253

MENTAWAI NEWS

INFRASTRUKTUR DI MENTAWAI BELUM LAYAK

5

MENTAWAI NEWS

6

MENTAWAI KABUPATEN TERMISKIN DI SUMBAR EKOKER

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

22 114

No .

De Ta 25 h se un 3

m X be r2 01 2

HARGA ECERAN RP 3000

RAKOR PEMDA MENTAWAI PRIORITASKAN LIMA MASALAH

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Uggla Rarubei akek ubek merek simakirek barania ka Sampoerna, Class mild sai perusahaan bulek ra teken surat pasiobakek polak sai kalaggaiyat.

Ta agai simakerek ubek nenda mabesik saki nia ka Mentawai—3

Dari Redaksi

D

i penghujung November ini, beragam berita kami sajikan kepada pembaca Puailiggoubat. Soal penolakan perkebunan sawit masih menjadi sorotan utama edisi ini mengingat semakin gencarnya penolakan masyarakat untuk memberikan lahannya kepada perusahaan. Pada edisi ini, disajikan juga pelaksanaan rapat koordinasi Pemkab Mentawai

2

Penolakan Sawit yang baru digelar pertama kali di masa pemerintahan YudasRijel. Semoga, semua sajian kami bermanfaat bagi para pembaca Puailiggoubat, sesuai motto kami, Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai.

Redaksi

Barek ka gogoi Menggui 18 November sitagok ka bobok 10.30 WIB tak isappru akek paatuadda balu sirimanua sibara ka Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM) masitalipoki Sikakap mei ka Tuapeijat sambat bot — 4 Barania ka 465 kilometer enungan ka Mentawai, 26,80 kilometer lek maeruk, legeinia makatai — 6 Iginia sitaiagai masibasa samba panurat bailiu masalah — 18 Anai peilek sikolah simabesik tubu kalulut buko gelaijat sambat RPP tapoi sai guru sambat satoga mabesik obakra ka pelajaran bumen — 19 Masibeuakek pariwisata ka Mentawai igaba bulagat Rp50 miliar — 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: RUS/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Pantau Bantuan Rp250 Juta Bupati Mentawai Mohon dipantau dana peruntukan bantuan PU Pusat Rp250 juta di Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan (M. Pasaribu) 081267405371

Perguruan Tinggi Kepada Bupati Mentawai, Kami ingin di Mentawai ada Perguruan Tinggi agar kami anakanak yang kurang mampu bisa kuliah. Mohon Bupati pertimbangkan kami yang punya cita-cita tinggi tapi kurang mampu.

082388475413

Kecurangan Penerimaan SATPOLPP Mentawai Bupati Yth: Saya kecewa penerimaan SATPOL-PP Mentawai kemarin, karena kecurangan terjadi pada peserta yang tidak mengikuti tes kesamaptamaan diluluskan, sementara peserta

yang mengikuti tes lengkap tidak diluluskan, dimana keadilan pemimpin kita?

082390174523

Tinjau Program Coremap di Berkat Lama Yth Bupati, Saya kecewa dengan dinas kelautan dan perikanan, termasuk coremap karena proyek yang sedang berjalan di dusun Berkat lama memakai karang laut dan kerikil laut, mohon ditindaklanjuti .(SF Sababalat) 085364420814

Dana Paskibra 2012 Kapan Keluar?

Hamil dan dikeluarkan dari sekolah

Yth Bupati, Kapan dana Paskibra tahun 2012 keluar? saya kecewa dengan janji-jani pemerintah yang palsu, katanya bulan Oktober namun hingga sekarang dananya tidak jelas lagi. (Putri) 085356793854

Yth Bupati, Saya sangat prihatin dengan kemajuan pendidikan Mentawai, karena setiap tahun selalu ada yang putus sekolah karena hamil dan dikeluarkan dari sekolah. Saya berharap pemerintah segera mencari solusi yang tepat untuk

kemajuan pendidikan mentawai (Tarmedi) 085215475591

Perhatikan Korban Banjir Yth Bupati, mohon Bupati perhatikan daerah Pei-Pei korban banjir beberapa hari yang lalu, hingga sekarang uluran tangan pengasihan pemerintah untuk warga belum ada.

082390750227

3

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

KONFLIK SAWIT

BUJUKAN DARI SEBUNGKUS ROKOK FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Membagi-bagikan rokok gratis dari merk terkenal macam Sampoerna, Class Mild menjadi jurus pembujuk perusahaan sawit agar masyarakat bersedia menandatangani formulir pernyataan penyerahan lahan.

Maklum, rokok tersebut memang sangat mahal di Mentawai.

Gerson Merari Saleleubaja

erusahaan makin agresif membujuk masyarakat, soalnya surat izin perkebunan yang dikeluarkan mantan bupati Edison Saleleubaja tahun 2010 lalu akan habis sekitar tujuh bulan lagi. Izin diberikan untuk dua perusahaan perkebunan sawit yakni no. 188.45-205 tahun 2010 untuk PT. Rajawali Anugrah Sakti, dan SK No. 188.45-206 tahun 2010 untuk PT. Swastisiddhi Amagra.

Hal tersebut terungkap dari cerita sejumlah warga usai mengikuti Rapat Umum Menyikapi Rencana Perkebunan Sawit di Mentawai, 18 November lalu.

Kepala Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan Darmantius Saogo mengatakan, pemberian rokok gratis dilakukan perusahaan saat bergerilya membujuk warga yang sedang bekerja di ladang. Maklum, perusahaan tidak berani bernegosiasi langsung dengan aparat dusun karena sebelumnya sudah mendapat penolakan dari warga.

Ia mengatakan, dirinya dan warga sudah pernah menangkap sepeda motor warga sebagai bukti penolakan mereka kehadiran perkebunan kelapa sawit di daerahnya. “Perjanjian tertulis telah dibuat yang melarang mereka datang ke Aban Baga,” katanya.

Karena tidak berani masuk kampung, lanjut Darmantius, orang-orang perusahaan bergerilya di luar kawasan dusun dengan membagi rokok gratis.

Pihak perusahaan juga membagikan blanko surat yang berisi pernyataan penyerahan lahan yang tinggal diisi nama, suku dan tanda tangan. “Sama saya pernah diberikan enam form yang terbagi dalam tiga jenis yang intinya penyerahan lahan, namun tak saya gubris,” katanya.

P

PETA LOKASI SAWIT - Tokoh masyarakat Sikakap, Kortanius Sabeleake memaparkan lokasi yang bakal ditanami sawit dalam rapat umum tentang rencana perkebunan sawit Mentawai di GKPM Sikakap beberapa waktu lalu Terakhir, PT. Swastisiddhi melalui suratnya tertanggal 10 September 2012 menyurati Kadus Abanbaga Darmantius meminta menjalin kembali hubungan baik, surat itu ditandatangani oleh Manasje Korniawan. Sebelumnya permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat tertanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh S.Silitonga dan ZP.Purba.

“Saya tak mau tanggapi sampai kapanpun, bupati mesti mencabut izin perkebunan sawit itu titik,” ujarnya.

Menurut Darmantius, akibat rencana kehadiran kelapa sawit, Dusun Bubuget yang setuju dengan sawit konflik dengan Aban Baga. “Kalau pemerintah membiarkan hal ini, konflik fisik pasti terjadi antar kampung,” katanya.

Martinus Samaloisa, salah satu warga Dusun Aban Baga meminta peme-rintah mencegah segala upaya peru-sahaan sawit. “Kehadiran saya di Rapat Umum ini bukan karena undangan, tapi sudah sejak lama hal ini saya impikan dimana ada yang mau memediasi agar aspirasi penolakan kami tersampaikan,” ujarnya.

Martinus mengatakan, penolakan yang dilakukan didasarkan fakta bahwa sawit tidak memberi keuntungan bagi masyarakat. Ia mengaku pernah bekerja di perkebunan sawit di Pasaman, hasil yang ia dapat tidak ada sama sekali sedangkan tekanan kerja sangat kuat.

Modus yang sering dilakukan oleh

perusahaan, lanjut Martinus, pihak perusahaan mendekati masyarakat tanpa sepengetahuan aparat desa maupun dusun. Jika dipersentasekan, masyarakat yang menerima sawit di dusunnya sebanyak 20 persen tapi lebih banyak yang menolak yakni 80 persen.

Lanjut Martinus, 4 November lalu, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang ke Aban Baga untuk melakukan survei lokasi, tapi ditolak warga sehingga pengukuran tanah batal dilakukan.

“Perjanjian sudah ada, kalau mereka langgar, tindakan warga akan lebih keras,” katanya.

“Betul, kami tidak akan segan-segan menghabisi mereka, karena sembarang klaim tanah warga,” tambah Darmantius.

Ignasius Salamanang, tokoh pemuda Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara menyebutkan, dirinya tidak ingin sawit beroperasi di kampungnya. Baginya kehadiran kelapa sawit di Mentawai sama dengan malapetaka. “Saya paham dengan sistim perusahaan sawit karena pernah bekerja di perkebunan Pekanbaru, mereka memakai segala cara untuk mendapatkan tanah masyarakat setelah itu tak perduli lagi kepada masyarakat lokal,” ujarnya.

Selama ini, dirinya dan warga sudah terlibat konflik dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Di kampungnya, seorang pendeta pernah ditahan sepeda motornya karena men-

jadi perpanjangan tangan perusahaan sawit yang melakukan sosialisasi di kampungnya.

Sebelumnya, ia dan beberapa warga pada 11 September 2011 menyandera orang-orang perkebunan sawit di dalam gereja selama sehari penuh karena warga emosi melihat tindak tanduk mereka sembarang patok tanah warga. Mereka baru dilepaskan ketika surat perjanjian yang menyatakan pihak perusahaan tidak datang lagi ke Betumonga ditandangani oleh Tony Sitorus, Project Manager PT.RAS. Hiras Parholongan Saleleubaja, warga Desa Taikako Kecamatan Sikakap menyebutkan, dirinya pertama kali tak mengacuhkan permasalahan sawit ini. Namun ketika isu ini makin berkembang di tengah masyarakat ditambah beberapa warga di desanya termasuk kepala desanya mulai mengurus koperasi untuk perkebunan sawit, ia mulai terpancing ingin tahu banyak tentang sawit ini karena beberapa warga ada yang menolak sebagian lagi menerima.

Kata Hiras, rasa penasaran timbul karena dirinya merupakan salah satu ketua koperasi yang ingin berafiliasi dengan perkebunan sawit. Pertama, dirinya mendatangi kantor Perusahaan Perkebunan Sawit PT.Swastisiddhi Amagra di kampungnya. Ia menanyakan sebenarnya bagaimana pengelolaan sawit itu sebenarnya dan apa yang didapat masyarakat.

Saat itu ia mendapat jawaban, bahwa masyarakat yang menyerahkan lahan kepada perusahaan hanya akan mendapat kebun plasma seluas 20 persen dari total luas tanah yang mereka serahkan. “Jatah terbesar didapat oleh perusahaan yakni 80 persen, dan meski masyarakat pemilik tanah mendapat bagian terkecil yakni 20 persen yang kemudian dibagi lagi berapa jumlah kepala keluarga yang ada, tak ada artinya dari situ saja masyarakat sudah rugi,” ujarnya.

Ia coba menawar, apakah tidak bisa masyarakat dapat jatah 60 persen karena mereka pemilik lahan namun pihak perusahaan menjawab tidak bisa karena itu sudah aturan dari sistim perkebunan. Kemudian ia bertanya lagi, apakah tanah yang diserahkan kepada perusahaan dapat kembali kepada masyarakat, perusahaan menjawab selama dikelola tanah tidak bisa kembali.

Lanjut Hiras, penguasaan tanah oleh perusahaan sampai 35 tahun kemudian izin pengelolaan bisa diperpanjang lagi hingga selama 120 tahun. Setelah itu tanah menjadi milik negara. “Kesimpulannya, tanah yang telah diserahkan ke perusahaan tidak akan kembali lagi kepada suku pemilik ulayat, mendengar itu secara tegas saat ini menyatakan menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di Mentawai,” katanya.

Ia berniat koperasi yang dimilikinya tidak akan bekerjasama dengan pihak perkebunan sawit. Untuk saat ini, kata Hiras, ada empat koperasi yang tengah diurus kepala desa dan beberapa warga untuk memuluskan perkebunan sawit.

Sementara itu, saat staf Yayasan Citra Mandiri Mentawai Pinda Tangkas Simanjuntak menjelaskan peta areal perkebunan melalui infokus, sejumlah warga yang ikut Rapat Umum Menyikapi Rencana Perkebunan Sawit di Mentawai terlihat kaget dan marah.

Dari peta terlihat jelas areal perkebunan sawit milik PT.Swastisiddhi Amagra (SA) seluas 20.000 hektar dan PT.Rajawali Anugrah Sakti (RAS) seluas 5.000 ribu hektar dan sisanya seluas 9 ribu hektar berada di Pulau Sipora menyapu sebagian besar lahan yang digunakan masyarakat.

Jika dicermati, kata Pinda, sebagian tanah yang ada di Pulau Pagai telah masuk areal PT.Minas Pagai Lumber, pemilik konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan jika ditambah dengan perkebunan kelapa sawit maka sebagian perumahan dan perladangan masyarakat akan hilang.

“Masyarakat akan kehilangan sumber kehidupan, malah akan tersingkir dari tanah ulayatnya,” ujarnya. (o)

4

Puailiggoubat

Badai angin utara pada Minggu 18 November siang sekitar pukul 10.30 WIB tak menyurutkan semangat delapan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM) menyeberangi Sikakap menuju Tuapeijat dengan speedboat.

Gerson Merari Saleleubaja

ereka bermaksud menyampaikan penolakan langsung perkebunan sawit di Pulau Pagai Utara Selatan kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

Tim yang berangkat saat itu terdiri dari Koordinator Umum KMCM Marsina Sababalat, Koordinator Wilayah Sikakap Hiras Parholongan Saleleubaja, Koordinator Wilayah Pagai Utara Ignasius Salamanang dan Darmantius Saogo, Koordinator Wilayah Pagai Selatan.

Rombongan juga dilengkapi perwakilan dari Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Pendeta Nuar Sababalat, Kepala Paroki Sikakap Pastor F.X Wurio Hurint Pei, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Mandiri Mentawai Kortanius Sabelekake, Direktur QBar Sumbar Nurul Firmansyah, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumbar Firdaus, Koordinator Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Erik dan Staf YCMM Pinda Tangkas Simanjuntak dan Puailiggoubat.

Ada 19 orang yang memenuhi boat hingga menyebabkan bodi perahu oleng kiri kanan. Gulungan ombak yang makin tinggi menghantam perahu membuat operator boat terpaksa berlabuh di Saumanganya, Pagai Utara. Satu per satu penumpang turun.

Satu jam kemudian boat berangkat namun jumlah penumpang dikurangi lima orang agar boat bisa melaju lebih kencang. Kurang lebih satu jam sekitar pukul 14.10 WIB, bot sudah memasuki Pulau Sipora, saat itu hembusan angin

M

Marsina Sababalat

SAJIANUTAMA

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

KONFLIK SAWIT

Menempuh Badai Demi Bertemu Bupati FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

“Dengan memperalat aparat desa, mereka mengajak warga mendukung sa-wit dan menyerahkan tanah, kami mohon bapak segera mencabut izin perusahaan terse-but,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Yudas Sabaggalet mengatakan senang dengan kehadiran masyarakat untuk mendiskusikan persoalan ini secara langsung. “Hal seperti inilah yang saya inginkan, masyarakat datang dan kita membahas persoalan ini secara bersamasama,” katanya.

Ia mengatakan, DIALOG - Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM) berdialog dengan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Rijel pencabutan izin tidak Samaloisa saat menyampaikan penolakan masuknya lahan sawit ke Mentawai di Kantor Bupati, Tuapeijat, 20 November 2012 bisa dilakukan serta mulai berkurang dan badai mulai mere- sekitar pukul 09.30 WIB. Bupati Yudas matan Pagai Selatan. merta karena ada undang-undang yang dup. Penumpang yang semula tegang Sabaggalet didampingi Wakil Bupati Menurut dia, cara-cara yang ditem- mengatur hal itu. “Jika saya mencabut mulai santai dan ngobrol satu dengan Rijel Samaloisa dan Sri Hariyanto, puh pihak perusahaan untuk mempe- izin secara sembarang, saya bisa diyang lainnya. Pukul 15.30 WIB, tim Kepala Kantor Lingkungan Hidup. roleh penyerahan tanah dari masyarakat PTUN-kan (Pengadilan Tata Usaha koalisi tiba di ibu kota kabupaten.

Dalam pertemuan itu, Marsina tidak etis. “Beberapa surat penyerahan Negara), karena bupati terdahulu telah Sababalat mengatakan, dirinya beserta ditandatangani oleh warga di ladangnya, memberi izin,” ujarnya.

Yudas: Kunci Ada Pada Masyarakat perwakilan masyarakat yang masuk tanpa melibatkan pemerintah setemSemuanya, kata Yudas, tergantung Senin 19 November, Tim Koalisi dalam areal konsensi perkebunan kelapa pat,” katanya. dari masyarakat. “Jika lahan diserahkan, Tolak Sawit yang diwakili Rifai Lubis, sawit menolak kehadiran perkebunan di “Perusahaan seenaknya saja main maka perkebunan akan lanjut, jika Koordinator Advokasi dan Kebijakan di daerah Pagai Utara Selatan. patok tanah warga, yang membuat kami masyarakat menolak dan tidak menyeYCMM melobi bupati agar diberi waktu “Sistim HGU yang diterapkan oleh mengambil tindakan keras dengan rahkan lahan semuanya maka perkebubertemu, gayung bersambut bupati perusahaan tidak bisa kami terima, menyandera mereka selama sehari, tanpa nan tidak akan jadi,” jelasnya. memberi waktu bertemu pada Selasa 20 karena menghilangkan hak kami sebagai dikasih makan,” sambung Ignasius Kalau memang menolak, lanjut dia, November di kantornya. Esok paginya, pemilik tanah ulayat,” ujarnya.

Salamanang. masyarakat mesti konsisten memperrombongan langsung menuju Kantor Setelah itu kemudian ia menyeIa meminta bupati segera mencabut juangkan hal itu, jangan hanya karena Bupati terdiri dari Marsina Sababalat, rahkan surat penolakan yang telah izin perkebunan tersebut agar eskalasi diberi sesuatu oleh perusahaan kemudian Hiras Parholongan Saleleubaja, Ignasius disepakati dan ditandatangani kepada konflik tidak bertambah baik antara perjuangan yang telah dilakukan dikhiaSalamanang, Darmantius Saogo, Pendeta bupati. sesama warga maupun warga dengan nati. “Bagaimana perkembangannya Nuar Sababalat, Kortanius Sabelekake, “Sudah banyak konflik saudara perusahaan. nanti, kuncinya di tangan masyarakat, Pinda Tangkas Simanjuntak, Rifai Lubis yang terjadi di masyarakat akibat Hiras Parholongan Saleleubaja pemerintah mesti mengakomodir aspidan Roberta Sarogdok. kehadiran perkebunan sawit di daerah menyebutkan, selama ini warga diboho- rasi semua pihak baru kemudian Setelah menunggu beberapa saat, kami,” ujar Darmantius Saogo, Kepala ngi tentang status tanah mereka yang menentukan kebijakan,” katanya. tim dipersilahkan masuk ke ruang bupati Dusun Abanbaga Desa Sinaka Keca- diserahkan kepada pe-rusahaan. (o)

Ignasius Salamanang

Yudas Sabaggalet

Darmantius Saogo

Hiras Parholongan

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Reformasi birokrasi, peningkatan kesehatan, ekonomi, kesejahteraan dan infrastruktur menjadi target yang akan dibenahi Pemkab Mentawai ke depan.

