuatkan dengan kerbil, kayu menyilang yang menopang sudut

bambu. Hal ini hendaknya dilakukan selama sebulan sebelum di anyaman.

Setelah selesai anyaman bambu, maka kronologis teknis hunian aman gempa lainnya adalah perkuatan pondasi. Untuk rumah bambu ataupun semi permanen, pondasi yang digunakan bisa berupa pondasi umpang atau pakai sandi (batuan yang lebar dan datar) dan bisa juga diterapkan pondasi standar. Teknis ini sebenarnya telah diterapkan oleh nenek moyang kita sejak beberapa ratus tahun yang lalu.

siku. Konstruksi ini diciptakan agar bangunan tahan terhadap guncangan gempa. Seandainya guncangan berkekuatan besar hingga bangunan roboh, korban jiwa bisa diminimalkan.

Bambu adalah jenis tanaman yang gampang ditemukan di Indonesia.

Secara historis, bambu telah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk membangun hunian. Rumah berbahan material bambu bisa ditampilkan dalam bentuk rumah semi permanen atau semi modern.

Rumah berbahan material bambu bisa tahan puluhan tahun asalkan diikuti petunjuknya secara tepat.

Untuk tahap awal, kita perlu melakukan seleksi terhadap bambu yang akan dimanfaatkan. Untuk hal ini, bambu hendaknya sudah berusia tua. Kisaran umurnya berada diatas 5 tahun.

Pengawetan juga mesti dilakukan pada bambu agar bisa meminimalisir dari ancaman rayap dan pelapukan.

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengawetan antara lain, melakukan perendaman, pengasapan dan memasukkan zat kimia ke dalam

Di berbagai pelosok tanah air seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya masih banyak kita temui rumah adat terbuat dari kayu yang berumur ratusan tahun. Semua bangunan tersebut sangat aman terhadap goncangan gempa karena nenek moyang kita merancangnya menyelaraskan dengan kondisi alam Indonesia.

Teknik membangun rumah peninggalan nenek moyang kita tersebut telah didesain ulang oleh para pakar konstruksi Indonesia dalam bentuk baru nan lebih modern. Mereka mendesain rumah berbahan bambu dengan corak modern. Para ahli tersebut tetap bersandar pada caracara yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu.

Meski beberapa ahli konstruksi mulai melakukan terobosan dalam mendesain rumah aman gempa, namun sangat disayangkan belum memasyarakat untuk saat ini. Terobosan tersebut seperti yang dilakukan oleh Teddy Boen dengan mem-

buat rumah tembokan yang aman gempa. Secara konstruktur sangat kuat menahan goncangan begitu juga halnya dengan estetikanya. Namun, untuk mengembangkan tersebut mesti dilakukan suatu hal yang bersifat non teknis seperti pemberdayaan pada masyarakat.

Kampanye Rumah Aman Gempa Suatu peradaban baru akan sulit diterima masyarakat tanpa ada pemberdayaan atau kampanye secara berkelanjutan. Begitu halnya dengan mitigasi gempa pada sektor rumah aman gempa. Meskipun bangunan lama seperti Rumah Gadang (Sumatera Barat) masih bisa dijumpai, tetapi masyarakat kita bisa dikatakan belum paham tentang rumah yang dikategorikan aman gempa. Apalagi itu menyangkut dengan rumah modern aman gempa. Tentu biaya mahal yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan rumah biasa menjadi suatu penyebab keengganan masyarakat untuk menerapkannya.

Untuk mensiasati itu, maka perlu instansi dan lembaga terkait untuk melakukan kampanye secara simultan.

Lembaga terkait harus terjun langsung pada masyarakat dalam memberi pengarahan betapa pentingnya rumah aman gempa. Caranya bisa berupa pertemuan langsung dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat sendiri, membuat workshop, melakukan pemutaran film rumah aman gempa dari satu kampung ke kampung lainnya, pembuatan mural, pembagian spanduk, poster, dan kalender.

Selain itu, cara yang efektif lainnya adalah penyampaian melalui berbagai media. Untuk media televisi bisa dengan cara menggelar talk show, film dokumenter, iklan,settingan acara lainnya. Sementara media cetak seperti koran bisa dijadikan untuk penyampaikan iklan layanan masyarakat. Dan radio adalah media untuk menyampaikan pariwara. Pemasangan billboard di beberapa titik jalan atau persimpangan tentang rumah aman gempa akan sangat menunjang penyampaiannya pada khalayak.

Untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat beberapa instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergiat dalam program ini bisa menyewa fasilitator untuk langsung diterjunkan ke masyarakat. Mereka bisa menjadi duta rumah aman gempa dan secara langsung juga ke halaman 21

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 248, 15 - 30 September 2012

bisa mempraktekkan secara langsung cara membangun rumah aman gempa.

Tantangan tersulit dalam mengkampanyekan rumah aman gempa adalah mengubah stigma bahwa rumah aman gempa lebih mahal dibandingkan dengan rumah biasa. Maka, disinilah peran vital

fasilitator maupun lembaga terkait bagaimana menghilangkan stigma tersebut mungkin dengan cara bahwa “keselamatan jiwa lebih penting dibandingkan dengan biaya pembuatan rumah�.

Pada prinsipnya, rumah aman gempa akan menarik bagi masyarakat, jika kita

mampu untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat tersebut.

Untuk itu, selain melakukan berbagai macam kampanye, mestinya pemerintah dalam artian khusus pejabat mencontohkan langsung pada warganya dengan cara membangun bangunan aman gempa baik

itu rumah pribadi maupun kantor dinasnya.

Kampanye rumah aman gempa sangat berarti untuk menggiatkan pembangunan rumah aman gempa di Indonesia.

Ketika hal itu sudah menjadi trend

di tengah masyarakat, maka berapa pun besarnya gempa menggoncang negeri ini, setidaknya kerusakan dan kehancuran bangunan tidak sebesar bencana gempa sebelumnya.

Tentunya, korban jiwa juga bisa diminimalkan. z

Hak Jawab dan Hubungan Antara Pejabat Publik dan Pers

H

ak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. Ini diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum butir 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dewan Pers. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.

Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.

Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya, baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.

Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: Pertama, panjang atau durasi atau jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; kedua, memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan; ketiga, pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum; keempat, bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

Hak Jawab harus dilakukan secara proporsional. Pertama, Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan. Kedua, Hak Jawab dila-

yani pada tempat mengadukan, respon atau program yang yang emosional atau oleh: Agus Sudibyo sama dengan pemreaktif, dan kekerasan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers beritaan atau karya terhadap wartawan jurnalistik yang didan media.

Selain itu pejabat publik juga belum permasalahkan, kecuali disepakati lain masyarakat) mempunyai hak menyamoleh para pihak. Ketiga, Hak Jawab paikan kritik atau keberatan terhadap sepenuhnya melek media, tidak memadengan persetujuan para pihak dapat pers. Posisi pemerintah bisa sebagai hami bagaimana mekanisme media dilayani dalam format ralat, wawancara, obyek pemberitaan, bisa juga sebagai bekerja, memberikan amplop atau sogok profil, features, liputan, talkshow, pesan sumber berita. Media harus selalu kepada jurnalis, tidak membedakan berjalan, komentar media siber, atau terbuka terhadap kritik dan evaluasi. media profesional dan media yang abalformat lain tetapi bukan dalam format Koridor kritik terhadap pers adalah abal. iklan.

Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pelaksanaan Hak JaPers, Undang-Undang Penyiaran, dan Studi Kasus Ada beberapa kasus pers di Indonewab harus dilakukan prinsip-prinsip ruang publik. dalam waktu yang sePersoalannya bagaimana bersikap sia dewasa ini yang menarik dibahas cepatnya, atau pada proporsional terhadap sebagai contoh hubungan pejabat publik kesempatan pertama pers? Bagaimana menyam- dengan pers.

Pertama, kritik Presiden SBY sesuai dengan sifat paikan kritik atau evaluasi pers yang bersangyang tepat terhadap pers? tentang penggunaan Bbm (BlackBerry) kutan. Untuk pers Mengeritik pers se- Nazaruddin sebagai materi pemberitaan. Sebenarnya cetak wajib memuat harusnya dengan proporHak Jawab pada edisi sional, berdasarkan Bbm atau SMS (Short Message Service) berikutnya atau selamdata dan fakta, dapat dijadikan materi berita. Masalahbat-lambatnya pada dua nir atau nya apakah Bbm atau SMS itu diklarifiedisi sejak Hak Jawab dit a n p a kasi, verifikasi, diuji atau tidak oleh jurnalis atau redaksinya. maksud diterima redaksi.