Rakor Pemda Mentawai Prioritaskan Lima Masalah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

ima masalah yang kini dihadapi Mentawai menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mentawai setahun kedepan. Hal tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mentawai selama dua hari, di Bunda Guest House, KM 6 Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, 19-20 November lalu.

Kelima masalah yang kini dihadapi Mentawai yakni indeks pembangunan kesehatan masyarakat rendah, akses pendidikan dasar, kualitas pendidikan menengah dan relevansi pendidikan rendah, sektor-sektor perekonomian belum terkelola dengan baik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur belum memadai dan merata serta pemerintahan belum responsif.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat membuka acara mengatakan, ada dua tema besar yang menjadi tolak ukur dalam pembahasan rakor perdana di Kabupaten Mentawai ini yaitu pemerintahan dan pembangunan.

Dikatakan Yudas, pembangunan akan terus dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan indikator kecukupan akan sandang, pangan, papan, memiliki pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, memenuhi keperluan energi, lingkungan yang baik dan keamanan dan kenyamanan.

5

L

RAPAT KOORDINASI - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memaparkan rencana pembangunan daerah dalam rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan di Tuapeijat Lebih lanjut dikatakan Yudas, Mentawai yang maju itu manakala ekonomi masyarakat semakin kuat dan adil, untuk itu pertumbuhan yang yang ingin dicapai yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang berimbang dan juga berkelanjutan.

Untuk mencapai target ada beberapa strategi pembangunan utama yang akan dilakukan, diantaranya pembangunan yang pro pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan. Dalam melaksanakan empat sasaran strategi ini, dikatakan Yudas tidak mesti merusak lingkungan.

Diakuinya, Mentawai saat ini banyak menyimpan masalah yang harus dibenahi secara cepat diantaranya infrastruktur yang kurang, permasalahan birokrasi yang belum responsif, derajat kesehatan masyarakat yang rendah,

Warga Salappa Dapat Bantuan 200 Ekor Itik BEKKEILUK - Warga Dusun Salappa Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan mendapat bantuan 200 ekor itik yang disalurkan oleh Dinas Sosial, 21 Oktober lalu.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada di kampung Magosi, Bekkeiluk dan Salappa. Namun sayang, itik yang dibudidayakan tidak layak dipelihara karena makanannya sangat susah. “Kini itik banyak yang mati, kadang hilang seperti di Magosi dimakan ular sawah,” kata Alex, ketua kelompok peternak di Salappa.

Bantuan tersebut, lanjut Alex akan diberikan secara bergulir. Jika kelompok yang mendapatkan berhasil maka akan digulirkan bantuan yang sama kepada kelompok lain. “Sebenarnya jatah tersebut bukan untuk Dusun Salappa tapi inisiatif kepala desa Madobag, itupun semacam pinjaman untuk dimanfaatkan,” katanya.

Pantauan Puailiggoubat pada 3 November lalu, dalam satu kelompok tidak ada kerja sama antara anggota kelompok misalnya dalam pemberian makanan. Akibatnya banyak itik yang mati. (ls/r)

pendidikan masyarakat yang belum merata dan kualias yang masih rendah serta sumber energi yang terbatas. Tak hanya itu, sarana transportasi di Mentawai sebagai daerah kepulauan juga masih minim dan tidak memadai.

Rakor hari pertama diisi penyampaian visi dan misi bupati dan presentasi oleh beberapa SKPD di Mentawai. Pada hari kedua, diisi dengan perumusan hasil

rakor oleh enam tim perumus, terdiri dari Rifai Lubis (Pemerhati Sosial), Roberta Sarogdok (Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai), Pdt. Parulian Samalinggai (Sekretaris Forum Kepala Desa), Nurdin (staf ahli bupati), Naslindo Sirait (Bappeda) dan Zainal Ibrahim (staf ahli bupati).

Dalam rumusannya, untuk sektor kesehatan sasarannya yaitu pembangu-

nan kesehatan yang lebih diarahkan pada program promotif dan preventif dengan target menghilangkan status Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah bermasalah kesehatan. Untuk sektor perekonomian yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen tahun 2013 dengan memilih sektor pariwisata, kelautan dan pertanian sebagai fokus pembangunan ekonomi daerah. Targetnya menaikkan pendapatan perkapita, mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

Sedangkan sektor kesejahteraan yaitu peningkatan capaian kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan. Targetnya kontribusi pendidikan terhadap IPM meningkat, kemandirian pangan, pengelolaan pengurangan resiko bencana dan pasca bencana, pemberdayaan kelembagaan sosial, pemuda dan perempuan.

Untuk infrastruktur dasar yaitu pemenuhan infrastruktur dasar yang merata di empat pulau. Sedang untuk reformasi birokrasi serta efektifitas dan efisiensi anggaran dilakukan dengan revitalisasi SOTK, penguatan kapasitas aparatur, penguatan posisi strategis camat dan kepala desa, penyusunan analisis jabatan, penyusunan SOP dan SPM, pelayanan terpadu satu pintu. (o)

Tambatan Perahu di Saibi Samukop Dibangun 2014 PADANG - Tambatan perahu di Dusun Muara Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui program Coremap Fase II akan dibangun kembali oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan pada 2014 mendatang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni yang dihubungi melalui telepon mengatakan, pembangunan tambatan perahu untuk di Saibisamukop akan dibangun 2014. “Program pembangunan tambatan perahu untuk di Saibisamukop kita akan laksanakan tahun 2014,” katanya, Senin 27 November lalu.

Untuk anggaran membangun tambatan perahu tersebut menghabiskan dana senilai Rp1,5 Miliar. “Satu tambatan perahu bisa menghabiskan dana sekitar Rp1,5 miliar,” katanya.

Kata Edi Sukarni, untuk semua pembangunan tambatan perahu dananya bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, perikanan tangkap, perikanan budi-

daya, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keberadaan tambatan perahu yang dibangun sejak 2006 sepanjang 70 Meter dengan lebar 3 meter tersebut dalam kondisi rusak berat. Terlihat lantai yang terbuat dari papan sudah banyak yang berlobang, serta tonggak tambat-

an perahu tersebut sudah mulai patah karena lapuk.

Selain itu kondisi tambatan perahu yang berada di Desa Saibisamukop ini juga mengkhawatirkan bagi anakanak yang sering bermain di atas tambatan perahu tersebut karena ada banyak paku yang menonjol dan juga dikwatirkan anak-anak akan terpeleset. (trs/r) FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

PERAHU - Sejumlah perahu nelayan ditambatkan di kawasan pelabuhan perikanan Sikakap

MENTAWAINEWS Dari 465 kilometer jalan di Mentawai, hanya 26,80 kilometer yang kondisinya bagus, sisanya rusak ringan hingga berat.

Puailiggoubat

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

K

BERLUMPUR Pengendara melintas di jalan berlumpur menuju Goisok Oinan

lambatnya pembangunan infrastruktur di Mentawai kadang karena faktor banyaknya proyek pembangunan jalan yang putus kontrak. “Kenapa kontraktor yang bermasalah dan tidak menyelesaikan pekerjaannya dipakai juga untuk mengambil proyek ditahun depan,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mentawai Sumadi, mengakui dalam pelaksanaan pembangunan jalan banyak yang putus kontrak. PU dalam hal ini hanya mengevaluasi nama perusahaan yang bermasalah, bukan mengevaluasi

personil. ”Banyak proyek putus kontrak. Kita hanya mengevaluasi soal nama proyeknya,” katanya.

Untuk saat ini Mentawai memiliki panjang jalan 465 kilometer, namun kondisinya yang baik hanya 26,80 kilometer dan yang rusak ringan 95,20 kilometer, dan rusak berat 343 kilometer.

“Idealnya karena panjang garis pantai Mentawai 1.402 kilometer minimal jalan lingkar terbangun sepanjang itu,” kata Yudas.

Sedangkan panjang jembatan untuk saat ini di Mentawai yaitu 895,50 meter.

Kualitas Aparatur Pemerintah di Mentawai Masih Minim TUAPEIJAT - Kualitas aparatur pemerintah saat ini di Mentawai masih minim, membuat pasangan bupati dan wakil bupati terus menajamkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) “Kalau kita lihat kualitas aparatur pemerintah sekarang masih minim. Ini dapat kita lihat dari PNS kita yang ada,” kata Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di acara pembukaan Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mentawai di aula Bunda Guest House, KM.6 Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara pada Senin, 19 November lalu.

Saat ini, jumlah PNS di Mentawai 2.425 orang, belum ada yang berpendidikan S3. Sedangkan S2 baru 20 orang (0,82 persen), S1 sebanyak 664 orang (27,38 persen). D3 sebanyak 350 orang (14,43 persen), D1,D2 sebanyak 332 orang (13,69 persen). SLTA sebanyak 954 orang (39,34 persen). SLTP sebanyak 70

6

Infrastruktur di Mentawai Belum Layak

Bambang Sagurung

ondisi geografis yang sulit sebagai daerah kepulauan, Mentawai membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pembangunan jalan dan jembatan di empat pulau yang terdiri dari 43 desa dan 202 dusun.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet bercita-cita membangun jalan trans Mentawai, agar bisa menghubungkan kecamatan- kecamatan yang ada di Mentawai, seperti Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara dan Siberut Barat. “Namun hampir semua yang kita lalui untuk membangun trans Mentawai ini masuk dalam kawasan hutan produksi. Kita mesti mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan di Kementerian Kehutanan,” jelas Yudas Sabaggalet, Senin, 19 November lalu.

Menurutnya, harapan jalan trans Mentawai yang dapat menghubungkan akses darat disemua pulau di Mentawai menjadi harapan semua masyarakat.

“Untuk mempercepat pembangunan trans Mentawai harus melibatkan desa dan TNI dengan kegiatan TNI manunggal,” kata Alpius, Kepala Desa Sotboyak, Siberut Utara.

Namun Alpius menyayangkan

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Yudas Sabaggalet orang (2,88 persen), SD sebanyak 35 orang (1,44 persen).

“Hampir dari setengah aparatur kita yang ada itu tamatan SLTA ke bawah. Kapasitas mereka ini yang harus kita tingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan maksimal,” jelasnya.

Sementara kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun 2013 mendatang

berdasarkan hasil rumusan aparat koordinasi pemerintahan dan pembangunan kabupaten Mentawai yaitu perda revisi SOTK, pembentukan tim lintas sektoral, penguatan kapasitas dan disiplin aparatur, penyusunan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan.

Sementara salah seorang tim perumus rakor Rifai Lubis, mengatakan untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur yang ada perlu adanya penerapan kedisiplinan. “Harus punya dedikasi terhadap tugas, bukan pengadaan pakaian dinas setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD,” katanya.

Ia juga mengatakan, setiap tahunnya dalam APBD selalu muncul anggaran kegiatan yang tidak punya dampak jelas terhadap peningkatan aparatur pemerintah. “Ada kegiatan yang tidak perlu dianggarkan namun dianggarkan,” katanya. (bs)

“Dibutuhkan investasi sebesar Rp1 Triliun untuk membangun jalan dan jembatan,” katanya.

Dalam rumusan Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mentawai dengan arah pemenuhan infrastruktur dasar yang merata di empat pulau, targetnya yaitu pembangunan jalan poros, jalan lingkar dan jalan lingkungan. Terpenuhinya fasilitas pengangkut jumlah banyak (intermodal) untuk transportasi sebesar 80 persen tahun 2016 sebagai akhir masa jabatan Yudas Sabaggalet dan Rijel Samaloisa.

Untuk memulai pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan trans Mentawai, kegiatan yang harus dilakukan pada tahun 2013 sesuai dengan rumusan rapat koordinasi yaitu penyusunan perencanaan dan pembangunan jalan trans Mentawai, termasuk jembatan. (bs)

Pembersihan Sungai Silaoinan Tidak Jelas SALAPPA – Aliran sungai Silaoinan hingga Salappa di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dibersihkan. Pembersihan sungai menggunakan dana sumbangan OMS dan dikerjakan gotong royong oleh warga. Namun sayang, tidak banyak warga yang terlibat dalam pembersihan sungai ini.

Salah seorang pemuda Salappa, Junaidi mengatakan, tidak serentaknya pelaksanaan pekerjaan karena dana sangat minim, itupun dari ketua OMS senilai Rp100 Ribu, bahkan tidak ada OMS lain yang memberikan sumbangan tersebut. “Sementara dana dari pemerintah desa itu tidak ada,” katanya pada Puailiggoubat, 1 Oktober lalu.

Katanya, sungai harus dibersihkan sebab sering kecelakaan terutama pengguna mesin pompong, seperti kayu yang melintang harus dipotong, jadi bukan hanya jalan rabat beton saja yang dibantu. Sementara jalur transportasi utama seperti sungai tidak dibersihkan.

“Aliran sungai Silaoinan patut diperhatikan karena mayoritas masyarakat menggunakan jalur itu, apalagi kalau ada muatan berat seperti semen yang dimuat dan mengantarkan makanan anak-anak sekolah di Muara Siberut sangat terganggu,” katanya. (ls) FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

KANTOR BUPATI - Sejumlah warga berjalan menuju Kantor Bupati Mentawai di Kilometer 4 Tuapeijat beberapa waktu lalu. Pemkab Mentawai berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami di Mentawai masih menunggu keluarnya dispensasi IPK untuk land clearing lahan.

Hidup Nyaman dari Bantuan Caritas FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

eceriaan terpancar di wajah Martinus Taileleu (59) warga Dusun Mabolak Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai karena kini ia tinggal di rumah baru.

Dirinya tidak perlu was-was lagi akan bencana tsunami yang pernah meluluhlantakkan Pulau Pagai Utara Selatan pada 2010, ia tak perlu cemas tendanya bocor atau roboh ditiup angin seperti nasib yang pernah terjadi pada hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah.

Rumah itu merupakan bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami Mentawai dari Komisi PSE-Caritas Keuskupan Padang bekerja sama dengan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Berada di atas bukit, pemukiman itu berjarak sekitar 2 kilometer dari bibir pantai.

Martinus mengatakan, rumah yang dibangun Caritas sebanyak 27 unit untuk 27 kepala keluarga yang ada di Mabolak Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap. Selain di Mabolak, Caritas juga membangun rumah sejenis di Pinairuk, Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara dan Betumonga Kecamatan Pagai Utara, jumlah keseluruhan 155 unit.

“Bahan bangunan seperti kayu, paku hingga seng disediakan oleh Caritas, sedangkan yang bekerja mendirikan bangunan dilakukan masyarakat secara swadaya dengan cara gotong royong,” katanya kepada Puailiggoubat, 17 November lalu.

Martinus mengatakan, kepindahan mereka bukan karena rumahnya diterjang tsunami, namun karena rasa takut akan ada tsunami lagi sehingga secara swadaya mereka membongkar rumah

K

Tasliatul Fuaddi

RUMAH BANTUAN - Rumah bantuan Caritas untuk korban tsunami dan gempa di Sikakap lama di dekat pantai menuju bukit.

Selain bangunan rumah, Caritas juga membuat bak air bersih yang bisa dikonsumsi seluruh warga melalui dana CSR Suzuki Motor. “Sudah tujuh bulan kami tinggal di sini, kini kami hidup tenang, rumah sudah ada, tinggal mengisi hari mencari nafkah,” ujarnya.

Untuk jalan, pemerintah kabupaten membantu membangun jalan sepanjang kurang lebih dua kilometer yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP).

Meski tidak mengalami dampak langsung dari tsunami, ia merasa prihatin jika membayangkan nasib warga yang kini tinggal di huntara. “Kasihan mereka, selama kurang lebih tiga tahun tinggal di tempat yang tak layak, ditambah lagi sumber kehidupan tempat mereka direlokasi sangat jauh,” katanya.

Menunggu Dispensasi IPK Sementara itu, rencana pemerintah membangun huntap untuk korban gempa dan tsunami Mentawai sebanyak 2.072 unit masih berkutat pada

persoalan izin. Terakhir, kendala belum dimulainya pembangunan karena pemerintah masih menunggu jawaban permohonan dispensasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Menteri Kehutanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuaddi yang ditanya Puailiggobat Jumat 16 November di Wisma Lestari Sikakap menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menunggu realisasi permohonan dispensasi IPK. Menurut Fuad, jika permohonan dispensasi tidak diajukan maka pembangunan huntap makin lama terwujud, karena jika melalui prosedur IPK yang biasa, dapat memakan waktu hingga 110 hari. “IPK itu panjang prosesnya, ada tahapan-tahapannya, untuk menunggu kepastian dari Jakarta, gubernur sudah mengirim surat ke Menhut untuk meminta dispensasi aturan, kalau dispensasi lahan kita sudah dapat,” katanya.

Untuk pelaksana land clearing, Gubernur Sumbar telah menunjuk TNI sekaligus pemegang IPK melalui Prin-

kopat. Namun kendalanya, kata Fuad, TNI terbatas finansialnya dan peralatan untuk melaksanakan IPK. “Saat ini mereka mencari pihak swasta untuk digandeng yang membantu mereka melaksanakan IPK,” jelasnya.

Untuk satu unit rumah, kata Fuad, lokasi yang akan dibersihkan seluas 36X30 meter atau sekitar 1.000 meter persegi. Sedangkan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk 2.072 unit rumah sekitar 200 hektar, sementara areal yang disetujui Menhut untuk IPK seluas 3.975 hektar. Untuk areal tapak perumahan dan fasilitas umum, lokasi yang dibutuhkan paling banyak 400 hektar, yang lainnya untuk areal usaha II seperti pertanian.

“Sekarang proses IPK yang dilakukan berupa peninjauan lokasi untuk menentukan mana yang perlu IPK dan mana yang tidak, kalau tanah itu bekas perladangan warga, tentunya tak perlu IPK lagi,” jelasnya.

Titik lokasi yang diukur tapal batasnya, lanjut Fuad , di Pagai Utara berada di Sabbiret ,Eruk Paraboat,

Muntei Kecil dan Besar, Purorurogat, Asahan, Bulasat, Laggigi, Tapak sampai km 46. Di Pagai Selatan titiknya di Limu, Mapinang, Limok Sua, Lakkau dan Surat Aban.

Fuad mengatakan, masyarakat yang saat ini tinggal di huntara kehidupan ekonominya mulai tumbuh, itulah yang menjadi dasar lokasi itu ditetapkan menjadi lokasi huntap. “Kalau diturunkan lagi, jadi masalah baru,” katanya.