Kritik Presiden tersebut salah Untuk pers televisi dan tidak tepat sasaran karena dan radio wajib menggeneralisir. Akibatnya memuat Hak Jamenimbulkan kontroversi dan wab pada program serangan balik yang deliberikutnya. gitimatif terhadap PrePemuatan Hak Jawab siden. Padahal sebenardilakukan satu kali untuk nya pemberitaan pers setiap pemberitaaan. Dalam hal tentang Nazaruddin meterdapat kekeliruan dan ketidakamang perlu dikritik. kuratan fakta yang bersifat menghakimi, Kedua, ancaman Difitnah, dan atau bohong, pers wajib po Alam memboikot iklan meminta maaf. Pers berhak menyunting keHak Jawab sesuai dengan prinsip- kerasan, respon dengan segera, menggu- media yang mengeritik pemerintah. prinsip pemberitaan atau karya jurnalis- nakan saluran yang ada, bisa ke Dewan Ancaman ini tidak proporsional dan tik, namun tidak boleh mengubah subs- Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, kontroversial, hanya menimbulkan efek tansi atau makna Hak Jawab yang diaju- organisasi jurnalis seperti AJI (Aliansi yang delegitimatif dan negatif terhadap kan.

Jurnalis Independen), PWI (Persatuan pemerintah. Akibatnya, opini publik Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Wartawan Indonesia), IJTI (Ikatan yang berkembang adalah pemerintah Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers. Jurnalis Televisi Indonesia), dan lain- mengancam kemerdekaan pers. Kasus ini diselesaikan melalui mediasi Dewan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 lain.

Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak Selain itu menggunakan mekanisme Pers.

Ketiga, pernyataan Ketua DPR RI melayani Hak Jawab selain melanggar yang baku seperti hak jawab, mediasi Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi Dewan Pers, penyelesaian Komisi Marzuki Ali tentang KPK (Komisi sanksi hukum pidana denda paling Penyiaran Indonesia. Juga harus mema- Pemberantasan Korupsi). Pernyataan banyak Rp500 juta. Ini diatur pada Pasal hami Undang-Undang Pers, Undang- yang bertolak belakang tentang statemen 18 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalis- Marzuki Ali yang sebenarnya memicu 1999 Tentang Pers. tik, dan P3SPS (Pedoman Perilaku kontroversi. Dalam kasus ini wartawan Penyiaran dan Standar Program Siaran). perlu memiliki rekaman wawancara dan Fakta dan kecenderungan pejabat berhati-hati dengan wawancara doorHubungan Antara Pemerintah dan publik adalah mengeritik yang mengge- stop (wawancara cegat).

Pers Keempat, Gubernur Bali Made Secara prinsip semua pihak (obyek neralisir atau apriori, tanpa data-data, berita, sumber berita, pembaca, menumpuk-numpuk kasus tanpa segera Mangku Pastika melakukan somasi

terhadap harian Bali Post. Mengapa Gubernur langsung melakukan somasi dan tidak menempuh hak jawab atau mediasi Dewan Pers?

Dalam kasus ini terjadi politik “gertak-sambal� yang tidak efektif untuk masa sekarang. Akhirnya diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers juga.

Kelima, Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw menganiaya wartawan Toptv.

Tindakannya tersebut tidak mengurangi pemberitaan negatif, justru menimbulkan kontroversi yang merugikan.

Kedua pihak berdamai, tetapi polisi tetap meneruskan proses hukumnya dan meminta intervensi Dewan Pers.

Keenam, perseteruan antara SMA Negeri 6 Jakarta dengan wartawan.

Kedua pihak memberikan kontribusi terhadap terjadinya insiden. Kekerasan yang terjadi hanya merugikan secara sosial terhadap pihak SMA Negeri 6 Jakarta.

Dalam kasus ini wartawan tidak profesional karena melakukan pemukulan. Dewan Pers menganggap kasus ini seharusnya diteruskan ke jalur hukum, namun kedua pihak memilih berdamai.

Perlu Diperhatikan Perlu ditegaskan dalam hal ini agar wartawan dan pejabat publik memahami Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, memahami nilai-nilai berita, mekanisme kerja media, memahami mekanisme penyelesaian sengketa media, dan tidak main hakim sendiri.

Yang harus dihindari adalah melakukan tindakan main hakim sendiri, menghambat akses informasi wartawan ke badan publik, dan menghindari media, wartawan, atau pemberitaan.

Penting untuk diperhatikan bahwa wartawan juga warga biasa, tidak kebal hukum dan selesaikan sengketa pers melalui Undang-Undang Pers. Dewan Pers tidak menghalangi pengaduan hukum atas media atau wartawan, tapi terlebih dulu menempuh prosedur hak jawab atau mediasi Dewan Pers. Dewan Pers melindungi kepentingan publik, bukan hanya kepentingan media atau wartawan.

(Tulisan ini pernah disampaikan dalam Workshop Jurnalis dengan Humas yang diselenggarakan AJI Padang, Februari 2012)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Pendidikan ini disisipkan dalam semua pelajaran yang ada.

Gerson Merari Saleleubaja

S

Sekolah Terapkan Pendidikan Karakter

ekolah-sekolah di Mentawai mulai mengajarkan pendidikan berkarakter mulai tahun

ajaran 2012/2013 ini. Pendidikan ini bertujuan mengembangkan potensi dasar siswa agar berhati baik dan kompetitif. Di Kecamatan Siberut Selatan, SMPN I Siberut Selatan menjadi pilot proyek pelaksanaan model pendidikan baru ini.

Plt. Kepala SMPN I Siberut Selatan Muhammad Iksan yang dihubungi Puailiggoubat Jumat, 14 September menyebutkan, pendidikan karakter telah dimulai sejak Agustus lalu.

Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui rangkaian kegiatan belajar mengajar di berbagai bidang studi.

Seperti contoh, bagaimana mencintai lingkungan bisa dikembangkan melalui pelajaran IPA, atau bagaimana berinteraksi dengan masyarakat diambil dari pelajaran IPS dan beberapa hal lain yang menonjolkan pembentukan karakter anak didik.

“Tidak ada bidang studi khusus yang mengajarkan hal itu, namun pendidikan ini disisipkan dalam bidang studi yang ada,” ujarnya.

Pembelajaran pendidikan karakter, lanjut Iksan, dititikberatkan pada pendidikan nilai budi pekerti, moral dan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MENARI - Tari menanam keladi yang ditampilkan peserta sanggar seni dan budaya Matuit Kecamatan Siberut Utara Sebagai sekolah yang menjadi pilot proyek pelaksanaan program itu, Iksan mengaku, masih ada hambatan yakni tenaga guru belum semuanya ikut pelatihan tentang bagaimana menerapkan pelajaran itu kepada murid. Hal ini disebabkan tempat pelatihan harus ke Padang yang butuh biaya besar dan waktu. “Tahap awal ini, baru sembilan guru yang ikut pelatihan di Padang,” katanya.

Saat ini, pembelajaran pendidikan karakter dilakukan dengan cara membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 10

hingga 12 siswa yang diajar satu orang guru. Kegiatan belajar dilakukan melalui ekstrakurikuler yang jadwalnya disesuaikan dengan guru bersangkutan.

Iksan mengatakan, pelaksanaan program ini didanai Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp300 Juta tahun ini.

Dana ini untuk kebutuhan pembelian bahan ajar, pelatihan guru dan kebutuhan lain.

Selain SMPN I, Wakil Kepala SMAN I Siberut Selatan Tuty Susanti menyebutkan, sekolahnya juga sudah memulai pendidikan karakter tahun ini.

Kejari Tuapeijat Tutup Kasus Kepala SMAN 1 PUS PADANG - Kepala Kejaksaan Negeri Tuapeijat Sagar L Gaol menegaskan kasus dugaan penyimpangan bantuan dana pendidikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan Dewi Sinta Juita untuk saat ini sudah dihentikan pengusutannya karena tidak ada bukti yang mendukung dalam mengungkapkan kasus tersebut.

“Peluang akan dibuka kasus ini bisa saja terjadi kalau ada bukti baru,” katanya pada Puailiggoubat di kantor Perwakilan Kejaksaan Negeri Tuapeijat di jalan Khairil Anwar Padang, Selasa, 11 September 2012.

Hasil penyidikan dan pengumpulan data yang dilakukan tim dari Kejari Tuapeijat ini tidak ada menemukan barang bukti yang mendukung kasus tersebut. “Jadi karena tidak ada bukti maka untuk

18

kasus ini kita tutup dulu sampai ada perkembangan terbarunya,” ujarnya.

Kasus ini mencuat pada bulan Oktober 2011, dalam penyaluran bantuan dana pendidikan untuk 519 siswa SMA N 1 PUS Sikakap.

Dewi Sinta Juita

Bantuan yang seharusnya diberikan Rp1. 440.000 untuk masing-masing anak dipotong dan hanya diserahkan Rp600 Ribu dan untuk mendapatkan dana bantuan yang telah dipotong itu, setiap siswa penerima juga diharuskan menandatangani empat lembar kuitansi.

Dari data sekolah yang dikumpulkan Puailiggoubat, jumlah siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan tersebut 519 orang. Kalau dari data murid tersebut dikalikan jumlah uang yang belum dibayarkan kepada mereka sebanyak Rp 840 ribu per orang ada sisa dana sebanyak Rp435.960.000 yang belum jelas peruntukannya. Namun karena tim Kejari tidak menemukan barang buktinya kasus ini akhirnya ditutup oleh penyidik. (rus)

Tahun lalu mereka sudah melakukan sosialisasi di tingkat siswa tentang penerapan materi ini.

Menurutnya, pendidikan karakter lebih kepada melatih karakter anak didik untuk berprilaku jujur dan bertingkah sesuai dengan tatanan budaya yang ada di sekitarnya.

“Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar atau salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham,” ujarnya 13 September lalu.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Lucianus Salelei menyebutkan, sebenarnya materi pendidikan

ini sudah berjalan seiring dengan proses belajar mengajar, hanya saja saat ini pendidikan karakter dibuat lebih spesifik.

“Pendidikan karakter menekankan pada kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan,” katanya.

Ada 18 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter berupa religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Ditambah dengan sikap menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan social serta tanggung jawab Pembangunan karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila.

Upaya mewujudkan pendidikan karakter tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (o)

Guru di Siberut Selatan Ikuti Pelatihan Materi Khusus PADANG - Guru-guru di Kecamatan Siberut Selatan mengikuti pelatihan tentang teknik mengajar untuk materi khusus yang dianggap sulit oleh siswa, 14-16 September 2012. Pelatihan yang diadakan di Gedung Serba Guna Desa Muara Siberut diikuti guru SD, SMP dan SMA. Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Tuty Susanti yang dihubungi Puailiggoubat Kamis 13 September menyebutkan, pelatihan ini ditujukan meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun bahan ajar berupa silabus dan teknik menyampaikan pelajaran yang sulit dimengerti siswa.

“Pelatihan dibagi dua sesi yakni satu sesi khusus guru SMP dan SMA dan sesi yang lain khusus guru SD,” katanya.

Pemateri lanjut Tuty berasal dari dosen Universitas Negeri Padang yang menjalankan program pengabdian universitas kepada masyarakat.

Rencana awalnya, pelatihan akan diikuti beberapa guru di kecamatan lain, namun karena faktor biaya dan waktu, mereka tak bisa hadir. (gsn)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 248, 15 - 30 September 2012

Wajib Belajar 9 Tahun Sudah Tuntas JAKARTA - Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dinilai sudah tuntas, meski masih ada kabupaten yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) yang rendah. Jika merunut pada perjanjian Education For All (EFA), Wajar 9 tahun lebih cepat selesai dari waktu yang direncanakan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, usai penutupan Lomojari bidang akademik di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, 12 September lalu.

“Dalam perjanjian Education for All, semua negara menyepakati Wajar 9 tahun selesai tahun 2015. Tapi kita bisa selesai tahun 2008, lebih cepat tujuh tahun,” kata Suyanto seperti dikutip dari situs Kemdiknas. Ia menambahkan, saat ini Wajar 9 tahun sudah rampung hingga 99 persen. Sementara di aturan dianggap tuntas kalau sudah rampung 95 persen.

Namun ia tidak menampik bahwa masih ada daerah-daerah di Indonesia yang APK-nya masih rendah. Masih ada 173 kabupaten yang belum tuntas dalam menjalankan program Wajar 9 tahun.

Bahkan ada 25 kabupaten yang APKnya masih di bawah 75 persen. “Harus kita intervensi. Kita beri penguatan, kita sosialisasikan supaya disitu mencapai paling tidak 95 persen itu. Tapi kalau untuk angka nasional sudah tuntas sejak 2008,” jelasnya.

Lelaki yang hobi berbaju batik ini juga mengungkapkan, kualitas pendidikan ke depan harus lebih baik lagi. Menurutnya, saat ini program wajib belajar sudah memasuki era kualitas, karena kuantitas sudah tercapai. “Tapi kan kalau kualitas itu harus semuanya, agar tidak ada disparitas antara kota-desa dan sebagainya. Sehingga kita harus kerja lebih keras lagi,” ungkap Suyanto.

Ia menambahkan, beberapa program juga telah dijalankan Kemdikbud dalam rangka menaikkan mutu pendidikan. Di antaranya perbaikan sekolah rusak, menaikkan angka BOS, membantu perpustakaan, pemerataan IT, hingga perbaikan kurikulum. “Semuanya mengarah ke sana (perbaikan kualitas),” ujarnya. (*)

Libur Cepat, Masuk Sekolah Terlambat Molornya jadwal libur para guru mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa.

Ketidakpastian jadwal kapal menjadi alasan panjangnya waktu libur.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

L

iburan maunya dipercepat, saat jadwal sekolah dimulai masuknya terlambat. Itulah

yang sering terjadi di SMAN 1 Siberut Utara setiap libur panjang. Tak heran banyak siswa yang juga menambah jadwal liburnya karena yakin sekolah belum mulai dibuka.

Nina (nama samaran) misalnya, siswi SMAN 1 Siberut Utara ini menambah liburnya sehari setelah jadwal sekolah dimulai. “Biasanya hari pertama sekolah itu guru-guru dari Padang belum semuanya datang.

Kadang ada yang datang pada Selasa atau Jumat,” katanya memberi alasan.

Menjelang libur lebaran pertengahan Agustus lalu misalnya, beberapa guru-guru sudah ada yang pulang kampung lebih awal, ada yang pulang 14 Agustus lewat Siberut, ada yang berangkat 16 Agustus naik kapal antar pulau KLM. Nade, juga ada yang berangkat pada Jumat dengan KM.Sumber Rezeki sehabis upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke67 tahun. Padahal jadwal libur baru

PRAMUKA - Anak pramuka sedang memandu peserta upacara detik-detik proklamasi yang jatuh pingsan dimulai 20 Agustus.

“Kita tidak bisa melarang guruguru mengingat kapal dari Sikabaluan ke Padang yang tidak ada,” kata Ramido Hutajulu, kepala SMAN 1 Siberut Utara pada Puailiggoubat, di ruang kerjanya, 4 September lalu.

“Kita ini saling menghargai antar pemeluk agama,” katanya menambahkan.

Dikatakan Ramido, sebelum memberikan izin bagi guru-guru yang beragama muslim duluan berangkat untuk berlibur, ia lebih dulu menanyakan informasi kepastian kapal yang datang ke Sikabaluan.

Namun karena tidak adanya jadwal pasti baik KM.Simasin, KM.Sumber

Rezeki membuatnya tak bisa memberikan penegasan untuk melarang. “Tidak kita kasih izin nanti dibilang tidak menghargai. Tapi kalau jadwal kapal pasti kita tidak akan beri izin pulang duluan,” tegasnya.

Tak hanya libur dipercepat, sekolah yang seharusnya sudah dimulai 27 September malah molor jadi 3 September. Itu pun belum semua guru-guru dari Padang yang datang menunaikan tugas. Dijelaskan Ramido, lambatnya masuk sekolah selama seminggu karena pertimbangan kapal. “Pada minggu sehabis lebaran itu jadwal kapal belum pasti makanya kita ambil keputusan bersama untuk waktu

satu minggu lagi,” katanya.

Namun sayangnya, waktu seminggu itu tak dimanfaatkan oleh guru-guru yang datang dari Padang.