Dengan penentuan lokasi huntap itu maka diakomodirlah dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mentawai. Katanya, meski RTRW itu belum dijadikan peraturan daerah (perda) namun konsep itu sudah ada sejak 2007 lalu. “Itu boleh-boleh saja, tergantung kebutuhan kita di daerah, kecuali itu telah diperdakan, namun terjadi peruba-han baru dikategorikan melanggar aturan” katanya.

Sementara itu, lokasi tukar menukar kawasan hutan sebagian akan diambil di daerah Saureinuk di Sipora. Menurut dia, status Hutan Produksi Konversi (HPK) dirubah menjadi Hutan Produksi (HP) pihaknya bukan mengambil alih tanah masyarakat tetapi hanya menjadikannya kawasan hutan, “toh selama ini kawasan hutan dimiliki masyarakat, mereka berladang dikawasan hutan juga,” ujarnya. (g) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Akhir Tahun, Pembangunan Lima Tower Telkomsel Rampung PADANG - Lima unit tower Base Transceiver Station (BTS) Telkomsel yang dibangun di lima titik, Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Desa Peipei Kecamatan Siberut Barat Daya, dan Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara akan rampung Desember ini.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Perhubungan Mentawai, Sermon Sakerebau kepada Puailiggoubat, Rabu, 28 November

lalu. Pembangunan tower saat ini berjalan lancar dan Desember 2012 semuanya diupayakan sudah selesai. “Persoalan pembangunan tower di Simalegi itu sudah kita selesaikan dan kita rekomendasikan di tanah suku Tabakkat, sedangkan di Saibi hanya kekurangan 15 penyangga tapi dalam waktu 10 hari material yang kurang sudah berada di lokasi, tapi semuanya berjalan dengan lacar,” katanya.

Sementara untuk Desa Saumanganya, pembangunan towernya hampir rampung. Program ini meru-

pakan program dari Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Mentawai.

Hingga saat ini 13 tahun usia Kabupaten Mentawai, baru 6 BTS Telkomsel yang ada di Mentawai yakni di Pulau Siberut 2 BTS terdiri 1 BTS di Siberut Utara dan 1 BTS di Siberut Selatan, di Pulau Sipora terdapat 2 unit, di Kecamatan Sikakap 1 unit BTS dan di Desa Malakkopa 1 BTS yang belum bisa difungsikan karena antena belum dipasang sejak 2008. (trs)

TOWER MINI - Tower mini di Sikabaluan yang tak bermanfaat

MENTAWAINEWS Masalah SDM, jumlah tenaga medis, fasilitas dan dana minim serta alam membuat indeks kesehatan Mentawai masih rendah

Puailiggoubat

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

8

Indeks Kesehatan Mentawai Rendah

Bambang Sagurung

emerintah Mentawai hingga kini terus berkutat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Beberapa kasus kesehatan di Mentawai yang masih tinggi diantaranya TBC, malaria, gizi buruk, ispa, rematik dan filariasis masih menjadi persoalan yang harus ditangani. Hal itu dikatakan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam paparannya waktu Rakor di Tuapeijat, Senin, 19 November lalu Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, untuk menekan kasus ini, pihak kecamatan dan desa harus melakukan kerjasama yang baik dengan puskesmas. “Harus dilakukan kerja sama soal kesehatan di Mentawai,” kata Yudas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan di Tuapeijat, 19 November lalu.

Yudas dalam visi dan misinya akan mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan sektor kesehatan melalui revitalisasi posyandu, pemeliharaan kesehatan melalui pengobatan gratis, peningkatan pelayanan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dan puskesmas dan promosi kesehatan hidup sehat.

Dengan kondisi tersebut Yudas menargetkan pada tahun 2012 sampai 2016 angka harapan hidup masyarakat meningkat. Untuk tahun 2012 angka harapan hidup 68,6 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 68,8 persen, tahun 2014 menjadi 68,9 persen, tahun 2015 naik menjadi 70,4 persen dan tahun 2016 menjadi 71 persen.

Sedangkan angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2012 ditekan menjadi 36 persen, tahun 2013 diturunkan menjadi 34 persen, tahun

P

Warta Siritoitet

SOSIALISASI - Sosialisasi kasus malaria di Kabupaten Mentawai 2014 ditekan kembali menjadi 28,5 persen, tahun 2015 ditekan menjadi 28 persen, dan tahun 2016 sebagai akhir masa jabatan pasangan Yudas-Rijel angka kematian bayi ditekan menjadi 27 persen.

Sementara angka kematian ibu melahirkan ( per 1000 kelahiran) pada tahun 2012 yaitu 23 persen, ditargetkan untuk tahun 2013 dapat diturunkan menjadi 22 persen, ditahun 2014 menjadi 21 persen, tahun 2015 menjadi 20 persen dan 2016 menjadi 19 persen.

Demikian juga halnya dengan perkembangan (prevalensi) gizi kurang pada balita. Ditahun 2012 yaitu 12,9 persen, nantinya pada tahun 2013 menjadi 12,8 persen, tahun 2014 menjadi 12,7 persen, tahun 2015 turun menjadi 10,5 persen dan tahun 2016 menjadi 10 persen. Sedangkan untuk

Dana PNPM Salappa ’Tergantung’ di Tangan UPK Rp30 Juta MUNTEI – Dana PNPM-MP tahun 2011 di Dusun Salappa Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ternyata masih belum tuntas pembayarannya, bahkan uang untuk membeli semen dan pekerjaan fisik masih tertahan di tangan UPK Siberut Selatan. Penyebabnya karena pengurus TPK tidak memberikan laporan.

Menurut Kepala Dusun Salappa Rengge Satoinong, sisa dana fisik masih ada di tangan UPK, namun UPK tidak bisa disalahkan.

“Kondisi TPK harus memberikan laporan sebagai tanggungjawab ke pada UPK, jika tidak program ini akan ditutup untuk dusun Salappa,” katanya, 12 Oktober lalu.

Sementara masyarakat menilai TPK tidak konsisten menyelesaikan pekerjaannya. Uang yang masih belum dibayarkan untuk tahap III total semuanya Rp30 Juta. (ls)

target desa cakupan imunisasi dari 43 desa yang ada di Mentawai tahun 2012 sebanyak 84,7 persen, ditahun 2013 meningkat menjadi 88,8 persen, tahun 2014 menjadi 90,2 persen, tahun 2015 menjadi 92,4 persen dan tahun 2016 ditargetkan oleh pasangan yang partai berlambang banteng gemuk menjadi 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet mengatakan, ada beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Mentawai yang mengakibatkan kurang optimalnya implementasi program di tengah masyarakat, di

antaranya persoalan sumber daya manusia yang ada di dinas kesehatan Mentawai. “Kuantitas dan kualitas kurang,” katanya.

Tak hanya itu, dengan kurangnya SDM juga berdampak pada deteksi dini penyakit-penyakit yang ada di tengah masyarakat. “Kurang deteksi dini setiap penyakit yang dilakukan tim kesehatan di tengah masyarakat. Ini juga menjadi persoalan,” tambahnya.

Dengan geografis Mentawai yang sulit, dinas kesehatan tidak mampu mengkover 10 puskesmas yang ada di Mentawai. Juga, tenaga kesehatan yang ada di tengah masyarakat tidak punya

kesadaran untuk memelihara peralatan yang ada. “Kadang dokter, bidan hanya bisa memakai dan menggunakan alat, namun tidak bisa merawat alat yang ada,” katanya.

Persoalan lainnya yaitu dana yang dianggarkan di Dinas Kesehatan tidak dapat dimanfaatkan 100 persen. “Setiap tahun selalu ada silpa,” katanya.

Sedangkan sarana dan prasarana di setiap puskesmas pembantu, polindes tidak memadai. “Stetoskop saja tidak punya. Bagaimana bisa mendeteksi penyakit masyarakat kalau alat ini tidak ada,” katanya.

Informasi kesehatan juga masih sulit sehingga apa yang terjadi di satu puskesmas, pustu atau polindes tidak dapat tersampaikan atau tidak dapat diketahui dengan cepat oleh Dinas Kesehatan Mentawai untuk mengambil langkah cepat. “Komunikasi sulit.

Untuk tahun ini masih ada 4 pukesmas yang dipasang internet. Kita harapkan untuk tahun depan ada peningkatan lagi,” harapnya. (r)

Awal Tahun Depan KM Simatalu Sudah Berlayar PADANG - Mulai Januari 2013 kapal kayu milik Pemda, Kapal Motor Simatalu akan melayani rute transportasi laut Sikabaluan-Simatalu, Sigapokna, Labuan Bajau Kecamatan Siberut Utara.

Sekretaris Dinas Perhubungan Mentawai Sermon Sakerebau mengatakan kapal penumpang yang terbuat dari kayu tersebut akan dioperasikan pada awal Januari 2013.

“Kapalnya sudah selesai dan teman-teman dari legislatif yang meninjau ke Tegal sudah kembali dan awal Desember sudah didatangkan dari Tegal, namun untuk pengoperasiannya kita prediksi awal Januari karena menunggu penyelesaian administrasi,” kata Sermon melalui telepon Rabu, 28 November lalu.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua

akan kirimkan satu ABK ke sana untuk membawa kapal KM Simatalu ke Mentawai,” ujarnya, Senin, 26 November lalu.

Sementara biaya Anggota DPRD Mentawai Semseri, meninjau KM. Simatalu di pembuatan Tegal, Jawa Tengah kapal kayu Komisi B Semseri. Ia mengatakan saat yang hampir serupa dengan KM. ini KM Simatalu masih berada di Aloyta tersebut menghabiskan angTegal, Jawa Tengah. “Awal Desember garan senilai Rp1,3 Miliar.

KM Simatalu sudah mulai didatangkan dari Tegal, dan dinas perhubungan (trs)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Aktivitas penebangan dan perambahan menyebabkan sebagian besar hutan di wilayah Sumatra Barat terpantau dari udara mengalami kerusakan. Namun hutan di Pulau Siberut yang masuk kawasan Balai TNS masih tergolong bagus.

Hutan Siberut Masih Bagus FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

K

ondisi sebagian besar hutan Sumatra Barat terlihat rusak akibat perambahan. Hutan

yang rusak tersebut terlihat dari pantauan udara yang dilakukan tim Kementerian Kehutanan dengan pesawat Sushi Air, Senin 12 November lalu.

Tim yang berangkat terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, Dishut Provinsi Sumbar dan Kota Padang, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan, Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan wartawan Puiliggoubat.

Menurut Kepala BKSDA Sumbar Shadin Zunaidi, tujuan utama memantau hutan dari udara ini untuk melihat kondisi kebakaran hutan, selain itu memantau illegal logging, perambahan hutan dan daerah aliran sungai.

“Hasil pantauan kita tadi kebakaran hampir tidak ada kita lihat, perambahan hutan memang ada, tapi ini kita perlu cek ulang apakah ini di daerah konservasi atau di daerah yang tidak masuk konservasi,” katanya usai pemantauan di Bandara Internasional Minangkabau.

Daerah yang dibabat itu diantaranya ada di kawasan lembah anai yang berada di atas air terjun, di Kabupaten Limapuluh Kota juga ada, di Pasaman juga mendapatkan hal yang sama. Pembabatan ini membuat hutan tidak lagi ditumbuhi kayu-kayu tapi hanya semak belukar. Sementara di Kabupaten Pasaman terlihat sungai yang

HUTAN MADOBAG - Hutan dan pemukiman warga di Desa Madobak masih terjaga dengan baik yang tampak dari udara mengalami luapan sehingga menggenangi sawah masyarakat setempat.

Hutan yang masih utuh itu berada di derah perbukitan yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat dan diperkirakan tidak bisa dijangkau seperti di Gunung Marapi dan kawasan bukit barisan.

Menurut Shadin, solusinya yaitu mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya menjaga hutan, di Sumatera Barat sering terjadi banjir bandang dan longsor ini efek dari perambahan hutan.

Selain itu merusak hutan tidak hanya berdampak di hulu sungai tapi sampai ke muara sungai itu sendiri.

Kemudian penerbangan diteruskan ke arah Danau Maninjau namun kondisi awan menutupi kawasan tersebut.

Penerbangan dilanjutkan memantau kondisi hutan di kawasan Balai Taman Nasional Siberut. Dalam perjalanan ini sedikit mengalami kendala sebab awan tebal. Namun sampai di sekitar pulau Siberut bagian baratnya awan terbuka.

TIM PEMANTAU - Tim pemantau udara dari BKSDA Sumbar, BTNS, Dinas Kehutan Padang dan Taman Nasional Kerinci Seblat wilayah Sumbar, berangkat dari BIM.

Di kawasan ini terdapat pemukiman warga yang sudah ada jauh sebelum pemerintah menetapkan kawasan taman nasional, seperti Simatalu, Simalegi, Betaet Sagulubbe juga dihuni perkampungan masyarakat. Namun kondisi hutannya masih bagus tidak sama dengan kondisi hutan di Sumatera.

“Kita lihat kondisi hutan di Siberut masih bagus, kita memang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah setempat

dengan TNS, artinya mengajak pemerintah mengelola bersama,” kata Kepala Balai Taman Nasional Siberut, Jusman pada Puailiggoubat.

Solusinya membuat areal khusus pemukiman masyarakat dan areal untuk ekonomi masyarakat tanpa menganggu areal konsevasi. Sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan TNS tidak merambah hutan.

Untuk kawasan TNS Siberut ini

setengah wilayah pulau Siberut masuk kawasan Taman Nasional luasnya 190.500 hektar, sementara untuk Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.389.509,87 hektar melingkupi daerah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sementara luas areal konservasi di Sumatera Barat yang dikelola BKSDA Sumbar 250 ribu hektar yang terdiri 20 lokasi. (o)

Porprov Sumbar

Raih Medali, Atlet Mentawai Dijanjikan Bonus PADANG-Sekitar 200 atlet Mentawai akan berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XII yang akan diadakan di Kota Payakumbuh, 12-22 Desember 2012.

Para atlet akan mengikuti 15 cabang olahraga diantaranya, sepakbola, karate, silat, wushu, atletik, dan bola volly.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Mentawai Edi Sukarni menantang atlet Mentawai untuk raih meraih medali emas, perak dan perunggu, “Ini bentuk motivasi kita untuk atlet Mentawai agar dapat meraih emas, perak dan perunggu,” katanya kepada Puailiggoubat melalui telepon, 31 November lalu.

KONI menjanjikan Rp15 Juta bagi atlet yang bisa meraih medali emas, Rp10 Juta untuk peraih perak dan Rp5 Juta untuk peraih perunggu.

“Anggaran tersebut kita upayakan dari APBD 2013,” Kata Edi Sukarni.

Menurut Edi Sukarni, atlet di Mentawai sangat berpotensi. “Kita

lihat saja atlet Mentawai sudah banyak mengikuti berbagai perlombaan tingkat kabupaten, bahkan provinsi dan itu harus kita dukung dengan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas olahraga karena atlet kita di Mentawai sangat berpotensi dan kita akan targetkan atlet Mentawai mendapat

enam medali dalam porprov tersebut,” kata Edi. Ia berharap pemerintah Mentawai dapat membangun GOR. “Seharusnya kita sudah punya GOR, namun kita tetap berharap ke depan Mentawai memiliki GOR yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah,” kata Edi. (trs)

Bupati Buka Acara Temu OMK Mentawai PADANG - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet membuka acara temu Orang Muda Katolik (OMK) di lapangan SD Santa Maria, Muarasiberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, 21 November lalu.

Dalam pembukaan, Yudas meminta masyarakat Mentawai menggugah wajah dunia terutama mendorong generasi mudanya lebih berprestasi.

Kegiatan tersebut dihadiri 282 perwakilan paroki dari sepuluh kecamatan yakni Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Barat, Sipora Utara dan Sipora Selatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penanaman pohon lindung seperti trembesi disepanjang garis pantai di Muarasiberut. (bb)

Puailiggoubat Puailiggoubat, NO. 253, 1 - 14 Desember 2012 NO. 252, 15 - 30 November 2012

Kisah Anak Jalanan Ketika semua dalam keheningan Kulangkahkan kakiku di jalanan Sepintas kulihat anak kecil Dalam sebuah karton, besar Menangis dan menggigil kedinginan Tangan yang keriput Terbuka lebar mengharapkan belas kasihan Ketika dia menangis, adakah kau mendengar Ketika dia berseru adakah kau jawab Bapak, Ibunya sudah tiada Mengadu nasib di jalan raya Impian dan cita-cita Hilang sirna ditelan bumi Berdiri tanpa kenal lelah Dari pintu ke pintu mobil lainnya Panas, hujan, haus, dan lapar Tak pernah kau mengeluh Sebuah mata memandang kea rah jauhan sana Melihat anak sekolah tawuran Melihat anak sekolah merokok Melihat anak sekolah pakai obat terlarang Untuk kenikmatan dunia Masih adakah tangan Yang mau membantu meringankan Beban hidupnya dan menggapai Impian dan cita-citanya Masih adakah hati…

Yang mau berbagi hidup Dengan merka anak jalanan Berbagi canda tawa Kita hidup bukan sendiri Kita hidup untuk…

Ampunanmu Tuhan Kudatang ke mesbahMu TUHAN Dengan segala kerendahan hati Kutersungkur dan sembahmu Tuhan…. Aku mohon ampunan Selama ini aku jauh dariMu Kepuasan dunialah yang kunikmati Nafas hidupku Kau berikan Tak pernah aku pikirkan Betapa baiknya Engkau TUHAN Saat ini kusadar TUHAN… Engkau masih memberi kesempatan Untuk belajar dari semua kesalahan Kesalahanku di masa yang telah lalu Saat cahayMu… dan tanganMu Menyinari hatiku dan mengangkatku Air mataku mulai menetes Saat ku tahu Kaulah TUHAN Kuangkat tangan kuserahkan hidupku Jadikanku berarti di mataMu TUHAN Menjadi berkat bagi semua orang Terlebih aku mengharapkan AmpunanMu TUHAN. Chris Natalyus Tarihoran Pelajar SMA SW. Tribhakti

S

istem pendidikan Indonesia menempati peringkat terendah di dunia.

Berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan oleh firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia berada di posisi terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Tempat pertama dan kedua ditempati Finlandia dan Korea Selatan, sementara Inggris menempati posisi keenam.

Peringkat itu memadukan hasil tes internasional dan data, seperti tingkat kelulusan antara tahun 2006 dan 2010. Sir Michael Barber, penasihat pendidikan utama Pearson, mengatakan, peringkat disusun berdasarkan keberhasilan negara-negara memberikan status tinggi pada guru dan memiliki “budaya” pendidikan.

Perbandingan internasional dalam dunia pendidikan telah menjadi semakin penting dan tabel liga terbaru ini berdasarkan pada serangkaian hasil tes global yang dikombinasikan dengan ukuran sistem pendidikan, seperti jumlah orang yang dapat mengenyam pendidikan tingkat universitas.

Gambaran perpaduan itu meletakkan Inggris dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan tes Pisa dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang juga merupakan salah satu tes dalam proses penyusunan peringkat.

Pertimbangan-pertimbangan dalam peringkat ini diproduksi untuk

K

isi-kisi Ujian Nasional (UN) 2013 telah dirilis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada pekan ini. Rencananya kisi-kisi yang sudah dapat diunduh melalui situs www. bsnp-indonesia.org ini akan digunakan untuk tiga tahun ke depan.