Saat KM.Ambu-ambu datang Jumat, 31 Agustus di Siberut, hanya empat orang guru yang datang. Selebihnya belum ada alasan yang jelas. Sementara pada jadwal masuk sekolah hari pertama, proses belajar mengajar belum kondusif. Keesokan hari juga demikian, masih ada beberapa guru yang belum datang lewat Siberut.

“Berdasarkan informasi masih ada guru kita yang belum datang. Hanya dua orang yang minta izin karena ada urusan penting, selebihnya kita tidak tahu,” kata Ramido. (bs)

Pembangunan Asrama Sirilogui Dilanjutkan SIKABALUAN - Pembangunan asrama pelajar dari Desa Sirilogui di Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara berlanjut. Asrama yang dibiayai dari dana PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) 2012 ini pembangunannya terkendala kebutuhan kayu. Namun kini sudah bisa diatasi.

“Sudah ada penyelesaian dan pembangunannya akan dilanjutkan,” jelas Junaidi Sakerebau, Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP Siberut Utara pada Puailiggoubat, Selasa 11 September lalu.

Dikatakan Junaidi, setelah ada pembicaraan antara UPK, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan

perwakilan masyarakat, sudah ada penyelesaian karena sebelumnya

masyarakat yang mengerjakan pembangunan asrama meminta FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PERLENGKAPAN - Pelajar dari Desa Malancan saat menerima bantuan perlengkapan sekolah dari PNPM-MP

upah kerja melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

“Karena tukangnya semua dari Sirilogui sementara pembangunannya dilaksanakan di Sikabaluan maka pekerja meminta upah hingga Rp100 Ribu lebih per hari. Sementara dalam anggaran dibawah itu. Namun sudah ada penyelesaian,” katanya.

Dengan adanya penyelesaian tersebut, pembangunan asrama pelajar Sirilogui senilai Rp350 Juta yang didalamnya termasuk biaya operasional TPK Rp10,5 Juta dan biaya operasional UPK Rp7 juta kembali dilanjutkan. “Mereka sudah mulai kerja. Tidak ada kendala lagi,” katanya. (bs)

PENDIDIKAN Kekurangan Guru Harus Dicegah Sejak Dini PACITAN - Dunia pendidikan memiliki empat pilar penting yang mendukung prosesnya. Guru, siswa, sarana dan prasarana, serta kurikulum, adalah keempat pilar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Untuk urusan guru di Pacitan, misalnya, menurut Bupati Pacitan Indartato, pada 2014 diperkirakan akan mengalami kekurangan 1.125 orang guru. Dari jumlah tersebut, kebutuhan paling banyak adalah kebutuhan guru SD. Kekurangan tersebut selain karena banyaknya guru yang pensiun, juga karena kurangnya guru yang mampu mengampu mata pelajaran.

“Kalau dihitung, jumlah guru di Pacitan ada 9.001 guru. Yang berstatus PNS baru 60 persen,” katanya saat memberi laporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, sebelum peletakan batu pertama pembangunan Akademi Komunitas di Pacitan, 9 September seperti dikutip dari situs Kemdiknas.

Menyikapi hal tersebut, Mendikbud mengajak semua pihak untuk berpikir dan berperan dalam mencari solusi. Jika ada kekurangan, kata Nuh, maka sudah selayaknya ditambah dengan tidak mengabaikan standar kualitas. Bukan malah mempermasalahkan masalah tersebut.

Dan salah satu upaya pemerintah untuk menjawab persoalan kualitas guru, adalah dengan melakukan pemetaan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG).

UKG merupakan instrumen pemetaan yang akan digunakan untuk melihat dimana kelemahan kompetensi para guru yang ada saat ini, sehingga bisa diperbaiki dengan tepat. “Ibarat sumur, yang kita ukur itu kedalamannya, kualitas airnya. Dan yang kedua yang kita ukur adalah kemampuan pompa untuk menyalurkan air sumur tersebut,” jelas mantan Rektor ITS ini.

Jika sumur disamakan dengan kompetensi guru, maka pompa adalah kemampuan pedagogiknya. Keduanya harus sama-sama berkualitas baik, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dengan alasan tersebut, hendaknya para guru berlomba untuk memeriksakan kompetensinya. Agar secepat mungkin bisa diberikan solusinya. Apalagi UKG ini sama sekali tidak berkaitan dengan tunjangan profesi.

“Kalau siswanya saja setiap hari dites untuk melihat sejauh mana kemampuannya, gurupun demikian,” katanya. Selain UKG, pemerintah juga menyiapkan beberapa skenario lain untuk menambah jumlah guru yang berkualitas.

Salah satunya adalah dengan mengasramakan calon guru, untuk dididik dan dilatih agar mampu menyandang profesi guru. Selain itu, calon guru tersebut juga disiapkan untuk mengampu dua mata pelajaran sekaligus.

“Ada mata pelajaran mayor, dan ada mata pelajaran minor,” katanya.

Tujuannya, selain untuk mengatasi kekurangan guru, juga untuk mengatasi kekurangan jam mengajar yang banyak dialami para guru saat ini. (*)

Puailiggoubat

NO. 248, 15 - 30 September 2012

20

Relokasi Tak Jelas, Penambahan Fasilitas Sekolah Terhambat Karena akan dipindahkan, sudah dua tahun tidak ada pembangunan fisik untuk menambah fasilitas belajar di SMAN 1 Siberut Utara. Namun lokasi pemindahan belum jelas sampai sekarang.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

erada sekitar 100 meter dari bibir pantai, bangunan SMAN 1 Siberut Utara kerap dilanda banjir jika air pasang naik. Sekolah inipun terancam abrasi pantai. Namun rencana Pemerintah Kabupaten Mentawai merelokasi sekolah ke lokasi aman belum jelas.

Sebelumnya pernah direncanakan akan dibangun gedung baru di sekitar jalan Sikabaluan-Monganpoula. Ada lahan 18 hektar yang direncanakan akan dibangun gedung SMA, SMP dan kantor camat. Namun lokasinya yang berawa dan membutuhkan bahan timbunan yang tidak sedikit membuat rencana tersebut belum terlaksana.

Kondisi ini membuat Kepala SMAN 1 Siberut Utara Ramido Hutajulu dalam dilema. Rencana untuk mengajukan dana block grant untuk pembangunan kelas ke Dinas Pendidikan Sumbar terhambat. Sudah dua tahun, sekolah ini tidak ada penambahan kelas atau sarana lainnya.

“Tahun ini juga kita tidak ada pembangunan karena serba dilematis.

Kita mau membangun katanya sekolah mau dipindahkan. Relokasi kita tunggu-tunggu namun tidak terlaksana juga, akhirnya kita yang pusing, ibaratnya kita ini korban keterbatasan,” kata Ramido kepada Puailiggoubat, saat ditemui di

B

PELATIHAN - -Acara pelatihan KTSP dan DUPAK di Kecamatan Siberut Utara. kantornya 4 September lalu.

Dikatakan Ramido, untuk lebih mempercepat proses relokasi SMAN 1 Siberut Utara pihaknya menantang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara Job Sirirui untuk menyediakan lahan lokasi pembangunan. “Kita tantang kepala cabang untuk sediakan lokasi.

Kalau untuk anggaran bangunan kita yang cari. Namun tidak ada jawaban,” katanya.

Untuk mendapatkan lokasi pembangunan dalam satu hamparan di Sikabaluan, lanjut Ramido, tidak akan mudah karena lahan yang luas akan melibatkan kaum atau suku pemilik lahan. Sementara kalau pembangunan dilakukan masing-masing instansi akan lebih gampang. Misalnya untuk lokasi pembangunan SMAN 1 Siberut Utara hanya butuh lahan sekitar

2 hektare dan ini cukup untuk menghubungi satu atau dua orang saja pemilik tanah. “Pembangunan per instansi akan lebih mudah dibanding pembangunan dalam satu hamparan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ramido, lokasi yang telah disediakan Pemda Mentawai di antara Sikabaluan dengan Monganpoula dengan kondisi rawa akan membuat pihak pemborong bangunan berpikir dua kali. Yang menjadi persoalan utama yaitu pengadaan material bangunan dan juga bahan timbunan lokasi pembangunan.

“Kalau harus dipaksakan anggaran untuk tiga lokal itu bisa menjadi dua lokal saja,” katanya.