Ketua BSNP Aman Wirartakusumah mengatakan bahwa kisi-kisi UN 2013 ini diproyeksikan akan terus digunakan hingga tiga tahun ke depan.

Pasalnya, dari tahun ke tahun tidak terdapat banyak perubahan dalam kisi-kisi UN sehingga dipandang lebih efektif jika kisi-kisi yang baru ini tidak hanya dipakai untuk tahun depan.

“Kisi-kisinya tidak banyak perubahan. Ada memang, tapi hanya sedikit sekali. Untuk itu,

Pearson oleh Economist Intelligence Unit.

Kompetisi global Dua kekuatan utama pendidikan adalah Finlandia dan Korea Selatan, lalu diikuti oleh tiga negara di Asia, yaitu Hongkong, Jepang, dan Singapura.

Inggris yang dianggap sebagai sistem tunggal juga dinilai sebagai “di atas rata-rata”, lebih baik daripada Belanda, Selandia Baru, Kanada, dan Irlandia. Keempat negara itu juga berada di atas kelompok peringkat menengah termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis.

Perbandingan ini diambil berdasarkan tes yang dilakukan setiap tiga atau empat tahun di berbagai bidang, termasuk matematika, sains, dan kesusasteraan serta memberikan sebuah gambaran yang semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah memberikan pandangan multidimensi dari pencapaian di dunia pendidikan dan menciptakan sebuah bank data yang akan diperbaharui dalam sebuah proyek Pearson bernama Learning Curve.

Melihat dari sistem pendidikan yang berhasil, studi itu menyimpulkan bahwa mengeluarkan biaya adalah hal penting, tetapi tidak sepenting memiliki budaya yang mendukung pendidikan. Studi itu mengatakan, biaya adalah ukuran yang mudah, tetapi dampak yang

kami rencanakan kisi-kisi ini berlaku untuk tiga tahun ke depan karena perubahan yang tidak banyak,” kata Aman seperti dilansir kompas.com, Jumat (23/11/2012).

Terkait dengan perombakan kurikulum baru yang akan berimbas pada hilangnya UN, Aman mengatakan bahwa kurikulum baru terus dimatangkan hingga saat ini. Berbagai kemungkinan memang muncul, tetapi tetap melakukan persiapan dirasa tidak ada salahnya.

“Kami belum tahu ya. Ini kan masih terus digodok. Mau ada atau tidak ada UN, yang penting kami siapkan saja,” kata Aman.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hari Setiadi mengungkapkan hal serupa.

Kisi-kisi UN 2013 ini tidak jauh

lebih kompleks adalah perilaku masyarakat terhadap pendidikan, hal itu dapat membuat perbedaan besar.

Kesuksesan negara-negara Asia dalam peringkat ini merefleksikan nilai tinggi pendidikan dan pengharapan orangtua. Hal ini dapat menjadi faktor utama ketika keluarga bermigrasi ke negara lain, kata Pearson.

Ada banyak perbedaan di antara kedua negara teratas, yaitu Finlandia dan Korea Selatan, menurut laporan itu, tetapi faktor yang sama adalah keyakinan terhadap kepercayaan sosial atas pentingnya pendidikan dan “tujuan moral”.

Kualitas guru Laporan itu juga menekankan

berbeda dengan kisi-kisi pada tahun sebelumnya sehingga para guru tidak perlu khawatir. “Sama saja kok tidak ada perbedaan yang besar. Jadi, saya rasa, guru dan murid pasti siap dengan UN ini,” ungkapnya.

Mengenai variasi soal, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah akan ada 20 variasi soal dalam setiap kelas sehingga masingmasing siswa akan mengerjakan soal yang berbeda.

“Ini dilakukan agar anakanak konsentrasi dan fokus dalam mengerjakan soal UN yang dihadapinya,” katanya. int

1120

pentingnya guru berkualitas tinggi dan perlunya mencari cara untuk merekrut staf terbaik. Hal ini meliputi status dan rasa hormat serta besaran gaji.

Peringkat itu menunjukkan bahwa tidak ada rantai penghubung jelas antara gaji tinggi dan performa yang lebih baik. Dan ada pula konsekuensi ekonomi langsung atas sistem pendidikan performa tinggi atau rendah, kata studi itu, terutama di ekonomi berbasis keterampilan dan global. Namun, tidak ada keterangan yang jelas mengenai pengaruh manajemen sekolah dengan peringkat pendidikan.

Peringkat untuk tingkat sekolah menunjukkan bahwa Finlandia dan Korea Selatan memiliki pilihan tingkat sekolah terendah. Namun, Singapura yang merupakan negara dengan performa tinggi memiliki tingkat tertinggi. int

Puailiggoubat, NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

M

asa muda itu masa yang labil. Ini adalah saat anakanak muda merasa hidup bebas. Tidak ada yang salah dengan prinsip yang ada dalam pikiran mereka ini kecuali jika mereka tidak mengindahkan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti meminum minuman keras, mengonsumsi narkotika, atau sampai ke kasus aborsi akibat pergaulan bebas.

Kasus Aborsi dan Masa Muda Masa muda umumnya merupakan masa pelampiasan rasa suka, tapi kadang menjadi pelampiasan tanpa batas dan membahayakan, khususnya dalam pergaulan antara lawan jenis. Hal ini mengakibatkan adanya daftar panjang kasus aborsi. Kasus aborsi terkait hubungan seksual yang tidak aman. Sebagian besar pelaku dan korban adalah remaja di bawah umur 20 tahun.

Menurut survei, ada 2,5 juta kasus aborsi per tahun di Indonesia. Kasus tersebut terjadi pada 20 persen usia remaja dan 80 persen sisanya terjadi pada wanita dewasa. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus ini.

Sebagian orang menilai banyaknya kasus aborsi di usia remaja merupakan kesalahan psikologi didikan.

Banyak yang menganggap bahwa pembelajaran tentang seksualitas bagi anak-anak sekolah masih kurang atau bahkan dianggap tabu sehingga anak-anak mencari jalan mereka sendiri untuk memahami seksualitas itu dengan

cara berpacaran. Yang salah, hubungan ini akhirnya sering melanggar norma yang ada. Rasa keingintahuan yang tinggi menyebabkan remaja nekad melakukannya tanpa peduli dengan konsekuensi yang akan ditanggungnya.

Umumnya, mereka yang sampai terkena kasus aborsi adalah anakanak yang memiliki pacar atau kekasih.

Kecenderungan untuk terkena kasus ini lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki pacar atau kekasih.

Tindakan preventif atau pencegahan tentu perlu dalam masalah ini karena jika seorang wanita -atau gadis remajahamil, pilihannya hanya dua, yaitu melahirkan atau aborsi.

Jika kasus ini menimpa anak di bawah umur, pilihan kedua sering menjadi pilihan utama. Faktor rasa malu, harga diri, gunjingan, serta pembiayaan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki yang tidak jelas mendorong tindakan aborsi. Jika pilihan pertama yang diambil, biasanya karena adanya dorongan orang tua dan pihak laki-laki untuk tidak mengambil langkah aborsi.

Perlu Tindakan Pencegahan untuk Kasus Aborsi Tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk menekan kasus aborsi di Indonesia. Pencegahan bisa berupa pendekatan pendidikan agama.

Pendidikan agama adalah satu dari sekian banyak cara efektif untuk mencegah terjadinya aborsi.

Pendekatan agama tidak hanya mencegah aborsi, tapi mencegah remaja untuk tidak berpacaran di luar

batas kewajaran. Mereka yang terkena kasus aborsi biasanya yang jauh dari pendidikan agama.

Tindakan pencegahan kedua yang bisa dilakukan adalah pendekatan keluarga dalam membina remaja. Ayah dan ibu adalah sumber penerimaan ilmu social untuk kali pertama sebelum mereka keluar rumah dan bersosialisasi dengan orang lain. Ayah dan ibu bertindak sebagai pendidik.

Pembahasan tentang seksualitas harus dilakukan di rumah dalam konteks pencegahan. Pembahasan ini menyangkut baik buruk hubungan berpacaran, seperti apa hubungan yang dilarang, dan seperti apa hubungan yang masih dalam batas kewajaran.

Jika pembahasan ini sering dilakukan, kasus aborsi lebih dapat ditekan.

Ada kasus menarik saat seorang anak laki-laki membawa majalah dewasa ke rumah lalu disembunyikan di lemari pakaian. Saat mengetahui hal ini, orangtua biasanya langsung memarahi. Sebagian besar orangtua akan melakukan hal tersebut. Apa dampaknya? Anak pun akan merasa terintimidasi karena hal itu dilakukannya hanya karena rasa penasaran.

Tindakan memarahi kurang tepat karena anak yang merasa tertekan ini justru akan mencari cara untuk melakukan hal serupa tanpa diketahui oleh orang tuanya. Orangtua harusnya memberikan masukan, saran, dan bimbingan rutin jika hal ini terjadi.

Dengan begitu, anak akan paham dan mengetahui apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Kasus aborsi pun dapat ditekan dengan langkah yang tepat seperti ini.

Berilah anak pengertian, tidak malah dengan menghakimi. Jika keluarga menghakimi, anak akan mencari tempat lain untuk mencari dukungan dan dikhawatirkan anak terjerumus ke tempat-tempat yang membuatnya melakukan tindakan asusila sehingga menyebabkan kasus aborsi.

Pencegahan sebenarnya sudah sering dilakukan di sekolah-sekolah.

Marak dilakukan pemeriksaan handphone untuk menghindari anak menyimpan video-video mesum. Ya, tontonan mesum sangat memicu terjadinya pergaulan bebas yang mengak-ibatkan kasus aborsi. Hampir 100 persen penyimpan video mesum

11

liberalisme. Sehingga pakaian minim bukan lagi masalah untuk digunakan.

Sedangkan di pihak laki-laki, melihat video mesum tidak lagi menjadi tabu dan seolah menjadi hal yang cukup dimaklum dalam kenakakalan remaja.

Pencegahan terhadap kasus aborsi ini sampai pada tahapan teknis.

Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan, secara naluri ia akan terus menjaga janin yang

di handphone adalah pelajar laki-laki sehingga tindakan asusila memang berawal dari pelajar laki-laki.

Pelajar perempuan hendaknya membentengi diri agar tidak menjadi korban “keingintahuan� pelajar laki-laki.

Mereka harus sadar bahwa mereka berpotensi menjadi calon korban pergaulan bebas jika tidak membentengi diri. Gaya hidup berpakaian di luar norma menjadi bukti kurangnya kewaspadaan korban perempuan, terutama anak muda.

Jika perempuan menggunakan pakaian minim di dalam rumah, hal tersebut sama sekali bukan masalah.

Namun bagaimana dengan keamanannya ketika perempuan tersebut berada di luar rumah? Hal ini tentu akan mengundang niat jahat dari orang-orang di sekitar. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab terjadinya halhal yang tidak diinginkan seperti perkosaan. Kasus kejahatan ini berbanding lurus banyaknya dengan kasus aborsi.

Pencegahan dan pembentengan diri dari “kesempatan� menjadi pelaku maupun korban memang tak akan habis dibahas dalam kasus aborsi. Jika perlu, memasukkan remaja dalam bimbingan agama bisa menjadi jalan satu-satunya.

Fenomena Kasus Aborsi di Indonesia Sebagian perempuan ingin mengikuti mode trend dunia yang cenderung malah mengamalkan

dikandungnya.

Kalaupun terjadi keguguran, itu murni akibat aktivitas yang berlebihan.

Dokter dan tenaga medis akan berusaha agar keguguran tersebut tidak sampai terjadi.

Tetapi di cerita yang lainnya, ada beberapa oknum tenaga medis yang justru sengaja membantu perempuan hamil untuk menggugurkan kandungannya.

Kasus aborsi pun menjadi hal yang banyak terjadi. Alasan yang cukup banyak digunakan adalah uang.

Fenomena kasus aborsi ini semakin mengerikan ketika alat kontrasepsi cukup mudah didapatkan. Di toko-toko tempat menjual keperluan sehari-hari, alat kontrasepsi dijual dengan bebas.

Seolah mengizinkan siapa pun untuk menggunakannya.

Padahal jika melihat beberapa tahun terakhir di era 1990an, alat kontrasepsi hanya bisa ditemukan di apotek, tidak di minimarket seperti sekarang ini. Kasus aborsi inilah yang nantinya menjadi akibat dari penempatan yang tidak tepat untuk alat kontrasepsi ini.

Sekali lagi, cegah, bentengi diri, dari tindakan asusila yang bias menyebabkan kasus aborsi semakin banyak di Indonesia. Ingat saja bahwa masa depan diri sendiri itu lebih penting. Semakin penting juga menjaga masa depan orang lain.

Saling mengingatkan dalam kebaikan, jika kita mengetahui ada tetangga yang memiliki remaja yang sedang pacaran, lebih baik menegur orang tuanya untuk mengingatkan akan mereka. Semoga kasus aborsi di Indonesia bisa menurun. int

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

12

MARSINA SABABALAT:

Hak Masyarakat atas Tanah Ulayat Bisa Lenyap P

ernah didatangi orang-orang dari perusahaan perkebunan sawit yang akan berinvestasi di Pagai Selatan, Marsina ditawari mengelola kayu yang akan ditebang di areal perkebunan. Marsina menolaknya.

Ketegasannya menolak kehadiran perusahaan sawit di Menta-wai karena ingin mempertahankan tanah warisan keluarga.

Dalam Rapat Umum Menolak Sawit yang diselenggarakan di Sikakap, 14-15 November 2012 lalu, Marsina terpilih menjadi koordinator umum Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai.

Melalui koalisi ini, diharapkan perjuangan masyarakat menolak sawit semakin solid dan kuat. Mempertahankan tanah ulayat untuk diwariskan kepada anak cucu kelak menjadi harga mati. Berikut kutipan wawancara Puailiggoubat dengan Marsina Sababalat di sela-sela perjalanan ke Tuapeijat beberapa waktu lalu.

Apa yang mendorong Anda menolak kehadiran perkebunan sawit?

Alasan pertama menolak sawit yakni tanah ulayat yang telah ditanami oleh nenek moyang kami dulu dengan tanaman durian, sagu, bambu dan lain sebagainya akan musnah karena semua digusur ketika perkebunan mulai menanam sawit.

Kemudian setelah tanah diserahkan kepada perkebunan sawit, statusnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah pasti itu tidak menjadi milik kami lagi, dan selamanya tidak akan kembali, karena setelah ditinggal perkebunan sawit, tanah akan dikuasai oleh negara, itulah yang paling berat kami pikirkan.

Namun sejauh ini belum perna saya dengar dari pihak perusahaan yang menjelaskan status tanah ulayat yang diserahkan kepada mereka. Semua seperti disembunyikan.

Kedua, masyarakat Mentawai tidak memiliki surat sertifikat tanah ulayat

sebagai bukti kepemilikan, apabila tanah diserahkan kepada pihak perusahaan sawit maka otomatis identitas kami akan lenyap. Karena menurut saya kepemilikan tanah merupakan identitas suku di Mentawai.

Apakah Anda sendiri sudah mengetahui secara pasti dimana areal perkebunan sawit dilakukan?

Kalau dulu belum, areal perkebunan secara pasti baru saya ketahui setelah tim dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menjelaskannya dalam peta. Selama ini yang saya ketahui sawit akan masuk, lalu tindakan yang saya ambil ya menolak.

Sosialisasi perusahaan perkebunan sawit di Pagai selama ini tidak pernah saya ikuti, karena jauh hari saya sudah menentukan sikap menolak dan tidak mau menjalin hubungan dalam bentuk apapun.

Apakah dari areal perkebunan tersebut, perladangan Anda kena?

Kalau areal yang dimasukkan oleh perusahaan sawit itu atas nama Desa Makalok, otomatis perladangan saya telah masuk karena dusun saya tinggal di sana. Kalau di Pagai Selatan, areal perkebunan setahu saya meliputi Desa Bulasat, Sinakak dan Malakkopak.

Orang perusahaan pernah menemui saya secara langsung, mereka menyampaikan tentang rencana pelaksanaan perkebunan, yang datang saat itu kalau tidak salah Bram dan Manase. Mereka memberi tawaran kepada saya untuk

terlibat mengelola kayu dari hasil land clearing dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR), saya tolak saja.

Menurut saya, cepat atau lambat mereka pasti akan mulai mempengaruhi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya, jadi jauh-jauh hari hal ini harus dicegah karena akibat ke depan sangat buruk.

Selain Anda, apakah ada orang lain yang ikut menolak sawit?

Pada awalnya yang menolak perkebunan sawit di kampung itu hanya saya, saya tidak mungkin memprovokasi orang lain untuk ikut menolak karena mereka juga punya hak menentukan pilihan.

Namun kenyataan di lapangan membuktikan ternyata bukan hanya saya yang menolak, warga ternyata lebih banyak yang menolak. Penolakan itu saya ketahui karena saya menanyai langsung pendapat mereka, syukur mereka seide dengan saya.

Beranjak dari sana, keberanian saya makin bertambah karena ternyata bukan saya yang berjuang sendiri melakukan perlawanan kehadiran perkebunan sawit ini. .

Sebagai Koordinator Umum Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai yang menolak sawit, apa yang akan Anda lakukan?

Pertama kita harus sebarkan informasi mengenai dampak negatif dari perkebunan sawit kepada masyarakat secara terus menerus. Kemudian kita jelaskan akibat yang mereka dapat jika

tanah diserahkan ke pihak perkebunan, begitu juga modus pihak perusahaan merayu masyarakat. Ini penting agar masyarakat mendapat pemahaman dan mengambil tindakan yang tepat agar mereka tidak rugi nantinya.

Kami juga sangat mengandalkan peran media terutama Tabloid Puailiggoubat agar mengkampanyekan perjuangan ini, dan penyambung aspirasi kami kepada pemerintah sebagai pihak yang memberi izin bahwa kami tidak menginginkan sawit di Mentawai.

Untuk strategi lain, itu akan dibahas, yang jelas perjuangan ini tak pernah berhenti hingga sawit hengkang dari Mentawai.

Apakah ada teman yang membenci Anda karena sikap penolakan ini?

Saya tidak tahu, tapi kalau ada itu terserah mereka, yang jelas apa yang kita lakukan adalah benar. Kita melakukan ini agar mereka tidak terjerumus kesengsaraan nantinya akibat perkebunan. gsn

MARSINA SABABALAT KELAHIRAN:

Mapoupou, 1 Februari 1964 JABATAN:

Koordinator Umum Masyarakat Cinta Mentawai (Pusaraat Simanuntu baga ka Mentawai)

Puailiggoubat 13

SISI LAIN

No. 239, 1 - 14 Mei 2012

S

iapa sangka, aktif berkegiatan di pramuka membawa siswi SMA ini berkunjung ke tanah seberang Papua.

Indri Darlin, siswa SMAN I Siberut Utara ini ditunjuk menjadi salah satu anggota tim pramuka Mentawai mengikuti Raimuna Pramuka di Papua. Yang membuat ia bangga dan gembira karena bisa mendapatkan pengalaman selama kegiatan di sana. Sementara yang membuat ia tidak yakin karena kegiatan yang akan diikuti tersebut baru pertama kalinya, jadi ada rasa cemas. “Awalnya merasa tidak yakin dan tidak percaya diri, karena kegiatan ini baru saya ikuti pertama kali,” kata mantan osis SMPN 1 Siberut Utara pada Puailiggoubat, 24 Oktober lalu.

Pengalaman yang diperoleh siswi yang duduk dibangku kelas 1 SMA ini saat masih di Kota Padang bertemu dengan tim perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Terlebih saat naik burung besi dari Bandara internasional Minangkabau hingga Jakarta, yang kemudian dilanjutkan ke Makasar lalu ke Biak dan sampai di Jaya Pura, Papua. “Pokoknya perjalanan yang mengesankan,” katanya.

Rasa malu dan cemas yang awalnya sempat menghantui hilang begitu saja saat bertemu dengan putra-putri dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dan berkenalan, bercanda dan bermain bersama. Termasuk menceritakan daerahnya masing-masing. “Ternyata Papua itu sama juga dengan kita Mentawai yang kaya akan budaya, keindahan alam serta makanan pokoknya yaitu sagu,” kata putri kelahiran Sirilogui, 8 Mei 1996.

Kesempatan berkunjung ketempat-tempat yang penting dan juga bernilai sejarah menjadi sebuah pengalaman dan kenangan. Seperti ke pantai, museum, tugu perang dunia II, ke kantor gubernur serta tempat-tempat lainnya. “Kami semua berbaur menjadi satu untuk melihat dan menikmati yang ada,” katanya.

Kegiatan-kegiatan yang diikuti dan menjadi pengalaman lain juga diantaranya naik sampan dengan sampan tradisional Papua, berjalan di atas tali, panjat tebing serta permainan dan olahraga alam lainnya. (Bambang Sagurung)

M

asyarakat Mentawai membuat sebagian besar peralatan rumah tangga dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Di dapur, tungku untuk memasak (tuggu) dibuat dari batu yang khusus diambil di sungai. Di atas tuggu dibuat rak bertingkat penyimpan kayu bakar.

Untuk memasak sagu, da-

ging dan ikan, digunakan bambu (ogbuk). Bahan makanan tersebut dimasukkan dalam bambu lalu dibakar di tuggu. Daging dan ikan diawetkan dengan cara mengasap di atas tuggu.

Selain bambu, daun sagu (purut ) juga digunakan untuk memasak sagu lulak, sejenis piring tradisional dibuat dari kayu katuka. Lulak digunakan saat punen atau pengobatan.

Lulak dipakai sebagai tempat dan wadah pengolahan makanan. Tutudduk yang juga terbuat dari kayu adalah pasangan lulak yang digunakan untuk menghaluskan keladi atau pisang yang akan dijadikan subet.

Gigiok yang terbuat dari

pelepah labi berfungsi sebagai parutan untuk kelapa, tebu atau daun-daunan obat. Gigiok yang digunakan sikerei dibuat dari pelepah manau. Sapu (sasasai) dibuat dari batang manau dan sabuk kelapa atau enau hutan yang diikat dengan rotan.

Peralatan rumah tangga lainnya adalah tikar (jarakjak) terbuat dari rotan (sasa). Sasa dibelah menjadi 4 bagian, lalu di raut dengan pisau balugui. Setelah dijemur cukup kering, sasa dianyam dengan tali nilon. Selain sasa, ada jenis rotan yang disebut mandorouk. Ayunan bayi dibuat dari anyaman mandorouk.

Untuk ke ladang dan mengangkut barang digunakan berbagai jenis keranjang.

Umumnya keranjang tersebut digunakan dengan cara disandang. Opa adalah jenis keranjang yang bisa dibawa dan digunakan dalam aktifitas seharihari. Selain untuk tempat membawa hasil ladang seperti keladi, pisang, nilam, sagu, bambu, buah-buahan, dan tempat peralatan/keperluan di mone.

Opa dibuat dari anyaman

rotan. Rotan yang umum dipakai adalah pelege. Palege diraut dengan pisau balugui lalu dianyam. Sisi opa yang menempel ke punggung (bobolat opa) dibuat dari pelepah sagu. Tali opa dibuat dari kulit tobe’. Tobe’ adalah tanaman yang banyak tumbuh di pinggir sungai. Akar serabut Tobe’ mampu meredam pengikisan bantaran sungai.

Ada beberapa jenis opa, berdasarkan bentuk anyamannya.

Silo’ba’ memiliki anyaman yang sangat rapat. Jaragjag memiliki anyaman yang lebih renggang.

Bobak memiliki anyaman yang lebih renggang lagi dan agak terbuka.

Selain opa ada juga jenis keranjang yang lain yang disebut talaktak.

Bahan pembuat keranjang ini sama dengan opa. Talaktak biasanya digunakan sebagai tempat pakaian, bumbu dapur, buku, dan sebagainya. Bentuk dan ukuran talaktak bervariasi.

(Sumber: Salappa, Antara Alam, Kehidupan dan Jiwa/ YCMM).

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Anggota marinir yang melakukan kekerasan terhadap warga dan jurnalis akan dijerat UU Pers dan pasal berlapis.

Anggota Marinir Pelaku Kekerasan Mulai Disidang

Rus Akbar Patrisius Sanene’

nggota marinir yang melakukan kekerasan terhadap sejumlah warga dan jurnalis saat razia kafe di kawasan Bukit Monyet, Kelurahan Sei Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatra Barat 29 Mei lalu mulai disidang.

Sidang perdana dilakukan Kamis, 22 November lalu. Sidang perdana tersebut masih menangani kasus kekerasan kepada warga sipil, sementara untuk jurnalis belum. Dalam persidangan yang dimulai pukul 14.00 WIB beragendakan membacakan dakwaan kepada Pratu Marinir Hutomo Saputro serta keterangan saksi Sidang dipimpin majelis hakim Letkol Chk Roza Maimun dan anggota majelis hakim Kapten Chk Jonarku dan Kapten Chk A. Halim. “Terdakwa dijerat pasal 170 KUHP dan pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman ancaman penjara 2,8 tahun,” kata Yusdiharto.

Usai membacakan dakwaan, Oditur Kapten Chk Yusdiharto langsung mengajukan saksi. Dalam perkara tersebut oditur mengajukan saksi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nasrul Sugana, Kasi Trantib Sat Pol PP Rido Satria dan Haris, pemilik kafe.

Dalam sidang tersebut terungkap sebelum terjadi kekerasan dan pengeroyokan kepada wartawan ternyata anggota marinir yang terlibat tersebut sudah terlebih dahulu mengeroyok warga bernama Wahyu Fernando atau Ayub. Akibat pengeroyokan tersebut

14

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

A

SIDANG MILITER Anggota marinir , terdakwa pemukulan warga dan jurnalis di kawasan Bungus, Teluk Kabung mengikuti persingan di Pengadilan Militer kota Padang.

membuat warga Sei Gates marah dan membakar kafe yang diduga tempat mesum tersebut.

Keterangan Nasrul Suganda, razia dilakukan itu bersama dengan Muspika Kecamatan Lubuk Begalung, KP4, dan Sat Pol PP. “Razia ini dilakukan atas undangan dari Camat Lubeg, karena kondisi kafe-kafe di sekitar kawasan Bukit Lampu tersebut sudah meresahkan warga dan sebetulnya razia yang dilakukan itu hanya membongkar warung remang-remang,” ujarnya.

Soal pengeroyokan yang terjadi pada warga ia tidak tahu sebab saat itu ia dan 70 personil anggotanya masih berada di Bukit Lampu. “Mendengar ada kabar

bentrok dengan warga kita turun, sesampai di lokasi warga yang bentrok itu sudah tidak ada sementara kafe sudah hangus, kita hanya melihat handycam milik wartawan sudah hancur yang berada di tepi jalan, kemudian wartawan datang melapor kepada kita bahwa mereka dikeroyok oleh anggota, itu masih di lokasi,” ungkapnya.

Saat itu kata Sugana, anggota Sat Pol PP langsung membawa wartawan yang mengalami sobek ditelinganya dan ada juga yang memar ke rumah sakit M. Djamil Padang untuk divisum.

Sementara Haris Sakti yang juga

adik ipar dari Pratu Marinir Hutomo Saputro mengakui sebelum insiden tersebut kafe miliki tidak ikut dirazia sebab itu adalah milik anggota TNI AL, saat itu Kepala Sat Pol PP menjamin dan masalah itu akan diselesaikan dengan komandannya.

Pembakaran itu muncul ketika Wahyu Fernando ditinju oleh Pratu Marinir Hutomo Saputro, warga dan pemuda setempat mendengar kejadian itu dan setengah jam turun ratusan warga langsung membakar kafe itu.

Lalu saat itu ada beberapa wartawan yang lewat usai meliput razia yang dilakukan Sat Pol PP, KP4 dan Muspika, melihat ada kericuhan wartawan FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

2013 Kendaraan Parkir akan Diberikan Asuransi PADANG - Tahun depan, Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat berencana memberikan kenyamanan kepada pemilik kendaraan yang parkir di wilayah Kota Padang dengan memberikan asuransi kendaraan rusak dan hilang.

“Pemkot berencana memberlakukan asuransi parkir sehingga pemilik yang kendaraannya rusak atau hilang ketika diparkir dapat mengajukan klaimnya,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Firdaus Ilyas, Rabu 21 November lalu.

Saat ini Pemko Padang sedang mencari asuransi yang mau bekerjasama memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Bisa

saja klaim tersebut berupa mengganti kendaraan yang hilang, tapi ini masih sedang dibicarakan,” katanya.

Menurutnya kalau itu dijalankan, petugas parkir akan memberikan karcis yang memiliki asuransi atau jika tidak, pemilik kendaraan yang parkir tersebut dapat meminta karcis yang berasuransi.

“Dan pemilik kendaraan memegang karcis itu. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir, pemilik dapat mengajukan klaim melalui pengelola parkir atau Dinas Perhubungan,” terangnya.

Kata Firdaus, untuk mengklaim asuransi tersebut pemilik kendaraan harus memiliki karcis asli yang

TAK ADA RUANG PARKIR - Tak ada ruang parkir di Pasar Raya Padang semuanya disesaki pedagang kaki lima dan pengungjung berasuransi dan dilengkapi stempel. Tentu tidak lupa dengan STNK kendaraan. “Kita usahakan

itu diberlakukan tahun depan,” tambahnya. (r)

langsung turun dan meliput kejadian pembakaran kafe itu namun beberapa anggota marinir yang ada di lokasi tersebut langsung memukul dan merusak peralatan kamera wartawan.

“Itu artinya kalau tidak memukul Ayub tidak bakal terjadi pembakaran kafe-kafe itu sebab saat razia, kafe tersebut tidak dirazia hanya saja terjadi karena pemukulan terhadap korban maka warga marah dan membakar kafe tersebut,” kata hakim ketua.

Usai mendengar keterangan saksi akhirnya ketua majelis hakim menunda sidang pada Kamis depan.

Didakwa Pasal Berlapis Sementara Oditur Kapten Chk Yusdiharto mengatakan, anggota marinir yang melakukan kekerasan kepada jurnalis akan dijerat UU Pers.

“Dalam kasus ini berkasnya berbeda dengan kasus kekerasan yang dilakukan pada warga, dalam kasus wartawan ini ada delik UU Pers dan pasal berlapis lainnya, sidang perkara antara marinir dengan wartawan tidak hari ini nanti, tunggu panggilan dari Pengadilan Militer dulu,” ungkapnya usai sidang.

Dalam insiden tersebut wartawan yang menjadi korban adalah Apriyandi (Kontributor Metro TV), Budi Sunandar (Sindo TV), Roni (Indosiar), Indra Khew (SCTV), Ridwan (Fotografer Padang Exspres), Julian (Trans 7) dan Jamaldi (Favorit TV) menjadi korban pemukulan dan peralatan jurnalisnya dirusak. (r)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Gerakan menanam pohon ini akan berlangsung hingga 2015 dengan target menanami sekitar 18.000 hektar lahan kritis di selingkaran Danau Singkarak.

SINGKARAK GO GREEN

Lahan Kritis di Danau Singkarak Dihijaukan

Rus Akbar FOTO:HUMAS PEMPROV SUMBAR

P

elaksanaan Singkarak Go Green yang dipusatkan di Paninggahan Solok merupakan

upaya penghijauan di lokasi Danau Singkarak yang merupakan daerah tangkapan air. Di lokasi ini ada 18.000 hektar lahan kritis.

Hal itu disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Singkarak Go Green, Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2012, di Paninggahan Kabupaten Solok, Minggu 25 November lalu. Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut Irwan Prayitno menyampaikan, banyak problema yang mendera Danau Singkarak dan kawasan di sekitarnya, yakni rendahnya kemampuan lahan menyimpan air pada saat hujan, dan sebaliknya saat kemarau permukaan air rendah serta pencemaran limbah domestik.

“Pengelolaan danau yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai persoalan antara lain bencana kematian ikan, pencemaran, banjir, kekeringan dan berpotensi memicu konflik sosial masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan upaya penanaman pohon pada lahan-lahan kosong di lokasi

SERAHKAN SERTIFIKAT Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri) memberikan sertifikat kepada Bupati Solok, Syamsu Rahim saat acara Singkarak Go Green, di Paninggahan Kabupaten Solok.

ini, TNI melalui Korem 032 Wirabraja telah berkomitmen membantu pemerintah daerah dengan menginiasi gerakan penanaman pada lahan-lahan kosong disekitar Danau Singkarak.

Program “Go Green Singkarak” sendiri merupakan kegiatan penanaman

Diduga Arus Pendek, Satu Unit Rumah Terbakar PADANG - Diduga karena hubungan arus pendek, satu unit rumah di daerah Jundul Rawang milik Lim Han Seng alias Aseng(49) ludes terbakar pada Minggu, 25 November sekitar pukul 09. 30 WIB. Dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

Rumah yang berada di RT 2 RW 7, Kelurahan Rawang Barat Padang Selatan tersebut terbakar saat Aseng sedang beribadah di gereja bersama keluarganya. Akibatnya, tak satupun benda dalam rumah yang bisa diselamatkan.

Anggota keluarga yang menyaksikan terbakarnya rumah tersebut sempat pingsan melihat peristiwa rumah dengan kondisi rumah yang sudah hangus terbakar.

“Saat kebakaran kami sekeluarga sedang berada di gereja, dan tak satu pun barang yang bisa diselamatkan dan hangus semua,” kata Aseng di lokasi kejadian.

Sementara tim pemadam kebakaran datang ke lokasi setelah 15 menit kebakaran berlangsung dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan api berhasil dipadamkan, sebelum merambat ke bangunan rumah di sekitarnya.

“Mobil pemadam yang diturunkan ada sebanyak 3 unit dengan 20 orang regu piket A dan proses pemadam berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Edi Asri, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat di lokasi. (trs)

pohon di sekitar Danau Singkarak, yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahap. Tahap I pada 2012 ditanam pada lahan seluas 6.110 hektare dengan jumlah bibit pohon 611.000 batang.

Tahap II pada 2013 ditanam pada lahan seluas 6.110 hektar dengan jumlah bibit

pohon 611.000 batang. Sedangkan tahap III pada 2014 ditanam pada lahan seluas 6.110 hektar dengan jumlah bibit pohon 611.000 batang.

Di Sumatera Barat telah diberikan hak Pengelolaan Hutan Nagari seluas lebih kurang 1.738 ha dan sejak setahun

yang lalu telah mengusulkan sebanyak 8.000 ha calon lokasi hutan masyarakat.

“Tinggal menunggu penetapan areal oleh menteri kehutanan. Tahun ini kami juga mendorong fasilitasi pengembangan hutan masyarakat dan nagari dengan target luasan 50.000 ha,” ujarnya. (r)

282 Perda di Indonesia Diskriminasi Perempuan PADANG - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan sebanyak 282 peraturan daerah (perda) di 100 kabupaten dan kota di 28 provinsi yang mendiskreditkan kaum hawa.

Hal itu disampaikan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas Perempuan Husein Muhammad dalam diskusi bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang di Sekretariat Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan, di Padang, Kamis, 23 November lalu.

"Kami meminta agar perda-perda diskriminatif terhadap perempuan ini dihapuskan karena memberangus sebagian hak-hak mereka," katanya.

Dari 282 perda yang dipantau sejak 2008 itu, sekitar 207 diantaranya secara langsung diskriminatif terhadap perempuan seperti memaksakan cara berbusana

dan ekspresi keagamaan, mengkriminalkan perempuan lewat pengaturan prostitusi, membatasi ruang gerak perempuan lewat aturan jam malam dengan mewajibkan perempuan didampingi bila bepergian.

"Sumatera Barat menempati peringkat kedua di bawah Jawa Barat yang 'rajin' mengeluarkan perda deskriminatif tersebut," katanya.

Komnas Perempuan mencatat, Provinsi Sumbar merupakan daerah pertama yang mengeluarkan kebijakan deskriminatif. Hingga Agustus 2012, terdapat sebanyak 33 kebijakan yang mendiskreditkan wanita yang tersebar di 15 daerah.

Perda itu terdapat di Kabupaten Agam (2 perda), Bukittinggi (1), Limapuluh Kota (4), Padang (2), Padangpanjang (2), Padangpariaman (1), Pasaman (1), Pesisir Selatan (4), Sawahlunto (1).

Selain itu, Kabupaten Sijunjung (3), Solok (2), Kota Solok (1),

Tanahdatar (1), dan Provinsi Sumatera Barat (5).

"Sudah pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Agung namun ditolak," kata Husein.

Ia menyebutkan, perda diskriminatif itu juga telah menjadikan tiga perempuan sebagai korban.

Mereka antara lain, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten, ditangkap oleh Satpol PP karena diduga sebagai pekerja seks komersial saat malam hari di luar rumah, padahal ia baru pulang dari bekerja.

Akibatnya, timbul stigma masyarakat yang menganggapnya sebagai PSK. Wanita itu pun mengalami tekanan psikologis dan akhirnya meninggal.

Selain itu, wanita di Provinsi Aceh bunuh diri karena diduga menanggung malu. Ia dicap sebagai pelacur setelah ditangkap Polisi Syariat Islam Aceh yang mendapatinya keluar pada malam hari. (prl)

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

8

Suara Puailiggoubat Sulitnya Menambah Kuota BBM

P

ertamina memprediksi kuota BBM bersub-sidi akan habis akhir Desember ini. Bahkan untuk kota-kota besar seperti Jakarta, premium dan solar subsidi akan habis akhir bulan ini. Dampaknya mulai terasa, sejumlah SPBU di Jakarta kini mulai memajang tulisan BBM habis.

Krisis BBM subsidi nasional ini akibat ditundanya rencana pengendalian penggunaan BBM bersubsidi yang dulu telah dicanangkan pemerintah. Penundaan ini menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo membuat pemerintah menombok subsidi Rp5 Triliun per bulan. Akibatnya kuota BBM subsidi 43,88 juta KL tahun ini tidak cukup. Sementara rencana pemerintah menambah cadangan kuota 1,2 juta KL terganjal persetujuan DPR, sebab penambahan kuota itu akan membutuhkan anggaran Rp6 Triliun. Sedangkan APBN 2013 telah disahkan Oktober lalu. Penambahan baru bisa dilakukan dalam APBN Perubahan 2013.