Untuk proses belajar mengajar di SMAN 1 Siberut Utara saat ini ruang belajar yang ada 15 kelas dan ini termasuk pustaka dan kantor guru.

Minimnya ruang belajar ini membuat pihak sekolah memberlakukan proses belajar mengajar dua shift. Pagi hari oleh siswa kelas II dan kelas III, sementara pada siang hari siswa kelas I. Dengan proses belajar mengajar dua shift ini membuat jam belajar tidak maksimal. Untuk satu jam pelajaran itu hanya 30 menit waktunya dan itupun belum maksimal. “Kadang ada guru itu lambat masuk, belum lagi mengabsen siswa dan bercerita.

Maksimal satu jam pelajaran itu hanya 15 menit belajar,” katanya.

Dengan jam belajar yang tidak banyak ini membuat kepala sekolah mengambil ketegasan dalam disiplin mengajar. “Guru yang terlambat masuk kita kasih absen, karena kalau terlambat waktu 30 menit itu akan berkurang lagi untuk proses belajar mengajar,” katanya. (bs)

Jangan Marahi Anak yang Sering Bertanya JAKARTA - Anak-anak yang sering bertanya merupakan ciri bakat intelektual karena itu jangan memarahinya. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Lydia Freyani Hawadi, 6 September di Jakarta.

“Para orang tua dan guru Taman Kanak-Kanak (TK) tidak

boleh memarahi anak-anak yang sering bertanya sebab hal itu merupakan ciri bakat intelektual anak.

Itu juga menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi,” kata Lydia seperti dikutip dari situs Kemdiknas.

Lydia Freyani Hawadi yang akrab disapa Reni mengakui, banyak orangtua yang sering kesal karena putra-putri mereka terlalu sering bertanya tentang segala hal.

“Jangan dimarahi, orang tua dan guru harus mau meladeni dan mengarahkan,” ujarnya.

Beberapa anak, lanjut Reni, tidak mau dibantu ibunya saat pakai baju, pakai sepatu, dan lainnya.

Menurutnya hal itu dibiarkan saja karena menandakan kemandirian.

Reni yang juga menjadi Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengatakan,

sejak usia dini anak-anak harus dibekali kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kreativitas dan daya tahan menghadapi tantangan atau kesulitan hidup. ”Percuma jika memiliki anak ber IQ di atas rata-rata, tetapi tidak memiliki kreativitas dan kecerdasan emosional, semuanya ini harus dipupuk sejak usia dini,” ujarnya. (*)

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Harga sesuai HET Bupati Mentawai Rp6 Ribu per liter hanya berlaku dua hari setelah BBM masuk dari Padang. Setelah itu harga melonjak jadi Rp12 Ribu hingga Rp13 Ribu.

Gerson Merari Saleleubaja

H

Harga BBM di Mentawai Mencekik

Pertamina Belum Penuhi Penambahan Kuota

pengecer yang berkisar Rp10 ribu hingga Rp13 ribu.

“Entah dari mana bensin itu mereka (pemilik kios) dapat, tiba-tiba bensin muncul lagi dengan harga jual mahal,” katanya.

Menurut Heronimus, pemilik kios beralasan bensin mahal karena yang mereka jual itu non subsidi. “Sungguh aneh, apa memang begitu, atau akal-

akalan saja,” katanya heran.

Kelangkaan BBM di Mentawai sebenarnya sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah mengajukan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak Februari 2012 lalu, namun usulan itu belum direspon.

Dari hasil pendataan sebelumnya, kebutuhan premium di Mentawai per bulan sebanyak 1.236.249 Kiloliter dan solar sebanyak 305.438 Kiloliter per bulan. Sedang menurut data Disperindakop dan UMKM, tiap bulan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) menyalurkan bensin sebanyak 274 Kiloliter per bulan, sementara solar sebanyak 134 Kiloliter per bulan. BBM disalurkan ke Tuapeijat, Sikabaluan, Siberut, Sioban dan Sikakap.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, D. Lubis Sabelau yang dikonfirmasi Pualiggoubat 11 September mengatakan, surat permohonan penambahan kuota BBM untuk Mentawai hingga bulan ini belum ada jawaban.

Sementara kenaikan harga di luar SK Bupati, kata Lubis, dirinya belum mengetahui hal itu, yang jelas menurut-

nya pedoman penjualan eceran BBM harus sesuai dengan SK itu.

Terkait alasan pemilik kios menaikkan harga karena yang dijual bensin non subsidi, Lubis mengatakan, hal itu tidak benar. “Setahu saya belum ada BBM non subsidi di Mentawai, hal itu bisa dikategorikan BBM ilegal,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk di hari yang sama membenarkan bahwa di Mentawai telah terjadi kenaikan harga eceran BBM yang signifikan baik bensin dan minyak tanah di luar yang ditetapkan oleh Bupati.

Ia menyebutkan, terkait lonjakan harga itu, pihaknya telah memanggil eksekutif pada Agustus lalu untuk memberikan laporan penyebab kenaikan harga. Namun eksekutif belum memberikan jawaban.

Menurutnya bagi pengecer yang sengaja menaikkan harga di luar ketentuan harus diberi sanksi, “Aturan sanksinya kan jelas dalam Perbup,” katanya.

Mengenai penambahan kuota BBM untuk Mentawai, Nikanor menyebutkan, eksekutif belum memberikan data terbaru usulan itu. “Dalam waktu dekat ini kita akan ketemu dengan eksekutif untuk membahas hal itu, untuk saat ini saya belum berani komentar,” ujarnya. (gsn)

nginapan antara Rp50-100 Ribu per hari. Biaya makan Rp15 Ribu per porsi.

Untuk kepulangan kembali ke Sikabaluan, alternatif terbaik adalah melalui Tuapeijat dari Padang, sebab ada KM Nade yang melayani antar pulau.

Biaya yang dikeluarkan relatif sama.

Kondisi berbeda jika penumpang harus menaiki perahu motor (boat) dari Sikabaluan menuju Siberut. Pertengahan Juni Puailiggoubat juga menjajal transportasi ini. Dengan membayar Rp150.000 per orang jika isi penumpang 15 orang atau lebih, boat carteran akan mengantar ke Muara Siberut dengan lama tempuh 3 jam. Saat keberangkatan itu, cuaca badai meskipun masih bisa ditempuh. Saat itu ketinggian gelombang 1,5 meter hingga 2 meter. Ada 17 penumpang saat itu, sebagian besar diantaranya perempuan.

Melihat cuaca yang buruk, para penumpang perempuan saat itu ketaku-

tan dan menangis.

Besarnya biaya dan sulitnya mengangkut kendaraan juga dikeluhkan pihak Balai Taman Nasional Siberut yang bertugas di wilayah II Kecamatan Siberut Utara. “Kita kalau ke lapangan itu butuh armada, namun karena biaya yang besar dan angkutan yang sulit membuat kita kesulitan,” kata Ismet, salah seorang staf BTNS. Kapal dagang yang ada di Sikabaluan bisa membawa sepeda motor baik dari Sikabaluan-Padang atau sebaliknya, namun jadwalnya tidak menentu.

Untuk satu unit sepeda motor dikenakan biaya paling mahal Rp100 ribu.

Untuk mobil jenis kijang juga bisa diangkut dengan kapal dagang. Jasa ini kerap digunakan oleh pihak pedagang yang mau membawa kendaraan roda empatnya ke Sikabaluan untuk keperluan pengangkutan barang. Tarifnya antara Rp300 Ribu -500 Ribu.

Begitulah kondisi transportasi di Sikabaluan saat ini. Camat Siberut Utara Sandra Oktavia bukannya tak prihatin dengan keterbatasan transportasi di daerahnya, namun hingga kini pihaknya belum mendapat jawaban dari Pemkab Mentawai selaku pemilik KM Simasin.

“Saya atas nama muspika sudah mengirimkan surat terkait kondisi transportasi di Sikabaluan kepada Bapak Bupati, namun kami belum mendapat jawaban,” kata Sandra.

Sementara menurut Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko pada kesempatan terpisah, KM Simasin yang sempat rusak saat berlayar dari Sikabaluan menuju Padang telah selesai diperbaiki, namun belum bisa jalan karena harus menunggu izin berlayar keluar. (bs/rpt/o).