Apa dampak kondisi BBM subsidi nasional yang kian krisis ini bagi Mentawai? Yang paling nyata adalah makin pudarnya harapan akan penambahan kuota BBM subsidi bagi Mentawai. Usulan ini sudah disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sejak Februari 2012 lalu kepada BPH Migas.

Dengan kondisi gonjang-ganjing persediaan BBM subsidi nasional saat ini, tentu penambahan kuota bagi Mentawai sulit dipenuhi.

Sikap pemerintah yang plin plan dengan rencana pengendalian penggunaan BBM subsidi ini memang sungguh akan memukul masyarakat kecil terutamanya yang tinggal di daerah. Lihat saja, BBM subsidi sesungguhnya lebih banyak dinikmati kalangan berduit. Betapa banyaknya mobil mewah yang menggunakan premium subsidi di SPBU tanpa malu-malu. Mereka ikut mengantri menikmati jatah premium subsidi bersamasama pengendara motor, nelayan, angkot dan kendaraan umum lainnya. Jatah BBM subsidi banyak dihabiskan warga di kotakota besar seperti Jakarta.

Di Mentawai masyarakat tidak lagi peduli apakah BBM subsidi atau tidak, toh nyatanya mereka tetap membeli dengan harga Rp10 Ribu per liter. Harga normal bisa didapat ketika kapal BBM masuk. Jika stok di agen habis, harga sudah membumbung tinggi.

Mereka tidak lagi mempersoalkan harga tapi ketersediaan BBM. Seringkali stok habis, akibatnya aktifitas masyarakat terhambat. Tak jarang, masyarakat Tuapeijat misalnya harus berburu premium hingga ke Sioban demi mengisi tangki motornya. Jika tidak, maka tidak bisa pergi ke tempat kerja.

Di Mentawai, angkutan umum memang tidak ada. Beberapa kali kapal antar pulau milik Pemkab Mentawai tidak jalan, karena tidak ada BBM. Mentawai saat ini hanya mendapat kuota BBM premium 274 KL per bulan dan solar 134 KL per bulan. Jatah tersebut harus dibagi kepada masyarakat di lima daerah yakni Tuapeijat, Sioban, Sikabaluan, Siberut dan Sikakap. Dengan kondisi jalan penghubung antar desa dan dusun yang sudah dibangun melalui program PNPM dan P2D semakin baik, maka pertumbuhan pengguna sepeda motor meningkat, konsumsi BBM juga menjadi tinggi. Belum lagi kebutuhan untuk perahu mesin (boat) masyarakat untuk mencari ikan ataupun transportasi.

Kondisi ini semakin memunculkan sikap skeptis kita akan perhatian pemerintah kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Seringkali, masyarakat di kepulauan tidak mendapat perhatian.

16

Sawit Masuk, Tanahku Hilang B

erdasarkan pengalaman di beberapa daerah, tanah merupakan faktor sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih dilingkungan masyarakat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari tanah.

Tak terkecuali bagi penduduk Mentawai, bahwa secara budaya, masyarakat Mentawai tidak akan nyaman untuk tinggal dan mengolah tanah (polak) yang bukan hak/ miliknya. Kejelasan dari status kepemilikan polak secara turun temurun tetap dipertahankan dan “harga mati” bagi Mentawai.

Harus diakui tanah merupakan faktor produksi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Mentawai, tentunya dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat secara partisipatif dan difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan.

Idealnya negara melalui pemerintah, harus memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber ekonomi, namum hal ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh 70.174 penduduk mentawai (BPS 2011). Dimana hutan Mentawai telah dikapling-kapling oleh negara melalui perubahan status dan fungsi kawasan hutan Mentawai.

Pengkaplingan atas negara terhadap tanah-tanah di Mentawai sudah terjadi, di Siberut kita mengenal Kawasan Taman Nasional, ada kawasan hutan yan gbisa di konversi, ada kawasan Hutan Produksi, ada kawasan hutan lindung, ada kawasan Hutan Swaka Alam Wisata (HSAW).

Pengkaplingan tanah suku Mentawai ini terjadi karena pada prinsipnya sikebbukatta siburu mengangab bahwa tidak akan mungkin pemerintah memisahkan suku-suku Mentawai dari polak yang ia miliki.

Namun apa hendak dikata, niat baik pemeritah saat itu telah berujung kepada pemisahan masyarakat Metawai dari territorial /tanah yang dimiliki oleh tai Kebbukat Uma. Proses perampasan hak atas tanah tersebut juga terjadi di wilayah Pagai Selatan tahun 1969, kemudian “diamini” oleh negara melalui rekomendasi pemerintah Padang Pariaman. Kenapa Padang Pariaman? Karena saat itu, Mentawai masuk dalam wilayah adminsitratif Kabupaten Padang Pariaman (belum otonom-red).

Dengan alasan untuk kesejahteraan yang dibungkus dengan kata “pembangunan” tahun 1972 dikeluarkanlah izin konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT. MPLC di

oleh: Pinda T Simanjuntak Staf Yayasan Citra Mandiri Mentawai Pagai Selatan dan Pagai Utara seluas 83.330 ha (SK Menteri Kehutanan No: 550/Kpts-ll/95, tertanggal 11 Oktober 1995, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan telah berakhir tanggal 13 April 2011, (http:// www.dephut.go.id). Ketika izin konsesi ini dikeluarkan, sesungguhnya tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat Mentawai terdahulu 83.330 ha (tai kebbukat siburu) telah dikuasai oleh negara.

Dampak dari penyerahan lahan

Mentawai? Karena tanah yang sudah diserahkan oleh tai kebbukatta siburu sudah dikuasai oleh negara melalui UU No. 41 Tahun 1999, sehingga POLRI/TNI mempunyai kewajiban untuk melindungi tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh negara.

Sejarah mencatat eksploitasi Sumber Daya Hutan serta sumbersumber kehidupan masyarakat inilah yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Mentawai berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan

tersebut, hingga sekarang masih kita rasakan. Kalau kita mau jujur, siapa orang kita Mentawai yang sudah menjadi kaya dari hasil kayu? Selama 40 tahun perusahaan beroperasi hanya segelintir orang/elit kampung yang bisa sukses. Konflik antar kampung telah terjadi, masyarakat dengan pengurus koperasi, tak terkecuali masyarakat dengan perusahaan melalui aksi-aksi demonstrasi menuntut hak atas pembagian hasil kayu (Fee kayu).

Akibat dari konflik ini, tidak sedikit masyarakat dari desa Bulasat, Sinaka, Malakopa, Makalo menjadi korban dan dimasukkan ke penjara oleh aparat POLRI/TNI dengan tuduhan sebagai pelaku kekerasan, pengrusakan, provokator dsb. Kenapa POLRI/TNI tega melakukan hal seperti itu kepada masyarakat

melalui penetapan Mentawai menjadi sebuah Kabupaten pada tahun 1999.

Sejak tahun 1999, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber-sumber kehidupan Mentawai sepenuhnya sudah dikendalikan oleh Pemda Mentawai melalui UU Otonomi Daerah.

Setelah 10 tahun roda pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan, lagi-lagi melalui satu kata yang dibungkus dengan “Pembangunan” untuk peningkatan ekonomi masyarakat Mentawai , Bupati Mentawai pada tahun 2010 kembali mengeluarkan dua Izin lokasi perkebunan sawit melalui SK No. 188.45206 tahun 2010 kepada PT. Swasti Sidi Amagra (PT.SSA) 20.000 hektar,ditahun yang sama Bupati juga mengeluarkan SK No. 188.45-205 untuk PT. Rajawali Anugrah Sakti

(PT. RAS) 14.000 hektar.

Sebaran izin lokasi perkebunan sawit PT. SSA 20.000 hektar di Kecamatan Pagai Selatan dan Sikakap dan Pagai Utara (Sikakap Seberang 1.285 ha, Makalao, 512 ha, Sinaka 4.974 ha, Bulasat 1.864 ha, Malakopa 3.430 ha, Ma.Taikakao 2.358 ha, Sikakap 3.599 ha, Matobe 1.331 ha) berada di Kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Lokasi ini adalah tempat masyarakat Pagai Selatan dan Sikakap serta Pagai Utara bermukim, berladang dan beternak. Artinya di APL inilah kebun coklat, cengkeh, gaharu, nilam, gette, bago, paranci, ternak ayam, ternak babi, dan rumah-rumah warga. Singkatnya APL ini adalah sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat Mentawai.

Dalam peta peruntukan kawasan, luas APL di Kecamatan Pagai Selatan 23.541 ha jika dikurangi dengan sebaran lokasi perkebunan sawit di Pagai Selatan 12.065 ha, maka sisa APL 11.065 ha. Sisa APL ini pun akan ditukar gulingkan untuk pembangunan HUNTAP Mentawai 2.072 KK. Artinya sawit masuk, tanah hilang.

Kemudian untuk kecamatan Sikakap dan Pagai Utara Luas APL 27.354 ha. Jika dikurangi dengan luas izin lokasi sawit di dua kecamatan oleh PT. RAS 7.935 ha, maka sisa APL 19.419 ha. Kenyataan yang akan diterima oleh masyarakat yang tinggal dari Desa Matobe, Sikakap, Muara Taikako bahkan komplek Sinode GKPM dan Komplek Paroki ST.Maria Assumpat Sikakap, kantor kecamatan telah di plot menjadi lokasi sawit.

Jika masyarakat terima sawit, dan menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit untuk diseritifikasi Hak Guna Usaha (HGU) Otomatis kedua kecamatan ini juga akan mengalami “sawit masuk, tanah hilang”. Lalu kemana seluruh penduduk Mentawai yang tinggal di Pagai Selatan, Sikakap dan Pagai Utara bermukim jika sawit masuk?

Di kawasan Hutan Produksi tidak bisa, di kawasan Hutan Lindung juga tidak bisa, di kawasan Hutan Swaka Alam Wisata (HSAW) juga tidak bisa!

Karena kawasan-kawasan ini sudah di atur dalam undang Kehutanan.

Jika kekejaman HGU ini menghilangkan hak atas tanah masyarakat Mentawai, ditambah dengan perlindungan negara kepada pihak perusahaan melalui UU No 18. Tentang Perkebunan. Maka sesungguhnya Pemerintah melalui izin lokasi sawit telah menggadaikan Tanah dan Sumber kehidupan Mentawai kepada Perusahaan Sawit.

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Mentawai

R

apat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 19 dan 20 Nopember 2012 mengha-silkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut terkait dengan 5 persoalan utama yang terabstraksi dari identifikasi persoalan yang mengemuka pada saat berlangsungnya rapat. Kelima persoalan tersebut adalah: 1. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Rendah 2. Akses pendidikan dasar, kualitas pendidikan menengah dan relevansi pendidikan rendah 3. Sektor-sektor perekonomian belum terkelola dengan baik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Infrastruktur belum memadai dan merata 5. Pemerintahan belum responsif Untuk mengentaskan 5 permasalahan tersebut, rekomendasi ini juga memuat sejumlah kegiatan yang urgen untuk dilakukan. Melihat daftar kegiatan pada rekomendasi ini, terasa sekali rekomendasi tersebut sangat ambisius.

Mengadakan jalan poros, jalan lingkar dan jalan lingkungan sampai tahun 2017 adalah cita-cita ambisius.

Mencapai 100 persen rasio eletrifikasi sampai tahun 2017 juga sangat ambisius. Menjadi ambisius karena panjang ruas jalan yang ada dan rasio elektrifikasi yang masih sangat rendah pada saat rekomendasi ini dibuat. Bagaimana tidak disebut ambisius, membangun jaringan air bersih dan sanitasi di 202 dusun, pada saat di ibu kabupaten sendiri jaringan air bersihnya belum tersedia.

Namun bukan berarti rekomendasi ini dibuat tanpa sadar. Mustahil jika kurang lebih 150 orang peserta yang ada dalam ruangan tersebut, sedang terhipnotis sehingga menumpulkan pertimbangan rasionya atas kemungkinan ketidakmasukakalan yang sedang disusun.

Karena itu, rekomendasi tersebut harus diterima sebagai produk sadar dari para pihak yang terlibat dalam rakor tersebut. Karena produk sadar, maka target-target yang dipancangkan dan kegiatan yang direncanakan harus dilihat sebagai

sebuah optimisme nepotis. Pimpinan oleh: Rifai Lubis sekaligus semadaerah harus mengat untuk segera lakukan evaluasi kiAnggota Tim Perumus Rakor Pemerintahan dan Pembangunan merubah wajah nerja aparatur daeKabupaten Kepulauan Mentawai mentawai yang rah. Aparatur yang dirasakan masih buram. Dengan kan. program-programnya tidak terlakdemikian seluruh potensi yang Disinilah kemampuan dan sana atau hasilnya tidak mencapai dimiliki akan diarahkan untuk men- profesionalisme Bappeda dan SKPD sasaran yang dimaksud tidak boleh capai target-target yang dimaksud. terkait untuk menurunkannya men- lagi diberi kepercayan. 13 tahun usia Karena targetnya ambisisius, jadi program-program yang aflikatif kabupaten, adalah waktu yang maka langkah mencapainya juga harus mereka buktikan. Bupati, wakil cukup untuk mengenali aparaturmesti progresif. Agar target tersebut bupati dan ketua DPRD harus aparatur yang layak diserahi tangdapat dicapai dan kegiatan terlak- membentengi mereka dari pengaruh gungjawab, karenan dedikasi dan sana, mutlak perlu pengelolaan dan dan intervensi para petualang- kinerjanya yang baik. pengorganisasian program yang petualang politik dan bisnis yang Aparatur juga harus dipastikan baik. Melalui tulisan ini saya ingin ingin merecoki keprofesionalan para fokus pada tupoksinya. Karena itu merekomendasikan beberap hal aparatur perencana di Bappeda dan DPRD harus melakukan pengayang penting segera dilakukan, SKPD terkait, dalam menurunkan wasan yang maksimal. Kurangi sebagai prasyarat agar target-teget rekomendasi rakor menjadi kegiatan- seliweran di luar wilayah kabupapada rekomendasi ini dapat dicapai. kegiatan rinci yang operasional. ten. Perbanyak penyerapan apirasi konstituen. Maksimalkan konsul1. Redesign Program tasi dan rapat kerja dengan SKPD2. Reformasi birokrasi Tak pelak lagi, kabupaten Jika pemrograman ulang sudah SKPD mitra kerja. Jika ada hambatan

kepulauan mentawai harus melakukan pemrograman ulang programprogram pembangunan dan pemerintahan kabupaten. Karena itu perlu segera dilakukan evaluasi atas rencana-rencana program yang sudah ada untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan pencapaian target berdasarkan rekomendasi rakor. Jika tidak relevan maka program tersebut harus direlakan terbuang, meskipun untuk itu banyak kroni-kroni yang akan dirugikan. Sebaliknya jika relevan, maka sesulit apapun harus dilaku-

dilakukan, maka pengorganisasian kerja harus disusun berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan dedikasi aparatur. Rendahnya capaian pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlepas dari rendahnya kinerja aparatur. Ada banyak proyek vital yang gagal dilaksanakanan. Transparansi dan akuntabilitas rendah. Disiplin dan etos kerja parah. Karena itu penempatan dan pemberian peran pada aparatur tidak boleh lagi dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan politis dan

regulasi, siapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikannya. Jika ini dilakukan oleh DPRD maka jumlah anggaran perjalanan dinasnya pasti berada jauh dibawah anggaran perjalanan dinasnya dalam APBD tahun 2012 yang mendekati 6 (enam) milyar.

3. Reformasi Anggaran Daerah Program yang baik dengan aparatur yang berdedikasi dan berkapasitas tidak cukup untuk mencapai target-target rekomendasi Rakor tanpa dukungan anggaran yang

memadai. Pada sisi ini mungkin kembali kita gamang, karena terlanjur menganggap kabupaten ini tidak banyak uang. Ini sesunguhnya anggapan yang salah, karena masalah mendasarnya sesunguhnya adalah ketidakmauan kita membuat penganggaran secara efektif dan efisien, baik pada perencanan maupun penggunaannya. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya SILPA di setiap tahun anggaran.

Perlu keberanian untuk jujur mengakui bahwa birokrasi kita adalah birokrasi yang boros. Karena itu perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah. Mari mengurangi anggaran perjalanan dinas yang dalam APBD tahun 2012 sebelum perubahan berjumlah Rp. 74.282.909.700,-. Jumlah ini setara dengan 16% dari total belanja langsung. Besaran angka perjalanan dinas tersebut, masih diluar belanja sewa sarana mobilitas dan belanja BBM yang jumlahnya juga mencengangkan.

Kurangi perjalanan dinas sampai pada tingkat yang paling minimal.

Karena ukuran kinerja sesungguhnya tidak ditentukan seberapa sering kita meninggalkan Mentawai, tidak pada seberapa lama waktu kita habiskan di pesawat terbang dan bukan pada seberapa banyak kotakota yang dikunjungi dan disinggahi. Perbanyaklah waktu di kabupaten, karena masalah dan solusinya sesungguhnya ada disini, bukan diluar sana.

Kurangi juga anggaran untuk barang dan jasa, makan minum dan honor PNS. Prediksi seakurat mungkin kebutuhan, sehingga perkiraan anggaran mendekati angka riil. Evaluasi kembali satuan harga dan sesuaikan dengan fakta harga di pasar.

Ketiga hal di atas, harus dipastikan menjadi kebijakan dasar dan strategis dalam dokumen RPJMD, untuk selanjutnya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Biarlah alpa-nya RPJMD sampai saat ini memberi berkah, karena kita masih mungkin memasukkan hal-hal diatas berikut dengan hasil-hasil rakor menjadi subtansi RPJMD. Tanpa masuk ke dalam RPJMD, maka hasil-hasil rakor tersebut kehilangan tautan untuk dilaksanakan.

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Tingkat buta aksara masih menjadi persoalan.

Bambang Sagurung

ualitas pendidikan di Mentawai masih rendah karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten itu menempati urutan terakhir dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat.

Hingga 2010, IPM Mentawai baru mencapai 68,75 persen dan di tingkat Sumbar sebesar 73,78 persen, demikian disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat memberi pemaparan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Bundo Guest House Tuapeijat Senin 19 November.

Yudas mengatakan, warga yang tidak pernah sekolah sebanyak 9.606 (14,74 persen), tidak tamat SD sebanyak 23.723 (36,40 persen), lulus SD sebanyak 17.260 (26,48 persen), tamat SLTP sebanyak 7.225 (11,08 persen), tamat SLTA sebanyak 5.570 (8,55 persen), tamat D1/D2 yaitu 432 (0,66 persen), tamat D3 yaitu 423 (0,65 persen), tamat S1, S2, S3 hanya 942 (1,45 persen).

“Dengan tingkat pendidikan seperti itu, tingkat buta aksara di kabupaten menjadi persoalan,” katanya.

K

Kualitas Pendidikan Mentawai Rendah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MENUJU SEKOLAH - Murid SDN 01 Malancan Sirilanggai berjalan saat hendak ke sekolah Untuk mewujudkan misinya yang tercantum pada poin tiga yakni mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas, Yudas

memandang perlu pengembangan pendidikan formal di antaranya PAUD,TK, SD, SMP dan SMA dengan pendidikan gratis, peningkatan akses dan pe-

Target Persentase APM dan APK Bupati Mentawai 2012-2016 Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

APK (Angka Partisipasi Kasar) SD 109,22 110,50 111,11 112,11 113,37

18

SMP 78,28 82,90 85,08 86,42 90,52

SMA 64,71 65,98 68,56 72,51 72,51

APM (Angka Partisipasi Murni) SD 87,87 88,60 90,67 91,85 92,82

SMP 58,62 60,44 63,91 65,56 68,56

SMA 45,13 47,36 49,55 51,13 53,13

ningkatan mutu pendidikan.

“Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal juga akan dikembangkan seperti pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK), penuntasan buta aksara, pengembangan kebudayaan, seni, kreatifitas, olahraga dan kelembagaan pendidikan nonformal lainnya,” ujarnya.

Yudas menargetkan hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ingin dicapai untuk tingkat SD atau sederajat 113,37 persen, SMP menjadi 90,52 persen dan SMA 72,51 persen.

Sedangkan untuk Angka Partisipasi

Murni (APM) tingkat SD sebesar 92,82 persen, SMP menjadi 68,56 persen dan SMA menjadi 53,13 persen. (lengkapnya lihat box).

Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah, mengatakan untuk menekan angka buta aksara dan putus sekolah akan diupayakan pembangunan unit sekolah baru (USB) di daerah yang sulit dijangkau dan membuka paket A, paket B, paket C. “Sekolah-sekolah yang membutuhkan Ruang Kelas Baru (RKB) akan dibangun,” katanya.

Hingga tahun ini, lanjut Syaiful, gedung SD sebanyak 108 unit, murid 14.670 dan jumlah guru sebanyak 607 orang dengan APM sebesar 87,87 persen dan APK 109,22 persen.

Untuk SMP, gedung yang pada tahun ini sebanyak 23 unit, murid sebanyak 4.061 orang dan guru sebanyak 290 orang dengan APM sebesar 58,62 persen dan APK sebesar 78,28 persen. Sementara gedung SMA sebanyak sembilan unit, siswa sebanyak 2.899 orang dan guru sebanyak 248 orang dengan APM sebesar 45,13 persen dan APK 64,71 persen.

Selain fasilitas gedung, Syaiful menyebutkan, kualitas tenaga pengajar juga menjadi perhatian mereka dengan cara meningkatkan kualitas guru D3 menjadi S1, guru tamatan SMA menjadi S1.

“Kami juga ada rencana menjadikan guru yang S1 menjadi S2, ini upaya kita,” katanya. (gsn) FOTO:LEGEND/PUAILIGGOUBAT

Rumah Guru Disulap Jadi Kantor Cabang Disdik Sikakap PADANG - Sudah 10 tahun berlalu, ruangan bekas salah satu perumahan guru SDN 01 Sikakap disulap jadi kantor, ruangan sempit yang hanya bisa muat enam orang itulah yang menjadi tempat kerja kepala dan staf Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Sikakap.

Kepala Cabang Disdik Sikakap Fransiskus Sakeletuk yang ditanya Puailiggoubat melalui telepon Selasa 27 November mengatakan, kendala tak terbangunnya kantor karena tanah tempat pembangunan belum ada.

“Sulit mencari masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya, dan pilihan terakhir harus beli tanah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang SLTP dan SLTA Dinas Pendidikan Mentawai Moti Shokihura mengatakan, pembangunan kantor cabang untuk Sikakap direncanakan pada 2013 bersamaan dengan di Siberut Utara.

“Tahun ini baru kantor cabang di Sipora Selatan yang tengah proses pembangunan yang sebentar lagi rampung,” jelas Moti yang dihubungi Jumat, 23 November.

Dana untuk pembangunan kantor di Sipora Selatan dalam APBD 2012 senilai Rp595.581.000. (trs/g)

DI TERAS - Murid SD Filial Gotab Desa Saliguma Siberut Tengah duduk di teras sekolah

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Beberapa sekolah masih kesulitan dalam bahan ajar dan pembuatan RPP namun guru-guru dan murid antusias menerapkan pelajaran bumen ini.

60 Persen SD di Siberut Ajarkan Budaya Mentawai FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

ekitar 75 persen sekolah dasar di Siberut Utara sudah mengajarkan budaya Mentawai dalam pelajaran muatan lokal sementara di Siberut Selatan, baru 40 persen.

Koordinator Divisi Pendidikan dan Budaya YCMM Tarida Hernawati kepada Puailiggoubat, Rabu 28 Februari menyebutkan, dari hasil monitoring yang dilakukan 15-23 November pada beberapa SD di Siberut, kesulitan yang dialami bervariasi diantaranya berupa buku referensi untuk bahan ajar masih minim dan model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) masih terbatas.

“Bahan ajar yang ada baru buku Uma dan Cerita Rakyat yang kita sumbangkan,” kata Tarida kepada Puailiggoubat, 28 November lalu.

Selain Tarida, tim yang ikut monitoring yakni Taruli Tambunan, Ketua Tim Evaluasi Pendidikan Mulok Budaya Mentawai beserta staf Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Tengah dan Selatan. Beberapa SD yang dimonitor berada di Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya, Saliguma Kecamatan Siberut Tengah dan Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Dari beberapa SD yang dikunjungi, yang paling menarik di SD Katurei dimana guru pengajar budaya Mentawai bukan orang asli Mentawai. “Namun

S

SERAH TERIMA - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan Lucianus Saleilei (dua dari kiri) didampingi Ketua Tim Evaluasi Pendidikan Mulok Budaya Mentawai Taruli (kiri) dan mitra dari PASIH menerima dokumen Budaya Mentawai dari Koordinator Divisi Pendidikan YCMM Tarida Hernawati di kantor Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan. antusiasme guru dan murid menerapkan pelajaran betul-betul patut diacungkan jempol,” ujarnya.

Di Saliguma, lanjut Tarida, kesulitan yang dihadapi guru berupa penyusunan RPP. “Kalau pelajaran bumennya sudah jalan,” jelasnya.

Senada dengan Tarida, Ketua Tim Evaluasi Pendidikan Mulok Budaya Mentawai Taruli Tambunan mengatakan, RPP belum ada yang siap untuk dipakai. “Namun kita tetap komit berkoordinasi dengan YCMM, pihak dinas pendidikan untuk mencari solusi

Pramuka Akan Jadi Ekskul Wajib JAKARTA - Kegiatan ekstrakurikuler praja muda karana (pramuka) akan menjadi kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) wajib bagi peserta didik di sekolah dasar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh usai penandatangan Nota Kesepahaman dengan Dewan Mesjid Indonesia di Gedung A Kemdikbud, Selasa 20 November mengatakan, pramuka bukan menjadi mata pelajaran wajib, melainkan tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler.

Nuh menyebutkan, setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan dalam menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. “Pertama, dasar legalitasnya jelas yakni undang-undangnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka,” ujarnya.

Kedua, menurut Nuh, pramuka mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. “Dari sisi organisasinya juga sudah proven. Jadi, kami sarankan ekstra yang satu ini wajib di semua level, terutama untuk siswa SD/ MI,” katanya.

Nuh menyebutkan, akan ada segi tiga yang akan terlibat dalam pematangan konsep Pramuka menjadi ekskul wajib yakni Kemdikbud, Kemenpora, dan Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka.

Untuk mendukung kegiatan ekskul itu, lanjut Nuh, guru-guru akan diberi penataran, bahkan rencananya, guru pengajar pramuka bisa mendapat kredit poin dan bisa masuk dalam penghitungan jam mengajar profesi guru. Selain itu juga akan dilakukan revitalisasi organisasi di tiap sekolah, serta dukungan pendanaan. (g)

sehingga bumen tersebut terus diterapkan,” katanya.

Dari hitungan Taruli, penerapan pelajaran budaya Mentawai di SD

Siberut sudah mencakup 60 persen.

Tarida mengatakan, tujuan diterapkannya pendidikan muatan lokal di SD agar generasi muda Mentawai mengenal

identitasnya sekaligus punya rasa bangga dengan budaya yang dimilikinya.

Menurut Tarida, beberapa siswa SD merasa malu dengan identitasnya sebagai orang Mentawai saat berbaur dengan etnis lain. “Itu kami temukan saat monitoring di SD 15 Maileppet, bahkan ada siswa yang sudah tidak tahu dengan budaya Mentawai” jelasnya Menanggapi bumen yang belum diterapkan di Sipora, Pagai Utara Selatan serta Sikakap, Tarida mengatakan penerapan mulok itu tidak begitu sulit, “ Tergantung kemauan saja, kalau ada RPP dan Silabus penerapannya tidak sulit,” katanya.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat ini, ia dan Dinas Cabang Siberut Selatan dan Utara akan melakukan pertemuan dengan pihak kepala kekolah semester depan,”Ini adalah komitmen kita dan Cabang Dinas Pendidikan untuk terus menerapkan mulok dan kita berharap banyak referensi dan ada RPP yang sudah siap pakai sehingga memudahan guru untuk mengajarkan bumen tersebut,” katanya. (gsn)

Ekspresi Budaya Kekuatan Suatu Bangsa JAKARTA - Budaya merupakan akar berdirinya sebuah bangsa, kekuatan budaya yang luar biasa akan menjadi pertahanan terakhir saat gempuran peradaban dan budaya asing terus menyerang, demikian disampaikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti, di gedung Kemdikbud, Selasa 20 November.

Untuk itu, lanjut Windu, penguatan budaya harus dilakukan dari berbagai sektor, “Generasi muda harus dikenalkan kepada budaya bangsanya dengan menggunakan metode yang menyenangkan dan akrab sesuai usia mereka,” katanya.

Menurutnya, kebudayaan itu tidak hanya mengurusi masa lalu tetapi juga dengan generasi muda dan teknologi. Budaya juga bisa dianggap sebagai pilar untuk mensejahterakan masyarakat.

“Dari sisi teknologi, budaya bisa disampaikan kepada generasi muda melalui aplikasi-aplikasi yang menyenangkan bagi anak-anak. Potensipotensi budaya seperti baju adat, alat musik, tari-tarian, kekayaan flora dan fauna, bisa disuguhkan dalam format digital,” katanya.

Saat ini, Kemdikbud bekerja sama dengan seniman programer komputer untuk menyiapkan aplikasi yang menampilkan gambaran tiga dimensi

budaya dari 12 provinsi di Indonesia.

Gambaran tersebut seperti candicandi, busana, tari-tarian, bentuk rumah adat, serta alat musik khas.

Wiendu yakin jika budaya telah tertanam pada setiap individu warga negara, maka Indonesia tidak akan

terpengaruh krisis global. Karena ekspresi budaya sendiri telah diakui dunia sebagai sebuah kekuatan luar biasa. Pengembangan budaya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. (g) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

PAGELARAN BUDAYA - Ekspresi sejumlah anak saat lomba pagelaran budaya yang diselenggarakan Balai Taman Nasional Siberut

PENDIDIKAN Mulai tahun ajaran 2013/ 2014 jumlah mata pelajaran akan diringkas menjadi tujuh, yaitu pendidikan agama, PPKn, Bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta pramuka.

JAKARTA - Pemerintah akan mengubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi.

“Siswa tahun depan sudah tidak lagi banyak menghafal, tapi lebih banyak kurikulum berbasis sains,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh usai memberikan presentasi mengenai pengembangan kurikulum 2013 di di Kantor Wapres Jakarta, Selasa 13 November.

Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Presiden Boediono dan Wakil Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, Nuh mengatakan, orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.

Untuk tingkat SD, kata Nuh, saat ini ada 10 mata pelajaran yang diajarkan yakni pendidikan agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri.

Tapi mulai tahun ajaran 2013/2014 jumlah mata pelajaran akan diringkas menjadi tujuh, yaitu pendidikan agama, PPKn, Bahasa Indonesia, matematika,

Puailiggoubat

NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

20

Kurikulum Pendidikan Berubah 2013 FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

BELAJAR - Siswa SDN 08 Makalo Kecamatan Pagai Selatan mengikuti proses belajar mengajar seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta pramuka.

“Khusus untuk pramuka, itu mata pelajaran wajib yang harus ada di mata pelajaran, dan itu diatur dalam undangundang,” kata Nuh seperti dikutip dari situs Kemdiknas.

Nuh mengatakan, salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran, yaitu dua mata pelajaran itu akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.

Sementara untuk IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Mendikbud mengatakan, kurikulum 2013 itu diharapkan bisa diterapkan

Tahun Baru Islam, SDN 09 Muara Sikabaluan Gelar Lomba SIKABALUAN - SDN 09 Muara Sikabaluan menggelar berbagai lomba untuk merayakan Tahun Baru 1 Muharam 1434 H pada pertengahan November lalu di Kecamatan Siberut Utara.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara Jop Sirirui menyambut baik adanya kegiatan ini. “Kegiatan seperti ini sangat bagus, karena menanamkan nilai keagamaan pada anak dan memacu mental untuk bersaing,” katanya.

Menurut Jop, kegiatan keagamaan dan nasional wajib diperingati setiap sekolah untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa kepada siswa. “Kegiatan positif itu sangat diperlukan dan mesti didukung pelaksanaannya di sekolah-sekolah” katanya. (bs)

mulai tahun ajaran baru 2013, tapi sebelumnya akan diuji publik pada November 2012.

“Masyarakat bisa memberikan masukan atas setiap elemen kurikulum mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses hingga standar evaluasi. Adanya uji publik ini diharapkan kurikulum yang terbentuk

telah menampung aspirasi masyarakat,” papar Nuh. Sementara itu, uji publik pengembangan kurikulum 2013 melalui tatap muka secara online pertama kalinya diselenggarakan di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, pada 29 November hingga 1 Desember 2012. Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 tersebut resmi

dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, pada Kamis malam, dan dihadiri Wamendikbud Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, pejabat-pejabat di lingkungan Kemdikbud, serta ratusan pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

“Uji publik ini untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang sudah dihimpun, di-review, dan ditelaah. Sudah saatnya gagasan-gagasan tadi disampaikan ke publik. Diharapkan peserta bisa memberikan pandangan dan masukan sehingga kurikulum yg akan diterapkan bisa sempurna,” ujar Nuh Nuh mengatakan, perubahan kurikulum dilakukan karena perubahan zaman, sehingga kebutuhan dalam bidang pendidikan pun ikut berubah, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dimiliki generasi muda bangsa. Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi dalam jumlah usia penduduk yang produktif dalam kurun waktu 2010-2040.

“Sehingga pengembangan kurikulum menjadi sesuatu yang lazim selama memiliki rasionalitas yang kuat. Yang heran, kalau zaman berubah tp kurikulum nggak berubah, cuma gara-gara menterinya nggak mau dibilang ganti menteri ganti kurikulum,” ucapnya.(g)

PUS Dongkrak Peringkat Indonesia BANDUNG - Program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berhasil mendongkrak peringkat Indonesia dalam Education For All Global Monitoring Report (EFA-GMR). Pada tahun 2011 Indonesia menempati rangking 69 dari 127 negara, tahun ini Indonesia berada di posisi 64.

Direktur Jenderal PAUDNI Lydia Freyani Hawadi menuturkan kenaikan peringkat tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan program PUS. “Program berhasil karena didukung oleh pemerintah daerah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang telah mengganggarkan dana APBD untuk meningkatkan program PUS di daerah,” ujarnya pertengahan November lalu seperti dikutip dari situs Kemendikbudnas.

Lydia mengatakan, ada empat

indikator yang dipakai UNESCO untuk menilai kegiatan itu setiap tahun, pertama, angka partisipasi murni Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

Kedua, angka bertahan sampai tingkat V SD/MI, ketiga, angka melek huruf penduduk usia di Atas 15 Tahun. Dan yang terakhir berupa indeks spesifik

gender.

Pada 2011, kata Lydia, penurunan angka buta aksara penduduk di atas umur 15 tahun secara nasional mencapai 95,2 persen. “Diharapkan akhir tahun 2014 dapat mencapai 95,8 persen,” ujarnya. (g) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

FESTIVAL BUDAYA - Sejumlah pelajar SMPN 1 Muara Siberut mengikuti pawai saat Festival Budaya Mentawai di Maileppet

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

Pengembangan pariwisata di Mentawai membutuhkan investasi Rp50 Miliar.

Bambang Sagurung

arus diakui Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata bahari kelas dunia khususnya selancar (surfing), tapi sayang kekayaan sebesar itu belum memberi dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Mentawai Desti Seminora kepada Puailiggoubat, Selasa 20 November mengatakan, tahun ini kunjungan turis yang datang ke Mentawai sebanyak 4 ribu orang.

“Kalau dilihat dari jumlah, targetnya tercapai, pada umumnya warga negara asing (WNA) yang mau berselancar,” katanya di sela-sela acara rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mentawai.

Tapi di sisi lain, Desti mengakui pengelolaan wisata Mentawai hingga saat ini belum maksimal, namun pihaknya terus berusaha untuk menjadikan Mentawai sebagai tujuan wisatawan nomor satu di dunia.

“Tidak pendek waktu menjadikan Mentawai sebagai tujuan wisatawan internasional,” katanya.

Desti mengatakan, pihaknya menargetkan turis yang masuk ke Mentawai berasal dari kalangan ekonomi tinggi, “Kami ingin wisatawan yang datang itu orang kaya, jangan orang yang datang membuang sampah di Mentawai. Juga dapat menjaga nilai sosial di masyarakat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Desti, fokus pengembangan wisata pada sektor selancar, sementara wisata lainnya seperti wisata alam dan wisata budaya

21

Wisata Bahari Mentawai Belum Untungkan Masyarakat FOTO:DOK /RIP CURL

H

SURFING - Peselancar menaklukkan gelombang dalam Rip Curl Asial di Silabu, Pagai Utara masih dalam tahap penjajakan.

Namun tanggapan berbeda disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tarminta Sakerebau, ia menyebutkan, saat ini keberadaan pariwisata di Mentawai belum begitu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal.

“Kami bangga dengan potensi Mentawai yang ada, namun belum bangga dengan hasil,” ujarnya.

Ardi dari Yayasan Kirekat juga melihat selama ini wisatawan yang datang termasuk peneliti ke Mentawai hanya menikmati dan mencari keuntungan sendiri tanpa memberikan kontribusi yang jelas bagi masyarakat setempat.

“Peneliti dapat gelar doktor dan sebagainya, masyarakat tidak,” katanya.

Selain belum memberi keuntungan bagi masyarakat lokal, menurut Sandang Paruhum Simanjuntak, Direktur Radio Sura’ Mentawai, pengembangan pariwisata seakan menghilangkan keaslian

Mentawai.

“Resort dan tanah banyak dimiliki orang lain, sehingga tidak berdampak pada masyarakat, penamaan lokasi wisata juga tidak menggunakan namanama yang ada di Mentawai,” ujarnya.