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

arga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Mentawai jenis pre-

mium atau bensin tampaknya enggan turun. Harga jual per liter melambung tinggi. Di Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan dan kecamatan lain, harga per liter mencapai Rp12 Ribu hingga Rp13 Ribu.

Harga itu jauh lebih mahal dari harga yang ditentukan dalam SK Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet No. 188.45-2 tahun 2012, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM dimana harga premium Rp6 Ribu per liter. SK ini telah berlaku sejak 13 Januari 2012.

Harga eceran premium di Muara Siberut sebelum dinaikkan pemilik kios BBM berkisar Rp6 Ribu hingga Rp7 Ribu namun kini harga naik dua kali lipat menjadi Rp12 Ribu hingga Rp13 Ribu per liter. Untuk minyak tanah harga sebelum naik berkisar Rp5 Ribu per liter, namun kini harga naik berkisar Rp7 Ribu di pusat kecamatan, dan mencapai Rp10 Ribu per botol di daerah pedalaman yang meliputi Desa Madobak, Matotonan dan Salappak.

Heronimus, salah seorang warga Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, yang

21

ANTRE - Antrean BBM di salah satu pangkalan di Muara Siberut dihubungi Puailiggoubat Senin 10 September menyebutkan, harga bensin Rp6 Ribu per liter hanya berlaku saat distribusi BBM serentak dilakukan oleh pengecer resmi saat BBM itu masuk dari Padang.

Harga itu, kata Heronimus hanya bertahan selama 2 hari, kemudian bensin langsung habis. Hari ketiganya, harga langsung melambung di kalangan kios

Transportasi yang Tak Bersahabat SIKABALUAN - Pergi ke Kota Padang bagi warga Siberut Utara mungkin menjadi perjalanan yang menantang bahaya dan mahal. Bahaya karena harus menantang maut menaiki perahu motor menuju Muara Siberut selama tiga jam. Mahal karena ongkos yang dikeluarkan berkali lipat.

Tidak bersahabatnya transportasi di Sikabaluan sudah terjadi sejak tiga bulan belakangan sejak tidak ada kapal penumpang yang melayani rute Sikabaluan-Padang, yakni sejak KM Simasin rusak.

Wartawan Puailiggoubat yang menempuh rute Sikabaluan-Padang, 13 September lalu ikut merasakan susah dan mahalnya biaya yang dikeluarkan. Berangkat dari Sikabaluan dengan kapal antar pulau KM Nade menuju Siberut, Puailiggoubat harus mengeluarkan Rp30.000 sebelum menaiki kapal untuk upah

buruh mengangkut motor di kapal. Di atas kapal, membayar lagi Rp30.000 untuk amprah kapal (tarif motor) sementara tiket perorangan gratis.

Sampai di Muara Siberut sorenya, Puailiggoubat membayar lagi Rp30.000 untuk menurunkan motor dari kapal dan terpaksa menginap semalam menunggu keberangkatan KMP Ambu-Ambu besok malam. Dengan kapal ASDP itu, Puailiggoubat membayar tiket motor Rp95.000. Sementara tiket perorangan Rp70.000. Sewa matras untuk tidur Rp35.000. Untuk biaya sekali jalan itu, Pualiggoubat mengeluarkan ongkos Rp270.000 ditambah makan dan minum di kapal Rp50.000.

Di Siberut, selain biaya untuk mengangkut sepeda motor juga dikeluarkan biaya untuk makan dan penginapan selama sehari menunggu KMP.Ambu-ambu. Untuk biaya pe-

EKOKER BI Rate Bertahan 5,75 Persen JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen, 13 September lalu. Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih konsisten dengan tekanan inflasi yang rendah dan terkendali sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2012 dan 2013, yaitu 4,5% ± 1%.

Bank Indonesia melalui siaran persnya memandang bahwa keseimbangan eksternal sejauh ini menunjukkan defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2012 mengalami perbaikan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Namun demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai tekanan terhadap transaksi berjalan terutama yang bersumber dari risiko memburuknya prospek perekonomian global.

Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, ke depan Bank Indonesia terus mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya dan apabila diperlukan akan mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan.

Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam mengelola permintaan domestik dan perbaikan neraca pembayaran agar tetap sejalan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Dewan Gubernur menilai kinerja perekonomian domestik masih tetap sejalan dengan kapasitas ekonomi.

Dalam Triwulan III-2012 masih tetap kuat didukung tingginya konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi dan terkendalinya inflasi.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada Agustus 2012 masih berlanjut namun dengan intensitas yang menurun.

Rupiah secara “point-to-point” melemah sebesar 0,94% (mtm) ke level Rp9.535 per dolar AS atau secara rata-rata melemah 0,63% (mtm) menjadi Rp9.493 per dolar AS. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh prospek pemulihan ekonomi global yang masih rentan dan pasar keuangan global yang masih dalam kondisi ketidakpastian. Selain itu, ekspor yang tertekan di tengah impor yang masih rel. (*)

Puailiggoubat

NO. 248, 15 - 30 September 2012

22

Coklat Diserang Hama, Petani di Pagai Selatan Merugi FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Petani tidak bisa memanen coklatnya.

Merekapun memilih menelantarkan kebun karena tidak memiliki biaya untuk perawatan.

Ferdinand Salamanang

B

erharap untung dengan manisnya berkebun coklat, justru rugi yang didapat

Martin, seorang petani coklat di Dusun Bubuget, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai. Sudah setahun, ia tak lagi menikmati panen delapan hektar kebunnya.

Kebun coklat Martin di Simpang KM 40 diserang penyakit busuk buah. Buah coklat yang bergantungan di batang menghitam hingga isinya.

Akibat penyakit ini Martin merugi karena hasil panen seminggu yang biasanya mencapai 200 hingga 300 kilogram anjlok hingga 80 persen.

“Untuk membeli racun serangga saja, modal tidak cukup. Penyakit ini sudah setahun lebih menyerang kebun

KAKAO - Buah kakao warga Abanbaga terserang penyakit kami,” keluhnya kepada Puailiggoubat awal Agustus lalu.

Ia mengaku bingung mengatasi penyakit tersebut karena berbagai cara telah dicoba seperti memanen paksa buah yang rusak dan menggunakan insektisida namun semua cara tak berhasil.

Tidak hanya Martin, derita ini

juga ditanggung petani coklat lain di daerah tersebut. Robinson yang tinggal di Dusun Parak Batu Desa Makalo juga mengaku putus asa memberantas penyakit itu. Robinson yang memiliki kebun seluas satu hektar di Simpang KM 39 Jalan Minas Pagai Selatan dibiarkan terlantar karena tidak bisa panen.

Harga Coklat di Muara Siberut Anjlok, Petani Terpukul PADANG - Harga jual coklat per kilo di Desa Muara Siberut, Siberut Selatan sejak Agustus tahun ini tak menentu, dalam seminggu harga per kilo terkadang jatuh, kadang juga naik.

Heronimus, salah seorang warga Puro yang dihubungi Puailiggoubat Senin 10 September mengatakan, harga coklat per kilo saat ini tak bisa dipatok karena sering berubah.

Katanya, untuk hari ini harga

jual Rp15 Ribu per kilo, namun harga itu tak bertahan lama, karena bisa jadi besoknya harga jatuh menjadi Rp14 Ribu per Kilogram.

Terakhir katanya, harga malah jatuh menjadi Rp13 Ribu per Kilogram.

Padahal sepanjang 2011 lalu harga cukup stabil sekitar Rp20 Ribu per kilo. “Dalam seminggu harga berubah terus, tak bisa diprediksi” ujarnya.

Menurutnya, ketidakstabilan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

KAKAO - Kakao dijemur di Abanbaga

harga sangat merugikan warga yang kebanyakan menggantung hidup dengan bertani coklat. Apalagi dalam seminggu petani hanya mampu panen paling banyak 30 kilo gram. “Kadang hanya 20 kilo gram per minggu, kadang juga tidak sampai,” katanya.

Jika dihitung dengan harga Rp15 Ribu per kilo, maka pendapatan diterima sebesar Rp450 Ribu, tapi jika harga hanya Rp13 Ribu per kilo maka pendapatan yang diterima hanya Rp390 Ribu.

Pendapatan itu belum dikurangi biaya produksi yang dikeluarkan dalam seminggu yang bisa mencapai Rp200 Ribu atau lebih, belum untuk kebutuhan lainnya Namun dirinya dan petani lain tak bisa berbuat banyak karena itulah harga yang diterapkan oleh para pedagang pengumpul di Muara Siberut.

Alasan pedagang, kata Heronimus, turunnya harga coklat disebabkan persediaan dalam gudang di Padang masih banyak. (gsn)

“Kami yang berladang di sini sudah putus asa mengurus ladang coklat, dalam setahun terakhir ini kami tidak lagi mendapat hasil, andai anak kami tidak bersekolah di KM 37 (SMPN 2 Pagai Selatan-red), kami sudah pergi dari sini,” keluhnya.

Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pagai Utara Selatan Felix Tatubeket yang dikonfirmasi Puailiggoubat Rabu 15 Agustus menyebutkan, sejauh ini racun pemberantas penyakit busuk buah belum ditemukan.

Penyakit busuk buah, kata Felix, disebabkan cara bertani yang diterapkan masyarakat yang salah. Sejauh yang dilihatnya, kebanyakan petani membuang sembarang kulit coklat yang telah diambil isinya, padahal kulit yang dibiarkan sembarang akan menjadi sarang hama penggerek buah kakao (PBK) yang menjadi sumber penyakit buah tidak masak sempurna.

“Setiap kunjungan baik resmi maupun tidak, saya selalu sampaikan agar kulit coklat yang sudah diambil isinya dikubur, tapi petani tak mau dengar, sehingga penyakit ini muncul” ujarnya.

Felix menjelaskan, PBK yang berbentuk serangga kupu-kupu kecil akan masuk ke dalam buah muda kemudian bertelur sampai ratusan butir setelah itu induknya mati, akibatnya buah kakao menghitam dan tidak masak sempurna.

“Jarak terbang serangga ini bisa mencapai radius 300 meter. Jadi untuk membasmi berkembang biaknya serangga ini, perlu kerja sama semua petani untuk menimbun kulit kakao di ladang. Kalau hanya sendiri atau beberapa orang, masalah ini tidak akan teratasi,” ujarnya. (o)

23

Puailiggoubat NO. 248, 15 - 30 September 2012

Aman Taoi adalah seorang bapak yang mempunyai tiga orang anak.

Dia tinggal di sebuah kampung di Simatalu pada zaman dulu. Anak pertamanya laki-laki bernama Lanjaumanai, anak keduanya perempuan bernama Aluo, dan anak ketiganya laki-laki bernama Pagetasabbau.

Si Bungsu Pagetasabbau dikenal memiliki kesaktian.

Dari Aluo, yang telah ditinggal mati suaminya, Aman Taoi mempunyai tiga orang cucu. Dua orang laki-laki dan seorang perempuan.

Anak bungsu Aluo adalah seorang laki-laki bernama Si Bokbong. Dia sering diajak pamannya Si Pagetasabbau pergi ke ladang.

Si Bokbong tahu tentang kesaktian pamannya. Dia sendiri pernah merasakan kesaktian sang paman.

Dahulu hampir seluruh tubuh Si Bokbong penuh dengan kudis.

Pagetasabbau telah menyembuhkan Si Bokbong dengan kesaktiannya.

Sehingga kemudian kudis Si Bokbong sembuh dan dia menjadi pemuda yang tampan.

Pada suatu hari, Pagetasabbau dan Si Bokbong pergi ke ladang.

Ladang yang dituju itu melewati laut, sehingga mereka memakai sampan. Kletika mereka sampai dekat sebuah tanjung, Si Bokbong ingin menguji kesaktian pamannya sekali lagi. Tanjung itu adalah tanah suku bapaknya Si Bokbong. Ladang yang diwariskan bapaknya juga ada di situ.

“Maman, kalau maman memang punya kesaktian, coba pisahkan tanjung itu”, kata Si Bokbong sambil menunjuk ke arah tanjung.

“Jangan, nanti bajak-bajakmu marah. Ladang suku kalian ada disitu. Disana banyak sagu dan makanan untuk anak cucu kalian”, tolak Pagetasabbau.

“Tidak apa-apa, maman. Lakukan saja. Bajak-bajakku tidak akan marah, sebab aku yang meminta

sekadar becanda

Salah Sangka

S

i Bejo sedang buru2 menuju ke kantaronya karna kesiangan bangun dan tak sengaja dia menabrak seekor burung di tengah perjalanannya karena mengendarai mobilnya dengan sangat cepat Dilihatnya burung itu, ternyata kepalanya terluka dan burung itu pingsan.

Akhirnya Bejo memutuskan untuk pulang. Di rumah, ditaruhlah burung itu dalam sangkar besi dan dicipratinya dengan air, tetapi burung itu

Legenda Pulau Beriloga tanjung itu dipisahkan dari pulau.

Aku kan anggota suku mereka dan punya hak juga atas tanjung itu”, rayu Si Bokbong tidak mau menyerah.

Pagetasabbau kehilangan akal untuk menolak permintaan keponakannya. Dengan terpaksa dia mengabulkan permintaan Si Bokbong.

Pagetasabbau mengeluarkan jejeneng (lonceng kecil yang biasa dipakai sikerei). Dibunyikannya jejeneng itu sambil menyanyikan mantra. ekeu ukkui matta allo bakkat gege’

abak ake’ ipanibo togan sikauma isogai kilibetnu baga nusan beriloga bule’ nupaocania totoinuake’ mongan mataluo, mongan pulaggaijat togan sikauma, togan mumuntogat Saat pagetasabbau sedang menyanyikan mantranya, tanjung itu mulai retak. Suaranya bergemuruh.

Retakan tanjung itu semakin melebar dan akhirnya terpisah sama sekali dari Pulau Siberut. Tanjung yang sudah terpisah itu terus men-

jauh dari Pulau Siberut. Tanjung itu sekarang sudah menjadi pulau sen-diri.

Pagetasabbau kaget melihat pulau yang berasal dari tanjung itu tidak berhenti bergerak, menjauhi tempat asalnya.

“Seedangan tera ekeu! Seedangan tera ekeu!”, teriak Pagetasabbau kepada pulau itu sambil membaca mantra.

Tetapi pulau itu tidak berhenti. Melihat itu semua, Si Bokbong menangis ketakutan. Dia takut bajak-bajak dan anggota sukunya yang lain marah mengetahui ladang mereka telah berada di tengah lautan.

“Tak perlu kau menangisi semuanya. Bukankah itu yang kamu inginkan. Tadi aku telah mengingatkan, nanti bajak-bajakmu marah. Tetapi kamu malah membohongiku”, kata Pagetasabbau.

Mendengar ucapan pamannya yang demikian, bertambah keraslah tangisan Si Bokbong. Tapi Pagetasabbau tak menghiraukannya.

Si Bokbong terus menagis, sehingga Pagetasabbau merasa iba dengan keponakannya itu.

“Aku tahu betapa sedih hatimu. Sekarang kamu berteriaklah pada pulau itu, hai ladang pergilah jauh ke tengah lautan sana!”, jelas Pagetasabbau.

Si Bokbong melaksanakan apa yang diperintahkan pamannya.

Ajaib, setelah ia berteriak demikian, tiba-tiba pulau itu berhenti.

Namun pulau itu telah berada jauh dari Pulau Siberut. Pulau itu telah sampai di sebelah selatan Kepulauan Pagai.

Konon tumbuhan di pulau itu sama dengan tumbuhan yang ada di ladang orang Siberut. Di Pulau itu juga banyak tupai (loga). Makanya pulau itu dinamakan Pulau Beriloga. (Dari Kumpulan Cerita Rakyat Mentawai yang diterbitan YCMM)

Salah Sangka, Refleksi Tahun Baru tidak sadar juga.

Keesokan harinya ketika dia mau berangkat ke kantor diberinya air dalam wadah kecil dan roti dalam sangkar.

“Nanti setelah burung itu sadar pasti dia sangat haus dan lapar,” batinnya.

Kemudian, dia berangkat kerja seperti biasa.

Burung itu ternyata sadar juga. Sang burung melihat di sekitarnya ada air minum dan septong roti.

Dia terkejut saat menyadari dirinya di dalam jeruji besi Burung itu berkata dalam

hati sambil menangis.

'Oh, Tuhan. Ternyata kemarin aku menabrak pengendara mobil, pasti dia meninggal sehingga aku sekarang di penjara. Maafkan aku Tuhan aku tak sengaja.