Tapi menurut Soni Subrata, salah

Resort Ilegal Dibiarkan TUAPEIJAT - Beberapa resort yang mengelola wisata bahari seperti surfing di Mentawai tidak memiliki izin, demikian disampaikan Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Moses saat Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Ka-

bupaten Kepulauan Mentawai di Bundo Guest House Tuapeijat, Selasa 20 November.

Sebagai salah satu kepala desa yang menjadi daerah tujuan wisata surfing di Mentawai, Moses menilai, kondisi ini seperti dibiarkan oleh FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bupati Mentawai Prioritaskan Cetak Sawah Baru Tahun Depan TUAPEIJAT - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memprioritaskan pembangunan sawah seluas 200 hektar pada 2013, pernyataan itu disampaikan saat menerima Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM) di kantornya, Selasa 21 November di Tuapeijat.

“Itu program kabupaten tahun depan,” ujarnya.

Menurut Yudas, selama ini masyarakat banyak tergantung pada beras yang didatangkan di Padang, ditambah dengan pemberian beras miskin (raskin) untuk memenuhi kebutahn pangan. “Padahal kita punya potensi untuk berswasembada,” katanya.

Terkait raskin, lanjut Yudas, pihaknya perlahan-lahan akan menghentikan distribusi itu kepada masyarakat. “Kalau dilihat dana distribusinya saja sudah mencapai sekitar Rp2 miliar, kalau uang itu digunakan membangun sawah jauh lebih efektif,” katanya.

Yudas menyebutkan, masyarakat yang membuka sawah dengan dukungan pemerintah ini tak perlu khawatir dengan hasil panen.

“Kalau hasil panen banyak dan kebutuhan lokal tercukupi kemudian masyarakat bingung cari ruang pasar, jangan khawatir pemerintah siap membeli,” ujarnya. (gsn)

satu pelaku wisata Indonesia mengatakan, selain mengandalkan masyarakat lokal, perlu adanya peran serta dari pihak luar. “ Untuk mempromosikan wisata ke dunia luar dapat melalui media sosial yang ada, ini sarana yang tepat namun belum terpikir ke sana” katanya.

Soni menilai, Mentawai merupakan daerah yang banyak memiliki potensi wisata yang dapat ditonjolkan dan menguntungkan. “Budaya itu sangat menarik, karena budaya yang ada di Mentawai itu tidak sebanyak yang ada di daerah lain,” katanya.

Menurut Soni, keberadaan kampung di daerah pedalaman Mentawai sangat baik untuk dijadikan sebagai wisata budaya dan juga wisata alam, namun banyak orang salah memberikan persepsi.

“Berbicara tentang Mentawai bukan berbicara orang pedalaman, namun orang pedalaman itu kita jadikan sebagai inspirasi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pembangunan pariwisata di Mentawai membutuhkan investasi hingga Rp50 Miliar. (gsn)

RESOR - Aloita Resor, salah satu resor dan kawasan wisata di Mentawai.

pemerintah Mentawai karena sudah berlangsung lama. Dia juga prihatin dengan banyaknya turis yang datang namun belum memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat setempat. . Moses mengatakan, selain resor, masyarakat setempat banyak membuka usaha dengan menyewakan rumah mereka kepada wisatawan yang datang namun tidak memiliki izin. “Resor tidak laku lagi, sementara tempat masyarakat ini belum memiliki izin,” katanya.

Sementara itu, Soni Subrata, salah satu pelaku wisata di Indonesia mengatakan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal sehingga kegiatan wisata memberi dampak ekonomi, pembangunan losmen perlu digalakkan di tengah masyarakat.

“Losmen yang dibuat harus mempunyai standar,” katanya.

Menanggapi adanya resor ilegal, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga Mentawai, Desti Seminora mengatakan, penertiban akan dilakukan tahun 2013 mendatang. “Tahun depan tak ada resor ilegal lagi,” ujarnya. (bs)

EKOKER Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Mentawai hanya Rp600.000 lebih per bulan, terendah di Sumbar.

Puailiggoubat

22

Mentawai Kabupaten Termiskin di Sumbar FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

eski Kabupaten Kepulauan Mentawai kaya potensi sumber daya alam, namun laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat rendah. Dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatra Barat, Mentawai menduduki peringkat paling bawah.

Hal itu disampaikan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan di Bundo Guest House KM 6 Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Senin 19 November.

“Berdasarkan perbandingan dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota di Sumatra Barat pada 2010 yang hanya Rp7.753.850 per tahun, Mentawai berada di urutan terakhir,” katanya.

Yudas mengatakan, pada 2006 pendapatan per kapita masyarakat Mentawai hanya Rp6.409.979 per tahun, tahun 2007 sebesar Rp6.582.547, 2008 sebesar Rp6.786.334, 2009 sebesar Rp7.002.446 dan tahun 2010 sebesar Rp7.242.243.

Yudas menyebutkan, tingkat kemiskinan di Mentawai pada tahun 2007 sebesar 15,99 persen, sementara angka rata-rata Sumatra Barat 11,90 persen.

Pada tahun 2008 angka kemiskinan bertambah menjadi 22,86 persen, untuk Sumatra Barat sebesar 10,67 persen.

Pada 2009 angka kemiskinan sebesar 20,54 persen, Sumatra Barat sebesar 9,54 persen, dan terakhir pada 2010 sebesar 19,77 persen, sementara Sumatera Barat sebesar 8,34 persen.

NO. 253, 1 - 15 November 2012

M

PASAR TRADIONAL - Sejumlah warga beraktivitas di pasar tradisional di Masabuk, Kecamatan Sikakap “Pada 2010, jumlah penduduk miskin sebanyak 15.058 jiwa, artinya penduduk Mentawai hidup di bawah garis kemiskinan, dan merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra Barat, bahkan lebih tinggi dua kali,” jelasnya.

Menurut Yudas, hal yang perlu dilakukan dengan membangun pusatpusat pertumbuhan di setiap pulau berupa pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan. Hal tersebut juga sejalan dengan misi yang ingin ia capai selama menjabat sebagai bupati yakni mencapai ekonomi masyarakat yang tangguh dan berdaya FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

MENYEBERANG - Sejumlah pelajar SMA Negeri 1 PUS menyeberangi Selat Sikakap dengan menggunakan boat dari Sikakap menuju Sei Baru

saing dengan pembangunan sektor pertanian untuk menopang ketahanan pangan, pengembangan sektor riil, UMKM dan industri pengolahan hasil pertanian.

Empat koridor ekonomi Mentawai, kata Yudas berupa pariwisata, perikanan di Sikakap, pertanian dan perkebunan

di Siberut, Pagai Utara dan Selatan, sedangkan peternakan di Siberut dan Sipora.

Yudas juga telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2016 yakni pada 2012 sebesar 4,67 persen, tahun 2013 sebesar 5,34 persen, tahun 2014 sebesar 5,71 persen, tahun

2015 sebesar 5,98 persen, tahun 2016 menjadi 6,19 persen.

Untuk Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) ditargetkan pada 2012 sebesar 509, tahun 2013 sebesar 536, tahun 2014 sebesar 567, tahun 2015 sebesar 601 dan tahun 2016 sebesar 638.

PDRB/Kapita ADHK (Jt/Tahun) 2012 sebesar 6,6, tahun 2013 sebesar 7,0, pada tahun 2014 sebesar 7,4, tahun 2015 sebesar 7,8 dan tahun 2016 menjadi 8,3.

Tingkat pengangguran tahun 2012 akan ditekan hingga 6,74 persen, tahun 2013 sebesar 6,23 persen, tahun 2014 sebesar 5,73 persen, tahun 2015 sebesar 5,43 persen dan tahun 2016 sebesar 5,0 persen.

Sementara untuk tingkat kemiskinan, lanjut Yudas akan ditekan pada tahun 2012 sebesar 19,54 persen, tahun 2013 sebesar 18,23 persen, tahun 2014 sebesar 15,67 persen, tahun 2015 sebesar 12,54 sebesar dan tahun 2016 sebesar 9,54 persen.

Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan, untuk memacu ekonomi Mentawai di sektor pertanian dengan memaksimalkan kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Mentawai.

“Lakukan pendampingan maksimal bagi masyarakat,” katanya. (gsn)

Bisnis Penyeberangan di Sikakap SIKAKAP - Meski pekerjaan menyeberangkan orang dari Sikakap di Pulau Pagai Utara ke Dusun Berkat dan Polaga di Pagai Selatan hanya pekerjaan sampingan, bisnis itu cukup bisa diandalkan untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Rizal (40), salah satu tukang perahu di Desa Sikakap yang ditemui Puailiggoubat, Sabtu 17 November menyebutkan, kegiatan itu rutin ia lakukan pada pagi dan siang hari. Mayoritas penumpang boat penyeberangan itu para siswa SMAN I Pagai Utara Selatan (PUS) yang berada di Dusun Berkat.

Ia mengatakan, pekerjaan pada pagi hari dimulai pada pukul 06.00 WIB. “Jam segitu kami sudah duduk sambil sarapan menunggu penumpang,” katanya.

Biasanya, lanjut Rizal, penumpang dari kalangan anak sekolah yang mau masuk mulai berdatangan pada pagi pukul 08.00 WIB. Siangnya kegiatan menyeberangkan anak-anak

yang pulang ia mulai antara pukul 12.00 WIB-13.00 WIB. Untuk anak sekolah tarif yang diberikan sekali pergi Rp1.000, masyarakat umum Rp3.000 dan kalau carter itu tergantung nego. “Kisarannya Rp 15 ribu hingga Rp20 ribu,” ujarnya.

Jika cuaca baik, kata Rizal, penumpang yang biasa diangkut sebanyak 30 orang, tapi kalau cuaca lagi buruk penumpang dibatasi hanya 15 orang. Meski tidak ada aturan yang mengatur secara pasti, pemilik perahu telah menyepakati hal itu untuk menghindari kecelakaan dalam pelayaran di Selat Sikakap yang berjarak sekitar 2 kilometer.

Ia menyebutkan, beberapa perahu rekannya pernah terbalik, kemungkinan kapasitas penumpang banyak dan faktor penumpang yang duduk kadang tidak beraturan. Resiko paling berat jika mengantar anak yang pulang sekolah karena mereka kadang suka main- main di perahu.

“Namun kita biarkan saja, karena

mereka adalah penumpang, tinggal kami yang mesti ekstra mengendalikan perahu,” katanya.

Renta, salah satu penumpang siswa Kelas II SMAN I PUS mengaku kadang deg-degan menaiki perahu apalagi kalau cuaca lagi buruk.

“Namun karena itulah satu-satunya penyeberangan maka dijalani saja,” katanya.

Menurut Rizal, hasil dari bisnis itu tidak besar, namun karena rutin sehingga mampu dijadikan sumber ekonomi keluarga. “Kebutuhan dapur bisa tertutuplah,” ujarnya namun tak mau merinci besar pendapatannya.

Bisnis ini sendiri telah lama ia geluti, sebelumnya pekerjaan ini dikerjakan oleh ayahnya saat itu PT.Minas Pagai Lumber masih aktif beroperasi. “Sekarang saya yang gantikan beliau,” katanya.

Selain dirinya, ada tiga rekannya yang aktif melakukan pekerjaan itu, perahu penyeberangan yang biasa mereka pakai bermesin 15 PK. (gsn)

23

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Negeri Pengigau

K

Menjalani Kei-Kei Demi Keselamatan

M

asyarakat Mentawai sangat lekat dengan adat dan budayanya. Dalam setiap aspek kehidupan, unsur adat senantiasa menyertai. Kelahiran, kematian, perkawinan, peternakan, pertanian, semuanya memiliki ritual tersendiri.

Dalam menghadapi proses kehamilan hingga persalinan dijalani dengan aturan dan pengetahuan adat-istiadat setempat. Di Dusun Salappa, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, ibu hamil dan suaminya harus menjalani berbagai pantangan (kei-kei) demi keselamatan si ibu dan calon bayinya.

Kei-kei memotong dan memancangkan kayu, memaku, dan mengikatkan tali pada kayu atau benda lain. Memotong kayu akan menyebabkan kayu itu layu. Mengikat tali pada kayu, memancangkan kayu ke tanah atau memaku kayu menyebabkan kayu itu tertancap erat.

Semua hal ini bisa terjadi pada janin di rahim si ibu jika kei-kei dilanggar.

Kei-kei menyembelih babi, membunuh, dan menguburkan binatang.

Babi yang disembelih akan mengucurkan darah yang deras. seorang ibu bisa saja mengalami pendarahan ketika melahirkan jika kei-kei tersebut dilanggar.

Apabila melanggar kei-kei karena terpaksa, ada hal yang bisa dila-

kukan orangtuanya untuk menebus kesalahan itu. Misalnya melakukan pasirereat yaitu melepaskan semua ikatan yang pernah dibuat. Mengadakan ritual khusus apabila terlanjur membunuh binatang. Jika tidak, meskipun si ibu telah melahirkan bayinya dengan selamat dipercaya pertumbuhan si anak akan terganggu. Bayi akan mengalami pangoringan atau semacam penderitaan.

Pangoringan bisa berupa penyakit atau pun pertumbuhan yang abnormal. Keikei lain yang bisa mengakibatkan pangoringan yang cukup berat pada si anak adalah suami yang berselingkuh. Meski pun tidak diketahui oleh si istri , namun janin dalam kandungan dapat merasakannya. Sehingga janin itu merasa tidak disayangi oleh ayahnya. Maka setelah dilahirkan ia akan mengalami pangoringan, bisa berupa penyakit bahkan kematian.

Proses persalinan seorang ibu umumnya dibantu oleh seorang ibu lain dari kerabat dekatnya. Tetapi tidak jarang pula seorang ibu bersalin tanpa ada bantuan orang lain.

Misalnya ketika waktu bersalin hampir tiba, ia berada di ladang atau di tempat berternak babi.

Karena tidak adanya sarana medis yang tersedia, hanya ramuan obat tradisional yang digunakan bagi ibu

melahirkan. Sikukuet, batang pohon ini dimemarkan terlebih dahulu lalu ditambahkan remasan daun talingengeng (sejenis sirih), kemudian dililitkan di kening si ibu.

Obat ini berfungsi untuk menghilangkan pusing atau pitam akibat kehilangan banyak darah sewaktu melahirkan. Daun talingengeng ini juga bisa digosokkan di perut si ibu.

Ramuan ini dipakai secara bergantian selama selama diperlukan.

Laggek lango, ramuan obat ini khusus diberikan oleh Sikerei. Terdiri dari campuran daun-dauanan dan bulu ayam yang sudah dibakar terlebih dahulu ditambahkan air rebusan ayam. Ramuan ini dimasukkan dalam bambu dan diminum oleh si ibu. Laggek lango berfungsi untuk menguatkan daya tahan tubuh si ibu. Laggek lango disesuaikan dengan kondisi si ibu. Selain ramuan obat di atas ada makanan khusus bagi si ibu selama 1 minggu setelah melahirkan. Sagu harus dimasak dalam bambu (kaogbuk) karena lebih lembut dibanding yang dimasak di daun sagu (kapurut).

Lauknya adalah seekor ayam kecil yang dimasak dalam bambu.

Ayam kecil belum terlalu banyak mengandung lemak, karena lemak dianggap tidak baik bagi kesehatan si ibu. Ibu yang baru melahirkan tidak boleh makan makanan dan

buah-buahan yang asam. Jika terjadi kesulitan dalam persalinan maka diminta bantuan Sikerei.

Sikerei akan mencari tahu penyebabnya. Gangguan roh jahat atau ada pelang-garan kei-kei selama hamil.

Apabila ternyata Sikerei tidak mampu mengatasi kendala yang dialami, si ibu terpaksa harus dibawa ke Puskesmas di Muara Siberut. Jarak yang cukup jauh dan biaya yang relatif mahal membuat keadaan menjadi sangat genting. Sehingga angka kematian bayi cukup tinggi. Hampir setiap keluarga pernah mengalami kematian bayi atau balita. Selain bayi, sering pula seorang ibu meninggal dalam proses persalinan.

Setiap kelahiran disambut dengan sukacita oleh seluruh anggota keluarga dan kerabat sesuku. Ritual adat pun segera dipersiapkan untuk menyambut anggota baru dalam kelompok suku itu. Ritual adat lainnya juga diadakan sampai si anak menginjak usia remaja. Seminggu sesudah bayi lahir akan diadakan upacara adat atau lia yang disebut “Nemnem Kabei�.

(Dari buku “Salappa Antara Alam, Kehidupan dan Jiwa� terbitan Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

urang lebih dua tahun berlalu sejak 2010 warga korban tsunami Mentawai tinggal di huntara, kini memasuki tahun ketiga mereka terpaksa merayakan Natal di tenda kumuh yang lusuh. Bisa jadi lagu Natal Malam Kudus akan terdengar sendu tak lagi syahdu karena hati masih perih.

Berharap bintang timur membawa kabar baik berupa huntap ternyata tak bisa, masih banyak kegalauan birokrasi yang terjadi karena lahanlah, tukar gulir dan perizinan meski rupiah itu sudah mengalir deras atas nama Sosialisasi dan lain sebagainya.

Belum selesai satu persoalan ini, datang lagi tsunami kedua, perkebunan sawit, 25 ribu hektar di Pulau Pagai Utara Selatan ditambah 9 hektar di Sipora.

Kita mestinya berpikir persoalan pertama yakni huntap menjadi rumit karena lahan yang susah didapat, sehingga muncul istilah tukar menukar kawasan.

Alangkah anehnya jika kemudian, tanah malah diobral kepada perusahaan sawit.

Lantas rakyat mau ditaruh di mana?

Negeri ini makin galau saja, mau membangun? Mau ditaruh ke mana dan apa hasil yang diharapkan, masih meraba-raba.

Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten seakan dipetieskan, sehingga apa yang dilakukan banyak tumpang tindih, yang tinggal di bawah jadi sakit, di atas enak sendiri.

Belum lagi rencana pembangunan menengah daerah tak jelas entah bagaimana bentuknya. Program pembangunan yang didengungdengungkan di telinga rakyat tinggal gema. Kita terlalu banyak mengingau di negeri ini Lantas setelah semua itu dibiarkan, mau dibawa ke mana negeri ini?

Puailiggoubat NO. 253, 1 - 14 Desember 2012

24

Sikap tegas menolak kehadiran

perkebunan sawit merupakan langkah yang tepat untuk menjaga tanah ulayat tidak hilang. Dengan begitu, masyarakat Mentawai tidak terbuang dari negerinya sendiri.

Pendeta Imerius Sakerebaau memberi masukan kepada masyarakat dengan semangat agar menolak sawit

(Foto/Teks: Gerson Merari Saleleubaja)

Edward, warga Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara menceritakan pengalamannyatentang dampak dari sawit

Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai menyampaikan penolakan Peserta rapat mendengarkan orasi perwakilan desa tentang kedatangan perkebunan sawit kepada Bupati Mentawai Yudas Warga PUS memaparkan kondisi kampungnya yang mulai konflik Sabaggalet pendapatnya terhadap sawit akibat kedatangan perkebunan sawit

Pendeta Imerius menjelaskan kepada masyarakat tentang Hak Guna USaha

Bupati dan Wakil Bupati Mentawai membaca surat penolakan Suasana Rapat Umum tentang Rencana Perkebunan Sawit yang disampaikan warga Mentawai