Refleksi Tahun Baru Tidak ada gunanya jika tahun depan kita cuma melakukan hal yang sama. Jadi, cepat ambil kertas dan mulai catat apa aja yang belum kamu lakukan di tahun ini. Tempel di lemari.

Tidak ada bedanya kalau tahun depan kita hanya jadi orang

yang sama. Segeralah telepon pimpinan kamu kemudian katakan,"Pak saya mau naik pangkat!"; Tidak ada bagusnya kalau tahun depan kita tetep menggunakan wajah yang sama. Segeralah cari dokter ahli operasi plastik dan bilang,"Dok,saya mau ganti wajah jadi Brad Pitt !

Tidak ada enaknya kalau tahun depan hanya bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang sama.

Segera bicara dengan istri kamu, "Dik,aku boleh kawin lagi kan? loker seni.web.id

Suara Daun Rus Akbar

Kapal Enggan ke Sikabaluan

S

udah bertahun-tahun kapal untuk daerah Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara selalu tidak lancar, kadang rusak kadang docking, kadang-kadang ada perubahan jadwal. Akibatnya warga Sikabaluan semakin gunda gulana, bahkan muncul rasa iri dengan daerah lain yang seolaholah dianak tirikan.

Baru saja ongkos untuk ke Padangdigratiskan dan hanya membayar Rp5.000 untuk asuransi, kapal Simasin yang dibeli pemerintah dari uang rakyat Mentawai juga tidak berjalan optimal. Baru bulan Juli lalu kapal ini terombang-ambing di tengah badai perairan Mentawai.

Beberapa saudara dari Sikabaluan mengeluhkan biaya untuk ke Padang guna kuliah, hitungan pahitnya satu orang akan mengeluarkan uang Rp350 ribu, ongkos naik boat, ongkos kapal termasuk biaya makan selama perjalanan. Akibat tidak masuknya kapal ke Sikabaluan warga yang di Sikabaluan menuju Padang harus mengeluarkan uang lebih banyak atau dua kali lipat dari biasanya.

Kemana perginya uang rakyat itu?

Bukankah uang itu terus berlebih-lebih tiap tahun, tahun 2011 saja sisa uang Rp232.325.620.488,11 dari Rp689.272.931.074,81, anggaran yang terpakai Rp442.444.562.445, 34. terus kenapa kapal itu rusak? Ada satu kapal milik swasta yang melayani rute Padang-Siberut dan Padang-Sipora, kapal itu dikelola dengan baik dan bahkan jarang rusak. Sementara kapal milik Pemkab Kepulauan Mentawai hampir tiap tahun selalu rusak.

Pertanyaan kembali muncul, apa benar kapal ini memiliki kualitas yang baik dengah harga yang mencapai ratusan juta itu.

Seharusnya pemerintah Mentawai berpikir lagi untuk membeli kapal-kapal kayu yang daya tampungnya terbatas, seharusnya pemerintah membeli kapal seperti Ambu-Ambu yang mengangkut muatan lebih banyak dan lebih aman serta melayani di 10 kecamatan yang ada di Mentawai, tidak hanya lima kecamatan saja. z

Puailiggoubat

24

NO. 248, 15 - 30 September 2012

Anggota Dewan meninjau pembangunan jalan lingkar trans Wakil ketua DPRD mentawai Nikanor Saguruk mempertanyakan Anggota DPRD saat di berada di rumah warga Sioba, Kecamatan Mentawai di Sipora Utara kondisi jalan di lapangan Siporta Selatan

Jalan Trans Lingkar Mentawai Tingkatkan Ekonomi TUAPEIJAT - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko dan Wakil Ketua Nikanor Saguruk meninjau pembangunan fisik jalan trans lingkar Mentawai di pulau Sipora mulai dari Kecamatan Sipora Utara sampai Sipora Selatan, 12 September lalu. Peninjauan itu juga diikuti 10 anggota DPRD lainnya.

Pembangunan jalan tersebut dilakukan dua kontraktor. PT.Daya Tama Beta Mulia mengerjakan jalan dari KM 9 sampai Rokot, dengan anggaran Rp6.665.250.000. Sedangkan jalan dari Bandara Rokot – Sioban di Kecamatan Sipora Selatan dilaksanakan PT.Anugerah Pertama Indah dengan dana Rp6.661.754.200.

Sesuai dengan kontrak kerja antara kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum Mentawai, pengerjaan jalan trans lingkar Mentawai tersebut telah dimulai sejak 3 Juli sampai 15 Desember 2012.

Namun pekerjaan kedua proyek besar tersebut belum menampakkan kemajuan yang signifikan, sementara waktu sudah berjalan dua bulan masa kerja.

Meski kondisi jalan masih rusak, rombongan DPRD tetap melakukan peninjauan langsung untuk melihat pembangunan serta perkembangan fisik jalan menggunakan dua unit mobil. Mulai dari KM 10 sampai Bandara Rokot dan

Ketua DPRD Hendri Dori Satoko (kanan) dan Anggota DPRD Hendri Nasrani saat berbincang dengan pengawas lepangan berlanjut dari Rokot - Sioban Di perbatasan Saureinu-Silaoinan Kecamatan Sipora Selatan, anggota DPRD bertemu langsung dengan masyarakat setempat yang menjadi pekerja proyek tersebut. Rombongan pun berkesempatan melakukan dialog dengan pekerjanya. Ketua DPRD Hendri Dori

Satoko mengatakan, pembangunan ini harus selesai tahun ini. Ia juga mendukung pekerjaan jalan tersebut.

“Kalau pekerjaan ini tersendat, itu lain persoalan ada kebijakannya dan ada aturannya, jika memang pekerjaan ini tidak selesai, kita akan cari jalan terbaik sesuai aturannya, jadi mumpung masih

ada waktu beberapa bulan lagi kita berharap proses pengerjaan jalan ini cepat tuntas, dengan itu masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya dan akses jalan menuju desa ke desa pasti akan jadi lancar, kita lihat saja sekarang kendaraan sudah banyak di Mentawai ini membuktikan bahwa masyarakat Mentawai dapat meningkatkan perekonomiannya apalagi akses jalan sudah lancar,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nikanor Saguruk menjelaskan, pihak DPRD akan terus melakukan peninjauan terhadap perkembangan pembangunan fisik sampai pekerjaan pembangunan ini selesai.

Nikanor berharap kedua kontraktor yang kini mengerjakan jalan trans lingkar Mentawai ini dapat menyelesaikan proyek dengan tuntas tanpa ada masalah apalagi gagal proyek sebab waktu pekerjaan sudah tinggal beberapa bulan lagi. “Kita harus melihat dari dekat pekerjaan ini agar cepat selesai tepat waktu,” kata Nikanor.

Saat peninjauan dilakukan, pekerjaan masih tahap pekerjaan pengerasan badan jalan dan pengecoran.

Sedang pembuatan got termasuk polongan dan jembatan masih dalam tahap pembuatan kerangka. Walau di

beberapa titik pekerjaan pembangunan sudah terlihat perkembangannya, anggota dewan merasa pengerjaan masih jauh dari selesai.

“Ini sangat mengkhawatirkan apakah pekerjaan proyek ini selesai atau tidak melihat waktu tinggal beberapa bulan lagi, mudah-mudahan pekerjaan ini cepat terkejar kita serahkan saja kepada pihak yang memegang pekerjaan ini agar selesai tepat berakhirnya kontrak,” harap Nikanor.

Ketua komisi B Jimer Munthe menambahkan, peninjauan ke lapangan bisa melihat langsung perkembangan pekerjaan pembangunan trans lingkar Mentawai saat ini masih sedang proses pengerjaan. Ia meminta jalan trans lingkar Mentawai tidak hanya sekedar selesai tapi yang penting adalah mutu dan bobot pembangunan itu sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat dalam waktu lama.

“Kita meminta agar pekerjaan ini tidak hanya selesai, tapi bobot pekerjaan pun harus di perhitungkan tidak asalasalan sehingga jalan yang sudah selesai tidak langsung rusak, pemakaiannya juga tahan, d harapkan kepada pihak pengawas harus lebih aktif mengawasi proses pekerjaan agar di lapangan tidak terjadi penyimpangan,” kata Jimer. (*)

Anggota Dewan melakukan evalusai pengerjaan jalan bersama Anggota DPRD saat berbincang dengan pengawas lapangan dari Anggota DPRD meninjau pembangunan jalan trans Mentawai petugas lapangan PU Mentawai